PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA TAHUN 2021 Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Disusun Oleh : MUHAMMAD FARHAN TARUNA NIM : 11180480000012 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H / 2023 M
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA TAHUN 2021 Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Disusun Oleh : MUHAMMAD FARHAN TARUNA NIM : 11180480000012 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H / 2023 M i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA TAHUN 2021 Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh : Muhammad Farhan Taruna NIM: 11180480000012 Dibawah Bimbingan Pembimbing Prof. Dr. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H. NIP. 195403031 97611 1 001 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H / 2023 M ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI Skripsi yang berjudul "PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA TAHUN 2021 (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)" Oleh Muhammad Farhan Taruna NIM 11180480000012 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 28 Desember 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum. Jakarta, 17 Januari 2023 Mengesahkan Dekan, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. NIP. 19760807 200312 1 001 PANITIA UJIAN MUNAQOSAH Ketua : Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. NIP. 19670203 20141 1 001 ( ) Sekretaris : Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. NIP. 19650908 199503 1 001 ( ) Pembimbing : Prof. Dr. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H. NIP. 19540303 197611 1 001 ( ) Penguji I : Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H. NIP. 19771217 200710 1 002 ( ) Penguji II : Nur Habibi, M.H. NIP. 19760817 200912 1 005 ( ) iii
LEMBAR PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Muhammad Farhan Taruna NIM : 11180480000012 Program Studi : Ilmu Hukum Peminatan : Praktisi Hukum Alamat : Jl. Jambu II No. 29 RT.07 / RW.02 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan 12630 Nomor Kontak : 081285601049 Email : Dengan ini, Saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika kemudian hari terbukti hasil karya saya bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. vvJakarta, 28 Desember 2022 Muhammad Farhan Taruna NIM. 11180480000012 iv
ABSTRAK 11180480000012. "PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA TAHUN 2021 (STUDI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL)" Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Praktisi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1444H/2022M. Permasalahan utama yang terdapat dalam skripsi ini adalah pengkajian penegakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan pada periode awal sampai akhir tahun 2021. MUHAMMAD FARHAN TARUNA. NIM Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif / yuridis-empiris yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan dan pustaka lainnya serta dipadukan dengan data lapangan dalam hal ini wawancara, dimana semua data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan menjabarkan kesimpulan. Selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case aprroach) untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan contoh kasus. Dengan sumber hukum primer pada skripsi ini berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sementara sumber sekunder pada skripsi ini adalah pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan norma hukum terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 1 pegawai negeri sipil pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sudah secara efektif menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil demi terwujudnya Good and Clean Governance. Kata Kunci : Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, dan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H. : Tahun 1945 sampai 2022 Daftar Pustaka v
KATA PENGANTAR ميحرلا نمحرلا الله مسب Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat rahmat karunia dan hidayat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil 'alamin, penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA TAHUN 2021" sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Membantu secara langsung maupun tidak langsung. Karena penulis yakin tanpa adanya bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada Yang Terhormat : 1. Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya. 2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Drs. Abu Thamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah sering kali mengingatkan dan memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini. 3. Prof. Dr. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. vi
4. Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitas dan mengizinkan peneliti untuk mencari dan meminjam buku-buku referensi dan sumber-sumber data lainnya yang diperlukan. 5. Azhari, S.Sos, Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan yang telah meluangkan waktu untuk dapat diwawancarai dan memberi informasi kepada penulis. 6. Kepada orang tua peneliti, H. Maman, S.H. (Alm) dan Hj. Yuyun Ayunah, SKM. Kakak saya Novan Prima Putra, S.Pd. dan Kakak Sepupu saya Aulia Studiyawati, S.Pd. yang telah memberikan restu, meneyertakan doa, menyemangati, serta mendukung peneliti duduk dibangku kuliah hingga dapat menyelesaikan gelar sarjana. Kepada Ayahanda tercinta yang telah lebih dahulu pergi, tunggu kami di surga. Hanya doa yang dapat ku panjatkan semoga engkau bahagia di sana. 7. Teman-teman seperjuangan Gerak Merah (Gerakan Mahasiswa Mencari Marwah) 8. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Besar harapan peneliti skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Akhir kata, peneliti sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sehingga penelitian ini lebih sempurna. Jakarta, 28 Desember 2022 Muhammad Farhan Taruna NIM. 11180480000012 vii
DAFTAR ISI HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ... iii LEMBAR PERNYATAAN ... iv ABSTRAK ... v KATA PENGANTAR ... vi DAFTAR TABEL ... xi BAB 1 PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ... 5 1. Identifikasi Masalah ... 5 2. Pembatasan Masalah ... 5 3. Perumusan Masalah ... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 6 1. Tujuan Penelitian ... 6 2. Manfaat Penelitian ... 7 D. Metode Penelitian ... 7 1. Jenis Penelitian ... 7 2. Pendekatan Penelitian ... 8 3. Data Penelitian dan Bahan Hukum ... 9 4. Metode Pengumpulan Data ... 10 5. Teknik Pengolahan Data ... 10 6. Metode Analisis Data ... 10 7. Teknik Penarikan Kesimpulan ... 10 F. Sistematika Pembahasan ... 11 BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL ...12 A. Kerangka Konseptual ... 12 1. Pengertian Disiplin ... 12 2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil ... 15 3. Pengertian Kepegawaian ... 23 4. Kota Administrasi Jakarta Selatan... 26 viii
B. Kerangka Teori ... 27 1. Teori Negara Hukum Albert Venn Dicey (1835-1922) ... 27 2. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman (1930) ... 30 3. Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa dan Kontrol Sosial Roscoe Pound (1870-1964) ... 31 C. Tinjauan (review) Kajian Terdahulu ... 35 BAB III PROFIL KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ... 38 A. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 38 B. Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Kantor, Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 42 1. Visi dan Misi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ..42 2. Tugas dan Fungsi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 44 C. Struktur Organisasi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 45 BAB IV ANALISA PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN... 48 A. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan pada Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ... 48 B. Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 62 BAB V PENUTUP ... 71 A. Kesimpulan ... 71 B. Saran ... 72 DAFTAR PUSTAKA ... 73 LAMPIRAN ... 77 ix
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil ... 18 Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 37 Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan PNS di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 38 Tabel 3.3 Golongan/Eselon PNS di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 40 Tabel 3.4 Struktur Organisasi di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 45 Tabel 3.5 Bagan Struktur Organisasi di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 46 Tabel 4.1 Penerapan Hukuman Disiplin pada Eselon PNS di Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 52 Tabel 4.2 Penerapan Hukuman Disiplin pada Formasi Umum Golongan III dan IV di Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 53 Tabel 4.3 Penerapan Hukuman Disiplin pada Formasi Umum Golongan I dan II di Walikota Administrasi Jakarta Selatan ... 55 x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara memiliki tugas untuk menjamin setiap hak warga negara terjaga dan bisa didapatkan sebagaimana mestinya. Kewajiban ini melekat bagi setiap negara sebagai konsekuensi logis atas partisipasi warga negara. Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia memiliki peranan penting untuk menentukan arah pemerintahan demi terlaksananya cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana Indonesia bertipe negara kesejahteraan. 1 Sila ke-5 pada Pancasila menyebutkan "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang mengartikan bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak atas keadilan sosial yang diselenggarakan negara, terlebih dalam bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyetarakan setiap orang akan kedudukannya di hadapan hukum. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk tunduk dan menjalankan isi dari hukum yang berlaku sebagai konsekuensinya. Pemerintah dalam menjalankan sistemnya, membutuhkan suatu sistem yang dapat memastikan terlaksananya program yang dicanangkan sebagai bentuk pelaksanaan atas undang-undang. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi suluh bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah terciptanya Good and Clean Governance. Tujuan ini dapat tercapai jika didukung oleh aparatur pemerintahan yang taat dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Pegawai 1 Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : UNY Press, 2019, Cet. Pertama), h. 6. 1
negeri merupakan kerangka sistem kepegawaian yang bekerja kepada pemerintah sebagai salah satu unsur utama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan nasional bergantung pada kesempurnaan pegawai negeri sebagai bagian dari kerangka aparatur negara. Pegawai negeri sipil yang baik akan menghasilkan pelayanan publik yang baik. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai ASN tetap dengan diserahkan tugas dalam jabatan pemerintahan yang digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 2 Untuk menjamin kualitas pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan taat pada kebijakan pejabat yang berwenang, dibutuhkan suatu sistem yang mengatur perilaku dan kebiasaan pegawai negeri sipil. Disiplin pegawai negeri sipil merupakan sistem yang menjadi pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kebijakan yang ditentukan. Adanya permasalahan pada kebiasaan disiplin seorang pegawai negeri sipil akan mempengaruhi pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat. Permasalahan ini akan berakibat pada target pelayanan publik yang tidak tepat sasaran atau bahkan bertentangan dengan apa yang ditentukan. Pertumbungan masyarakat yang tinggi dan kebutuhan responsifitas yang cepat dalam pelayanan publik menjadi tantangan bagi pegawai negeri sipil. Ini harus dijawab oleh setiap pegawai negeri sipil dengan memberikan pelayanan yang prima dan sesuai peraturan yang berlaku. Tantangan tidak hanya datang dari kalangan masyarakat, terkadang juga datang dari pegawai negeri sipil itu sendiri. Rendahnya kualitas, ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, dan ketidakjelasan jalur karir 3 2 Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2017, Cet. Pertama), h. 36. 3 Teguh Sulistiyani Ambar, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : Gaya Media, 2004, Cet. Pertama), h. 329. 2
yang ingin ditempuh menjadi permasalahan tersendiri bagi disiplin pegawai negeri sipil. Ini menimbulkan kurang efektifnya pegawai negeri sipil yang ditempatkan sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak jarang justru menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Disiplin yang mencakup unsur ketaatan, kesetiaan, dan kesungguhan dalam menjalankan tugas, harus dipastikan adanya. Indikasi rendahnya kualitas pegawai negeri sipil dapat dilihat dari adanya pelanggaran atas disiplin yang banyak dilakukan. 4 Semakin tinggi angka pelanggaran disiplin berarti pelayanan publik tidak terlaksana dengan baik. Pegawai negeri sipil diatur secara mendalam pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan turunan atas Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pemerintah dalam hal meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil membuat perundang- undangan tersendiri agar menjadi pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.5 Pasal 2 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa pegawai negeri sipil wajib untuk menaatin kewajibannya dan menghindari setiap larangan yang diatur, jika didapatkan bahwa terdapat pelanggaran atas kewajiban maka dapat dijatuhi sanksi disiplin mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. Permasalahan 4 Liberti Pandiangan, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2019, Cet. Pertama), h. 133. 5 Achmad Sudrajad, Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Edisi 2022, (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, 2022, Cet. Pertama), h. 8. 3
4 disiplin pegawai ini banyak terjadi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia. DKI Jakarta sebagai provinsi yang banyak mengatur sistem administrasi dibandingkan wilayah lainnya, memiliki tantangan tersendiri dalam menjamin terlaksananya disiplin pegawai negeri sipil. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang tegas dan jelas untuk melaksanakan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Secara kasat mata, komitmen pemerintah dan pegawainya terlihat baik, namun pada kenyataannya banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil, khususnya di kota Administrasi Jakarta Selatan.6 Komitmen yang tidak sejalan antara pemerintah dengan pegawainya ini akan menyebabkan partisipasi pegawai negeri sipil tidak menentu. Walikota Administrasi Jakarta Selatan merupakan instansi pemerintah daerah yang banyak mengurusi urusan administratif seperti pusat perekonomian, wisata, dan hiburan sehingga memiliki kerawanan tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Diperlukan pegawai negeri sipil yang disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi untuk dapat melayani masyarakat dengan baik. Transisi sistem pelayanan publik dari luring ke daring hingga penyesuaian pada masa new normal pada tahun 2021 memposisikan pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap menjadi penting untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan kedisiplinan pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya sepanjang tahun 2021. Berdasarkan 6 Jakarta Membolos, diakses pada tanggal 2 Januari 2022, pukul. 14.40. Liputan 6, Hari Kejepit, Banyak PNS
hal tersebut, maka peneliti menganggap perlu diadakannya penelitian dengan judul "PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA TAHUN 2021 (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)". B. Identifikasi, Pembatasan, Perumusan Masalah 1. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: a. Rendahnya disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. b. Kurang efektifnya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. c. Penegakan Hukum di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sudah dilaksakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. d. Efektivitas pelaksanaan Hukum Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan belum efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sepanjang tahun 2021. 2. Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah yang telah dideskripsikan dan mengingat luasnya cakupan masalah mengenai kedisiplinan dalam kalangan Pegawai Negeri Sipil, maka penulis membatasi penelitian ini pada penegakan hukum disiplin Pegawai Negara Sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Dan studi pelaksanaan hukum disiplin disesuaikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 5
3. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, peneliti akan mengkaji tingkat kepatuhan dan kedisiplinan pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2021. Untuk itu, peneliti telah merumuskan permasalahan penelitian yang akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: a. Bagaimana penegakan hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sepanjang tahun 2021? b. Bagaimana efektivitas penerapan hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sepanjang tahun 2021 ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan: a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sepanjang tahun 2021. b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sepanjang tahun 2021. 6
7 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang ingin dihadirkan penulis sebagai berikut: a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan sekaligus menjadi bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian serupa. b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan konstribusi pemikiran bagi elit pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, stabil, dan baik (clean, stable and good governance) khususnya penegakan hukum kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. D. Metode Penelitian Penelitian merupakan sebuah upaya pencarian terhadap ilmu pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tersebut diharapkan dapat menjawab sebuah pertanyaan atau ketidaktahuan. 7 Penelitian adalah suatu kegiatan bersengaja dan bertujuan serta pula berprosedur alias bermetode. Metode dalam arti harfiah berarti "cara".8 Oleh karena itu metode penelitian memiliki andil untuk menemukan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut tolok-tolok sains yang dapat digunakan untuk menjawab suatu masalah. Pada hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang berbasis penelitian hukum. Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti.9 7 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, Cet. Keenambelas), h. 27. 8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008, Cet. Keempat), h. 294. 9 Bagong Suyanto & Sutinah, Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015, Cet. Kedelapan), h. 166.
1. Jenis Penelitian Berdasarkan topik yang akan diteliti Penulis akan mengkategorisasi penegakan hukum disiplin yang dilaksanakan di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan menjabarkan data-data yang didapatkan sesuai dengan kesesuaiannya dalam menjawab permasalahan penelitian, maka jenis penelitian yang sesuai adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 2. Pendekatan Penelitian Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (Statue approach) dan pendekatan kasus (Case approach) yang dalam penelitian ini penulis mengambil kasus mengenai permasalahan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan dengan tetap melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Data Penelitian dan Bahan Hukum a. Data Primer Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dengan menggunakan metode wawancara atau observasi dan atau melalui infroman tertentu. Data primer penelitian ini adalah hasil observasi terhadap dokumen laporan penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2021. b. Data Sekunder Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. 8
1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dalam menjelaskan suatu fenomena hukum. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.10 Bahan hukum primer yaitu bahan yang berisi ketentuan mengikat dan tertulis. Seperti halnya peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang terkait. Pada penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer yaitu : a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil. 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan dan penafsiran11 mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. 10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. Keempat), h. 51. 11 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Cet. Ketujuhbelas), h. 23. 9
10 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, ensiklopedia hukum, jurnal huku, koran dan lain-lain. 4. Metode Pengumpulan Data Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan (Library Research).12 Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terstruktur13 dengan menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada pejabat Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan yang berwenang. Studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan menganalisis data pada bahan yang sudah terdokumentasikan dalam literatur hukum, seperti buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, dan lain-lain. 5. Metode Pengolahan Data Pengelolaan data merupakan kegiatan pendahuluan dari suatu analisis, penelitian ini melakukan pengolahan bahan hukum dengan menginterpertasi apa yang tertulis dalam literatur dan sumber tertulis lainnya. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur dan logis yang didasarkan pada kesesuaian dalam menjawab pertanyaan atau permasalahan penelitian. 6. Metode Analisis Data Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data deksriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam konteks penelitian hukum 12 Dimas Agung Trilistianto, Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah), (Yogyakarta: ANDI, 2020, Cet. Pertama), h. 355. 13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014, Cet. Kedua), h. 412.
analisis deskriptif bertujuan untuk memaparkan mengenai sebuah peristiwa hukum atau kondisi hukum. 14 7. Teknik Penulisan Teknik Metode penelitian ini mengacu kepada "Pedoman penelitian Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2017" berdasarkan kaidah- kaidah dan teknik penelitian yang sudah ditentukan oleh fakultas. E. Sistematika Penulisan Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rancangan sistematika pembahasan yang terdiri atas lima bab. Urutan masing-masing bab dijabarkan sebagai berikut: Bab Pertama pada skripsi ini merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Pembatasan, Identifikasi, dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang relevan dengan tema penelitian dan menganalisis persamaan dan perbedaan studi-studi terdahulu serta membahas sistematika pembahasan. Bab Kedua pada skripsi ini menjelaskan mengenai pokok-pokok pembahasan penelitian skripsi ini, diantaranya kajian pustaka, kerangka konseptual, kerangka teoritis, dan tinjauan (review) kajian terdahulu yang terkait dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bab Ketiga pada skripsi ini akan membahas secara singkat mengenai profil dan tugas profil , visi dan misi, dan susunan organisasi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Bab Keempat membahas penegakan hukum dan efektivitas penegakan disiplin yang dilakukan di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2021 dengan menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bab Kelima pada skripsi ini menghadirkan sebuah kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis terhadap bab-bab sebelumnya yang menjadi 14 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017, Cet. Kedua), h. 152. 11
sebuah jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, serta rekomendasi mengenai permasalahan tersebut. 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Kerangka Konseptual 1. Pengertian Disiplin Kata Disiplin berasal dari bahasa latin yaitu "discere" yang artinya belajar. Sedangkan kata disiplin dari bahasa Inggris yaitu "disciple" yang artinya pengikut atau murid. Disiplin hukum secara umum dapat dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin perspektif. Disiplin analitis merupakan sistem ajaran menganalisa, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, contohnya sosiologi, psikologi, ekonomi, dan lain-lain. Disiplin perspektif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, contohnya adalah hukum, filsafat, dan lain-lain.1 Disiplin juga bisa dikenal dengan usaha untuk menanamkan nilai agar subjek yang melakukannya memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. a. Disiplin Hukum Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian pengayoman atau perlindungan kepada masyarakat yang dirugikan oleh masyarakat lainnya agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan disiplin hukum adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan hidup di tengah pergaulan masyarakat. Disiplin hukum secara umum dapat dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin perspektif. Disiplin analitis merupakan sistem ajaran menganalisa, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, contohnya sosiologi, psikologi, ekonomi, dan lainlain. Berbeda dengan disiplin perspektif yang merupakan 1 Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, Cet. Pertama), h. 45. 13
sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, contohnya adalah hukum, filsafat, dan lain-lain.2 Dengan pengertian mengenai disiplin hukum diatas maka jelas bahwa disiplin hukum adalah sikap menentukan tentang apa yang seharusnya dan patut dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan. b. Pentingnya Disiplin Kerja Disiplin kerja merupakan suatu perilaku dan sikap seseorang yang didasarkan atas kesadaran sendiri untuk secara teratur, tekun, terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Menurut Nitisemito dikutip oleh Didit Dermawan menyatakan bahwa disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. Oleh karena itu, dalam praktiknya bila suatu organisasi telah mengupayakan sebagian besar peraturan - peraturan yang ditaati sebagian besar karyawan, maka kedisiplinan telah ditegakan.3 Menurut Latainer dikutip oleh Edi Sutrisno, menyatakan bahwa disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang didalam tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Dengan demikian, biasanya dihubungkan dengan hukuman, padahal sebenernya menghukum seorang karyawan hanya merupakan bagian dari persoalan 2 Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, Cet. Pertama), h. 45. 3 Didit Dermawayan, Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi, (Surabaya : Pena Semesta, 2013, Cet. Pertama), h. 41. 14 telah
15 disiplin. Hal demikian jarang terjadi apabila usaha-usaha pendekatan secara konstruktif mengalami kegagalan.4 Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini yang akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan. Melalui disiplin kerja akan mencerminkan kekuatan, ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban, karena biasanya seseorang yang berhasil dalam karyanya adalah mereka yang memiliki disiplin tinggi guna mewujudkan tujuan perusahaan. 5 Jadi, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan.6 c. Macam - Macam Disiplin Kerja 1) Disiplin Preventif Disiplin preventif adalah disiplin yang ditujukan untuk mendorong pegawai agar berdisiplin diri dengan mentaati dan mengikuti berbagai standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut T. Hani Handoko disiplin preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah.7 2) Disiplin Korektif Disiplin korektif merupakan disiplin yang dimaksudkan untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku dan memperbaikinya untuk masa yang akan datang. 4 Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, Cet. Kedelapan), h. 87. 5 Arfiani Haryanti, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara, 2019, Cet. Pertama), h. 9. 6 Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, Cet. Kedelapan), h. 98. 7 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, (Yogyakarta : BPFE, 2011, Cet. Kedelapanbelas), h. 208.
Disiplin korektif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran peraturan, tindakan ini dimaksud untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut sehingga tindakan di masa yang akan datang akan sesuai dengan standar. Dengan kata lain sasaran disiplin korektif adalah para pegawai yang melanggar aturan dan diberi sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Disiplin korektif ini dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran dan mencegah pegawai yang lain melakukan perbuatan yang serupa dan mencegah tidak adanya lagi pelanggaran yang sama dikemudian hari. 3) Disiplin Progresif Disiplin progresif merupakan pemberian hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius. Dilaksanakan disiplin progresif ini akan memungkinkan manajemen untuk membantu pegawai memperbaiki kesalaham. Henry Simamora mengemukakan bahwa disiplin progresif dirancang untuk memotivasi karyawan agar mengoreksi kekeliruannya secara sukarela.8 2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¸ kata "pegawai" berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dsb), sedangkan "negeri" berarti pegawai pemerintah yang berada di luar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan perundang- undangan yang telah ditetapkan, dan "negeri sipil" berarti pegawai negeri atau aparatur Negara yang bukan militer. 9 Pegawai negeri adalah unsur 8 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Ketiga), (Yogyakarta : STIE YKPN, 2004, Cet. Kesatu), h. 656. 9 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, Cet. Pertama), h. 83. 16
aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pengangkatan dan pengelolaan pegawai negeri sipil di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga utama, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 10 Para ahli seperti Kranenburg dan Logemann mendefinisikan Pegawai Negeri adalah Pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperi anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.11 Pegawai Negeri Sipil adalah subjek utama dari hukum Kepegawaian d. Pegawai Negeri Sipil memegang peranan yang sangat penting dalam Organisasi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Peranan Pegawai Negeri Sipil seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi "not the gun, the man behind the gun", yaitu bukan senjata yang penting, melainkan orang yang menggunakan senjata itu. a. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil Demi terwujudnya usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa maka diperlukan perangkat 10 Sahya Anggara, Administrasi Kepegawaian Negara, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, Cet. Pertama), h. 20-23. 11 Sri Hartini dkk, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. Kedua), h. 31. 17
Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, serta sanksi apabila suatu kewajiban tersebut diatas tidak ditaati dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas. Adapun dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 6) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan di atas, diharapkan memberikan dorongan dan dukungan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas. b. Kewajiban, Larangan, dan Hak Pegawai Negeri Sipil Kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Pegawai Negeri Sipil, antara lain: Tabel 2.1 Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Kewajiban Larangan 1. Mengucapkan sumpah dan janji 1. Menyalahgunakan wewenang. PNS. 18
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan. 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah. 4. Menaati segala ketentuan peraturan Perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. 6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS. 19 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga/organisasi Internsional. 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing. 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah. 6. Melakukan giat bersama dengan atasan, teman, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung/tidak langsung merugikan Negara.
7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan. 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. 10. Melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil. 11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang diharapkan. 20 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. 10. Melakukan tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wapres, DPR, DPD atau DPRD dengan cara: a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
13. Menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya. 21 b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/atribut PNS c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan atau d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara. 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wapres dengan cara a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau b. b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilih sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
14. emberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat. 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 22 kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. 15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam giat kampanye c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau d. d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
23 peserta pemilih sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan. 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Selain memiliki kewajiban dan larangannya, Pegawai Negeri Sipil juga memiliki hak yang tercantum sesuai ketentuan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hak Pegawai Negeri Sipil diantaranya: 1) Hak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2) Hak cuti; 3) Hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4) Hak perlindungan; 5) Hak pengembangan kompetensi. c. Fungsi dan Tugas Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana yang diatur pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia berfungsi dan bertugas sebagai berikut:
24 1) Pelaksana kebijakan publik 2) Pelayanan publik 3) Perekat dan pemersatu bangsa Pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bertugas sebagai: 1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pengertian Kepegawaian Kepegawaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah apapun yang berhubungan dengan pegawai.12 Menurut Widjaja menjelaskan bahwa kepegawaian adalah segi yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang harus ada pada setiap usaha kerja sama.13 Sedangkan menurut Soedaryono kepegawaian adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam suatu organisasi atau instansi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. Berdasarkan dari pengertian kepegawaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepegawaian adalah ilmu yang mempelajari manusia atau sumber daya yang bekerja pada suatu instansi atau organisasi, baik sebagai pegawai pemerintahan ataupun perusahan swasta. Kepegawaian diatur dan dikelola tersendiri dalam suatu sub bidang yang terkhusus pada sumber daya manusia suatu badan pemerintahan maupun perusahaan berskala swasya yang ada. 12 Alwi Hassan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), (Jakarta: Balai Pustaka, 2007, Cet. Pertama), h. 702. 13 Amin Widjaja, Etika Administrasi Kepegawaian, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006, Cet. Pertama), h. 39.
25 a. Hukum Kepegawaian di Indonesia Hukum Kepegawaian merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang bertindak pada Hukum Tata Negara. Hukum kepegawaian membahas perihal pegawai negeri. Pada hukum administrasi negara, pegawai negeri dilihat dari cara menjadi pegawai negeri sedangkan pada hukum tata negara dilihat dari kedudukannya. Pada hal ini pegawai negeri dibahas dan dikaji dari berbagai aspek, yakni dari aspek kedudukan, aspek kewajiban, aspek hak dan aspek pembinaan sebagai pegawai negeri.14 Pegawai negeri yang dimaksudkan diatas pada awal mulanya hanyalah pegawai negeri sipil saja hal ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Aturan ini telah dirubah dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) ialah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintahan. Profesi yang dikenal pada kerangka kepegawaian di Indonesia hanya 2 bentuk tersebut, selebihnya tidak termasuk dalam kerangka aparatur sipil negara. Berdasarkan aturan yang berlaku tersebut, maka hukum kepegawaian saat ini bukan hanya mengikat untuk pegawai negeri sipil saja namun juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa dikenal saat ini dengan PPPK. b. Asas-Asas Hukum Kepegawaian Asas hukum kepegawaian sendiri telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdiri dari: 14 Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprapti, Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Citra Prima Persada, 2007, Cet. Pertama), h. 7.
26 1) Asas kepastian hukum, merupakan asas yang setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. 2) Asas profesionalitas, merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Asas proporsionalitas, merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. 4) Asas keterpaduan, merupakan asas pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. 5) Asas delegasi, merupakan asas yang sebagian kewenangan pengelolaan pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah. 6) Asas netralitas, merupakan asas yang terdapat pada setiap pegawai ASN dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 7) Asas akuntabilitas, merupakan asas yang setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Asas efektif dan efisien, merupakan asas yang dalam penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. 9) Asas keterbukaan, merupakan asas yang dalam penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik. 10) Asas nondiskriminatif, merupakan asas yang dalam penyelenggaraan manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras dan antargolongan
11) Asas persatuan dan kesatuan, merupakan asas yang terdapat pada pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 12) Asas keadilan dan kesetaraan, merupakan asas yang pengaturan dan penyelenggaraan pada pegawai ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai aparatur pemerintah. 13) Asas kesejahteraan, merupakan asas yang pengaturan dan penyelenggaraan pada ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN. 4. Kota Administrasi Jakarta Selatan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1b3/1/1/66 dimana penataan, wilayah administratif Pemerintah Kotaprajan Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota dan juga merupakan dasar tebentuknya Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan, maka hal ini tentunya membutuhkan lokasi perkantoran sendiri yang lebih memadai. Sebelum Keputusan Gubernur itu diberlakukan, di Jakarta Selatan terdapat Kantor Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru yang beralamat di Jln. Hang Lekir 1 No. 5, yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor dan berada dibawah Urusan Pemerintahan Umum (UPU) Departemen Dalam Negeri dimana pejabatnya diberi kedudukan setingkat Wedana. Pembangunan fisik Kantor Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan di Jl. Trunojoyo yang berdekatan dengan bunderan CSW (Centrale Stiching Wederopbouw) atau di bekas Kantor Jawatan Pekerjaan Umum Kotapraja Jakarta. Bangunan pertama gedung Kantor Walikotamadya di Jl. Trunojoyo No. 1 dibangun semasa jabatan Walikotamadya Almarhum Bapak H. Moch. Kahfi, yaitu Blok IV berlantai 5. Bangunan tersebut mulai ditempati sejak tahun 1972 dengan jumlah pegawai saat itu 1.161 orang. Secara keseluruhan jumlah pegawai adalah 3.406 orang, termasuk pegawai kecamatan dan 27
28 kelurahan. Tahun 1987, saat walikotamadya dijabat Bapak H. Muchtar Zakaria, SH, berhasil dibangun Blok V yang berlantai 8. Jumlah unit organisasi yang ada saat itu berjumlah 22 unit dengan jumlah pegawai 1.787 orang. Jumlah pegawai 4.420 orang, termasuk pegawai kecamatan dan kelurahan. Pada tahap selanjutnya, pembangunan blok- blok lainnya dilakukaan secara bertahap. Hingga kini, gedung kantor tersebut masih terus dipergunakan walaupun nomenklatur Kantor Wilayah Administrasi berubah di tahun 1991 menjadi Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan.15 Pada tahun 2015, Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan dengan batas-batas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan meliputi: a. Sebelah Utara :Banjir Kanal Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Tanah Abang, Jl. Kebayoran Lama dan Kebun Jeruk. b. Sebelah Timur :Kali Ciliwung. c. Sebelah Selatan :Kota Administrasi Depok. d. Sebelah Barat :Kecamatan Ciledug, Kota Administrasi Tangerang. B. Kerangka Teori 1. Teori Negara Hukum Albert Venn Dicey (1835-1922) Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pilar utamanya yaitu kedaulatan hukum. Hukum menjadi unsur penting dalam suatu konsepsi negara hukum (Rechstaats). Pada perkembangan ilmu negara, Teori Negara Hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Albert Van Dicey mengungkapkan bahwa negara hukum yang mengusung Rule of Law memiliki 3 ciri utama, yaitu :16 15 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sejarah Jakarta Selatan, , di akses pada tanggal 21 Februari 2022. 16 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Buana Ilmu, 2007, Cet. Pertama), h. 311.
a. Supremasi hukum (Supremacy of Law) Diartikan sebagai tidak boleh adanya kesewenang- wenangan oleh siapapun untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. b. Persamaan di hadapan hukum (Equality Before the Law) Diartikan sebagai setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum sebagai pribadi, kelompok, maupun dengan kualifikasi sebagai pejabat negara. c. Perlindungan hak manusia melalui konstitusi dan pengadilan (Constitution based on individual rights and enforced by the courts) Diartikan sebagai hak manusia harus terjamin dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tanpa terkecuali. Negara dalam hal ini memposisikan supremasi hukum sebagai kegiatan penyelenggara negara dengan menempatkan setiap warga negara sama dan setingkat di depan hukum untuk menjamin setiap hak manusia tidak dilanggar oleh pihak manapun, terlebih oleh negara itu sendiri. Negara hukum sebagaimana yang disebutkan diatas, dapat terwujud dengan adanya penegakan hukum yang baik dan proporsional. Penyelenggaraan negara ini harus berlandaskan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku dengan menempatkan setiap warga negara sama dan setingkat di depan hukum. Penyamarataan setiap warga negara di depan hukum ditujukan untuk menjamin hak manusia agar tidak dilanggar oleh pihak manapun, terlebih oleh negara itu sendiri. Negara sebagaimana disebutkan di atas, dapat terwujud dengan adanya penegakan hukum yang baik dan proporsional. Penegakan 29
30 hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan cita-cita yang diatur dalam hukum menjadi kenyataan. Berdasarkan yang diatur dalam hukum adalah pikiran-pikiran lembaga yang berwenang untuk membuat hukum sehingga dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban umum dan kepastian hukum di dalam masyarakat.17 Ini dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang berwenang menegakan hukum secara proporsional berdasarkan ruang lingkupnya. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan dengan sebagaimana diatur yaitu ditegakan bagi yang melanggar.18 Penegakan hukum tidak serta merta dilaksanakan berdasarkan kepentingan tertentu, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan berdasarkan kepentingan umum. Pelaksanaan terhadap penegakan hukum harus memenuhi 3 unsur, 19 yaitu : a. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) Penegakan hukum harus dilaksanakan pada setiap peristiwa konkrit yang diatur. Penegakan hukum ini tidak boleh menyimpang dari apa yang diatur. b. Kemanfaatan (Zweekmassigkeit) Penegakan hukum harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini merupakan konsekuensi logis atas penegakan 17 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 14.03. 18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2005, Cet. Pertama), h. 160. 19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, ..., h. 145.
31 hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru memberikan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat. c. Keadilan (Gerechtigkeit) Penegak hukum dalam penegakan hukum yang berlaku harus berlaku adil. Jika hukum tidak ditegakan dengan adil, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap hukum itu sendiri dan penegakannya. Penegakan hukum dijalankan dalam dua upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif. 20 Upaya preventif digunakan untuk mencegah pelanggaran oleh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga berwenang, seperti badan eksekutif dan kepolisian. Upaya represif digunakan untuk menindak pelanggaran oleh lembaga yang berwenang setelah dilakukan upaya preventif. 2. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman (1930-Sekarang) Sistem hukum merupakan kumpulan aturan-aturan atau norma- norma yang tertulis atau tidak tertulis mengenai perilaku benar dan salah, serta hak dan kewajiban yang saling berkaitan antar satu aturan dengan aturan lainnya. Teori sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum mengacu pada 3 elemen penting dalam hukum, yaitu :21 a. Substansi Hukum (Legal Subtances) Substansi hukum dimaksudkan pada kerangka norma, aturan, dan perilaku masyarakat yang diatur pada suatu produk hukum dengan memberikan batasan yang jelas. Substansi hukum juga termasuk pada hukum yang hidup di masyarakat (Living 20 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Cet. Kedua), h. 111. 21 Lawrence M. Friedman, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Hukum Amerika : Sebuah Pengantar (Edisi Kedua), (Jakarta : Tatanusa, 2001, Cet. Pertama), h. 6.
Law). Ini seperti halnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur setiap tindakan yang terdapat pada aturan yang berlaku maka dapat dikenakan pidana. b. Struktur Hukum (Legal Structure) Struktur hukum dimaksudkan pada kerangka permanen dari sistem hukum untuk menjaga proses pelaksanakan hukum yang dibuat tetap berada pada batasan yang sudah ditentukan. Struktur hukum juga termasuk pada penataan kedudukan suatu peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya sehingga membentuk hierarki. Ini seperti halnya struktur hukum pidana di Indonesia yang memberikan batasan kewenangan bagi aparat penegakan hukum pada setiap proses acara pidana. c. Budaya Hukum (Legal Culture) Budaya hukum dimaksudkan pada nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistemnya sehingga memberikan pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Budaya hukum juga termasuk pada budaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistemnya. Ini seperti halnya kebiasaan masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan aturan dengan baik atau melawan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan sebagai budaya hukum. Lawrence Meir Friedman berpandangan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum (Law Enforcement) jika seluruh elemen sistem hukum ini ada dan berjalan dengan baik. 22 Jika salah satu elemen sistem hukum tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan justru menimbulkan kekacauan hukum 22 Lawrence M. Friedman, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Hukum Amerika : Sebuah Pengantar (Edisi Kedua), (Jakarta : Tatanusa, 2001, Cet. Pertama), h. 6. 32
dan kesewenang-wenangan. Penegakan hukum harus berjalan dengan tersistem dan tersinergi untuk menghadirkan keadilan. 3. Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa dan Kontrol Sosial Roscoe Pound (1870-1964) Hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Ini dikarenakan hukum digunakan sebagai pelindung dan pembatas akan kehendak masyarakat dalam berperilaku dan berkegiatan. Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa dan Kontrol Sosial (Law as a tool social engineering and social control)23 sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum ada dengan tujuan multifungsi, yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian, ketertiban dan lain-lain. Hukum digunakan untuk mengontrol masyarakat dalam melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Roscoe Pound berpandangan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang diharapkan dapat mengubah nilai-nilai sosial yang ada di tengah masyarakat. Teori hukum ini juga ditunjang dengan efektivitas dan validitas hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas hukum bergantung pada validitas hukum yang ada.24 Validitas hukum berkaitan dengan isi aturan yang mengikat dan masyarakat yang harus bertindak sesuai dengan isi aturan. Terlebih itu, hukum yang dibuat pertama-tama harus dibebaskan dari unsur yang ada di luar hukum seperti sosiologi, sejarah, politik dan lainnya, sehingga produk hukum yang dibuat dapat berlaku secara berkepanjangan. Jika hukum yang dibuat bebas dari anasir di luar hukum dan dibuat secara rigit, maka hukum dapat dipertanyakan efektivitasnya. 23 Nazaruddin Lathif, Teori Hukum sebagai Sarana / Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 91. 24 Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien,Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung : Nusamedia, 2018, Cet. Kesepuluh), h. 38. 33
Efektivitas juga erat kaitannya dengan pencapaian dari suatu yang diharapkan. Efektivitas hukum juga dapat diartikan dengan tercapainya suatu arah atau tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau direncanakan dalam suatu peraturan perundang-undangan.25 Soerjono Soekanto memandang bahwa salah satu fungsi hukum selain sebagai kaidah juga sebagai penimbang perilaku manusia. Masalah hukum tidak terbatas pada ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum, namun juga efek yang ditimbulkan dari hukum terhadap sikap atau tindakan masyarakat yang bersifat positif maupun negatif. Soerjono Soekanto memaparkan agar hukum dapat efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum yang kompeten untuk menegakan sanksi tersebut. Sanksi dikenakan kepada masyarakat sebagai bentuk kekuatan, dengan demikian kondisi tersebut akan menunjukan bahwa hukum tersebut adalah efektif. Mengukur efektivitas hukum dapat dilakukan dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :26 a. Faktor Hukum Tingkat efektivitasnya hukum dapat dinilai dari faktor hukum yang berlaku dalam suatu negara. Apakah hukum tersebut sudah mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan? Kepastian hukum sejatinya bersifat nyata dan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika menilai suatu permasalahan hukum keadilan menjadi faktor prioritas. Hukum berpengaruh terhadap efektivitas hukum itu sendiri, karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis saja, 25 Sabian Usman, Dasar-dasar Sosiologi, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009, Cet. Pertama), h. 12. 26 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, Cet. Pertama), h. 8. 34
35 melainkan adanya pertimbangan faktor lain yang berkembang di masyarakat. b. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum menjadi suatu pilar yang dapat membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Penegak hukum menjadi faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum itu sendiri. Karena dalam bagian-bagian law enforcement terkandung apratur penegak hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, keadilan, dan dapat memanfaatkan hukum secara proporsional. Dengan berjalannya penegak hukum secara proporsional dan optimal maka akan mempengaruhi tingkat efektivitas hukum dalam masyarakat. c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Proses mencapai efektivitas hukum tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya dukungan dari sarana atau fasilitas hukum. Fasilitas pendukung yang menjadi faktor efektivitas hukum dapat berupa sumber daya manusia, organisasi, peralatan, keuangan dan sebagainya. Dengan memenuhi sarana yang diperlukan proses dalam mencapai efektivitas hukum itu sendiri dapat dilaksanakan dengan mudah, tentunya fasilitas yang telah disediakan juga harus melalui perawatan. Oleh karena itu memenuhi sarana atau fasilitas hukum menjadi faktor dalam mendukung efektivitas hukum dan berpengaruh signifikan di suatu negara. d. Faktor Masyarakat Selain menjadi sasaran utama dalam efektivitas hukum dalam suatu negara, masyarakat juga menjadi faktor seberapa efektifnya suatu hukum. Karena, setiap masyarakat memiliki
hak untuk memberikan pendapat tertentu mengenai hukum. Sehingga, kesadaran hukum dari masyarakat menjadi suatu faktor penting seberapa efektifnya hukum di suatu negara. e. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan merupakan satu elemen kesatuan dengan faktor masyarakat. Namun, kebudayaan yang dimaksud merupakan kebudayaan dalam suatu masyarakat tertentu yang memiliki nilai spiritual atau non-material. Karena, terkadang dalam suatu kebudayaan tertentu dapat mengesampingkan hukum positif karena dianggap tidak sejalan dengan ajaran- ajaran kebudayaan yang telah turun temurun berlaku pada suatu masyarakat adat itu. Sehingga, kebudayaan juga menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan efektivitas hukum di suatu negara. C. Tinjauan (review) Kajian Terdahulu 1. Skripsi yang ditulis oleh Resti Retno Sarining Isyanto27 Skripsi ini membahas soal tidak diterapkannya sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, pelaksanaan pemberian sanksi apabila seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi ini terletak pada jenis peraturan yang digunakan oleh penulis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan efektivitas pemberian sanksi oleh Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. 27 Resti Retno Sarining Isyanto, "Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil", (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2019). 36
Perbedaan fokus pembahasan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai lokasi penegakan hukum kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. 2. Skripsi yang ditulis oleh Yulita Rosalina28 Skripsi ini membahas soal upaya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi ini yaitu upaya penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan fokus pembahasan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai lokasi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. 3. Skripsi yang ditulis oleh Puput Suwondo Putra29 Skripsi ini membahas soal hambatan dan solusi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 yang di lakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi ini yaitu upaya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan fokus pembahasan skripsi 28 Yulita Rosalina, "Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013), (Skripsi S-1 Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). 29 Puput Suwondo Putra, "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sukoharjo oleh Badan Kepegawaian Daerah di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil", (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015). 37
tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai lokasi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. 4. Buku yang disusun oleh Sahya Anggara30 Buku ini menjelaskan mengenai pedoman dalam mempelajari dministrasi kepegawaian negara. Kajian administrasi kepegawaian Negara menyangkut berbagai hal, di antaranya kebijakan negara mengangkat pegawai, menggaji pegawai, dan berbagai peningkatan karier pegawai serta kinerjanya yang wajib dilaksanakan sebaik mungkin. Persamaan penelitian yang diteliti dengan buku ini yakni menjelaskan secara garis besar mengenai apa itu disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuat secara ringkas dan praktis agar mudah dimengerti saat membaca skripsi atau penelitian ini. 5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Rusmawati dan Nasrullah Hidayat31 Artikel jurnal ini membahas soal efektivitas dalam meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Kantor Camat Babalan, Sumatera Utara. Perbedaan yang ditulis di jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada fenomena permasalahan berupa penegakan hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan lokasi penelitian yang berada di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. 30 Sahya Anggara, Administrasi Kepegawaian Negara, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, Cet. Kesatu). 31 Rusmawati, Nasrullah Hidayat, Pendayagunaan Pegawai Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja Aparatur Negeri Sipil Pada Kantor Camat Babalan, (Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 3, No. 1, Juni 2015). 38
BAB III PROFIL KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN A. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu dari 5 (lima) tempat di wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan Provinsi DKI Jakarta adalah Daerah Khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah Otonom pada tingkat Provinsi. Pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Sekertaris Daerah, Sekertaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan termasuk kedalam Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan rekapitulasi pegawai pada tahun 2021, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan adalah 128 Pegawai, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan No. Struktur Organisasi Jenis Kelamin Jumlah L P 1. Walikota 1 0 1 2. Wakil Walikota 1 0 1 3. Sekertaris Kota 0 0 0 4. Asisten Pemerintah 1 0 1 1. Bagian Tata Pemerintah 12 4 16 39
40 2. Bagian Hukum 8 7 15 3. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 8 6 14 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1 0 1 1. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7 8 15 2. Bagian Perekonomian 7 5 12 6. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 1 0 1 1. Bagian Umum dan Protokol 17 10 27 2. Bagian Keuangan 6 8 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat 8 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat 8 8 16 JUMLAH 74 54 128 Sumber : Azhari, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Wawancara Pada Tanggal 2 November 2022 di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan berjumlah 128 orang. Dengan rincian pegawai laki-laki berjumlah 74 orang dan pegawai perempuan berjumlah 54 orang. Jika dilihat berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan PNS di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan No. Struktur Organisasi Tingkat Pendidikan JML SD SLTP SMA/Dl D3 S1/DIV S2 1. Walikota 1 1 2. Wakil Walikota 1 1 3. Sekertaris Kota 0
41 4. Asisten Pemerintah 1 1 1. Bagian Tata Pemerintahan 2 10 4 16 2. Bagian Hukum 1 2 8 4 15 3. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 1 1 3 7 2 14 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Bagian 1. 1 1 2 2 1 1 10 5 1 1 3 1 15 12 6. Perekonomian Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 1. Bagian Umum dan Protokol 11 1 13 1 2 1 27 2. Bagian Keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat JUMLAH 3. 0 4 1 5 26 3 9 5 6 64 2 8 2 16 25 128 Sumber : Azhari, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Wawancara Pada Tanggal 2 November 2022 di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan yaitu jumlah pegawai yang tingkat pendidikan terbanyak adalah pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan Strata 1 (S1) / D IV yang berjumlah 64 orang, dan yang mempunyai tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 25 orang, D III yang berjumlah 9 orang, SMA / DI yang berjumlah 26 orang, SLTP yang berjumlah 4 orang.
42 Jika dilihat berdasarkan Tingkat Golongan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Golongan / Eselon PNS di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Golongan / Eselon No. Struktur Organisasi I II III IV Jumlah 1. Walikota 1 1 2. Wakil Walikota 1 1 3. Sekretaris Kota 0 4. Asisten Pemerintahan 1 1 1. Bagian Tata Pemerintahan 2 14 16 2. Bagian Hukum 2 10 3 15 3. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 1 11 2 14 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Bagian Perekonomian 1 1 1 2 12 7 1 1 2 1 15 12 6. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 1. Bagian Umum dan Protokol 7 20 1 1 27 2. Bagian Keuangan 7 1 8 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 11 4 16 JUMLAH 3 15 92 18 128 Sumber : Azhari, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Wawancara Pada Tanggal 2 November 2022 di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Golongan / Eselon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan jumlah terbanyak
ada pada golongan III berjumlah 92 orang, disusul golongan IV berjumlah 18 orang, golongan II berjumlah 15 orang, dan golongan I berjumlah 3 orang. Wilayah kerja Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu: 1. Kecamatan Mampang Prapatan 2. Kecamatan Pesanggrahan 3. Kecamatan Tebet 4. Kecamatan Kebayoran Lama 5. Kecamatan Setiabudi 6. Kecamatan Pasar Minggu 7. Kecamatan Jagakarsa 8. Kecamatan Cilandak 9. Kecamatan Kebayoran Baru 10. Kecamatan Pancoran B. Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan 1. Visi dan Misi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Visi merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan suatu organisasi atau instansi pada masa yang akan datang dan dibuat sebagai pedoman atau arah tujuan jangka panjang dari organisasi atau instansi tersebut atau biasa dikenal dengan cita-cita bersama. Adapun visi daripada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berbudaya, berorientasi pada pelayanan publik dan berwawasan lingkungan sebagaimana yang selalu digelorakan pada upacara-upacara nasional maupun daerah di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Pemahaman terhadap visi dari Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan tersebut adalah sebagai tempat:1 1 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta tanggal 21 Selatan, diakses pada Februari 2022. 43
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, demi terwujudnya derajat kehidupan yang sehat, layak dana manusiawi. b. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus mengembangkan tata pemerintahan yang baik, dengan menerapkan kaidah-kaidah "good governance", sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan mampu mendukung kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. c. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Hijau bermakna melestarikan dan mengembangkan kawasan lingkungan hidup dan lingkungan alam yang hijau, bersih, asri serta mempertahankan dan mengembangkan potensi wilayah sebagai kawasan tangkapan air dan masyarakatnya bertekad untuk bersama- sama menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan serta memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki, sebagai kota jasa dan pusat pemerintahan demi terwujudnya Jakarta yang nyaman dan sejahtera. Adapun misi dari Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai tempat:2 a. Menjaga karakteristik budaya Betawi dan mengembangkan pusat perkampungan Betawi; b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan ketahanan budaya; c. Meningkatkan dan mengendalikan pelayanan publik Kota Administrasi d. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; e. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan pendidikan mental spiritual; 2 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta tanggal 21 Selatan, diakses pada Februari 2022. 44 terus
45 f. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah kerja Kota Administrasi, kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur; g. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik; h. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, asetserta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan dan aktual; i. Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga; j. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup; k. Mempertahankan wilayah Jakarta Selatan sebagai resapan air; l. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian sarana dan prasarana serta utilitas kota. 2. Tugas dan Fungsi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi. Pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan mengenai tugas Kantor Walikota Administrasi Jakarta adalah sebagai tempat untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Berdasarkan pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi dijelaskan mengenai fungsi dari Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai tempat: a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi; b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
c. Penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kota Administrasi; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya; e. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya; f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; h. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kota Administrasi; j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; k. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal; l. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi; m. Pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi; n. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota; o. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Kota Administrasi; p. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota Administrasi; q. Pengelolaan kearsipan, data, dan informasi Kota Administrasi; dan r. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi. C. Struktur Organisasi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Setiap organisasi atau instansi pada umumnya memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. 46 tugas
Dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, susunan organisasi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagan Struktur Organisasi Kota Administrasi terdiri atas: Tabel 3.4 Struktur Organisasi di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan No. Struktur Organisasi 1. Walikota 2. Wakil Walikota 3. Sekertaris Kota 4. Asisten Pemerintah 1. Bagian Tata Pemerintah 2. Bagian Hukum 3. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Bagian Perekonomian 6. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 1. Bagian Umum dan Protokol 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sumber : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta 47
Tabel 3.5 Bagan Struktur Organisasi di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Sumber : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta 48
BAB IV ANALISA PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN A. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kedisiplinan pegawai negeri menjadi salah satu faktor penentu terlaksananya birokrasi yang baik, dengan demikian akan menciptakan pelayanan publik yang bermutu dan mengayomi setiap warga negara. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai negeri menjadi kewajiban yang harus diperhatikan, sehingga kedisiplinan pegawai negeri dapat terbentuk. Pada kenyataannya, tidak semua pegawai negeri melaksanakan disiplin pegawai sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Disiplin. Kelalaian, pelanggaran, dan hambatan yang dialami pegawai negeri tentu mengganggu jalannya birokrasi yang dibangun dan terus diperbaiki. Islam mengajarkan kedisiplinan, bukan hanya terbatas pada kalangan tertentu saja namun juga setiap diri seorang muslim. Cukup banyak ayat Al- Qur'an dan Hadits yang memerintahkan disiplin dan taat pada aturan yang berlaku. 49
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa / 3 : 59) Surah An-Nisa ayat 59 memberikan perintah dan pesan bahwa setiap muslim haruslah patuh dan taat terhadap pemimpin, dimana pemimpin membuat suatu kebijakan agar tercapainya suatu tujuan. Kepatuhan dan ketaatan ini mutlak harus dilakukan bagi setiap muslim, terkecuali terdapat perselisihan sehingga dapat diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama perintah dan kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya, maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim, khususnya orang yang bekerja di pemerintahan (pegawai negeri) untuk patuh dan tunduk pada setiap perintah. Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu perintah bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menerapkan kedisiplinan dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintahan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 tahun 2021 tentang Pegawai Negeri Sipil menjadi ketentuan dan pedoman nyata bagi setiap pegawai negeri sipil. Setiap pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan mengemban tugas dalam menjalankan birokrasi, tentu memiliki kewajiban untuk menjalankan disiplin pegawai negeri sipil. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara tidak hanya menjalankan birokrasi yang ditugaskan, namun juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Menurut Bapak Azhari, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan menyebutkan bahwa di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan telah melaksanakan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 50
51 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan baik sepanjang tahun 2021. Adapun beberapa bentuk disiplin pegawai negeri sipil yang terdapat di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai berikut :1 1. Disiplin Waktu Disiplin waktu adalah ketepatan seorang pegawai negeri sipil hadir dan bekerja di di kantor tempat bertugas sebelum waktu yang ditentukan. Di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan mengatur disiplin waktu dengan beberapa cara, diantaranya : a. Jam Kerja pada hari Senin-Kamis yang dimulai pukul 08.00 WIB dan diakhiri pukul 16.00 WIB, kecuali hari Jum'at yang dimulai pukul 08.00 WIB dan diakhiri pukul 16.30 WIB; b. Apel pagi yang dilakukan secara berkala setiap hari Senin yang dipimpin langsung oleh Walikota Administrasi Jakarta Selatan atau jika berhalangan dapat didelegasikan kepada pejabat terkait; c. Melakukan absen kehadiran secara elektronik dengan menggunakan Fingerprint (Sidik Jari); d. Jika terdapat pegawai negeri sipil yang terlambat atau meninggalkan kantor sebelum waktu usai, diharuskan melapor atau meminta izin kepada atasan. 2. Disiplin Berpakaian Disiplin Berpakaian adalah kesesuaian seorang pegawai negeri sipil dalam menggunakan pakaian dinas sebagaimana diatur Peraturan 1 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan Azhari, di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 2 November 2022.
Gubernur DKI Jakarta Nomor 183 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Pakaian Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Menggunakan seragam dinas sesuai dengan hari bekerja, seperti pada hari Senin dan Selasa menggunakan pakaian dinas harian (PDH) warna Khaki, pada hari Rabu menggunakan PDH kemeja putih, pada hari kamis menggunakan PDH batik, pada hari jum'at menggunakan PDH Khas Daerah, pada hari besar nasional menggunakan seragam KORPRI, pada hari LINMAS menggunakan seragam LINMAS, dan pada acara resmi menggunakan pakaian dinas upacara (PDU), pakaian sipil lengkap (PSL), dan pakaian sipil resmi (PSR); b. Menggunakan sepatu menyesuaikan pakaian dinas yang digunakan, seperti sepatu pantofel pada pakaian dinas harian dan resmi serta sepatu olahraga jika beragendakan olahraga. c. Tidak menggunakan pakaian, benda, dan aksesoris yang mewah dan mencolok. 3. Disiplin Kualitas Kerja Disipilin Kualitas Pekerjaan adalah kesesuaian seorang pegawai negeri sipil dalam bekerja sesuai tugas pokok dan sasaran kerja yang ditargetkan, ini didasarkan pada Pasal 3 ayat 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa "Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan". Pegawai Negeri Sipil ditekankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta dapat menyelesaikan segala bentuk pekerjaannya tepat waktu. Hasil wawancara dengan Bapak Azhari, yang menerangkan bahwa pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara 52
53 langsung terhadap bawahannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.2 4. Disiplin Peraturan Disiplin Peraturan adalah sikap seorang pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku, ini ditegaskan pada Pasal 3 ayat 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa "Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang". Hasil wawancara dengan Bapak Azhari, menyebutkan bahwa dilakukan internalisasi kepada ASN dengan berdasarkan pada nilai-nilai budaya kerja yang diusung oleh pemerintah pusat, yaitu "Core Value Berakhlak".3 5. Disiplin Perilaku Disiplin Perilaku adalah sikap seorang pegawai negeri sipil yang berperilaku baik dan melayani terhadap masyarakat. Kewajiban seorang pegawai negeri sipil untuk dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Azhari, mengatakan bahwa seorang pegawai negeri sipil harus berperilaku baik dan melayani kepada masyarakat pada apel pagi setiap hari senin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhari Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, dari 5 bentuk disiplin pegawai negeri sipil hanya terdapat 1 pelanggaran disiplin waktu yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut Laporan Hasil Pembinaan dan Evaluasi 2 Wawancara, Azhari, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 2 November 2022. 3 Wawancara, Azhari, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 2 November 2022.
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sepanjang tahun 2021 : Tabel 4.1 Penerapan Hukuman Disiplin pada Eselon PNS di Walikota Administrasi Jakarta Selatan ESELON JENIS HUKUMAN DISIPLIN I II III IV Teguran Lisan 0 0 0 0 N A G N R I Teguran Tertulis 0 0 0 0 Pernyataan Tidak Puas 0 0 0 0 Secara Tertulis N I L P I S I D N A M U K U H T A K G N I T G N A D E S Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun Penurunan Pangkat 0 0 0 0 0 0 0 0 setingkat lebih rendah 0 0 0 0 selama 1 tahun Penurunan Pangkat T A R E B setingkat lebih rendah selama 3 tahun 0 0 0 0 54 Total 0 0 0 0 0 0 0
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 0 0 0 0 setingkat lebih rendah Pembebasan dari Jabatan 0 0 0 0 Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas 0 0 0 0 Permintaan Sendiri sebagai PNS Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai 0 0 0 0 PNS Total 0 0 0 0 Sumber : Azhari, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Wawancara Pada Tanggal 2 November 2022 di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Tabel 4.2 Penerapan Hukuman Disiplin pada Formasi Umum Golongan III dan IV di Walikota Administrasi Jakarta Selatan UMUM JENIS HUKUMAN DISIPLIN III IV A B C D A B C D E 55 0 0 0 0 0 Total
N I L P I S I D N A M U K U H T A K G N I T N A G N R I G N A D E S T A R E B Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari Jabatan Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permintaan Sendiri sebagai PNS Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PNS Total 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Sumber : Azhari, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Wawancara Pada Tanggal 2 November 2022 di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Tabel 4.3 Penerapan Hukuman Disiplin pada Formasi Umum Golongan I dan II di Walikota Administrasi Jakarta Selatan UMUM JENIS HUKUMAN DISIPLIN I II A B C D A B C D N A M U K U H T A K G N I T N I L P I S I D N A G N R I Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 1 Total 0 0 0
G N A D E S T A R E B Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari Jabatan Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber : Azhari, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Wawancara Pada Tanggal 2 November 2022 di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan data tabel penerapan sanksi disiplin pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, diketahui hanya terdapat 1 orang yang melakukan pelanggaran hukum disiplin pegawai negeri sipil yang berjenis hukuman ringan dengan bentuk hukuman teguran secara lisan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil golongan III/B sepanjang tahun 2021.4 Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut berupa pelanggaran disiplin waktu yang disebabkan keterlambatan datang. Pelanggaran disiplin tingkat ringan ditegakkan oleh atasan bidang/bagian terkait, tidak sampai ditegakan oleh walikota langsung. Penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil tidak dilakukan oleh satu orang atau satu bagian struktural tertentu. Setiap pelanggaran hukum disiplin ditegakan menyesuaikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara berjenjang atau kondisional menyesuaikan bentuk pelanggaran dan golongan jabatan. Para penegak hukum disiplin pegawai negeri sipil pada lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan mulai dari Gubernur, Walikota, Kepala Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian. Pada pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat ringan, ditegakkan oleh Kepala Asisten Walikota/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian menyesuaikan tempat pegawai negeri sipil bertugas. Bentuk sanksi disiplin yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran berupa teguran secara lisan dengan cara dipanggil langsung oleh Kepala Bagian terkait, teguran tertulis melalui surat peringatan yang dikeluarkan oleh 4 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan Azhari, di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 2 November 2022. 59
Kepala Bagian terkait, dan penyataan tidak puas secara tertulis melalui surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian terkait. Skala pelanggaran yang diterapkan berupa naik 1 tingkat setiap pelanggaran dilakukan. Pada pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang, ditegakkan oleh Walikota, Kepala Asisten, dan Kepala Bagian menyesuaikan golongan dan tempat pegawai negeri sipil bertugas. Bentuk sanksi disiplin yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dilakukan berdasarkan laporan Kepala Bagian/Kepala Asisten, penundaan kenaikan pangkat/golongan selama 1 tahun dilakukan berdasarkan laporan Kepala Bagian/Kepala Asisten, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun dilakukan oleh Walikota. Pada pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat, ditegakkan oleh Walikota dan Gubernur. Bentuk sanksi disiplin yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran pada tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun oleh Walikota, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah oleh Walikota, pembebasan dari jabatan oleh Walikota, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil oleh Walikota, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil oleh Walikota dan Gubernur. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Azhari, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan menyebutkan telah melakukan beberapa upaya secara langsung yang dilakukan berupa sosialisasi, pembinaan berkala, dan pemberitahuan secara terus menerus pada apel pagi sedangkan upaya secara tidak langsung yang dilakukan berupa monitoring dan evaluasi. Adapun upaya- upaya yang dilakukan sebagai berikut : 60
61 1. Upaya Langsung Upaya langsung ini dilakukan dalam beberapa kegiatan, mulai dari sosialisasi, pembinaan, dan apel. Adapun bentuk-bentuk upaya langsung sebagai berikut : a. Sosialisasi dengan materi terkait disiplin pegawai negeri sipil, termasuk terkait perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil; b. Pembinaan secara berkala mengenai Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah pada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terbaru; c. Apel Pagi yang bermuatan untuk mengingatkan secara berkala mengenai pentingnya disiplin bagi seorang pegawai negeri sipil dalam bekerja. 2. Upaya Tidak Langsung Upaya tidak langsung ini dilakukan dalam 2 metode yang berbeda dengan memanfaatkan tekhnologi yang digunakan pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun bentuk-bentuk upaya tidak langsung sebagai berikut : a. Monitoring jam kerja melalui e-absensi Absensi yang dilakukan seorang pegawai negeri sipil menggunakan fingerprint (sidik jari) tercatat secara rapi dalam database kepegawaian. Jika diketahui terdapat akumulasi
keterlambatan yang cukup banyak (sering terlambat datang atau pulang cepat tidak sesuai waktu yang ditentukan) akan diberitahukan kepada atasan tempat pegawai negeri sipil tersebut bertugas. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan atau teguran tertulis. b. Monitoring kehadiran melalui e-absensi Pegawai negeri sipil yang sudah melakukan absensi akan terdata secara elektronik. Jika diketahui terdapat alpa hadir (tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah) mencapai 3 hari kerja, maka akan diberitahukan kepada atasan pegawai negeri sipil tersebut bertugas. Sanksi yang diberikan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. c. Monitoring kehadiran saat apel pagi Apel pagi dilakukan pada hari Senin dan Upacara Hari-hari Besar. Pegawai negeri sipil yang tidak hadir tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi disiplin oleh atasan tempat pegawai negeri sipil bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rendahnya kualitas disipilin pegawai negeri sipil akan mengakibatkan pelayanan publik yang tidak berkualitas dan prima. Ini akan menyebabkan perilaku pegawai negeri sipil yang menyimpang, seperti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan berakibat pada pelayanan publik yang tidak akuntabel dan transparan. Tingginya kedisiplinan pegawai negeri sipil akan menghadirkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sudah melakukan upaya-upaya yang diperlukan, mulai dari upaya langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil demi terselenggaranya pemerintahan yang baik sebagaimana dirumuskan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good and Clean Governance). 62
B. Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum dibuat untuk kebutuhan masyarakat. Hukum yang dibuat bukan atas kebutuhan dan kehendak masyarakat akan menimbulkan keonaran dalam kehidupan bermasyarakat dan berpotensi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia.5 Hukum yang dibuat untuk masyarakat ditujukan untuk membantu masyarakat dalam melakukan segala hal, termasuk dalam menjaga haknya. Tolak ukur tersebut memposisikan hukum agar efektif dan berguna bagi masyarakat. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa hukum haruslah berguna dan berefek bagi masyarakat. Berguna dan berefek memerlukan ukuran nilai yang harus terpenuhi, sehingga masyarakat dapat menilai bahwa hukum tersebut bermanfaat. Pada teorinya, Soerjono Soekanto menentukan bahwa hukum dapat dikatakan berguna dan efektif jika memenuhi 5 faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparatur yang menegakan hukum, sarana atau fasilitas bagi aparat penegak hukum, lingkungan masyarakat, dan kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat. 6 Terpenuhinya 5 faktor tersebut dapat memberikan penilaian bahwa hukum (undang-undang) yang dibuat oleh lembaga berwenang sudah efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan studi kasus yang diangkat pada penelitian ini, maka dapat ditentukan beberapa hal, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan aturan dasar, Lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sebagai tempat dilakukannya penelitian yang juga merujuk pada pelaku penegak hukum tersebut, dan Periodisasi sepanjang tahun 2021 sebagai jangka waktu dilakukan penegakan 5 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta : Kompas, 2010, Cet. Pertama), h. 217. 6 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, Cet. Pertama), h. 8. 63
hukum yang dirujuk. Untuk mengukur efektivitas hukum yang berlaku, maka studi kasus perlu dianalisis berdasarkan 5 faktor yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini akan memberikan penilaian terhadap efektivitas hukum bagi disiplin pegawai negeri sipil pada lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. 1. Faktor Hukum Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan amandemen atas Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang mengatur secara menyeluruh mengenai Aparatur Sipil Negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bentuk lain dari Aparatur Sipil Negara. Pasal 5 ayat 2 huruf (b) Undang- undang Nomor 5 tahun 2014 menyebutkan bahwa seorang pegawai ASN harus menjalankan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Jika seorang pegawai ASN tidak melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, huruf (l) menyebutkan bahwa pegawai ASN tersebut dapat dikenakan kode etik kepegawaian. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri sipil harus menjalankan kewajibannya dengan disiplin. Jika seorang pegawai negeri sipil tidak melaksanakan kewajibannya dengan disiplin, maka pegawai negeri sipil yang melangga akan dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum disiplin. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan aturan yang secara jelas dan rigit mengatur setiap disiplin seorang pegawai negeri sipil. Setiap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur secara berjenjang dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang. 64
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhari, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan menyebutkan bahwa aturan dasar dari disiplin seorang pegawai negeri sipil sudah diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.7 Aturan ini sudah diperbarui pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang memuat beberapa perubahan, yaitu bentuk pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diterapkan. Secara garis besar, pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tidak berubah pada pengurangan atau penambahan tingkatan pelanggaran, hanya ada penambahan bentuk pelanggaran pada tingkat ringan dan berat. Pada lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil baru akan secara efektif dipergunakan pada tahun 2023. Sepanjang tahun 2021 dan 2022, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan masih menggunakan aturan lama, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Faktor Penegak Hukum Pada umumnya, penegak hukum di Indonesia yang banyak diketahui oleh masyarakat adalah Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung RI. Tidak ada kesalahan dalam pemahaman ini, namun yang perlu diketahui adalah sengketa tidak hanya terjadi dalam bentuk pidana dan perdata, namun juga dalam bentuk administratif yang memuat tindakan atau keputusan suatu pegawai negeri sipil. Pada sengketa administratif dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan kode etik (disiplin) yang dilakukan oleh setiap pegawai negeri sipil. 7 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan Azhari, di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 2 November 2022. 65
Pada ruang lingkup kode etik (disiplin), penegak hukum yang ditetapkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan amandemen atas Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang dengan tingkatan yang lebih tinggi diatasnya. Perbedaan jabatan dan golongan pada struktur organisasi instansi pemerintah memposisikan pejabat atau golongan yang lebih tinggi memiliki wewenang untuk melakukan penegakan terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil terlepas adanya sub bagian kepegawaian yang memiliki tupoksi kerja tersebut. Pasal 15 - 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur secara jelas pejabat yang berwenang melakukan penegakan terhadap pelanggaran hukum disiplin. Ini merujuk pada Pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota" sebagai pelaksana yang memiliki wewenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri disiplin, termasuk dalam menegakan hukum disiplin Pasal 16 - 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur secara lengkap mengenai pelaksana wewenang dalam melakukan penegakan hukum disiplin. Pada studi kasus yang diangka yaitu lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Pasal 20 - 22 mengatur secara lengkap pelaksana wewenang pada tingkat kabupaten atau kota dalam hal ini tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam aturan di atas dan pejabat setingkat lebih tinggi di atas yang berwenang melakukan penegakan hukum disiplin dengan tetap memperhatikan jabatan dan golongan. 66
67 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pada penegakan hukum, ketiadaan sarana dan fasilitas yang mendukung jalannya penegakan hukum maka akan tidak maksimal. Terdukung dan terpenuhinya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan akan memberikan stimulan yang baik dalam penegakan hukum. Pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sarana dan fasilitas menjadi faktor pendukung utama yang sangat berpengaruh besar dalam melakukan tugas penegakan hukum sebagaimana diatur pada peraturan perundang- undangan. Pada penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan berupa ketersediaan tempat dan alat tulis kantor. Pasal 23 - 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Ketersediaan tempat khusus dan tertutup dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri sipil menjadi faktor penting dalam proses penegakan hukum disiplin, demi terjaganya marwah diri seorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin. Kerahasian diri seorang pegawai negeri sipil merupakan hak yang harus dijaga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang wajib dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya. Terpenuhinya alat tulis kantor juga menjadikan proses penegakan hukum disiplin akan berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhari, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan8 menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari pemantauan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor 8 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan Azhari, di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 2 November 2022.
68 Walikota Administrasi Jakarta Selatan melalui sistem e-absensi, fingerprint, dan CCTV. Tersedianya sistem e-absensi, fingerprint, dan CCTV yang terdapat pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas dalam menunjang penegakan hukum disiplin terpenuhi. Sistem e-absensi dan fingerprint membantu pejabat berwenang untuk melakukan monitoring dan pengawasan langsung terhadap disiplin waktu setiap pegawai negeri sipil. CCTV membantu pejabat berwenang untuk melakukan monitoring dan pengawasan langsung terhadap disiplin berpakaian, kualitas kerja, dan berperilaku bagi seorang pegawai negeri sipil. 4. Faktor Masyarakat Masyarakat memiliki peranan penting dalam melakukan penegakan hukum. Tingginya kesadaran masyarakat akan berpengaruh pada tingkat efektivtas hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Partisipasi masyarakat terhadap hukum yang dibuat juga akan memberikan penilaian bahwa hukum tersebut sesuai kebutuhan. Pada lingkungan instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri membuka banyak kanal pengaduan yang tersistem dan mudah dijangkau serta dilakukan oleh masyarakat. Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) merupakan salah satu platform digital berbentuk aplikasi yang dapat dipergunakan bagi masyarakat dalam melaporkan pengaduan. Masyarakat hanya perlu mengunduh dan memasangkannya pada telepon genggam yang dimilikinya, lalu membuka aplikasi untuk melakukan pengaduan dengan melampirkan bukti permasalahan dan keterangan yang diperlukan. JAKI mempermudah masyarakat jika mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi publik yang disebabkan oleh kurang atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh seorang pegawai negeri
sipil. Dengan membuka aplikasi JAKI, lalu melampirkan bukti berupa foto dan keterangan yang diperlukan terkait foto tersebut, teguran secara langsung akan diteruskan kepada pejabat berwenang pada instansi terkait. Masyarakat juga dapat diartikan orang yang berada pada lingkungan itu sendiri, yaitu pegawai negeri sipil. Jika pegawai negeri sipil melaksanakan hukum disiplin dengan baik sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka pelayanan publik yang dihasilkan juga akan sangat baik. Tertibnya pegawai negeri sipil akan menghadirkan kualitas kerja yang baik sebagaimana ketentuan dari Disiplin Kualitas Kerja. 5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan sebagai suatu sistem hukum pada dasarnya nilai yang mendasari hukum itu sendiri berlaku. Budaya yang baik akan menjadikan hukum yang dibuat baik pula dan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Ketidaksesuaian budaya dengan aturan hukum yang dibuat akan membentuk penolakan masyarakat. Penting untuk memperhatikan budaya yang berkembang dalam membentuk suatu aturan hukum. Hukum juga dapat ambil andil dalam membentuk atau mengubah budaya yang ada di masyarakat. Budaya yang buruk dapat diubah dengan ketentuan masyarakat selama aturan yang dihasilkan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang beradab. Pada lingkungan pegawai negeri sipil, pelayanan publik yang baik harus menjadi budaya dasar yang terus diterapkan. Pemerintah juga menyongsong tagar-tagar perbaikan budaya kerja, mulai dari Reformasi Birokrasi, BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif), hingga membuat program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 69
Perbaikan-perbaikan budaya kerja ini sebagai bentuk nyata pemerintah serius dalam menangani perbaikan pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhari, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan menyebutkan bahwa di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan mengedepankan "Core Value Berakhlak" sebagai perbaikan budaya kerja secara berkala.9 Terpenuhinya 5 faktor tersebut sangat berkaitan erat dengan esensi efektivitas hukum dalam penegakannya. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sudah memenuhi 5 faktor dari efektivitas hukum sebagaimana dicetuskan oleh Soejono Soekanto, maka dapat diketahui bahwa Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sudah secara efektif menerapkan hukum disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhari, selaku Kepala Sub Bagian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan juga sudah mulai mengupayakan transisi aturan disiplin pegawai negeri sipil dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang akan diterapkan pada tahun 2023. 9 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Walikota Administrasi Jakarta Selatan Azhari, di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 2 November 2022. 70
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan yang peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sudah menerapkan disiplin pegawai negeri sipil sepanjang tahun 2021 sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan melakukan upaya preventif dengan melaksanakan upaya langsung berupa sosialisasi, pembinaan secara berkala, serta apel pagi dan upaya tidak langsung berupa monitoring berkala melalui e-absensi. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan juga melakukan upaya represif dengan menegakan sanksi ringan disiplin kepada 1 pegawai negeri sipil golongan III/B yang melanggar disiplin waktu. 2. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sudah secara efektif menerapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sepanjang tahun 2021. Ini ditandai dengan terpenuhinya 5 faktor yang mengukur efektivitas suatu produk hukum, yaitu faktor hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, faktor penegak hukum berupa pejabat berwenang yang 1 tingkat di atasnya, faktor sarana dan fasilitas berupa alat tulis kantor, ruangan khusus, e-absensi, fingerprint, serta CCTV, faktor masyarakat berupa aplikasi JAKI sebagai platform pengaduan, dan faktor kebudayaan berupa slogan dan budaya kerja "Core Value Berakhlak". 71
B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut : 1. Kepada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, peneliti berharap agar terus menjaga konsistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Disiplin. Ini diperlukan untuk dapat terus meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat, sehingga dapat tercapainya Good and Clean Governance pada lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Terlaksananya disiplin pegawai negeri sipil akan selaras dengan program pemerintah dalam membangun zona integritas yang profesional. 2. Kepada elit Pemerintah Republik Indonesia, peneliti berharap agar terus melakukan pencegahan, monitoring, penindakan, evaluasi, dan tindak lanjut atas evaluasi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ini diperlukan untuk terus meningkatkan pelayanan publik pada setiap instansi pemerintahan yang ada di pusat maupun daerah sehingga tercapainya Good and Clean Governance dalam rangka membangun zona integritas yang profesional. 72
DAFTAR PUSTAKA BUKU Ambar, Teguh Sulistiyani. Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: Gaya Media, Cet. Ke-1, 2004). Anggra, Sahya. Administrasi Kepegawaian Negara. (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 2016). Asshiddiqie, Jimly. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. (Jakarta: Buana Ilmu, Cet. Ke-1, 2007). Dermawayan, Didit. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. (Surabaya: Pena Semesta, Cet. Ke-1, 2013). Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, Cet. Ke-2, 2017). Dirjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2008). Friedman, Lawrence M. Hukum Amerika : Sebuah Pengatar terjemahan Wisnu Basuki. (Jakarta: Tatanusa, Cet. Ke-1, 2001). Handoko, T. Hani. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: BPFE, Cet. Ke-18, 2011). Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat. Hukum Kepegawaian Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2017). Haryanti, Arfiani. Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Jakarta: Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara, Cet. Ke-1, 2019). Hassan, Alwi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-1, 2007). Kelsen, Hans. Teori Umum tentang Hukum dan Negara terjemahan Raisul Muttaqien. (Bandung: Nusamedia, Cet. Ke-10, 2018). Kusdarini, Eny. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta: UNY Press, Cet. Ke-1, 2019). Mertokusumo, Sudikno. Hukum (Sebuah Pengantar). (Yogyakarta: Penerbit Liberty, Cet. Ke-1, 2005). Pandiangan, Liberti. Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Jakarta: Mitra Wacana Media, Cet. Ke-1, 2019). 73
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. Ke-2, 2005). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, Cet. Ke-1, 2008). Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif. (Jakarta: Kompas, Cet. Ke-1, 2010). Sarwana, Bagus dan Hayu Sukiyoprapti. Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar). (Yogyakarta: Citra Prima Persada, Cet. Ke-1, 2007). Simamora, Hendry. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: STIE YKPN, Cet. Ke-1, 2004). Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2008). Soekanto, Soerjono dan Mamudi, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-17, 2015). Sudrajad, Achmad. Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Cet. Ke-1, 2022). Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-2, 2014). Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-16, 2016) Sutrisno, Edi. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-8, 2016). Suyanto, Bagong dan Sutinah. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-8, 2015). Trilistianto, Dimas Agung. Metodologi Peneltian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah). (Yogyakarta: ANDI, Cet. Ke-1, 2020). Usman, Sabian. Dasar-dasar Sosiologi. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. Ke-1, 2009). Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-4, 2008). 74
Widjaja, Amin. Etika Administrasi Kepegawaian. (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-1, 2006). JURNAL Lathif, Nazaruddin. Teori Hukum sebagai Sarana / Alat untuk Memperbaharuai atau Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review, Vol. 3, No. 1, (Januari - Juni 2017). Rusmawati, & Hidayat, Nasrullah. Pendayagunaan Pegawai Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja Aparatur Negeri Sipil Pada Kantor Camat Babalan, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.3, No.1, (Juni 2015). Sandiani, N.L., Suryawan, I.G.B., & Widiati, I.A.P. Penegakan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.1, (Agustus 2020). PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. WEBSITE Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 df Liputan 6, Hari Kejepit, Banyak PNS Jakarta Membolos, diakses pada tanggal 2 Januari 2022 melalui: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sejarah Jakarta Selatan, diakses pada tanggal 21 Februari 2022 melalui: sejarah-jakarta-selatan Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Selatan, diakses pada tanggal 21 Februari 2022 melalui : SKRIPSI 75
Isyanto, Resti Retno Sarining. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2019. Putra, Puput Suwondo. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sukoharjo oleh Badan Kepegawaian Daerah di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015. Rosalina, Yulita. Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013). Skripsi S-1 Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. WAWANCARA Wawancara. Azhari, S.Sos. 2 November 2022. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. 76
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA Narasumber : Azhari, S.Sos. Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Hari/Tanggal : Rabu, 2 November 2022 Tempat : Ruang Sub Bagian Kepegawaian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan 1. Apakah Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sudah menerapkan penegakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ? Jawaban : Ya, sudah diterapkan. Terkait dengan penegakan disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, kami sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021. 2. Pelanggaran disiplin apa sajakah yang masih sering terjadi di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan? Jawaban : Di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sendiri alhamdulillah jarang terjadi karena kami sudah sering melakukan sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi kepada para pegawai negeri sipil. Dan terkait dengan pelanggaran disiplin apa saja yang terjadi di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, hanya pelanggaran disiplin waktu yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil. Jadi yang bersangkutan datang terlambat karena suatu hal, dimana berdasarkan aturan jam kerja dimulai pada pukul 08.00 dan baru datang beberapa menit kemudian. Dari 128 pegawai negeri sipil yang berkantor di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, hanya ada 1 orang dari golongan III/B.
3. Aturan mengenai jam kantor diatur dimana ? Jawaban : Mengenai jam kantor diatur pada SE Sekretaris Daerah DKI Jakarta, dimana masuk mulai pukul 08.00 dan pulang pukul 16.00 untuk hari Senin sampai Kamis. Sedangkan hari Jumát mulai pukul 08.00 dan pulang pukul 16.30. 4. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kedisiplinan pegawai ? Jawaban : Sejauh ini belum ada hambatan yang terjadi. Ini dikarenakan kami sering melakukan pembinaan, baik dari pertemuan formal maupun informal. Dan setiap minggu kami selalu mengingatkan terutama pada saat apel pagi senin di halaman Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Pastinya memang harus menjadi kesadaran kita bersama, karena mungkin tingkat kesadarannya masing kurang. Namun secara masif kami mengingatkan secara terus-menerus terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil ini. Karena kami memiliki yang disebut Nilai Budaya Kerja, itu diatur jelas dalam Pergub dan Pemerintah Pusat juga mengeluarkan slogan budaya kerja yaitu Core Value Berakhlak yang terus diinternalisasikan kepada setiap PNS, khususnya di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. 5. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ? Jawaban : Kami di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan melakukan 2 upaya, yaitu upaya langsung dan upaya tidak langsung. Upaya langsung yang kita lakukan secara formal berupa sosialisasi, pembinaan secara berkala yang diprogramkan, dan tentunya mengingatkan kembali pada setiap melakukan apel pagi. Sedangkan secara tidak langsungnya kita memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada seperti e-absensi dan absen tertulis pada saat melakukan apel pagi. Kami selaku pejabat pembina kepegawaian juga setiap bulan melakukan pertemuan terkait RAKERNIS Kepegawaian untuk menyusun program dan kegiatan kepegawaian, juga melakukan sosialisasi terkait peraturan kepegawaian, khususnya tentang disiplin. Disiplinnya apa saja ? Ada beberapa, yaitu disiplin waktu, berpakaian, kualitas kerja, peraturan, dan berperilaku. Apel yang tadi di maksud rutin dilakukan dan wajib bagi setiap pegawai negeri sipil,
yaitu apel pagi setiap hari senin yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Walikota maupun Kepala SKPD. Disitu kami mengingatkan tentang disiplin pegawai, karena memang bagian dari kewajiban pegawai negeri sipil. Kami juga menerima sarana dan prasarana dalam melakukan upaya yang kami lakukan seperti adanya ruangan khusus dalam memeriksa pegawai negeri sipil jika melakukan pelanggaran, adanya sistem e-absensi, adanya fingerprint, dan juga CCTV untuk memantau dan memastikan temuan atau laporan yang kami terima. Kami sistemnya terbuka untuk umum jika ada aduan, ada juga aplikasi JAKI yang bisa menjadi sarana masyarakat dalam mengajukan laporan. 6. Apakah bapak melakukan pengawasan langsung terhadap kedisiplinan pegawai negeri sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan ? Jawaban : Pertama yang harus diketahui bahwa pengawasan kedisiplinan ini ada 8 bagian, bagian tersebut tetap berfokus di KKPP khususnya bagian kepegawaian seperti kami. Jadi di bagian kepegawaian ada Sekretaris Pengolah Bagian yang mengurusi hal tersebut. Kami melakukan rekap absensi, dalam artian apakah terjadi keterlambatan dan apakah sampai batas maksimal. Jika memang ditemukan adanya keterlambatan, nantinya kami akan melaporkan yang bersangkutan ke atasan tempat bagiannya bekerja untuk diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 itu. Itu juga berlaku bagi pegawai negeri sipil yang alpa atau tidak masuk tanpa alasan, nantinya akan dilaporkan kepada atasannya. Disini kami hanya menerima BAP terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh atasannya. Selebihnya semua dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, sanksi disiplin dikenakan bagi setiap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran menyesuaikan tingkatannya dan ditindak oleh yang berwenang dalam aturan. 7. Apakah ada perbedaan penerapan dan penegakan disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan mengingat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 ? Jawaban : Tentunya ada perbedaan penerapan dan penegakan disiplin pegawai negeri sipil, ini karena ada perubahan ketentuan bentuk pelanggaran dan sanksi
yang dikenakan. Namun karena aturan yang baru itu baru keluar pada bulan September 2021, jadi masih disosialisasikan secara masif di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Selama waktu itu masih efektif menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan kemungkinan aturan yang baru akan diefektifkan pada tahun 2023 nanti. Kami secara masif terus melakukan sosialisasi mengenai disiplin dan juga peningkatan dan perbaikan budaya kerja.
SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA DAN PENELITIAN DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI OLEH SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA DAN PENELITIAN DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN OLEH SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA DAN PENELITIAN DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN OLEH SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN