Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024 Political Disruption: Opportunities and Challenges of New Political Parties Ahead of the 2024 Election Fitria Barokah1*, Tabah Maryanah2, Ari Darmasturi³, Hertanto4 1,2,3,4 Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia Email Korespondensi: Diterima: 28 Maret 2022 Direvisi: 30 Mei 2022 Disetujui: 30 Juni 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i1.273 Abstrak: Tahun 2024 akan digelar pemilu akbar berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, terdapat enam partai pendatang baru yang sudah mengantongi SK Pengesahan dari Badan Hukum dan Kemenkumham dan siap menyusun strategi untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. Tulisan ini membahas peluang dan tantangan kemunculan partai-partai baru yang partai hadapi di era disrupsi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menghadapi persaingan elektoral jelang pemilu 2024. Metode penulisan menggunakan literature review dan data akan didapatkan melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, dan hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dan analisis dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hadirnya partai baru pada pemilu yang diselenggarakan 2024 mendatang tampaknya akan menjadi tahun politik yang berada dalam ambang kerawanan dan perpecahan, adapun strategi yang ampuh untuk meminimalisir perpecahan adalah dengan menanamkan sistem demokrasi internal partai, agar konflik internal antar anggota di dalam partai tidak terjadi kembali. Tantangan lainnya, disrupsi akan membajak peran partai politik jika parpol enggan mengikuti arus disrupsi. Pada era disrupsi munculnya partai-partai politik memberikan peluang untuk pengerahan massa pada saat kampanye dengan menggunakan media sosial yang dinilai lebih efektif, lebih murah, dan memiliki daya jangkau luas dan merata. Selain itu, disrupsi dapat dimanfaatkan parpol untuk strategi branding partai. Namun dampak buruk disrupsi ini dapat menyebabkan perang media sosial di antara partai politik dalam ragam laman media sosial seperti penyebaran berita hoaks. Kata Kunci: Disrupsi, Partai Politik Baru, Pemilu Abstract: In 2024, there will be a grand election based on the decision of the Indonesian KPU No. 21 of 2022, there are six newcomer parties that have already pocketed a ratification decree from the Legal Entity and the Ministry of Law and Human Rights and are ready to develop a strategy to participate in the contestation. This article discusses the opportunities and challenges of the emergence of new parties faced in the era of disruption by utilizing information technology in facing the 2024 election competition. The writing method uses a literature review and data that will be obtained through literature studies, such as books, scientific journals, websites, and other things. Things that are relevant to the problem under study. The results and analysis in this paper indicate that the presence of a new party in the upcoming 2024 elections will be political years that are on the verge of vulnerability and division, while a powerful strategy to minimize divisions is to instill an internal party democracy system, so that internal conflicts between members in the party does not happen again. Another challenge is that disruption will hijack the role of political parties if political parties are reluctant to follow the flow of disruption. In the era of disruption, the emergence of political parties provides opportunities for mass mobilization during campaigns using social media which is considered more effective and has a broad and equitable reach. In addition, disruption can be used by political parties for party branding strategies. However, the bad impact of this disruption can lead to social media wars between political parties on various social media pages such as the spread of hoax news. Keywords: Disruption, New Political Party, Election 1
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 Pendahuluan Pertama kali sejak pemerintah Indonesia mengumumkan kasus Covid-19 pada 2 Maret 2020, terjadi banyak perubahan di berbagai lini kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 ibarat portal, gerbang antara satu dunia dengan dunia lain (Roy, 2020). Pandangan Roy menuntut manusia Lepaskan masa lalu dan masuk ke dunia baru. Pandemi dapat mendisrupsi tatanan dunia lama (Murtiningsih, 2020). Hal tersebut kemudian disebut normal baru "new normal" atau beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kehadiran pandemi Covid-19 tampaknya mempercepat disrupsi. Dulu, masyarakat masih bisa memilih untuk berubah atau tidak, dan dengan adanya pandemi, masyarakat harus menerima disrupsi, bahkan sekarang gerakannya menjadi lebih agresif. Dengan kata lain, jika ingin mempertahankan kesinambungan dalam hidup, seseorang harus melakukan perubahan. Perubahan tatanan sosial misalnya pekerjaan bisa di mana saja (flexible workspace), perkembangan era big data dari berbagai sumber, yang mengarah pada perubahan ekonomi dan politik, arus informasi yang semakin cepat memberikan akses yang tidak terbatas, sehingga dalam suatu negara tanpa batas, bukan lagi alienasi daerah yang bisa mengubah budaya. Disrupsi melahirkan model interaksi baru yang lebih inovatif dan masif (Bashori, 2018). Oleh sebab itu, disrupsi ini memberikan dua pilihan penting yang dapat menentukan masa depan yaitu berubah atau punah (Hasan, 2021). Istilah disrupsi pertama kali dikenal tahun 1995 dan dikemukakan oleh Clayton Christensen, keduanya menerbitkan artikel "Disruptive Technologies" (Clayton, 1997). Artikelnya membahas persaingan dalam dunia bisnis. Sebagai pencetus teori disrupsi, Clayton ingin memastikan bahwa sistem, institusi, paradigma, dan model perusahaan akan terus berubah dan berubah bentuk dari bentuk yang lama karena bentuk baru lebih menjanjikan, dan memberikan efektivitas, efisiensi dan akurasi. Bagi yang enggan beradaptasi dengan tuntutan pasar, bisnis yang berpegang pada model lama tentunya akan tertinggal. Disrupsi tidak hanya dialami oleh sektor bisnis/ekonomi, sektor- sektor lain pun perlahan-lahan mengalami hal yang sama termasuk dalam politik (Majid, 2020). Menghadapi era disrupsi yang terjadi saat ini, berbagai masalah muncul dalam arena perpolitikan di negara ini. Disrupsi merupakan suatu kondisi di mana terjadinya suatu perubahan secara mendasar yang dapat memunculkan perubahan yang baru. Menurut Rhenald Kasali (2017) disrupsi dimaknai sebagai sebuah inovasi. Disruption mengambil alih teknologi lawas yang dilakukan oleh serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang lebih modern, efisien, dan berguna. Seperti fenomena munculnya partai-partai baru yang menghiasi demokrasi, dan menambah eksistensi perpolitikan yang sejatinya telah melekat dalam kepribadian berpolitik suatu bangsa. Adapun Istilah disrupsi dalam pemilu merupakan masuknya kecanggihan teknologi dalam dunia kepemiluan (Bawaslu.go.id, 2019). Menurut teori historical situation, kemunculan partai politik pendatang baru sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang disimpulkan oleh transformasi masyarakatsecara luas. Krisis yang dimaksudkan adalah bilamana sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat yang modern yang kompleks. Fenomena disruption (disrupsi) yang terjadi di Indonesia ini mengakibatkan pergerakan di dunia perpolitikan semakin cepat, dengan menciptakan pola tatanan baru dalam metode pelaksanaan politik bertahap dan berbeda-beda periode pada setiap tingkatan wilayah politik mulai di level daerah hingga pusat. Periode pemilihan politik memang tidak ubah hajatan berskala nasional. Peserta yang masif, partai dan penyelenggara yang luar biasa banyak, partai baru yang dan pendukungnya yang sangat banyak hingga ekosistem politik domestik pendukung yang besar, menyebabkan adanya proses ekonomi yang berputar di antara para pihak. Kehadiran partai baru kembali menjamur di Indonesia, mereka turut andil dalam ajang pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Terdapat 6 (enam) partai politik pendatang baru turut meramaikan kontestasi politik yang akan di selenggarakan 2024 mendatang di antaranya adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Ummat, Partai Pelita, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dan Partai Rakyat. Sebagai pendatang 2
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 baru, partai-partai tersebut memiliki strategi maupun pendekatan tersendiri agar dapat memikat simpati masyarakat sekaligus menggagas perubahan dengan tujuan menghancurkan kekecewaan dan kebosanan publik dengan partai politik yang dianggap korup dan manipulatif. Jika ini bisa dilakukan, partai baru memiliki peluang lebih besar untuk mengumpulkan suara dan memenangkan kepercayaan publik, dan jika mereka tidak memiliki strategi yang cukup mumpuni, partai hanya akan menjadi staging point dalam pemilu. Tumbuhnya partai politik tidak terlepas dari akar sosial dan politik masyarakat. Lipset dan Rokkan menggambarkan hubungan antara diferensiasi sosial dan partai politik berdasarkan studi banding negara-negara Eropa Barat. Proses pembangunan negara awal dan Revolusi Industri membagi masyarakat, dan dengan munculnya demokrasi modern, perpecahan sosial yang dihasilkan dipolitisasi dalam bentuk partai politik (Siavelis, 2006). Penelitian Marijan (2010) menjelaskan kemunculan partai-partai politik baru di Indonesia selain didasarkan pada masyarakat yang pluralistik, yang terutama ditopang oleh demokrasi, demokrasi merupakan kondisi yang berlangsung dan berkelanjutan. Akan tetapi, sistem pemilu maupun sistem kepartaian di Indonesia belum mencapai standarisasi dan masih mencari bentuk yang paling ideal untuk diterapkan. Selain itu, tidak ada aturan ketat tentang pemungutan suara (election rules). Mengenai masuknya parpol baru dalam pemilu, misalnya parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen kemudian berubah haluan menjadi parpol baru agar dapat mengikuti pemilu. Sebab lain ialah surat suara pemilih tidak terikat erat dengan partai politik yang ada, sehingga pemilih tetap bisa bergerak dan mencari partai yang dipandang mewakili kepentingan pemilih (Hanafi, 2018). Wacana hadirnya partai-partai baru dalam pemilu yang akan diselenggarakan 2024 mendatang tampaknya akan menjadi tahun politik yang berada dalam ambang kerawanan. Di era disrupsi ini akan menjadi hajatan demokrasi yang berpotensi memicu perpecahan partai politik apalagi pada koalisi elite, di antaranya ketika kubu internal tidak menggunakan sistem demokrasi dalam pemilu. Hal ini sesuai dengan teori konflik sosial menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Konflik adalah persepsi tentang perbedaan kepentingan yang dirasakan (perceived divergence of interest), atau keyakinan bahwa keinginan dan aspirasi para pihak yang berkonflik tidak dapat diwujudkan secara bersamaan, tetapi yang dimaksud dengan kepentingan adalah perasaan masyarakat tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan. Perasaan ini cenderung berfokus pada pikiran dan tindakan orang, membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat mereka (Pruitt& Rubin, 2004). Beberapa sudut pandang dapat digunakan untuk menggambarkan kepentingan. Ada beberapa kepentingan bersifat umum seperti kebutuhan, keamanan identitas, dan persetujuan sosial, kebahagiaan, kejelasan akan dunianya, dan beberapa martabat manusia yang bersifat material. Kepentingan-kepentingan lainnya yang bersifat khusus untuk aktor-aktor tertentu, misalnya harapan rakyat Palestina untuk dibebaskan dari penjajah. Beberapa kepentingan memiliki prioritas lebih tinggi daripada yang lain, dan prioritas bervariasi dari masing-masing individu (Pruitt & Rubin, 2004). Banyak penelitian tentang fenomena kemunculan partai politik baru dengan berbagai fokus dan perspektif yang berbeda. Penelitian dari Hanafi (2018) membahas kemunculan parpol baru pada pemilu 2019 sebagai alternatif pilihan politik dari partai lama yang sudah ada. Partai baru bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan sesuatu yang baru di partainya dan tantangan yang dihadapi partai baru adalah kepemimpinan, yakni minimnya figur populer dan kuat yang memiliki basis akar rumput, sehingga harus mengandalkan kekuatan seperti platform partai. Terkait tantangan parpol baru, didukung oleh penelitian Muhammad et al. (2020) menjelaskan bahwa pada Pemilu Legislatif 2019 lalu, empat partai baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Berkarya tidak dapat menampilkan figur yang Berkualitas. Partai baru tidak dapat menandingi partai lawas dari figur yang ditawarkan. State of the Art dari penelitian sebelumnya, para peneliti memfokuskan penelitian hanya pada kedatangan parpol baru pada Pemilu Legislatif 2019 terjadi banyak kegagalan karena minimnya figur yang kuat dan berkualitas untuk mendulang suara politik. Sejak 1995 teori disrupsi 3
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 muncul, pada tahun 2019 sudah 24 tahun era disrupsi berlangsung, akan tetapi fenomena disrupsi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh parpol pendatang baru pada Pileg 2019 lalu, sehingga strategi politik dianggap kurang maksimal. Peluang penggunaan media massa atau media sosial sebagai bentuk dari disrupsi sejatinya bisa menjadi salah satu strategi untuk mengenalkan diri, namun partai pendatang baru cenderung tidak mempunyai tokoh dengan pengaruh dan kharisma kuat untuk bisa menarik simpatisan massa. Oleh karena itu, penulis bertujuan membahas politik di era disrupsi, dengan melihat tantangan dan peluang kemunculan partai politik baru yang dihadapi di era disrupsi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menghadapi persaingan jelang Pemilihan Umum 2024. Metode tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2019). Tinjauan Pustaka adalah penelusuran di mana subjek penelitian disarikan dari sejumlah dokumen atau bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung penelitian. Penulis menggunakan studi-studi terdahulu yang relevan dengan tulisan ini untuk menguji secara kritis pengetahuan tentang ide-ide dan temuan ilmiah yang dengan mengambil dari berbagai literature yang berkaitan dengan kemunculan partai politik baru dengan memanfaatkan peluang di era disrupsi. Analisis data menggunakan metode critical appraisal, metode tersebut merupakan proses analisis jurnal yang digunakan menjadi dasar teori dan konsep terkait persamaan, perbedaan, maupun kekurangan dari jurnal yang digunakan sebagai literatur tulisan ini. Dalam prosesnya, jurnal-jurnal ditelaah untuk memilih jurnal yang sesuai dengan topik, setelah itu, dianalisis menggunakan critical appraisal dengan mencantumkan penulis jurnal dan tahun publikasi. Tulisan ini menggunakan metode literature review atau Hasil dan Pembahasan Kemunculan Partai Baru Jelang Pemilu 2024 Di satu sisi, munculnya partai-partai baru dalam pemilihan legislatif disebabkan masuknya Indonesia ke dalam sistem multipartai yang tak terhingga, hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi adanya demokratisasi dan reformasi, situasi itulah yang memberikan kesempatan dan peluang yang sama rata bagi masing-masing partai untuk memenangkan persaingan pada kancah pasar politik. Selain itu juga didorong oleh perkembangan pola pikir masyarakat tentang pilihannya terutama politik partai yang akan terus berubah-ubah seiring pemilihan umum berlangsung. Hal tersebut memungkinkan partai politik mampu memosisikan diri di tengah dengan meredupnya ideologi dan platform politik partai itu sendiri. Situasi tersebutlah membuka peluang lahirnya partai-partai politik baru, karena proses pembentukan positioning dan segmentasi partai politik akan mudah dilakukan. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, beberapa partai politik melakukan langkah persiapan dan menyusun strategi sebagai bentuk persiapan ikut serta dalam Pemilu tersebut. Tidak hanya dimeriahkan oleh partai senior dan lawas, seperti PDI-Perjuangan, Golkar, ataupun Demokrat, sejumlah partai baru bermunculan untuk berkompetisi merebutkan kursi panas pada Pemilu 2024 mendatang. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu 2024 yaitu 14 Februari 2024. Dilansir dari tempo.co (2022) menjelaskan sejumlah enam partai politik baru yang telah mendapatkan SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham dan siap bertarung dalam pemilu. Masing-masing partai politik pendatang baru telah menyiapkan strategi politiknya yang tidak akan bebas dari kekuatan sosok pendirinya yang berasal dari bidang yang berbeda. Keenam partai baru ini meliputi: 4
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 Tabel 1. Partai Politik Pendatang Baru pada Pemilu 2024 No 1 2 3 4 Logo Partai Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Partai Ummat Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) Deskripsi Partai ini didirikan pada 28 Oktober 2021 oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan sejumlah pengikut. Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Umum PKN meyakini bahwa melalui partai politik ini pihaknya akan membangun kembali nasionalisme nusantara. Landasan membangun suatu negara adalah kearifan nilai-nilai luhur tradisi yang telah dibentuk kembali mengikuti kemajuan zaman Didirikan dan 2019 dideklarasikan pada 10 November 2019 oleh mantan tokoh muda berpengaruh PKS . Adapun jajaran elite Partai ini meliputi Anis Matta sebagai ketua umum, Fahri Hamzah sebagai ketua dan wakil ketua, Mahfudz Siddiq sebagai sekretaris jenderal. Partai ini didirikan untuk berkontribusi memberikan arah baru Indonesia sekaligus melahirkan para pemimpin yang akan membawa elemen lainnya untuk menjadi kekuatan lima besar dunia. Didirikan 29 April 2021 oleh Amien Rais, mantan politisi Partai Pemberdayaan Nasional (PAN) dan mantan ketua MPR. ini Asal muasal disebabkan ketidakharmonisan Amin Rais dengan beberapa politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Ummat diketuai oleh Ridho Rahmad dan partai ini juga sangat terbuka untuk semua kalangan terutama generasi milenial. Walaupun nama partai ini ini terkesan terbuka juga untuk non-Muslim Didirikan 20 Juli 2020 dan dipelopori oleh Agus Jobo selaku mantan aktivis tahun 98, Agus sebelumnya dikenal sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang anti dengan masa kepemimpinan Presiden Suharto. Prima merupakan partai rakyat, karena dilahirkan dari bawah dan dari tangan orang-orang biasa. Prima menghadirkan politik kesejahteraan dan akan menjadi partai berwatak kerakyatan di 28 Oktober Indonesia bersama dibentuknya partai islamis, akan tetapi partai 5
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 No 5 6 Logo Partai Partai Rakyat Partai Pelita Deskripsi Didirikan 23 September 2014, ketua umum partai ini adalah Arvindo Noviar. Dalam pernyataannya di kongres luar biasa penetapan Arvindo sebagai ketua umum, ia meyakini Partai Rakyat akan membantu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara maju dan masuk dalam nominasi empat negara maju di dunia. Didirikan 28 Februari 2022 oleh tokoh penting Muhammadiyah yaitu Din Syamsuddin selaku mantan ketua PP Muhammadiyah. Partai Pelita ini di ketuai oleh Beni Pramula selaku mantan ketua umum Mahasiswa Muhammadiyah. Pelita digadang akan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, memfungsikan agama sebagai kekuatan penggerak pembangunan, meningkatkan kecerdasan politik rakyat, menegakkan demokrasi Pancasila, dan mendorong peran kaum muda dan perempuan. Persatuan Sumber: (Diolah Peneliti, 2022) Keikutsertaan partai pendatang baru dalam kontestasi elektoral 2024 membuat ruang persaingan semakin ketat karena masing-masing partai akan saling bersaing memperebutkan pasar pemilih untuk mendapatkan kursi parlemen. Tantangan besar partai-partai baru dalam pemilu ialah mereka akan berhadapan dengan partai-partai lama yang sering bertahan dalam pemilu, terbukti dengan keberhasilannya meraih kursi parlemen. Untuk mempersiapkan pertarungan elektoral tersebut, partai politik seyogyanya mencari figur terbaik dengan seleksi kader yang selektif dan transparan. Pada proses seleksi calon legislatif, parpol sebaiknya terbuka terkait syarat dan prosedur yang ditentukan oleh internal parpol, hal tersebut berguna agar masyarakat dapat menilai langsung kemampuan kandidat yang dicalonkan oleh partai politik (Sintani et al., 2020). Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pada pemilu 2019, partai politik pendatang baru mengalami kegagalan karena kekurangan figur yang kuat untuk menarik simpati masyarakat. Munculnya partai politik berbanding lurus dengan perkembangan proses demokratisasi, terutama dalam hal persamaan hak bagi warga negara (Marijan, 2010). Demokrasi menuntut adanya partai politik. Demokrasi modern tidak akan lepas dari bayangan partai politik, karena dalam sistem pemerintahan yang demokratis partai politik berperan vital untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif warga negara pada ranah politik dan pemilihan untuk jabatan publik (White, 2006 dalam Hanafi, 2018). Kemunculan partai politik baru menimbulkan gejolak yang berpengaruh besar pada tatanan kehidupan perpolitikan saat ini. Pada dimensi berbeda partai politik pendatang dapat menjadi boomerang bagi bangsa Indonesia apabila terlalu banyak jumlah parpol, hal ini menunjukkan kegagalan dalam penyederhanaan jumlah pemilu. Jamak diketahui bahwa banyaknya jumlah parpol yang turut andil dalam pemilu sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu, karena berdampak pada sukarnya pemilih menentukan pilihan. Secara politik akan kian menggaduhkan politik nasional, karena jumlah parpol yang banyak melahirkan multikompleks masalah teknis dan substansi pemilu. Partai-partai politik baru yang akan muncul pada pemilihan umum 2024 mendatang pada dasarnya sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, karena pada umumnya masyarakat 6
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam, terdiri dari berbagai jenis latar belakang baik bahasa, suku, agama, adat istiadat. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi salah satu sebab utama keinginan melakukan penyederhanaan jumlah partai politik. Melihat struktur masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kesamaan mendasar antara masing-masing kelompok, artinya masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda (Ramadhan, 2019). Hal tersebut terjadi karena semakin kecilnya wadah masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan/atau keinginannya melalui golongan yang memiliki tujuan dan pemikiran yang sama (Rudianto, 2012). Banyaknya partai politik sebagai peserta pemilu pun tidak memberikan dampak positif pada sistem pemilu. Sejalan dengan salah satu peran partai politik adalah mengatur dan mengelola konflik yang dialami oleh masyarakat. Karena nilai dan kepentingan tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat bermacam-macam, kompleks, dan sering kali saling bersaing dan bergesekan. Oleh karena itu, jika partai politik beragam, maka perbedaan kepentingan tersebut dapat tersalurkan melalui polarisasi parpol yang masing-masing menawarkan ideologi, program-program yang berbeda Dengan begitu penambahan jumlah partai politik ini kurang efektif, oleh karena itu muncul dorongan kuat untuk melakukan penyederhanaan terhadap sistem kepartaian, sejalan dengan Wisnaeni, Asyari, H., & Ristyawati (2016) menjelaskan bahwa di Indonesia, wacana penyederhanaan partai politik pada dasarnya merupakan gagasan yang terus menerus muncul dalam setiap kontestasi politik terutama pemilihan umum. Adapun salah satu tujuan dari penyederhanaan jumlah peserta partai politik dalam pemilihan umum yakni menghemat biaya, memberikan pendidikan politik yang kondusif, dan mampu meningkatkan kualitas para peserta pemilihan umum dan hasil pemilihan umum. Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024 Hadirnya partai baru pada pemilu yang diselenggarakan 2024 mendatang tampaknya akan menjadi tahun politik yang berada dalam ambang kerawanan. Pada tahun 2024 ini akan menjadi hajatan demokrasi yang berpotensi memicu perpecahan partai politik apalagi pada koalisi elite, di antaranya ketika kubu internal tidak menggunakan sistem demokrasi dalam pemilu. Perpecahan yang terjadi saat ini seperti antar partai Golkar dengan PPP, yang menimbulkan kepengurusan kembar. Sejarah mengungkapkan fenomena perpecahan bukan lagi menjadi hal yang baru dalam partai politik, fenomena tersebut sebelumnya sudah dialami banyak partai sejak awal reformasi. Kemudian, adanya faksi-faksi di itu akan menimbulkan ketidaksepakatan satu sama lain, dan dampaknya akan ada pengkhianatan di internal partai, baik antar kadernya atau pengurus elite partai politiknya di kalangan elite partai politiknya. internal partai, sehingga hal Penelitian dari Nurhasim (2013) menggambarkan adanya perbedaan dan konflik internal pada tubuh partai politik memancing anggota untuk meninggalkan dan memilih keluar kemudian membuat partai baru. Perpecahan partai menonjolnya tipe partai catch all. Partai berpegangan pada jumlah figur individu menyebabkan perkembangan organisasi parpol diasyikkan oleh perselisihan tokoh-tokoh parpol yang memiliki pengaruh. Konflik internal parpol disertakan dengan faktor yang dipengaruhi oleh kuatnya tokoh yang mengambil peran penting sebagai penggerak parpol. Personalisasi parpol ini secara tidak langsung mengubah manajemen parpol ke arah tradisionalis. Kekuasaan figur ketua umum parpol sangat menentukan bentuk dan isi dari kepengurusannya. Contoh yang menggambarkan gejala tersebut ialah ketika Jusuf Kalla menjadi ketua umum Partai Golkar, dan hampir semua kerabatnya menduduki posisi strategis di partai tersebut. Beberapa hal tersebut berpijak pada teori konflik dari Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin (2004), teori tersebut menjelaskan tentang proses dan urutan peristiwa yang dapat membawa individu, kelompok, maupun komunitas ke dalam konflik yang mengarah pada eskalasi. Konflik sering meningkat, yang merupakan hasil dari spiral konflik. Setiap pihak cenderung semakin terlibat dalam konflik dan sanggup menggunakan sumber daya apa pun yang diperlukan untuk menang. Konflik yang bereskalasi, isu-isu spesifik cenderung berubah menjadi isu-isu publik. Hubungan antara kedua belah pihak mengalami perpindahan ke arah kemunduran yang bersifat umum dan 7
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 menjadi terbaik untuk kepentingannya sendiri, tanpa memedulikan hasilnya baik atau buruk uang yang diperoleh orang lain (Pruitt& Rubin, 2004). tampak lebih memburuk. Beberapa pihak melakukan hal yang Dalam situasi ini, strategi yang ampuh untuk meminimalisir perpecahan adalah dengan menanamkan sistem demokrasi internal partai, agar konflik internal antar anggota di dalam partai tidak terjadi kembali, sehingga tidak hanya bergantung pada AD/ART. Proses demokratisasi internal parpol dapat dilihat dari proses pemilihan calon ketua parpol melalui penyerapan dan memberikan peluang besar kader menyampaikan aspirasi ditingkat akar rumput, sehingga ketua yang terpilih benar-benar melalui hasil aspirasi seluruh kader parpol. Oleh karena itu, proses demokrasi internal parpol sebagai cara efektif untuk mendapatkan pemimpin partai dengan menerapkan sistem voting para kader parpol. Scarrow (2005) berpendapat bahwa demokrasi intra- partai membutuhkan alat yang dapat meningkatkan partisipasi yang terbuka dan setara dari kader parpol dengan sedemikian rupa, sehingga banyak kepentingan yang kurang lebih dapat sama-sama terwakili "instruments that promote equal and open participation of political party members in such a way that interests are more or less equally represented", inilah yang menjadi dasar berfungsinya demokrasi secara universal dalam negara, dapat dilihat dari keseluruhan kapasitas masyarakat dan partai-partai dalam praktik pemilihan pemimpin partai (Arrasuli, 2019). Strategi yang efektif yang ditawarkan adalah parpol seharusnya menggunakan cara-cara demokrasi. Jika hanya berdasar pada AD/ART, hal itu akan berpotensi gejolak. Para kader harus mampu mengelola konflik internalnya dan menyelesaikannya melalui mekanisme rumah tangga internal parpol masing-masing. Setiap melakukan penyelesaian konflik internal partai tidak perlu lagi melibatkan pengadilan, dan sudah saatnya para kader di parpol menghormati dan menerima mekanisme internal partai politiknya, hal tersebut bertujuan untuk mendidik dan menuntun para kader parpol menaati aturan rumah tangganya sendiri. Selain itu, partai yang mengalami konflik berkepanjangan tidak akan mampu mempertahankan nilai kuat dalam tubuh partai. Nilai yang dimaksudkan di sini sebagai tujuan atau ideologi mendasar partai sebagai organisasi, bukan hanya tujuan individu, kelompok maupun faksi-faksi (Surbakti, 2010). Konflik dalam parpol dapat menciptakan generasi baru bentuk kepemimpinan parpol dan mendorong restrukturisasi parpol. Konflik intra partai akan memancing munculnya faksi-faksi alternatif untuk membangun kembali dan mendobrak dominasi kekuasaan elite parpol tertentu. Untuk mengurangi konflik, partai akan mencari cara untuk menciptakan keseimbangan baru, baik melalui musyawarah atau melalui diskusi di dalam mahkamah partai. Hasil damai dari konflik semacam itu biasanya berujung pada pemilihan pemimpin baru yang akan menemukan jalan tengah untuk mengakomodasi pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu juga mendorong pembaharuan sistem kepengurusan parpol (Budiatri, 2017). Dampak lain dari konflik intra parpol adalah terhentinya rekrutmen dan rekonstruksi maupun kaderisasi anggota parpol. Ketika konflik intra tersebut terjadi, fragmentasi organisasi parpol tidak hanya ditingkat kepengurusan nasional sampai ke tingkat daerah. Alih-alih berfokus pada perekrutan dan kaderisasi kembali, partai secara efektif memecat dan memberhentikan anggota elite penguasa politik yang dianggap pemberontak. Pembagian struktur kepengurusan yang turun juga membuat parpol sulit melakukan rekrutmen politik, terutama di tengah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan datang (Budiatri, 2017). Selain konflik antar partai, disrupsi yang terjadi pada partai politik tentunya akan menjadi tantangan besar. Disrupsi akan membajak peran partai politik dan wakil rakyat. Menilik kasus yang terjadi di Jakarta, Guberur Anies Baswedan meluncurkan aplikasi "JaKi (Jakarta Kini)" pada Januari 2020. Jaki menghadirkan fitur untuk menampung keluhan warga terkait masalah di Jakarta dengan direspon oleh sistem Citizen Relations Management (CRM), selama periode Januari-Maret 2021 sebanyak 6.114 pengaduan dan 98,41% diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga hari. Partai politik yang sebelumnya dianggap sebagai pilar demokrasi, kini seakan lenyap oleh perubahan dunia, selama ini aspirasi publik dikelola oleh partai politik, namun revolusi digitalisasi membajak 8
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 peran parpol, warga bisa langsung menyampaikan aspirasinya pada media sosial maupun aplikasi tertentu. Disrupsi dalam ruang digital menjadi dapat menjadi tantangan maupun kekuatan, secara teoretis partai politik memiliki fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat, menghimpun kepentingan publik, fungsi tersebut lebih banyak dikendalikan oleh para oligarki. Hal tersebutlah perlu diantisipasi dan evaluasi, partai politik perlu merespons tren disrupsi maupun demokratisasi digital. Masa depan partai politik tidak bisa lagi mengatasnamakan rakyat atau sebagian golongan tanpa melakukan komunikasi dahulu, partai politik juga tidak dapat mengklaim sebagai penampung aspirasi rakyat jika proses komunikasi dan pertanggungjawaban kepada rakyat belum terpenuhi. Dengan adanya disrupsi dalam ruang digital, membantu proses komunikasi tersebut dengan menghadirkan berbagai platform maupun aplikasi, dengan teknologi juga aspirasi masyarakat dapat terukur dan terpantau dengan jelas. Disrupsi harusnya menjadi kekuatan penekan baru bukan menjadi tantangan bahkan pembajak peran partai politik. Banyak bisnis yang tenggelam hingga gulung tikar karena dilanda disrupsi, misalnya transportasi online menggantikan angkutan konvensional, wartel digantikan oleh handphone, dan masih banyak perubahan yang terjadi akibat disrupsi. Namun, apakah fenomena tersebut akan terjadi pada partai politik?, era ini mengharuskan adanya perubahan tersebut. Parpol yang enggan untuk berubah akan digilas oleh disrupsi, sehingga pilihan publik akan bergeser pada parpol yang demokratis dan modern. Penulis melihat keenam partai politik pendatang baru yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 membawa isu perubahan dunia dan modernisasi. Pertama, Partai Kebangkitan Nusantara akan membangun negara mengikuti kemajuan zaman. Kedua, Partai gelora bertujuan melahirkan para pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi kekuatan lima besar dunia. Ketiga, Partai Ummat sangat terbuka untuk semua kalangan terutama generasi milenial. Keempat, Partai Prima menjadi partai berwatak kerakyatan, dan berfokus pada perubahan dan kesejahteraan rakyat. Kelima, Partai Rakyat akan membantu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara maju dan masuk dalam nominasi empat negara maju di dunia. Keenam, Partai Pelita sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan mendorong peran kaum muda dan perempuan. Dilihat dari visi-dan misi partai politik pendatang baru yang similar yaitu mengarah pada konsep disrupsi itu sendiri menjadikan adanya persaingan antar partai politik baru dalam menguasai suara masyarakat pada pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, tidak hanya tujuan maupun visi misinya, keenam parpol tersebut harus mampu mengarungi disrupsi dengan menciptakan inovasi-inovasi dalam melayani masyarakat. Parpol dapat menawarkan berbagai aplikasi seperti "Jaki" atau platform lainnya yang berguna bagi kemajuan masyarakat. Disrupsi Sebagai Peluang Partai Politik Baru Dalam menghadapi kontestasi politik, menyusun strategi politik menjadi kunci penting para partai politik, mengingat masyarakat terus mengalami perubahan dalam perilaku politiknya. Era disrupsi memiliki pengaruh besar dalam perilaku politik masyarakat karena kondisi lingkungan sekitar maupun perkembangan zaman (Tinov & Handoko, 2016). Disrupsi mengubah pola perilaku masyarakat menjadi pola perilaku serba digital terutama di era new normal. Pola perilaku masyarakat berubah dari cara-cara tradisionalis maupun konvensional menjadi digitalisasi pada dunia maya. Bagi yang belum siap menghadapi era disrupsi akan membawa banyak kejutan, dan memberikan banyak peluang. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa dinamika politik lokal,regional, nasional, maupun internasional menjadi begitu mudah, murah untuk dijangkau. Era ini menandai awal dari demokratisasi pengetahuan politik yang menciptakan kesempatan bagi siapa pun untuk mendapatkan dunia dengan teknologi secara lebih efektif dan produktif (Bashori dalam Hasan, 2021). Era disrupsi mendukung terjadinya digitalisasi dalam segala bidang kehidupan, terutama sistem politik, kemudian pada akhirnya menciptakan banyak inovasi pada bidang teknologi digital terjadinya digitalisasi dalam sistem politik yang akhirnya banyak inovasi aplikasi teknologi digital 9
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 menginspirasi lahirnya aplikasi sejenis di bidang politik. Sejalan dengan pendapat Muhyiddin (2020) salah satu dampak disrupsi yaitu dunia menjadi semakin sempit karena teknologi dan arus informasi yang mengalir cepat ke setiap bagian dunia Hal itu berarti, perkembangan teknologi informasi secara radikal turut mengubah struktur kehidupan secara sosiologis (Ohoitimur, 2018). Hal tersebut memberikan peluang untuk partai politik baru untuk pengerahan massa pada saat kampanye akan diganti dengan pendidikan politik via media sosial. Tidak hanya lebih murah biayanya, dan juga memiliki jangkauan lebih luas dan merata. Saat ini orang dapat memanfaatkan Massive Open Online Course (MOOC), sebagai bentuk inovasi pembelajaran online yang dirancang secara terbuka, saling terhubung dengan jejaring satu sama lain. Tidak hanya dari lembaga politik untuk dapat belajar tentang politik. Saat ini tersedia banyak sumber belajar terkait dengan pengetahuan politik, dengan memanfaatkan teknologi (Warburn, C., & Covert, 2017). Munculnya partai-partai politik baru di era disrupsi menuntut parpol menyesuaikan strategi branding politic-nya dengan era ini. Parpol harus banyak memanfaatkan dunia maya sebagai ajang memperkenalkan partai lewat media sosial. Hal ini yang dapat menyebabkan perang media sosial di antara para partai politik, ragam laman media sosial (medsos) pasti akan memanas dan bergejolak. Sebab media sosial di era disrupsi yang terjadi sekarang ini mulai dimanfaatkan sebagai media komunikasi politik oleh elite terutama partai politik. Informasi mengalami kemajuan sangat pesat membuat masyarakat semakin mudah menerima informasi tentang politik. Kepraktisan mengakses informasi membuat preferensi politik masyarakat dipengaruhi oleh media massa maupun sosial yang diminati masing-masing individu. Media sosial selalu dijadikan arena kampanye maupun branding politik para partai politik maupun kandidat calon (Hasanuddin et al., 2021). Sejak Pemilu 2014 sampai 2019 diselenggarakan, media selalu memegang peran penting dalam mengubah perilaku politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Didukung oleh adanya pandemi Covid- 19 masuk ke Indonesia, pemerintah menerapkan aturan sosial distancing dan physical distancing dan melarang masyarakat beraktivitas di tempat umum. Hal tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat berpindah pada media online (media sosial), hingga saat ini pengguna media sosial terus melonjak dari tahun 2014 hingga 2022. Seperti dilihat pada Gambar 1. Gambar 1. Peningkatan Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia dari Tahun 2014-2022 Sumber: (We Are Social, 2022) dalam (dataindonesia.id, 2022) 10
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 Berdasarkan data We Are Social, pengguna aktif media sosial di Indonesia mengalami lonjakan setiap tahunnya. Pertumbuhannya mengalami fluktuasi dari 2014 hingga 2022. Jumlah pengguna media sosial mengalami peningkatan terbesar mencapai 34,2% pada tahun 2017. Namun melambat menjadi 6,3% tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlahnya meningkat lagi mencapai 191 juta (dataindonesia.id, 2022).Saat ini generasi yang melek media sosial di dominasi oleh milenial, oleh karena itu milenial menjadi sasaran empuk untuk mendulang suara politik dalam pemilu 2024 nanti. Kalangan milenial dijuluki sebagai digital narrative, artinya mereka sudah familier menggunakan teknologi informasi baik internet maupun media sosial (Pramelani & Widyastuti, 2021). Hoaks di era disrupsi ini tidak akan berkurang tetapi kemungkinan persebaran atau perang hoaks akan terus berlanjut hingga ajang pemilu yang akan datang. Berita hoaks ini akan semakin ramai selama ada perebutan singgasana kekuasaan. Menurut Silverman, hoaks diciptakan untuk menarik harapan dan ketakutan masyarakat yang tidak dibatasi oleh kenyataan yang sesungguhnya, padahal pernyataan harus dibatasi mana saja berita yang layak atau tidak layak dibagikan dalam domain publik. Temuan Sirverman juga menunjukkan bahwa semakin banyak rumor menyebar, semakin masuk akal dan dapat mengubah pemikiran dan opini publik, apalagi jika hoaks itu ditunjukkan pada pihak-pihak yang akan ikut serta dalam pertarungan Pemilu (Juditha, 2018). Seperti pertarungan para partai politik baru dalam Pemilu tahun 2024 yang akan datang. Penyebaran hoaks terbesar di Indonesia terjadi pada Tahun 2016 dan 2017, salah satunya karena Pilkada DKI Jakarta mendapat perhatian besar bagi masyarakat. Dampak buruk hoaks ini dapat membunuh karakter seseorang. Sesuai dengan pendapat Bungin (2017) bahwa hoaks memiliki umur kognitif yang lebih pendek daripada komposisi sosial media massa, dan memiliki kekuatan destruktif sporadis yang kuat dan tersebar luas di tengah masyarakat luas. Hoaks sebagai salah satu permasalahan dalam etika berkomunikasi karena merusak citra seseorang maupun lawan. Berita hoaks tidak hanya dapat merugikan objek hoaks, tetapi juga menyerang dan menghancurkan tatanan moral masyarakat, bahkan bisa menjadi mesin pembunuh karakter seseorang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memprediksi persebaran hoaks guna meminimalisir penyebarannya. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, "setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Selain denda yang diberikan pemerintah untuk oknum penyebar hoaks, solusi lain yang tepat untuk mengurangi dampak hoaks, yaitu, pertama, berhati-hati dengan judul berita atau informasi yang provokatif, karena setiap judul yang memuat hal tersebut akan menyebabkan masyarakat mudah untuk terprovokasi dengan cepat. Kedua, cermat dalam melihat sumber berita. Hal tersebut penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar selalu melihat apakah sumber berita tersebut terjadi pada masa lampau, atau hanya berasal dari sumber yang tidak jelas asalnya. Ketiga, periksa fakta dan keaslian sebuah berita, karena berita adalah suatu informasi yang memuat faktual dan aktual, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa berita itu mengandung sebuah fakta yang relevan dan dengan data yang cukup. Keaslian juga merupakan hal yang penting dalam memilih berita. Masyarakat jangan mudah tertipu terhadap berita yang hanya merupakan aksi provokatif di media sosial (Juditha, 2018). Kesimpulan Kemunculan partai politik pendatang baru pada pemilu tahun 2024 merupakan salah satu dampak dari disrupsi. Disrupsi ini mampu memberikan tantangan dan peluang bagi partai politik baru. Tantangan munculnya partai politik baru yaitu adanya konflik internal partai dapat mendorong kader-kader partai keluar sehingga mendirikan partai baru. Tantangan lainnya, disrupsi akan membajak peran partai politik jika parpol enggan mengikuti arus disrupsi. Dilihat dari visi-dan misi keenam parpol baru yang similar mengarah pada konsep disrupsi, menjadikan adanya persaingan antar partai politik baru dalam menguasai suara masyarakat pada pemilu 2024 mendatang. Sistem 11
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 demokrasi internal partai perlu ditanamkan agar konflik internal antar anggota di dalam partai tidak terjadi kembali, selain itu keenam parpol harus mampu mengarungi disrupsi dengan menciptakan inovasi-inovasi dalam melayani masyarakat. Beberapa peluang disrupsi yang akan didapat partai politik baru adalah dapat pengerahan massa pada saat kampanye dengan menggunakan media sosial yang tidak saja lebih murah, memiliki daya jangkau luas dan merata. Selain itu, disrupsi dapat dimanfaatkan parpol untuk strategi branding partai. Oleh karena itu, tantangan dan peluang disrupsi partai politik patut dipertimbangkan partai politik pendatang baru untuk bersaing dalam pemilihan umum 2024 yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai strategi kemenangan. Daftar Pustaka Arrasuli, B. K. (2019). Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis. Ensiklopedia Social Review, Vol. 1 No. 1 Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. Sukma: Jurnal Pendidikan, 287-310. Bawaslu.go.id. (2019). Afif Ingatkan Pengawas Pemilu Bisa Antisipasi Disrupsi Teknologi. Budiatri, A. P. (2017). Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi. Jurnal Penelitian Politik., Volume 14 . Bungin, B. (2017). Politik Hiperreality dan Communicatioan Jammed. dalam buku Turn Back Hoax Tantangan Literasi Media Digital. Buku Litera dan Aspikom Korwil Jawa Timur. Clayton, C. (1997). The Innovator' s Dilemma; When New Technologies Cause Great Firms to Fail. President and Fellows of Harvard College. dataindonesia.id. (2022). Pengguna Media Sosial Di Indonesia capai 191-juta pada 2022. 2022 Fifiana Wisnaeni, Asy"ari, H., & Ristyawati, A. (2016). Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak. Diponegoro Law Review. 5 (12), 1. Hanafi, R. I. (2018). Kemunculan dan tantangan partai politik baru pada pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik, Volume 15 . Hasan, H. (2021). Disrupsi Tatanan Sosial, Ekonomi, Politik Serta Budaya Akibatpandemi Covid- 19. SENABISMA, Volume 6, . Hasanuddin, Rizaldi, A., Auradian Marta, & Ishak. (2021). Kesenjangan Angka Partisipasi Pemilih (PILKADA Riau 2018 dengan PEMILU 2019 di Riau). Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 20 No. Hasanudin. (2018). Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat. Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 17 No . Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. Kasali, R. (2017). Disruption: Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi, Motivasi saja tidak cukup. Gramedia Pustaka Utama. Majid, M. A. (2020). Covid-19 Di Era 4.0, Disrupsi Dalam Disrupsi (Bertahan Di Tengah Pandemi Antara Angguan Dan Inovasi). Journal of Social Science and Education, Volume 1 I. Marijan, K. (2010). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Kencana Prenada Media Group. Muhammad, H. A., Pamungkas, N. L., & Anggara, D. (2020). Kegagalan Partai Politik Baru Di Provinsi Jambi Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Dalam Perspektif Pelembagaan Politik. PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume: 5 . Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian. Journal of Development Planning, 240-252. Murtiningsih, S. (2020). New Normal: Disrupsi Peradaban dan Perubahan Kebudayaan Pascapandemi Covid19. Fakultas Filsafat UGM. 12
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 Nurhasim, M. (2013). Kegagalan Modernisasi Partai Politik Di Era Reformasi. Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 . Ohoitimur, J. (2018). Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi. Respons : Jurnall Etika Sosial, Vol 23 No . Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.). Pramelani, & Widyastuti, T. (2021). Persepsi Milenial terhadap Gaya Kepemimpinan Calon Presiden Tahun 2024. Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 20 No. Pruitt, G. R. dan J. Z. R. (2004). Teori Konflik Sosial. Pustaka Belajar. Ramadhan, D. A. (2019). Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa. Adminitrative Law & Governance Journal, Volume 2 I. Roy, A. (2020). The Pandemic is a Portal. Rudianto, Y. (2012). Fenomena Kekerasan Sosial dan Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia. Jurnal AKP. 1 (1), 71. Scarrow, S. (2005). Developments in Party Communications, Implementing IntraParty Democracy, National Democratic Institute for International Affairs (NDI, (USA: National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Printed by United States. Siavelis, P. M. (2006). Party and Social Structure", dalam Richard S Katz. dan William Crotty (Eds.), Handbook of Party Politics. Sage Publications. Sintani, F. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019). Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 19 No . Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alpabeta. Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. PT. Grasindo Utama. Tempo.co. (2022). Inilah Profil 6 Partai Baru yang Bakal Berpartisipasi di Pemilu 2024. di-pemilu-2024 Tinov, M. Y. T., & Handoko, T. (2016). Strategi Politik : Preferensi Partai Politik Menghadapi Pemilu di Aras Lokal. Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 15 No . Warburn, C., & Covert, T. (2017). Making Citizen. Palgrave Macmillan. We Are Social. (2022). Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report. White, J. K. (2006). What is Political Party dalam Richard S Katz. and William Crotty (Eds.), Handbook of Party Politics. Sage Publications. 13