DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol. 14 No. 1 (2024) ISSN (1978-6336) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PERSPEKTIF JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN Destin Desy Ansrida 1, Karim2 Universitas Bhayangkara Surabaya1, 2 karim@ubhara.ac.id ABSTRAK Hubungan kerja tidak semulus saat awal pertama kali bekerja, dipicu terjadi perbedaan pendapat maupun perselisihan antara pekerja baik secara perorangan maupun melalui Serikat Pekerja dengan pengusaha. Perselisihan hubungan industrial tersebut tidak jarang menimbulkan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pengaturan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai program baru pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dalam memperoleh manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian yuridis normatif denga menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan selain itu juga dengan menggali informasi melalui buku, jurnal, makalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai bagian program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan potensi hilangnya hak memperoleh JKP yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Kata kunci: Asuransi, Hukum, Pekerja, Pelindungan, Kecelakaan.
Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) ABSTRACT Working relationships are not as smooth as when they first started working, triggered by differences of opinion and disputes between workers, both individually and through trade unions and employers. Industrial relations disputes often result in termination of employment relations. This research aims to find out the legal basis for regulations related to Job Loss Guarantee as a new program at BPJS Employment, how is the legal protection for workers who experience layoffs in obtaining JKP benefits. The research method used is a normative juridical study by analyzing the laws and regulations that regulate Job Loss Insurance as well as by exploring information through books, journals and papers. It is hoped that the results of this research will provide insight and understanding regarding Job Loss Guarantee as part of the Workers' Social Security program and the potential loss of the right to obtain JKP provided by BPJS Employment for workers who experience layoffs. Keywords: Insurance, Law, Workers, Protection, Accident. Pendahuluan Aset perusahaan yang terhadap berbagai risiko di pasar menentukan perkembangan kerja, misalnya: risiko kehilangan perusahaan selain faktor modal pekerjaan, kecelakaan kerja, sakit, berupa mesin produksi yaitu tenaga cacat, hari tua dan kematian. kerja. Sebagai elemen penting dalam Pemberian jaminan sosial kelangsungan usaha, perlindungan bagi pekerja sesuai dengan Pasal 99 pekerja harus diperhatikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan pengelola perusahaan atau pemberi No. 13 Tahun 2003 yang mengatur kerja. Faktor-faktor tersebut bahwa : menyebabkan perlunya diciptakan (1) Seluruh pekerja/pegawai dan sistem perlindungan sosial yang keluarganya berhak atas jaminan formal dan dikelola secara modern sosial ketenagakerjaan. dengan peraturan yang jelas dan (2) Jaminan sosial bagi pekerja mengikat. sebagaimana dimaksud pada ayat Jaminan sosial (1) dijamin sesuai dengan ketenagakerjaan merupakan suatu peraturan perundang-undangan bentuk perlindungan yang diberikan yang berlaku. kepada pekerja dan keluarganya 38
Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja (labor market risks), misalnya: resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain- lain. Dalam proses pelaksanaannya, hubungan kerja tidak lagi semulus dulu, hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat atau perselisihan antar pekerja, baik secara individu maupun melalui serikat pekerja, serta manajemen perusahaan. Konflik- konflik sosial tersebut seringkali berujung pada Pemutrusan Hubungan Industrial PHK. Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terkait persoalan PHK Pemerintah terkait persoalan PHK dan sesuai dengan amanat Pasal 83 Klaster Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Pemerintah 1 Aristoteles dalam Ismail Suny dalam PPKN, Negara Hukum Adalah : Pengertian, Menurut Para Ahli, Unsur, Contoh, Prinsip, Ciri, 39 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkn dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dimana semula BPJS Ketenagakerjaan hanya menyelenggarakan 4 jaminan (JKM, JKK, JHT, JP) sekarang ditambahkan 1 jaminan yaitu JKP. Kajian Pustaka A. Teori Negara Hukum Definisi negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang bersandar pada hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya.1 Dari sudut pandang ini ditegaskan bahwa suatu negara tidak bisa ada tanpa supremasi hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia berpegang teguh pada hukum yang berdasarkan Pancasila secara khusus diterapkan dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum yang mengedepankan peraturan perundang-undangan yang Tujuan, tanggal 6 April 2022 pukul 20.00 wib Hakikat, Makna, diakses
ada sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi. Selain pengakuan HAM ada beberapa unsur negara hukum antara lain:terdapat pemisah (pembagi) kekuasaan untuk menjamin terlaksanannya hak asasi manusia, pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan kepada peraturan- peraturan yang berlaku dan diselenggarakannya peradilan administrasi, bila terjadi suatu perselisihan. B. Teori Keadilan Sebagian besar keadilan itu sendiri bersifat relatif pribadi. Rasa keadilan setiap orang berbeda-beda. Apa yang benar bagi satu orang belum tentu benar bagi orang lain. Atau ketika seseorang mengaku telah melakukan keadilan, kecil kemungkinan pihak lain akan menganggap tindakan tersebut adil. Definisi dari kata "hanya". Lebih menekankan pada "tindakan yang tidak sewenang-wenang" berdasarkan hati nurani manusia.2 2 I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi 40 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) Istilah keadilan terdapat dalam sila ke-5 Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", dimana asas ini menekankan pada tujuan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan Keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologi dalam masyarakat.3 Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat. C. Teori Kepastian Hukum Sebagai negara hokum menurut Aristoteles yang seluruh publik.html, diakses tanggal 12 Juni 2023 pukul 21.04 wib 3 Ibid
kehidupan bernegara diatur berdasarkan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang- undangan, maka perlu terjaminnya kepastian hukum. Kepastian hukum disebut mampu memberikan kejelasan, tanpa menimbulkan multitafsir bagi para pihak, sehingga konflik hukum dapat diminimalisir. Utrecht berpendapat kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :4 1. Adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Dilaksanakannya peraturan tersebut untuk menciptakan suatu ketentraman hidup bersyarakat. Misalnya kewajiban mendaftarkan seluruh tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja. 2. Keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan 4 Ananda, Teori Keastia Hukum Menurut Para -kepastian-hukum/, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 21.50 wib 41 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) pemerintah sebab, hukum diharapkan meminimalisir abuse of power yang dilakukan oleh penyelanggara negara. Masyarakat diharapkan tau ada yang menjadi tanggung jawab yang dibebankan padanya. Misalnya kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program kepsertaan yang didaftar. D. Teori Perlindungan Hukum Hukum diciptakan terutama untuk melindungi masyarakat. Perlindungan terhadap kesewenang- wenangan pejabat pemerintah dan individu lainnya. Perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak individu. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan undang- undang untuk menghindari kesewenang-wenangan.5 Misalnya: lahirnya UU BPJS diharapkan 5 Glosarium, Pengertian Perlindungan Ahli, Para Menurut Hukum
mampu memberikan perlindungan terkait resiko kesehatan kecelakaan kerja, kematian dan jaminan kesejahteraan hidup di hari tua. CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman pada masyarakat, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.6 Contohnya: UU BPJS memberikan rasa aman bagi pekerja terkait resiko yang bisa terjadi padanya. Metode Penelitian Tipe penelitian ini adalah termasuk dari ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis normatif. penelitian ini ditujukan kepada konsep keadilan dalam proses perolehan JKP sebagai hak dari pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan perundang- undangan (statue approach) dan diakses pada tanggal 12 Juni 2023 ukul 22.30 wib Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) pendekatan analitik (analytical approach), mengingat yang menjadi analisis dalam penelitian ini ialah konsep dari keadilan dalam proses perolehan JKP sebagai hak dari pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hasil dan Pembahasan A. Pengaturan JKP Berdasarkan Undang-Undang JKP merupakan kebijakan baru pemerintah untuk mengatasi PHK yang meluas. Hal ini disebabkan dampak virus corona yang mewabah. Meningkatnya PHK berdampak pada tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) saat ini. Menyikapi TPT yang semakin meningkat maka Pemerintah melakukan terobosan dengan menambahkan 1 (satu) program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penambahan program tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah menjadi Undang-Undang 6 ibid 42
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.7 Latar belakang penambahan program yang dilakukan pemerintah dalam menata tumbuh kembang kseahteraan masyarakat didasari dengan tujuan sebagai tersebut: 1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara dalam rangka untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 2. Peningkatan penyerapan tenaga keda Indonesia di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; 3. Mendorong peningkatan investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 7 Yohana Nabilla Wuryanto, Mengenal JKP, Program Baru BPJS Ketenagakerjaan, Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) Pendanaan JKP berasal dari tiga sumber antara lain: Modal Awal Pemerintah, Restrukturisasi iuran program BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan. Pengertian JKP menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya oleh penulis disebut PP JKP yaitu jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja / buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. B. Kepesertaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tata Cara Daftar JKP, yaitu peserta yang menerima gaji dengan ketentuan sebagai berikut: persyaratan: 1. Warga negara Indonesia; 2. Berusia di bawah 54 (lima puluh empat) tahun pada saat pendaftaran; diakses pada tangal 11 Juni 2023 pukul 11.30 wib 43
3. Memiliki hubungan kerja dengan kontraktor PKWT dan PKWTTTelah terdaftar dalam program jaminan sosial berikut: a. Pada sektor UKM, pekerja masuk dalam rencana BPJS Kesehatan (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan (JKM, JKK, JHT dan JP). b. Pada sektor usaha mikro dan kecil, pekerja diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan (JKM, JKK dan JHT). Bagi pekerja yang bekerja pada lebih dari satu pengusaha berdasarkan Pasal 8 PP JKP maka wajib didaftarkan oleh masing-masing, namun pekerja memilih satu perusahaan untuk didaftarkan sebagai tempat pekerjaan yang didaftarkan program. Data kepesertaan JKP merupakan integrasi data dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pasal 15 PP JKP 44 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) menyatakan bahwa BPJS Kesehatan wajib melaporkan data kepesertaannya pada BPJS ketenagakerjaan. Hasil pelaporan wajib dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Keteanagkerjaan. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi maka data tersebut dilaporkan pada Kementerian Ketenaagkerjaan. Kewajiban pengusaha terkait pelaporan data kepesertaan Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 12 Permenaker Tata Cara Pendaftaran JKP dilakukan setiap bulan. Pelaporan tersebut data dilakukan secara daring atau luring paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Data kepesertaan menurut Pasal 12 ayat (2) Permenaker Tata Cara Pendaftaran JKP yang dilaporkan meliputi: 1. Jumlah dan rincian data Pekerja 2. Upah Pekerja
C. Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Upah yang digunakan dasar iuran yaitu terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, namun apabila dalam komposisinya tidak ada tunjangan maka yang digunakan sebagai dasar iuran adalah upah pokok. Berdasarkan Pasal 11 PP JKP besaran iurannya sebesar 0,46 % (nol koma empat puluh enam persen) dari upah sebulan. Besaran tersebut dibayarkan oleh pemerintah dan sumber pendanaan JKP yang berasal dari rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14 % (nol koma empat belas persen) dan JKM sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh persen) daei upah sebulan. Iuran yang dibayarkan pemerintah pusat sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh dua persen) dari upah sebulan. Rekomposisi iuran terkait pekerja yang bekerja lebih dari satu perusahaan dalam Pasal 8 PP JKP maka rekomposisi iuran JKK dan JKM dilakukan pada Perusahaan yang dipilih. Besaran batas upah ditentukan Rp. 5.000.000,- untuk pertama kalinya dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Besaran tersebut Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) pada Pasal 12 akan dievaluasi sertiap dua tahun sekali dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecekupan kewajiban aktuaria. Evaluasi besaran batas upah akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional. D. Persyaratan Mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan 1. Masa Iur Penerima Manfaat JKP Masa iur pekerja yang mengalami PHK sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu syarat apakah pekerja tersebut berhak menerima manfaat JKP atau tidak. Pasal 19 ayat (3) PP JKP menjelaskan penerima manfaat JKP dapat diajukan oleh peserta yang telah memiliki masa iur sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan. Selain itu penerima manfaat JKP telah membayar iuran 6 (enam) bulan secara berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadinya PHK 2. PHK Yang Dikecualikan Tidak Dapat Memperoleh JKP 45
Pada dasarnya pekerja yang mengalami PHK berhak atas manfaat JKP, namun terdapat PHK yang dikecualikan terkait hal tersebut. Ada beberapa alasan terjadinya PHK menurut Pasal 20 ayat (1) PP JKP yang tidak berhak memperoleh manfaat JKP antara lain : mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia maupun PKWT yang masa kerjanya sudah habis sesuai dengan perjanjian tersebut. 3. Pembuktian PHK PHK yang dialami oleh pekerja harus dapat dibuktikan. Pembuktian PHK sebagaimana diatus dalam Pasal 20 ayat (3) PP JKP sebagai berikut : a. Bukti telah diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota b. Perjanjian Bersama (PB) yang disepakati melalui Perundingan Bipartit/Mediasi oleh Mediator / Konsiliasi yang telah didaftarkan 46 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) & akta bukti pendaftaran perjanjian Bersama. c. Petikan atau putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 4. Hilangnya hak atas manfaat JKP Hak pekerja peserta manfaat JKP dapat hilang. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain: Tidak mengajukan perohonan klaim manfaat JKP paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya PHK. Pelaporan saat ini dilakukan secara manual oleh pekerja yang mengalami PHK pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota, telah memperoleh pekerjaan, meninggal dunia. E. Implementasi Penerimaan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pemberian manfaat JKP diberikan 3 (tiga) kali selama masa kerja seseorang dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, Manfaat
pertama, diajukan setelah memenuhi masa iur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, Manfaat kedua diajukan apabila paling sedikit sudah memenuhi masa iur 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat pertama. Ketiga, Manfaat ketiga diajukan apabila paling sedikit sudah memenuhi masa iur 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat kedua. Klaim manfaat JKP tidak selalu sesuai dengan harapan dari pekerja yang terkena PHK. Sengketa Pekerja yang merasa tidak puas dengan besaran maupun dan manfaat lain terkait JKP merupakan sengketa perdata. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan langkah- langkah sebagai berikut : (Pasal 45 PP JKP) 1. Muasyawarah untuk mencapai mufakat 2. Perundingan mediasi dengan BPJS Ketenaagkerjaan Perlindungan hukum bagi pekerja khususnya terkait pelaksanaan JKP dapat dilakukan dengan proses pengawasan 47 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) ketenagakerjaan. Kegiatan pengawasan dimulai sejak diterbitkannya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang- Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia yang selanjutnya oleh penulis disebut UU Pengawasan. Pasal 1 UU Pengawasan menegaskan fungsi pengawasan perburuhan yaitu : 1. mengawasi berlakunya Undang Undang dan peraturan-peraturan perburuhan 2. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan; 3. menjalankan pekerjaan lain- lainya yang diserahkan kepadanya dengan Undang- undang atau peraturan- peraturan lainnya Menurut Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan
mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan. Fungsi pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi penegakan hukum ketenagakerjaan dan memberikan nasehat teknis kepada pengusaha dan pekerja serta mengumpulkan bahan keterangan mengenai keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.8 Menurut Pasal 9 ayat (2) Permenaker Tata Cara Pengawasan Ketenaagkerjaan bahwa pengawasan ketenagakerjaan mempunyai beberapa kegiatan di dalamnya, antara lain : 1. Pembinaan Pasal 17 Permenaker Tata Cara Pengawasan Ketenaagkerjaan mengaskan fungsi pembinaan untuk meningkatkan kepatuhan yang dilakukan dengan memberikan nasehat teknis, 8 Asep Saepul Muharam dkk, rgensi Pengawasan Fungsi Penambahan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan (K3), dan Kesehatan Kerja 48 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) sosialisasi, konsultasi, diskusi dan pendampingan 2. Pemeriksaan Pasal 20 ayat (1) Permenaker Tata Cara Pengawasan Ketenaagkerjaan tersurat bahwa kegiatan pemeriksaan dibagi menjadi empat : a. Pemeriksaan pertama b. Pemeriksaan berkala c. Pemeriksaan khusus . d. Pemeriksaan ulang 3. Pengujian Pasal 36 Permenaker Tata Cara Pengawasan Ketenaagkerjaan menegaskan Pengujian dilakukan untuk menjamin terpeuhinya hak pekerja maupun persyaratan K3. Pengujian dibagi dalam 2 kegiatan antara lain : pengujian norma kerja yang salah satunya terkait Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS diakses ker/article/download/149/88/625 pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 23.45 wib
Kesehatan) dan pengujian norma K3 4. Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan Pasal 47 Permenaker Tata Cara Pengawasan Ketenaagkerjaan menegaskan Penyidikan merupakan kegiatan represif yustisial dimana merupakan Langkah terakhir dalam penegakan hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan. Pasal 9A Permenaker Perubahan Tata Cara Pengawasan Ketenaagkerjaan menegaskan Pengawas ketenagakerjaan melakukan kegiatan pengawasan yang dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut : 1. Tahap preventif edukatif 2. Tahap represif non yustisial 3. Tahap represif yustisial Wewenang Pengawas Ketenagakerjaan menurut Pasal 10 Permenaker Perubahan Tata Cara Pengawasan Ketenaagkerjaan antara lain : memasuki perusahaan / tempat kerja / tempat yang diduga ada 49 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) pekerjaan dan melakukan pemanggilan pada pengusaha atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. PPNS berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU Penetapan Perppu Cipta Kerja mempunyai kewenangan : 1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan 2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan 3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan 4. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan 5. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan 6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Sebagai bentuk perlindungan hukum pekerja dalam mendapatkan manfaat JKP pemerintah telah menentukan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Sanksi yang akan dikenakan bagi pengusaha yang melanggar norma Jamsostek yaitu : sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal 46 ayat (3) PP JKP Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial selanjutnya disebut PP Tata 50 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) Cara Pengenaan Sanksi Administratif menegaskan teguran tertulis ditujukan pada pengusaha yang melakukan pelanggaran JKP. Teguran tertulis diberikan oelh BPJS Ketenagakerjaan. Teguran ini diberikan paling banyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing selama sepuluh hari. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu menurut Pasal 46 ayat (3) PP JKP Jo. Pasal 8 ayat (1) PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan pada perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan perundangan terkait jamsostek dan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS. Sanksi mendapatkan pelayanan publik tertentu yang diberikan pada perusahaan menurut Pasal 9 ayat (1) PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 1. perizinan terkait usaha; 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; 3. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kesimpulan Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi Inkonstitusional (kekosongan hukum) secara tetap, Presiden dan DPR dapat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum adanya ketidakpastian hukum pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Agar tidak Inkonstitusional maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang terbit pada tanggal 30 Desember 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang- Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 oleh Presiden Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. 51 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) Daftar Pustaka Asyhadie, Zaeni, Aspek - Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013 JJ. H. Bruggink diterjemahkan Sudharta, Arief, Refleksi Tentang Hukum Pengertian- Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, 2015 Manulang, Sendjun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1995 Sadi Is, Muhamad dan Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2020 Telaumbanua, Dalinama, Hukum Ketenagakerjaan, Budi Utama, Sleman, 2019 Yowana, I Made Adiwidya, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Nas Media Indonesia, Yogyakarta, 2023.
Jurnal / Artikel ILO, Strengthening social protection for the future of work, Hamburg, 2017 Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 52 Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 14 No. 1 (2024) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan Permenaker Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Awal Dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.