LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 1 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik; b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. berdasarkan pertimbangan Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam (Berita Negara Lingkungan Propinsi Djawa Barat Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Nomor 14 Tahun 1950 ... 2
2 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem (Lembaran Perencanaan Pembangunan Nasional Negara Republik 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Indonesia Tahun 2004 Nomor 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Indonesia Indonesia Nomor Tahun 8. Undang-Undang ... 3
3 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Keterbukaan Republik 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Informasi Publik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Indonesia Tahun 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Indonesia Tahun 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Indonesia Tahun 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi Kegiatan (Lembaran Negara Republik 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Indonesia Tahun 17. Peraturan Pemerintah ... 4
4 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Indonesia 2005 Nomor 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Indonesia Tahun 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Keterangan Kepada Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada (Lembaran Negara Republik Indonesia Masyarakat Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Laporan Pemerintah, 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 24. Peraturan Pemerintah ... 5
5 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang (Lembaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Negara Republik 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Indonesia Tahun 2008 Nomor 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Indonesia Tahun 27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4725); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun Jangka 2010 Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; tentang Rencana Pembangunan 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011- 2025; 32. Peraturan Menteri ... 6
6 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 2010 Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45); Jawa Barat Provinsi Tahun 39. Peraturan Daerah ... 7
7 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21); 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013, Nomor 10 Seri E); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 Jangka Majalengka Tahun 2005-2025 Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2); tentang Rencana Pembangunan (RPJPD) Kabupaten (Lembaran Daerah Panjang Daerah 44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11); Kabupaten Majalengka Tahun 47. Peraturan Daerah ... 8
8 47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3). tentang Sistem Perencanaan Kabupaten Majalengka Daerah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018. JANGKA MENENGAH RENCANA DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka. 4. Bupati adalah Bupati Majalengka. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka. 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. 8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko. 9. Dunia Usaha ... 9
9 9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Jawa Barat. 10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 11. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun. 12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Majalengka adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Majalengka. 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 16. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. 17. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. 18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 20. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. 21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 22. Strategi adalah ... 10
10 22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. 26. Program Prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki. 27. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RPJMD merupakan : a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada RPJPD; b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam bagi mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BAB III ... 11
11 BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam : a. Penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. b. Penyusunan Renstra OPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan c. Penyusunan Renja OPD; (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk : a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah; b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra OPD, Renja OPD dan perencanaan penganggaran; c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan. BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4 Sistematika RPJMD meliputi : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, keterkaitan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan, serta maksud dan tujuan. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah. BAB III ... 12
12 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini menyajikan isu-isu strategis yang akan menentukan tahun mendatang. kinerja pembangunan dalam 5 Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. (lima) BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi pemerintah, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode 2014-2018 yang ditetapkan dalam RPJPD. BAB VI STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini menguraikan perencanaan komprehensif yang dipilih Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta menyajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan hubungan urusan Pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD, serta menyajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX ... 13
13 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada akhir periode perencanaan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. gambaran BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Sedangkan kaidah pelaksanaan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala OPD menyusun Renstra OPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. BAB XI PENUTUP Bab ini meyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan. BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD Pasal 5 Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. (2) Tata cara ... 14
14 (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 31 Juli 2009 BUPATI MAJALENGKA, CAP/TTD SUTRISNO
Pemerintah Kabupaten Majalengka DAFTAR ISI Daftar Isi ... i BAB I PENDAHULUAN ... I - 1 1.1. Latar Belakang ... . I - 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ... . I - 3 1.3. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I - 11 1.4. Sistematika Penulisan RPJMD ... ..... . I - 12 1.5. Maksud dan Tujuan ... I - 15 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN MAJALENGKA ... II - 1 2.1. Aspek Geografis dan Demografis ... .. II - 1 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ... II - 1 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ... . II - 10 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ... .. II - 23 2.1.4. Demografi ... II - 29 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... . II - 34 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... II - 34 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat ... II - 46 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ... II - 55 2.3. Aspek Pelayanan Umum ... ..... . II - 56 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ... .. II - 56 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ... II - 114 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ... .... . II - 136 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ... .. II - 137 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ... .. II - 140 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ... .. II - 146 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ... II - 149 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ... .... III - 1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ... ..... ... III - 1 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ... .... III - 2 3.1.2. Neraca Daerah ... .... III - 22 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal i
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2009-2013 ... III - 27 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ... ..... III - 31 3.2.2. Analisis Pembiayaan ... ..... III - 40 3.3. 3.2.3. Analisis Neraca Daerah ... ..... ... 3.2.4. Analisis Kerangka Pendanaan ... .... ... Kerangka Pendanaan ....... ... III - 41 III - 47 III - 49 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama ... III - 50 3.3.2. Proyeksi 2014-2018 Berdasarkan Data Masa Lalu ... ... Kerangka Pendanaan III - 52 3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan ... III - 53 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ... ... ... . IV - 1 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ... ...... ...... IV - 1 4.1.1. Urusan Wajib ... .. IV - 1 4.1.2. Urusan Pilihan ... .. IV - 9 4.2. Isu Strategis ... ... ... . IV - 11 4.2.1. Isu Strategis Nasional ... . IV - 11 4.2.2. Isu Strategis Regional ... IV - 14 4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka IV - 18 BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ... .. V - 1 5.1. Visi ... ... ... ... V - 1 5.2. Misi ... ... ... ... ... V - 3 5.3. Tujuan dan Sasaran ... V - 6 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ... .... .... VI - 1 6.1. Misi Pertama ... . VI - 1 6.2. Misi Kedua ... . VI - 7 6.3. Misi Ketiga ... . VI - 9 6.4. Misi Keempat ... . VI - 10 6.5. Misi Kelima ... .. VI - 15 6.6. Misi Keenam ... VI - 15 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII - 1 7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah ... VII - 1 7.2. Program Pembangunan Daerah ... . VII - 2 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal ii
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ... VIII - 1 8.1. Program Unggulan Bupati ... .. VIII - 1 8.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah 2014-2018 ... VIII - 3 8.2. Kebijakan Pendanaan ... . VIII - 43 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ... IX - 1 BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ... ..... .. X - 1 10.1. Pedoman Transisi ... . X - 1 10.2. Kaidah Pelaksanaan ... .. X - 1 BAB XI PENUTUP ... XI - 1 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal iii
Pemerintah Kabupaten Majalengka DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Tabel 2.5. Tabel 2.6. Tabel 2.7 Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11. Tabel 2.12. Tabel 2.13. Tabel 2.14. Tabel 2.15. Tabel 2.16. Tabel 2.17. Tabel 2.18. Nama Kecamatan dan Kabupaten Majalengka Tahun 2013 Potensi Air Permukaan di Kabupaten Majalengka Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka Perkembangan Penggunaan Majalengka Tahun 2007-2011 Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Majalengka Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka Data Potensi Bencana Akibat Abrasi di Wilayah Kabupaten Majalengka Kondisi Genangan/Banjir di Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Majalengka Tahun 2012 PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Majalengka Laju Inflasi Jawa Barat Tahun 2008-2012 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Angka Tahun 2008-2012 Angka Tahun 2008-2012 Jumlah Desa/Kelurahan di Lahan Kabupaten Jenis Kelamin di II-2 II-6 II-7 II-8 II-18 II-25 II-27 II-28 II-29 II-30 II-32 II-32 II-34 II-34 II-36 II-38 II-39 II-39 Tabel 2.19. Kemiskinan Kabupaten Majalengka Tabel 2.20. Kriminalitas Kabupaten II-42 Majalengka II-45 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal iv
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.21. Tabel 2.22. Tabel 2.23. Tabel 2.24. Tabel 2.25. Tabel 2.26. Tabel 2.27. Tabel 2.28. Tabel 2.29. Tabel 2.30. Tabel 2.31. Tabel 2.32. Tabel 2.33. Tabel 2.34. Tabel 2.35. Tabel 2.36. Tabel 2.37. Tabel 2.38. Tabel 2.39. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran) Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan Persentase Gizi Buruk Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 Persentase Penduduk Memiliki Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Perkembangan Kondisi bangunan sekolah Kabupaten Majalengka tahun 2008-2012 Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Tahun 2008-2012 Perkembangan Rasio Posyandu di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2013 Distribusi Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2013 Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Rasio Dokter Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi Menurut Kecamatan Tahun 2013 Cakupan Komplikasi Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 II-48 II-51 II-52 II-54 Lahan Kabupaten II-54 II-56 II-58 II-58 II-60 II-60 II-61 II-63 di Guru Majalengka Kabupaten II-64 II-66 II-67 II-68 II-68 II-69 yang Ditangani Kebidanan II-70 Tabel 2.40. II-71 Tabel 2.41. II-72 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal v
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.42. Tabel 2.43. Tabel 2.44. Tabel 2.45. Tabel 2.46. Tabel 2.47. Tabel 2.48. Tabel 2.49. Tabel 2.50. Tabel 2.51. Tabel 2.52. Tabel 2.53. Tabel 2.54. Tabel 2.55. Tabel 2.56. Tabel 2.57. Tabel 2.58. Tabel 2.59. Tabel 2.60. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita Penyakit TBC Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 Persentase Pasien Miskin yang Ditangani Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 Jaringan Kondisi Tahun 2008-2012 Jumlah dan Kondisi Bangunan Air Pada Jaringan Irigasi di Bawah 1.000 Ha di Kabupaten Majalengka Tahun 2011- 2012 Jaringan Tahun 2008-2012 Kondisi Perumahan Majalengka Tahun 2008-2012 Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Kondisi Tahun 2008 - 2012 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka Jumlah Kendaraan Angkutan Darat di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009 - 2013 Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2013 Data Penanganan Masalah Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2013 Data Situasi Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Jumlah Koperasi yang Masih Aktif Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) II-73 II-73 II-74 II-75 II-76 Jalan di Kabupaten Majalengka II-77 II-78 Irigasi Majalengka Kabupaten di II-81 (Rumah Tangga) di Kabupaten II-82 II-82 II-83 Perhubungan Majalengka Kabupaten II-85 II-86 II-86 II-87 II-89 II-91 II-94 II-95 Tabel 2.61. Tabel 2.62. Tabel 2.63. II-99 II-99 II-101 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal vi
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.64. Tabel 2.65. Tabel 2.66. Tabel 2.67. Tabel 2.68. Tabel 2.69. Tabel. 2.70. Tabel 2.71. Tabel 2.72. Tabel 2.73. Tabel 2.74. Tabel 2.75. Tabel 2.76. Tabel 2.77. Tabel 2.78. Tabel 2.79. Tabel 2.80. Tabel 2.81. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kegiatan Bidang Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Perkembangan Data Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Indikator Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Majalengka Tahu 2008 - 2012 Jumlah Pemeluk Agama dan Sarana Peribadatan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2009 Kelompok Sasaran Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan Kabupaten Majalengka Tahun 2013 Ketersediaan Dokumen Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Data Tahun 2008 - 2012 Data Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Jumlah Tower Telekomunikasi Di Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Pelaksanaan Pameran/Expo Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2012 Data Tahun 2008 - 2012 Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Luas Tanaman Komoditas Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 II-101 II-102 II-103 II-103 II-104 II-105 II-106 II-110 Kearsipan Kinerja Kabupaten Majalengka II-111 II-111 II-112 II-113 Kabupaten Perpustakaan Majalengka II-113 II-115 II-115 II-116 II-118 II-118 Tabel 2.82. II-118 Tabel 2.83. Tanam Buah-Buahan II-119 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal vii
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.84. Tabel 2.85. Tabel 2.86. Tabel 2.85. Tabel 2.88. Tabel 2.89. Tabel 2.90. Tabel 2.91. Tabel 2.92. Tabel 2.93. Tabel 2.94. Tabel 2.95. Tabel 2.96. Tabel 2.97. Tabel 2.98. Tabel 2.99. Tabel 2.100. Tabel 2.101. Tabel 2.102. Tabel 2.103. Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Populasi Tahun 2008-2012 Produksi Tahun 2008-2012 Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Konstribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 Produksi Tahun 2008-2012 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 Data Luas Petambangan Majalengka Tahun 2008-2012 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 Jumlah Kunjungan Wisata ke Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Produksi Ikan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Sektor Kontribusi Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Konstribusi dan Pertumbuhan Sektor Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Non Makanan Per Kapita Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 Produktivitas Total Daerah Jumlah dan Kondisi Bangunan Air Pada Jaringan Irigasi di Atas 3.000 Ha di Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2012 II-120 II-120 Peternakan Kabupaten Majalengka II-121 Kabupaten Majalengka Peternakan II-121 II-122 II-123 II-124 II-125 Kehutanan Kabupaten Majalengka II-126 II-127 Tanpa Ijin Kabupaten II-128 II-128 II-131 II-132 II-132 II-133 Perdagangan Terhadap PDRB II-134 Industri di II-135 II-138 Tabel 2.104 Tabel 2.105. II-138 II-139 II-141 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal viii
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.106. Tabel 2.107. Tabel 2.108. Tabel 2.109. Tabel 2.110. Tabel 2.111. Tabel 2.112. Tabel 2.113. Tabel 2.114. Tabel 2.115. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7. Tabel 3.8. Tabel 3.9. Jaringan Tahun 2008-2012 Dokumen Majalengka Tahun 2008-2012 Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka Perkembangan Jumlah Bank di Kabupaten Majalengka tahun 2009-2012 Penggunaan Tahun 2008 - 2012 Penggunaan Tahun 2008 - 2012 Lama Tahun 2009-2012 Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 - 2012 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 Rasio Tahun 2008-2012 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang sah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 Kabupaten Majalengka Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Irigasi Kabupaten di Majalengka II-141 Perencanaan Tata Ruang Kabupaten II-142 II-143 II-144 Kabupaten Majalengka Listrik di II-145 di Telepon Kabupaten Majalengka II-145 Proses Kabupaten Majalengka Perijinan II-148 II-148 II-149 Majalengka II-151 Kabupaten Ketergantungan III-3 III-4 III-5 III-7 III-8 III-9 III-11 III-13 III-16 Tabel 3.10. III-18 Tabel 3.11. III-21 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal ix
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.12. Tabel 3.13. Tabel 3.14. Tabel 3.15. Tabel 3.16. Tabel 3.17. Tabel 3.18. Tabel 3.19. Tabel 3.20. Tabel 3.21. Tabel 3.22. Tabel 3.23. Tabel 3.24. Tabel 3.25. Tabel 3.26. Tabel 3.27. Tabel 3.28. Tabel 3.29. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Majalengka Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Analisis Proporsi Aparatur Kabupaten Majalengka Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Majalengka Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2012 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2012 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2012 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Majalengka Analisis Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008- 2012 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Proyeksi Pembiayan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Proyeksi Sisa Lebih Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Proyeksi Belanja Tahun 2014-2018 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 III-23 III-32 III-34 Belanja Pemenuhan Kebutuhan III-35 III-36 III-38 III-39 III-40 III-41 III-45 III-46 III-47 III-48 III-50 III-57 III-60 (Riil) Pembiayaan Anggaran III-62 Daerah Kabupaten Majalengka III-63 Tabel 3.30. III-65 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal x
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.31. Tabel 5.1. Tabel 6.1. Tabel 7.1. Tabel 8.1. Tabel 9.1. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Tahun 2014-2018 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dana Sasaran Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Indikator Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Majalengka Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten Majalengka Daerah Kabupaten Majalengka III-66 V-12 VI-18 VII-14 VIII-45 Penyelenggaraan Urusan IX-3 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal xi
Pemerintah Kabupaten Majalengka DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Peta Administrasi Kabupaten Majalengka Data Perkembangan Curah Hujan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Posisi Relatif Tingkat Kemisinan Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Posisi Relatif Jumlah Kemiskinan Penduduk Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Perkembangan AMH Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan RLS Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan APK Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan APM Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan APS SMA/SMK/MA Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan AMH Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Angka Kriminal Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Prosentase Capaian Pendapatan Daerah Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 I-12 II-5 II-8 II-41 II-43 II-44 II-46 II-47 II-48 II-50 II-55 II-57 II-59 II-61 II-63 II-147 II-150 III-3 III-4 III-5 III-6 Hal xii
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 3.5 Realisasi PAD Kabupaten Majalengka Tahun 2008- 2012 Perkembangan Dana Perimbangan Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9 Gambar 3.10 Perkembangan Persentase Realisasi Belanja Daerah Gambar 3.11 Perkembangan Proporsi Belanja Daerah Gambar 3.12 Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung Gambar 3.13 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 III-7 III-8 III-10 III-14 III-14 III-15 III-16 III-19 III-19 Hal xiii
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang Otonomi daerah telah memberikan peningkatan kapasitas daerah untuk melakukan dan menyelenggarakan seluruh kemampuan dalam mengelola potensi melalui prakarsa-prakarsa yang bercirikan inovasi dan kreativitas daerah yang dimilikinya. Pengelolaan manajemen inovasi dan kreatif ini tentunya harus terencana secara sistematik, berdasar, terintegrasi, tersinkronisasi serta mengandung nilai-nilai dan tujuan yang selaras dengan tujuan nasional, memiliki keterkaitan yang kuat dengan perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta mempedomani sistem perencanaan nasional dan sistem perencanaan daerah termasuk dokumen perencanaan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka saat ini telah menyelesaikan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap kedua tahun 2008- 2013 dan akan memasuki pembangunan jangka menengah tahap ketiga tahun 2014-2018 di bawah kepemimpinan Bupati terpilih, yaitu H. Sutrisno, SE., M.Si dan Wakil Bupati DR. H. Karna Sobahi, M.M.Pd yang telah resmi dilantik pada tanggal 12 Desember 2013 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka yang menurut sejarah telah berdiri sejak tahun 1490. Tahap ketiga ini merupakan lanjutan pelaksanaan pembangunan lima tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja pembangunan untuk lima tahun berikutnya diantaranya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka 2005-2025. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk tahun 2014-2018 ini dihadapkan kepada berbagai fenomena umum diantaranya menyangkut pendukungan percepatan kinerja pemerintah yang telah RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka ditentukan dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan Percepatan Pembangunan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), Millenium Developmen Goals (MDGs), dan Kesiapan Asean Economic Community (AEC) serta dihadapkan dengan fenomena khusus yang berada di daerah, diantaranya peningkatan kesejahteran masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan penumbuhkembangan daya saing daerah. Selain itu pula rencana yang disusun dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang dinamis terkait Undang-Undang Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perundang- undangan menyangkut pemerintahan daerah. Kesemuanya itu merupakan tuntutan dan tantangan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan arah pembangunan yang mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi daerah dan pengelolaan isu dan permasalahan yang ada dengan penciptaan solusi sehingga mampu meningkatkan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Dari uraian di atas dan untuk menghasilkan sebuah perencanaan jangka menengah daerah yang membumi dan dapat diimplementasikan selain memiliki keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 yang disusun melalui beberapa pendekatan sebagai berikut : 1. Politik, pendekatan ini menitikberatkan pada program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berpikir, asumsi, dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka mendapatkan aspirasi dan menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan; 4. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang dilaksanakan melalui musyawarah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, serta desa dan kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan dari 5 pendekatan tersebut, maka secara substansi RPJMD ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan target pembangunan di Kabupaten Majalengka. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Majalengka, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3373); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka 29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan; 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010- 2014; 32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21); 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013, Seri E Nomor 10); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) ; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 10
Pemerintah Kabupaten Majalengka 48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ru(ang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3). I- 7 1.3. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya14 Sebagai upaya menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Kabupaten Majalengka selain mengacu kepada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 juga memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kabupaten Majalengka dan RTRW Kabupaten tetangga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka. RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 ini nantinya akan menjadi dasar pada penyusunan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) dan dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD menjadi dasar untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja OPD (Renja OPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 11
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4. Sistematika Penulisan RPJMD Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 pada intinya adalah skema penjabaran visi misi Bupati terpilih yang dijabarkan dalam beberapa tujuan pembangunan yang merupakan goals dari visi misi tersebut yang selanjutnya untuk mencapai tujuan itu ditetapkan sasaran pembangunan beserta target-target yang harus dicapai. Untuk mencapai target sasaran tersebut dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas dan indikator masing-masing program beserta kerangka pendanaannya yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang. Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 12
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, keterkaitan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan, serta maksud dan tujuan. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini menyajikan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi pemerintah, sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode 2014-2018 yang ditetapkan dalam RPJPD. BAB VI STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 13
Pemerintah Kabupaten Majalengka Bab ini menguraikan perencanaan komprehensif yang dipilih pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta menyajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD, serta menyajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada akhir periode perencanaan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. RKPD masa transisi RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 14
Pemerintah Kabupaten Majalengka merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Sedangkan kaidah pelaksanaan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala OPD menyusun Renstra OPD dan pedoman untuk menyusun OPD. BAB XI PENUTUP Bab ini meyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan. 1.5. Maksud dan Tujuan 16 RPJM Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 ditetapkan dengan maksud : 1. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka pada periode tahun 2014-2018; 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 3. Menjadi landasan penyusunan Renstra OPD; 4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati; 5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi pemerintah daerah; 6. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Majalengka; 7. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 15
Pemerintah Kabupaten Majalengka aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Tujuan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 adalah : 1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta agenda-agenda pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang akan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud; 2. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; 3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak; 4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan; 5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara Kabupaten Majalengka dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat; 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional; 7. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal I - 16
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN MAJALENGKA 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 Km2 atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 Km2). Secara geografis Kabupaten Majalengka berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu; b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat; c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya; d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Majalengka berada di bagian Timur Provinsi Jawa Barat, dengan posisi astronomis : Bagian Barat antara 108° 03'-108° 19' Bujur Timur, bagian Timur antara 108° 12'-108° 25' Bujur Timur, bagian Utara antara 6° 36'-6° 58' Lintang Selatan dan bagian Selatan antara 6° 43'-7° 03' Lintang Selatan. Temperatur rata-rata di Kabupaten Majalengka adalah 26,7°C hingga 29,7°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober yaitu 35,4°C, sedangkan suhu RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka udara minimum terjadi pada bulan juni dengan suhu sebesar 22,7°C. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai 3 wilayah waktu yaitu WIB (Waktu Indonesia Barat), WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan WIT (Waktu Indonesia Timur), seluruh wilayah Kabupaten Majalengka termasuk ke dalam zona WIB (Waktu Indonesia Barat). Kelembaban di Kabupaten Majalengka sepanjang tahun 2013 berkisar antara 66% - 88%. Secara geostrategis Kabupaten Majalengka diapit oleh 2 PKN Cirebon Raya dan Bandung Raya dan berada di perlintasan antara Jawa Barat (Bandung) dan Jawa Tengah (Semarang) sebagai PKN Gerbang Kertosusila. Kondisi Kabupaten Majalengka yang strategis di dukung dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Bandara Internasional Jawa Barat yang akan dibangun di Kabupaten Majalengka, diharapkan mampu mengakselerasi perwujudan koridor dan sekaligus mengurangi beban aktivitas ekonomi di Jawa Barat Bagian Barat melalui PKW Kadipaten guna mendukung kepada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dan pengembangan Jawa Barat Bagian Timur. Secara adminstratif, wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun 2013 No. Nama Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan No. Nama Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan 1. Majalengka 5 9 14. Sindangwangi 10
Panyingkiran 9
15. Sukahaji 13
Kadipaten 7
16. Sindang 7
4. Dawuan 11
17. Cigasong 6
4 5.
Kasokandel 10
18. Maja 18
Kertajati 14
19. Argapura 14
RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Nama Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan No. Nama Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan 7. Jatitujuh 15
20. Banjaran 13
Jatiwangi 16
21. Talaga 17
Palasah 13
22. Cikijing 15
Ligung 19
23. Cingambul 13
11. Sumberjaya 15
24. Bantarujeg 13
12.
Leuwimunding 14
25.
Lemahsugih 19
13. Rajagaluh 13
26. Malausma 11
Jumlah Kecamatan Desa Kelurahan 26 330 13 Sumber : Kabupaten Majalengka Dalam Angka , tahun 2012 Topografis Kabupaten Majalengka secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : landai atau dataran rendah (0 - 15 persen), berbukit bergelombang (15 - 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Sebesar 13,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen berada dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen. Kondisi bentang alam yang melandai ke daerah Barat Laut, menyebabkan sebagian besar aliran sungai dan mata air mengalir ke arah Utara, sehingga pada wilayah bagian Utara Kabupaten Majalengka terdapat banyak persawahan. Perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di lereng Gunung Ciremai dan daerah lereng Gunung Cakrabuana. Kondisi topografis ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang dan potensi pengembangan wilayah, juga menyebabkan dampak yang mengakibatkan terdapatnya daerah yang rawan terhadap gerakan tanah yaitu daerah yang mempunyai kelerengan curam. Adapun distribusi ketiga topografi yang ada di Kabupaten Majalengka sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka 1. Dataran rendah, mempunyai kemiringan tanah antara 0-15%, meliputi semua kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Kecamatan yang mempunyai kemiringan 0-15% seluruh wilayahnya terdiri atas Kecamatan Cigasong, Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kertajati, Ligung, dan Palasah. 2. Berbukit gelombang, kemiringan tanahnya berkisar antara 15%-40%, meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Dawuan, Kasokandel, Lemahsugih, Maja, Majalengka, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, dan Talaga. 3. Perbukitan terjal, kemiringan tanahnya >40%, meliputi daerah sekitar Gunung Ciremai, Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, Leuwimunding, Maja, Majalengka, Panyingkiran, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, Sumberjaya, dan Talaga. Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 3 klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 m dpl), dataran sedang (>100 - 500 m dpl) dan dataran tinggi (> 500 m dpl). Dataran rendah sebesar 42,21 persen dari luas wilayah, berada di Wilayah Utara Kabupaten Majalengka, dataran sedang sebesar 20,82 persen dari luas wilayah, umumnya berada di Wilayah Tengah, dan dataran tinggi sebesar 36,97 persen dari luas wilayah, mendominasi Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka, termasuk di dalamnya wilayah yang berada pada ketinggian di atas 2.000 m dpl yaitu terletak di sekitar kawasan kaki Gunung Ciremai. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Majalengka RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka Berdasarkan sebaran dan struktur batuannya, kondisi geologis Kabupaten Majalengka meliputi: Aluvium seluas 17.162 Ha (14,25%), Pleistocene Sedimentary Facies seluas 13.716 Ha (13,39%), Miocene Sedimentary Facies seluas 23,48 Ha (19,50%), Undiferentionet Vulcanic Product seluas 51.650 Ha (42,89%), Pliocene Sedimentary Facies, seluas 3.870 Ha (3,22%), Liparite Dacite seluas 179 Ha (0,15%), Eosene, seluas 78 Ha (0,006%), Old Quartenary Volkanik Product seluas 10.283 Ha (8,54%). Kondisi geologi Kabupaten Majalengka juga terdapat formasi Sesar Baribis yang berpotensi menyebabkan patahan rawan gempa, terutama untuk daerah Selatan dan Timur. Kondisi hidrologi Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan, dilewati 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung yang menjadi sumber air baku terutama untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung, Sangiang, dan Talagaherang. Air Tanah, berdasarkan kondisi potensi yang ada secara umum Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang memiliki potensi Air Bawah Tanah (ABT) yang cukup baik. Untuk lebih jelasnya gambaran kondisi hidrologi Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan Tabel 2.3. Tabel 2.2. Potensi Air Permukaan di Kabupaten Majalengka No. Nama Sungai Bendungan Areal Layanan (Ha) Debit (Liter/detik) Maksimal Minimal 1. Cilutung Kamun 9.289 50,73 0,41 2. Cideres Tirtanegara, Cigasong 2.741 3,94 0,65 3. Cikeruh Cikeruh, Cibutul 3.354 10,68 0,99 4. Ciherang Ciherang 1.009 1,76 0,3 5. Cikadongdong Cikemangi, Cikondang 2.411 1,47 0,4 6. Ciwaringin Ciwaringin 3.387 6,36 0,44 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Nama Sungai Bendungan Areal Layanan (Ha) Debit (Liter/detik) Maksimal Minimal 7. Cilongkrang Ciminggiri Suplai ke Bd Ciawi 0,79 0,29 8. Ciawi Ciawi 151 1,02 0,28 9. Cimanuk Rentang 571 900 500 10. Cihikeu Citeureup 348 1.252 0,26 11. Cihieum Cihieum 556 4.512 0,25 12. Cisampora Cimingking 383 1.439 0,18 JUMLAH 24.230 8.179,75 504,45 Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 Tabel 2.3. Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka No. Kisaran Indeks Rata- Rata Kecamatan Kelas Keterangan 1. 1,64 - 2,01 Kertajati - Ligung - Dawuan dan Kasokandel - Jatiwangi D Kurang Berpotensi 2. 2,01 - 2,31 Palasah - Leuwimunding - Panyingkiran - Majalengka - Cigasong - Sukahaji dan Sindang - Bantarujeg dan Malausma- Talaga - Cingambul C Potensi Sedang 3. 2,31 - 2,61 Sumberjaya - Rajagaluh - Maja - Lemahsugih - Banjaran B Berpotensi 4. 2,61 - 3,14 Kadipaten - Sindangwangi - Argapura - Jatitujuh - Cikijing A Sangat Berpotensi Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 Kondisi klimatologis di Kabupaten Majalengka diantaranya curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran arus udara. Selama periode tahun 2008-2012, curah hujan tahunan di Kabupaten Majalengka terendah yaitu sebesar 1.953 mm/tahun yang terjadi pada tahun 2009 dan tertinggi sebesar yaitu sebesar 3.459 mm/tahun pada tahun 2010, dengan rata-rata selama 5 tahun tahun sebesar 2.723 mm/tahun. Kecepatan angin rata-rata berkisar 3 knot/jam sampai 5 knot/jam dengan kecepatan tertinggi pada bulan Maret sebesar 28 knot/jam, hal ini menjadikan Kabupaten Majalengka dijuluki Kota Angin. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 2.2. Data Perkembangan Curah Hujan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Sumber : BMG Jatiwangi, tahun 2013 Penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Tabel 2.4. Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2007-2011 Tahun (Ha) No. Penggunaan Lahan 2007 2008 2009 2010 2011 Lahan Sawah 1. Irigasi Teknis 17.462 17.441 17.982 17.982 17.982 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun (Ha) No. Penggunaan Lahan 2007 2008 2009 2010 2011 2. Irigasi ½ Teknis 8.008 7.935 7.970 7.970 7.970 3. Irigasi Sederhana Milik PU 6.032 6.224 5.534 5.534 5.533 4. Irigasi Non PU 7.118 6.738 7.901 7.901 7.989 5. Tadah Hujan 12.412 12.660 12.512 12.512 12.422 6. Polder dan sawah lainnya 20 139
Luas Lahan Sawah 51.052 51.137 51.899 51.899 51.896 Lahan Bukan Sawah 1. Pekarangan/bangunan 12.245 12.273 12.025 12.137 12.243 2. Tegal/Kebun 23.740 23.723 27.275 26.990 26.946 3. Ladang/Huma 463 463
4. Pengembalaan/Padang Rumput 779 779 693 702 752 5. Sementara tidak diusahakan 93 46 28 28 28 6. Ditanami pohon/Hutan 4.544 4.507 4.739 4.747 4.697 Rakyat 7. Hutan Negara 20.140 20.140 17.217 17.217 17.217 8. Perkebunan 214 214 370 370 370 9. Lahan lainnya 6.435 6.383 5.536 6.651 5.591 10. Rawa-rawa 164 164 99 99 99 11. Tambak
12. Kolam/empang 555 595 543 584 585 Luas Lahan Bukan Sawah 69.372 69.287 68.525 68.525 68.528 120.424 Sumber : Data Sektoral Kabupaten Majalengka, tahun 2011 Luas Lahan Keseluruhan 120.424 120.424 120.424 120.424 Berdasarkan data sekunder, penggunaan lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2011 didominasi lahan non sawah, yaitu seluas 68.528 Ha, dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan untuk tegal/kebun seluas RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka 26.946 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingat Kabupaten Majalengka termasuk dalam kawasan TNGC seluas 17.217 Ha. Penggunaan lahan sawah seluas 51.896 Ha merupakan penggunaan lahan terbesar kedua, walaupun demikian jika dilihat lebih rinci dari data tersebut di atas menunjukkan dominasi sektor kerja penduduk Kabupaten Majalengka adalah pada sektor pertanian. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031. Berdasarkan Perda dimaksud kawasan budidaya Kabupaten Majalengka terdiri atas : a. Kawasan peruntukkan hutan produksi; b. Kawasan peruntukkan pertanian; c. Kawasan peruntukkan perikanan; d. Kawasan peruntukkan pertambangan; e. Kawasan peruntukkan industri; f. Kawasan peruntukkan pariwisata; g. Kawasan peruntukkan permukiman; dan h. Kawasan peruntukkan lainnya. Kawasan peruntukkan hutan produksi. Kawasan peruntukkan hutan produksi terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 12.934 hektar. Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 10.779 Ha, meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Rajagaluh; dan Kecamatan Bantarujeg. Kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 2.135 Ha hektar, meliputi: Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Talaga; Kecamatan Cingambul; dan Kecamatan Lemahsugih. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 10
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kawasan peruntukkan pertanian. Kawasan peruntukkan pertanian seluas 43.946 Ha terdiri atas : (1) Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan; (2) kawasan peruntukkan hortikultura; (3) kawasan peruntukkan perkebunan;dan (4) kawasan peruntukkan peternakan. Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan terdiri atas; kawasan peruntukkan pertanian lahan basah dan kawasan peruntukkan pertanian lahan kering. Kawasan peruntukkan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 38.374 hektar berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas: a. Sawah irigasi teknis meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Palasah; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Sindang; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan Bantarujeg; dan Kecamatan Lemahsugih. b. Sawah irigasi setengah teknis meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Palasah; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Malausma; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg. c. Sawah tadah hujan meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 11
Pemerintah Kabupaten Majalengka Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Malausma; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Cingambul. Kawasan peruntukkan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 626 hektar berada di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukkan hortikultura seluas kurang lebih 1.465 hektar berada di seluruh kecamatan dan tidak terdapat di Kecamatan Kadipaten; Kawasan peruntukkan perkebunan seluas 1.881 hektar, meliputi: kawasan peruntukkan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 1.357 hektar berada di seluruh kecamatan; dan kawasan peruntukkan perkebunan dengan fungsi lindung seluas kurang lebih 524 hektar berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut meliputi: Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Malausma; Kecamatan Argapura; Kecamatan Maja; dan Kecamatan Sindang. Kawasan peruntukkan peternakan seluas kurang lebih 784 hektar meliputi: Kecamatan Majalengka; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Maja; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Lemahsugih; dan Kecamatan Panyingkiran. Kawasan peruntukkan perikanan. Kawasan peruntukkan perikanan seluas 1.717 hektar, terdiri atas: (1) Peruntukkan kawasan perikanan tangkap, berupa sungai sepanjang 536 km meliputi Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Kadipaten dan situ dan rawa seluas 266 Ha dengan prioritas pengembangan meliputi Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Jatitujuh; (2) Peruntukkan kawasan perikanan budidaya, meliputi : 1) kolam air tenang seluas 696 hektar dan kolam air deras seluas 35 hektar dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; dan Kecamatan Jatitujuh; 2) sungai sepanjang kurang lebih 536 kilometer dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kertajati; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 12
Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Kadipaten; 3) situ dan rawa dengan luas kurang lebih 266 hektar dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan Rajagaluh dan 4) Sawah atau mina padi seluas kurang lebih 219 hektar dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Majalengka; Kecamatan Maja; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan Sindangwangi. (3) pengembangan pengolahan perikanan. Kawasan peruntukkan pertambangan. Kawasan peruntukkan pertambangan seluas kurang lebih 1.724 hektar meliputi: 1. Kawasan peruntukkan mineral dan batuan terdiri atas : 1) Logam berupa emas meliputi: Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Maja; dan Kecamatan Argapura; 2) Non Logam, terdiri atas: a) Batu gamping, meliputi: Kecamatan Dawuan; dan Kecamatan Cigasong; b) Lempung, meliputi: Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Palasah; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Sindang; Kecamatan Maja; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Leuwimunding; 3) Batuan, terdiri atas: a) Batuan beku, meliputi: Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Majalengka; b) Batu pasir, meliputi: Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Majalengka; c) Pasir endapan sungai purba, meliputi: Kecamatan Majalengka; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Panyingkiran; d) Pasir endapan alluvial meliputi: Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Ligung; e) Sirtu, meliputi: Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Kasokandel; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 13
Pemerintah Kabupaten Majalengka 2. Kawasan peruntukkan minyak dan gas bumi, meliputi : Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Maja; dan Desa Kodasari di Kecamatan Ligung; dan 3. Kawasan peruntukkan panas bumi berada di Kecamatan Cikijing. Kawasan peruntukkan industri. Kawasan peruntukkan industri seluas kurang lebih 1.324 hektar terdiri atas: a. Kawasan peruntukkan industri besar, meliputi : Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah; b. Kawasan peruntukkan industri menengah, meliputi : 1) sebaran lokasi kawasan peruntukkan industri menengah berada di : Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah; 2) pengembangan klaster Industri Kecil Menengah (IKM) berupa mebel dan konveksi; dan 3) pengembangan agroindustri; c. Kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro, berada di seluruh kecamatan pengembangan klaster industri dan kerajinan etnik meliputi: wisata industri; dan pengembangan ekonomi berbasis kerajinan. d. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Terpadu berada di Kecamatan Kertajati. Kawasan peruntukkan pariwisata. Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri atas: a. Pariwisata budaya, meliputi : Jatiwangi Festival Budaya Kreatif Tradisional (Jatiwangi Art Factory) berada di Kecamatan Jatiwangi; Kuliner Nusantara Kecap Majalengka berada di Kecamatan Majalengka; Petilasan Prabu RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 14
Pemerintah Kabupaten Majalengka Siliwangi berada di Kecamatan Rajagaluh; Situ Sangiang berada di Kecamatan Banjaran dan Rumah Adat Panjalin di Kecamatan Sumberjaya; b. Pariwisata alam, meliputi : Bendung Rentang Water Festival berada di Kecamatan Jatitujuh; Curug Muara Jaya berada di Kecamatan Argapura; Agrowisata Gedong Gincu Panyingkiran berada di Kecamatan Panyingkiran; dan Agrowisata Sadarehe berada di Kecamatan Rajagaluh; Eko Wisata Batu Luhur berada di Kecamatan Sindangwangi; dan Sindangwangi Mina Wisata berada di Kecamatan Sindangwangi; dan Paralayang Gunung Panten di Kecamatan Majalengka. c. Pariwisata buatan, meliputi : Majalengka Spektakuler berada Kecamatan Majalengka; Jabar Education Park berada di Kecamatan Sindangwangi; Jurassic Park Lemah Putih berada di Kecamatan Lemahsugih; Gagaraji Sircuit berada di Kecamatan Jatitujuh; Galeri Bola Majalengka berada di Kecamatan Kadipaten; dan Road race di Kecamatan Majalengka. Kawasan peruntukkan permukiman. Kawasan peruntukkan permukiman seluas kurang lebih 13.455 hektar terdiri atas: a. Permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.480 hektar meliputi: permukiman perkotaan PKW; permukiman perkotaan PKL; dan permukiman perkotaan PPK termasuk pembangunan kawasan permukiman di Kertajati Aerocity; b. Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.975 hektar meliputi permukiman perdesaan PPL; dan permukiman desa. Kawasan peruntukkan lainnya. Kawasan peruntukkan lainnya terdiri atas: a. Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa, meliputi : pengembangan perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan PKW dan PKL; peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional, nasional dan internasional apabila dikaitkan dengan pembangunan BIJB, Jalan Tol, dan Jalur Kereta Api; peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 15 :
Pemerintah Kabupaten Majalengka masyarakat yang efektif dan efisien; peningkatan perlindungan konsumen, pasar tradisional dan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri; dan penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor; b. Kawasan peruntukkan BIJB dan Kertajati Aerocity, meliputi : pengembangan BIJB seluas kurang lebih 1.800 hektar; dan pengembangan kawasan Kertajati Aerocity seluas kurang lebih 3.200 hektar; dan c. Kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan, meliputi : Batalyon Infanteri 321 di Kecamatan Cigasong; Komando Distrik Militer (Kodim) 0617 di Kecamatan Majalengka; Pangkalan Udara S. Sukani di Kecamatan Ligung; dan Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh wilayah kabupaten. Secara administrasi Kabupaten Majalengka terbagi dalam 26 kecamatan, dengan karakteristik wilayah yang berbeda menimbulkan keberagaman; baik potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan maupun kegiatan sosial ekonomi. Untuk mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya kebijakan yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya. Dalam RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 telah ditetapkan rencana struktur ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Majalengka. Tujuannya untuk mengoptimalkan masing-masing wilayah, sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya, dan didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan dalam kerangka rencana pengembangan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun kedepan. Sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaaan di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut : 1. Pusat Kegiatan Perkotaan : a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 16
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kondisi ini terjadi di Perkotaan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya. Ruang wilayah yang termasuk dalam PKW Kadipaten adalah Kecamatan Kadipaten dan Kecamatan Dawuan. b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PKL adalah Perkotaan Majalengka, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing dan Talaga. c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PPK adalah Perkotaan Kasokandel, Leuwimunding, Palasah, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Sindangwangi, Sukahaji, Lemahsugih, Bantarujeg, Maja, Argapura dan Banjaran. 2. Pusat Kegiatan Perdesaan : Pusat Kegiatan Perdesaan meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, yang terdiri dari PPL Sindang, PPL Cingambul, dan PPL Malausma. Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaaan beserta fungsinya di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.5. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 17
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.5. Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Majalengka No. Pusat Kegiatan Kecamatan Fungsi Pelayanan A. Pusat Kegiatan Perkotaan 1. Pusat Kegiatan Wilayah PKW Kadipaten Kadipaten, Dawuan Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, serta pendukung kegiatan industri. 2. Pusat Kegiatan Lokal a. Perkotaan Majalengka Majalengka, Cigasong, Panyingkiran Sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. pengembangan b. Perkotaan Kertajati Kertajati, Jatitujuh, Ligung Sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan perkotaan "aerocity", dan pertanian. kawasan c. Perkotaan Jatiwangi Jatiwangi, Kasokandel, Sumberjaya, Palasah, Leuwimunding Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan sosial termasuk pengembangan perumahan dan pertanian. komersial, pelayanan d. Perkotaan Rajagaluh Rajagaluh, Sukahaji, Sindang, Sindangwangi Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, perkotaan, pengembangan komersial, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan. kawasan industri, e. Perkotaan Cikijing Cikijing, Cingambul, Banjaran, Argapura Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, pariwisata, pengembangan komersial, pengembangan perkotaan, kawasan terminal regional dan industri kecil. f. Perkotaan Talaga Talaga, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 18
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Pusat Kegiatan Kecamatan Fungsi Pelayanan 3. Pusat Pelayanan Kawasan a. Perkotaan Kasokandel Kasokandel Sebagai pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan dan pertanian. kawasan b. Perkotaan Leuwimunding Leuwimunding Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan dan pendukung kawasan perumahan. perkotaan, industri c. Perkotaan Palasah Palasah Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan industri, pendukung kawasan perumahan dan pertanian. perkotaan, c. Perkotaan Jatitujuh Jatitujuh Sebagai perumahan, komersial dan pertanian. kawasan jasa, pengembangan industri, pendukung e. Perkotaan Ligung Ligung Sebagai kawasan pertahanan keamanan, pengembangan industri, pelayanan sosial dan pertanian. f. Perkotaan Sumberjaya Sumberjaya Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan, pelayanan sosial dan pertanian. g. Perkotaan Sindangwangi Sindangwangi Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. h. Perkotaan Sukahaji Sukahaji Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, kawasan pendukung komersial, pengembangan dan perumahan pariwisata, dan peternakan. serta pertanian, i. Perkotaan Lemahsugih Lemahsugih Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pertanian pengembangan komersial, (tanaman dan peternakan), pengembangan pariwisata. pangan, perkebunan serta j. Perkotaan Bantarujeg Bantarujeg Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 19
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Pusat Kegiatan Kecamatan Fungsi Pelayanan k. Perkotaan Maja Maja Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pertanian, pengembangan perikanan, pengembangan pariwisata dan terminal regional. l. Perkotaan Argapura Argapura Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pertanian komersial, pengembangan dan (tanaman peternakan), pengembangan pariwisata. pangan, dan perkebunan m. Perkotaan Banjaran Banjaran Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pertanian komersial, pengembangan (tanaman dan peternakan), pengembangan pariwisata. pangan, dan perkebunan B. Pusat Kegiatan Perdesaan 1. Pusat Pelayanan Lingkungan a. PPL Sindang Sindang Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, kawasan pendukung komersial, perumahan pengembangan dan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan. b. PPL Malausma Malausma Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pertanian, pengembangan komersial, pengembangan kawasan perbatasan. c. PPL Cingambul Cingambul Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pertanian, pengembangan komersial, pariwisata, dan industri kecil. Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka, tahun 2011 - 2031 Selain adanya sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaaan beserta fungsinya sebagaimana dijelaskan di atas, dalam RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 juga direncanakan penetapan Kawasan Strategis, sebagai berikut : 1. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Penetapan KSP Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan, kriteria, RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 20
Pemerintah Kabupaten Majalengka dan arahan penanganan di masing-masing KSP yang ditetapkan. KSP di Kabupaten Majalengka adalah: a. KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity Bandara Internasional Jawa Barat yang didukung dengan Kertajati Aerocity ditetapkan di Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memberikan pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek pertahanan keamanan negara, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya, dan atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan bandara meliputi upaya untuk : 1) Mengembangkan kawasan bandara dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat; 2) Mengembangkan bandara; 3) Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah di sekitarnya; 4) Kerjasama dengan pihak swasta; 5) Mengembangkan dan memberdayakan potensi bandara. b. KSP Koridor Bandung-Cirebon Kawasan Koridor Bandung-Cirebon disusun sebagai alat untuk memadukan pengembangan wilayah Jawa Barat yang terkait dengan wilayah Kabupaten Majalengka. Kawasan koridor Bandung-Cirebon didefinisikan sebagai kawasan yang membentuk koridor sepanjang jalan Bandung-Cirebon. Kawasan tersebut memiliki keterkaitan fungsional meliputi keterkaitan fisik secara langsung, dan memiliki orientasi (ekonomi, pergerakan dan sosial budaya) sangat kuat dari dan ke jalur jalan tersebut pada kabupaten/kota terkait. Pengembangan kawasan diarahkan pada pertumbuhan wilayah yang efektif, sumber daya mengalir ke seluruh wilayah secara efisien dan menstimulasi perkembangan daerah di kawasan koridor. Arahan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 21
Pemerintah Kabupaten Majalengka pemanfaatan ruang pada kawasan pengembangan koridor Bandung- Cirebon meliputi upaya untuk : 1) Meningkatkan fungsi dan peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional; 2) Mendorong peran kawasan-kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi; 3) Mengembangkan kawasan budidaya secara berkelanjutan; 4) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan kritis; 5) Membangun pusat pengembangan wilayah di kawasan kepadatan rendah untuk menyeimbangkan distribusi penduduk dan kegiatan; 6) Meningkatkan kerjasama antara instansi pemerintah terkait dalam rangka pembangunan koridor dan penanganan permasalahan; 7) Memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota; 8) Mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas batas dengan kabupaten; 9) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan koridor secara selektif yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; 10) Mengembangkan kawasan agroindustri; 11) Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan. 2. Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Majalengka diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta dapat berperan sebagai RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 22
Pemerintah Kabupaten Majalengka "motor penggerak" pembangunan wilayah di sekitarnya demi keseimbangan pembangunan antara pusat-pusat distrik dengan kawasan perdesaan. Berdasarkan pengembangan potensi unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar-sektor, antar-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang usaha dan berinvestasi di daerah, maka direncanakan beberapa kawasan strategis, yaitu : a. Kawasan Potensial Tumbuh Kawasan potensial tumbuh meliputi : 1) Sekitar jalan tembus Majalengka - Lemahsugih meliputi Kecamatan Majalengka, Maja, Bantarujeg dan Lemahsugih; 2) Sekitar Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka meliputi Kecamatan Panyingkiran, Cigasong dan Majalengka. b. Kawasan Agropolitan Kawasan agropolitan adalah kawasan pengembangan agropolitan yang berada Kecamatan Ligung dan Kecamatan Lemahsugih. c. Kawasan Wisata Sindangwangi Kawasan wisata Sindangwangi adalah kawasan wisata terintegrasi yang berada di wilayah Kecamatan Sindangwangi. 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Secara umum dilihat dari kondisi geografis, wilayah Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan terjal dengan ketinggian 400 - 500 m diatas permukaan laut dan berhawa relatif panas. Berdasarkan posisi tersebut di atas, maka hampir seluruh wilayah Kabupaten Majalengka mempunyai potensi bencana yang mungkin dapat terjadi setiap saat dan sangat sukar diperkirakan kapan dan dimana persisnya bencana tersebut akan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 23
Pemerintah Kabupaten Majalengka terjadi. Kabupaten Majelengka termasuk daerah rawan terjadinya bencana seperti halnya daerah lain di Indonesia, karena di wilayah ini selain kondisi geologisnya menunjang terjadinya sejumlah bencana, juga banyak terdapat perbukitan dan aliran sungai yang cukup besar. Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka yang kondisi geologisnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan sangat berpotensi terjadinya longsor, sebagaimana hasil pemetaan Badan Vulkanologi dan Mitigasi Jawa Barat. Sedangkan wilayah utara yang merupakan dataran rendah sangat berpotensi terjadinya bencana banjir, dan abrasi sungai, hal ini sebagai konsekwensi adanya beberapa aliran sungai yang cukup besar serta banyaknya sungai - sungai kecil yang bermuara di sungai - sungai besar. Curah hujan yang cukup tinggi menjadi penyebab utama timbulnya bencana abrasi dan banjir. Selain hal tersebut di atas Kabupaten Majalengka mendapat julukan Kota Angin karena sepanjang tahun hembusan angin yang cukup kencang sering terjadi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya puting beliung yang melanda Kabupaten Majalengka dan sering menimbulkan kerugian harta bencana masyarakat. Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari tetapi yang dapat kita lakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta benda maupun lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Mengamati fenomena - fenomena diatas, Kabupaten Majalengka yang relatif tidak aman dari bencana, harus waspada agar dampak negatif bencana berupa korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisir pada kasus terjadinya bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 24
Pemerintah Kabupaten Majalengka ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Data potensi bencana di wilayah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel.2.6. Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka NO. KECAMATAN 1. Argapura DESA Cikaracak LONGSOR Longsor bahan rombakan BENCANA TEKTONIK VULKANIK Potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB I Cibunut Gunungwangi Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Argamukti Argalingga Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Potensi aliran awan panas, lava, lahar (KRB II dan potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB 1) Potensi aliran awan panas, lava, lahar (KRB II dan potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB 1) Haurseah Longsor bahan rombakan Mekarwangi Longsor bahan rombakan Potensi aliran awan panas, lava, lahar (KRB II dan potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB 1) Tejamulya Gunungwangi Longsor bahan rombakan Nendatan Potensi aliran awan panas, lava, lahar (KRB II dan potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB 1) Sukasari Kidul Longsor bahan rombakan Sukamanah Potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB I RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 25
Pemerintah Kabupaten Majalengka NO. KECAMATAN 2. 3. Bantarujeg Banjaran 4. Cingambul DESA Sukadana Sukamenak Sangiang Cimeong Sedaraja LONGSOR Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan BENCANA TEKTONIK VULKANIK Potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB I 5. 6. Cikijing Lemahsugih 7. Maja 8. Majalengka 9. Malausma Cikondang Nagara Kembang Wangkelang Cintaasih Rawa Sukamukti Cipulus Kalapadua Sukajadi Lemahputih Sadawangi Anggrawati Cengal Cibodas Sidamukti Ciranca Buninagara Cimuncang Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Retakan Longsor bahan rombakan Retakan Longsor bahan rombakan Retakan Nendatan dan Retakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan, nendatan,retakan Nendatan dan Retakan 10. 11. 12. 13. Panyingkiran Rajagaluh Lebakwangi Panyingkiran Sindangpano Sindangwangi Ujungberung Bantaragung Lengkong Kulon Pasirayu Sindang Longsor bahan rombakan, Retakan Longsor bahan rombakan Longsor bahan rombakan Longsoran Retakan potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB I) 14. Talaga Gunungmanik potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB I) Sumber : BPBD Kabupaten Majalengka, tahun 2014 Potensi bencana lainnya di wilayah Kabupaten Majalengka disebabkan oleh adanya abrasi, adapun wilayah yang termasuk kedalam bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 26
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel.2.7. Data Potensi Bencana Akibat Abrasi di Wilayah Kabupaten Majalengka NO KECAMATAN DESA / KELURAHAN ABRASI KETERANGAN 1 2 3 4 5 1 Majalengka 2 Panyingkiran 3 Kertajati 4 Ligung 5 Jatitujuh 6 Sumberjaya
Kelurahan Cigasong Kelurahan Cicurug Desa Cibodas Desa Kulur Desa Pasirmuncang Desa Bonang Kelurahan Tonjong Kelurahan Tarikolot Kelurahan Cijati Kelurahan Babakan Jawa Kelurahan Munjul Kelurahan Sindangkasih Desa Jatipamor Desa Panyingkiran Desa Bantrangsana Desa Leuwiseeng Desa Pakubeureum Desa Sukawana Desa Kertajati Desa Bantarjati Desa Palasah Desa Kertawinangun Desa Babakan Desa Pasiripis Desa Mekarjaya Desa Syahbandar Desa Sukamulya Desa Ligung Lor Desa Ligung Desa Bantarwaru Desa Leuweunghapit Desa Sukawera Desa Wanasalam Desa Jatitujuh Desa Randegan Wetan Desa Randegan Kulon Desa Panongan Desa Panyidangan Desa Loji Kobong Desa Pancasuji Desa Panjalin Kidul Desa Banjaran Desa Gelokmulya Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Sungai Cideres Sungai Cideres dan Sungai Cijurey Sungai Cideres Sungai Cideres Sungai Cideres Sungai Cijurey Sungai Cijurey Sungai Cijurey Sungai Cideres Sungai Cideres Sungai Cijurey Sungai Cijurey dan Sungai Cilitung Sungai Cideres Sungai Cideres Sungai Cijurey Sungai Cideres Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cikeruh Sungai Cikeruh Sungai Cilutung Sungai Cikamangi Sungai Cikamangi Sungai Cilutung Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cimanuk Sungai Cikamangi Sungai Cikamangi, Cibugang Sungai Cikadongdong Sungai Cikadongdong Sungai Cikadongdong RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 27
NO 1 Pemerintah Kabupaten Majalengka KECAMATAN DESA / KELURAHAN ABRASI KETERANGAN 2 3 4 5 Desa Sumberjaya Desa Rancaputat Desa Bongas Wetan Desa Garawangi Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Pengikisan Tanah Sungai Cibugang Sungai Cikadongdong Sungai Cikamangi Sungai Cibungang Sumber : BPBD Kabupaten Majalengka, tahun 2014 Untuk data banjir berdasarkan RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011- 2031, daerah yang rawan terkena bencana banjir, sebarannya adalah di sepanjang tanggul di Desa Pakubeureum (S. Cimanuk) sampai Bendung Rentang, diantaranya melalui wilayah Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh dikarenakan jebolnya tanggul di sungai tersebut. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, wilayah yang rawan terkena banjir adalah sebagai berikut : Tabel 2.8. Kondisi Genangan/Banjir di Kabupaten Majalengka Tahun 2011 NO DESA KECAMATAN LUAS (Ha) TINGGI (m) LAMA GENANGAN (JAM) FREKWENSI GENANGAN (Pertahun) 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. KECAMATAN JATITUJUH Jatitujuh Pangkalanpari Pilangsari Randegan Wetan Panyingkiran Biyawak 10 44 1 - 1 6 0,5 0,5 0,5 - 0,5 1 2 3 2 - 3 6 - - - - - 1. 2. 3. 4. II. KECAMATAN KERTAJATI Kertajati Bantarjati Pasiripis Pakubeureum III. CIKIJING Kasturi 20 5 - 40 1 1 0,5 0,5 - - Setiap Musim Hujan 1. 2 0,5 3 Setiap Musim Hujan 1. IV. LIGUNG Leuweung Hapit 80 1,5 36 Setiap Musim Hujan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 28
Pemerintah Kabupaten Majalengka NO DESA KECAMATAN LUAS (Ha) TINGGI (m) LAMA GENANGAN (JAM) FREKWENSI GENANGAN (Pertahun) 1 2 3 4 5 6 2. 3. 4. 5. 1. 2. Ampel Sukawera Cibogor Ligung Lor V. SUMBERJAYA Lojikobong Pancaksuji 115 25 30 - 60 - 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1 24 5 5 5 24 12 Setiap Musim Hujan Sumber : BPBD Kabupaten Majalengka, tahun 2014 2.1.4. Demografi Sumberdaya manusia atau aspek kependudukan di Kabupaten Majalengka mencakup data jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk dan sebarannya, kecenderungan konsentrasi penduduk, struktur penduduk menurut mata pencaharian serta tingkat angkatan kerja dan orientasi pergerakan penduduk. 1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 mencapai 1.176.117 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,4%. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut tergolong ideal jika dibandingkan dengan target capaian pada RPJPD Kabupaten Majalengka yaitu pada tingkat LPP 0,80%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk, LPP, dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.9., sebagai berikut : Tabel 2.9. Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 1. Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.160.070 1.163.533 1.166.473 1.171.478 1.176.117 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 29
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 Laki-laki (jiwa) 564.981 600.396 582.892 585.393 587.711 Perempuan (jiwa) 601.830 606.306 583.581 586.085 588.406 2. LPP (%)
0,30 0,40 0,40 0,40 3. Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 963 966 969 973 977 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 2. Karateristik Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan permasalahannya. Permasalahan tersebut diantaranya besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 berdasarkan hasil estimasi penduduk 2012 adalah 1.176.117 jiwa terdiri dari 587.711 jiwa laki-laki dan 588.406 jiwa perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan hampir sama dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan sex ratio 99,88. Tabel 2.10. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Majalengka Tahun 2012 No Kecamatan 1 Lemahsugih 2 Bantarujeg 3 Malausma 4 Cikijing 5 Cingambul 6 Talaga 7 Banjaran 8 Argapura 9 Maja 10 Majalengka 11 Cigasong Jenis Kelamin Laki-laki 28.845 21.445 20.215 31.129 18.177 22.115 11.974 16.664 24.549 34.398 17.520 Perempuan 28.855 21.575 20.985 29.213 17.920 21.499 12.093 17.029 24.364 35.272 16.957 Sex Ratio 99,97 99,40 96,33 106,56 101,43 102,87 99,02 97,86 100,76 97,52 103,32 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 30
Pemerintah Kabupaten Majalengka No Kecamatan 12 Sukahaji 13 Sindang 14 Rajagaluh 15 Sindangwangi 16 Leuwimunding 17 Palasah 18 19 Dawuan 20 Kasokandel 21 Panyingkiran 22 Kadipaten 23 Kertajati 24 Jatitujuh 25 Ligung 26 Sumberjaya Kabupaten Majalengka Jatiwangi Jenis Kelamin Laki-laki 19.949 7.180 20.765 15.174 26.940 22.360 41.675 22.217 23.059 14.788 20.025 21.511 25.705 28.308 29.024 587.711 Perempuan 20.021 7.270 20.868 15.333 28.737 23.551 41.536 22.820 23.399 15.061 21.679 20.852 25.313 28.101 28.103 588.406 Sex Ratio 99,64 98,76 99,51 98,96 93,75 94,94 100,33 97,36 98,55 98,19 101,60 103,16 101,55 100,74 103,28 99,88 Sumber : Data Sektoral Kabupaten Majalengka 2012, tahun 2013 3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka mencapai 969 jiwa/km2, pada tahun 2012 tingkat kepadatan mencapai 977 jiwa/km2. Kecamatan Jatiwangi merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah kepadatan sebesar 2.071 jiwa/km2, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kertajati yaitu 306 jiwa/km2. 4. Karakteristik Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Karakteristik penduduk Kabupaten Majalengka dilihat dari struktur penduduk (usia 15 tahun ke atas) menurut mata pencaharian pada tahun 2012 masih dominan bekerja pada sektor pertanian sebesar 35,71%, dengan kata lain bahwa sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian penduduk Kabupaten Majalengka. Persentase penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 2.11. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 31
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 Tahun No. Kegiatan Sektor Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 1. Pertanian 37,53 33,85 37,03 31,02 35,71 2. Pertambangan dan Penggalian 0,42 0,39 0,83 1,43 0,56 3. Industri Pengolahan 13,90 14,73 15,05 14,78 16,06 4. Listrik, Gas dan Air Minum 0,24 0,31 0,17 0,24 0,14 5. Konstruksi 5,50 5,79 5,55 5,33 6,48 6. Perdagangan 26,65 25,16 23,91 27,77 23,17 7. Angkutan dan Komunikasi 5,51 6,33 4,57 4,92 3,80 8. Keuangan 1,25 0,84 0,53 0,54 0,49 9. Jasa-jasa/Lainnya 9,00 12,60 12,37 13,97 13,59 Jumlah 100 100 100 100 100 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 5. Karakteristik Penduduk Berdasarkan Agama Kehidupan beragama yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 dan Sila Pertama Falsafah Negara, yaitu kehidupan beragama dikembangkan dan diarahkan untuk peningkatan akhlak demi kepentingan bersama untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Jumlah tempat peribadatan umat Islam tahun 2012 sebanyak 7.516, sementara untuk gereja ada 11 dan vihara sebanyak 2 buah. Jumlah penduduk beragama Islam pada tahun 2012 sebanyak 1.243.155, Katolik sebanyak 683, Protestan sebanyak 2.170, Hindu sebanyak 117, Budha sebanyak 145 orang, dan pemeluk agama lainnya sebanyak 40 orang. Tabel 2.12. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Majalengka Tahun 2012 No Kecamatan Islam Kristen Katolik Protestan Hindu Budha Jumlah Lemahsugih 1 Bantarujeg 2 3 Malausma 57.700 43.020 41.200 57.700 43.020 41.200 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 32
Pemerintah Kabupaten Majalengka No Kecamatan Islam Kristen Katolik Protestan Hindu Budha Jumlah 4 Cikijing 5 Cingambul Talaga 6 7 Banjaran 8 Argapura 9 Maja 10 Majalengka 11 Cigasong 12 Sukahaji 13 Sindang 14 Rajagaluh 15 Sindangwangi 16 Leuwimunding 17 Palasah 18 19 Dawuan 20 Kasokandel 21 Panyingkiran 22 Kadipaten 23 Kertajati Jatitujuh 24 25 Ligung 26 Sumberjaya Jatiwangi 60.342 36.058 43.614 24.067 33.693 48.913 69.177 34.419 39.909 14.450 41.610 30.507 55.677 45.898 82.713 44.688 45.708 29.832 43.042 42.363 51.018 56.409 57.127 18 163 2 257 54 6 183 21 228 46 61 23 9 190 293 750 10 387 81 5 1 30 21 7 2 51 2 62 60.342 36.097 43.614 24.067 33.693 48.913 69.670 34.477 39.970 14.450 41.633 30.507 55.677 45.911 83.211 45.037 46.458 29.849 43.704 46.493 52.783 56.337 63.045 1.176.117 Kab. Majalengka Sumber : Data Sektoral Kabupaten Majalengka, tahun 2012 1.173.154 683 2.018 117 145 6. Karateristik Penduduk berdasarkan Pendidikan Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf, artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus didukung oleh sarana pendidikan yang memadai, berikut jumlah penduduk di Kabupaten Majalengkan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2012. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 33
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Majalengka Tahun 2012 NoPendidikanJumlah Penduduk%1Tidak/Belum Sekolah240.231 19,762Tidak Tamat SD/Sederajat125.725 10,343Tamat SD/Sederajat515.248 42,394SLTP/Sederajat177.146 14,575SLTA/Sederajat122.787 10,16Diploma I/II6.849 0,567Akademi/Diploma III/S. Muda7.131 0,598Diploma IV/Strata I19.246 1,589Strara II1.082 0,0910Strata III28 -Jumlah1.215.473 100 Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Majalengka, tahun 2012 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Pertumbuhan PDRB PDRB atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, yaitu dari Rp4,042 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp4,855 triliun pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan rata-rata 4,66% per tahun. Tabel 2.14. PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012* 1. PDRB (miliar rupiah) 4.042 4.233 4.427 4.634 4.855 2. Laju PDRB (%) 4,57 4,73 4,59 4,67 4,76 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 34
Pemerintah Kabupaten Majalengka Peningkatan PDRB tersebut menunjukkan meningkatnya secara riil kondisi kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Majalengka. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Majalengka tahun 2008-2025, capaian tersebut masih dibawah angka proyeksi yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir tahap ke 2 (tahun 2009- 2013) diproyeksikan PDRB sebesar Rp5.201 miliar dan LPE berkisar 5,34%-6,52%. Secara sektoral, selama kurun waktu 2008-2012, seluruh sektor perekonomian mengalami peningkatan. Ini berarti kegiatan seluruh sektor perekonomian daerah telah tumbuh secara positif. Terdapat 4 sektor yang cukup dominan dalam kegiatan perekonomian daerah, yaitu sekor pertanian, industri, perdagangan, dan sektor jasa, dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan, masing masing sebesar Rp1,113 triliun, Rp691 miliar, Rp797 miliar dan Rp550 miliar pada tahun 2008, meningkat menjadi Rp1,274 triliun, Rp1,858 triliun, Rp2,259 triliun dan Rp641 miliar pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB ke 4 sektor tersebut masing-masing Rp2,695 triliun, Rp1,302 triliun, Rp1,454 triliun, dan Rp1,290 triliun pada tahun 2008, meningkat menjadi Rp3,893 triliun, Rp1,858 triliun, Rp2,259 triliun dan Rp1,837 triliun pada tahun 2012. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 35
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel. 2.15. Nilai Sektor Dalam PDRB Tahun 2008 s.d. 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka No. Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb 1. n a n a t r e P i 1 7 8 4 6 3 3 1 1 , . . 5 4 5 5 2 5 9 6 2 , . . 6 8 3 7 9 4 8 1 1 , . . 0 5 8 8 3 7 4 9 2 , . . 9 4 5 4 9 5 0 2 1 , . . 7 8 3 6 2 5 0 4 3 , . . 0 8 4 3 2 3 3 2 1 , . . 9 2 7 8 6 9 0 6 3 , . . 2 8 8 7 2 4 7 2 1 , . . 5 6 7 6 7 3 9 8 3 , . . 2. & n a g n a b m a t r e P n a i l a g g n e p 5 4 8 3 1 6 6 1 , . 9 6 8 8 0 8 1 3 , . 8 5 3 8 7 9 6 1 , . 4 9 8 6 5 8 9 2 , . 6 4 5 9 2 3 7 1 , . 4 5 7 8 2 2 2 3 , . 2 1 2 8 0 1 8 1 , . 6 7 0 8 3 3 5 3 , . 3 1 5 7 0 8 8 1 , . 1 3 1 2 9 3 7 3 , . 3. i r t s u d n I n a h a o g n e p l 4 6 3 9 0 1 9 6 , . 4 7 2 6 8 2 0 3 1 , . . 1 6 0 3 3 4 2 7 , . 4 6 7 7 1 6 4 4 1 , . . 4 2 1 8 3 1 5 7 , . 6 6 2 4 9 2 8 5 1 , . . 1 8 7 3 4 2 8 7 , . 0 0 8 5 6 2 1 7 1 , . . 1 3 4 8 2 7 1 8 , . 0 2 2 1 3 8 5 8 1 , . . 4. s a g , k i r t s i L h i s r e b r i a & 6 8 0 4 5 7 2 , . 2 9 4 6 3 2 4 , . 7 2 0 1 8 8 2 , . 4 7 9 7 4 5 4 , . 0 9 6 2 3 1 3 , . 3 3 4 8 0 1 5 , . 7 8 9 8 6 3 3 , . 3 2 8 7 4 6 5 , . 4 9 2 3 3 6 3 , . 6 8 0 5 8 1 6 , . 5. n a n u g n a B 6 4 8 6 1 5 8 1 , . 1 1 4 4 3 4 2 3 , . 6 2 0 7 8 5 9 1 , . 0 4 5 6 2 3 6 3 , . 8 7 6 2 2 4 1 2 , . 5 0 6 1 3 8 1 4 , . 5 7 3 5 7 2 3 2 , . 8 1 5 4 1 7 7 4 , . 9 8 6 7 3 3 5 2 , . 0 1 9 3 1 2 3 5 , . 6. , n a g n a g a d r e P n a r o t s e r & l e t o h 4 9 6 2 7 7 9 7 , . 5 5 6 0 0 4 5 4 1 , . . 8 6 7 1 5 8 3 8 , . 3 6 1 9 5 7 8 5 1 , . . 2 7 4 9 1 3 1 9 , . 6 2 7 5 6 1 3 8 1 , . . 7 2 8 7 3 1 8 9 , . 3 2 3 1 2 8 3 0 2 , . . 3 3 2 9 9 8 4 0 1 , . . 6 8 1 4 2 9 5 2 2 , . . 7. n a t u k g n a g n e P i s a k n u m o k & i 7 0 6 7 4 0 6 2 , . 7 9 2 3 9 4 1 5 , . 0 7 7 3 9 1 7 2 , . 8 8 1 7 5 7 5 5 , . 7 1 1 2 5 7 8 2 , . 3 4 7 1 7 7 0 6 , . 3 3 9 2 6 2 0 3 , . 8 9 6 4 6 4 4 6 , . 9 9 2 1 4 3 1 3 , . 9 4 0 6 9 9 6 6 , . RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 36
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb 8. , n a g n a u e K a s a j & , a w e s n a a h a s u r e P 0 1 0 5 9 9 2 2 , . 5 1 5 5 9 4 5 3 , . 3 6 7 9 0 0 4 2 , . 8 9 8 3 1 6 8 3 , . 4 7 4 7 6 2 5 2 , . 4 9 3 9 8 9 1 4 , . 4 8 7 7 6 6 6 2 , . 1 0 6 9 8 0 5 4 , . 1 . , 7 7 6 1 8 2 . 7 2 5 5 3 3 8 4 , . 9. a s a j - a s a J 6 0 7 9 4 0 5 5 , . 4 2 2 9 8 0 9 2 1 , . . 5 2 1 2 1 9 7 5 , . 9 5 4 4 2 2 6 3 1 , . . 2 6 8 1 3 8 9 5 , . 3 9 5 5 2 8 1 5 1 , . . 1 6 0 2 9 0 2 6 , . 6 4 0 6 9 0 5 6 1 , . . 4 1 4 3 9 1 4 6 , 3 5 1 2 2 7 3 8 1 , . . 10. B R D P 9 2 0 4 2 2 4 0 4 , . . 2 8 2 0 7 7 9 2 8 , . . 4 8 2 4 4 3 3 2 4 , . . 0 3 7 2 4 4 9 9 8 , . . 2 1 5 8 8 7 2 4 4 , . . 1 0 9 1 4 7 5 1 0 1 , . . 0 4 4 0 8 4 3 6 4 , . . 4 1 6 6 0 4 9 9 0 1 , . . 6 5 4 6 3 3 5 8 4 , . . 7 2 0 7 7 9 6 9 1 1 , . . Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Struktur perekonomian daerah dapat dilihat dari konstribusi setiap sektor usaha terhadap PDRB. Selama periode 2008-2012, sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar, sektor perdagangan terbesar kedua, sektor indusri terbesar ketiga, dan sektor jasa terbesar ke empat. Namun kondisi ini selalu dinamis. Selama kurun waktu 2008-2012, terjadi kecenderungan menurunnya konstribusi sektor pertanian, yang diiringi dengan meningkatnya konstribusi sektor perdagangan yang cukup signifikan, ini menunjukkan adanya kecenderungan peralihan kegiatan perekonomian daerah dari sektor pertanian ke sektor perdagangan, dapat dilihat pada tabel 2.16. sebagai berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 37
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel. 2.16. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Majalengka 2008 2009 2010 2011 2012 No. Sektor Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % % % % % % 1. Pertanian 8 4 2 3 , 5 0 8 2 , 7 7 2 3 , 9 9 7 2 , 2 5 3 3 , 4 2 7 2 , 3 8 2 3 , 1 6 6 2 , 3 5 2 3 , 4 2 6 2 , 2. Pertambangan dan penggalian 3 8 3 , 1 1 4 , 2 3 3 , 1 0 4 , 7 1 3 , 1 9 3 , 1 2 3 , 1 9 3 , 2 1 3 , 7 8 3 , 3. Industri pengolahan 0 7 5 1 , 0 1 7 1 , 8 0 6 1 , 1 1 7 1 , 8 5 5 1 , 7 9 6 1 , 8 5 5 1 , 8 8 6 1 , 3 5 5 1 , 3 8 6 1 , 4. Listrik,gas dan air bersih 1 5 0 , 8 6 0 , 1 5 0 , 8 6 0 , 0 5 0 , 1 7 0 , 1 5 0 , 3 7 0 , 2 5 0 , 5 7 0 , 5. Bangunan 1 9 3 , 8 5 4 , 4 0 4 , 3 6 4 , 2 1 4 , 4 8 4 , 4 3 4 , 2 0 5 , 5 4 4 , 2 2 5 , 6. Perdagangan, hotel, dan restoran 2 5 7 1 , 3 7 9 1 , 5 6 7 1 , 1 8 9 1 , 3 0 8 1 , 2 6 0 2 , 4 5 8 1 , 7 1 1 2 , 7 8 8 1 , 0 6 1 2 , 7. Pengangkutan dan komunikasi 1 2 6 , 4 4 6 , 0 2 6 , 2 4 6 , 8 9 5 , 9 4 6 , 6 8 5 , 3 5 6 , 6 6 5 , 5 4 6 , 8. Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan 8 2 4 , 9 6 5 , 9 2 4 , 7 6 5 , 3 1 4 , 1 7 5 , 0 1 4 , 5 7 5 , 4 0 4 , 0 8 5 , 9. Jasa-jasa 6 5 5 1 , 2 6 3 1 , 5 1 5 1 , 8 6 3 1 , 5 9 4 1 , 1 5 3 1 , 2 0 5 1 , 4 3 1 , 5 3 5 1 , 2 2 3 1 , PDRB 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , Sumber : BPS Kabupaten Majalengka RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 38
Pemerintah Kabupaten Majalengka 2. Laju Inflasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Berdasarkan publikasi dari BPS selama kurun waktu tahun 2008-2012, rata-rata inflasi selama periode tahun tersebut sebesar 5,52% capaian terendahnya adalah 3,09% pada tahun 2009 dan inflasi tertinggi adalah 11,11% pada tahun 2008. Terkendalinya inflasi yang mencapai angka di bawah dua digit, kecuali tahun 2008 tidak lepas dari peran kolaborasi otoritas moneter dengan pemerintah daerah melalui forum pengendalian inflasi daerah. Data laju inflasi dari tahun 2008-2012 sebagai berikut: Tabel 2.17. Laju Inflasi Jawa Barat Tahun 2008-2012 Tahun Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Inflasi 11,11 3,09 6,46 3,10 3,86 Sumber : BPS Jawa Barat, tahun 2013 3. PDRB Per Kapita Berdasarkan asumsi bahwa, pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.18. sebagai berikut : Tabel 2.18. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Tahun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp) 1. 2008 3.484.480 2. 2009 3.638.438 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 39
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Tahun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp) 3. 2010 3.795.960 4. 2011 3.903.266 5. 2012 4.082.914 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Dari tabel di atas, terlihat pendapatan per kapita atas dasar harga konstan selama periode tahun 2008-2012 selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2008 pendapatan per kapitanya sebesar Rp3.484.480 naik menjadi Rp4.082.914 pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 17,17% selama 4 tahun atau sebesar 4,29% per tahun. Dari sisi pendapatan per kapita tersebut terlihat bahwa tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Majalengka secara riil selalu meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan proyeksi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Majalengka tahun 2008-2025, capaian tersebut masih dibawah angka yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir tahap ke 2 (tahun 2009-2013), diproyeksikan pendapatan per kapita sebesar Rp4.172.977,00. 4. Gini ratio Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Data Gini ratio di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.3. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 40
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 2.3. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun20082009201020112012 Gini ratio Gini ratio0,2890,2320,260,3130,41 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Dari data terlihat bahwa selama kurun waktu 2008-2012 terjadi kecendurungan meningkatnya angka Gini Ratio, yaitu dari 0,289 pada tahun 2008 menjadi 0,41 pada tahun 2012 artinya pendapatan masyarakat cenderung semakin tidak merata. 5. Kemiskinan Selama kurun waktu 2008-2012, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka terus menurun yaitu 225.720 jiwa atau 18,79 % pada tahun 2008 menjadi 169.800 jiwa atau 14,44 % pada tahun 2012. Angka ini telah melampaui target/proyeksi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2008- 2025, yaitu pada akhir tahap ke 2 (tahun 2009-2013), diproyeksikan jumlah penduduk miskin sebesar 16,06%. Tentunya program-pogram penanggulangan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 41
Pemerintah Kabupaten Majalengka kemiskinan masih perlu terus dilanjutkan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel. 2.19. Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Uraian 2008 2009 TAHUN 2010 2011 2012 Rata-rata partum- buhan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 225.720 207.154 181.061 178.600 169.800 11.184 Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 1.160.070 1.163.533 18,79 17,12 1.166.473 15,52 1.171.478 14,98 1.176.117 14,44 3.209 0,87 Pada tahun 2012 posisi relatif kemiskinan di Kabupaten Majalengka masih berada di atas presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada kontek antar wilayah, penduduk miskin yang berada di atas provinsi diantaranya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya. Kondisi persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka masih cukup tinggi dibandingkan dengan persentase tingkat Provinsi Jawa Barat (9,89%) dan Nasional (11,66%). Posisi relatif/perbandingan antar wilayah ini dapat kami gambarkan dalam gambar sebagai berikut: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 42
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 2.4. Posisi Relatif Tingkat Kemisinan Kabupaten Majalengka Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, tahun 2012 Sebagaimana data makro yang telah dipublikasikan BPS bahwa jumlah penduduk miskin secara nasional pada tahun 2012 sebanyak 28.594.600 jiwa dan penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 4.421.531 jiwa. Sedangkan khusus di Kabupaten Majalengka pada tahun yang sama berjumlah 169.800 jiwa. Posisi relatif jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan 11 kabupaten lainnya di Jawa Barat yaitu; Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupten Subang, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bandung Barat. Adapun kabupaten/kota yang lebih rendah jumlah penduduk miskinnya dari Kabupaten Majalengka diantaranya Kabupaten Ciamis, RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 43
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Gambar 2.5. Posisi Relatif Jumlah Kemiskinan Penduduk Kabupaten Majalengka Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, tahun 2012 Perkembangan jumlah kemiskinan di Kabupaten Majalengka diperbandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dapat diukur dengan menggunakan rumus Indeks Ketimpangan Williamson (IW). Untuk tahun 2012 dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka sebanyak 169.800 jiwa, kemudian rata-rata laju penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun sebesar 165.568 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Majalengka berjumlah 1.176.117 jiwa dan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sebesar 44.548.432 jiwa, maka Indeks RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 44
Pemerintah Kabupaten Majalengka Ketimpangan Williamson khusus untuk jumlah penduduk miskin sebesar 1,68 poin, artinya jika IW>1 maka dapat dikatakan tingkat disparitas antara jumlah kemiskinan di Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat sangat tinggi. 6. Angka Kriminalitas Salah satu ukuran kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah dengan memperhatikan angka-angka kriminalitas. Semakin banyak terjadi tindakan krimininalitas disuatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya. Data kriminalitas Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.20. Tabel 2.20. Angka Kriminalitas Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Kasus 2008 2009 2010 2011 2012 Kj Ttn Kj Ttn Kj Ttn Kj Ttn Kj Ttn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Pembunuhan Penganiayaan Berat Penculikan Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan Pemberatan Pencurian Ranmor Pencurian Kawat Telepon Pemerkosaan Pembakaran Senpi/Handak Pemerasan Penyelundupan /trafficking Kejahatan Terhadap Kepala Negara Jumlah 2 16 - 44 113 105 - 6 - 4 7 2
2 7
19 79
4 4 2
5 19
49 102
5 2 -
1 19
12 62
4 2 -
2 8 1 28 104 78 - - 1 10 3 1
17 74
10 1 -
3 6
23 85
3 -
15 55
3 -
2 15 1 12 76 106 - 1 1 6 1 1
4 50
14. 299 Sumber : Polres Majalengka, tahun 2013 Ket : Kj=Jumlah Kejadian; Ttn= Kejadian yang ditangani. 137 304 128 236 112 209 100 222 97 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 45
Pemerintah Kabupaten Majalengka Dari tabel, terlihat bahwa selama kurun waktu 2008-2012 angka kriminalitas di Kabupaten Majalengka cenderung menurun, walaupun penanganan kasusnya masih dibawah jumlah kasus yang terjadi. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. Pendidikan a. Angka Melek Huruf (AMH) Salah satu kualitas penduduk dicerminkan dengan kemampuan untuk mengakses pengetahuan untuk dapat memperluas cakrawala ilmu dan wawasan berpikir. Modal dasar suatu masyarakat untuk dapat mengakses pengetahuan antara lain dicermikan dengan kemampuan baca-tulis yang dihitung dengan Angka Melek Huruf (AMH). Perkembangan AMH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Gambar 2.6. Gambar 2.6. Perkembangan AMH Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 20082009201020112012 94,694,794,894,99595,195,2dalam persen AMH AMH94,8195,0395,0995,1195,14 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 46
Pemerintah Kabupaten Majalengka Selama periode tahun 2008-2012, AMH Kabupaten Majalengka selalu meningkat, yaitu 94,81 % pada tahun 2008, meningkat menjadi 95,14 % pada tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Majalengka tahun 2008-2025, capaian tersebut sudah melampaui angka yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir tahap ke 2 (tahun 2009-2013), diproyeksikan AMH sebesar 94,82%. b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-Rata Lama Sekolah (means years schooling) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh setiap penduduk berumur 15 tahun ke atas di daerah tersebut untuk mendapatkan pendidikan formal. Perkembangan RLS Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.7. Gambar 2.7. Perkembangan RLS Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 RLS 6,46,56,66,76,86,977,17,27,3dalam persen RLS6,76,836,847,177,19 20082009201020112012 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Perkembangan RLS tahun 2008-2012 menunjukkan grafik yang menanjak yaitu dari 6,70 tahun pada tahun 2008 menjadi 7,19 tahun pada tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Majalengka tahun 2008-2025, capaian tersebut masih dibawah angka RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 47
Pemerintah Kabupaten Majalengka proyeksi yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir tahap ke 2 (tahun 2009- 2013), diproyeksikan RLS sebesar 7,53 tahun. c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Perkembangan APK Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.8. Gambar 2.8. Perkembangan APK Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 d. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tabel 2.21. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 1. Tidak Punya Ijazah 24,66 23,31 21,94 19,95 19,20 2. SD 45,13 45,85 46,84 45,37 46,93 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 48
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 3. SLTP 15,67 16,03 14,88 18,62 18,23 4. SLTA 10,35 10,64 11,88 12,04 12,05 5. Diploma (D1-D3) 1,98 1,73 1,66 1,19 1,23 6. >=S1 2,21 2,44 2,80 2,83 2,36 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Angka Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator keberhasilan di bidang pendidikan. Dari data di atas terlihat bahwa penduduk yang tidak punya ijasah berkurang dari 24,66 % menjadi 19,20 %, sebaliknya angka pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2009 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu untuk tingkatan SD menjadi sebesar 46,93%, SLTP menjadi sebesar 18,23%, SLTA menjadi sebesar 12,05%, dan S1 menjadi 3,59%. e. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai jumlah siswa yang berusia pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Perkembangan APM Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.9. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 49
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 2.9. Perkembangan APM Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 20082009201020112012 apm sd/mi apm sd/mi98,0797,5985,7286,1384,14 apm Persen apm smp/mts86,3887,2984,5588,1489,53 apm sma/ma apm smp/mts Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 2. Kesehatan a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 50
Pemerintah Kabupaten Majalengka pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat diintervensi dengan mengembangkan program imunisasi, serta program- program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Selama periode 2008-2013 AKHB cenderung meningkat artinya derajat kesehatan masyarakat cenderung membaik. Tabel 2.22. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran) Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 No. Tahun Angka Kelangsungan Hidup Bayi /1000 KH 1. 2008 980 2. 2009 981 3. 2010 980 4. 2011 985 5. 2012 986 6. 2013 989 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2009 s.d. 2013 diolah b. Angka Harapan Hidup Tujuan utama pembangunan manusia dalam aspek kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia, sehingga dapat hidup sehat dan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 51
Pemerintah Kabupaten Majalengka berumur panjang. Pengukuran taraf kesehatan tersebut adalah dengan menghitung angka harapan hidup saat lahir (e0). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang akan ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu banyaknya anak lahir hidup dan banyaknya anak masih hidup. Perkembangan AHH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.23. Tabel 2.23. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Tahun Angka Harapan Hidup (Tahun) 1. 2008 65,82 2. 2009 66,09 3. 2010 66,35 4. 2011 66,62 5. 2012 66,68 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2012 Pada tahun 2008-2012 secara umum AHH penduduk Kabupaten Majalengka terus meningkat dari 65,82 tahun pada tahun 2008 menjadi 66,68 tahun pada tahun 2012, menunjukkan dalam 4 tahun terjadi peningkatan AHH sebanyak 0,86 tahun. Peningkatan tersebut relatif kecil dan masih sangat jauh dari kondisi ideal yaitu 85 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa, peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak masih belum berjalan secara optimal dalam implementasinya dan harus mendapat perhatian khusus dalam pembangunan bidang kesehatan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 52
Pemerintah Kabupaten Majalengka c. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : a. rendah = di bawah 10 % b. sedang = 10-19 % c. tinggi = 20-29 % d. sangat tinggi = 30 % Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, data terakhir tahun 2013 sebesar 0,07%, artinya menurut standar WHO jika lebih kecil dari 10 % dapat dikatakan rendah. Perkembangan persentase gizi buruk dapat dilihat pada tabel 2.24. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 53
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.24. Perkembangan Persentase Gizi Buruk Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 No. Tahun Persentase Balita Gizi Buruk 1. 2008 1,16 2. 2009 1,16 3. 2010 1,12 4. 2011 0,14 5. 2012 0,06 6. 2013 0,07 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2008 s.d. 2013 3. Pertanahan Selama periode 2008-2012, penduduk yang memiliki lahan semakin meningkat, yaitu dari 60.372 orang (15%) pada tahun 2008, meningkat menjadi 100.616 orang (23%) pada tahun 2012. Persentase Penduduk memiliki lahan dapat di lihat pada tabel 2.25. Tabel 2.25. Persentase Penduduk Memiliki Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Tahun Luas Tanah Jumlah penduduk Jumlah penduduk yang memiliki tanah Persentase penduduk memiliki tanah 1. 2. 3. 4. 5. 2008 2009 2010 2011 2012 1.395.857.839 1.395.857.839 1.395.857.839 1.395.857.839 1.395.857.839 1.196.811 1.206.702 1.166.473 1.171.478 1.176.117 60.372 70.433 80.494 90.555 100.616 15% 11% 19% 21% 23% Sumber: BPN Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 54
Pemerintah Kabupaten Majalengka 4. Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bekerja terhadap seluruh angkatan kerja. Gambar 2.10. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Penduduk persen Pendudukyangbekerja 20082009201020112012 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Dari data diatas terlihat bahwa rasio penduduk yang bekerja selama periode 2008-2010 meningkat, namun pada tahun 2011 menurun, kemudian tahun 2012 meningkat lagi. Kondisi ini menunjukkan bahwa trennya lebih bersifat eksponensial, sehingga cukup tingginya jumlah calon tenaga kerja di Kabupaten Majalengka berdampak pada perlunya perluasan lapangan pekerjaan. 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari aktivitas kesenian dan keolahragaan yang ada di masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2008-2012, jumlah grup kesenian di Kabupaten Majalengka terus meningkat, hal ini bisa dilihat dari RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 55
Pemerintah Kabupaten Majalengka jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk yang meningkat dari 0,012 pada tahun 2008 menjadi 0,0155 pada tahun 2012. Terdapat 15 jenis kelompok kesenian di Kabupaten Majalengka, yaitu : Degung, jaipong, genjring qosidah, calung, reog, pencak silat, wayang golek, wayang kulit, kacapi suling, sintren, sandiwara, kuda renggong, orkes dangdut, tarling dan organ tunggal. Sedangkan mengenai keolahragaan, pada tahun 2012 terdapat 7 cabang olahraga yang ada di masyarakat yaitu sepak bola, bola voli, tenis meja, bulutangkis, renang, bola basket dan fusal. Tabel 2.26. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012 1. 2. 3. 4. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk 0,012 0,00 0,0185 0,002 0,013 0,00 0,0185 0,002 0,014 0,00 0,0185 0,002 0,015 0,00 0,0185 0,002 0,015 0,00 0,0185 0,002 Sumber : Disporabudpar Kabupaten Majalengka, tahun 2013 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan Pendidikan Dasar. Pendidikan diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara dan di dalamnya mengandung satu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus dilakukan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan, mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 56
Pemerintah Kabupaten Majalengka Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk antara usia muda dengan ukuran pertumbuhan jumlah murid yang ditampung pada setiap jenjang sekolah. Peningkatan jumlah usia sekolah harus diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah dan peningkatan akses masuk sekolah. Adapun APS di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.11. berikut ini : Gambar 2.11. Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 APS SD/MI selama periode 2008-2012 cenderung menurun. Sedangkan APS SMP/MTS, cenderung meningkat, tentunya hal ini sesuai dengan kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun. Ketersediaan Sekolah. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Datanya dapat terlihat pada tabel 2.27. sebagai berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 57
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.27. Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 1 SD/MI 1.1. Jumlah gedung sekolah 885 882 882 876 872 1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 131.373 139.157 131.370 133.582 137.018 1.3. Rasio 1 : 148 1 : 156 1 : 149 1 : 152 1 : 157 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah gedung sekolah 146 147 147 148 148 2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 64.938 61.199 88.164 64.817 65.233 1 : 416 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 2.3. Rasio 1 : 451 1 : 576 1 : 437 1 : 441 Guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.28. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 1 SD/MI 1.1. Jumlah Guru 1.2. Jumlah Murid 1.3. Rasio 7.716 132.724 1 : 17 7.688 135.571 1 : 18 7.302 135.901 1 : 19 7.372 135.686 1 : 18 37.449 134.088 1 : 18 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah Guru 3.799 3.574 3.491 4.025 3.989 2.2. Jumlah Murid 52.846 58.976 58.892 57.562 59.833 2.3. Rasio 1 : 14 1 : 17 1 : 17 1 : 14 1 : 15 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 58
Pemerintah Kabupaten Majalengka Pendidikan Menengah. Pendidikan menengah yang diselenggarakan di Kabupaten Majalengka meliputi SMA, SMK, dan MA. Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS SMA/SMK/MA selama periode 2008- 2012 setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Hal ini diantaranya sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan menengah. Data perkembangan APS SMA/SMK/MA dapat dilihat pada gambar 2.12 sebagai berikut : Gambar 2.12. Perkembangan APS SMA/SMK/MA Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Ketersediaan Sekolah. Jumlah gedung sekolah pada jenjang pendidikan menengah selama periode 2008-2012 meningkat yaitu dari 70 unit pada tahun 2008, menjadi 87 unit pada tahun 2012. Data ketersediaan sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA dapat dilihat pada tabel 2.29. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 59
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.29. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 1 SMA/SMK/MA Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun 1.3. Rasio 1.1. 1.2. 74 70 64.404 58.248 1 : 870 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 1 : 832 79 58.420 1 : 739 78 64.395 1 : 740 87 64.799 1 :745 Guru. Seiring dengan meningkatnya jumlah murid dan jumlah sekolah, jumlah guru SMA/SMK/MA selama periode 2008-2012 meningkat, yaitu dari 2.226 orang menjadi 2.646 orang. Data jumlah guru dan murid pada jenjang SMA/SMK/MA dapat dilihat pada tabel 2.30. sebagai berikut : Tabel 2.30. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 1 1.1. 1.2. 1.3. Rasio SMA/SMK/MA Jumlah Guru Jumlah Murid 2.226 24.547 1 : 11 2.526 26.411 1 : 10 2.499 28.607 1 : 10 2.577 29.750 1 : 12 2.646 34.406 1 : 13 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Angka Melek Huruf. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH) yaitu pesentase penduduk usia > 15 tahun yang bisa baca tulus huruf latin. Perkembangan AMH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.13. sebagai berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 60
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 2.13. Perkembangan AMH Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Fasilitas Pendidikan. Salah satu tugas pemerintahan di bidang pendidikan adalah menyediakan gedung sekolah yang representatif sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Perkembangan kondisi bangunan sekolah selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2.31. sebagai berikut : Tabel 2.31. Perkembangan Kondisi Bangunan Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 1. SD/MI 1.1. Jumlah Bangunan 5.302 5.174 5.174 5.174 5.174 1.2. 1.3. Jumlah Bangunan Kondisi Baik Persentase Kondisi Bangunan Baik 2.513 47,40% 2.846 55,01% 2.922 56,47% 3.486 67,38% 4.410 85,23% 2. SMP/MTs 1.1. Jumlah Bangunan 1.516 1.621 1.761 1.834 1.834 1.2. Jumlah Bangunan Kondisi Baik 1.179 1.161 1.211 1.302 1.352 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 61
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 1.3. Persentase Bangunan Kondisi Baik 3. SMA/SMK/MA 2.1. Jumlah Bangunan 2.2. Jumlah Bangunan Kondisi 77,77% 865 71,62% 700 68,77% 732 70,99% 732 73,72% 774 Baik 696 583 629 649 698 2.3. Persentase Bangunan Kondisi Baik 80,46% 83,29% 85,93% 88,66% 90,18% Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu: a. Tujuan utama: Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. b. Tujuan penyerta: Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 62
Pemerintah Kabupaten Majalengka Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Data perkembangan PAUD di Kabupaten Majalengka disajikan pada tabel 2.32. sebagai berikut : Tabel 2.32. Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1.1. Jumlah Siswa 1.2. Jumlah anak usia 4-6 tahun 1.3. Rasio/APK 12.597 53.417 23,58 Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2013 15.384 53.725 28,63 18.481 54.184 34,11 23.591 54.786 34,11 30.657 56.487 54,27 Angka Putus Sekolah. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Majalengka selama periode 2008-2012, pada setiap jenjang pendidikan, cenderung menurun. Tentunya kinerja ini perlu terus dipertahankan agar pada masa mendatang tidak ada lagi siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan pendidikan di jenjang tersebut. Gambar 2.14. Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 APtS SMP/MTS0,150,830,530,340,2 APtS SMA/SMK/MA0,320,850,410,330,25 00,10,20,30,40,50,60,70,80,91dalam persen APtS SD/MI APtS SMA/SMK/MA 20082009201020112012 APtS SD/MI0,890,520,220,170,02 APtS SMP/MTS Sumber : Dinas Pendidikan Pendidikan, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 63
Pemerintah Kabupaten Majalengka Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Sekolah. Salah satu indikator mutu penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengukur capaian angka kelulusan para siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Standar maksimal bagi indikator ini adalah 100 % siswa lulus. Berdasarkan data, angka kelulusan selama periode 2008-2012 setiap tahunnya terus meningkat, bahkan untuk tingkat SMA/SMK/MA, angka ini telah mencapai 100%. Peningkatan ini tentunya juga dipengaruhi oleh kualitas para pengajar, yang terus meningkat, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV. Selanjutnya sesuai dengan program yang sudah dijalankan yaitu Wajar Dikdas 9 tahun, diharapkan seluruh siswa yang telah lulus SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. Bedasarkan data, selama periode 2008-2012, angka melanjutkan ke SMP/MTS mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 65 % pada tahun 2008 meningkat menjadi 99,23 %. Pada periode yang sama, angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA juga meningkat dari 63,03 % menjadi 73,51 %. Data perkembangan angka kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan kualifikasi guru, dapat dilihat pada tabel 2.33. sebagai berikut : Tabel 2.33. Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. AL SD/MI 2. AL SMP/MTS 3. AL SMA/SMK/MK 4. AM SD/MI KE SMP/MTS 5. 1. AL SD/MI 2. AL SMP/MTS 3. AL SMA/SMK/MK 4. AM SD/MI KE SMP/MTS 5. AM SMP/MTS KE SMA/MA/SMK GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/DIV Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2013 6. 99,19 90,97 95,69 65,00 63,03 55,62 98,15 93,28 97,78 68,21 61,77 58,18 99,25 99,91 100 98,55 65,47 59,89 99,56 100 100 98,63 70,23 60,57 73,51 65,32 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 64
Pemerintah Kabupaten Majalengka 2. Kesehatan Posyandu. Pengertian posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan Keluarga Berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan posyandu: 1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas). 2. Membudayakan NKKBS. 3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada posyandu. Karena posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 65
Pemerintah Kabupaten Majalengka Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu posyandu melayani 100 balita. Data rasio posyandu dapat dilihat pada tabel 2.34. sebagai berikut : Tabel 2.34. Perkembangan Rasio Posyandu di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2013 No. Tahun Jumlah Posyandu Jumlah Balita (Jiwa) Rasio Posyandu Per 1000 Balita 1. 2. 3. 2008* 2009* 2010 1.440 1.440 1.418 99.329 98.725 96.396 14 15 14,71 4. 2011 1.418 125.171 11,33 5. 2012 1.418 125.672 11,28 6. 2013 1.439 100.366 14,34 Sumber : BPMDPKB tahun 2010 s.d. 2013 ) Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2008 s.d. 2009 Rumah Sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit ini memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas Rumah Sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 66
Pemerintah Kabupaten Majalengka melaksanakan rujukan. Di Kabupaten Majalengka terdapat 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu RSUD Majalengka dan RSUD Cideres. Tabel 2.35. Distribusi Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2013 No. Kecamatan Jumlah Rumah Sakit Puskesmas Poliklinik Pustu Lemahsugih 1 2 Bantarujeg 3 Malausma 4 5 6 7 8 9 Maja 10 Majalengka Cigasong 11 Sukahaji 12 Rajagaluh 13 Sindangwangi 14 Sindang 15 Leuwimunding 16 Palasah 17 18 Jatiwangi 19 Dawuan 20 21 22 23 24 25 26 Cikijing Cingambul Talaga Banjaran Argapura Kasokandel Panyingkiran Kadipaten Kertajati Jatitujuh Ligung Sumberjaya Jumlah - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 32 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - 3 5 3 4 2 5 3 3 3 5 2 1 1 3 2 0 14 9 9 7 9 7 7 7 6 13 9 71 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka dapat diukur berdasarkan indikator kinerja aspek pelayanan umum diantaranya berupa rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 penduduk dalam kurun waktu 2008 sebesar 0,0862 poin. Seiring RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 67
Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan penambahan sarana kesehatan, sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 rasionya meningkat menjadi 0,0893 poin. Khusus untuk cakupan Puskesmas, angkanya relatif lebih tinggi selama 5 tahun sebesar 1,19 persen, sedangkan cakupan Puskesmas pembantu dalam kurun waktu 2008-2010 hanya sebesar 0,22 persen, dan mengalami penurunan antara tahun 2011-2012 menjadi 0,21 persen. Tabel 2.36. Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu No Aspek Indikator 2008 2009 Tahun 2010 2011 2012 2013 1. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk 0,0862 0,0859 0,0893 0,0893 0,0893 0,0893 2. Cakupan Puskesmas 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 3. Cakupan Puskesmas pembantu 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2008 s.d. 2013 Sementara itu, untuk pemenuhan tenaga medik di Kabupaten Majalengka per satuan penduduk, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 rasionya masih tetap sebesar 0,10 persen. Pemenuhan tenaga medik untuk dokter umum dan dokter gigi di pelayanan primer sangat berpengaruh pula terhadap pemenuhan SDM kesehatan yang dipersyaratkan oleh BPJS, sehingga berdampak pada besarnya kapitasi yang diterima oleh setiap Puskesmas. Sedangkan kebutuhan tenaga medik di RSUD Cideres dan RSUD Majalengka lebih terfokus pada pemenuhan dokter spesialis. Tabel 2.37. Rasio Dokter No Aspek Indikator 2008 2009 Tahun 2010 2011 2012 2013 1. Rasio dokter per 1.000 penduduk 0,08 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2008 s.d. 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 68
Pemerintah Kabupaten Majalengka Jumah dokter umum dan dokter gigi yang tersebar di 32 Puskesmas dan 2 RSUD, dapat kami kemukakan secara rinci pada tabel berikut : Tabel 2.38. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi Menurut Kecamatan Tahun 2013 No. Lemahsugih 1 2 Bantarujeg 3 Malausma Cikijing 4 Cingambul 5 Talaga 6 Banjaran 7 8 Argapura 9 Maja 10 Majalengka 11 Cigasong 12 Sukahaji 13 Rajagaluh 14 15 16 17 Pasalah 18 Jatiwangi 19 Dawuan 20 Kasokandel 21 Panyingkiran 22 Kadipaten 23 Kertajati Jatitujuh 24 Ligung 25 Sumberjaya 26 Kecamatan Sindangwangi Sindang Leuwimunding Dokter Umum 1 1 2 2 2 3 1 1 3 19 1 4 3 1 1 3 2 4 15 1 1 2 1 3 2 4 83 Dokter Gigi - - - 1 - 1 - - 1 3 - - 1 - - 1 1 1 2 1 - 1 - 1 1 1 17 Jumlah Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Komplikasi Kebidanan yang ditangani. Perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi salah satunya berusaha memperluas pelayanan cakupan komplikasi kebidanan yang harus ditangani. Angka RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 69
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Kaitannya dengan tingkat pelayanan kesehatan ibu hamil perlu diantisipasi berbagai komplikasi kebidanan yang harus dapat ditangani sehingga berpengaruh pada tingkat keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan data yang diperoleh, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani digambarkan pada tabel 2.39. sebagai berikut : Tabel 2.39. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 No. Tahun Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) 1. 2008 6,44 2. 2009 76,90 3. 2010 76,80 4. 2011 92,30 5. 2012 117,57 5 2013 122,26 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2008 s.d. 2013 diolah Kondisi empirik di Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani memperlihatkan trend yang cenderung meningkat, terutama tahun 2011 yang mencapai 92,30% dan tahun 2012 sebesar 117,57% serta tahun 2013 yang mencapai 122,26%, kondisi ini telah melampaui target standar pelayanan minimal sebesar 80% pada tahun 2015. Pertolongan Persalinan. Untuk meningkatkan IPM, khususnya yang terkait erat dengan indeks kesehatan, perlu perhatian terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaiannya sebagaimana pada Tabel 2.40 berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 70
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.40. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 No. Tahun Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) 1. 2008 81,18 2. 2009 94,67 3. 2010 93,47 4. 2011 85,66 5. 2012 91,47 6. 2013 94,66 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2008 s.d. 2013 diolah Pelayanan obstetrik dan neonatal darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi sangat penting dalam upaya penurunan kematian ibu, untuk mengantisipasi masalah ini maka diperlukan terobosan dengan meningkatkan peran bidan sehingga bidan di desa benar-benar merupakan ujung tombak dalam upaya penurunan AKB (IMR) dan AKI (MMR). Target SPM berkenaan dengan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 90% pada tahun 2015 diharapkan dapat tercapai. Menurut data yang ada pada tahun 2009 target yang berkaitan dengan indikator ini telah dapat terlampaui sebesar 4,67%, namun mengalami penurunan pada tahun 2010 (86,18%) dan 2011 (85,70%), dan meningkat lagi pada tahun 2012 (91,47%). Cakupan Universal Child Imunization (UCI). Pemerintah Kabupaten Majalengka secara berkesinambungan terus menggalakan pelaksanaan imunisasi. Manfaat dari imunisasi bagi bayi adalah untuk mencegah bayi terjangkit penyakit baru yang menular dan mematikan serta penyakit infeksi. Kegiatan imunisasi tersebut bukanlah hal baru dalam dunia kesehatan di Indonesia, namun perlu disadari masih banyak masyarakat atau orang tua yang belum memahami secara utuh tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita. Kemungkinan penyebabnya dikarenakan masih RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 71
Pemerintah Kabupaten Majalengka adanya pandangan di masyarakat yang menganggap adanya efek kurang baik dari imunisasi atau mitos lainnya. Tabel 2.41. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 No. Tahun Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) (%) 1. 2008 67,66 2. 2009 60,18 3. 2010 86,53 4. 2011 86,31 5. 2012 91,07 6. 2013 95,33 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2008 s.d. 2013 di olah Di Kabupaten Majalengka Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) selama periode 2008-2012 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan imunisasi semakin meningkat. Balita Gizi Buruk. Pada Golden age yang rentang usianya 0-5 tahun, sangat membutuhkan asupan gizi yang baik bagi tumbuh kembangnya anak. Oleh karena itu, deteksi dini bagi kasus gizi buruk harus dilakukan secara kontinyu. Perhatian Pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap penanganan gizi buruk sangat tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 ditemukan 919 (1,12%) balita yang menderita gizi buruk. Balita yang mengalami gizi buruk itu pertumbuhannya tidak seimbang dengan usia balita yang wajar. Pertumbuhan mereka lambat, bahkan berat badannya jauh dari berat ideal, selain itu ciri-ciri dan indikasi lainnya adalah kepala membesar dan perut buncit, badan terlihat kurus, kering, dan tulangnya kelihatan (stunting) yang disebabkan tubuh tidak menerima asupan gizi seimbang. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mencapai 100% sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 72
Pemerintah Kabupaten Majalengka pemerintah. Jejak rekam cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Majalengka sebagaimana tertuang dalam tabel 2.42. berikut : Tabel 2.42. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 No. 1. Tahun 2008 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) 1,86 2. 2009 42,97 3. 2010 4,35 4. 2011 100,00 5. 2012 100,00 6. 2013 100,00 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2008 s.d. 2013 diolah Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Penyakit TBC adalah merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mikobakterium tuberkulosa dimana Penyakit TBC dapat menyerang pada siapa saja tanpa terkecuali pria, wanita, tua, muda, kaya dan miskin serta dimana saja. Indonesia menduduki negara terbesar ketiga di dunia dalam masalah penyakit TBC ini. Sedangkan di Kabupaten Majalengka tahun 2013 untuk cakupan penemuan baru penderita penyakit TBC sebanyak 1.267 jiwa (96,60%) dan seluruhnya telah mendapat pelayanan kesehatan. Tabel 2.43. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita Penyakit TBC Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 Tahun No. Indikator 1. Cakupan penemuan baru (%) 2009 97,90 2010 98,64 2011 80,55 2012 83,25 2013 96,60 2. Pengobatan penderita penyakit TBC (Jiwa)
471 1.059 1.267 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2008 s.d. 2013 diolah RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 73
Pemerintah Kabupaten Majalengka Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD. Penyebab kematian penduduk dapat diakibatkan karena penyakit demam berdarah (DBD). Penyebab utama penyakit demam berdarah adalah virus dengue, yang merupakan virus dari famili Flaviviridae. Terdapat 4 jenis virus dengue yang diketahui dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Pencegahan demam berdarah dapat dilakukan dengan mengendalikan vektor nyamuk, antara lain dengan menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu, mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali, menutup dengan rapat tempat penampungan air, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah, dan perbaikan desain rumah. Tingkat pencegahan agar tidak timbulnya penyakit DBD telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun data penanganan penderita DBD di Kabupaten Majalengka tertuang dalam tabel berikut : Tabel 2.44. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 No. Tahun Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%) 1. 2008 100,00 2. 2009 100,00 3. 2010 100,00 4. 2011 100,00 5. 2012 100,00 6. 2013 100,00 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2008 s.d. 2013 diolah. Berdasarkan data di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2008 sampai dengan 2013 mencapai 100%. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 74
Pemerintah Kabupaten Majalengka Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Selain melayani pasien umum, pelayanan kesehatan rujukan juga menangani pasien dari keluarga miskin. Selama periode 2008-2013, persentase keluarga miskin yang ditangani dapat dilihat pada tabel 2.45. sebagai berikut : Tabel 2.45. Persentase Pasien Miskin yang Ditangani Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 No. Tahun Pesentase Penanganan Pasien Keluarga Miskin Ket. 1. 2008 0,68
2009 0,83
2010 16,82
2011 2,30
2012 5,26
6. 2013 39,13 Data sementara Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, tahun 2008 s.d. 2013 diolah Selama periode 2008-2013, penangan pasien miskin selalu mendapat perhatian. Pada tahun 2008 sebanyak 0,68 % dari jumlah yang berkunjung dan mendapat penanganan di pelayanan kesehatan rujukan berasal dari keluarga miskin, pada tahun 2009 angka ini meningkat menjadi 0,83%, meningkat lagi menjadi 16,82 % pada tahun 2010, kemudian turun menjadi 2,3 % pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 meningkat kembali menjadi 5,26 %, dan tahun 2013 meningkat cukup signifikan mencapai 39,13%. Kunjungan Bayi. Kunjungan bayi di Kabupaten Majalengka pada Puskesmas-Puskesmas yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka terjadi peningkatan dari 60,48% pada tahun 2009 menjadi RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 75
Pemerintah Kabupaten Majalengka 101,22% pada tahun 2010 dan mengalami penurun pada tahun 2011 menjadi 80,83%. Tahun 2010, 2012 dan 2013 telah melebihi standar pelayanan minimal sebagaimana ditetapkan pemerintah yang menargetkan 90%. Adapun secara rinci data tersebut dapat kami sampaikan pada tabel berikut: Tabel 2.46. Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013 No. Tahun Cakupan Kunjungan Bayi (%) 1. 2008 100,00 2. 2009 60,48 3. 2010 101,22 4. 2011 80,83 5. 2012 91,07 6. 2013 93,54 Sumber : Dinas Kesehatan Kabuapaten Majalengka, tahun 2008 s.d. 2013 diolah 3. Pekerjaan Umum Sarana dan prasarana umum merupakan salah satu kebutuhan pendukung pembangunan daerah yang pemenuhannya akan sangat berdampak pada kinerja pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun pemerintahan. a. Kondisi Jalan Berdasarkan data terbaru proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik untuk jalan kabupaten tahun 2012 adalah 665,782 km, panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 (empat) adalah 1,281,919 km, sedangkan jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) adalah 337,880 km. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 76
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.47. Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. 1. 2. 3. 4. Indikator Proporsi panjang jalan jaringan dalam kondisi baik Panjang dilalui (empat) Jalan penghubung ibukota dari kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam) Jalan 4 roda dilalui 2008 (Km) Tdk ada data Tdk data ada Tdk ada data Tdk ada data 2009 (Km) 226,249 31,62 1,281,919 337,880 226,249 Tahun 2010 (Km) 304,169 42,54 2011 (Km) 367,592 51,37 1,281,919 1,281,919 337,880 337,880 304,169 367,592 2012 (Km) 480,365 67,12 1,281,919 337,880 480,365 Sumber : Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, tahun 2012 b. Kondisi Jaringan Irigasi Kondisi bangunan air di Kabupaten Majalengka terdiri dari Bendung, Bangunan Air, Saluran, Bangunan Pelengkap dan Bangunan Fasilitas. Jumlah dan kondisi bangunan air pada jaringan irigasi di Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-2010), lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 77
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.48. Jumlah dan Kondisi Bangunan Air Pada Jaringan Irigasi di bawah 1.000 Ha di Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. Uraian Volume Satuan Baik Rusak Ringan Rusak Berat Kondisi Tahun 2009 Areal Fungsional 393 Daerah Irigasi 22.396,00 1 Bendung - - - Tetap Suplesi Pengambilan Bebas 230 24 334 bh bh bh 83 4 119 58 6 97 89 14 118 2 Bangunan Air - - Bagi Bagi Sadap Sadap 1 7 524 bh bh bh 0 2 235 1 3 150 0 2 139 3 Saluran - - - - - Induk Sekunder Tersier Suplesi Pembuang 470,06 64,28 225,81 6,95 10,91 km km km km km 192,43 29,00 100,00 0,00 4,50 201,10 14,00 62,00 3,40 4,01 76,27 21,28 63,66 3,55 2,40 4 Bangunan Pelengkap Kantong Lumpur - Penguras - Terjun - Syphon - Gorong - gorong - Got Miring - Talang - Jembatan - Pelimpah - - Tangga Cucin - Mandi Kerbau Suplesi - Lain - lain - 3 6 40 4 59 7 14 33 65 7 1 14 81 bh bh bh bh bh bh bh bh bh bh bh bh bh 2 4 13 0 30 2 7 22 31 5 0 4 25 1 1 14 2 12 2 4 3 17 2 1 7 30 0 1 13 2 17 3 3 8 17 0 0 3 26 5 Bangunan Fasilitas Rumah PPB Rumah PPA Rumah Mantri Jalan Inspeksi - - - 2 4 0 6,05 bh bh bh km 0 0 0 0,00 1 2 0 6,05 1 2 0 0,00 Kondisi tahun 2010 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 78
No. Uraian Areal Fungsional 393 Daerah Irigasi 1 Bendung - - - Tetap Suplesi Pengambilan Bebas 2 Bangunan Air - - Bagi Bagi Sadap Sadap 3 Saluran - - - - - Induk Sekunder Tersier Suplesi Pembuang 4 Bangunan Pelengkap Kantong Lumpur - Penguras - Terjun - Syphon - Gorong - gorong - Got Miring - Talang - Jembatan - Pelimpah - - Tangga Cucin - Mandi Kerbau Suplesi - Lain - lain - 5 Bangunan Fasilitas Rumah PPB Rumah PPA Rumah Mantri Jalan Inspeksi - - - Kondisi Tahun 2011 Areal Fungsional 393 Daerah Irigasi 1 Bendung - - - Tetap Suplesi Pengambilan Bebas RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Pemerintah Kabupaten Majalengka Volume Satuan Baik Rusak Ringan Rusak Berat 22.396,00 230 24 334 Bh Bh Bh 90 7 126 50 7 103 90 10 105 1 7 524 Bh Bh Bh 0 2 246 1 2 137 0 3 141 470,06 64,28 225,81 6,95 10,91 Km Km Km Km Km 199,57 30,73 108,19 0,00 6,67 194,21 13,93 53,96 3,40 4,00 76,27 19,62 63,66 3,55 0,25 3 6 40 4 59 7 14 33 65 7 1 14 81 Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh 2 4 13 0 30 2 7 22 31 5 0 4 25 1 1 14 2 12 2 4 3 17 2 1 7 30 0 1 13 2 17 3 3 8 17 0 0 3 26 2 4 0 6,05 Bh Bh Bh Km 0 0 0 0,00 1 2 0 6,05 1 2 0 0,00 22.396,00 230 24 334 Bh Bh Bh 68 7 119 60 7 110 102 10 105 Hal II - 79
No. Uraian 2 Bangunan Air - - Bagi Bagi Sadap Sadap 3 Saluran - - - - - Induk Sekunder Tersier Suplesi Pembuang 4 Bangunan Pelengkap - - - - - - - - - - - - Kantong Lumpur Penguras Terjun Syphon Gorong - gorong Got Miring Talang Jembatan Pelimpah Tangga Cucin Mandi Kerbau Suplesi Lain - lain 5 Bangunan Fasilitas Rumah PPB Rumah PPA Rumah Mantri Jalan Inspeksi - - - Kondisi Tahun 2012 Areal Fungsional 393 Daerah Irigasi 1 Bendung - - - Tetap Suplesi Pengambilan Bebas 2 Bangunan Air - - Bagi Bagi Sadap Sadap 3 Saluran RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Pemerintah Kabupaten Majalengka Volume Satuan Baik Rusak Ringan Rusak Berat 1 7 524 Bh Bh Bh 0 1 222 1 1 150 0 5 152 470,06 64,28 225,81 6,95 10,91 Km Km Km Km Km 180,00 23,00 95,00 0,00 4,50 200,00 18,00 55,00 3,00 3,00 90,00 23,00 76,00 4,00 3,00 3 6 40 4 59 7 14 33 65 7 1 14 81 Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh 0 0 0 0 30 2 10 10 25 1 0 2 25 3 4 30 2 12 2 4 23 30 4 1 9 30 0 2 10 2 17 3 0 0 10 2 0 3 26 2 4 0 6,05 Bh Bh Bh Km 0 0 0 0,00 1 2 0 6,05 1 2 0 0,00 22,396.00 230 24 334 Bh Bh Bh 90 7 126 62 7 103 78 10 105 1 7 524 Bh Bh Bh 0 1 246 1 3 137 0 3 141 Hal II - 80
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Uraian Volume Satuan Baik Rusak Ringan Rusak Berat - - - - Induk Sekunder Tersier Suplesi Pembuang 470.06 64.28 225.81 6.95 10.91 Km Km Km Km Km 277.17 30.73 108.19 0.00 6.67 147.40 13.93 53.96 3.40 4.00 45.49 19.62 63.66 3.55 0.25 4 Bangunan Pelengkap - - - - - - - - - - - - Kantong Lumpur Penguras Terjun Syphon Gorong - gorong Got Miring Talang Jembatan Pelimpah Tangga Cucin Mandi Kerbau Suplesi Lain - lain 3 6 40 4 59 7 14 33 65 7 1 14 81 Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh 2 4 13 0 30 2 7 22 31 5 0 4 25 1 1 14 2 12 2 4 3 17 2 1 7 30 0 1 13 2 17 3 3 8 17 0 0 3 26 5 Bangunan Fasilitas Rumah PPB Rumah PPA Rumah Mantri Jalan Inspeksi - - - 2 5 0 6.05 Bh Bh Bh Km 0 0 0 0.00 1 2 0 6.05 1 3 0 0.00 Sumber : Data PSDAPE Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Tabel 2.49. Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 1. Luas irigasi Kab. kondisi baik (%) 52,08 43,25 45,67 46,06 52,00 2. Rasio Jaringan Irigasi (Km/ha) 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 Sumber : Data PSDAPE Kabupaten Majalengka, tahun 2012 4. Perumahan a. Kondisi Perumahan Berdasarkan data tahun 2012 jumlah rumah tinggal yang sudah mempunyai sanitasi yaitu 251.169 KK, atau sebesar 71,95%, sedangkan jumlah rumah RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 81
Pemerintah Kabupaten Majalengka tangga pengguna air bersih sebanyak 323.526 KK dan rumah tangga pengguna listrik sebanyak 75,62% dan tahun 2012 sebesar 89,97%, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.50. di bawah ini. Tabel 2.50. Kondisi Perumahan (Rumah Tangga) di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Indikator 2008 2009 Tahun 2010 2011 2012 1. Rumah tinggal bersanitasi (%) 66,47 66,17 65,87 65,57 71,95 2. Rumah tangga bersanitasi (KK) 248.173 248.920 249.699 250.418 251.169 3. Rumah tangga pengguna air bersih (KK) 371.716 378.159 346.032 347.717 349.097 4. Rumah tangga pengguna listrik (RT) 307.019 315.990 316.650 316.221 318.512 Sumber : Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, tahun 2012 b. Rumah Layak Huni Tahun 2012 jumlah rumah layak huni sebanyak 313.494 buah dengan rasio 97,87%, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.51. Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 1. Rumah Layak Huni (unit) 307.012 308.012 308.012 311.012 313.494 2. Rasio Rumah Layak Huni (%) 96,42 96,32 96,22 95,92 97,87 Sumber : Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, tahun 2012 Berdasarkan data tahun terakhir (2013) dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka, data lingkungan perumahan kumuh di Kabupaten RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 82
Pemerintah Kabupaten Majalengka Majalengka belum dapat teridentifikasi. Adapun berdasarkan data yang ada, rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 sebanyak 251.169 KK. 5. Penataan Ruang Untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang antara lain adalah rasio ruang terbuka hijau dan rasio bangunan ber-IMB. Selama kurun waktu 2008 sampai 2012 Rasio Ruang Terbuka Hijau terus meningkat dari 1,09% pada tahun 2008 menjadi 1,74% pada 2012. Demikian juga rasio bangunan ber-IMB yang pada tahun 2008 4,40% meningkat menjadi 5,33 pada tahun 2012. Perkembangan data dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.52. Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. CAPAIAN PEMBANGUNAN 2008 2009 2010 2011 2012 1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB ih 2. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 1,09% 1,09% 1,09% 1,74% 1,74% 4,40% 4,78% 5,02% 5,19% 5,33% Sumber : Dinas BMCK, tahun 2013 6. Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 83
Pemerintah Kabupaten Majalengka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2008. Sesuai dengan periodisasi pembangunan lima tahunan, maka tahap ke dua (2009-2013) disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 yang ditetapkan tanggal 31 Juli 2009 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013. Selanjutnya setiap tahun disusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD mengacu pada dokumen RPJMD. RKPD dalam hal ini merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Adapun untuk RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2013 pada tanggal 29 Mei 2013 yang pada penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten Majalengka 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Majalengka serta peraturan dan dokumen terkait perencanaan di tingkat provinsi dan pusat. 7. Perhubungan Berdasarkan data tahun 2013 Kabupaten Majalengka memiliki 7 (tujuh) terminal bis, yaitu di Kecamatan Cikijing, Cigasong, Rajagaluh, Kadipaten, Maja, Talaga dan Bantarujeg. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 84
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kecamatan Kertajati akan memunculkan kebutuhan pembangunan terminal terpadu untuk menjamin aksesibilitas angkutan umum dari kota-kota di sekitarnya ke bandara. Untuk mewujudkan itu perlu disusun kajian terpadu dengan tetap mengacu kepada master plan kebandaraan, RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 dan RDTR. Indikator lainnya mengenai urusan perhubungan/kondisi perhubungan di Kabupaten Majalengka sebagaimana tertuang pada tabel di bawah. Tabel 2.53. Kondisi Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. CAPAIAN PEMBANGUNAN 2008 2009 2010 2011 2012 1. Rasio ijin trayek 1:1075 1:1088 1:1081 1:1084 1 : 1044 2. 3. 4 Jumlah uji KIR angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Pemasangan rambu- rambu 9000 2.215 na 9000 1.272 na 9000 1.334 na 9000 1.396 52 10000 1.520 105 5 Jumlah arus penumpang angkutan umum
11.107.571 Orang 11.255.761 Orang 11.473.241 Orang Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Terkait dengan durasi waktu atau lamanya proses pengujian kendaraan tersebut, dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki dan dijalankan oleh DISHUBKOMINFO Kabupaten Majalengka, maka lamanya waktu yang diperlukan dalam pengujian dimaksud adalah 15 menit, dimulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan pengujian dan penyampaian hasil uji kendaraan. Jumlah kendaraan angkutan darat di Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 adalah 10.691 kendaraan, tahun 2011 adalah 10.171 kendaraan dan tahun 2012 adalah 10.151 kendaraan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 85
Pemerintah Kabupaten Majalengka Biaya pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum pada DISHUBKOMINFO Kabupaten Majalengka mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 11 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka, sebagai berikut : Tabel 2.54. Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Majalengka NO A. Pengujian Berkala Pertama JENIS PELAYANAN TARIF 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- B. Pengujian Berkala Untuk Angkutan Orang 1. Angkutan Pedesaan (9 seat) 2. Angkutan Kota (10 seat) 3. Bus Mini (11-15 seat) 4. Bus Sedang (16-25 seat) 5. Bus Besar Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 80.000,- C. Pengujian Berkala Untuk Angkutan Barang 1. Pick Up (JBB = 0-3.500 Kg) 2. Truck (JBB = 3.550-10.000 Kg) 3. Truck (JBB = 10.050-15.000 Kg) 4. Truck (JBB = lebih dari 15.050 Kg) Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 80.000,- Rp. 95.000,- D. Penilaian Teknis Kendaraan 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Mobil Penumpang 2. Sepeda Motor Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka, tahun 2013 Tabel 2.55. Jumlah Kendaraan Angkutan Darat di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No 1 Tahun 2008 Jumlah Kendaraan 10.007 2 2009 10.840 3 2010 10.691 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 86
Pemerintah Kabupaten Majalengka No 4 Tahun 2011 Jumlah Kendaraan 10.171 5 2012 10.151 Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka, tahun 2013 Berdasarkan data terakhir yaitu tahun 2012-2013 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di tahun 2012 adalah 1 : 3,19 sedangkan tahun 2013 adalah 1 : 5,86. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2012 adalah 10.265.172 orang sedangkan tahun 2013 adalah 10.160.215 orang. Jumlah orang/barang melalui terminal pertahun pada tahun 2012 adalah 2.321.715 orang sedangkan tahun 2013 adalah 2.245.118 orang. Tabel 2.56. Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka No 1 Indikator Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Satuan poin Tahun 2012 1 : 3,19 2013 1 : 5,86 2 Jumlah orang/ barang yang terangkut orang 10.265.172 10.160.215 angkutan umum 3 Jumlah orang/barang melalui orang 2.321.715 2.245.118 dermaga/bandara/ terminal per tahun Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka, tahun 2013 8. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 87
Pemerintah Kabupaten Majalengka berwawasan lingkungan dengan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saat ini menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penegakan hukum lingkungan, diantaranya yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kegiatan atau usaha di Kabupaten Majalengka telah membuat dokumen lingkungan sesuai dengan yang diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya belum semua usaha atau kegiatan memiliki dokumen lingkungan. Sampai saat ini di Kabupaten Majalengka belum ada usaha atau kegiatan yang mendapat sangsi berat karena melanggar hukum lingkungan. Pembinaan dan sosialisasi peraturan terus dilaksanakan agar pelaku kegiatan atau usaha dapat melaksanakan kegiatan atau usahanya tapi tetap menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya, sehingga ekonomi hijau dapat terlaksana. Capaian pembangaunan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 88
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.57. Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 *) 2011 2012 1. Persentase penanganan sampah 2. Persentase Penduduk berakses air minum na 66,76% Na 82,94% 45% 91,47% 49% 91,94% 53% 92,66% 3. Persentase luas pemukiman yang tertata 8 9 11 15 16 4. Pencemaran status mutu air na 20% 20% 20% 80% 5. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 331 buah 331 buah 331 buah 331 buah 331 buah 6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL- UKL/SPPL 12 UKL- UPL 9 UKL-UPL 8 UKL-UPL 7 UKL-UPL 13 SPPL 12 UKL-UPL 60 SPPL 7. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 3 TPS 3 TPS 3 TPS 3 TPS 3 TPS Sumber : BPLH Kabupaten Majalengka, tahun 2013 *) Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 9. Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Majalengka sampai tahun 2012 sebesar 23%. Kasus sengketa pertanahan pada tahun 2012 sebanyak 16 kasus dan yang telah diselesaikan sebanyak 11 kasus, atau tingkat penyelesaian RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 89
Pemerintah Kabupaten Majalengka kasus sengketa pertanahan adalah sebesar 68,75 %. Permohonan izin lokasi pada tahun 2012 sebanyak 6 izin lokasi, dan izin lokasi yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada tahun 2012 sebanyak 4 izin lokasi. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan yang signifikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan upaya dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Melalui SIAK, setiap penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal, berlaku secara nasional dan diharapkan setiap peristiwa kependudukan seperti perubahan biodata penduduk, perubahan alamat, peristiwa kepindahan/kedatangan dan setiap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan perubahan nama, dapat dicatat dan dilaporkan, selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP, Akta Catatan Sipil, atau Surat Keterangan Kependudukan sesuai dengan peristiwa yang dialami. Sejalan dengan program strategis nasional yaitu penerapan KTP ber-basis NIK secara nasional (KTP-elektronik), yang di Kabupaten Majalengka telah dimulai sejak tahun 2011, diawali dengan kegiatan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 90
Pemerintah Kabupaten Majalengka perekaman data, iris mata, sidik jari, dan pemotoan. KTP non elektronik secara bertahap akan diganti dengan KTP elektronik yang berlaku seumur hidup. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan memerlukan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah serta partisipasi masyarakat sehingga setiap penduduk memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan sebagai bukti autentik kewarganegaraan serta sebagai dasar memperoleh pelayanan publik. Tabel 2.58. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009 - 2013 Tahun No. Indikator Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013 1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%) 100 100 100 100 100 2. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (%)
86,81 94,11 100 100 3. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%) 84,06 93,04 41,38 75,06 83,35 4. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (%) 84,06 93,04 41,38 75,06 83,35 5. Ratio penduduk ber- KTP per satuan penduduk (poin) 797.619 889.865 381.627 692.211 796.600 6. Penerapan KTP berbasis NIK (%) 100 100 100 100 100 7. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)
37,44 55,90 61 62,84 8. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk (permil)
37,44 55,90 61
62,84 9.
Ratio Bayi ber
Akte Kelahiran (%)
95,2 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 91
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun
Indikator Kinerja 2009
2010 2011
2012 2013
10. Cakupan penerbitan
1 1 Kutipan Akta Kematian (%) 11. Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten
Ada Ada Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Majalengka, tahun 2013 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan perempuan sebagai pejabat terpilih baik dalam ranah pelayanan publik, departemen, komisi-komisi nasional dan peradilan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2012 mencapai 4.24%. Pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintahan akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai dampak positif meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender, diharapkan keberpihakan terhadap hasil-hasil peraturan yang responsip gender pun semakin meningkat. b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Perempuan kini banyak menduduki posisi senior di berbagai perusahaan dibanding sebelumnya, hal ini dikarenakan wanita memiliki keyakinan dalam mengorganisir suatu perusahaan atau lembaga yang dipimpinnya, seperti halnya di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 5,26%. Perlu peningkatan kesadaran bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender pada kehidupan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 92
Pemerintah Kabupaten Majalengka berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara supaya akses perempuan untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi mitra dari laki- laki bisa lebih besar. c. Rasio KDRT Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penelitian mengungkapkan intensitas kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi. Rasio kekerasan rumah tangga di Kabupaten Majalengka tahun 2012 sebesar 0,001% hal ini cukup kecil dibanding daerah atau kota-kota lainnya di Jawa Barat. d. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, unsur medis, penyadaran masyarakat, kerjasama dengan pihak lain (Kepolisian, LSM, Ormas). Sedangkan proses penanganan terhadap kasus tindak kekerasan perempuan secara garis besar meliputi penerimaan laporan atau pengaduan dari korban, pembuatan berita acara kronologis kejadian, serta upaya konseling dilakukan dengan memberikan pembinaan antara pihak yang bertikai sebagai alternatif pemecahan masalah. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Majalengka tahun 2012 sebanyak 71,43% kasus yang telah diselesaikan. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan SPM harus mencapai 100% pada tahun 2014. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 93
Pemerintah Kabupaten Majalengka 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMDPKB) Kabupaten Majalengka mencatat rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 1,22 pada tahun 2013, angka itu sudah tergolong baik dikarenakan masyarakat kini mulai paham bahwa program KB itu bukan semata untuk membatasi jumlah anak, tapi mengatur jarak kelahiran bayi. b. Rasio Akseptor KB Program KB memiliki dampak positif dalam membantu penurunan angka kematian ibu, epidemi HIV/AIDS, meningkatkan mutu gender, dan mempromosikan pendayagunaan kaum muda. Akses yang lebih baik untuk metode kontrasepsi yang aman dan terjangkau akan mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Oleh karena itu sejak 2005 masalah kesehatan reproduksi dimasukkan menjadi salah satu indikator pencapaian MDGs. Jika tiap keluarga mempunyai anak dua atau tiga orang, berarti program KB sudah berhasil. Rasio akseptor KB pada Tahun 2013 sebesar 75,35. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012, namun lebih besar dari capaian pada tahun 2009, dan 2010. Tabel 2.59. Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2013 No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,27 1,25 1,24 1,22 1,23 1,22 2. Rasio akseptor KB 76,15 75,34 75,11 78,14 77,69 75,35 3. Cakupan peserta KB aktif 76,15 75,34 75,11 78,14 77,69 75,35 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 94
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 38,82 37,92 35,08 30,72 33,08 33,61 Sumber : BPMDPKB tahun 2008 s.d. 2013 diolah 13. Sosial Jumlah sarana sosial berupa panti di Kabupaten Majalengka setiap tahunnya meningkat, yaitu dari 35 unit pada tahun 2008 menjadi 45 unit pada tahun 2013. Untuk meningkatkan kesejateraan sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Majalengka dilakukan antara lain melalui pemberian bantuan sosial. Selama tahun 2008-2013, jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial persentasenya mengalami fluktuasi, namun tahun 2011-2013 terus meningkat, seiring dengan meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tabel 2.60. Data Penanganan Masalah Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2013 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit) 35 35 40 45 45 45 2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) 7,19 13,05 12,89 17,51 22 33 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%) 7,19 13,05 12,89 17,51 22 33 Sumber data : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tahun 2008-2013 diolah RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 95
Pemerintah Kabupaten Majalengka 14. Ketenagakerjaan a. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun Penyelesaian sengketa pengusaha dan pekerja diatur dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada Undang-Undang disebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha (atau gabungan pengusaha) dengan pekerja (atau serikat pekerja) yang penyebabnya biasanya dikarenakan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), ataupun perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Data kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Majalengka selama periode 2008-2013 cenderung meningkat. b. Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. Selama tahun 2008-2012, TPAK Kabupaten Majalengka cenderung meningkat. c. Pencari Kerja yang Ditempatkan Belum seimbang antara jumlah pencari kerja, penempatan dan jumlah kebutuhan perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh ketidakcocokan antara minat dengan kebutuhan. Selain itu, ketrampilan yang dimiliki oleh pencari kerja sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dimana para pencari kerja tidak memiliki kompetensi dari lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena itu minimnya keterampilan yang dimiliki pencari kerja menjadi masalah dan penyebab tingkat pengangguran masih tinggi. Lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan keterampilan maupun kompetensi pencari kerja. Selama tahun 2008-2013, jumlah pencari RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 96
Pemerintah Kabupaten Majalengka kerja yang ditempatkan selalu meningkat, yaitu dari 1.474 orang pada tahun 2008 menjadi 4.359 orang pada tahun 2013. d. Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pada sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam: 1) Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. 2) Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. 3) Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 97
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Majalengka terus menurun dari Tahun 2008 sampai 2010, namun Tahun 2012 mengalami kenaikan hingga mencapai 6,71%. Kenaikan tersebut harus diantisipasi agar lajunya kembali menurun dengan membuka akses penyerapan tenaga kerja baik untuk di dalam daerah maupun ke luar daerah. e. Keselamatan dan Perlindungan Proteksi atau perlindungan pekerja merupakan suatu keharusan bagi perusahaan yang diwajibkan oleh Pemerintah melalui peraturan perudang- undangan. Untuk melaksanakan program proteksi, banyak perusahaan bekerja sama dengan perusahan asuransi yang memberikan peranggunan terhadap kemungkinan timbulnya masalah kesehatan, masalah finansial atau masalah lainnya yang dihadapi atau dialami oleh pekerja dan kelurganya di kemudian hari. Praktisnya, pemberian proteksi ini kualitasnya tidak sama diantara masing-masing pekerja, tergantung dari kedudukan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kepedulian atas keselamatan dan perlindungan pekerja oleh perusahaan di Kabupaten Majalengka dicerminkan dengan tingkat persentase perusahan yang telah menerapkan K3. Pada tahun 2008 baru 210 perusahaan yang telah menerapkan K3, pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 258 perusahaan. Ini menunjukan adanya peningkatan kesadaran para pengusaha untuk menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan pada tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun mendatang seluruh perusahaan harus mampu menerapkan K3 di perusahaannya. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 98
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.61. Data Situasi Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012 1. 2. 3. 4. 5. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja* Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka* Keselamatan dan perlindungan 6 62,23 1.474 7,98 210 7 66,48 1.666 6,74 220 17 66,96 1.283 5,82 239 10 61,48 3.310 6,56 / 7,80 243 8 67,6 3.943 6,71 258 Sumber data : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tahun 2008 s.d. 2012 diolah BPS Kabupaten Majalengka tahun 2008 s.d. 2012 15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a. Koperasi Jumlah koperasi pada tahun 2008 sebanyak 562 buah dengan jumlah anggota sebanyak 58.372 orang, tahun 2012 meningkat sebanyak 645 buah dengan jumlah anggota sebanyak 89.231 orang. Tabel 2.62. Jumlah Koperasi Yang Masih Aktif No. Tahun KUD (Buah) Non KUD (Buah) Jumlah (Buah) Jumlah Anggota (Orang) Jumlah Koperasi Aktif 1. 2008 26 536 562 58.372 220 2. 2009 26 577 603 61.725 205 3. 2010 26 606 632 68.785 211 4. 2011 26 611 637 73.363 237 5. 2012 26 619 645 89.231 257 Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 99
Pemerintah Kabupaten Majalengka Dari jumlah tersebut, tidak seluruhnya aktif. Melihat kondisi ini maka diperlukan upaya untuk mengaktifkan kembali koperasi yang sudah terbentuk. b. Usaha Mikro dan Kecil Jumlah UMKM di Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 tercatat sebanyak 19.806 unit, meningkat menjadi 21.092 unit pada tahun 2011 dan menjadi 23.187 unit pada tahun 2012, dengan cakupan pembinaan kelompok pengrajin pada tahun 2012 mencapai angka 10%. Oleh karena itu masih sangat perlu diupayakan pembinaan kepada kelompok pengrajin di Kabupaten Majalengka. c. Usaha Kecil dan Menengah Non BPR/LKM UKM Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kelompok usaha yang jumlahnya paling besar, selain itu kelompok usaha ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Jumlah pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Majalengka sebanyak 23.187 orang, dengan klasifikasi pelaku usaha yang bergerak di perdagangan dan jasa sebanyak 13.724 orang sedangkan yang bergerak pada usaha industri sebanyak 9.463 orang dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 89.879 orang. d. Jumlah BPR Jumlah Bank Perkreditan rakyat (BPR) di Kabupaten Majalengka Tahun 2012 sebanyak 10 buah dan pada tahun 2013 sebanyak 15 buah. 16. Penanaman Modal Selama periode 2009-2012, realisasi investasi di Kabupaten Majalengka meningkat cukup signifikan, yaitu dari Rp191,937 miliar pada tahun 2009, RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 100
Pemerintah Kabupaten Majalengka mejadi Rp.424,943 miliar pada tahun 2012. Begitu pula jumlah pelaku usaha yang melakukan investasi meningkat dari 1.252 unit menjadi 1.378 unit. Tabel 2.63. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) No. Kategori Perusahaan 2009 2010 Tahun 2011 2012 1. Perusahaan Mikro 8.729.000.000 5.529.450.000 1.090.000.000 615.000.000 2. Perusahaan Kecil 163.478.334.000 143.187.968.150 257529.089.736 247.689.476.764 3. Perusahaan Menengah 19.730.000.000 30.815.755.544 58.168.088.032 72.222.585.600 4. Perusahaan Besar
15.198.327.808
104.416.377.496 Jumlah 191.937.334.000 194.731.501.502 316.787.177.768 424.943.439.860 Sumber data : BPPTPM Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Tabel 2.64. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) No. Kategori Perusahaan 2009 2010 2011 2012 1 Perusahaan Mikro 229 130 24 18 2 Perusahaan Kecil 1.005 905 1.315 1.316 3 Perusahaan Menengah 18 13 40 39 4 Perusahaan Besar 0 1 0 5 Jumlah 1.252 1.049 1.379 1.378 Sumber data : BPPTPM Kabupaten Majalengka, tahun 2013 17. Kebudayaan Pembangunan bidang seni, budaya dan olah raga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 101
Pemerintah Kabupaten Majalengka (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Selama 2008-2012, setiap tahunnya dilaksanakan festival seni dan budaya yang diharapkan dapat melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia. Selain itu, dilaksanakan pula pelestarian benda dan situs budaya sebagaimana pada tabel 2.65. Tabel 2.65. Kegiatan Bidang Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 1 1 1 2 1 2. Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 3,2 3,2 3,2 3,2 11,2 Sumber : Disporabudpar Kabupaten Majalengka Kendala yang masih dihadapi Kabupaten Majalengka dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya adalah belum adanya sarana penunjang untuk penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif. 18. Kepemudaan dan Olahraga Dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pendidikan dan pemberdayaan. Demikian halnya dengan olahraga, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 102
Pemerintah Kabupaten Majalengka keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Tabel 2.66. Perkembangan Data Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012 1. 2. 3. 4. 5. Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Lapangan olah raga milik pemerintah 34 23 3 9 4 45 23 3 9 4 54 23 4 12 4 54 23 3 10 4 47 24 5 12 4 6. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 2 2 2 1 1 Sumber : Disporabudpar Kabupaten Majalengka, tahun 2013 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Selama 2008-2012, Berdasarkan data Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Majalengka selalu menyelenggarakan pembinaan politik daerah, dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Tabel 2.67. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. 2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 103
Pemerintah Kabupaten Majalengka 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Perkembangan capaian pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.68. Indikator Pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Majalengka Tahu 2008 - 2012 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. 2. 3. 4. 5. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan 0,0042 0,3 5 4,57 18,79 0,042 0,3 5 4,73 17,12 0,006 0,3 5 4,59 15,52 0,006 0,3 5 4,67 14,98 0,007 0,3 5 4,74 14,44 6. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah
1 1 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
3 kec
3360 105
3 kec
3360 69
3 kec 100%
3360 51
41 52 desa 7
3 kec 100%
3430 89
65 57 desa
3 kec 100%
3430 133
89 69 desa 15.
18 OPD 33 OPD 29 OPD Sumber : BPS, Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan BPBD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 104
Pemerintah Kabupaten Majalengka Adapun urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan pusat, dalam hal ini pemerintah daerah berperan dalam menciptakan iklim kondusif, keamanan dan kenyamanan beribadah. Adapun data pemeluk agama dan sarana peribadatan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.69. Jumlah Pemeluk Agama dan Sarana Peribadatan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2009 No. 1. Banyak Pemeluk Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2. Agama (orang) a. b. Kristen Katolik c. Kristen Protestan d. Hindu e. Budha Banyaknya Tempat Ibadah (buah) a. Mesjid b. Langgar c. Musholla d. Gereja e. Pura f. Vihara Islam 1.224.702 1.616 1.078 110 143 940 4.838 1.082 12 - 3 1.211.088 1.015 1.391 43 134 1.034 4.895 1.213 12 1 2 1.227.625 1.136 1.564 114 21 974 4.464 1.402 13 - 3 1.168.527 825 1.865 126 139 1.004 4.693 1.126 14 - 3 1.243.155 683 2.170 117 145 1.760 4.556 1.200 11 - 2 Sumber: Data Sektoral Kabupaten Majalengka, tahun 2008-2012 Sebagai upaya peningkatan masyarakat yang religius di Kabupaten Majalengka, telah dilaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap guru ngaji, imam masjid, lembaga diniyah takmiliyah awaliyah (DTA), sarana ibadah (mesjid, langgar dan musholla), pondok pesantren, majelis taklim serta fasilitas kegiatan pertemuan tokoh agama dan pengajian rutin tingkat kabupaten dan kecamatan. Lebih jelasnya lagi perihal kelompok sasaran pembinaan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 105
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel. 2.70. Kelompok Sasaran Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan Kabupaten Majalengka Tahun 2013 ii 106 No. 1. 2. 3. DTA Kabupaten Majalengka 4. 5. 6. Majelis Taklim Kelompok Sasaran Guru Ngaji Imam Masjid Sarana Ibadah (Mesjid, Langgar, Musholla) Pondok Pesantren Jumlah 3.129 orang 3.220 orang 636 lembaga 6.576 buah 467 pontren 1.580 kelompok Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, tahun 2014 21. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak azasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun. Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu. Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu : a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan meliputi 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 106
Pemerintah Kabupaten Majalengka Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi sebagai penjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 telah sanggup memenuhi persediaan energi dan protein sebesar 90%. 2) Penguatan Cadangan Pangan Cadangan pangan merupakan ketersediaan pangan yang digunakan sebagai cadangan, baik yang ada di pemerintah maupun di masyarakat. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Majalengka belum memiliki Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), maka pada tahun 2014 diusahakan akan diadakan 50 ton atau 50%. b. Distribusi dan Akses Pangan Sub sistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh penduduk dan rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Kondisi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di Kabupaten Majalengka untuk tahun 2012 dapat mencapai 90%, sedangkan untuk stabilitas harga dan pasokan pangan untuk tahun 2012 sebesar 23,05% dan pada tahun 2013 diproyeksikan sebesar 27,54% atau 92 unit. c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Secara kualitatif tingkat keanekaragaman pangan di Kabupaten Majalengka baru mencapai skor PPH 80,6 dari skor 100 yang dianjurkan, tetapi bila dilihat dari PPH rata-rata Provinsi Jawa Barat (79,9), Kabupaten Majalengka berada di atas rata-rata. Pada tahun 2013 Kabupaten Majalengka menargetkan sebesar 86%. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 107
Pemerintah Kabupaten Majalengka Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup pemerintah daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem/Jaminan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP- Pusat. Mengacu pada langkah kegiatan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari 12 poin, tahun 2013 Kabupaten Majalengka menargetkan capaian sebesar 60%. d. Penanganan Kerawanan Pangan Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data akselerasi peningkatan IPM tahun 2012, bahwa pada tahun 2011 terdapat 178.600 orang miskin di Kabupaten Majalengka diindikasikan mereka penduduk rawan pangan karena rawan daya beli. Berdasarkan hasil pengolahan data BP4K tahun 2013, terdapat 6 kecamatan yang masuk kategori rawan pangan meliputi Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Bantarujeg, Kecamatan Malausma, Kecamatan Cingambul, Kecamatan Cigasong, dan Kecamatan Sumberjaya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini adalah melalui penanganan daerah rawan pangan bagi daerah kronis rawan pangan. Sasaran penanganan daerah rawan pangan tahun 2014 adalah 50%. Untuk mempertahankan ketahanan pangan Kabupaten Majalengka, ditengah pesatnya pembangunan industri yang memerlukan lahan sangat luas, sementara luas wilayah Kabupaten Majalengka tidak mengalami RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 108
Pemerintah Kabupaten Majalengka pertambahan dan untuk pembangunan tersebut menggunakan lahan pertanian yang berakibat secara otomatis lahan pertanian sebagai penopang ketahan pangan mengalami penyusutan, Pemerintah Kabupaten Majalengka berupaya mengantisipasinya dengan membuat strategi pembangunan lahan sawah pertanian berkelanjutan dengan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif bagi lahan-lahan pertanian yang masuk pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sampai tahun 2018. 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Pada tahun 2011 berdasarkan data BPMDPKB Kabupaten Majalengka tahun 2012 menunjukkan bahwa posyandu aktif di Kabupaten Majalengka adalah 1.418 posyandu, angka tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat sehingga salah satu kebutuhan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah dapat ditangani dengan baik. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kapasitas motor penggerak (para kader) pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pembedayan masyarakat. Pola hubungan antara aparatur pemerintah desa dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan pembedayaan masyarakat secara hakiki. 23. Statistik Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan hal sangat mendasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 109
Pemerintah Kabupaten Majalengka yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Tabel 2.71. Ketersediaan Dokumen Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012 1. Buku "kabupaten dalam angka" Ada Ada ada ada ada 2. Buku "PDRB kabupaten" Ada Ada ada ada ada Sumber : Bappeda Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Jenis data dan informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat diperoleh melalui : a. Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh OPD. b. Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya. Hasil pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka diantaranya dituangkan dalam Buku Data Sektoral Kabupaten Majalengka, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Majalengka, Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka (termasuk PDRB). 24. Kearsipan Kinerja pembinaan tata kearsipan oleh Kantor Arsip Daerah terhadap OPD dan kecamatan mulai tahun 2009 sampai tahun 2012 tercermin dari jumlah OPD dan kecamatan yang dibina tata kearsipannya, yaitu 79% dari jumlah OPD dan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 110
Pemerintah Kabupaten Majalengka kecamatan. Pembinaan tata kearsipan dan peningkatan SDM pengelola arsip, dapat dilihat pada tabel 2.70. Tabel 2.72. Data Kinerja Kearsipan Kabupaten Majalengka Tahu 2008 - 2012 No. Capaian Pembangunan 2009 2010 2011 2012 1. 2. Pembinaan Tata Kearsipan ke OPD dan Kecamatan Peningkatan SDM pengelola arsip 17 5 17 5 17 10 19 10 Sumber : Kantor Arsip Daerah, tahun 2013 25. Komunikasi dan Informatika Data-data komunikasi dan informasi untuk data terakhir tahun 2012 rasio wartel/warnet terhadap penduduk adalah 1 : 2.003, jumlah penyiaran radio/TV lokal sebanyak 38 buah, web site milik pemerintah daerah sebanyak 13 buah, dan 205 jaringan komunikasi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.71. Tabel 2.73. Data Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. 1. 2. Indikator Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah penyiaran local radio/TV 2008 1 : 1791 17 2009 1 : 1104 25 Tahun 2010 1 : 684 31 2011 1 : 727 38 2012 1: 2003 36 3. Web Site milik pemerintah 1 2 3 5 13 4. daerah Jumlah jaringan komunikasi 152 157 157 182 196 Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Perkiraan pengguna jasa telekomunikasi di Kabupaten Majalengka, berdasarkan asumsi jumlah penduduk dengan struktur umur 15-54 tahun yang menjadi RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 111
Pemerintah Kabupaten Majalengka pelanggan telekomunikasi mayoritas persentasenya sekitar 60% dari jumlah penduduk Kabupaten Majalengka, hal ini dikarenakan pada struktur umur 15- 54 tahun tersebut adalah usia produktif sehingga kebutuhan untuk komunikasi diperkirakan sangat tinggi. Selain itu, pada struktur umur 30-54 tahun diperkirakan 1 orang mempunyai 2 nomor operator, sedangkan rentang usia lainnya diasumsikan sebagai pelanggan biasa dengan perkiraan 1 orang mempunyai 1 nomor operator. Tabel 2.74. Jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2012 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Telkomsel TBG Protelindo XL Indosat SIP Telkom Java Indoku Reka Cipta STP, WMI, dll Nama Provider Jumlah (Unit) 62 47 33 22 11 5 4 3 2 7 196 Total Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka, tahun 2013 Mengenai penyelenggaraan pameran/expo pada tahun 2010 dilaksanakan sebanyak 2 kali dan pada tahun 2011 dilaksanakan 3 kali, ditargetkan untuk tahun 2012 akan dapat dilaksanakan minimalnya 3 kali. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 112
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.75. Pelaksanaan Pameran/Expo Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2012 No. Tahun Pameran/Expo 1. 2010 2 Kali 2. 2011 3 Kali 3. 2012 3 Kali Sumber : Dinas KUKM perindag Kabupaten Majalengka, tahun 2013 26. Perpustakaan Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Tabel 2.76. Data Perpustakaan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. 2. 3. Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 432 55,91 58,36 465 58,47 61,25 481 61,95 65,78 521 65,84 69,34 826 17.725 28.527(eksemplar)/ 16.199 (judul) Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Selama tahun 2008-2012, jumlah perpustakaan di Kabupaten Majalengka meningkat dari 432 unit menjadi 826 unit. Jumlah pengunjung yang RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 113
Pemerintah Kabupaten Majalengka memanfaatkan perpustakaan pada tahun 2008 sebesar 55,91%, naik menjadi 65,85% pada tahun 2011, ini selaras dengan koleksi buku yang terus meningkat. 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Luas Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 km2 atau 120.424 Ha, terdiri atas lahan sawah 51.428 Ha, lahan bukan sawah 35.205 Ha, dan lahan bukan pertanian 33.791 Ha. Berdasarkan data tersebut, pertanian merupakan sektor yang dominan dalam pemanfaatan lahan di Kabupaten Majalengka, yaitu sebesar 72% dari luas Kabupaten Majalengka. 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura Komoditas unggulan tanaman pangan selama tahun 2008-2012 terdiri atas: a. Padi, luas tanam pada tahun 2008 sebesar 100.930 hektar meningkat menjadi 102.632 hektar pada tahun 2012, luas panen panen pada tahun 2008 sebesar 90.987 hektar meningkat menjadi 101.283 hektar pada tahun 2012 dan produksi sebesar 520.526 ton pada tahun 2008 menjadi 653.692 ton pada tahun 2012. Sentra padi tersebar di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Kasokandel, dan Lemahsugih. b. Jagung, luas tanam pada tahun 2008 sebesar 13.511 hektar meningkat menjadi 18.859 hektar pada tahun 2012, luas panen pada tahun 2008 sebesar 11.417 hektar meningkat menjadi 19.816 hektar pada tahun 2012 dan produksi sebesar 69.479 ton pada tahun 2008 menjadi 130.388 ton pada tahun 2012, adanya perbedaan jumlah luas panen lebih besar dari luas tanam disebabkan kegiatan penanaman yang melebihi tahun yang berjalan sehingga luas panen tahun berikutnya RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 114
Pemerintah Kabupaten Majalengka merupakan hasil dari luas tanam tahun yang lalu. Sentra tanaman jagung tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Majalengka, dan Malausma. c. Kedelai, luas tanam pada tahun 2008 sebesar 2.347 hektar menurun menjadi 1.500 hektar pada tahun 2012, luas panen pada tahun 2008 sebesar 2.027 menjadi 1.500 hektar pada tahun 2012 dan produksi sebesar 2.825 ton pada tahun 2008 menjadi 2.313 ton pada tahun 2012. Penurunan luas tanam, luas panen dan produksi ini, disebabkan antara lain karena minat petani yang kurang dan harga jual yang kurang berpihak ke petani serta banyaknya impor kedele. Sentra kedelai tersebar di Kecamatan Jatiwangi, Kasokandel, Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Palasah, Ligung, Kertajati dan Sukahaji. Tabel 2.77. Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Komoditas 2008 2009 Tahun (Ha) 2010 2011 2012 1. Padi 100.930 101.197 102.596 106.812 102.632 2. Jagung 13.511 17.312 18.938 17.483 18.859 3. Kedelai 2.347 2.437 2.350 1.598 1.500 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, tahun 2013 Tabel 2.78 Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ha) No. Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 1. Padi 90.987 97.292 103.396 98.301 101.283 2. Jagung 11.417 17.143 18.575 16.062 19.375 3. Kedelai 2.027 2.356 2.348 1.514 1.500 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 115
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.79. Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ton) No. Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 1. Padi 520.526 584.405 614.390 621.296 653.692 2. Jagung 69.479 110.734 113.028 103.258 130.388 3. Kedelai 2.825 3.381 2.663 1.877 2.313 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, tahun 2013 Adapun komoditas unggulan tanaman hortikultura khususnya sayuran terdiri atas : a. Bawang Merah, luas tanam pada tahun 2008 seluas 3.028 hektar turun menjadi 1.820 hektar pada tahun 2012, luas panen pada tahun 2008 seluas 3.379 ha turun menjadi 1.847 hektar pada tahun 2012, dan produksi pada tahun 2008 sebesar 33.015 ton turun menjadi sebesar 22.312 ton pada tahun 2012. Penurunan luas tanam, luas panen dan produksi ini disebabkan cuaca yang kurang mendukung mempengaruhi pertumbuhan tanaman sayuran sehingga menyebabkan banyaknya serangan OPT diantaranya layu dan busuk. Selain itu adanya lonjakan harga benih yang tidak seimbang dengan harga jual bawang merah sayur sehingga banyak petani yang tidak menanam bawang merah juga ada petani yang memilih bertanam komoditas sayuran lainnya. Sentra bawang merah tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Ligung, Kertajati, Jatitujuh dan Majalengka. b. Cabai Besar, luas tanam pada tahun 2008 seluas 1.188 ha, turun menjadi 1.099 hektar pada tahun 2012, luas panen sebesar 1.029 hektar pada tahun 2008 meningkat menjadi 1.066 hektar pada tahun 2012, RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 116
Pemerintah Kabupaten Majalengka sedangkan produksi pada tahun 2008 sebesar 12.833 ton turun menjadi sebesar 9.651 ton pada tahun 2012. Penurunan luas tanam dan produksi antara lain disebabkan karena cuaca kurang yang mendukung mempengaruhi pertumbuhan tanaman sayuran, dimana tanaman cabai sangat rentan terhadap curah hujan dan kelembaban yang tinggi sehingga mengakibatkan banyaknya serangan OPT diantaranya layu, busuk dan rontok buah. Sedangkan peningkatan luas panen pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2008 disebabkan karena pada tahun 2008 serangan OPT lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang mengakibatkan banyaknya cabai yang tidak dapat dipanen. Sentra cabai tersebar di Kecamatan Kertajati, Ligung, Lemahsugih, Bantarujeg dan Banjaran. c. Kentang, pada tahun 2008 luas tanam 1.062 hektar turun menjadi 818 hektar pada tahun 2012, dengan luas panen tahun 2008 sebesar 1.235 hektar turun menjadi luas panen 578 hektar pada tahun 2012, dengan produksi pada tahun 2008 sebesar 21.460 ton turun menjadi 12.542 ton pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan cuaca yang kurang mendukung yaitu curah hujan dan kelembaban yang tinggi, terutama di daerah pegunungan sering terjadi kabut tebal. Cuaca yang buruk tersebut mempercepat perkembangbiakan hama dan penyakit yaitu penyakit busuk daun dan umbi, serta fusarium (jamur). Sentra kentang di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Lemahsugih dan Cikijing. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 117
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.80. Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ha) No. Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 1. Bawang Merah 3.028 3.046 2.558 1.901 1.820 2. Cabai Besar 1.188 1.000 1.185 1.179 1.099 3. Kentang 1.062 1.037 839 502 818 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, tahun 2013 Tabel 2.81. Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ha) No. Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 1. Bawang Merah 3.379 2.722 2.562 1.847 1.847 2. Cabai Besar 1.029 1.085 2.974 883 1.066 3. Kentang 1.235 758 929 520 578 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, tahun 2013 Tabel 2.82. Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ton) No. Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 1. Bawang Merah 33.015 31.678 21.988 17.867 22.312 2. Cabai Besar 12.833 9.630 10.710 10.192 9.651 3. Kentang 21.460 16.180 12.131 8.906 12.542 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 118
Pemerintah Kabupaten Majalengka Sedangkan komoditas unggulan buah-buahan terdiri atas : a. Mangga, luas tanam pada tahun 2008 sebesar 8.926,73 hektar, meningkat pada tahun 2012 menjadi 10.716,35 hektar, luas panen pada tahun 2008 sebesar 5.392,69 hektar, meningkat menjadi 7.515,58 hektar pada tahun 2012 dan produksi pada tahun 2008 sebesar 45.223,52 ton menjadi 48.220,30 ton pada tahun 2012. Sentra mangga berada di Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Ligung dan Kertajati. b. Durian, pada tahun 2008 luas tanam 1.537,24 hektar, meningkat pada tahun 2012 menjadi 2.164 hektar, luas panen pada tahun 2008 seluas 177,71 hektar, meningkat menjadi 1.617,38 hektar pada tahun 2012, dan produksi pada tahun 2008 sebesar 680,40 meningkat menjadi 8.072,20 ton pada tahun 2012. Sentra durian di Kecamatan Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding dan Sindang. c. Jambu Biji, pada tahun 2008 luas tanam 296,34 hektar meningkat menjdi 495,10 hektar pada tahun 2012, luas panen pada tahun 2008 seluas 245,46 hektar meningkat menjadi 378,52 hektar pada tahun 2012, dan produksi pada tahun 2008 sebesar 3.037,38 ton meningkat menjadi 3.817,20 ton pada tahun 2012. Tabel 2.83. Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-Buahan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ha) No. Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 1. Mangga 8.926,73 9.052,47 10.361,51 10.495,86 10.716,35 2. Durian 1.537,24 1.685,86 1.795,47 1.916,42 2.164 3. Jambu Biji 296,34 372,22 431,09 430,11 495,10 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 119
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.84. Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ha) No. Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 1. Mangga 5.392,69 6.682,91 2.616,56 5.419,31 7.515,58 2. Durian 177,71 443,42 203,44 1.031,16 1.617,38 3. Jambu Biji 245,46 294,87 412,44 526,65 378,52 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, tahun 2013 Tabel 2.85. Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ton) No. Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 1. Mangga 45.223,52 46.608,80 16.474,00 43.279,70 48.220,30 2. Durian 680,40 2.324,20 840,30 7.355,70 8.072,20 3. Jambu Biji 3.037,38 2.686,40 3.909,00 4.539,00 3.817,20 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, tahun 2013 Peternakan, komoditas unggulan peternakan diantaranya adalah ternak ayam ras pedaging, domba dan sapi potong. Pada tahun 2008 populasi ayam ras pedaging sebanyak 6.074.480 ekor meningkat menjadi 8.406.965 ekor pada tahun 2012, dengan produksi daging pada tahun 2008 mencapai 9.021,43 ton meningkat menjadi 12.610,45 ton pada tahun 2012, populasi domba pada tahun 2008 sebanyak 236.694 ekor meningkat menjadi 487.959 ekor pada tahun 2012 dengan produksi daging pada tahun 2008 mencapai 664,69 ton meningkat menjadi 843,36 ton pada tahun 2012, dan populasi sapi potong pada tahun 2008 sebanyak 8.692 ekor meningkat menjadi 12.040 ekor pada tahun 2012 dengan produksi daging mencapai 1.438,96 ton pada tahun 2008 meningkat menjadi 2.519,32 ton pada tahun 2012. Sentra ayam ras pedaging tersebar di RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 120
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kecamatan Talaga, Cikijing, Cingambul, Malausma dan Sindang. Sentra domba tersebar di Kecamatan Jatitujuh, Kertajati dan Dawuan. Sentra sapi potong tersebar di Kecamatan Lemahsugih, Kertajati dan Majalengka. Tabel 2.86. Populasi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ekor) No. Jenis 2008 2009 2010 2011 2012 1. Ayam Ras 6.074.480 7.014.729 7.988.266 8.068.185 8.406.965 Pedaging 2. Domba 238.694 294.501 345.723 408.650 487.959 3. Sapi Potong 8.692 9.735 10.365 11.637 12.040 Sumber: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kab.Majalengka, tahun 2013 Tabel 2.87. Produksi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ton) No. Jenis 2008 2009 2010 2011 2012 1. Ayam Ras 9.021,43 1.052,09 11.982,40 12.102,28 12.610,45 Pedaging 2. Domba 664,69 764,59 779,61 842,19 843,36 3. Sapi Potong 1.438,96 1.871,28 2.408,05 2.509,08 2.519,32 Sumber: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kab.Majalengka, tahun 2013 Perkebunan, komoditas unggulan perkebunan diantaranya adalah teh, tembakau, kopi, cengkeh, dan tebu, sebagai berikut : a. Teh, pada tahun 2008 luas tanam 639,31 hektar dengan produksi berupa pucuk basah sebesar 1.011 ton. Pada tahun 2012 luas tanam 672,31 hektar RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 121
Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan produksi berupa pucuk basah sebesar 1.001,50 ton, teh hijau 200,03 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Malausma dan Rajagaluh. b. Tembakau, pada tahun 2008 luas tanam 1.351,95 hektar dengan produksi berupa daun sebesar 6.424 ton dan rajangan sebesar 1.284 ton; pada tahun 2012 menjadi luas tanam 1.591 hektar dengan produksi berupa daun sebesar 6.919,55 ton dan rajangan sebesar 1.383,91 ton, dengan sentra di Kecamatan Bantarujeg dan Lemahsugih. c. Kopi, pada tahun 2008 luas tanam 804,29 hektar dan produksi sebasar 1.297 ton, pada tahun 2012 menjadi luas tanam 801,87 hektar dan produksi 272,90 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih dan Argapura. d. Cengkeh, pada tahun 2008 luas tanam 1.631,86 hektar, dengan produksi olahan berupa bunga basah 1.820 ton dan minyak cengkeh 34,56 ton; pada tahun 2012 luas tanam menjadi 1.825,00 hektar, dengan produksi olahan berupa bunga basah 3.180,45 ton dan minyak cengkeh 179,99 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Argapura Bantarujeg dan Maja. e. Tebu, pada tahun 2008 luas tanam 1.268,00 hektar dengan produksi olahan dalam bentuk gula putih 5.037 ton; pada tahun 2012 menjadi luas tanam 1.233,19 hektar dengan produksi olahan dalam bentuk gula putih 4.858,00 ton, dengan sentra di Kecamatan Kertajati, Ligung dan Leuwimunding. Tabel 2.88. Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun (Ha) No. Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 1. The 639,31 672,31 672,31 672,31 672,31 2. Tembakau 1.351,95 1.375,95 1.092,95 984,70 1.591 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 122
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun (Ha) No. Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 3. Kopi 804,29 801,87 801,87 901,87 801,97 4. Cengkeh 1.631,86 1.631,35 1.631,35 1.822,42 1.825,00 5. Tebu 1.268,00 1.310,88 1.195,84 1.228,67 1.233,19 Sumber: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kab.Majalengka, tahun 2013 Tabel 2.89. Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Komoditas 2008 2009 Tahun (Ton) 2010 2011 2012 1. 2. 3. 4. 5. Teh - Pucuk Basah - Teh hijau Tembakau - Daun - Rajangan Kopi Cengkeh - Bunga basah - Minyak cengkeh Tebu 1.011 - 6.424 1.284 1.297 1.820 34,56 5.037 829 172 687,14 171,79 1.023,31 227,42 1.001,50 200,03 4.578,85 4.532,14 6.078 915,77 906,29 1.215 1.382 1.401,78 1.362,00 6.919,55 1.383,91 272,90 3.180,45 1.403 69,34 179,99 4.031 5.354,89 3.788,16 4.858,00 1.447,65 69,34 999,40 87,90 Sumber: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kab.Majalengka, tahun 2013 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB, dalam Perhitungan PDRB, Sektor Pertanian teridiri dari 5 sub sektor, yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan urusan pertanian menyangkut 3 sub sektor usaha yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan dan peternakan. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dirinci berdasarkan sub sektor selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 2.89. sebagai berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 123
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.90. Konstribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. Sektor Pertanian 32,48 32,77 33,52 32,83 32,53 2. Sub Sekor Tanaman Bhn Makanan 28,29 28,56 29,28 28,52 28,08 3. Sub Sektor Tanaman Perkebunan 1,07 1,03 1,05 1,04 1,09 4. Sub Sektor Peternakan 2,53 2,59 2,59 2,65 2,75 5. Sub Sektor Kehutanan 0,15 0,14 0,13 0,13 0,14 6. Sub Sektor Perikanan 0,44 0,46 0,47 0,48 0,48 Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Berdasarkan data tersebut di atas, selama 2008-2012 kontribusi Sektor Pertanian secara keseluruhan terus mengalami penurunan. Konstribusi terbesar terhadap sektor pertanian adalah sub sektor tanaman bahan makanan yang konstribusinya berfluktuasi namun cenderung menurun selama 5 tahun terkahir. Sub Sektor peternakan menududuki urutan kedua dalam knstibusi tehadap sektor pertanian, yang kontribusinya cenderung meningkat. Sub sektor tanaman perkebunan menempati urutan ke tiga dalam kontribusi terhadap sektor pertanian, dengan kontribusi yang cenderung meningakan selama lima tahun terkakhir. Cakupan Bina Kelompok Petani, Kabupaten Majalengka sebagai kabupaten agribisnis sangat dipengaruhi oleh keberadaan bahan baku dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penentu daya saing produk agribisnis. Dari kedua komponen tersebut sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan atau RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 124
Pemerintah Kabupaten Majalengka keberhasilan pemerintah yang potensinya sebagian besar didapat dari pertanian, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahunnya selalu mengalokasikan kegiatan yang berbasis pada peningkatan sumber daya manusia khususnya pembinaan kelompok tani seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 2.91. Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. Tahun Cakupan Bina Kelompok Petani 1. 2009 1.943 2. 2010 1.971 3. 2011 2.064 4. 2012 2.320 Sumber : BP4K Kabupaten Majalengka, tahun 2013 2. Kehutanan Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia. Fungsi hutan sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30% dari total hamparan darat (UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Luas hutan rakyat pada tahun 2009 adalah 9.433 Ha dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 10.910 Ha sedangkan luas hutan negara yang dikelola perum perhutani 18.429,43 ha dan dikelola oleh Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) adalah 6.800,13 ha. . Luas lahan kritis diluar kawasan hutan pada tahun 2009 sebesar 18.795 Ha pada tahun 2012 berkurang menjadi 11. 635 Ha, angka rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan yang sudah dilaksanakan 11.529 Ha sedangkan angka rehabilitasi didalam kawasan hutan seluas 3.195,30 Ha. Komoditas unggulan kehutanan yang ada di Kabupaten Majalengka antara lain bahan kayu, kayu putih, getah pinus, rotan, minyak nilam, rumput gajah dan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 125
Pemerintah Kabupaten Majalengka lebah madu. Produksi kayu pada tahun 2008 tercatat 17.716 meter kubik turun menjadi 10.894,67 meter kubik pada tahun 2012, penurunan produksi kayu tersebut lebih disebabkan masa daur tanaman kayu (umur panen) yang belum mencukupi. Produksi aneka kehutanan non kayu dapat di lihat dari tabel 2.91 di bawah ini. Sentra kayu berada di Kecamatan Kertajati, Sukahaji, Cigasong dan Talaga, sedangkan sentra lebah madu di Kecamatan Lemahsugih, Banjaran dan Argapura. Tabel 2.92. Produksi Kehutanan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun No. Jenis 2008 2009 2010 2011 2012 1. Aneka Kayu Rakyat (m3) 1. Aneka Kayu Rakyat (m3) 15.171 10.680,51 9.683,19 10.579 2. Aneka Kayu Perhutani (m3) 2.545 4.584,88 4.772,63 6.335,03 2.731,65 3. Getah Pinus 255,49 299,425 300,110 448,364 494,889 (ton) 4. Daun Kayu 145,375 435,464 728,031 1.519,065 2.214,219 Putih (ton) 5. Lebah Madu (kg) 5.208 5.208 11.564 12.280 12.894 6. Rotan (ton) 20,125 0 0 0 0 7. Minyak 0 1.161,68 135,1 301,11 458,01 Nilam (kg) 8. Rumput 12 12 12,84 16,471 112,048 Gajah Sumber: Perum Perhutani Kab. Majalengka dan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 126
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka trennya sedikit menurun selama 5 tahun dikarenakan populasi kayu yang layak tebang semakin berkurang dan masih sedikitnya pengembangan aneka usaha non kayu yang dilaksanakan di sektor kehutanan selain belum mampunya masyarakat mengolah bahan baku kayu menjadi bahan jadi atau setengah jadi, sementara perhitungan PDRB dilakukan setiap tahun. Tabel 2.93. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. Tahun Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%) 1. 2008 0,15 2. 2009 0,14 3. 2010 0,13 4. 2011 0,13 5. 2012 0,14 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 3. Energi dan Sumber Daya Mineral Salah satu tugas pemrintah daerah adalah memberikan izin kepada pengusaha yang akan melaksanakan usahanya. Bidang pertambangan, masih terdapat lokasi-lokasi pertambangan yang belum berijin. Namun selama lima tahun terakhir penertiban terhadap lokasi-lokasi pertambangn terus dilakukan, sehingga luas lokasi penambangan tanpa izin semakin berkurang. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 127
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.94. Data Luas Petambangan Tanpa Ijin Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. Pertambangan tanpa izin 50 Ha 39 Ha 37 Ha 17 Ha 8 Ha Sumber : Dinas PSDAPE Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Kontribusi dari sektor pertambangan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan dikarenakan sumber daya alam pertambangan di Kabupaten Majalengka terbatas. Tabel 2.95. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. Tahun Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB (%) 1. 2008 3,83 2. 2009 3,32 3. 2010 3,17 4. 2011 3,21 5. 2012 3,12 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 4. Pariwisata Pariwisata Kabupaten Majalengka akan mengalami kemajuan seiring dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati dan dipengaruhi beberapa faktor antara lain terjadinya kejenuhan objek-objek wisata alam akibat hambatan-hambatan aksesbilitas dan kerusakan daya tarik alamiah. Untuk itu, dilakukan terobosan pengembangan objek-objek wisata baru sebagai stimulator dan inspirasi geliat kompetitif objek-objek wisata lama yang bervariatif. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 128
Pemerintah Kabupaten Majalengka Sebaran dan potensi objek wisata di Kabupaten Majalengka antara lain : a. Wisata Alam : Gunung Batu Tilu (Kecamatan Kasokandel), Panorama Cikebo (Kecamatan Maja), Curug Tonjong (Kecamatan Rajagaluh), Situ Janawi (Kecamatan Rajagaluh), Situ Cipanten (Kecamatan Sukahaji), Situ Cikuda (Kecamatan Sindangwangi), Panorama Bukit Alam Hejo di Asromo (Kecamatan Sindang), Panorama Talaga Herang Sindangwangi (Kecamatan Sindangwangi), Curug Muara Jaya (Kecamatan Argapura), Curug Sawer (Kecamatan Argapura), Air Terjun Cibali (Kecamatan Cingambul), Curug Emas (Kecamatan Talaga), Situ Sangiang (Kecamatan Banjaran), Situ Batu (Kecamatan Malausma), Situ Resmi (Kecamatan Argapura), Curug Cipeuteuy (Kecamatan Sindangwangi). b. Wisata Budaya/Wisata Sejarah : Rumah Adat Panjalin (Kecamatan Sumberjaya), Hutan Lindung Patilasan Prabu Siliwangi (Kecamatan Rajagaluh), Situ Sangiang (Kecamatan Banjaran), Museum Talaga Manggung (Kecamatan Talaga), Makam Keramat Sunan Parung (Kecamatan Banjaran), Sunan Wanaperih (Kecamatan Banjaran), dan Makam Keramat Pangeran Muhammad dan Mbah Badori/Siti Armilah (Kecamatan Majalengka). c. Wisata Minat Khusus : Sirkuit Gagaraji (Kecamatan Jatitujuh), Bendungan Rentang (Kecamatan Jatitujuh), Situ Cijaura (Kecamatan Kertajati), Situ Anggrahan (Kecamatan Jatitujuh), Jatiwangi Art Factory (Kecamatan Jatiwangi), Kolam Renang Tirta Indah (Kecamatan Sindangwangi), Panorama Lemahputih (Kecamatan Lemahsugih), Bumi Perkemahan Cipanten (Kecamatan Argapura), dan Wisata Paralayang Desa Sidamukti (Kecamatan Majalengka). d. Agrowisata : Perkebunan Mangga Gedong Gincu (Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Kertajati, Jatitujuh, Ligung), Wisata Agrobatu (Kecamatan Sindangwangi), RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 129
Pemerintah Kabupaten Majalengka Bibit-bibitan (Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Majalengka), Kebun Teh Sadarehe Desa Payung (Kecamatan Rajagaluh), Durian Sinapeul (Kecamatan Sindangwangi), Kebun Teh Cipasung (Kecamatan Lemahsugih), Pisang Apuy (Kecamatan Argapura), dan Jagung (Kecamatan Argapura, Banjaran, Lemahsugih). e. Ekowisata : Batu Luhur, Curug Baligo, Talaga Herang dan Talaga Loa (Kecamatan Sindangwangi). f. Wisata Belanja : Kerajinan Besi (Kecamatan Sumberjaya), Anyaman dan Renda (Kecamatan Leuwimunding, Palasah, Sindangwangi, Sukahaji, Rajagaluh), Industri Rotan (Kecamatan Sumberjaya, Leuwimunding, Sindangwangi, Rajagaluh), Industri Bola (Kecamatan Kadipaten), Kecap (Kecamatan Kadipaten, Majalengka), Jeruk Sambal (Kecamatan Palasah), Kerajinan Batik (Kecamatan Palasah), Emping Melinjo (Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Sindangwangi, Talaga), Batu Alam (Kecamatan Sindangwangi), Industri Jeans (Kecamatan Cikijing), Industri Keripik (Kecamatan Cingambul). g. Wisata Kuliner : Depo Ikan Tawar (Kecamatan Argapura), Depo Ikan Lengkong Kulon (Kecamatan Sindangwangi). h. Desa Wisata : Jeruk Sambal Desa Weragati (Kecamatan Palasah). Ekonomi Kreatif (JAF= Jatiwangi Art Factory) Desa Jatisura (Kecamatan Jatiwangi). Berbagai promosi dan penataan objek wisata yang ada Kabupaten Majalengka telah dilakukan selama periode 2008-2012, hasilnya sudah mulai terlihat yaitu dengan meningkatnya keunjung wisata. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 130
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.96. Jumlah Kunjungan Wisata ke Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. Kunjungan wisata 87.219 91.808 96.639 107.375 117.509 Sumber : Disporabudpar Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yaitu tahun 2009 sebesar 4,01%, tahun 2010 sebesar 3,91%, Tahun 2011 sebesar 3,91, dan tahun 2012 sebesar 3,87% 5. Kelautan dan Perikanan Komoditas unggulan perikanan tahun 2012, diantaranya adalah ikan mas, ikan nila, gurame, dan lele. Produksi ikan mas pada tahun 2008 sebesar 1.498,70 ton menurun menjadi 1.185,12 ton pada tahun 2012, penurunan ini disebabkan adanya wabah penyakit yang menyerang ikan mas, sehingga petani cenderung memilih jenis ikan lain yang lebih tahan terhadap serangan penyakit diantaranya ikan nila. Selain itu ada juga yang beralih ke bududaya ikan lele, karena ikan ini lebih mudah pemeliharaan dan pemasarannya. Kemudian adanya penurunan fungsi pemanfaatan lahan budidaya danau (situ) dan rawa. Dimana rawa di wilayah Kabupaten Majalengka semakin berkurang sehingga pemanfaatan untuk budidaya ikan khususnya ikan mas menurun. Sentra produksi ikan mas berada di Kecamatan Cikijing, Talaga, Argapura dan Rajagaluh. Produksi ikan nila pada tahun 2008 sebessar 2.248,33 ton meningkat menjadi 2.993,82 ton pada tahun 2012 dengan sentra produksi Kecamatan Bantarujeg, Cikijing, Cingambul, Talaga, Argapura, Maja, Cigasong, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi dan Leuwimunding. Produksi ikan gurame pada tahun 2008 sebesar 614,57 ton meningkat menjadi 806,31 ton pada tahun 2012, dengan sentra produksi Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding dan Palasah. Produksi ikan lele pada tahun 2008 sebesar 300,47 ton meningkat menjadi 1.238,89 ton RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 131
Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2012, dengan sentra produksi Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Jatitujuh dan Ligung. Tabel 2.97. Produksi Ikan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Jenis 2008 2009 Tahun (Ton) 2010 2011 2012 1. Ikan Mas 1.498,70 1.144,51 1.282,08 1.386,31 1.185,12 2. Ikan Nila 2.428,33 2.761,58 2.851,02 1.386,31 2.993,77 3. Gurame 614,57 589,29 800,67 869,89 806,31 4. Lele 300,47 796,17 1.001,86 1.088,24 1.124,09 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, tahun 2013 Jumlah konsumsi ikan Kabupaten Majalengka tahun 2013 sebesar 17,23 kg/kapita/tahun, Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Majalengka tahun 2013 adalah 90 kelompok, produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2013 adalah 8.143,75 ton. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka trennya terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah kolam. Tabel 2.98. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. Tahun Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) 1. 2008 0,44 2. 2009 0,46 3. 2010 0,47 4. 2011 0,48 5. 2012* 0,48 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 132
No. 1. 2. 3. Pemerintah Kabupaten Majalengka 6. Perdagangan Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat selama tahun 2008-2012, fasilitas perdagangan di Kabupaten Majalengka mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, antara lain bisa dilihat dengan semakin banyaknya pasar/toko swalayan milik masyarakat yang berdiri, yaitu dari 24 unit pada tahun 2008 meningkat menjadi 76 unit pada tahun 2012. Fasilitas perdagangan lainnya yaitu pasar Pemda sebanyak 4 unit yang kondisinya fisiknya semakin membaik, dan pasar desa terecatat 33 unit pada tahun 2008 menjadi 34 unit pada tahun 2012. Dalam perdagangan luar negeri, selama periode 2008-2012, nilai ekspor bersih cenderung sejalan kondisi perekonomian global, nilai ekspor menurun drastis pada tahun 2010 ke tahun 2011 dikarenakan adanya pengaruh krisis global, dan mulai meningkat lagi di tahun 2012. Tabel 2.99. Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Mata Uang 2008 2009 2010 2011 2012 IDR 457.832.626.990 7.552.189.449,20 349.384.681.763 16.023.506.691,29 21.664.737.924,12 USD 19.507.386,87 31.631.158,66 487.060.754,23 28.922.842,35 31.551.821,21 EURO 112.620.030,47 103.474.933,75 25.678.458 206.713,73 7.436.361,03 Sumber : Dinas KUKM Perindag Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Dalam sturktur perekonomian daerah, sektor perdagangan menempati urutan ke dua setelah sektor pertanian, dengan kontribusi yang semakin meningkat selama lima tahun terkahir. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 133
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.100. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Tahun Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) 1. 2008 17,52 2. 2009 17,65 3. 2010 18,03 4. 2011 18,54 5. 2012* 18,87 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Cakupan Bina Kelompok Pedagang di Kabupaten Majalengka pada tahun 2013 sebesar 67,5%. 7. Perindustrian Berdasarkan jenis produksi utama meliputi; industri sandang, industri kulit, industri logam, industri kerajinan, industri makanan, industri minuman, industri batu, industri bahan baku, industri bangunan, industri kimia, industri komoditi jasa, industri komoditi kayu, dan industri komoditi. Kondisi perindustrian di Kabupaten Majalengka selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari jumlah industri pada tahun 2008 sebanyak 8.210 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 45.532 orang, meningkat menjadi 9.964 buah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 56.645 orang pada tahun 2012. Namun, demikian kondisi ini belum mampu menggerakkan menggerakkan peekonomian daerah secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari perutuhan ekonomi sektor indistri yang justru relatif menurun setiap tahunnya, begitu pula dengan konstribusinya yang juga cenderung semakain menrun selama lima tahun terkahir. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 134
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.101. Konstribusi dan Pertumbuhan sektor Industri di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) 15,70 16,08 15,58 15,58 15,53 2. Pertumbuhan Industri. (%) 18,50 11,00 9,46 8,19 8,50 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Dalam Perhitungan PDRB, sektor kontribusi industri rumah tangga pada tahun 2008 sebesar 15,70, tahun 2009 sebesar 16,08%, tahun 2010 sebesar 15,58%, tahun 2011 sebesar 15,58 dan tahun 2012 sebesar 15,53%. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Majalengka tahun 2012 sebesar 5,68% dan tahun 2013 sebesar 5,96%. 8. Transmigrasi Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Transmigrasi merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Pemerintah, sejak orde baru pelaksanaan transmigrasi lebih difokuskan pada provinsi yang pertumbuhan penduduknya lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya. Provinsi-provinsi tersebut sabagian besar yang berada di Pulau Jawa dan Bali dengan tujuan lokasi transmigrasi seperti Pulau Sumatra, RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 135
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kalimantan, Sulawesi dan Irianjaya (Papua). Seiring dengan perubahan dalam tatanan kenegaraan, sejak otonomi daerah diberlakukan dengan Undang- Undang yang telah beberapa kali direvisi terakhir dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap pengembangan pelaksanaan transmigrasi khususnya antar provinsi. Sesuai data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Kabupaten Majalengka terakhir kali adanya transmigrasi lokal Tahun 2002 yakni di Unit Pemukiman Transmigrasi Sukamaju di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, transmigrasi dilaksanakan dalam bentuk: a. Transmigrasi Umum (TU); b. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB); dan c. Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Bentuk pelaksanaan trasmigrasi lainnya yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Transmigrasi Pemukiman Lahan Kering (TPLK). Penyelenggaraan transmigrasi antar pulau atau antar provinsi untuk penduduk Kabupaten Majalengka kurun waktu antara 2004 sampai dengan 2012 belum pernah dilaksanakan. Namun perlu menjadi bahan analisis yang komprehensif, jika pembangunan BIJB dan Kertajati Aerocity akan direalisasikan maka pentingnya perencanaan matang untuk transmigrasi lokal ataupun pilihan jenis lainnya harus segera diantisipasi. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 136
Pemerintah Kabupaten Majalengka pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut: Pengeluaran Konsumsi RumahTangga. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata- rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 137
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.102. Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. Tahun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp) 1. 2009
2. 2010 482.860 3. 2011 484.890 4. 2012 596.909 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Berdasarkan data di atas, pada tahun 2012 pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Majalengka adalah sebesar 487.362, meningkat dari tahun 2011 yang hanya 484.890. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan keluarga atau daya beli masyarakat/keluarga. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Tabel 2.103. Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Non Makanan Per Kapita Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. Tahun Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Perkapita (Rp) 1. 2009
2. 2010 189.915 3. 2011 209.315 4. 2012 290.837 Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 138
Pemerintah Kabupaten Majalengka Berdasarkan data di atas menunjukkan pada tahun 2012 pengeluaran konsumsi non pangan perkapita meningkat dibandingkan tahun 2011. Hal ini menunjukkan peningkatan pendapatan keluarga atau daya beli masyarakat/keluarga. Produktifitas daerah adalah indikator untuk mengukur tingkat produktifitas angkatan kerja terhadap peningkatan sektor PDRB dalam mendorong perekonomian daerah Kabupaten Majalengka. Data produktifitas daerah Kabupaten Majalengka selama 5 tahun dapat di lihat dari tabel 2.102. Tabel 2.104. Produktivitas Total Daerah NO SEKTOR 2009 2010 2011 2012 (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1 PDRB 4.233.442,84 100 4.427.885,12 100 4.634.993,17 100 4.855.364,56 100 1.1 1.2 Pertanian Pertambangan & Penggalian 1.184.973,86 27,99 169.783,58 4,01 1.205.945,49 27,24 173.295,46 3,91 1.233.234,80 26,61 181.028,12 3,91 1.274.278,82 26,24 188.075,13 3,87 1.3 1.4 Industri Pengolahan Listrik,Gas, & Air Bersih 724.330,61 17,11 28.810,27 0,68 751.381,24 16,97 31.326,90 0,71 782.437,81 16,88 33.689,87 0,73 817.284,31 16,83 36.332,94 0,75 1.5 1.6 1.7 1.8 Kontruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Sewa & Js. Perusahaan 195.870,26 4,63 838.517,68 19,81 271.937,70 6,42 240.097,63 5,67 214.226,78 4,84 913.194,72 20,62 287.521,17 6,49 252.674,74 5,71 232.753,75 5,02 981.378,27 21,17 302.629,33 6,53 266.920,61 5,75 253.376,89 5,22 1.048.992,33 21,60 313.412,99 6,45 281.677,01 5,80 1.9 2 Jasa-jasa Jumlah Angkatan Kerja 579.121,25 13,68 606.303 598.318,62 13,51 570.927 620.920,61 531.260 13,4 641.934,14 13,22 597.143 RASIO NILAI TAMBAH KE i JUMLAH ANGKATAN KERJA 6,98238808 7,755606444 8,724528799 8,130991337 Berdasarkan data diatas, produktivitas total daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 sampai tahun 2012 trennya mengalami peningkatan kecuali pada RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 139
Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2012 produktifitas daerah mengalami penurunan dibanding tahun 2011, hal ini disebabkan pada tahun 2012 terjadinya penambahan jumlah angkatan kerja. 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kegiatan perkonomian akan berjalan dengan baik jika didukung dengan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Infrastruktur di Kabupaten Majalengka, masih menjadi kendala bagi kegiatan perekonomian daerah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Perekonomian perdesaan terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa. Infrastrutur Jalan. Khusus infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka digolongkan dalam 3 kelompok yakni; Jalan nasional (25,895 km), Jalan provinsi (122,929 km), dan Jalan kabupaten (715,600 km). Proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik hingga tahun 2012 adalah 665,782 km. Jalan kabupaten pada Tahun 2011, sepanjang 367,592 km dalam kondisi baik, 76,144 km dalam kondisi sedang, 110,469 km dalam kondisi rusak, dan 715,600 km dalam kondisi rusak berat. Perhubungan. Saat ini di Kabupaten Majalengka sedang dilaksanakan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati yang akan menjadi sarana transportasi lokal, nasional dan internasional. Untuk menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten Majalengka akan dilalui dan dilayani oleh 2 (dua) buah jalan tol yaitu jalan tol Cileunyi - Sumedang - Kertajati (Cisumjati) yang sudah mulai dibangun pada tahun 2012, dan jalan tol Cikopo - Palimanan (Cikapali) yang juga telah selesai RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 140
Pemerintah Kabupaten Majalengka dilakukan pembebasan tanahnya dan sedang mulai dilaksanakan proses pembangunan fisiknya. Irigasi. Infrastruktur lainnya yang mendukung perekonomian, terutama sektor pertanian, adalah ketersediaan pengairan di Kabupaten Majalengka. Berikut adalah data kondisi jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Majalengka. Tabel 2.105. Jumlah dan Kondisi Bangunan Air Pada Jaringan Irigasi di Atas 3.000 Ha di Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2012 No. 1. 2. 3. Jenis Bangunan Bendung (Buah) Bangunan Air (Buah) Saluran (Buah) Saluran Induk (Km) Saluran Sekunder (Km) Saluran Tersier (Km) Saluran Suplesi (Km) Jmlh 27 173 Kondisi 2011 Rusak Ringan 17 40 Baik 10 123 48,58 40,00 4,68 63,53 30,00 28,03 196,87 75,00 66,87 12,91 7,00 4,41 Rusak Berat - 10 3,90 5,50 55,00 1,50 Jmlh 32 173 Kondisi 2012 Rusak Ringan 0 28 Baik 32 129 48,58 43,12 5,19 63,53 55,32 7,74 196,87 78,75 49,22 12,91 9,45 2,91 Rusak Berat 0 16 0,27 0,47 68,90 0,55 4. 5. Saluran Pembuang (Km) Bangunan Pelengkap (Buah) Penataan Mata Air (Buah) 159,73 50,00 392 200
107,23 92
2,50 100
159,73 42,25 392 242 9 9 115,48 120 0 2,00 30 0 Sumber : Data PSDAPE Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Tabel 2.106. Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 1. Luas irigasi Kab. kondisi baik (%) 52,08 43,25 45,67 46,06
Rasio Jaringan Irigasi (km/ha)
2,99 2,99 2,99 2,99
Sumber : Data PSDAPE Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Penataan Ruang Daerah. Dokumen RTRW dan RDTR, serta berbagai masterplan sebagai pedoman khususnya bagi para calon investor, sudah RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 141
Pemerintah Kabupaten Majalengka tersedia. Dokumen Perencanaan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel 2.105. sebagai berikut : Tabel 2.107. Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 TAHUN NO. Dokumen Perencanaan 2008 2009 2010 2011 2012 Keterangan 1. RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 √ Perda 11/2011 2. RDTR Kecamatan Kertajati √ Belum Perda/Sudah sesuai Perda 11/2011 3. 4. 5. RDTR Kecamatan Jatitujuh RDTR Kecamatan Ligung RDTR Kecamatan Kadipaten √ √ √ Belum Perda/Sudah sesuai Perda 11/2011 Belum Perda/Sudah sesuai Perda 11/2011 Belum Perda 6. RDTR Kecamatan Jatiwangi √ Belum Perda 7. RDTR Kecamatan Majalengka √ Belum Perda 8. RDTR Kecamatan Cikijing √ Belum Perda 9. RDTR Leuwimunding Rajagaluh dan √ Belum Perda 10. RDTR Kecamatan Sumberjaya √ Belum Perda 11. RRTR KSK Argopolitan √ Belum Perda 12. RRTR KSK Wisata Sindangwangi √ Belum Perda 13. RRTR KSK Potensial Tumbuh √ Belum Perda Sumber : Bappeda dan Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Berdasarkan data tahun terakhir (2013) dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka, data mengenai pengalihfungsian dari ruang publik yang berubah peruntukan menjadi lahan terbangun di Kabupaten Majalengka belum ada. Melalui kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dengan melihat kondisi lapangan tidak ada/belum ada ruang publik yang berubah peruntukan, kondisi eksisting lahan yang berubah peruntukkan di dominasi oleh lahan sawah, tegalan atau kebun. Indikator penataan ruang lainnya, yaitu ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2012-2013 yaitu ± 99 %, dengan luas wilayah produktif ± 57- RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 142
Pemerintah Kabupaten Majalengka 58%, sedangkan luas wilayah industri diperkirakan ± 1% dengan penyediaan kawasan industri di tahun 2012-2013 ± 100-150 Ha. Persentase Luas wilayah perkotaan pada tahun 2012-2013 adalah ± 35-36%. Untuk wilayah kekeringan yang disebabkan musim kemarau yang panjang, lahan kering atau tidak adanya/kurang saluran irigasi, berdasarkan data dari Dinas Pertanian wilayah kekeringan yang dimaksud adalah Kecamatan Kertajati, Ligung dan Jatitujuh (wilayah utara). Tabel 2.108. Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka Tahun No Indikator Penataan Ruang Satuan 2012 2013 1 Ketaatan terhadap RTRW % 99 99 2 Luas wilayah produktif % 57 58 3 Luas wilayah industri % 1 1,1 4 Penyediaan kawasan industri Ha 100 150 5 Luas wilayah kebanjiran Ha 119,35 270 6 Luas wilayah kekeringan Desa 48
7 Luas wilayah perkotaan % 35 36 Sumber : Dinas BMCK, tahun 2013 Fasilitas Keuangan. Kabupaten Majalengka memiliki lembaga penunjang perekonomian berupa fasilitas perbankan yang terdiri atas bank umum yaitu Bank Jabar Banten, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Panin, Bank Danamon, Bank BCA, Bank BTPN, Bank OCBC NISP dan BPR. Perkembangan jumlah perbankan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 143
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.109. Perkembangan Jumlah Bank di Kabupaten Majalengka tahun 2009-2012 No. Nama Bank 2009 2010 2011 2012 4 36 3 2 2 4 1 2 3 1 10 7 Sumber : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, tahun 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. BJB BRI BNI MANDIRI PANIN DANAMON BCA OCBC NISP BTPN SAUDARA BPR BTN 5 36 2 4 2 4 1 1 1 1 21 ... 6 36 2 1 2 4 1 1 1 1 21 5 6 36 2 1 2 4 1 1 1 1 21 5 Air bersih. Sumber air bersih di Kabupaten Majalengka saat ini berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Penyediaan air bersih dikelola oleh PDAM, pemerintah desa (air bersih pedesaan) dan perorangan (rumah tangga). Pelayanan air bersih/air minum yang dilaksanakan oleH PDAM Majalengka baru mencapai 11 kecamatan, 67 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 108.630 jiwa ( 9,34 %). Sedangkan jumlah rumah tangga pengguna air bersih sampai dengan tahun 2013 sebesar 323.526 rumah tangga atau sebesar 92,68%. Tenaga Listrik. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah tersedia dengan cukup pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memasang listrik untuk masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 144
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.110. Penggunaan Listrik di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Tahun Ketersediaan Daya Listrik Persentase Rmah Tangga pengguna Listrik 1. 2008 88,92 % 70,02 % 2. 2009 89,35 % 70,31 % 3. 2010 89,49 % 73,17 % 4. 2011 89,33 % 75,25 % 5. 2012 89,92 % 80,00 % Sumber : Dinas PSDAPE Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Telepon. Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa. Tabel 2.111. Penggunaan Telepon di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 No. Tahun Persentase Rumah Tangga Pengguna HP/Telepon 1. 2008 40 % 2. 2009 65 % 3. 2010 70 % 4. 2011 75 % 5. 2012 80 % Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 145
Pemerintah Kabupaten Majalengka Asuransi. Perusahaan asuransi di Kabupaten Majalengka yang memiliki kantor/cabang tahun 2013 adalah sebanyak 3 buah perusahaan dengan jenis layanan adalah asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dana pensiun dan asuransi karyawan. Restoran. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang- peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Hingga tahun 2013 di wilayah Kabupaten Majalengka tercatat ada 65 Restoran. Ketersediaan penginapan. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Saat ini di wilayah Kabupaten Majalengka terdapat 9 hotel/penginapan dan semuanya masih berkelas melati. 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah merupakan salah satu daya saing bagi daerah tersebut untuk dapat meningkatkan investasi yang masuk ke daerah tersebut. Iklim investasi diukur antara lain dengan tindak kriminalitas, kemudahan perijinan, dan perkembangan desa. Angka Kriminalitas. Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 146
Pemerintah Kabupaten Majalengka berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Gambar 2.15. Angka Kriminal Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 Sumber : Polres Majalengka, tahun 2013 Lama Proses Perijinan. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah Kabupaten Majalengka membuat kebijakan menyederhanakan pelayanan perizinan terpadu untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, murah dan terjangkau. Tabel di atas menunjukan bahwa proses perijinan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 hanya membutuhkan waktu 4 hari, lebih cepat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 147
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.112. Lama Proses Perizinan Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. Tahun Lama Proses Perijinan (Hari) 1. 2009 14 2. 2010 10 3. 2011 8 4. 2012 4 Sumber : BPPTPM Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah. Jumlah pajak dan retribusi daerah pada tahun 2012, yaitu pajak sebanyak 10 macam dan retribusi sebanyak 26 macam dengan harapan pada tahun 2013 masih stabil. Tabel 2.113. Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 - 2012 No. Tahun Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah 1. 2009 Pajak : 7 Retribusi : 30 2. 2010 Pajak : 9 Retribusi : 35 3. 2011 Pajak : 10 Retribusi : 15 4. 2012 Pajak : 10 Retribusi : 26 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha. Berdasarkan data di atas jumlah perda yang mendukung iklim usaha dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 18 buah perda dan ditargetkan pada tahun 2013 menjadi sebanyak 20 buah perda. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 148
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 2.114. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. Tahun Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha 1. 2009 18 2. 2010 18 3. 2011 18 2012 Sumber : Setda Kabupaten Majalengka, tahun 2013 4. 18 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu daerah, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Tingkat Pendidikan Masyarakat. Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kualitas SDM adalah dengan mengukur tingkat pendidikan masyarakat. Selama periode 2008-2012, hanya sebagian kecil penduduk yang berpendidikan Diploma dan Sarjana, walaupun demikian tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Majalengka terus meningkat. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 149
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 2.16. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 S1> 010203040502009201020112012dalam persen t a h u n SD SLTP Diploma Tdk Punya Ijazah SLTA Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Rasio Ketergantungan. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 150
Pemerintah Kabupaten Majalengka Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Data perkembangan Rasio Ketergantungan dapat dilihat pada tabel 2.112. sebagai berikut : Tabel 2.115. Rasio Ketergantungan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Tahun Rasio Ketergantungan (%) 1. 2008 48,20 2. 2009 50,54 3. 2010 52,18 4. 2011 52,17 5. 2012 Data Belum Tersedia Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2012 Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal II - 151
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Tidak dapat disangkal bahwa agenda pembangunan sepenuhnya tergantung pada sejauhmana pendanaan yang memadai dapat disediakan. Keberhasilan pembangunan juga ditunjang oleh sejauh mana dana riil untuk alokasi pembangunan disediakan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah beserta kerangka pendanaan akan menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 tahun mendatang. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan di masa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kemampuan keuangan APBD sangat dipengaruhi oleh APBN, dimana APBN ditentukan oleh perhitungan asumsi makro APBN yang dipengaruhi oleh : (1) kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), (2) laju pertumbuhan perekonomian nasional yang berimbas kepada perekonomian daerah, (3) terjadinya laju inflasi sebagai akibat terjadinya krisis di negara Eropa dan Amerika yang mengakibatkan naiknya harga-harga impor, (4) melemahnya nilai tukar rupiah. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Analisis kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelerasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. 3.1.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini sebagaimana terlihat dari target dan realisasi pendapatan daerah pada tabel 3.1. Pada tahun 2008, target pendapatan daerah sebesar Rp886,523 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp876,122 miliar atau sebesar 98,83 %, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan target sebesar Rp1,571 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,574 triliun atau 100,17%. Adapun perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi sebagamana terlihat pada gambar 3.1. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun Anggaran 2008 Target Setelah Perubahan APBD (Rp) 886.523.886.671,10 Realisasi (Rp) 876.122.099.714,00 % 98,83 Bertambah/ Berkurang (10.401.786.957,10) 2009 952.235.017.359,31 967.266.988.286,00 101,58 15.031.970.926,69 2010 1.128.871.359.031,59 1.122.795.910.289,00 99,46 (6.075.448.742,59) 2011 1.274.730.517.626,13 1.277.921.523.925,00 100,25 3.191.006.298,87 2012 1.571.670.901.204,65 1.574.352.386.820,00 100,17 2.681.485.615,35 Jumlah 5.814.031.681.892,78 5.818.458.909.034,00 100,08 4.427.227.141,22 Sumber : LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2008-2012 Gambar 3.1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah i s a s i l a e r n e s r e P 102 101.5 101 100.5 100 99.5 99 98.5 98 97.5 97 98.83 101.58 99.46 100.25 100.17 2008 2009 2010 2011 2012 T A H U N Total target pendapatan daerah Kabupaten Majalengka selama periode tahun 2008-2012 sebesar Rp5.814.031.681.892,78 dengan realisasi sebesar Rp5.818.458.909.034,00 atau melampaui target sebesar 100,08 persen. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Target RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka dan realisasi komponen pendapatan daerah selama tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3.2 dan gambar 3.2. berikut. Tabel. 3.2. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2008-2012 (Dalam Miliar Rupiah) PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Tahun Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 2008 47,500 47,721 100,47 741,195 730,072 98,50 97,827 98,327 100,51 2009 68,391 68,907 100,75 768,472 774,396 100,77 115,370 123,962 107,45 2010 79,695 76,398 95,86 875,729 877,528 100,21 173,446 168,869 97,36 2011 90,825 86,579 95,33 973,516 981,620 100,83 210,388 209,721 99,68 2012 99,061 103,740 104,72 1.273,682 1.275,448 100,14 198,926 195,162 98,11 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Gambar 3.2. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah 1,400.00 1,200.00 1,000.00 h a p u R r a y l i i K 800.00 600.00 400.00 PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan 200.00 0.00 2008 2009 2010 2011 2012 T A H U N Dari data di atas terlihat bahwa selama kurun waktu 2008-2012, realisasi PAD meningkat dari Rp47.721.941.970,00 pada tahun 2008, menjadi Rp103.740.974.491,00 pada tahun 2012. Pada kurun waktu yang sama, dana perimbangan meningkat dari Rp730.072.518.256,00 pada tahun 2008, menjadi Rp1.275.448.701.689,00 pada tahun 2012. Begitu pula dengan lain-lain pendapatan yang sah, meningkat dari Rp98.327.639.488,00, menjadi RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka Rp195.162.710.640,00 pada tahun 2012. Namun demikian, secara persentase, selama kurun waktu 2008-2012, realisasinya berfluktuasi seperti terlihat pada gambar 3.3 berikut : Gambar 3.3. Prosentase Capaian Pendapatan Daerah n e s o r p m a a d l 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 107.45 104.72 100.47 100.75 100.51 98.5 100.77 100.21 100.83 100.14 98.11 99.68 97.36 95.86 95.53 PAD DANA PERIMBANGAN LAIN_LAIN 2008 2009 2010 2011 2012 T A H U N Salah satu ukuran kemandirian pemerintah daerah adalah dengan melihat proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Selama tahun 2008- 2012, proporsi PAD cenderung meningkat yaitu pada tahun 2008 sebesar 5,44 %, meningkat menjadi 6,59 % pada tahun 2012, dan pada tahun 2009 mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 7,12. Sangat rendahnya proprosi PAD (masih dibawah 10%) menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada pemerintah pusat dan atau provinsi dari sisi finansial masih sangat tinggi. Perkembangan proporsi dapat dilihat pada tabel 3.3 dan gambar 3.4. Tabel. 3.3. Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Tahun PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % 2008 47.721.941.970,00 5,44 730.072.518.256,00 83,33 98.327.639.488,00 11,22 2009 68.907.543.309,00 7,12 774.396.796.950,00 80,06 123.962.648.027,00 12,82 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Tahun Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % 2010 76.398.018.123,00 6,80 877.528.110.599,00 78,15 168.869.781.567,00 15,04 2011 86.579.536.411,00 6,77 981.620.120.854,00 76,81 209.721.866.660,00 16,41 2012 103.740.974.491,00 6,59 1.275.448.701.689,00 81,01 195.162.710.640,00 12,39 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Gambar 3.4. Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lain-lain pendapatan Dana Perimbangan PAD 2008 2009 2010 T A H U N 2011 2012 Dari gambar di atas, terlihat pula bahwa komponen dana perimbangan masih sangat dominan dalam pendapatan daerah Kabupaten Majalengka, yaitu mencapai diatas 70 % setiap tahunnnya, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berkisar antara 11-16 %. Secara rinci realisasi pendapatan daerah per komponen sumber penerimaan selama kurun waktu 2008-2012 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah; terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Realisasi selama kurun waktu 2008- 2012 sebagaimana tabel 3.4, dan gambar 3.5. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Uraian 2008 2009 Tahun (Rp) 2010 2011 2012 1 Pajak daerah 4.827.278.616,00 5.907.816.772,00 5.174.181.843,00 12.976.000.948,00 14.650.525.514,00 2 Retribusi Daerah 34.493.554.317,00 29.555.915.125,00 12.444.252.599,00 11.987.641.003,00 16.408.826.561,00 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan 2.242.774.291,00 2.918.544.163,00 3.740.194.293,00 3.164.274.102,00 3.808.902.976,00 4 Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah 6.158.334.746,00 30.525.267.249,00 55.039.389.388,00 58.451.620.358,00 68.872.719.440,0 Jumlah PAD 47.721.941.970,00 68.907.543.309,00 76.398.018.123,00 86.579.536.411,00 103.740.974.491,00 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Gambar 3.5. Realisasi PAD Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 80.00 70.00 H A I P U R R A Y L I 60.00 50.00 40.00 M M A L A D 30.00 20.00 10.00 0.00 2008 2009 2010 2011 2012 Pajak daerah Retribusi daerah Pengelolaan kekayaan daerah Lain-lain b. Dana Perimbangan; terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Realisasi dana perimbangan selama kurun waktu 2008-2012 sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 dan gambar 3.6 berikut: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Uraian 2008 2009 Tahun (Rp) 2010 2011 2012 2 Dana Perimbangan 730.072.518.256,00 774.396.796.950,00 877.528.110.599,00 981.620.120.854,00 1.275.448.701.689,00 2.1 2.2 2.3 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 79.719.083.256,00 600.795.435.000,00 49.558.000.000,00 91.878.588.950,00 642.722.208.000,00 39.796.000.000,00 97.746.731.999,00 717.458.878.600,00 62.322.500.000,00 109.447.610.694,00 803.849.010.160,00 68.323.500.000,00 116.093.856.689,00 1.029.606.595.000,00 129.748.250.000,00 2.4 Lain-lain
0,00 0,00 0,00 0,00 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Gambar 3.6. Perkembangan Dana Perimbangan 1,200.00 h a p u r i r a y l i m m a a d l 1,000.00 800.00 600.00 400.00 Bagi Hasil DAU DAK Lain-Lain 200.00 0.00 2008 2009 2010 2011 2012 T A H U N c. Lain-lain Pendapatan daerah; terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi, dan lain-lain pendapatan. Secara rinci realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.6 dan gambar 3.7 berikut. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.6. Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No Uraian 2008 2009 Tahun (Rp) 2010 2011 1 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.1 Pendapatan Hibah 1.2 Dana Darurat 1.3 Dana Bagi Hasil 98.327.639.488,00 650.000.000,00 5.000.000.000,00 123.962.648.027,00 0,00 7.190.396.000,00 168.869.781.567,00 0,00 0,00 209.721.866.660,00 0,00 0,00 Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 1.5 Bantuan Keuangan Dari 26.136.528.753,00 16.984.267.880,00 27.535.892.927,00 22.519.950.000,00 30.589.689.338,00 68.309.966.729,00 39.755.770.346,00 100.824.365.000,00 Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 49.556.842.855,00 66.716.409.100,00 69.970.125.500,00 69.141.731.314,00 1.6 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 876.122.099.714,00 967.266.988.286,00 1.122.795.910.289,00 1.277.921.523.925,00 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 9 2012 195.162.710.640,00 0,00 0,00 48.228.620.770,00 12.195.000.000,00 134.739.089.870,00 0,00 1.574.352.386.820,00
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 3.7. Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah 140.00 120.00 h a p u r i 100.00 Hibah r a y l i 80.00 Dana Darurat m m a a d l 60.00 40.00 DBHP/BP Prov Dana Penyesuaian 20.00 Ban Keu Prov 0.00 2008 2009 2010 2011 2012 T a h u n Dari keseluruhan komponen dan sumber pendapatan daerah, komponen dana perimbangan memberikan proporsi terbesar dalam pendapatan daerah. Sumber terbesar dari komponen ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen kedua terbesar adalah Lain-lain pendapatan yang sah, dengan sumber terbesar berasal dari pos bantuan keuangan dari provinsi. Sedangkan terakhir adalah komponen PAD, dengan sumber terbesar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara umum rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka periode tahun 2008-2012 sebesar 15,87 persen dengan sumber pendapatan terbesar bersumber dari PAD sebesar 22,10 persen, dana perimbangan sebesar 15,30 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 19,96 persen. Untuk lebih jelasnya, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3.7. berikut: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 10
URAIAN 1 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Pajak Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.7 RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2008-2012 KABUPATEN MAJALENGKA Tahun (Rp) 2008 2009 2010 2011 2012 2 3 4 5 6 876.122.099.714,00 967.266.988.286,00 1.122.795.910.289,00 1.277.921.523.925,00 1.574.352.386.820,00 47.721.941.970,00 68.907.543.309,00 76.398.018.123,00 86.579.536.411,00 103.740.974.491,00 4.827.278.616,00 5.907.816.772,00 5.174.181.843,00 12.976.000.948,00 14.650.525.514,00 34.493.554.317,00 29.555.915.125,00 12.444.252.599,00 11.987.641.003,00 16.408.826.561,00 2.242.774.291,00 2.918.544.163,00 3.740.194.293,00 3.164.274.102,00 3.808.902.976,00 6.158.334.746,00 30.525.267.249,00 55.039.389.388,00 58.451.620.358,00 68.872.719.440,00 4.827.278.616,00 5.907.816.772,00 5.174.181.843,00 12.976.000.948,00 14.650.525.514,00 730.072.518.256,00 774.396.796.950,00 877.528.110.599,00 981.620.120.854,00 1.275.448.701.689,00 79.719.083.256,00 91.878.588.950,00 97.746.731.999,00 109.447.610.694,00 116.093.856.689,00 600.795.435.000,00 642.722.208.000,00 717.458.878.600,00 803.849.010.160,00 1.029.606.595.000,00 49.558.000.000,00 39.796.000.000,00 62.322.500.000,00 68.323.500.000,00 129.748.250.000,00 98.327.639.488,00 123.962.648.027,00 168.869.781.567,00 209.721.866.660,00 195.162.710.640,00 Hal III - 11 RATA- RATA 7 15,87 22,10 43,41 (9,75) 15,81 125,00 43,41 15,30 9,92 14,68 34,11 19,89
Pemerintah Kabupaten Majalengka URAIAN 2008 2009 Tahun (Rp) 2010 1 2 3 4 Pendapatan Hibah 650.000.000,00 0,00 0,00 Dana Darurat 5.000.000.000,00 7.190.396.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 26.136.528.753,00 27.535.892.927,00 30.589.689.338,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 16.984.267.880,00 22.519.950.000,00 68.309.966.729,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 49.556.842.855,00 66.716.409.100,00 69.970.125.500,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 876.122.099.714,00 967.266.988.286,00 1.122.795.910.289,00 Sumber: DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 12 2011 2012 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 39.755.770.346,00 48.228.620.770,00 100.824.365.000,00 12.195.000.000,00 69.141.731.314,00 134.739.089.870,00 0,00 0,00 1.277.921.523.925,00 1.574.352.386.820,00 RATA- RATA 7 (25,00) (14,05) 16,93 48,90 33,30 0,00 15,87
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.1.1.2. Belanja Daerah Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-progam Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, selama kurun waktu 2008-2012, belanja daerah pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti terlihat dalam Tabel 3.8. Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 (Dalam Miliar Rupiah) Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah No. Tahun Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 1 2008 559,924 549,392 98,12 360,702 333,376 92,42 920,626 882,768 95,89 2 2009 658,232 628,420 95,47 319,970 299,721 93,67 978,202 928,141 94,88 3 2010 818,531 805,763 98,44 373,556 330,366 88,44 1.192,088 1.136,129 95,31 4 2011 844,878 837,437 99,12 474,201 451,571 95,23 1.319,079 1.289,008 97,72 5 2012 936,725 907,686 96,90 654,072 618,238 94,52 1.590,797 1.525,924 95,92 Sumber: DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Belanja tidak langsung meningkat dari anggaran tahun 2008 sebesar Rp559,924 miliar dengan realisasi sebesar Rp549,392 miliar, menjadi anggaran sebesar Rp936,725 miliar dengan realisasi sebesar Rp907,686 miliar pada tahun 2012; belanja langsung meningkat dari anggaran tahun 2008 sebesar Rp360,702 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 13
Pemerintah Kabupaten Majalengka miliar dengan realisasi sebesar Rp333,376 miliar, menjadi anggaran sebesar Rp654,072 miliar dengan realisasi sebesar Rp618,238 miliar pada tahun 2012; Total belanja meningkat dari anggaran tahun 2008 sebesar Rp920,626 miliar dengan realisasi sebesar Rp882,768 miliar, menjadi anggaran sebesar Rp1,590 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,525 triliun pada tahun 2012. 1800 Gambar 3.8. Perkembangan Anggaran Belanja Daerah 1,590.80 1600 M I L Y A R 1400 R 1200 U 1000 P I A H 800 600 400 920.626 559.924 360.702 978.202 658.232 319.97 1,192.09 818.531 373.556 1,319.08 844.878 474.201 936.725 654.072 BTL BL TOTAL BELANJA 200 0 2008 2009 2010 T a h u n 2011 2012 1800 Gambar 3.9. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah M i l y a r 1600 1400 1200 1000 882.768 928.141 1,136.13 805.763 1,289.01 837.437 1,525.92 907.686 BTL BL R u p i a h 800 600 400 200 549.392 333.376 628.42 299.721 330.366 451.571 618.238 TOTAL BELANJA 0 2008 2009 2010 2011 2012 T a h u n RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 14
Pemerintah Kabupaten Majalengka Mengenai perkembangan persentase realisasi belanja dapat dilihat pada Gambar 3.10. Selama kurun waktu 2008-2012, persentase realisasi belanja tidak langsung selalu lebih besar dari belanja langsung. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi. Total belanja daerah terdapat fluktuasi yaitu dari 95,89% pada tahun 2008, turun menjadi 94,88 % pada tahun 2009, turun lagi menjadi 93,31% pada tahun 2010, kemudian naik lagi menjadi 97,72 % pada tahun 2011, kemudian turun lagi menjadi 95,92 % pada tahun 2012. Gambar 3.10. Perkembangan Prosentase Realisasi Belanja Daerah p e r s e t a s e 100 98 96 94 92 90 88 86 98.12 95.89 92.42 95.47 94.88 93.67 98.44 93.31 88.44 99.12 97.72 95.23 96.9 95.92 94.52 Total BTL BL 84 82 2008 2009 2010 2011 2012 T A H U N Dari gambar 3.10 di atas juga terlihat selama kurun waktu 2008-2012, persentase realisasi komponen Belanja Langsung mencapai angka terendah yaitu 88,44% pada tahun 2010, turun dari tahun 2009 yang tercatat sebesar 93,67 %. Kondisi ini berbeda dengan Belanja Tidak Langsung, yang meningkat dari 95,47 % pada tahun 2009 menjadi 98,44 pada tahun 2010. Mengenai proporsi realisasi belanja selama kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3.9 dan gambar 3.11. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 15
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.9. Perkembangan Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Tahun Belanja Tidak Langsung (%) Belanja Langsung (%) 1 2008 62,24 37,76 2 2009 67,71 32,29 3 2010 70,92 29,08 4 2011 64,97 35,03 5 2012 59,48 40,52 120 Gambar 3.11. Perkembangan Proporsi Belanja Daerah 100 p e r s e n 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 T A H U N RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Total (%) 100 100 100 100 100 BL BTL Hal III - 16
Pemerintah Kabupaten Majalengka Dari tabel dan gambar di atas terlihat bahwa selama kurun waktu 2008-2012, secara rata-rata tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan pada komposisi belanja daerah yaitu berkisar antara 60% untuk Belanja Tidak Langsung dan 40 % Belanja Langsung. Perubahan yang terjadi yaitu penurunan untuk Belanja Tidak Langsung dan peningkatan untuk Belanja Langsung, artinya bahwa kebijakan keuangan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam melayani kebutuhan publik/ masyarakat. Secara rinci, perkembangan belanja daerah selama kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3.10. yaitu sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung; terdiri dari Belaja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belaja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belaja Tidak Terduga, dan Belanja Lain-lain. b. Belanja Langsung; terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa; dan Belanja Modal. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 17
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.10 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 2008 2009 2010 Uraian Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % BELANJA DAERAH 920,627 882,768 95,89 978,203 928,142 94,88 1.192,088 1.136,130 95,31 Belanja Tidak Langsung 559,924 549,392 98,12 658,232 628,420 95,47 818,531 805,763 98,44 Belanja Pegawai 484,216 479,697 99,07 548,582 545,184 99,38 712,642 703,199 98,68 Belanja Bunga 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 Belanja Subsidi 0,500 0,500 100,00 0,168 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 Belanja Hibah 20,171 18,423 91,34 6,817 5,550 81,41 6,912 6,833 98,85 Belanja Bantuan Sosial 16,079 12,949 80,54 55,397 33,005 59,58 53,256 50,773 95,34 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ kabupaten/ kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa 1,550 37,028 1,434 36,389 92,48 98,27 1,633 45,029 1,360 43,321 83,27 96,21 1,723 43,499 1,599 43,360 92,78 99,68 Belanja Tidak Terduga 0,380 0,000 0,00 0,606 0,000 0,00 0,500 0,000 0,00 Lain-lain 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 Belanja Langsung 360,703 333,376 92,42 319,971 299,721 93,67 373,557 330,366 88,44 Belanja Pegawai 75,714 72,475 95,72 62,334 56,784 91,10 45,848 40,393 88,10 Belanja Barang Dan Jasa 119,599 111,419 93,16 132,713 122,376 92,21 137,656 118,208 85,87 Belanja Modal 165,390 149,482 90,38 124,924 120,562 96,51 190,052 171,765 90,38 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 18 Anggaran 1.319,080 844,879 766,341 0,000 0,000 10,547 22,495 1,881 43,115 0,500 0,000 474,201 73,526 196,621 204,055 2011 Realisasi 1.289,009 837,437 764,179 0,000 0,000 9,628 18,669 1,816 42,948 0,197 0,000 451,571 69,596 186,054 195,921 (Dalam Miliar Rupiah) 2012 % Anggaran Realisasi 97,72 1.590,798 1.525,925 99,12 936,726 907,686 99,72 887,485 860,887 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 91,29 2,531 2,481 82,99 0,000 0,000 96,56 1,997 0,841 99,61 44,212 43,424 39,35 0,500 0,053 0,00 0,000 0,000 95,23 654,072 618,238 94,66 80,191 74,322 94,63 209,657 192,915 96,01 364,224 351,002 % 95,92 96,90 97,00 0,00 0,00 98,02 0,00 42,12 98,22 10,69 0,00 94,52 92,68 92,01 96,37
Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 3.12. Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung J u t a 1000 800 Belanja Pegawai Belanja bunga Belaja Subsidi 600 Belaja Hibah r u p i a n 400 200 0 Bansos Bagi Hasil Bankeu Tidak Terduga 2008 2009 2010 T A H U N 2011 2012 Lain-lain Gambar 3.13. Perkembangan Realisasi Belanja Langsung 400 J u t a a n 350 300 250 200 Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal r u p i a h 150 100 50 0 2008 2009 2010 T A H U N 2011 2012 3.1.1.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 19
Pemerintah Kabupaten Majalengka daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah. Secara rinci Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 20
No. Uraian Anggaran PEMBIAYAAN DAERAH 34,103 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 39,354 31,161 2 Pencairan Dana Cadangan 5,000 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,000 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,000 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,000 6 Penerimaan Piutang Daerah 3,193 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 39,354 5,251 1 2 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (investasi) Pem Daerah 0,000 3,500 3 Pembayaran Pokok Utang 1,751 4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5,251 Pembiayaan Neto 34,103 SILPA Tahun berkenaan 0,000 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel. 3.11 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 2008 2009 2010 Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi 34,332 100,67 25,968 26,284 101,22 63,217 65,409 39,580 100,57 29,213 28,429 97,32 65,717 65,409 31,161 100,00 27,685 27,685 100,00 65,409 64,848 5,000 100,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,421 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 2,998 93,89 1,528 0,744 48,69 0,308 0,561 39,580 100,57 29,213 28,429 97,32 65,717 65,409 5,249 99,95 3,245 2,145 66,11 2,500 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 3,500 100,00 2,700 1,600 59,26 2,500 0,000 1,749 99,86 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,545 0,545 100,00 0,000 0,000 5,249 99,95 3,245 2,145 66,11 2,500 0,000 34,332 100,67 25,968 26,284 101,22 63,217 65,409 27,685 0,00 0,000 65,409 0,00 0,000 52,075 Hal III - 21 % 103,47 99,53 99,14 0,00 0,00 0,00 0,00 182,49 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,47 0,00 (Dalam Miliar Rupiah) 2011 Anggaran Realisasi % Anggaran 44,349 47,940 108,10 19,127 52,349 51,440 98,26 37,127 52,075 50,746 97,45 36,853 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,274 0,694 253,36 0,274 52,349 51,440 98,26 37,127 8,000 3,500 43,75 18,000 4,500 0,000 0,00 18,000 3,500 3,500 100,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 8,000 3,500 43,75 18,000 44,349 47,940 108,10 19,127 0,000 36,853 0,00 0,000 2012 Realisasi 19,322 37,322 36,853 0,000 0,000 0,000 0,000 0,469 37,322 18,000 18,000 0,000 0,000 0,000 18,000 19,322 67,750 % 101,02 100,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,15 100,53 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 101,02 0,00
Pemerintah Kabupaten Majalengka Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode tahun 2008-2012, pembiayaan daerah mengalami fluktuasi yang puncaknya mencapai angka tertinggi pada tahun 2010 dan 2011 dengan rata-rata mencapai di atas 103 persen. 3.1.2. Neraca Daerah Neraca daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut ditunjukkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci. Neraca daerah sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel 3.12 sebagai berikut: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 22
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.12 RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 - 2012 NO URAIAN 2008 2009 Tahun (Rp) 2010 2011 1 ASET LANCAR Kas 27.708.270.980,00 8.606.397.119,00 54.325.061.626,00 42.713.366.805,00 Kas di Kas Daerah 27.398.713.599,00 5.101.399.740,00 51.920.316.209,00 36.708.724.785,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 301.384.200,00 339.736.084,00 155.639.731,00 2.797.814.852,00 Kas di Bendahara Penerimaan 8.173.181,00 679.621.987,00 21.837.800,00 17.821.804,00 Kas di BLUD 0,00 2.485.639.308,00 2.227.267.886,00 3.189.005.364,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 60.000.000.000,00 0,00 0,00 Piutang 10.408.350.375,00 6.834.521.370,96 9.276.072.919,40 8.318.399.314,00 Piutang Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 Piutang Retribusi 3.582.002.375,00 2.110.773.370,96 2.416.695.914,40 4.236.981.314,00 Piutang Lainnya 6.826.348.000,00 4.723.748.000,00 6.859.377.005,00 4.081.418.000,00 Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyisihan Piutang Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyisihan Piutang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Persediaan 4.337.884.369,95 5.907.728.470,55 16.688.080.623,49 18.080.121.838,10 Jumlah Aset Lancar 42.454.505.724,95 81.348.646.960,51 80.289.215.168,89 69.111.887.957,10 2 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Dana Bergulir Dana Bergulir Diragukan Tertagih Penyertaan Modal Pada Pusat Koperasi Syariah dan KUKM 3.910.592.172,00 0,00 1.000.000.000,00 3.445.290.940,00 0,00 2.600.000.000,00 3.388.587.452,00 (1.431.653.828,00) 2.161.000.000,00 3.353.734.433,00 (1.207.917.669,52) 1.717.500.000,00 Jumlah Investasi Nonpermanen 4.910.592.172,00 6.045.290.940,00 4.117.933.624,00 3.863.316.763,48 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 23 2012 72.332.570.797,00 68.049.529.500,00 0,00 0,00 4.283.041.297,00 0,00 9.796.524.799,00 358.854.581,00 5.436.252.218,00 4.001.418.000,00 (4.598.819.022,00) (1.156.401.022,00) (3.442.418.000,00) 16.827.547.740,50 94.357.824.314,50 3.337.325.633,00 (1.199.866.137,80) 1.344.960.000,00 3.482.419.495,20 RATA- RATA 99,82 177,03 294,99 1.585,28 33,42 2,61 16,97 (5,12) 47,35 21,50 (4,64) (1,89)
Pemerintah Kabupaten Majalengka NO URAIAN 2008 2009 Tahun (Rp) 2010 2011 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 17.161.122.044,00 17.161.121.834,00 21.965.733.581,97 27.374.754.080,34 Jumlah Investasi Permanen 17.161.122.044,00 17.161.121.834,00 21.965.733.581,97 27.374.754.080,34 Jumlah Investasi Jangka Panjang 22.071.714.216,00 23.206.412.774,00 26.083.667.205,97 31.238.070.843,82 3 ASET TETAP Tanah 618.932.293.502,00 694.948.147.984,00 706.676.366.821,00 631.560.543.571,00 Peralatan dan mesin 129.243.799.361,00 177.675.016.819,00 187.360.027.249,00 226.924.853.482,00 Gedung dan bangunan 568.053.843.326,00 691.479.583.735,00 722.172.609.178,97 777.226.587.936,00 Jalan, Irigasi dan jaringan 607.818.657.573,00 586.620.147.924,00 692.955.071.683,00 744.779.503.275,00 Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan 8.460.846.038,00 0,00 5.202.701.619,00 0,00 14.926.498.199,00 0,00 44.723.177.358,00 2.404.548.287,00 Akumulasi penyusutan 0,00 0,00 2.095.704.156,03 0,00 Jumlah Aset Tetap 1.932.509.439.800,00 2.155.925.598.081,00 2.324.090.573.130,97 2.427.619.213.909,00 4 Dana cadangan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi / Tuntutan Perbendaharaan
Aset Tak Berwujud 1.375.066.550,00
1.430.132.500,00 9.126.083.775,00 Aset Rusak Berat 23.740.653.878,00 23.740.653.878,00 29.898.647.927,00 33.176.334.887,00 Aset lain- lain 79.824.000,00 79.824.000,00 1.982.179.000,00 4.457.179.000,00 Jumlah Aset Lainnya 25.195.544.428,00 23.820.477.878,00 33.310.959.427,00 46.759.597.662,00 JUMLAH ASET 2.022.231.204.168,95 2.284.301.135.693,51 2.463.774.414.932,83 2.574.728.770.371,92 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 24 2012 27.409.000.250,28 27.409.000.250,28 30.891.419.745,48 610.509.198.322,00 328.218.937.510,00 827.620.160.549,00 909.085.714.873,00 17.689.425.346,00 0,00 0,00 2.693.123.436.600,00 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 13.053.812.993,00
147.336.358.719,00 160.390.171.712,00 2.996.762.852.371,98 RATA- RATA 13,96 13,96 10,57 0,10 24,49 10,01 11,84 58,63 8,62 (12,62) 1.142,73 64,71 9,90
NO URAIAN II KEWAJIBAN 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada pihak ketiga Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2 Keawajiban Jangka Panjang Uatang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangaka Panjang Jumlah Kewajiban III Ekuitis Dana 1 Ekuitis Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang di tangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun (Rp) 2008 2009 2010 596.539.458,00 32.087.725,00 30.792.647.491,00 630.200,00 628.189.308,00 410.072.640,00 2.288.513.080,41 2.260.296.552,41 2.260.296.552,41 12.253.087.181,00 20.361.227.720,00 15.138.139.719,41 23.281.801.305,41 33.463.646.883,41
15.138.139.719,41 23.281.801.305,41 33.463.646.883,41
27.685.213.599,00 65.409.048.099,00 52.075.316.209,00 8.173.181,00 3.165.261.295,00 2.249.115.217,00 10.408.350.375,00 6.834.521.370,96 9.276.072.919,40 4.337.884.369,95 5.907.728.470,55 16.688.080.623,41 (15.123.255.519,41) (23.249.713.580,41) (33.463.016.683,41) 27.316.366.005,54 58.066.845.655,10 46.825.568.285,40 Hal III - 25 2011 40.361.912.532,00 2.653.757.270,00 692.695.925,00 2.260.296.552,41
45.968.662.279,41
45.968.662.279,41
36.852.782.367,00 3.206.827.168,00 8.318.399.314,00 18.080.121.838,10
(43.314.905.009,41)
23.143.225.677,69 2012
40.661.912.532,00
2.260.296.552,41
42.922.209.084,41
42.922.209.084,41 67.749.529.500,00 4.283.041.297,00 5.197.705.777,00 16.827.547.740,50 (42.622.209.084,41) 51.435.615.230,09 RATA- RATA 19.156,11 (0,25) 36,83 36,83 31,87 7.720,18 (8,44) 47,35 36,24 28,51
Pemerintah Kabupaten Majalengka NO URAIAN 2008 2009 Tahun (Rp) 2010 2011 2 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 22.071.714.216,00 23.206.412.774,00 26.083.667.205,97 31.238.070.843,82 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.932.509.439.800,00 2.155.925.598.081,00 2.326.186.277.287,00 2.427.619.213.909,00 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 25.195.544.428,00 23.820.477.878,00 33.310.959.427,00 46.759.597.662,00 Dana Yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1.979.776.698.444,00 2.202.952.488.733,00 2.385.580.903.919,97 2.505.616.882.414,82 3 Ekuitas Dana Cadangan
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan
Jumlah Ekuitas Dana 2.007.093.064.449,54 2.261.019.334.388,10 2.432.406.472.205,37 2.528.760.108.092,51 Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana 2.022.231.204.168,95 2.284.301.135.693,51 2.465.870.119.088,78 2.574.728.770.371,92 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 26 2012 30.891.419.745,48 2.693.123.436.600,00 160.390.171.712,00
2.884.405.028.057,48 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 2.953.840.643.287,57 2.996.762.852.371,98 RATA- RATA 10,57 8,62 64,71 9,62 9,71 9,90
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2009-2013 Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Kebijakan Pendapatan Daerah Selama periode tahun anggaran 2008-2012, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: 1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; 2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; 3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain : 1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah. 2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. 3. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan. 4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan OPD penghasil. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 27
Pemerintah Kabupaten Majalengka 5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. 6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. 7 . Meningkatkan peran dan fungsi OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 8. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah. 9. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. 10. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. b. Kebijakan Belanja Daerah Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2008-2013, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 28
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2008-2013 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM dan MDGs. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM dan MDGs guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2008-2013 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, antara lain: 1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Majalengka yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah. 2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari volume APBD setiap tahunnya. 3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi kesehatan secara bertahap sebesar 10% dari volume APBD setiap tahunnya. 4. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 5. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan. 6. Untuk mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi dipedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik. 7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Majalengka, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 29
Pemerintah Kabupaten Majalengka 8. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pelayanan dasar OPD. 9. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut : a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. f) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 30
Pemerintah Kabupaten Majalengka g) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. c. Kebijakan Pembiayaan Daerah Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, (b) pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada pemenuhan belanja yang mengalami defisit anggaran sebagai akibat dari proporsi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan belanja. Arah kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan pada pemenuhan belanja investasi yaitu dengan peningkatan penyertaan modal BUMD serta penyediaan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilukada. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan keuangan tersebut di atas yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, maka untuk mengetahui kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan lima tahun ke depan dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, hendaknya diketahui pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan tahun sebelumnya. Gambaran realisasi dari pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2008-2012 antara lain adalah sebagai berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 31
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Pemerintah Kabupaten Majalengka a) Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran Tabel 3.13 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012 (Dalam Miliar Rupiah) Uraian 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % BELANJA DAERAH 920,627 882,768 95,89 978,203 928,142 94,88 1.192,088 1.136,130 95,31 Belanja Tidak Langsung 559,924 549,392 98,12 658,232 628,420 95,47 818,531 805,763 98,44 Belanja Pegawai 484,216 479,697 99,07 548,582 545,184 99,38 712,642 703,199 98,68 Belanja Bunga 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 Belanja Subsidi 0,500 0,500 100,00 0,168 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 Belanja Hibah 20,171 18,423 91,34 6,817 5,550 81,41 6,912 6,833 98,85 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa 16,079 1,550 37,028 12,949 1,434 36,389 80,54 92,48 98,27 55,397 1,633 45,029 33,005 1,360 43,321 59,58 83,27 96,21 53,256 1,723 43,499 50,773 1,599 43,360 95,34 92,78 99,68 Belanja Tidak Terduga 0,380 0,000 0,00 0,606 0,000 0,00 0,500 0,000 0,00 Lain-lain 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 Belanja Langsung 360,703 333,376 92,42 319,971 299,721 93,67 373,557 330,366 88,44 Belanja Pegawai 75,714 72,475 95,72 62,334 56,784 91,10 45,848 40,393 88,10 Belanja Barang dan Jasa 119,599 111,419 93,16 132,713 122,376 92,21 137,656 118,208 85,87 Belanja Modal 165,390 149,482 90,38 124,924 120,562 96,51 190,052 171,765 90,38 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, Tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 32 Anggaran 1.319,080 844,879 766,341 0,000 0,000 10,547 22,495 1,881 43,115 0,500 0,000 474,201 73,526 196,621 204,055 2011 Realisasi 1.289,009 837,437 764,179 0,000 0,000 9,628 18,669 1,816 42,948 0,197 0,000 451,571 69,596 186,054 195,921 % 97,72 99,12 99,72 0,00 0,00 91,29 82,99 96,56 99,61 39,35 0,00 95,23 94,66 94,63 96,01 Anggaran 1.590,798 936,726 887,485 0,000 0,000 2,531 0,000 1,997 44,212 0,500 0,000 654,072 80,191 209,657 364,224 2012 Realisasi 1.525,925 907,686 860,887 0,000 0,000 2,481 0,000 0,841 43,424 0,053 0,000 618,238 74,322 192,915 351,002 % 95,92 96,90 97,00 0,00 0,00 98,02 0,00 42,12 98,22 10,69 0,00 94,52 92,68 92,01 96,37
Pemerintah Kabupaten Majalengka Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa proporsi penggunaan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran belanja daerah mengalami fluktuasi dikisaran antara 94 sampai 97 prosen tiap tahunnya. Sementara itu, analisis proporsi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 33
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.14 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH Belanja Pemungutan Pajak Daerah Belanja Langsung Belanja Honorarium PNS Belanja Uang Lembur Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja makanan dan minuman pegawai Belanja pakaian dinas dan atributnya Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan pindah tugas Belanja pemulangan pegawai Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeuler, Peralatan dan Perlengkapan dan Lain-lain) 2008 473.932.200.117 460.489.906.644 10.603.332.500 2.614.800.000 224.160.973 157.716.265.576 1.308.380.000 - -
831.882.718 -
6.093.596.905 - - 2009 539.078.507.202 528.396.568.108 7.603.959.000 2.879.400.000 198.580.094 131.035.160.001 2.283.125.650 - - 1.660.144.345 74.800.000 6.455.192.036 - -
2010 585.276.841.022 566.919.885.726 16.546.432.500
1.810.522.796 195.204.547.731 7.895.145.000 2.893.608.050 - 1.218.468.200 818.625.500 1.403.294.189 810.879.750 74.199.000 8.325.107.524 - - 149.482.405.953 120.561.897.970 171.765.220.518 Total Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 631.648.465.693 670.113.667.203 780.481.388.753 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 34 (Dalam Miliar Rupiah) 2011 650.596.292.374 631.152.552.124 16.275.740.250 2012 708.678.449.265 689.459.250.694 15.027.049.000 3.168.000.000 3.168.000.000 214.496.849.361 3.348.835.850 3.356.287.500 - 1.204.149.571 371.627.448.138 3.615.445.400 3.761.856.700 45.702.680 2.325.900.600 3.010.810.600 924.724.720 479.549.250 5.107.500 14.911.600 1.005.744.658 17.524.100 30.349.000 8.120.395.831 - - 9.138.433.347 - - 195.921.116.510 351.001.581.653 865.093.141.735 1.080.305.897.403
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.15 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Majalengka No. Uraian Total Belanja Untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) % 1. Tahun Anggaran 2008 631.648.465.693,00 888.017.033.695,00 71,13 2. Tahun Anggaran 2009 670.113.667.203,00 930.287.115.723,00 72,03 3. Tahun Anggaran 2010 780.481.388.753,00 1.136.129.534.962,00 68,70 4. Tahun Anggaran 2011 865.093.141.735,00 1.292.508.961.686,00 66,93 5. Tahun Anggaran 2012 1.080.305.897.403,00 1.543.924.588.487,00 69,97 Data di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012 total belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tahun 2010, persentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan sebesar 68,70 persen, namun tahun 2011 mengalami penurunan 1,77 persen menjadi 66,93 persen. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami penaikan yang cukup tajam yakni 3,04 persen menjadi 69,97 persen. Hal ini mencerminkan bahwa postur pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat signifikan serta mengalami peningkatan dalam memenuhi kebutuhan publik. Artinya terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan publik yakni belanja yang dipergunakan untuk pembangunan menampakkan peningkatan dan terjadi penurunan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai/ aparatur, hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pengurangan dalam penerimaan pegawai. Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Majalengka tahun 2008-2012 terlihat pada tabel dibawah. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 35
No. Uraian A. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH 3. Belanja Bunga 4. Belanja Bagi hasil 5. Belanja Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Belanja Bantuan Sosial 8. Belanja Bagi Hasil 9. Belanja Bantuan Keuangan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.16 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Majalengka 2008 2009 2010 2011 (Dalam Miliar Rupiah) Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2012 532.989.810.303 597.363.377.208 667.885.104.981 666.446.604.599 739.427.028.956 460.489.906.644 528.396.568.108. 566.919.885.726 631.152.552.124 689.459.250.694 2.804.550.000 2.483.400.000
3.168.000.000 3.168.000.000
1.443.859.843
3.631.641.940
500.000.000
18.423.012.816
6.832.502.300 9.628.222.035 2.480.750.000 12.949.487.000
50.773.207.600 18.669.418.500
841.353.455 36.388.994.000 66.483.409.100 43.359.509.355
43.424.208.549 Hal III
Pemerintah Kabupaten Majalengka No.
Uraian 2008
2009 2010
2011 2012
Belanja Tidak terduga
196.770.000 53.466.258 B. Belanja Langsung 1.454.652.550 2.608.761.600 5.669.735.056 3.487.148.685 12.076.163.182 1. Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis 1.308.380.000 2.283.125.650 222.370.000 3.348.835.850 3.615.445.500 2. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 65.600.000
3. 4. 5. Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 80.672.550
325.635.950
5.447.365.056
138.312.835
8.460.717.682
C.
Pembiayaan Pengeluaran
18.000.000.000 1.
Pembentukan Dana Cadangan
18.000.000.000 2.
Pembayaran Pokok Utang
Total (A+B+C) 534.444.462.853 599.972.138.808 673.554.840.037 669.933.753.284 769.503.192.138 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 37 Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.2.2 Analisis Pembiayaan Tabel 3.17 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka No Uraian 2010 (Rp.) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.122.795.910.289,00 Dikurangi realisasi : 2 Belanja Daerah 1.136.129.534.962,00 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00 A Defisit Riil (13.333.624.673,00) Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan : 4 SILPA tahun anggaran sebelumnya 64.847.598.099,00 5 Pencairan Dana Cadangan
6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
7 Penerimaan Pinjaman Daerah
8 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
9 Penerimaan Piutang Daerah 561.342.783,00 B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 65.408.940.882,00 A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 52.075.316.209,00 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 38 2011 (Rp.) 1.277.921.523.925,00 1.289.008.961.686,00 3.500.000.000,00 (14.587.437.761,00) 50.746.012.109,00
694.208.019,00 51.440.220.128,00 36.852.782.367,00 2012 (Rp.) 1.574.352.386.820,00 1.525.924.588.487,00 18.000.000.000,00 30.427.798.333,00 36.852.782.367,00 468.948.800,00 37.321.731.167,00 67.749.529.500,00
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.18 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka No. Uraian 2010 (Rp) 1 SILPA tahun anggaran sebelumnya 64.847.598.099,00 2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 0,00 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 6 Penerimaan Piutang Daerah 561.342.783,00 7 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 39 2011 (Rp) 50.746.012.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.208.019,00 2012 (Rp) 36.852.782.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.948.800,00
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.19 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Majalengka 2010 2011 No. 1 Jumlah SILPA Uraian Rp 64.847.598.099,00 % dari SILPA 99,14 Rp 50.746.012.109,00 2 Pelampauan penerimaan PAD (3.297.487.854,00) 95,86 (4.245.537.438,57) 3 4 5 6 Pelampauan perimbangan Pelampauan penerimaan pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya Kewajiban ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan penerimaan dana lain-lain kepada pihak 1.798.437.114,00 (4.576.398.002,59) (55.958.467.108,59) 0,00 100,20 97,36 95,30 0,00 8.103.616.698,00 (667.072.960,56) (30.070.872.149,00) 0,00 7 0,00 0,00 0,00 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 40 % dari SILPA 97,44 95,32 100,83 99,68 97,72 0,00 0,00 2012 Rp 36.852.782.367,00 4.679.225.889,00 1.766.341.791,00 (3.764.082.065,00) 1.545.051.370.854,00 0,00 0,00 % dari SILPA 100 95,32 100,83 99,68 95,92 0,00 0,00 Rata-rata Pertum buhan (49,00) 19,61 136,19 189,42 2595,88 0,00 0,00
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.20 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2012 No. Uraian 2010 (Rp) 2011 (Rp) 2012 (Rp) 1 Saldo neraca daerah 2.453.519.922.835,32 2.574.728.770.371,92 2.996.762.852.371,98 Dikurangi : 2 3 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan 30.792.647.481,00 0 40.361.912.532,00 0 40.661.912.532,00 0 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 2.442.727.275.344,32 2.534.366.857.839,92 2.956.100.939.839,98 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 3.2.3 Analisis Neraca Daerah Neraca daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2008-2012 dijelaskan sebagai berikut: 3.2.3.1. Aset Daerah Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Perkembangan aset Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Per 31 Desember 2012, Kabupaten Majalengka memiliki aset senilai Rp2.996.762.852.371,98 atau rata-rata terjadi kenaikan sebesar 9,90 persen per tahun selama kurun waktu 2008-2012. Aset yang terbesar nilainya adalah aset tetap yang mencapai nilai Rp2.693.123.436.600,00. Kemudian aset lainnya yang mencapai nilai Rp160.390.171.712,00 atau terjadi pertumbuhan rata- rata selama kurun waktu 2008-2012 sebesar 64,71 persen. Selanjutnya aset lancar RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 41
Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mencapai nilai Rp94.357.824.314,50 atau terjadi pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2008-2012 sebesar 21,50 persen. Investasi jangka panjang mencapai nilai Rp30.891.419.745,48 atau terjadi pertumbuhan rata-rata selama 2008-2012 sebesar 10,97 persen. Sementara dana cadangan dari tahun 2008 sampai pada tahun 2012 sebesar Rp18.000.000.000,00. a. Aset Lancar Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas dan dijual atau dipakai habis dalam 1 tahun periode akuntansi. Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012 memiliki aset lancar yang mencapai nilai Rp94.357.824.314,50 yang terdiri dari; (i) kas senilai Rp72.332.570.797,00, yang posisinya berada di kas daerah senilai Rp68.049.529.500,00 dan di kas BLUD senilai Rp4.283.041.297,00; (ii) investasi jangka panjang senilai Rp9.796.524.799,00 berupa piutang bagi hasil senilai Rp358.854.581,00, piutang retribusi senilai Rp5.436.252.218,00 dan piutang lainnya senilai Rp4.001.418.000,00; (iii) persediaan senilai Rp16.827.547.740,50. b. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012, memiliki investasi jangka panjang mencapai Rp30.891.419.745,48 yang terdiri dari (i) investasi non permanen sebesar Rp3.482.419.495,20 dan investasi permanen sebesar Rp27.409.000.250,28. c. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012 memiliki aset tetap yang mencapai nilai Rp2.693.123.436.600,00, yang terdiri dari: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 42
Pemerintah Kabupaten Majalengka (i) Tanah Rp610.509.198.322,00 (ii) Peralatan dan Mesin Rp328.218.937.510,00 (iii) Gedung dan Bangunan Rp827.620.160.549,00 (iv) Jalan, irigasi dan jaringan Rp909.085.714.873,00 (v) Aset Tetap Lainnya Rp17.689.425.346,00 d. Dana Cadangan Dana cadangan dimaksudkan untuk menyediakan anggaran yang memerlukan waktu penyediaan anggaran dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran. Dana cadangan Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012 sebesar Rp18.000.000,00 yang diperuntukan untuk mendukung kegiatan Pemilukada pada tahun 2013. e. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset yang tidak berwujud atau aset yang dalam kondisi tidak bisa dipergunakan (rusak). Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012 memiliki aset lainnya mencapai nilai Rp160.390.171.712,00 yang terdiri dari; (i) aset tidak berwujud sebesar Rp13.053.812.993,00; (ii) dan aset lain-lain senilai Rp1467.336.358.719,00. 3.2.3.2. Kewajiban Kewajiban umumnya timbul sebagai akibat dari pemenuhan terhadap kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lalu yang mengalami defisit. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp42.922.209.084,41 yang terdiri dari utang jangka pendek ke pihak ketiga sebesar RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 43
Pemerintah Kabupaten Majalengka Rp40.661.912.532,00 dan utang lancar dalam negeri - lembaga sebesar Rp2.260.296.552,41. 3.2.3.3. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi; (i) ekuitas dana lancer; (ii) ekuitas dana investasi; dan (iii) ekuitas dana cadangan. Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012, memiliki ekuitas dana sebesar Rp2.953.840.643.287,57 yang dijelaskan sebagai berikut: a. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancer dengan kewajiban jangka pendek. Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012, memiliki status ekuitas dana lancar sebesar Rp51.435.615.230,00 dengan perincian sebagai berikut: (i) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp67.749.529.500,00 (ii) Pendapatan yang ditangguhkan Rp4.283.041.297,00 (iii) Cadangan Piutang Rp5.197.705.777,00 (iv) Cadangan Persediaan Rp16.827.547.740,00 (v) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Rp(45.622.209.084,41) utang jangka pendek b. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012, memiliki ekuitas dana investasi sebesar Rp. 2.884.405.028.057,48 yang terdiri dari : (i) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Rp30.891.419.745,48 (ii) Diinvestasikan dalam aset tetap Rp2.693.123.436.600,00 (iii) Diinvestasikan dalam aset lainnya Rp160.390.171.712,00 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 44
Pemerintah Kabupaten Majalengka c. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012, memiliki dana cadangan sebesar Rp18.000.000.000,00. 3.2.3.4. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (Current Ratio) dan Rasio Quick (Quick Ratio). Rasio likuiditas Kabupaten Majalengka pada tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio lancar Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat mencairkan aset lancar untuk membayar seluruh utang atau kewajiban jangka pendeknya. Namun perlu diperhatikan juga, nilai rasio Pemerintah Kabupaten Majalengka yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Nilai ratio quick neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 sebesar 111,1% dan pada tahun 2012 sebesar 180,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Majalengka setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Untuk lebih jelasnya rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Majalengka periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut ini. Tabel 3.21 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Majalengka No. 1 Uraian Rasio Lancar (Current Ratio) 2008 (%) 280,45 2009 (%) 249,41 2010 (%) 239,93 2011 (%) 150,35 2012 (%) 219,83 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 45
Pemerintah Kabupaten Majalengka No. 2 3 4 5 6 Uraian Rasio Quick (Quick Ratio) Rasio Total Hutang terhadap total asset Rasio Hutang Terhadap Modal Rata-Rata Umur Piutang Rata-Rata Umur Persediaan 2008 (%) 251,79 0,75 0,75 2009 (%) 324,03 1,02 1,03 2010 (%) 190,06 1,36 1,38 3,73 8,81 2011 (%) 111,1 1,79 1,82 3,84 5,63 2012 (%) 180,63 1,43 1,45 3,06 5,35 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 3.2.3.5. Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Majalengka selama periode 2008- 2012 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Majalengka cukup kuat untuk membayar manakala melakukan pinjaman ke kreditor. Untuk lebih jelasnya rasio solvabilitas necara keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2008-2012 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.22 berikut ini. Tabel 3.22 Analisis Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Uraian Rasio Kewajiban terhadap Aset Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 1 2 2008 (%) 0,75 0,75 2009 (%) 1,02 1,03 2010 (%) 1,36 1,38 2011 (%) 1,79 1,82 2012 (%) 1,43 1,45 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 46
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.2.4 Analisis Kerangka Pendanaan Tabel 3.23 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 Proyeksi No. Uraian 2008 (Rp) 2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011 (Rp) 2012 (Rp) 1. Pendapatan 886.523.886.671,10 952.235.017.359,31 1.128.871.359.031,59 1.274.730.517.626,13 1.571.670.901.204,65 2. 3. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan 5.000.000.000,00 31.161.096.906,00 5.000.000.000,00 27.685.213.599,00 65.409.048.099,00
52.075.316.209,00
36.852.782.367,00 922.684.983.577,10 984.920.230.958,31 1.194.280.407.130,59 1.326.805.833.853,13 1.608.523.683.571,65 Dikurangi : 4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan 619.858.993.967,72 302.825.989.609,38 704.316.353.820,00 280.603.877.138,31 889.334.422.918,51 304.945.984.212,08 947.581.397.488,00 1.199.024.841.654,00 379.224.436.347,13 409.498.841.917,65 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 47
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.24 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No. Uraian Proyeksi I II.a II.b II.c II.d II III.a III.b Kapasitas riil kemampuan keuangan Rencana alokasi pengeluaran prioritas I Belanja Langsung Pembentukan dana cadangan Dikurangi : Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama Tota Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d) Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II Belanja Tidak Langsung Dikurangi : Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III) 2010 (Rp.) 302.825.898.609,38 280.603.877.138,31 304.945.984.212,08 379.224.436.347,13 409.498.841.917,65 2008 (Rp.) 2009 (Rp.) 2011 (Rp.) 2012 (Rp.) 256.836.675.353,38 206.020.110.919,31 237.862.487.680,78 332.576.174.816,25 386.744.634.257,65 360.702.595.915,38 319.970.619.945,31 373.556.567.720,78 474.201.045.316,25 654.072.037.117,65
4.500.000.000,00 18.000.000.000,00 98.614.842.855,00 110.705.069.100,00 133.194.080.040,00 138.124.870.500,00 267.327.402.860,00 5.251.077.525,00 3.245.439.926,00 2.500.000.000,00 8.000.000.000,00 18.000.000.000,00 256.836.675.535,38 206.020.110.919,31 237.862.487.680,78 332.576.174.816,25 386.744.634.257,65 45.989.314.074,00 74.583.766.219,00 67.083.496.531,30 46.648.261.530,88 22.754.207.660,00 38.679.970.555,00 64.620.860.727,00 62.391.091.471,30 35.422.261.530,88 5.028.207.660,00 559.924.121.667,72 658.232.145.447,00 818.531.434.349,81 844.878.788.518,88 936.725.646.454,00 521.244.151.112,72 593.611.284.720,00 756.140.342.878,51 809.456.526.988,00 931.697.438.794,00 III 38.679.970.555,00 64.620.860.727,00 62.391.091.471,30 35.422.261.530,88 5.028.207.660,00 7.309.343.519,00 9.962.905.492,00 4.692.405.060,00 11.226.000.000,00 17.726.000.000,00 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 48
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.3 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas- azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Majalengka dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Majalengka yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang. Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2014-2018 ini sangatlah penting untuk dikaji. Hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2008-2012 akan menjadi dasar dalam pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2014-2018. Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dana dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 49
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tabel 3.25 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 NO. URAIAN Data Tahun 2012 (Rp) Tingkat Pertumbuhan (%) 2014 (Rp) 2015 (Rp) Proyeksi 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 936.725.646.454,00 26,91 1.188.840.145.790,04 1.395.625.357.038,31 1.543.954.831.688,04 1.709.597.779.829,74 1.931.646.139.634,80 1 2 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan serta Operasional KDH/Wakil KDH DPRD 886.782.972.794,00 702.000.000,00 27,40 14,53 1.129.730.464.262,35 804.008.405,69 1.242.703.510.688,59 884.409.246,26 1.366.973.861.757,44 972.850.170,88 1.503.671.247.933,19 1.0700135.187,97 1.654.038.372.726,51 1.177.148.706,77 3 4 Belanja Bunga Belanja Subsidi
5 Belanja Hibah 2.530.750.000,00 33,72 3.384.099.250,00 3.891.714.137,50 4.475.471.258,13 5.146.791.946,84 41.918.810.738,87 6 7 8 9 Belanja Bantuan Sosial Belanja Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa Belanja Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil kepada dan Bantuan
1.997.4570.660,00 44.212.466.000,00 52,46 14,39 300.000.000,00 3.045.267.872,00 50.576.306.000,00 345.000.000,00 3.502.058.052,80 143.148.664.913,16 396.750.000,00 4.027.366.760,72 165.786.031.740,87 456.262.500,00 4.631.471.774,83 193.100.995.486,91 524.701.875,00 5.326.192.541,05 226.911.906.796,60 500.000.000,00 100,00 1.000.000.000,00 1.150.000.000,00 1.322.500.000,00 1.520.875.000,00 1.749.006.250,00 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 50
Pemerintah Kabupaten Majalengka 1 2 3 4 5 6 B BELANJA LANGSUNG 12.197.999.027,00 2,25 12.472.787.890,00 13.720.066.679,00 1 Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis 3.591.864.277,00 25,28 4.500.000.000,00 4.950.000.000,00 2 3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya 160.655.360,00 8.445.479.390,00 (19,08) (7,14) 130.000.000,00 7.842.787.890,00 143.000.000,00 8.627.066.679,00 4 5 Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
C Pembiayaan Pengeluaran 18,000,000,000.00
1 Pembentukan Dana Cadangan 18.000.000.000,00 (100,00) 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 2 Pembayaran Pokok Utang
TOTAL (A+B+C) 966.923.645.481,00 24,24 1.201.312.933.680,04 1.321.444.227.048,04 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 51 7 15.092.073.346,90 5.445.000.000,00 157.300.000,00 9.489.773.346,90
9.000.000.000,00
1.453.588.649.752,85 8
16.601.280.681,59 5.989.500.000,00 173.030.000,00 10.438.750.681,59
9.000.000.000,00
1.598.947.514.728,13 9
18.261.408.749,75 6.588.450.000,00 190.333.000,00 11.482.625.749,75
1.758.842.266.200,95
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.3.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan 2014-2018 Berdasarkan Data Masa Lalu a. Arah Kebijakan Belanja Daerah 2014-2018 Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Keterbatasan anggaran yang setiap tahun senantiasa mengemuka, menuntut adanya kreativitas dan inovasi dalam pencarian sumber-sumber pendanaan bagi percepatan pembangunan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap MDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan yang efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan pemerintah pusat dan provinsi terutama merespon 14 (empat belas) prioritas pembangunan nasional dan 10 (sepuluh) common goals Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja, dengan berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 52
Pemerintah Kabupaten Majalengka a. Mendanai program prioritas dalam rangka pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2014-2018. b. Pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025, SPM dan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2008. c. Mendukung percepatan pembangunan nasional (Inpres Nomor 1/2010) dan Program Pembangunan yang Berkeadilan (Inpres Nomor 3/2010). d. Mendanai kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program). e. Mendanai kegiatan yang bersifat terobosan (program baru/ terobosan). f. Mendanai kegiatan yang mampu mengungkit performance Kabupaten Majalengka secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Majalengka. g. Mendanai program janji Bupati dan Wakil Bupati. 3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 1) Kebijakan Kebijakan keuangan daerah dalam hal potensi daerah dan penerimaan di Kabupaten Majalengka sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sector; (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun komposisi penerimaan pendapatan daerah dalam perencanaan jangka menengah daerah, yaitu : a. 25,00 % berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. 52,44 % berasal dari Dana Perimbangan; c. 22,66 % berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 2) Strategi a) Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 53
Pemerintah Kabupaten Majalengka 1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan perundang- undangan dan potensi daerah; 2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi; 3. Penegakan aturan dalam Pengelolaan PAD; 4. Reformasi birokrasi pengelola PAD. b) Strategi untuk meningkatkan dana perimbangan adalah: 1. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21; 2. Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan; 3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam peningkatan dana perimbangan; 4. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait di kabupaten. c) Strategi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah: 1. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak provinsi; 2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; 3. Menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah. 3) Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi pendapatan daerah adalah: a) Pendapatan Asli Daerah : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 54
Pemerintah Kabupaten Majalengka 1. Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan PAD; 3. Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan PAD; 4. Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak; 5. Pemberian reward bagi wajib pajak berprestasi; 6. Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar OPD/unit kerja dalam pengelolaan PAD; 7. Peningkatan upaya penertiban atas pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh masyarakat; 8. Optimalisasi denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan/atau retribusi; 9. Penataan kelembagaan OPD pengelola PAD; 10. Peningkatan kompetensi personil OPD pengelola PAD melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pengelolaan PAD; 11. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000; 12. Penyusunan data base potensi PAD; 13. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; 14. Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah; 15. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 55
Pemerintah Kabupaten Majalengka Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan; b) Dana Perimbangan : 1. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak pusat; 2. Penyusunan regulasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan; 3. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan; 4. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; 5. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU. c) Lain - lain Pendapatan Yang Sah : 1. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD provinsi sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak provinsi; 2. Koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan lembaga non pemerintah 3. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan OPD teknis terkait. Mempertimbangkan kecenderungan pencapaian pendapatan daerah, kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional, serta kapasitas OPD penghasil, maka diperkirakan penerimaan pendapatan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 56
Pemerintah Kabupaten Majalengka daerah Kabupaten Majalengka rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sekitar 15,76 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut ini. Tabel 3.26 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Uraian Pendapatan 2014 (Rp.) 2015 (Rp.) Target Murni 2016 (Rp.) 2017 (Rp.) Pendapatan Daerah 2.006.268.863.603,64 2.233.242.495.279,72 2.589.237.267.229,15 3,055,750,799,050,58 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Hasil 154.484.313.422,50 31.704.504.693,00 34,556,696,891.00 219.475.026.864,12 52.674.006.447,00 46.089.755.641,00 385.178.672.149,23 100.146.454.758.80 78.961.627.790,59 611.150.159.810,12 171.122.044.746,83 117.951.980.843,35 Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-Lain Pendapatan Asli 4.818.032.438,50 6.913.463.346,27 12.325.717.508,78 19.740.150.161,87 Daerah Yang Sah 83.405.079.400,00 113.797.801.429,85 193.744.872.091,06 302.335.984.058,07 Dana Perimbangan 1.269.963.685.783,00 1.418.600.338.043,60 1.573.217.430.959,32 1,745,847,644,988.88 1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Hasil Bukan Pajak 97.318.012.783,00 127.570.591.113,60 153.084.709.336,32 183.701.651.203,58 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 1. Hibah 2. Dana Darurat 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.092.495.173.000,00 80.150.500.000,00 581.820.864.398,14 84.683.185.142,14 1.205.152.295.930,00 85.877.451.000,00 595.167.130.372,00 98.029.451.116,00 1.325.667.525.523,00 94.465.196.100,00 630.841.164.120,60 117.635.341.339,20 1.458.234.278.075,30 103.911.715.710,00 698.752.994.251,54 141.162.409.607,00 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 336.446.244.000,00 160,691,435,256.00 336.446.244.000,00 160.691.435.256,00 336.445.244.000,00 176.760.578.781,60 369.670.924.174,42 187,919,660,470.12 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Asumsi dasar yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 tahun sebagaimana tabel di atas adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun antara lain dilatarbelakangi oleh : a) Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 57 2018 (Rp.) 3.647.458.466.851,21 924.364.616.712,81 277.309.385.013,84 167.309.995.625,02 30.134.286.504,84 449.610.949.569,11 1.938.802.574.608,13 220.441.981.444,30 1.604.057.705.882,83 114,302,887,281.00 784.291.275.530,27 169.394.891.528,45 406.638.016.591,86 208.258.367.409,96
Pemerintah Kabupaten Majalengka b) Perubahan kelas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada objek PBB serta perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) pada objek BHPHTB; c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya; d) Adanya sinergitas di dalam maupun antar OPD pengelola pendapatan; e) Terlaksananya penataan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM personil, pemenuhan sarana dan prasarana serta sistem operasional pemungutan pendapatan daerah; f) Peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh OPD pengelola PAD; g) Peningkatan pemanfaatan aset dan keuangan daerah; h) Penggalian potensi pendapatan dari BUMD 2) Dana Perimbangan a) Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan. b) Meningkatnya akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan. 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kenaikan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama lima tahun kedepan dilatarbelakangi oleh : a) Adanya penambahan dari dana bagi hasil pajak provinsi yaitu pajak rokok yang mulai dibagihasilkan ke daerah kabupaten/kota pada tahun 2014; b) Adanya penambahan jumlah guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru PNSD; c) Adanya penambahan jumlah penerimaan guru baru dari penerimaan CPNSD kategori 2 tahun 2013. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 58
Pemerintah Kabupaten Majalengka b. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya defisit dan surplus anggaran dalam penyusunan APBD. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja. Untuk menutupi anggaran yang mengalami defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Ketika terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Adapun pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga. Kebijakan pembiayaan daerah mencakup dua sumber yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan arah kebijakan pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1) Sisa Lebih Pengangggaran Tahun Lalu (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA diupayakan seminimal mungkin dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni maksimal dibawah 6 (enam) persen dari kebutuhan belanja dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara konsisten. 2) Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 59
Pemerintah Kabupaten Majalengka BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. 3) Pemenuhan kebutuhan dana cadangan yang dipergunakan untuk mempersiapkan pembiayaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023 dan diproyeksikan dilakukan pada tahun 2018 sebelum masa berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2018. 4) Penerimaan piutang daerah 5) Perintisan pelaksanaan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis. 6) Investasi non permanen dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. c. Proyeksi Pembiayaan Daerah 2014-2018 Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014- 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.27 sebagai berikut : Tabel 3.27 Proyeksi Pembiayan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Target Murni Uraian Pendapatan 2014 (Rp.) 2015 (Rp.) 2016 (Rp.) 2017 (Rp.) 2018 (Rp.) Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan 23.226.750.505,33 26.710.763.081,13 30.717.377.543,30 35.324.984.174,79 74.888.234.684,77 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.822.350.505,33 26.245.703.081,13 30.182.558.543,30 34.709.942.324,79 38.180.936.557,27 2. Pencairan Dana Cadangan
36.000.000.000,00 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
5. Penerimaan Piutang Daerah 404.400.000,00 465.060.000,00 534.819.000,00 615.041.850,00 707.298.127,50 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 60
Pemerintah Kabupaten Majalengka Target Murni Uraian Pendapatan 2014 (Rp.) 2015 (Rp.) 2016 (Rp.) 2017 (Rp.) 2018 (Rp.) Pengeluaran Pembiayaan 1. Pembentukan Dana 10.500.000.000,00 10.725.000.000,00 10.983.750.000,00 11.281.312.500,00 2.623.509.375,00 Cadangan 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00 1.725.000.000,00 1.983.750.000,00 2.281.312.500,00 2.623.509.375,00 3. Pembayaran Pokok Utang
4. Pemberian Pinjaman Daerah
Pembiayaan Netto 12.726.750.505,33 15.985.763.081,13 19.733.627.543,30 24.043.671.674,79 72.264.725.309,77 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Proyeksi Pembiayan Daerah sebagaimana tersebut di atas menunjukkan asumsi-asumsi sebagai berikut : 1) Penyediaan dana cadangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018-2023; 2) Kewajiban penyediaan penyertaan modal bagi BUMD; 3) Defisit anggaran sebagai akibat kebutuhan belanja yang lebih besar dari potensi pendapatan, diupayakan dari pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 61
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.28 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 No Uraian Data Tahun Dasar (Rp) Tingkat Pertum- buhan (%) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 1. Saldo neraca daerah 2.996.762.852.371,98 16,39 3.487.932.283.875,75 4.059.604.385.202,98 Dikurangi : 2. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 40.661.912.532,00 0,74 40.361.912.532,00 40.361.912.532,00 3. Kegiatan lanjutan 0 0 0 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 2.956.100.939.839,98 16,62 3.447.570.371.343,75 4.019.242.472.670,98 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 62 Proyeksi 2016 (Rp) 4.724.973.543.937,75 40.361.912.532,00 0 4.684.611.631.405,75 2017 (Rp) 5.499.396.707.789,15 40.361.912.532,00 5.459.034.795.257,15 0 2018 (Rp) 6.400.747.828.195,79 40.361.912.532,00 0 6.360.385.915.663,79
Pemerintah Kabupaten Majalengka d. Proyeksi Belanja Daerah Proyeksi belanja daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut ini : Tabel 3.29 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Uraian 2014 (Rp) 2015 (Rp) Target Murni 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) Belanja Daerah 2.040.995.614.108,97 2.249.228.258.360,85 2.608.970.894.772,45 3.079.794.470.725,34 3.719.723.192.160,98 Belanja Tidak Langsung 1.258.929.442.508,04 1.462.204.771.897,41 1.657.695.506.307,05 1.850.179.174.249,00 2.102.954.377.448,81 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Daerah 1.200.623.769.386,04 - - 3.384.099.250,00 300.000.000,00 3.045.267.872,00 1.310.167.334.793,95 - - 3.891.714.137,50 345.000.000,00 3.502.058.052,80 1.482.556.940.348,56 - - 4.094.760.092,50 363.000.000,00 3.684.774.125,12 1.646.790.391.122,71 - - 4.504.236.101,75 399.300.000,00 4.053.251.537,63 1.829.176.327.859,46 - - 40.504.236.101,75 439.230.000,00 4.458.576.691,00 7. Belanja Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Desa Lainnya 50.576.306.000,00 143.148.664.913,16 165.786.031.740,87 193.100.995.486,91 226.911.906.796,60 8. Belanja Tak Terduga 1.000.000.000,00 1.150.000.000,00 1.210.000.000,00 1.331.000.000,00 1.464.100.000,00 Belanja Langsung 782.066.171.600,93 787.023.486.463,44 951.275.388.465,40 1.229.615.296.476.34 1.616.768.814.712,17 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 Proyeksi belanja daerah Kabupaten Majalengka periode tahun 2014-2018 pada tabel di atas memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut : 1) Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji dan tunjangan serta penambahan jumlah pegawai. 2) Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Kabupaten Majalengka 2014-2018. 3) Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja. 4) Belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja. Pengeluaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 63
Pemerintah Kabupaten Majalengka direncanakan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 5) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6) Terselenggaranya pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup. 7) Bidang infrastruktur memiliki porsi yang paling besar dalam rencana anggaran belanja terutama pada awal-awal tahun perencanaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Majalengka. 8) Pada bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan anggaran bidang pendidikan sudah sesuai dengan amanat undang-undang yaitu sebesar 20 persen dari total anggaran, dan pada bidang kesehatan minimal sebesar 10 persen dari total anggaran belanja. 9) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 64
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.30 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka No. Uraian Proyeksi 2014 (Rp.) 2015 (Rp.) 2016 (Rp.) 2017 (Rp.) 2018 (Rp.) 1. Pendapatan 2.006.268.863.603,64 2.233.242.495.279,72 2.589.237.267.229,15 3.055.750.799.050,58 3.647.458.466.851,21 2. Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000.000,00 3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 22.822.350.505,30 26.245.703.081,13 30.182.558.543,30 34.709.942.324,79 38.180.936.557,27 Total Penerimaan 2.029.091.214.108,94 2.259.488.198.360,85 2.619.419.825.772,45 3.090.460.741.375,37 3.721.639.403.408,48 Dikurangi : 4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang 1.502.542.010.642,04 1.710.609.885.963,11 1.966.863.361.593,33 2.317.774.984.432.02 2.657.242.166.167,30 Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 526.549.203466,90 548.878.312.397,74 652.556.464.179,12 772.685.756.943,35 1.064.397.237.241,18 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 65
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.31 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka No. Uraian Proyeksi 2014 (Rp.) 2015 (Rp.) 2016 (Rp.) 2017 (Rp.) 2018 (Rp.) I. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 526.549.203466,90 548.878.312.397,74 652.556.464.179,12 772.685.756.943,35 1.064.397.237.241,18 Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I II.a Belanja Langsung 760.066.171.600,93 787.023.486.463,44 914.094.970.041,87 1.053.376.773.751,77 1.338.147.078.654,72 II.b Pembentukan Dana Cadangan 9.000.000.000,00 9.000.000.00,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0.00 Dikurangi : II.c II.d Belanja Langsung yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 240.841.935.256,00 10,500,000,000.00 246.568.886.256,00 10,725,000,000.00 271.225.774.881,60 10,983,750,000.00 291.831.376.180,12 11,281,312,500.00 322.561.254.690,96 2,623,509,375.00 II Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d) Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas (I-II) 517.724.236.344,93 8.824.967.121,97 538.729.600.207,44 10.148.712.190,30 640.885.445.160,27 11.671.019.018,85 759.264.085.071,65 13.421.671.871,70 1.012.962.314.588,76 51.434.922.652,42 Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II III.a Belanja Tidak Langsung 1.258.929.442.508,04 1.462.204.771.897,41 1.694.875.924.730,58 2.026.417.696.973,57 2.381.576.113.506,26 III.b Dikurangi : Belanja Tidak Langsung yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 1.251.200.075.386,04 1.453.315.999.707,11 1.684.653.836.711,73 2.014.662.295.751,90 2.332.057.402.101,34 III Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a-III.b) 7.729.367.122,00 8.888.772.190,30 10.222.088.018,85 11.755.401.221,67 49.518.711.404,92 Surplus Anggaran Riil atau berimbang (I-II-III) 1.095.599.999,97 1.259.940.000,00 1.448.931.000,00 1.666.270.650,03 1.916.211.247,50 Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, tahun 2013 RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal III - 66
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pembangunan di semua aspek dan beberapa diantaranya telah mencapai hasil yang diharapkan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan pembangunan di Kabupaten Majalengka, yaitu sebagaimana hasil evaluasi pembangunan yang menunjukkan kesenjangan antara target dengan capaian pembangunan selama kurun waktu 2009-2013. Kesenjangan tersebut dijadikan input masalah yang harus segera ditangani dan sebagai agenda utama rencana pembangunan pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Berikut permasalahan pembangunan yang perlu diprioritaskan penanganannya antara lain: 4.1.1. Urusan Wajib 1. Bidang Pendidikan Permasalahan utamanya adalah (1) kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat (aksesibilitas sekolah); (2) kurangnya mutu pendidikan termasuk tenaga kependidikan (kualitas guru); (3) masih adanya kondisi bangunan sekolah yang kurang baik (rendahnya sarana fisik); (4) kurang terpadu dan efisiennya manajemen pendidikan (rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan). 2. Bidang Kesehatan Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya capaian indeks kesehatan dibandingkan dengan capaian indeks kesehatan Propinsi Jawa Barat; (2) masih belum signifikannya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); (3) masih belum merata serta kurangnya tenaga medis dan tenaga non medis khususnya dokter spesialis; (4) masih rendahnya prilaku hidup bersih RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu serta kondisi kesehatan lingkungan ibu hamil; (5) rendahnya penanganan tingkat pelayanan kesehatan dasar khusus untuk penduduk miskin: (6) masih tingginya unmet need sehingga masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber-KB yang berpengaruh terhadap kelahiran; (7) masih rendahnya manajemen kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada pelayanan kesehatan dasar; (8) belum adanya Fasilitas Rumah Sakit berstatus Trauma Center dan KIA/Obstreti-Ginekologi; (9) masih kurangnya tenaga dokter spesialis di rumah sakit; (10) belum adanya Puskesmas modern di kawasan Bandara Internasinal Jawa Barat. 3. Bidang Pekerjaan Umum Permasalahan utamanya adalah (1) kurangnya cakupan infrastruktur yang memadai dan berkualitas terutama pada daerah-daerah yang terpencil; (2) masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa; (3) masih adanya kondisi jalan kabupaten yang rusak berat; (4) belum optimalnya ketersediaan pengairan; (5) masih adanya kekurangan air di sebagian besar wilayah terutama di musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan dan gagal panen pada beberapa komoditas pertanian; (6) masih banyak saluran irigasi yang mengalami rusak berat. 4. Bidang Perumahan Permasalahan utamanya adalah (1) rendahnya kualitas perumahan dari aspek sanitasi; (2) masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni; (3) masih banyaknya backlog penyediaan perumahan bagi masyarakat; (4) kurang lengkapnya penyediaan fasilitasi umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan. 5. Bidang Penataan Ruang Permasalahan utamanya adalah (1) belum ditetapkannya sebagian wilayah kecamatan dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (2) belum RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka ditetapkannya zonasi dalam rangka pemanfaatan ruang; (3) belum adanya regulasi untuk menetapkan rencana induk (masterplan) dari setiap kawasan; (4) belum disusunnya penegasan ruang secara substansial untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan; (5) belum sinergisnya perencanaan kawasan strategis terutama di wilayah rencana BIJB Kecamatan Kertajati. 6. Bidang Perencanaan Pembangunan Permasalahan utama perencanaan pembangunan adalah (1) sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal; (2) kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah. 7. Bidang Perhubungan Permasalahan utamanya adalah (1) kurang optimalnya pengembangan jaringan trayek; (2) kurang optimalnya peningkatan fungsi terminal; (3) belum adanya pembangunan terminal terpadu khususnya dikaitkan dengan Masterplan Kebandaraan; (3) masih kurangnya fasilitas keselamatan transportasi darat atau Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); (4) masih rendahnya uji kelaikan kendaran bermotor bagi masyarakat; 8. Bidang Lingkungan Hidup Permasalahan utamanya adalah (1) luas lahan kritis sudah semakin parah termasuk kondisi lahan kritis; (2) Tingginya degradasi lahan di bagian hilir, erosi dan bencana banjir; (3) hilangnya fungsi konservasi kawasan bantaran sungai; (4)rusaknya perlindungan terhadap mata air; (5) berkurangnya sumur-sumur resapan; (6) sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan; (7) seringnya perubahan jadwal tanam; (8) kurangnya pengendalian hama dan penyakit; (8) tingginya kerusakan produksi agro; (9) masih banyaknya pencemaran air dan tanah pada daerah hulu; (10) kurangnya daya tampung sungai yang mengalir ke hilir; (11) meningkatnya tingkat degradasi RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka lingkunganterkait pola kehidupan masyarakat yang kurang arif dalam mengelola kawasan konservasi, sehingga menyebabkan pencemaran air dan tanah pada daerah hulu yang berakibat berkurangnya kuantitas resapan limpasan air permukaan dan menurunnya kandungan air tanah serta semakin banyaknya kejadian bencana dan bertambah luasnya potensi bencana yang terjadi setiap tahunnya. 9. Bidang Pertanahan Permasalahan utamanya adalah (1) banyaknya tanah yang belum bersertifikat; (2) belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain; (3) sulitnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan utamanya adalah (1) masih belum sempurnanya sistem pendataan dan pengendalian data kependudukan; (2) masih tingginya tingkat urbanisasi : (3) belum terintegrasinya data ketenagakerjaan dan data penduduk miskindalam data kependudukan. 11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, politik, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat; (2) masih adanya kekerasan dalam rumah tangga; (3) belum tuntasnya penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya MOP dan masih banyaknya unmet need; (2) masih perlunya peningkatan peserta KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka 13. Bidang Sosial Parmasalahan utamanya adalah (1) ketidakberimbangan pesatnya perkembangan suatu wilayah dengan kemampuan lokal (SDM, kebijakan daerah yang belum mendukung, berkurangya modal sosial dan lain sebagainya); (2) masih terbatasnya penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan penyakit sosial lainnya; (3) masih tingginyapenyandang PMKS ; (4) adanya kenaikan penduduk yang menderita HIV/AIDS dan lain sebagainya. 14. Bidang Ketenagakerjaan Permasalahan utamanya adalah (1) masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja; (2) masih rendahnya kapasitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; (3) belum terpetakannya ketenagakerjaan; (4) masih rendahnya pemantauan dan perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. 15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Permasalahan utamanya adalah (1) kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan; (2) masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah: (3) masih sedikitnya fasilitas tata niaga produk UMKM; (4) masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyedian barang dan jasa; (5) masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar; (6) belum tersedianya ruang pamer hasil produksi UMKM; (6) kualitas produk UMKM yang masih dibawah standar nasional; (7) masih rendahnya penerapan teknologi dan kurangnya inovasi produk UMKM. 16. Bidang Penanaman Modal Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya promosi potensi investasi daerah; (2) belumnya adanya insentif dan disentif investasi; (3) masih RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka kurangnya regulasi berkenaan dengan percepatan penanaman modal di daerah; (4) masih rendahnya iklim investasi; (5) belum adanya kawasan industri terpadu; (6) masih rendahnya pemanfatan bahan baku lokal dalam investasi; (7) masih terbatasnya infrastuktur pendukung atas penanaman modal. 17. Bidang Kebudayaan Permasalahan utamanya adalah (1) masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya; (2) kurang terpromosikannya budaya lokal; (3) belum adanya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif; (4) kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; (5) kurangnya pelestarian kesenian tradisional khas daerah. 18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya kepeloporan dan kepemimpinan di lingkungan pemuda; (2) masih kurangnya penggerakan potensi-potensi dan sumber daya kepemudaan dan olahraga yang ada di masyarakat; (3) masih kurangnya kapasitas pemuda dalam peran serta pembangunan; (4) masih sedikitnya jumlahsarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olahraga. 19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Permasalahan utamanya adalah (1) kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat; (2) masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik ; (3) masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka 20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Permasalahan utamanya adalah (1) masih kurangnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; (2) masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja; (3) pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi; (4) penghasilan pegawai belum memenuhi prinsip sistem merit; (5) masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia kecamatan; (6) masih terbatas dan kurangnya regulasi kewenangan kecamatan; (7) belum terwujudnya kemandirian desa; (8) masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa; (9) masih belum terpenuhinya rasio jumlah polisi pamong praja; (10) masih kecilnya rasio perlindungan masyarakat; (11) masih rendahnya penegakan peraturan daerah; (12) belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah; (13) masih rendahnya cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang berkatagori baik; (14) keterbatasan anggaran dalam upaya peningkatan keagamaan sehingga pembinaan dan fasilitasi terhadap guru ngaji, imam masjid, DTA Kabupaten Majalengka, sarana ibadah, pondok pesantren dan majelis taklim belum dapat terpenuhi keseluruhan setiap tahunnya. (15) belum adanya regulasi tingkat kabupaten mengenai kebijakan pengelolaan DTA, kewajiban anak usia belajar DTA, serta masyarakat belum terbebaskan dari buta baca tulis Al-Qur'an. 21. Bidang Ketahanan Pangan Permasalahan utamanya adalah (1) beralih fungsinya lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman; (2) masih tingginya angka konsumsi beras per kapita yang mencapai 89 kg/kapita/tahun sementara penduduk dunia hanya 60 kg/kapita/tahun; (3) cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang masih kosong sementara target SPM 100 ton; (4) Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka 22. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan utamanya adalah (1) masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mengelola administrasi baik tentang keuangan, program dan kegiatan; (2) masih kurang bimbingan, asistensi dan supervisi dalam menumbuhkembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat. 23. Bidang Statistik Permasalahan utamanya adalah (1) masih terdapat sumber/referensi data pembangunan yang berbeda-beda dari OPD dan BPS; (2) masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik. 24. Bidang Kearsipan Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya manajemen kearsipan ; (2) masih kurangnya sumber daya pengelola arsip pada setiap Organisasi Perangkat Daerah; (3) masih kurangnya pembinaan penatakelolaan kearsipan pada setiap OPD dan Kecamatan. 25. Bidang Komunikasi dan Informatika Permasalahan utamanya adalah (1) minimnya infrastrtuktur dan SDM di bidang layanan komunikasi dan informatika; (2) masih rendahnya pemanfaatan IPTEK oleh masyarakat. 26. Bidang Perpustakaan Permasalahan utamanya adalah (1) masih kurangnya sarana prasarana perpustakaan terutama perpustakaan desa; (2) masih kurangnya sumber daya pengelola perpustakaan; (3) masih rendah manajemen perpustakaan; (3) masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan; (4) kurang lengkapnya referensi sumber bacaan dan kepustakaan; (5) belum dilibatkannya perpustakaan daerah dalam kegiatan pengembangan dan penelitian (research). RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka 4.1.2. Urusan Pilihan 1. Bidang Pertanian Permasalahan utama pembangunan bidang pertanian pada umumnya adalah: (1) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian; (2) terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian seperti waduk; (3) kelemahan dalam sistem alih teknologi; (4) terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan; (5) masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik dan melemahkan daya saing; (6) Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke industri dan perumahan seiring dengan perkembangan Kabupaten Majalengka menuju era industrialisasi; (7) masih kurang sinerginya pembangunan pertanian di sektor on farm, of farm dan of farm hilir sehingga pembangunan pertanian berbasis kawasan susah untuk di wujudkan; (8) fluktuasi iklim yang tidak bisa di prediksi; (9) fluktuasi harga akibat produk pertanian yang perishable; (10) kemampuan SDM petani masih rendah sehingga pola produksi belum berorientasi bisnis. 2. Bidang Kehutanan Permasalahan utama pembangunan kehutanan yang terjadi selama ini adalah : (1) rendahnya angka rehabilitasi hutan dan lahan di bandingkan dengan jumlah lahan kritis yang ada; (2) masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi alam; (3) tingginya erosivitas di Daerah Aliran Sungai; (4) belum adanya varietas tanaman hutan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan waktu yang relative cepat; (5) masih tingginya angka kemiskinan masyarakat di sekitar hutan; (6) belum adanya penatabatasan kawasan lindung Kabupaten Majalengka; (7) konflik penggunaan lahan. 3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Permasalah utama dalam bidang energi dan sumber daya mineral adalah : (1) pemanfaatan energi listrik yang hemat sebagai antisipasi masuknya berbagai RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka industri ke Kabupaten Majalengka; (2) masih belum terpenuhinya kebutuhan listrik perdesaan; (3) masih rendahnya pengelolaan wilayah pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 4. Bidang Pariwisata Permasalahan utama di bidang pariwisata adalah (1) belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi ; (2) kurangnya integrasi objek wisata dengan komponen pendukung lainnya; (3) belum adanya kerjasamaantara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan objek wisata; (4) kurangnya promosi objek wisata; (5) kurang tersedianya infrastruktur pendukung menuju objek wisata; (6) kurangnya manajemen pengelolaan kepariwisataan daerah. 5. Bidang Kelautan dan Perikanan Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam budidaya perikanan; (2) masih rendahnya penggunaan teknologi budidaya dan pasca panen perikanan; (3) masih tingginya harga pakan di tingkat petani; (4) masih kurangnya akses petani terhadap permodalan; (5) sistem budidaya ikan masih tradisional; (6) kurang berfungsinya kelembagaan yang bergerak di sektor perikanan; (7) belum adanya pengelolaan perikanan yang teritegrasi antara sektor hulu dan hilir. 6. Bidang Perdagangan Permasalahan utamanya adalah (1) masih terbatasnya sarana perdagangan/distribusi karena fasilitas pasar baik pasar pemerintah daerah maupun pasar desa kondisinya kurang memadai; (2) kebijakan yang mengatur mata rantai dari hulu ke hilir tidak jelas; (3) kurang memadainya kualitas SDM; (4) pengawasan bidang ekspor masih lemah. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 10
Pemerintah Kabupaten Majalengka 7. Bidang Perindustrian Permasalahan utamanya adalah (1) belum tersedianya kawasan industri; (2) pemanfaatan bahan baku lokal yang masih rendah; (3) aksesibilitas permodalan yang terbatas; (4) inovasi produk masih rendah; (5) penguasaan teknologi yang masih rendah; (6) masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (7) belum tersedia/terfasilitasinya ruang pamer hasil produksi; (8) aksesibilitas perbankan masih rendah untuk mendukung industri kecil; (9) kualitas produk belum memenuhi standar. 8. Bidang Ketransmigrasian Permasalahan utama bidang ketransmigrasian adalah (1) Kurang optimalnya strimulan program transmigrasi bagi masyarakat; (2)rendahnya minat masyarakat untuk ikut program transmigrasi. 4.2. Isu Strategis 4.2.1. Isu Strategis Nasional Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Terdapat 42 isu strategis yang menjadi fokus dalam skala nasional pada tahun 2014, yaitu : (1) Isu kategori pemantapan perekonomian nasional, yaitu konektivitas untuk mendorong pertumbuhan, perkuatan kelembagaan hubungan industrial, peningkatan kemampuan iptek, pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula, diversifikasi pemanfaatan energi dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; (2) Isu kategori peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu: pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, perluasan program keluarga harapan, pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 11
Pemerintah Kabupaten Majalengka (MP3KI), mitigasi bencana; (3) Isu kategori pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, yaitu percepatan pembangunan Minimum Essential Force, pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme, pelaksanaan Pemilu 2014;(4) Isu prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (5) Isu prioritas pendidikan, yaitu peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin, penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014, pelaksanaan pendidikan menengah universal; (6) Isu kategori prioritas kesehatan, yaitu penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; (7) Isu kategori prioritas ketahanan pangan, yaitu kesejahteraan petani/nelayan, peningkatan produksi perikanan; (8) Isu kategori prioritas infrastruktur, yaitu penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; (9) Isu kategori prioritas iklim investasi dan iklim usaha, yaitu sistem logistik nasional, pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK Baru; (10) Isu kategori prioritas energi, yaitu : peningkatan produksi minyak dan gas bumi, peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; (11) Isu kategori prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yaitu pengendalian perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan; (12) Isu kategori prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, yaitu pembangunan daerah tertinggal, penguatan diplomasi dan pembangunan infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom Immigration Quarantine Security (CIQS) kawasan perbatasan; (13) Isu kategori prioritas lainnya bidang politik, hukum dan keamanan, yaitu pembinaan permasyarakatan; 14) Isu kategori prioritas lainnya bidang perekonomian, yaitu akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri non-migas, peningkatan pemahaman dan kesiapan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 12
Pemerintah Kabupaten Majalengka indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; (15) Isu kategori prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat, yaitu peningkatan kerukunan beragama, peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Isu strategis nasional tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap beberapa rencana pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Majalengka antara lain sebagai berikut : 1. Posisi Strategis Majalengka Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Untuk memetakan dan mengembangkan pembangunan nasional yang bersinergis, pemerintah pusat melakukan pemetaan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung, Semarang dan Cirebon sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri. Posisi Kabupaten Majalengka yang merupakan perlintasan antara Jawa Barat (Bandung) dan Jawa Tengah (Semarang) sebagai PKN Gerbangkertosusila, menjadi keuntungan sendiri dalam memanfaatkan pengaruh investasi yang mungkin menjalar ke Kabupaten Majalengka. 2. Pembangunan Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cikapa) Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan Jalan Tol Cikopo- Palimanan sebagai kelanjutan pembangunan Jalan Tol Kanci, yang dimaksudkan sebagai alternatif pemecahan masalah transportasi akibat semakin beratnya beban lalu lintas kendaraan yang melewati Jalur Pantai Utara yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan ini akan melewati Kabupaten Majalengka dengan 2 (dua) interchange utama yaitu pada ruas jalan provinsi (Kadipaten-Jatitujuh) dan ruas jalan kabupaten (Bongas- Bantarwaru), dan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 13
Pemerintah Kabupaten Majalengka sekaligus akan membuka akses pada kawasan rencana Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. 3. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Kertajati) Pemerintah akan membangun Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Kertajati). Rencana jalan tol ini dimaksudkan untuk mempercepat akses dari Kawasan BIJB menuju ibu kota provinsi, dan juga untuk mengurangi beban lalu lintas jalan negara (Kadipaten-Sumedang-Bandung) yang saat ini kondisi jalurnya rentan terhadap bencana longsor. 4. Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon Peningkatan Pelabuhan Laut Cirebon dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan industri di Jawa Barat yang cukup pesat, mendorong keseimbangan akselerasi pembangunan wilayah Jawa Barat, mendukung sektor transportasi nasional dan sebagai penyangga kegiatan Pelabuhan Tanjung Priuk. Keuntungan yang akan diperoleh Kabupaten Majalengka dengan berkembangnya kegiatan Pelabuhan Cirebon yaitu akan terpacunya pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi dan industri. Hasil komoditas unggulan di Kabupaten Majalengka akan lebih mudah untuk dipasarkan ke luar pulau bahkan ke luar negeri. Juga dengan adanya kegiatan pelabuhan yang memberikan akses kemudahan transportasi akan mendukung pertumbuhan industri karena di Kabupaten Majalengka memiliki potensi lahan, tenaga kerja serta sumber daya alam yang cukup. 4.2.2. Isu Strategis Regional Pada tahun 2014 Provinsi Jawa Barat mengangkat 17 isu strategis pembangunan daerah, sebagai berikut : 1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya; 2) kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan; 3) Pengangguran dan ketenagakerjaan; 4) pertumbuhan ekonomi dan pemerataan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 14
Pemerintah Kabupaten Majalengka kesejahteraan masyarakat; 5) kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis; 6) kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province; 7) kualitas demokrasi; 8) kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana; 9) pemerintahan daerah yang efektif dan efisien; 10) pelestarian nilai - nilai dan warisan budaya lokal; 11) pengembangan industri wisata Jawa Barat; 12) penanggulangan penduduk miskin; 13) pasar global dan Asean - China Free Trade Area (ACFTA); 14) pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 15) alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian danpenertiban okupasi lahantidur (HGU); 16) ketahanan pangan; 17) keamanan dan ketertiban daerah. Isu strategis provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rencana-rencana pembangunan pemerintah provinsi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Majalengka, yaitu : 1. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aero City Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aero City di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengkasesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 yang sebelumnya telah dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor KM 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan BIJB di Kabupaten Majalengka. Pada Tahun 2012telah dibebaskan lahan untuk Bandara seluas 718,5 Ha, pada tahun 2013 dibebaskan lahan seluas 251,5 Ha, dan pada tahun 2014 sisa lahan yang perlu dibebaskan seluas 830 Ha. Pada awal tahun 2013 telah dilaksanakan proses lelangdan untuk pembangunan run way sepanjang 2.500 M dimulai pada bulan Juni 2013. Hal ini berdampak pada masalah sosial ekonomi masyarakat, yang perlu segera ditangani secara komprehensif. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 15
Pemerintah Kabupaten Majalengka 2. Relokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah membuat perencanaan Kawasan Industri Terpadu dalam bidang tekstil, yang diperuntukkan sebagai pengalihan kawasan industri yang ada di wilayah Bandung Timur, yang keberadaannya saat ini telah mengalami kejenuhan. Industri TPT telah berkembang secara terintegrasi mengikuti struktur pohon industrinya, mulai dari perkembangan (industri serat) ke intermediate (industri staple dan filamen, tenun dan rajut), hingga hilir (industri pakaian jadi dan barang jadi tekstil termasuk karpet). Struktur industri TPT telah berkembang, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat menarik dan akan terkait dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perencanaan ini, telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031, dalam rencana struktur ruang wilayah PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Kertajati memiliki fungsi pelayanan sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan "aerocity", dan pertanian yang meliputi Kecamatan Kertajati, Jatitujuh dan Ligung. Oleh karena itu, perencanaan kawasan industri pada kawasan sekitar BIJB perlu didukung dan ditindaklanjuti. Sebagai upaya dukungan terhadap rencana pengembangan industri TPT di Kecamatan Kertajati, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan Surat Bupati Majalengka Nomor : 534/4033/Dalprog tanggal 30 Nopember 2006, perihal Rencana Penetapan Lokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Majalengka. 3. Pembangunan Waduk Jatigede Pembangunan Waduk Jatigede yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, akan berpengaruh besar terhadap kabupaten-kabupaten sekitarnya seperti: Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Majalengka. Pengaruh pembangunan Waduk Jatigede terhadap wilayah sekitarnya antara lain meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan biogeofisik. Pengaruh terhadap Kabupaten Majalengka antara RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 16
Pemerintah Kabupaten Majalengka lain pada aspek biogeofisik yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya air serta perluasan prasarana fisik sungai dan irigasi, sedangkan pengaruhnya terhadap aspek sosial ekonomi secara langsung adalah meningkatnya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya air untuk pertanian dan perikanan. 4. Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek - Jatinangor - Tanjungsari - Kertajati - Kadipaten - Cirebon Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam membangun perekonomian yang kuat di daerah, dibuktikan dengan banyaknya rencana pembangunan infrastruktur transportasi di daerah. Salah satunya dengan adanya rencana pembangunan rel kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Majalengka. Untuk mendukung rencana sistem transportasi Kabupaten Majalengka, seiring dengan akan hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat, maka pembangunan jaringan kereta api akan mengisi dan melengkapi kebutuhan sistem transportasi di Kabupaten Majalengka. Berfungsinya kembali jaringan kereta api di Kabupaten Majalengka diharapkan akan memudahkan proses pergerakan barang dan jasa sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Majalengka. Rencana pembangunan jaringan kereta api baru (Bandung-Cirebon) dengan jalur Kadipaten-Cirebon akan mendukung keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat yang ada di Kabupaten Majalengka. Keberadaan jaringan kereta api dan pelayanannya akan melengkapi pelayanan terhadap penumpang,terutama untuk mempermudah akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat serta sebagai alternatif sarana transportasi regional yang menghubungkan Majalengka-Cirebon, Majalengka-Bandung, Majalengka-Sumedang-Bandung. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 17
Pemerintah Kabupaten Majalengka Pembangunan infrastruktur transportasi kereta api yang melintasi kawasan Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memacu kegiatan perekonomian terutama dalam hal distribusi hasil-hasil produksi dan mobilitas penduduk yang ada di Kabupaten Majalengka. 4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka Memperhatikan isu strategis nasional, regional dan permasalahan- permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Majalengka, isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut: 1) Perwujudan pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun (Pendidikan Menengah Universal). Kebijakan otonomi satuan pendidikan dilandasi bahwa sekolah sebagai lembaga profesional yang bertanggung jawab terhadap klien yang diwakili oleh komite sekolah dan dewan pendidikan. Fungsi pemerintah adalah fasilitator untuk mendorong sekolah agar berkembang menjadi lembaga otonomi yang profesional sehingga mutu pelayanan pendidikan memberikan kepuasan terhadap masyarakat. 2) Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat Sangat Baik; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka minimal memperolah kategori "CC". 3) Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan di sekitar wilayah BIJB dan kawasan industry. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 18
Pemerintah Kabupaten Majalengka 4) Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan pelayanan dasar (Puskesmas Sukamulya) di sekitar kawasan BIJB dan revitalisasi Puskesmas di sekitar kawasan industri yang akan dikembangkan sebagai Puskesmas modern. 5) Pengembangan RSUD Cideres menjadi pusat rujukan dengan keunggulan trauma center dan peningkatan menjadi kelas B. 6) Pengembangan RSUD Majalengka yang memiliki keunggulan dalam pelayanan KIA/obstretri-ginekologi dan pelayanan pengobatan penyakit infeksi. 7) Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 8) Ketahanan pangan. 9) Penanggulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim. 10) OptimalisasiLahan sawah berkelanjutan. 11) Pengelolaan kawasan lindung dalam rangka mendukung Jawa Barat Green province. 12) Tingginya harga pakan ikan dan pakan ternak. 13) Bioteknologi pertanian. 14) Pembangunan waduk Kadu Malik dan Pasir Kuda. 15) Pembangunan kawasan agropolitan/minapolitan dan agroforesty. 16) Konflik penggunaan lahan untuk perkebunan, peternakan dan kehutanan. 17) Peningkatan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal. 18) Perbaikan iklim usaha, investasi dan peningkatan akses permodalan bagi produk pertanian, perkebunan dan peternakan. 19) Pengendalian pemulihan lahan kritis serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. 20) Peningkatan masyarakat yang religius didukung oleh sarana dan prasarana keagamaan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 19
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 merupakan tahapan ketiga pembangunan jangka panjang. Sehubungan dengan itu visi dan misi RPJMD harus mempunyai keterkaitan dengan Visi pada RPJPD, yaitu : "Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa", dengan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan. 3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. 5.1. Visi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, yaitu tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian dari sektor industri pengolahan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan merata. Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Majalengka, maka Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka, yaitu : "MAJALENGKA MAKMUR" Makmur secara harpiah bermakna sejahtera, berkecukupan secara material dan agamis secara spriritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagian jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi kebutuhannya. Adapun definisi operasional atau yang dimaksud dengan MAJALENGKA MAKMUR dalam Visi kami adalah : "Terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius" dalam arti : Maju : Berada di depan dibanding daerah-daerah lain dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, keagamaan dan berbagai sendi kehidupan lainnya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan; Aman : Kondisi daerah yang bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan, dan konflik sosial tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu; Kondusif : Situasi yang mendukung untuk berinvestasi, nyaman, disertai kualitas pelayanan aparatur yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar tercipta pembangunan yang seimbang di berbagai sektor; Mandiri : Mampu meningkatkan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan pemerintah yang lebih atas; Unggul : Memiliki daya saing yang tinggi berfokus pada kepemilikan sumber daya alam berlimpah, sumber daya manusia berkualitas, dan inovatif RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); Religius : Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai. 5.2. Misi Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan; 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur; 3. Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat; 4. Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; 5. Mewujudkan Desa Mandiri; 6. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka Misi yang diemban sebagaimana tersebut di atas, dengan penjelasan sebagai berikut : Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan sarana prasarana perekonomian merupakan tuntutan kebutuhan yang esensial untuk dipenuhi secara terus menerus dengan penekanan pada kualitas pelayanan. Kelima unsur tersebut memiliki saling keterkaitan yang kuat dalam mencapai tujuan peningkatan IPM. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa pendidikan akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat secara individu dan lingkungan, produktif dalam menghasilkan barang/jasa dan mampu meningkatkan kemampuan investasi sehingga diperlukan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang baik dan penyediaan sarana prasarana perekonomian yang memadai. Kesemuanya itu memerlukan upaya pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang berkualitas mengacu pada standar-standar pelayanan yang telah ditetapkan. Misi Kedua, Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini didasari bahwa penatakelolaan pemerintahan yang baik akan menghasilkan produk layanan publik yang baik pula dan seiring dengan itu pula akan tercipta tingkat kesejahteraan pegawai yang baik. Penciptaan pemerintahan yang baik dapat diawali salah satunya mewujudkan sosok birokrasi yang ideal dengan upaya membangun harmonisasi regulasi, penataan kelembagaan, RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka pembenahan struktur, pembentukan orentasi dan sistem nilai baru, penyederhanaan proses kerja dan pengembangan lingkungan politik yang sehat. Misi Ketiga, Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro kKecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kondusivitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahaan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak. Penumbuhkembangan investasi harus juga merupakan media bagi peningkatan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki saling ketergantungan yang pada gilirannya akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi. Misi Keempat, Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Daya saing daerah merupakan hal pokok dari substansi otonomi daerah, karena daya saing daerah akan memacu pertumbuhan daerah dari berbagai hal. Daya saing daerah akan tercermin dari kemampuan daerah dalam menghasilkan keunggulan daerah yang tercipta dari hasil optimalisasi pemanfaatan atas sumber daya alam, sumber daya manusia yang tercipta dari kemampuan inovasi daerah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan beradaptasi dengan teknologi yang terkini. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka Misi Kelima, Mewujudkan Desa Mandiri. Kemandirian desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikan kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan. Kemandirian desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya. Misi Keenam, Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai. Pemahaman ajaran agama dan penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai merupakan hal yang mendasar bagi masyarakat di Majalengka. Pemahaman ajaran agama yang baik dan benar dan didukung sarana prasarana keagamaan yang memadai akan dapat menciptakan sosok masyarakat Majalengka yang berkeyakinan, berprilaku, bersikap sesuai dengan norma-norma agama yang dianutnya dan mampu menciptakan masyarakat yang maju dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat 3 Tujuan dalam Misi Pertama, yaitu: 1. Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan, dengan sasaran: a. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan; c. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka; d. Meningkatanya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan; e. Menurunnya AKI dan AKB; f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan. 2. Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas, proporsional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran: a. Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat; b. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inclusive growth), dengan sasaran: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka a. Modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern; b. Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian. Misi Kedua, Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Terdapat 3 Tujuan dalam Misi Kedua, yaitu: 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan menuju pemerintah yang profesional, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pemerintahan dalam rangka peningkatan layanan publik, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah; 3. Meningkatkan stabilitas keamanan daerah, dengan sasaran meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum. Misi Ketiga, Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 2 Tujuan dalam Misi Ketiga, yaitu: 1. Meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi b. Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN terkait pengembangan UMKM RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka 2. Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) berbasis potensi lokal, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan output sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), skala usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Misi Keempat, Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 9 Tujuan dalam Misi Keempat, yaitu: 1. Memantapkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan. 2. Meningkatnya destinasi wisata, dengan sasaran terwujudnya destinasi wisata unggulan. 3. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah berdasarkan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro environment. 4. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan sasaran meningkatnya peran gender dalam pembangunan. 5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, dengan sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera. 6. Meningkatkan kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial. 7. Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan, dengan sasaran: 1) meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka 2) memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. 8. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga dengan sasaran meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga. 9. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dengan sasaran meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya. Misi Kelima, Mewujudkan Desa Mandiri. Tujuan Misi Kelima yaitu memperkuat pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat desa, dengan sasaran kuatnya pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Misi Keenam, Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai. Tujuan Misi Keenam yaitu mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta meningkatkan layanan kehidupan beragama, dengan sasaran meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama. Hal lain yang akan dilaksanakan dalam periode 2014-2018 adalah janji-janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat pilkada berupa: 1. Wajib belajar 12 tahun; 2. Peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan terbangunnya PONED di seluruh Puskesmas di Kabupaten Majalengka; 3. Penuntasan program RUTILAHU; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 10
Pemerintah Kabupaten Majalengka 4. Peningkatan PUAP dan PKH ke dalam UKM, koperasi atau lembaga sejenis lainnya; 5. Peningkatan program TNI Manunggal Sindangkasih, Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa dan TNI Manunggal Membangun Desa; 6. Pengembangan Sekolah Lapangan Pertanian atau sejenisnya untuk peningkatan produksi pangan; 7. Pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan majelis-majelis taklim; 8. Penumbuhkembangan perdagangan dan industri di Kabupaten Majalengka; 9. Perwujudan desa mandiri. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal V - 11
VISI : MAJALENGKA MAKMUR No MISI (1) 1. (2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan 1. TUJUAN (3) Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Majalengka SASARAN Indikator Kinerja Sasaran (4) (5) 1. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (2) Rata-Rata Lama Sekolah (3) Angka Melek Huruf (AMH) (4) Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar (5) Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah (6) Prosentase bangunan sekolah pendidikan dasar dalam kondisi baik (7) Prosentase bangunan sekolah pendidikan menengah dalam kondisi baik 2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan (1) Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (2) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih Satuan (6) Poin Tahun Persen Per sepuluh ribu penduduk Per sepuluh ribu penduduk Persen Persen Persen Orang Kondisi Awal (2013) (7) 71,82* 7,39* 95,84* 0.02 0,14 76 74 75.75 1,494 2014 (8) 72.79 7.77 98.14 0,02 0,30 78 76 85.00 900 2015 (9) 73.71 Capaian Kinerja 2016 (10) 74.70 2017 (11) 75.72 2018 (12) 76.81 Kondisi Akhir (2018) (13) 76.81 8.14 8.55 8.96 9.47 9.47 98.72 99.30 99.55 99.80 99.80 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,46 0,61 0,77 0,93 1,08 80 82 84 86 86 78 80 82 84 84 96.61 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100 50 50 1200 V-12
No (1) MISI (2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan TUJUAN (3) Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan SASARAN (4) Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk 3. Meningkatnya akses dan mutu penuntasan wajib belajar sarana dan prasarana pendidikan dasar 9 tahun dan Kesehatan pada seluruh pelaksanaan wajib belajar 12 wilayah Kab. Majalengka tahun 4. Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan 5. Menurunnya AKI dan AKB 6. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM kesehatan Indikator Kinerja Sasaran (5) (3) Rasio Guru terhadap murid (1) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk (2) Jumah puskesmas PONED (3) Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk (1) Jumlah Puskesmas terakreditasi (2) Tersedianya SOP sistem Rujukan (3) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (1) Angka Harapan Hidup (AHH) (2) Cakupan Desa Siaga Aktif (3) Cakupan Tatanan Rumah Tangga ber- PHBS (4) AKI per 100.000 KH (5) AKB per 1.000 KH (6) Balita Gizi Buruk (7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (1) Pendidikan formal bagi dokter spesialis (medis) Satuan (6) poin Rasio Unit Rasio Unit Dokumen Persen Tahun Persen Persen Poin Poin Persen Persen Orang Kondisi Awal (2013) (7) 1:20 0.0893 22 0.0026 1 3 66.98 67.13* 70 55 137.97 11.36 0.07 95.33 7 2014 (8) 1:21 0.0893 26 0.0026 6 3 83.49 67.52 75 56 ≤ 136.24 ≤ 10.76 0.06 96.21 3 2015 (9) 1:22 0.0893 27 0.0026 6 3 100 67.91 74 57 ≤ 134.51 ≤ 10.16 0.05 97.1 3 Capaian Kinerja 2016 (10) 1:23 0.0901 28 0.0026 6 3 100 68.29 76 58 ≤ 132.78 ≤ 9.56 0.04 97.96 7 2017 (11) 1:24 0.0910 28 0.0026 6 3 100 68.67 78 59 ≤ 131.05 ≤ 8.96 0.03 98.83 9 2018 (12) 1:25 0.0910 28 0.0026 7 3 100 69.04 80 70 ≤ 129.32 ≤ 8.36 0.02 100 9 Kondisi Akhir (2018) (13) 1:25 0.0910 28 0.0026 32 3 100 69.04 80 70 ≤ 129.32 ≤ 8.36 0.02 100 9 V-13
No (1) MISI (2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan TUJUAN (3) Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan 2. Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas, proporsional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. SASARAN (4) Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat 2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana Indikator Kinerja Sasaran (5) (2) Pendidikan formal bagi tenaga non medis (perawat, bidan, nutrisionis, dll) (3) Rasio dokter per 1.000 penduduk (4) Rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 penduduk 1) Kondisi Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik 2) Penambahan infrstruktur jalan dan jembatan 3) Jaringan irigasi dalam kondisi baik 4) Rumah tidak layak huni 5) Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik 6) Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik 7) Jumlah desa yang dapat diakses angkutan umum 1) Pemenuhan RTH 2) Luas yang ditangani lahan kritis 3) Penanganan dan Pengelolaan Persampahan 4) Upaya pelestarian lingkungan 5) Penanganan Kebencanaan Pra bencana Satuan (6) Orang Poin Poin % % % % % % % % Ha % % % Kondisi Awal (2013) (7) 2014 (8) 13 5 0.11 0.11 1.33 1.33 85.77 87.13 0.00 0.00 67.00 68.33 15.10 13.50 83.51 86.50 90.51 91.07 65 70 9.10 18.65 10458.05 1000.00 20 26 16.97 19.27 20 20 2015 (9) Capaian Kinerja 2016 (10) 2017 (11) 2018 (12) Kondisi Akhir (2018) (13) 5 31 40 45 45 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 88.73 90.62 92.36 94.61 94.61 0.00 0.14 0.28 0.28 0.28 70.00 72.33 73.67 75.00 75.00 10.33 7.15 3.97 0.00 0.00 90.00 93.50 97.00 100.00 100.00 91.64 92.20 92.77 93.33 93.33 75 80 85 90 90.00 39.00 59.30 79.60 100.00 100.00 600 600 600 600 7,058.05 32 38 44 50 50 39.45 59.63 79.81 100.0 100.0 20 20 20 20 20.00 V-14
No (1) 2. MISI (2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur. TUJUAN (3) Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inclusive growth). 1. Peningkatan tatakelola pemerintahan menuju pemerintah yang profesional. SASARAN (4) Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun 1. Terwujudnya pasar tradisional yang representatif 2. Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah Indikator Kinerja Sasaran (5) 6) Penanganan Kebencanaan Saat Bencana 7) Penanganan Kebencanaan Pasca Bencana 8) Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL Jumlah pasar yang direvitalisasi Jumlah outlet yang dibangun (1) OPD dan UPP dengan nilai IKM kriteria minimal "B" (2) Capaian Nilai SAKIP Pemda (3) Pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat PIM sesuai jenjangnya (4) Tingkat perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (5) Pemenuhan kebutuhan data/ informasi (6) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Satuan (6) % % % Pasar Lokasi Persen Nilai Persen Persen Persen Milyar Kondisi Awal (2013) (7) 2014 (8) 50 50 100 100 25.00 58.33 4 1 3 0 90 100 C C 61 62 100 100 100 100 138 154 2015 (9) Capaian Kinerja 2016 (10) 2017 (11) 2018 (12) Kondisi Akhir (2018) (13) 50 60 60 65 65.00 100 100 100 100 100.00 83.33 88.89 94.44 100.00 100.00 1 1 1 1 4 5 5 5 5 23 100 100 100 100 100 C CC CC B B 67 72 73 74 74 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 219 385 611 924 924 V-15
No (1) 3. MISI (2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat TUJUAN (3) Meningkatkan pelayanan 2. Peningkatan kualitas dan pendidikan, dan kesehatan yang kuantitas SDM pemerintahan lebih berkualitas dengan dalam rangka peningkatan menjunjung tinggi profesionalitas layanan publik. layanan 3. Meningkatkan stabiitas keamanan daerah. 1. Meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi 2. Peningkatan daya saing KUMKM berbasis potensi lokal SASARAN (4) Meningkatnya akses dan mutu Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sumber daya aparatur pemerintah pendidikan terutama untuk daerah penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan Meningkatnya stabilitas keamanan pelaksanaan wajib belajar 12 dan ketertiban masyarakat serta tahun kesadaran politik dan hukum Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM Indikator Kinerja Sasaran (5) Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat (1) Jumah Demo (2) Angka Kriminalitas (3) Partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (2) Daya beli (3) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00 (4) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00 (5) Jumlah Investor UMKM (6) Nilai Investasi UMKM (1) Jumlah UMKM (2) Persentase Usaha Kecil dan Usaha Menengah (3) Jumlah Tenaga Kerja di Sektor UMKM Satuan (6) Kondisi Awal (2013) (7) 2014 (8) 2015 (9) Capaian Kinerja 2016 (10) 2017 (11) 2018 (12) Kondisi Akhir (2018) (13) Orang 1,832 239 250 275 300 325 3,221 Kali 12 4 6 8 10 12 12 Poin 202 207 187 200 205 218 218 Persen 72 76.12 - - - 80.00 80.00 Persen 4,80* 5.30 5.50 5.80 6.30 6.50 6.50 Rp 641,01* 648.04 652.64 657.47 662.62 667.65 667.65 Pelaku Usaha 157 27 30 33 36 39 165 Milyar Rp. 430.98 139.05 146,00 153,30 160.97 169.02 768.34 Pelaku Usaha 1,168 600 600 600 600 600 4,168 Milyar Rp. 331.67 339.47 300 300 300 300 1,871 UMKM 25,437 26,963 28,581 30,296 32,114 34,040 34,040 % 6 6 7 8 9 10 10 Orang 102,147 613 715 817 919 1,021 106,232 V-16
No (1) 4. MISI (2) Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan daya saing daerah pendidikan, kesehatan, dengan berfokus pada infrastruktur, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam, sarana prasarana perekonomian sumber daya manusia, inovasi, dalam rangka pencapaian ilmu pengetahuan, dan teknologi pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan. TUJUAN (3) 1. Memantapkan ketahanan pangan Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang daerah lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan 2. Meningkatnya destinasi wisata 3. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 4. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan 5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk 6. Meningkatnya kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7. Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan SASARAN (4) Meningkatnya akses dan mutu Meningkatnya kemudahan dan sarana dan prasarana kemampuan masyarakat untuk pendidikan terutama untuk mengakses pangan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun Terwujudnya destinasi wisata unggulan Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro- environment Meningkatnya peran gender dalam pembangunan Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial 1 Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih Indikator Kinerja Sasaran (5) (1) Cadangan Pangan Pemerintah (2) Ketersediaan Pangan (LPM) (3) SLPTT (1) Jumlah Destinasi Wisata (2) Jumlah Kunjungan Wisata Jumlah Kawasan Industri Potensi Daerah (1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (2) Partisipasi perempuan di lembaga swasta (1) Kemiskinan (2) Rata-rata jumlah anak per keluarga (3) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Satuan (6) Ton Unit Kelompok Unit Orang Kawasan Persen Persen Persen Rasio Persen Persen Persen Kondisi Awal (2013) (7) 0 80 2 5 124,918 5 44.69 47.83 14,11* 1.22 33.61 33 7,35* 2014 (8) 0 20 10
134,000 1 1.00 2.5 12 1.20 31.28 3 6,74 Capaian Kinerja 2015 (9) 2016 (10) 2017 (11) 2018 (12) 0 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10
1 1 1 145,000 162,000 175,000 200,000 0 1 0 1 1.00 1.00 1.00 1.00 2.5 2.5 2.5 2.5 11 9 7 5 1.18 1.16 1.14 1.12 29.48 27.68 25.88 24.08 3 3 3 3 4,74 4,24 3,99 2,25 Kondisi Akhir (2018) (13) 60 180 52 8 940,918 8 49.69 63.33 5 1.12 24.08 48 2,25 V-17
No MISI (1) (2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan 5. Mewujudkan Desa Mandiri TUJUAN (3) Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan 8. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga. 9. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal. Memperkuat Pemerintahan Desa dan Memberdayakan Masyarakat Desa SASARAN (4) Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun 2 Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya Kuatnya Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Kinerja Sasaran (5) (2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (3) Pencari kerja terdaptar yg di tempatkan Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (1) Jumlah kompetisi olah raga (2) Jumlah Pemuda Pelopor Penyelenggaraan festival seni dan budaya (1) Jumlah desa Mandiri (2) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (3) Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (4) Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa (5) Jumlah Peraturan Desa Satuan (6) Persen Persen Persen Kali Orang Kali Desa Ribu Rupiah Buah % Jenis Kondisi Awal (2013) (7) 20 27 35,40 5 4 2 3 661,364 990 50 3 2014 (8) 5 2 31,86 7 4 2 4 681,204 330 50 4 Capaian Kinerja 2015 (9) 2016 (10) 2017 (11) 2018 (12) 20 15 10 10 2 2 2 2 28,32 24,78 21,24 17,70 7 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 5 6 701,045 720,886 740,727 760,568 330 330 330 340 60 65 70 75 5 6 7 8 Kondisi Akhir (2018) (13) 80 37 17,70 8 24 2 26 760,568 340 75 8 V-18
No (1) 6. MISI (2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai TUJUAN (3) Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta meningkatkan layanan kehidupan beragama SASARAN (4) Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama Indikator Kinerja Sasaran (5) (6) Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n Kepala Desa (7) Peningkatan Kapasitas Desa (8) Profil Desa (1) Konflik antar umat beragama (2) Jumlah zakat yang terkumpul (3) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Satuan (6) Desa Persen % Kejadian Miliar Per Seribu Penduduk Kondisi Awal (2013) (7) 330 50 5 1 1.40 0.007 2014 (8) 330 50 10 0 5.00 0.008 2015 (9) 330 60 25 0 8.00 0.009 Capaian Kinerja 2016 (10) 330 65 50 0 11.00 0.010 2017 (11) 330 70 75 0 14.00 0.011 2018 (12) 340 75 100 0 16.00 0.012 Kondisi Akhir (2018) (13) 340 75 100 0 16.00 0.012 V-19
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 - 2018, maka pemerintah daerah akan melaksanakannya melalui 6 (enam) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. 6.1. Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. 1) Bidang Pendidikan Sasaran Pertama : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun : melalui Strategi Pertama, menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dengan akses yang terjangkau dengan arah kebijakan : (1) Pendidikan gratis tingkat dasar dan menengah (SD/SLTP/SLTA) dalam rangka pelaksanaan Wajar Dikdas dua belas tahun; (2) Peningkatan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka sarana dan kapasitas pendidikan dasar danmenengah; Strategi Kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP, dengan arah kebijakan: Perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas. Strategi Ketiga, meningkatkan sarana prasarana perpustakaan, dengan arah kebijakan:Penguatan budaya baca dan gemar membaca masyarakat. Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan, melalui Strategi Pertama, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kualifikasi pendidik, dengan arah kebijakan: Peningkatan kualitas pendidik minimal S1/D4 serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan anak usiadini, non formal dan informal, dengan arah kebijakan: Peningkatan pendidikan usia dini, non formal dan informal. 2) Bidang Kesehatan Sasaran Pertama: Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka, melalui strategi : pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas/Pustu dan jaringannya serta rumah sakit, dengan arah kebijakan : Peningkatan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan miskin. Sasaran Kedua: Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan, melalui strategi: Strategi Pertama, meningkatkan mutu manajemen pelayanan kesehatan Puskesmas dan rumah sakit, dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka (2) peningkatan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) kesehatan; (3) peningkatan ketersediaan dan pelayanan informasi kesehatan. Strategi Kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin, dengan arah kebijaka: Perluasan cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin. Sasaran Ketiga: Menurunnya AKI dan AKB, dengan strategi: Strategi Pertama, meningkatkan promotif dan preventif kesehatan masyarakat, dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan cakupan Desa Siaga aktif; (2) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Strategi Kedua, meningkatkan upaya keselamatan ibu hamil dan nifas serta bayi dan optimalisasi kepersertaan KB, dengan arah kebijakan: Akselerasi penurunan angka kematian ibu dan bayi. Strategi Ketiga, meningkatkan perbaikan gizi balita, dengan arah kebijakan: Pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Strategi Keempat, meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit, dengan arah kebijakan: (1) Memperluas jangkauan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit; (2) peningkatan sistem informasi dan surveilance epidemiologi yang evidence base. Sasaran Keempat: Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan, dengan strategi: meningkatkan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, Puskesmas/Pustu dan jaringannya, dengan arah kebijakan: (1) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, Puskesmas/Pustu dan jaringannya; (2) pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumahsakit, Puskesmas/Pustu dan jaringannya. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3) Bidang Pekerjaan Umum Sasarannya meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat. Strategi Pertama, memantapkan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan arah kebijakan: (1) Pemeliharaandan peningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang telah ada; (2)pembangunan dan peningkatkan jalan dan jembatan. Strategi Kedua, memantapkan pembangunan sarana dan prasarana irigasi dan pengolahan air lainnyadengan arah kebijakan, (1) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan irigasi; (2) peningkatan efektivitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. 4) Bidang Penataan Ruang Sasarannya yaitu meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana. Strateginya mengendalikan pemanfaatan ruang dengan arah kebijakan: (1) Penataan dan pengendalian ruang; (2) penataan dan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung serta jasa konstruksi. 5) Bidang Perumahan Rakyat Sasarannya yaitu meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat. Strategi Pertama, Meningkatkan ketersediaan perumahan, dengan kebijakan penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan peningkatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendahdan Strategi Kedua, meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman, dengan arah kebijakan : (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); (2) pemeliharaan dan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka peningkatan kualitas sanitasi dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat. 6) Bidang Perhubungan Sasarannya yaitu meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana, melalui strategi: mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan, dengan arah kebijakan : (1) Pengintegrasian layanan transportasi pada pusat- pusat daerah pertumbuhan; (2) pemantapan dan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan; (3) peningkatan pengawasan kendaraan angkutan umum dan pengendalian lalu lintas. 7) Bidang Komunikasi dan Informatika Sasarannya yaitu meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana, melalui strategi mengembangkan infrastruktur komunikasi informasi dengan arah kebijakan : Pemantapan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. 8) Bidang Lingkungan Hidup Sasarannya yaitu meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana, dengan strategi Mengendalikan lingkungan hidup yang terpadu dan bersinergi dengan peningkatan industrialisasi, dengan arah kebijakan : (1) Pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Majalengk; (2) pemantapan pemenuhan AMDAL dalam proses penetapan ijin usaha dan penegakan hukum lingkungan; (3) meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah;(5) pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; (6) meningkatnya upaya pelestarian lingkungan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka 9) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Sasarannya yaitumeningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana, dengan strategi pertama meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana, dengan arah kebijakan : Pencegahan dan Mitigasi Bencana dan strategi kedua meningkatkan koordinasi dan penanganan tanggap darurat dan pasca bencana, dengan arah kebijakan : (1) Pemenuhan tanggap darurat bencana; (2) rehabilitasi dan rekontsruksi sarana dan prasarana pasca bencana. 10) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran Pertama meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat dengan Strategi Pertama, meningkatkan pelayanan energi dan ketenaga listrikan, dengan arah kebijakan : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. Strategi Kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, dengan arah kebijakan: Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan mengendalikan penggunaan air tanah 11) Bidang Perdagangan Sasaran Pertama adalah Terwujudnya pasar tradisional yang representatif, melalui Strategi Pertama, Pengembangan pasar dalam negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan : (1) Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa; (2) Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan. Strategi Kedua, meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, dengan arah kebijakan: Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka Sasaran Kedua : Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian, melalui Strategi penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra ekonomi, dengan arah kebijakan : Penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sektor ekonomi. 6.2. Misi Kedua, Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur. 1) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi, Sasaran Pertama: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, melalui Strategi, meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif, dengan arah kebijakan: (1) Penataan struktur organisasi yang proporsional; (2) peningkatan pelayanan administrasi organisasi; (3)percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat; (4) peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah; (5) peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan potensi; (6) mewujudkan tertib administrasi aset daerah; (7) peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tatakelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, melalui Strategi, meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pemerintah daerah, dengan arah kebijakan : (1) Peningkatan kompetensi aparatur pamerintah daerah; (2) pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah. Sasaran ketiga : Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum melalui Strategi, menata sistem hukum di daerah, dengan arah kebijakan: (1) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka penyelenggaraan pemerintahan; (2) peningkatan penyelarasan peraturan daerah. 2) Bidang Pertanahan Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, melalui Strategi, meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan, dengan arah kebijakan : tertib administrasi pertanahan. 3) Bidang Kearsipan Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, melalui Strategi, meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah, dengan arah kebijakan: Mewujudkan pengelolaan kearsipan yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, melalui Strategi, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pengembangan perencanaan, dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; (2) peningkatan kualitas perencanaan daerah. 5) Bidang Statistik Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, melalui Strategi, meningkatkan kualitas dan penyediaan data pembangunan, dengan arah kebijakan : Peningkatan pengelolaan data pembangunan. 6) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Sasaran: Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sertakesadaran politik dan hukum, melalui Strategi, meningkatkan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka budaya taat hukum, dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan dan HAM; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP, satuan perlindungan Masyarakat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 7) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, melalui strategi, meningkatkan kualitas penataan administrasi kependudukan, dengan arah kebijakan: Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 6.3. Misi Ketiga, Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. 1) Bidang Penanaman Modal Sasaran : Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM, melalui Strategi penciptaan iklim usaha yang kondusif, dengan arah kebijakan : Menjamin kepastian investasi. 2) Bidang Perindustrian Sasaran : Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM, melalui Strategi penciptaan iklim usaha yang kondusif, dengan arah kebijakan: Menyiapkan kawasan industri. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM, melalui Strategi memberdayakan KUMKM, dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM; (2) Peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM. 3) Bidang Koperasi dan UKM Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM, melalui Strategi Pertama, memberdayakan KUMKM, dengan arah kebijakan: (1) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM; (2) Peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM. Strategi Kedua, meningkatkan ekonomi pesantren, dengan arah kebijakan : Penguatan koperasi pondok pesantren. 4) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM,melalui strategi meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan lainnya, dengan arah kebijakan : Peningkatan kinerja dan daya saing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan lainnya. 6.4. Misi Keempat, Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 1) Bidang Ketahanan Pangan Sasaran : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan melalui strategi meningkatkan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 10
Pemerintah Kabupaten Majalengka ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan, dengan arah kebijakan: Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi dan penanganan daerah rawan pangan. 2) Bidang Pertanian Sasaran : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan melalui Strategi Pertama, meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan arah kebijakan : peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan. Strategi Kedua, meningkatkan bantuan permodalan petani, dengan arah kebijakan peningkatan bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Strategi Ketiga, Mengembangkan Sekolah Lapangan Pertanian atau sejenisnya, dengan arah kebijakan : (1) Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; (2) Pengembangan usaha, sarana prasarana pengolahan, serta pemasaran produk pertanian, perkebunan dan peternakan. Strategi Keempat, mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan pemberian intensif dan disinsentif. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro-environment melalui Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, dengan arah kebijakan Penataan kawasan industri produk unggulan potensi daerah. 3) Bidang Kelautan dan Perikanan Sasaran : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan melalui Strategi meningkatkan perikanan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 11
Pemerintah Kabupaten Majalengka budidaya, dengan arah kebijakan: (1) peningkatan produksi perikanan; (2) peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro- environmentmelalui Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, dengan arah kebijakan Penataan kawasan industri produk unggulan potensi daerah. 4) Bidang Kehutanan Sasaran : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan melalui Strategi meningkatkan fungsi hutan, dengan arah kebijakan : (1) Peningkatan pengembangan aneka usaha kehutanan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; (2) Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan konservasi sumber daya hutan. 5) Bidang Pariwisata Sasaran: Terwujudnya destinasi wisata unggulan, melalui Strategi meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata, dengan arah kebijakan: (1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata unggulan; (2)Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata; (3) Peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. 6) Bidang Perindustrian Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro-environment, melalui Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, dengan arah kebijakanPenataan kawasan industri produk unggulan potensi daerah. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 12
Pemerintah Kabupaten Majalengka 7) Bidang Pemberdayaan Perempuan Sasaran: Meningkatkan peran gender dalam pembangunan, melalui Strategi, pengarusutamaan gender, dengan arah kebijakan : (1) Penguatan regulasi kelembagaan kesetaraan gender; (2) penyediaan kebutuhan aktivitas kelembagan kesetaraan gender. 8) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sasaran: Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera, melalui Strategi, perluasan sasaran peserta Keluarga Berencana (KB), penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta pembinaan keluarga sejahtera, dengan arah kebijakan : Penyediaan alat kontrasepsi dan peningkatan kesejahteraan pada keluarga prasejahtera dan sejahtera I. 9) Bidang Sosial Sasaran: Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Strategi perluasan pemberian bantuan dan pembinaan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan arah kebijakan : Perluasan program perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan PMKS. 10) Bidang Ketenagakerjaan Sasaran pertama meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih, melalui strategi : Strategi Pertama, meningkatkan kompetensi ketenagakerjaan di berbagai bidang keahlian, dengan arah kebijakan: Pelaksanaan pelatihan/kursus bagi calon tenaga kerja dan perlindungan bagi para tenaga kerja. Strategi Kedua, meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan, dengan arah kebijakan : Perluasan lapangan pekerjaan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 13
Pemerintah Kabupaten Majalengka Sasaran kedua memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan, melalui Strategi Pertama meningkatkan pembinaan bagi para pekerja dan pengusaha melalui peningkatan pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan: Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Strategi Kedua meningkatkan pembinaan bagi para pekerja dan pengusaha melalui peningkatan pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan: Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. 11) Bidang Kepemudaan dan Olah raga Sasaran: Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga, melalui Strategi Pertama, meningkatkan kualitas sarana prasarana olah raga dan kualitas serta kuantitas olahragawan berprestasi, dengan arah kebijakan : Peningkatan pembangunan sarana prasarana olah raga dan pembinaan olah ragawan. Strategi Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, dengan arah kebijakan : Meningkatkan keterampilan pemuda. 12) Bidang Kebudayaan Sasaran: Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya, melalui Strategi, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejahteraan dan nilai-nilai tradisi bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah kebijakan: Peningkatan pelestarian budaya lokal. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 14
Pemerintah Kabupaten Majalengka 6.5. Misi Kelima, Mewujudkan Desa Mandiri Dilaksanakan melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Sasaran: Kuatnya Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui Strategi, penguatan kapasitas desa, dengan arah kebijakan : (1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keuangan, aparatur, sarana dan prasarana; (2) meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal. 6.6. Misi Keenam, Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai. Urusan keagamaan merupakan kewenangan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim yang kondusif, keamanan dan kenyamanan beribadah. Hal ini dilaksanakan melalui bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian denganSasaran: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, melalui Strategi Pertama, meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan sumber daya pendidik agama pada lembaga pendidik keagamaan dan di masjid; (2) peningkatan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan agama dan tempat peribadatan; (3) mendorong akselerasi terbentuknya masyarakat religius melalui regulasi keagamaan. Strategi Kedua, meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama, dengan arah kebijakan: Peningkatan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 15
Pemerintah Kabupaten Majalengka Strategi pembangunan lainnya berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan melalui strategi: 1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, 2) memutus mata rantai generasi miskin dengan perluasan lapangan pekerjaan bagi usia produktif anggota RTS, 3) memperluas pemberdayaan usaha ekonomi produktif dan fasilitasi hasil-hasil produksi kelompok usaha RTS. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi dilaksanakan melalui 12 (dua belas) prioritas pembangunan yang kemudian disebut sebagai 12 Target Bersama (Joint Targets) yang disusun bersinergi dengan MDGs, kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, telaahan permasalahan pembangunan daerah, hasil evaluasi RPJMD periode 2008-2013, RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Visi "MAKMUR" dengan 6 Misi dan 9 janji Pilkada. Kedua belas Joint Targets tersebut, yaitu : 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat. 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan. 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat 4. Pemantapan Ketahanan Pangan. 5. Pengembangan Investasi, Pariwisata, dan Energi. 6. Pembangunan Infrastruktur 7. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur. 8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Penanganan Kebencanaan. 9. Optimalisasi Pelaksanaan Penataan Ruang. 10. Penanggulangan Kemiskinan. 11. Peningkatan Kapasitas Desa. 12. Peningkatan Kualitas Umat Beragama. Guna menunjang pelaksanaan prioritas pembangunan pada periode tahun 2014-2018 maka regulasi kebijakan yang akan dilaksanakan diantaranya regulasi di bidang sosial dan budaya berkenaan dengan pendidikan, turunan Undang- RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 16
Pemerintah Kabupaten Majalengka undang tentang Desa, Penanggulangan Kemiskinan, Retribusi Izin Memperpanjang Tenaga Kerja Asing, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Regulasi di bidang Ekonomi meliputi; Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Penanaman Modal, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Regulasi Pasar Tradisional. Sedangkan regulasi bidang Sarana dan prasarana meliputi; Rencana Detil Tata Ruang, regulasi Bangunan Gedung, dan Review RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 17
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018 : "MAJALENGKA MAKMUR" Visi MISI PERTAMA : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana NO. perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan tinggi menjunjung profesionalitas layanan. 1.1. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib 1.1.1. Menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dengan akses yang terjangkau. 1.1.1.1. Pendidikan Gratis Tingkat Dasar dan dalam Menengah Rangka Pelaksanaan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun. (SD/SLTP/SLTA) belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. 1.1.2. Meningkatkan dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP. kuantitas 1.1.1.2. Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pendidikan Dasar dan Menengah. 1.1.2.1. Perwujudan rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas. 1.1.3. Meningkatkan perpustakaan. sarana prasarana 1.1.3.1. Penguatan budaya baca dan gemar membaca masyarakat. 1.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan. 1.2.1. Meningkatkan kompetensiPendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kualifikasi pendidik. 1.2.1.1. Peningkatan pendidikan minimal S1/D4 serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. kualitas 1.2.2. Meningkatkan dan Kuantitas Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal. Kualitas 1.2.2.1. Peningkatan pendidikan usia dini, non formal dan informal. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 18
RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 1.3. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka. 1.4. Meningkatnya mutu layanan tingkat dasar dan kesehatan rujukan. 1.5. Menurunnya AKI dan AKB. Pemerintah Kabupaten Majalengka 1.3.1. Pembangunan rehabilitasi puskesmas/pustu dan jaringannya serta rumah sakit. dan 1.3.1.1. Peningkatan prasarana kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan miskin. sarana 1.4.1. Meningkatkan mutu manajemen pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit. 1.4.1.1. Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan; 1.4.1.2. Peningkatan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kesehatan; 1.4.1.3. Peningkatan ketersediaan pelayanan informasi kesehatan; dan 1.4.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan 1.4.2.1. Perluasan cakupan pelayanan penduduk miskin. kesehatan penduduk miskin. 1.5.1. Meningkatkan promotif dan 1.5.1.1. Peningkatan cakupan Desa Siaga Aktif preventif kesehatan masyarakat. 1.5.1.2. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 1.5.2. Meningkatkan upaya keselamatan ibu hamil dan nifas serta bayi dan optimalisasi kepesertaan KB. 1.5.3. Meningkatkan perbaikan gizi Balita. 1.5.2.1. Akselerasi penurunan angka kematian ibu dan bayi. 1.5.3.1. Pemberian tambahan makanan penyuluhan dan Pemberian makanan tambahan pemulihan. 1.5.4. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit. 1.5.4.1. Memperluas pencegahan penyakit. jangkauan upaya penanggulangan dan Hal VI - 19
2. Mengembangkan dan memantapkan berkualitas, dan yang berkelanjutan infrastruktur proporsional, berwawasan lingkungan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 1.6. Meningkatnya kualitas kuantitas SDM kesehatan dan 2.1. Meningkatnya dan pembangunan infrastruktur serta prasarana dasar masyarakat. kualitas sosial Pemerintah Kabupaten Majalengka 1.5.4.2. Peningkatan Surveilance evidence base sistem Epidemiologi informasi dan yang 1.6.1. Meningkatkan kapasitas dan tenaga sakit, pemenuhan kesehatan puskesmas/pustu dan jaringannya. kebutuhan rumah di 1.6.1.1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kesehatan sakit, di puskesmas/pustu dan jaringannya. rumah 1.6.1.2. Pemenuhan kebutuhan tenaga rumahsakit, kesehatan puskesmas/pustu dan jaringannya. di 2.1.1. Memantapkan pembangunan jalan dan sarana dan prasarana jembatan 2.1.1.1. Pemeliharaan peningkatkan dan kualitas jalan dan jembatan yang telah ada 2.1.1.2.Pembangunan dan peningkatkan jalan dan jembatan 2.1.2. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana irigasi dan pengolahan air lainnya 2.1.2.1. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan irigasi 2.1.2.2.Peningkatan efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air efektivitas, 2.1.3. Meningkatkan perumahan ketersediaan 2.1.3.1.Penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan peningkatan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2.1.4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman 2.1.4.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 21.4.2. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan serta perumahan sanitasi permukiman melalui peran masyarakat. dasar Hal VI - 20
RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 2.2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Majalengka 2.1.5. Meningkatkan pelayanan energi dan ketenaga listrikan 2.1.5.1. Peningkatan cakupan pelayanan dan energi dan infrastruktur kualitas ketenagalistrikan 2.1.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam 2.1.6.1. Peningkatan pengelolaan sumber daya mengendalikan dan mineral penggunaan air tanah 2.2.1. Mengendalikan lingkungan hidup dan bersinergi dengan peningkatan industrialisasi yang terpadu 2.2.1.1. Pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Majalengka AMDAL dalam proses penetapan ijin usaha dan penegakan hukum lingkungan 2.2.1.3. Meningkatkan kinerja pengelolaan air 2.2.1.2. Pemantapan pemenuhan limbah 2.2.1.4. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2.2.1.5. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan. 2.2.2. Meningkatkan upaya 2.2.2.1. Pencegahan dan Mitigasi Bencana pengurangan resiko bencana 2.2.3. Meningkatkan koordinasi dan tanggap darurat penanganan dan pasca bencana 2.2.3.1. Pemenuhan Tanggap Darurat Bencana 2.2.3.2. Rehabilitasi dan Rekontsruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana 2.2.4. mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan. 2.2.4.1. Pengintegrasian layanan transportasi daerah pada pertumbuhan. pusat-pusat 2.2.4.2. Pemantapan dan Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan. 2.2.4.3. Peningkatan pengawasan kendaraan angkutan umum dan pengendalian lalu lintas. Hal VI - 21
Pemerintah Kabupaten Majalengka 2.2.5. Mengembangkan infrastruktur 2.2.5.1. Pemantapan sarana dan prasarana komunikasi informasi komunikasi dan informasi. 2.2.6. Mengendalikan ruang. pemanfaatan 2.2.6.1. Penataan dan pengendalian ruang 2.2.6.2. Penataan Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Serta Jasa Konstruksi Dan 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomiandalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inclusive growth). 3.1. Terwujudnya pasar yang refresentatif. tradisional 3.3.1.Pengembangan pasar dalam negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional. 3.3.1.1. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa. 3.3.1.2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan. pengembangan 3.3.2.Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang. 3.3.2.1. Peningkatan barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis. distribusi 3.2. Berkembangnya sektor-sektor karya ekonomi yang padat termasuk sektor pertanian 3.2.1.Penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra ekonomi 3.2.1.1.Penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sektor ekonomi. MISI KEDUA : Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan NO. kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur. SASARAN TUJUAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1. Peningkatan tatakelola pemerintahan menuju pemerintah yang profesional. 1.1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas layanan pemerintah. dan 1.1.1. Meningkatkan tata pemerintahan yang efektif. kelola 1.1.1.1. Penataan struktur organisasi yang proporsional; 1.1.1.2. Peningkatan pelayanan administrasi organisasi; 1.1.1.3. Percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 22
2. 3. Pemerintah Kabupaten Majalengka 1.1.1.4. Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa laporan (WTP) Pengecualian keuangan daerah; atas 1.1.1.5. Peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan potensi; 1.1.1.6. Mewujudkan tertib administrasi aset daerah; 1.1.1.7. Peningkatan internal untuk mendukung tatakelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. pengawasan 1.1.2. Meningkatkan tata kelola 1.1.2.1. Tertib administrasi pertanahan. administrasi pertanahan. 1.1.3. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah. kualitas 1.1.3.1. Mewujudkan pengelolaan kearsipan kinerja yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. 1.1.4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pengembangan perencanaan. 1.1.5. Meningkatkan kualitas dan 1.1.4.1. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. kualitas 1.1.4.2. Peningkatan daerah. 1.1.5.1. Peningkatan perencanaan pengelolaan data penyediaan data pembangunan. pembangunan. 1.1.6. Meningkatkan kualitas penataan administrasi kependudukan. 1.1.6.1. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pemerintahan rangka peningkatan layanan publik. dalam 2.1. Meningkatnya kuantitas pemerintah daerah. dan kualitas sumberdaya manusia 2.1.1. Peningkatan dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah. kualitas 2.1.1.1. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah; dan 2.1.1.2. Pembinaan pengembangan aparatur pemerintah daerah. Meningkatkan stabilitas keamanan 3.1. Meningkatnya stabilitas keamanan 3.1.1. Menata sistem hukum di daerah. 3.1.1.1. Menyediakan produk hukum daerah RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 23
Pemerintah Kabupaten Majalengka daerah dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum. untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. 3.1.1.2.Peningkatan penyelarasan peraturandaerah. 3.1.2. Meningkatkan hukum. budaya taat 3.1.2.1.Peningkatanpemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia (HAM). 3.1.2.2. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur satuan Satpol perlindungan Masyarakat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PP, MISI KETIGA : Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. 1. Meningkatkan daya sebagai tujuan investasi. saing daerah 1.1. Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKN. 1.1.1. Penciptaan kondusif. Iklim Usaha yang 1.1.1.1. Menjamin kepastian investasi. 1.1.1.2. Menyiapkan kawasan industri 2. Peningkatan daya berbasis potensi lokal. saing KUMKM 2.1. Meningkatkan pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM. 2.1.1.Memberdayakan Koperasi, Usaha dan Menengah Mikro, (KUMKM). Kecil 2.1.1.1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM; 2.1.1.2.Peningkatan akses teknologi, SDM, pasar,kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM. 2.1.2. Meningkatkan ekonomi pesantren. 2.1.3. Meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan lainnya. 2.1.2.1. Penguatan koperasi pondok pesantren. 2.1.3.1. Peningkatan kinerja dan daya saing BUMD dan lembaga keuangan lainnya. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 24
Pemerintah Kabupaten Majalengka MISI KEEMPAT : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 1. Memantapkan daerah. ketahanan pangan 1.1. Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan. 1.1.1. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan. 1.1.1.1. Peningkatan ketersediaan, penguatan dan cadangan, penganekaragaman serta keamanan konsumsi dan penanganan daerah rawan pangan. distribusi, akses pangan, 1.1.2.Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan. 1.1.3.Meningkatkan bantuan permodalan 1.1.2.1. Peningkatan produktivitas perkebunan dan peternakan. 1.1.3.1 Peningkatan bantuan Pengembangan dan komoditas pertanian, produksi petani. Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). 1.1.4. Mengembangkan Lapangan sejenisnya. 1.1.5. Mempertahankan Pertanian luas Sekolah atau lahan 1.1.4.1.Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan. 1.1.4.2. Pengembangan prasarana pemasaran perkebunan dan peternakan. 1.1.5.1. Pemberian intensif dan disinsentif. usaha, pengolahan, produk sarana serta pertanian, pertanian pangan berkelanjutan. 1.1.6. Meningkatkan perikanan budidaya. 1.1.6.1. Peningkatan produksi perikanan; 1.1.6.2. Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan; 1.1.7. Meningkatkan fungsi hutan. 1.1.7.1. Peningkatan pengembangan aneka usaha kehutanan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; 1.1.7.2. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan konservasi RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 25
2. 3. 4. 5. 6. 7. Meningkatnya destinasi wisata. sektor-sektor Mengembangkan ekonomi unggulan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan Meningkatkan dalam pembangunan. kesetaraan gender Mengendalikan penduduk. pertumbuhan Meningkatkan kemampuan masyarakat PMKS. Meningkatkan ketenagakerjaan. daya saing RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 2.1. Terwujudnya destinasi wisata unggulan. 3.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro environment. 4.1. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan. 5.1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera 6.1. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial. 7.1. Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih. 7.2. Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga meningkatkan kerja untuk Pemerintah Kabupaten Majalengka sumber daya hutan. 2.1.1. Meningkatkan keunggulan daya 2.1.1.1. Pembangunan dan pengembangan tarik dan promosi wisata. pariwisata unggulan; 2.1.1.2.Peningkatan kualitas sarana prasana pariwisata; 2.1.1.3. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. 3.1.1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas 3.1.1.1. Penataan Kawasan Industri Produk produk unggulan daerah. Unggulan Potensi Daerah. 4.1.1. Pengarustamaan gender. 4.1.1.1. Penguatan regulasi kelembagaan kesetaraan gender; 4.1.1.2. Penyediaan kebutuhan aktivitas 5.1.1.Perluasan sasaran peserta KB dan penguatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan pembinaan keluarga sejahtera. kelembagan kesetaraan gender. alat 5.1.1.1. Penyediaan peningkatan keluarga prasejahtera dan sejahtera I. kontrasepsi dan pada kesejahteraan 6.1.1.Perluasan pemberian bantuan dan 6.1.1.1.Perluasan program perlindungan sosial pembinaan para PMKS. bagi para PMKS. kompetensi ketenagakerjaan di berbagai bidang keahlian. 7.1.2. Meningkatkan 7.1.1. Meningkatkan ketersediaan 7.1.1.1. Pelaksanaan pelatihan/kursus bagi calon tenaga kerja dan perlindungan bagi para tenaga kerja. 7.1.2.1. Perluasan lapangan pekerjaan. lapangan pekerjaan. 7.2.1.Meningkatkan bagi pekerja dan pengusaha melalui peningkatan pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan. pembinaan 7.2.1.1.Meningkatkan hubungan kerja yang dan antara harmonis pengusaha. pekerja Hal VI - 26
Pemerintah Kabupaten Majalengka kesejahteraan. 8. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga. 8.1. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga. 8.1.1. Meningkatkan sarana prasarana olah raga dan kualitas serta olahragawan berprestasi. kualitas kuantitas 8.1.1.1. Peningkatan pembangunan sarana prasarana olah raga dan pembinaan olahragawan. 8.1.2. Meningkatkan dan kuantitas pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab jiwa serta memiliki kepemimpinan. kualitas 8.1.2.1. Peningkatan keterampilan pemuda. 9. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal. 9.1. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya. 9.1.1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejahteraan dan nilai-nilai bagi pengembangan budaya daerah. tradisi 9.1.1.1. Peningkatan pelestarian budaya lokal. MISI KELIMA : Mewujudkan Desa Mandiri. 1. Memperkuat Pemerintahan Desa dan memberdayakan masyarakat Desa. 1.1. Kuatnya Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 1.1.1. Penguatan kapasitas desa. 1.1.1.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan, dan keuangan, prasarana; aparatur, sarana 1.1.1.2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal. MISI KEENAM : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang 1. memadai. peningkatan Mendorong kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta meningkatkan layanan kehidupan beragama. 1.1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama. 1.1.1. Meningkatkan peran lembaga- lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan. 1.1.1.1. Peningkatan sumber daya pendidik lembaga pendidikan agama pada agama dan di Mesjid; 1.1.1.2. Peningkatan sarana dan kualitas prasarana lembaga pendidikan agama RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 27
RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Pemerintah Kabupaten Majalengka dan tempat peribadatan; 1.1.1.3. Mendorong akselerasi terbentuknya masyarakat religius melalui regulasi keagamaan. 1.1.2. Meningkatkan kualitas kerukunan interumat beragama hidup baik maupun antarumat beragama. 1.1.2.1. Peningkatan kualitas kerukunan hidup interumat beragama maupun baik antarumat beragama. Hal VI - 28
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi dan misi pembangunan Kabupaten Majalengka, setelah dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka selanjutnya diuraikan dalam pelaksanaan kebijakan umum dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program prioritas merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD. Selain program prioritas, program yang disajikan dalam RPJMD ini juga menuangkan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan penyusunan Renstra OPD agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra OPD yang dituangkan dalam Bab VIII Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan. Dalam bab ini, dari semua program prioritas yang telah ditentukan selanjutnya akan dipilih program yang akan menjadi program unggulan yang merupakan program prioritas utama Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD. 7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk : 1. Melaksanakan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada. 2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan. RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan operasional. 4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang. 5. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. 6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environtment, MDG's dan MP3EI), pemenuhan ketentuan perundang-undangan, dan pendampingan program-program pemerintah pusat. 7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. 7.2. Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 yang terbagi dalam bidang-bidang urusan, adalah sebagai berikut : UrusanWajib 1. Bidang Pendidikan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini; b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; c. Program Pendidikan Menengah; d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; f. Program Pendidikan Non Formal. RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka 2. Bidang Kesehatan a. Program Pembinaan Lingkungan Sosial; b. Program Obatdan Perbekalan Kesehatan; c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; e. Program Pelayanan Kesehatan Dasar; f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; g. Program Pencegahandan Penanggulangan Penyakit Menular; h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; i. Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; l. Program Peningkatan Poned dan Ponek; m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; n. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan; o. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; p. Program Peningkatan Cakupan Peserta JKN; q. Program Pelayanan Kesehatan Dasar; r. Program Kesehatan Dasar yang Berkelanjutan dan Berkualitas; s. Program Peningkatan Lingkungan Sehat; t. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan; u. Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Masyarakat (Prohisan); v. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; w. Program Pembinaandan Pengembangan Aparatur. RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3. Bidang Pekerjaan Umum a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; b. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; d. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; e. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; h. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; i. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; j. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; k. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; m. Program Pengembangan Data /Informasi Bangunan Gedung; n. Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi; o. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; p. Program Perencanaan Bangunan Gedung; q. Program Pembangunan Bangunan Gedung; r. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung; s. Program Pengendalian Bangunan Gedung. 4. Bidang Penataan Ruang a. Program Perencanaan Tata Ruang; b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; c. Program Pemanfaatan Ruang; RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka 5. Bidang Perencanaan Pembangunan a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; c. Program Perencanaan Sosial Budaya; d. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah; e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; f. Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; h. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 6. Bidang Perumahan a. Program PengembanganPerumahan; b. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial; c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; d. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 7. Bidang Perhubungan a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum; b. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; d. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 8. Bidang Lingkungan Hidup a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 9. Bidang Pertanahan a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 11. Bidang Pemberdayaan Perempuan a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Keluarga Berencana; b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; c. Program Pelayanan Kontrasepsi; d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Madiri; e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat; f. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR; g. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; h. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; i. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD. RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka 13. Bidang Sosial a. Program Pembinaan Lingkungan Sosial; b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; d. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan; e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya); g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; h. Program Pendataan PMKS. 14. Bidang Ketenagakerjaan a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; b. Program Pengelolaan Data Ketenagakerjaan; c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; d. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 15. Bidang Koperasidan Usaha Kecil Menengah a. Program Pengembangan Koperasi dan UKM; b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; e. Program Peningkatan Kualitas Koperasi. 16. Bidang Penanaman Modal a. Program Pengembangan Investasi; RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 17. Bidang Kebudayaan a. Program Pengembangan Nilai Budaya; b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 18. Bidang Kepemudaan dan Olah raga a. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda; b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; d. Program Pembinaandan Pemasyarakatan Olah raga; e. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Olah raga; f. Program Pengembangan dan Manajemen Olah raga. 19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masayarakat; b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; c. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana; d. Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; f. Program Pendidikan Politik Masyarakat; g. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; h. Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan i. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka 20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; e. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM; f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; h. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; i. Program Penggalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah; j. Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah; k. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; m. Program Pembangunan Ekonomi; n. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; o. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; p. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; q. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; r. Program Pemantapan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; s. Program Peningkatan Pelayanan Publik; t. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; u. Program Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah; RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka v. Program Pemantapaan Pengendalian Program Pembangunan; w. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien; x. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; y. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan; z. Program Penataan Batas Desa yang Berbatasan dengan Kabupaten Tetangga; aa. Program Percepatan Pencapaian IPM; bb. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan. 21. Bidang Ketahanan Pangan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. 22. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; e. Program Pemantapan Pemerintahandan Pembangunan Desa; f. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan; 23. Bidang Statistik a. Program Pengembangan Data/Informasi. 24. Bidang Kearsipan a. Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Tata Kearsipan. 25. Bidang Komunikasi dan Informatika a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa; RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 10
Pemerintah Kabupaten Majalengka b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika. 26. Bidang Perpustakaan a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Urusan Pilihan 1. Bidang Pertanian a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; h. Program Penyediaandan Pengembangan Saranadan Prasarana Pertanian; i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. 2. Bidang Kehutanan a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral a. Program Pembinaandan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan; b. Program Pembinaandan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Air Tanah. RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 11
Pemerintah Kabupaten Majalengka 4. Bidang Pariwisata a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; c. Program Pengembangan Kemitraan. 5. Bidang Kelautandan Perikanan a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Hasil Perikanan. 6. Bidang Perdagangan a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; b. Program Peningkatandan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri; c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; e. Program Pembangunan Kawasan Perdagangan. 7. Bidang Perindustrian a. Program Pengembangan Industri; b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; d. Program Pengembangan Kawasan Industri Potensi Unggulan Daerah. 8. Bidang Ketransmigrasian a. Program Transmigrasi Lokal. Salah satu urusan wajib yaitu keagamaan, merupakan kewenangan pusat, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim yang RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 12
Pemerintah Kabupaten Majalengka kondusif, keamanan dan kenyamanan beribadah sehingga masyarakat Majalengka mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai, melalui program : Peningkatan Kehidupan Beragama. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara sasaran misi, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dapat dilihat pada table 7.1, sebagai berikut : RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 13
No Sasaran (1) (2) 1) Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Strategi Arah Kebijakan (3) (4) (5) a) Menyelenggarakan pendidikan 1) Pendidikan gratis Dasar dan (1) Angka melanjutkan dasar, menengah dengan akses yang terjangkau Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka Pelaksanaan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun SD/MI ke ke SMP/MTs (2) APK SMP/MTs (3) APK SMA/MA/SMK Sederajat 2) Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar dan menengah (1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau (2) Jumlah Ruang Kelas Baru SD/MI Jumlah Ruang Kelas Baru SMP/MTs (4) Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI (3) (5) Rehabilitasi Ruang Kelas SMP/MTs (6) Penambahan Meubeulair SD/MI (7) Penambahan Meubeulair SMP/MTs (8) Dibangunnya Laboratorium IPA SMP/MTs (9) Penyediaan alat peraktek/peraga IPA SMP/MTs (10) Disediakannya Meubeulair Lab IPA SMP/MTs (11) Disediakannya Ruang Kepala Sekolah (12) Disediakannya Ruang Guru (13) Jumlah Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK Satuan (6) Persen Persen Persen Persen ruang ruang ruang ruang unit unit unit unit unit unit unit ruang Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) Program Pembangunan Daerah (7) (8) (9) 98.63 99.3 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 95.26 96.83 59.95 66.1 2. Program Pendidikan Menengah 100% 100% 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 12 80 77 29 180 97 131 43 8 80 26 29 0 8 24 26 0 8 1 54 1 54 74 44 2. Program Pendidikan Menengah Bidang Urusan (10) Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan OPD Penanggung Jawab (11) Disdik Disdik Disdik Disdik VII-14
No Sasaran (1) (2) 2) Meningakatnya Kualitas dan Kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar (SSN) jenjang SD dan SMP Perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas c) Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan Penguatan budaya baca dan gemar membaca masyarakat a) Meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kulaifikasi pendidikan Peningkatan Kualifikasi pendidik minimal S1/D4 serta Peningkatan Kompetensi melalui pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan b) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Peningkatan Pendidikan Usia Dini, Non Formal dan Informal Indikator Kinerja (Outcome) (5) (14) Dibangunnya Unit Sekolah Baru (1) Jumlah SD/MI Berstandar Nasional (2) Jumlah SMP/MTs Berstandar Nasional Jumlah SMA/SMK/MA Berstandar Nasional (3) TK/RA terakreditasi (4) SD/MI terakreditasi (5) SMP/MTs terakreditasi (6) SMA/SMK/MA terakreditasi (1) Jumlah Perpustakaan (2) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (1) Jumlah Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (2) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih (1) APK PAUD (2) Jumlah Lembaga Penyelenggaraan PAUD (3) AMH Satuan (6) unit Persen Persen Persen Unit Unit Unit Unit unit Persen Persen Orang Orang Persen Unit Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 5 1 86 87.57 79 80.57 91 91.67 83 96 3. 1,053 88 112 8 69 5 875 1120 4.89 8.24 87.27 95.10 18,103 35 1,494 2694 26 32.67 1,171 1,186 95.84 99.80 Program Pembangunan Daerah (9) 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2. Program Pendidikan Menengah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program pembinaan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Pendidikan Non Formal Bidang Urusan (10) Pendidikan Pendidikan Pendidikan Perpustaka- an Pendidikan Pendidikan Pendidikan OPD Penanggung Jawab (11) Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik VII-15
No Sasaran (1) (2) 3) Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana Kesehatan pada seluruh wilayah Kab. Majalengka 4) Meningkatanya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas/pustu dan jaringannya serta rumah sakit Peningkatan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan miskin a) Meningkatkan mutu manajemen pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit 1) Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan Indikator Kinerja (Outcome) (5) (1) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk (2) Cakupan Puskesmas (3) Cakupan Puskesmas Pembantu (4) Cakupan Puskesmas terakreditasi (5) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS (6) Terlayaninya pasien yang akses ke rawat jalan, IGD dan Rawat Inap RS (7) Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk (8) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin (9) Fasilitasi Alat-alat Kesehatan dan gedung bagi penderita akibat dampak Rokok (1) Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit (2) Cakupan Masyarakat yg tercover Asuransi yang terdaftar di Puskesmas (3) Regulasi Sistem Pembiayaan Kesehatan (4) Cakupan masyarakat yang memanfaatkan Puskesmas dan jaringannya Satuan (6) Rasio Unit Unit Unit Persen Persen Poin Persen Paket Persen Persen Dokumen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) Program Pembangunan Daerah (7) (8) (9) 0.0893 0.0910 1. Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya 1.19 1.19 0.21 0.21 2 32 2. Program Kesehatan Dasar yang Berkelanjutan dan Berkualitas 100 100 100 100 3. 4. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan 0.0026 0.0026 39.13 44.28 3 15 5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 100% 100% 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 30% 70% 2. Program Peningkatan Cakupan Peserta JKN 1 6 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 40,17% > 15% 4. Program Pelayanan Kesehatan Dasar Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Kesehatan Dinkes Kesehatan Dinkes Kesehatan RSUD Cideres/RSUD Majalengka Kesehatan RSUD Cideres/RSUD Majalengka RSUD Cideres/RSUD Majalengka Kesehatan Dinkes Kesehatan Dinkes Kesehatan Dinkes Kesehatan Dinkes VII-16
No Sasaran (1) (2) 5) Menurunnya AKI dan AKB Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) 2) Peningkatan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai SOP kesehatan 3) Peningkatan ketersediaan dan pelayanan informasi kesehatan b) Meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin Perluasan cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin a) Meningkatkan Promosi dan 1) Peningkatan cakupan Desa Siaga Aktif preventif kesehatan masyarakat 2) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Indikator Kinerja (Outcome) (5) (5) Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan SOP sistem Rujukan Pengembangan Sistem informasi kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (1) Cakupan Desa Siaga Aktif (2) Rasio posyandu per 1.000 balita (3) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (1) Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga (2) Cakupan Rumah Sehat (3) Proporsi sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan (4) Cakupan Tempat- tempat Umum yang laik sehat (5) Cakupan Tingkat Kepadatan Lalat di Tempat-Tempat Umum (6) Proporsi rumah tangga yang akses terhadap air bersih yang layak (7) Proporsi rumah tangga yang akses terhadap sanitasi yang layak Satuan (6) Persen Dokumen Kegiatan Persen Persen Rasio Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 100% 100% 5. 3 3 1 6 66.98% 100% 70% 82% 13.94 14.19 100% 100% 55% 70% 1. 56.87% 75% 2. 40.68% 46% 79.45% 90% > 5 >4 55.72% 80% 3. 51.30% 62.37% Program Pembangunan Daerah (9) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Peningkatan Poned dan Ponek Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Masyarakat (Prohisan) Bidang Urusan (10) Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan OPD Penanggung Jawab (11) Dinkes Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes VII-17
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) b) Meningkatkan upaya keselamatan ibu hamil dan nifas serta bayi dan optimalisasi kepersertaan KB Akselerasi Penurunan angka kematian ibu dan bayi Indikator Kinerja (Outcome) (5) (1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (2) Cakupan pelayanan Ibu Nifas (3) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (4) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan (5) Angka Harapan Hidup (6) Cakupan Kunjungan Bayi (7) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan (8) Cakupan pelayanan kasus gawat darurat obstetri dan neonatal oleh rumah sakit (PONEK) (9) Cakupan peserta KB Aktif (10) Rasio akseptor KB (11) Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (12) Cakupan Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB (Unmet Need) (13) Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Satuan (6) Persen Persen Persen Persen Tahun Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) Program Pembangunan Daerah (7) (8) (9) 90.59% 97.11% 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan bayi 95.34% 100% 126.96% 100% 94.66 96.50% 67.13* 69.04 2. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 101.59% 97.98% 94.66 96.50% 100 100 3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan 75.35% 77.73% 4 Program Keluarga Berencana 75.35% 78.09% 75.35% 66.01% 12.08% 7.50% 30% 30% Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Kesehatan Dinkes Kesehatan Dinkes Kesehatan RSUD Cideres/RSUD Majalengka Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BPMDPKB VII-18
No Sasaran (1) (2) 6) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM kesehatan, diutamakan pada daerah terpencil Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) c) Meningkatkan perbaikan gizi Balita Pemberian Makanan Tambahan penyuluhan dan pemulihan d) Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit 1) Memperluas jangkauan upaya pencegahan, penanggulangan penyakit 2) Peningkatan sistem informasi dan Surveilance Epidemiologi yang evidence base Meningkatkan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya 1) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya Indikator Kinerja (Outcome) (5) (14) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (15) Cakupan pelayanan IUD (16) Cakupan Pelayanan MOW (17) Cakupan Pelayanan MOP (1) Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan (2) Cakupan Balita Gakin yang mendapatkan PMT pemulihan/MP ASI (1) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (2) Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit TBC BTA (3) Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit DBD (1) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam (2) Tertanganinya Kejadian Luar Biasa Penyakit (1) Pendidikan formal tenaga medis (dokter spesialis) Satuan (6) Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Orang Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 84.78% 80% 5. 5.57% 7.77% 6. 3.82% 4.92% 1.88% 2.03% 100% 100% 14% 100% 95.33% 100% 83.25% 85.75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 9 Program Pembangunan Daerah (9) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program Pelayanan Kontrasepsi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BPMDPKB Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BPMDPKB Kesehatan Dinkes Kesehatan Dinkes Kesehatan Dinkes Kesehatan BKD/Dinkes/ RSUD Cideres/ RSUD Majalengka VII-19
No Sasaran (1) (2) 7) Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat a) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) 2) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan 1) Pemeliharaan dan peningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang telah ada Indikator Kinerja (Outcome) (5) (2) Pendidikan formal tenaga non medis (perawat, bidan, nutrisionis, dll) (3) Dokter (medis) yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis (4) Tenaga non medis yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan (1) Rasio dokter per 1.000 penduduk (2) Rasio tenaga kesehatan lainntya per 1.000 penduduk (3) Pemenuhan tenaga spesialis di rumah sakit umum daerah (4) Pemenuhan dokter gigi di puskesmas (5) Pemenuhan apoteker di puskesmas (6) Pemenuhan tenaga teknis farmasi di puskesmas (7) Pemenuhan tenaga gizi di puskesmas (8) Pemenuhan tenaga Promkes di puskesmas (9) Pemenuhan rekam medis di puskesmas (10) Pemenuhan analis kesehatan di puskesmas (1) Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Satuan (6) Orang Jiwa Jiwa Poin Poin Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Km Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 13 45 3 35 43 110 0.11 0.11 1.33 1.33 23 56 13 32 1 21 26 32 27 32 4 32 0 32 12 32 575.36 650.65 1. Program Pembangunan Daerah (9) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Kesehatan BKD/Dinkes/ RSUD Cideres/ RSUD Majalengka Pekerjaan Umum Dinas BMCK VII-20
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) 2) Pembangunan dan peningkatkan jalan dan jembatan b) Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana irigasi dan pengolahan air lainnya 1) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan irigasi 2) Peningkatan efektivitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air c) Meningkatkan ketersediaan perumahan Penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan peningkatan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Indikator Kinerja (Outcome) (5) (2) Tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (3) Prosentase ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan (4) Tersosialisasikannya database jalan dan jembatan (5) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan (6) Rasio drainase dalam kondisi baik (1) Panjang penambahan Jalan baru (2) Penambahan Jembatan baru (5) Tersedianya saluran drainase/gorong- gorong baru (1) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (1) Prosentase peningkatan peran dan fungsi sungai, danau dan sumber daya air lainnya (1) Rumah tidak layak huni (2) Terlaksananya program penangulangan kemiskinan perkotaan Satuan (6) Buah Persen Rapat/ Kegiatan Kegiatan Km Km buah Km Persen P\ersen Persen Kecamatan Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 366.00 395 100 100
15 4,960.46 15.00 5 5 0.00 11.00 67.00 75.00 5 20 15.10 0 4.00 20 Program Pembangunan Daerah (9) 2. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong- gorong 1. Program pembangunan jalan dan jembatan 2. Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 1. Program pengembangan perumahan 2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Pekerjaan Umum Dinas BMCK Pekerjaan Umum Dinas BMCK Pekerjaan Umum Dinas BMCK Pekerjaan Umum Dinas BMCK Pekerjaan Umum Dinas BMCK Pekerjaan Umum Dinas BMCK Pekerjaaan Umum Dinas PSDAPE Pekerjaaan Umum Dinas PSDAPE Perumahan Dinas BMCK Perumahan Dinas BMCK VII-21
No Sasaran (1) (2) 8) Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana a) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) d) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman 2) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sanitasi dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat e) Meningkatkan pelayanan energi dan ketenaga listrikan 1) Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan f) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam 1) Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan mengendalikan penggunaan air tanah Mengendalikan lingkungan hidup yang bersinergi dengan peningkatan industrialisasi terpadu dan 1) Pemenuhan target Majalengka sesuai dengan tata ruang RTH Kab. 2) Pemantapan AMDAL dalam proses penetapan ijin usaha dan penegakan hukum lingkungan pemenuhan 3) Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah. Indikator Kinerja (Outcome) (5) (3) Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran (1) Jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses air minum (2) Tersedianya prasarana dan sarana air limbah (3) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perdesaan (1) Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik (1) Jumlah debit air tanah yang dapat dikelola dan terawasi (2) Jumlah sumur bor yang dibangun (3) Jumlah penambang berizin yang berwawasan lingkungan (1) Meningkatnya Fungsi RTH di kawasan perkotaan dan wilayah kecamatan di Kabupaten Majalengka. Pengendalian terhadap Kualitas Tanah, Air dan Udara dari Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Lingkungan Hidup Pengendalian Pembuangan Limbah Industri UKM dan Limbah Domestik (1) (1) Satuan (6) Bulan KK Lokasi/ Desa Lokasi/Desa Persen M3 unit Perusahaan Lokasi/Keca matan Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 12.00 60 316,524 379.025 1. 80.00 100.00
1132 90.51 93.33 600,000 3,000,000 9 15 2 10 0.00 31.00 0.00 29.00 0.00 8.00 Program Pembangunan Daerah (9) 3. Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Air Tanah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Perumahan Dinas BMCK Pekerjaan Umum Dinas BMCK/KECAMAT AN + PDAM Pekerjaan Umum Dinas BMCK ESDM Dinas PSDAPE ESDM Dinas PSDAPE ESDM Dinas PSDAPE ESDM Dinas PSDAPE Lingkungan Hidup BPLH Lingkungan Hidup BPLH Pekerjaan Umum BPLH VII-22
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) 4) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 5) Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan b) Meningkatkan upaya pengurangan 1) Pencegahan dan Mitigasi Bencana resiko bencana c) Meningkatkan koordinasi dan penanganan tanggap darurat dan pasca bencana 2 Pemenuhan Tanggap Darurat Bencana Indikator Kinerja (Outcome) (5) (1) Meningkatnya Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana Persampahan (1) Pengendalian terhadap kerusakan Tanah, Mata air, Hutan, Lahan dan Teridentifikasinya kondisi SDA,KEHATI dan Titik Pencemaran Tanah, Air dan Udara (1) Tersedianya data dan informasi potensi rawan bencana (2) Presentase korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (3) Presentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (4) Terpenuhinya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (5) Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kebencanaan (6) Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana (1) Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana pada saat tanggap darurat bencana (2) Terpenuhinya pengadaan peralatan penanggulangan bencana Satuan (6) Bulan Kegiatan dokumen Persen Persen Persen kali buah Persen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 0.00 12.00 0.00 23.00 4.00
15 6
100 100 Program Pembangunan Daerah (9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Lingkungan Hidup BPLH Lingkungan Hidup BPLH Kesbangpol BPBD Kesbangpol BPBD Kesbangpol BPBD Kesbangpol BPBD Kesbangpol BPBD Kesbangpol BPBD Kesbangpol BPBD Kesbangpol BPBD VII-23
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) 3) Rehabilitasi dan Rekontsruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana b) mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan 1) Pengintegrasian layanan transportasi pada pusat-pusat daerah pertumbuhan 2) Pemantapan dan Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan 3) Peningkatan pengawasan kendaraan angkutan umum dan pengendalian lalu lintas. (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (1) Indikator Kinerja (Outcome) (5) Terpenuhinya bantuan kebutuhan dasar Terpenuhinya pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat (rehabilitasi) yang terkena bencana Terpenuhinya kebutuhan rekonstruksi sarana dan prasarana yang terkena bencana Berfungsinya kembali sarana dan prasarana daerah bencana Terfasilitasinya peningkatan pelayanan angkutan umum Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum di wilayah pedesaan dan perkotaan Tersedianya kebutuhan rambu- rambu lalu lintas sesuai dengan analisa kebutuhan Tersedianya alat/sarana pengaman lalu lintas Terpeliharanya Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya perlengkapan jalan dan fasilitas terminal Terkendalinya keamanan dan keselamatan lalu lintas pengguna jalan Satuan (6) Persen Persen Persen Persen Persen Titik/Lokasi unit Persen kali Persen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8)
100 80 100 3,373 4623 1,218 1718 100 1 1 65 90 60 90 Program Pembangunan Daerah (9) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Kesbangpol BPBD Perumahan BPBD Perumahan BPBD Perumahan BPBD Perhubung an Dishubkominfo Perhubung an Dishubkominfo Perhubung an Dishubkominfo Perhubung an Dishubkominfo Perhubung an Dishubkominfo Perhubung an Dishubkominfo Perhubung an Dishubkominfo VII-24
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) Mengembangkan infrastruktur komunikasi informasi 1) Pemantapan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. d) Mengendalikan pemanfaatan 1) Penataan dan pengendalian ruang ruang 2) Penataan Dan Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Serta Jasa Konstruksi (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) Indikator Kinerja (Outcome) (5) Terpenuhinya pelayanan uji kendaraan dan tersedianya alat uji serta sarana pendukung keselamatan transportasi Tersedianya kapasitas SDM Perhubungan sesuai dengan analisa kebutuhan Terpenuhinya pengawasan, pengendalian dan peningkatan pelayanan informasi publik dan jaringan komunikasi informasi. Prosentase peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Tersedianya Perbup tentang Pemanfaatan TIK di Pemkab Majalengka Tersusunnya pedoman/arahan tentang penataan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi Ruang Tersosialisasikannya rencana tata ruang Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan terkendalinya pembangunan kawasan terwujudnya arahan pembangunan serta peningkatan sesuai Fungsi Bangunan Gedung Satuan (6) Persen kali Persen Persen dokumen Dokumen Lokasi/ Kecamatan Lokasi/ Kecamatan Paket Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 100 3 24 55.42 100 11.65 100 0 1 10.00 27
7 5 21 5 10 Program Pembangunan Daerah (9) 2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Urusan (10) Perhubung an Perhubung an Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Pekerjaan Umum OPD Penanggung Jawab (11) Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo BMCK BMCK BMCK BMCK VII-25
No (1) Sasaran (2) Strategi (3) Strategi dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan (4) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Indikator Kinerja (Outcome) (5) Tersusunnya arahan dalam pembangunan sesuai fungsi bangunan gedung terwujudnya penataan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan teknis Terwujudnya Pembangunan Bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Terwujudnya Rehabilitasi Bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Terwujudnya pedoman/peraturan bangunan gedung Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Tersedianya sarana dan prasarana olah raga Satuan (6) Paket Paket Dokumen Unit Unit Dokumen Bulan Unit Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 5 1
10 4 40 4 16 2 48 5 Program Pembangunan Daerah (9) 2. Program Pengembangan Data / Informasi Bangunan Gedung 3. Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi 4. Program Perencanaan Bangunan Gedung 5. Program Pembangunan Bangunan Gedung 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung 7. Program Pengendalian Bangunan Gedung 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Bidang Urusan (10) Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum OPD Penanggung Jawab (11) BMCK BMCK BMCK BMCK BMCK BMCK BMCK VII-26
No Sasaran (1) (2) 9) Terwujudnya pasar tradisional yang representatif 10) Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian. 11) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) a) Pengembangan pasar dalam negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional 1) Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa 2) Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana prasarana perdagangan b) Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis Penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra ekonomi Penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sektor ekonomi a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif 1) Penataan struktur organisasi yang proporsional 2) Peningkatan pelayanan administrasi organisasi 3) Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada Masyarakat 4) Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka konsistensi WTP atas laporan keuangan daerah 5) Peningkatan Pendapatan daerah sesuai denga potensi Indikator Kinerja (Outcome) (5) (1) Peserta Pelatihan Kemampuan Teknis Perdagangan (2) Revitalisasi Pasar Pemda (3) (1) Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Tradisional Fasilitasi Tera Ulang (2) Operasi Pasar Pengembangan Pangsa Pasar Penataan Pedagang Kaki Lima (1) Pengawasan Barang Beredar (2) Kemitraan Toko Modern dan Pelaku Usaha (1) Pembangunan outlet (2) Terbangunnya kawasan perdagangan Jumlah OPD yang menerapkan Standar Mutu Pelayanan berbasis ISO Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD Prosentase OPD dan UPP dengan nilai IKM kriteria minimal "B" Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai deng standar akuntansi Tingkat Pendapatan daerah (1) PAD Satuan (6) Orang Pasar Unit Kec Keg Keg Lokasi Lokasi Pelaku Usaha Lokasi kawasan OPD Persen Persen Persen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 100 350 4 4 2 7 26 26 0 8 0 11 0 8 10 60 100 600 3 23 0 4 4 2 100 100 100 100 100 100 7.54 8.09 Program Pembangunan Daerah (9) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri Program Pembangunan Kawasan Perdagangan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program pelayanan administrasi perkantoran Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Penggalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah Bidang Urusan (10) Perdagang- an Perdagang- an Perdagang- an Perdagang- an Perdagang- an Perdagang- an Otonomi Daerah Otonomi Daerah Otonomi Daerah Otonomi Daerah Otonomi Daerah OPD Penanggung Jawab (11) KUKM Perindag KUKM Perindag KUKM Perindag KUKM Perindag KUKM Perindag KUKM Perindag Org. Setda Org. Setda Org. Setda DPKAD DPKAD VII-27
No (1) Sasaran (2) Strategi (3) Strategi dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan (4) 6) Mewujudkan tertib administrasi aset (1) daerah 7) Peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tatakelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Indikator Kinerja (Outcome) (5) (2) Dana Perimbangan (3) Sumber lain yang sah Prosentase aset daerah yang diamankan (2) Pengamanan secara administrasi (3) Pengamanan secara fisik (4) Prosentase aset yang sudah diinventarisir (1) Prosentase OPD yang hasil evaluasi lakipnya minimal "CC" (2) Prosentase tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (3) Prosentase tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal (4) Cakupan pemeriksaan reguler maupun non reguler (5) Prosentase penyelesaian kasus (6) (7) Jumlah OPD yang yang melaksanakan pelayanan sesuai pelayanan minimal/pelayanan prima Prosentase OD yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008 (8) Prosentase OPD yang melaporkan PMPRB online Capaian Kinerja Satuan Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (6) (7) (8) Milyar Rupiah 142.889 154.484 Persen 67.28 67.07 Milyar Rupiah 1,275.45 1,279.97 Persen 25.19 24.84 Milyar Rupiah 477.521 474.022 Persen 100 100 Persen 50 2 Persen 100 100 Persen 4 90 Persen 100 100 Persen 80 100 Persen 100 100 Pesen 80 80 Jumlah OPD 5 7 Persen 0 10 Persen 0 10 Program Pembangunan Daerah (9) Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bidang Urusan (10) Otonomi Daerah OPD Penanggung Jawab (11) DPKAD VII-28
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) b) Meningkatkan tata kelola Tertib administrasi pertanahan administrasi pertanahan c) Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah Mewujudkan pengelolaan kearsipan yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah d) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pengembangan perencanaan 1) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2) Peningkatan kualitas perencanaan daerah Indikator Kinerja (Outcome) (5) (9) Prosentase jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (API) yang kompeten dan profesional di setiap (10) Tersusunnya sistem dan prosedur serta perangkat (tools) pengawasan (11) Terpenuhinya tools pengawasan (Tersedianya Piagam Audit Internal, tersedianya Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistle Blower System), Tersedianya Sistem Penanganan Konflik Kepentingan) Prosentase tanah bersertifikat dan keseluruhan jumlah bidang tanah (1) Tersedianya Asiparis (2) Terlaksananya Pembinaan tata kearsipan ke OPD (3) Terselamatkannya arsip statis (4) Terevitalisasi pelayanan kearsipan Tingkat capaian pelaporan pelaksanaan pembangunan (1) Tersedianya Evaluasi RPJPD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan kondisi terkini perencanaan kabupaten serta kebijakan Pusat dan Provinsi Satuan (6) Persen Jenis Jenis Persen Bidang orang Persen jenis Kegiatan Persen Dokumen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 10 10 2 10 3 8 12.31 12.83 162 187 38 3 0 18.87 0 1 0 1 100 100 1 1 Program Pembangunan Daerah (9) 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Pembinaan , Pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Otonomi Daerah Inspektorat Otonomi Daerah Inspektorat Pertanahan DPKAD Kearsipan KAD Perencana - an Pembangun- an Bappeda Perencana - an Pembangun- an Bappeda VII-29
No (1) Sasaran (2) Strategi (3) Strategi dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan (4) Indikator Kinerja (Outcome) (5) (2) Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten (3) (4) Tersedianya Evaluasi Midterem RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten (5) (6) Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah (7) (8) Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah Tersedinya Dokumen Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten (9) Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten (10) Tingkat Ketaatan terhadap RTRW Satuan (6) Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 1 1
5 1
5 1
5 53
53 53
53 99
99.5 Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
(10)
OPD Penanggung Jawab
(11)
VII
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) e) Meningkatkan kualitas dan penyediaan data pembangunan Peningkatan Pengelolaan Data Pembangunan f) Meningkatkan kualitas penataan administrasi kependudukan Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Indikator Kinerja (Outcome) (5) (11) Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal (12) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (13) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi (14) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (15) Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya (16) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prsarana Wilayah (17) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah (18) Terwujudnya Koordinasi Kerjasama dan Sinkronisasi Antar Daerah Perbatasan (19) Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Tersedianya data/ informasi/Statistik Daerah (1) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Satuan (6) pegawai kali Dokumen kali Dokumen kali Dokumen kali Dokumen Dokumen Dokumen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 60 100 8 40 2. 3 18 8 40 3. 3 12 12 60 4. 3 20 5. 0 3 6. 0 9 7. 0 1 8. 5 25 83.35 100.00 Program Pembangunan Daerah (9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosila Budaya Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan Bidang Urusan (10) Perencana- an Pembangun- an Perencana- an Pembangun- an Perencana- an Pembangun- an Perencana- an Pembangun- an Perencana- an Pembangun- an Perencana- an Pembangun- an Perencana- an Pembangun- an Statistik Kependuduk an dan Catatan Sipil OPD Penanggung Jawab (11) Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Disdukcapil VII-31
No Sasaran (1) (2) 12) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah 13) Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) a) Meningkatkan kualitas dan 1) Peningakatan kompetensi aparatur kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah pemerintah daerah 2) Pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah a) Menata sistem hukum di daerah 1) Menyediaakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2) Peningkatan penyelarasan peraturan daerah b) Meningkatkan budaya taat hukum 1) Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan dan HAM 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP, satuan perlindungan Masyarakat dan PPNS Indikator Kinerja (Outcome) (5) (2) Cakupan penerbitan kartu keluarga (3) Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran (4) Cakupan penerbitan kutipan akta kematian (1) Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya (2) Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat (1) Realisasi pemberian penghargaan bagi PNS (2) Turunnya angka pelanggaran disiplin PNS (3) Meningkatnya layanan SAPK (4) Prosentase pemenuhan pegawai sesuai formasi (5) Realisasi pemenuhan kebutuhan layanan pegawai Jumlah Raperda yang diagendakan dalam Prolegda Jumlah Perda yang diharmonisasi Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan (1) Jumlah anggota Linmas per 100 penduduk (2) Jumlah penegakan peraturan perundang- undangan Satuan (6) Persen Persen Persen Persen Orang Persen Kasus Jenis Persen Persen Raperda Perda Per-UU-an orang Perda Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 100.00 100.00 62.84 82.24 1.00 45.00 61 74 1,832 3,221 100 100 17 8 6 11 73 78 100 100 9 10 5 5 2 2 3,430 3,440 6 7 Program Pembangunan Daerah (9) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program penataan peratutan perundang- undangan, kesadaran hukum dan HAM Program penataan peratutan perundang- undangan, kesadaran hukum dan HAM Program penataan peratutan perundang- undangan, kesadaran hukum dan HAM Program Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bidang Urusan (10) Otonomi Daerah Otonomi Daerah Otonomi Daerah Otonomi Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri OPD Penanggung Jawab (11) BKD BKD Hkm. Setda dan Setwan Hkm. Setda Hkm. Setda Satpol PP VII-32
No Sasaran (1) (2) 14) Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif 1) Menjamin kepastian investasi (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) Indikator Kinerja (Outcome) (5) Kajian Kebijakan penanaman modal Terimplementasikanny a Pengembangan, Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan perizinan dan Penanaman Modal Tersedianya data potensi perizinan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal. Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan usaha (investasi/penanaman modal) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pelayanan perizinan, penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Terselenggaranya Koordinasi, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Satuan (6) Naskah kajian,Raper da dan Raperbup Persen Paket Perda, Perbup, Draft Raperda dan Draft Raperbup Persen Paket Laporan Kali Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 1 Raperda, 1 Raperbup 1 Kajian, 1 Naskah Akademis, 2 Raperda, 2 Raperbup 25 100 1 6 9 4 Perda, 1 Perbup, 1 Draft Raperda dan 8 Draft Raperbup 100 100 1 6 3 Laporan triwulan Th. 2013 250 LKPM, 23 Laporan Triwulan dan 5 Buku Realisasi Investasi 4 9 Program Pembangunan Daerah (9) 1. Program Pegembangan Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Bidang Urusan (10) Penanaman Modal Penanaman Modal Penanaman Modal OPD Penanggung Jawab (11) BPPTPM BPPTPM BPPTPM VII-33
No Sasaran (1) (2) 15) Meningkatnya pertumbuhan output sektor a) UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) 2) Menyiapkan Kawasan industri Memberdayakan KUMKM 1) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM 2) Peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) Indikator Kinerja (Outcome) (5) Tersedianya informasi peluang usaha/bidang usaha unggulan dan terselenggaranya promosi investasi Peningkatan kualitas SDM Pelayanan Perizinan Tersedianya kawasan industri/fasilitasi penataan kawasan industri Terlaksananya Penataan Kawasan industri Tersusunnya Penyusunan perencanaan kawasan industri Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Kerjasama Koperasi dan Penyuluhan dalam rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi di Bidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi Peningkatan Kualitas Organisasi Badan Hukum Koperasi Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM Terwujudnya Fasilitasi HAKI Terwujudnya Sertifikasi Halal Fasilitasi KUR bagi UMKM produktif Pemberian tambahan modal dengan skema dana bergulir Peningkatan Peran serta masyarakat dalam SDM UMKM Satuan (6) Paket Kali Lokasi Lokasi Dokumen Orang Koperasi Koperasi Koperasi IKM IKM KUKM KUKM Orang Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 3 8 1 5 0 5 0 4 0 4 0 2,656 1. 167 734 20 70 26 176 40 120 80 180 30 360 2 10 360 950 Program Pembangunan Daerah (9) Program Pengembangan Industri Program Pengembangan Koperasi dan UKM 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Bidang Urusan (10) Perindustri- an Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM Perindustri- an Koperasi dan UKM OPD Penanggung Jawab (11) KUKM Perindag, Tapem, BPTPM BMCK, KUKM Perindag, PSDAPE, PDAM KUKM Perindag, Bappeda KUKM Perindag KUKM Perindag KUKM Perindag KUKM Perindag KUKM Perindag VII-34
No Sasaran (1) (2) 16) Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) b) Meningkatkan ekonomi pesantren Penguatan Koperasi pondok pesantren c) Meningkatkan produktivitas BUMD dan lembaga keuangan lainnya Peningkatan kinerja dan daya saing BUMD dan lembaga keuangan lainnya a) Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas keragaman dan keamanan pangan Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi dan penanganan daerah rawan pangan Indikator Kinerja (Outcome) (5) (4) Pembangunan Outlet Produk UMKM di Kawasan Wisata (1) Terlaksananya Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (2) Adanya Pengembangan industri kreatif Adanya Bantuan Peralatan Industri Peningkatan kualitas dan kuantitas majlis taklim Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi pondok pesantren (1) Pameran Produk UKM (2) Fasilitasi Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Lainnya Penyertaan Modal (1) Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita (2) Meningkatkan dan mempertahankan Cadangan Pangan (3) Mempertahankan Ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan (4) Stabilitas harga & pasokan pangan (5) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (6) (7) Pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Satuan (6) Lokasi IKM Kelompok Kelompok Kopontren Kopontren Keg UKM Rupiah (000) Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 1 11 80 480 2 14 200 482 30 3 40 50 8 48 2,500 2,900 1,500,000 28,138,571,875 90 90 30 65 90 90 23,05 90 83 90 50 80 20 60 Program Pembangunan Daerah (9) 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1. Program Peningkatan Kehidupan Beragama 2. Program Peningkatan Kualitas Koperasi 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pembangunan Ekonomi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan Bidang Urusan (10) Perindustri- an Perindustri- an Keagamaan Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM Otonomi Daerah Ketahanan Pangan OPD Penanggung Jawab (11) KUKM Perindag KUKM Perindag KUKM Perindag KUKM Perindag Bagian Perekonomian Setda BP4K VII-35
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) b) Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan Indikator Kinerja (Outcome) (5) (8) Peningkatan dan pengamanan mutu produk pertanian : Pengendalian OPT Penganekaragaman produksi tanaman pertanian Peringatan Hari Pangan Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanian (1) Meningkatnya produksi tanaman pertanian : Padi Jagung Kedelai Ubi Jalar Kacang Tanah Kacang Hijau Mangga Jambu Biji Durian Jeruk keprok/siam Bawang Merah Bawang Daun Kentang Cabe Besar Jahe Tanaman Hias Jamur (2) Bantuan Bibit/Benih Unggul : Padi Jagung Kedelai Ubi Jalar Kacang Tanah Kacang Hijau Mangga Jambu Biji Satuan (6) Kg/L Lokasi Kali Kecamatan Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Tangkai Ton Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 3,000 9,500 0 26 1 6 26 26 707,038.05 777,741.86 119,770.96 137,726.10 814.00 2,504.50 12,327.99 13,252.59 1,140.10 1,197.10 845.17 887.43 14,626.50 16,089.15 4,084.40 5,105.51 8,475.81 9,747.18 1,624.88 1,787.36 23,959.80 29,949.75 8,139.54 10,174.43 14,357.30 17,946.63 11,371.60 13,645.92 259.00 323.75 435 10,435.00 311.07 357.73 22,750.00 67,750.00 750.00 2,825.00 20.00 4,020.00 28.00 53.00 0 25.00 0 25.00 335.00 580.00 194.00 299.50 Program Pembangunan Daerah (9) 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Bidang Urusan (10) Pertanian OPD Penanggung Jawab (11) Distankan Distankan Distankan VII-36
No (1) Sasaran (2) Strategi (3) Strategi dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan (4) Indikator Kinerja (Outcome) (5) Durian Jeruk keprok/siam Bawang Merah Bawang Daun Kentang Cabe Besar Jahe Tanaman Hias Jamur (3) Meningkatnya Produksi (4) Benih Padi Bantuan Pupuk bagi Petani (5) Meningkatnya luasan lahan produktif komoditas unggulan perkebunan (melalui intensifikasi dan rehabilitasi) - Kopi Teh. Cengkeh Meningkatnya populasi dan produksi hasil peternakan (melalui - Sapi Potong Sapi Perah Domba Ayam Ras Pedaging Satuan (6) Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Baglog Ton Ha Ha Ha Ha Ekor Ton Ekor Liter Ekor Ton Ekor Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 160.35 260.35 130.00 155.00 3.00 33.00 0 12.00 3.00 13.00 6.00 31.00 0 0 10.00 5.00 4,800 44,800.00 60.00 85.00 1008.00 3,420.00 802 802 672 672 1,825 1,825 12.195 *) 15,564 1.799,16 *) 2,897.57 778 *) 993 1.325.376 *) 2,134,531 586.413 *) 944,424 578,72 *) 932.03 15.011.898 *) 16,211,898 Program Pembangunan Daerah (9) 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Bidang Urusan (10) Pertanian OPD Penanggung Jawab (11) Distankan Distankan Dishutbunak Dishutbunnak VII-37
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) c) Meningkatkan bantuan permodalan petani Peningkatan bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) d) Mengembangkan Sekolah Lapangan Pertanian atau sejenisnya 1) Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan Indikator Kinerja (Outcome) (5) Ayam Ras Petelur Meningkatnya pelayanan dan penyediaan sarana prasarana kesehatan hewan Terbentuknya Gapoktan PUAP menjadi lembaga ekonomi petani yang berbadan hukum (1) Meningkatnya kompetensi penyuluh (2) Meningkatnya aktivitas kunjungan penyuluhan (1) Meningkatnya (2) kelompok tani yg menerapkan teknologi budidaya dan pengolahan hasil pertanian Tersebarnya informasi pertanian, perikanan dan kehutanan (3) Meningkatnya jumlah kelompok pelaksana (4) Meningkatnya penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan (5) Meningkatnya penerapan teknologi PHT pada tanaman perkebunan Satuan (6) Ton Ekor Ton Kec Unit orang Kali Kelompok Paket Kelompok Ha Kelompok Ha Kelompok Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 22.517,85 *) 24,317.85 268.768 *) 293,768 2.470,42 *) 2,700.21 26 26
25 352 260 16 32 2 52 2 17 2 52 614 1,414 518 559 3,299 3,549 7 32 Program Pembangunan Daerah (9) 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan kesejahteraan petani 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Bidang Urusan (10) Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian OPD Penanggung Jawab (11) Dishutbunnak BP4K BP4K BP4K BP4K BP4K Dishutbunnak Dishutbunnak VII-38
No (1) Sasaran (2) Strategi (3) Strategi dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan (4) 2) Pengembangan usaha, sarana prasarana pengolahan, serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan Indikator Kinerja (Outcome) (5) (6) Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan pasca panen perkebunan (7) Revitalisasi Kelembagaan dan teknologi pertanian (UPJA dan P3A) (8) Pompa air (3";4"; 6") (9) Traktor roda dua (<6 PK; 6-8,5 PK), mesin tanam padi dan kultivator (10) Alat Pengendali OPT (Handsprayer, Power Sprayer, Fog, Emposan Tikus, Pembersih Gulma) (11) Perontok/Pemipil Padi, Jagung, Kedelai (Thresher, Cornsheller) (12) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian (1) Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan : - Ternak Ruminansia - Ternak Unggas (2) Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan/ pengawetan pakan (3) Meningkatnya penerapan teknologi penggemukan ternak ruminansia (1) Meningkatnya jumlah penyuluh swadaya (2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani (3) Meningkatnya jumlah kemitraan kelompok tani dengan pihak swasta Satuan (6) Unit Kelompok Poktan Unit Unit Unit Unit Poktan Orang Orang Kelompok Kelompok Orang Unit MoU Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 3,600 3,625 338 363 96 286 3,597 3,747 1,700 1,765 29,740 29,990 567 617 5 25 0 0 1 250 250 6 5 20 110 355 10 25 2 17 Program Pembangunan Daerah (9) 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Bidang Urusan (10) Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian OPD Penanggung Jawab (11) Dishutbunnak Distankan Distankan Distankan Distankan Distankan Distankan Dishutbunnak Dishutbunnak BP4K BP4K BP4K BP4K VII-39
No (1) Sasaran (2) e) f) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan Pemberian insentif dan disinsentif Meningkatkan perikanan budidaya 1) Peningkatan produksi perikanan Indikator Kinerja (Outcome) (5) (4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani (1) Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi (2) Irigasi (Irigasi air tanah, Irigasi Air Permukaan, dll) (3) Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian (Gudang, dll) (1) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Pertanian (2) Meningkatnya (3) (1) pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Tersebarnya informasi pertanian dan kehutanan Tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berkembangnya budidaya dan meningkatnya produksi perikanan : Ikan Mas Ikan Nila Ikan Lele Ikan Gurame (2) Meningkatnya produksi benih ikan Ikan Nila Ikan Lele Ikan Mas Ikan Gurame Satuan (6) Orang M Ha Unit Kelompok Paket Paket Ha Ton Ton Ton Ton Ekor Ekor Ekor Ekor Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 0 750 21,423 26,423 13,364 22,864 0 5 10 26 10 26 2 3
375 1,511.95 1,752.76 3,716.37 4,521.53 1,436.47 1,922.32 844.21 932.08 64,091,100 71,105,339 3,840,950 4,060,348 10,120,710 10,641,356 3,384,900 3,558,258 Program Pembangunan Daerah (9) 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Bidang Urusan (10) Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan OPD Penanggung Jawab (11) Distankan Distankan Distankan Distankan Distankan Distankan Dishutbunnak Distankan Distankan Distankan VII-40
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) 2) Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan g) Meningkatkan fungsi hutan 1) Peningkatan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 2) Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan konservasi sumber daya hutan Indikator Kinerja (Outcome) (5) Ikan Patin Ikan Hias (3) Meningkatnya kelompok budidaya perikanan yang menerapkan teknologi Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Perikanan Meningkatnya Pemasaran pasar ikan (1) Meningkatnya pengembangan aneka usaha kehutanan : Budidaya Jamur Kayu Budidaya Lebah Madu Budidaya Gaharu PLBTH Budidaya/olahan Bambu (2) Meningkatnya (3) kapasitas pengolahan hasil hutan dan turunannya Bertambahnya demplot hasil hutan non kayu (1) Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (pengurangan luas lahan kritis) : Satuan (6) Ekor Ekor Kelompok Kelompok Ton/Tahun Ton/Tahun Baglog Stup Ha Ha Batang Unit Kelompok Ha Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 12,445,000 13,081,810 5,000 7,653 5 30 10 26 270 470 270 320 330,055 538,055 1,203 1,893 20 98 10 154 1,090,166 1,098,166 20 40
30 10,458.05 7,458.05 1. Program Pembangunan Daerah (9) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Peningkatan Sarana Prasarana Hasil Perikanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bidang Urusan (10) Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan OPD Penanggung Jawab (11) BP4K Distankan Distankan Dishutbunnak Dishutbunnak BP4K Dishutbunnak VII-41
No Sasaran (1) (2) 17) Terwujudnya destinasi wisata Unggulan 18) Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro environment 18) Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro environment Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata 1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata Unggulan 2) Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata 3) Peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah Indikator Kinerja (Outcome) (5) a. Terbangunnya kawasan hutan rakyat dan penutupan lahan di luar kawasan hutan b. Terbangunnya lokasi pembibitan tanaman c. Meningkatnya pengendalian erosi dan sedimentasi : - Pembuatan Gully Plug Pembuatan Sumur Resapan Pembuatan Dam Penahan Erosi (DPe) (1) Terbangunnya Model Desa Konservasi (2) Meningkatnya (3) kelestarian dan fungsi Sumber Mata Air Terbangunnya kawasan konservasi sumber plasma nutfah (1) Terbangunnya destinasi wisata (2) Meningkatnya wisatawan Terpublikasikanya destinasi pariwisata (1) Terbangunanya kemitraan pengelolaan pariwisata (2) Meningkatnya SDM Pariwisata (3) Meningkatnya Kerajinan Kreatif (1) Adanya Pembangunan Kawasan Industri Potensi Daerah Satuan (6) Ha Unit/Ha Unit Unit Unit Desa SMA Ha Unit Orang Paket Mou Orang Paket Kawasan Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 11,360 13,760
40 105 185 391 591 69 129 18 18 331 331 7 7 5 8 124,918 940,918 3 4 4 27 100 600 1 13 5 8 Program Pembangunan Daerah (9) 2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Kawasan Industri Potensi Unggulan Daerah Bidang Urusan (10) Kehutanan Pariwisata Pariwisata Pariwisata Perindustri- an OPD Penanggung Jawab (11) Dishutbunnak Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Dinas KUKM Perindag VII-42
No Sasaran (1) (2) 19) Meningkatnya peran gender dalam pembangunan Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) Pengarusutamaan gender 1) Penguatan regulasi kelembagaan kesetaraan gender 2) Penyediaan kebutuhan aktivitas kelembagaan kesetaraan gender Indikator Kinerja (Outcome) (5) (1) Sosialisasi Kesetaraan gender (2) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (3) Partisipasi perempuan di lembaga swasta (1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (2) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (3) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (4) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (5) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (6) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (7) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Satuan (6) Jiwa Persen Persen Persen Persen Poin persen Persen Persen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 100 1,175 44.69 49.69 47.83 60.33 100 100 50 50 1 : 100 Keluarga 1:300 keluarga 100 100 100 100 75 83 75 70 Program Pembangunan Daerah (9) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bidang Urusan (10) Pemberda- yaan perempuan dan perlindung anak Pemberda- yaan perempuan dan perlindung anak Pemberda- yaan perempuan dan perlindung anak Sosial OPD Penanggung Jawab (11) BPMDPKB BKD Dinsosnaker- trans BPMDPKB BPMDPKB Dinsosnaker- trans VII-43
No Sasaran (1) (2) 20) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) Perluasan sasaran peserta KB dan penguatan KIE dan pembinaan keluarga sejahtera Penyediaan alat kontrasepsi dan peningkatan kesejahteraan pada keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 Indikator Kinerja (Outcome) (5) (1) Rata-rata jumlah anak per keluarga (2) Regulasi Peraturan Daerah Keluarga Berencana (3) Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (4) Cakupan Remaja Yang mengetahui Tentang KRR (5) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (6) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (7) Kemiskinan (8) Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) (9) Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) (10) Peningkatan kompetensi SDM KB (11) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan Satuan (6) Persen Perda Persen Rasio Persen Persen Persen Rasio Rasio Jiwa Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 1.22 1.12 0 1 3.5 3.14 5 : 10 Remaja 15 : 35 Remaja 83.7 89 33.61 24.08 14,11* 5 1 : 5 Desa/Kelurahan 1:2 Desa/Kelurahan 1:1 Desa/Keluarahan 1:1 Desa/Keluarahan 0 168 100 100 Program Pembangunan Daerah (9) 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 6. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Bidang Urusan (10) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera OPD Penanggung Jawab (11) BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB/Dinsos nakertrans/Disidk /Dinkes/BMCK/B P4K/Distankan/D ishutbunak/Disdu kcapil BPMDPKB BPMDPKB VII-44
No Sasaran (1) (2) 21) Meningkatnya Penanganan masalah kesejahteraan sosial Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) Perluasan pemberian bantuan dan pembinaan para PMKS Perluasan program perlindungan sosial bagi para PMKS Indikator Kinerja (Outcome) (5) (12) Jumlah Pospaud (1) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (2) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (3) Jumlah KUBE (4) Wahana kesejahteraan (5) sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (6) Korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (7) Korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (8) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (9) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan Satuan (6) Kelompok Persen Persen Kube Persen Persen Persen Persen Persen Kegiatan Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 0 15 33 48 33 48 60 510 20 65 80 80 100 100 100 100% 2 4.5 1 6 Program Pembangunan Daerah (9) 7. Program pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PAUD 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma 6. Program Pelestarian Nilai- Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan Bidang Urusan (10) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sosial sosial sosial sosial sosial sosial OPD Penanggung Jawab (11) BPMDPKB Dinsosnaker- trans Dinsosnaker- trans Dinsosnaker- trans Dinsosnaker- trans Dinsosnaker- trans Dinsosnaker- trans VII-45
No Sasaran (1) (2) 22) Meningkatnya ketersediaan lapangan a) pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih 23) Memberikan fasilitasi Hubungan Industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) Meningkatkan kompetensi ketenagakerjaan di berbagai bidang keahlian Pelaksanaan pelatihan/kursus bagi calon tenaga kerja dan perlindungan bagi para tenaga kerja b) Meningkatkan ketersediaan Perluasan lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan Meningkatkan pembinaan bagi pekerja dan pengusaha melalui peningkatan pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha Indikator Kinerja (Outcome) (5) (10) Data PMKS (11) Jumlah peserta pelatihan (12) Jumlah peserta padat karya Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (3) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (4) Angka partisipasi angkatan kerja (5) Tingkat partisipasi angkatan kerja (6) Tingkat Pengangguran Terbuka (1) Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (2) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (3) Keselamatan dan perlindungan (4) Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (5) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JSN (6) Besaran Pemeriksaan Perusahaan Satuan (6) Kegiatan Orang Orang Persen Persen Persen Persen Jiwa Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 1 5 250 700 1,100 1700 27 37 20 80 45 70 35 70 557,086 607,086 67.6 76.6 7,35* 2.25 90 90 35.40 17.70 57 82 100 100 58 63 51 56 Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan (9) (10) 7. Program Pendataan PMKS sosial 8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial sosial Program Peningkatan Kesempatan Kerja ketenaga- kerjaan 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ketenaga- kerjaan 2. Program Pengelolaan Data Ketenagakerjaan ketenaga- kerjaan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Ketenaga- kerjaan OPD Penanggung Jawab (11) Dinsosnaker- trans Dinsosnaker- trans Dinsosnaker- trans Dinsosnaker- trans Dinsosnaker- trans Dinsosnaker- trans VII-46
No Sasaran (1) (2) 24) Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi oleh raga 25) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) a) Meningkatkan kualitas sarana prasarana olah raga dan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi Peningkatan pembangunan sarana prasarana olah raga dan pembinaan olahragawan b) Meningkatkan kualitas dan Peningkatan keterampilan pemuda kuantitas pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepeminpinan Meningtkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan dan nilai-nilai tradisi bagi pengembangan budaya daerah Peningkatan pelestarian budaya lokal (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja (Outcome) (5) Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk Jumlah lapang olah raga per 10.000 penduduk Jumlah Pembinaan Pengcab Olahraga Jumlah olahragawan berprestasi Jumlah Perolehan Medali Jumlah Pelatih olahraga/instruktur/wa sit Jumlah Pemuda Pelopor Jumlah Paskibraka Jumlah Pemuda kreatif inovatif terampil dan mandiri Pembinaan dibidang kebudayaan jumlah sarana kesenian Jumlah Gedung Kesenian Jumlah Gelar Seni Satuan (6) Persen Persen Persen per 10.000 penduduk per 10.000 penduduk Pengcab Orang orang Orang Orang Orang Orang kali/tahun unit unit group Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 16 50 0 0 52.74 55.24 0.0002 0.0004 0.0118 0.0169 26 27 22 150 36 287 20 170 4 24 34 204 230 2,830 3. 1 11 8 13 0 1 29 174 Program Pembangunan Daerah (9) 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen OR 1. Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda 2. Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Kepemuda- an dan Olahraga Disporabudpar Kepemuda- an dan Olahraga Disporabudpar Kepemuda- an dan Olahraga Disporabudpar Kepemuda- an dan Olahraga Disporabudpar Kepemuda- an dan Olahraga Disporabudpar Kepemuda- an dan Olahraga Disporabudpar Kebudayaan Disporabudpar Kebudayaan Disporabudpar VII-47
No Sasaran (1) (2) 26) Kuatnya Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) Penguatan Kapasitas Desa 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keuangan, aparatur, sarana dan prasarana (1) 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal Indikator Kinerja (Outcome) (5) (5) Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestraikan (6) pemberian penghargaan dibidang seni/ budaya Ketersediaan Dokumen RPJM Desa (2) Ketersediaan Dokumen RKP Desa (3) Ketersediaan Dokumen Pola Ruang Desa (4) Ketersediaan LPPD (5) Ketersediaan LKPJ (6) Ketersediaan laporan APBDes (7) Pelatihan managemen Pemerintahan Desa (8) Pelatihan pengelolaan keuangan desa (9) Pelatihan penyusunan APB Desa (10) Pelatihan laporan keuangan desa (11) Pelatihan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa (1) Pelaksanaan Musrenbang Desa (2) Ketersediaan Dokumen RPJM Desa (3) Terpenuhinya sarana prasarana infrastruktur melalui Bhakti TNI (4) Terpenuhinya Lingkungan pemukiman yang sehat Satuan (6) situs orang/ tahun Buku Buku Buku Buku Buku Buku jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa Kegiatan Dokumen Kegitan Desa Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 14 29 0 5 330 330 330 330 0 66 80 90 330 330 330 330
330
330
330
330
2,640 336 343 330 330 7 4 0 6 Program Pembangunan Daerah (9) 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa 2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab (10) (11) Kebudayaan Disporabudpar Pemberdaya an Masyarakat dan Desa BPMDPKB/Bappe da Tapem. Setda Bappeda Tapem. Setda Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Tapem. Setda Tapem. Setda Tapem. Setda BPMDPKB Bappeda Pemberdaya an Masyarakat dan Desa BPMDPKB VII-48
No Sasaran (1) (2) 27) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) a) Meningkatkan peran lembaga- 1) Peningkatan Sumber daya pendidik lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan agama pada lembaga pendidikan keagamaan dan di Masjid Indikator Kinerja (Outcome) (5) (5) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (6) Cakupan desa bebas perumahan kumuh (7) Cakupan penerapan dan pengembangan TTG (8) Cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan berbasis masyarkat (9) Simpan Pinjam Perempuan (10) Jumlah BUMDes (11) Profil desa (12) Pelatihan kader KPM dan LPM (13) Rata-rata binaan kelompok LPM (14) Tercapainya evaluasi kinerja pemberdayaan masyarakat pedesaan (15) Rata-rata kelompok binaan PKK (16) Posyandu Aktif (17) Cakupan status desa gotong royong (1) Jumlah Guru Ngaji yang mendapat insentif (2) Jumlah Imam Masjid yang mendapat insentif Satuan (6) Rupiah Desa Desa Kegiatan Kelompok Unit % Jiwa Kelompok Dokumen Kelompok Kelompok desa orang orang Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) Program Pembangunan Daerah (7) (8) (9) 661,364,000 760,568,000 340 2,000 2. Program peningkatan infrastruktur perdesaan 10 50 330 330 4,413 4,413 3. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 330 330 5 100 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0 0 26 26 0 26 26 26 1,439 1,449 0 1 672 686 Program Peningkatan Kehidupan Beragama 336 343 Bidang Urusan (10) Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Otda, Pem Umum, Adm, Keu Daerah, Per daerah, Kepeg dan Sandi OPD Penanggung Jawab (11) BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB Kesra. Setda VII-49
No (1) Sasaran (2) Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Arah Kebijakan (3) (4) 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan agama, dan tempat peribadatan 3) Mendorong akselerasi terbentuknya masyarakat religius melalui regulasi keagamaan b) Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama (1) (2) (1) (2) (1) (2) Indikator Kinerja (Outcome) (5) Jumlah Perbup Keagamaan Jumlah Surat Edaran Bupati Jumlah lembaga pendidikan agama yang memperoleh fasilitasi Jumlah sarana ibadah yang memperoleh fasilitasi Jumlah rutin tokoh ormas keagamaan Pertemuan tokoh- dan antara agama Jumlah Pengajian Rutin Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Satuan (6) Perbup Surat Edaran Bupati unit unit kali kali Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018) (7) (8) 0 1 0 3 610 621 314 344 3 3 134 140 Program Pembangunan Daerah (9) Program Peningkatan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Kehidupan Beragama Bidang Urusan (10) Otda, Pem Umum, Adm, Keu Daerah, Per daerah, Kepeg dan Sandi Otda, Pem Umum, Adm, Keu Daerah, Per daerah, Kepeg dan Sandi Otda, Pem Umum, Adm, Keu Daerah, Per daerah, Kepeg dan Sandi OPD Penanggung Jawab (11) Kesra. Setda Kesra. Setda Kesra. Setda VII-50
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. Program Unggulan Bupati Berdasarkan program-progam pembangunan daerah, di dalamnya terdapat program unggulan Bupati berdasarkan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun program unggulan Bupati adalah sebagai berikut: Urusan Wajib 1. Bidang Pendidikan Sebagai upaya pemenuhan wajib belajar 12 tahun, dengan program : a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. b. Program Pendidikan Menengah. c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. d. Program pembinaan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 2. Bidang Kesehatan Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan terbangunnya PONED di seluruh Puskesmas di Kabupaten Majalengka, dengan program : a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. b. Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringannya. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3. Bidang Perumahan a. Sebagai upaya Penuntasan program Rutilahu, dengan Program Pengembangan Perumahan. 4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Sebagai upaya Peningkatan PUAP dan PKH ke dalam UKM, Koperasi atau lembaga sejenis lainnya, dengan program: Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. b. Sebagai upaya Pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan majelis- majelis taklim, dengan program: 1) Peningkatan kualitas koperasi; 2) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. 5. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan majelis- majelis taklim, dengan melaksanakan Program: Peningkatan Kehidupan Beragama. 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Sebagai upaya untuk Meningkatkan Fasilitasi TNI Manunggal Sindangkasih, Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa dan TNI Manunggal Membangun Desa, dengan program: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. b. Sebagai upaya Mewujudkan Desa Mandiri, dengan program : 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 4) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; 5) Program Peningkatan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; serta 6) Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan. Urusan Pilihan 1. Bidang Pertanian Sebagai upaya Pengembangan Sekolah Lapangan Pertanian atau sejenisnya untuk peningkatan produksi pangan, dengan program: Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. 2. Bidang Perdagangan Sebagai upaya Menumbuhkembangkan perdagangan dan industri di Kabupaten Majalengka, dengan program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 8.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah 2014-2018 Pada bab ini diuraikan program pembangunan daerah pada RPJMD 2014- 2018yang bersifat prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun berdasarkan Urusan Pilihan dan Urusan Wajib, sebagai berikut : 8.2.1. Urusan Wajib 1. Bidang Pendidikan 1) Kebijakan pendidikan gratis dasar dan menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka pelaksanaan Wajar Dikdas 12 tahun, dilaksanakan melalui program: a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dengan sasaran: (1) Angka melanjutkan SD/MI ke ke SMP/MTs; (2) APK SMP/MTs. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka b) Program Pendidikan Menengah, dengan sasaranAPK SMA/MA/SMK Sederajat. 2) Kebijakan peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar dan menengah, dilaksanakan melalui program: a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dengan sasaran : (1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau; (2) Jumlah Ruang Kelas Baru SD/MI; (3) Jumlah Ruang Kelas Baru SMP/MTs; (4) Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI; (5) Rehabilitasi Ruang Kelas SMP/MTs; (6) Penambahan Meubeulair SD/MI; (7) Penambahan Meubeulair SMP/MTs; (8) Dibangunnya Laboratorium IPA SMP/MTs; (9) Penyediaan Alat Praktek/Peraga IPA SMP/MTs; (10) Disediakannya Meubeulair Lab IPA SMP/MTs; (11) Disediakannya Ruang Kepala Sekolah; (12) Disediakannya Ruang Guru. b) Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran: (1) Jumlah Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK; (2) Dibangunnya Unit Sekolah Baru. 3) Kebijakan perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas, dilaksanakan melalui program: a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dengan sasaran: (1) Jumlah SD/MI Berstandar Nasional; (2) Jumlah SMP/MTs Berstandar Nasional. b) Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran 'Jumlah SMA/SMK/MA Berstandar Nasional'. c) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka (1) TK/RA terakreditasi; (2) SD/MI terakreditasi; (3) SMP/MTs terakreditasi; (4) SMA/SMK/MA terakreditasi. 4) Kebijakan peningkatan kualifikasi pendidik minimal S1/D4 serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan sasaran: a) Jumlah Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4; b) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih. 5) Kebijakan peningkatan pendidikan usia dini, non formal dan informal, dilaksanakan melalui program: a) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan sasaran: (1) APK PAUD; (2) Jumlah lembaga penyelenggara PAUD. b) Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran 'AMH'. 2. Bidang Kesehatan 1) Peningkatan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan miskin, dilaksanakan melalui program: a) Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya, dengan sasaran: (1) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1.000 penduduk; (2) Cakupan Puskesmas; (3) Cakupan Puskesmas Pembantu. b) Program Kesehatan Dasar yang Berkelanjutan dan Berkualitas, dengan sasaran:Cakupan PuskesmasTerakreditasi; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka c) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dengan sasaran 'Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS'. d) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan sasaran: (1) Terlayaninya pasien yang akses ke rawat jalan, IGD dan Rawat Inap RS; (2) Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk; (3) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin. e) Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan sasaran 'Fasilitasi Alat-Alat Kesehatan Dan Gedung Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok'. 2) Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan, dilaksanakan melalui program: a) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran 'Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit'. b) Program Peningkatan Cakupan Peserta JKN, dengan sasaran 'Cakupan Masyarakat yang Tercover Asuransi yang Terdaftar di Puskesmas'. c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran 'Regulasi Sistem Pembiayaan Kesehatan'. d) Program Pelayanan Kesehatan Dasar, dengan sasaran 'Cakupan Masyarakat yang Memanfaatkan Puskesmasdan Jaringannya'. e) Program Obat dan Perbekalan Kesehatandengan sasaran 'Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan'. 3) Kebijakan peningkatan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai SOP kesehatan, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Poned dan Ponek, dengan sasaran 'SOP Sistem Rujukan'. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka 4) Kebijakan peningkatan ketersediaan dan pelayanan informasi kesehatan, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan, dengan sasaran 'Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan'. 5) Kebijakan perluasan cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin, dilaksanakan melalui Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan sasaran'Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin'. 6) Kebijakan Peningkatan Cakupan Desa Siaga Aktif, dilaksanakan melalui Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran : a. Cakupan Desa Siaga Aktif; b. Rasio Posyandu per 1.000 Balita; c. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat. 7) Kebijakan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilaksanakan melalui Program: a. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran'Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga'. b. Program Peningkatan Lingkungan Sehat, dengan sasaran : (1) Cakupan Rumah Sehat; (2) Proporsi Sarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat Kesehatan; (3) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Laik Sehat; (4) Cakupan Tingkat Kepadatan Lalatdi Tempat-Tempat Umum; c. Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Masyarakat (Prohisan), dengan sasaran : (1) Proporsi Rumah Tangga yang Akses Terhadap Air Bersih yang Layak; (2) Proporsi Rumah Tangga yang Akses Terhadap Sanitasi yang Layak. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka 8) Kebijakan akselerasi penurunan kematian ibu dan bayi, dilaksanakan melalui program : a) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan sasaran : (1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; (2) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas; (3) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani. (4) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan; (5) Angka Harapan Hidup. b) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, dengan sasaran: (1) Cakupan Pelayanan Anak Balita; (2) Cakupan Kunjungan Bayi. c) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan sasaran 'Cakupan Pelayanan Kasus Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal oleh Rumah Sakit (PONEK)'. 9) Kebijakan pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan, dilaksanakan dengan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan sasaran : a) Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan; b) Cakupan Balita Gakin yang Mendapatan PMT Pemulihan/MP ASI. 10) Kebijakan memperluas jangkauan upaya pencegahan, penanggulangan penyakit, dilaksanakan melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dengan sasaran : a) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization; b) Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit TBC BTA; c) Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit DBD; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka 11) Kebijakan peningkatan sistem informasi dan Surveilance Epidemilogi yang evidencebase, dilaksanakan melalui Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan sasaran: a) Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam; b) Tertangananinya Kejadian Luar Biasa Penyakit. 12) Kebijakan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, Puskesmas/Pustu dan jaringannya, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran : a) Pendidikan Formal Bagi Tenaga Medis (Dokter Spesialis); b) Pendidikan Formal Bagi Tenaga Non Medis (Perawat, Bidan, Nutrisionis, dll); c) Dokter (Medis) yang Telah Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis; d) Tenaga Non Medis yang Telah Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis; 13) Kebijakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, Puskesmas/Pustu dan jaringannya, dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran : a) Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk; b) Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya Per 1.000 Penduduk c) Pemenuhan Tenaga Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah; d) Pemenuhan Dokter Gigi di Puskesmas; e) Pemenuhan Apoteker di Puskesmas; f) Pemenuhan Tenaga Teknis Farmasi di Puskesmas; g) Pemenuhan Tenaga Gizi di Puskesmas; h) Pemenuhan Tenaga Promkes di Puskesmas; i) Pemenuhan Rekam Medis di Puskesmas; j) Pemenuhan Analis Kesehatan di Puskesmas. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka 3. Bidang Pekerjaan Umum 1) Kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang telah ada, dilaksanakan melalui program: a) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan sasaran: (1) Tersediannya Jalan yang Menjamin Kendaraan Dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman; (2) Tersedianya Jembatan yang Menjamin Kendaraan Dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman. b) Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan, dengan sasaran 'Prosentase Ketersediaan Data Kondisi Jalan dan Jembatan'. c) Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan, dengan sasaran 'Tersosialisasikannya database jalan dan jembatan'. d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan sasaran 'Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan'. e) Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong, dengan sasaran 'Rasio Drainase dalam Kondisi Baik'. 2) Kebijakan pembangunan dan peningkatkan jalan dan jembatan, dilaksanakan melalui program: a) Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan sasaran : (1) Panjang Penambahan Jalan Baru; (2) Penambahan Jembatan Baru. b) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dengan sasaran 'Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-Gorong Baru'. 3) Kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan irigasi, dilaksanakan melalui Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 10
Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan sasaran 'Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada'. 4) Kebijakan peningkatan efektivitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, dilaksanakan melalui program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, dengan sasaran 'Prosentase Peningkatan Peran dan Fungsi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya'. 5) Kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sanitasi dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat, dilaksanakan melalui program: a) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan sasaran : (1) Prosentase Akses Air Minum Bagi Rumah Tangga; (2) Tersedianya prasarana dan sarana air limbah. b) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan sasaran : 'Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perdesaan'. 6) Kebijakan Penataan Dan Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Serta Jasa Konstruksi, dilakukan melalui : a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan sasaran 'Terwujudnya arahan pembangunan serta peningkatan sesuai Fungsi Bangunan Gedung'. b) Program Pengembangan Data / Informasi Bangunan Gedung dengan sasaran 'Tersusunnya arahan dalam pembangunan sesuai fungsi bangunan gedung'. c) Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi dengan sasaran 'Terwujudnya penataan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi'. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 11
Pemerintah Kabupaten Majalengka d) Program Perencanaan Bangunan Gedung dengan sasaran 'Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan teknis'. e) Program Pembangunan Bangunan Gedung dengan sasaran 'Terwujudnya Pembangunan Bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis'. f) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung dengan sasaran 'Terwujudnya Rehabilitasi Bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis'. g) Program Pengendalian Bangunan Gedung dengan sasaran 'Terwujudnya pedoman/peraturan bangunan gedung' dan 'Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Bangunan'. h) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dengan sasaran 'Tersedianya sarana dan prasarana olah raga'. 4. Bidang Perumahan 1) Kebijakan penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan peningkatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dilaksanakan melalui : a) Program pengembangan perumahan, dengan sasaran 'Prosentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni'. b) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan sasaran 'Terlaksananya program penangulangan kemiskinan perkotaan'. c) Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan sasaran 'Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran'. 2) Kebijakan rehabilitasi dan rekontsruksi sarana dan prasarana pasca bencana, dilaksanakan melalui Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, dengan sasaran : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 12
Pemerintah Kabupaten Majalengka a) Terpenuhinya Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat (Rehabilitasi) yang Terkena Bencana; b) Terpenuhinya Kebutuhan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Terkena Bencana. c) Berfungsinya Kembali Sarana dan Prasarana Daerah Bencana. 5. Bidang Penataan Ruang 1) Kebijakan penataan dan pengendalian ruang, dilaksanakan melalui program: a) Program perencanaan tata ruang, dengan sasaran 'Tersusunnya Pedoman/Arahan Tentang Penataan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan dan Fungsi Ruang'. b) Program pemanfaatan ruang, dengan sasaran 'Tersosialisasikannya rencana tata ruang'. c) Program pengendalian pemanfaatan ruang, dengan sasaran 'Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan terkendalinya pembangunan kawasan'. 6. Bidang Perencanaan Pembangunan 1) Kebijakan peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dilaksanakan melalui Program perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran 'Tingkat Capaian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan'. 2) Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan daerah, dilaksanakan melalui program : a) Program perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran : (1) Tersedianya Evaluasi RPJPD Ditetapkan Dengan Perda yang Selaras Dengan Kondisi Terkini Perencanaan Kabupaten Serta Kebijakan Pusat dan Provinsi; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 13
Pemerintah Kabupaten Majalengka (2) Tersedianya Dokumen RPJMD Ditetapkan Dengan Perda yang Selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten; (3) Tersedianya Evaluasi Midterm RPJMD Ditetapkan dengan Perda yang Selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten; (4) Tersedianya Dokumen RKPD Ditetapkan dengan Perkada yang Selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten; (5) Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD Ditetapkan dengan Perkada yang Selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten; (6) Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah; (7) Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah; (8) Tersedinya Dokumen Renstra OPD yang Selaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten; (9) Tersedinya Dokumen Renja OPD yang Selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten; (10) Tingkat Ketaatan Terhadap RTRW; (11) Tersedianya Sumber Daya Apratur Perencanaan yang Handal; (12) Tersedianya Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa. b) Program perencanaan pembangunan ekonomi, dengan sasaran : (1) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi; (2) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi. c) Program perencanaan sosial budaya, dengan sasaran : (1) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 14
Pemerintah Kabupaten Majalengka (2) Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya d) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan sasaran : (1) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah; (2) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah. e) Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan sasaran: Terwujudnya penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. f) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan sasaran: Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. g) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan sasaran: Terwujudnya koordinasi kerjasama dan sinkronisasi antar daerah perbatasan. 7. Bidang Perhubungan 1) Kebijakan pengintegrasian layanan transportasi pada pusat-pusat daerah pertumbuhan, dilaksanakan melalui Program peningkatan pelayanan angkutan umum, dengan sasaran : "Terfasilitasinya Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum'. 2) Kebijakan pemantapan dan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan, dilaksanakan melalui program: a) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan sasaran : (1) Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 15
Pemerintah Kabupaten Majalengka (2) Tersedianya Kebutuhan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sesuai dengan Analisa Kebutuhan. b) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan sasaran 'Tersedianya Alat/Sarana Pengaman Lalu Lintas'. c) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, dengan sasaran : (1) Terpeliharanya Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor; (2) Terpeliharanya Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Terminal. 3) Kebijakan Peningkatan pengawasan kendaraan angkutan umum dan pengendalian lalu lintas, dilaksanakan melalui program: a) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan sasaran: 'Terkendalinya keamanan dan keselamatan lalu lintas pengguna jalan'. b) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dengan sasaran : 'Terpenuhinya pelayanan uji kendaraan dan tersedianya alat uji serta sarana pendukung keselamatan transportasi'. c) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran 'Tersedianya kapasitas SDM Perhubungan sesuai dengan analisa kebutuhan'. 8. Bidang Lingkungan Hidup 1) Kebijakan pemenuhan target RTH Kabupaten Majalengka sesuai dengan tata ruang, dilaksanakan melalui Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan sasaran 'Meningkatnya Fungsi RTH di kawasan perkotaan dan wilayah kecamatan di Kabupaten Majalengka'. 2) Kebijakan pemantapan pemenuhan AMDAL dalam proses penetapan ijin usaha dan penegakan hukum lingkungan, dilaksanakan melalui Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 16
Pemerintah Kabupaten Majalengka sasaran 'Pengendalian terhadap Kualitas Tanah, Air dan Udara dari Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Lingkungan Hidup'. 3) Kebijakan meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah, dilaksanakan melalui Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan sasaran 'Pengendalian Pembuangan Limbah Industri UKM dan Limbah Domestik'. 4) Kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, dilaksanakan melalui Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan sasaran 'Meningkatnya Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana Persampahan'. 5) Kebijakan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan, dilaksanakan melalui Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan sasaran 'Pengendalian terhadap kerusakan Tanah, Mata air, Hutan, Lahan dan Teridentifikasinya kondisi SDA, KEHATI dan Titik Pencemaran Tanah, Air dan Udara'. 9. Bidang Pertanahan Kebijakan tertib administrasi pertanahan, dilaksanakan melalui Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan sasaran 'Prosentase Tanah Bersertifikat dan Keseluruhan Jumlah Bidang Tanah'. 10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan melalui Program penataan administrasi kependudukan, dengan sasaran : a) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); b) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK); c) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 17
Pemerintah Kabupaten Majalengka d) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. 11. Bidang Pemberdayaan Perempuan 1) Kebijakan penguatan regulasi kelembagaan kesetaraan gender, dilaksanakan melalui Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan sasaran : a) Sosialisasi Kesetaraan Gender; b) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah; c) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta. 2) Kebijakan penyediaan kebutuhan aktivitas kelembagaan kesetaraan gender, dilaksanakan melalui program: a) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan sasaran "Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu". b) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dengan sasaran: (1) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum; (2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); (3) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan; c) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan sasaran: (1) Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (2) Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 18
Pemerintah Kabupaten Majalengka (3) Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Kebijakan akselerasi penurunan angka kematian ibu dan bayi, dilaksanakan melalui program: a) Program Keluarga Berencana, dengan sasaran : (1) Cakupan Peserta KB Aktif; (2) Rasio Akseptor KB; (3) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif; (4) Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need); (5) Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat . b) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, dengan sasaran "Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB". c) Program pelayanan kontrasepsi, dengan sasaran: a) Cakupan Pelayanan IUD; b) Cakupan Pelayanan MOW; c) Cakupan Pelayanan MOP. 2) Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi dan peningkatan kesejahteraan pada keluarga prasejahtera dan sejahtera I, dilaksanakan melalui program: a) Program Keluarga Berencana, dengan sasaran : (1) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga; (2) Regulasi Peraturan Daerah Keluarga Berencana. b) Program kesehatan reproduksi remaja, dengan sasaran 'Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya Dibawah Usia 20 Tahun'. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 19
Pemerintah Kabupaten Majalengka c) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, dengan sasaran 'Cakupan Remaja yang Mengetahui Tentang KRR'. d) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri, dengan sasaran : (1) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB; (2) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. e) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dengan sasaran: (1) Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB). (2) Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD). (3) Peningkatan Kompetensi SDM KB. f) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan sasaran "Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa/Kelurahan". g) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD, dengansasaran 'Jumlah PosPAUD'. 13. Bidang Sosial Kebijakan perluasan program perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan PMKS lainnya, dilaksanakan melalui program: a) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan sasaran 'PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar". RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 20
Pemerintah Kabupaten Majalengka b) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan sasaran: (1) PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya; (2) Jumlah KUBE. c) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), dengan sasaran 'Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial'. d) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan sasaran : (1) Panti Sosial Skala Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial (2) Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggal Darurat; (3) Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap. e) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dengan sasaran 'Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial'. f) Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan, dengan sasaran 'Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan'. g) Program pendataan PMKS, dengan sasaran 'Data PMKS'. h) Program pembinaan lingkungan sosial, dengan sasaran: (1) Jumlah Peserta Pelatihan; (2) Jumlah Peserta Padat Karya. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 21
Pemerintah Kabupaten Majalengka 14. Bidang Ketenagakerjaan 1) Kebijakan pelaksanaan pelatihan/kursus bagi calon tenaga kerja dan perlindungan bagi para tenaga kerja, dilaksanakan melalui Program peningkatan kesempatan kerja, dengan sasaran 'Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan'. 2) Kebijakan perluasan lapangan pekerjaan, dilaksanakan melalui program : b) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan sasaran: (1) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi; (2) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat; (3) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan; c) Program pengelolaan data ketenagakerjaan, dengan sasaran: (1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja; (2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka. 3) Kebijakan meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dilaksanakan melalui program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dengan sasaran: a) Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB); b) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun; c) Keselamatan dan Perlindungan; d) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah; e) Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program JKN; f) Besaran Pemeriksaan Perusahaan; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 22
Pemerintah Kabupaten Majalengka g) Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan; h) Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur; i) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. 15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1) Kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM, dilaksanakan melalui program: a) Program pengembangan koperasi dan UKM, dengan sasaran 'Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerjasama Koperasi dan Penyuluhan Dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop)'. b) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan sasaran 'Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Di Bidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi'. c) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan sasaran : (1) Peningkatan Kualitas Organisasi Badan Hukum Koperasi; (2) Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM. 2) Kebijakan peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM, dilaksanakan melalui Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan sasaran : a) Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM Produktif; b) Pemberian Tambahan Modal Dengan Skema Dana Bergulir; c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam SDM UMKM; d) Pembangunan Outlet Produk UMKM Di Kawasan Wisata. 3) Kebijakan penguatan koperasi pondok pesantren, dilaksanakan melalui program: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 23
Pemerintah Kabupaten Majalengka a) Program peningkatan kualitas koperasi, dengan sasaran 'Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi pondok pesantren'. b) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan sasaran : (1) Pameran Produk UKM; (2) Fasilitasi Kemitraan Dengan Lembaga Keuangan Lainnya. 16. Bidang Penanaman Modal 1) Kebijakan menjamin kepastian investasi, dilaksanakan melalui program: a) Program Pengembangan Investasi, dengan sasaran : (1) Kajian Kebijakan Penanaman Modal; (2) Terimplementasikannya pengembangan, pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal; (3) Tersedianya data potensi perizinan. b) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan sasaran: (1) Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal; (2) Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha (Investasi/Penanaman Modal) Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal; (3) Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha. (4) Terselenggaranya Koordinasi, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; c) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dengan sasaran: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 24
Pemerintah Kabupaten Majalengka (1) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha; (2) Tersedianya Informasi Peluang Usaha/Bidang Usaha Unggulan dan Terselenggaranya Promosi Investasi; (3) Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Perizinan. 17. Bidang Kebudayaan Kebijakan peningkatan pelestarian budaya lokal, dilaksanakan melalui program : a) Program pengembangan nilai budaya, dengan sasaran 'Pembinaan Dibidang Kebudayaan'. b) Program pengelolaan kekayaan budaya, dengan sasaran : (1) Jumlah Sarana Kesenian; (2) Jumlah Gedung Kesenian; (3) Jumlah Group Kesenian; (4) Jumlah Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan. c) Program pengelolaan keragaman budaya, dengan sasaran 'Pemberian Penghargaan Dibidang Seni/Budaya'. 18. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1) Kebijakan peningkatan pembangunan sarana prasarana olahraga dan pembinaan olahragawan, dilaksanakan melalui program : a) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga, dengan sasaran: (1) Jumlah Gedung Olahraga; (2) Jumlah Lapang Olahraga. b) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dengan sasaran : (1) Jumlah Pembinaan Pengurus Cabang Olahraga; (2) Jumlah Olahragawan Berprestasi; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 25
Pemerintah Kabupaten Majalengka (3) Jumlah Perolehan Mendali. c) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, dengan sasaran 'JumlahPelatih Olahraga/Instruktur/Wasit'. 2) Kebijakan peningkatan keterampilan pemuda, dilaksanakan melalui program: a) Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda, dengan sasaran 'Jumlah Pemuda Pelopor'. b) Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan sasaran 'Jumlah Paskibraka'. c) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, dengan sasaran 'Jumlah Pemuda yang Kreatif, Inovatif, Terampildan Mandiri'. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Kebijakan pencegahan dan mitigasi bencana, dilaksanakan melalui program: a) Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, dengan sasaran : (1) Tersedianya Data dan Informasi Potensi Rawan Bencana; (2) Terpenuhinya Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; (3) Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Kebencanaan; (4) Presentase (%) Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggal Darurat; (5) Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat; (6) Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Penanggulangan Bencana. 2) Kebiajkan Pemenuhan Tanggap Darurat Bencana dengan program : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 26
Pemerintah Kabupaten Majalengka a) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Dalam Mengatasi Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana; (2) Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana; (3) Terpenuhinya Bantuan Kebutuhan Dasar. 3) Kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan dan HAM, dilaksanakan melalui Program penataan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM, dengan sasaran 'Jumlah Produk Hukum yang Disosialisasikan'. 4) Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dilaksanakan melalui Program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan sasaran: a) Jumlah Anggota Linmas Per 100 Penduduk; b) Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan. 20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi 1) Kebijakan penataan struktur organisasi yang proporsional, dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan sasaran 'Jumlah OPD yang Menerapkan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO'. 2) Kebijkan peningkatan pelayanan administrasi organisasi, dilaksanakan melalui program : a. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan sasaran 'Terpenuhinya Kebutuhan Operasional OPD'. b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran 'Terfasilitasinya Lembaga Perwakilan Rakyat'. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 27
Pemerintah Kabupaten Majalengka c. Program Pemberdayaan Infrastruktur dan Suprastruktur Politik, dengan sasaran : a) Pelantikan Anggota DPRD Periode Tahun 2014-2019. b) Fasilitasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2018-2022. c) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2018-2022. d. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan sasaran : 'Terfasilitasinya Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Kegiatan Penunjangnya'. 3) Kebijakan percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan melalui program : a. Program pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah, dengan sasaran 'Prosentase OPD dan Unit Pelayanan Publik (UPP) dengan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kriteria Minimal 'B' '. b. Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan sasaran 'Terfasilitasi pelayanan publik'. c. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan sasaran 'Fasilitasi lingkungan sehat Tingkat Kabupaten'. d. Program Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan sasaran 'Terevaluasi dan terkendalinya kendalinya pelaksanaan program belanja publik' e. Program Percepatan Pencapaian IPM, dengan sasaran 'Akselerasi peningkatan IPM tingkat kecamatan'. f. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan, dengan sasaran 'Fasilitasi kinerja kecamatan'. 4) Kebijakan peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka konsistensi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, dilaksanakan melalui program : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 28
Pemerintah Kabupaten Majalengka a) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran 'Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Sesuai Dengan Standar Akuntansi'. b) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan sasaran 'Pembinaan dan fasilitasi kinerja Pemerintah Desa'. 5) Kebijakan peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan potensi, dilaksanakan melalui program : a) Program penggalian dan pengembangan potensi pendapatan daerah, dengan sasaran 'Tingkat Pendapatan Daerah (Persentase PAD, Persentase Dana Perimbangan, dan Persentase Sumber Lain yang Sah)'. b) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunandan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan sasaran 'Terlaksananya pengelolaan PBB dan BPHTB di Kabupaten Majalengka'. 6) Kebijakan mewujudkan tertib administrasi aset daerah, dilaksanakan melalui program : a) Program peningkatan pengelolaan barang milik daerah, dengan sasaran : 1) Prosentase Aset Daerah yang Diamankan (Pengamanan Secara Administrasi, Pengamanan Secara Fisik); 2) Prosentase Aset yang Sudah Diinventarisir. b) Program Penataan Batas Desa yang Berbatasan dengan Kabupaten Tetangga, dengan sasaran 'Terdapat Batas antara Kabupaten dengan Kabupaten/Kota tetangga'. 7) Kebijakan peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tatakelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan melalui program: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 29
Pemerintah Kabupaten Majalengka a) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengawasan kepala daerah, dengan sasaran : (1) Prosentase OPD yang Hasil Evaluasi Lakipnya Minimal "CC"; (2) Prosentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Internal; (3) Prosentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal; (4) Cakupan Pemeriksaan Reguler Maupun Non Reguler; (5) Prosentase Penyelesaian Kasus; (6) Jumlah OPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima; (7) Prosentase OPD yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP No. 60 Tahun 2008; (8) Prosentase OPD yang Melaporkan PMPRB Online. b) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan sasaran : (1) Prosentase Jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang Kompeten dan Profesional di Setiap OPD; (2) Rasio SDM Terdiklat Sesuai Kompetensi Terhadap Total Jumlah yang Dibutuhkan; (3) Tingkat Penerapan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD. c) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dengan sasaran : (1) Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengawasan; (2) Terpenuhinya Tools Pengawasan (Tersedianya Piagam Audit Internal, Tersedianya Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistle Blower System),Tersedianya Sistem Penanganan Konflik Kepentingan. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 30
Pemerintah Kabupaten Majalengka d) Program Pemantapan Pengendalian Program Pembangunan, dengan sasaran 'Pengendalian Program Pembangunan secara berkala'. 8) Kebijakan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dilaksanakan melalui Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan sasaran : a) Prosentase Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklat PIM Sesuai Jenjangnya; b) Pengiriman PNS Untuk Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional. 9) Kebijakan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah, dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan sasaran : a) Realisasi Pemberian Penghargaan Bagi PNS; b) Turunnya Angka Pelanggaran Disiplin PNS; c) Meningkatnya Layanan Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja (SAPK); d) Prosentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Formasi; e) Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pegawai. 10) Kebijakan menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan melalui Program penataan peraturan perundang-undangan, dengan sasaran 'Jumlah Raperda yang Diagendakan dalam Prolegda'. 11) Kebijakan peningkatan penyelarasan peraturan daerah, dilaksanakan melalui Program penataan peraturan perundang-undangan, dengan sasaran 'Jumlah Perda yang Diharmonisasi'. 12) Kebijakan peningkatan kinerja dan daya saing BUMD dan lembaga keuangan lainnya, dilaksanakan melalui Program pembangunan ekonomi, dengan sasaran 'Penyertaan modal'. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 31
Pemerintah Kabupaten Majalengka 13) Kebijakan Peningkatan sumber daya pendidikan agama pada lembaga pendidikan keagamaan dan di mesjid, dilaksanakan melalui Program peningkatan kehidupan beragama, dengan sasaran: c) Jumlah guru ngaji yang mendapat insentif; d) Jumlah imam masjid yang mendapat insentif. 14) Kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan agama, dan tempat peribadatan, dilaksanakan melalui Program peningkatan kehidupan beragama, dengan sasaran; a) Jumlah Perbup Keagamaan; b) Jumlah Surat Edaran Bupati. 15) Kebijakan mendorong akselerasi terbentuknya masyarakat religius melalui regulasi keagamaan, dilaksanakan melalui Program peningkatan kehidupan beragama, dengan sasaran: c) Jumlah lembaga pendidikan agama yang memperoleh fasilitas; d) Jumlah sarana ibadah yang memperoleh fasilitasi. 16) Kebijakan meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama, dilaksanakan melalui Program peningkatan kehidupan beragama, dengan sasaran: i) Jumlah pertemuan rutin antara tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan; j) Jumlah pengajian rutin tingkat kabupaten dan kecamatan. 17) Kebijakan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan majelis taklim, dilaksanakan melalui Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan sasaran: a) Pondok pesantren; b) Kelompok majelis taklim. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 32
Pemerintah Kabupaten Majalengka 21. Bidang Ketahanan Pangan Kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi dan penanganan daerah rawan pangan, dilaksanakan melalui Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, dengan sasaran : a) Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita; b) Meningkatkan dan Mempertahankan Cadangan Pangan; c) Mempertahankan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan; d) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan; e) Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan; f) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan; g) Penanganan Daerah Rawan Pangan; h) Peningkatan dan Pengamanan Mutu Produk Pertanian melalui : Pengendalian OPT, Penganekaragaman produksi tanaman pertanian, Peringatan Hari Pangan, Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanian. 22. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Kebijakan meningkatkan kapasitas kelembagaan, keuangan, aparatur, sarana dan prasarana, dilaksanakan melalui program : a) program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa, dengan sasaran : (1) Ketersediaan Dokumen RPJM Desa; (2) Ketersediaan Dokumen RKP Desa; (3) Ketersediaan Dokumen Pola Ruang Desa; (4) Ketersediaan LPPD; (5) Ketersediaan LKPJ; (6) Ketersediaan Laporan Apbdes. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 33
Pemerintah Kabupaten Majalengka b) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan sasaran : (1) Pelatihan Managemen Pemerintahan Desa; (2) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa; (3) Pelatihan Penyusunan APB Desa; (4) Pelatihan Laporan Keuangan Desa. 2) Kebijakan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal, dilaksanakan melalui program : a) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan sasaran : (1) Pelaksanaan Musrenbang Desa; (2) Ketersediaan RPJM Desa; (3) Terpenuhinya Sarana Prasarana Infrastruktur Melalui Bhakti TNI; (4) Terpenuhinya Lingkungan Pemukiman yang Sehat; (5) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat. b) Program peningkatan infrastruktur perdesaan, dengan sasaran : (1) Cakupan Desa Bebas Perumahan Kumuh; (2) Cakupan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); (3) Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Masyarkat. c) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan sasaran: (1) Simpan Pinjam Perempuan; (2) Jumlah BUMDes. d) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan sasaran : (1) Tersedianya Profil Desa; RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 34
Pemerintah Kabupaten Majalengka (2) Pelatihan Kader KPM dan LPM; (3) Rata-Rata Binaan Kelompok LPM; (4) Tercapaoinya Evaluasi Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan; (5) Rata-Rata Kelompok Binaan PKK; (6) Posyandu Aktif; (7) Cakupan Status Desa Gotong-Royong. 23. Bidang Statistik Kebijakan peningkatan pengelolaan data pembangunan, dilaksanakan melalui Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, dengan sasaran 'Tersedianya Data/Informasi/Statistik Daerah'. 24. Bidang Kearsipan Kebijakan mewujudkan pengelolaan kearsipan yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dilaksanakan melalui Program pembinaan, pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan, dengan sasaran: a) Tersedianya Arsiparis; b) Terlaksananya Pembinaan Tata Kearsipan Ke OPD; c) Terselamatkannya Arsip Statis; d) Terevitalisasi Pelayanan Kearsipan. 25. Bidang Komunikasi dan Informatika 1) Kebijakan pemantapan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, dilaksanakan melalui program: a) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dengan sasaran: (1) Terpenuhinya Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dan Jaringan Komunikasi Informasi; (2) Prosentase Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 35
Pemerintah Kabupaten Majalengka b) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika, dengan sasaran 'Tersedianya Perbup tentang Pemanfaatan TIK di Pemkab Majalengka'. 26. Bidang Perpustakaan Kebijakan penguatan budaya baca dan gemar membaca masyarakat, dilaksanakan melalui program : 1) Program pembinaan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan sasaran: a) Jumlah Perpustakaan; b) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun; c) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan. 8.2.2. Urusan Pilihan 1. Bidang Pertanian 1) Kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan, dilaksanakan melalui program : a) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian; (2) Bantuan Bibit/Benih Unggul; (3) Meningkatnya Produksi Benih Padi; (4) Bantuan Pupuk Bagi Petani; (5) Meningkatnya Luasan Lahan Produktif Komoditas Unggulan Perkebunan (Melalui Intensifikasi dan Rehabilitasi). b) Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan sasaran 'Meningkatnya Populasi dan Produksi Hasil Peternakan (Melalui Pengembangan Bibit Unggul, Inseminasi Buatan (IB), Pakan Bermutu, Pembinaan Kelompok, dll)'. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 36
Pemerintah Kabupaten Majalengka c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dengan sasaran 'Meningkatnya Pelayanan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Hewan'. 2) Kebijakan peningkatan bantuan Peningkatan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP), dilaksanakan melalui Program peningkatan kesejahteraan petani, dengan sasaran 'Terbentuknya Gapoktan PUAP menjadi Lembaga Ekonomi Petani yang Berbadan Hukum'. 3) Kebijakan peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan, dilaksanakan melalui program : a) Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Kompetensi Penyuluh; (2) Meningkatnya Aktivitas Kunjungan Penyuluhan. b) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian; (2) Tersebarnya Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (3) Meningkatnya Jumlah Kelompok Pelaksana SLPTT; (4) Meningkatnya Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan; (5) Meningkatnya Penerapan Teknologi PHT Pada Tanaman Perkebunan; (6) Meningkatnya Penerapan Teknologi Pengolahan Pasca Panen Perkebunan; (7) Revitalisasi Kelembagaan dan Teknologi Pertanian (UPJA Dan P3A); (8) Pompa Air (3" ; 4" ; 6" ); RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 37
Pemerintah Kabupaten Majalengka (9) Traktor Roda Dua (<6 PK; 6-8,5 PK), Mesin Tanam Padi dan Kultivator; (10) Alat Pengendali OPT (Handsprayer, Power Sprayer, Fog, Emposan Tikus, Pembersih Gulma); (11) Perontok/Pemipil Padi, Jagung, Kedelai (Thresher, Cornsheller); (12) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian. c) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Peternakan; (2) Meningkatnya Penerapan Teknologi Pengolahan/Pengawetan Pakan; (3) Meningkatnya Penerapan Teknologi Penggemukan Ternak Ruminansia. 4) Kebijakan pengembangan usaha, sarana prasarana pengolahan, serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan, dilaksanakan melalui program : a) Program peningkatan kesejahteraan petani, dengan sasaran: (1) Meningkatnya Jumlah Penyuluh Swadaya; (2) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani; (3) Meningkatnya Jumlah Kemitraan Kelompok Tani Dengan Pihak Swasta; (4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani. b) Program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian, dengan sasaran : (1) Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi; (2) Irigasi (Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, dll); (3) Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian (Gudang, dll). RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 38
Pemerintah Kabupaten Majalengka c) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, dengan sasaran : (1) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Pertanian; (2) Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; (3) Tersebarnya Informasi Pertanian dan Kehutanan. 5) Kebijakan pemberian insentif dan disinsentif, dilaksanakan melalui Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dengan sasaran 'Tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan'. 2. Bidang Kehutanan 1) Kebijakan peningkatan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dilaksanakan melalui Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, dengan sasaran: a) Meningkatnya Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan; b) Meningkatnya Kapasitas Pengolahan Hasil Hutan dan Turunannya; c) Bertambahnya Demplot Hasil Hutan Non Kayu. 2) Kebijakan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan konservasi sumber daya hutan, dilaksanakan melalui program : a) Program rehabilitasi hutan dan lahan, dengan sasaran 'Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pengurangan Luas Lahan Kritis)' melalui : (1) Terbangunnya kawasan hutan rakyat dan penutupan lahan di luar kawasan hutan; (2) Terbangunnya lokasi pembibitan tanaman; (3) Meningkatnya pengendalian erosi dan sedimentasi. b) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, dengan sasaran : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 39
Pemerintah Kabupaten Majalengka (1) Terbangunnya Model Desa Konservasi; (2) Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Sumber Mata Air; (3) Terbangunnya Kawasan Konservasi Sumber Plasma Nutfah. 3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1) Kebijakan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, dilaksanakan melaluiProgram pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan, dengan sasaran 'Jumlah KK Kurang Mampu yang Terpasang Listrik'. 2) Kebijakan peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan mengendalikan penggunaan air tanah, dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan air tanah dengan sasaran : a. Jumlah Debit Air Tanah yang Dapat Dikelola dan Terawasi; b. Jumlah Sumur Bor yang Dibangun; c. Jumlah Penambang Berizin yang Berwawasan Lingkungan. 4. Bidang Pariwisata 1) Kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata unggulan, dilaksanakan melalui Program pengembangan destinasi pariwisata, dengan sasaran : a) Terbangunnya Destinasi Wisata; b) Meningkatnya Wisatawan. 2) Kebijakan peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata, dilaksanakan melalui Program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan sasaran 'Terpublikasikanya Destinasi Pariwisata'. 3) Kebijakan peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui Program pengembangan kemitraan, dengan sasaran: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 40
Pemerintah Kabupaten Majalengka a) Terbangunanya Kemitraan Pengelolaan Pariwisata; b) Meningkatnya SDM Pariwisata; c) Meningkatnya Kerajinan Kreatif. 5. Bidang Kelautan dan Perikanan 1) Kebijakan peningkatan produksi perikanan, dilaksanakan melalui Program pengembangan budidaya perikanan, dengan sasaran: a) Berkembangnya Budidaya dan Meningkatnya Produksi Perikanan; b) Meningkatnya Produksi Benih Ikan; c) Meningkatnya Kelompok Budidaya Perikanan yang Menerapkan Teknologi. 2) Kebijakan peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan, dilaksanakan melalui program : a) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dengan sasaran 'Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Perikanan'; b) Program peningkatan sarana prasarana hasil perikanan, dengan sasaran 'Meningkatnya Pemasaran Pasar Ikan'. 6. Bidang Perdagangan 1) Kebijakan revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa, dilaksanakan melalui Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan sasaran: a) Terlaksananya Pelatihan SDM Kemampuan Teknis Perdagangan; b) Terevitalisasinya Pasar Pemda; c) Terwujudnya Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Tradisional. 2) Kebijakan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana prasarana perdagangan, dilaksanakan melalui program : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 41
Pemerintah Kabupaten Majalengka a) Program peningkatan dan pengembangan sistem perdagangan dalam negeri, dengan sasaran: (1) Adanya Fasilitasi Tera Ulang; (2) Adanya Operasi Pasar. b) Program peningkatan dan pengembangan ekspor, dengan sasaran 'Adanya Pengembangan Pangsa Pasar'. c) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dengan sasaran 'Terwujudnya Penataan Pedagang Kaki Lima'. 3) Kebijakan peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis, dilaksanakan melalui Program peningkatan dan pengembangan sistem perdagangan dalam negeri, dengan sasaran : a) Adanya Pengawasan Barang Beredar; b) Adanya Kemitraan Toko Modern dan Pelaku Usaha. 4) Kebijakan penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sektor ekonomi, dilaksanakan melaluiProgram pembangunan kawasan perdagangan, dengan sasaran : a) Terwujudnya Pembangunan Outlet; b) Terbangunnya Kawasan Perdagangan. 7. Bidang Perindustrian 1) Kebijakan menyiapkan kawasan industri, dilaksanakan melalui Program pengembangan industri, dengan sasaran : a) Tersedianya Kawasan Industri; b) Terlaksanya Penataan Kawasan Industri; c) Tersusunnya Perencanaan Kawasan Industri. 2) Kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM, dilaksanakan melalui Program pengembangan industri kecil dan menengah, dengan sasaran : a) Terwujudnya Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 42
Pemerintah Kabupaten Majalengka b) Terwujudnya Sertifikasi Halal. 3) Kebijakan peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM, dilaksanakan melalui program: a) Program pengembangan industri kecil dan menengah, dengan sasaran: (1) Terlaksanya Pelatihan Industri Kecil dan Menengah; (2) Adanya Pengembangan Industri Kreatif; b) Program peningkatan kemampuan teknologi industri, dengan sasaran 'Adanya Bantuan Peralatan Industri'. 4) Kebijakan penataan kawasan industri produk unggulan potensi daerah, dilaksanakan melalui Program pengembangan kawasan industri potensi unggulan daerah, dengan sasaran 'Adanya Pembangunan Kawasan Industri Potensi Daerah'. 8.3. Kebijakan Pendanaan Selain kebijakan pendanaan yang akan diprioritaska pada program- program urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana uraian di atas, terdapat pula kebijakan pendanaan terhadap belanja tidak langsung yang meliputi: 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH; 3. Belanja Hibah: 4. Belanja Bantuan Sosial; 5. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; 6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa; 7. Belanja Alokasi Dana Desa (UU No. 6 Tahun 2014); 8. Belanja Tidak Terduga. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 43
Pemerintah Kabupaten Majalengka Sementara itu, program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dianggarkan pendanaanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun, meliputi program sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Peng. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja; 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 7. Program Sinergitas Perencanaan Daerah; 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 9. Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis. Perihal kebijakan pendanaan seluruh program dapat terlihat pada tabel berikut: RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal VIII - 44
x x x x x x x x x Kode (1) x x x x x x x x x Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG PROGRAM PADA SETIAP OPD 1 Program Pelayanan Administrasi 2 Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 5 Program Peningkatan Peng. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 12 keuangan Program Sinergitas Perencanaan 13 Daerah Program Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah 19 Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (3) (4) (5) Jumlah pegawai yang Jiwa 14,572 mendapat gaji dan tunjangan Jumlah bunga yang Rp 0 dibayarkan Jumlah subsidi yang Rp 0 diberikan Jumlah hibah yang Rp 20,538,794,575 diserahkan Jumlah bantuan sosial yang Rp 175,000,000 diberikan Jumlah bagi hasil yang Rp 1,017,878,105 dibayarkan Jumlah bantuan keuangan Rp 43,598,764,349 yang diberikan kepada desa Jumlah dana yang Rp 0 disediakan untuk belanja yang tidak terduga Terpenuhinya kebutuhan Persen 100 operasional OPD Terpenuhinya sarana dan Persen 100 prasarana yang representatif Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur Tersedianya LKIP OPD Persen Dokumen 100 53 (1) Pendidikan formal tenaga medis (dokter spesialis) Jiwa 7 (2) Pendidikan formal bagi Jiwa 13 tenaga non medis (perawat, bidan, nutrisionis, dll) (3) Dokter (medis) yang telah Jiwa 3 (4) (5) mengikuti pelatihan/bimbingan teknis Tenaga non medis yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan Terfasillitasinya upaya Jiwa Jenis kegiatan 5 43 peningkatan kapasitas aparatur Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan Dokumen 53 keuangan Meningkatnya kualitas Persen 100 perencanaan OPD tersedianya Daftar Hasil Dokumen 1 Pengadaan Barang Daerah (DHPBD) Terpenuhinya Honorarium PNS Khusus Guru dan Tenaga Medis Tahun 1 Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Majalengka Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 15,085 1,200,623,769,384 15,613 1,310,167,334,794 16,159 1,482,556,940,349 16,725 1,646,790,391,123 0
3,384,099,250 3,722,509,175 4,094,760,093 4,504,236,102 300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 3,045,267,872 3,349,794,659 3,684,774,125 4,053,251,538 50,576,306,000 143,148,664,913 165,786,031,741 193,100,995,487 1,000,000,000 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 100 20,714,829,747 100 22,786,312,721 100 25,064,943,993 100 37,571,438,393 100 4,505,000,000 100 4,955,500,000 100 5,451,050,000 100 15,723,602,500 100 2,385,000,000 100 2,623,500,000 100 2,885,850,000 100 4,030,142,500 53 530,000,000 53 583,000,000 53 641,300,000 53 705,430,000 3 980,000,000 3 1,078,000,000 7 1,185,800,000 9 6,940,000,000 5 200,000,000 5 220,000,000 31 242,000,000 40 2,000,000,000 8 75,000,000 8 82,500,000 25 90,750,000 30 99,825,000 39 165,000,000 81 181,500,000 90 199,650,000 100 219,615,000 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 53 795,000,000 53 874,500,000 53 961,950,000 53 1,058,145,000 100 2,110,668,000 100 2,321,734,800 100 2,553,908,280 100 3,809,299,108 1 76,200,000 1 83,820,000 1 92,202,000 1 101,422,200 1 3,500,000,000 1 3,850,000,000 1 4,235,000,000 1 4,658,500,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (14) (15) (16) (17) (18) 17,310 1,829,176,327,859 17,916 1,829,176,327,859 DPKAD 0 - 0
DPKAD 0
DPKAD 40,504,236,101.75 40,504,236,101.75 DPKAD 439,230,000 439,230,000 DPKAD 4,458,576,691.40 4,458,576,691.40 DPKAD 226,911,906,797 ############# DPKAD 1,464,100,000 1,464,100,000 DPKAD 100 41,328,582,232 100 41,328,582,232.13 OPD 100 21,509,782,625 100 21,509,782,625 OPD 100 4,231,649,625 100 4,231,649,625 OPD 53 775,973,000 53 775,973,000 OPD 9 7,287,000,000 9 17,470,800,000 BKD/Dinkes/RSUD Cideres/RSUD 45 2,200,000,000 45 4,862,000,000 Majalengka BKD/Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka 35 110 5 109,807,500 35 241,576,500 110 3,710,000,000 5 457,882,500 1,007,341,500 18,550,000,000 BKD/Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka BKD/Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka OPD 53 1,163,959,500 53 1,163,959,500 OPD 100 4,190,229,019 100 4,190,229,019 OPD 1 111,564,420 5 465,208,620 Disdik 1 5,124,350,000 1 5,124,350,000 Disdik dan Dinkes VIII - 45
x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) x 01 01 01 01 01 01 01 01 31 15 16 17 18 20 21 22 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program pembinaan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Meningkatnya kapasitas aparatur (1) APK PAUD (2) Jumlah Lembaga Penyelenggaraan PAUD (1) Angka melanjutkan SD/MI ke ke SMP/MTs (2) APK SMP/MTs (3) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang (4) terjangkau Jumlah Ruang Kelas Baru (5) Jumlah Ruang Kelas Baru (6) SMP/MTs Rehabilitasi Ruang Kelas (7) SD/MI Rehabilitasi Ruang Kelas (8) SMP/MTs Penambahan Meubeulair (9) SD/MI Penambahan Meubeulair SMP/MTs (10) Dibangunnya Laboratorium IPA SMP/MTs (11) Penyediaan alat peraktek/peraga IPA SMP/MTs (12) Disediakannya Meubeulair Lab IPA SMP/MTs (13) Disediakannya Ruang Kepala Sekolah (14) Disediakannya Ruang Guru Jumlah SD/MI Berstandar (15) Nasional Jumlah SMP/MTs Berstandar Nasional (1) APK SMA/MA/SMK (16) Sederajat (2) Jumlah Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK (3) Dibangunnya Unit Sekolah (4) Baru Jumlah SMA/SMK/MA Berstandar Nasional AMH (1) Jumlah Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (2) Jumlah Pendidik dan (1) Tenaga Kependidikan yang dilatih Jumlah Perpustakaan (2) Jumlah pengunjung (3) perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (1) TK/RA terakreditasi Satuan (4) Jiwa Persen Unit Persen Persen Persen ruang ruang ruang ruang unit unit unit unit unit unit unit Persen Persen Persen ruang unit Persen Persen Persen Orang unit Persen Persen Unit Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Tahun 1 (2014) Target Rp. (5) (6) (7) 6,624 6,756 130,000,000 26 32.67 1,171 1,186 502,000,000 98.63 99.3 95.26 96.83 100% 100% 12 80 8,000,000,000 77 29 3,190,000,000 180 97 8,730,000,000 131 43 3,870,000,000 8 80 1,200,000,000 26 29 725,000,000 0 8 2,000,000,000 24 26 3,900,000,000 0 8 200,000,000 1 54 5,940,000,000 1 86 54 87.57 5,940,000,000 50,000,000 79 80.57 50,000,000 59.95 66.1 3,515,000,000 74 44 5,940,000,000 5 1 1,350,000,000 91 91.67 200,000,000 95.84 98.14 73.75 86.18 50,000,000 1,494 900 50,000,000 719 49 1,470,000,000 5 5.56 5,000,000 87.27 88.84 150,000,000 83 96 50,000,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 6,892 143,000,000 39.34 1,201 1,000,000,000 99.97 98.39 100% 80 8,000,000,000 29 3,190,000,000 97 8,730,000,000 43 3,870,000,000 80 1,200,000,000 29 725,000,000 8 2,000,000,000 26 3,900,000,000 8 200,000,000 54 5,940,000,000 54 89.13 5,940,000,000 50,000,000 82.13 50,000,000 72.25 3,866,500,000 44 5,940,000,000 1 1,350,000,000 92.34 50,000,000 98.14 96.61 50,000,000 100 50,000,000 49 1,470,000,000 6.23 5,000,000 90.40 150,000,000 96 50,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 7,029 157,300,000 7,170 173,030,000 46.01 52.68 1,216 1,100,000,000 1,231 6,155,000,000 100.64 101.31 99.96 101.53 100% 100% 80 8,400,000,000 80 8,400,000,000 29 3,335,000,000 29 3,335,000,000 97 8,730,000,000 97 8,730,000,000 43 3,870,000,000 43 4,300,000,000 80 1,200,000,000 80 1,200,000,000 29 725,000,000 29 725,000,000 7 1,750,000,000 7 1,750,000,000 26 3,900,000,000 26 3,900,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 90.70 5,940,000,000 50,000,000 54 5,940,000,000 92.27 50,000,000 83.70 50,000,000 85.27 50,000,000 78.4 4,253,150,000 84.55 6,678,465,000 44 5,940,000,000 44 5,940,000,000 1 1,350,000,000 1 1,350,000,000 93.01 50,000,000 93.68 50,000,000 99.3 99.55 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 50 50,000,000 49 1,470,000,000 49 1,470,000,000 6.9 5,000,000 7.57 5,000,000 91.97 150,000,000 93.54 150,000,000 96 50,000,000 96 200,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 7,313 190,333,000 59.35 1,246 6,230,000,000 101.98 103.09 100% 79 8,690,000,000 29 3,480,000,000 97 8,730,000,000 44 4,400,000,000 79 1,185,000,000 29 725,000,000 7 1,750,000,000 26 3,900,000,000 7 175,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 93.83 50,000,000 86.83 50,000,000 90.7 7,346,311,500 44 5,940,000,000 1 2,350,000,000 94.35 50,000,000 99.8 100 50,000,000 50 50,000,000 49 1,470,000,000 8.24 5,000,000 95.10 150,000,000 96 200,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 7,313 190,333,000 BKD 59.35 Disdik/ Kecamatan 1,246 14,987,000,000 101.98 Disdik/ Kecamatan 103.09 100% Disdik 399 41,490,000,000 145 16,530,000,000 485 43,650,000,000 216 20,310,000,000 399 5,985,000,000 145 3,625,000,000 37 9,250,000,000 130 19,500,000,000 37 925,000,000 270 29,700,000,000 270 29,700,000,000 93.83 250,000,000 Disdik 86.83 250,000,000 90.7 25,659,426,500 Disdik/ Kecamatan 220 29,700,000,000 Disdik 5 7,750,000,000 94.35 400,000,000 Disdik 99.8 Disdik/ Kecamatan 100 250,000,000 Disdik 1200 250,000,000 245 7,350,000,000 Disdik 8.24 25,000,000 95.10 750,000,000 480 550,000,000 Disdik VIII - 46
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 13 15 16 17 20 22 24 25 26 29 30 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) KESEHATAN Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program Peningkatan Poned dan Ponek Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (2) (3) (4) SD/MI terakreditasi SMP/MTs terakreditasi SMA/SMK/MA terakreditasi (1) Fasilitasi Alat-alat Kesehatan dan gedung bagi penderita akibat dampak Rokok Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Regulasi Sistem (1) Pembiayaan Kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif (2) Rasio posyandu per 1.000 (3) balita Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan (4) setingkat Cakupan PHBS Tatanan (1) Rumah Tangga Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan (2) Cakupan Balita Gakin yang mendapatkan PMT (1) pemulihan/MP ASI Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (2) Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita (3) penyakit TBC BTA Cakupan Penemuan dan (4) Penanganan penderita penyakit DBD Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam (5) Tertangananinya Kejadian Luar Biasa Penyakit Cakupan pelayanan (1) kesehatan dasar masyarakat miskin Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk (2) (3) Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas (1) Pembantu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS (1) Cakupan pelayanan anak (2) balita Cakupan Kunjungan Bayi SOP sistem Rujukan Satuan (4) Unit Unit Unit Paket Persen Dokumen Persen Kelompok Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Rasio Unit Unit Persen Persen Persen Dokumen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Tahun 1 (2014) Target Rp. (5) (6) (7) 1,053 88 50,000,000 112 8 50,000,000 69 5 50,000,000 3 2 4,063,296,669 100% 100% 8,000,000,000 1 1 50,000,000 70% 76% 100,000,000 13.94 13.99 120,000,000 100% 100% 150,000,000 55% 56% 150,000,000 100% 100% 150,000,000 14% 100% 120,000,000 95.33% 96.21% 500,000,000 83.25% 83.75% 170,000,000 100% 100% 150,000,000 100% 100% 200,000,000 100 100 480,000,000 66.98% 83.49% 6,000,000,000 0.0893 0.0893 8,370,349,700 1.19 0.21 1.19 0.21 100% 100% 33,097,816,700 103.7% 80.39% 150,000,000 101.59% 95.18% 220,000,000 3 3 25,000,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 88 50,000,000 8 50,000,000 5 50,000,000 3 11,851,379,000.00 100% 8,000,000,000 1 50,000,000 78% 150,000,000 14.04 120,000,000 100% 150,000,000 57% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 130,000,000 97.10% 500,000,000 84.25% 170,000,000 100% 150,000,000 100% 200,000,000 100 500,000,000 100% 6,000,000,000 0.0893 8,707,384,670 1.19 0.21 100% 33,762,746,348 84.39% 150,000,000 95.88% 220,000,000 3 25,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 88 50,000,000 8 50,000,000 5 50,000,000 87 200,000,000 8 200,000,000 4 200,000,000 4 14,801,979,000 3 11,261,979,000.00 100% 8,000,000,000 100% 9,000,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 80% 200,000,000 80% 500,000,000 14.09 120,000,000 14.14 500,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 58% 200,000,000 59% 250,000,000 100% 150,000,000 100% 500,000,000 100% 130,000,000 100% 500,000,000 97.96% 500,000,000 98.83% 1,000,000,000 84.75% 170,000,000 85.25% 500,000,000 100% 150,000,000 100% 500,000,000 100% 200,000,000 100% 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100% 6,000,000,000 100% 10,000,000,000 0.0901 9,548,123,137 0.0910 20,000,000,000 1.19 0.21 1.19 0.21 100% 37,139,020,982.80 100% 40,852,923,081 88.39% 150,000,000 92.39% 500,000,000 96.58% 220,000,000 97.28% 220,000,000 3 25,000,000 3 25,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 87 200,000,000 8 200,000,000 4 200,000,000 3 11,545,298,000 100% 10,000,000,000 1 50,000,000 82% 500,000,000 14.19 500,000,000 100% 150,000,000 70% 300,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 85.75% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100 500,000,000 100% 10,000,000,000 0.0910 20,000,000,000 1.19 0.21 100% 44,938,215,389 96.39% 500,000,000 97.98% 220,000,000 3 25,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 438 550,000,000 40 550,000,000 23 550,000,000 15 53,523,931,669 100% 43,000,000,000 6 250,000,000 82% 1,450,000,000 14.19 1,360,000,000 100% 750,000,000 70% 1,050,000,000 100% 1,950,000,000 100% 1,880,000,000 100.00% 3,500,000,000 85.75% 1,510,000,000 100% 1,450,000,000 100% 1,600,000,000 100 2,480,000,000 38,000,000,000 0.0910 20,000,000,000 1.19 0.21 100% 189,790,722,501 96.39% 1,450,000,000 97.98% 1,100,000,000 3 125,000,000 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka Dinkes Dinkes Dinkes/ Kecamatan Dinkes/ BPMDPKB Dinkes/ Kecamatan Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes RSUD Cideres/RSUD Majalengka Dinkes Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka VIII - 47
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 32 34 36 37 38 39 42 43 44 15 16 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Cakupan Peserta JKN Program Pelayanan Kesehatan Dasar Program Kesehatan Dasar yang Berkelanjutan dan Berkualitas Program Peningkatan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Masyarakat (Prohisan) PEKERJAAN UMUM Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (2) Cakupan pelayanan Ibu (3) Nifas Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (4) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan (5) Angka Harapan Hidup (AHH) Pengembangan Sistem informasi kesehatan Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Cakupan Masyarakat yg tercover Asuransi yang terdaftar di Puskesmas Cakupan masyarakat yang memanfaatkan Puskesmas dan jaringannya Cakupan Puskesmas (1) terakreditasi Cakupan Rumah Sehat (2) Proporsi sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan (3) Cakupan Tempat-tempat Umum yang laik sehat (4) Cakupan Tingkat Kepadatan Lalat di Tempat- (1) Tempat Umum Terlayaninya pasien yang akses ke rawat jalan, IGD dan Rawat Inap RS (2) Cakupan pelayanan kasus gawat darurat obstetri dan neonatal oleh rumah sakit (PONEK) (3) Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk (4) Cakupan pelayanan (1) kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin Proporsi rumah tangga yang akses terhadap air (2) bersih yang layak Proporsi rumah tangga yang akses terhadap sanitasi yang layak (1) Panjang penambahan Jalan (2) (1) baru Penambahan Jembatan baru Terpeliharanya drainase dalam kondisi baik Satuan (4) Persen Persen Persen Persen Tahun Kegiatan Persen Persen Persen Unit Persen Persen Persen Persen Persen Persen Rasio Persen Persen Persen Km Buah Km Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 90.59% 95.34% 126.96% 94.66% 67,35* 1 100% 30% 40,17% 2 56.87% 40.68% 79.45% > 5 100% 100% 0.0026 39.13% 55.72% 51.30%
4,960.46 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 91.02% 160,000,000 96.00% 133,000,000 100% 90,000,000 94.91% 110,000,000 67,41 1 222,000,000 100% 364,000,000 30% 150,000,000 > 15% 5,700,000,000 6 180,000,000 60% 300,000,000 42% 250,000,000 81% 200,000,000 >5 110,000,000 100% 93,767,830,200 100% 0.0026 40.16% 58% 200,000,000 53.51% 300,000,000 0 - 1 800,000,000 3 1,000,000,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 95% 175,000,000 97% 150,000,000 100% 100,000,000 95.25% 110,000,000 67,67 1 250,000,000 100% 400,000,000 40% 150,000,000 > 15% 5,700,000,000 6 180,000,000 65% 300,000,000 43% 250,000,000 83% 200,000,000 >5 110,000,000 100% 100,144,613,220 100% 0.0026 41.19% 69% 200,000,000 55.72% 300,000,000 0 - 1 880,000,000 3.00 1,500,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 95.71% 175,000,000 96.41% 500,000,000 98.00% 200,000,000 99.00% 300,000,000 100% 150,000,000 100% 500,000,000 95.50% 125,000,000 96.00% 500,000,000 67,94 68,20 1 300,000,000 1 300,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 50% 150,000,000 60% 150,000,000 > 15% 6,700,000,000 > 15% 10,700,000,000 6 180,000,000 6 180,000,000 68% 300,000,000 73% 300,000,000 44% 250,000,000 45% 250,000,000 85% 200,000,000 87% 200,000,000 >5 110,000,000 >4 110,000,000 100% 103,615,593,301 100% 123,977,152,631 100% 100% 0.0026 0.0026 42.22% 43.25% 73% 200,000,000 75% 200,000,000 57.93% 300,000,000 60.14% 300,000,000 1 1,014,000,000 2 7,230,800,000 1 968,000,000 1 4,064,800,000 3.00 1,800,000,000 3.00 2,000,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 97.11% 500,000,000 100.00% 300,000,000 100% 500,000,000 96.50% 500,000,000 68,47 1 300,000,000 100% 400,000,000 70% 150,000,000 > 15% 10,700,000,000 6 180,000,000 75% 300,000,000 46% 250,000,000 90% 200,000,000 >4 110,000,000 100% 136,374,867,894 100 0.0026 44.28% 80% 200,000,000 62.37% 300,000,000 2 7,453,880,000 1 4,171,280,000 3.00 2,300,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 97.11% 1,510,000,000 100.00% 1,083,000,000 100% 1,340,000,000 96.50% 1,345,000,000 68,47 6 1,372,000,000 100% 1,964,000,000 70% 750,000,000 > 15% 39,500,000,000 32 900,000,000 75% 1,500,000,000 46% 1,250,000,000 90% 1,000,000,000 >4 550,000,000 100% 557,880,057,246 100 0.0026 44.28% 80% 1,000,000,000 62.37% 1,500,000,000 5 15,698,680,000 5 10,884,080,000 15.00 8,600,000,000 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) Dinkes Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka Dinkes Dinas BMCK Dinas BMCK Dinas BMCK VIII - 48
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 16 18 20 22 23 24 26 27 30 xx xx xx xx xx xx Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Data / Informasi Bangunan Gedung Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Perencanaan Bangunan Gedung Program Pembangunan Bangunan Gedung Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (1) Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (1) baru Tersediannya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat (2) dan nyaman Tersediannya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (1) Prosentase ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan Tersosialisasikannya data base jalan dan jembatan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (1) kebinamargaan Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang (1) sudah ada Prosentase peningkatan peran dan fungsi sungai, danau dan sumber daya air (1) lainnya Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum (2) Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah (3) Pengendalian pembuangan limbah industri UKM dan limbah domestik (1) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan (1) terwujudnya arahan pembangunan serta peningkatan sesuai Fungsi Bangunan Gedung (1) Tersusunnya arahan dalam pembangunan sesuai fungsi bangunan gedung (1) terwujudnya penataan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi (1) Tersedianya sarana dan prasarana olah raga (1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung yang memenuhi (1) persyaratan teknis Terwujudnya Pembangunan Bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Satuan (4) Km Km Buah Persen Kegiatan Kegiatan Persen Persen KK Lokasi/Desa Lokasi/kec Desa Paket Paket Paket Unit Dokumen Unit Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Tahun 1 (2014) Target Rp. (5) (6) (7) 0 0 - 575.36 586.3 108,948,198,752 366.00 371.00 12,010,000,000 100 100 57,000,000
3 2,200,000,000 67.00 68.33 100,500,000,000 5 8 10,920,000,000 316,524 327,856 3,500,000,000 80 20 6,000,000,000
0 303 66,072,771,006 5 5 3,100,000,000 5 5 1,000,000,000 1 0 - 0 1 1,017,400,000 0 0 - 0 0 - Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 1.00 330,000,000 600.60 105,411,017,112 375.00 12,368,210,900 100.00 57,000,000 1 30,557,500 3 2,890,000,000 70.00 99,350,000,000 11 7,610,000,000 341,122 4,000,000,000 20 6,000,000,000 2 180,000,000 243 46,235,000,000 5 3,410,000,000.00 5 1,100,000,000 1 150,000,000 1 1,500,000,000 10 500,000,000 1 1,500,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 2.00 726,000,000 4.00 1,597,200,000 614.90 143,407,781,199 629.20 246,356,150,504 383.00 14,880,021,870 389.00 25,661,011,687 100.00 59,850,000 100.00 59,850,000 1 30,557,500 1 30,557,500 3 4,000,000,000 3 7,000,000,000 72.33 97,450,000,000 73.67 97,170,000,000 14 8,370,000,000 17 9,200,000,000 354,388 4,500,000,000 367,654 5,000,000,000 20 6,000,000,000 20 8,000,000,000 2 198,000,000 2 217,800,000 203 55,535,000,000 203 55,735,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 200,000,000 1 250,000,000 1 15,000,000,000 1 30,000,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 1 2,000,000,000 1 2,500,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 4.00 2,756,920,000 650.65 260,804,220,865 395.00 26,600,186,837 100 62,842,500 1 30,557,500 3 8,000,000,000 75.00 100,900,000,000 20 10,120,000,000 379,025 5,000,000,000 20 10,000,000,000 2 539,580,000 180 56,035,000,000 0 - 0 - 1 500,000,000 1 80,000,000,000 10 500,000,000 1 3,000,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 11 5,410,120,000 650.65 864,927,368,432 395.00 91,519,431,294 100 296,542,500 4 122,230,000 15 24,090,000,000 75.00 495,370,000,000 20 46,220,000,000 379,025 22,000,000,000 100 36,000,000,000 8 1,135,380,000 1,132 279,612,771,006 10 6,510,000,000 10 2,100,000,000 4 1,100,000,000 5 127,517,400,000 40 2,000,000,000 4 9,000,000,000 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) Dinas BMCK Dinas BMCK Dinas BMCK Dinas BMCK Dinas BMCK PSDAPE PSDAPE Dinas BMCK/ Kecamatan Dinas BMCK BPLH Dinas BMCK/ Kecamatan BMCK BMCK BMCK BMCK BMCK BMCK VIII - 49
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 xx xx 15 17 19 20 15 16 17 21 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung Program Pengendalian Bangunan Gedung PERUMAHAN Program pengembangan perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (1) Terwujudnya Rehabilitasi Bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis (1) Tersedianya pedoman/peraturan bangunan gedung Terwujudnya pengawasan dan pengendalian bangunan (1) Rumah tidak layak huni (1) Terlaksananya program penanggulangan (1) kemiskinan perkotaan Terpenuhinya pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat (rehabilitasi) yang terkena bencana (2) Terpenuhinya kebutuhan rekonstruksi sarana dan prasarana yang terkena (3) bencana Berfungsinya kembali sarana dan prasarana daerah bencana Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Tersusunnya pedoman/arahan tentang penataan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi Ruang Tersosialisasikannya rencana tata ruang Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan terkendalinya pembangunan kawasan (1) Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan (2) Tersedianya Evaluasi RPJPD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan kondisi terkini perencanaan kabupaten serta kebijakan Pusat dan Provinsi Satuan (4) Unit Dokumen Bulan Persen Kecamatan Persen Persen Persen Bulan Dokumen Kecamatan Kecamatan Persen Dokumen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Tahun 1 (2014) Target Rp. (5) (6) (7) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15.10 13.5 13,000,000,000 4 4 620,250,000 100 500,000,000
100 9,000,000,000 80
1,363,210,050 12
12 750,000,000 10
7 3,313,660,000
1 30,000,000 5 7 750,000,000 100 100 150,000,000 1 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 4 1,000,000,000 1 74,140,000 12 30,000,000 10.33 13,000,000,000 4 750,000,000 100 500,000,000 100 9,900,000,000 80 1,500,000,000 12 896,087,500 5 2,400,000,000 1 30,000,000 5 760,000,000 100 115,000,000 1 - Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018) Target Rp. Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 2,000,000,000 4 20,000,000,000 4 22,000,000,000 0 - 0 - 1 100,000,000 12 40,000,000 12 50,000,000 12 60,000,000 7.15 13,000,000,000 3.97 33,000,000,000 - 4 650,000,000 4 600,000,000 4 800,000,000 100 750,000,000 100 1,000,000,000 100 10,250,000,000 100 10,890,000,000 100 11,979,000,000 100 18,176,900,000 80 1,650,000,000 80 1,815,000,000 80 1,996,500,000 12 750,000,000 12 750,000,000 12 750,000,000 5 2,640,000,000 5 2,864,000,000 5 3,000,000,000 1 50,000,000 2 60,000,000 2 70,000,000 5 770,000,000 2 780,000,000 2 790,000,000 100 130,000,000 100 145,000,000 100 160,000,000 1 500,000,000 1
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 16 45,000,000,000 2 174,140,000 48 180,000,000 72,000,000,000 20 3,420,250,000 100 13,000,000,000 100 59,945,900,000 80 8,324,710,050 60 3,896,087,500 27 14,217,660,000 7 240,000,000 21 3,850,000,000 100 700,000,000 1 - OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) BMCK BMCK Dinas BMCK Dinas BMCK BPBD BPBD BPBD BMCK BMCK BMCK BMCK Bappeda Bappeda VIII - 50
1 1 1 Kode (1) 06 06 06 22 23 17 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (3) Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten (4) Tersedianya Evaluasi Midterem RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten. (5) Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten (6) Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten (7) Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah (8) Daerah Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (9) Pemerintah Daerah Tersedinya Dokumen Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten (10) Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten (11) Tingkat Ketaatan terhadap RTRW (12) Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya Terwujudnya Koordinasi Kerjasama dan Sinkronisasi Antar Daerah Perbatasan Satuan (4) Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen % pegawai kali Dokumen kali Dokumen kali Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 1
53 53
99 60
8 3
8 1
0 Tahun 1 (2014)
Target Rp.
(6)
(7)
1 500,000,000
1 350,000,000 1 100,000,000 1 200,000,000 1 100,000,000 53 1,060,000,000 53 1,060,000,000 99.1 200,000,000 70 200,000,000 8 200,000,000 3 600,000,000 8 200,000,000 2 400,000,000 0 - Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 1
1 350,000,000 1 100,000,000 1
1 100,000,000 53
53 1,060,000,000 99.2 200,000,000 70 200,000,000 8 200,000,000 3 600,000,000 8 200,000,000 2 400,000,000 1 100,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 1
1 1 300,000,000 1 1 350,000,000 1 350,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1
1 1 100,000,000 1 100,000,000 53
53 53 1,060,000,000 53 1,060,000,000 99.3 200,000,000 99.4 200,000,000 70 200,000,000 70 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 2 400,000,000 3 600,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000
Tahun 5 (2018)
Target Rp.
(15)
1 450,000,000 1 200,000,000 1
1 100,000,000 53
53 1,060,000,000 99.5 200,000,000 75 200,000,000 8 200,000,000 4 800,000,000 8 200,000,000 3 600,000,000 0 - Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 1 500,000,000 1 300,000,000 5 1,850,000,000 5 600,000,000 1 200,000,000 5 500,000,000 53 1,060,000,000 53 5,300,000,000 99.5 1,000,000,000 75 1,000,000,000 40 1,000,000,000 18 3,600,000,000 40 1,000,000,000 12 2,400,000,000 3 300,000,000 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda VIII - 51
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 18 23 24 25 15 15 16 17 18 19 20 21 15 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prsarana Wilayah Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Tersedianya data/ informasi/Statistik Daerah (1) Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum di wilayah pedesaan dan (2) perkotaan Tersedianya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan analisa (1) kebutuhan Terpeliharanya Sarana Pengujian Kendaraan (2) Bermotor Terpeliharanya perlengkapan jalan dan fasilitas terminal (1) Terfasilitasinya peningkatan pelayanan angkutan umum (1) (1) Tersedianya alat/sarana pengaman lalu lintas Terkendalinya keamanan dan keselamatan lalu lintas pengguna jalan (1) Terpenuhinya pelayanan uji kendaraan dan tersedianya alat uji serta sarana pendukung keselamatan transportasi (1) Tersedianya kapasitas SDM Perhubungan sesuai dengan analisa kebutuhan (1) Meningkatnya Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana Persampahan Satuan (4) Dokumen kali Dokumen Dokumen Dokumen Titik/ lokasi Unit Kali Persen Persen Persen Persen Persen Kali Bulan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 0 12 2 0 5 3373 1218 1 65
Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 0 - 12 250,000,000 4 800,000,000 0 - 5 300,000,000 250 841,425,000 100 156,854,400 1 50,000,000 70 533,545,000 100 443,728,250 100 314,502,400 70 1,393,838,000 100 276,000,000 1 12 1,394,620,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 3 700,000,000 12 250,000,000 4 800,000,000 1 300,000,000 5 350,000,000 250 895,000,000 100 196,000,000 1 60,000,000 75 1,310,000,000 100 550,000,000 100 376,832,500 75 1,953,403,600 100 531,200,000 5 75,000,000 12 1,534,082,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 2 400,000,000 2 400,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 0 - 0 - 5 370,000,000 5 390,000,000 250 3,184,500,000 250 3,502,950,000 100 215,600,000 100 237,160,000 1 70,000,000 1 80,000,000 80 1,482,000,000 85 2,635,200,000 100 650,000,000 100 750,000,000 100 414,515,750 100 455,967,000 80 1,959,486,720 85 2,313,324,064 100 597,440,000 100 476,928,000 5 85,000,000 5 100,000,000 12 1,687,490,200 12 3,856,239,220 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 2 400,000,000 12 250,000,000 4 800,000,000 0 - 5 410,000,000 250 3,853,245,000 100 260,876,000 1 90,000,000 90 2,840,720,000 100 900,000,000 100 501,563,000 90 2,724,122,877 100 572,313,600 5 110,000,000 12 4,041,863,142 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 9 1,900,000,000 Bappeda 60 1,250,000,000 Bappeda 20 4,000,000,000 Bappeda 1 300,000,000 Bappeda 25 1,820,000,000 Bappeda 4623 12,277,120,000 Dishubkominfo 1718 1,066,490,400 Dishubkominfo 1 350,000,000 Dishubkominfo 90 8,801,465,000 Dishubkominfo 100 3,293,728,250 Dishubkominfo 100 2,063,380,650 Dishubkominfo 90 10,344,175,261 Dishubkominfo 100 2,453,881,600 Dishubkominfo 24 370,000,000 Dishubkominfo 12 12,514,294,562 BPLH / Kecamatan VIII - 52
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 08 08 08 09 09 10 10 11 11 11 11 16 17 24 16 15 15 16 17 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (1) Pengendalian terhadap Kualitas Tanah, Air dan Udara dari Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Lingkungan Hidup (1) Pengendalian terhadap kerusakan Tanah, Mata air, Hutan, Lahan dan Teridentifikasinya kondisi SDA,KEHATI dan Titik Pencemaran Tanah, Air dan Udara (1) Meningkatnya Fungsi RTH di kawasan perkotaan dan wilayah kecamatan di Kabupaten Majalengka. Prosentase tanah bersertifikat dan keseluruhan jumlah bidang tanah (1) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (2) (3) (4) Cakupan penerbitan kartu keluarga Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran Cakupan penerbitan kutipan akta kematian (1) Sosialisasi Kesetaraan gender (2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga (3) pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta (1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (2) Rasio KDRT Satuan (4) Kegiatan Kegiatan lokasi / kecamatan Persen Bidang Persen Persen Persen Persen Jiwa Persen Persen Persen Persen Rasio Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Tahun 1 (2014) Target Rp. (5) (6) (7) 5 1,047,642,500 3 271,332,000
1 1,500,000,000 12.31 12.83 562,187,225 162 187 900,000,000 83.35 90 100.00 100 62.84 66.72 1.00 5 100 200 61,200,000 44.69 1 47.83 2.5 100% 100% 85,803,000 50% 50% 85,803,000 1 : 100 Keluarga 1 : 100 Keluarga 95,077,700 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 6 1,410,566,750 5 718,465,200 7 2,600,000,000 13.36 1,020,000,000 237 990,000,000 100 100 70.60 15 200 74,052,000 1 2.5 100% 94,383,300 50% 94,383,300 1 : 150 104,585,470 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 6 1,551,623,425 6 1,706,785,768 5 790,311,720 5 869,342,892 7 6,160,000,000 8 12,502,000,000 13.88 1,122,000,000 14.41 1,234,200,000 287 312 4,600,000,000 4,700,000,000 100 100 100 100 74.48 78.36 25 35 22500.00% 74,052,000 250 81,457,200 1 1 2.5 2.5 100% 103,821,630 100% 114,203,793 50% 103,821,630 50% 114,203,793 1 : 200 Keluarga 115,044,017 1 : 250 126,548,419 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 6 1,877,464,344 5 1,056,277,181 8 13,252,200,000 14.93 1,357,620,000 337 2,700,000,000 100 100 82.24 45 300 89,602,920 1 2.5 100% 225,624,172 50% 225,624,172 1:300 keluarga 239,203,261 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 29 7,594,082,787 23 3,705,728,993 31 36,014,200,000 14.93 5,296,007,225 337 13,890,000,000 100 100 82.24 45 1,175 373,632,120 49.69 60.33 100% 623,835,895 50% 623,835,895 1:300 keluarga 239,203,261 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) BPLH BPLH BPLH Setda Disdukcapil/ Kecamatan BPMDPKB BPMDPKB Dinsosnakertrans BPMDPKB/ Kecamatan BPMDPKB BPMDPKB VIII - 53
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) KELUARGA BERENCANA DAN 15 KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi 20 dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program pengembangan pusat 22 pelayanan informasi dan konseling KRR Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 25 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD SOSIAL 13 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (3) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (1) Cakupan peserta KB Aktif (2) (3) Rasio akseptor KB Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta (4) KB aktif Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet (5) Need) Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (6) Rata-rata jumlah anak per (7) keluarga Regulasi Peraturan Daerah Keluarga Berencana (1) Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya (1) (2) dibawah usia 20 tahun Cakupan pelayanan IUD Cakupan Pelayanan MOW (3) (1) Cakupan Pelayanan MOP Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB (2) Keluarga Pra Sejahtera dan (1) Keluarga Sejahtera I Cakupan Anggota Bina (1) Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan Remaja Yang mengetahui Tentang KRR (1) Cakupan penyediaan (1) informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (2) (3) (PLKB/PKB) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) Peningkatan kompetensi (1) SDM KB Jumlah Pospaud (1) Jumlah peserta pelatihan Satuan (4) persen Persen Persen Persen Persen Rasio Perda Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Rasio Persen Rasio Rasio Jiwa Kelompok Orang Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 100% 75.35% 75.35% 75.35% 12.08% 30% 1,22 0 3.50% 5.57% 3.82% 1.88% 83.70% 33.61% 84.78% 5 : 10 Remaja 100% 1 : 5 Desa/Kelurahan 1:1 Desa/Keluarahan 0 0 250 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 100% 95,077,700 77.41% 127,874,950 77.77% 65% 127,874,950 127,874,950 9% 127,874,950 30% 31,318,000 1,2 94,644,200 0 0 3.50% 127,874,950 0.44% 0.22% 195,887,100 121,082,300 0.03% 87% 121,082,300 95,164,350 31.28% 95,164,350 70% 357,899,000 2 : 35 Remaja 135,290,000 100% 308,732,850 1:4 Desa/ Kelurahan 3,069,527,150 1:1 Desa/ Keluarahan 3,588,851,869 0 0 3 357,899,000 50 200,000,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 100% 104,585,470 77.49% 140,662,445 77.85% 65.80% 140,662,445 140,662,445 8,75% 140,662,445 30% 334,449,800 1.18 104,108,620 0 3.41% 140,662,445 0.44% 0.22% 215,475,810 133,190,530 0.03% 87,5% 133,190,530 104,680,785 29.48% 104,680,785 72,5% 393,688,900 2 : 35 Remaja 149,512,000 100% 339,606,135 1:3 Desa/ Kelurahan 3,376,479,865 1:1 Desa/ Keluarahan 3,376,479,865 72 72,000,000 6 393,688,900 100 400,000,000 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 100% 115,044,017 100% 126,548,419 77.57% 154,728,690 77.65% 170,201,558 77.93% 65.87% 154,728,690 154,728,690 78.01% 65.94% 170,201,558 170,201,558 8.50% 154,728,690 8% 170,201,558 30% 37,894,780 30% 41,684,258 1.16 114,519,482 1.14 125,971,430 1 200,000,000 0 0 3.32% 154,728,690 3.23% 170,201,558 0.44% 0.22% 237,023,391 146,509,583 0.44% 0.22% 260,725,730 161,160,541 0.03% 88% 146,509,583 115,148,864 0.03% 88,5% 161,160,541 126,663,750 27.68% 115,148,864 25.88% 500,000,000 75.0% 433,057,790 77.5% 476,363,569 2 : 35 Remaja 164,463,200 2 : 35 Remaja 180,909,520 100% 373,566,749 100% 410,923,423 1:2 Desa/ Kelurahan 3,714,127,852 1:2 Desa/ Kelurahan 4,085,540,637 1:1 Desa/ Keluarahan 3,714,127,852 1:1 Desa/ Keluarahan 4,085,540,637 72 79,200,000 72 87,120,000 9 433,057,790 12 417,363,569 100 400,000,000 100 400,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 100% 239,203,261 77.73% 387,221,714 78.09% 66.01% 387,221,714 387,221,714 7.50% 687,221,714 30% 45,852,684 1.12 138,568,573 0 3.14% 187,221,714 0.44% 0.22% 586,798,303 577,276,595 0.03% 89% 577,276,595 2,039,330,125 24.08% 2,550,000,000 80% 523,999,926 2 : 35 Remaja 199,000,472 100% 452,015,766 1:2 Desa/ Kelurahan 4,494,094,700 1:1 Desa/ Keluarahan 4,494,094,700 72 95,292,000 15 523,999,926 100 800,000,000 0 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 100% 680,458,867 BPMDPKB 77.73% 980,689,357 BPMDPKB 78.09% 66.01% 980,689,357 980,689,357 7.50% 1,280,689,357 30% 491,199,522 1.12 557,812,305 1 200,000,000 BPMDPKB 3.14% 780,689,357 BPMDPKB 7.77% 4.92% 1,495,910,334 1,139,219,549 BPMDPKB 2.03% 89,0% 1,139,219,549 2,480,987,874 BPMDPKB/ Kecamatan 24.08% 3,364,993,999 BPMDPKB 80% 2,185,009,185 BPMDPKB 15 : 35 Remaja 829,175,192 BPMDPKB 100% 1,884,844,923 BPMDPKB 1:2 Desa/ Kelurahan 18,739,770,204 BPMDPKB 1:1 Desa/ Keluarahan 19,259,094,923 BPMDPKB 168 333,612,000 BPMDPKB 15 2,126,009,185 BPMDPKB 700 2,200,000,000 Dinsosnakertrans VIII - 54
1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 13 13 13 13 13 13 13 14 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 32 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 36 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma 37 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 38 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 40 Program Pendataan PMKS TENAGA KERJA Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (2) Jumlah peserta padat karya (1) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (2) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi (3) (1) sejenis lainnya Jumlah KUBE Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (2) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (3) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak (1) korban kekerasan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan (1) kejuangan Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (1) Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (1) Panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana (2) prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial (3) selama masa tanggap darurat Korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (1) Data PMKS Satuan (4) Orang Persen Persen Kube Persen Persen Persen Kegiatan Persen Persen Persen Persen Persen Kegiatan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 1,100 33% 33 60 100 75 75 1 2% 20% 80 100% 100% 1 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 200 210,000,000 3% 140,000,000 3% 4,100,000,000 50 100 200,000,000 95,077,700 75 85,803,000 50 85,803,000 1 30,000,000 0.5% 150,000,000 10% 50,000,000 80 70,000,000 100% 290,000,000 100% 0 0 0 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 100 120,000,000 3% 160,000,000 3% 4,961,000,000 100 100 400,000,000 104,585,470 77 94,383,300 55 94,383,300 1 35,000,000 0.5% 165,000,000 10% 60,000,000 80 80,000,000 100% 330,000,000 100% 330,000,000 1 200,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 100 135,000,000 100 1,000,000,000 3% 180,000,000 3% 5,000,000,000 3% 5,457,100,000 3% 8,002,810,000 100 100 400,000,000 115,044,017 100 100 400,000,000 126,548,419 79 103,821,630 81 114,203,793 60 103,821,630 65 114,203,793 1 40,000,000 1 45,000,000 0.5% 185,000,000 0.5% 205,000,000 10% 70,000,000 10% 80,000,000 80 90,000,000 80 1,000,000,000 100% 360,000,000 100% 390,000,000 100% 360,000,000 100% 390,000,000 1 220,000,000 1 245,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 100 2,000,000,000 3% 5,000,000,000 3% 8,603,091,000 100 100 400,000,000 139,203,261 83 125,624,172 70 125,624,172 1 50,000,000 0.5% 230,000,000 5% 50,000,000 80 1,000,000,000 100% 430,000,000 100% 430,000,000 1 270,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 1700 3,465,000,000 48% 10,480,000,000 Dinsosnakertrans/ Kecamatan 48% 31,124,001,000 Dinsosnakertrans 510 100 1,800,000,000 Dinsosnakertrans 580,458,867 Dinsosnakertrans, Setda 83 523,835,895 Dinsosnakertrans, BPMDPKB 70 523,835,895 Dinsosnakertrans, BPMDPKB 6 200,000,000 Dinsosnakertrans 4.5% 935,000,000 Dinsosnakertrans 65% 310,000,000 Dinsosnakertrans/ Kecamatan 80 2,240,000,000 Dinsosnakertrans 100% 1,800,000,000 Dinsosnakertrans 100% 1,510,000,000 Dinsosnakertrans 5 935,000,000 Dinsosnakertrans VIII - 55
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 18 26 28 1 2 3 4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pengelolaan Data Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Koperasi dan UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (1) Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (1) Angka partisipasi angkatan (2) kerja Tingkat partisipasi (3) angkatan kerja Tingkat Pengangguran (1) Terbuka (TPT) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (3) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (1) kewirausahaan Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (2) Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun (3) Keselamatan dan (4) perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah (5) daerah Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta (6) program JKN Besaran Pemeriksaan (7) (8) Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (9) Partisipasi angkatan kerja perempuan Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Kerjasama Koperasi dan Penyuluhan dalam rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi di Bidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi pondok (1) pesantren Peningkatan Kualitas Organisasi Badan Hukum (2) Koperasi Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM Satuan (4) Persen Jiwa Persen Persen Persen Persen Persen Persen Cakupan Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Orang Koperasi Kopontren Koperasi Koperasi Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 27% 557,086 67.6 6.70* 20% 45% 35% 90% 35,40 57% 100% 58% 51% 16% 0% 52.74%
167 40 20 26 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 2% 54,000,000 10,000 1.8% 6,74 5% 200,000,000 5% 150,000,000 15% 250,000,000 90% 11,000,000 31,86 11,000,000 5% 246,000,000 100% 11,000,000 1% 1% 9% 0% 0.50% 160 125,000,000 167 200,000,000 2 50,000,000 10 100,000,000 30 90,000,000 0 0 0 0 0 0 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 2% 60,000,000 10,000 150,000,000 1.8% 150,000,000 4,74 150,000,000 20% 960,000,000 5% 165,000,000 5% 100,000,000 90% 13,000,000 28,32 13,000,000 5% 270,600,000 100% 13,000,000 1% 45,000,000 1% 30,000,000 10% 30,000,000 0% 0.50% 624 1,930,000,000 100 150,000,000 2 100,000,000 10 200,000,000 30 337,256,800 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 2% 66,000,000 2% 200,000,000 10,000 150,000,000 10,000 150,000,000 1.8% 150,000,000 1.8% 150,000,000 4,24 150,000,000 3,99 150,000,000 15% 800,000,000 10% 1,500,000,000 5% 185,000,000 5% 205,000,000 5% 120,000,000 5% 1,500,000,000 90% 15,000,000 90% 17,000,000 24,78 15,000,000 21,24 17,000,000 5% 295,200,000 5% 319,800,000 100% 15,000,000 100% 17,000,000 1% 50,000,000 1% 55,000,000 1% 35,000,000 1% 40,000,000 5% 35,000,000 5% 40,000,000 0% 0% 0.50% 0.50% 624 1,930,000,000 624 3,000,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 2 100,000,000 2 1,000,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 30 3,372,568,000 30 3,372,568,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 2% 220,000,000 10,000 150,000,000 1.8% 150,000,000 2,25 150,000,000 10% 2,000,000,000 5% 225,000,000 5% 2,000,000,000 90% 19,000,000 17,70 19,000,000 5% 344,400,000 100% 19,000,000 1% 60,000,000 1% 45,000,000 5% 45,000,000 0% 0.50% 624 3,000,000,000 100 150,000,000 2 5,000,000,000 10 200,000,000 30 3,372,568,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 37% 600,000,000 Dinsosnakertrans 607.086 600,000,000 Dinsosnakertrans 76.6 600,000,000 Dinsosnakertrans 2,25 600,000,000 Dinsosnakertrans 80% 5,460,000,000 Dinsosnakertrans 70% 930,000,000 Dinsosnakertrans 70% 3,970,000,000 Dinsosnakertrans 90% 75,000,000 Dinsosnakertrans 17,70 75,000,000 Dinsosnakertrans 82% 1,476,000,000 Dinsosnakertrans 100% 75,000,000 Dinsosnakertrans 63% 210,000,000 Dinsosnakertrans 56% 150,000,000 Dinsosnakertrans 50% 150,000,000 Dinsosnakertrans 0% Dinsosnakertrans 55.24% Dinsosnakertrans 2,656 9,985,000,000 KUKM Perindag/ Kecamatan 567 800,000,000 KUKM Perindag/ Kecamatan 10 6,250,000,000 KUKM Perindag 50 900,000,000 KUKM Perindag 150 10,544,960,800 KUKM Perindag VIII - 56
1 1 1 1 1 Kode (1) 15 16 16 16 16 5 1 2 3 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah PENANAMAN MODAL Program Pengembangan Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (1) Fasilitasi KUR bagi UMKM produktif (2) Pemberian tambahan modal dengan skema dana (3) bergulir Peningkatan Peran serta masyarakat dalam SDM (4) (5) UMKM Pameran Produk UKM Fasilitasi Kemitraan dengan Lembaga Keuangan (6) Lainnya Pembangunan Outlet Produk UMKM di Kawasan Wisata (1) Kajian Kebijakan penanaman modal (2) Terimplementasikannya Pengembangan, Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan perizinan dan Penanaman (3) Modal Tersedianya data potensi (1) perizinan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal. (2) Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan usaha (investasi/penanaman modal) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman (3) Modal Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pelayanan perizinan, penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (4) Terselenggaranya Koordinasi, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Satuan (4) KUKM KUKM Orang Keg UKM Lokasi Naskah Akademis, Kajian,Raperd a dan Raperbup Persen Paket Perda, Perbup, Draft Raperda dan Draft Raperbup Persen Paket Laporan Kali Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 30 2 360 8 2,500 1 1 Raperda, 1 Raperbup 25 1 9 100 1 3 Laporan triwulan Th. 2013 4 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 30 100,000,000 0 80 200,000,000 8 1,200,000,000 0 - 2 150,000,000 1 kajian 135,000,000 50 115,500,000 1 160,000,000 1 Draft 105,000,000 Raperbup Regulasi Perizinan 100 430,000,000 1 70,000,000 40 LKPM, 4 Laporan 139,000,000 Trwiluan dan 1 buku realisasi investasi 1 83,000,000 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. Target Rp. (8) (9) (10) (11) (12) (13) 90 295,000,000 90 295,000,000 90 295,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 2 1,000,000,000 150 300,000,000 120 200,000,000 120 200,000,000 8 1,200,000,000 100 100,000,000 8 1,200,000,000 100 100,000,000 8 1,200,000,000 100 100,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 1 Naskah 150,000,000 1 Draft 165,000,000 Akademis Dan Raperbup 1 Draft Raperda 75 130,000,000 100 140,000,000 100 155,000,000 1 175,000,000 1 190,000,000 1 210,000,000 1 Draft Raperda 130,000,000 2 Draft 140,000,000 Penyederhanaan Raperbup Perizinan Perizinan Penanaman Modali 100 470,000,000 100 516,000,000 100 570,000,000 1 77,000,000 1 85,000,000 1 95,000,000 45 LKPM, 4 Laporan 152,000,000 50 LKPM, 4 Laporan 168,000,000 55 LKPM, 4 Laporan 185,000,000 Trwiluan dan 1 buku realisasi Trwiluan dan 1 buku realisasi Trwiluan dan 1 buku realisasi investasi investasi investasi 1 90,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 30 100,000,000 2 3,500,000,000 120 200,000,000 8 1,200,000,000 100 100,000,000 2 150,000,000 100 170,000,000 1 230,000,000 1 Draft 155,000,000 Raperbup Pengelolaan Retribusi Perizinan 100 625,000,000 1 105,000,000 60 LKPM, 4 Laporan 200,000,000 Trwiluan dan 1 buku realisasi investasi 1 120,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 330 1,085,000,000 KUKM Perindag/ Kecamatan 8 4,900,000,000 KUKM Perindag 590 1,100,000,000 KUKM Perindag 40 6,000,000,000 KUKM Perindag 400 400,000,000 KUKM Perindag 10 750,000,000 KUKM Perindag 1 Kajian, 1 Naskah 450,000,000 BPPTPM Akademis, 1 Raperda Dan 1 Draft Raperbup 100 710,500,000 BPPTPM 5 965,000,000 BPPTPM 1 Draft Raperda 530,000,000 BPPTPM dan 4 Draft Raperbup 100 2,611,000,000 BPPTPM 5 432,000,000 BPPTPM 250 LKPM, 20 Laporan Triwulan 844,000,000 BPPTPM dan 5 Buku Realisasi Investasi 5 503,000,000 BPPTPM VIII - 57
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 15 16 17 15 16 17 19 20 21 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (2) Tersedianya informasi peluang usaha/bidang usaha unggulan dan terselenggaranya promosi investasi (3) Peningkatan kualitas SDM Pelayanan Perizinan Pembinaan dibidang (1) kebudayaan Jumlah sarana kesenian (2) Jumlah Gedung Kesenian (3) (4) Jumlah Gelar Seni Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pemberian penghargaan dibidang seni/ budaya Jumlah Pemuda Pelopor Jumlah Paskibraka Jumlah Pemuda kreatif inovatif terampil dan (1) mandiri Jumlah Pelatih olahraga/instruktur/wasit (1) Jumlah Pembinaan Pengurus Cabang Olahraga (2) Jumlah olahragawan (3) berprestasi Jumlah Perolehan Medali (1) Jumlah gedung olah raga (2) Jumlah lapang olah raga (1) Tersedianya data dan informasi potensi rawan (2) bencana Presentase korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (3) Presentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (4) Terpenuhinya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan (4) Paket Kali kali/tahun unit unit group situs orang/tahun Orang Orang Orang Orang Pengcab Orang orang unit unit dokumen % % % Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 3 1 1 8 0 29 14 0 4 34 230 20 26 22 36 2 118
Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 1 Buku Profil 300,000,000 investasi unggulan, Booklet/leaflet dan 2 Kali kepesertaan promosi -
2 135,000,000 0 - 0 29 250,000,000 2 30,000,000 1 20,000,000 4 49,474,500 34 282,867,000 500 387,352,500 20 40,000,000 26 1,300,000,000 24 50,000,000 49 2,207,162,000 0 2 170,817,000
100 100,000,000 100 100,000,000 100 50,000,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 1 Buku Profil 330,000,000 investasi unggulan, Booklet/leaflet dan 2 Kali kepesertaan promosi 1 80,000,000 2 162,000,000 2 249,624,000 0 29 300,000,000 2 36,000,000 1 24,000,000 4 59,369,400 34 339,440,400 500 464,823,000 25 48,000,000 27 1,560,000,000 24 60,000,000 52 2,400,000,000
10 204,980,400 1 300,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 50,000,000 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 1 Buku Profil 365,000,000 1 Buku Profil 400,000,000 investasi investasi unggulan, unggulan, Booklet /leaflet Booklet/leaflet dan 2 Kali dan 2 Kali kepesertaan kepesertaan promosi 1 90,000,000 promosi 1 100,000,000 2 194,400,000 2 233,280,000 1 299,548,800 1 359,458,560 0 1 20,000,000,000 29 360,000,000 3 40,000,000 29 432,000,000 4 60,000,000 1 28,800,000 1 34,560,000 4 71,243,280 4 85,491,936 34 407,328,480 34 488,794,176 500 557,787,600 500 669,345,120 30 57,600,000 35 69,120,000 27 1,872,000,000 27 2,246,400,000 26 72,000,000 26 86,400,000 49 2,680,000,000 52 3,016,000,000 1 50,000,000,000
13 245,976,480 13 295,171,776 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 1 Buku Profil 640,000,000 investasi unggulan, Booklet/leaflet dan 2 Kali kepesertaan promosi 1 110,000,000 2 279,936,000 1 431,350,272 0 29 518,400,000 4 60,000,000 1 41,472,000 4 102,590,323 34 586,553,011 600 803,214,144 40 82,944,000 27 2,695,680,000 28 103,680,000 49 3,420,000,000 1 100,000,000,000 13 354,206,131 1.00 100,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 50,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 5 2,035,000,000 4 380,000,000 10 1,004,616,000 5 1,339,981,632 1 20,000,000,000 145 15 1,860,400,000 226,000,000 5 148,832,000 20 368,169,439 170 2,104,983,067 2,600 2,882,522,364 150 297,664,000 27 9,674,080,000 128 372,080,000 251 13,723,162,000 2 150,000,000,000 51 1,271,151,787 4.00 600,000,000.00 100 1,100,000,000.00 100 1,100,000,000.00 100 250,000,000.00 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) BPPTPM BPPTPM Disporabudpar Disporabudpar/ Kecamatan Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar/ Kecamatan Disporabudpar/ Kecamatan Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar BPBD BPBD BPBD BPBD VIII - 58
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 22 23 15 16 17 18 19 15 16 17 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Program Pemeliharaan Kamtribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masysrakat Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamaan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pemberdayaan Infrastruktur dan Suprastruktur Politik Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (5) Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan (6) kebencanaan Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana (1) Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana pada saat tanggap darurat (2) bencana Terpenuhinya pengadaan peralatan penanggulangan bencana (3) Terpenuhinya bantuan (1) kebutuhan dasar Jumlah anggota Linmas per 100 penduduk (2) Jumlah penegakan peraturan perundang- undangan Persentase Komplik yang diselesaikan Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani Persentase penyidikan tindak lanjut penanganan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban Jumlah Siswa yang Dilatih Wawasan Kebangsaan Jumlah Masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik Persentase penanganan kasus pelanggaran penyakit masyarakat Fasilitasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (1) Fasilitasi Pelantikan anggota DPRD Periode (2) Tahun 2014-2019 Fasilitasi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2022 Fasilitasi kegiatan dan Penunjang Kegiatan KDH dan WKDH Pembinaan dan fasilitasi kinerja Pemerintah Desa Satuan (4) kali buah % % % orang Perda Persen Persen Persen Orang Orang Persen Bulan Kali Kali Bulan Desa Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Tahun 1 (2014) Target Rp. (5) (6) (7) 3 150,000,000 1 67,500,000
100 163,210,050 100
1,000,000,000
100 100,000,000 3,430 3,440 2,513,961,000 6 7 469,639,500 100 100 266,784,000 100 100 1,080,000,000 100 100 835,400,000 400 400 255,665,000
100 100 3,186,530,000 12 12 8,340,245,000 1 168,000,000 2
12 12 1,288,380,000 330 330 690,650,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 3 150,000,000 2 300,000,000 100 250,000,000 100 1,100,000,000 100 250,000,000 3,440 2,765,357,100 7 516,603,450 100 283,382,000 100 1,188,000,000 100 918,940,000 400 287,832,000 50 80,000,000 100 3,505,183,000 12 8,347,745,000
12 1,347,980,000 330 707,150,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 3 150,000,000 3 150,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 100 275,000,000 100 300,000,000 100 1,210,000,000 100 1,331,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 3,440 4,251,902,810 3,440 4,677,093,091 7 568,263,795 7 625,090,175 100 286,322,000 100 288,322,000 100 1,306,800,000 100 1,437,480,000 100 1,010,834,000 100 1,111,917,400 400 300,000,000 400 315,000,000 390 210,000,000 400 225,000,000 100 3,855,701,300 100 4,241,271,430 12 8,714,027,750 12 9,033,314,763
12 1,482,778,000 12 3,631,055,800 330 777,865,000 330 855,651,500 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 3 150,000,000 1 300,000,000 100 330,000,000 100 1,464,100,000 100 250,000,000 3,440 4,677,090,000 7 687,599,192 100 290,322,000 100 1,581,228,000 100 1,223,109,140 400 330,000,000 400 240,000,000 100 4,665,398,573 12 9,428,193,002 2 700,000,000 2 700,000,000 12 3,994,161,380 330 941,216,650 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 15 750,000,000.00 BPBD 6 1,267,500,000.00 BPBD 100 1,318,210,050.00 BPBD/ Kecamatan 100 6,105,100,000.00 BPBD 100 1,100,000,000.00 BPBD 3,440 18,885,404,001.00 Satpol PP/ Kecamatan 7 2,867,196,112.00 100 1,415,132,000.00 Kesbangpol 100 6,593,508,000.00 Satpol PP 100 5,100,200,540.00 Satpol PP 2,000 1,488,497,000.00 Kesbangpol 1,240 755,000,000.00 Kesbangpol 100 19,454,084,303.00 Satpol PP 12 43,863,525,515 Setwan 2 700,000,000 Setwan 2 700,000,000 Setwan 60 11,744,355,180 Setda 330 3,972,533,150 Setda VIII - 59
1 1 1 1 1 Kode (1) 20 20 20 20 20 xx 20 21 22 23 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Program Penggalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang- (1) undangan Prosentase OPD yang hasil evaluasi lakipnya minimal "CC" (2) Prosentase tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (3) Internal Prosentase tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (4) Eksternal Cakupan pemeriksaan reguler maupun non (5) reguler Prosentase penyelesaian (6) kasus Jumlah OPD yang yang melaksanakan pelayanan sesuai pelayanan (7) minimal/pelayanan prima Prosentase OPD yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP No. 60 Tahun (8) 2008 Prosentase OPD yang melaporkan PMPRB online (1) Prosentase jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang kompeten dan profesional di setiap OPD (2) Ratio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan (3) Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor dan (1) P2UPD Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan (2) Terpenuhinya tools pengawasan (Tersedianya Piagam Audit Internal, tersedianya Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistle Blower System), Tersedianya Sistem Penanganan Konflik Kepentingan Terlaksananya Pengeloaan PBB dan BPHTB di Kabupaten Majalengka Tingkat Pendapatan daerah (1) PAD (2) Dana Perimbangan Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Tahun 1 (2014) Target Rp. (4) (5) (6) (7) Persen 100 100 4,673,840,925 Persen 4 10 57,400,000.00 Persen 100 100 49,440,000.00 Persen 80 80 99,450,000.00 Persen 100 100 605,752,000.00 Pesen 80 80 Jumlah OPD 5 7 - Persen 0 10 42,625,000.00 Persen 0 10 42,275,000.00 Persen 10 10 47,375,000.00 Persen 10 20 - Persen 20 20 - Jenis 2 0 - Jenis 3 1 - Jenis 2 2 2,384,270,944.00 100.00 100 Persen 7.54 7.70 969,850,000 Milyar Rupiah 142.889 154.484 Persen 67.28 63.30 459,832,500 Milyar Rupiah 1,275.449 1,269.964 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 100 4,652,728,425 40 66,010,000.00 100 56,856,000.00 80 114,367,500.00 100 696,614,800.00 90 9 - 40 49,018,750.00 70 46,502,500.00 60 54,481,250.00 60 - 50 - 2 40,235,000.00 2 - 2 2,384,270,944.00 100 10.18 1,018,342,500 228.330 63.27 482,824,125 1,418.600 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 100 4,725,782,425 100 4,806,141,825 70 72,611,000.00 90 79,872,100.00 100 62,541,600.00 100 68,795,760.00 90 125,804,250.00 100 138,384,675.00 100 766,276,280.00 100 842,903,908.00 90 - 90 - 11 - 13 - 60 53,920,625.00 80 59,312,687.50 80 51,152,750.00 90 56,268,025.00 80 59,929,375.00 90 65,922,312.50 90 - 90 - 70 - 90 - 3 46,270,250.00 3 50,897,275.00 3 - 4 -
100 100 14.88 3,572,744,116 20.00 3,751,381,322 385.179 611.150 60.77 506,965,331 57.13 532,313,598 1,573.217 1,745.848
Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 100 4,894,537,165 90 87,859,310.00 100 75,675,336.00 100 152,223,142.50 100 927,194,298.80 90 - 15 - 90 65,243,956.25 90 61,894,827.50 90 72,514,543.75 90 - 100 - 3 55,987,002.50 5 -
100 25.34 3,938,950,388 924.365 53.15 558,929,278 1,938.803
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 100 23,753,030,765 DPKAD, Setda 90 363,752,410.00 Inspektorat 100 313,308,696.00 Inspektorat 100 630,229,567.50 Inspektorat 100 3,838,741,286.80 Inspektorat 90
Inspektorat 15
Setda 90 270,121,018.75 Setda
90 258,093,102.50 Setda
90 300,222,481.25 Inspektorat
90 0
Inspektorat 100
0 Inspektorat
10 193,389,527.50 Inspektorat
8 0
Inspektorat DPKAD
100 DPKAD/
Kecamatan 25.34 3,938,950,388 DPKAD
924.365 53.15 558,929,278 DPKAD
1,938.803 VIII
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) 24 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 25 Program Pemantapan Kerjasama Antar 36 Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 38 Program Peningkatan Pelayanan Publik XX Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 41 Program Pemantapaan Pengendalian Program Pembangunan 49 Program Peningkatan Kehidupan Beragama 51 81 Program Pembangunan Ekonomi Program Pengembangan Lingkungan 95 Sehat Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Efektif dan 96 Efisien Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 133 Program Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan (3) (4) (3) Sumber lain yang sah Persen Milyar Rupiah (1) Persentase aset daerah yang diamankan Pengamanan secara Persen (2) administrasi Pengamanan secara fisik Prosentase aset yang sudah Persen Persen diinventarisir Koordinasi antar Bulan Pemerintah daerah Meningkatnya kualitas Persen kelembagaan di dalam pengembangan kompetensi Terfasilitasinya upaya Bulan pelayanan publik Jumlah Raperda yang Raperda diagendakan dalam Prolegda Jumlah Perda yang Perda diharmonisasi Jumlah Produk hukum yang Per-UU-an disosialisasikan Pengendalian Program Bulan Pembangunan secara (1) berkala Jumlah Guru Ngaji yang orang (2) mendapat insentif Jumlah Imam Masjid yang orang (3) mendapat insentif Jumlah Perbup Keagamaan Perbup (4) Jumlah Surat Edaran Bupati Surat Edaran (5) (6) Jumlah lembaga pendidikan agama yang memperoleh fasilitasi Jumlah sarana ibadah yang memperoleh fasilitasi Bupati unit unit (7) rutin Jumlah antara tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan Pertemuan kali (8) Jumlah Pengajian Rutin Tingkat Kabupaten dan kali Kecamatan Penyertaan Modal Fasilitasi Kabupaten Sehat Rupiah Kali Tertatanya kelembagaan daerah yang efektif dan Persen efisien Persentase OPD dan Unit Persen Pelayanan Publik (UPP) dengan nilai Indek Kepuasan masyarakat (IKM) kriteria minimal "B" Fasilitasi dan Koordinasi Kali Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Tahun 1 (2014) Target Rp. (5) (6) (7) 25.19 29.00 2,384,695,944 477.521 581.821 1,560,600,000 100 100 50 100 2 100 12 12 133,450,000 100 100 703,000,000 12 12 2,950,795,000 9 10 1,210,530,000 5 5 94,000,000 2 2 180,027,500 12 12 2,009,556,000 672 686 377,300,000 336 343 377,300,000 0 1 0 3 610 621 776,250,000 314 344 2,865,319,000 3 3 25,200,000 134 140 257,700,000 1,500,000,000 3 1,500,000,000 1,000,000,000 3 148,558,000 100 100 210,050,000 100 100 150,000,000 4 4 500,000,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 26.55 2,503,930,741 595.167 1,638,630,000 100 2 100 12 135,000,000 100 1,350,000,000 12 2,184,825,000 10 1,211,130,000 5 94,000,000 2 180,027,500 12 2,340,000,000 686 377,300,000 343 377,300,000 2 1 629 786,250,000 370 3,291,850,900 3 25,200,000 140 257,700,000 1,725,000,000 1,725,000,000 4 150,000,000 100 400,000,000 100 175,000,000 4 500,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 24.35 2,629,127,278 22.87 2,760,583,642 630.460 698.753 1,720,561,500 1,806,589,575 100 100 2 100 2 100 12 148,500,000 12 163,350,000 100 1,485,000,000 100 1,633,500,000 12 2,403,307,500 12 2,643,638,250 12 1,314,843,000 12 1,428,927,300 5 94,000,000 5 94,000,000 2 180,027,500 2 180,027,500 12 2,574,000,000 12 2,831,400,000 686 377,300,000 686 1,377,300,000 343 377,300,000 343 1,377,300,000 3 4 1 1 636 795,000,000 642 802,500,000 395 4,334,504,090 420 4,338,769,409 3 25,200,000 3 25,200,000 140 257,700,000 140 257,700,000 1,983,750,000 1,983,750,000 2,281,312,500 2,281,312,500 4 165,000,000 4 181,500,000 100 440,000,000 100 484,000,000 100 200,000,000 100 225,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 21.50 2,898,612,824 784.291 1,806,589,575 100 2 100 12 179,685,000 100 1,796,850,000 12 2,908,002,075 12 1,554,420,030 5 94,000,000 2 180,027,500 12 3,114,540,000 686 1,377,300,000 343 1,377,300,000 5 1 649 64,900,000,000 450 44,600,000,000 3 25,200,000 140 257,700,000 3,623,509,375 65,096,837,372 4 199,650,000 100 532,400,000 100 350,000,000 4 500,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 21.50 2,898,612,824 DPKAD 784.291 1,806,589,575 DPKAD/Setda 100 DPKAD/Setda 55 100 DPKAD/Setda 12 759,985,000 Setda 100 6,968,350,000 Setda 12 13,090,567,825 Setda/ Kecamatan 12 6,719,850,330 Setda, Setwan dan DPKAD 5 94,000,000 Setda 10 900,137,500 Kesbangpol & 12 12,869,496,000 Setda Setda 686 1,377,300,000 Setda/ Kecamatan 343 1,377,300,000 Setda/ Kecamatan 5 Setda 7 649 811,250,000 Setda 450 44,600,000,000 Setda 3 25,200,000 Setda 140 257,700,000 Setda 11,113,571,875 72,086,899,872 4 844,708,000 Setda Setda 100 2,066,450,000 Setda 100 350,000,000 Setda 20 2,500,000,000 Setda VIII - 61
1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 20 20 20 20 2 2 22 22 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) 134 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 135 Program Penataan Batas Desa yang Berbatasan dengan Kabupaten Tetangga x Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 136 Program Percepatan Pencapaian IPM 137 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 15 DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Jumlah Sertifikasi Standar Mutu Pelayanan berbasis ISO 9001:2008 yang diberikan kepada OPD Adanya batas antara Kabupaten dengan Kabupaten/Kota tetangga (1) Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai (2) jenjangnya Pengiriman PNS untuk mengikuti diklat teknis/ fungsional (1) Meningkatnya kapasitas aparatur (2) Rasio dokter per 1.000 penduduk (3) Rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 (4) penduduk Pemenuhan tenaga spesialis di rumah sakit (5) umum daerah Pemenuhan dokter gigi di (6) puskesmas Pemenuhan apoteker di (7) puskesmas Pemenuhan tenaga teknis farmasi di puskesmas (8) Pemenuhan tenaga gizi di (9) puskesmas Pemenuhan tenaga Promkes di puskesmas (10) Pemenuhan rekam medis di puskesmas (11) Pemenuhan analis kesehatan di puskesmas (12) Realisasi pemberian penghargaan bagi PNS (13) Turunnya angka pelanggaran disiplin PNS (14) Meningkatnya layanan SAPK (15) Prosentase pemenuhan pegawai sesuai formasi (16) Realisasi pemenuhan kebutuhan layanan pegawai Akselerasi Peningkatan IPM di Kecamatan Fasilitasi Kinerja Kecamatan (1) Profil desa (2) (3) Pelatihan kader KPM dan LPM Rata-rata binaan kelompok LPM Satuan (4) OPD Paket Persen Jiwa Jiwa Poin Poin Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Persen Kasus Jenis Persen Persen Kecamatan Kecamatan % Jiwa Kelompok Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 4 1 61 1,832 6,624 0.11 1.33 23 13 1 26 27 4 0 12 100 17 6 73 100 26 26 5 0 26 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 2 319,950,000 1 1,000,000,000 62 2,297,616,000 239 6,756 130,000,000 0.11 60,000,000 1.33 7 840,000,000 4 4 1 1 5 5 4 100 2,787,375,950 15 7 74 100 26 3,000,000,000 26 2,600,000,000 10 159,200,000 0 187,045,000 26 187,045,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 2 400,000,000 1 1,000,000,000 67 2,527,377,600 250 6,892 143,000,000 0.11 120,000,000 1.33 8 960,000,000 4 4 1 1 5 6 6 100 3,066,113,545 12 8 75 100
25 175,120,000 40
205,749,500 26
205,749,500
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 2 440,000,000 2 484,000,000 1 1,100,000,000 1 1,210,000,000 72 2,780,115,360 73 3,058,126,896 275 300 7,029 157,300,000 7,170 173,030,000 0.11 180,000,000 0.11 220,000,000 1.33 1.33 43 5,160,000,000 50 6,000,000,000 4 4 4 4 1 1 1 1 6 6 7 8 6 2 100 3,372,724,899 100 3,709,997,388 10 9 9 10 76 77 100 100
50 192,632,000 75
211,895,200 40
226,324,450 40
248,956,895 26
226,324,450 26
248,956,895
Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 2 532,400,000 1 1,331,000,000 74 3,363,939,586 325 7,313 190,333,000 0.11 260,000,000 1.33 56 6,720,000,000 3 4 2 1 6 6 2 100 4,080,997,126 8 11 78 100
100 233,084,720 40
273,852,585 26
273,852,585
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 14 2,176,350,000 1 5,641,000,000 74 3,363,939,586 3,221 7,313 190,333,000 0.11 840,000,000 1.33 56 6,720,000,000 32 21 32 32 32 32 32 100 4,080,997,126 8 11 78 100 26 3,000,000,000 26 2,600,000,000 100 233,084,720 40 273,852,585 26 273,852,585 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) Setda Setda BKD BKD BKD BKD/Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka BKD/RSUD Cideres/RSUD Majalengka BKD/Dinkes BKD/Dinkes BKD/Dinkes BKD/Dinkes BKD/Dinkes BKD/Dinkes BKD/Dinkes BKD Kecamatan Kecamatan BPMDPKB/ Kecamatan BPMDPKB BPMDPKB VIII - 62
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kode (1) 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 16 17 18 19 30 15 16 18 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan infrastruktur perdesaan Program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa STATISTIK Program pengembangan data/informasi KEARSIPAN Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (4) Tercapainya evaluasi kinerja pemberdayaan masyarakat (5) pedesaan Rata-rata kelompok binaan (6) (7) PKK Posyandu Aktif Cakupan status desa (1) gotong royong Simpan Pinjam Perempuan (2) (1) Jumlah BUMDes Pelaksanaan Musrenbang Desa (2) Ketersediaan Dokumen (3) RPJM Desa Terpenuhinya sarana prasarana infrastruktur (4) melalui Bhakti TNI Terpenuhinya Lingkungan pemukiman yang sehat (5) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (1) Pelatihan managemen Pemerintahan Desa (2) Pelatihan pengelolaan (3) keuangan desa Pelatihan penyusunan (4) APBDes Pelatihan laporan keuangan (5) desa Pelatihan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa (1) Cakupan desa bebas (2) perumahan kumuh Cakupan penerapan dan (3) pengembangan TTG Cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan (1) berbasis masyarkat Ketersediaan Dokumen RPJM Desa (2) Ketersediaan Dokumen RKP (3) (4) (5) (6) Desa Ketersediaan Dokumen Pola Ruang Desa Ketersediaan LPPD Ketersediaan LKPJ Ketersediaan laporan APBDes Tersedianya Data/informasi/statistik daerah Terselamatkannya arsip statis Terhimpunnya Dokumen/Arsip ke Dalam Sistem berbasis TIK Satuan (4) Dokumen Kelompok Kelompok desa Kelompok Unit Kegiatan Dokumen Kegitan Desa Rupiah jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa Desa Desa Kegiatan Buku Buku Buku Buku Buku Buku Dokumen OPD, Desa/Kelurah an Berkas Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 0 26 1,439 0 4,413 330 336 330 7 0 661,364,000 109
40 10 330 330 330 0 330 330 330 5 0 4754 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 26 220,482,350 26 220,482,350 1,441 1 220,482,350 95,200,000 4,423 330 343 217,500,000 159,200,000 330 159,200,000 4 1,876,999,000 6 219,372,500 681,204,920 749,325,412 330 1,650,000,000 330 1,650,000,000 330 1,650,000,000 330 1,650,000,000 660 500,000,000 43 219,372,500 10 343,881,500 330 219,372,500 330 400,000,000 330 66 330 330 330 5 300,000,000 10 192,760,000 2449 71,080,085 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 26 242,530,585 26 242,530,585 1,443 1 242,530,585 104,720,000 4,433 330 343 239,250,000 175,120,000 330 175,120,000 5 2,064,698,900 6 241,309,750 701,045,840 824,257,953 0 0 0 0 0 0 0 0 660 500,000,000 75 241,309,750 15 378,269,650 330 241,309,750 330 400,000,000 330 132 330 330 330 5 350,000,000 10 299,000,000 2449 155,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 26 266,783,644 26 293,462,008 26 266,783,644 26 293,462,008 1,445 1 266,783,644 115,192,000 1,447 1 293,462,008 126,711,200 4,443 4,453 330 343 263,175,000 192,632,000 330 343 289,492,500 211,895,200 330 192,632,000 330 211,895,200 6 2,271,168,790 7 7,498,285,669 9 265,440,725 9 291,984,798 720,886,760 906,683,749 740,727,680 997,352,123 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 330 350,000,000 660 500,000,000 75 265,440,725 75 291,984,798 20 416,096,615 25 457,706,277 330 265,440,725 330 291,984,798 330 400,000,000 330 400,000,000 330 330 198 264 330 330 330 330 330 330 5 370,000,000 5 390,000,000 11 299,000,000 11 299,000,000 2449 155,000,000 2449 155,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 26 322,808,209 26 500,000,000 1,449 1 522,808,209 139,382,320 4,463 330 343 318,441,750 233,084,720 330 233,084,720 7 8,248,114,236 9 321,183,277 760,568,600 1,097,087,336 0 0 0 0 0 0 0 0 330 350,000,000 75 321,183,277 30 1,503,476,904 330 321,183,277 330 400,000,000 330 330 330 330 330 5 410,000,000 11 299,000,000 2449 155,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 26 322,808,209 26 500,000,000 1,449 1 522,808,209 139,382,320 330 343 318,441,750 233,084,720 330 233,084,720 7 8,248,114,236 9 1,339,291,050 760,568,600 4,574,706,573 660 3,300,000,000 660 3,300,000,000 660 3,300,000,000 660 3,300,000,000 2,640 850,000,000 343 484,813,225 30 759,978,115 330 484,813,225 330 400,000,000 330 330 330 330 330 25 1,820,000,000 53 1,388,760,000 12245 691,080,085 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB/ Kecamatan BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB BPMDPKB Setda/Bappeda/ BPMDPKB/ Kecamatan BPMDPKB Bappeda BPMDPKB/ Kecamatan BPMDPKB BPMDPKB Bappeda/ BPMDPKB /Kecamatan Bappeda/BPMDPK B/Kecamatan Bappeda/BPMDPK B/Kecamatan Setda Setda Setda Bappeda KAD KAD VIII - 63
1 1 1 1 2 2 2 2 2 Kode (1) 24 25 25 25 01 01 03 03 03 19 xx 16 16 17 15 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Perbaikan Sistem administrasi Kearsipan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Air Tanah Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Terlaksananya Pembinaan Tata Kearsipan (1) Terpenuhinya pengawasan, pengendalian dan peningkatan pelayanan informasi publik dan jaringan komunikasi informasi (2) Prosentase peningkatan SDM bidang komunikasi (1) dan informasi Tersedianya Perbup tentang Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunitasi) di Pemkab Majalengka (1) Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita (2) Meningkatkan dan mempertahankan Cadangan Pangan (3) Mempertahankan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga & Akses (4) Pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (5) Meningkatnya Skor Pola (6) Pangan Harapan Pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan (7) Penanganan Daerah Rawan (8) Pangan Peningkatan dan Pengamanan Mutu Produk Pertanian : Pengendalian OPT Penganekaragaman produksi tanaman pertanian Peringatan Hari Pangan Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanian (1) Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik (1) Jumlah debit air tanah yang dapat dikelola dan terawasi (2) Jumlah sumur bor yang dibangun Satuan (4) OPD, Desa/Kelurah an % % Dokumen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Kg/L Lokasi Kali Kecamatan % m3-Rupiah Unit Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 0 55.42 11.65
90 30 90 23,05 83 50 20 3,000 0 1 26 90.51 600,000 9 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 10 90,330,000 64.34 1,289,300,000 29.32 100,000,000
90 100,000,000 5 150,000,000 90 50,000,000 13,41 50,000,000 1 250,000,000 6 50,000,000 8 100,000,000 2,500 350,000,000 6 100,000,000 1 100,000,000 200,000,000 26 91.07 2,266,000,000 600,000 76,000,000 3 130,440,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 10 135,000,000 11 135,000,000 11 135000000 11 135000000 73.25 1,289,300,000 82.17 1,289,300,000 91.08 1,289,300,000 100 1,289,300,000 46.99 100,000,000 64.66 100,000,000 82.33 100,000,000 100 100,000,000 1 75,000,000
90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 5 200,000,000 5 250,000,000 10 300,000,000 10 350,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 13,41 100,000,000 13,41 100,000,000 13,41 100,000,000 13,41 100,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 8 100,000,000 8 100,000,000 8 100,000,000 8 100,000,000 1,000 5 150,000,000 150,000,000 1,000 5 165,000,000 165,000,000 1,000 5 181,500,000 181,500,000 1,000 199,650,000 5 199,650,000 1 26 110,000,000 1 26 220,000,000 121,000,000 1 26 242,000,000 133,100,000 1 146,410,000 26 292,820,000 266,200,000 91.64 2,719,000,000 92.20 3,263,000,000 92.77 3,916,000,000 93.33 8,699,000,000 600,000 83,600,000 600,000 91,960,000 600,000 101,156,000 600,000 111,272,000 3 143,484,000 3 157,832,000 3 173,616,000 3 190,977,000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 53 630,330,000 KAD 100 6,446,500,000 Dishubkominfo/ Setda 100 500,000,000 Dishubkominfo 1 75,000,000 Dishubkominfo 90 500,000,000 BP4K 35 1,250,000,000 BP4K 90 450,000,000 BP4K 67.05 450,000,000 BP4K 7 1,850,000,000 BP4K 30 250,000,000 BP4K 40 500,000,000 BP4K Distankan 6,500 1,046,150,000 796,150,000 26 Distankan Distankan 610,510,000 26 1,221,020,000 5 Distankan Distankan 93.33 8,699,000,000 PSDAPE 3,000,000 463,988,000 PSDAPE 15 796,349,000 PSDAPE VIII - 64
2 2 2 2 Kode (1) 1 1 1 1 2 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (3) Jumlah penambang berizin yang berwawasan lingkungan (1) Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian : Padi Jagung Kedelai Ubi Jalar Kacang Tanah Kacang Hijau Mangga Jambu Biji Durian Jeruk keprok/siam Bawang Merah Bawang Daun Kentang Cabe Besar Jahe Tanaman Hias Jamur Bantuan Bibit/Benih (2) Unggul : Padi Jagung Kedelai Ubi Jalar Kacang Tanah Kacang Hijau Mangga Jambu Biji Durian Jeruk keprok/siam Bawang Merah Bawang Daun Kentang Cabe Besar Jahe Tanaman Hias Jamur (3) Meningkatnya Produksi (4) Benih Padi Tersedianya Lahan Pertanian Pangan (5) Berkelanjutan Bantuan Pupuk bagi Petani (6) Meningkatnya luasan lahan produktif komoditas unggulan perkebunan (melalui intensifikasi dan rehabilitasi) : Kopi - Teh. - Cengkeh (1) Meningkatnya populasi dan produksi hasil peternakan (melalui pengembangan bibit unggul, IB, pakan bermutu, pembinaan kelompok dll) : Satuan (4) Perusahaan Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Tangkai Ton Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Baglog Ton Ha Ha Ha Ha Ha Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 2 707,038.05 119,770.96 814.00 12,327.99 1,140.10 845.17 14,626.50 4,084.40 8,475.81 1,624.88 23,959.80 8,139.54 14,357.30 11,371.60 259.00 435 311.07 22,750.00 750.00 20.00 28.00 0 0 335.00 194.00 160.35 130.00 3.00 0 3.00 6.00 0 0 4800 60 0 1,008 802 672 1,825 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 10 73,160,000 21,211.14 3,591.03 338.10 184.92 11.40 8.45 292.53 204.22 254.27 32.50 1,197.99 406.98 717.87 454.86 12.95 2,000 9.33 7,600,000,000 1,077,300,000 270,480,000 37,000,000 11,400,000 8,450,000 252,000,000 71,480,000 171,800,000 18,055,000 322,620,000 93,800,000 157,000,000 160,860,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 25,000 1,500 1,500 5 5 5 45 25.50 20 5 10 6,250,000,000 1,462,500,000 990,000,000 11,250,000 6,000,000 3,900,000 162,000,000 214,200,000 60,000,000 15,000,000 400,000,000 0 - 2 5 2 1 8,000 5 38,000,000 6,750,000 37,500,000 26,250,000 20,000,000 143,609,000 75 247,500,000 1,265 1,587,575,000 100 745,000,000 50 600,000,000 100 799,975,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 10 80,476,000 21,211.14 3,591.03 338.10 184.92 11.40 8.45 292.53 204.22 254.27 32.50 1,197.99 406.98 717.87 454.86 12.95 2,000 9.33 7,800,000,000 1,217,360,000 300,235,000 42,535,000 12,656,000 9,400,000 252,026,000 82,200,000 194,150,000 20,225,000 371,012,000 107,877,000 180,554,000 183,381,000 33,600,000 34,500,000 57,500,000 5,000 225 1,000 5 5 5 50 20 20 5 5 3 2 5 2 1 8000 5 1,250,000,000 241,312,500 660,000,000 12,375,000 6,600,000 4,290,000 185,000,000 174,000,000 62,000,000 15,500,000 220,000,000 144,000,000 41,800,000 7,425,000 41,250,000 28,875,000 22,000,000 151,904,000 75 272,250,000 330 429,000,000 150 1,112,400,000 100 1,200,000,000 200 1,599,950,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 10 88,524,000 10 97,376,000 14,140.76 3,591.03 338.10 184.92 11.40 8.45 292.53 204.22 254.27 32.50 1,197.99 406.98 717.87 454.86 12.95 2,000 9.33 5,600,000,000 1,375,600,000 333,260,000 48,920,000 14,050,000 10,420,000 282,270,000 94,550,000 219,380,000 22,650,000 426,665,000 124,060,000 207,640,000 209,055,000 37,632,000 39,675,000 66,125,000 7,070.38 3,591.03 338.10 184.92 11.40 8.45 292.53 204.22 254.27 32.50 1,197.99 406.98 717.87 454.86 12.95 2,000 9.33 3,000,000,000 1,550,000,000 370,000,000 56,250,000 15,600,000 11,560,000 316,150,000 108,710,000 247,900,000 25,370,000 490,670,000 142,670,000 238,790,000 238,330,000 42,150,000 45,650,000 76,050,000 5,000 150 750 5 5 5 50 20 20 5 5 3 2 5 2 1 8000 5 1,375,000,000 236,797,500 525,000,000 13,612,500 7,260,000 4,719,000 190,000,000 180,000,000 64,000,000 16,000,000 240,000,000 168,000,000 45,980,000 8,167,500 45,375,000 31,762,500 24,200,000 160,199,000 5,000 100 500 5 5 5 50 20 20 5 5 3 2 5 2 1 8000 5 1,512,500,000 129,750,000 360,000,000 14,973,750 7,986,000 5,190,900 195,000,000 186,000,000 66,000,000 16,500,000 250,000,000 192,000,000 50,578,000 8,984,250 49,912,500 34,938,750 26,620,000 168,494,000 75 299,475,000 75 329,422,500 300 405,000,000 271 379,400,000 200 1,089,000,000 100 1,200,000,000 200 1,048,575,000 200 1,089,000,000 150 1,200,000,000 250 1,300,718,750 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 10 107,114,000 7,070.38 3,591.03 338.10 184.92 11.40 8.45 292.53 204.22 254.27 32.50 1,197.99 406.98 717.87 454.86 12.95 2,000 9.33 3,400,000,000 1,756,550,000 410,600,000 65,000,000 17,300,000 12,830,000 354,100,000 125,000,000 280,150,000 28,410,000 564,265,000 164,100,000 274,600,000 271,700,000 47,200,000 52,470,000 87,450,000 5,000 100 250 5 5 5 50 20 20 5 5 3 2 5 2 1 8000 5 1,663,750,000 142,725,000 180,000,000 16,471,125 8,784,600 5,709,990 200,000,000 192,000,000 68,000,000 17,000,000 250,000,000 216,000,000 55,635,800 9,882,675 54,903,750 38,432,625 29,282,000 176,789,000 75 362,364,750 246 356,700,000 200 1,089,000,000 150 1,260,000,000 250 1,310,718,750 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 10 107,114,000 70,703.81 17,955.14 1,690.50 924.60 57.00 42.26 1,462.65 1,021.10 1,271.37 162.49 5,989.95 2,034.89 3,589.33 2,274.32 64.75 10,000.00 46.66 27,400,000,000 6,976,810,000 1,684,575,000 249,705,000 71,006,000 52,660,000 1,456,546,000 481,940,000 1,113,380,000 114,710,000 2,175,232,000 632,507,000 1,058,584,000 1,063,326,000 190,582,000 202,295,000 337,125,000 45,000.00 2,075.00 4,000.00 25.00 25.00 25.00 245.00 105.50 100.00 25.00 30.00 12.00 10.00 25.00 10.00 5.00 40,000.00 25.00 12,051,250,000 2,213,085,000 2,715,000,000 68,682,375 36,630,600 23,809,890 932,000,000 946,200,000 320,000,000 80,000,000 1,360,000,000 720,000,000 231,993,800 41,209,425 228,941,250 160,258,875 122,102,000 800,995,000 375.00 1,511,012,250 2,412.00 3,157,675,000 850 550 1,000 5,124,400,000 5,460,000,000 6,059,937,500 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) PSDAPE Distankan/ Kecamatan Distankan/ Kecamatan Distankan/ Kecamatan Distankan/ Kecamatan Distankan/ Kecamatan Dishutbunak/ Kecamatan Dishutbunnak/ Kecamatan VIII - 65
2 2 2 2 Kode (1) 1 1 1 1 3 4 5 6 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Sapi Potong Sapi Perah Domba Ayam Ras Pedaging Ayam Ras Petelur Meningkatnya pelayanan dan penyediaan sarana prasarana kesehatan hewan (1) Terbentuknya Gapoktan PUAP menjadi Lembaga Ekonomi Petani yang Berbadan Hukum (2) Meningkatnya Jumlah Penyuluh Swadaya (3) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani (4) Meningkatnya Jumlah Kemitraan Kelompok Tani dengan Pihak Swasta (5) Meningkatnya Kesejahteraan Petani (1) Meningkatnya Kompetensi Penyuluh (2) Meningkatnya Aktivitas Kunjungan Penyuluhan (1) Meningkatnya kelompok tani yg menerapkan teknologi budidaya dan pengolahan hasil pertanian (2) Tersebarnya informasi pertanian, perikanan dan kehutanan (3) Meningkatnya jumlah kelompok pelaksana SLPTT (4) Meningkatnya penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan Satuan (4) Ekor Ton Ekor Liter Ekor Ton Ekor Ton Ekor Ton Kec unit Orang unit MoU Orang Orang Kali Kelompok Paket Kelompok Ha Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 12.195 *) 1.799,16 *) 778 *) 1.325.376 *) 586.413 *) 578,72 *) 15.011.898 *) 22.517,85 *) 268.768 *) 2.470,42 *) 26 0 110 10 2 0 352 16 2 2 2 614 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 610 100,000,000 179.92 39 100,000,000 132,538 58,641 100,000,000 57.87 240,000 60,000,000 360 5,000 50,000,000 45.96 26 300,000,000 5 150,000,000 49 100,000,000 2 150,000,000 3 50,000,000 150 75,000,000 52 100,000,000 16 1,000,000,000 10 100,000,000 3 250,000,000 10 150,000,000 160 850,000,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 640 100,000,000 197.91 41 100,000,000 145,791 64,505 100,000,000 63.66 240,000 60,000,000 360 5,000 50,000,000 45.96 26 300,000,000 5 150,000,000 49 100,000,000 3 150,000,000 3 50,000,000 150 82,500,000 52 100,000,000 16 1,000,000,000 10 100,000,000 3 250,000,000 10 150,000,000 160 850,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 672 100,000,000 706 100,000,000 217.70 239.47 43 100,000,000 45 100,000,000 160,370 176,408 70,956 100,000,000 78,052 100,000,000 70.03 77.03 240,000 60,000,000 240,000 60,000,000 360 360 5,000 50,000,000 5,000 50,000,000 45.96 45.96 26 300,000,000 26 300,000,000 5 150,000,000 5 200,000,000 49 100,000,000 49 100,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 150 90,750,000 150 99,825,000 52 100,000,000 52 100,000,000 32 1,000,000,000 32 1,000,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 3 250,000,000 3 250,000,000 10 150,000,000 10 1,296,728,253 160 960,000,000 160 960,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 741 100,000,000 263.42 47 100,000,000 194,048 85,857 100,000,000 84.73 240,000 60,000,000 360 5,000 50,000,000 45.96 26 300,000,000 5 200,000,000 49 100,000,000 4 200,000,000 3 50,000,000 150 109,807,500 52 100,000,000 32 1,000,000,000 10 100,000,000 3 250,000,000 10 1,426,401,078.30 160 960,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 3,369 500,000,000 1,098.42 215 500,000,000 809,155 358,011 500,000,000 353.32 1,200,000 300,000,000 1,800 25,000 250,000,000 229.80 26 1,500,000,000 25 850,000,000 245 500,000,000 15 800,000,000 15 250,000,000 750 457,882,500 260 500,000,000 32 5,000,000,000 50 500,000,000 15 1,250,000,000 50 3,173,129,331 800 4,580,000,000 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) Dishutbunnak BP4K/ Kecamatan BP4K BP4K BP4K Distankan BP4K BP4K BP4K BP4K BP4K Dishutbunnak VIII - 66
2 2 2 2 Kode (1) 1 1 1 2 7 8 9 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan KEHUTANAN Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (5) Meningkatnya penerapan teknologi PHT pada tanaman perkebunan (6) Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan pasca panen perkebunan (7) Revitalisasi Kelembagaan dan Teknologi Pertanian (UPJA dan P3A) (8) (9) Pompa air (3";4"; 6") Traktor roda dua (<6 PK; 6- 8,5 PK), mesin tanam padi dan kultivator (10) Alat Pengendali OPT (Handsprayer, Power Sprayer, Fog, Emposan Tikus, Pembersih Gulma) (11) Perontok/Pemipil Padi, Jagung, Kedelai (Thresher, Cornsheller) (12) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian (1) Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan : Ternak Ruminansia Ternak Unggas (2) Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan/ pengawetan pakan (3) Meningkatnya penerapan teknologi penggemukan ternak ruminansia (1) Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi (2) Irigasi (Irigasi air tanah, Irigasi Air Permukaan, dll) (3) (1) Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian (Gudang, dll) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Pertanian (2) Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (3) Tersebarnya informasi pertanian dan kehutanan Satuan (4) Kelompok Ha Kelompok Unit Kelompok Poktan unit unit Unit unit Poktan Orang Orang Kelompok Kelompok M Ha Unit Kelompok Paket Paket Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Tahun 1 (2014) Target Rp. (5) (6) (7) 518 3,299 7 50 2,500,000,000 7 3,600 5 0 - 338 96 0 30 75,000,000 3,597 1,700 30 10 721,500,000 260,000,000 29,740 50 40,000,000 567 10 180,000,000 5 -
0 50 50,000,000 0 50 50,000,000 1 1 50,000,000 5 1 50,000,000 21,423 5,000 625,000,000 13,364 3,000 7,800,000,000 0 0 - 10 0 - 10 0 - 2 3 146,285,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 7 50 2,500,000,000 5 10 550,000,000 10 40 100,000,000 30 14 793,650,000 350,000,000 50 44,000,000 10 198,000,000 5 160,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 1 50,000,000 2 150,000,000 0 2,300 5,980,000,000 2 200,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 3 149,500,000 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 9 9 50 2,500,000,000 50 2,500,000,000 5 5 100,000,000 5 5 100,000,000 5 5 40 110,000,000 40 121,000,000 30 14 873,015,000 385,000,000 30 14 960,316,500 423,500,000 50 48,400,000 50 53,240,000 10 217,800,000 10 239,580,000 5 176,000,000 5 193,600,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 2 150,000,000 6 450,000,000 0 0 0 0 1,800 4,680,000,000 1,300 3,380,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 3 152,500,000 3 155,600,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 9 50 2,500,000,000 5 5 100,000,000 5 40 133,100,000 30 1,056,348,150 13 465,850,000 50 58,564,000 10 263,538,000 5 212,960,000 50 50,000,000 50 50,000,000 1 50,000,000 4 300,000,000 0 1,100 2,860,000,000 1 121,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 3 158,800,000 0 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (16) (17) 41 250 12,500,000,000 25 25 850,000,000 25 190 539,100,000 150 4,404,829,650 65 1,884,350,000 250 244,204,000 50 1,098,918,000 20 742,560,000 250 250,000,000 250 250,000,000 5 250,000,000 15 1,100,000,000 5,000 625,000,000 9,500 3,120,000,000 5 531,000,000 16 400,000,000 16 400,000,000 15 762,685,000 OPD Penanggung Jawab/ Pendukung (18) Dishutbunnak Dishutbunnak Distankan Distankan Distankan Distankan Distankan Distankan Dishutbunnak Dishutbunnak BP4K Distankan/ Kecamatan Distankan Distankan Distankan/ Kecamatan Distankan Dishutbunnak VIII - 67
2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kode (1) 2 2 2 4 4 4 4 5 5 1 2 3 1 1 1 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Budidaya Perikanan Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) (1) Meningkatnya pengembangan aneka usaha kehutanan : - Budidaya Jamur Kayu - Budidaya Lebah Madu - Budidaya Gaharu - PLBTH - Budidaya/olahan Bambu (2) Meningkatnya kapasitas pengolahan hasil hutan (3) dan turunannya Bertambahnya demplot hasil hutan non kayu Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (pengurangan luas lahan a kritis) : Terbangunnya kawasan hutan rakyat dan penutupan lahan di luar b. kawasan hutan Terbangunnya lokasi pembibtain tanaman c. Meningkatnya pengendalian erosi dan sedimentasi : - Pembuatan Gully Plug - Pembuatan Sumur Resapan - Pembuatan Dam Penahan (1) Erosi (DPe) Terbangunnya Model Desa Konservasi (2) Meningkatnya kelestarian dan fungsi Sumber Mata (3) Air Terbangunnya kawasan konservasi sumber plasma nutfah (1) Terbangunnya destinasi wisata (2) Meningkatnya wisatawan Terpublikasikanya destinasi (1) pariwisata Terbangunanya kemitraan pengelolaan pariwisata (2) Meningkatnya SDM Pariwisata (3) Meningkatnya Kerajinan Kreatif (1) Berkembangnya Budidaya dan Meningkatnya Produksi Perikanan : Ikan Mas Ikan Nila Ikan Lele Ikan Gurame (2) Meningkatnya Produksi Benih Ikan Ikan Nila Satuan (4) Baglog Stup Ha Ha Batang Unit Kelompok Ha Ha Unit/Ha Unit Unit Unit Desa SMA Ha Unit Orang Paket Mou Orang Paket Ton Ton Ton Ton Ekor Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Target Rp. Target Rp. (5) (6) (7) (8) (9) 330,055 1,203 20 10 1,090,166 48,000 447,810,000 120 107,025,000 18 313,570,000 24 180,335,000 0 - 40,000 418,010,000 140 125,525,000 15 299,170,000 30 289,270,000 100,000,000 2,000 20 0 - 5 40,000,000
8 80,000,000 7 80,000,000 10,458.05 600
600
11,360 400 600,000,000 500
975,000,000
10 500,000,000 105 - 391 - 20 - 50 250,000,000 300,000,000 69 20 550,000,000 10 375,000,000 18 4 216,140,000 4 220,500,000 331 6 292,510,000 6 298,400,000 7 1 95,302,500
0 124,918 134,000 385,900,000 145,000 463,080,000 3 3 400,249,900 4 480,300,000 4
1 36,000,000 100 100 34,000,000 100 40,800,000 1 2 35,000,000 2 42,000,000 1,511.95 3,716.37 1,436.47 844.21 45.36 148.65 86.19 16.88 400,000,000 450,000,000 400,000,000 400,000,000 46.72 154.60 91.36 17.22 440,000,000 495,000,000 440,000,000 440,000,000 64,091,100 1,590,911 55,000,000 1,596,820 60,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 40,000 423,810,000 140 125,525,000 15 314,170,000 30 296,920,000 110,000,000 2,000 40,000 427,810,000 140 125,525,000 15 324,170,000 30 309,670,000 121,000,000 2,000 5 41,000,000 5 42,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 600
600
500 975,000,000 500 975,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 20 250,000,000 50 300,000,000 20 250,000,000 50 300,000,000 10 375,000,000 10 375,000,000 4 227,900,000 4 229,400,000 6 304,400,000 10 507,400,000
1 1,500,000,000 1 1,750,000,000 162,000 555,696,000 175,000 666,850,000 4 576,360,000 4 691,632,000 1 43,200,000 1 51,840,000 100 48,960,000 100 58,752,000 2 50,400,000 3 60,480,000 48.12 160.79 96.84 17.57 484,000,000 544,500,000 484,000,000 484,000,000 49.56 167.22 102.65 17.92 532,400,000 598,950,000 532,400,000 532,400,000 1,602,788 61,000,000 1,108,816 41,700,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 40,000 435,850,000 150 134,525,000 15 359,170,000 30 360,670,000 133,000,000 2,000 5 44,000,000 5 100,000,000 600
500 1,975,000,000 10 500,000,000 20 50 1,250,000,000 800,000,000 10 1,375,000,000 4 534,000,000 10 1,517,600,000
1 5,000,000,000 200,000 800,300,000 4 829,958,400 1 62,208,000 100 70,502,400 3 572,576,000 51.05 173.91 108.81 18.28 585,640,000 658,845,000 585,640,000 585,640,000 1,114,904 42,250,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) Dishutbunnak/ Kecamatan 208,000 690 78 144 8,000 2,153,290,000 618,125,000 1,610,250,000 1,436,865,000 464,000,000 20 167,000,000 Dishutbunnak/ Kecamatan 30 460,000,000 BP4K/ Kecamatan 3,000 Dishutbunnak 2,400 5,500,000,000 Dishutbunnak 40 2,000,000,000 Dishutbunnak Dishutbunnak 80 200 2,000,000,000 1,700,000,000 60 3,050,000,000 20 1,427,940,000 Dishutbunnak 38 2,920,310,000 Dishutbunnak 1 95,302,500 Dishutbunnak 3 8,250,000,000 Disporabudpar 816,000 2,871,826,000 Disporabudpar 4 2,978,500,300 Disporabudpar/ 4 193,248,000 Kecamatan Disporabudpar 500 253,014,400 Disporabudpar 12 760,456,000 Disporabudpar Distankan/ Kecamatan 240.81 805.16 485.85 87.87 2,442,040,000 2,747,295,000 2,442,040,000 2,442,040,000 Distankan 7,014,239 259,950,000 VIII - 68
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kode (1) 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 2 3 1 2 3 4 5 1 2 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Peningkatan Sarana Prasarana Hasil Perikanan PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri Program Pembangunan Kawasan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Ikan Lele Ikan Mas Ikan Gurame Ikan Patin Ikan Hias (3) Meningkatnya Kelompok Budidaya Perikanan yang Menerapkan Teknologi Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Perikanan Meningkatnya Pemasaran pasar ikan (Ton/Tahun) (1) Terlaksananya Pelatihan SDM Kemampuan Teknis (2) Perdagangan Terevitalisasi Pasar Pemda (3) Terwujudnya Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Tradisional (1) Adanya Fasilitasi Tera Ulang (2) Adanya Operasi Pasar (3) Adanya Pengawasan Barang Beredar (4) Adanya Kemitraan Toko Modern dan Pelaku Usaha (1) Terwujudnya (2) Pembangunan outlet Terbangunnya kawasan perdagangan (1) Adanya Pengembangan (1) Pangsa Pasar Terwujudnya Penataan Pedagang Kaki Lima (1) Tersedianya Kawasan Industri/ Fasilitasi Penataan Kawasan Industri (2) Terlaksananya Penataan Kawasan Industri (3) Tersusunnya perencanaan kawasan industri (1) Terlaksananya Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (2) Adanya Pengembangan (3) industri kreatif Terwujudnya Fasilitasi HAKI (4) Terwujudnya Sertifikasi Halal Satuan (4) Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Kelompok Kelompok Ton/Tahun Ton/Tahun Orang Pasar Paket Kec Keg Lokasi Pelaku Usaha Lokasi Kawasan Kegiatan Lokasi Lokasi Lokasi Dokumen IKM Kelompok IKM IKM Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 3,840,950 10,120,710 3,384,900 12,445,000 5,000 5 10 270 270 100 4 2 26 0 10 100 3 0 0 0
0 80 2 40 80 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 43,110 102,087 33,989 124,850 530 17,000,000 120,100,000 121,400,000 149,850,000 1,200,000 5 100,000,000 5 150,000,000 0 50 500,000,000 50 125,000,000 1 850,000,000 1 2,237,600,000 26 11,000,000 0 10 82,830,000 0 100 100,000,000 0
3 331,400,000 0
0 80 200,000,000 0
0 20 50,000,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 43,491 103,098 34,327 126,094 530 18,700,000 133,300,000 134,750,000 166,300,000 1,295,000 5 100,000,000 7 175,000,000 50 550,000,000
50 100,000,000 1 1,000,000,000 1 3,000,000,000 26 15,000,000 2 250,000,000 10 90,000,000 100 100,000,000 5 1,500,000,000 1 150,000,000 2 152,000,000 2 300,000,000 0 0
2 400,000,000 80 200,000,000 3 100,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 43,876 104,119 34,668 127,349 531 19,000,000 135,850,000 137,300,000 169,450,000 1,300,000 44,264 105,150 35,013 128,618 531 19,200,000 137,300,000 138,800,000 171,300,000 1,310,000 5 100,000,000 5 100,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 50 605,000,000 50 665,500,000 50 100,000,000 50 100,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 26 15,000,000 26 20,000,000 2 10 90,000,000 250,000,000 2 10 90,000,000 250,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 5 1,500,000,000 5 1,500,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 2 152,000,000 2 152,000,000 2 300,000,000 2 300,000,000 1 100,000,000 2 200,000,000 1
1 0 0 2 550,000,000 80 200,000,000 80 200,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000
Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 44,657 106,192 35,361 129,899 531 19,400,000 138,660,000 140,170,000 173,000,000 1,311,000 5 100,000,000 7 175,000,000 50 732,050,000 50 100,000,000 1 1,000,000,000 1 3,000,000,000 26 25,000,000 2 10 90,000,000 250,000,000 100 100,000,000 5 1,500,000,000 1 150,000,000 2 152,000,000 2 300,000,000 2 500,000,000 2 0 80 1,000,000,000 3 100,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000
0 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 219,398 520,646 173,358 636,810 2,653 25 93,300,000 665,210,000 672,420,000 829,900,000 6,416,000 500,000,000 BP4K 33 850,000,000 Distankan 200 5 2,552,550,000 500,000,000 Distankan 250 525,000,000 KUKM Perindag 4 4,850,000,000 KUKM Perindag 5 14,237,600,000 KUKM Perindag 26 86,000,000 KUKM Perindag 8 1,000,000,000 KUKM Perindag 50 442,830,000 KUKM Perindag 500 500,000,000 KUKM Perindag 20 6,000,000,000 KUKM Perindag 4 600,000,000 KUKM Perindag 11 939,400,000 KUKM Perindag 8 1,200,000,000 KUKM Perindag 5 800,000,000 KUKM Perindag, Tapem, BPPTPM 4
BMCK, KUKM Perindag, PSDAPE, PDAM 4 950,000,000 KUKM Perindag 400 1,800,000,000 KUKM Perindag 12 400,000,000 80 200,000,000 KUKM Perindag 100 250,000,000 KUKM Perindag VIII - 69
2 2 2 2 Kode (1) 7 7 8 8 3 4 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Kawasan Industri Potensi Unggulan Daerah TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Lokal Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Adanya Bantuan Peralatan Industri (1) Adanya Pembangunan Kawasan Industri Potensi Daerah Meningkatnya kemandirian warga translok Satuan (4) Kelompok Kawasan KK Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (5) 200 5 150 Tahun 1 (2014) Target Rp. (6) (7) 30 600,000,000 1 750,000,000 41 88,435,000 Tahun 2 (2015) Target Rp. (8) (9) 63 2,627,432,000 0
150 21,300,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Target Rp. Target Rp. (10) (11) (12) (13) 63 3,627,432,000 63 3,627,432,000 1 750,000,000 0
150 30,000,000 150 35,000,000 Tahun 5 (2018) Target Rp. (14) (15) 63 3,627,432,000 1 1,750,000,000 150 40,000,000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD OPD Penanggung Jawab/ Pendukung Target Rp. (16) (17) (18) 282 14,109,728,000 KUKM Perindag 3 3,250,000,000 KUKM Perindag 641 214,735,000 Dinsosnakertrans VIII - 70
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2014-2018 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : 1. Aspek kesejahteraan masyarakat, diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti : Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, Rasio Penduduk yang Bekerja, Indeks Gini, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Usia Harapan Hidup, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain. 2. Aspek pelayanan umum, merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan (Urusan Wajib dan Pilihan) yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan, Pertanian, Pariwisata dan urusan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. 3. Aspek daya saing daerah, merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IX - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain : pendapatan perkapita, Paritas Daya Beli, Ketaatan Terhadap RTRW, Jenis dan Jumlah per Bank-an, Rasio lulusan S1/S2/S3, dan lain-lain. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 diuraikan pada tabel berikut ini : RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal IX - 2
Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Majalengka No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013) 2014 2015 Target Capaian Setiap Tahun 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1 I A 2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 3 4 5 6 7 8 9 10 Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Laju inflasi 1.2 Daya Beli 1.3 PDRB ADHB 1.4 PDRB ADHK 1.5 PDRB per kapita (adh berlaku; Rp) 1.6 PDRB per kapita (adh konstan; Rp) 1.7 IPM % Rp Miliar Miliar Rp Rp Poin 5 648.04 13,349,561.02 14,428,382.66 5,088,371.07 5,403,421.18 11,014,959 4,267,014 71,82* 7.86 641,01* 4 667.65 16,808,428.25 18,164,868.41 19,652,884.08 5,996,595.69 6,316,813.90 6,671,187.16 5 652.64 15,564,800.68 5,700,727.92 4,5 657.47 4,5 662.62 11,876,538 12,812,308 13,828,967 14,933,873 16,135,049 16,135,049 4,968,018 4,968,018 4,393,896 4,527,118 4,666,986 76.81 74.7 4,813,837 75.72 73.71 72.79 76.81 4 667.65 B Fokus Kesejahteraan Sosial 1 Pendidikan 1.1 Angka Melek Huruf 1.2 Rata-Rata Lama Sekolah % Tahun 95,84* 7,39* 98.14 7.77 98.72 8.14 99.3 8.55 99.55 8.96 99.8 9.47 99.8 9.47 2 Kesehatan 2.1 Angka Kelangsungan Hidup bayi 2.2 Angka Harapan Hidup 2.3 Balita Gizi Buruk 2.4 Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH 2.5 Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KH Tahun Tahun % Poin Poin 989 67.13* 0.07 137.97 11.36 990 67.52 0.06 ≤ 136.24 ≤ 10.76 991 67.91 0.05 ≤ 134.51 ≤ 10.16 993 68.29 0.04 ≤ 132.78 ≤ 9.56 995 68.67 0.03 ≤ 131.05 ≤ 8.96 997 69.04 0.02 ≤ 129.32 ≤ 8.36 997 69.04 0.02 ≤ 129.32 ≤ 8.36 3 Sosial 3.1 Tingkat Kemiskinan 3.2 Jumlah Penduduk Miskin % Jiwa 9 168,142 155,750 143,927 118,712 14,11* 12 11 7 93,080 5 64,852 5 64,852 4 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 4.1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Per Seribu 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 4.2 Jumlah zakat yang terkumpul Penduduk Milyar 1.400 5.000 8.000 11.000 14.000 16.000 16.000 C Fokus Seni Budaya dan Olah Raga 1 Kebudayaan 1.1 Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk Poin 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0329 IX - 3
No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 1 2 2 Pemuda dan olah Raga 2.1 Jumlah Klub olah Raga per 10.000 penduduk II A ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib 1 Pendidikan 1.1 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 7-12 tahun 1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 13-15 tahun 1.3 Bangunan sekolah pendidikan dasar kondisi baik 1.4 Bangunan sekolah pendidikan menengah kondisi baik 1.5 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih 1.6 Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 1.7 Rasio guru terhadap murid 2 Kesehatan 2.1 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk 2.2 Jumlah Puskesmas PONED 2.3 Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk 2.4 Rasio dokter per 1.000 penduduk 2.5 Rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 penduduk 2.6 Puskesmas terakreditasi 2.7 SOP sistim rujukan 2.8 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 2.9 Cakupan desa siaga aktif 2.10 Cakupan tatanan rumah tangga ber-PHBS 2.11 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 2.12 Pendidikan formal tenaga medis (dokter spesialis) 2.13 Pendidikan formal tenaga Non medis (perawat, bidan, dll) 3 Pekerjaan Umum 3.1 Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik 3.2 Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan 3.3 Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 4 Perumahan 4.1 Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik 4.2 Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik 4.3 Rumah tidak layak huni Satuan 3 Poin poin poin % % Orang % Poin Poin Unit Poin Poin Poin Unit Dokumen % % % % Orang Orang % % % % % % Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013) 2014 4 5 0.0026 0.0026 1:163 1:326 1:164 1:326 76 74 1494 73.75 1:20 78 76 900 86.18 1:21 0.0893 22 0.0026 0,11 1.33 1 3 66.98 0.0893 26 0.0026 0,11 1.33 6 3 83.49 70 55 95.33 75 56 96.21 7 13 3 5 85.77 87.13 0.00 0.00 67.00 68.33 90.51 91.07 83.51 86.50 13.50 15.10 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir 2015 2016 2017 2018 periode RPJMD 6 7 8 9 10 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0345 1:165 1:326 1:166 1:326 1:167 1:326 1:168 1:326 1:168 1:326 80 78 100 96.61 1:22 82 80 100 100.00 1:23 84 82 50 100.00 1:24 86 84 50 100.00 1:25 86 84 2694 100.00 1:25 0.0893 27 0.0026 0,11 1.33 6 3 100.00 0.0901 28 0.0026 0,11 1.33 6 3 100.00 0.0910 28 0.0026 0,11 1.33 6 3 100.00 0.0910 0.0910 28 28 0.0026 0,11 1.33 7 32 3 3 100.00 100.00 0.0026 0,11 1.33 74 57 97.1 76 58 97.96 78 59 98.83 80 70 100 80 70 100 3 5 7 31 9 40 9 45 9 45 88.73 0.00 70.00 90.62 92.36 94.61 0.14 0.28 72.33 73.67 75.00 94.61 0.28 0.28 75.00 91.64 90.00 10.33 92.20 92.77 93.33 100.00 93.50 97.00 0.00 3.97 7.15 93.33 100.00 0.00 IX - 4
No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 1 2 5 Penataan Ruang 5.1 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%) 6 Perencanaan Pembangunan 6.1 Dokumen Perencanaan 6.2 OPD dan UPP dengan nilai IKM kriteria minimal "B" 6.3 Capaian nilai SAKIP Pemda 7 Perhubungan 7.1 Desa yang dapat diakses angkutan umum 7.2 Akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat 8 Lingkungan Hidup 8.1 Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8.2 Upaya pelestarian lingkungan 8.3 Penanganan dan pengelolaan persampahan 8.4 Persentase Penduduk berakses air minum 8.5 Persentase Luas pemukiman yang tertata 8.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase penanganan sampah 9. Pertanahan 9.1 Penyelesaian ijin lokasi 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 10.2 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 10.3 Cakupan penerbitan Akte Kelahiran 10.4 Cakupan kepemilikan Akte Kematian 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 11.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 12.2 Rasio akseptor KB 12.3 Cakupan peserta KB aktif 12.4 Cakupan Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB (Unmet Need) 12.5 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 13. Sosial 13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Satuan 3 % Dokumen % Nilai % % % % % % % buah Hari Persen Persen Persen Persen Persen Persen Poin % % % % buah Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja awal periode RPJMD pada akhir (2013) 2014 2015 2016 2017 2018 periode RPJMD 4 5 6 7 8 9 10 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 10 90 C 10 100 C 10 100 C 10 100 CC 10 100 CC 10 100 B 50 100 B 65 55.42 70 64.336 75 80 85 90 73.25 82.17 91.08 90.00 100.00 100.00 18.65 19.27 20.00 26.00 86.5 0.68 29 9.10 16.97 83.51 0.62 21 39.00 39.45 32.00 90 0.75 36 100.00 100 38.00 44.00 50.00 100 1.00 60 59.30 59.63 79.60 79.81 93.5 0.83 44 97 0.91 52 100.00 100 50.00 100 1.00 60 14 14 14 14 14 14 14 100 83.35 62.84 1 100 90 66.72 5 100 100 70.6 15 100 100 74.48 25 100 100 78.36 35 100 100 82.24 45 100 100 82.24 45 44.69 47,83 1 1 1 1 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 49,69 60,33 1.22 75.35 75.35 12.08% 1.20 77.77 77.41 9% 1.18 77.85 77.49 8,75% 1.16 77.93 77.57 8.50% 1.14 78.01 77.65 8% 1.12 78.09 77.73 7.50% 1.12 78.09 77.73 7.50% 33.61 31.28 29.48 27.68 25.88 24.08 24.08 45 5 2 2 2 2 58 IX - 5
No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 1 13.2 PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial 2 untuk pemenuhan kebutuhan dasar 13.3 PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 13.4 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 13.5 Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 14. Ketenagakerjaan 14.1 Angka partisipasi angkatan kerja (jiwa) 14.2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja 14.4 Pencari kerja terdaftar yang di tempatkan 14.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 14.6 Keselamatan dan perlindungan (perusahaan K3) 14.7 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 14.8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1 Jumlah UMKM 15.2 Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM 16. Penanaman Modal 16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00 16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00 16.3 Jumlah investor UMKM 16.4 Nilai investasi UMKM 17. Kebudayaan 17.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 18. Kepemudaan dan Olahraga 18.1 Jumlah kompetisi olahraga 18.2 Jumlah pemuda pelopor 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Penanganan Kebencanaan Pra bencana 19.2 Penanganan Kebencanaan Saat Bencana Satuan 3 % % % % jiwa % % % % % % % UMKM Orang Pelaku Usaha Miliar Rp Pelaku Usaha Milyar Rp Kali Kali Orang % % Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja awal periode RPJMD pada akhir (2013) 2014 2015 2016 2017 2018 periode RPJMD 4 5 6 7 8 9 10 33 3 3 3 3 3 48 33 3 3 3 3 3 48 33 3 3 3 3 3 48 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 557,086 35,40 67.60 27 7,35* 57 100 10,000 31,86 1.8 2 6,74 5 100 10,000 28,32 1.8 2 4,74 5 100 10,000 24,78 1.8 2 4,24 5 100 10,000 21,24 1.8 2 3,99 5 100 10,000 17,70 1.8 2 2,25 5 100 607,086 17,70 76.6 37 2,25 82 100 20 5 20 15 10 10 80 25,437 26,963 28,581 30,296 32,114 34,040 34,040 102,147 613 715 817 919 1,021 106,232 157 27 30 33 36 39 165 430.98 139.05 146,00 153,30 160.97 169.02 768.34 1,168 600 600 600 600 600 4,168 331.67 339.47 300 300 300 300 1,871 2 2 2 2 2 2 2 5 4 8 8 7 4 4 4 4 4 7 8 8 24 20 50 20 50 20 50 20 60 20 60 20 65 20 65 IX - 6
No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 1 19.3 Penanganan Kebencanaan Pasca Bencana 19.4 Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada 19.5 Konflik antar umat beragama 2 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Pejabat struktural yang telah mengikuti DIKLAT sesuai penjenjangannya 20.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat 20.3 Tingkat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan 20.4 Pemenuhan data / informasi 20.5 Persentase PAD terhadap APBD 21. Ketahanan Pangan 21.1 Mempertahankan ketersediaan energi dan protein perkapita 21.2 Cadangan Pangan Pemerintah 21.3 Ketersediaan Pangan (LPM) 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.1 Jumlah desa mandiri 22.2 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 22.3 Ketersediaan Pedoman Penyelenggaran Pemerintahan Desa 22.4 Ketersediaan Dokumen perencanaan pembangunan Desa 22.5 Jumlah Peraturan Desa 22.6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa 22.7 Peningkatan Kapasitas Desa 22.8 Profil Desa 23. Statistik 23.1 Data Sektoral 23.2 PDRB 24. Kearsipan 24.1 Pengelolaan arsip secara baku 24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 25. Komunikasi dan Informatika 25.1 Web site milik pemerintah daerah Satuan 3 % % Kejadian % Orang % % % % Ton Unit Desa Ribu Rupiah Buah Persen Jenis Desa Persen Persen Buku Buku % % Website Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja awal periode RPJMD pada akhir (2013) 2014 2015 2016 2017 2018 periode RPJMD 4 5 6 7 8 9 10 100 100 72 76.12 - - 0 0 100 100 1 0 100 - 80.00 0 100 0 100 80.00 0 61 62 67 72 73 74 74 1,832 239 250 275 300 325 3,221 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8.07 7.58 100 10.00 100 100 100 100 25.00 15.00 20.00 25.00 90 90 90 90 90 90 90 0 80 0 20 0 20 20 20 20 20 20 20 60 180 3 661,364 4 681,204 4 701,045 4 720,886 5 740,727 6 760,568 26 760,568 990 330 330 330 330 340 340 50 50 60 65 70 75 75 3 330 50 5 4 330 50 10 5 330 60 25 6 330 65 50 7 330 70 75 8 340 75 100 8 340 75 100 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100 0 100 18.87 100 18.87 100 20.75 100 20.75 100 20.75 100 100 11 12 13 14 15 16 16 IX - 7
No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 1 25.2 Prosentase akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat 2 26. Perpustakaan 26.1 Jumlah perpustakaan 26.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah B Pelayanan Urusan Pilihan 1 Pertanian 1.1 SLPTT 1.2 Meningkatnya aktivitas kunjungan penyuluhan 1.3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - Padi - Jagung - Mangga - Sapi Potong - Domba - Ayam Ras Pedaging 1.4 Meningkatnya luasan lahan produktif komoditas unggulan perkebunan : - Kopi - Teh. - Cengkeh 2 Kehutanan 2.1 Luas lahan kritis 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1 Jumlah KK Miskin yang terpasang Listrik 4. Pariwisata 4.1 Kunjungan wisata 4.2 Jumlah destinasi wisata 5. Kelautan dan Perikanan 5.1 Produksi perikanan : Ikan Mas - Ikan Nila - Ikan Lele - Ikan Gurame 5.2 Cakupan bina kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasaran perikanan Satuan 3 % Buah Orang Poin Kelompok Kali Ton Ton Ton Ekor Ekor Ekor Ha Ha Ha Ha KK Orang Unit Ton Ton Ton Ton % Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja awal periode RPJMD pada akhir (2013) 2014 2015 2016 2017 2018 periode RPJMD 4 5 6 7 8 9 10 81 83 85 87 89 91 91 875 49 49 49 49 49 1120 4.89 5.56 6.23 6.9 7.57 8.24 8.24 87.27 88.84 90.40 91.97 93.54 95.10 95.10 2 16 10 16 52 16 32 32 32 32 10 10 10 10 707,038.05 119,770.96 14,626.50 12.195 *) 586.413 *) 15.011.898 *) 21,211.14 3,591.03 292.53 610 58,641 240,000 21,211.14 3,591.03 292.53 640 64,505 240,000 14,140.76 3,591.03 292.53 672 70,956 240,000 7,070.38 3,591.03 292.53 706 78,052 240,000 7,070.38 3,591.03 292.53 741 85,857 240,000 777,741.85 137,726.10 16,089.15 15,564.00 944,424.00 16,211,898 802 672 1,825 100 50 100 150 100 200 200 100 200 200 150 250 200 850 150 550 250 1,000 10458.05 1000.00 600 600 600 600 7,058.05 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 12,000.00 124,918 134,000 145,000 162,000 1 5
175,000 1 200,000 1 940,918 8 1,511.95 3,716.37 1,436.47 844.21 90 45.36 148.65 86.19 16.88 2 46.72 154.60 91.36 17.22 2 48.12 160.79 96.84 17.57 2 49.56 167.22 102.65 17.92 2 51.05 173.91 108.81 18.28 2 1,752.76 4,521.53 1,922.32 932.08 100 IX - 8
No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 1 2 6. Perdagangan 6.1 Ekspor Bersih Perdagangan 7. Perindustrian 7.1 Cakupan bina kelompok pengrajin 8. Transmigrasi 8.1 Meningkatnya kemandirian warga translok III A ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Pendapatan Asli daerah (PAD) B Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1 Penataan Ruang 1.1 Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL 2 Lingkungan Hidup 2.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih C Fokus Iklim Berinvestasi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Angka kriminalitas 1.2 Jumlah demo 2 Perindustrian 2.1 Jumlah kawasan industri potensi daerah 2.2 Jumlah pasar yang direvitalisasi 2.3 Jumlah outlet yang dibangun D Fokus Sumber Daya Manusia 1 Kependudukan dan catatan sipil 1.1 Jumlah Penduduk 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Satuan 3 Miliar Rp % KK % Milyar % % Poin Kali Kawasan Pasar Lokasi Jiwa % Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja awal periode RPJMD pada akhir (2013) 2014 2015 2016 2017 2018 periode RPJMD 4 5 6 7 8 9 10 478,795 507,582 537,974 570,852 604,468 676,736 676,736 5.96 6.26 6.57 6.9 7.24 7.6 7.6 150 41 150 150 150 150 791 5.3 4,80* 142 154 5.5 219 6.5 385 611 924 924 5.8 6.3 6.5 25.00 58.33 83.33 88.89 94.44 100.00 100.00 83.51 86.50 90.00 93.50 97.00 100.00 100.00 202 207 12 200 205 218 218 4 6 8 10 12 12 187 0 4 3 0 1 0 0 1 5 1 1 5 2 1 5 2 1 5 5 4 23 1,287,486 1,297,915 1,308,428 1,319,026 1,329,710 1.297.034 (RPJP) 1.297.034 (RPJP) 0.68 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0,8 (RPJP) IX - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Jangka panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017, dan sebagai penjabaran Rencana Jangka panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati Majalengka serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013. 10.1. Pedoman Transisi Masa jabatan Bupati Majalengka periode Tahun 2013 - 2018 akan berakhir pada Bulan Desember 2018, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada waktu yang sama. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. 10.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menyusun Rencana Kerja RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal X - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, dan juga pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, serta merupakan pedoman untuk menyusun perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan didukung oleh legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dengan sebaik-baiknya; 2. Bupati Majalengka, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dengan mengerahkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018; 4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja OPD setiap tahun, serta menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang disahkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh kepala OPD; 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal X - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka (Bappeda) Kabupaten Majalengka berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra OPD Kabupaten Majalengka; 6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka; 7. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah; 8. Sesuai PP Nomor 3 tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan. Untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, dalam hal ini pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dilaksanakan oleh masing-masing OPD dan dikoordinasikan oleh Bappeda. 9. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, dan program dalam RPJMD diperlukan instrumen antara lain Organisasi Perangkat Daerah dan sumber daya manusia. RPJMD ini menjadi pedoman dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. 10. Pada proses pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dapat dilakukan evaluasi midterm RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, dan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tersebut menunjukkan adanya hal-hal yang perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada diluar kendali RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal X - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka Pemerintah Kabupaten Majalengka dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Evaluasi tersebut dipandang perlu antara lain karena adanya pemilu presiden dan wakil presiden yang akan menghasilkan RPJMN baru. Hasil kajian ini dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Majalengka untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. 11. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan. 12. Sehubungan dengan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 ditetapkan lebih awal dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 maka apabila terdapat ketidakselarasan dengan RPJMD dapat dilakukan perubahan pada dokumen RKPD dimaksud. RPJMD Kab. Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal X - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka BAB XI PE N U T U P Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati, yang akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten Majalengka periode 2014-2018 yang sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama lima tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari pemerintah provinsi, pusat, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, DPRD Kabupaten Majalengka, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, serta tidak menutup kemungkinan dengan kalangan akademisi (fourth helix). Selaras dengan hal itu, ketercapaian indikator kinerja daerah harus menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan. Perkembangan Kabupaten Majalengka ditopang dengan pertumbuhan wilayah diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat terutama tercermin dengan capaian IPM tahun 2018 sebesar 76,81 dengan indikator komposit Angka Harapan Hidup sebesar 69,04 tahun, RLS mencapai 9,47 tahun dan AMH 99,80%, serta daya beli (PPP) sebesar Rp. 667,65. Peningkatan IPM lima tahun kedepan sesuai dengan data empirik tahun-tahun sebelumnya, maka berfokus pada penguatan akselerasi indeks kesehatan dan daya beli yang masih rendah jika dikomparatifkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Skenario yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini, khusus untuk peningkatan indeks RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal XI - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka kesehatan diupayakan berbagai program yang dapat memberikan daya ungkitnya yang berpengaruh terhadap penurunan AKI dan AKB. Sedangkan bagi penguatan indeks daya beli lebih menitikberatkan pada penguatan industri pengolahan. Kemudian cita-cita mulia dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan target capaiannya yaitu angka kemiskinan 5% dan TPT 2.25% pada tahun 2018 merupakan target capaian yang lebih dipengaruhi oleh faktor multisimensional, sehingga sinkronisasi dan sinergitas berbagai program harus dilakukan secara nyata dan koordinasi dengan berbagai stakeholder. Terkait dengan penurunan angka kemiskinan dibidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sehingga tahun 2018 seluruhnya sudah dituntaskan. Melalui pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah yang ditopang dengan berbagai program prioritas, diharapkan Kabupaten Majalengka akan semakin dekat untuk mencapai visi jangka panjang, yaitu :"Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan Masyarakat Yang Beriman Dan Bertaqwa", semoga seluruh harapan dan upaya tersebut dapat terwujud secara nyata. RPJMD Kab.Majalengka Tahun 2014 - 2018 Hal XI - 2