PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/27/PBI/2012 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank maka risiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi; b. bahwa peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; c. bahwa penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional; d. bahwa ...
Mengingat: 2 - d. bahwa dalam rangka penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara lebih efektif, telah ada penyempurnaan dan penerbitan peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan standar internasional mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu untuk menyempurnakan dan mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang ...
3 - Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5204); MEMUTUSKAN: ...
4 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 3. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut. 5. Calon ...
5 - 5. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menjalani hubungan usaha dengan Bank. 6. Walk in Customer yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah. 7. Customer Due Diligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah. 8. Enhanced Due Dilligence atau yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Person, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 9. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 11. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan ...
6 - pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 12. Beneficial Owner adalah setiap orang yang: a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (ultimately own account); b. mengendalikan transaksi Nasabah; c. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; d. mengendalikan badan hukum; dan/atau e. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. 13. Rekomendasi Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. 14. Negara berisiko tinggi (high risk country) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat: a. b. dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau c. dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme. terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang; 15. Lembaga Pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 16. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/ Kementerian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta lembaga-lembaga pemerintahan ...
7 - pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 17. Politically Exposed Person yang selanjutnya disingkat sebagai PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. 18. Correspondent Banking adalah kegiatan suatu bank (correspondent) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (respondent) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya. 19. Cross Border Corespondent Banking adalah Correspondent Banking di mana salah satu kedudukan bank corespondent atau bank respondent berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. 20. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana. 21. Bank Penerus adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari Bank Pengirim. 22. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah transfer dana. Pasal 2 ...
8 - Pasal 2 (1) Bank wajib menerapkan program APU dan PPT. (2) Dalam penerapan program APU dan PPT, Bank wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 3 (1) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan. (2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. d. e. pengendalian intern; sistem informasi manajemen; dan sumber daya manusia dan pelatihan. BAB II PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Pasal 4 Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup: a. memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT; b. mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris; c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai ...
9 - sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; d. membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat; e. melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT; f. memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki: 1) pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau 2) pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT. g. memastikan bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas dan terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala. Pasal 5 Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup: a. persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan b. melakukan ...
10 - b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT. Pasal 6 (1) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT. (2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. (3) Bank wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait. Pasal 7 Pejabat unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib: a. menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direksi; b. memastikan: 1) 2) kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT; dan kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank; c. memantau ...
11 - c. memantau: 1) pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah; 2) Bank telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi; 3) Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT; dan 4) Bank telah mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai; d. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah; e. menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (red flag) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut; f. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan g. memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan ...
12 - pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank. BAB III KEBIJAKAN DAN PROSEDUR Pasal 8 (1) Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU dan PPT. (2) Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup: a. permintaan informasi dan dokumen; b. Beneficial Owner; c. d. CDD yang lebih sederhana; e. f. g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga; h. pengkinian dan pemantauan; i. Cross Border Correspondent Banking; j. transfer dana; k. penatausahaan dokumen; dan l. verifikasi dokumen; penutupan hubungan dan penolakan transaksi; ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP; pelaporan kepada PPATK. (3) Bank wajib menerapkan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan. (4) Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direksi. Pasal 9 ...
13 - Pasal 9 (1) Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari: a. pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk pelaksanaannya; b. penggunaan atau pengembangan teknologi baru baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sudah berjalan. (2) Untuk pelaksanaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan produk dan aktivitas baru. Pasal 10 Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah; b. melakukan hubungan usaha dengan WIC; c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner; atau d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Pasal 11 (1) Bank wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. 2. Pengelompokan ...
14 - (2) Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang mencakup: a. b. c. d. e. f. g. identitas; lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan; profil Nasabah; jumlah transaksi; kegiatan usaha Nasabah; struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah. (3) Pengaturan mengenai pengelompokan risiko Nasabah akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 12 (1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil Calon Nasabah. b. Identitas Calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. c. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b. d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha ...
15 - usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah. (2) Bank wajib mewaspadai transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang tergolong berisiko tinggi. Bagian Pertama PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMEN Pasal 13 Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan. Pasal 14 (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang mencakup: a. Bagi Calon Nasabah perorangan: 1) Identitas yang memuat: a) nama lengkap termasuk nama alias apabila ada; b) nomor dokumen identitas; c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada; d) e) f) g) h) tempat dan tanggal lahir; kewarganegaraan; pekerjaan; jenis kelamin; status perkawinan; dan 2) identitas Beneficial Owner apabila Calon Nasabah memiliki Beneficial Owner; 3) sumber ...
16 - 3) 4) perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun; 5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah dengan Bank; sumber dana; 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 7) informasi lain untuk mengetahui profil Calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. b. Bagi Calon Nasabah perusahaan: 1) nama perusahaan; 2) nomor izin usaha dari instansi berwenang; 3) bidang usaha; 4) alamat kedudukan perusahaan; 5) 6) bentuk badan hukum perusahaan; 7) tempat dan tanggal pendirian perusahaan; memiliki Beneficial Owner; sumber dana; 1) nama perusahaan; 2) nomor izin usaha dari instansi berwenang; 3) bidang usaha; 4) alamat kedudukan perusahaan; 5) 6) bentuk badan hukum perusahaan; 7) tempat dan tanggal pendirian perusahaan; memiliki Beneficial Owner; sumber dana; 8) 9) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan 10) informasi lain untuk mengetahui profil Calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. (2) Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank wajib meminta: a. seluruh ...
17 - a. seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC perorangan maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. b. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC perorangan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara. c. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4) bagi WIC perusahaan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara. Pasal 15 Untuk Calon Nasabah perorangan dan WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1) wajib didukung dengan dokumen identitas Calon Nasabah dan spesimen tanda tangan. Pasal 16 (1) Untuk Nasabah perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), dan angka 8) wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan: a. untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan; 1) spesimen ...
18 - 1) spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank; 2) kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. b. untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 3), ditambah dengan: 1) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan; 2) 3) 4) struktur manajemen perusahaan; struktur kepemilikan perusahaan; dan dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank. (2) Untuk Nasabah perusahaan berupa Bank, dokumen yang disampaikan paling kurang: a. b. c. akte pendirian/anggaran dasar Bank; izin usaha dari instansi yang berwenang; dan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank. Pasal 17 ...
19 - Pasal 17 (1) Untuk Calon Nasabah selain Calon Nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b. (2) Bank wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut: a. untuk Calon Nasabah berupa yayasan berupa: 1) 2) deskripsi kegiatan yayasan; 3) 4) dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang struktur dan nama pengurus yayasan; dan mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha izin bidang kegiatan yayasan; dengan Bank. b. untuk Calon Nasabah berupa perkumpulan yang berbadan hukum berupa: 1) bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang; 2) nama penyelenggara; dan 3) pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank. Pasal 18 (1) Untuk Calon Nasabah berupa Lembaga Pemerintahan, instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan. (2) Informasi ...
20 - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen sebagai berikut: a. surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank; dan b. spesimen tanda tangan. Bagian Kedua BENEFICIAL OWNER Pasal 19 (1) Bank wajib memastikan Calon Nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Beneficial Owner. (2) Dalam hal Calon Nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan Beneficial Owner, Bank wajib melakukan CDD terhadap Beneficial Owner yang sama dengan CDD bagi Calon Nasabah atau WIC. (3) Dalam hal Beneficial Owner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. Pasal 20 (1) Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Beneficial Owner, antara lain berupa: a. bagi Beneficial Owner perorangan: 1) informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan Pasal 15; 2) hubungan hukum antara Calon Nasabah atau WIC dengan ...
21 - dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan 3) pernyataan dari Calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner. b. Bagi Beneficial Owner perusahaan, yayasan atau perkumpulan: 1) informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; 2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan atau perkumpulan; dan 3) pernyataan dari Calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner. (2) Dalam hal Calon Nasabah merupakan Bank lain di dalam negeri yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis dari Bank di dalam negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut. (3) Dalam hal Calon Nasabah merupakan bank lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis dari bank di luar negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh bank di luar negeri tersebut. (4) Dalam ...
22 - (4) Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Beneficial Owner, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah atau WIC. Pasal 21 Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Beneficial Owner sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 2) tidak berlaku bagi Beneficial Owner berupa: a. Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah; atau b. perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Bagian Ketiga VERIFIKASI DOKUMEN Pasal 22 (1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. (2) Bank dapat melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat keraguan, Bank wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah. (4) Bank ...
23 - (4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan Beneficial Owner sebelum membina hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. (5) Dalam kondisi tertentu Bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai. (6) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diselesaikan paling lambat: a. untuk nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha. b. untuk nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha bagi Calon Nasabah. Bagian Keempat CDD YANG LEBIH SEDERHANA Pasal 23 (1) Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji; b. Calon Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya; c. Calon ...
24 - c. Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah; d. Calon Nasabah berupa Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah; e. transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan; f. tujuan pembukaan rekening terkait dengan program Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; atau g. jumlah setoran awal paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maksimum saldo pada akhir bulan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum transaksi dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2) Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta informasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d); b. bagi Calon Nasabah perusahaan atau Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4). c. bagi ...
(3) 25 - c. bagi WIC perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4); dan d. bagi Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf c), huruf d), dan huruf f). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didukung dengan: a. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bagi Calon Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. dokumen identitas perusahaan ditambah dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank bagi Calon Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e; c. dokumen identitas perusahaan dan dokumen identitas anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank bagi Calon Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; atau d. dokumen ...
26 - d. dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Calon Nasabah tersebut, dan spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g. (4) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. (5) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana. (6) Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau jumlah maksimum saldo dan/atau maksimum transaksi Nasabah melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g maka Bank wajib melakukan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 terhadap Nasabah yang bersangkutan. Bagian Kelima PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI Pasal 24 (1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20; b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; c. menyampaikan ...
27 - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau d. berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank. (2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal: a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi; dan/atau b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. (3) Bank tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Beneficial Owner, dalam hal penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. (4) Bank wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Bank wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan. (6) Kewajiban Bank untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah. Pasal 25 ...
28 - Pasal 25 (1) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), Bank wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut. (2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di Bank maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah yang tersimpan di Bank dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam POLITICALLY EXPOSED PERSON DAN AREA BERISIKO TINGGI Pasal 26 (1) Bank wajib memastikan adanya Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP. (2) Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri. (3) Dalam hal Nasabah atau Beneficial Owner tergolong berisiko tinggi atau PEP, Bank wajib melakukan: a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Beneficial Owner, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak- pihak yang terkait; dan b. pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah atau Beneficial Owner. (4) Kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan ...
29 - diberlakukan pula terhadap Nasabah atau WIC yang: a. menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris; b. melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi; c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil; atau d. merupakan pihak yang terkait dengan PEP. (5) Dalam hal Bank akan melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah yang tergolong PEP, Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Nasabah tersebut. (6) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang untuk: a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Calon Nasabah yang tergolong PEP; dan b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong PEP. Bagian Ketujuh PELAKSANAAN CDD OLEH PIHAK KETIGA Pasal 27 (1) Bank dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ...
30 - merupakan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. memiliki kerja sama dengan Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis; c. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh Bank dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT; dan e. berkedudukan di negara yang tidak tergolong berisiko tinggi. (3) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di negara yang tergolong berisiko tinggi maka pihak ketiga tersebut wajib memenuhi kriteria: a. berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank; dan b. kelompok usaha tersebut telah menjalankan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF. (4) Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Bank yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. Pasal 28 ...
31 - Pasal 28 (1) Dalam hal Bank bertindak sebagai agen penjual produk lembaga keuangan lainnya, Bank wajib memenuhi permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu- waktu dibutuhkan oleh lembaga keuangan lainnya tersebut dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT. (2) Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank dengan lembaga keuangan lainnya tersebut. Bagian Kedelapan PENGKINIAN DAN PEMANTAUAN Pasal 29 (1) Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 serta menatausahakannya. (2) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib: a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah; b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan c. menyusun laporan realisasi pengkinian data. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan dari Direksi. Pasal 30 ...
32 - Pasal 30 (1) Bank wajib memelihara database Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). (2) Bank wajib memastikan secara berkala nama-nama Nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris. (3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. (4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pasal 31 (1) Bank wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. (2) Bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah. (3) Bank dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ...
33 - mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (4) Bank wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah yang berasal dari negara yang berisiko tinggi dan/atau Bank yang berkedudukan di negara yang berisiko tinggi. Pasal 32 Bank wajib melakukan CDD terhadap Nasabah sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach) apabila: a. b. c. terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan; terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan; informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam Customer Identification File belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 20; dan/atau d. menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. Bagian Kesembilan CROSS BORDER CORRESPONDENT BANKING Pasal 33 (1) Sebelum menyediakan jasa Cross Border Correspondent Banking, Bank wajib meminta informasi mengenai: a. profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; b. reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan; c. tingkat ...
34 - c. tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan d. Informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus. (2) Sumber informasi untuk memastikan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. (3) Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus. Pasal 34 Bank wajib melakukan CDD terhadap Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang disesuaikan dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach) apabila: a. terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang bersifat substansial; dan/atau b. informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). Pasal 35 Dalam hal terdapat Nasabah yang mempunyai akses terhadap Payable Through Account dalam jasa Cross Border Correspondent Banking, Bank Pengirim wajib memastikan: a. Bank ...
35 - a. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses CDD dan pemantauan yang memadai yang paling kurang sama dengan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan b. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus bersedia untuk menyediakan data identifikasi Nasabah yang terkait apabila diminta oleh Bank Pengirim. Pasal 36 Bank Pengirim yang menyediakan jasa Cross Border Correspondent Banking wajib: a. mendokumentasikan seluruh transaksi Cross Border Correspondent Banking; b. menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan Cross Border Correspondent Banking dengan shell bank; dan c. memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengijinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan Cross Border Correspondent Banking. Bagian Kesepuluh TRANSFER DANA Pasal 37 (1) Bagi Bank yang melakukan kegiatan transfer dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bank Pengirim wajib: 1) memperoleh ...
36 - 1) memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling kurang meliputi: a) nama Nasabah atau WIC pengirim; b) nomor rekening Nasabah pengirim; c) d) nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau alamat Nasabah atau WIC pengirim; tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim; e) f) nama Nasabah atau WIC penerima; g) nomor rekening Nasabah penerima; h) alamat WIC penerima; i) j) sumber dana Nasabah atau WIC pengirim jumlah uang dan jenis mata uang; dan tanggal transaksi; 2) menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Bank Penerima; dan 3) mendokumentasikan seluruh transaksi transfer dana. b. Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim. c. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1). (2) Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima, dan/atau dari otoritas yang ...
37 - yang berwenang, apabila Bank Penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi. Pasal 38 Ketentuan dalam Pasal 37 dikecualikan terhadap: a. transfer dana yang menggunakan kartu debet, kartu ATM maupun kartu kredit. b. transfer dana yang dilakukan antar penyedia jasa keuangan dan untuk kepentingan penyedia jasa keuangan dimaksud. Pasal 39 (1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1) tidak dipenuhi maka Bank Pengirim wajib menolak untuk melaksanakan transfer dana. (2) Dalam hal Bank Penerus dan/atau Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1) maka Bank Penerus dan/atau Bank Penerima dapat: a. melaksanakan transfer dana; b. menolak untuk melaksanakan transfer dana; atau c. menunda transaksi transfer dana, disertai dengan tindak lanjut yang memadai. Pasal 40 Dalam hal terdapat transfer dana yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan perundang ...
38 - perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Bank wajib melaporkan transfer dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Bagian Kesebelas PENATAUSAHAAN DOKUMEN Pasal 41 (1) Bank wajib tetap menatausahakan: a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak: 1) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau 2) ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha. b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang dokumen. (2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. b. Identitas Nasabah atau WIC; dan Informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. (3) Bank wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana ...
39 - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang, pada saat diperlukan. BAB IV PENGENDALIAN INTERN Pasal 42 (1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan: a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai; b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan c. dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern. BAB V SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Pasal 43 (1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. (2) Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File), paling kurang meliputi informasi ...
40 - informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1). (3) Bank wajib memiliki dan memelihara profil WIC sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a. (4) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme. BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN Pasal 44 Untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, Bank wajib melakukan: a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre employee screening); dan b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan. Pasal 45 Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang: a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT; b. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran ...
41 - peran dan tanggungjawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme. BAB VII PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT BAGI KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI LUAR NEGERI Pasal 46 (1) Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya. (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud. (3) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (4) Dalam hal penerapan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat ...
42 - tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. BAB VIII PELAPORAN Pasal 47 (1) Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia: a. penyesuaian action plan pelaksanaan program APU dan PPT dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada bulan Juni 2013; b. penyesuaian Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini; c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b disampaikan setiap tahun dalam Laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan bulan Desember; dan d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c disampaikan setiap tahun dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan bulan Desember. (2) Dalam ...
43 - (2) Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Bank wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Pasal 48 (1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (2) Kewajiban Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. Pasal 49 Penyampaian pedoman dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditujukan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; b. Kantor ...
44 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 50 Bank wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema pencucian uang atau pendanaan terorisme. Pasal 51 Bank wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. BAB X SANKSI Pasal 52 (1) Bank yang terlambat menyampaikan: a. penyesuaian action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a; b. penyesuaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b; c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c; d. laporan ...
45 - d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d; atau e. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling tinggi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (2) Bank yang belum menyampaikan: a. penyesuaian action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a; b. penyesuaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b; c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c; d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d; atau e. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Bank yang: a. tidak melaksanakan komitmen penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) kali pemeriksaan; dan/atau b. tidak melaksanakan komitmen yang telah dituangkan dalam action plan dan/atau rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf c, c. tidak ...
46 - c. tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf (b) yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51, dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa: a. b. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan; c. teguran tertulis; pembekuan kegiatan usaha tertentu; d. pemberhentian ...
47 - d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau e. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme wajib menyesuaikan dan menyempurnakan menjadi Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 55 ...
48 - Pasal 55 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5032), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (2) Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri. Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar ...
49 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 290 DPNP
50 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/27/PBI/2012 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM I. UMUM Dengan adanya dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih. Dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pemberantasan terorisme tersebut, koordinasi, kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak nasional dan internasional mutlak diperlukan. Dalam hal ini industri perbankan nasional mempunyai peranan sangat penting untuk membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu, dengan melaksanakan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme diharapkan perbankan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko konsentrasi. Dalam ...
51 - Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perbankan tetap berpedoman pada penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan standar internasional yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang menetapkan kebijakan dan langkah- langkah yang diperlukan untuk melindungi sistem keuangan global dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dikenal sebagai Rekomendasi FATF. Rekomendasi tersebut juga dijadikan acuan bagi masyarakat internasional untuk menilai kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Seiring dengan perkembangan yang ada baik dalam lingkup nasional dan global, sampai dengan saat ini telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme antara lain Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Transfer Dana. Selain itu, Rekomendasi FATF juga mengalami penyesuaian sehingga menjadi lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selanjutnya, Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi: a. Pengaturan mengenai transfer dana. b. Pengaturan mengenai area berisiko tinggi. c. Pengaturan ...
52 - c. Pengaturan Customer Due Dilligence (CDD) sederhana khususnya dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif (financial inclusion). d. Pengaturan mengenai Cross Border Correspondent Banking. Dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan perbankan secara lebih efektif, diharapkan bank dapat beroperasi secara sehat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pencucian uang" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Yang ...
53 - Yang dimaksud dengan "pendanaan terorisme" adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam kaitan ini termasuk upaya-upaya setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang dimaksud dengan "Direksi" adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang Bank dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c ...
54 - Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, ketentuan ini berlaku juga bagi Kantor Cabang Pembantu. Huruf g Yang dimaksud dengan "kompleksitas usaha yang tinggi" adalah dengan mempertimbangkan antara lain ragam produk dan jasa, serta jumlah nasabah yang memiliki risiko tinggi dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan "unit kerja terkait" antara lain unit kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti petugas pelayanan nasabah (front liner), petugas pemasaran, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor. Pasal 5 ...
55 - Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan Bank. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman, pengetahuan termasuk pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan "sistem yang mendukung" adalah sistem yang antara lain dapat mengidentifikasi Nasabah, Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan transaksi keuangan lainnya sebagaimana diwajibkan dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Angka 2 Cukup jelas. Huruf c ...
56 - Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f ...
57 - Huruf f Penetapan penggolongan area berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait pendanaan terorisme, produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Bank dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian perlu memperhatikan risiko yang timbul atas penerbitan produk, pelaksanaan aktivitas baru, penggunaan atau pengembangan teknologi baru, serta mengupayakan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko yang timbul. Ayat (2) ...
58 - Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Huruf a Dalam hal rekening merupakan rekening joint account atau rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening joint account tersebut. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Transaksi yang tidak wajar adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK Pasal 11 Ayat (1) Untuk efektifitas pengelompokkan Nasabah, diperlukan informasi baik dari Nasabah itu sendiri maupun dari informasi lainnya yang tersedia di masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat 3 ...
59 - Ayat 3 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Dalam rangka meminta informasi, Bank dapat diwakili oleh pihak lain. Pihak lain yang dapat mewakili Bank harus mengetahui prinsip dasar dari CDD. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Termasuk dalam pengertian rekening fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan. Huruf e Termasuk dalam pengertian hubungan usaha adalah penggunaan jasa perbankan melalui media elektronik. Dalam melakukan pertemuan langsung (face to face), Bank dapat diwakili oleh pihak lain. Pihak lain yang dapat mewakili Bank harus mengetahui prinsip dasar CDD. Ayat (2) Untuk mengetahui tingkat risiko suatu negara antara lain dapat dilihat di laman atau Pasal 13 ...
60 - Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Angka 1) Huruf a) Cukup Jelas. Huruf b) Cukup Jelas. Huruf c) Informasi mengenai alamat tempat tinggal lain diperlukan apabila Calon Nasabah perseorangan memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tercatat pada dokumen identitas. Huruf d) Cukup jelas. Huruf e) Cukup jelas. Huruf f) Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/institusi, alamat perusahaan/ institusi, dan jabatan. Huruf g) Cukup jelas. Huruf h) Cukup jelas. Angka 2) ...
61 - Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Angka 4) Cukup jelas. Angka 5) Cukup jelas. Angka 6) Kewajiban ini berlaku untuk Calon Nasabah yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP. Angka 7) Informasi lain misalnya, nomor telepon, alamat penagihan telepon/listrik/kartu kredit, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait" antara lain ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang berlaku bagi lembaga keuangan non bank. Huruf b Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Angka 3) Cukup jelas. Angka 4) ...
62 - Angka 4) Cukup jelas. Angka 5) Cukup jelas. Angka 6) Cukup jelas. Angka 7) Cukup jelas. Angka 8) Cukup jelas. Angka 9) Cukup jelas. Angka 10) Informasi lain misalnya nomor telepon, alamat penagihan telepon/listrik/kartu kredit, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait" antara lain ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang berlaku bagi lembaga keuangan non bank. Ayat (2) Huruf a Ketentuan dalam ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 15 ...
63 - Pasal 15 Dokumen pendukung bagi identitas Calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan dokumen pendukung bagi identitas Calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan asing adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Dokumen pendukung identitas tersebut juga diperlukan bagi perorangan yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Dokumen Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Calon Nasabah berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari: a. seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil Calon Nasabah berkewarganegaraan asing; atau b. penyedia jasa keuangan di negara atau jurisdiksi tempat kedudukan Calon Nasabah dan negara atau jurisdiksi tersebut tidak tergolong berisiko tinggi Termasuk spesimen tanda tangan bagi Calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah cap jempol atau sidik jari. Pasal 16 ...
64 - Pasal 16 Ayat (1) Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perusahaan berupa: a. akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh: izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, atau izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan. Huruf a Angka 1) Yang dimaksud dengan Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil adalah Nasabah perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Huruf b Angka 1) Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan. Angka 2) ...
65 - Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Angka 4) Yang dimaksud dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan transaksi dengan Bank adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan (authorized signature). Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Perkumpulan yang berbadan hukum antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik dan organisasi non profit. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 ...
66 - Pasal 19 Ayat (1) Pengertian Beneficial Owner dalam ayat ini dapat lebih dari satu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Termasuk Beneficial Owner perorangan dalam ayat ini adalah Beneficial Owner perorangan dari Calon Nasabah yang merupakan Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah. Huruf b Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Yang dimaksud dengan "pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan atau perkumpulan (ultimate owner/ultimate controller)" adalah perorangan yang menurut penilaian Bank memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan. Dokumen ...
67 - Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir. Angka 3) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Huruf a Lembaga pemerintahan yang dimaksudkan dalam huruf ini mencakup lembaga pemerintahan Indonesia dan lembaga pemerintahan asing. Huruf b Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Untuk memastikan kebenaran identitas Nasabah perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen yang mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu yang masih berlaku. Ayat (2) ...
68 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan lebih dari satu dokumen identitas misalnya selain Kartu Tanda Penduduk adalah paspor atau Surat Izin Mengemudi Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain: a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan; dan b. apabila tingkat risiko Calon Nasabah tergolong rendah. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Dalam hal ini termasuk tingkat risiko negara asal Nasabah. Huruf a Rekening yang dimaksud dalam huruf ini adalah rekening milik perusahaan yang digunakan hanya untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut secara periodik dan/atau rekening karyawan yang digunakan hanya untuk menerima gaji dari pemberi kerja. Huruf b ...
69 - Huruf b Perusahaan publik yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah perusahaan yang terdaftar pada bursa efek dimana informasi tentang identitas perusahaan dan Beneficial Owner perusahaan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Program Pemerintah yang dimaksud dalam huruf ini antara lain program Pemerintah untuk tujuan sosial, bantuan layanan tunai dan gerakan Indonesia menabung. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas antara lain: a. Kartu ...
70 - a. Kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencantumkan foto diri seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh Pemerintah; b. dokumen identitas dan surat referensi dari Nasabah lain yang mengenal profil Calon Nasabah; c. surat referensi dari Kelurahan atau Kepala Desa dimana Calon Nasabah berdomisili yang mencantumkan foto diri; atau d. kartu tanda pelajar bagi Calon Nasabah Perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki KTP yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau pihak lain yang bertanggungjawab terhadap Calon Nasabah tersebut. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Daftar yang dibuat antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c ...
71 - Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan "shell bank" adalah Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (physical presence) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Kewajiban Bank untuk tetap melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Beneficial Owner dimaksudkan untuk kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam database Bank atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya. Ayat (2) ...
72 - Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah" antara lain berupa penyerahan sisa dana kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal 26 Ayat (1) Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan. Ayat (2) Pembuatan daftar tersendiri ditujukan untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemantauan yang lebih ketat" adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh Bank secara berkala dengan frekuensi yang lebih tinggi atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Dalam menetapkan frekuensi yang lebih tinggi tersebut, Bank dapat menetapkan klasifikasi high risk lebih lanjut sesuai dengan profil Nasabah atau Beneficial Owner yang bersangkutan. Ayat (4) ...
73 - Ayat (4) Huruf a Produk perbankan yang berisiko tinggi antara lain transfer dana, private banking, internet banking. Huruf b Negara berisiko tinggi antara lain negara yang diidentifikasikan sebagai Tax Heaven Country . Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait dengan PEP" adalah: a. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; b. anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau c. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "pejabat senior" adalah Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum, telah memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat Bank atau pimpinan di kantor cabang Bank. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b ...
74 - Huruf b Dalam hal ini khususnya terhadap Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Informasi yang dimaksudkan dalam huruf ini paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari Calon Nasabah. Huruf e Untuk mengetahui tingkat risiko suatu negara antara lain dapat dilihat di laman atau Ayat (3) ...
75 - Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank Ayat (5) Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Pengkinian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ayat (2) Laporan kegiatan pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" antara lain berupa statistik jumlah Nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan. Yang dimaksud dengan "data kualitatif" antara lain berupa kendala, upaya yang telah dilakukan Bank serta kemajuan (progress) dari upaya tersebut. Ayat (3) ...
76 - Ayat (3) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Daftar Teroris adalah daftar nama- nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267. Bank dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris berdasarkan database Daftar Teroris yang dipublikasikan melalui media internet seperti website PBB atau sumber lain yang lazim digunakan Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan informasi lainnya antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah. Ayat (4) Yang dimaksud dengan nama Nasabah adalah termasuk nama alias dari Nasabah. Informasi lainnya antara lain tempat tanggal lahir dan alamat. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)...
77 - Ayat (2) Yang dimaksud dengan transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah adalah transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undanganan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Informasi mengenai Negara yang berisiko tinggi antara lain dapat dilihat pada informasi yang dipublikasikan oleh otoritas di luar negeri yang berwenang seperti Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Asia Pasific Group on Money Laundering (APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain. Pasal 32 Yang dimaksud dengan "pendekatan berdasarkan risiko" adalah pendekatan yang mempertimbangkan tingkat materialitas dan risiko. Pasal 33 Ayat (1) Huruf a Informasi mengenai profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus antara lain mencakup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, dan produk hasil usaha. Huruf b ...
78 - Huruf b Dalam meneliti reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus, Bank perlu meneliti reputasi yang bersifat negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas termasuk ketentuan yang terkait dengan rekomendasi FATF, atau Bank Penerima dan/atau Bank Penerus sedang dalam proses penyidikan dan/atau pembinaan oleh otoritas yang berwenang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Huruf c Tingkat penerapan program APU dan PPT suatu negara dapat dilihat dari tingkat risiko negara tempat kedudukan Bank tersebut yang dikeluarkan oleh FATF atau Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Huruf d Yang dimaksud dengan "informasi relevan lain"antara lain informasi mengenai: a. kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, untuk memastikan apakah terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali; b. posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan c. profil perusahaan induk dan anak perusahaan. Ayat (2) ...
79 - Ayat (2) Otoritas di dalam negeri yang berwenang seperti PPATK dan Bank Indonesia, sedangkan otoritas di luar negeri yang berwenang seperti Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Asia Pasific Group on Money Laundering (APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pejabat senior" adalah Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum dan telah memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme, misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat Bank atau pimpinan di kantor cabang Bank. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Payable Through Account adalah rekening koresponden yang digunakan secara langsung oleh pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pihak ketiga tersebut. Pasal 36 Huruf a Yang dimaksud kegiatan dokumentasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Bank Indonesia ini. Huruf b ...
80 - Huruf b Yang dimaksud dengan "shell bank" adalah Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (physical presence) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif. Huruf c Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "Bank Pengirim" termasuk pula Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang. Angka (1) Huruf a) Cukup jelas Huruf b) Cukup jelas. Huruf c) Cukup jelas. Huruf d) ...
81 - Huruf d) Yang dimaksud dengan "nomor identifikasi" antara lain nomor yang secara unik mengidentifikasikan Nasabah/WIC pengirim dari Bank Pengirim dengan data informasi yang dikelola oleh Bank Pengirim. Dalam hal ini, nomor identifikasi berbeda dengan nomor transaksi. Huruf e) Cukup jelas. Huruf f) Cukup jelas. Huruf g) Cukup jelas. Huruf h) Cukup jelas. Huruf i) Cukup jelas. Huruf j) Cukup jelas. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Yang dimaksud dengan "kegiatan dokumentasi" adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Bank Indonesia ini. Huruf b ...
82 - Huruf b Yang dimaksud dengan "informasi" adalah informasi mengenai pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Informasi atau permintaan tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani maupun informasi atau permintaan yang disampaikan melalui media eletronik lainnya. Otoritas yang berwenang dalam ayat ini termasuk otoritas penegak hukum dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan Bank. Pasal 38 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penyedia jasa keuangan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) ...
83 - Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tindak lanjut yang memadai" antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, melaporkan sebagai Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti Huruf a Yang dimaksud dengan "dokumen yang terkait data Nasabah atau WIC" antara lain dokumen identitas, hasil analisis yang terkait dengan profil Nasabah atau WIC, dan korespondensi dengan Nasabah atau WIC. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 42 ...
84 - Pasal 42 Ayat (1) Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh Bank, Bank mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan sample testing) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan profil Nasabah secara terpadu adalah data profil Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank antara lain tabungan, deposito, giro dan kredit. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) ...
85 - Ayat (4) Penggunaan teknologi yang berpotensi disalahgunakan seperti pembukaan rekening dan/atau melakukan transaksi melalui pos, fax, telepon, internet banking, dan ATM. Pasal 44 Pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan karyawan Bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan Know Your Employee (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur pre employee screening, pengenalan dan pemantauan profil yang mencakup karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Kebijakan dan prosedur program APU dan PPT yang dimaksudkan dalam ayat ini termasuk kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut tetap memperhatikan tingkat keamanan informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ...
86 - Yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah anak perusahaan yang mayoritas kepemilikannya berada pada Bank. Ayat (2) Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang Bank dan anak perusahaan di luar negeri. Ayat (3) Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang Bank dan anak perusahaan di luar negeri. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Huruf a Action plan adalah langkah-langkah Bank untuk melaksanakan program APU dan PPTdengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu, yang paling kurang memuat penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi, penyiapan sumber daya manusia, dan program pengkinian data Nasabah, WIC dan Beneficial Owner. Huruf b ...
87 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Termasuk dalam kerja sama dengan penegak hukum yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas nasabah ...
88 - nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang sesuai perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Pelaksanaan sanksi ini setelah Bank memperoleh 2 (dua) kali surat teguran dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya komitmen. Huruf c Yang dimaksud dengan "berdampak signifikan" antara lain adalah menimbulkan risiko reputasi Bank. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 ...
89 - Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5385