Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka Melki Da Gomez, Rodja Abdul Natsir dan Danar Aswim IKIP Muhhamadyah Maumere, Nusa Tenggara Timur-Indonesia Published: 25/02/2022 How To Cite: Gomez, M. D., Natsir, R. A., & Aswim, D. (2022). Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. KERTHA WICA KSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 16(1). Pp 57 - 62. doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.57-62 Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan peraturan desa tentang sanksi pencurian (Na'o Norok) dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, dan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan peraturan desa tersebut. peraturan desa tentang penerapan sanksi pencurian (Na'o Norok) dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data yang dihasilkan dari sumber data primer dan sekunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertama, adanya Peraturan Desa tentang penerapan sanksi pencurian (na'o norok) dapat dilaksanakan dan memberikan efek jera terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini pencurian (na'o norok) norok) sehingga dapat tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kepemilikan barang. . Kedua, dengan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 pasal 3 ayat (2), ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang dapat terjaga, dan permasalahan sosial dapat dihindarkan, dalam hal ini kasus pencurian (na' o norok) karena masyarakat takut dikenakan sanksi adat. Kata Kunci: Peraturan Desa; Sanksi Pencurian Abstract The purpose of this study was to find out how the existence of village regulations regarding theft sanctions (Na'o Norok) in the context of public order and security in Koting A Village, Koting District, Sikka Regency, and to find out how effective the village regulations regarding the implementation of theft sanctions (Na'o Norok) were in the framework of public order and security in Koting A Village, Koting District, Sikka Regency. The type of research used is field research with a qualitative approach using primary and secondary data sources and then presented in the form of descriptive analysis where data generated from primary and secondary data sources are described and provide an appropriate picture of the reality in the field to then produce conclusions. The results of the study prove that first, the existence of a Village Regulation concerning the implementation of theft sanctions (na'o norok) can be implemented and has a deterrent effect on the social life of the community in this case theft (na'o norok) so that public order and security can be created in terms of ownership of goods. . Second, with the Village Regulation Number 07 of 2018 article 3 paragraph (2), public order and security in terms of the convenience of ownership of goods can be maintained, and social problems are avoided, in this case the case of theft (na'o norok) because people are afraid of customary sanctions imposed. Keywords: Village Regulations; Theft Sanctions I. PENDAHULUAN Desa sebagai Pemerintahan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum menjadi fokus utama dalam ini dikarenakan sebagian wilayah Indonesia ada di pembangunan Pemerintah, hal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 57
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka Pedesaan. Dengan demikian Pemerintah Desa memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan Sumber daya masyarakat dan memiliki kewenangan melahirkan produk Hukum berupa Peraturan Desa. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan penyelenggaran Pemerintahan Desa. Pasal 20 Ayat 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Menentukan Bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Diselenggarakan Sendiri Oleh Kabupaten/Kota atau Dapat Ditugaskan Sebagian Pelaksanaannya Kepada Desa. Kewenangan konkuren itu kemudian melahirkan kewenangan untuk membuat produk hukum pada tingkatan Pemerintahan daerah dan juga termasuk Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa bersama Desa Koting A merupakan salah satu desa dari enam desa di wilayah Kecamatan Koting Kabupaten ini memiliki penduduknya yang bersuku daerah Flores, Hal ini tersebar di tiga Dusun yaitu Dusun Gere, Dusun Natar Gete dan Dusun Wolohuler. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Koting A Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka terjadi masalah sosial dalam hal ini pencurian yang cenderung terwujudnya menghambat kesejahteraan masyarakat. Sikka. Desa Pencurian adalah masalah sosial yang terjadi sosial dari kemasyarakatan di Desa koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka yang sudah menjadi hal yang lumrah dan berdampak buruk bagi ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan demi mencapai ketertiban dan keamanan masyarakat tersebut. sekian masalah-masalah bermasyarakat barang. Dalam pelaksanaan sanksi Adat pencurian (na'o norok) Lembaga adat dan Pemerintah Desa berpedoman pada peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018, berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Desa tersebut. Artinya bahwa penerapan sanksi adat pencurian (na'o norok) benar benar dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan lembaga adat. II. METODE Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. kualitatif menurut (Sugiyono, 2015) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama alamat obyek penelitian.untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian ini berlokasi di desa koting A kecamatan koting Kabupaten Sikka. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan yaitu kepala desa, lembaga adat dan kepala dusun, sedangkan sumber data sekunder untuk melengkapi yaitu keakuratan teknik pengumpulan data dalam penelitianini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dapat ditempat penelitian dengan focus Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) Dalam Rangka Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. Teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan. data pendukung dari penelitian ini. III. HASIL DAN PEMBAHASAN Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) Dalam Rangka Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka Demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang masyarakat agar terhindar dari masalah sosial dalam hal ini kasus pencurian (na'o norok) maka Kepala Desa Koting A bersama Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Pemangku Adat membuat dan menetapkan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) agar dapat menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kepemilikan Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung Sedangkan Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni exsistere, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan lentur atau kenyal dan terhenti, melainkan mengalami sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam Menurut kamus besar Bahasa unsur bertahan. perkembangan atau Halaman 58 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 - CC-BY-SA 4.0 License
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka mengaktualisasikan potensi-potensinya". 2016), Eksistensi di artikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya tidak adanya kita. pengaruh atas ada atau Eksistensi ini perlu "diberikan" orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling bahwa keberadaan atau kita diakui. Masalah keperluan akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini merupakan pembuktian akan hasil kerja atau performa di dalam suatu lingkungan. Menurut (Sjafirah & Prasanti, kita ini membuktikan diberikan. Sanksi adat yang diberikan atas perbuatan pencurian (na'o norok) tersebut tidak memandang jabatan atau Golongan tertentu. Dalam penyelenggaraan sanksi adat pencurian (na'o norok) keberadaan pelaksanaan sanksi adat menjadi dalam mengatur tingkahlaku masyarakat dan memberikan efek jera pada masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagaimana yang sudah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa, BPD dan lembaga adat berupa Peraturan Desa Koting A Nomor 7 Tahun 2018. pedoman Berdasarkan teori diatas hal yang sama juga diterapkan di Desa Koting A berdasarkan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi adat sesuai pasal 3 ayat (2) pencurian (na'o norok), bahwa eksistensi pelaksanaan sanksi Peraturan Desa dalam proses pelaksanaan sanksi adat pencurian (na'o norok) yang terjadi di koting desa A itu sangat tegas. bila ada kasus pencurian maka sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018 pasal 3 ayat (2). Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan yang tinggi. Pelaksanaan kewenangan Desa dalam penyusunan Peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa melalui musyawarah desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan. lebih Adapun sanksi menurut (Sholehuddin, 2003) sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesunguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih pembalasan (penimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. menekankan unsur Bentuk Pelaksanaan sanksi adat yang terdapat pada Peraturan Desa diberikan kepada pelaku pencurian itu sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Desa Koting A (Perdes Koting A) Nomor 07 Tahun 2018, bahwa Sanksi - sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian tersebut berdasarkan nilai barang yang dicuri dalam bentuk dan kondisi apapun tapi kembali pada nilainya, artinya bahwa berapa nilai pasaran barang yang dicuri kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sanksi adat yang Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koting A atas kesepakatan bersama oleh Kepala Desa Koting A dan Lembaga Pemangku Adat yang disosialisasikan kepada masyarakat melahirkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelengaraan sanksi adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sanksi adat pencurian (na'o norok). Pencurian merupakan perbuatan atau tindakan tanpa seizin mengambil barang orang pemilik. Seseorang yang melakukan tindakan mencuri barang orang lain disebut pencuri. Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". lain sosial kemasyarakatan yang menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat dalam hal kenyamanan dan kepemilikan barang karena pencurian dapat menggangu ketertiban dan Pencurian merupakan masalah KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 59
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka keamanan masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut pengertian dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa: keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam tujuan terjaminnya yang nasional keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya yang mengandung kemampuan, membina serta mengembangkan dalam potensi menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. rangka ditandai tercapainya oleh ketentraman kekuatan masyarakat dan Masalah sosial kemasyarakatan dalam hal ini pencurian (na'o norok) yang mengganggu Ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal keamanan kepemilikan barang di Desa Koting A dapat terwujud dengan keberadaan atau eksistensi Peraturan Desa Nomor 07 tahun 2018 berupa sanksi adat. Menurut (Pasolong, 2007), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Menurut (Kurniawan, 2005), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. (Effendy, 2003) menyebutkan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Sementara Berdasarkan definisi para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah proses perencanaan yang dikerjakan pada suatu organisasi atau lembaga guna mencapai suatu tujuan sesuai target yang telah ditentukan. tentang eksistensi, berarti kita berbicara tentang keberadaan, dimana keberadaan peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018 berupa sanksi adat bisa merubah sesuatu. Disini lebih memfokuskan pada eksistensi peneliti pelaksanaan sanksi adat pencurian (na'o norok), yang mampu merubah sosial keberadaan masyarakat. Eksistensi pelaksanaan sanksi Peraturan Desa tentang pencurian (na'o norok) di Desa Koting A Kecamatan Koting, keberadaan Peraturan Desa berupa sanksi Adat seperti yang terdapat dalam Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 bisa mengubah keadaan sosial masyarakat. Tujuan dibuat peraturan ini adalah agar masyarakat tertib dan menciptakan keamanan antara warga masyarakat, dalam hal kenyamanan kepemilikan barang. Berbicara kehidupan atau Efektifitas Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) Dalam Rangka Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka diatas eksistensi pelaksanaan sanksi adat melalui Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 bahwa bentuk pelanggaran adat istiadat yang berlaku di Desa Koting A, dikenakan sanksi adat sesuai dengan keputusan lembaga adat dan sanksi adat terhadap pencurian (na'o norok) yang sudah ditetapkan dalam peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) barangsiapa dengan sengaja, atau tahu dan mau mengambil barang milik orang lain tanpa seizing si pemilik barang akan dikenakan sanksi adat yang diberlakukan. Keberadaan pelaksanaan sanksi Peraturan Desa tentang pencurian memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Artinya bahwa peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang. Merujuk pada definisi tersebut Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah sebagai populer mendefinisikan ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. efektivitas Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Koting A muncul masalah sosial dalam hal ketertiban dan kemanan masyarakat dalam hal ini kasus pencurian (na'o norok). Oleh karena itu ditahun Pemerintahan Desa Koting A bersama Lembaga Pemangku Adat bersinergi sehingga menetapkan Peraturan yaitu Peraturan Desa Halaman 60 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 - CC-BY-SA 4.0 License
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka tentang Koting A Nomor 07 Tahun 2018 penyelengaraan sanksi Adat. Dengan adanya sanksi adat tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa, antara lain masyarakat merasa aman dan damai karena tidak ada lagi ancaman ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal ini kasus pencurian (na'o norok). pasal 3 ayat 2 pencurian (na'o norok) bahwa dengan adanya sanksi Adat tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa, antara lain masyarakat sudah normal menjalankan kehidupan mereka dengan aman dan damai karena tidak ada lagi ancaman ancaman seperti kasus pencurian sehingga dapat terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum itu dikatakan efektif apabila hukum tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat sosial kemasyarakatan. Keberadaan pelaksanaan sanksi adat pencurian (na'o norok) menjadi faktor penentu dalam mengatur etika dan moral masyarakat dan keamanan masyarakat dalam hal ini kenyamanan kepemilikan barang terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 pasal 3 ayat (4) maka ketertiban dan kemananan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang dapat terjaga, dan terhindar dari masalah sosial masyarakat dalam hal kasus pencurian (na'o norok) karena masyarakat sanksi adat yang diberlakukan. dalam kehidupan dalam ketertiban rangka takut akan IV. SIMPULAN Selanjutnya diharapkan bagi peerintah desa Agar pemerintahan Desa Koting A selalu fokus mengontrol masyarakat dan juga tegas dalam mengambil keputusan mengenai sanksi adat sesuai peraturan Desa yang berlaku. Agar masyarakat selalu mematuhi Peraturan Desa yang ada sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Koting A selalu rukun dan damai dalam hal kepemilikan barang. DAFTAR PUSTAKA Effendi, O. U. (2003). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan Kesembilanbelas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. pembaruan. Yogyakarta . Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Asas Musyawarah, Partisipasi, Kesetaraan dan Pemberdayaan eksistensi Peraturan Desa tentang pelaksanaan sanksi adat di Desa Koting A melalui Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi adat sesuai pasal 3 ayat 2 pencurian (na'o norok), bahwa dalam proses pelaksanaan sanksi adat pencurian (na'o norok) yang terjadi di Koting Desa A itu berpedoman pada Peraturan Desa Koting A. bila ada kasus pencurian maka sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Desa. Berdasarkan hasil penelitian Bentuk Pelaksanaan sanksi adat menurut peraturan desa diberikan kepada pelaku pencurian itu sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Desa Koting A (Perdes Koting A), sehingga bisa dikaitkan ketika ada pelaku pencurian dan ditangkap maka pihak desa akan memberikan sanksi sesuai dengan nilai barang yang dicuri, tidak Dan sanksi yang diberikan memandang jabatan atau Golongan tertentu. tersebut Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019, Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang DesaPasal 1 Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi Adat Bab 2 Pasal 2 Poin 2.bTentang Pencurian (Na'o Norok). Sholehuddin, M. (2003). Sistem Sanksi Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Sjafira N. A., & Prasanti, D. (2016). Pengunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara. Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(2) 39-30. Retrieved from article/view/320 Tentang Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian efektifitas Peraturan Desa tentang pelaksanaan sanksi pencurian (na'o norok) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi Adat sesuai Berdasarkan Hasil penelitian Negara Republik Indonesia. tahun 2014 Tentang Undang-Undang No. 23 mengatur daerah Pemerintahan Daerah, Pemerintahan penyelenggaraan termasuk penyelenggaran Pemerintahan Undang-Undang No.6 Tahun pengaturan KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 61
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka 2014 Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Halaman 62 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 - CC-BY-SA 4.0 License