OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5), Pasal 55 ayat (10), Pasal 60 ayat (13), Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 ayat (11), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (3), Pasal 68 ayat (8), Pasal 69 ayat (4), Pasal 70 ayat (8), Pasal 73 ayat (9), Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (6), Pasal 77 ayat (11), dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 35 ayat (5), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
Menetapkan 2 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan. 2. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Usaha Bersama. 3. Anggota adalah pemegang polis pada Usaha Bersama. 4. Organ Usaha Bersama adalah rapat umum anggota, direksi, dan dewan komisaris. 5. Rapat Umum Anggota Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat dengan RUA adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi Usaha Bersama atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 6. Peserta RUA adalah Anggota yang berhak hadir dalam RUA, yang dipilih oleh panitia pemilihan dengan mekanisme tertentu.
3 - 7. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan Peserta RUA. 8. Direksi Usaha Bersama adalah Organ Usaha Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 9. Dewan Komisaris Usaha Bersama adalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Undang-Undang sektor mengenai pengembangan dan penguatan keuangan, serta memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama. 10. Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, atau yang setara dengan Direksi Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama pada badan hukum berbentuk koperasi, usaha bersama, dana pensiun, atau badan hukum lainnya. 11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Usaha Bersama, baik langsung langsung, meliputi pemegang polis, maupun tidak tertanggung, pihak yang berhak memperoleh manfaat, Anggota, pegawai, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah. 12. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya. 13. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Usaha Bersama dan kepentingan ekonomis pribadi Anggota, Peserta RUA, anggota Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau pegawai Usaha Bersama. 14. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi, yang dibentuk oleh RUA atau Otoritas Jasa Keuangan.
4 - BAB II TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI USAHA BERSAMA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola Pasal 2 (1) Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usaha. (2) Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajaran. (3) Usaha Bersama wajib menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Usaha Bersama dalam menetapkan dan mengelola premi dari pemegang polis harus menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh pemegang polis atau tertanggung untuk memastikan terjadi kegagalan Usaha Bersama dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung. tidak Pasal 3 tata kelola perusahaan yang baik Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama; b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; c. penanganan Benturan Kepentingan; d. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; e. penerapan manajemen sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; risiko, termasuk f. penerapan kebijakan remunerasi; g. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan h. rencana bisnis.
5 - Bagian Kedua Anggaran Dasar Pasal 4 Anggaran Dasar minimal memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha; c. jangka waktu berdirinya; d. hak dan kewajiban bagi Anggota; e. tata cara pemanfaatan keuntungan oleh Anggota dan pembebanan kerugian di antara Anggota; f. wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan, masa tugas, dan pemberhentian Peserta RUA; g. tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama; h. tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama; i. perubahan bentuk badan hukum; dan j. pembubaran Usaha Bersama. Pasal 5 (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUA. (2) Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dalam RUA untuk mendapatkan persetujuan. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Persetujuan atau penolakan perubahan Anggaran Dasar diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diterima Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggaran Dasar yang berlaku adalah Anggaran Dasar yang telah ada sebelumnya. (6) Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
6 - Pasal 6 (1) Usaha Bersama wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar yang telah dinyatakan dalam akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akta perubahan Anggaran Dasar. (3) Usaha Bersama wajib menyampaikan salinan akta notaris atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan Anggaran Dasar dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. diumumkan Pasal 7 (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar guna mewujudkan penyelenggaraan usaha yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. (2) Usaha Bersama wajib menjalankan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) RUA wajib menetapkan perubahan Anggaran Dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga Keanggotaan Usaha Bersama Pasal 8 (1) Anggota terdiri atas: a. pemegang polis perorangan berkewarganegaraan Indonesia; dan b. pemegang polis badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia. (2) Dalam hal pemegang polis merupakan badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keanggotaan dalam Usaha Bersama diwakili oleh pengurus atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang polis.
7 - Pasal 9 Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir apabila: a. Anggota meninggal dunia; b. Anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau c. keanggotaannya harus berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 (1) Anggota berhak: a. dipilih menjadi peserta RUA sesuai dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mendapatkan seluruh keuntungan dari kegiatan peraturan usaha perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan (2) Anggota wajib: a. mematuhi Anggaran Dasar dan keputusan yang telah disepakati dalam RUA; dan b. menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Usaha Bersama wajib menyatakan secara jelas hak dan kewajiban Anggota di dalam polis. Bagian Keempat Rapat Umum Anggota Paragraf 1 Wewenang RUA Pasal 11 (1) RUA berwenang: a. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, tata kelola, manajemen, anggaran, dan bisnis; b. menetapkan Anggaran Dasar dan perubahannya; c. mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota Direksi Usaha Bersama dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama; d. meminta keterangan dari Direksi Usaha Bersama dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
8 - e. menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Direksi Usaha Bersama dan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama; f. menetapkan pemanfaatan keuntungan pembebanan kerugian di antara Anggota; g. menetapkan pengalihan aset atau portofolio pertanggungan; h. menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris Usaha Bersama; i. mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran; j. menilai dan menyetujui laporan tahunan yang minimal memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Usaha Bersama, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama; k. menetapkan persetujuan langkah lanjutan dalam rangka penyehatan keuangan; l. menyetujui proposal perubahan bentuk badan hukum; m. memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan n. membentuk Tim Likuidasi dalam rangka pembubaran Usaha Bersama. (2) Peserta RUA wajib menjalankan wewenangnya sebagai RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama. (3) Setiap pengambilan keputusan RUA dan pelaksanaan kewenangan RUA dilakukan melalui RUA. Paragraf 2 Penyelenggaraan RUA Pasal 12 (1) Penyelenggaraan RUA dapat dilaksanakan secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, konferensi video, atau yang memungkinkan semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. sarana media elektronik lainnya (2) Dalam hal penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fisik, RUA diadakan di tempat kedudukan Usaha Bersama atau di tempat Usaha Bersama melakukan kegiatan usahanya. dan
9 - (3) Tempat pelaksanaan RUA secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 13 (1) RUA terdiri atas RUA tahunan dan RUA luar biasa. (2) RUA tahunan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri atas: a. RUA tahunan pertama untuk menilai dan menyetujui laporan tahunan; dan b. RUA tahunan kedua untuk mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran. (3) RUA tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diselenggarakan oleh Direksi Usaha Bersama dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUA tahunan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diselenggarakan oleh Direksi Usaha Bersama paling lambat sebelum dimulainya tahun buku berikutnya. (5) RUA luar biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Usaha Bersama. (6) RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan: a. permintaan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Peserta RUA dalam masa kepesertaannya; b. permintaan Dewan Komisaris Usaha Bersama; c. usulan Direksi Usaha Bersama dengan persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama; atau d. perintah Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 14 (1) Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dan perintah penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf d disampaikan kepada Direksi Usaha Bersama dengan surat tertulis disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama. (2) Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b disampaikan kepada Direksi Usaha Bersama dengan surat tertulis disertai alasannya.
10 - Pasal 15 Direksi Usaha Bersama memberitahukan agenda dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 16 (1) Direksi Usaha Bersama melakukan pemanggilan Peserta RUA sebelum penyelenggaraan RUA. (2) Pemanggilan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUA. (3) Dalam pemanggilan Peserta RUA dicantumkan tanggal, waktu, tempat, agenda dan materi rapat yang telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai informasi bahwa bahan RUA dapat diakses secara elektronik sejak tanggal pemanggilan Peserta RUA sampai dengan tanggal RUA diselenggarakan. (4) Dalam hal pemanggilan Peserta RUA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), keputusan RUA tetap sah jika semua Peserta RUA hadir dan keputusan tersebut disetujui oleh semua Peserta RUA. (5) RUA dilarang membahas agenda dan materi rapat yang berbeda dari agenda dan materi rapat yang dicantumkan dalam surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 17 (1) Dalam tidak menyelenggarakan RUA tahunan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Dewan wajib menyelenggarakan RUA tahunan pertama dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). hal Direksi Usaha Bersama Usaha Komisaris Bersama (2) Dalam tidak menyelenggarakan RUA tahunan kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), wajib Dewan menyelenggarakan RUA tahunan kedua dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). hal Direksi Usaha Bersama Usaha Komisaris Bersama (3) Penyelenggaraan RUA tahunan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
11 - (4) Dalam hal Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan perintah kepada Direksi Usaha Bersama untuk menyelenggarakan RUA tahunan. (5) Direksi Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 18 Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahun buku berikutnya belum ditetapkan melalui RUA tahunan kedua, berlaku rencana kerja dan anggaran tahun buku sebelumnya sampai dengan ditetapkannya rencana kerja dan anggaran tahun buku berikutnya. Pasal 19 (1) Dalam hal terdapat permintaan atau perintah untuk melakukan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf d, Direksi Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan atau perintah dimaksud. (2) Dalam tidak menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. hal Direksi Usaha Bersama (3) Penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (4) Dalam hal Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak sebagaimana menyelenggarakan RUA dimaksud pada ayat (2) yang merupakan usulan Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta RUA mengajukan permohonan izin penyelenggaraan RUA dan memberitahukan agenda dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan. luar biasa
12 - (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Penyelenggaraan RUA luar biasa atas permintaan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya RUA; dan b. agenda RUA. Pasal 20 (1) RUA dinyatakan sah jika memenuhi kuorum. (2) RUA dinyatakan memenuhi kuorum jika Peserta RUA yang hadir telah mencapai 2/3 (dua per tiga) dari Peserta RUA. (3) Pemenuhan kuorum dapat dihitung berdasarkan kehadiran secara langsung dan/atau keikutsertaan Peserta RUA melalui media telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, RUA kedua dengan agenda RUA yang sama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan RUA sebelumnya yang tidak memenuhi kuorum. (5) Dalam pemanggilan kembali Peserta RUA untuk RUA kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan bahwa RUA pertama telah dilaksanakan namun tidak tercapai kuorum. (6) Dalam hal RUA kedua tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batasan kuorum untuk RUA ketiga berdasarkan permohonan Usaha Bersama. (7) Pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan kuorum oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Dalam pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disebutkan bahwa RUA kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum dan RUA ketiga akan dilaksanakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
13 - Pasal 21 (1) Keputusan RUA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Peserta RUA yang hadir. (3) Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1 (satu) Peserta RUA mempunyai 1 (satu) hak suara. Pasal 22 (1) Dalam setiap penyelenggaraan RUA, Peserta RUA menunjuk seorang pimpinan rapat yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUA. (2) Pimpinan rapat wajib membuat risalah RUA yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Peserta RUA yang hadir. (3) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. waktu penyelenggaraan RUA; b. agenda RUA; c. Peserta RUA; d. pendapat yang berkembang dalam RUA; e. perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam RUA, jika ada; dan f. keputusan RUA. (4) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dinyatakan dalam akta notaris. (5) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelenggaraan RUA. Pasal 23 (1) Dalam mengambil keputusan, RUA harus berupaya menjaga khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. kepentingan semua pihak, (2) Keputusan RUA dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan keputusan RUA dalam hal: a. dinilai berpotensi membahayakan kepentingan Usaha Bersama;
14 - b. dinilai berpotensi membahayakan industri perasuransian; dan/atau c. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 24 (1) Peserta RUA bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama dalam hal yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Peserta RUA tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan wewenang dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama; dan c. tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan wewenang yang mengakibatkan kerugian. Paragraf 3 Kepesertaan RUA Pasal 25 (1) Peserta RUA berhak: a. menghadiri atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam RUA; b. memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Usaha Bersama dari Direksi Usaha Bersama dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama, sepanjang berhubungan dengan agenda RUA dan tidak bertentangan dengan kepentingan Usaha Bersama; dan c. memperoleh dan honorarium yang wajar untuk kehadiran atau keikutsertaannya dalam RUA. hanya penggantian biaya (2) Peserta RUA dilarang: a. meminta dan/atau menerima kepentingan pribadi honorarium untuk menghadiri RUA; selain fasilitas untuk dan/atau biaya
15 - b. memengaruhi Direksi Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam melakukan tugas dan kewenangannya selain melalui mekanisme RUA; c. memberikan kuasa kepada sesama Peserta RUA atau ikut serta dan pihak lain untuk hadir atau menggunakan hak suara dalam RUA; dan d. merangkap jabatan sebagai anggota komite Usaha Bersama, anggota Direksi Usaha Bersama dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama. Pasal 26 (1) Peserta RUA berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. (2) Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan Anggota dari setiap wilayah pemilihan. (3) Jumlah wilayah pemilihan disesuaikan dengan jumlah Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Jumlah Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pasal 27 (1) Setiap Anggota di setiap wilayah pemilihan berhak dipilih menjadi Peserta RUA. (2) Penentuan Anggota di setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data domisili terakhir yang tercatat pada sistem Usaha Bersama. (3) Untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA, Anggota harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki pengalaman organisasi; d. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah; e. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. (4) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: a. memiliki polis asuransi yang masih aktif dan berlaku serta yang memiliki nilai tunai;
16 - b. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah berjalan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; c. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun setelah tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; dan d. tidak menjadi Peserta RUA untuk 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya. (5) Dalam hal Anggota merupakan perorangan yang memiliki polis (satu), perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan. lebih dari 1 (6) Dalam hal Anggota merupakan pengurus yang mewakili badan hukum, lembaga, perkumpulan, atau kelompok, perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan peserta. Paragraf 4 Pemilihan Peserta RUA Pasal 28 (1) Pemilihan Peserta RUA dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama. (2) Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir. (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Komisaris Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak jangka waktu membentuk Panitia Pemilihan dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Usaha Bersama wajib membentuk Panitia Pemilihan. (4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir. (5) Masa kerja Panitia Pemilihan berakhir pada saat pengesahan Peserta RUA. (6) Anggota Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (7) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur: a. akademisi di bidang perasuransian dan/atau jasa keuangan; dan b. profesional di bidang perasuransian dan/atau jasa keuangan.
17 - (8) Unsur akademisi dan profesional dalam anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki komposisi yang berimbang. Pasal 29 (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya harus independensi, dan menjunjung profesionalitas. tinggi integritas, (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada: a. Dewan Komisaris Usaha Bersama, dalam hal Panitia Pemilihan dibentuk oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau b. Direksi Usaha Bersama, dalam hal Panitia Pemilihan dibentuk oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). (3) Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menyampaikan laporan hasil kerja pemilihan Peserta RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terpilihnya calon nama Peserta RUA. (4) Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. proses pelaksanaan pemilihan Peserta RUA dari awal pelaksanaan sampai dengan terpilih calon nama Peserta RUA; dan b. daftar nama 5 (lima) orang calon Peserta RUA beserta urutannya dari setiap wilayah pemilihan yang ditetapkan Panitia Pemilihan. Pasal 30 (1) Panitia Pemilihan bertugas untuk melakukan penjaringan dan seleksi terhadap bakal calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan. (2) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk sekretariat. (3) Panitia Pemilihan menetapkan urutan 5 (lima) orang calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud (3) dan persyaratan khusus dalam Pasal 27 ayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: a. kemampuan dan kecakapan dalam mewakili kepentingan Anggota; b. jangka waktu menjadi Anggota; dan
18 - c. jumlah nilai tunai yang dimiliki. (4) Penetapan 5 (lima) orang calon Peserta RUA beserta (3) urutannya sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Panitia Pemilihan dibentuk. (5) Panitia Pemilihan menyampaikan 5 (lima) orang calon Peserta RUA terpilih beserta urutannya dari setiap wilayah pemilihan kepada Direksi Usaha Bersama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan calon Peserta RUA. (6) Pemilihan Peserta RUA dilakukan berdasarkan tata cara pemilihan Peserta RUA yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 31 (1) Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan 1 (satu) orang calon Peserta RUA urutan pertama dari setiap wilayah pemilihan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (2) Penyampaian calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Direksi Usaha Bersama menerima calon Peserta RUA dari Panitia Pemilihan. (3) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Peserta RUA. (4) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak jasa keuangan, yang berlaku bagi utama Pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham. lembaga (5) Dalam hal calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan calon Peserta RUA urutan berikutnya dari wilayah pemilihan yang sama kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. Pasal 32 (1) Peserta RUA memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan tata cara dan mekanisme pemilihan Peserta RUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Status sebagai Peserta RUA berakhir apabila Peserta RUA:
19 - a. meninggal dunia; b. masa tugas berakhir; atau c. diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir. (3) Status Peserta RUA berakhir karena diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila peserta RUA: a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; b. tidak lagi menjadi Anggota; c. mengundurkan diri; d. tidak menghadiri atau ikut serta RUA sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut; e. ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; atau f. dinyatakan tidak lulus dalam penilaian kembali kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Penetapan pemberhentian Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan RUA yang berlaku sejak tanggal keputusan RUA atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA. (5) Dalam hal status Peserta RUA berakhir sebelum masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, kedudukannya digantikan oleh calon Peserta RUA dari wilayah pemilihan yang sama, sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3). (6) Calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). (7) Penggantian Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila sisa masa tugas Peserta RUA yang digantikan lebih dari 6 (enam) bulan. (8) Peserta RUA pengganti melanjutkan sisa masa tugas dari Peserta RUA yang digantikan. Bagian Kelima Pengendali Pasal 33 Peserta RUA merupakan Pengendali Usaha Bersama. Pasal 34 (1) Dalam hal terdapat Pengendali selain Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan Pengendali lain.
20 - (2) Penetapan Pengendali lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dari data dan informasi yang diperoleh baik internal maupun eksternal. (3) Dalam penetapan Pengendali lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Usaha Bersama dan/atau calon Pengendali lain untuk menyampaikan data dan informasi yang mendukung penunjukan calon Pengendali lain, termasuk melakukan konfirmasi terhadap Usaha Bersama dan/atau calon Pengendali lain tersebut. (4) Usaha Bersama wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan data dan informasi. Pasal 35 (1) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 tidak dapat berhenti menjadi Pengendali tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan berhenti menjadi Pengendali. (3) Dalam hal Usaha Bersama hanya memiliki 1 (satu) Pengendali, untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Bersama wajib terlebih dahulu menetapkan Pengendali yang baru. (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan. (5) Persetujuan atau penolakan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak atau permohonan diterimanya ditetapkannya laporan hasil pemeriksaan. secara lengkap (6) Bagi pihak yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk berhenti menjadi Pengendali pada Usaha Bersama, yang dilarang untuk melakukan pengendalian terhadap Usaha Bersama. bersangkutan Pasal 36 (1) Perubahan Pengendali wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
21 - a. penambahan Pengendali; b. pemberhentian Pengendali; dan c. penggantian Pengendali. (3) Perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Usaha Bersama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Usaha Bersama. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui pemberhentian Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan penggantian Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan menetapkan Pengendali yang baru, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas Pengendali yang lama menjadi tidak berlaku. Bagian Keenam Direksi Usaha Bersama Paragraf 1 Pengurusan Usaha Bersama Pasal 37 Untuk kepentingan Usaha Bersama, pengurusan Usaha Bersama dilaksanakan oleh Direksi Usaha Bersama. Pasal 38 (1) Usaha Bersama wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Direksi Usaha Bersama yang salah seorang di antaranya diangkat sebagai direktur utama berdasarkan keputusan RUA. (2) Paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha dari Usaha Bersama. Pasal 39 (1) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Usaha Bersama ditetapkan berdasarkan keputusan RUA. (2) Dalam hal RUA tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Usaha Bersama ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Usaha Bersama.
22 - Paragraf 2 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Usaha Bersama Pasal 40 Anggota Direksi Usaha Bersama diangkat dan diberhentikan oleh RUA. Pasal 41 (1) Anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. c. mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur, cakap melakukan perbuatan hukum; d. e. dan profesional; tidak terafiliasi dengan anggota Direksi Usaha Bersama lain, Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau Peserta RUA; bebas dari hubungan keuangan atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata- mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Anggota; f. memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya; g. mampu bertindak untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; h. bersedia mendahulukan kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi; i. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; j. mampu penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Usaha Bersama; telah berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun terakhir di bidang perasuransian dan/atau bidang lain yang relevan serta memiliki latar belakang pendidikan/pelatihan terkait; dan menghindarkan k. l. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat l dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi Usaha Bersama dan surat tersebut disimpan oleh Usaha Bersama. (1) kecuali huruf
23 - Pasal 42 (1) Anggota Direksi Usaha Bersama diangkat untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (2) Anggota Direksi Usaha Bersama hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah paling singkat 1 (satu) periode berikutnya. (3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama ditetapkan dalam keputusan RUA. (4) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama diatur dalam Anggaran Dasar. Pasal 43 (1) Anggota Direksi Usaha Bersama yang telah diangkat oleh RUA hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pasal 44 Anggota Direksi Usaha Bersama dilarang merangkap sebagai Peserta RUA dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama. Pasal 45 Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi Usaha Bersama yang pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a. b. c. suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang nonjasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 terakhir sebelum pengangkatannya. (lima) tahun
24 - Pasal 46 (1) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi Usaha Bersama yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan. (2) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi Usaha Bersama yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 1 (satu) tahun. Jasa Keuangan apabila Pasal 47 (1) Anggota Direksi Usaha Bersama berakhir masa jabatannya apabila: a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatannya; atau c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan RUA. (2) Anggota Direksi Usaha Bersama yang jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUA. Pasal 48 (1) Pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Direksi Usaha Bersama: a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. c. d. melakukan tindakan yang merugikan Usaha Bersama; e. melakukan tindakan yang membahayakan f. kepentingan Usaha Bersama; dinyatakan bersalah melakukan berdasarkan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; atau tindak pidana telah yang g. mengundurkan diri. (2) Pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diusulkan oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari total Peserta RUA yang ditujukan kepada Direksi Usaha Bersama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama. (3) Pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diambil setelah anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA. (4) Pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama berlaku sejak:
25 - a. b. tanggal keputusan RUA; atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA. (5) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUA dapat mengangkat anggota Direksi Usaha Bersama pengganti sesuai dengan syarat dan tata cara pemilihan anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Anggaran Dasar. Pasal 49 (1) Dewan Komisaris Usaha Bersama dapat memberhentikan anggota Direksi Usaha Bersama untuk sementara waktu apabila: a. b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; terdapat merugikan Usaha Bersama; c. indikasi melakukan perbuatan yang d. melakukan tindakan yang membahayakan e. kepentingan Usaha Bersama; atau ditetapkan menjadi tersangka. (2) Anggota Direksi Usaha Bersama yang diberhentikan sementara waktu tidak berwenang melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. (3) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara waktu harus diselenggarakan RUA berdasarkan permintaan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama. (4) Dalam RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. (5) RUA memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara waktu. (6) Dalam hal RUA menguatkan keputusan pemberhentian sementara waktu, anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RUA tidak diselenggarakan atau RUA tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara waktu menjadi batal. Paragraf 3 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi Usaha Bersama Pasal 50 (1) Direksi Usaha Bersama bertugas untuk menjalankan pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Usaha Bersama berwenang untuk
26 - menetapkan kebijakan dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Direksi Usaha Bersama bertanggung jawab kepada RUA dalam menjalankan pengurusan Usaha Bersama. Pasal 51 (1) Anggota Direksi Usaha Bersama wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama. (2) Anggota Direksi Usaha Bersama: a. bertanggung jawab kepada RUA dalam menjalankan pengurusan Usaha Bersama; dan b. bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggota Direksi Usaha Bersama tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana atas dimaksud pada ayat (2) huruf b jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kerugian b. c. d. kelalaiannya; telah melakukan tugas dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama; tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan tugas yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut. tindakan untuk mencegah Pasal 52 (1) Direksi Usaha Bersama baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berwenang mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Kewenangan Direksi Usaha Bersama untuk mewakili Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, atau keputusan RUA. Pasal 53 (1) Anggota Direksi Usaha Bersama tidak berwenang mewakili Usaha Bersama jika: a. terjadi perkara di pengadilan antara Usaha Bersama dengan anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan; atau
27 - b. anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan mempunyai Benturan Kepentingan dengan Usaha Bersama. (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat mewakili Usaha Bersama: a. anggota Direksi Usaha Bersama lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Usaha Bersama; b. Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam hal seluruh anggota Direksi Usaha Bersama mempunyai Benturan Kepentingan dengan Usaha Bersama; atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUA dalam hal seluruh anggota Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama mempunyai Benturan Kepentingan dengan Usaha Bersama. c. Paragraf 4 Kewajiban, Hak, dan Larangan Direksi Usaha Bersama Pasal 54 (1) Direksi Usaha Bersama wajib: a. membuat daftar Anggota; b. membuat risalah rapat Direksi Usaha Bersama; c. membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUA setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; d. membuat dan menyampaikan laporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; e. memelihara seluruh daftar Anggota, risalah rapat, laporan tahunan, laporan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen Usaha Bersama lainnya; f. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, dapat tidak mempunyai mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis; kepentingan yang g. mematuhi Anggaran Dasar, peraturan internal dari peraturan dan Usaha Bersama, perundang-undangan; ketentuan h. memastikan pelaksanaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; i. memastikan agar Usaha Bersama memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; j. memastikan agar informasi mengenai Usaha Bersama diberikan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama secara tepat waktu dan lengkap;
28 - k. menyusun rencana kerja dan anggaran sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; dan l. menetapkan besaran biaya dan honorarium yang wajar bagi Peserta RUA. (2) Seluruh daftar Anggota, risalah rapat, laporan tahunan, laporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen Usaha Bersama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disimpan di tempat kedudukan Usaha Bersama. Pasal 55 (1) Direksi Usaha Bersama wajib menyelenggarakan rapat Direksi Usaha Bersama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Hasil rapat Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi Usaha Bersama dan didokumentasikan dengan baik. (3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi Usaha Bersama wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. (4) Anggota Direksi Usaha Bersama yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi Usaha Bersama berhak menerima salinan risalah rapat Direksi Usaha Bersama. (5) Jumlah rapat Direksi Usaha Bersama yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran anggota Direksi Usaha Bersama harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama. Pasal 56 (1) Anggota Direksi Usaha Bersama wajib mengungkapkan mengenai: a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi Usaha Bersama lain, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau Peserta RUA, kepada Usaha Bersama, Peserta RUA, dan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pengungkapan kepemilikan oleh anggota Direksi Usaha Bersama kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Pasal 57 (1) Direksi Usaha Bersama wajib meminta persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama atau RUA untuk: a. mengalihkan kekayaan Usaha Bersama; atau
29 - b. menjadikan kekayaan Usaha Bersama sebagai jaminan utang. (2) Permintaan persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama atau RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk transaksi yang melebihi nilai tertentu. (3) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pasal 58 Direksi Usaha Bersama wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha, serta fasilitas Usaha Bersama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pasal 59 Direksi Usaha Bersama berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama Usaha Bersama dengan memberikan kuasa khusus yang ditetapkan dalam surat kuasa. Pasal 60 (1) Dalam melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Direksi Usaha Bersama berhak menerima gaji, tunjangan, dan/atau honorarium. (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUA. (3) Kewenangan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama. (4) Dalam hal kewenangan RUA dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya gaji, tunjangan, dan/atau honorarium (2) ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama. Pasal 61 Anggota Direksi Usaha Bersama dilarang: a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Usaha Bersama; b. memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Usaha Bersama; c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari tunjangan, dan/atau Usaha Bersama, selain gaji, honorarium yang ditetapkan; atau
30 - d. memenuhi permintaan Peserta RUA selain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUA. Pasal 62 (1) Anggota Direksi Usaha Bersama dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota dewan komisaris pada 1 (satu) perusahaan lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda. (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika anggota Direksi Usaha Bersama merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada anak perusahaan dengan ketentuan: a. anggota Direksi Usaha Bersama bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Usaha Bersama; dan rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan anggota Direksi Usaha Bersama mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Direksi Usaha Bersama. b. (3) Direktur utama Usaha Bersama dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Usaha Bersama. Paragraf 5 Kewajiban Sebagai Akibat Kepailitan Karena Kesalahan atau Kelalaian Direksi Usaha Bersama dan Dibatalkannya Pengangkatan Direksi Usaha Bersama Pasal 63 (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi Usaha Bersama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan kekayaan Usaha Bersama tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Usaha Bersama akibat kepailitan tersebut, anggota Direksi Usaha Bersama secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dilunasi. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Direksi Usaha Bersama yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi Usaha Bersama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (3) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau b. kelalaiannya; telah melaksanakan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;
31 - c. d. tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan telah mengambil terjadinya kepailitan. tindakan untuk mencegah Pasal 64 (1) Pengangkatan anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 batal demi hukum sejak saat anggota Direksi Usaha Bersama lainnya atau Dewan Komisaris Usaha Bersama mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud dan anggota Direksi Usaha Bersama lainnya atau Dewan Komisaris Usaha Bersama menyampaikan kepada anggota Direksi Usaha Bersama. (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diketahui, anggota Direksi Usaha Bersama lainnya atau Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi Usaha Bersama dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas dan memberitahukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Usaha Bersama oleh anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Usaha Bersama. (5) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Usaha Bersama oleh anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana setelah pengangkatannya batal, tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi Usaha Bersama. dimaksud pada ayat (1) (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi Usaha Bersama terhadap kerugian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan Pasal 63 ayat (1). Bagian Ketujuh Dewan Komisaris Paragraf 1 Pengawasan oleh Dewan Komisaris Pasal 65 Pengawasan Usaha Bersama dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama.
32 - Pasal 66 (1) Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Komisaris Usaha Bersama berdasarkan keputusan RUA. (2) Paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama merupakan komisaris independen. (3) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak dapat berdasarkan sendiri-sendiri, melainkan bertindak keputusan Dewan Komisaris Usaha Bersama. Paragraf 2 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama Pasal 67 Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama diangkat dan diberhentikan oleh RUA. Pasal 68 (1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur, dan profesional; d. tidak terafiliasi dengan Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lain, dan/atau Peserta RUA; e. bebas dari hubungan keuangan atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata- mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Anggota; f. memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya; g. mampu bertindak untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; h. bersedia mendahulukan kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
33 - i. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; j. mampu penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Usaha Bersama; dan menghindarkan k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama independen juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bukan merupakan Anggota; b. bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berfikir independen demi kepentingan Usaha Bersama; c. tidak menduduki jabatan Direksi Usaha Bersama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Usaha Bersama. Pasal 69 (1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama diangkat untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (2) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah paling singkat 1 (satu) periode berikutnya. (3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama ditetapkan dalam keputusan RUA. (4) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama diangkat dengan mempertimbangkan komposisi Dewan Komisaris Usaha Bersama berdasarkan masa jabatannya. (5) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama diatur dalam Anggaran Dasar.
34 - Pasal 70 (1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang telah diangkat oleh RUA hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pasal 71 Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama dilarang merangkap sebagai Peserta RUA dan/atau Direksi Usaha Bersama. Pasal 72 Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a. sanksi suatu perusahaan perasuransian dikenai pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang nonjasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam terakhir sebelum jangka waktu 5 pengangkatannya. (lima) tahun Pasal 73 (1) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan. (2) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan.
35 - Pasal 74 (1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama berakhir masa jabatannya apabila: a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatannya; atau c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan RUA. (2) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya diterima pertanggungjawabannya oleh RUA. yang belum Pasal 75 (1) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama: a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2); b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; c. tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan tindakan yang merugikan Usaha Bersama; e. melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan Usaha Bersama; f. dinyatakan bersalah melakukan berdasarkan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; atau tindak pidana telah yang g. mengundurkan diri. (2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diusulkan oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari total Peserta RUA yang ditujukan kepada Direksi Usaha Bersama ditembuskan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama. (3) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diambil setelah anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA. (4) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama berlaku sejak: a. tanggal keputusan RUA; atau
36 - b. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA. (5) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUA dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama pengganti sesuai dengan syarat dan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Anggaran Dasar. Paragraf 3 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Usaha Bersama Pasal 76 Dewan Komisaris Usaha Bersama bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan Usaha Bersama yang dilakukan oleh Direksi Usaha Bersama; b. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Usaha Bersama; dan c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Peserta RUA oleh Panitia Pemilihan. Pasal 77 Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dewan Komisaris Usaha Bersama berwenang untuk: a. secara bersama-sama atau sendiri-sendiri meminta Direksi Usaha Bersama untuk menyediakan informasi, data, dan dokumen Usaha Bersama; b. memberikan rekomendasi pemberhentian dan/atau pengangkatan Direksi Usaha Bersama kepada RUA; c. memberhentikan sementara waktu anggota Direksi Usaha Bersama; d. menyampaikan usulan calon akuntan publik kepada RUA; e. mengangkat Panitia Pemilihan; dan f. melaksanakan kewenangan lain dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Anggaran Dasar. Pasal 78 Dewan Komisaris Usaha Bersama bertanggung jawab kepada RUA atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
37 - Pasal 79 (1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama. (2) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak dapat kerugian pertanggungjawaban jika dapat dimintakan sebagaimana dimaksud pada ayat membuktikan: atas (2) a. telah melakukan pengawasan terhadap pengurusan Usaha Bersama yang dilakukan oleh Direksi dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama; b. telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Peserta RUA oleh Panitia Pemilihan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama; c. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi Usaha Bersama yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama atau untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut. terjadinya Pasal 80 (1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi Usaha Bersama dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. (2) Dalam hal Anggaran Dasar menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi Usaha Bersama dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, perbuatan hukum Direksi Usaha Bersama tanpa persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama tetap mengikat Usaha Bersama sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beriktikad baik.
38 - Pasal 81 (1) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUA, Dewan Komisaris Usaha Bersama dapat melaksanakan tugas pengurusan Usaha Bersama dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. (2) Dewan Komisaris Usaha Bersama yang melaksanakan tugas pengurusan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan b. berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi Usaha Bersama terhadap Usaha Bersama dan pihak ketiga. Paragraf 4 Kewajiban, Hak, dan Larangan Dewan Komisaris Usaha Bersama Pasal 82 Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib: a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu tugas secara kemampuannya untuk melaksanakan mandiri dan kritis; b. mengawasi Direksi Usaha Bersama dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; c. menyampaikan laporan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya kepada RUA; d. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris Usaha Bersama yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; e. memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan f. memelihara dokumen atau catatan hasil kerja Panitia Pemilihan. Pasal 83 (1) Dewan Komisaris menyelenggarakan wajib rapat Dewan Komisaris Usaha Usaha Bersama
39 - Bersama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan: a. paling sedikit 4 (empat) kali rapat, diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi Usaha Bersama; dan b. paling sedikit 1 (satu) kali rapat, diantaranya dilakukan dengan mengundang akuntan publik. (3) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam periode 1 (satu) tahun. (4) Rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Hasil rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama dan didokumentasikan dengan baik. (6) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. (7) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama. (8) Jumlah rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama. Pasal 84 (1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib mengungkapkan mengenai: a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lain, anggota Direksi Usaha Bersama, dan/atau Peserta RUA, kepada Usaha Bersama, Peserta RUA, dan Otoritas Jasa Keuangan.
40 - (2) Pengungkapan kepemilikan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama kepada Otoritas Jasa Keuangan tata kelola disampaikan dalam perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. oleh laporan penerapan Pasal 85 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dewan Komisaris Usaha Bersama berhak menerima gaji, tunjangan, dan/atau honorarium. (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUA. Pasal 86 (1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama dilarang: a. merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sejenis; b. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Usaha Bersama; c. memanfaatkan jabatannya pada Usaha Bersama untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Usaha Bersama; d. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Usaha Bersama, selain gaji, tunjangan, dan/atau honorarium yang ditetapkan berdasarkan RUA; atau e. mencampuri kegiatan operasional Usaha Bersama jawab Direksi Usaha yang menjadi Bersama. tanggung (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisaris jabatan sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan Usaha Bersama. independen dilarang merangkap Paragraf 5 Kewajiban Sebagai Akibat Kepailitan Karena Kesalahan atau Kelalaian Dewan Komisaris Usaha Bersama dan Dibatalkannya Pengangkatan Dewan Komisaris Usaha Bersama Pasal 87 (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam melaksanakan tugasnya dan kekayaan Usaha Bersama
41 - tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Usaha Bersama akibat kepailitan tersebut, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama secara tanggung renteng bertanggung jawab dengan anggota Direksi Usaha Bersama atas kewajiban yang belum dilunasi. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (3) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama; c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi Usaha Bersama yang mengakibatkan kepailitan; dan d. telah memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama untuk mencegah terjadinya kepailitan. Pasal 88 (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 batal demi hukum sejak anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lainnya atau Direksi Usaha Bersama mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud dan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lainnya atau Direksi Usaha Bersama menyampaikan kepada anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama. (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diketahui, Direksi Usaha Bersama atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lainnya wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas dan memberitahukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama untuk dan atas nama sebelum Usaha Dewan Komisaris Bersama
42 - pengangkatannya batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Usaha Bersama. (5) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Usaha Bersama oleh anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama. (6) (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama terhadap kerugian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (1). Bagian Kedelapan Fungsi Kepatuhan Pasal 89 (1) Usaha Bersama wajib memiliki anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi kepatuhan. (2) Anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran. Pasal 90 (1) Usaha Bersama wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. (2) Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi Usaha Bersama dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi kepatuhan. Bagian Kesembilan Akuntan Publik Pasal 91 (1) RUA menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris Usaha Bersama. (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
43 - (3) Penyampaian usulan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai: a. alasan pengusulan dan besaran honorarium atau imbal jasa untuk akuntan publik tersebut; b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh akuntan publik, untuk bebas dari pengaruh Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama dan pihak yang berkepentingan di Usaha Bersama; dan c. pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh akuntan publik untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 92 Usaha Bersama wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi akuntan publik. Bagian Kesepuluh Praktik dan Kebijakan Remunerasi Pasal 93 (1) Usaha Bersama wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan pegawai, yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Usaha Bersama, serta perlakuan adil terhadap Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. (2) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit: a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Usaha Bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. prestasi kerja individual; c. kewajaran dengan perusahaan asuransi jiwa yang setara; dan d. sasaran dan strategi jangka panjang Usaha Bersama. Bagian Kesebelas Komite Usaha Bersama Pasal 94 (1) Direksi Usaha Bersama wajib membentuk komite investasi.
44 - (2) Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan b. aktuaris Usaha Bersama. (3) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi Usaha Bersama dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Pasal 95 (1) Direksi Usaha Bersama wajib membentuk komite atau satuan kerja pengembangan produk asuransi. (2) Komite atau satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas: a. menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Usaha Bersama; b. mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan strategis dengan pengembangan dan pemasaran produk asuransi; dan dipasarkan rencana c. mengevaluasi mengusulkan pemasarannya. kinerja perubahan produk atau asuransi dan penghentian (3) Komite atau satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota Direksi Usaha fungsi pengembangan Bersama yang membawahkan produk asuransi. Pasal 96 (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib membentuk: a. komite audit; dan b. komite pemantau risiko. (2) Salah seorang anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komisaris independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite. (3) Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak lain di luar Usaha Bersama yang tidak memiliki hubungan Afiliasi yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. (4) Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Usaha Bersama dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Usaha Bersama.
45 - (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama. Pasal 97 (1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a bertugas membantu Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan kecukupan termasuk proses pelaporan pengendalian keuangan. audit internal dalam menilai (2) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b bertugas membantu Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi Usaha Bersama serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Usaha Bersama. Pasal 98 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite pada dewan komisaris perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Bagian Kedua Belas Tata Kelola Investasi Pasal 99 (1) Usaha Bersama wajib menyusun kebijakan dan strategi investasi secara tertulis. (2) Ketaatan terhadap kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. profil kekayaan dan kewajiban Usaha Bersama; b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Usaha Bersama; c. tujuan investasi; d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi yang digunakan;
46 - e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; g. batas maksimum proporsi kekayaan Usaha Bersama yang dapat ditempatkan pada satu pihak; h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan i. j. k. l. dalam bentuk investasi; objek investasi yang tidak dapat digunakan untuk penempatan investasi; tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Usaha Bersama untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi; sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi; ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi; m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai; n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi Usaha Bersama atas pelanggaran kebijakan investasi. o. (4) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. ditetapkan oleh Direksi Usaha Bersama; b. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam c. pengelolaan investasi; dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Direksi Usaha Bersama. Pasal 100 (1) Direksi Usaha Bersama wajib menyusun rencana tahunan yang paling sedikit pengelolaan memuat: investasi a. rencana komposisi jenis investasi; b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi. (2) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan kebijakan dan strategi investasi.
47 - Pasal 101 Dalam mengelola investasi, Direksi Usaha Bersama wajib melakukan: a. analisis terhadap risiko investasi yang paling sedikit meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan b. kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi. Pasal 102 Direksi Usaha Bersama wajib mengambil keputusan investasi dengan: a. profesional; b. menerapkan prinsip kehati-hatian; dan c. mengoptimalkan nilai Usaha Bersama bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. Pasal 103 Usaha Bersama wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyelenggarakan fungsi analisis dan melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengelolaan investasi; b. memiliki dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. memiliki integritas dan keahlian serta pengalaman di bidang investasi. Pasal 104 (1) Usaha Bersama yang menempatkan investasi pada instrumen investasi pasar modal wajib menatausahakan efek pada pihak yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Usaha Bersama. (2) Usaha Bersama yang memiliki investasi dalam bentuk saham yang diperdagangkan di bursa efek harus memiliki akses informasi yang memungkinkan secara langsung memonitor mutasi portofolio investasinya. (3) Usaha Bersama yang memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari portofolio investasi yang dikelolanya sendiri dalam bentuk saham, surat utang korporasi, dan/atau sukuk korporasi, wajib memiliki tenaga ahli
48 - bidang investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi. Pasal 105 (1) Usaha Bersama dapat melakukan alih daya pengelolaan investasinya kepada pihak lain. (2) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pihak lain tersebut telah memiliki izin usaha sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha investasi dari Otoritas Jasa sebagai manajer Keuangan; b. pihak lain tersebut tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada saat perjanjian pengalihdayaan pengelolaan investasi berlaku; c. pihak lain tersebut memiliki wakil manajer investasi yang berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi Usaha Bersama; dan d. wakil manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak sedang atau tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. (3) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain wajib memenuhi ketentuan mengenai jenis, batasan, dan penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum Usaha Bersama. (4) Usaha Bersama dilarang mengalihdayakan pengelolaan investasi kepada pihak lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Usaha Bersama. Pasal 106 (1) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris. (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai: a. hak dan kewajiban masing-masing pihak; b. jenis dan batasan instrumen investasi; c. besarnya biaya yang dibebankan;
49 - d. jenis dan laporan rutin atas pengelolaan investasi dimaksud; e. adanya hak Usaha Bersama untuk mendapatkan informasi dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan investasi dimaksud; f. ganti kerugian dalam hal pihak lain melanggar ketentuan kerjasama atau terjadi kelalaian pihak lain yang mengakibatkan Usaha Bersama mengalami kerugian; g. penatausahaan kekayaan yang dikelola pihak lain pada kustodian yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Usaha Bersama dan pihak lain tersebut; h. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian; dan i. kesediaan para pihak memberikan informasi terkait dengan pengelolaan investasi Usaha Bersama kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 107 (1) Direksi Usaha Bersama wajib memantau dan melakukan investasi Usaha kajian atas portofolio penempatan Bersama yang dilakukan oleh pihak lain. (2) Dalam hal portofolio penempatan investasi yang dilakukan oleh pihak lain mengalami penurunan kinerja yang signifikan dan/atau membahayakan kesehatan keuangan Usaha Bersama, Direksi Usaha Bersama wajib melakukan langkah perbaikan portofolio penempatan investasi. (3) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Direksi Usaha Bersama dalam pengelolaan investasi. Bagian Ketiga Belas Manajemen Risiko Pasal 108 (1) Usaha Bersama wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
50 - Pasal 109 (1) Usaha Bersama wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi. (2) Penerapan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko teknologi informasi bagi lembaga jasa keuangan nonbank. Bagian Keempat Belas Keterbukaan Informasi Pasal 110 (1) Usaha Bersama wajib memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu. (2) Usaha Bersama wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk keperluan pengawasan. Pasal 111 (1) Usaha Bersama wajib mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hal penting, meliputi: a. pengunduran diri atau pemberhentian akuntan publik dan/atau aktuaris Usaha Bersama; b. pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau Peserta RUA; c. transaksi material dengan pihak terkait; d. klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Usaha Bersama; e. penurunan kinerja investasi yang signifikan, disertai alasannya; f. potensi fraud dan/atau kejadian fraud; g. potensi Benturan Kepentingan dan/atau Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung; dan h. informasi material lain mengenai Usaha Bersama. (2) Pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama. (3) Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa laporan berkala perusahaan Keuangan mengenai perasuransian.
51 - Bagian Kelima Belas Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Pasal 112 (1) Usaha Bersama wajib melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, agar pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut dapat menerima haknya sesuai polis asuransi. (2) Untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib melakukan hal sebagai berikut: a. memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; b. menyediakan pelayanan yang baik bagi pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; c. mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan d. bertindak dengan iktikad baik. integritas, kompetensi, serta Pasal 113 Usaha Bersama wajib: a. menghormati hak Pemangku Kepentingan: dan b. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis, tertanggung, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya. Bagian Keenam Belas Etika Bisnis Pasal 114 (1) Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan pegawai Usaha Bersama dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung lain, untuk maupun tidak memengaruhi pengambilan keputusan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. langsung kepada pihak (2) Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan pegawai Usaha Bersama dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar
52 - ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Pasal 115 Usaha Bersama wajib membuat pedoman tentang perilaku etis yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ Usaha Bersama dan seluruh pegawai Usaha Bersama. Pasal 116 (1) Usaha Bersama dapat memberikan donasi untuk tujuan amal dalam batas kepatutan dan kewajaran serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Usaha Bersama. (2) Usaha Bersama dapat memberikan donasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Usaha Bersama. Bagian Ketujuh Belas Penilaian Sendiri dan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pasal 117 (1) Usaha Bersama wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkala. (2) Penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik dan checklist penilaian sendiri. Pasal 118 (1) Usaha Bersama wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik kepada Otoritas Jasa Keuangan pada setiap akhir tahun buku. (2) Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. transparansi penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang paling sedikit memuat pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
53 - c. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan dan waktu penyelesaian d. pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1). (3) Bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian dan ketentuan pelaksanaannya. Pasal 119 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang disampaikan oleh Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1). Bagian Kedelapan Belas Sanksi Administratif Pasal 120 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 3, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 51 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 64 ayat (3), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 79 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86, Pasal 88 ayat (3), Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 92, Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 108 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117 ayat (1), dan Pasal 118 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis;
54 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu; d. denda administrasi; dan/atau e. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, pada perusahaan perasuransian. (2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Bagian Kesembilan Belas Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Pasal 121 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Usaha Bersama tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. BAB III PEMANFAATAN KEUNTUNGAN DAN PEMBEBANAN KERUGIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 122 (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Usaha Bersama wajib menghitung keuntungan atau kerugian dalam setiap 1 (satu) tahun buku berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
55 - (2) Perhitungan keuntungan atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laba atau rugi dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. (3) RUA wajib menetapkan pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian dalam setiap 1 (satu) tahun buku termasuk pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian di antara Anggota. Bagian Kedua Pemanfaatan Keuntungan Pasal 123 (1) Keuntungan yang diperoleh Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dilarang dimanfaatkan selain untuk: a. pembentukan atau penambahan dana cadangan; dan/atau b. dibagikan kepada Anggota. (2) Pemanfaatan keuntungan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari aktuaris Usaha Bersama dan ditetapkan oleh RUA. (3) Besarnya pemanfaatan keuntungan yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (4) Anggota yang berhak menerima pemanfaatan keuntungan, wajib memiliki polis asuransi yang masih aktif dari Usaha Bersama dalam periode perhitungan keuntungan. (5) Pemanfaatan keuntungan untuk setiap Anggota wajib dihitung secara proporsional, wajar, dan berdasarkan perhitungan aktuaris Usaha Bersama dalam periode perhitungan keuntungan. (6) Pemanfaatan keuntungan untuk dibagikan kepada Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. produk asuransi yang memiliki nilai tunai atau tabungan, didistribusikan dengan: 1. menambah nilai tunai polis; atau 2. digunakan untuk pembayaran premi polis asuransi tambahan (rider) yang diminta Anggota dan sudah disetujui Usaha Bersama; asuransi proteksi didistribusikan dengan mengurangi jumlah premi pada pembayaran premi berikutnya; atau yang merupakan 2. digunakan untuk pembayaran premi polis asuransi tambahan (rider) yang diminta Anggota dan sudah disetujui Usaha Bersama; asuransi proteksi didistribusikan dengan mengurangi jumlah premi pada pembayaran premi berikutnya; atau yang merupakan
56 - c. dibayarkan secara tunai kepada Anggota dalam hal pembagian keuntungan yang didistribusikan lebih besar dari nilai premi berikutnya atau tidak terdapat pembayaran premi berikutnya. Pasal 124 (1) Ketentuan pemanfaatan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 wajib dimuat dalam Anggaran Dasar. (2) Tata pemanfaatan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam pedoman internal Usaha Bersama. cara pelaksanaan ketentuan (3) Pedoman internal Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetujui dalam RUA. Pasal 125 pemanfaatan Usaha Bersama keuntungan kepada Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dalam hal: dilarang membagikan a. Usaha Bersama tidak memenuhi target tingkat solvabilitas internal dan/atau tingkat likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama; atau b. akan menyebabkan tidak tercapainya target tingkat solvabilitas likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama. internal dan/atau tingkat kesehatan keuangan Bagian Ketiga Pembebanan Kerugian Pasal 126 (1) Kerugian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 terlebih dahulu dibebankan pada dana cadangan. (2) Dalam hal dana cadangan tidak mencukupi, kerugian dibebankan kepada Anggota. (3) Pembebanan kerugian kepada Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada Anggota yang memiliki polis asuransi yang masih aktif dari Usaha Bersama dalam periode perhitungan kerugian. (4) Pembebanan kerugian untuk setiap Anggota harus dihitung secara proporsional, wajar dan berdasarkan
57 - perhitungan aktuaris Usaha Bersama dalam periode perhitungan kerugian. (5) Pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. bagi produk asuransi yang memiliki nilai tunai atau tabungan, dibebankan dengan mengurangi nilai tunai polis; b. bagi produk asuransi yang merupakan proteksi dibebankan dengan menambah jumlah premi pada pembayaran premi berikutnya; dan/atau c. mengurangi nilai pertanggungan dari polis asuransi Anggota. Pasal 127 (1) Ketentuan pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 126 wajib dimuat dalam Anggaran Dasar. (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam pedoman internal Usaha Bersama. (3) Pedoman internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetujui dalam RUA. Bagian Keempat Sanksi Administratif dan Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Pasal 128 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 123 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 124 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 125, dan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu; d. denda administrasi; dan/atau e. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah
58 - direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, pada perusahaan perasuransian. (2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Pasal 129 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan Usaha Bersama tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. BAB IV PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN Bagian Kesatu Umum Pasal 130 (1) Pembubaran Usaha Bersama dilakukan apabila izin usaha dari Usaha Bersama dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Usaha Bersama: a. menghentikan kegiatan usaha; b. melanggar ketentuan peraturan perundang- c. undangan; atau dinyatakan pailit dan telah dilakukan pemberesan harta Usaha Bersama, serta kepailitan dinyatakan berakhir berdasarkan penetapan pengadilan. Bagian Kedua Pencabutan lzin Usaha Karena Penghentian Kegiatan Usaha Pasal 131 (1) Dalam hal Usaha Bersama berencana menghentikan kegiatan usahanya, Usaha Bersama wajib mendapatkan persetujuan dalam RUA terlebih dahulu.
59 - (2) Rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Peserta RUA dalam masa kepesertaannya; b. Dewan Komisaris Usaha Bersama; atau c. Direksi Usaha Bersama. (3) Rencana penghentian kegiatan usaha dari Usaha Bersama telah tercantum dalam rencana bisnis Usaha Bersama. Pasal 132 (1) Dalam hal RUA menyetujui penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), Usaha Bersama wajib menyampaikan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana penghentian kegiatan usaha harus memuat paling sedikit: a. alasan penghentian kegiatan usaha; b. uraian mengenai kondisi Usaha Bersama, paling sedikit: 1. data mengenai jumlah aset dan rinciannya; 2. data mengenai polis yang masih berlaku; 3. jumlah pemegang polis atau tertanggung; dan 4. jumlah kewajiban Usaha Bersama kepada pemegang polis atau tertanggung, dan kewajiban lainnya; c. rencana penyelesaian kewajiban Usaha Bersama kepada seluruh kreditor; dan d. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Usaha Bersama menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditor dan izin usaha Usaha Bersama telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen: a. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Usaha Bersama atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan copy salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi Usaha Bersama bahwa asli salinan keputusan hilang; b. keputusan RUA mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Usaha Bersama; c. laporan keuangan terakhir Usaha Bersama; d. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara;
60 - e. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang; dan f. laporan rencana bisnis yang telah mencantumkan rencana penghentian kegiatan usaha. Pasal 133 (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana penghentian kegiatan usaha lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan rencana penghentian kegiatan usaha. secara (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Bersama wajib: a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Usaha Bersama; b. mengumumkan penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Usaha Bersama dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas selama 3 (tiga) hari kalender berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; c. menyelesaikan seluruh kewajiban Usaha Bersama dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan d. menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca akhir verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Usaha Bersama. termasuk melakukan Pasal 134 (1) Dalam hal penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada perusahaan lain, Usaha Bersama wajib memberitahukan rencana pengalihan portofolio pertanggungan tersebut kepada pemegang polis atau tertanggung melalui: a. pengumuman penghentian kegiatan usaha dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf b; dan surat kepada tertanggung. b. setiap pemegang polis atau
61 - (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi hak telah pemegang memperhitungkan atau pembebanan kerugian sesuai produk yang dimiliki. portofolio pertanggungan polis atau tertanggung dan keuntungan pemanfaatan Pasal 135 (1) Pemegang polis atau tertanggung dari Usaha Bersama yang akan dilakukan pengalihan seluruh portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) berhak untuk menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain. (2) Usaha Bersama wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis atau tertanggung untuk menyampaikan penolakan kepada perusahaan lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1). pengalihan pertanggungannya (3) Dalam hal pemegang polis atau tertanggung menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain, pertanggungan menjadi berakhir dan Usaha Bersama wajib mengembalikan hak pemegang polis atau tertanggung setelah memperhitungkan pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian sesuai produk yang dimiliki. (4) Usaha Bersama wajib memberitahukan hak pemegang polis atau tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akibat dari penolakan pengalihan pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pengumuman dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1). Pasal 136 Pengembalian hak pemegang polis atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) dilakukan: tertanggung a. untuk polis asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan hak pengembaliannya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan pada tanggal pemegang polis atau tertanggung menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya (unearned premium), setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan/atau komisi agen; dan b. untuk polis asuransi yang memiliki unsur tabungan hak tanggal tunai pada tertanggung menyampaikan pengembaliannya sebesar nilai pemegang penolakan atas pengalihan pertanggungannya. polis atau
62 - Pasal 137 Setelah Usaha Bersama menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf c, Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat: a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Usaha Bersama; b. pelaksanaan pengumuman penghentian kegiatan usaha rencana penyelesaian kewajiban sebagaimana dan dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf b; c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Usaha Bersama; d. neraca akhir Usaha Bersama yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan surat pernyataan dari seluruh Peserta RUA yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Usaha Bersama telah diselesaikan. e. Pasal 138 (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Usaha Bersama. (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Bersama menyelenggarakan RUA. (4) Penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan agenda memutuskan pembubaran Usaha Bersama. (5) Setelah RUA memutuskan pembubaran Usaha Bersama, Usaha Bersama mengumumkan pembubaran Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas. (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tidak berhasil memutuskan pembubaran Usaha Bersama, Otoritas Jasa Keuangan: tetapi a. memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan b. mengumumkan pembubaran Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas. Pasal 139 Sejak izin usaha Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), seluruh tanggal pencabutan
63 - kewajiban Usaha Bersama yang muncul di kemudian hari dan belum diselesaikan menjadi tanggung jawab Anggota. Bagian Ketiga Pencabutan lzin Usaha Karena Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 140 (1) Dalam hal Usaha Bersama dicabut izin usahanya karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b, Usaha Bersama wajib menghentikan kegiatan usaha. (2) Peserta RUA, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Usaha Bersama dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Usaha Bersama sejak izin usaha Usaha Bersama dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b. Pasal 141 (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b, Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA untuk memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan: tetapi a. memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi; b. mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; c. memerintahkan Likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Tim d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.
64 - Bagian Keempat Pelaksanaan Likuidasi Usaha Bersama Paragraf 1 Pembentukan Tim Likuidasi Pasal 142 (1) Direksi Usaha Bersama wajib menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) neraca penutupan tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca penutupan. (3) Dalam hal neraca penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas neraca penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi Usaha Bersama. (4) Batas waktu penyampaian neraca penutupan yang disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan lokasi kantor, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Usaha Bersama dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan akuntan publik tersebut. (5) Biaya penyusunan neraca penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Usaha Bersama. (6) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan neraca penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima neraca penutupan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang disusun dan disampaikan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 143 (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA untuk memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi. (2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
65 - (3) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Usaha Bersama harus menyampaikan dokumen: a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi; b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan c. pernyataan calon anggota Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan untuk melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian. bersedia (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan RUA. (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap. (6) Apabila telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dianggap menyetujui susunan calon anggota Tim Likuidasi yang diajukan. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 144 Penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dilakukan dengan agenda memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi. Pasal 145 (1) Dalam rangka pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk dalam RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas. (2) Tindakan (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal keputusan pembubaran dalam Rapat RUA. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pembubaran dan dasar hukumnya;
66 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi; c. tata cara pengajuan tagihan; dan d. jangka waktu pengajuan tagihan. (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari pengumuman kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1). terhitung sejak tanggal Pasal 146 (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan: a. memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi; b. mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; c. memerintahkan Likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Tim d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 tanggal keputusan (lima belas) hari kerja sejak pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: a. pembubaran dan dasar hukumnya; b. nama dan alamat Tim Likuidasi; c. tata cara pengajuan tagihan; dan d. jangka waktu pengajuan tagihan. (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kalender pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. terhitung sejak tanggal Pasal 147 Sejak keputusan dalam RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), Usaha Bersama disebut perusahaan dalam likuidasi dan wajib mencantumkan kata "(dalam likuidasi)" disingkat "(DL)" di belakang nama Usaha Bersama.
67 - Paragraf 2 Tim Likuidasi Usaha Bersama Pasal 148 (1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1), tanggung jawab dan kepengurusan Usaha Bersama dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. (2) Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam likuidasi: a. b. c. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama, serta menjadi nonaktif; tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama. (3) Tim Likuidasi berwenang mewakili Usaha Bersama dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Usaha Bersama. (4) Peserta RUA, Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, pegawai Usaha Bersama dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi. (5) Peserta RUA, Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan pegawai Usaha Bersama dalam likuidasi dilarang menghambat proses likuidasi. Pasal 149 (1) Tim Likuidasi mempunyai tugas: a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pembubaran; b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Usaha Bersama; c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Usaha Bersama; d. menyampaikan laporan insidentil jika diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan; e. melakukan laporan berkala dan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi kepada: 1. RUA, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk dalam RUA; atau 2. Otoritas Jasa Keuangan, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan f. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi.
68 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi berwenang: a. mewakili Usaha Bersama dalam likuidasi untuk segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Usaha Bersama tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan; b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitor; c. melakukan perundingan, pemanggilan, pembayaran kewajiban kepada para kreditor; d. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Usaha Bersama dalam likuidasi; e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan likuidasi, termasuk konsultan aktuaria, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum; f. melakukan pemanggilan kepada para kreditor; g. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Usaha Bersama yang diduga merugikan Usaha Bersama dan dilakukan tidak dengan iktikad baik; dan h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan likuidasi. Pasal 150 Dalam rangka mewakili Usaha Bersama dalam likuidasi di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a, Tim Likuidasi dapat jasa advokat/pengacara/konsultan hukum menggunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 151 (1) Dalam mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi dan penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf d dan huruf e, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan: a. b. keahlian tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi; c. lain dimaksud; dan kemampuan keuangan Usaha Bersama dalam tenaga likuidasi untuk membayar pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain dimaksud. remunerasi (2) Remunerasi tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi honorarium, tunjangan hari raya, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
69 - Pasal 152 Dalam meminta pembatalan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf g, Tim Likuidasi terlebih dahulu melakukan sedikit mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada tanggal izin usaha yang diduga merugikan Usaha pencabutan Bersama, dengan cara meneliti: tindakan paling a. keabsahan perikatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. kewajaran harga transaksi. Pasal 153 Tim Likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 154 (1) Pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun tanggal pembentukan Tim Likuidasi. terhitung sejak (2) Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. RUA berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUA setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi dengan: a. b. c. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi; laporan perkembangan proses permohonan dengan pendukungnya; dan rencana kerja dan anggaran biaya jangka perpanjangan likuidasi. likuidasi sampai bukti tanggal beserta selama pelaksanaan waktu (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada
70 - ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama. (5) Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. menunggu sampai ada putusan pengadilan yang tetap, dalam hal belum berkekuatan hukum jangka selesainya pelaksanaan (2) waktu sebagaimana dimaksud pada ayat dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Usaha Bersama dalam likuidasi; atau likuidasi sampai b. menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 155 (1) Anggota Tim Likuidasi Usaha Bersama dalam likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan likuidasi. (3) Dalam hal diperlukan, salah satu Peserta RUA, Direksi Usaha Bersama, atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Usaha Bersama, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Usaha Bersama. (4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi. Pasal 156 (1) Penunjukan dengan Likuidasi mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Tim Likuidasi. Tim dilakukan (2) Keanggotan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas: a. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun di bidang perasuransian; dan b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun di audit, keuangan, dan/atau bidang hukum, akuntansi. (3) Sesama anggota Tim Likuidasi dan antara anggota Tim Likuidasi dan tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan Afiliasi.
71 - Pasal 157 (1) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk dalam RUA, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir dengan pertimbangan anggota Tim Likuidasi: untuk menyelenggarakan RUA a. b. melakukan tidak menjalankan tugas dengan baik; pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengundurkan diri; d. berhalangan tetap; atau e. meninggal dunia. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Usaha Bersama untuk menyelenggarakan RUA sebagaimana dimaksud tidak memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim dapat memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti. pada ayat (1), namun RUA Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan (3) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk sisa masa tugasnya. Pasal 158 (1) Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh: a. RUA untuk Tim Likuidasi yang dibentuk dalam RUA; atau b. Otoritas Jasa Keuangan untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. honorarium; dan b. penghasilan/fasilitas lain. (3) Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor paling sedikit: a. b. kondisi dan jumlah aset dan kewajiban; tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Usaha Bersama;
72 - c. d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi. jaringan kantor Usaha Bersama dalam likuidasi; dan (4) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Usaha Bersama dalam likuidasi. Pasal 159 (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran likuidasi mengacu pada biaya untuk pelaksanaan pedoman rencana kerja dan anggaran biaya. (2) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya untuk pelaksanaan likuidasi yang paling sedikit memuat: a. b. c. d. e. jenis kegiatan yang akan dilakukan; jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan; rencana dan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang; rencana dan cara pembayaran kewajiban kepada kreditor; jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan biaya likuidasi. f. (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan. (4) Dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, Tim Likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (5) Perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud. (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja
73 - dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 160 (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 161 Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. pemberian insentif yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4); dan b. pedoman rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya likuidasi serta Likuidasi bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. pemberian insentif yang wajar untuk Tim Paragraf 3 Penyelesaian Kewajiban Usaha Bersama Kepada Pegawai Pasal 162 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Usaha Bersama
74 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban Usaha Bersama kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja. (2) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo. (3) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat seluruh (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai. (4) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama yang diindikasikan melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan Usaha Bersama. (5) Dalam hal: a. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama tidak terbukti melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Usaha Bersama; atau b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi Usaha Bersama, anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama tidak ditetapkan sebagai pidana tersangka perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Usaha Bersama, yang melakukan tindak Tim Likuidasi mengakhiri penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan pembayaran kepada anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama. (6) Dalam hal: a. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Direksi Usaha Bersama dan terbukti pegawai Usaha Bersama dinyatakan melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Usaha Bersama; atau b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi Usaha Bersama, anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama telah ditetapkan sebagai tersangka pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Usaha Bersama, yang melakukan tindak Tim Likuidasi tidak membayarkan gaji terutang dan pesangon anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama pembayarannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3). yang
75 - (7) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan (tiga) bulan sejak kerja pegawai paling terbentuknya Tim Likuidasi. lama 3 (8) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Usaha Bersama dalam likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada kreditor lainnya. (9) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Direksi Usaha Bersama dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia. Paragraf 4 Pembayaran Kewajiban Usaha Bersama Kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Asuransi Pasal 163 (1) Hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. (2) Kekayaan Usaha Bersama harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi. (3) Dalam hal kekayaan Usaha Bersama tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional. (4) Dalam hal terdapat kelebihan kekayaan Usaha Bersama setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi. (5) Dalam hal pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi tersebut merupakan penerima manfaat dari pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian atas kegiatan Usaha Bersama, hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi tersebut dibayarkan setelah dikurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (6) Hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi sebagaimana dimaksud
76 - pada ayat pembebanan kerugian yang dimiliki. (5) dihitung secara proporsional sesuai (7) Dana investasi pemegang polis asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi hanya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat dari polis asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Pasal 164 (1) Dalam pembayaran hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), Tim Likuidasi harus mengupayakan agar pertanggungan polis asuransi jiwa yang masih berlaku dapat terus berlaku dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa lain. (2) Dalam melakukan pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi harus terlebih dahulu memberitahukan rencana pengalihan tersebut kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi. (3) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. dilakukan pada perusahaan asuransi jiwa; dan b. tidak menyebabkan perusahaan asuransi jiwa yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan perundang-undangan melanggar mengenai bidang di perasuransian. ketentuan kesehatan keuangan (4) Dalam hal pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang asuransi menolak atas manfaat pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa lain, Tim Likuidasi mengembalikan premi sesuai dengan sisa masa pertanggungan. berhak Pasal 165 Pemenuhan kewajiban Usaha Bersama dalam terhadap hak pemegang polis, pihak yang berhak atas manfaat asuransi dilakukan dengan cara: likuidasi tertanggung, dan/atau a. pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa lain; b. pembayaran klaim manfaat asuransi; dan/atau c. pengembalian premi atas risiko yang belum dijalani.
77 - Pasal 166 (1) Pembayaran kewajiban kepada kreditor dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir masa tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan. likuidasi sepanjang (2) Pembayaran kewajiban kepada kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 167 (1) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Usaha Bersama dalam likuidasi, sisa hasil likuidasi tersebut merupakan hak Anggota. (2) Sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibagikan kepada Anggota setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai. (3) Kreditor yang belum mengajukan tagihan kepada Tim Likuidasi dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan kepada Anggota. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sisa hasil likuidasi yang menjadi hak Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada sisa hasil likuidasi yang merupakan hak Anggota. (7) Berdasarkan permintaan Anggota, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran sisa hasil likuidasi sebesar tagihan dimaksud untuk membayar telah diverifikasi. tagihan yang (8) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir tidak ada tagihan yang diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan kepada Anggota atau ada tagihan tetapi masih terdapat sisa hasil likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan meminta pencabutan pemblokiran kepada instansi yang berwenang atas sisa hasil likuidasi tersebut untuk diambil oleh Anggota.
78 - Paragraf 5 Pemberesan Aset dan Kewajiban Usaha Bersama Pasal 168 Dalam pemberesan aset dan kewajiban Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan: a. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit neraca penutupan; b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban; c. menyusun neraca sementara likuidasi; d. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang; e. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para kreditor; dan f. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditor kepada pengadilan dan/atau Balai Harta Peninggalan. Pasal 169 (1) Setelah menerima neraca penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan, Tim Likuidasi menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit neraca penutupan. (2) Pelaksanaan audit neraca penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi. (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup audit. (4) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak neraca penutupan diterima Tim Likuidasi. (5) Tim Likuidasi menyampaikan neraca penutupan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 90 tanggal penunjukan akuntan publik. (sembilan puluh) hari kalender sejak Pasal 170 (1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal pencabutan izin usaha. (2) Aset dikelompokkan dalam aset tidak bermasalah dan aset bermasalah.
79 - (3) Aset ditetapkan dalam kelompok bermasalah jika memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan: a. dokumen tidak lengkap; b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya; pengikatan tidak sempurna; c. d. aset dan/atau agunan tidak marketable; dan/atau e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan. (4) Dalam melakukan inventarisasi kewajiban Usaha Bersama kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, Tim Likuidasi dapat menunjuk aktuaris independen. (5) Hasil inventarisasi aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran neraca sementara likuidasi. Pasal 171 (1) Tim Likuidasi menyusun neraca sementara likuidasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan neraca sementara likuidasi. (2) Tim Likuidasi menyampaikan neraca sementara likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tim Likuidasi menerima neraca penutupan yang telah diaudit. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui atau meminta perbaikan neraca sementara likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak neraca sementara likuidasi diterima Otoritas Jasa Keuangan. (4) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling (lima belas) hari kalender sejak tanggal lama 15 permintaan perbaikan neraca sementara likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) Tim Likuidasi wajib mengumumkan neraca sementara likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak neraca sementara likuidasi dimaksud disetujui Otoritas Jasa Keuangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan neraca sementara likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan neraca sementara likuidasi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
80 - Pasal 172 (1) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2), dilakukan setelah neraca sementara likuidasi disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal neraca sementara likuidasi belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan, pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan harga pasar wajar. (4) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c. Pasal 173 Seluruh biaya pelaksanaan likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Usaha Bersama dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya. Paragraf 6 Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Likuidasi Pasal 174 (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. pelaksanaan likuidasi (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung pada Usaha Bersama dalam likuidasi. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 175 (1) Tim Likuidasi menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
81 - (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud libur, batas akhir pada ayat penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya. (1) jatuh pada hari (3) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. perkembangan kegiatan likuidasi; b. kendala ketidaktercapaian target; c. laporan aliran kas; d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan; e. rincian realisasi anggaran; dan f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut. Paragraf 7 Pengakhiran Likuidasi Pasal 176 Pelaksanaan likuidasi berakhir dalam hal: a. seluruh kewajiban Usaha Bersama dalam likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi; atau b. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154. Pasal 177 (1) Dalam hal pelaksanaan likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2), paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada kreditor termasuk tindak lanjut apabila kreditor tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir. (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas. (4) Dalam hal kreditor belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana yang menjadi hak kreditor tersebut dititipkan pada pengadilan dan/atau Balai Harta Peninggalan.
82 - (5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Tim telah melaksanakan yang pembayaran bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditor yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Likuidasi dinyatakan kewajiban kepada kreditor (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditor yang bersangkutan maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara. Paragraf 8 Pertanggungjawaban Tim Likuidasi Pasal 178 (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan neraca akhir likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada RUA paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan likuidasi berakhir. (2) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a, Tim Likuidasi wajib menyampaikan neraca akhir likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Peserta RUA paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan likuidasi berakhir. (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit: a. penerimaan hasil likuidasi; b. biaya likuidasi; c. d. e. f. pembayaran kewajiban kepada kreditor; sisa aset kas atau setara kas; sisa aset bermasalah; dan sisa kewajiban yang belum dibayarkan. (4) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan audit neraca akhir likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas beban Usaha Bersama.
83 - Pasal 179 Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) telah menyampaikan neraca akhir likuidasi dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan serta laporan pertanggungjawaban telah diterima RUA, RUA: a. meminta untuk mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; dan Tim Likuidasi b. membubarkan Tim Likuidasi. Pasal 180 (1) Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) telah menyampaikan neraca akhir likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (4). (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan: a. meminta Tim Likuidasi untuk: 1. mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; dan 2. menyerahkan seluruh dokumen Usaha Bersama dalam likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. membubarkan Tim Likuidasi; dan c. memberhentikan Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertanggungjawaban diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. melaporkan Tim Likuidasi kepada pihak yang berwajib jika Tim Likuidasi terindikasi melakukan: 1. kecurangan dalam melakukan proses likuidasi; 2. atau tindak pidana; atau b. melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84 - Pasal 181 Status Usaha Bersama berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dan Pasal 180 ayat (2) huruf a angka 1. Bagian Kelima Pencabutan lzin Usaha Dalam Hal Usaha Bersama Dinyatakan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi Usaha Bersama Pasal 182 (1) Permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Usaha Bersama kepada pengadilan niaga hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga. Pasal 183 (1) Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Usaha Bersama memenuhi persyaratan dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai undang-undang mengenai kewajiban dan pembayaran utang, dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. kepailitan penundaan (2) Usaha Bersama tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang bagi dirinya sendiri. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh kreditor atau kuasanya yang memuat paling sedikit: a. identitas kreditor, paling sedikit nama lengkap dan alamat kreditor; b. nama Usaha Bersama yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan niaga; c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: 1. kewenangan pengadilan niaga;
85 - 2. kedudukan hukum kreditor yang berisi uraian jelas mengenai hak kreditor untuk yang mengajukan permohonan; dan 3. alasan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang diuraikan secara jelas dan rinci; dan d. hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga. (4) Selain memenuhi ketentuan pada ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama, yang paling sedikit berupa: a. bukti identitas diri kreditor; b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan; c. daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal kreditor bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan d. daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu. (5) Selain diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital dalam media elektronik berupa cakram padat atau yang serupa dengan itu. Pasal 184 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) ditujukan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang membidangi pengawasan perasuransian. (2) Otoritas Jasa Keuangan memeriksa permohonan berikut alat bukti yang disampaikan oleh kreditor. (3) Apabila permohonan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada kreditor tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan kreditor harus melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan. (sepuluh) hari kalender sejak (4) Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap gugur dan selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan berkas permohonan kepada kreditor.
86 - Pasal 185 (1) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. meminta keterangan terkait permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditor, Usaha Bersama, dan/atau pihak lain; dan/atau b. melakukan pemeriksaan terhadap Usaha Bersama. Pasal 186 (1) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit atau penundaan utang sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; kewajiban pembayaran b. pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3); c. kemampuan keuangan Usaha Bersama untuk membayar utang atau kewajiban; d. status pengawasan Usaha Bersama; e. pengenaan sanksi administratif terhadap Usaha Bersama; dan f. suatu kondisi tertentu. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada kreditor disertai dengan alasan penolakan. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. menyarankan kepada kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan Usaha Bersama melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata; b. memfasilitasi penyelesaian sengketa di pengadilan secara damai; atau luar
87 - c. melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa. (4) Jika Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama, segera menyampaikan Otoritas permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jasa Keuangan (5) Biaya permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga ditanggung oleh kreditor. Pasal 187 (1) Untuk melindungi kepentingan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama kepada pengadilan niaga tanpa adanya permohonan dari kreditor. (2) Dalam mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) kecuali huruf b. Pasal 188 (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Usaha Bersama; atau b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi: 1. pengelolaan usaha Usaha Bersama; dan 2. pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Usaha Bersama yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator. (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Balai Harta Peninggalan; atau b. kurator. (3) Dalam mengajukan kurator sebagaimana dimaksud pada Jasa Keuangan ayat mempertimbangkan hal: (1) huruf b, Otoritas a. independen dan Kepentingan; tidak mempunyai Benturan b. memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
88 - c. tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara; d. memahami ketentuan mengenai perasuransian; dan e. terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 189 (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf c, Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA untuk memutuskan pembubaran Usaha Bersama. (2) Setelah RUA memutuskan pembubaran Usaha Bersama, Usaha Bersama mengumumkan pembubaran Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat tidak berhasil memutuskan diselenggarakan pembubaran Usaha Bersama, Otoritas Jasa Keuangan: tetapi a. memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan b. mengumumkan pembubaran Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas. Pasal 190 Dalam hal harta Usaha Bersama yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan Usaha Bersama dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 167 berlaku mutatis mutandis bagi pembagian harta kekayaan Usaha Bersama yang dinyatakan pailit. Pasal 191 Dalam hal pemberesan harta Usaha Bersama yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan kepailitan Usaha Bersama berakhir, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Usaha Bersama yang bersangkutan. Bagian Keenam Perubahan Bentuk Badan Hukum Usaha Bersama Pasal 192 (1) Usaha Bersama dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas.
89 - (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip: a. wajar dan adil; b. c. memperhatikan hak dan kewajiban Anggota. transparan; dan (3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh: a. b. Dewan Komisaris Usaha Bersama; atau c. Direksi Usaha Bersama. lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Peserta RUA; (4) Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib melakukan pengawasan proses perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama. (5) Rencana bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal dan harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan persetujuan RUA terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (7) Perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama mengakibatkan: a. seluruh aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum Usaha Bersama menjadi aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum badan hukum baru; dan b. semua pegawai Usaha Bersama beralih menjadi pegawai badan hukum baru. (8) Pada saat Usaha Bersama berubah menjadi badan hukum baru, Usaha Bersama dinyatakan bubar tanpa likuidasi. (9) Proses pendirian badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Direksi Usaha Bersama wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait: a. proses perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama sesuai dengan proposal yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; b. proses pengawasan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama terkait proses perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama; dan laporan penyelesaian perubahan badan hukum Usaha Bersama. c. (11) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha badan hukum lama sekaligus menerbitkan izin usaha badan hukum baru yang mulai berlaku efektif sejak instansi anggaran dasar disahkan atau disetujui berwenang.
90 - (12) Pada saat badan hukum baru mulai berlaku, setiap perizinan, persetujuan, dan pencatatan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Usaha Bersama berkenaan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan usaha dinyatakan tetap berlaku. Bagian Ketujuh Sanksi Administratif dan Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Pasal 193 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1), Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (3), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 137, Pasal 141 ayat (1), Pasal 142 ayat (1), Pasal 143 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 147, Pasal 148 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 151 ayat (1), Pasal 154 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 171 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 177 ayat (1), Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (4) dan ayat (10), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau c. seluruh kegiatan usaha; larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu; d. denda administrasi; dan/atau e. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, pada perusahaan perasuransian. (2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Pasal 194 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan Usaha Bersama tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
91 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 195 (1) Dalam hal Usaha Bersama memiliki akumulasi kerugian di dalam laporan keuangan, Usaha Bersama wajib menyelesaikan akumulasi kerugian dengan melakukan pembebanan kerugian kepada Anggota. (2) Usaha Bersama wajib menyusun mekanisme pembebanan kerugian kepada Anggota terhadap akumulasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyelesaian akumulasi kerugian dan mekanisme pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada RUA untuk mendapatkan penetapan dalam RUA. (4) RUA wajib menetapkan penyelesaian akumulasi kerugian dan mekanisme pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal RUA tidak menetapkan pembebanan akumulasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas tindakan Jasa Keuangan dapat menindaklanjuti pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 196 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dinyatakan tidak berlaku bagi Usaha Bersama. Pasal 197 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
92 - Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. setiap Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 11/OJK Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA I. UMUM Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga telah diatur mengenai perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama. Dalam Undang-Undang dimaksud terdapat amanat pengaturan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demi penguatan aspek pengaturan dan pengawasan untuk menciptakan Usaha Bersama yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, dilakukan dengan penyusunan ketentuan dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Penyusunan ketentuan terhadap Usaha Bersama sebagai tindak lanjut amanat dalam Undang-Undanga, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan dapat meningkatkan kinerja Usaha Bersama, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepatuhan perasuransian. Berkenaan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelembagaan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama sebagai bentuk upaya mencapai tujuan sebagaimana yang telah diuraikan dan juga sebagai peraturan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.
2 - Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kewajiban menanggung kerugian bagi anggota tidak sampai ke harta pribadi anggota. Pasal 11 Cukup jelas.
3 - Pasal 12 Ayat (1) Kriteria semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat berlaku untuk penyelenggaraan RUA melalui media telekonferensi, video konferensi, dan sarana media elektronik lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a RUA tahunan pertama untuk menilai dan menyetujui laporan termasuk persetujuan pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian tahunan. tahunan Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan RUA luar biasa antara lain disebabkan adanya indikasi yang membahayakan kelangsungan usaha dari Usaha Bersama, pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang perasuransian, atau dalam hal Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan. serius
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
4 -
5 - Ayat (6) Dalam menetapkan batasan kuorum dalam RUA ketiga, Otoritas Jasa Keuangan dapat mempertimbangkan antara lain data historis kehadiran Peserta RUA dalam RUA sebelumnya. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "penggantian biaya" adalah penggantian atas biaya yang dikeluarkan oleh Peserta RUA
6 - atas kehadiran atau keikutsertannya dalam RUA, antara lain biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya koneksi internet. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "periode sebelumnya" adalah periode terakhir sebelum pemilihan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
7 - Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "profesional" adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan serta telah berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perasuransian dan/atau bidang jasa keuangan lainnya. Ayat (8) Yang dimaksud dengan "berimbang" adalah selisih unsur akademisi dan unsur profesional paling banyak 1 (satu) orang, mengingat jumlah anggota Panitia Pemilihan adalah ganjil. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penetapan urutan calon Peserta RUA ditentukan berdasarkan pembobotan masing-masing kriteria sesuai dengan urutan kriteria. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
8 - Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Berdasarkan ketentuan ini, jika jumlah anggota Direksi Usaha Bersama genap maka jumlah anggota Direksi Usaha Bersama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko paling sedikit harus sama dengan jumlah anggota Direksi Usaha Bersama yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko. Sedangkan jika jumlah anggota Direksi Usaha Bersama ganjil maka jumlah anggota Direksi Usaha Bersama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko harus lebih banyak dari pada anggota Direksi Usaha Bersama yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko. Contoh, jika jumlah anggota Direksi Usaha Bersama 3 (tiga) orang, maka jumlah anggota Direksi Usaha Bersama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko paling sedikit 2 (dua) orang. Pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki: 1. sertifikat pelatihan manajemen risiko; dan 2. surat keterangan pengalaman bekerja di bidang perasuransian. Pasal 39 Cukup jelas.
9 - Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "tidak terafiliasi" adalah tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi Usaha Bersama lain, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau Peserta RUA. Hubungan keluarga dimaksud dikarenakan perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas.
10 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Keputusan RUA memuat antara lain mengenai tanggal saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama, serta masa jabatan anggota Direksi Usaha Bersama. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
11 - Huruf g Tata cara pengunduran diri anggota Direksi Usaha Bersama diatur dalam Anggaran Dasar yang memuat antara lain mengenai jangka waktu pengajuan pengunduran diri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama oleh RUA memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Usaha Bersama tidak dapat ditunda. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Dalam hal pemberhentian sementara waktu menjadi batal, anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan kembali berwenang melakukan pengurusan Usaha Bersama. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas.
12 - Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Usaha Bersama, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" adalah hubungan keluarga yang terjadi setelah pengangkatan anggota Direksi Usaha Bersama karena perkawinan, semenda, dan keturunan sampai derajat kedua. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas.
13 - Ayat (2) Nilai tertentu dapat berupa nilai nominal, atau berupa persentase dari dasar tertentu, antara lain nilai cadangan teknis, aset bersih, atau total aset. Nilai tertentu yang disetujui RUA lebih tinggi daripada yang disetujui Dewan Komisaris Usaha Bersama. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Ayat (1) Pengangkatan anggota Direksi Usaha Bersama batal demi hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan oleh anggota Direksi Usaha Bersama lainnya atau Dewan Komisaris Usaha Bersama berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "anggota Direksi Usaha Bersama lainnya" adalah anggota Direksi Usaha Bersama di luar anggota Direksi Usaha Bersama yang pengangkatannya batal demi hukum dan mempunyai wewenang mewakili Direksi Usaha Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar.
14 - Jika tidak terdapat anggota Direksi Usaha Bersama lainnya, yang melaksanakan pengumuman dan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah Dewan Komisaris Usaha Bersama. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Berdasarkan ketentuan ini, jika jumlah anggota Dewan Komisaris genap maka jumlah komisaris independen paling sedikit harus sama dengan jumlah komisaris non independen. Sedangkan jika jumlah anggota Dewan Komisaris ganjil maka jumlah komisaris independen harus lebih banyak dari pada jumlah komisaris non independen. Contoh, jika jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang, maka jumlah komisaris independen paling sedikit 2 (dua) orang. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "tidak terafiliasi" adalah tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi Usaha
15 - Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lain, dan/atau Peserta RUA. Hubungan keluarga dimaksud dikarenakan perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Persyaratan Keuangan antara lain: lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 1. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, anggota dewan pengawas syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Usaha Bersama pada Usaha Bersama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Usaha Bersama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; 2. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan; 3. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Usaha Bersama; 4. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan 5. berdomisili di Indonesia.
16 - Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Keputusan RUA memuat antara lain mengenai tanggal saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, serta masa jabatan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama. Ayat (4) Pertimbangan komposisi Dewan Komisaris Usaha Bersama berdasarkan masa jabatannya bertujuan untuk memastikan proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama berkesinambungan. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu", antara lain ketika seluruh anggota Direksi Usaha Bersama berhalangan atau diberhentikan sementara atau ketika seluruh anggota Direksi Usaha Bersama mempunyai benturan kepentingan dengan Usaha Bersama. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas.
17 - Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Tata cara pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang memuat antara lain mengenai jangka waktu pengajuan pengunduran diri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas.
18 - Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "memberikan persetujuan" adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris Usaha Bersama. Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan Dewan Komisaris Usaha Bersama mendampingi Direksi Usaha Bersama dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama kepada Direksi Usaha Bersama dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum tetap mengikat Usaha Bersama" adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar tetap mengikat Usaha Bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak lainnya tidak beriktikad baik. ini dapat Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Ayat (1) Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Usaha Bersama, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi. Ayat (2) Huruf a Rapat dengan mengundang Direksi dilakukan dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau evaluasi
19 - realisasi rencana bisnis perusahaan perasuransian setiap triwulanan. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Pemenuhan 80% (delapan puluh persen) pada rapat Dewan Komisaris termasuk kehadiran melalui keputusan sirkuler (circulair resolution). Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas.
20 - Ayat (2) Yang dimaksud dengan "fungsi teknik asuransi" meliputi fungsi aktuaria, pengembangan dan pemantauan produk, underwriting, dan klaim. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Catatan akuntansi dan data penunjang diperlukan agar akuntan publik dapat memberikan pendapatnya mengenai kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Usaha Bersama dengan standar akuntansi keuangan. Pasal 93 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "remunerasi" antara lain gaji, tunjangan, dan/atau honorarium. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Perusahaan asuransi jiwa yang setara antara lain dapat diukur dengan jumlah aset, pendapatan premi, cakupan wilayah pemasaran, dan jumlah pemegang polis. Huruf d Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas.
21 - Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "menatausahakan efek" adalah menyimpan seluruh instrumen investasi pada pasar modal kepada pihak lain (lembaga kustodian/penyimpanan efek). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Tenaga ahli bidang investasi telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh panitia standar profesi pasar modal atau sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Tenaga ahli bidang investasi tidak wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 105 Cukup jelas.
22 - Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dapat diandalkan" adalah sistem teknologi sesuai dengan pelaporan yang menggunakan kebutuhan operasional Pengelola Program. Pasal 111 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "transaksi material" adalah transaksi dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Pengelola Program. Huruf d Cukup jelas. Huruf e investasi Yang dimaksud dengan "penurunan kinerja signifikan"adalah penurunan untuk setiap jenis investasi dan/atau total investasi yang lebih besar dari 50% (lima sebelumnya. kinerja puluh persen) dari periode Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
23 - Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama dan checklist penilaian sendiri (self assessment) disusun oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola perusahaan yang baik. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas.
24 - Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "dana cadangan" adalah dana yang disisihkan dari pemanfaatan keuntungan yang digunakan untuk memupuk ekuitas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Perhitungan secara proporsional dilakukan oleh aktuaris Usaha Bersama berdasarkan nilai cadangan teknis. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 124 Ayat (1) Ketentuan pemanfaatan keuntungan dalam Anggaran Dasar memuat antara lain karakteristik produk yang memperoleh pemanfaatan keuntungan dan mekanisme pendistribusian keuntungan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pedoman internal Usaha Bersama" adalah standar prosedur operasional pemanfaatan keuntungan Usaha Bersama. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas.
25 - Pasal 126 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "dana cadangan" adalah dana yang disisihkan dari pemanfaatan keuntungan yang digunakan untuk memupuk ekuitas. Pencatatan keuangan dikategorikan sebagai ekuitas dan dapat disamakan dengan laba di tahan pada perusahaan asuransi pada umumnya. dana cadangan dalam laporan Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Perhitungan secara proporsional dilakukan oleh aktuaris Usaha Bersama berdasarkan nilai cadangan teknis. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 127 Ayat (1) Ketentuan pembebanan kerugian dalam Anggaran Dasar memuat antara lain karakteristik produk yang memperoleh pembebanan kerugian dan mekanisme pembebanan kerugian. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pedoman internal Usaha Bersama" adalah standar prosedur operasional pembebanan kerugian Usaha Bersama. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Cukup jelas.
26 - Pasal 132 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "kreditor" adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Usaha Bersama termasuk pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi dan pegawai Usaha Bersama. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "surat" termasuk surat elektronik. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 135 Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. Pasal 137 Cukup jelas.
27 - Pasal 138 Cukup jelas. Pasal 139 Tanggung jawab Anggota atas kewajiban terbatas ketika terdapat sisa hasil likudiasi yang diperoleh Anggota. Pasal 140 Cukup jelas. Pasal 141 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut: 1. RUA tidak dapat diselenggarakan; 2. RUA dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau 3. RUA dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan tidak berhasil membentuk Tim Pembubaran namun Likuidasi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 142 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "neraca penutupan" adalah neraca Usaha Bersama periode tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tanggung jawab" adalah tanggung jawab isi, dan penyampaian neraca atas penyusunan, kebenaran penutupan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
28 - Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 143 Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Ayat (1) Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut: 1. RUA tidak dapat diselenggarakan; 2. RUA dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau 3. RUA dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan tidak berhasil membentuk Tim Pembubaran namun Likuidasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 147 Cukup jelas. Pasal 148 Cukup jelas. Pasal 149 Cukup jelas. Pasal 150 Cukup jelas.
29 - Pasal 151 Cukup jelas. Pasal 152 Cukup jelas. Pasal 153 Cukup jelas. Pasal 154 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud "langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain penyelesaian melalui pengadilan. Pasal 155 Cukup jelas. Pasal 156 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Pengetahuan dan pengalaman di bidang perasuransian yang relevan pada ayat ini meliputi pengalaman sebagai pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai perusahaan.
30 - Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 157 Ayat (1) Huruf a Contoh tidak menjalankan tugas dengan baik adalah tidak dapat objektif dalam menjalankan tugasnya. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 158 Cukup jelas. Pasal 159 Cukup jelas. Pasal 160 Cukup jelas. Pasal 161 Cukup jelas.
31 - Pasal 162 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "gaji terutang" adalah seluruh gaji yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Dana untuk pembayaran gaji pegawai yang telah jatuh tempo tersebut berasal dari dana Usaha Bersama, bukan dari dana asuransi. Pasal 163 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi" adalah tagihan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi yang timbul dari polis yang diterbitkan, termasuk klaim asuransi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
32 - Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 164 Cukup jelas. Pasal 165 Cukup jelas. Pasal 166 Cukup jelas. Pasal 167 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Tagihan diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk memudahkan proses penagihan, tetapi Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah pengadilan atau pihak lain yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memblokir harta. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 168 Cukup jelas. Pasal 169 Cukup jelas.
33 - Pasal 170 Cukup jelas. Pasal 171 Cukup jelas. Pasal 172 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Harga pasar wajar dapat diperoleh antara lain berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau penilaian sendiri Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan nilai jual objek pajak. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 173 Yang dimaksud dengan "biaya pelaksanaan likuidasi" adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya likuidasi, antara lain honorarium Tim Likuidasi, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor. Pasal 174 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pengawasan secara langsung" adalah pemeriksaan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain aktuaris independen dan penilai. Pasal 175 Cukup jelas.
34 - Pasal 176 Cukup jelas. Pasal 177 Cukup jelas. Pasal 178 Cukup jelas. Pasal 179 Cukup jelas. Pasal 180 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud "langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain penyelesaian melalui pengadilan. Pasal 181 Cukup jelas. Pasal 182 Cukup jelas. Pasal 183 Cukup jelas. Pasal 184 Cukup jelas.
35 - Pasal 185 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemeriksaan dilakukan antara lain untuk memverifikasi utang yang disampaikan kreditor dengan catatan dan/atau bukti yang ada di Usaha Bersama. Pasal 186 Ayat (1) Dalam menyetujui atau menolak permohonan kreditur, Otoritas Jasa Keuangan semata-mata mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi juga mempertimbangkan hal lain khususnya kondisi Usaha Bersama. tidak Mengingat Usaha Bersama menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi maka Usaha Bersama mengemban kepercayaan masyarakat terutama para pemegang polis atau tertanggung yang jumlahnya relatif banyak. Kepercayaan para pemegang polis atau tertanggung dan para pelaku usaha sangat perlu dijaga agar tidak sampai menurun apalagi hilang. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sangat besar biayanya bagi perekonomian, sehingga merupakan suatu hal yang sangat wajar bila upaya kepailitan terhadap Usaha Bersama perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" antara lain: a. dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat yang dapat timbul akibat Usaha Bersama dinyatakan pailit; b. Usaha Bersama dalam keadaan penyehatan keuangan;
36 - c. d. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pencabutan terdapat alternatif penyelesaian lain; atau izin usaha Usaha Bersama. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 187 Cukup jelas. Pasal 188 Cukup jelas. Pasal 189 Cukup jelas. Pasal 190 Yang dimaksud dengan "keadaan insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar yang terjadi ketika rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan. rencana perdamaian, Pasal 191 Cukup jelas. Pasal 192 Ayat (1) Perubahan bentuk badan hukum dapat dilakukan antara lain dalam rangka penyehatan keuangan dan/atau pengembangan usaha. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
37 - Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Pasal 193 Cukup jelas. Pasal 194 Cukup jelas. Pasal 195 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "akumulasi kerugian di dalam laporan keuangan" adalah kerugian yang tercatat pada laporan keuangan Usaha Bersama yang terakumulasi sampai dengan tahun berjalan namun belum dilakukan pembebanan kerugian kepada Anggota. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
38 - Ayat (5) Ketentuan perundang-undangan yang dapat digunakan diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank. Tindakan pengawasan diberikan atas dasar penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan yang dihadapi Usaha Bersamas. Pasal 196 Cukup jelas. Pasal 197 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/OJK