Manajemen Perbatasan dan RSK ii
Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan Rizal Darmaputra
i Penulis Rizal Darmaputra mendapatkan gelar S1 di Hubungan Internasional FISIP UNPAR dan mendapat gelar master dari Hubungan Internasional FISIP UI pada 2003. Pernah menjadi Individual Contractor dalam United Nations Development Programme (UNDP), Bratislava, Slovakia. Sejak tahun 1996, menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lesperssi, Jakarta. Editor Sri Yunanto Papang Hidayat Mufti Makaarim A. Wendy Andhika Prajuli Fitri Bintang Timur Dimas Pratama Yudha Tim Database Rully Akbar Keshia Narindra R. Balya Taufik H. Munandar Nugraha Febtavia Qadarine Dian Wahyuni Pengantar Insitute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor Tool ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah Tools ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini. Tool Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan Tool Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit. Toolkit ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. Toolkit ini terdiri dari 17 Tool berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan Reformasi Tentara Nasional Indonesia Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan Komisi Intelijen Program Pemolisian Masyarakat Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan IDSPS Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (policy research) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat. DCAF Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer. Layout Nurika Kurnia Foto Sampul © Teddy, 2009 Ilustrasi cover Nurika Kurnia © IDSPS, DCAF 2009 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dicetak oleh IDSPS Press Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar MInggu, 12520 Jakarta-Indonesia. Telp/Fax +62 21 780 4191 Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Kata Pengantar Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forced (DCAF) Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sector keamanan. Tool ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan. Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini. Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas- komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor- aktor termarjinalisasi dan membawa proses perumustan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara- negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik. Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar. OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain: •	•	•	• Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan Mempromosikan pemerintah yang responsif
• Manajemen Perbatasan dan RSK ii
Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hádala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini. Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari comunitas OMS Indonesia. Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari Tool Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. Tool ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal. Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (workshop) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Tool ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, tool ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia. Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementrian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan. Jenewa, Agustus 2009 Eden Cole Deputy Head Operations NIS and Head Asia Task Force Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Kata Pengantar Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya- upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia. Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya - pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangnya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul. Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten. Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembali melihat efektivitas dan persinggungan stretegis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK. Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan. Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya. Manajemen Perbatasan dan RSK iv
v Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit, merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman. Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal. Jakarta, 8 September 2009 Mufti Makaarim A Direktur Eksekutif IDSPS Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Daftar Isi Akronim 1. Pengantar 2. Pengertian Perbatasan 3. Pendekatan Keamanan Dalam Manajemen Perbatasan 4. Persoalan Perbatasan Indonesia 5. Pengelolaan Perbatasan Indonesia 6. Pengalaman Hongaria Dalam Manajemen Perbatasan 7. Penutup 8. Daftar Pustaka 9. Bacaan Lanjutan 10. Lampiran vii 1 3 4 8 12 18 20 22 22 23 Manajemen Perbatasan dan RSK vi
vii Akronim ASEAN Association of South East Asia Nations BLK Balai Latihan Kerja BLK Batas Landas Kontinen BZT Batas Zona Tambahan CIQS Customs, Immigration, Quarantine, and Security CSO Civil Society Organization Dishidros Dinas Hidrografi dan Oseanografi HAM Hak Asasi Manusia IMF International Monetary Fund LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MNC's Multi National Corporations NATO North Atlantic Treaty Organization NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia PBB Persatuan Bangsa-bangsa PNG PapuaNew Guinea (Papua Nugini) Polri Kepolisian Republik Indonesia PP Peraturan Presiden RI Republik Indonesia SBNP Sistem Bantu Navigasi Pelayaran SDA Sumber Daya Alam SDM Sumber Daya Manusia SLOC Sea Lanes of Communications TKI Tenaga Kerja Indonesia TNI Tentara Nasional Indonesia UU Undang-Undang UUD Undang-Undang Dasar WTO World Trade Organization Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan 1. Pengantar Masalah perbatasan merupakan bagian penting dari Masalah batas wilayah enam negara bukan hanya ketahanan negara. Untuk itu setiap negara mempunyai menyangkut ancaman dari luar tetapi juga terkait kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap masing-masing. Namun karena batas terluar wilayah warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan negara senantiasa berbatasan dengan wilayah alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin kedaulatan negara lain maka penetapan tersebut terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin harus juga memperhatikan kewenangan otoritas besar maka perbatasan wilayah menjadi sensitif bagi negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian, timbulnya perselisihan (disputes) dan konflik. misalnya dalam bidang survei dan penentuan batas wilayah darat maupun wilyah laut antara NKRI dengan Pembinaan ketahanan menjadi sangat penting negara lain yang selama ini tertuang dalam bentuk mengingat banyak ancaman bagi kelangsungan MoU maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis persatuan kita sebagai bangsa dan negara. Ancaman- batas laut. ancaman itu ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal baik karena perkembangan UUD 1945 hasil amandemen memerintahkan keadaan dunia maupun karena posisi Indonesia yang pembuatan UU kepada pemerintah untuk menetukan memang rawan untuk dipecah balah. Globalisasi yang batas wilayah negara yang dapat dijadikan sekarang terjadi di seluruh dunia dapat dikatakan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan turut mengancam atas keutuhan nation state seperti NKRI, memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia seperti yang banyak diteorikan oleh pakar. dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumberdaya Robert J Holton1 memetakan beberapa tantangan yang alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. dihadapi oleh setiap nation state dengan identifikasi Isi undang-undang tentang wilayah negara tersebut sebagai berikut: selanjutnya didepositkan di PBB agar diketahui 1. Berbagai perusahaaan multinasional yang dikenal masyarakat internasional, terutama negara-negara sebagai Multi National Coorporations (MNC's) yang berbatasan dengan Indonesia. Perlunya deposit dapat memperlemah nation state karena mereka wilayah dan batas-batasnya ini ke PBB dimaksudkan mengembangkan pasar modal global yang dapat agar saat ada complain atau konflik perbatasan ada mempermudah investor dan spekulan untuk rujukan yang jelas yang sudah terdaftar di PBB. Itulah mentransfer sejumlah besar uang dari sebuah sebabnya pada saat ini kita perlu UU tentang wilayah negara ke negara lain hanya dalam hitungan detik negara. Masalah penegasan batas wilayah di dalam dan negara nyaris tak bisa mengontrol pergerakan sebuah UU menjadi semakin penting sejalan dengan ini. terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. 1 Robert J Holton, Globalization at the Nation State, UK: Macmillan, London, 1998, hal. 106. Manajemen Perbatasan dan RSK 1
2 2. Dengan perlindungan hukum internasional dari tujuh selat strategis di dunia sehingga memiliki banyak lembaga transnasional seperti World bargaining power yang kuat dalam pengendalian Bank, IMF, Uni Eropa, WTO, dan PBB telah lalu lintas laut yang melewati SLOC itu. Namun memepngaruhi kekuasaan negara (nation state) bersamaan dengan kuatnya bargaining power itu secara signifikan. Dapat disebut sebagai contoh terdapat juga ancaman untuk ditarik-tarik yang betapa besar pengaruh Uni Eropa ketika melebur dapat mempengaruhi ketahanan dirinya. mata uang dari berbagai negara Eropa ke dalam 2. Indonesia merupakan negara muslim terbesar mata uang Eropah secara tunggal. Contoh lain di dunia yang bersikap sangat moderat sehingga yang spesifik telah terjadi di Indonesia adalah bisa dipergunakan untuk mengatasi kecemasan kebijakan reformasi, deregulasi, dan privatisasi dunia Barat atas perkembangan Islam yang yang dilakukan karena rekomendasi lembaga belakangan ini semakin dahsyat dengan internasional seperti IMF. Sedangkan dalam stigmatisasi terorisme (fundamentalis-radikal). perang konvensional kita dapat menyebut Irak Berbagai bentuk intervensi dan subversi sangat yang pada tahun 2003 diserang beramai-ramai mungkin akan dilakukan terhadap Indonesia dengan menggunakan bendera PBB. guna menjadikannya sebagai negara yang tetap 3. Adanya kekuatan-kekuatan militer hegemonik moderat. Upaya tersebut tentu mengandung bibit yang sering melemahkan kedaulatan sebuah konflik di dalam Indonesia sendiri yang berarti negara seperti pengiriman pasukan NATO ke mengancam ketahanan dirinya. berbagai negara untuk melakukan aksi militer 3. Indonesia menguasai separuh dari seluruh dengan berusaha menggunakan legalitas dari wilayah kawasan Asia Tenggara yang karena power PBB. Meskipun dalam kenyataannya tidak semua position-nya di kawasan tersebut menjadi penjuru pakar setuju pada pandangan bahwa globalisasi ASEAN. Dengan posisinya yang sekuat itu maka dapat menghancurkan ketahanan suatu bangsa secara politik internasional berarti jika (sebuah atau membawa pada the End of Nation State, negara) bisa memegang Indonesia berarti bisa namun tiga alasan di atas dapat diterima secara memegang ASEAN. Indonesia dapat dijadikan alat logis bahwa Indonesia sebagai nation state dapat oleh Barat untuk membendung pengaruh China terancam ketahanan dirinya. di ASEAN yang oleh Barat dipersepsikan sebagai ancaman bagi mereka. Selain itu posisi dan kapasitas Indonesia memancing daya tarik tersendiri untuk dicabik-cabik atau ditarik- tarik agar mengikuti salah satu kekuatan atau diintervensi oleh negara-negara besar di dunia. Ada tiga hal yang menyebabkan Indonesia akan menjadi sasaran intervensi untuk ditarik ke dalam salah satu kekuatan negara lain:2 1. Secara geopolitik Indonesia menduduki Sea Lanes of Communications (SLOC) atau alur pelayaran vital di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sehingga akan dipaksa untuk selalu pro Barat atau akomodatif terhadap kepentingan- kepentingan Barat. Indonesia menguasai empat Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
2. Pengertian Perbatasan Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah muncul persoalan yang terselesaikan misalnya garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. yang berkaitan dengan masalah kepemilikan Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau state's sumberdaya strategis di perbatasan. border dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya
Interdependent borderland : suatu wilayah penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang dihubungkan oleh hubungan internasional yang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai berbagai kegiatan perekonomian yang saling kewarganegaraan yang berbeda. menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai Riwanto Tirtosudarmo, mengutip Ricklefs (1981), fasilitas produksi sementara yang lain memiliki menyebutkan bahwa perbatasan dari negara yang kini tenaga kerja yang murah. bernama Indonesia adalah dibangun oleh kekuatan
Integrated borderland : suatu wilayah perbatasan militer kolonial (Belanda) dengan mengorbankan nyawa yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah manusia, uang, perusakan lingkungan, perenggangan kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada ikatan sosial dan perendahan harkat dan kebebasan kedua negara dan keduanya tergabung dalam manusia.3 sebuah pesekutuan yang erat. O.J. Martinez sebagaimana dikutip Riwanto Tirtosudarmo mengkategorikan ada empat tipe perbatasan :4
Alienated borderland : suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
Coexistent borderland : suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih 2 3 4 RM Sunardi, Adidarma, Jakarta, 2004), hal. 194-195 I Ketut Ardhana, et.al. Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan diKalimantan Timur - Sabah, Studi Kasus di Wilaya Krayan dan Long Pasia (Jakarta : Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007), hal. 1. Ibid., Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Kesatuan Negara Republik Indonesia, (PT Kuaternita Manajemen Perbatasan dan RSK 3
4 3. Pendekatan Keamanan dalam Manajemen Perbatasan Pascaperang dingin (cold war), konsep tentang semua fenomena politik dan hubungan internasional keamanan (security) telah banyak mengalami adalah fenomena tentang negara. Dalam alam perkembangan. Mely Caballero-Anthony menyebutkan pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam minimal ada tiga pandangan tentang keamanan. upaya menjaga keamanan negara.6 Pandangan pertama adalah yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas daripada Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, semata-mata keamanan militer (military security). demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena Pandangan kedua adalah menentang perluasan ruang terorisme telah memperluas cara pandang dalam lingkup daripada keamanan dan lebih cenderung melihat kompleksitas ancaman yang ada dan konsisten dengan status quo. Pandangan ketiga mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. tidak saja memperluas cakupan bahwa keamanan Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer adalah lebih luas dari semata-mata ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, dan ancaman negara, namun juga berusaha untuk ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. memperlancar proses pencapaian emansipasi Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian manusia (human emancipation)5. digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non tradisional.7 Pandangan yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas dari semata-mata Pemikiran yang kurang lebih sama dikembangkan oleh keamanan militer sering disebut sebagai paradigma pendekatan critical security studies (studi keamanan keamanan non tradisional. Pihak lain menyebutnya kritis). Pendekatan ini menolak asumsi bahwa keamanan paradigma keamanan alternatif (alternative security). dicapai melalui akumulasi kekuatan. Sebaliknya, ia beranggapan bahwa pondasi dari keamanan Dalam konsepsi klasik ataupun tradisional, keamanan adalah keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga Pencapaian kesejahteraan ekonomi dan keadilan keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul sosial, melalui penyediaan pendidikan, pengurangan dari luar. Konflik antar negara khususnya dalam upaya kemiskinan, kebebasan dari tekanan politik, akan memperluas imperium daerah jajahan membawa membuat individu maupun kelompok mendapatkan definisi security hanya ditujukan kepada bagaimana keamanannya.8 Maka, bagi Critical Security Studies, negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi keamanan hadir ketika masyarakat terbebaskan dari ancaman militer. Disini negara (state) menjadi kemiskinan (bebas berkeinginan/ freedom from want) subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan dan bebas dari ketakutan (freedom from fear). Bukan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa dengan cara memantapkan stabilitas melalui daya 5 6 7 8 Mely Caballero-Anthony, David Held, Ibid., Alan Collins, Revisioning Human Security in Southeast Asia. Asian Perspective Vol. 28. No. 3 2004 Democracy and Global Order, From The Modern State to the Cosmopolite Goverance, Polity Press, 1995 Security and Southeast Asia. Domestic, Regional, and Global Issues. (New Delhi : Viva Books Private Limited, 2005) Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
paksa dan tata keamanan tertentu yang cenderung
Militer. Munculnya kapabilitas militer dari membatasi kebebasan masyarakat. Beberapa cabang suatu negara baik konvensional maupun non- dari pendekatan keamanan non tradisional antara konvensional, dalam strategi meyerang atau lain konstruktivisme (constructivism), sekuritisasi bertahan, persepsi ancaman militer dari negara (securitization) dan keamanan manusia (human terhadap negara lain. security).9
Politik. Perhatian terhadap permasalahan stabilitas insitusi-institusi negara, proses politik, Keamanan nasional juga difokuskan pada individu sistem pemerintahan, dan ideologi sebagai ketimbang pada negara saja. Menurut Booth dan Wyn legitimasi aktivitas mereka. Jones, keamanan nasional paling tepat dikaji melalui
Ekonomi. Masalah akses terhadap sumber konsep emansipasi manusia (human emancipations), daya-sumber daya, finansial, dan pasar guna yaitu kebebasan manusia sebagai individu, kelompok mempertahankan kemakmuran dan kekuatan dari ancaman sosial, fisik, ekonomi, politik dan negara. halangan-halangan lain terhadap hak-hak mereka.10
Sosial. Perhatian terhadap keberlanjutan Konsep keamanan kontemporer juga terkait dengan dan penerimaan masyarakat sosial terhadap arus globalisasi yang tidak lagi memandang batas- perubahan-perubahan sosial, termasuk pola- batas negara sebagai halangan bagi masuknya pola bahasa, budaya, kebiasaan, dan identitas berbagai ancaman terhadap keamanan nasional. nasional, dimana perubahan ini akan berdampak Implikasi dari globalisasi adalah perhatian yang cukup pada perilaku negara tersebut terutama dalam besar pada isu-isu ketidakpersamaan global (global dunia internasional. inequality), kemiskinan, permasalahan lingkungan,
Lingkungan. Memperhatikan masalah hak asasi manusia, hak-hak kaum minoritas, pemeliharaan lingkungan hidup sebagai sebuah demokrasi, serta keamanan individu dan sosial. sistem dimana manusia sangat tergantung Menurut Ian Clark apa yang dibawa oleh globalisasi kepadanya. dalam memandang keamanan adalah perhatian terhadap pembangunan sistemik yang menyebar Seiring dengan konsep baru tentang keamanan tanpa memerlukan peran negara, sehingga konsep maka bergeser pula pandangan tentang ancaman keamanan perlu direkonseptualisasikan pada lingkup terhadap keamanan, terutama keamanan nasional. individu dan sosial sebagai alternatif dari negara, Ancaman utama terhadap keamanan bukan lagi apa sementara negara tetap diperlukan guna menjaga yang dipercaya oleh kaum realis datang dari kekuatan identitas sosial dan hak-hak asasi manusia yang hidup militer dari negara-negara, tetapi ancaman yang didalamnya.11 sifatnya non-militer maupun militer yang berasal dari aktor non negara. Pendapat lain mengenai keamanan kontemporer menurut Buzan12 dapat dibagi menjadi lima dimensi, yaitu: 9 10 11 12 Andrew Tan & JD Kenneth Boutin, Defense and Strategic Studies, 2001) John Baylis & Steve Smith, 2001 Dalam Alison Brysk, Barry Buzan & Eric Herring, Non Traditional Security Issues in South East Asia. (Singapore, Select Publishing for Institute of The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Oxford University Press, Globalization and Human Rights, University of California Press, 2002 The Arms Dynamic in World Politics, Lynne Rienner Publishers, 1998 Manajemen Perbatasan dan RSK 5
6 Buzan kemudian membuat lima kategori ancaman depan publik).Ancaman ekonomi. Masalah utama berdasarkan sektornya terhadap keamanan nasional, dari ide tentang keamanan ekonomi adalah yaitu:13 berlangsungnya kondisi normal dari aktor-aktor
Ancaman militer. Secara tradisional ancaman pelaku pasar tanpa gangguan persaingan tidak militer merupakan prioritas tertinggi yang sehat dan ketidakpastian. Ancaman ekonomi juga menjadi perhatian dari keamanan nasional, mengkaji masalah pengangguran, kemiskinan, hal ini dikarenakan ancaman militer dengan keterbatasan terhadap sumber daya, dan daya menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat beli rakyat. memusnahkan apa yang telah di capai oleh
Ancaman ekologi. Merupakan ancaman dari manusia. Ancaman militer juga tidak hanya bencana alam seperti banjir, longsor, hujan badai, bersifat langsung, tetapi juga dapat tidak gempa bumi. Namun yang menjadi isu sentral langsung ditujukan kepada negara itu, tetapi lebih keamanan ekologi adalah masalah aktivitas kepada kepentingan-kepentingan eksternal yang manusia yang merusak lingkungan seperti ditujukan kepada negara itu. pemanasan global, efek rumah kaca, banjir,
Ancaman politik. Ancaman ini ditujukan kepada eksplorasi sumber daya alam secara besar- stabilitas kinerja institusi negara. Tujuan mereka besaran dan terus menerus. cukup luas, dari mulai menekan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan tertentu, penggulingan pemerintahan, menggerakan kekacauan. Target dari ancaman politik ini adalah nilai-nilai negara, terutama identitas nasional, idiologi, dan beberpa institusi yang berurusan dengan ini. Ancaman politik juga dapat bersifat struktural, yang secara spesifik muncul ketika terjadi bentrokan antara dua kelompok besar dalam negara dengan pemikiran yang berbeda.
Ancaman sosietal. Ancaman sosial terhadap keamanan nasional biasanya datang dari dalam negeri. Keamanan sosial ialah mengenai ancaman terhadap keberlanjutan dari perubahan nilai, budaya, kebiasaan, identitas etnik. Masih menurut Buzan, ancaman sosietal dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yang secara mendasar yaitu: ancaman fisik (kematian, kesakitan), ancaman ekonomi (pengrusakan hak milik, terbatasnya akses lapangan kerja), ancaman terhadap hak-hak (pembatasan hak-hak kebebasan sipil), dan ancaman terhadap posisi atau status (penurunan pangkat, penghinaan di 13 Ibid., Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Kotak 1 Isu-isu Keamanan di Wilayah Perbatasan Isu-isu keamanan di kawasan perbatasan secara umum, meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. garis perbatasan negara; penangkapan ikan secara illegal; pelanggaran perbatasan-perbatasan tradisional; perampokan bersenjata terhadap kapal dan perompak laut; perdagangan narkotika; penyelundupan senjata; terorisme laut; penebangan kayu ilegal. Kotak 2 Isu-isu Keamanan di Wilayah Perbatasan Hal di atas menunjukan bahwa persoalan manajemen perbatasan tidak melulu merupakan masalah pertahanan, namun mencakup isu-isu lainnya. Kecenderungan manajemen perbatasan yang ada saat ini mengintegrasikan berbagai aspek-aspek masalah selain urusan pertahanan dengan melibatkan aktor-aktor seperti: 1. 2. 3. Penjaga perbatasan (border guards) yang bisa merupakan petugas sipil atau semi-militer yang memiliki fungsi penegakan hukum untuk: mencegah keluar-masuknya tindak kejahatan atau kegiatan ilegal lainnya; mendeteksi gangguan atau ancaman keamanan nasional lewat kegiatan mata-mata baik di perbatasan darat maupun laut; dan mengontrol pergerakan orang dan kendaraan yang melintasi perbatasan. Petugas bea cukai (customs) yang memiliki fungsi pelayanan fiskal dan memiliki tanggung jawab untuk: menjamin pembayaran cukai dilaksanakan secara benar; menjamin semua barang-barang yang keluar-masuk perbatasan diidentifikasi dan dihitung dengan akurat; dan melakukan suatu pembatasan -berdasarkan suatu ketentuan hukum yang sah- demi kepentingan publik dan keamanan nasional seperti yang relevan dengan masalah kesehatan, perlindungan satwa dan tanaman langka, perlindungan aset budaya nasional seperti artefak kuno atau barang-barang peninggalan historis lainnya, dan perlindungan kepentingan dunia ekonomi atau industri nasional. Petugas imigrasi (immigration services) yang memiliki peran untuk: menerapkan pembatasan atau pelarangan keluar-masuk orang-orang atas dasar suatu kebijakan tertentu atau alasan keamanan; memastikan mereka yang yang melintasi perbatasan memiliki surat-surat yang asli dan lengkap; menerima pemasukan dari pemberian visa keluar-masuk di perbatasan; mengidentifikasi dan mengidentifikasi kejahatan (trafficking atau penyelundupan baik barang maupun manusia); mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan perlindungan mendesak (korban trafficking, pencari suaka/asylum seekers, atau pengungsi/refugees). Sumber: OECD DAC Handbook on Security System Reform; Supporting Security and Justice, 2007. Manajemen Perbatasan dan RSK 7
8 4. Persoalan Perbatasan di Indonesia Indonesia sebagai suatu negara-bangsa sudah diakui tidak merata dengan kualitas SDM yang rendah. kedaulatannya secara internal maupun eksternal. Kondisi ini diperparah dengan eksploitasi sumberdaya Secara internal, kedaulatan suatu negara dapat alam yang tidak terkendali khususnya hutan secara dinyatakan secara formal dengan keberadaan wilayah/ legal maupun ilegal yang mengakibatkan rusaknya teritori beserta dengan penduduk dan pemerintahan lingkungan hidup. Lemahnya penegakan hukum serta di dalamnya. Secara eksternal, kedaulatan suatu kesenjangan ekonomi antar wilayah di negara yang negara ditunjukkan dengan adanya pengakuan berbatasan mendorong terjadinya kegiatan ilegal (recognition) dari negara-negara lain. Secara di daerah perbatasan darat seperti perdagangan demikian, wilayah perbatasan negara mempunyai ilegal, lintas batas ilegal, penambangan ilegal dan peranan dan nilai strategis dalam mendukung penebangan hutan ilegal. tegaknya kedaulatan negara, sehingga pemerintah Indonesia wajib memperhatikan secara sungguh- Wilayah daratan Indonesia berbatasan langsung sungguh kesejahteraan dan keamanan nasional. dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini Hal inilah yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 (PNG) dan Timor Leste. Kawasan perbatasan terhadap pemerintah negara, mendorong peningkatan daratan tersebut berada di Kalimantan, Papua dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar, Timor. Terdapat empat propinsi perbatasan dan 15 dan memperkuat kondisi ketahanan masyarakat kabupaten/kota yang masing-masing wilayah memiliki dalam pertahanan negara. Wilayah perbatasan perlu karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan Demikian pula negara tetangga yang berbatasan mendukung keamanan nasional dalam kerangka memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari segi NKRI. kondisi geografis, demografis, sosial, politik ekonomi dan budaya. Sedangkan wilayah laut Indonesia Beberapa permasalahan yang dihadapi daerah berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, perbatasan darat negara antara lain: Pertama, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua belum tuntasnya kesepakatan perbatasan antar Nugini (PNG), Australia, dan Timor Leste. negara, kerusakan tanda-tanda fisik perbatasan dan belum tersosialisasinya secara baik batas negara Menurut Departemen Pertahanan (2003) dan kepada aparat pemerintah dan masyarakat. Kedua, Dishidros (Dinas Hidrografi dan oseanografi) TNI AL kesenjangan kesejahteraan masyarakat, baik ekonomi (2003) dari 17.504 pulau yang dimiliki oleh Indonesia maupun sosial. terdapat 92 pulau kecil berada di posisi terluar, 67 pulau di antaranya berbatasan langsung dengan Ketiga, luas dan jauhnya wilayah perbatasan dari negara tetangga sebagai pulau-pulau kecil terluar. pusat pemerintahan Propinsi dan Kabupaten; Berikut rekapitulasi sebaran 67 pulau kecil terluar keterbatasan aksesbilitas yang mengakibatkan tersebut terlihat pada Tabel 1. sulitnya dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan; Keempat, penyebaran penduduk yang Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Tabel 1. Jumlah Pulau yang Berhadapan Langsung dengan Negara Tetangga Ditinjau dari perspektif keamanan, kondisi daerah perbatasan wilayah Indonesia saat ini berada pada tahap mengkhawatirkan. Hal tersebut ditandai dengan NO 1 Negara India Jumlah Pulau 5 timbulnya berbagai masalah perbatasan seperti kasus Blok Ambalat, kasus Pulau Bidadari dan permasalahan 2 3 4 Malaysia Singapura Vietnam 22 3 3 pelintas batas negara. Daerah perbatasan darat merupakan daerah yang terpencil secara geografis 5 Filipina 10 dan sosial ekonomi sehingga masyarakat menjadi 6 Australia 15 seolah-olah terpinggirkan. Kondisi ini menjadikan 7 Timor Leste 1 wilayah perbatasan darat memiliki potensi kerawanan 8 9 10 Palau Papua Nugini Samudera Pasifik 6 1 1 aspek internal maupun eksternal. Dari aspek internal masyarakat perbatasan darat yang terpencil, miskin Jumlah 67 dan terpinggirkan akan memiliki kesadaran nasional Sumber: Diolah dari Departemen (nasionalisme) yang rendah serta tidak dapat Pertahanan, (2003) diandalkan sebagai pilar keamanan, yang akhirnya Kawasan-kawasan perbatasan laut pada umumnya dapat membahayakan eksistensi negara. Dari aspek ditandai oleh pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 eksternal, wilayah perbatasan darat merupakan pulau, hingga kini beberapa diantaranya masih perlu wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena NKRI maupun bagi warga negara Indonesia untuk ada kecenderungan terjadinya berbagai permasalahan keluar, sehingga apabila wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga. Sebagian besar daerah tidak diamankan secara baik, dapat membahayakan perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah kedaulatan NKRI. tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang masih sangat terbatas. Kotak 3 Korelasi Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 mengungkapkan bahwa dari 199 daerah tertinggal yang ada, 20 diantaranya berada di dearah perbatasan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Lukman Edi, dari 460 lebih kabupaten di Indonesia, 199 kabupaten di antaranya daerah tertinggal. Dari 199, 26 kabupaten posisinya di daerah perbatasan, semuanya daerah tertinggal dan masyarakatnya miskin. Parameter yang digunakan di dalam penentuan daerah tertinggal ini diantaranya adalah, tingkat kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, ketersediaan infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas pelayanan publik, dan kondisi geografis. Sumber: TempoInteraktif, 1 Februari 2006, Kompas.Com, 19 Februari 2009, Tertinggal Manajemen Perbatasan dan RSK 9
10 Keamanan wilayah perbatasan darat mulai menjadi Selama ini, pendekatan kesejahteraan melalui perhatian pemerintah yang wilayah negaranya paradigma pertumbuhan ekonomi sangat mewarnai berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran konsep pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya akan adanya persepsi wilayah perbatasan darat perbatasan antarnegara. Padahal, pada praktik di antarnegara telah mendorong perumus kebijakan lapangan, kawasan perbatasan juga menghadapi untuk mengembangkan kajian penataan wilayah permasalahan keamanan, baik yang bersifat internal perbatasan dilengkapi dengan rumusan sistem maupun eksternal. Kasus-kasus lintas batas ilegal, keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena pencurian kayu ilegal, pertambangan ilegal, kejahatan penataan wilayah perbatasan terkait dengan proses transnasional (transnational crimes) dan migrasi pembangunan bangsa (nation building) terhadap lintas batas menjadi contoh kasus-kasus keamanan munculnya potensi konflik internal dalam negara yang terjadi hampir di seluruh kawasan perbatasan. maupun dengan negara tetangga (neighbourhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada Saat ini Indonesia masih menegosiasikan penetapan hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan batas wilayah dengan negara tetangga lanjutnya. ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan Yang telah diselesaikan dan diratifikasi seperti landas geografi, politik, ekonomi, sosial budaya serta kontinen dengan Vietnam dan sebagian batas laut pertahanan dan keamanan. teritorial dengan Singapura. Paradigma wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara belum diwujudkan secara optimal, sehingga berdampak kurang menguntungkan bagi Indonesia. Keadaan ini mengesankan bahwa komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun wilayah perbatasan masih rendah. Disisi lain wilayah perbatasan memiliki potensi strategis ditinjau dari aspek kesejahteraan maupun keamanan. Pengembangan wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang berorientasi pada aspek kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security) telah dilakukan oleh berbagai dinas dan instansi, namun sifatnya masih parsial dan belum komprehensif sebagai suatu kebijakan. Saat ini pengembangan wilayah perbatasan darat perlu dipercepat karena masalah perbatasan darat dari waktu ke waktu semakin komplek. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Tabel 2. Masalah-Masalah Sengketa Perbatasan Indonesia Perbatasan Masalah Perbatasan Indonesia- Malaysia Penentuan batas maritime Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Perbatasan Indonesia-Filipina Belum adanya kesepakatan tentang batas maritime antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang harus dicermati. Perbatasan Indonesia- Australia Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengacu pada perjanjian RI-Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia, di sekitar wilayah celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste. Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritime. Namun ada beberapa kendala budaya yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di antara kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompeks di kemudian hari. Perbatasan Indonesia-Vietnam Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara kedua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut. Perbatasan Indonesia-India Perbatasan kedua negara terletak antara Pulau Rondo di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas maritime dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik kordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan. Perbatasan Indonesia- Republik Palau Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenai batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di Utara Papua sehingga sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua belah pihak. Sumber: diambil dari IDSPS Policy Paper, "Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara", Jakarta, April 2009. Kotak 4 Masalah-Masalah Sengketa Perbatasan Indonesia Perjanjian Indonesia- Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah dua negara di bagian barat Selat Singapura telah disepakati pada awal Maret 2009 lalu. Perjanjian disepakati setelah diselenggarakan delapan putaran perundingan oleh dua negara sejak 2005. Perjanjian yang ditandatangani tersebut merupakan kelanjutan garis batas laut wilayah dua negara yang disepakati pada Perjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani RI-Singapura pada 25 Mei 1973. Dengan ditandatanganinya perjanjian perbatasan bagian Barat ini, maka pemerintah kedua negara akan segera melanjutkan negosiasi segmen timur garis batas laut antara Indonesia- Singapura. Perbatasan Indonesia-Singapura terdiri dari tiga bagian. Bagian tengah, membentang antara Batam dan Singapura. Bagian barat, membentang antara Pulau Nipah dan Tuas, sebuah sebuah pulau kecil di wilayah perairan itu. Sedangkan bagian timur terdiri dari dua bagian. Segmen pertama, antara Batam dengan Bandara Changi. Segmen kedua, antara Bintan dan South Ledge atau Pedra Branca. Penetapan batas maritim dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan memakai titik dasar (basepoint) di Pulau Nipah. Sedangkan garis pangkal Kepulauan Indonesia (archipelagic baseline) ditarik dari Pulau Nipah ke Pulau Karimun Besar. Itu adalah garis pangkal yang telah Indonesia tetapkan tahun 1960 dengan UU No.4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia, yang kemudian diperbarui dengan PP No.38/2002 dan PP No.37/2008. Manajemen Perbatasan dan RSK 11
12 5. Pengelolaan Perbatasan di Indonesia Dalam menangani wilayah perbatasan, penyelesaikan PBB 1958 belum mengakomodasi konsep negara sengketa wilayah perbatasan dan pengelolaan kepulauan. Selanjutnya, Indonesia menjadi peserta wilayah perbatasan seringkali bermasalah karena Konvensi Penerbangan Sipil Internasional di Chicago berkaitan dengan kesejahteraan. Misalnya, di wilayah 1944 yang mengatur batas udara. Dalam pengaturan perbatasan dengan Malaysia, banyak orang Indonesia batas udara tidak bermasalah karena mengikuti batas melintas ke Malaysia untuk menjadi pekerja ilegal darat dan laut. Teritorial suatu negara tinggal ditarik (illegal workers). Sebaliknya, permasalahan di wilayah ke atas. perbatasan dengan Timor Leste dan Papua Nugini justru sebaliknya. Untuk batas darat, tidak terdapat konvensi. Namun, belum keseluruhan batas wilayah Indonesia disepakati Sebenarnya penetapan wilayah negara melalui dengan negara tetangga baik laut maupun darat. penentuan titik-titik perbatasan telah dilakukan Indonesia secara sepihak melalui Deklarasi Djuanda Hingga saat ini, dalam mengelola perbatasan yang dicetuskan tanggal 13 Desember 1957 oleh Indonesia masih belum memiliki otoritas yang jelas. Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djuanda Sistem yang diterapkan cenderung bersifat koordinatif Kartawidjaja. Deklarasi Djuanda merupakan kemajuan (misalnya joint border committee) dan bahkan tidak besar karena Indonesia mempertegas konsep negara terintegrasi-tidak ada pemisahan otoritas kepabeanan, kepulauan (archipelagic state). Sebelum Deklarasi imigrasi, karantina, dan keamanan - sehingga terjadi Djuanda, setiap pulau memiliki laut teritorial sendiri, tumpang tindih otoritas dalam mengelola perbatasan. sehingga antara pulau-pulau di Indonesia terpisah Dalam konteks ini, pemerintah masih -dapat satu sama lain. dikatakan belum serius dalam menangani persoalan perbatasan. Padahal eksistensi otoritas pengelolaan Setelah mengeluarkan Deklarasi Djuanda, Indonesia garis perbatasan yang terintegrasi - kepabeanan, meratifikasi Konvensi Hukum Laut Perserikatan karantina, imigrasi, dsb - tentunya menjadi solusi Bangsa-Bangsa (United Nation Convention on the utama dalam mengurangi tingkat ancaman keamanan Law of the Sea/UNCLOS) 1982 yang mengakomodasi dan pertahanan di perbatasan negara. konsep negara kepulauan. Konvensi Hukum Laut Kotak 5 Alasan-Alasan Pentingnya Penjagaan Isu Perbatasan
kemampuan menjaga perbatasan adalah salah satu indikator dari negara kuat ( negara lemah (weak state); kegagalan dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah indikator dari negara gagal ( state); kemampuan sebuah negara dalam menjaga dan mengelola perbatasannya memiliki pengaruh yang besar bagi terpeliharanya integrasi suatu bangsa, termasuk pencegahan munculnya gerakan separatisme. strong state) atau failed Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Kotak 6 Perhatian Pemerintah terhadap Daerah Perbatasan Intervensi pemerintah ke daerah perbatasan setiap tahun sangat terbatas. Tahun 2008, anggaran yang diarahkan untuk membangun daerah tertinggal hanya Rp 1,6 triliun. Tahun 2009, anggaran untuk membangun daerah tertinggal turun menjadi Rp 1,2 triliun. Sumber: Kompas.Com, 19 Februari 2009, Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia dikelola Dalam menghadapi persoalan perbatasan yang tidak melalui pendekatan kemanan (security) yang kunjung selesai, peran CSO sangat dibutuhkan dalam menjadikan TNI sebagai aktor utamanya. Hal ini dapat mendorong para stakeholders untuk lebih serius dimaklumi, karena berdasarkan UU no 34/2004 tentang lagi dalam mengatur wilayah perbatasan Indonesia. TNI disebutkan bahwa TNI bertugas mengamankan Sudah adanya upaya dari CSO dalam mengawasi , wilayah perbatasan. Akan tetapi pendekatan ini tidak misalnya dengan diadakannya seminar, workshop yang sesuai untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Hal bekerjasama dengan instansi pemerintah, publikasi ini ditakutkan adanya penyalahgunaan wewenang buku-buku mengenai manajemen perbatasan yang dilakukan TNI, misalkan saja beberapa oknum yang ditujukan kepada masyarakat umum, para TNI yang terlibat dalam tindak criminal perbatasan stakeholders, untuk memberi masukan dan lebih baik seperti illegal logging, penyelundupan barang, dan lagi dalam mengatur perbatasan Indonesia yang luas pelanggaran HAM. Padahal kompleksitas persoalan- dan strategis ini. Namun, ada beberapa masukan persoalan di perbatasan tidak bisa ditangani oleh untuk stakeholders, CSO, dan masyarakat bagi isu-isu aparat keamanan semata, namun semestinya perbatasan yang mendesak yang perlu segera diatasi ditangani secara multisektoral dan melibatkan dan membutuhkan kerjasama yang akan menjadi berbagai aktor (sipil dan militer). agenda untuk ke depannya. Berikut dijelaskan dalam Tabel. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan perbatasan di Indonesia adalah salah satunya dengan disahkannya UU Wilayah Negara. UU ini diharapkan dapat menjamin keutuhan wilayah negara serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari disahkannya UU wilayah negara ini, harus dibentuk badan pengelola nasional dan badan pengelola daerah yang keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah, dan pemda terkait perbatasan wilayah negara. Tugasnya yaitu menetapkan kebijakan pembangunan kawasan dan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi serta pengawasan. Manajemen Perbatasan dan RSK 13
14 No Isu Strategis/Mendesak Uraian Permasalahan 1. Penetapan titik dasar/ garis pangkal wilayah perbatasan laut Kawasan perbatasan laut Indonesia meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Ekonomi Eklusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona Perikanan Khusus (Special Fisheries Zone) Garis batas laut tersebut ditentukan lebarnya oleh keberadaan pulau- pulau kecil di kawasan perbatasan, yang selanjutnya diperlukan/ berfungsi sebagai penentu titik batas/garis pangkal kepulauan. 2. Pembangunan dan peningkatan fungsi Pos Pengawasan Batas Laut Pulau terluar di kawasan perbatasan Belum lengkapnya sarana dan prasarana /fasilitas Pos Pengawas Batas Laut telah menyebabkan terjadinya pelanggaran batas laut baik yang dilakukan oleh aparat negara tetangga maupun nelayan/ masyarakatnya dan kegiatan illegal lainnya seperti pencurian ikan, pencurian pasir laut, dan lain sebagainya. 3. Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh. Beberapa bagian dari garis batas terutama di perbatasan laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan laut adalah berubahnya/ bergesernya garis pangkal yang diakibatkan oleh pergeseran titik dasar/titik pangkal dari pulau-pulau kecil terpencil yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit Upaya Pemecahan 1. 2. 3. 4. 5. Penetapan titik dasar/ garis pangkal kepulauan di titik-titik batas yang telah disepakati. Perbatasan laut antarnegara sebelum tercapai delimitasi bilateral, bersama atau unilateral oleh pihak indonesia, sebaliknya ditetapkan batas laut sementara, untuk keperluan hankam dan pencegaha penyelundupan dan lintas batas ilegal. Penetapan batas laut sementara Peta garis batas yang telah disepakati akan disosialisasikan dan diberikan kepada Pemda Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan di wilayah perbatasan. Pemasangan/rehabilitasi Sistem Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Pulau- pulau kawasan perbatasan. Perlu peningkatan fungsi Pos Lintas Batas melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pos pengawasan batas laut di pulau-pulau terluar Penempatan petugas Pos pengawas batas laut berasal dari putra daerah. Pemberian tunjangan khusus bagi petugas pos pengawas batas laut di pulau terpencil. Perlu segera diselesaikan penetapan titik batas laut di pulau-pulau terluar dan perjanjian dengan negara tetangga dalam penggunaan sumberdaya laut dari perairan tersebut. Penyelesaian masalah tapal batas yang menyangkut pulau-pulau kecil terpencil/pulau kosong tanpa penghuni. Pengelolaan sumbertdaya laut/ perairan secara berkelanjutan
No 4. 5. 6. Isu Strategis/Mendesak Uraian Permasalahan Sarana dan Prasarana wilayah 1. 2. Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana/prasarana wilayah maupun fasilitas sosial-ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan laut masih sangat terbatas, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi sarana dan prasarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi, perhubungan serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih relatif minim. Aksesibilitas ke kawasan perbatasan 1. 2. Secara umum, pulau-pulau kecil terluar mengahadapi permasalahan yang hampir serupa satu sama lain. Sebagian besar pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau terpencil dengan aksesibilitas yang rendah serta tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu factor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktifitas sosial ekonominya kenegara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat yang tinggal di perbatasan. Gangguan keamanan dan ketertiban Sebagai konsekuensi terbatasnya sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia di bidang pertahanan dan keamanan (aparatur TNI/Polri) beserta kapal patrolinya, telah menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan laut dan perairan disekitar pulau-pulau terluar, sehingga mengakibatkan dampak negatif yang lebih jauh dengan sering terjadinya pembajakan dan perompakan, penyelundupan saenjata, penyelndupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan secara besar-besaran. Upaya Pemecahan Perlu peningkatan sarana dan prasarana perhubungan laut di sepanjang perbatasan laut dan sarana/prasarana wilayah lainnya. Penyediaan energi listrik sarana telekomunikasi dan pemukiman di pulau-pulau terluar yang berpenghuni maupun pulau- pulau terpencil Membangun dermaga-dermaga kecil di pulau-pulau yang tidak ada penghuninya yang pada umumnya berupa pulau berbatu atau pulau karang, sehingga mudah untuk didarati kapal. 1. 2. 3. Perlu adanya kerjasama interdep dalam rangka membangun sarana dan prasarana seperti transportasi, komunikasi, kelistrikan, pelayanan air bersih, serta sarana ekonomi (perbankan) di perbatasan. Subsidi angkutan perintis darat, laut, dan udara Pembangunan terminal/ pelabuhan laut antarnegara di pulau-pulau strategis. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Membangun pos-pos keamanan lintas batas (CIQS) di pulau-pulau perbatasan. Penegakkan hukum di daerah perbatasan Melakukan koordinasi pemantauan keamanan antara RI - negara tetangga (Malaysia, Singapura, Filifina, Timor Leste, dll) Pemberdayaan masyarakat di perbatasan Sosialisasi tentang kesadaran hukum Pemberlakuan kegiatan patroli keamanan laut di kawasa perbatasan dan pulau-pulau kecil terpencil secara kontinyu. Manajemen Perbatasan dan RSK 15
16 No Isu Strategis/Mendesak Uraian Permasalahan 7. Potensi Sumberdaya Manusia (SDM) Seperti halnya potensi kekayaan laut yang sangat berlimpah, potensi sumberdaya manusia Indonesia juga sangat besar, walaupun dengan kualitas sangat rendah. Potensi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang besar ini memang tidak tinggal di kawasan perbatasan, tetapi memanfaatkan kawasan perbatasan dan pulau-pulau diperbatasan sebagai tempat transit untuk bekerja di luar negeri. Tenaga kerja Indonesia yang sangat besar ini merupakan potensi untuk mengembangkan kawasan perairan perbatasan, khususnya kawasan-kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga yang secara ekonomi relatif lebih baik, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. 8. Belum adanya kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan laut secara integral dan terpadu. Pengelolaan kawasan perbatasan khususnya perbatasan laut belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sector terkait. Sampai saat ini, permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara ad-hoc, sementara (temporer) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (security) melalui beberapa kepanitiaan (committee) tanpa menyertakan aspek kesejahteraan (prosperity), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit Upaya Pemecahan Perlu dibangunnya sarana untuk pengurusan surat-surat/ perizinan (imigrasi, tenaga kerja, bea cukai, dll) bagi para TKI yang hendak bekerja di luar negeri. Penyediaan sarana dan prasarana semacam Balai Latihan Kerja (BLK) atau Pelatihan bagi calon tenaga kerja, agar memiliki keahlian (skill) yang handal. Melakukan pengawasan secara berkala dan intensif terhadap para pelintas batas (TKI) antarpulau/antarnegara secara illegal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat perbatasan. Membangun sarana kesehatan, pendidikan, sosial-ekonomi dan budaya- budaya. Meningkatlkan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan. Pengadaan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai. Mendirikan berbagai sarana dan fasilitas publik untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan jangkauan keamanan yang disertai pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Mengadakan pelatihan untuk tenaga penyuluh kesehatan dan pendidikan.
No Isu Strategis/Mendesak Uraian Permasalahan Upaya Pemecahan 9. Posisi strategis kawasan perbatasan laut Perbatasan laut Indonesia memiliki posisi strategis dalam hal peluang mengembangkan ekonominya. Beberapa hal yang menjadikan posisi perbatasan laut penting dalam menciptakan peluang pengembangan ekonomi diantaranya; sumberdaya alam kelautan yang melimpah, akses pasar internasional yang relatif dekat, keberagaman budaya dan keterbukaan masyarakatnya, dan sudah ada jalinan perdagangan tradisonal antarnegara yang telah berlangsung lama. Namun demikian, posisi strategis yang dimiliki oleh beberapa wilayah yang terdapat di kawasan perbatasan tersebut belum dimanfaatkan secara baik dan optimal. 1. 2. 3. 4. 5. Pengelolaan sumberdaya kelautan dilakukan secara optimal. Membangun berbagai sarana kegiatan ekonomi masyarakat seperti pasar tradisonal, pasar lelang perbatasan, pusat industri pengolahan hasil bumi dan SDA Menyediakan sarana infrastruktur dan aksesibilitas dari dan menuju kawasan/pulau -pulau lainnya di sekitar perbatasan. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan usaha pengolahan hasil laut dan bentuan teknis bagi pemasaranan produk/ barang dan jasa antarwilayah dan antarnegara Mendirikan/membangun berbagai sarana dan prasarana wilayah ekonomi seperti dermaga, Bandar udara, jalan, dan sebagainya. Kotak 7 Kelemahan Pendekatan Keamanan dengan Mengandalkan TNI sebagai Aktor Utamanya Pendekatan keamanan yang digunakan dalam mengelola kawasan perbatasan sekarang ini sudah tidak lagi sesuai untuk diterapkan. Alasannya: 1. TNI adalah kekuatan keamanan dan pertahanan negara yang tidak dibekali dengan keahlian dalam bidang pengelolaan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik di perbatasan. Adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh beberapa oknum TNI di lapangan. Proses penguatan jati diri kebangsaan di masyarakat perbatasan akan lebih efektif jika dilakukan melalui cara-cara non-koersif yang persuasif namun akomodatif. 2. 3. Manajemen Perbatasan dan RSK 17
18 6. Pengalaman Hongaria Dalam Manajemen Perbatasan Latar belakang legal dari penjaga perbatasan Selama aktifitas penegakan hukum, penjaga didasarkan pada Konstitusi Republik Hungaria (pasal perbatasan melindungi batas negara, mengontrol 40/A) yang merupakan UU no 20 sejak tahun 1949. lalu lintas barang, mengamankan kondisi keamanan Menurut konstitusi, status hukum dari penjaga di batas negara, dan melakukan investigasi criminal, perbatasan dibedakan menjadi dua, yakni dalam menangani kejahatan ringan, kontrol orang asing, status legal khusus dan bertindak sebagai angkatan tugas pemerintahan umum dan juga beberapa tugas bersenjata. Penjaga perbatasan melaksanakan yang terkait dengan pengungsi. tugas militernya berdasarkan UU Pertahanan Militer dan melaksanakan tugas penjagaan perbatasannya Pada tahun 2004, ada perubahan terhadap konstitusi berdasarkan UU Penjaga Perbatasan dan aturan Hungaria dan salah satu hasilnya adalah penempatan hukum lainnya. Dalam kondisi serangan militer atau penjaga perbatasan secara jelas sebagai organisasi kelompok militer yang tidak diharapkan terhadap penegakan hukum dan terhitung mulai 1 Januari negara, penjaga perbatasan dapat ikut berperan 2005 terpisah dari angkatan bersenjata. Sejak saat dalam pertahanan Republik Hungaria sebagai sebuah itu, Hungaria hanya memiliki satu angkatan bersenjata angkatan bersenjata. Ia menjaga integritas territorial yakni angkatan bersenjata Hungaria. Adalah penting Republik Hungaria, melindungi aset-asetnya dan untuk memahami bahwa penjaga perbatasan secara melaksanakan tugas lainnya seperti yang dijelaskan legal dan kompetensi yang luas sebagai otoritas oleh UU pertahanan Sipil. berjenis kepolisian tetapi bukan bagian dari kepolisian Hungaria. Ia adalah organisasi independen dengan staf Dalam menjaga perbatasan, Hungaria membentuk tersendiri di bawah Kementerian Penegakkan Hukum sebuah kemitraan strategis internal antar organisasi dan Kehakiman. Sejak 1 Januari 2005, konstitusi penegakan hukum dengan sejumlah besar perjanjian memutuskan bahwa penjaga perbatasan melindungi internasional. Sebuah organisasi penegakan hukum batas negara dan mengelola kondisi keamanan dari tidak dapat bekerja dengan baik tanpa SDM yang baik batas negara. dari anggota otganisasi. Maka untuk meningkatkan kulaitas SDM anggota (yang terdiri dari kepolisian, Bidang lainnya yang relevan dengan pekerjaan penjaga perbatasan, dsb), dibentuk semacam penjaga perbatasan Hungaria adalah kebijakan orang system pelatihan berupa pendidikan lanjutan dan asing. Kantor kebijakan perbatasan dan penjaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian perbatasan memiliki wewenang untuk mengontrol penegakan hukum dan kehakiman sebagai supervise orang asing pada wilayah tanggung jawab mereka. professional. System pelatihan ini dalam beberapa Ada beberapa aturan ketat dalam pekerjaan ini yang aspek berkaitan dengan system pendidikan sipil tertuang dalam UU khusus, yakni UU no 39 tahun daam konteks pendidikan tinggi, pendidikan dasar, 2001 mengenai Jalur Masuk dan Izin Tinggal Orang dan pelatihan lanjutan. Institusi ini berkaitan erat Asing. Penjaga Perbatasan berada di bawah kontrol dengan organisasi penegakan hukum dari kepolisian parlemen, pemerintah dan Kementerian Penegakkan danpenjaga perbatasan. Hukum dan Kehakiman. Mewakili pemerintah, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Kementerian Penegakkan Hukum dan Kehakiman menyediakan supervise professional dalam aktifitas penjaga perbatasan. Kementerian Penegakan Hukum dan kehakiman melakukan setiap wewenang. Penjelasan berikut ini mengenai efisiensi penjagaan perbatasan yang diterapkan Hungaria: a. Keputusan profesional yang dibuat selama ini b. Latar belakang hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas dengan sukses c. Penjagaan perbatasan yang profesional dan terorganisir dengan baik d. Jaminan dukungan financial dan teknis e. Motivasi moral-finansial bagi petugas dan pengelolaan disiplin yang ketat f. Jaminan mobilitas g. Pengaturan ulang organisasi yang dimungkinkan h. Kerjasama aktif dengan negara tetangga dan negara lainnya i. Pelatihan dan pendidikan yang cukup j. Inisiatif dan aktifitas dalam kerjasama regional Keputusan paling penting yang berkontribusi pada keberhasilan adalah sebagai berikut: a. Melupakan 'penjagaan perbatasan militeristik' dan digantikan dengan: manajemen perbatasan berbasis penegakan hukum. Artinya, tidak ada wajib militer dalam staf, hanyalah kru professional yang sudah terlatih dengan baik. Aktifitas harus berlandaskan dengan hukum yang luas dari semangat konstitusi negara. b. Berpartisipasi dalam pembentukan UU mengenai Penjaga Perbatasan. Artinya, menjelaskan opini para Penjaga Perbatasan selama periode total legislasi (hal ini merupakan tugas manajemen tertinggi dari penjaga perbatasan) c. Berpartisipasi dalam negosisasi sistem keamanan perbatasan yang baru. Artinya, partai politik relevan memiliki rencana mengenai keamanan nasional dan salah satu bagian pentingnya adalah keamanan perbatasan. Ikut berperan dalam diskusi pemerintah mengenai reformasi dan pembentukan keamanan perbatasan. d. Mempelajari model pengembangan tingkat tinggi dan mengadopsi praktek-praktek yag diminati. Artinya, selalu belajar. Mempelajari model berbeda yang dilakukan negara lain dan tidak ragu untuk menggunakan contoh yang bermanfaat. Mengunjungi organisasi penjaga perbatasan di luar negeri dan menjalin relasi dengan mereka. e. Berkonsultasi dengan organisasi masyarakat sipil dan asosiasi sipil. Artinya, organisasi masyarakat sipil dan asosiasi sipil memiliki hak untuk menyampaikan suara mereka terkait dengan keamanan. Pemerintah menggunakan uang dari para pembayar pajak dan dari pendekatan ini maka tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Pelajaran yang dapat diambil dari Hungaria dalam merencanakan sistem keamanan perbatasan di Indonesia: 1. Organisasi harus dibangun atas aturan hukum 2. Organisasi legal dan yang berseragam harus distrukturkan untuk berhadapan dengan tugas penjagaan perbatasan khusus (pelayanan tanpa wajib militer) 3. Organisasi tersebut harus merupakan subordinasi dari kementerian dalam negeri atau kementerian penegakkan hukum dan kehakiman 4. Mempertimbangkan aktivitas sukarela, motivasi dan patriotisme ketika mempekerjakan petugas. 5. Peningkatan kualitas SDM. Pendidikan dan pelatihan petugas harus dilakukan secara hati- hati, pengalaman internasional juga harus dipertimbangkan 6. Laksanakan dialog terbuka dengan pemerintah lokal, LSM, bentuk sebuah hubungan penjaga perbatasan-masyarakat sipil yang berguna dan libatkan mereka dalam lingkaran 7. Kerjasama aktif dengan negara tetangga dan organisasi polisi perbatasan lainnya harus dikembangkan. Manajemen Perbatasan dan RSK 19
20 7. Penutup Wilayah perbatasan darat di Indonesia umumnya kesejahteraan dan pendekatan keamanan. merupakan kawasan yang jauh dari pusat- Perpaduan kedua pendekatan ini terutama terletak pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. pada arah kebijakan, strategi dan rencana program Ketimpangan pembangunan ekonomi dan sosial implementasi pembangunan wilayah perbatasan. merupakan ciri yang menonjol dari kawasan-kawasan Kesejahteraan tidak dapat tercapai tanpa adanya di wilayah ini yang ditandai dengan keterbatasan dukungan keamanan yang dalam hal ini tidak hanya berbagai sarana dan prasarana dasar yang diperlukan terfokus pada keamanan negara, namun juga bagi upaya pengembangan wilayah. keamanan manusia dalam satu kesatuan yang utuh sebagai keamanan nasional. Sebaliknya, keamanan Ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di wilayah- di semua aspek tidak dapat tercapai tanpa adanya wilayah perbatasan Indonesia dapat menyebabkan kesejahteraan di bidang sosial ekonomi. munculnya berbagai persoalan yang pada batas tertentu dapat mengakibatkan gangguan stabilitas Kedua dampak inilah yang menjadi orientasi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena ini dalam model-model pembangunan wilayah perbatasan dapat terjadi karena wilayah-wilayah di perbatasan yang dikembangkan oleh berbagai studi terdahulu. kurang tersentuh oleh aktivitas ekonomi negara Namun, model-model terdahulu belum secara dan lemahnya kontrol negara atas wilayah-wilayah mendalam membahas mengenai peran keamanan perbatasan tersebut. Mekanisme pasar yang bekerja dalam menunjang pendekatan kesejahteraan di wilayah ini pada akhirnya memberi kesempatan tersebut. kepada pihak-pihak tertentu dari negara tetangga untuk memperluas aktivitas ekonominya mencakup Mengelola perbatasan Indonesia bagi pemerintah wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia. Indonesia tak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan keamanan tradisional yang bertumpu Selain ketimpangan sosial ekonomi, wilayah-wilayah pada pendekatan kemiliteran (hankam) belaka. perbatasan Indonesia, misalnya yang berada di Pendekatan kemiliteran tetap penting, utamanya Kalbar, Kaltim, NTT dan Papua, juga ditandai dengan dalam menangani masalah di perbatasan laut karakteristik sosial budaya masyarakat yang memiliki ataupun tindak pidana di perbatasan darat seperti ikatan kekerabatan dengan kelompok masyarakat lain illegal logging, smuggling, ataupun human trafficking. negara tetangga. Dalam batas tertentu karakteristik Namun pendekatan kemiliteran saja tidak cukup seperti ini dapat menjadi kendala bagi pengelolaan karena persoalan perbatasan fisik Indonesia dengan dan pembangunan kawasan di wilayah-wilayah negara tetangga jauh lebih kompleks daripada perbatasan. masalah kemiliteran belaka (goes far beyond military threat). Menyikapi berbagai persoalan di wilayah-wilayah perbatasan, perlu dirumuskan model pembangunan Kasus-kasus yang terjadi di sepanjang perbatasan wilayah perbatasan yang mengacu pada pendekatan Indonesia-Malaysia di Kalimantan seperti bergantinya Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
kewarganegaraan sejumlah besar WNI menjadi warga negara Malaysia, ataupun lintas batas secara illegal tanpa melalui pintu yang resmi, harus dipahami dalam perspektif mengejar kesejahteraan ekonomi (economic security) dan juga keamanan pangan (food security), daripada sebagai pembangkangan anak bangsa terhadap negaranya. Maka, dalam konteks ini, perhatian terhadap pendekatan keamanan non tradisional dalam mengelola masalah perbatasan menjadi amat penting, utamanya adalah perhatian terhadap aspek-aspek human security sebagaimana dimaksud dalam laporan UNDP tahun 1994. Kemudian, belajar dari Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan serta Pulau Miangas di perbatasan laut dengan Philippina, negara RI harus juga mengupayakan perhatian terhadap pulau-pulau terluar Indonesia. Negara harus memposisikan pulau-pulau tersebut sebagai halaman depan (frontyard) Indonesia dan bukannya laksana halaman belakang (backyard) yang boleh diabaikan begitu saja. Pembangunan mesti dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan keamanan di pulau-pulau terluar tersebut. Sehingga, dengan demikian klaim Indonesia terhadap pulau-pulau tersebut tidak hanya kuat secara yuridis namun juga secara sosiologis. Contoh model pengelolaan perbatasan yang baik dapat dilihat dari kasus negara Hungaria. Dari situ dapat diambil pelajaran bagi pengelolaan perbatasan Indonesia ke depannya: 1. Memisahkan secara tegas otoritas pengelolaan aspek sosial-ekonomi kepada Depdagri dan aspek keamanan kepada TNI 2. Membangun profesionalisme TNI sebagai border guard. 3. Membentuk sebuah badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah sebagai otoritas pengelolaan kawasan perbatasan Manajemen Perbatasan dan RSK 21
22 8. Daftar Pustaka 9. Bacaan Lanjutan Ardhana, I Ketut, et.al. Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan diKalimantan Timur - Sabah, Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia. Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007. Ardhana, I Ketut et.al. 2007. Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan diKalimantan Timur - Sabah, Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia. Jakarta : Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Batara, Aditya dan Beni Sukadis (ed.). Reformasi Manajemen Perbatasan di Indonesia. Jakarta: Lesperssi-DCAF, 2007. Batara, Aditya & Beni Sukadis (ed.) 2007. Reformasi Manajemen Perbatasan: Di Negara-Negara Transisi Demokrasi. Jakarta: Lesperssi-DCAF. Baylis, John & Steve Smith. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Oxford University Press, 2001. Baylis, John & Steve Smith, 2001. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Oxford University Press. Brysk, Alison. Globalization and Human Rights. California: University of California Press, 2002. Buzan, Barry & Eric Herring. The Arms Dynamic in World Politics. Lynne Rienner Publishers, 1998. Brysk, Alison. 2002. Globalization and Human Rights. University of California Press. Buzan, Barry & Eric Herring. 1998. The Arms Dynamic in World Politics, Lynne Rienner Publishers. Caballero-Anthony, Mely. Revisioning Human Security in Southeast Asia. Asian Perspective. Vol. 28. No. 3. 2004. Collins, Alan. 2005. Security and Southeast Asia. Domestic, Regional, and Global Issues. New Delhi : Viva Books Private Limited. Collins, Alan. Security and Southeast Asia. Domestic, Regional, and Global Issues. New Delhi : Viva Books Private Limited, 2005. Held, David. 1995. Democracy and Global Order, From The Modern State to the Cosmopolite Goverance. Polity Press. Held, David. Democracy and Global Order, From The Modern State to the Cosmopolite Goverance. Polity Press, 1995. Holton, Robert J. 1998. Globalization at the Nation State, UK: Macmillan, London. Holton, Robert J. Globalization at the Nation State. UK: Macmillan, London, 1998. Mely Caballero-Anthony, Revisioning Human Security in Southeast Asia. Asian Perspective Vol. 28. No. 3 2004. Sunardi, RM. Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Kesatuan Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Kuaternita Adidarma, 2004. RM Sunardi. 2004. Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Kesatuan Negara Republik Indonesia. PT Kuaternita Adidarma, Jakarta. Tan, Andrew & JD Kenneth Boutin. Non Traditional Security Issues in South East Asia. Singapore: Select Publishing for Institute of Defense and Strategic Studies, 2001. Sukadis, Beni. 2008. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007. Jakarta: Lesperssi & DCAF. Sukadis, Beni & Eric Hendra. 2008. Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta: Lesperssi, IDSPS, HRWG & DCAF. Tan, Andrew & JD Kenneth Boutin. 2001. Non Traditional Security Issues in South East Asia. Singapore, Select Publishing for Institute of Defense and Strategic Studies. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
10. Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya; c. bahwa pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Wilayah Negara; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WILAYAH NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 2. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. 3. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 1 Manajemen Perbatasan dan RSK 23
24 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berd aulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak pangkal dari mana lebar laut mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 11. Badan Pengelola adalah badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini di bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 11. Badan Pengelola adalah badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini di bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 12. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pengaturan Wilayah Negara dilaksanakan berdasarkan asas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. kedaulatan; kebangsaan; kenusantaraan; keadilan; keamanan; ketertiban dan kepastian hukum; kerja sama; kemanfaatan; dan pengayoman. Pasal 3 Pengaturan Wilayah Negara bertujuan: a. menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa; menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, pengawasan batas-batasnya. b. c. BAB III RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA Bagian Kesatu 2 Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit termasuk
Umum Pasal 4 Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Bagian Kedua Batas Wilayah Pasal 5 Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Pasal 6 (1) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; b. di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. (2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral. (3) Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. BAB IV HAK-HAK BERDAULAT Bagian Kesatu Umum Pasal 7 Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Bagian Kedua Batas Wilayah Yurisdiksi Pasal 8 (1) Wilayah Yurisdiksi Indonesia berbatas dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. (2) Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral. (3) Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Yurisdiksinya secara unilateral berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. BAB V KEWENANGAN Pasal 9 Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Pasal 10 (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang: a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara; d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; 3 Manajemen Perbatasan dan RSK 25
26 f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial; h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan. (3) Dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 11 (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi berwenang: a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan. Pasal 12 (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang: a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. menjaga dan memelihara tanda batas; c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan. Pasal 13 Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB VI KELEMBAGAAN Pasal 14 (1) Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah. (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara. Pasal 15 (1) Badan Pengelola bertugas: 4 Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
(2) a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran; c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 16 Hubungan kerja antara Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri. Pasal 18 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 19 (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan dilakukan dalam bentuk: a. mengembangkan pembangunan Kawasan Perbatasan; dan b. menjaga serta mempertahankan Kawasan Perbatasan. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melibatkan (3) masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII LARANGAN Pasal 20 (1) (2) Setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara. Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling (3) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. (4) 5 Manajemen Perbatasan dan RSK 27
28 BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di laut bebas serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum internasional. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Batas Wilayah Negara dan Batas Wilayah Yurisdiksi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 harus sudah terbentuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 25 Perjanjian internasional sebagai hasil perundingan mengenai Batas Wilayah Negara serta Batas Wilayah Yurisdiksi di laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 26 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang -Undang ini dengan Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 177. 6 Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit