Vol. 1 No. 2 (2020): Juli 2020 Hal: 248-252 Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Siti Hajar¹*, Kholilul Kholik² ¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ²Dosen Fakultas Sains Program Studi Manajemen Univesitas Pembangunan Panca Budi *Email: sitihajar@umsu.ac.id Submit: Review: Publish: Abstract : The development program implemented by the Indonesian state is oriented towards poverty alleviation and realizing the welfare of the community in every sphere of life. This orientation is also the reason for the shift in the regional autonomy paradigm regional development. Optimization of development that is carried out is very much needed in the development and progress of the community, especially at the village level which aims to increase the capacity of the community in achieving independence, sustainable development and social justice. Thus, one of the programs that can support these development goals is the community empowerment program. This program is believed to be able to realize community independence by creating creativity that develops the potential of the village into excellence in development. The success of this program must also be supported by community involvement in the utilization and management of the village's potential. However, this community involvement becomes an obstacle in the success of community empowerment programs, such as what has been implemented in Paluh Manan Village. Community participation is not optimal, causing the utilization and management of village potentials to be suboptimal. So, there is a need for a method that can increase community participation in community empowerment programs. Keyword : development, community empowerment and participation from regional development to Citation: Abstrak : Program pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Indonesia berorientasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di setiap bidang kehidupan. Orientasi ini juga menjadi alasan pergeseran paradigma otonomi daerah dari pembangunan daerah menjadi membangun daerah. Optimalisasi pembangunan yang dilaksanakan sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan kemajuan masyarakat terutama di tingkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencapaian kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Dengan demikian, salah satu program yang tersebut adalah program dapat mendukung ini, diyakini dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Program kemandirian masyarakat yang mengembangkan potensi desa menjadi keunggulan dalam pembangunan. Keberhasilan program ini juga harus didukung oleh keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolan potensi desa tersebut. Namun, keterlibatan masyarakat inilah menjadi hambatan dalam mensukseskan program pemberdayaan masyarakat, seperti yang telah dilaksanakan di Desa Paluh Manan. Tidak optimalnya peran serta masyarakat, menyebabkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa menjadi tidak optimal. Maka, sangat perlunya suatu metode yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Kata Kunci : pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi kepada penanggulangan tujuan pembangunan dengan menciptakan kreativitas DOI : Support by: 248
PENDAHULUAN Pasca era reformasi, pembangunan yang merata di segala bidang kehidupan sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan kemajuan masyarakat yang mengutamakan potensi yang dimiliki oleh desa. Pembangunan potensi desa ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, karena merupakan salah satu program yang dilaksanakan pemerintah, yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat di semua aspek. Hajar, et. al (2017) Equity of development needs to be implemented in every area of life, because it is related to the development and progress of a particular area of the village. Development of village progress is also concerned with creating a society that is able to compete and face the challenges of globalization. Salah satu program tersebut yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya yang dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi program keunggulan dalam pembangunan yang mengutamakan pengembangan potensi masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dari tinjauan Ilmu sosial, pembangunan diartikan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyaraka secara optimal. Muslim (2007:89) bahwa pembangunan yang dilaksanakan bukan sekedar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional (GNP) serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktivitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. Riyadi dalam Theresia (2015:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak mengenai pembangunan, namun kesemuanya itu mengarah pada kesepakatan bahwa: pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Sedangkan Mardikanto (2009:105) menjelaskan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Perjalanan paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi mulai ditinggalkan disebabkan paradigma ini tidak dapat menjawab masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kenakalan, kesenjangan, dan keterbelakangan. Selanjutnya, paradigma pembanguan bergeser ke arah pendekatan masyarakat yang sebelumnya sebagai objek menjadi subjek pembangunan yang berbasis komunitas, yang berkaitan dengan prakarsa, keanekaragaman lokal dan kearifan lokal. Dengan demikian, pembangunan berbasis komunitas yang dimaksud adalah pembangunan berbasis masyarakat yang menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya. Pembangunan ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di seluruh bidang kehidupan. Hajar, et.al (2018) menjelaskan bahwa hasil yang diharapkan dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung di setiap program kebijakan pemerintah melalui melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Pemberdayaan selalu dikaitkan dengan wacana pembangunan masyarakat dan dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat juga terkait dengan intervensi pasar yang bertujuan untuk DOI : Support by: 249
membuka peluang dari pengembangan potensi. Program pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat itu sendiri. Maka, perlu memperhatikan model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan berpusat pada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan. METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistempemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskripsi adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenonena yang diselidiki. (Nazir, 1999: 83) Lebih lanjut Nazir (1999: 84) menegaskan bahwa metode deskriptif dapat meneliti masalah- masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antara ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2007: 3), penelitian deskriptif kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai realitas sosial yang kompleks mengenai strategi komunikasi Badan Kenaziran Masjid dalam memberikan pendidikan seks kepada remaja masjid di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak fenomena. Penelitian PEMBAHASAN Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, disinyalir dapat menciptakan keunggulan-keunggulan yang dihasilkan dari potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Dengan adanya keunggulan-keunggulan dari pengembangan potensi diharapkan dapat menciptakan kemampuan dan keahlian masyarakat sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Prijono (1996) Pemberdayaan dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Melalui pemberdayaan akan timbul pergeseran peran dari semula korban pembangunan menjadi pelaku pembangunan. Pusut (2017:2) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan- kegiatan swadaya. Pembanguan berbasis pemberdayaan masyarakat ini memiliki keunggulan yang mengarahkan perkembangan pada: (1) Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan; (2) Konsep teknologi tepat guna, indigenous technology, indigenous knowledge dan indigenous institutions sebagai akibat kegagalan konsep transfer teknologi; (3) Tuntunan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan; (4) Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang merupakan suatu alternatif paradigma pembangunan baru; (5) Lembaga swadaya masyarakat; (6) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis pembangunan. Untuk mendorong keunggulan tersebut melalui cara menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Keunggulan yang dimiliki oleh pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah yang dapat mendukung perkembangan tersebut yaitu pertama, memilih prioritas, menyusun alternatif-alternatif pelaksanaan, DOI : Support by: 250
mengevaluasi dan melakukan inovasi. Kedua, dapat membuka akses kepada sumber daya pendukung lainnya, termasuk membuka jaringan kepada komunitas lainnya. Ketiga, kebersamaan dalam pemanfaatan dan kepemilikan alat-alat produksi. Keempat, memperkuat masyarakat untuk ikut secara langsung dalam menentukan arah kebijakan yang kondusif bagi perkembangan mereka. Pembangunan dengan model seperti ini menjadikan masyarakat subjek pembangunan (bukan objek pembangunan), sehingga masyarakat sudah mempertimbangkan kondisi dan potensi yang ada m sebelum menentukan alternatif-alternatif pilihan. Namun, dalam beberapa kasus di daerah, masyarakat tidak menghiraukan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan juga tidak mau terlibat dalam kegiatan pembangunan. Seperti hasil penelitian yang dilakukan Tanjung DKK (2017) di Desa Paluh Manan Kabupaten Deli Serdang, bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah karena masyarakat beranggapan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan tidak bermanfaat, dan tidak mengarah kepada pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat harus disusun secara nasional patut direevaluasi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan wilayahnya masing-masing. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat menjawab permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat atau daerah tersebut. Kegiatan pembangunan tersebut dapat bertahan lama apabila sesuai dengan kebutuhan, dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. Maka, diperlukan peran berbagai pihak untuk mensukseskan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini. Pihak-pihak ini meliputi pemerintah/lembaga, masyarakat dan pihak lainnya (swasta) yang mempunyai tugas untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan kemandirian. Keberhasilan pembangunan berbasis pada pemberdayaan masyarakat cenderung kepada tingkat keterlibatan masyarakat. Tugas utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini adalah memahami kondisi yang dialami oleh masyarakat sehingga dapat bekerjasama dengan baik dengan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Namun, untuk mengoptimalkan ini terdapat beberapa hambatan yang dialami yaitu: Pertama, belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan, yaitu kemauan rakyat untuk mendukung secara optimal dalam program-program pemerintah yang dirancang dan yang telah ditentukan tujuannya. Kedua, reaksi balik yang dating dari masyarakat sebagai akibat dari diperlakukannya pembangunan sebagai ideologi baru di negara kita. Dimana, ideologi pembangunan ini harus diamankan dan dijaga dengan ketat. Maksudnya adalah bahwa penjagaan yang ketat terhadap pembangunan dapat menimbulkan reaksi balik dari masyarakat yang merugikan usaha membangkitkan kemauan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. PENUTUP Pembangunan yang dilaksanakan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat dan daerahnya, maka dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Maka, pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan di era globalisasi ini, untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang telah direncanakan. Namun, dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah melalau proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengawasan kegiatan pembangunan. DOI : Support by: 251
Pengembangan potensi melalui program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menjadi indikator dalam mewujudkan dinamika pembangunan yang berbasis masyarakat sehingga mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. DAFTAR PUSTAKA Hajar, Siti. et.al (2017) Empowerment of Coastal Community Through Village Potential. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) volume 141, International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017. Hajar, Siti (2018) Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir. Penerbit Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI: Medan Maleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya: Bandung Mardikanto, 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Muslim, Aziz. 2007. Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Aplikasia Ilmu-ilmu Agama Volume VIII Nomor 2 Desember 2007: Yogyakarta Nazir, Mohd. 1999. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia: Jakarta. Prijono, Onny S. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS Pusut, Risky. 2017. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi. Tanjung, Syari, Irwan, dan Yenni, Elvita. 2017. Penerapan Pendekatan Partisipatoris dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Untuk Mewujudkan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian DIKTI; UMSU Theresia, A. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung : Alfabeta. DOI : Support by: 252