UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI SISTEM DEMOKRASI PANCASILA MELALUI PEMILIHAN UMUM LANGSUNG DI INDONESIA TESIS Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Nama NPM Konsentrasi : Wishnu Dewanto 1540060033 : : Hukum Tata Negara PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM JAKARTA 2017
SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Wishnu Dewanto Tempat / Tgl Lahir : Jakarta/17 Oktober 1968 NPM : 1540060033 Progarm Studi : Magister Ilmu Hukum S-2 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa keaslian isi tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Apabila dikemudian hari ternyata yang saya susun ini tidak asli, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan Ijazah Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum dari Universitas Tama Jagakarsa dan bersedia diproses secara hukum. Jakarta, 22 Juli 2017 Yang Menyatakan (Wishnu Dewanto) 158
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING Nama : Wishnu Dewanto NPM : 1540060033 Konsentrasi : Hukum Tata Negara Judul Tesis : Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia Telah dibimbing dan disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Program Pascasarjana Universitas Tama Jagakarsa. Jakarta, 3 Juli 2017 Pembimbing ( Dr. Nursyamsuddin, S.H., M.H ) Menyetujui, Dekan Fakultas Hukum ( Dr. H. Surahman, S.H., M.H., M.M. ) ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI TESIS Nama : Wishnu Dewanto NPM : 1540060033 Konsentrasi : Hukum Tata Negara Judul Tesis : Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia Telah diuji oleh Dewan Penguji Program Pascasarjana Universitas Tama Jagakarsa pada tanggal 29 Juli 2017, dengan sah lulus. Jakarta, 29 Juli 2017 Dewan Penguji Penguji I Penguji II (Dr. Nursyamsuddin, S.H., M.H.) (Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.) Penguji III (Dr. M. Noor Sembiring, S.E., M.M.) Mengesahkan, Dekan Fakultas Hukum (Dr. H. Surahman, S.H., M.H., M.M.) iii
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis haturkan dengan meng-Agungkan Asma Allah SWT; Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini dengan judul "Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia", masih jauh dari sempurna dan tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dan sumbangan pemikiran, serta saran dari berbagai pihak, baik yang telah membantu dengan sepenuh hati. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Drs. H. Tama Sembiring, S.H., M.M.; selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Jagakarsa. 2. Bapak Dr. H. M. R Ulung Sembiring, S.E., M.M.; selaku Ketua Yayasan Pendidikan Jagakarsa. 3. Bapak Dr. H. M. Noor Sembiring, S.E., M.M.; selaku Rektor Universitas Tama Jagakarsa. 4. Bapak Dr. H. Surahman, S.H., M.H., M.M.; selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. 5. Secara khusus kepada Bapak Dr. Nursyamsuddin, S.H., M.H.; selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Tama Jagakarsa, sekaligus sebagai pembimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini. 6. Ibu Syafrida S.H., M.H.; sebagai sekretaris Jurusan Program Magister Ilmu Hukum yang banyak membantu dalam urusan administrasi perkuliahan. iv
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta segenap civitas akademis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tama Jagakarsa 8. Kedua almarhum dan almarhumah Bapak dan Ibuku tercinta, sebagai orangtuaku yang selalu memberikan bimbingan dan perhatian selama hidup beliau yang tidak pernah penulis lupakan, hingga penulis dapat menjadi seperti ini. 9. Istriku tercinta Hj. Rulia Aryanti, S.E., dan kedua anak-anakku yang sholeh; Muhammad Ridho Dafiutomo dan Muhammad Daffa Radhia, yang selalu mendampingi dan mendorong secara moril, sebagai kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam penelitian hingga menyelesaikan tesis ini. 10. Saudara-saudaraku semua keluarga besar penulis, yang sudah memberikan semangat dan mendorong moril bagi penulis selama menyelesaikan tesis ini. 11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini. Akhir kata penulis menyadari dan memahami segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan tesis ini, untuk itu penulis berharap kritik, saran, dan masukan semua pihak yang bersifat membangun. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, akan mendapatkan rahmat dan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Jakarta, 3 Juli 2017 Wishnu Dewanto v
ABSTRAK Nama NPM Konsentrasi Judul Tesis : Wishnu Dewanto : 1540060033 : Hukum Tata Negara : Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia Dosen Pembimbing Kata Kunci : Dr. Nursyamsuddin, S.H., M.H. : Sistem demokrasi, Pemilihan umum langsung. Pemilu merupakan instrumen untuk mendapatkan pemimpin dalam mekanisme demokrasi. Melalui Pemilu rakyat dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Negara yang dicita-citakan dengan memilih pemimpin yang bias menjaga amanat konstitusi. Pemimpin yang dipilih dapat mempengaruhi kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa dan negaranya sendiri, untuk di masa sekarang dan menuju pada masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan, dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia.? 2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.? 3. Bagaimana pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum langsung di Indonesia.? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini, adalah pendekatan yuridis dan normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka sehingga penelitian ini adalah kepustakaan normatif, yang didasarkan pada peninjauan suatu disiplin ilmu hukum, dan pada perspektif dari ilmu demokrasi yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia, sejak pertama kali dilaksanakan pemilihan umum langsung telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni : berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 dijabarkan kedalam beberapa undang-undang, terakhir dilaksanakan melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang berakibat terjadinya tuntutan ke lembaga peradilan pemilihan umum, yakni Mahkamah Konstitusi. Faktor- faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia: a. Penataan Pemilu masih kurang efektif, b. Political will yang dimiliki oleh Pemerintah masih rendah, c. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti Pemilu masih kurang, d. Regulasi Pemilu yang masih memiliki kekurangan, e. Kelembagaan penyelenggara Pemilu yang belum sepenuhnya professional. Pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum terlihat seiring dengan diberikannya ruang bagi rakyat untuk menentukan calon-calon pemimpin melalui mekanisme Pemilu dengan sistem one man one vote, namun pada kenyatannya belum telaksana dengan baik karena masih terdapat berbagai kekurangan baik dari data administratif maupun dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut. langsung di Indonesia, telah vi
DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING... .. LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI... . KATA PENGANTAR... ABSTRAK... ... DAFTAR ISI... BAB I : PENDAHULUAN... ... A. Latar Belakang Masalah... .... B. Rumusan Masalah... ... C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian... ... D. Kerangka Konseptual... ... E. Metode Penelitian... ... F. Sistematika Penulisan... .... . BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM... .. A. Pemilihan Umum... .. B. Pemilihan Umum Langsung... . C. Demokrasi... . D. Demokrasi Pancasila... . BAB III : PEMILIHAN UMUM LANGSUNG DI INDONESIA.. A. Ketentuan Hukum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia... . B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia... ... vii Halaman ii iii iv vi viii 1 1 10 11 12 27 30 32 32 35 36 47 60 60 66
1. Political Will Pemerintah... . 2. Hukum Yang Berkeadilan... ... 3. Dukungan Luas Masyarakat (Partisipasi Politik)... 4. Sosialisasi... .... C. Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Umum Langsung... 1. Pemilu Pada Masa Orde Lama... .... 2. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru... . 3. Masa Transisi Sebelum Reformasi... .. 4. Masa Sesudah Reformasi... . BAB IV : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN... .. A. Ketentuan Hukum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Berlaku di Indonesia... . 1. Pemilu Legislatif... . 2. Pemilu Presiden... .. B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia... .. 1. Lembaga Penyelenggara Pemilu... 2. Regulasi Pemilu... . 3. Pemilih Yang Rasional, Cerdas dan Bermoral... .. 4. Political Will Pemerintah... ... 5. Sosialisasi... ... 6. Aspek Hukum Yang Berkeadilan... .. C. Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Umum Langsung di Indonesia... .. viii 66 67 70 73 75 75 83 98 105 119 119 122 123 127 127 131 132 133 133 133 133
BAB V PENUTUP... .. A. Kesimpulan... B. Saran-Saran... ... DAFTAR PUSTAKA... . DAFTAR RIWAYAT HIDUP SURAT PERNYATAAN ix 143 143 144 146
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada dasarnya salah satu ciri negara demokratis adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik bagi rakyatnya. Dalam pemilihan umum inilah juga merupakan sarana mewujudkan keinginan dan kehendak rakyat, dalam hal memilih wakil-wakil mereka untuk di lembaga legislatif, kepala daerah, serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. Dalam kedudukannya pemilihan umum sebagai sarana menyalurkan hak asasi tersebut, pemilihan umum mempunyai arti penting yang meliputi, untuk mendukung atau mengubah personil dan lembaga legislatif, membentuk dukungan yang mayoritas dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif dalam periode tertentu, serta menjadikan rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif tersebut, sehingga dapat menjalankan proses demokrasi dengan baik. Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana tersebut dalam Pancasila pada sila keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 1
permusyarataran dan perwakilan, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilaksanakan dengan jalan Pemilihan Umum, sebagai wujud dari penyaluran. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pertama kali dirancang oleh adan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), kemudian disahkan oleh Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai undang- undang dasar pertama Negara Indonesia. Undang-undang dasar ini pada saat ditetapkan bersifat sementara, kesementaraan ini terlihat antara lain dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yaitu di dalam Aturan Tambahan Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa enam bulan setelah dibentuk, Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 3 yang menyatakan MPR menetapkan undang-undang dasar, ini berarti selama MPR belum menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar yang tetap, tidak bisa lain sifatnya adalah sementara.1 Adanya UUD 1945 menjadi landasan konstitusional dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai pergantian rezim pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi menjadikan Indonesia melakukan 4 (empat) kali amandemen UUD 1945. Adanya amandemen ke empat UUD 1945 telah 1 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 180. 2
merubah pelaksanaan sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari yang dipilh oleh anggota wakil-wakil rakyat menjadi pemilihan umum secara langsung di Indonesia dari Dalam hal ini, pemilihan umum tersebut merupakan sebuah sarana untuk menjalankan proses demokrasi, sehingga melalui proses tersebut akan dapat melahirkan dan mewujudkan pemerintahan yang mendapat mandat dari rakyat, sehingga hal ini mempunyai sesuatu yang merupakan legitimasi yang dapat menjadikan kekuatan demokrasi di negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka adanya pemilihan umum tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan / perwakilan, dan juga tidak memilih wakil- wakil rakyat untuk menyusun sebuah negara baru, melainkan merupakan suatu pemilihan wakil-wakil rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan, mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut. Hal inilah yang diperuntukkan dalam hal untuk memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat, serta juga untuk mewujudkan dalam kesejahteraan bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia ini. Pemilihan umum adalah merupakan suatu alat dimana dalam penggunaannya harus tidak boleh mengakibatkan terjadinya suatu kerusakan dalam hal sendi-sendi demokrasi di Indonesia, atau bahkan dapat menyebabkan atau menimbulkan hal-hal yang dapat membuat rakyatnya akan menjadi menderita dan dapat menjadi menyengsarakan dalam kehidupan bernegara, dan akan berakibat dalam 3
mempengaruhi terhadap kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa dan negaranya sendiri, untuk di masa sekarang dan menuju pada masa yang akan datang. Pemilihan umum haruslah menjamin kesuksesan dalam perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia, dimana perlu tegaknya Pancasila yang tercantum dan termaknai dalam sila keempat, yang berbunyi bahwa : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga selain itu agar tetap dapat melakukan hal-hal untuk mempertahankan UUD 1945, yang merupakan sebagai landasan sumber hukum dalam terselenggaranya Pemilihan Umum di negara Indonesia dengan baik, sesuai dengan amanah yang terkandung dan termaknai di dalamnya tersebut. Tujuan pemilihan umum tersebut harus sesuai berdasarkan landasan hukumnya yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi dalam makna kandungan yang tersimpul dari tujuan pemilihan umum diatas, merupakan suatu fundamen pelaksanaan demokrasi yang terjadi di negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang bermakna sumber hukum tersebut dari undang-undang selanjutnya, yaitu undang-undang mengenai pemilihan umum di negara Indonesia. Hal inilah yang menjadi landasan sebagai dasar negara dan landasan hukumnya yang berlaku di negara Republik Indonesia. Berdasarkan landasan hukum tersebut, maka arah demokrasi dari pemilihan umum di negara Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan hukumnya untuk mewujudkan demokrasi dalam melakukan Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia, sehingga dapat lebih terarah dalam pelaksanaan demokrasi pemilihan umum tersebut, dengan selalu bertujuan untuk 4
mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan landasan hukum yang dianutnya. Menurut Indria Samego pemilihan umum disebut juga dengan "Political Market".2 Hal ini mempunyai arti bahwa pemilihan umum adalah merupakan pasar politik tempat individu / masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat), yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik, melalui media massa cetak, audio, maupun audio visual, serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran, bahkan komunikasi pribadi secara tatap muka atau pendekatan yang berisi penyampaian pesan, mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji-janji politik lainnya, guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan, dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum, untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas:"langsung, umum, bebas, dan rahasia" disingkat dengan "Luber".Asas Luber ini sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung mempunyai arti bahwa pemilihan diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak berarti untuk diwakilkan.Umum berarti bahwa Pemilihan Umum tersebut dapat diikuti oleh seluruh warga Indonesia yang sudah mempunyai haknya dalam menggunakan suara mereka. Adapun Bebas, berarti pemilih diharuskan untuk 2 Indria Samego, diunduh pada tanggal 01 April 2017 Pukul 20.30 WIB. 5
memberikan suaranya tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sehingga bebar-benar mempunyai kebebasan yang tidak mengikat bagi dirinya. Kemudian Rahasia, yang mengandung arti bahwa suara yang diberikan oleh seorang pemilih bersifat rahasia, dimana hal ini hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri, tanpa ada seorangpun yang mengetahuinya dari apa yang ia pilih tersebut. Dalam perkembangannya di Era Reformasi berkembang lagi asas: "jujur dan adil" disingkat dengan "Jurdil". 3 Asas Jurdil tersebut mengandung arti bahwa Pemilihan Umum harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang mempunya hak pilih, sesuai dengan kehendaknya sendiri, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilihnya tersebut. Sedangkan asas Adil adalah perlakuan terhadap pemilih atau peserta, yang diperlakukan sama, tanpa membedakan terhadap satu sama lainnya. Adapun dalam alam hal demokrasi, penulis perlu membahas mengenai istilah dari demokrasi itu sendiri, dan pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles, dimana demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada pada tangan banyak orang (rakyat). Kemudian dalam perkembangannya demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia ini. 3 diunduh pada tanggal 02 April 2017 Pukul 16.00 WIB. 6
Demokrasi adalah merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara, sebagai upaya dalam mewujudkan suatu kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara, dimana hal ini ditujukan untuk dijalankan oleh pemerintah dalam negara tersebut. Hal ini menjadikan bahwa demokrasi memegang peranan penting dalam melahirkan kebebasan berserikat maupun menyampaikan pendapat, dan demokrasi berarti bahwa kita sebagai individu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sesuai hati nurani dan aspirasi yang diinginkannnya sebagai masyarakat. Sehingga demokrasi ini dapat melahirkan pemerintahan dan wakil rakyat yang bersih, dipilih secara demokratis, untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya dalam sebuah negara. Demokrasi pertama kali berkembang di Athena, disaat Yunani memiliki filsuf- filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Sejarah membuktikan bahwa negara yang pertama membiarkan rakyatnya berpendapatdalam politik adalah Yunani. 4 Dalam hal ini demokrasi adalah juga merupakan suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan pada suatu negara, sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah pada suatu negara tersebut, dalam mewujudkan suatu demokrasinya untuk kesuksesan bangsa dan negaranya. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip " Trias Politica" yang membagi ketiga kekuasaan politik suatu negara (eksekutif, yudikatif, legislatif) untuk dapat mewujudkan dalam 3 (tiga) jenis lembaga negara yang saling lepas, bebas 4 9ba7d5 diunduh pada tanggal 02 April 2017 Pukul 16.30 WIB. 7
(independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar dengan kesetaraan satu sama lainnya. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini sangat diperlukan agar ketiga jenis lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan juga saling mengontrol satu sama lainnya berdasarkan pada prinsip check and balance. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (konsep dan prinsip Trias Politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat, juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga prinsip semacam Trias Politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar, ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolute pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang sering terjadi. Adanya kedaulatan rakyat bermaksud bukan hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas lagi. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak berarti dapat menjamin suatu negara tersebut sebagai negara demokrasi, sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presidennya hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat yang berlaku.5 Dalam perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Hal ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian diunduh pada tanggal 03 April 2017 Pukul 20.15 WIB. 8
masyarakat kita yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impiannya. Padahal sebaik apapun seorang tokoh pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada perbandingan masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu dalam membangun sebuah negaranya, inilah merupakan kenyataann yang dihadapi dalam sebuah demokrasi. Dalam pemilihan umum itu sendiri tidak hanya melahirkan dan mengandalkan seorang figur semata, tetapi di dalam partai politik diharapkan dapat juga melahirkan gagasan-gagasan yang dapat menjaga nilai-nilai demokrasi itu, yang berujung pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, yang mementingkan prioritas dalam mewujudkan keutuhan bangsa dan rakyatnya. Demokrasi melalui proses pemilihan umum dapat mengelola keaneka ragaman perbedaan, menjadi sebuah persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat. Hal ini juga berarti nilai-nilai demokrasi selain melahirkan partai politik yang sehat dan melindungi hak-hak minoritas, juga harus dapat memberikan kebebasan pers dan informasi yang bertanggung jawab, serta pemilih yang cerdas, untuk kemakmuran bangsa dan negara, sehingga dapat menjalankan demokrasi menjadi lebih baik dalam menjalankan kehidupan sebuah negara untuk kepentingan rakyatnya. Proses demokrasi dalam setiap peralihan proses kepemimpinan nasional dan daaerah harus selalu dilakukan secara damai. Hal ini juga berlaku dalam suatu pergantian pemerintahan, dan pemilihan wakil rakyat dengan berdemokrasi. Sehingga dalam semua hal tersebut, selalu dan harus melibatkan rakyat secara 9
10 langsung yaitu dengan cara melalui proses pemilihan umum yang dilakukan untuk kepentingan berdemokrasi yang berada di negara Republik Indonesia, hal ini diperlukan bagi kepentingan rakyat dan negaranya, untuk mewujudkan suatu demokrasi yang lebih baik, yaitu dengan jalan melakukan Pemilihan Umum tersebut dalam implementasinya. Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk dapat meneliti lebih dalam tentang hal-hal tersebut, yang akan mengangkat ke dalam suatu bahan penelitian melalui sebuah uraian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul : "TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI SISTEM DEMOKRASI PANCASILA MELALUI PEMILIHAN UMUM LANGSUNG DI INDONESIA". B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia.? 2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.? 3. Bagaimana pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum langsung di Indonesia.?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, maka tujuan penelitian tesis ini adalah untuk dapat mengetahui : a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia. b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. c. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum langsung di Indonesia 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis 1) Untuk memberikan pemahaman ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan pada sila keempat dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia dan implementasi hukumnya dalam mewujudkan sebuah demokrasi. 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khusunya bagi diri penulis sendiri, maupun bagi masyarakat akademisi pada umumnya tentang demokrasi melalui pemilihan umum yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia. 11
3) Penelitian ini diharapkan juga menjadi salah satu acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan menjadi bahan tambahan pustaka untuk siapa saja yang membutuhkan, terutama tentang implementasi pemilihan umum di negara Indonesia. b. Manfaat Praktis 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber inspirasi bagi masyarakat agar lebih membantu dalam penerapan (implementasi) tentang pemilihan umum di negara Indonesia. 2) Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan suatu penemuan tentang gambaran pemilihan umum yang selama ini terjadi di Indonesia dengan memberikan pemahaman tentang pemilihan umum itu sendiri. D. Kerangka Konseptual Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, seperti:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29, selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante) dan Undang- Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 860 Tahun 1955, selanjutnya disebut UU Darurat No. 18 Tahun 1955 tentang Panitia Pemilihan Indonesia). 12
Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 2914, selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu), yang masih dipergunakan dan berlaku sampai dengan pemilihan umum Tahun 1997, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan pemilihan umum adalah : Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagaimana tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, yakni: a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3063, selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1975 tentang Pemilu); b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Undang-Undang 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3163, selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 1980 tentang Pemilu); 13
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281, selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu); d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810, selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu); e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959, selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 2000 tentang Pemilu); f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277, selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemiluanggota DPR, DPD, dan DPRD); 14
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311, selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden); h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu): i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu); j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda). Diadakannya pemilihan umum, bukan sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan / perwakilan, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan, mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan 15
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang bersumber pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu penyusunan tata kehidupan itu harus dijalankan melalui jalan pemilihan umum. Tujuan Pemilihan Umum menurut UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah Pemilihan Umum yang diselengggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan kuat, serta memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 945. Adapun tujuan Pemilihan Umum berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara, dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Asas Pemilihan Umum menurut UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi : a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara pihak lain. b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah, mempunyai hak untuk ikut serta memilih, dan untuk yang 16
telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi atau pengecualian. c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya, tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun, dan dengan jalan apapun, siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot). e. Jujur, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah, dan partai politik peserta Pemilihan Umum, pengawas dan pemantau Pemilihan Umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Adil, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap pemilihan dan partai politik peserta Pemilihan Umum, mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun juga. Agar sistem pemilihan umum terlaksana dengan baik, sesuai dengan arahan dan mekanisme yang ditetapkan undang-undang penyelenggara pemilihan umum, maka sistem pemilihan umum dilaksanakan dengan mengikuti sistem yang berdasarkan kelaziman, dalam praktik ketatanegaraan, sistem pemilihan umum dikenal dengan 2 (dua) cara sistem pemilihan umum, yaitu : a. Sistem perwakilan distrik/mayoritas, wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan 17
18 rakyat, yang diperlukan untuk dipilih. Setiap daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang yang akan duduk di perwakilan rakyat. b. Sistem perwakilan berimbang, perwakilan proposional, presentase kursi lembaga, perwakilan rakyat dibagi kepada tiap-tiap partai politik. Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik, yang mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai sarana penyaluran aspirasi demokrasi memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pemilu setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan orang-orang yang akan duduk di kursi kepemimpinan. Secara historis, Indonesia telah mengalami 11 (sebelas) kali pemilihan umum masing-masing Tahun 1955, Tahun 1971, Tahun 1977, Tahun 1982, Tahun 1987, Tahun 1992, Tahun 1997, Tahun 1999, Tahun 2004, Tahun 2009 dan Tahun 2014. Pada awalnya Pemilu ditujukan hanya untuk memilih anggota lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun seiring dilakukannya amandemen UUD 1945 pada Tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Sehingga semenjak Tahun 2004 Pilpres pun dimasukkanke dalam proses Pemilu.Sedangkan pada Tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut
UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan pula sebagai bagian dari proses Pemilu. Sehingga Pemilu yang saat ini di kenal masyarakat adalah Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali.6 Sistem pemilihan umum di Indonesia sejak pemilihan umum pertama Tahun 1955, sampai dengan pemilihan umum yang kesebelas pada Tahun 2014, Indonesia telah menggunakan 6 (enam) sistem pemilihan umum, yaitu : a. Pada Pemilihan Umum pertama Tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proposional yang tidak murni. b. Pada Pemilihan Umum kedua Tahun 1971, Indonesia menggunakan sistem perwakilan berimbang (proposional). c. Pada Pemilihan Umum ketiga Tahun 1977 s/d Pemilihan Umum ketujuh Tahun 1997, Indonesia menggunakan sistem proposional. d. Pada Pemilihan Umum kedelapan Tahun 1999, Indonesia menggunakan sistem proposional berdasarkan stelsel daftar. e. Pada Pemilihan Umum kesembilan Tahun 2004 sampai dengan Pemilihan Umum kesebelas Tahun 2014, Indonesia menggunakan sistem perwakilan proposional. f. Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2014, Indonesia menggunakan sistem distrik berwakil banyak. 6 diunduh pada tanggal 04 April 2017 Pukul 20.45 WIB. 19
Dalam membangun suatu sistem demokrasi di suatu negara bukanlah hal yang mudah, karena tidak menutup kemungkinan pembangunan sistem demokrasi di suatu negara akan mengalami kegagalan. Namum demikian yang patut kita banggakan adalah demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, contohnya dari segi kebebasan, berkeyakinan, berpendapat, ataupun berkumpul, mereka bebas bergaul tanpa adanya diskriminasi. Meskipun demikian, bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna, masih banyak kritik-kritik yang muncul terhadap pemerintah, yang belum sepenuhnya dapat menjamin kebebasan warga negaranya.Berdasarkan survey tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi semakin besar, bahkan demokrasi adalah sistem yang terbaik, walau belum berarti sempurna. Perkembangan ilmu politik melahirkan macam-macam demokrasi di dunia, yaitu : 1. Demokrasi Terpimpin Paham politik ini dicetuskan oleh Soekarno.Diawali pada Tahun 1957, saat pengunduran diri yang dilakukan oleh Ali Sastroamidjojo sebagai Ketua Parlementer. Karena sudah tidak ada lagi parlemen, maka Demokrasi Parlementer yang dianut kala itu hangus. Apalagi tidak lama setelah itu pengunduran diri dari Perdana Menteri, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Parlemen dengan mengeluarkan Dekrit Presiden. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menjadi kekuatan politik yang hampir tidak tergoyahkan. Bahkan pada saat itu beliau mencalonkan untuk menjadi 20
Presiden seumur hidup. Namum konsep itu ditentang oleh Moh. Hatta, yang dianggap Sistem Pemerintahan ini malah mengembalikan Indonesia ke negara feodal dan berpusat pada Raja. 2. Demokrasi Parlementer Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. Ciri utama negara yang menganut paham demokrasi parlementer adalah dengan adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya. Indonesia pernah mencobanya pada saat pertama merdeka hingga Tahun 1957. Kekuatan demokrasi parlementer dipengaruhi oleh hubungan antara parlemen dan pemerintah yang berkuasa. Di negara-negara federal, hubungan antara pemerintah dan parlemen mempunyai dua keistimewaan, yaitu : Pertama, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen, tetapi bisa dicopot dari jabatannya, oleh mosi tidak percaya yang dikeluarkan.Hal ini menyiratkan bahwa kekuasaan sebuah pemerintahan sangat bergantung pada kepercayaan parlemen. Kedua, sebagian besar dari anggota pemerintahan yang ada, merupakan anggota parlemen juga.Hal inilah yang merupakan ciri khas sistem demokrasi ini. 3. Demokrasi Liberal Demokrasi liberal, adalah salah asatu paham yang mendorong munculnya banyak partai politik. Karena dalam prakteknya, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berkecimpung dalam pemerintahan. Dalam sistem politik ini, Pemilihan Umum harus dilakukan secara bebas dan adil. Selain itu pemilihan kepala pemerintahan harus kompetitif. Demokrasi liberal mengharuskan rakyat memiliki 21
kesadaran politik yang tinggi, karena banyaknya paham politik dan kebebasan untuk memilih, maka rakyat harus bisa mencerna dengan baik visi dan misi dari partai politik tersebut. Masyarakat yang berhak mengikuti pemilihan umum adalah masyarakat yang sudah memasuki usia pemilih. Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam memilih. Tidak memandang laki-laki ataupun perempuan, juga ras apapun. Sampai saat ini Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi sistem politik demokrasi liberal. Selanjutnya, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, dimana demokrasi yang ada didasari oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar dari negara Indonesia. Oleh karena itu demokrasi Pancasila memilik kekhasan yang membuatnya berbeda dengan demokrasi lain di dunia. Banyak pengertian demokrasi Pancasila yang berkambang sampai saat ini. Namun pada hakikatnya pengertian demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut : a. Demokrasi Pancasila Adalah suatu demokrasi yang berisikan asas-asas dasar dalam mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Termasuk organisai kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatanlain, serta lembaga-lembaga negara yang berada di pusat maupun daerah. 22
b. Kekeluargaan dan Gotong Royong Kekeluargaan dan gotong royong merupakan asas dasar Demokrasi Pancasila yang didasari sikap kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Di dalamnya, terkandung unsur-unsur untuk berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan, serta budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. c. Mengakui Kebebasan Individu Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengakui adanya kebebasan individu.Namun sifatnya tidak mutlak, karena pelaksanaanya harus diselaraskan dengan tanggungjawab sosial dalam masyarakat. d. Sistem Pengorganisasian Negara Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem pengorganisasian negara. Pengorganisasian ini dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. e. Cita-Cita Universal Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang memiliki cita-cita universal. Cita- cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai semangat kekeluargaan, sehingga pelaksanaannya tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Dalam hal ini berdasarkan definisi tersebut, kita dapat memberikan identifikasi berupa ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagai berikut : a. Adanya aturan penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. 23
24 b. Demokrasi Pancasila berlaku untuk semua lapisan masyarakat diseluruh Indonesia, c. Kedaulatan berada di tangan rakyat. d. Didasari sikap kekeluargaan dan gotong royong. e. Adanya penghargaan tarhadap hak asasi manusia. f. Adanya keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara. g. Setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. h. Kebijakan yang diambil selalu mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. i. Adanya ketidak setujuan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah dinyatakan dan disalurkan pada wakil-wakil rakyat, bukan dengan cara demonstrasi atau kegiatan lain yang merugi. j. Tidak mengenal adanya partai pemerintahan atau partai oposisi. k. Tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani di kalangan minoritas. l. Demokrasi Pancasila tidak menganut sistem monopartai. m. Pemilihan Umum dilakukan dengan menganut sistem Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, jabatannya digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (B.J. Habibie). Namun publik tetap mendesak agar Pemilu baru dipercepat dan segera dilaksanakan, sesegera. Akhirnya pada tanggal 7 Juni 1999, atau 13 (tiga belas) bulan
masa kekuasaan B.J. Habibie, Pemilu kembali dilaksanakan. Pada saat itu kepentingan utama dilakukannya Pemilu agar mendapat pengakuan publik termasuk dunia Internasional yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga produk Pemilu 1997. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, dan sekaligus memangkas masa jabatan B.J. Habibie yang harusnya sampai 2003. Sebelum menyelenggarakan Pemilu percepatan itu Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU disiapkan oleh sebuah tim Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Republik Indonesia (RI), yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh M. Ryaas Rasyid (Rektor Institut Ilmu Pemerintahan Depdagri, Jakarta). Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi undang-undang (UU), Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal menonjol yang membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 diikuti banyak sekali peserta.Hal ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu pada masa itu berjumlah 48 (empat puluh delapan) partai. Jumlahnya sudah jauh lebih sedikit dari yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni : 141 (seratus empat puluh satu) partai politik. 25
26 Dalam sejarah Indonesia tercatat bahwa pada Masa Pemerintahan Soekarno yang mampu menyelenggarakan Pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Pada masa itu Perdana Menteri Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan Pemilu hanya sebulan, setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh Pemerintahan sebelumnya. Pada Masa Presiden B.J. Habibie menyelenggarakan Pemilu setelah 13 (tiga belas) bulan sejak beliau naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan Internasional. Adapun dalam Pemilu 1999 nama tokoh Reformasi yang juga pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa Abdurahhman Wahid (Gus Dur), terpilih menjadi Presiden RI kala itu. Meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pimpinan Megawati Soekarnoputri meraih suara terbanyak dalam Pemilu, namun Megawati tidak langsung menjadi Presiden. Presiden tetap dipilih oleh MPR, maka Gus Dur selaku pimpinan PKB yang meraih suara terbanyak nomor pada Pemilu 1999, justru yang menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) ketika itu. Masa pemerintahan Gus Dur diwarnai dengan aksi-aksi gerakan separatisme serta konflik-konflik menyangkut suku, agama dan ras. Puncaknya pada Januari 2001, Gus Dur yang didesak mengundurkan diri oleh mahasiswa memutuskan melepaskan jabatannya sebagai Presiden RI dan menyerahkannya kepada Megawati Soekarnoputri. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai penerus
pemerintahan Gus Dur, hanya bertahan hingga Pemilu Tahun 2004. Pada Pemilu Tahun 2004, partai baru bernama Partai Demokrat dengan pemimpinnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi saingan utama Megawati. Partai Demokrat pimpinan SBY yang menjanjikan beragam perubahan ketika itu lantas unggul dalam Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009. SBY menjadi Presiden selama2 (dua) periode berturut-turut. Menyongsong Pemilu Tahun 2014. Saat itu Indonesia tengah bersiap diri menyongsong pesta demokrasi Pemilu Tahun 2014. KPU telah menetapkan 12 (dua belas) partai politik sah untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014. Ditengah situasi nasional yang dibelenggu oleh isu korupsi, sebenarnya belum jelas betul Pemilu Tahun 2014 akan terlaksana. Sebab undang-undang pemilihan umum Presiden (UU Pilpres) sendiri tengah digugat di Mahkamah Konstitusi.Gugatan yang diajukan adalah menyengketakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu gugatan juga terkait ketentuan ambang batas dalam UU Pilpres yang menyatakan bahwa Partai Politik (Parpol) yang berhak mengusung calon presiden (Capres) adalah Parpol yang mendapatkan 25 (dua puluh lima) persen suara nasional dan 20 (dua puluh) persen kursi di DPR.7 E. Metode Penelitian Secara ilmiah suatu metode merupakan kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian adalah merupakan 7 diunduh pada tanggal 05 April 2017 Pukul 20.30 WIB. 27
sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, mengembangkan ilmu pengetahuan.8 Setiap penelitian ilmiah haruslah didasarkan pada fakta-fakta obyektif agar kebenaran dapat dipertanggungjawabkan dan fakta yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dan dikonstruksikan yang hasilnya merupakan suatu kesimpulan. Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.9 Sehingga penelitian yang dilakukan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk memperoleh kebenaran tersebut ada dua buah pola pikiran menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berfikir secara empiris atau melalui pengalaman.Oleh karena itu untuk memperoleh metode ilmiah maka digabungkan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan rangka pemikiran yang logis, sedang empirisme kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.10 1. Jenis Penelitian Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini, adalah pendekatan yuridis dan normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka sehingga penelitian ini adalah kepustakaan normatif. 8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers Cetakan ke 2, Jakarta, 1984, hlm. 3. 9 Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm. 4 10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung, 2006 hlm. 5. 28 serta
Sebagai kegiatan ilmiah penelitian ini bukan saja didasarkan kepada peninjauan suatu disiplin ilmu hukum, tetapi juga didasarkan pada perspektif dari ilmu demokrasi yang terdapat di Indonesia. Walaupun penelitian yang dilakukan menggunakan perspektif ilmu demokrasi, namun penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum , karena perspektif ilmu demokrasi dipakai sekedar sebagai alat bantu dalam pelaksanaan penelitian. 2. Sumber Data Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi / penelitian kepustakaan dan dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier, yang dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif normatif. Apabila dilihat dari sisi kekuatan mengikatnya data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi : a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. b. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari teks, jurnal, kasus- kasus,desertasi, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. c. Bahan Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, bulletin ilmiah, surat kabar, internet, dan bahan hukum lainnya. 29
3. Ruang Lingkup Penelitian Dalam penyusunan penulisan hukum ini, ruang lingkup dibatasi pada perumusan tentang UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. 3. Analisia Data Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, data diolah dan disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat kongkret yang sedang dihadapi.11 Oleh karenanya dalam penyajian dan analisa datanya dideskripsikan dalam bentuk esay dengan kalimat yang bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting. Jadi analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif. F. Sistematika Penulisan Agar lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini, serta mendapatkan gambaran yang jelas, dan yang akan dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis kemukakan tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 11 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya 2006, hlm. 393. 30
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM Dalam bab ini menguraikan mengenai pengertian: Pemilihan umum, pemilihan umum langsung, demokrasi, demokrasi Pancasila. BAB III : PEMILIHAN UMUM LANGSUNG DI INDONESIA Dalam bab ini menguraikan tentang data hasil penelitian mengenai: Ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum langsung. BAB IV : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN Dalam bab ini penulis menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai: Ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum langsung di Indonesia. BAB V : PENUTUP Dalam bab v ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan sumbangsih penulis bagi bangsa, dan negara serta masyarakat umumnya. 31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM A. Pemilihan Umum Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative goverment).12 Pemilihan umum disebut juga dengan ''political market'.13 Arti penyebutan ini yaitu bahwa pemilihan umum merupakan pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik. Pemilihan Umum diadakan untuk memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.14 Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, disebutkan bahwa definisi Pemilihan Umum yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 12 Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 33. 13 Indria Samego, Book Review Ekonomi Politik, Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta, 2000. 14 Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-Dosa Pemilu, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm, 29. 32
33 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Tricahyo mendefinisikan Pemilu yaitu instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. 15 Berdasarkan definisi ini, pemilihan umum menjadi instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy).Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (general election). Menurut Soedarsono: Pemilihan umum sebagai syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. 16 Pemilihan umum dalam pandangan ini menjadi syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di 15 Ibnu Tricahyo, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. In Trans Publishing, Malang, 2009, hlm. 6. 16 Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 1.
dalam lembaga perwakilan.Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Menurut Jimly Asshidiqqie, alasan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:17 a. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu; b. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah; c. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya; d. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif. Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan.Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang 17 Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 169-171. 34
cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum Pemilihan umum sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi warga negara, maka penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. B. Pemilihan Umum Langsung Pemilihan umum secara langsung merupakan sistem pemilihan yang mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara, setiap warga negaranya dapat menyampaikan langsung tentang persoalan dan pendapatnya kepada pihak eksekutif. Dalam pemilihan umum secara langsung, warga negara yang telah memenuhi syarat langsung (tanpa perantara) memilih sesuai dengan keinginannya partai atau golongan peserta Pemilu, sehingga dalam demokrasi langsung adanya parlemen (senat) hampir tidak diperlukan. Pemilihan umum secara langsung dilaksanakan dalam proses pengisian lembaga eksekutif, sedangkan untuk fungsi legislatif sebagai lembaga pengawas 35
jalannya pemerintahan, rakyatlah yang langsung mengontrol. Namun karena kesibukan sehari-hari rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka diperlukan suatu lembaga khusus yang mengawasi jalannya pemerintahan seperti parlemen (senat). Dalam pemilihan umum langsung, antara yang memilih dan dipilih berhubungan secara langsung.Sebagai contoh para calon anggota eksekutif berserta keluarganya langsung berhadapan dengan pengagumnya, berkomentar tentang program rencana kerjanya dan pemilih (rakyat) menilai orang (person atau individu) tersebut secara langsung. C. Demokrasi Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang saat ini dianut oleh berbagai Negara dunia. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani "demos" yang berarti rakyat dan "kratos/cratein" yang berarti pemerintahan. Khususnya di Athena, kata "demos" biasanya merujuk pada seluruh rakyat tetapi kadangkala juga berarti orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin, kata demokrasi pada mulanya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan.18 Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) mengartikan demokrasi sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat, dan gagasan atau 18 Dahl, dalam Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 395. 36
pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Definisi dalam KUBI ini selaras dengan definisi yang disebutkan dalam Oxford English Dictionary yaitu pemerintahan oleh rakyat; bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat.19 Sedangkan secara epistemologi, istilah demokrasi dapat dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut: Menurut H. L. Mencken, demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangat berat.20 Demokrasi merupakan sebuah konsep dimana menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi, yang mana secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.21 Menurut M. Solly Lubis, demokrasi ialah pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak ditangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang.22 Menurut M. Durverger, demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan 19 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2013, hlm. 34. 20 Ibid. 21 Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, Intra Publishing, Malang, 2011, hlm. 40. 22 M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 59. 37
tidak terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara, yang dalam pokoknya, semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.23 Menurut G. B. Swaw, bahwa "demokrasi adalah Pemilu pengganti" oleh pihak yang tidak kompeten dimana banyak kesepakatan yang diselewengkan. Dalam kaitan tersebut E. E Schattschneider, memberikan pengertian terhadap demokrasi adalah: "Sistem politik yang kompetitif yang dimana terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan".24 Selanjutnya E. Barker mendefinisikan demokrasi yaitu pemerintahan rakyat, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Pengertian inilah yang digunakan hingga saat ini sebagai batasan daripada pengertian demokrasi dan diterima oleh semua kalangan. Hal ini disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah ada dan akan mengalami perkembangan.25 Sistem demokrasi dan sistem politik tidak akan bisa dipisahkan dari hukum sebab keduanya dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Seperti yang diketahui bahwa secara umum prinsip demokrasi itu mempunyai empat pilar utama yakni lembaga legislatif 23 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 246. 24 Ibid., hlm. 35. 25Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 67. 38
39 atau parlemen sebagai tempat wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan negara dalam arti sempit, lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan UU dan pers sebagai alat kontrol masyarakat.26 Berdasarkan pengertian mengenai demokrasi tersebut dapat ditarik bahwa substansi demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.Substansi tersebut membentuk struktur dalam demokrasi, yakni adanya infrastruktur dan suprastruktur yang menhghasilkan keputusan dan kapabilitas. Demokrasi merupakan pemusatan kekuasaan ditangan rakyat. Menurut Cholisin demokrasi di Indonesia memegang prinsip Teo-Demokratis dimana segala keputusan dan kebijakkan diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat namun tidak melanggar peraturan Tuhan.Inilah perbedaan mendasar dari demokrasi yang khas di Indonesia dibandingkan dengan demokrasi di negara lainnya. Prinsip Teo-demokratis merupakan hasil demokrasi yang mendasarkan Pancasila, terutama sila pertama yakni Ketuhanan yang maha Esa. Demokrasi bukan hanya suatu sistem yang ada dalam suatu pemerintahan, namun juga suatu proses yang dilakukan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil dari pendiri negara ini yang memiliki keinginan mulia untuk melepaskan segala kesulitan masyarakat Indonesia. Proses menuju kesejahteraan tersebutlah yang kadang dalam 26 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 1-2.
perjalanannya ada beberapa negara yang mampu melaksanakannya dengan baik namun tidak jarang juga banyak negara yang tidak mampu untuk melakukannya. Adanya demokrasi ini, maka diharapkan akan terwujud pemerintahan yang kuat mengingat karena pemerintahan ini diciptakan oleh rakyat itu sendiri. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang diciptakan dalam bentuk pemerintahan otoriter yang mampu mengarahkan kehendaknya kepada rakyat, namun pemerintahan yang kuat yang didukung sepenuhnya oleh rakyat dan tidak ditumpangi oleh kebutuhan pihak lain. Menurut Georg Sorensen menyatakan ada beberapa ciri pemerintahan yang kuat yakni: a. Memiliki birokrasi yang effisien dan tidak korup. b. Memiliki birokrasi yang berkemauan dan mampu memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi. c. Memiliki kebijakan yang dirancang dengan baik untuk mencapai pembangunan.27 Berdasarkan ketiga ciri yang diutarakan Sorensen, Indonesia belum terlihat memiliki ketiganya.Padahal negara kita merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya.Demokrasi sendiri bukanlah sesuatu yang baru bagi Indonesia, demokrasi sudah tumbuh sejak abad ke-14 sampai 27 Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. xiii. 40 tujuan
16 pada kekuasaan Raja Minangkabau. 28 Pada saat itu demokrasi lebih dikenal dengan kedaulatan rakyat. Demokrasi muncul bukan secara tiba-tiba, melainkan dengan suatu proses yang panjang. Dalam proses tersebut terdapat faktor pendukung yang mendukung tumbuhnya demokrasi. Faktor yang mendukung pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia antara lain: a. Pendidikan politik/pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk demokratis di kalangan warga negara, sebagai basis sumber daya politik. b. Ormas dan parpol, untuk menyosialisasikan demokrasi di kalangan masyarakat dan mengawasi jalannya demokrasi. c. Pemilu yang luber dan jurdil, merupakan hasil untuk rakyat dari demokrasi yang juga merupakan awal lahirnya keputusan ideal bagi seluruh rakyat. d. Perwakilan politik/DPR, MPR, secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka. e. Pemerintah yang bertanggung jawab. f. Sistem peradilan yang independen. g. Pers dan media massa yang independen.29 Pendidikan politik sangat mendukung terciptanya demokrasi karena dari pendidikan politik seseorang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan 28 Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 387. 29 Cholisin dan Nasiwan, Dasar Dasar Ilmu Politik, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 29. 41 sikap
demokrasi dan dapat melakukannya. Pendidikan politik bisa juga disebut dengan sarana sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang demokrasi. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik (Parpol) merupakan pelaku secara aktif yang melaksanakan demokrasi. Ormas dapat melakukan penyampaian aspirasi apabila tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, walaupun terkadang penyampaian aspirasi yang dilakukan tidak sesuai dengan etika yang seharusnya, namun dengan cara seperti itu aspirasi sering dipertimbangkan oleh pemerintah. Aspirasi Parpol yang bukan dari Parpol penguasa atau oposisi sangat diharapkan di dalam terciptanya demokrasi agar dapat memberikan batasan kepada Parpol penguasa apabila mereka membuat kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat. Kebebasan dalam penyampaian pendapat inilah yang sering dilakukan dalam negara yang menganut demokrasi. Hal ini perlu dilakukan, seringnya oleh Ormas atau Parpol agar tercipta demokrasi sesuai yang diharapkan bersama. Pembatasan kebijakan inilah tugas dari Parpol atau Ormas dalam hal pengawasan demokrasi. Tugas lainnya dari Ormas atau Parpol dalam demokrasi menyosialisasikan hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Adanya Pemilu yang berasaskan Luber dan Jurdil merupakan indikasi atau hasil dari terciptanya demokrasi dalam suatu negara. Hasil Pemilu seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat banyak, karena Pemilu ini memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih.Kebebasan dalam memilih menjauhkan 42 ialah
masyarakat dari tekanan baik secara fisik (uang maupun kekerasan) maupun tekanan secara emosional (hati nurani) dalam memilih pemimpin. Perwakilan politik baik DPR maupun MPR merupakan ujung tombak secara langsung maupun tidak langsung yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat. Anggota DPR merupakan hasil dari pemilihan umum dari masyarakat sehingga diharapkan hasil kebijakan yang menjadi keputusan bersama benar-benar dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat tanpa ada tumpangan yang menguntungkan pribadi maupun golongan mereka. Pemerintah yang bertanggung jawab dalam negara demokrasi ialah dalam hal mengambil keputusan atau kebijakan untuk bersama, pemerintah harus menimbang untung maupun ruginya. Keputusan tersebut lebih banyak merugikan bagi masyarakat atau lebih banyak menguntungkan bagi masyarakat. Kerugian yang dihasilkan dari suatu keputusan atau kebijakan harus dapat ditanggung oleh masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan di depan masyarakat secara luas. Sistem peradilan merupakan salah satu hasil yang dapat dilihat dalam pemerintahan yang demokrasi. Dalam pelaksanaannya sistem peradilan harus dapat tajam tanpa memandang bulu bagi siapapun yang salah. Selama ini di Indonesia sistem peradilan sangat tajam bagi masyarakat di bawah dan tumpul bagi masyarakat atas. Sistem peradilan yang seperti ini merupakan sistem peradilan yang kurang adil dan dapat merugikan masyarakat. Padahal negara demokrasi salah satu tujuannya harus dapat menyejahterakan masyarakatnya. Sistem peradilan yang diharapkan ialah 43
sistem peradilalan independen dimana sistem ini bebas dari segala bentuk tekanan dan dapat bersifat adil bagi semua masyarakat Indonesia. Pers dan media massa sangat mendukung terciptanya demokrasi dalam suatu negara. Pers dan media massa mempunyai tugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat berita terbaru sehingga masyarakat dapat menilai dan melakukan tindakan. Begitu pentingnya tugas yang diemban oleh pers atau media massa ini, maka diharapkan mereka mampu membuat berita secara nyata apa adanya tanpa dibuat-buat maupun dilebih-lebihkan. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi terdapat beberapa hal wajib yang harus dijalankan untuk menentukan arah pola demokrasi yaitu adanya pemilihan umum langsung (Pemilu), adanya rotasi atau kaderisasi dalam kepemimpinan nasional, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, adanya representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, adanya penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, dan adanya konstitusi yang memberikan jaminan hal- hal tersebut berjalan. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratean berarti kekuasaan/berkuasa).30 Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan yang didalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara. Pengertian kedaulatan itu sendiri 30 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 105. 44
sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang dalam arti klasiknya berarti pergantian, peralihan atau peredaran (kekuasaan). Sementara itu, dalam bahasa Inggris, istilah kedaulatan disebut sovereignty yang berasal dari bahasa Latin, suvereneteit, soverinette, sovereigniteit, sovereignty, souvereyn, summa potestas, dan maiestas. Dalam literatur politik, hukum dan teori kenegaraan pada zaman sekarang diartikan sebagai penguasa dan kekuasaan yang tertinggi.31 Teori kedaulatan rakyat merupakan sebuah sistem demokrasi yang tercermin dalam ungkapan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people, for the people). Sistem pemerintahan dari rakyat (government of the people) itu sendiri merupakan suatu suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.32 Adanya sistem pemilihan langsung yang mana pemerintahan yang memilih adalah rakyat terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Sistem pemerintahan "oleh rakyat" (government by the people), yang dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan.33 Setiap pembuatan dan perubahan undang-undang dasar (UUD) dan undang- undang (UU) juga dilakukan oleh rakyat baik secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di DPR yang 31 Jazim Hamidi dkk., Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2012, hlm. 139. 32 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 28-29. 33 Ibid. 45
sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum, rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung, ataupun diawasi secara tidak langsung oleh para wakil-wakil rakyat di DPR. Pengertian pemerintah "untuk rakyat" (government for the people) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu saja. Dengan demikian, tujuan utama dari setiap tindakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Tranformasi demokrasi memiliki karakteristik utama. Keputusan politik yang hendak dicapai oleh upaya transformasi demokrasi adalah yang bersifat imparsial, yaitu keputusan/kebijakan publik yang isinya menyangkut kepentingan bersama seluruh warga, bukan hanya demi kepentingan golongan ataupun mayoritas saja. Keputusan politik, khususnya mengenai kebijakan publik, yang isi dan arahnya bersifat imparsial tidak akan terwujud bila yang menonjol tirani mayoritas ataupun tirani minoritas. Sistem perwakilan dan sistem pemilihan umum apapun yang diterapkan dewasa ini tampaknya tidak mampu menghasilkan keterwakilan penuh semua unsur keragaman masyarakat, terbukti cukup banyak unsur masyarakat yang tidak terwakili (unrepresented) atau kurang terwakili (under represented). 46
D. Demokrasi Pancasila Pancasila merupakan satu-satunya ground norm atau dasar Negara kesatuan republik Indonesia. Didalam Pancasila terkandung paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat, tercemin, terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila merupakan satu-satunya konsep demokrasi orisinil, yaitu demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945. 34 Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Menurut Dardji Darmo Diharjo mendefinisikan demokrasi Pancasila sebagai paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. 35 34 Cholisin dan Nasiwan, Op.Cit., hlm. 101. 35 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 21. 47
Adapun karakteristik khusus yang terdapat dalam konsep Demokrasi Pancasila berbeda dengan karakteristik yang ada dalam demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut : a. Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi; b. Terdapat Pemilu secara berkesinambungan; c. Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas; d. Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah; e. Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Adapun rinsip-prinsip yang dikandung dalam konsep Demokrasi Pancasila menurut Cholisin & Nasiwan yaitu terdiri atas:36 a. Persamaan bagi seluruh rakyat indonesia Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial. Maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup Demokrasi Politik saja, melainkan Demokrasi Sosial dan Demokrasi Ekonomi juga. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seliruh rakyat Indonesia. b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 36 Cholisin dan Nasiwan, Op.Cit., hlm. 11. 48
49 Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki. c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. a. Mewujudkan rasa keadilan sosial Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima, maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat. b. Pengambilan keputusan dengan musyawarah Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah.Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua.Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas. c. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila.Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional
50 dalam setiap masyarakat.Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar. d. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita Negara Indonesia tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.37 Selain prinsip dasar tersebut, ada juga beberapa keunikan yang dimiliki Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi yang lainnya. Beberapa keunikan tersebut ialah : a. Pada cakupannya tidak terbatas dalam arti demokrasi b. Politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. c. Pada spirit yang dikandungnya yakni religius, humanis, kolektivisme/ kekeluargaan.38 Dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila nilai-nilai religius dalam sila pertama, humanis dalam sila kedua, sila ketiga dan sila kelima dan kolektivisme/kekeluargaan 37 Op.Cit., hlm. 11. 38 Sutrisno Hadi, Op.Cit., hlm. 12.
51 dalam sila keempat Pancasila, dapat menjadi dasar dalam masyarakat hidup sehari- hari. Sila-sila dalam Pancasila inilah yang tidak dapat ditemukan dalam negara yang menganut demokrasi di manapun. Meskipun kelembagaan demokrasi modern yang digunakan tetapi dalam pengambilan keputusan menggunakan mekanisme budaya asli yakni permusyawaratan. 39 Pengambilan keputusan secara permusyawaratan menghasilkan hasil yang mufakat untuk bersama. Hasil keputusan tersebut diharapkan dapat menjadi keputusan yang adil untuk semua masyarakat dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Ada beberapa nilai demokrasi yang menjadi kriteria dan standar ideal yang merupakan tolok ukur dalam demokrasi yaitu :40 a. Pemahaman yang tercerahkan Suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan pihak lain seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu. Itulah alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik. b. Partisipasi efektif Partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat. 39 Yudi Latif, Op.Cit.., hlm. 387 40 Riza Noer Arfani, Demokrasi Indonesia Kontemporer. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 3-15.
c. Kontrol terhadap agenda Agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala proritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat. d. Persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan Hak pilih dalam demokrasi bersifat universal, dalam suatu proses pembuatan keputusan setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih. e. Inklusivitas Kriteria inklusivitas berhubungan dengan siapa saja yang menjadi anggota atau warga demos asosiasi tertentu, termasuk negara, dalam hal ini demos harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat kepada keputusan-keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut. Nilai-nilai demokrasi diatas merupakan bentuk nilai demokrasi secara umum. Secara khusus nilai demokrasi merupakan kebalikan dari nilai-nilai otoriter yang ada. Nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi, nilai-nilai tersebut ialah: a. Egalitarian yang dibandingkan dengan Feodal; b. Pluralisme yang dibandingkan dengan Homogin; c. Terbuka yang dibandingkan dengan Tertutup; d. Dialogis yang dibandingkan dengan Dogmatis; e. Persuasif yang dibandingkan dengan Represif; 52
f. Distribusi Kekuasaan yang dibandingkan dengan Akumulasi Kekuasaan; g. Sensor kuratif yang dibandingkan dengan Sensor Preventif; h. Pemilihan yang dibandingkan dengan Penunjukkan.41 Nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai Pancasila yang dirumuskan oleh founding father atau pendiri bangsa ini.nilai-nilai tersebut yaitu : 1. Ketuhanan Yang Berkebudayaan/Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan adalah kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politis yang berlandaskan nilai- nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. 42 Di bawah panduan nilai-nilai Ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan.43 Dengan adanya pernyataan tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan nilai Ketuhanan yang ada dalam Pancasila maka dapat menjadi dasar dan landasan dalam mengembangkan demokrasi bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila. 2. Kemanusiaan Universal/Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab, apabila digali merupakan visi Bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisas. 44 Dalam sila ini diharapkan Bangsa Indonesia dapat berkomitmen untuk menegakkan nilai kemanusiaan, 41 Cholisin, Op. Cit., hlm. 2. 42 Yudi Latif, Op. Cit.., hlm. 110. 43 Ibid., hlm. 116. 44 Ibid., hlm. 244. 53
khususnya Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu prinsip Demokrasi Pancasila. 3. Persatuan Dalam Kebhinekaan/Persatuan Indonesia Dalam sila ini banyak mempertaruhkan Indonesia sebagai republik yang harusnya dapat mewakili berbagai etnis baik minoritas maupun mayoritas. Berbagai upaya pun dilakukan oleh negara guna memberikan keadilan demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam kebhinekaan. Upaya negara untuk member ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi pelbagai kelompok etnis, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara,serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya, seperti Bahasa Indonesia. 4. Demokrasi Permusyawaratan/Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Sila keempat merupakan sila dari Pancasila yang paling dekat dan berpengaruh kepada demokrasi. Sila ini memberikan solusi dalam mencapai tujuan bersama yakni dengan bermusyawarah.Bermusyawarah tidak hanya dapat mewakili semua keinginan masyarakat namun juga dapat menyeimbangkan antara masyarakat minoritas dan masyarakat mayoritas. Berbeda dengan proses voting yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat mayoritas namun menutup kesempatan bagi masyarakat minoritas. 54
Gagasan demokrasi menurut pandangan Soekarno menyatakan dengan semangat penuh kekeluargaan atau gotong royong. Gagasan Soekarno ini didasarkan oleh kenyataan bahwa bangsa ini merupakan satu keluarga di dalam Indonesia, bangsa yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama jadi selayaknyalah bangsa ini dapat saling membantu dan saling gotong royong. Moh. Hatta berpandangan terdapat 3 (tiga) sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia yakni : stimulus demokrasi desa, stimulus Islam dalam demokrasi, stimulus barat atas demokrasi. Pandangan Hatta ini selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soekarno tentang hal gotong royong, keluarga dan perjuangan bersama. Maka dari itu masyarakat Indonesia diharapkan mampu menerapkan sila ini dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kerukunan antara setiap warga negara. 5. Keadilan Sosial/Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Bagi seluruh rakyat Indonesia berarti semua masyarakat dari lapisan manapun yang menjadi warga negara Indonesia. Sosial yang dimaksud bukanlah sosial yang sama artinya di negara komunis. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi atau individu dengan kehidupan kelompok/masyarakat. Berdasarkan uraian mengenai Demokrasi dan Pancasila tersebut dapat menjadi rumusan dalam menguraikan nilai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang kita kenal di Indonesia tidak hanya mencakup demokrasi politik, tetapi juga 55
56 mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik merupakan arti primer dari demokrasi.45 Sedangkan arti sekundernya ialah demokrasi ekonomi dan sosial. Demokrasi ekonomi sendiri merupakan suatu demokrasi yang tujuan kebijaksanaan primernya ialah pembagian kembali kekayaan dan pemerataan kesempatan ekonomi. Pemerataan kesempatan ekonomi tersebut dilihat dari kesempatan setiap rakyat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Berbeda jauh dengan konsep Marxis yang menyatakan bahwa demokrasi ekonomi sebagai pengganti demokrasi politik.46 Demokrasi sosial merupakan keadaan dimana masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan hormat terhadap setiap orang. Pandangan ini berbeda dengan konsep demokrasi sosial (demokrasi rakyat) dari Karl Marx. 47 Pada demokrasi sosial ala Marx, memang tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin namun memunculkan kelas baru yaitu penguasa dan rakyat.Nilai-nilai Demokrasi Pancasila secara khusus dapat dirumuskan dari nilai-nilai demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik dapat dilihat dalam nilai keterbukaan, pendistribusian kekuasaan/pembagian hak dan kewajiban. Dalam demokrasi ekonomi dapat dilihat dari pemerataan ekonomi di dalam kelas/tidak terdapat kelas-kelas berdasarkan kemampuan ekonomi yang ada. Nilai pada demokrasi sosial dapat dilihat dari kebersamaan dan kekeluargaan di dalam kelas, siswa dapat bertanggung jawab secara bersama dalam mengerjakan tugas 45 Cholisin dan Nasiwan, Op.Cit., hlm. 30. 46 Ibid., hlm. 31. 47 Ibid., hlm. 30.
kelompok maupun tugas yang lain tanpa melihat tingkat sosial yang ada. Nilai di atas merupakan beberapa nilai khusus yang dapat dilihat dan diterapkan di dalam kelas. Dilihat dari rincian tersebut maka dapat dapat disimpulkan beberapa nilai-nilai Demokrasi Pancasila yakni: 48 a. Religius, tidak sekuler apalagi ateis; b. Memiliki toleransi; c. Adil dalam arti tidak diskriminatif/humaninistis; d. Anti imperialism dan kolonialisme; e. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama; f. Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa; g. Menghargai pluralitas; h. Menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum; i. Menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme; j. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat; k. Komitmen terhadap konstitusi. Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang didasarkan oleh asas kebersamaan dalam perbedaan. Demokrasi ini muncul karena adanya dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Keunikan Demokrasi Pancasila dapat dilihat pada cakupannya tidak terbatas dalam arti demokrasi politik tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Dari ketiga cakupan demokrasi tersebut menurut Kuntowijoyo menyatakan bahwa: "Demokrasi politik terwujud bila dalam 48 Ibid.., hlm. 120. 57
distribusi kekuasaan masyarakat berada di atas negara, demokrasi sosial terjadi jika jaminan kesejahteraan rakyat mendapat lokasi memadai, demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan bagian terbesar masyarakat".49 Secara nyata demokrasi politik dapat dilihat dalam keluarga yang merupakan masyarakat dalam lingkup kecil. Penentuan nasib anak saat di keluarga seringkali ditentukan oleh orang dewasa atau orang tua mereka. Dalam lingkup kelas atau sekolah nasib siswa ditentukan oleh guru maupun kepala sekolah yang bersangkutan. Kurangnya pendistribusian kekuasaan pada individu-individu inilah yang sering terjadi dalam demokrasi politik. Demokrasi politik yang merupakan bagian dari Demokrasi Pancasila harus dapat mencerminkan nilai Demokrasi Pancasila itu sendiri. Misalnya saja pengakuan hak dan kewajiban yang ada. Demokrasi Pancasila mengakui dan menghormati hak dan kewajiban dari masing-masing individu khususnya dalam penentuan nasib individu itu sendiri. Lingkup kecil seperti pada lembaga sekolah jaminan kesejahteraan dapat dilihat dengan adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan saat proses pembelajaran. Sarana dan prasarana dapat menjamin kesejahteraan siswa dalam proses pertumbuhannya. Seringkali sekolah telah memberikan sarana dan prasarana kepada siswa namun kurang memadai dalam lokasi yang ada, misalnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang seharusnya terdapat laboratorium penunjang. Demokrasi Pancasila mempunyai tujuan kearah kesejahteraan rakyatnya. Demokrasi 49 Ibid., hlm, 113. 58
sosial merupakan bagian dari Demokrasi Pancasila yang mengarahkan kepada kesejahteraan rakyat. Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan bagian terbesar masyarakat. Dalam hal ini siswa merupakan rakyat dan pihak sekolah sebagai pemerintah. Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan rakyat, kalimat tersebut menyiratkan segala bentuk hasil cipta, karya dan karsa dari rakyat memegang kendali penuh dalam mewujudkan demokrasi. 59
BAB III PEMILIHAN UMUM LANGSUNG DI INDONESIA A. Ketentuan Hukum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.50 Selain tercantum dalam UUD 1945, pemilihan umum juga diuraikan secara sistematis dalam suatu undang-undang yang disusun secara bersama oleh DPR dan Presiden. Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka- ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. menurut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila 50 Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional, CISIS, Jakarta, 1981, hlm. 180. 60
61 dan UUD 1945. Dengan demikian kekuasaan tertinggi dari suatu negara bersumber atau berasal dari rakayat, para pemimpin Negara pun dipilih atas kehendak rakyat.51 Dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, bahwa perubahan yang terjadi pada UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar" bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut UUD. Berdasarkan perubahan tersebut, seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui Pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.52 Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum menurut Haris Syamsuddin 53 merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. 51 Monteiro, M Josef, Pendidikan Kewarganegaraan, Perjuangan Membentuk. Karakter Bangsa, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 34. 52 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Penjelasan, hlm. 1. 53 Haris Syamsuddin, et al., Kinerja dan Akuntabilitas Partai-Partai di DPRD, LIPI, Jakarta, 2006, hlm. 10.
62 Tujuan dari diselenggarakannya Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945.54 Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan pada landasan sebagai berikut : 1. Landasan Idiil adalah Pancasila : Sila ke empat Pancasila yaitu : Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Landasan Yuridis adalah Konstitusional : UUD 1945, yaitu : Pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Asas Pemilu ini bisa di sebut Luber Jurdil yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia dalam memiliki wakil-wakil rakyat. Secara umum, asas dalam pemilihan umum menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu), adalah sebagai berikut: a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. kepastian hukum, 54 Ibid., hlm. 2.
e. tertib, f. kepentingan umum, g. keterbukaan, h. proporsionalitas, i. profesionalitas, j. akuntabilitas, k. efisiensi, l. dan efektivitas. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era Reformasi berkembang pula asas "Jurdil". Adapun yang dimaksud dengan asas "Luber dan Jurdil" dalam Pemilu. Asas "Luber dan Jurdil" Pemilu menurut UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, asas pemilihan umum meliputi: 55 1. Langsung : Rakyat sebagai pemilih berhak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa ada paksaan. 2. Umum : Pemilihan mengandung makna secara menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan kedaerahan, pekerjaan atau status sosial. 3. Bebas : Setiap warga negara berhak memilih siapapun berdasarkan hati nuraninya, tanpa adanya pengaruh tekanan, ancaman , paksaan, dari siapapun dan 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2. 63
dengan apapun, serta dengan menggunakan haknya di jamin keamanannya dalam melakukan pilihannya. 4. Rahasia : Para pemilih di jamin oleh aparatur dalam memberikan suaranya untuk tidak di ketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun dalam menentukan pilihannya. 5. Jujur : Dalam pelaksanaan pemilhan umum setiap penyelenggara aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih dan semua yang terkait harus bersifat jujur tanpa ada kecurangan atau manipulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 6. Adil : Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan ang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun dasar hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 64
Republik Indonesia Nomor 4801, selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Dalam Pasal 6A UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa pada ayat : (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya duapuluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang 65
memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Pelaksanaan Pemilu merupakan hajat politik bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Pemilihan umum tidak hanya hajat negara, tetapi juga harus diikuti oleh semua elemen bangsa. Pemilihan umum merupakan instrumen untuk menentukan pemimpin- pemimpin pemerintahan yaitu eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, pemilihan umum menjadi penting karena diadakan rata-rata hanya lima tahun sekali. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yaitu: 1. Political Will Pemerintah Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi, artinya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Demokrasi bicara soal kehendak rakyat, demokrasi juga bisa sebagai kebaikan bersama, jadi pemerintahan demokratis adalah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik, bicara demokrasi berarti berhubungan dengan pemilihan umum. 66
Dalam sebuah negara demokrasi Pemilihan Umum (Pemilihan Umum) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, Pemilihan Umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, Pemilihan Umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. 2. Hukum Yang Berkeadilan Pemilu berintegritas adalah Pemilu yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan dalam standar dan perjanjian Internasional, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan pengelolaannya dalam suatu siklus Pemilu. 56 Keberadaan pemilihan umum juga dipengaruhi oleh hukum yang berkeadilan. Hukum yang berkeadilan menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselanggaranya Pemilihan Umum secara regular dengan prinisip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilihan umum di Indonesia adalah mandat dari dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam pemilihan umum. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan secara regular harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. 56 Anonim, Deepening Democracy a Strategy for Improving the Integrity of Election, Komisi Global, e-book Worldwide, hlm. 15. 67
Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Pemilihan Umum adalah salah satu elemen penting dalam Negara demokratis yang menjadi media bagi rakyat dalam menyalurkan aspirasinya sekaligus ruang untuk mengelola kedaulatan rakyat. Pemilu tidak sekedar memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih, namun juga untuk dipilih. Pemilihan umum senantiasa menjadi indicator kualitas demokrasi sebuah bangsa. Apabila Pemilu mampu dilaksanakana secara transparan, akuntabel dan partispatif, maka hal tersebut menunjukkan proses demokratisasi berlangsung secara positif (on the track). Sebaliknya Pemilu yang dilaksanakan sekedar memenuhi proseduralism demokrasi namun tidak dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan egaliter, maka hal itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi masih cukup rendah. Oleh karena itu, karena Pemilu merupakan media bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, maka Pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai dasar pembentukan pemerintah. Melalui Pemilu, pemerintah mendapat legitimasi untuk mengelola pemerintahan, sehingga salah satu fungsi dari Pemilu adalah menjadi sarana legitimasi. Pemilu, dalam negara demokrasi merupakan sarana legitimasi politik dengan alasan: pertama, melalui Pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya bisa memperbaharui kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganya. Ketiga, dalam 68
dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasi.57 Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan Pemilu berawal dari amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara gradual pada awal-awal reformasi. Amandemen itu menghasilkan reformasi politik yang cukup signifikan. Salah satu yang cukup urgen dan radikal dalam amandemen UUD 1945 adalah diaturnya mekanisme Pemilihan Langsung untuk pemilihan Presiden dan Wakil presiden serta untuk pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa : Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Penggunaan kata dipilih secara demokratis tersebut bersifat luwes dan memiliki 2 (dua) makna yaitu baik pemilihan langsung maupun tidak langsung melalui DPRD kedua-duanya demokratis. Dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam proses menetapkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis dapat digali secara mendalam melalui risalah sidang Panitia Ad Hoc I badan pekerja MPR RI.58 Kata "demokratis" kemudian oleh pembuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sela jutnay disebut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah), diterjemahkan menjadi Pemilihan 57 Haris Syamsuddin, Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum: Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-7. 58 Anonim, Risalah Sidang PAH I. Buku kedua jilid II C, Sekjen MPR RI, Jakarta. 2000, hlm. 248-249. 69 tentang
Langsung. Sehingga rakyat Indonesia sejak Pemilu 2004 telah memilih langsung kepala eksekutif, dalam hal ini presiden/wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 3. Dukungan Luas Masyarakat (Partisipasi Politik) Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti 59 menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain (dll). Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman beroganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain- lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, 59 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992, hlm. 140. 70 lapisan
akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah:60 Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'oed dan Collin MacAndrews:61 a. Modernisasi. Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas. b. Terjadi perubahan struktur kelas sosial. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas ke Era Industralisasi dan Modernisasi. c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntuntan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara. d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi,sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang 60 Ibid., Memahami Ilmu Politik, Grasindo. Jakarta, 2007, hlm. 144-145. 61 Mas'oed Mochtar dan Mac Andrews, Colin, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 56-57. 71
timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu62: a. Berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak- kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. b. Berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik. c. Yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. d. Yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik. 62 Althoff, Michael Rush, Pengantar Sosiologi Politik, PT. Rajawali, Jakarta, 1989, hlm. 168. 72
73 4. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika ada sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu serta kegiatan politik lainnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan sosialisasi politik itu diartikan sebagai suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik63. Berdasarkan ruang lingkup yang lebih luas, sosialisasi politik pada setiap individu sebenarnya telah terjadi secara disadari atau tidak disadari yang berkesinambungan terjadi pada seseorang mulai dari anak-anak, dewasa, hingga tua. Sosialisasi politik juga ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu tersebut berada serta oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian. Sosialisasi politik kepada seseorang diawali pada masa anak-anak biasanya diperoleh dari interaksinya dengan agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan individu atau kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengenalan awal mengenai politik kepada seseorang. Agen sosialisasi politik biasanya berada dalam ruang lingkup yang dekat dengan kehidupan seseorang dan berkenaan langsung dalam proses pemahaman mengenai politik. Agen sosialisasi yang terdekat 63 Efriza, Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 4.
74 adalah keluarga dimana seorang anak memiliki intensitas lebih banyak dengan keluarga. Menurut Almond64 setidaknya ada 3 (tiga) agen sosialisasi yang mempengaruhi sikap politik seseorang, yaitu keluarga, sekolah dan tempat kerja. Selain itu terdapat pula kelompok pergaulan, media massa dan kontakkontak politik langsung yang mampu menimbulkan efek berupa sifat dan reaksi mengenai politik. Sosialisasi politik merupakan serangkaian proses yang terdiri dari pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap- sikap yang disalurkan individu-individu dan kelompokkelompok individu dalam satu sistem politik untuk kemudian membentuk satu tingkah laku politik individu. Lebih lanjut dijelaskan Milbrath dalam Rush bahwa beberapa rangsangan dalam sosialisasi itu bisa diterima sedang rangsangan lainnya ditolak sedemikian rupa sehingga perilaku politik khususnya dalam hal partisipasi politik itu berbeda dari seorang individu ke individu lainnya.65 Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, biasanya selalu terjadi penambahan mata pilih. Peningkatan jumlah pemilih merupakan indikator adanya penambahan jumlah pemilih pemula. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam berita liputan6 bahwa 66 "besarnya pemilih pemula diperkirakan mencapai 19% (sembilan belas persen) atau 36 (tiga puluh enam) jutaan dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) juta penduduk yang memiliki hak pilih". Meskipun jumlah pemilih pemula lebih sedikit dibandingkan jumlah kelompok pemilih lain tapi secara politis pemilih pemula 64 Almond, Gabriel A dan Sidney Verba, Budaya Politik: Tingkah Laku. Politik dan Demokrasi di Lima Negara, Bina Aksara. Jakarta, 1984, hlm. 330. 65 Michelle Rush, Pengantar Sosiologi Politik, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2007. 66
memiliki hak sama dengan pemilih lain dan ini merupakan langkah awal bagi partisipasi mereka ke depan. Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan politik. C. Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Umum Langsung Pengamalan pencasila dalam pelaksanaan pemilihan umum merupakan tugas yang berat dan terus berlangsung sepanjang adanya pergelaran pemilihan umum di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu dari periode ke periode secara umum masih belum memuaskan. Karakteristik demokrasi Pancasila yang ditunjukkan dalam sistem pemilihan umum merupakan perimbangan kekuatan antara lembaga Negara,antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berikut wujud pelaksanaan Pemilu sebagai pengamalan Pancasila dari masa ke masa, adalah : 1. Pemilu Pada Masa Orde Lama Era Orde Lama berhasil melaksanakan Pemilu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada Tahun 1955 atau dikenal dengan Pemilu 1955. Pemilihan umum merupakan salah satu prasyarat bagi berfungsinya sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum bagi Indonesia yang masih berusia seumur jagung bukan perkara mudah. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia guna menyelenggarakan Pemilu yang demokratis. Pertimbangan tingginya biaya yang dibutuhkan, administrasi yang cukup kompleks, keraguan partai yang 75
sedang berkuasa akan nasibnya setelah pemilihan umum adalah faktor yang memperlambat diadakannya pemilihan umum ini. Selain itu, stabilitas negara belum sepenuhnya masih menjamin untuk diadakan Pemilu yang demokratis. Pergantian kabinet yang terus menerus dan menimbulkan instabilitas politik di Indonesia. Baru pada Tahun 1953, Pemerintah mengambil kebijakan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan undang-undang ini, menurut Ismail Suny, Pemerintah berusaha menyederhanakan partai politik peserta pemilihan umum dengan hanya diikuti oleh dua partai politik. Tujuan dari penyederhanaan tersebut adalah untuk melaksanakan prinsip demokrasi dan mencapai stabilitas politik.67 Hal tersebut disebabkan karena pada awal-awal kemerdekaan ini, usia kabinet yang berkuasa rata-rata tidak berumur panjang. Hal tersebut disebabkan karena sistem yang dianut oleh Indonesia awal yaitu sistem Kabinet Parlementer dan sistem multi partai. Akibat dari seringnya pergantian kabinet tersebut, maka kinerja kabinet menjadi tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh partai politik yang menjadi saingannya yang biasanya bertindak sebagai pihak oposisi, dan mereka lebih sering bersikap mencari kelemahan dari kabinet tersebut untuk menjatuhkan. Tiap partai politik lebih mengutamakan kepentingan partainya daripada kepentingan nasional. Hal ini sangat mengganggu kestabilan pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional. Keadaan seperti itu menimbulkan frustasi dan kegelisahan dikalangan rakyat. 67 Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1984, hlm. 154-157. 76
Akibat dari instabilitas kabinet tersebut, maka pada 1955 mulai timbul desakan dari rakyat untuk diadakan pemilihan umum karena rakyat sudah mulai tidak puas dengan kinerja pemerintah. Sebelum pemilihan umum I dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 tidak kurang dari 5 (lima) kabinet yang telah mencantumkan aktivitas politik tersebut ke dalam programnya. Pemerintah pertama yang menyatakan pemilihan umum sebagai rencananya adalah kabinet RIS yang berkuasa sejak 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950.68 Guna memenuhi tuntutan masyarakat, kemudian Kabinet Alisastroamijoyo I mempersiapkan hal-hal untuk menyelenggarakan Pemilu. Hal-hal yang dipersiapkan antara lain membentuk panitia pemilihan umum, baik untuk pusat maupun untuk daerah, menetapkan daerah pemilihan dan daerah pemungutan suara. Pada tanggal 16 April 1955 diumumkan bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Dengan adanya pengumuman tersebut maka partai politik mulai berkampanye untuk menarik simpati rakyat. Kabinet Ali jatuh pada tanggal 24 Juli 1955 maka pemilihan umum diadakan pada masa kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956). Pada waktu pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I tidak mengalami perubahan. Karena dimaksudkan untuk memilih anggota DPR yang akan menjadi dan sekaligus pengawas lembaga eksekutif dan dewan konstituante yang akan membentuk UUD yang baru maka tentu bisa dipahami 68 Arbi Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 155. 77
bahwa pemilihan umum ini cukup menegangkan, dimana pemilihan umum ini akan meletakkan dasar negara dan menentukan perimbangan kekuasaan antar partai-partai. Demikianlah politisasi dari hampir semua aspek sosial terjadi, disaat tatanan negara modern belum begitu memasuki kehidupan masyarakat, maka kampanye pemilihan umum dengan mudah tergelincir pada proses yang membalik. Partai-partai bukannya berperan sebagai perumus aspirasi modern tetapi justru menjadi penyalur asumsi tradisional. Akhirnya, pada tanggal 29 September 1955 Pemerintah Indonesia berhasil menggelar pemilihan umum untuk DPR dengan berjalan dengan tertib dan lancar. Pemilihan umum pertama yang dilaksanakan di seluruh tanah air kecuali Irian Barat memperebutkan 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kursi DPR. Pemilihan diikuti oleh 15 (lima belas) daerah pemilihan, yaitu : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara/Tengah, Sulawesi Selatan/Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan jumlah pemilih sebanyak 43.104.464 (empat puluh tiga juta seratus empat ribu empat ratus enam puluh empat) orang. a. Sistem Pemilu Pemilu Tahun 1955 dilaksanakan berdasarkan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem ini sering di sebut sebagai proporsional representation system atau multy member representation menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini, partai politik 78
berperan sebagai penentu dan bukan terbatas pada fasilitas belaka. dalam sistem ini suatu kesatuan administratif misalnya Provinsi, jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen, artinya rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen.69 Pemilu 1955 adalah Pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955. b. Asas Pemilu Berbeda dengan pemilihan umum periode sebelumnya yaitu pemilihan umum 1955 yang berazaskan pada kebersamaan dan Luber, maka pada pemilihan umum 1971 hanya berazaskan pada Luber. Adapun keterangan dari masing-masing sifat tersebut antara lain : 1) Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan per-undangan yang berlaku. 2) Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih. 69 Bintan R. Saragih, Lembaga-lembaga Perwakilan dan Pemilihan. Umum di Indonesia, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1988, hlm. 42. 79
80 3) Berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara. 4) Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya. 5) Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nura-ninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun. 6) Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nura-ninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan. c. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1955 diselenggarakan berdasarkan beberapa peraturan yaitu sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1953. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Menyelenggarakan Undang- Undang Pemilu. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktif/Pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan pencalonan keanggotaan tersebut, maupun larangan mengadakan Kampanye Pemilu terhadap Anggota Angkatan Perang.
d. Badan Penyelenggara Pemilu Organisasi penyelenggara pemilihan umum pada masa ini adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang ex-officio diketuai oleh Mentri Dalam Negeri dan bertanggungjawab kepada Presiden Soeharto. 1) Untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk badan penyelenggara pemilihan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und.Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953, yaitu: 2) Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang- kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan masa kerja 4 (empat) tahun. 3) Panitia Pemilihan (PP) : dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, dengan masa kerja 4 (empat) tahun. 4) Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. 81
5) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap Kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan Camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri. e. Peserta Pemilu 1955 Pemilu anggota DPR diikuti 118 (seratus delapan belas) peserta yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) partai politik, 34 (tiga puluh empat) organisasi kemasyarakatan, dan 48 (empat puluh delapan) perorangan, sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 (sembilan puluh satu) peserta yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) partai politik, 23 (dua puluh tiga) organisasi kemasyarakatan, dan 29 (dua puluh sembilan) perorangan. Partai politik tersebut antara lain : 1) Partai Komunis Indonesia (PKI), berdiri 7 Nopember 1945, diketuai oleh Moh.Yusuf Sarjono; 2) Partai Islam Masjumi, berdiri 7 Nopember 1945, diketuai oleh dr. Sukirman Wirjosardjono; 3) Partai Buruh Indonesia, berdiri 8 Nopember 1945, diketuai oleh Nyono; 4) Partai Rakyat Djelata, berdiri 8 Nopember 1945, diketuai oleh Sutan Dewanis; 82
5) Partai Kristen Indonesia (Parkindo), berdiri 10 Nopember 1945 diketuai oleh DS. Probowinoto; 6) Partai Sosialis Indonesia, berdiri 10 Nopember 1945 diketuai oleh Mr. Amir Syarifudin; 7) Partai Rakyat Sosialis, berdiri 20 Nopember 1945 diketuai oleh Sutan Syahrir; 8) Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), berdiri 8 Desember 1945, diketuai oleh J. Kasimo; 9) Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) diketuai oleh JB. Assa; 10) Gabungan Partai Sosialis Indonesia dan Partai Rakyat Sosialis, menjadi Partai Sosialis pada 17 Desember 1945, diketuai oleh Sutan Syahrir, Amir Syarifudin dan Oei Hwee Goat; 11) Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat Rakyat Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) 29 Januari 1946, diketuai oleh Sidik Joyosuharto; 2. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru Pada Era Orde Baru, penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan sebanyak enam (6) kali yaitu pada Tahun 1971, Tahun 1977, Tahun 1982, Tahun 1982, Tahun 1992, dan Tahun 1997. 2.1. Pemilu 1971 Pemilihan umum Tahun 1971 merupakan gelaran Pemilu pertama di Era Orde Baru. Setelah gagalnya Gerakan 30 September ( G 30 S) PKI Tahun 1965, kehidupan 83
politik Indonesia mengalami perubahan yang drastis dan prinsipil. Pertama berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno dan runtuhnya sistem politik demokrasi terpimpin, kedua meningkatnya peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan yang ketiga adalah lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dengan sistem politik Demokrasi Pancasila. Semenjak memegang kendali kekuasaan, pemerintah Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bersifat anti komunis dan berorientasi kuat pada pembangunan mencoba untuk membangun sistem pemilihan umum yang mampu memelihara stabilitas pemerintahan. Salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan Presiden Soeharto adalah menyelenggarakan pemilihan umum, hal ini telah diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dalam Ketetapan No. XI/MPRS/1966. a. Sistem Pemilu Pemilu Tahun 1971 merupakan Pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu Tahun1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 (lima) tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR. Sistem Pemilu Tahun 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan su-aranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. 84
b. Asas Pemilu Pelaksanaan Pemilu Tahun 1971 didasarkan pada asas yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu Tahun 1955. Pemilu Tahun 1971 didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, seperti diuraikan di bawah ini: 1) Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan. 2) Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih. 3) Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nura-ninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun. 4) Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya. c. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1971 didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915, selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD). Dalam dua undang-undang 85
tersebut disebutkan beberapa prinsip penting yaitu bahwa pertama jumlah kekuatan politik atau organisasi peserta pemilihan umum dibatasi, dimana yang boleh ikut pemilihan umum hanyalah partai politik dan organisasi karya yang mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) antara lain : Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiah Islamiyah (Perti), Partai Nasioanal Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dan Golongan Karya. Kedua adalah diadakannya pengangkatan bagi anggota ABRI dan Non ABRI di MPR, DPR, DPRD (Tingkat I dan Tingkat II) dan yang ketiga adalah digunakannya sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar pada daerah tingkat I. Berdasarkan uraian di atas, dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Tahun 1971 adalah sebagai berikut: 1) TAP MPRS No. XI/MPRS/1966. 2) TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966. 3) UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Per- musyawaratan / Perwakilan Rakyat . 4) UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. d. Badan Penyelenggara Pemilu Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri 86
atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara Republik Indonesia di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang bersifat sementara (ad hoc).70 e. Peserta Pemilu 1971 Dalam Pemilu Tahun 1971; sebagai Pemilu pertama dalam Era Orde Baru dibawah rezim Soeharto, terdapat 10 (sepuluh) peserta Pemilu, yakni: 1) Partai Nahdlatul Ulama 2) Partai Muslim Indonesia 3) Partai Serikat Islam Indonesia 4) Persatuan Tarbiyah Islamiiah 5) Partai Nasionalis Indonesia 6) Partai Kristen Indonesia 70 Ahmad Fahrudin, dan Mukhlis Yusuf Arbi, Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 21. 87
7) Partai Katholik 8) Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 9) Partai Murba 10) Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya 2.2. Pemilu 1977 a. Sistem Pemilu Pemilu kedua pada pemerintahan Orde Baru ini diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Sama halnya dengan Pemilu Tahun 1971, pada Pemilu Tahun 1977 juga menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.71 b. Asas Pemilu Dalam Pemilu Tahun 1977 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. c. Dasar Hukum Penyelenggaraan 1) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 2) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062, selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar) 71 Anonim, Model Untuk Pemilih Pemula, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2015. 88
4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037, selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah) 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) 6) Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153, selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa) d. Badan Penyelenggara Pemilu Pemilu Tahun 1977 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki struktur yang sama dengan penyelenggaraan pada Tahun 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar negeri dibentuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang bersifat sementara (ad hoc). e. Peserta Pemilu 1977 Pada Pemilu Tahun 1977, ada fusi atau peleburan partai politik peserta Pemilu Tahun 1971 sehingga Pemilu Tahun 1977 diikuti 3 (tiga) peserta Pemilu, yaitu : 89
1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi/penggabungan dari: NU, Parmusi, Perti, dan PSII. 2) Golongan Karya (Golkar). 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan fusi/penggabungan dari: PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba. 2.3. Pemilu 1982 a. Sistem Pemilu Pemilu Tahun 1982 merupakan Pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilu Tahun 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu Tahun 1971 dan Pemilu Tahun 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional). b. Asas Pemilu Pemilu Tahun 1982 dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. c. Dasar Hukum Penyelenggaraan 1) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 2) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum. 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia 90
Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3163, selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat). 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3181, selanjutnya disebut PP No. 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 d. Badan Penyelenggara Pemilu Struktur organisasi penyelenggara Pemilu Tahun 1982 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu Tahun 1977, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih, dan KPPS serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. e. Peserta Pemilu 1982 Dalam Pemilu pada Tahun 1982 ini diikuti oleh 3 (tiga) peserta, yakni : 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 2) Golongan Karya (Golkar). 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 91
2.4. Pemilu 1987 a. Sistem Pemilu Pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Sistem Pemilu yang digunakan pada Tahun 1987 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu Tahun 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. b. Asas Pemilu Dalam Pemilu Tahun 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. c. Dasar Hukum Penyelenggaraan Dalam Pemilu Tahun 1987 terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, yakni: 1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 2) Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1983 tentang Pemilihan Umum. 3) UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 se- bagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976. 92
d. Badan Penyelenggara Pemilu. Struktur organisasi penyelenggara Pemilu Tahun 1987 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu Tahun 1982, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. e. Peserta Pemilu 1987 Dalam Pemilu Tahun 1987 masih terdapat 3 (tiga) peserta, yakni : 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 2) Golongan Karya (Golkar). 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 2.5. Pemilu 1992 a. Sistem Pemilu Pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada Tahun 1992 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu Tahun 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. b. Asas Pemilu Dalam Pemilu Tahun 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. 93
c. Dasar Hukum Penyelenggaraan Dalam Pemilu Tahun 1992 terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, yakni : 1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 2) Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. 3) UU No. 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301, Selanjutnya Disebut PP No. 35 Tahun1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat). 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Tahun1985 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 94
Indonesia Nomor 3310, selanjutnya disebut PP No. 43 Tahun 1985 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat). 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3417, selanjutnya disebut PP No. 37 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat). d. Badan Penyelenggara Pemilu. Struktur organisasi penyelenggara Pemilu Tahun 1992 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu Tahun 1987, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. e. Peserta Pemilu 1992 Dalam Pemilu Tahun 1992 masih terdapat 3 (tiga) peserta, seperti Pemilu Tahun 1987, yakni : 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 2) Golongan Karya (Golkar). 95
3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 2.6. Pemilu 1997 a. Sistem Pemilu Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Sistem Pemilu yang digunakan pada Tahun 1997 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu Tahun 1992, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. b. Asas Pemilu Pemilu Tahun 1997 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. c. Dasar Hukum Penyelenggaraan Dalam Pemilu Tahun 1997 terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, yakni 1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 2) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Tahun 1995 Nomor 22, Tambahan Lembaran 96
Negara Republik Indonesia Nomor 3594, selanjutnya disebut PP No.10 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum). 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PP Nomor 44 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Tahun 1996 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3665, selanjutnya disebut PP No. 74 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum). 5) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. d. Badan Penyelenggara Pemilu. Struktur organisasi penyelenggara Pemilu Tahun 1997 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu Tahun 1992, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. e. Peserta Pemilu 1997. Dalam Pemilu pada Tahun 1987 ini diikuti oleh 3 (tiga) peserta, yakni : 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 2) Golongan Karya (Golkar). 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 97
3. Masa Transisi Sebelum Reformasi Pasca tumbangnya Presiden Soeharto, Indonesia kembali dilanda kegoncangan. Turunnya Presiden Soeharto digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Presiden B.J. Habibie membentuk Pemerintahan Reformasi dan menyatakan untuk mempercepat pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan Tahun 2003 di percepat menjadi Tahun 1999. Kehidupan politik Indonesia kembali mengalami goncangan. Pertama adalah dengan berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto setelah selama 32 (tiga puluh dua) tahun berkuasa, selain itu merosotnya dwifungsi ABRI, serta kembalinya Pegawai Negeri Sipil pada kenetralitasan politik dan lahirnya pemerintahan transisi menuju demokrasi. Perubahan tersebut tercermin dari dilancarkannya strukturisasi kehidupan politik oleh Presiden B.J. Habibie walaupun tingkat legitimasi rakyat terhadap beliau rendah tetapi Presiden B.J. Habibie mencoba melakukan langkah- langkah di bidang kepartaian dan persiapan penyelenggaraan Pemilu. Sebagai langkah awal, Presiden B.J. Habibie menugaskan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI); Syarwan Hamid segera di lantik untuk menyiapkan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik yaitu RUU pemilihan umum, RUU susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta RUU partai politik. Didalam menyiapkan ketiga RUU tersebut Departemen Dalam Negeri membentuk tim tujuh yang di pimpin oleh Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) 98
99 Jakarta; M. Ryaas Rasyid, dengan anggota yang berasal dari kalangan akademis yang mempunyai intergritas cukup tinggi.72 Pada tanggal 2 Oktober 1998 Mendagri mengajukan ketiga RUU bidang politik tersebut ke DPR berbagai perubahan untuk menjamin terwujudnya pemilihan umum yang jujur, bersih dan demokratis dirancang dalam draft Undang-Undang tersebut. Misalnya dalam RUU pemilihan umum diusulkan oleh pemerintah agar sistem pemilihan umum dikombinasikan antara distrik dan proporsional, lembaga penyelenggara pemilihan umum berbentuk independen, dalam pendaftaran pemilih masyarakat proaktif. Pemilihan umum diselenggarakan pada hari libur atau dinyatakan libur, dibentuk juga lembaga pemantau pemilihan umum, kepada saksi diberikan sertifikat penghitungan suara. Dan bagi warga yang telah memilih diberi tanda khusus supaya orang tidak memilih lebih dari satu kali (one person one vote). Dalam menciptakan lembaga wakil rakyat yang kuat, dekat dengan rakyat dan memiliki akuntabilitas maka diusulkan oleh pemerintah antara lain jumlah anggota DPR ditambah dari 700 (tujuh ratus) orang menjadi 1.000 (seribu) orang, jumlah anggota DPR di tambah dari 500 (lima ratus) orang menjadi 550 (lima ratus lima puluh) orang. Jumlah anggota ABRI yang diangkat di DPR dikurangi dari 15 % (lima belas persen) menjadi 10 % (sepuluh persen), pimpinan MPR dipisahkan dengan pimpinan DPR, MPR bersidang setiap setahun dan hak-hak DPR di perbanyak (hak penyelidikan, hak subpoena dan hak endersement). 72 Selo Soemardjan, (editor), Menuju Tata Indonesia Baru, Cetakan 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 324.
Pada tanggal 28 Januari 1999 DPR berhasil menetapkan RUU bidang politik, sebagian besar materi yang diajukan pemerintah disepakati oleh DPR. Meskipun ada beberapa materi yang pembahasannya cukup alot adalah persoalan diseputar sistem pemilihan umum varian sistem proporsional, keanggotaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam partai politik, asas partai politik, jumlah kursi ABRI syarat partai mengikuti pemilihan umum dan komposisi keanggotaan KPU. Presiden B.J. Habibie telah berhasil menyiapkan undang-undang bidang politik, tugas selanjutnya yang cukup berat adalah menyelengarakan pemilihan umum yang jujur dan adil pada tanggal 7 Juni 1999 yang merupakan pemilihan umum pertama dalam Era multi partai pasca Orde Baru. Pada waktu itu agar dapat melaksanakan pemilihan umum yang demikian, disamping dibantu oleh KPU yang independen, Presiden B.J. Habibie harus mampu meletakan kepentingan Indonesia diatas kepentingan golongan dan dirinya. Beliau harus proaktif dan memiliki kepedulian yang tinggi dalam menangani segenap proses penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari proses pendaftaran Pemilu sampai ke penghitungan suara. Dalam hal ini apabila ditinjau perkembangan jumlah partai politik mencapai 141 (seratus empat puluh satu) buah partai politik, tidak sah lagi dimasa depan sistem kepartaian kita bakal berubah dari one dominant party system ke multi party, artinya karena tidak sebuah partai politik pun bakal mampu menguasai mayoritas absolut di DPR, Pemerintah akan terbentuk melalui koalisi beberapa partai politik. 100
3.1. Pemilihan Umum 1999 Pemilihan umum Tahun 1999 merupakan kondisi paling penting dalam proses reformasi dan lewat pemilihan umum Tahun 1999 diharapkan dapat dijaring aspirasi rakyat yang sebenarnya yang tidak terkontaminasi atau dimanipulasi seperti yang selama ini terjadi sekaligus membentuk pemerintahan yang diterima rakyat (akseptabel). Pemilihan umum Tahun 1999 dijadikan Pemilu pencerahan, melalui paket ketentuan tantang pemilihan umum dan rakyat dijamin menikmati positive freedom. Selain adanya indikasi sangat kuat bahwa rezim Soeharto sebenarnya masih beroperasi di Era reformasi. a. Sistem Pemilu. Pemilu Tahun 1999 merupakan Pemilu pertama pada Masa Reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu Tahun 1999 sama dengan Pemilu Tahun 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (propor-sional) dengan stelsel daftar. b. Asas Pemilu. Dalam Pemilu Tahun 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. c. Dasar Hukum Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 1999 pada Orde Reformasi ini dilakukan melalui : 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis 101
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809, selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik). 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810, selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum). 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811, selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD), d. Badan Penyelenggara Pemilu. Pemilu Tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU. Penyelenggara Pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan 102
KPU. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. e. Peserta Pemilu 1999. Peserta Pemilu pada Tahun 1999 diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) Partai Politik, yakni :73 1) Partai Indonesia Baru. 2) Partai Kristen Nasional Indonesia. 3) Partai Nasional Indonesia. 4) Partai Aliansi Demokrat Indonesia. 5) Partai Kebangkitan Muslim Indonesia. 6) Partai Ummat Islam. 7) Partai Kebangkitan Ummat. 8) Partai Masyumi Baru. 9) Partai Persatuan Pembangunan. 10) Partai Syarikat Islam Indonesia. 11) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 12) Partai Abul Yatama. 73 diunduh pada tanggal 26 Juni 2017. Pukul 21.13 WIB. 103
13) Partai Kebangsaan Merdeka. 14) Partai Demokrasi Kasih Bangsa. 15) Partai Amanat Nasional. 16) Partai Rakyat Demokratik. 17) Partai Syarikat Islam Indonesia. 18) Partai Katolik Demokrat. 19) Partai Pilihan Rakyat. 20) Partai Rakyat Indonesia. 21) Partai Politik Islam Indonesia Masyumi. 22) Partai Bulan Bintang. 23) Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia. 24) Partai Keadilan. 25) Partai Nahdlatul Ummat. 26) Partai Nasional Indonesia-Front Marhaenis. 27) Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. 28) Partai Republik. 29) Partai Islam Demokrat. 30) Partai Nasional Indonesia-Massa Marhaen. 31) Partai Musyawarah Rakyat Banyak. 32) Partai Demokrasi Indonesia. 33) Partai Golongan Karya. 34) Partai Persatuan 1999. 104
35) Partai Kebangkitan Bangsa. 36) Partai Uni Demokrasi Indonesia. 37) Partai Buruh Nasional. 38) Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. 39) Partai Daulat Rakyat. 40) Partai Cinta Damai. 41) Partai Keadilan Dan Persatuan. 42) Partai Solidaritas Pekerja. 43) Partai Nasional Bangsa Indonesia. 44) Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. 45) Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia. 46) Partai Nasional Demokrat. 47) Partai Ummat Muslimin Indonesia. 48) Partai Pekerja Indonesia. 4. Masa Sesudah Reformasi 4.1. Pemilu 2004 Pemilihan umum Tahun 2004 merupakan pemilihan umum ke sembilan yang dilaksanakan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pemilu Tahun 2004 merupakan Pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Tahun 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 (lima ratus lima puluh) anggota DPR, 128 (seratus dua 105
puluh delapan) anggota DPD, serta anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009. Sedangkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Pemilihan umum Tahun 2004 merupakan pemilihan umum yang demokratis. a. Sistem Pemilu Pemilu Tahun 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari Pemilu- Pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. b. Asas Pemilu. Pemilu Tahun 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. c. Dasar Hukum Penyelenggaraan Adapun dasar dilaksanakannya pemilihan umum Tahun 2004 adalah : 106
1) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251, selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik). 4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. d. Badan Penyelenggara Pemilu Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan ditingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara Pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara Pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemu-ngutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). e. Peserta Pemilu 2004. Dalam Pemilu Tahun 2004 terdiri dari 2 (dua) jenis pemilihan, yakni pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD.) dan anggota eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). 107
e.1. Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 ini diikuti oleh 24 (dua puluh empat) partai politik, yaitu : 1) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme). 2) Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). 3) Partai Bulan Bintang (PBB). 4) Partai Merdeka. 5) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 6) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK). 7) Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). 8) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK). 9) Partai Demokrat. 10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia). 11) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI). 12) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). 13) Partai Amanat Nasional (PAN). 14) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). 15) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 16) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 17) Partai Bintang Reformasi (PBR). 18) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 108
19) Partai Damai Sejahtera. 20) Partai Golongan Karya (Partai Golkar). 21) Partai Patriot Pancasila. 22) Partai Sarikat Indonesia. 23) Partai Persatuan Daerah (PPD). 24) Partai Pelopor. e.2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Dalam Pemilu Tahun 2004 ini disamping melakukan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, juga dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 putaran I (pertama) sebanyak 5 (lima) pasangan, adalah sebagai berikut: 1) Wiranto dan Salahuddin Wahid. 2) Megawati Soekarnoputri dan Ahmad Hasyim Muzadi. 3) M. Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo. 4) Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla. 5) Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Kelima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II (kedua), dengan peserta dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu : Megawati 109
Soekarnoputri dan Ahmad Hasyim Muzadi, dan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla. 4.2. Pemilu 2009 Pemilu Tahun 2009 merupakan Pemilu ketiga pada Masa Reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 (lima ratus enam puluh) anggota DPR, 132 (seratus tiga puluh dua) anggota DPD, serta anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014. Sedangkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). a. Sistem Pemilu Pemilu Tahun 2009 untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan. 110
b. Asas Pemilu Pemilu Tahun 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. c. Dasar Hukum Penyelengaraan Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2007 dilakukan melalui: 1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 2) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD). 4) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. d. Badan Penyelenggara Pemilu UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara Pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. 111
Selain badan penyelenggara Pemilu di atas, terdapat juga penyelenggara Pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). e. Peserta Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 diikuti oleh 44 (empat puluh empat) partai, 38 (tiga puluh delapan) partai merupakan partai nasional dan 6 (enam) partai merupakan partai lokal Aceh. Adapun partai yang ikut Pemilu pada Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1) Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura). 2) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). 3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). 4) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). 5) Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra). 6) Partai Barisan Nasional (PBN). 7) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 9) Partai Amanat Nasional (PAN). 10) Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB). 11) Partai Kedaulatan. 112
12) Partai Persatuan Daerah (PPD). 13) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 14) Partai Pemuda Indonesia (PPI). 15) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme). 16) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). 17) Partai Karya Perjuangan (PKP). 18) Partai Matahari Bangsa (PMB). 19) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (Partai PDI). 20) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). 21) Partai Republika Nusantara (Partai RepublikaN). 22) Partai Pelopor. 23) Partai Golongan Karya (Partai Golkar). 24) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 25) Partai Damai Sejahtera (PDS). 26) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI). 27) Partai Bulan Bintang (PBB). 28) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). 29) Partai Bintang Reformasi (PBR). 30) Partai Patriot. 31) Partai Demokrat. 32) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI). 33) Partai Indonesia Sejahtera (PIS). 113
34) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). 35) Partai Aceh Aman Seujahtra (Partai Lokal). 36) Partai Daulat Aceh (Partai Lokal). 37) Partai Suara Independen. Rakyat Aceh (Partai Lokal). 38) Partai Rakyat Aceh (Partai Lokal). 39) Partai Aceh (Partai Lokal). 40) Partai Bersatu Aceh (Partai Lokal). 41) Partai Merdeka. 42) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (Partai PNUI). 43) Partai Sarikat Indonesia (PSI). 44) Partai Buruh. Selanjutnya, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu : 1) Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (didukung oleh PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI) 2) Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI) 3) Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto (didukung oleh Partai Golkar, dan Partai Hanura). 114
4.2. Pemilu 2014 Pemilu Tahun 2014 merupakan Pemilu keempat pada Masa Reformasi. Pemilu Tahun 2014 dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. 74 Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah. a. Sistem Pemilu Pemilu Tahun 2014 akan memakai e-voting dengan harapan menerapkan sebuah sistem baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e- voting adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah mulai dipersiapkan sejak Tahun 2012 secara nasional. Pemilu Tahun 2014 ini memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang disebut dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014. Pemilu ini diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 (lima ratus enam puluh) anggota DPR, 132 (seratus tiga puluh dua anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se- 74 diunduh pada tanggal 27 Juni 2017, Pukul 18.47 WIB. 115
Indonesia periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019. Tempat pemungutan suara untuk pemilih luar negeri di Tainan, Taiwan. Daftar kandidat anggota DPR dimasukan ke daerah pemilihan DKI Jakarta II. b. Asas Pemilu Pemilu Tahun 2014 dilaksanakan sama dengan asas Pemilu Tahun 2009, yakni: asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. c. Dasar Hukum Penyelengaraan Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2014 dilakukan melalui: Undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu : UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu Tahun 2009 yang sebesar 2,5%. d. Badan Penyelenggara Pemilu UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara Pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara Pemilu di atas, terdapat juga penyelenggara Pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di 116
luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). e. Peserta Pemilu Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 (empat puluh enam) partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu Tahun 2014. Beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti Pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 (sembilan) partai lainnya merupakan peserta Pemilu Tahun 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 (tiga puluh empat) partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 (tujuh belas) buah dokumen. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 (enam belas) partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 (sepuluh) partai sebagai peserta Pemilu Tahun 2014. Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun hanya ada 2 (dua) partai politik yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu : Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai politik tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 117
Tahun 2014, sehingga jumlah peserta Pemilu Legislatif 2014 menjadi 12 (dua belas) partai politik. Berikut daftar 12 (dua belas) partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 beserta nomor urutnya, yakni : 1. Partai Nasional Demokrat (NasDem), 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), 5. Partai Golongan Karya (Partai Golkar), 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), 7. Partai Demokrat, 8. Partai Amanat Nasional (PAN), 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura). 11. Partai Bulan Bintang (PBB), dan 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 118
BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN A. Ketentuan Hukum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Berlaku di Indonesia Pemilihan Umum di Indonesia didasarkan pada UUD 1945. Dalam UUD 1945 menganut sistem demokrasi yang menjadi wujud dari kedaulatan rakyat yang diimplementasikan dengan Pemilu. Keberadaan konsep Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratis adalah setiap warga Negara berhak ikut aktif dalam proses politik.75 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa : "Kedaulatan berda ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", maksudnya kedaulatan dalam negara Republik Indonesia ini berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan tersebut oleh rakyat dilakukan dengan banyak cara, baik dalam menentukan atau mempengaruhi kebijakan negara yang akan diputuskan dalam bentuk regulasi seperti peraturan perundang-undangan memutuskan penentuan pemimpin dalam pemerintahan dan wakil-wakil dalam parlemen. Dalam hal terakhir ini rakyat secara langsung menentukannya melalui pemilihan umum.76 75 Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm xiii 76 Maruarar Siahaan, Aspek Hukum Dalam Pemilu: Mengawal Tahap Akhir Menuju Konsolidasi Demokrasi, Makalah Prosiding Seminar dan Lokakarya Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Indonesia, Kerjasama PSHK FH UII dengan HSF Indonesia, Hotel Garuda, Yogyakarta, 24 Juni 2014, hlm. 55. 119
Pemilu dalam konteks UUD 1945 merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menuju pembentukan institusi Negara dan pemilihan pejabat-pejabat Negara sebagai pengemban kedaulatan rakyat. Lebih dikemukakan oleh mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan bahwa pemilihan umum adalah merupakan sarana, instrumen atau alat untuk merekrut calon pemimpin dan wakil rakyat atau wakil daerah yang jujur, untuk mengelola kekuasaan perwakilan dan penyelenggaraan pemerintahan, yang dberikan berdasarkan kepercayaan atau trust yang dilimpakan untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi rakyat. Pemilihan dilaksanakan berdasarkan proses yang jujur dan adil, sebagai prinsip konstitusi yang meletakkan dasar demokrasi, yang senantiasa harus dikawal oleh hukum (nomokrasi). Prinsip konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, mengandung doktrin supremasi hukum, yang mewajibkan bahwa hak warganegara maupun penyelenggara negara termasuk calon Wakil Rakyat atau Wakil Daerah maupun calon Presiden/Wakil Presiden dan Kepala-Kepala Daerah, tunduk pada hukum yang berlaku. Secara sama prinsip tersebut diperlakukan kepada semua orang tanpa memandang bulu dan tidak membolehkan rekayasa dilakukan sedemikian rupa untuk menghindari pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan yang menjadi regulasi dalam penyelenggaraannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.77 77 Ibid., hlm. 55-56 120 lanjut
Pemilihan umum menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya.78 Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia didasarkan pada UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum secara jelas dan detail, yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dijabarkan kedalam beberapa undang-undang, yaitu: UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 78 David Bentham dan Kevin Boyle, Demokrasi, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 64. 121
tentang Pemilu dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur mengenai asas penyelenggara Pemilu sebagai pedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pasca amandemen berdasarkan Pasal 22 E UUD 1945 tersebut di Indonesia, sudah 2 (dua) kali penyelenggaraan Pemilu yaitu : Pemilu untuk memilih anggota legislatif dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. 1. Pemilu Legislatif Pemilu legislatif secara khusus di atur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Undang-undang ini merupakan elaborasi dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus 122
dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, mengatur pemilihan lembaga perwakilan bahwa Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu lembaga perwakilan ini dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Pemilu Presiden Pasal 1 angka 3 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, penyelenggaraan Pemilu Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang 123
bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensiil. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002) adalah memperkuat sistem presidensiil. Menurut Sulardi bahwa: 79 UUD 1945 bahwa salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Hal tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil yang baik, efektif dan effisien. Adapun konsep sistem pemerintahan presidensiil murni itu memuat 12 (dua belas) ciri, yaitu : a. Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan; b. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat; c. Masa jabatan Presiden yang pasti; d. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh Presiden; e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislaif; f. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif; g. Menteri tidak boleh merangkap anggota badan legislatif; h. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden i. Masa jabatan Menteri tergantung pada kepercayaan Presiden; j. Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem checks and balances; k. Pembuatan undang-undang oleh badan legislatif tanpa melibatkan lembaga eksekutif; l. Hak veto Presiden terhadap undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan 79 Sulardi, Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni‖, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 520- 521. 124
presidensiil murni apabila di dalamnya memuat ciri-ciri sistem presidensiil tersebut di atas secara keseluruhan. Senada dengan hal tersebut, Giovanni Sartori 80 menegaskan bahwa sistem politik dikatakan pemerintahan presidensiil, jika presiden: (i) result from populer election, (ii) during his or her pre-establish tenure cannot be discharged by a parliamentary vote, and (iii) heads or otherwise directs the government that he or she appoints. Bahkan dalam sistem presidensiil murni itu salah satu ciri menariknya adalah Presiden dipilih langsung oleh rakyat.81 Artinya rancangan bangun menurut UUD 1945, bahwa sistem presidensiil harus dibangun oleh mekanisme pemilihan langsung Presiden dan penyelenggaraannya secara serentak. Sistem pemilihan langsung adalah sebuah sistem yang menggantungkan stabilitas pemerintahan pada dukungan rakyat secara langsung, 82 karena beberapa alasan (raison d'etre) yang sangat mendasar, yaitu: Pertama, Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil; Kedua, pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Ketiga, pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Keempat, pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam 80 Saldi Isra, Hubungan Presiden dan DPR, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013, hlm. 405. 81 Sulardi, Op.Cit. 82 Abdul Latif, Pilpress Dalam Perspektif Koalisi Multipartai, Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009, hlm. 40. 125
126 penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat.83 Pasca Amandemen UUD 1945, mekanisme pergantian presiden diselenggarakan berdasarkan pemilihan umum langsung yang melibatkan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Hal ini merupakan perwujudan demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang berhak menentukan pemimpinnya. Menurut Satya Arinanto yang dikutip Abdul Latif mengemukakan sejumlah alasan diselenggarakannya Pemilu Presiden secara langsung yaitu:84 a. Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung b. Presiden terpilih tidak terkait pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah memilihnya artinya presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut c. Sistem ini lebih "accountable" dibandingkan dengan sistem yang sekarang digunakan (Masa Orde Baru), karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR yang para anggotanya tidak seluruhnya terpilih melalui pemilihan umum d. Kriteria calon Presiden juga dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. 83 Saldi Isra, Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Volume II, No. 1, Juni 2009. 84 Abdul Latief, Op.Cit., hlm. 38.
B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia 1. Lembaga Penyelenggara Pemilu Komisi pemilihan umum (KPU dan Bawaslu) merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance). 85 Keberadaannya sebagai lembaga negara yang mandiri dijamin dalam konstitusi. Meskipun demikian, berdasarkan kualitas fungsi KPU dan Bawaslu merupakan lembaga negara penunjang (auxiliary state's organ) dalam sistem kekuasaan negara. 86 Yakni lembaga diluar lembaga negara utama (main state's organ) sebagaimana mengacu pada paham trias politika. Lembaga negara bantu sebagai organ-organ kekuasaan baru paska amandemen merupakan bentuk penyesuaian negara dalam rangka mempertahankan stabilitas sistem kekuasaan negara menuju kondisi tertib politik. Kondisi tersebut yang kemudian menggambarkan kelahiran KPU dan Bawaslu yang berdiri sendiri, tidak berada dibawah kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan struktur pengaturan dalam konstitusi, ketentuan tentang KPU dan Bawaslu (Pasal 22E ayat (5) UUD 1945)) lahir setelah ketentuan tentang mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Artinya, kehadiran penyelenggara Pemilu merupakan konsekuensi dari perubahan sistem pemilihan khususnya Presiden dan Wakil 85 Jimly Asshidiqqie, Op.Cit., hlm. 234. 86 Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, hlm. 36. 127
Presiden secara langsung. Pilihan untuk membentuk penyelenggara Pemilu tersendiri yang bersifat nasional, tetap dan mandiri bukan tanpa alasan. Keberadaanya diharapkan dapat berlaku adil dalam memfasilitasi pemilihan umum bagi seluruh peserta Pemilu. Ketentuan di atas inilah yang kemudian mendasari kemandirian penyelenggara Pemilu, sehingga tidak diletakkan dibawah pemerintah (kekuasaan eksekutif) baik setingkat Departemen atau Kementerian. Menjadi tidak logis jika penyelenggara Pemilu berada di bawah kekuasaan eksekutif secara langsung, mengingat kepala eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dipilih melalui pemilihan umum. Pemisahan tersebut dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dikhawatirkan penyelenggara Pemilu akan dengan mudah diintervensi oleh Presiden dan Wakil Presiden yang pada saat sama mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu. Penyelenggara Pemilu dikhawatirkan justru akan menjadi pengaman kepentingan eksekutif dalam rotasi kekuasaan. Kondisi inilah yang dihindari, sehingga rotasi kekuasaan dapat berjalan secara adil dengan memberikan kesempatan yang sama bagi peserta Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) tidak secara 128
eksplisit menyebutkan KPU dan Bawaslu sebagai Lembaga Negara. Bandingkan misalnya dengan kelembagaan: a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang secara eksplisit dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2002 tentan KPK) menyebutkan KPK sebagai lembaga negara. Padahal kelembagaan KPK tidak disebutkan di dalam konstitusi. Kewenangan KPK tidak dimandatkan secara khusus. Berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang tugas pokoknya sebagai penyelenggara Pemilu dimandatkan konstitusi. b. Duta Besar, pengaturan tentang duta besar yang disebutkan dalam konstitusi (Pasal 13 UUD 1945); yang hanya menyebutkan nama "duta" tanpa tugas dan kewenangan, justru dianggap sebagai pejabat negara. Pasal 11 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890, selanjutnya disebut UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian), secara eksplisit menyebutkan duta sebagai lembaga negara. Namun perlu dipahami bahwa ketentuan dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian merujuk kelembagaan negara pada UUD 1945 sebelum amandemen. 129
Berdasarkan hal di atas, sehingga banyak lembaga negara baru yang disebutkan dalam konstitusi kemudian tidak masuk dalam kategori lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Walaupun demikian, beberapa peraturan perundang-undangan khusus memberikan pengaturan tersendiri sebagai dasar yuridis kelembagaan negara. Sebagai contoh : a. Mahkamah Konstitusi (MK), menyebutkan sebagai lembaga negara dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. b. Komisi Yudisial (KY), pengaturan yang sama terdapat dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415, selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial), yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainya. 130
2. Regulasi Pemilu Regulasi pemilihan umum yang ada saat ini masih memiliki kekurangan di sana sini. Dari segi norma hokum yang digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan Pemilu, masih belum berkualitas dan responsif, baik pada tataran UUD 1945, Undang-Undang dan Peraturan KPU. Norma berkualitas yaitu norma yang secara substantif mampu mengendalikan berbagai aktivitas ke-Pemilu-an menuju Pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bertanggungjawab. Sementara norma responsif yaitu substansi norma yang merupakan cerminan dari kehendak rakyat pada umumnya, tidak sekedar memenuhi visi politik peserta Pemilu, dalam hal ini partai politik. Pada titik ini, menjadi penting menurut Moh. Mahfud MD bahwa :87 "Jika kita ingin membangun hukum yang responsif maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik". Salah satu indikator demokratisasi kehidupan politik yaitu kebersediaan para legislator untuk membuka ruang partisipasi yang lebar saat pembentukan undang-undang, khususnya undang-undang yang berkenaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (electoral laws). Penyelenggara yang berkualitas, khususnya KPU dan perangkat sampai tataran KPPS agar lebih jujur, mandiri dan berintegritas. Terwujudnya kapasitas seperti ini dapat dimulai dari proses perekrutan (melibatkan lembaga independen) serta saat uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) oleh DPR benar-benar steril dari 87 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, hlm. 130-131. 131
132 kepentingan politik sesaat. Kriteria fit and proper test adalah kompetensi, pengalaman, integritas dan moralitas. Ketika penyelenggara menjalankan tugas dan fungsi serta kewajibannya sungguh-sungguh mandiri dan imparsial serta menjunjung tinggi etika dan moralitas. Berkenaan dengan kemandirian penyelenggara, perlu ada komitmen atau konsensus bagi calon anggota KPU untuk tidak terlibat menjadi anggota partai politik minimal 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kerja di KPU. KPU berperan penting dalam proses penjaringan bakal calon menjadi calon di lingkungan partai politik yang membuka ruang cukup besar dan luas bagi setiap pihak yang berkepentingan. Partai politik benar-benar wajib menjalankan ketentuan dalam UU Pilpres yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Aspek demokratis harus tercermin dengan melibatkan seluruh komponen partai mulai level terendah sampai level tertinggi, bahkan alangkah lebih berharga manakala melibatkan komponen non partai. 3. Pemilih Yang Rasional, Cerdas dan Bermoral Kriteria pemilih semacam ini hanya bisa terwujud manakala pendidikan politik (formal dan non formal) dilakukan secara intens dan sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, organisasi non pemerintah, serta organisasi keagamaan. Pendidikan politik dimaksud mesti diarahkan agar pemilih sungguh-sungguh memahami haknya dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Pemahaman semacam ini akan memberi modal bagi mereka saat menjalankan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan sesuai kehendak/keinginannya, meski ada pengaruh atau tekanan apapun (materil dan non materil)
4. Political Will Pemerintah Peranan pemerintah lebih diintensifkan terutama dalam menyiapkan data base daftar pemilih yang lengkap dan akurat. Peranan pemerintah juga menjadi urgent dan vital ketika membantu penyelenggara mempersiapkan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. 5. Sosialisasi Pengawasan publik, terutama dari institusi atau lembaga non pemerintah terhadap penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemilih, agar semua pihak terkait tersebut dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya secara konsisten. Pengawasan publik juga dilakukan oleh media massa. 6. Aspek Hukum Yang Berkeadilan Penegakan hukum yang konsisten, terutama dari aparat penegak hukum manakala memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ke-Pemilu-an. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi shock terapi bagi khalayak untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di waktu yang akan datang. 88 C. Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Umum Langsung di Indonesia Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi untuk melaksanakan proses pergantian kepemimpian baik eksekutif maupun legislatif, dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara aman dan bebas. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi secara terbuka dan sederajat diantara Partai-partai 88 Umbu Rauta, Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis dan Aspiratif, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm. 613-614. 133
politik. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk untuk duduk dalam struktur pemerintahan. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pemungutan suara diadakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber).89 Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.90 Secara umum, Pemilu yang diselenggarakan pada Masa Orde Baru dianggap oleh kebanyakan masyarakat tidak berlangsung secara demokratis. Berbagai strategi dihalalkan oleh sebuah partai yang berkuasa pada saat itu untuk terus memenangkan Pemilu. Runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatan Presiden, memberikan angin segar di tengah masyarakat yang sedang haus akan pendidikan politik dan berhasrat untuk belajar berdemokrasi. 89 Sri Soemantri, Sistem Dua Partai, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 108. 90 Waridah dkk, 2003, hlm. 7. 134
Pemilu Tahun 1999 merupakan Pemilu pertama pada Era Reformasi di Indonesia yang dianggap dunia Internasional sebagai yang paling demokratis. Dengan menambahkan azas jujur dan adil (Jurdil) di belakang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), Pemilu Tahun 1999 untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh lembaga independen bernama KPU. Pelaksanaannya pun sangat terbuka di bawah pengawasan dari berbagai lembaga pengawas independen, baik lokal maupun asing. Perubahan positif juga terjadi pada susunan dan kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif. Kini, Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR karena Presiden beserta wakilnya dipilih langsung oleh rakyat, sehingga peran lembaga legislatif hanya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan. Selanjutnya, sejak Pemilu Tahun 2004 digunakan sistem yang sama dengan Pemilu sebelumnya, yaitu multipartai. Hanya bedanya, Pemilu Tahun 2004 menggunakan dua sistem sekaligus secara setengah-setengah, sistem distrik untuk pemilihan anggota DPD, dan sistem proporsional untuk pemilihan anggota DPR. Walaupun agak ganjil dalam penggunaan dua sistem sekaligus ini, tetapi ini merupakan hal yang lumrah bagi sebuah negara yang masyarakatnya sedang berada dalam tahap belajar berdemokrasi. Menurut Moh. Mahfud MD, ada 2 (dua) alasan dipilihnya demokrasi sebagai mekanisme untuk dalam sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah 135
bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.91 Prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (citizenship). Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain, berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebankan kewajiban kepada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan untuk mendorong efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.92 Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan Pemilu didasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di negara-negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu simbol sekaligus tolak ukur dari pelaksanaan demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, 91 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Op.Cit. 92 Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian, LP3ES, Jakarta, 1993, hlm. 8-9. 136
dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya. Habermas mengungkapkan bahwa : Kehidupan politik dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek, yaitu faktisitas hukum dan validitas hukum. Faktisitas hukum menekankan kepastian hukum demi rumusan yang terdapat dalam hukum itu sendiri. Sedangkan validitas hukum menekankan bahwa hukum yang sah harus dapat dilegitimasi secara moral. Bagi Habermas, integrasi sosial tidak dapat terwujud bila negara hanya menjadi polisi pengaman saja, karena negara juga memiliki hak untuk meminta partisipasi dan dedikasi dari warganya. Integrasi sosial tidak akan terwujud tanpa adanya hukum. Hukum menjadi jembatan penghubung antara otonomi publik dengan otonomi privat. Melalui persepektif demokrasi deliberatifnya, Habermas menyatakan bahwa model demokrasi deliberatif memperoleh legitimitas hukumnya dari diskursus yang terjadi pada masyarakat sipil dan berbagai pihak yang berkepentingan di dalamnya. Habermas ingin melampaui teori negara hukum klasik yang salah satunya dipelopori oleh Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa produk hukum harus berasal 137 juga
138 dari kehendak umum, sehingga produk hukum menjadi lebih penting dari pada proses pembuatan hukumnya. Namun bagi Habermas, bukan kehendak umum yang menjadi legitimasi, melainkan proses pembentukan hukum. Kebijakan hukum politis diraih bukan berdasarkan suara mayoritas yang diperoleh, namun dengan cara meraih suara mayoritas tersebut. Hukum yang legitim harus dihasilkan dari prosedur yang adil dan fair. Kebijakan publik yang ada dalam hukum harus diuji dalam diskusi publik. Atau dapat dikatakan bahwa demokrasi deliberatif adalah suatu proses pencapaian legitimitas melalui diskursus dalam ruang publik. Proses Pemilu yang terjadi di Indonesia seharusnya juga ditempa dalam diskursus yang mencakup semua kalangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Habermas. Dalam melaksanakan Pemilu di Indonesia, setiap partai berjuang untuk meraih suara sebanyak mungkin dengan melakukan berbagai cara, seperti kompromi politik, lobi, serta propaganda. Pemilu dianggap sebagai arena demokrasi dan pergolakan politik yang sangat menarik karena melibatkan aktor-aktor politik yang berkompetisi memperebutkan suara dan mobilisasi massa secara besar-besaran. Indonesia menggunakan Sistem Perwakilan Berimbang (Proportional Representation System) dalam melaksanakan Pemilu. Dalam sistem ini yang bersaing adalah partai, sedangkan calonnya hanya tercantum dalam daftar yang dibuat oleh partainya. Individu atau masyarakat pemilih memberikan suaranya langsung untuk satu partai, dan partailah yang menentukan siapa yang terpilih tergantung dari suara pilih terbanyak. Namun yang terjadi di Indonesia, kompetisi antar partai semakin
memburuk, padahal kompetisi ini merupakan ciri utama sistem Pemilu yang demokratis. Sebenarnya keterbukaan diskusi politik sudah semakin berkembang, tapi sayangnya keterbukaan ini tidak diikuti oleh toleransi akan adanya perbedaan pendapat yang pada akhirnya menimbulkan konflik, perpecahan antarwarga, dan tentu saja politik uang. Mengatasi perbedaan pendapat dalam masyarakat demokratis seperti yang diutarakan Habermas melalui teori diskursusnya memerlukan kompromi dalam mengutarakan pendapat dan mendengar serta memberi dan menerima pendapat. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mengganti model demokrasi liberal menjadi demokrasi deliberatif, yang salah satunya dapat diwujudkan dengan memilih pemimpin atau wakil rakyat tidak secara langsung, namun terlebih dahulu dilakukan dengan proses dialog dan rembug yang panjang. Proses deliberasi ini dapat dilakukan tanpa merubah model Pemilu yang telah ada, dan proses tersebut hanya memerlukan ruang publik melalui diskursus ataupun dialog. Semua elemen yang terkait dalam proses Pemilu, tak terkecuali masyarakat sipil, dapat membuat sebuah kontrak sosial yang disepakati dan ditaati oleh semua individu, sehingga dapat mencapai kesepakatan sekaligus melaksanakan proses demokrasi deliberatif yang dapat meredam konflik, kekerasan, dan politik uang. Harapan dari teori diskursus dalam negara demokrasi deliberatif adalah konsensus yang meliputi semua kalangan yang terkait dalam setiap keputusan politis yang dibuat. 139
Mekanisme yang ditawarkan oleh demokrasi deliberatif dalam pemilihan pemimpin dan membuat keputusan adalah dengan partisipasi langsung oleh warganya, bukan melalui voting atau perwakilan, seperti yang dilakukan dalam demokrasi liberal, melainkan dengan dialog, musyawarah, dan pencapaian kesepakatan. Pemilu dalam kacamata demokrasi deliberatif menekankan partisipasi serta kesetaraan antar warga dalam debat atau dialog publik, sehingga segala keputusan publik akan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Demokrasi deliberatif Habermas memberikan konsep filosofis negara yang dapat diterapkan di negara- negara modern, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum yang diharapkan dapat berjalan dalam proses diskursus serta bebas dominasi. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Pemilu merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sejarah telah membuktikan bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang bentuk demokrasi yang paling cocok bagi bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, sebagai bangsa indonesia secara moral berkewajiban untuk ikut serta melaksanakan dan melestarikannya. Partisipasi secara aktif setiap warga negara Indonesia hendaknya ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam Pasal 28 UUD 1945 yang secara tegas disebutkan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul 140
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya Berdasarkan penjelasan tersebut penyelenggaraan Pemilu dapat dikatakan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pemilu dikatakan sebagai pelaksanaan Demokrasi Pancasila karena pada dasarnya Pemilu itu adalah pemilihan rakyat untuk memilih wakilnya dalam mengatur roda pemerintahan dan dalam hal ini rakyat sangat berperan penting untuk melaksanakan politik dalam negara indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pemilu juga mempunyai beberapa landasan idiil yaitu : Pancasila, landasan konstitusional yaitu : UUD 1945 dan landasan Operasional yaitu ketetapan MPR No. III/MPR/1998, UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu juga mempunyai kedudukan hukum yang sah dimata hukum dan demokrasi Pancasila juga dapat dikatakan sebagai pemerintahan hukum. Pemilu dianggap sebagai pelaksanaan demokrasi Pancasila dimana secara tidak langsung rakyat berperan aktif dalam politik dan secara tidak langsung rakyat menentukan wakil rakyat. Pemilu juga diatur dalam undang-undang sehingga semakin jelas bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi dengan Pancasila sebagai idiologi bangsa. Dalam demokrasi Pancasila, diberikan ruang untuk mengambil keputusan Musyawarah untuk Mufakat. Dalam demokrasi Indonesia tidak hanya faktor Politik yang perlu ditegakkan, tetapi juga faktor kesejahteraan bagi orang banyak sebagaimana dikehendaki sila kelima Pancasila. Jadi demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. 141
Bahkan sesuai dengan Tujuan Bangsa dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan dan kebahagiaan dan bukan demokrasi kekuasaan seperti di Barat. Hal itu kemudian berakibat bahwa pembentukan partai-partai politik mengarah pada perwujudan kehidupan bangsa yang sejahtera. 142
143 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan keseluruhan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia, sejak pertama kali dilaksanakan pemilihan umum langsung telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni : berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 dijabarkan kedalam beberapa undang-undang, terakhir dilaksanakan melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang berakibat terjadinya tuntutan ke lembaga peradilan pemilihan umum, yakni Mahkamah Konstitusi. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dapat dilihat dari: a. Problem penataan Pemilu secara langsung yang ada saat ini masih kurang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan, b. Political will yang dimiliki oleh Pemerintah masih rendah, c. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti Pemilu masih kurang, d. Aspek regulasi Pemilu yang masih memiliki kekurangan dalam menjamin terlaksananya demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemilu. E. Aspek kelembagaan penyelenggara Pemilu yang belum sepenuhnya professional. 3. Pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum langsung di Indonesia, telah terlihat seiring dengan diberikannya ruang bagi rakyat untuk menentukan calon-calon pemimpin melalui mekanisme Pemilu dengan sistem one man one vote. Pemilu sebagai sarana mewujudkan demokrasi Pancasila merupakan "qonditio sine qua non", the one can not exist without the others. Namun dalam pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila ini masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti : Implementasi dari pemahaman sila-sila dari Pancasila yang belum telaksana dengan baik karena masih terdapat berbagai kekurangan baik dari data administratif maupun dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut, dan haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensiil. B. Saran-Saran 1. Disarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui KPU dan Bawaslu, agar melakukan antisipasi secara preventif terhadap akan terjadinya kecurangan- kecurangan yang berakibat terjadinya tuntutan ke lembaga peradilan pemilihan umum, yakni Mahkamah Konstitusi tersebut. 144
2. Disarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui KPU dan Bawaslu agar melakukan minimalisasi permasalahan-permasalahan (problem-problem) pelaksanaan pemilihan umum dengan mendalami karakteristik peserta pemilihan umum melalui peningkatan penelitian dan kerjasama dengan pihak akademisi sehingga terjadi penigkatan kualitas pemilihan umum di Indonesia. 3. Disarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui KPU dan Bawaslu agar melakukan sosialisasi yang masif pada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemahaman dari sila-sila dari Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. 145
DAFTAR PUSTAKA A. Buku - buku Abdul Djamali, Psikologi Dalam Hukum, Armico, Bandung, 2002. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Lembaga Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. ........, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002. ........, Mengembara di Belantara Hukum, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1990. Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, Fokusmedia, Bandung, 2013. Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Prisma Media, Jakarta, 2004. Ahmad Fahrudin, dan Mukhlis Yusuf Arbi, Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013. Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional, CISIS, Jakarta, 1981. Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Althoff, Michael Rush, Pengantar Sosiologi Politik, PT. Rajawali, Jakarta, 1989. Anonim, Deepening Democracy a Strategy for Improving the Integrity of Election, Komisi Global, e-book Worldwide. Anonim, Model Untuk Pemilih Pemula, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2015. 146
Anonim, Risalah Sidang PAH I. Buku kedua jilid II C. Sekjen MPR RI, Jakarta, 2000. Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, Intra Publishing, Malang, 2011. Arbi Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1985. A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006. Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1997. Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Bina Aksara, Jakarta, 1988. Bruggink J.J.H., Rechts Reflecties, Refleksi Tentang Hukum, diterjemahkan Bernard Arief Sidharta Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Cholisin & Nasiwan, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Ombak, Yogyakarta, 2013. Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992. Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995. David Bentham dan Kevin Boyle, Demokrasi, Kanisius, Yogyakarta, 2000. Eep Saefullah Fatah, Pemilu Dan Demokrasi, Evaluasi Terhadap Pemilu Orde Baru, Lab. Politik Fisip UI, Jakarta, 1997. Efriza, Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfabeta, Bandung, 2012. Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005. 147
Francis Fukuyama, State-Building, Governance and Word Order in the 21-st Century, (Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan tata Dunia Abad 21), Diterjemahkan oleh : A. Zaim Rofiqi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian, LP3ES, Jakarta, 1993. Haris Syamsuddin, Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum: Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, PPW-LIPI, 1997. Haris Syamsuddin, et al. Kinerja dan Akuntabilitas Partai-Partai di DPRD, LIPI, Jakarta, 2006. Harry Tjan Sialahi, Kemampuan UUD 1945 Untuk Melaksanakan Demokrasi Pancasila, Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa, CSIS, Jakarta, 1991. Ibnu Tricahyo, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, In Trans Publishing, Malang, 2009. Indria Samego, Book Review Ekonomi Politik, Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta, 2000. Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1984. Jazim Hamidi dkk., Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State, Salemba Humanika, Jakarta, 2012. Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2006. Lubis, M. Solly, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mas'oed Mochtar dan Mac Andrews, Colin, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada, Yogyakarta, 2001. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012. 148
Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999. Monteiro, M Josef, Pendidikan Kewarganegaraan, Perjuangan Membentuk. Karakter Bangsa, CV. Budi Utama, Yogyakarta. Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, 2010. Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. Grasindo, Jakarta, 2007. ........, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992. Riza Noer Arfani, Demokrasi Indonesia Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung, 2006. Rush, Michelle. Pengantar Sosiologi Politik. PT RajaGrafindo, Jakarta, 2007. Saragih, Bintan R., Lembaga-Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta, Penerbit Gaya Media Pratama, 1988. Selo Soemardjan, (editor), Menuju Tata Indonesia Baru, Cetakan 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000. Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, UI Pers, Jakarta, 1984. Sri Soemantri, Sistem Dua Partai, Bina Cipta, Jakarta, 1995. Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 1, Andi Offset,Yogyakarta, 2000. Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. 149
Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29). Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 860 Tahun 1955). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 2914). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik Dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3063). 150
Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Undang-Undang 15 Tahun 1969 Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3163). tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 151
Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 152
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XI/MPRS/1966 Tentang Pemilihan Umum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XLII/MPRS/1968 Tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 153
154 Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XI/MPRS/1966 Tentang Pemilihan Umum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Indonesia Nomor Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Indonesia Nomor Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/ MPR/1983 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik : II/MPR/1988 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Indonesia Nomor Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1975 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3181).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3181). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Tahun1985 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3417). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Tahun 1995 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3594). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PP Nomor 44 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Tahun 1996 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3665). C. Jurnal/Makalah/Sumber Lainnya Abdul Latif, Pilpress dalam Perspektif Koalisi Multipartai, Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009. 155
156 Maruarar Siahaan, Aspek Hukum Dalam Pemilu: Mengawal Tahap Akhir Menuju Konsolidasi Demokrasi, Makalah Prosiding Seminar dan Lokakarya Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Indonesia, Kerjasama PSHK FH UII dengan HSF Indonesia, Hotel Garuda, Yogyakarta, 24 Juni 2014. Saldi Isra, Hubungan Presiden dan DPR, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013. ........, Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial‖, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Volume II, No. 1, Juni 2009. Sulardi, Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni‖, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012. Umbu Rauta, Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis dan Aspiratif, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014. D. Website/Internet Indria Samego, diunduh pada tanggal 01 April 2017 Pukul 20.30 WIB. diunduh pada tanggal 02 April 2017 Pukul 16.00 WIB. 550fd9fba33311c739ba7d5, diunduh pada tanggal 02 April 2017 Pukul 16.30 WIB. diunduh pada tanggal 03 April 2017 Pukul 20.15 WIB. diunduh pada tanggal 04 April 2017 Pukul 20.45 WIB. si-1998-sekarang, diunduh pada tanggal 05 April 2017 Pukul 20.30 WIB. diunduh pada tanggal 27 Juni 2017 Pukul 18.47 WIB.