9 2013, No.471 LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2013. TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2014 DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 I. PENDAHULUAN Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain: a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. f. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2014, serta penyamaan persepsi terhadap tahapan dan tatacara penyusunan RKPD, termasuk mekanisme perubahan RKPD, maka RKPD Tahun 2014 disusun dengan mempedomani arah kebijakan pembangunan nasional, tahapan dan tatacara penyusunan RKPD, konsistensi perencanaan dan penganggaran, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. bottom up dan top down . Keberhasilan A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Sesuai dengan tema RKP Tahun 2014 "Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu: ", maka sasaran utama 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen. 2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen.
2013, No.471 10 3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8 sampai dengan 10 persen. 4. Laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang 1 persen. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, angka kemiskinan dan laju inflasi masing-masing daerah dengan mengacu pada sasaran pembangunan nasional tersebut di atas. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010- 2014 yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2014, sebagai berikut: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola. 2. Pendidikan. 3. Kesehatan. 4. Penanggulangan kemiskinan. 5. Ketahanan pangan. 6. Infrastruktur. 7. Iklim investasi dan iklim usaha. 8. Energi. 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik. 11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi. 12. 3 (tiga) bidang lainnya yaitu (1) bidang politik; hukum dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat. Prioritas tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diselaraskan dan disesuaikan dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diorientasikan pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagai berikut: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola, diprioritaskan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan skor integritas pelayanan publik, meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, peningkatan indeks efektifitas pemerintahan, dan meningkatkan kinerja pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota yang transparan, partisipatif dan akuntabel. 2. Pendidikan, diprioritaskan pada peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun termasuk kurikulum 2013, peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, termasuk rintisan Pendidikan Menengah Universal (PMU), peningkatan akses pendidikan tinggi berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan persentase guru yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan jumlah siswa penerima dana BOS, dan peningkatan persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan. 3. Kesehatan, diprioritaskan pada penurunan angka kematian ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan, serta penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal tersebut
11 2013, No.471 bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan ibu melahirkan, peningkatan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, penurunan AKB, penurunan prevalensi kekurangan gizi, penurunan angka kelahiran total ( Rate/TFR). Total Fertility 4. Penanggulangan kemiskinan, diprioritaskan pada perluasan program keluarga harapan, pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan, peningkatan produktivitas usaha mikro, pelaksanaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan ( demand side). Hal tersebut bertujuan untuk peningkatan jumlah siswa kategori penduduk miskin penerima beasiswa, dan jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara. 5. Ketahanan pangan, diprioritaskan untuk mendukung pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, produksi perikanan, kesejahteraan petani/nelayan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal tersebut bertujuan untuk peningkatan luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi dan produksi bahan pangan seperti padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, dan perikanan. 6. Infrastruktur, diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis) yang ditingkatkan, jumlah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terbangun, dan jumlah penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan. 5. Ketahanan pangan, diprioritaskan untuk mendukung pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, produksi perikanan, kesejahteraan petani/nelayan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal tersebut bertujuan untuk peningkatan luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi dan produksi bahan pangan seperti padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, dan perikanan. 6. Infrastruktur, diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis) yang ditingkatkan, jumlah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terbangun, dan jumlah penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan. Iklim investasi dan iklim usaha, diprioritaskan pada peningkatan kemudahan berusaha, penurunan biaya logistik nasional, pengembangan fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru, serta memperkuat kelembagaan hubungan industrial. Hal ini bertujuan untuk menurunkan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama, dan mempercepat waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi barang/jasa. 8. Energi, diprioritaskan pada peningkatan produksi minyak dan gas bumi, peningkatan rasio elektrifikasi, dan diversifikasi pemanfaatan energi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak bumi, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan kapasitas Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terpasang. 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, diprioritaskan pada pengukuhan Kawasan dan Pembangunan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengembangan perhutanan sosial, pengendalian kualitas lingkungan, serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk fasilitasi pengembangan hutan kota, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS), dan mengurangi jumlah luasan kawasan pesisir rusak. 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, diprioritaskan pada pembangunan daerah tertinggal, penguatan diplomasi dan pembangunan infrastruktur, pertahanan keamanan, serta fasilitas CIQS ( Quarantine, Security) infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kabupaten tertinggal, peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal. Custom, Immigration, kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan 11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi, diprioritaskan pada penguatan jati diri bangsa dan pelestarian budaya, peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam rangka mendukung percepatan dan
2013, No.471 12 perluasan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah paket difusi dan pemanfaatan iptek. 12. Bidang politik, hukum dan keamanan, diprioritaskan pada pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2014, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Azasi Manusia, serta peningkatan akses terhadap keadilan. Hal ini bertujuan untuk penanggulangan terorisme. 13. Bidang perekonomian, diprioritaskan pada akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri non-migas mendekati 8 persen, peningkatan pemahaman dan kesiapan indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dan peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM). Hal ini bertujuan untuk pertumbuhan industri dan pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita. 14. Bidang kesejahteraan rakyat, diprioritaskan pada peningkatan kerukunan beragama, peningkatan kualitas layanan haji, peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran, dan SDM pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Hal ini bertujuan untuk meningkatnya dan terpeliharanya kondisi dan suasana yang aman dan damai dikalangan umat beragama, terlaksananya pelayanan ibadah haji dan umrah, meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan kelembagaan, SDM dan objek wisata, meningkatnya peran PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan, meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perlindungan tenaga kerja perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang. Meningkatnya wawasan pemuda di bidang kebangsaan dan pelestarian lingkungan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda, meningkatnya prasarana dan sarana keolahragaan serta pembinaan olahraga prestasi untuk meraih juara pada tingkat regional dan internasional. B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Selain penyusunan RKPD Tahun 2014 disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang menjadi landasan penyusunan berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam penyusunan RKPD Tahun 2014 gubernur, bupati/walikota wajib menggunakan indikator dan target dalam menyusun rencana dan anggaran atas setiap jenis pelayanan dasar kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan kelembagaan setiap SKPD pengampu SPM. Sampai dengan tahun 2012, pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) SPM bidang urusan pemerintahan, dengan ketentuan wajib diterapkan provinsi pada 9 (sembilan) bidang urusan pemerintahan provinsi dan wajib diterapkan kabupaten/kota pada 15 (lima belas) bidang urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka penyamaan persepsi dan keberhasilan penerapan SPM yang telah ditetapkan, supaya melakukan langkah- langkah: membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target penerapan SPM, sosialisasi, pemutakhiran data dan profil Indikator SPM, termasuk perhitungan pembiayaan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD penanggung jawab (pengampu) SPM.
13 2013, No.471 Bappeda mengkoordinasikan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencaaan pembangunan daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi Provinsi atau Bagian Organisasi Kabupaten/Kota atau instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditembuskan ke Bappeda sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan daerah. Kelimabelas SPM bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota. Untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. b. Bidang Kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan kesehatan antara lain meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa pada desa/kelurahan, promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat desa siaga aktif. c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan kualitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/ 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Cakupan pelayanan pekerjaan umum meliputi penyediaan sumber daya air baku untuk kebutuhan masyarakat, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman termasuk sanitasi lingkungan dan persampahan, peningkatan jaringan dan luas jalan baik berupa aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan, maupun kecepatan, penataan bangunan dan lingkungan, penertiban izin pendirian bangunan, penyediaan pedoman harga satuan gedung negara di daerah, penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan penyediaan informasi jasa konstruksi. Cakupan pelayanan penataan ruang antara lain meliputi penyediaan informasi rencana tata ruang wilayah, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang, penerbitan izin pemanfaatan ruang, tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang serta penyediaan ruang terbuka hijau.
2013, No.471 14 d. Bidang Perumahan Rakyat Peningkatan kualitas pelayanan perumahan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang perumahan rakyat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat diatas diarahkan agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Indikator pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah lingkungan yang sehat dan aman, yang didukung dengan PSU, yaitu lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan pemukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi oleh PSU untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal didalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang Perumahan Rakyat, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2014 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi : a) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau serta lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU. b) Melakukan pemutakhiran data secara berkala dari kabupaten/kota, terkait bangunan rumah, harga rumah, penghasilan rumah tangga dan kondisi PSU lingkungan perumahan. c) Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta singkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Menteri, untuk substansi ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : a) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau, skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU. b) Melakukan pemutakhiran data secara berkala, terkait bangunan rumah layak huni, harga rumah, penghasilan rumah tangga dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas lingkungan perumahan.
15 2013, No.471 c) Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU. d) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistic kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan. e) Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. f) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, pengembang, dan lain-lain. g) Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada MBR untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan, berupa penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni, pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni, pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni, pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan rumah layak huni dan pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni. h) Melakukan regulasi dan melaksanakan perizinan pembangunan dibidang perumahan yang berpihak kepada kepentingan MBR. i) Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran. j) Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran. k) Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 (dua) laporan dalam satu tahun anggaran. l) Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta singkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Gubernur, untuk substansi ketersediaan rumah layak huni, potensi MBR menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU. keterjangkauan e. Bidang Perhubungan Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang perhubungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang perhubungan antara lain meliputi penyediaan aksesibilitas transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, dan angkutan laut, terutama terkait dengan jaringan pelayanan angkutan, jaringan prasarana, keselamatan, dan sumberdaya manusia.
2013, No.471 16 f. Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Arah kebijakan dalam penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagai berikut: 1) Provinsi a) Terlaksananya cakupan layanan lingkungan hidup untuk mencapai target SPM 100%. b) Tersusunnya rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup provinsi yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kabupaten/kota. c) Tersedianya sarana pendukung (laboratorium dan pos pengaduan) di provinsi. d) Terlaksananya pembinaan penerapan dan pencapain SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota di wilayahnya. e) Terlatihnya sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup. f) Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. g) Terlaksananya RTRW propinsi. h) Terbangunnya sistem informasi SPM di daerah. i) Tersusunnya laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi. j) Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya pembangunan dan/atau pemanfaatan laboratorium lingkungan. k) Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang lingkungan hidup di kabupaten/kota. 2) Kabupaten/Kota a) Terlaksananya cakupan layanan lingkungan hidup untuk mencapai target SPM 100%. b) Tersusunnya rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kabupaten/kota yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup provinsi. c) Tersedianya sarana pendukung (laboratorium dan pos pengaduan). d) Terlatihnya SDM bidang lingkungan hidup. e) Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. f) Terlaksananya RTRW Kabupaten/kota. g) Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penerapan SPM. h) Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah.
17 2013, No.471 i) Tersusunnya laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup. j) Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya pembangunan dan/atau pemanfaatan laboratorium lingkungan. g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Peningkatan kualitas pelayanan PP dan PA dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang PP dan PA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Cakupan pelayanan di bidang PP dan PA antara lain meliputi penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, peningkatan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja. Daerah perlu menetapkan koordinasi antar Walikota/Bupati, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kelas I, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. h. Bidang Keluarga Berencana Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang keluarga berencana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan di bidang keluarga berencana antara lain meliputi pelayanan komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan penyediaan informasi data mikro, revitalisasi program Keluarga Berencana sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. i. Bidang Sosial Peningkatan kualitas pelayanan sosial dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/ 2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan dasar bidang sosial meliputi: 1) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial. 2) Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
2013, No.471 18 3) Penanggulangan korban bencana, meliputi kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan bantuan permakanan/lauk pauk selama masa tanggap darurat bagi korban bencana, dan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial. 4) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial. Untuk optimalisasi pencapaian SPM bidang sosial, supaya didukung dengan kegiatan pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. j. Bidang Ketenagakerjaan Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan. Cakupan pelayanan di bidang ketenagakerjaan antara lain meliputi: pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kepesertaan Jamsostek, dan pengawasan ketenagakerjaan. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang ketenagakerjaan di daerah khususnya instruktur, pengantar kerja, mediator, dan pengawas ketenagakerjaan yang jumlah dan kualitasnya masih terbatas. 3) Penempatan pejabat fungsional oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan secara berjenjang dimulai dari SKPD bidang ketenagakerjaan, bupati/walikota, gubernur kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. k. Bidang Penanaman Modal Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang penanaman modal antara lain meliputi kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. l. Bidang Kesenian
19 2013, No.471 Peningkatan kualitas pelayanan kesenian dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesenian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian. Cakupan pelayanan di bidang kesenian antara lain meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian berupa kajian seni, fasilitasi seni, gelar seni dan misi kesenian, serta peningkatan sarana dan prasarana kesenian. m. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Penerapan dan pencapaian target SPM bidang pemerintahan dalam negeri ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Lingkup Kementerian Dalam Negeri. Target pencapaian SPM bidang pencegahan dan penanggulangan kerbakaran diprioritaskan pada pengembangan wilayah manajemen kebakaran pada Setiap Kecamatan dan/atau kawasan rawan dan berpotensi kebakaran, pembangunan pos dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, peningkatan kompotensi aparatur petugas pemadam kebakaran, pemberdayaan dunia usaha dan komunitas masyarakat dalam pengurangan risiko kebakaran, mitigasi dan kesiapsiagaan. Hal ini bertujuan untuk fasilitasi pengembangan pengurangan risiko kebakaran di kawasan permukiman, hutan dan lahan perkebunan, fasilitasi pencegahan dan waktu tanggap kejadian kebakaran maksimal dalam waktu 15 menit terkendali kejadian kebakaran di kawasan permukiman kumuh dan padat penduduk, kawasan industri, hutan dan lahan dan pengendalian kerugian materi dan korban jiwa, mengurangi luasan kebakaran hutan dan lahan, pencemaran asap dan kerusakan lingkungan. n. Bidang Komunikasi dan Informatika Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain meliputi diseminasi informasi melalui berbagai media, pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. o. Bidang Ketahanan Pangan Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan pangan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang ketahanan pangan antara lain meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan. 2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
2013, No.471 20 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah merumuskan program/kegiatan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam RKPD Tahun 2014 antara lain meliputi: a. Penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi. b. Pembentukan tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintahan daerah. c. Pelaporan pencapaian rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah dengan menggunakan Format Pelaporan 8 (delapan) Kolom (F8K) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013. d. Fasilitasi provinsi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah kabupaten/kota dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK). 3. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur, Bupati dan Walikota wajib mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah, seperti Kapolda, Danrem dan unsur lain di masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga situasi keamanan dalam negeri dapat tetap terjaga. Perumusan program/kegiatan penanganan gangguan keamanan dalam negeri dalam RKPD Tahun 2014 antara lain meliputi : a. Pembentukan tim terpadu tingkat daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. b. Pemetaan kawasan rawan konflik dan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik di daerah masing-masing. c. Sosialisasi langkah-langkah penanganan konflik dan pascakonflik kepada masyarakat. 4. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk meningkatkan nasionalisme dan kebangsaan serta menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap warga negara Indonesia, diperlukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah agar merumuskan program/kegiatan sebagai berikut: a. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam RKPD Tahun 2014 yang dilaksanakan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. b. Peningkatan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi yang berkelanjutan terkait dengan pengembangan nilai kebangsaan dan cinta tanah air untuk pemuda, perempuan, dan aparatur pemerintah. c. Penyelesaian penyusunan kebijakan pengembangan nilai-nilai kebangsaan. d. Pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan. e. Fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik. f. Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. g. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu 2014.
21 2013, No.471 5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sekaligus peningkatan pelayanan publik, perlu memperhatikan faktor kependudukan sebagai subyek dan obyek ( people centered development ) dan penataan sistem administrasi kependudukan secara nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan menciptakan sistem pengenal tunggal/ nomor induk kependudukan (NIK) bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia. Penyediaan data kependudukan yang akurat dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dari tingkat regulasi dan pelayanan publik yang diselenggarakan dan terkonsolidasinya data kependudukan di tingkat daerah dan nasional dalam suatu sistem database yaitu Relation Database Management System (RDMS). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah agar merumuskan dan menetapkan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2014 di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut: a. Dukungan teknis pelaksanaan e-KTP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional. b. Peningkatan kapasitas SDM bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. c. Sosialisasi arti penting dari dokumen kependudukan kepada masyarakat. d. Pengendalian kuantitas penduduk dengan penetapan perkiraan jumlah, struktur dan komposisi penduduk melalui pengaturan kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk. e. Pengembangan kualitas penduduk baik fisik maupun non fisik, dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, perekonomian, nilai agama, dan nilai sosial budaya. f. Pengarahan Mobilitas Penduduk dalam upaya mencapai persebaran penduduk secara optimal antarprovinsi dan antarkabupaten/kota. g. Upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk, terutama penduduk miskin dan peningkatan wawasan kependudukan. h. Penyusunan indikator kependudukan, analisis dampak kependudukan, dan proyeksi penduduk serta profil perkembangan kependudukan. 6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada pada tahun 2013 dan 2014 agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode berikutnya. b. Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya. c. Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan konsultasi dan koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
2013, No.471 22 APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran. d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Perubahan RKPD 2013 dan RKPD 2014) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Perubahan Renja SKPD 2013 dan Renja SKPD 2014) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. e. Gubernur melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah provinsi dan dokumen rencana SKPD provinsi serta dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. f. Bupati/Walikota melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Gubernur. g. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e disusun kedalam format Rekapitulasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD Se-Provinsi yang tercantum pada Format I.A. Peraturan Menteri ini. h. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun kedalam format Penyelesaian Penyusunan/ Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang tercantum pada Format I.B. dan format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana SKPD Kabupaten/Kota yang tercantum pada Format I.C. Peraturan Menteri ini. i. Penyampaian laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lambat pada bulan Oktober 2013. j. Penyampaian laporan Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f paling lambat pada bulan September 2013. k. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan. l. Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. 7. Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Untuk menjamin dan memastikan serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil RKPD Tahun 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA- SKPD) beserta perubahannya. Pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD dan Renja SKPD tahun 2014 oleh APFP Kementerian Dalam Negeri mencakup RKPD, Renja SKPD, dan DPA SKPD provinsi, kabupaten/ kota beserta perubahannya. APFP Provinsi
23 2013, No.471 mencakup RKPD, Renja SKPD, dan DPA SKPD lingkup provinsi dan kabupaten/kota beserta perubahannya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh APFP kabupaten/kota mencakup RKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD lingkup kabupaten/kota beserta perubahannya. Laporan hasil pengawasan APFP Kementerian Dalam Negeri menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota se- Indonesia. Laporan hasil pengawasan APFP provinsi menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Laporan hasil pengawasan APFP kabupaten/kota menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup kabupaten/kota serta pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kabupaten/kota masing-masing. 8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, perumusan program/ kegiatan dalam RKPD Tahun 2014 supaya memprioritaskan kebijakan untuk: a. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. b. Menumbuhkembangkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat desa dengan memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP). c. Meningkatkan pengembangan dan kemandirian badan pengelola sarana air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan akses dan keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan dan peri- urban. d. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai penggerak keberlanjutan upaya perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat. e. Mendukung pertumbuhan dan penguatan ekonomi masyarakat dan desa, melalui prioritas program yang diarahkan untuk peningkatan pengelolaan pasar desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan pengembangan lembaga keuangan mikro. f. Mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. g. Meningkatkan intensitas penanggulangan HIV dan AIDS secara intensif, menyeluruh, dan terpadu melalui pembentukan komisi penanggulangan HIV- AIDS. h. Mendorong penguatan peran kelembagaan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. i. Mewujudkan tertib pelaporan terhadap program-program berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa, terutama bagi program Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. j. Menyediakan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. k. Mempercepat penanganan, penetapan dan penegasan batas desa. l. Mempertimbangkan secara menyeluruh untuk melakukan percepatan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
2013, No.471 24 m. Menyiapkan pedoman yang implementatif dan komprehensif tentang administrasi desa dan kelurahan. n. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing- masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan. 9. Kerjasama Antar Daerah Dalam upaya mempercepat penyediaan pelayanan umum dan mengurangi kesenjangan pembangunan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Kerjasama antardaerah dimaksudkan untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. b. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kerjasama antardaerah dan pihak ketiga dimaksud agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tatacara Kerjasama Daerah. c. untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan umum, perumusan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2014 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 1) Fasilitasi penyelesaian segmen batas antar daerah dan penyelesaian konflik batas antar daerah. 2) Penguatan kelembagaan pemerintah daerah di wilayah perbatasan antar negara. 3) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar di kabupaten/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar. 4) Peningkatan kerjasama sosial dan ekonomi antara pemerintah daerah provinsi di wilayah perbatasan antar negara (Sosekmalindo, JBC RI-RDTL, dan JBC RI-PNG). 5) Fasilitasi kesiapsiagaan satuan tugas entri/transit/daerah asal dengan terlayaninya Tenaga Kerja Indonesia bermasalah yang dideportasi. 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan penyediaan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana. 10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah dinyatakan bahwa pada akhir tahun 2014 seluruh Kecamatan di Indonesia secara bertahap telah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN. Untuk mencapai target tersebut, maka dalam RKPD Tahun 2014 supaya dilakukan persiapan-persiapan pelaksanaan PATEN antara lain pelimpahan kewenangan, penataan organisasi, aparatur dan ketatalaksanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi dan pendanaan. 11. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan Pemerintahan daerah sebagai penanggung jawab utama penanggulangan bencana di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin akses pengurangan risiko bencana di daerah, pemerintah daerah agar memprioritaskan kegiatan mitigasi, penyuluhan, peringatan dini, kesiapsiagaan, pelatihan, kontigensi koordinasi waktu tanggap bencana dan kebakaran, penegakan Peraturan Daerah, inspeksi sarana dan prasana perlindungan bencana dan
25 2013, No.471 kebakaran, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko bencana dan kebakaran. Hal ini bertujuan untuk fasilitasi pengembangan pencegahan dan penanggulangan bencana, fasilitasi pengurangan risiko bencana dan kebakaran pada kawasan berpotensi bencana dan kebakaran, mengurangi kejadian bencana, serta fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dan kebakaran. 12. Pengarusutamaan Gender Dalam rangka percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, agar berpedoman pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/II/2012, SE-33/MK.02/2012, 050/43794/AJ dan 21/MPP.PA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan daerah agar mempertimbangkan responsif gender berdasarkan hasil analisis gender sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, serta mengupayakan agar Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) sinergi dengan dokumen perencanaan di daerah dan menjadi warna dalam proses penyusunan dokumen, khususnya untuk pemenuhan hak ibu dan anak. 13. Pengembangan Wilayah Kesenjangan Pembangunan antardaerah, antarwilayah, dan antarkawasan sampai saat ini masih sangat besar. Hal ini disebabkan pendekatan pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antardaerah/wilayah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan antarwilayah/ antarkawasan sesuai degan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman. Sehubungan dengan hal tersebut, prioritas pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah dalam RKPD Tahun 2014 agar diarahkan pada: a. Mendorong dan mengimplementasikan kerjasama pembangunan antardaerah/wilayah secara fungsional sebagai instrumen penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah. b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi keunggulan lokal, peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan lembaga perekonomian masyarakat serta pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan. c. Penetapan kawasan, penyusunan rencana induk, rencana pengusahaan, dan rencana tindak Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan KSCT di Daerah. d. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil termasuk dukungan Sail Indonesia.
2013, No.471 26 e. Mendorong pengelolaan KAPET yang efektif dan efisien dan meningkatnya kesiapan pemerintah daerah dalam pengelolaan KAPET. f. Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan di setiap kecamatan dan sektor tertentu (indeks wilayah tertinggal). g. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut. h. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kesejahteraan nelayan/petani dan ketahanan pangan sesuai Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. i. Mendorong keterpaduan dan konsistensi kesepakatan perjanjian kerjasama antardaerah/wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil khususnya pengelolaan Selat Karimata, Teluk Bone dan Teluk Tomini. j. Peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengembangan wilayah, wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan kelautan. k. Mempertimbangkan hasil analisis terhadap data dan informasi kewilayahan yang aktual dan valid untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan. l. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah di daerah. 14. Pengembangan Ekonomi Daerah Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2014, pemerintah daerah agar melakukan upaya pengembangan ekonomi daerah sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. b. Menyusun kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012. c. Melakukan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah. d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah melalui tim pengendalian inflasi daerah. e. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). f. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. g. Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED). h. Mendorong investor untuk menanamkan modal di daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. i. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
27 2013, No.471 dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD). j. Mengembangkan kerjasama melalui pola kemitraan. 15. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Penyelenggaraan penataan ruang merupakan urusan bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu sehingga dinyatakan bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam skala provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam skala kabupaten/ kota. Kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan dan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang, peingkatan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan/penataan ruang, serta meningkatkan peran masyarakat dan kualitas struktur ruang. Untuk itu pemerintah daerah harus memastikan tersedianya sumber daya yang memadai bagi pembinaan penataan ruang provinsi, kabupaten/kota. Pada Tahun 2014, pembinaan penataan ruang agar difokuskan pada penguatan kelembagaan bidang penataan ruang untuk mendukung penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penerapan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, pemerintah daerah agar mengutamakan kebijakan pada hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan kapasitas kelembagaan provinsi dan Kabupaten/kota dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 061/163/SJ/2008 dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE-01/MenLH/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, melalui bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. b. Penguatan lembaga penyelenggaran penataan ruang provinsi, kabupaten/ kota (BKPRD) dalam rangka melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. c. Percepatan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/3093/IV/Bangda tanggal 6 Juli 2011 tentang Percepatan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Nomor 188.34/1055/IV/Bangda tanggal 5 Februari 2013 tentang Percepatan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. d. Menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan berdasarkan penerapan KLHS pada wilayah administrasi provinsi, kabupaten/ kota. e. Penyediaan instrumen pengendalian daya rusak alam dalam rangka mitigasi bencana. f. Pengalokasian sumber daya daerah yang memadai bagi kelestarian keanekaragaman hayati, kebun raya, kebun binatang, identifikasi flora dan fauna, pengelolaaan kawasan konservasi, pengelolaan ekosistem mangrove di daerah, penertiban izin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer, dan lahan gambut, serta area penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB), pengelolaan ekosistem rimba, program kabupaten/kota sehat, ekosistem waduk, danau, situ, lahan basah/gambut,
2013, No.471 28 dan sungai, konservasi sumber air baku, efektifitas pemanfaatan air, dan pengendalian daya rusak air (termasuk pencegahan banjir) dalam rangka kelestarian dan keseimbangan ekosistem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. g. Fasilitasi dukungan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Daerah secara konsisten. h. Fasilitasi implementasi kebijakan mengenai pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. i. Penyediaan akses informasi tentang penataan ruang melalui media komunikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tatacara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. j. Menyusun rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca yang terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD. k. Menginventarisasi penurunan emisi gas rumah kaca dimasing-masing wilayah untuk kepentingan antisipasi dampak perubahan iklim. l. Penertiban praktek usaha, praktek pertambangan dan kehutanan ilegal yang merusak lingkungan. m. Pencegahan kerusakan hutan, pencegahan banjir, penanggulangan bahaya kebakaran. n. Peningkatan pelaksanaan uji emisi. o. Peningkatan kualitas dan kelas air sungai serta menjamin kualitas air sungai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat dan potensi pariwisata air. p. Membentuk kelembagaan lingkungan hidup dengan pos pengaduan lingkungan hidup guna mengelola pengaduan dari masyarakat atas terjadinya pencemaran lingkungan. q. Penyusunan rencana kerja penanggulangan bencana di daerah. r. Penguatan kelembagaan sumber daya air daerah. s. Operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai kewenangan. 16. Penataan Perkotaan Belum tertatanya pembangunan kawasan perkotaan sesuai dengan standar pelayanan perkotaan, menimbulkan permasalahan perkotaan seperti masih luasnya kawasan kumuh perkotaan, sanitasi perkotaan yang belum optimal, dan sering timbulnya banjir di perkotaan. Selain itu, tingginya angka urbanisasi yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja telah menyebabkan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah perkotaan, yang bila tidak ditata juga akan menambah kesemrawutan kota. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan sebagai berikut: a. Melindungi, mengelola, dan memberdayakan pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. b. Penataan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. c. Memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang di daerah dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/3868/SJ tanggal 3 Oktober 2012 perihal Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Perumahan
29 2013, No.471 Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang. d. Penyediaan serta pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan perkotaan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/4371/SJ tentang Cara Perhitungan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan. e. Fasilitasi penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai standar pelayanan perkotaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan. f. Fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. g. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah. h. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan memfasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. i. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang dalam pembangunan kawasan perkotaan. j. Pengendalian dan penanggulangan penyandang masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan. k. Peningkatan pengawasan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan. l. Fasilitasi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan bangunan warisan budaya. m. Pengembangan dan peningkatan inovasi manajemen perkotaan. n. Mendorong kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga dan kerjasama jaringan lintas perkotaan ( sister city dan city sharing ) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan dan mengakomodasi program/kegiatan kerjasama pembangunan perkotaan dalam dokumen perencanaan daerah. o. Penetapan batas kawasan perkotaan yang berada di daerah kabupaten, pembentukan lembaga pengelola, pembentukan badan pengelola kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. p. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya di wilayah laut, termasuk dalam pemberian izin reklamasi pantai. q. Optimalisasi peran provinsi dalam koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan. r. Fasilitasi pemerintah daerah dalam optimalisasi pemanfaatan tanah kawasan perkotaan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 17. Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Dalam upaya penanggulangan kekurangan gizi mikro pada ibu dan anak termasuk GAKY secara cepat dan terpadu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah, pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
2013, No.471 30 a. Provinsi 1) Perumusan kebijakan tentang penanggulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi, dan konsumsi garam beryodium. 2) Koordinasi penanggulangan GAKY dengan Bupati/Walikota. 3) Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan GAKY. 4) Koordinasi pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar termasuk pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). 5) Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota. 6) Koordinasi pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kepada gubernur atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota. b. Kabupaten/Kota 1) Perumusan kebijakan tentang penanggulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi, dan konsumsi garam beryodium. 2) Mendorong produsen garam untuk melakukan fortifikasi garam. 3) Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium. 4) Mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI. 5) Mendorong produsen garam untuk melakukan pengolahan garam beryodium. 6) Pembinaan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam. 7) Pengawasan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam. 8) Pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar. 18. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam upaya peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan RKPD Tahun 2014, Gubernur, Bupati/Walikota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis kelitbangan. b. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah. c. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintahan daerah. d. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
31 2013, No.471 e. Mengarahkan kegiatan kelitbangan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), Bappeda, atau sebutan lain. f. Meningkatkan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan diantaranya : penataan kelembagaan; peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa; penyusunan sistem dan prosedur yang berstandar; dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai. 19. Pendidikan dan Pelatihan Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional. Oleh karenanya, sejalan dengan program pemerintah mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berbasis kompetensi secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan menteri tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan Diklat Berbasis Kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. b. Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan. c. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) cabang Provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah. d. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi. e. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah. 20. Pembangunan Gedung Negara Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 21. Pelaksanaan Otonomi Khusus a. Otonomi Khusus Aceh Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. b. Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi pada Tahun Anggaran 2014 terutama ditujukan untuk pembiayaan
2013, No.471 32 pembangunan infrastruktur, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Selanjutnya untuk efektifitas dan efisensi pencapaian sasaran pembangunan daerah Papua dan Papua Barat maka perumusan kebijakan program dan kegiatan agar disinergikan dengan rencana aksi dan memperhatikan berbagai kebijakan lainnya untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat c. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, maka perumusan program/ kegiatan dalam RKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 agar memprioritaskan: 1) Penguatan kelembagaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki karakter keistimewaan. 2) Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka memperkuat jatidiri dan identitas keistimewaan pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Identifikasi tanah milik kesultanan (Sultan Ground) dan Pakualaman (Pakualam Ground) yang pemanfaatannya diupayakan untuk memperkuat identitas keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka memperkuat jatidiri dan identitas keistimewaan pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Identifikasi tanah milik kesultanan (Sultan Ground) dan Pakualaman (Pakualam Ground) yang pemanfaatannya diupayakan untuk memperkuat identitas keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 4) Penyelarasan filosofi keistimewaan Yogyakarta dalam penataan ruang sesuai dengan perundang-undangan. d. Pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari APBN, sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar disinergikan dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait. e. Setiap pagu indikatif program dan kegiatan yang dicantumkan dalam RKPD Tahun 2014 dalam kolom keterangan supaya mencantumkan nama jenis sumber pendanaan. Jenis sumber pendanaan dimaksud antara lain mencakup pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari 15 bidang kegiatan meliputi: (1) Periklanan; (2) Arsitektur; (3) Pasar Seni dan Barang Antik; (4) Kerajinan; (5) Desain; (6) Fashion (mode); (7) Film, video dan fotografi; (8) Permainan interaktif; (9) Musik; (10) Seni Pertunjukan; (11) Penerbitan dan Percetakan; (12) Layanan Komputer dan Piranti lunak; (13). Radio dan televisi; (14) Riset dan Pengembangan; dan (15) Kuliner. Untuk mendukung pengembangan kreativitas pada kelimabelas bidang kegiatan sebagaimana tersebut di atas, perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam RKPD Tahun 2014 agar diarahkan untuk: a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting keberadaan insan kreatif/pekerja kreatif dan produk kreatif
33 2013, No.471 yang berkaitan erat dengan penghargaan masyarakat terhadap kreatifitas dan Hak Kekayaan Intelektual. b. Menciptakan ruang kreatif sebagai sarana bagi pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif di masyarakat. c. Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan keberadaan/ eksistensi insan kreatif agar tetap tinggal dan berkarya di Indonesia dan produk kreatif yang dihasilkannya memperoleh kemudahan akses pasar ke dalam dan luar negeri. d. Mendukung wirausahawan kreatif yang membutuhkan kemudahan dan akses yang luas dalam hal permodalan dan perizinan dalam memulai dan menjalankan usaha kreatif. e. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada insan kreatif secara berkesinambungan. f. Memfasilitasi pengembangan jejaring ( networking) dan mendorong kerja sama antara insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri, melalui pameran produk kreatif, festival dan workshop/seminar. III. PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2014 RKPD Tahun 2014 disusun dengan memperhatikan kebijakan penyusunan antara lain sebagai berikut: A. SISTEMATIKA RKPD RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut: 1. Pendahuluan. 2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu. 3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan. 4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan. 5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. B. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD Untuk konsistensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, maka RKPD Tahun 2014 disusun dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan RKPD. 2. Penyusunan rancangan awal RKPD. 3. Penyusunan rancangan RKPD. 4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. 5. Perumusan rancangan akhir RKPD. 6. Penetapan RKPD. C. TATACARA PENYUSUNAN Tatacara penyusunan RKPD sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Perumusan rancangan awal RKPD: a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan
2013, No.471 34 sebagai berikut: 1) Pengolahan data dan informasi. 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah. 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah. 4) Evaluasi kinerja tahun lalu. 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam rancangan RKP Tahun 2014. 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang selaras dengan pencapaian sasaran dan program prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis mencakup hasil reses terakhir tahun 2012 dan reses pertama pada tahun 2013. 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah. 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah. 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif. 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik. 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. b. Rancangan awal RKPD Provinsi Tahun 2014 diselesaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret Tahun 2013. c. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Rancangan Renja SKPD Tahun 2014. d. Perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran dan program yang tercantum dalam rancangan awal RKPD yang akan disusun kedalam rancangan Renja SKPD Tahun 2014 harus selaras dan konsisten dengan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD. 3. Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2014 merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2014 berdasarkan masukan dari rancangan Renja SKPD Tahun 2014 dan untuk mengharmoniskan serta mensinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk provinsi dan sasaran pembangunan provinsi bagi kabupaten/kota. Prioritas dan sasaran pembangunan nasional dapat dilihat dalam RPJMN 2010- 2014 atau rancangan RKP Tahun 2014. Sasaran pembangunan provinsi dapat dilihat dalam RPJMD Provinsi atau rancangan RKPD Provinsi Tahun 2014. 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tahun 2013 merupakan forum antarpemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Tahun 2014. Sesuai dengan pentahapan, musrenbang dibagi menjadi Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di kecamatan, Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota dan Musrenbang RKPD Provinsi di Provinsi. a. Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kecamatan 1) Dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun 2013. 2) Bertujuan untuk:
35 2013, No.471 a) Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. b) Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. c) Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/ kota. Materi bahasan bersumber dari Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. 3) Peserta : Terdiri dari camat, para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. 4) Kelompok Pembahasan: Untuk efektivitas pembahasan, penajaman dan kesepakatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota di Kecamatan, peserta dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan. 5) Hasil: a) Dirumuskan kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kecamatan dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. b) Lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kecamatan terdiri dari : (1) Daftar hadir peserta Musrenbang; (2) Kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD; guna menjamin adanya kepastian bahwa program dan kegiatan akan direalisasikan dalam APBD Tahun 2014; dan (3) Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kecamatan beserta alasannya. c) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014. b. Forum SKPD/Lintas SKPD Kabupaten/Kota 1) Dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulan Februari 2013. 2) Berfungsi untuk membahas kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD sesuai Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kecamatan guna menjamin adanya kepastian bahwa program dan kegiatan dirumuskan ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014. 3) Dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
2013, No.471 36 4) Bertujuan untuk membahas rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014, meliputi: a) penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di kecamatan. b) penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran di kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota. c) penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota yang akan dilaksanakan di kecamatan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten/kota. d) penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota, sesuai dengan Surat Edaran bupati/walikota. 5) Peserta: Dihadiri para pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan SKPD, Bappeda dan SKPD kabupaten/kota serta anggota komisi DPRD kabupaten/kota yang menjadi mitra kerja SKPD dan/atau anggota DPRD yang berasal dari desa/kecamatan daerah pemilihan yang bersangkutan. 6) Kelompok Pembahasan: Untuk efektivitas pembahasan, penajaman, penyelarasan, penyesuaian dan kesepakatan hasil forum SKPD/Lintas SKPD Kabupaten/Kota, peserta forum dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan. 7) Hasil : Dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD/Lintas SKPD kabupaten/kota, dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD/Lintas SKPD kabupaten/kota. c. Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 1) Dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret Tahun 2013. 2) Bertujuan untuk: a) Penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Provinsi Tahun 2014, RPJMD kabupaten/kota, dan RTRW kabupaten/kota. b) Klarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pada Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di kecamatan. c) Penyepakatan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan prioritas daerah dan pendanaan. d) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota serta lokasi dan/atau kelompok sasaran.
37 2013, No.471 3) Peserta: Terdiri dari bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat Bappeda dan SKPD provinsi, pejabat SKPD kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu. 4) Kelompok Pembahasan: Untuk efektivitas pembahasan, penajaman dan kesepakatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota, peserta Musrenbang kabupaten/kota dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan. 5) Hasil: a) Dirumuskan kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan ditandatangani sekurang- kurangnya oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. b) Lampiran Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 terdiri dari: (1) Daftar hadir peserta Musrenbang. (2) Rencana Program/kegiatan prioritas daerah tahun 2014; guna menjamin adanya kepastian bahwa program dan kegiatan akan direalisasikan dalam APBD Tahun 2014. (3) Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota beserta alasannya. c) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dijadikan sebagai: (1) Bahan untuk menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 menjadi rancangan akhir RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2014. (2) Bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi Tahun 2014 dalam Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2014. d. Forum SKPD/Lintas SKPD Provinsi 1) Dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulat Maret 2013. 2) Berfungsi untuk membahas usulan kegiatan prioritas kabupaten/kota sesuai Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 yang sesuai dengan kewenangan provinsi dan selaras dengan tugas dan fungsi SKPD Provinsi guna dirumuskan ke dalam rancangan Renja SKPD Tahun 2014. 3) Dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. 4) Bertujuan untuk membahas rancangan Renja SKPD Provinsi Tahun 2014, meliputi: a) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.
2013, No.471 38 b) Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. c) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi. d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi, sesuai dengan Surat Edaran gubernur. 5) Peserta: Dihadiri antara lain terdiri dari kementerian/lembaga tingkat pusat, SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota, dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi, serta anggota komisi DPRD provinsi yang menjadi mitra kerja SKPD dan/atau anggota DPRD provinsi yang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. 6) Kelompok Pembahasan: Untuk efektivitas pembahasan, penajaman, penyelarasan, penyesuaian dan kesepakatan hasil forum SKPD/Lintas SKPD provinsi, peserta forum dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan. 7) Hasil: Dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD/Lintas SKPD provinsi, dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD/Lintas SKPD provinsi. e. Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2014: 1) Dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan dilaksanakan paling lambat tanggal 5 April 2013. 2) Bertujuan untuk: a) Penyelarasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional, RPJMD provinsi, dan RTRW provinsi, serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014. b) Klarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pada Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014. c) Penyepakatan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan prioritas daerah dan pendanaan. d) Alokasi program kementerian/lembaga tahun 2014, tindak lanjut isu strategis provinsi dan evaluasi isu strategis provinsi tahun 2012, sinergi program APBN-APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta integrasi hasil Musrenbang RKPD provinsi dalam sistem Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD). e) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi serta lokasi dan/atau kelompok sasaran. 3) Peserta: Terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/walikota, Kepala Bappeda dan SKPD provinsi, para Kepala Bappeda kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor,
39 2013, No.471 keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu. 4) Kelompok Pembahasan: Untuk efektivitas penjelasan dari pemerintah pusat mengenai kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta program/kegiatan kementerian/lembaga tahun 2014, pembahasan, penyelarasan, klarifikasi, penajaman dan kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi, peserta Musrenbang provinsi dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan. 5) Hasil: a) Dirumuskan kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2014 dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. b) Lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2014 terdiri dari: (1) Daftar hadir peserta Musrenbang. (2) Program/kegiatan prioritas daerah tahun 2014; guna menjamin adanya kepastian bahwa program dan kegiatan akan direalisasikan dalam APBD Tahun 2014. (3) Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD Provinsi beserta alasannya. (4) Daftar Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD). c) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan RKPD Provinsi Tahun 2014 menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Tahun 2014. d) Program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi yang perlu diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2014, dikoordinasikan Bappeda provinsi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbangnas RKP Tahun 2014. 5. Penjadwalan Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota a. Dalam rangka ketepatan waktu penetapan RKPD provinsi/ kabupaten/kota, kehadiran para peserta musrenbang, dan penyiapan bahan, Bappeda menyusun jadwal rencana pelaksanaan Musrenbang Tahun 2013 dengan memperhatikan rencana jadwal proses penyusunan RKP 2014 sebagai berikut: 1) Sidang Kabinet : Minggu I s.d. Minggu II Maret 2013. 2) Rakorbangpus Triwulan II : Minggu III Maret 2013. 3) Musrenbang Provinsi : Minggu II Maret s.d. Minggu I April 2013. 4) Rakor Khusus Papua dan Papua Barat : Minggu I April 2013. 5) Pra Musrenbangnas : Minggu III April 2013. 6) Musrenbangnas : Minggu IV April 2013. 7) Pasca Musrenbangnas : Minggu IV April 2013. 8) Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP : Minggu I Mei 2013.
2013, No.471 40 b. Gubernur menyampaikan jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2014 kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Bupati/Walikota menyampaikan jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada gubernur. c. Penyampaian jadwal musrenbang sebagaimana dimaksud huruf b, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. d. Menteri Dalam Negeri memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2014. 6. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2014 Untuk mewujudkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah serta antardaerah, perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014 dilakukan dengan proses sebagai berikut: a. Rancangan akhir RKPD Provinsi Tahun 2014 dirumuskan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2014 dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP Tahun 2014. b. Rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dirumuskan berdasarkan masukan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dengan memperhatikan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2014, dan Musrenbang Nasional RKP Tahun 2014. c. Penyelesaian perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD Provinsi Tahun 2014 paling lambat minggu ketiga bulan Mei Tahun 2013, sedangkan penyelesaian perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 paling lambat minggu keempat bulan Mei Tahun 2013. d. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam Lampiran II Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, juga disajikan sebagai lampiran dari RKPD untuk menjelaskan isi dari Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, dengan format tabel sebagaimana tercantum dalam Format I.D. Peraturan Menteri ini. 7. Penyusunan RKPD Tahun 2014 bagi daerah yang belum memiliki RPJMD Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, maka sebagai landasan penyusunan RKPD Tahun 2014 dilakukan sebagai berikut: a. Dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penyusunan RKPD Tahun 2014 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD. Hal tersebut mengingat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan penyusunan visi, misi, dan program oleh calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada. b. Selain berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, provinsi harus memperhatikan RKP Tahun 2014, sedangkan kabupaten/kota harus memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2014 dan RKP Tahun 2014. IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
41 2013, No.471 1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat- lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. 3. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. V. PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014 A. LANDASAN PERUBAHAN Perubahan RKPD Tahun 2014 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2014 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 5. Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2014. 8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014. B. SISTEMATIKA PERUBAHAN 1. Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. Bab I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
2013, No.471 42 b. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. c. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. d. Bab IV. Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. 2. Perubahan Renja SKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika sekurang- kurangnya sebagai berikut: a. Bab I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. b. Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. c. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. d. Bab IV. Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. C. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014 1. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD. b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD. c. Penetapan Perubahan RKPD. d. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD. e. Penetapan Perubahan Renja SKPD. 2. Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1) Rancangan Perubahan RKPD disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja SKPD Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda. 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud angka 1) meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan: (a) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
43 2013, No.471 (b) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan. (c) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2013 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2014, dan/atau; (d) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). 3) Format Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada Format I.E. Peraturan Menteri ini. 4) Bappeda merumuskan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) kedalam rancangan Perubahan RKPD. 5) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2014. 6) Rancangan Perubahan RKPD dan rancangan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan. 7) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 5) yang dilampiri dengan rancangan Perubahan RKPD disampaikan kepada seluruh SKPD untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD. 8) Rancangan Perubahan RKPD memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan yang dirumuskan dalam Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada Format I.F. Peraturan Menteri ini. b. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD 1) Kepala SKPD menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2014 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2014 kepada Kepala Bappeda. 2) Format Evaluasi Hasil Renja Tahun 2014 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada Format I.G. Peraturan Menteri ini. 3) Kepala SKPD yang akan menyusun rancangan Perubahan Renja SKPD berpedoman pada Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6). 4) Penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan terhadap seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan. 5) Seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4) disusun ke dalam Format Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Format I.H. Peraturan Menteri ini. 6) Kepala SKPD yang Renja SKPD-nya tidak mengalami perubahan, tetap menyusun kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran ke dalam format sebagaimana tersebut pada angka 5).
2013, No.471 44 7) Rancangan Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 6) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan masukan penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD. c. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD 1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 7). 2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan Perubahan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD. 3) Berdasarkan rancangan perubahan Renja SKPD yang telah diverifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD. 4) Bappeda menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. d. Penetapan Perubahan RKPD 1) Bappeda mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2014 kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dan penetapan. 2) Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2014 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Juli Tahun 2014. 3) Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2014. 4) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2014 kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 5) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. e. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 1) Berdasarkan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2014, SKPD terkait menyempurnakan rancangan Perubahan Renja SKPD menjadi rancangan akhir Perubahan Renja SKPD. 2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyampaikan rancangan akhir perubahan Renja SKPD Tahun 2014 kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. 3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan akhir Perubahan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2014. f. Penetapan Perubahan Renja SKPD 1) Bappeda mengajukan rancangan akhir seluruh Perubahan Renja SKPD kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan. 2) Seluruh perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencakup SKPD yang kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.
45 2013, No.471 3) Kepala Daerah mengesahkan Perubahan Renja SKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2014. 4) Kepala SKPD yang Renja SKPD-nya tidak mengalami perubahan maupun yang mengalami perubahan, menetapkan Perubahan Renja SKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
2013, No.471 46
47 2013, No.471
2013, No.471 48
49 2013, No.471
2013, No.471 50
51 2013, No.471
2013, No.471 52
53 2013, No.471
2013, No.471 54
55 2013, No.471
2013, No.471 56
57 2013, No.471
2013, No.471 58
59 2013, No.471
2013, No.471 60
61 2013, No.471
2013, No.471 62
63 2013, No.471
2013, No.471 64
65 2013, No.471
2013, No.471 66
67 2013, No.471
2013, No.471 68 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2013. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI
69 2013, No.471
2013, No.471 70
71 2013, No.471
2013, No.471 72
73 2013, No.471
2013, No.471 74
75 2013, No.471
2013, No.471 76
77 2013, No.471
2013, No.471 78
79 2013, No.471
2013, No.471 80
81 2013, No.471
2013, No.471 82
83 2013, No.471
2013, No.471 84
85 2013, No.471
2013, No.471 86
87 2013, No.471
2013, No.471 88
89 2013, No.471
2013, No.471 90
91 2013, No.471
2013, No.471 92
93 2013, No.471
2013, No.471 94
95 2013, No.471
2013, No.471 96 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2013. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI