Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 1 Januari 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i1 ANALISIS ROYALTI HAK CIPTA LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN CERAI Hanifah Indriyani Anhar1 1Universitas Islam Indonesia Email: 21921051@students.uii.ac.id ABSTRAK Perselisihan antara manusia merupakan hal yang lumrah terjadi. Begitu pula dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Terlebih permasalahan suami istri sangatlah banyak. tidak jarang pada akhirnya perceraian tetap menjadi suatu pilihan yang diambil. Jika terjadi perceraian maka akan datang berbagai permasalahan lainnya. Permasalahan-permasalahan yang dapat timbul akibat perceraian yaitu seperti permasalahan hak asuh anak apabila dari hasil perkawinan sudah dikaruniai anak atau permasalahan harta gono-gini (harta bersama). Permasalahan mengenai pembagian harta bersama kini kian berkembang. Salah satunya mengenai Hak Kekayaan Intelektual seperti royalti hak cipta lagu. Apakah royalty hak cipta lagu merupakan harta bersama? Bagaimana pembagiannya dalam perceraian? Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, Harta Bersama ABSTRACT Disputes between humans are common thing. Likewhise in carrying out domestic life. Moreover, there are many problems between husband and wife. Not infrequently, in the end, divorce remains an option. If a divorce occurs, various other problems will arise. Problems that can arise as a result of divorce include child custody issues if the result of the marriage has been blessed with children or issues of shared assets (joint assets). Problems regarding the division of joint assets are now increasingly growing. One of them concerns Intellectual Property Rights such as song copyright royalties. Are song copyright royalties as a joint asset? How is it divided in a divorce? Keywords: Royalties, Copyright, Joint Assets PENDAHULUAN Perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja yang diartikan dalam kamus bahasa Indonesia sebagai perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri (nikah). Secara terminologi perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), yang saling menyantuni (rahmah). Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i1.101 89
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 1 Januari 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i1 mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Perselisihan antara manusia merupakan hal yang lumrah terjadi. Begitu pula dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Terlebih permasalahan suami istri sangatlah banyak. Perselisihan pada umumnya menghasilkan dis-harmonisasi antar satu dengan lainnya. Terjadinya perselisihan membuat hilang rasa aman di dalam keluarga. Penyelesaian permasalahan yang ada dalam rumah tangga bukanlah perceraian. Tapi tidak jarang pada akhirnya perceraian tetap menjadi suatu pilihan yang diambil. Jika terjadi perceraian maka akan datang berbagai permasalahan lainnya. Permasalahan- permasalahan yang dapat timbul akibat perceraian yaitu seperti permasalahan hak asuh anak apabila dari hasil perkawinan sudah dikaruniai anak atau permasalahan harta gono-gini (harta bersama). Permasalahan mengenai pembagian harta bersama kini kian berkembang. Salah satunya mengenai Hak Kekayaan Intelektual. HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Ada berbagai macam HKI yang ada di Indonesia, yaitu Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Rahasia Dagang, Hak Design Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Varietas Tanaman Baru, dan Hak Indikasi Geografis. Seperti halnya kasus perceraian antara Inara Rusli dengan Virgoun Putra Tambunan. Antara keduanya tidak sekedar memperebutkan terkait hak asuh anak, akan tetapi di dalam gugatan cerainya juga terdapat tuntutan atas royalti hak cipta lagu. Inara meminta 2/3 bagian dari pendapatan royalti atas lagu-lagu yang diciptakan Virgoun. Pendapatan royalti tepatnya diambil dari tiga Judul lagu Virgoun yaitu, Surat Cinta untuk Starla, Bukti, dan Selamat. Berdasarkan uraian di atas royalti yang merupakan benda tidak berwujud menjadi menarik dan perlu untuk dikaji lebih lanjut. Apakah royalti hak cipta lagu merupakan harta bersama? Bagaimana pembagiannya dalam perceraian? HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i1.101 90
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 1 Januari 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i1 Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 1 huruf f KHI menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Selanjutnya Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Kemudian dalam Pasal 91 ayat (1) KHI disebutkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Lebih rinci dalam Pasal 91 ayat (2) dijelaskan harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Selanjutnya dalam Pasal 91 ayat (3) menjelaskan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, uang memiliki mandaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. HKI disebut sebagai suatu hak yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dapat dilindungi. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Hak Cipta juncto Pasal 1 angka Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mendefinisikan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Umumnya jangka waktu kontrak royalti bisa lebih pendek dari masa perlindungan hak cipta, seorang pencipta akan menerima royalti dari karyanya selama kontrak dengan label berlanjut. Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i1.101 tanpa 91
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 1 Januari 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i1 Pengembalian hak dapat dilisensikan kembali oleh pencipta dengan imbalan royalti lebih lanjut. Berdasarkan pengertian dari royalty dalam peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa royalty pada dasarnya berasal atau bersumber dari Hak Cipta. Hak cipta melahirkan hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi inilah yang melahirkan royalty. Jadi royalty tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada yang mendahului, yaitu Hak Cipta yang diberikan oleh negara. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Menurut hukum perdata hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan yang disebut dengan hak kebendaan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan timbul secara otomatis secara deklaratif, mengacu pada Pasal 499 KUHPerdata, dikatakan sebagai benda, berupa barang maupun hak. Royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka pendapatan yang berkaitan dengan HKI tersebut merupakan harta bersama. Royalti menjadi harta bersama dalam perkawinan apabila royalti tersebut telah menjadi suatu pendapatan yang diperoleh suami maupun istri dan juga telah menjadi hal dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lahirnya suatu ciptaan menimbulkan hak atas suatu ciptaan, yang dikenal sebagai Hak Cipta. Undang-Undang telah menyebutkan dengan sangat jelas bahwa Hak merupakan benda, apabila benda tersebut didapatkan pada saat pernikahan, maka secara otomatis hak yang merupakan benda menjadi bagian dari harta bersama sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Royalti yang merupakan benda bergerak tidak berwujud memiliki nilai sebagai harta bersama. Setelah pernikahan royalty menjadi bagian dari harta bersama atau tidak, tergantung dari waktu hak cipta tersebut dilahirkan. Apabila hak cipta tersebut didapatkan pada saat masa pernikahan maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi milik bersama termasuk segala turunannya. Kecuali diperjanjikan lain, apabila ada perjanjian perkawinan. Sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i1.101 92
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 1 Januari 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i1 Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan saat ini dapat dibuat sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan. Apabila dalam kasus Inara dan Virgoun royalti hak cipta lagu dengan judul Surat Cinta untuk Starla, Bukti, dan Selamat. Dilahirkan pada saat masa pernikahan maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya. 2. Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu dalam Perceraian Perkawinan yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, memiliki konsekuensi hukum terhadap status harta bersama yang ada untuk dipersengketakan dalam perkara cerai gugat. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, telah tercantum dalam Pasal 96 dan Pasal 97 KHI. Adapun isi dari Pasal 96 adalah sebagai berikut: a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing- masing memperoleh seperdua/setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai Pasal 35 dan 36 Undang-Undang tentang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama dan dibagi dua antara suami dan istri. Ketentuan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424.K/Sip.1959 tanggal 9 Desember 1959 yang berisi abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka istri mendapat setengah bagian dari harta bersama. Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i1.101 93
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 1 Januari 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i1 Apabila tidak pernah ada perjanjian perkawinan maka secara jelas dan tegas harta bersama wajib dibagi seperdua, atau 50% suami, dan 50% istri. Dipertegas kembali dalam Pasal 157 KHI bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97. Apabila terjadi sengketa antara suami dan istri, maka penyelesaiannya merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembagian harta bersama juga perlu memperhatikan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaaan harta kekayaan suami dan istri (harta bersama). Maka, persentase pembagian royalty sebagai harta bersama berupa HKI yang berbasis nilai keadilan adalah suami dan istri masing-masing memperoleh seperdua bila HKI tersebut atas nama suami-istri dan suami-istri tersebut menjalankan tanggung jawab, peran, serta tugasnya dengan baik sebagai kepala juga sebagai ibu rumah tangga. Apabila dalam pernikahan antara Inara dan Virgoun tidak terdapat perjanjian perkawinan khususnya terkait pisah harta. Maka, pembagian harta bersama dalam perceraian keduanya tetap seperdua atau dengan persentase masing-masing pihak 50%. KESIMPULAN Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Setelah pernikahan royalti hak cipta lagu menjadi bagian dari harta bersama atau tidak, tergantung dari waktu hak cipta tersebut dilahirkan. Apabila hak cipta tersebut didapatkan pada saat masa pernikahan maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya. Kecuali diperjanjikan lain, apabila ada perjanjian pranikah. 2. Apabila dalam suatu pernikahan tidak terdapat perjanjian perkawinan, khususnya mengenai perjanjian pisah harta. Maka, pembagian royalti cipta lagu tetap megikuti peraturan yang telah berlaku yakni seperdua atau dengan persentase masing-masing pihak 50%. Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i1.101 94
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 1 Januari 2024 DOI Issue: 10.46306/rj.v4i1 DAFTAR PUSTAKA Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaaan Intelektual, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017) Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010) Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005) Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Muhammad Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Muhammad Djumhana dan R. Dzubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003) Sajuti Malik, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: U Press, 1974) Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, (Jakarta: Grasindo, 2002) Tomi Suryo Utomo dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung, Alumni, 2002) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Doi Artikel: 10.46306/rj.v4i1.101 95