BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Penerapan asas proporsioanliatas belum sepenuhnya diterapkan dalam kontrak kerja konstruksi. Hal ini masih menjadi persoalan serius dalam sektor jasa konstruksi. Penerapan asas proporsionalitas seringkali diabaikan dalam keseluruhan proses kontraktrual (pre-contractual, contractual, post-contractual). Pihak pengguna jasa kontruksi seringkali mendominasi kontrak kerja konstruksi sehingga kontrak kerja konstruksi tersebut dirancang atas dasar kepentingan bisnis. Pendistribusian hak dan kewajiban yang tidak berimbang dalam kontrak kerja konstruksi pada akhirnya menempatkan pihak penyedia jasa konstruksi pada posisi yang dirugikan. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan serta penjabaran yang jelas terkait asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi. Ada banyak pengaturan dalam Undang-Undang Jasa dan Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturan-atauran turunannya yang belum menunjukan adanya keberimbangan pendistribusian hak dan kewajiban antara pihak pengguna jasa konstrusidan pihak penyedia jasa konstruksi. 57
58 B. SARAN Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukan pada bab terdahulu, 1. Bagi Pemerintah; a. Lembaga Eksekutif maupun Lembaga Legislatif agar menyempurnakan lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa kontruksi dengan memasukan asas proporporsionalitas sebagai salah satu asas penting dalam penyelenggaraan jasa kosntruksi. b. Lembaga Eksekutif harus menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memasukan asas proporsionalitas sebagai salah satu asas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta memberikan penjabaran yang rinci dalam setiap pasalnya. 2. Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), agar melakukan perbaikan dan perubahan terhadap Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. 3. Bagi Penyedia Jasa, agar sungguh-sungguh memahami segala peraturan perundang-undangan mengenai penyelengaraan jasa konstruksi agar merugikan dirinya. 4. Bagi Pengguna Jasa, agar menjunjung tinggi asas proporsionalitas dalam merancang kontrak baku kerja kontruksi. Pengguna jasa (swasta/pemerintah) tidak boleh memanfaatkan kekuatan tawarnya
untuk mendominasi keseluruhan klausul
klausul kontrak kerja kontruksi.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prendamedia Group, Jakarta. Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA), Rajawali Pers, Jakarta. Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlndaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta. Muhammad Abdulkadir, 2006, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektik Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung. Munir Fuandy, 2003, Hukum kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. Purwahid Patrik, 1994, Dasar-dasar Hukum Perjanjian, Mandar Majuh, Bandung. Solichin Abdul Wahab, 1990, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Rineka Cita, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Sugiyono,2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta CV, Bandung. Sutan Remi Sjahdeni, 2009, Kebebsan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta Timur. 60
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Sekertariat Negara. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3956. Sekertariat Negara. Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Sekertariat Kabinet RI Deputi Bidang Perekonimian. Jakarta. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 dan Tambahan Lemebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330. Sekertariat Republik Indonesia Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Jakarta. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 762. Sekertariat Negara. Jakarta. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762. Sekertariat Negara. Jakarta. C. Kamus Jusuf S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar, Jakarta. Lukman Ali, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. D. Internet Erni Herawati, Perkembangan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian, 61
dalamperjanjian/, diakses 12 Oktober 2018. Epta Setiawan ©, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 23 Juli 2019. Dedi Harianto, Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen, diakses pada 10 April 2019. Diana Kusumasari, Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian danKontrak, diakses 12 Oktober 2018. Agus Yudha Hernoko, 2007, Asas Proporsional Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak, Jurnal Persektif Hukum, Vol.XII/No- 3/September/2007, diakses 15 Maret 2018. 62