MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA YANG SEJATI MILITANSI SIAPA PENGGANTI JENDERAL SOEDIRMAN EKOLOGI PERDAMAIAN: MEMBANGUN KEBERLANJUTAN RUMAH KITA BERSAMA (Sebuah Catatan Kecil di Hari Perdamaian Internasional) 1 EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2017 - VOLUME 68/NOMOR 52 INDONESIA
2 L A D U R L A W A K K A S U R E P L A P A K N A I 2 3 3 - I A R H A R U G N I T S U G I I R K M S E R E P 2
68/52 DEWAN REDAKSI Pelindung/Penasihat: Menteri Pertahanan Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu SEPTEMBER-OKTOBER 2017 Sekjen Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja Pemimpin Umum: Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN Pemimpin Redaksi: Kabid Kermainfo Puskompublik Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. Redaksi: PEMANTAPAN NILAI-NILAI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA YANG SEJATI Letkol Arm. Joko Riyanto, M.Si. Lettu Cku Lindu Baliyanto MILITANSI SIAPA PENGGANTI JENDERAL SOEDIRMAN Desain Grafis: EKOLOGI PERDAMAIAN: MEMBANGUN KEBERLANJUTAN RUMAH KITA BERSAMA (Sebuah Catatan Kecil di Hari Perdamaian Internasional) Pns Imam Rosyadi Pns Mandiri Triyadi Foto: VOLUME 68/ NOMOR 52 1 EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2017 - VOLUME 68/NOMOR 52 INDONESIA Fotografer Puskom Publik Kemhan Percetakan & Sirkulasi: Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M. Diterbitkan oleh: Puskom Publik Kemhan Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta Telp. 021-3829151 3
Serambi Redaksi Para pembaca yang budiman, Kami kembali menyapa para pembaca WIRA pada edisi kelima tahun 2017 ini. Dalam Wira Edisi Setember-Oktober 2017 ini, tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan nilai- nilai Pancasila dan Bela Negara diantaranya Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila kepada Generasi Muda sebagai Jati Diri Bangsa yang Sejati; Militansi; Siapa Pengganti Jenderal Soedirman; dan Ekologi Perdamaian: Membangun Keberlanjutan Rumah Kita Bersama (Sebuah Catatan Kecil di Hari Perdamaian Internasional); juga beberapa Berita Kegiatan Kementerian Pertahanan . Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman 4
Daftar Isi 6 14 PEMANTAPAN NILAI-NILAI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA YANG SEJATI MILITANSI Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada masa kerajaan telah berkembang nilai-nilai dasar yang merupakan karakter masyarakat. Sun Tzu mengajarkan dua tataran seni perang, yaitu tataran strategi dan tataran taktik. Sekilas Berita 22 SIAPA PENGGANTI JENDERAL SOEDIRMAN? PERESMIAN KAPAL PERUSAK KAWAL RUDAL-2 KRI I GUSTI NGURAH RAI-332 KEMHAN DUKUNG PENUH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KENDARAAN TEMPUR UNHAN LAKUKAN PENELITIAN DAMPAK INFRASTRUKTUR MARITIM DASAR LAUT TERHADAP KEAMANAN NASIONAL KEMHAN SELENGGARAKAN RAKOR KE-II BIDANG ALPALHANKAM TA. 2017 MENHAN RI : DIBUTUHKAN KERJASAMA SEMUA NEGARA UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME NEGARA-NEGARA ASEAN MENJADI CONTOH BAHWA TIDAK ADA PERMASALAHAN YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN DENGAN DIALOG KERJASAMA PERTUKARAN INFORMASI "OUR EYES" AKAN DIBAHAS PADA SIDANG ADMM TAHUN MENDATANG 28 EKOLOGI PERDAMAIAN: MEMBANGUN KEBERLANJUTAN RUMAH KITA BERSAMA (SEBUAH CATATAN KECIL DI HARI PERDAMAIAN INTERNASIONAL) Salah satu fakta sejarah yang perlu diangkat kembali adalah siapakah sebenarnya yang menjadi pengganti Jenderal Soedirman sebagai pimpinan TKR/TNI AP setelah meninggalnya beliau pada tahun 1950? Ekologi semakin mengemuka dalam satu dekade terakhir. Hal semakin dirasa pentingnya pembahasan mengenai wacana keamanan lingkungan dan pengupayaan solusi perdamaian yang berkaitan dengan lingkungan. perdamaian sendiri ini dikarenakan 5
Artikel PEMANTAPAN NILAI-NILAI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA YANG SEJATI Oleh: Mayor Laut Elyah Musarovah, S.Pd.,M.Pd Pamen Mako Akademi TNI Perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat dan dibarengi dengan perubahan gelombang demokrasi telah banyak berpengaruh pada eksistensi Negara Kesatuan Republik (NKRI). Kondisi ini perlu dicermati bila dihadapkan pada kondisi bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari perjalanan sejarah yang panjang dan merupakan hasil perjuangan para Pahlawan yang pantang menyerah secara ikhlas rela mengorbankan jiwa dan raga bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai kemajemukan bangsa Indonesia yang ditandai dengan keanekaragaman agama dan budaya, tentu saja mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap identitas diri masing-masing sehingga berpotensi munculnya berbagai konflik. Oleh karena itu untuk mewujudkan kerukunan dan kebersamaan yang sejati, maka harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial. Indonesia Sistem berbangsa dan bernegara telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Realitas kehidupan politik, ekonomi dan demokrasi telah mengalami pergeseran. Oleh karena itu kita harus menyadari peranan betapa Pancasila bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila merupakan salah satu pilar Negara dan Bangsa yang memuat kesepakatan bersama seluruh komponen bangsa dengan berbagai kemajemukan. Ditinjau dari berbagai aspek, Pancasila menjamin kebersamaan, keberagaman, dan eksistensi seluruh komponen bangsa dalam rangka berkehidupan berbangsa dan bernegara yang biasa disebut sebagai pentingnya kedudukan dan falsafah kenegaraan atau cita-cita negara. Fungsi Pancasila adalah sebagai landasan filosofis dan common platforms, sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang sejati hendaknya terwujud pada setiap hati nurani rakyat Indonesia. Menurut Habib (2011:01) kondisi jati diri bangsa Indonesia saat ini dapat kita kaji dan kita identifikasi dengan melihat prilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang pada umumnya yang tercermin pada tingkah laku masyarakat Indonesia sehari-hari khususnya para generasi muda sebagai pondasi utama bangsa. Dengan mencermati dan memahami begitu pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila yang pertama harus dilakukan adalah revitalisasi the moral power yang merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan sikap moral setiap warga negara akan kecintaan terhadap tanah air. Pendidikan kewiraan harus ditata dan dilembagakan dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga berwawasan kebangsaan dapat tercermin dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga setiap anak bangsa dapat memperoleh ilmu pendidikan yang setinggi-tingginya namun tetap memiliki sesantri yang terpatri dalam dirinya "DWI WARNA PURWA CENDEKIA WUSANA". Salah satu faktor internal yang ikut mendukung tetap tegaknya suatu negara, apabila seluruh warga masyarakat memiliki jiwa patriotik yang tinggi. Oleh sebab itu secara periodik perlu ditayangkan kembali film-film dokumenter perjuangan dalam merebut, kemerdekaan. mempertahankan Pengalaman perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dan mengisi 6
di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan akumulasi dari semangat patriotik tinggi dari pendahulu kita melawan penjajah di bumi pertiwi ini dengan satu-satunya jati diri bangsa yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada masa kerajaan telah berkembang nilai-nilai dasar yang merupakan karakter masyarakat. Bukti bahwa nilai-nilai tersebut berkembang adalah adanya tulisan dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Prapanca pada jaman kerajaan Majapahit. Bukti lain adalah adanya prasasti dan candi-candi yang dipercaya sebagai bukti tumbuh berkembangnya kepercayaan terhadap Tuhan, budaya musyawarah dan gotong royong juga terlihat dalam setiap relief candi. Nilai-nilai itu kemudian digali dan dirumuskan menjadi suatu tatanan norma dan nilai yang kita sebut dengan Pancasila. Perumusan Pancasila sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang sampai pada akhirnya dijadikan sebagai akta pendirian Negara Indonesia dengan sebutan staat fundamental norm. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses dimana antar individu, antar kelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Memasuki abad XXI dunia termasuk Indonesia 7
dihadapkan pada gerakan yang disebut globalisasi. Perlu kita cermati bahwa esensi globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan; yang merupakan pencerminan hak asasi individu. Setidaknya ada tiga bidang kehidupan yang mempunyai pengaruh besar sebagai akibat adanya globalisasi, yaitu bidang ekonomi, politik, dan teknologi informasi. Dalam bidang ekonomi globalisasi akan menampakkan wajahnya dalam bentuk perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan. Dengan liberalisasi perdagangan ini arus barang, jasa dan modal akan dengan mudah menembus batas-batas antar negara tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit dan melelahkan. Terjadilah kemudahan-kemudahan dalam arus atau perpindahan modal, tenaga dan hasil industri serta pertanian. Yang akan menentukan kualitas barang, atau jasa, atau di mana modal perlu ditanam adalah faktor pasar, faktor supply and demand. Akhirnya konsumen yang akan menentukan perdagangan di masa yang akan datang. Untuk dapat merealisasikan gagasan ini telah diciptakan instrumen-instrumen, dan lembaga-lembaga pendukung liberalisasi perdagangan dimaksud. Dengan cara ini maka persaingan merupakan mekanisme yang dikembangkan dalam perdagangan liberalisasi Dalam bidang politik, globalisasi akan nampak dalam gerakan demokrasi dan hak asasi manusia. Dewasa ini dunia sedang dilanda oleh gerakan demokratisasi dan hak asasi manusia. Instrumen telah disiapkan oleh lembaga yang namanya Perserikatan Bangsa- Bangsa seperti Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa implementasi kesepakatan bangsa-bangsa tersebut perlu disesuaikan dengan adat dan budaya yang berkembang di masing-masing negara-bangsa. Namun ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memaksakan suatu sistem demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di negara lain. Keadaan ini pasti akan menimbulkan gejolak, karena tidak mustahil adanya prinsip-prinsip yang berbeda yang dianut oleh suatu negara tertentu yang tidak begitu saja tuned in dengan konsep demokrasi yang dipaksakan dimaksud. 8
Sehingga universalisasi dan unifikasi demokrasi dan hak asasi manusia sementara ini pasti akan mendapatkan hambatan. Upaya yang dilakukan oleh sementara pihak dengan menghambat bantuan kepada negara yang dinilai tidak menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia, dinilai suatu bentuk paksaan baru. Gerakan demokratisasi dalam pemerintahan adalah dalam bentuk reinventing government, menciptakan clean government and good governance, desentralisasi pemerintahan, dan sebagainya. Dalam bidang informasi, globalisasi terwujud dalam internet, cybernatic society dan web society, suatu jaringan antar manusia yang bebas tidak dihambat oleh batas-batas antar negara dalam mengadakan tukar menukar informasi. Manusia dan negara-bangsa memiliki kebebasan untuk meng- akses informasi dari mana saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan teknologi yang dikuasainya. Dengan perangkat teknologi komunikasi yang sangat canggih, seseorang dapat melakukan deteksi peristiwa- peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia. Terjadilah persaingan yang luar biasa dalam mengembangkan teknologi komunikasi ini, karena siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Fungsi ini telah diimplementasikan dalam UUD 1945 yang kemudian menjadi sumber tertib hukum di Indonesia. Dalam struktur hukum di Indonesia, UUD 1945 menjadi hukum tertulis yang tertinggi. Fungsi Pancasila dalam tata hukum di Indonesia adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila harus menjiwai dalam setiap peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai arti bahwa Pancasila menjadi pedoman bagi setiap perilaku bangsa Indonesia. Perilaku setiap warga Negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri yang membedakan dengan bangsa- bangsa lain di dunia. Karakter bangsa Indonesia akan ditentukan oleh implementasi fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Pancasila Sedangkan Pancasila sebagai Ideologi mempunyai arti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu yang 9
didambakan dan dicita-citakan dalam bentuk kehidupan nyata. Suatu ideologi selain memuat gambaran tentang juga mengandung kehidupan yang dicita-citakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang dicita- citakan tersebut. Setiap ideologi mengandung dimensi realitas, dimensi idealis, dan dimensi cara. Dimensi realita merupakan pemahaman situasi masyarakat yang sedang dihadapi sebagai produk dari masa lampau, dimensi idealis merupakan gambaran situasi baru atau kehidupan yang dicita-citakan, sedangkan dimensi cara adalah langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. Dengan adanya tiga fungsi dasar pancasila tersebut, diharapkan Pancasila mampu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dalam menjawab tantangan jaman. Dan jika dilihat lagi dari berbagai aspek masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, kita seharusnya kembali menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, karena Pancasila yang merupakan pondasi bangsa Indonesia untuk menghadapi bebagai masalah khususnya di era global seperti saat ini, yang membuat rentan sekali nilai-nilai Pancasila tersebut memudar dikarenakan perubahan jaman oleh adanya globalisasi. Seharusnya Pancasila sanggup menjawab berbagai tantangan di era globalisasi, karena dari implikasi dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup maka bangsa yang besar ini haruslah mempunyai sense of belonging dan sense of pride atas Pancasila. Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan suatu ideologi tetap eksis. Pertama adalah jumlah penganut atau pengikut. Semakin banyak pengikut dari suatu tersebut akan semakin ideologi, maka kuat. Pancasila merupakan ideologi yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Secara konseptual, Pancasila adalah ideologi yang kokoh. Pancasila tidak akan musnah sepanjang masih ada pengikut yang memperjuangkannya. Kedua adalah seberapa besar tersebut mempercayai dan menjadikan pengikut ideologi sebagai bagian dari kehidupannya. Semakin kuat kepercayaan seseorang, maka semakin kuat posisi ideologi tersebut. Sebaliknya, walaupun banyak pengikut, tetapi apabila pengikut tersebut sudah tidak menjadikan ideologi sebagai bagian dari kehidupannya, ideologi 10
maka ideologi dikatakan lemah. Posisi Pancasila di era globalisasi sangat rawan terhadap gangguan. Secara formal, Pancasila tetap diakui oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai ideologi mereka. Namun di tataran aplikatif, perilaku masyarakat banyak yang mengalami pergeseran nilai. Secara tidak langsung pergeseran nilai tersebut membuat masyarakat perlahan-lahan melupakan Pancasila. Salah satu alasan tersebut mengalami pergeseran, besar kemungkinan juga akan mengalami pergeseran. Jika Pancasila globalisasi mampu menggeser nilai-nilai di masyarakat dan mengganti dengan tatanan nilai yang baru, maka besar kemungkinan eksistensi Pancasila akan runtuh. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, dan ideologi sekaligus sebagai benteng diri dan filterisasi terhadap nilai-nilai yang masuk sebagai dampak dari globalisasi. pancasila masih tetap eksis adalah karena Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Ada atau tidak adanya Pancasila, nilai-nilai tersebut memang sudah ada di masyarakat sehingga tetap berlaku di masyarakat. *** Dengan demikian eksis dan tidaknya Pancasila di era global sangat tergantung dari nilai-nilai masyarakat. Jika nilai-nilai tersebut tetap tumbuh dan berkembang, maka Pancasila juga akan terus eksis. Sebaliknya jika nilai 11
Artikel MILITANSI Oleh: Letkol Czi Dr. Safril Hidayat, PSC, M.Sc Pamen Kostrad PENDAHULUAN Bila kita melihat suatu acara TV yang menggambarkan bagaimana prajurit suatu negara dengan langkah gegap gempita, sorot mata yang tajam, suara yang lantang, semangat, dan seterusnya, maka kita langsung bergumam dalam hati mengatakan "militan". Demikian juga ketika atlet suatu negara dengan semangat yang tidak kenal menyerah meraih prestasi tertinggi sekalipun cacat, terjatuh dan bangkit, membawa bendera negaranya sambil berlari, kita pun langsung bergumam "militan". Bahkan ada simbolitas militan yang ditunjukkan dengan tanda tangan darah, cap darah, meminum darah sebagai simbolitas "militansi". Demikian juga kini kata militan atau militansi banyak tempat karena disinyalir terpampang diberbagai adanya upaya pelemahan nasionalisme atau rendahnya kesadaran bela negara rakyat yang perlu dibangkitkan untuk tetap menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Sejenak bila melihat dan membaca kata militansi maka kita memerlukan kontemplasi sejenak apa sebenarnya militansi? Kalau memang militansi dalam arti nasionalisme sedang melemah maka bagaimana membangkitkan militansi? Pertanyaan selanjutnya bagaimana memelihara militansi sehingga tetap terjaga dalam dinamika kehidupan seberat apapun? Untuk tetap memelihara militansi tersebut, tentunya perlu juga untuk diketahui apa penyebab runtuhnya militansi? 12
Artikel singkat ini hanya menguraikan pengertian militan dan militansi, membangkitkan militansi, memelihara militansi, meruntuhkan militansi dari perspektif studi pertahanan (defense study) dan filsafat- filsafat dalam pendekatan filsuf militer atau tokoh- tokoh militer. Harapan penulis tentunya bukan untuk menggurui, namun lebih kepada berbagi pengetahuan sehingga bermanfaat bagi pembaca. Tentunya pada akhirnya militansi tersebut diharapkan sebagai salah satu bagian untuk mendorong kita semua sehingga tetap fokus pada tujuan dan cita-cita nasional Indonesia. Menurut Kamus Oxford kata militan digunakan dalam Bahasa (Late Middle English) dalam nuansa pelibatan dalam suatu peperangan (in the sense 'engaged in warfare). Aslinya kata ini berasal dari Bahasa Perancis atau Latin Kuno yang memiliki pengertian menjadi tentara berarti militan (serving as a soldier). Kata militan berasal dari kata "militare" atau "militate". Maknanya kemudian meluas sejak awal abad ke-20. Militansi berasal dari kata militancy yang memiliki arti penggunaan metode- metode konfrontasi atau kekerasan dalam mendukung suatu penyebab permasalahan politik atau sosial (The use of confrontational or violent methods in support of a political or social cause). Inggris Pertengahan Akhir APA ITU MILITAN? APA PENGERTIAN MILITANSI? Secara harfiah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:956) memiliki pengertian militan sangat bersemangat; penuh gairah; berkemauan keras. Militansi merupakan kebersemangatan; kegairahan (2008:956). Sedangkan menurut Merriam-Webster militant adalah terlibat dalam peperangan atau pertempuran (engaged in warfare or combat) dan aktif dengan agresif (aggressively active) atas suatu sebab (as in a cause). Militansi dalam Merriam-Webster adalah kualitas atau negara yang militan (the quality or state of being militant). 13
lagi kamus yang memiliki pengertian tentang kata militan dan militansi. Tanpa bermaksud mengabaikan pengertian lainnya atau menanggap Oxford dan Wesbter yang paling benar, kata militan dan militansi yang diuraikan oleh dua kamus tersebut tersirat tentang sifat dan situasi atau kondisi yang memunculkan sifat seseorang, kelompok, bahkan negara. Situasi adalah peperangan, pertempuran, kesulitan keadaan, kekerasan, dan sebagainya. Sementara sifat yang dijelaskan adalah bersemangat tinggi; penuh gairah; berhaluan keras, ketangguhan dalam berjuang, untuk menghadapi peperangan, pertempuran, dan keadaan yang serba sulit tersebut. Tentunya banyak Sun Tzu mengajarkan dua tataran seni perang, yaitu tataran strategi dan tataran taktik. Tataran strategi lebih berupa fondasi untuk memenangkan persaingan, sedangkan tataran praktis, membahas bagaimana respons terhadap situasi yang berbeda, bagaimana memanfaatkan kesempatan atau ancaman yang tiba- tiba muncul. Terdapat tiga prinsip strategi, yakni commitment (komitmen), observation (pengamatan), dan preparation (persiapan). Dengan demikian, strategi lebih bersifat konstan, berupa dasar yang konsisten apapun situasinya. Sementara taktik lebih situasional. BAGAIMANA MEMBANGKITKAN MILITANSI ? Karena berhubungan dengan sifat dan keadaan maka tentunya kita perlu membahas tentang suatu keadaan yang dapat membangkitkan sifat bersemangat; penuh gairah; berkemauan keras dalam kontektual militer yang memang erat dengan kondisi peperangan atau pertempuran. Bila kita melihat pemimpin besar dunia dan nasional maka kita melihat sosok militan dengan militansinya. Sebut saja Alexander the Great, Salahudin Al Ayubi, Jenghis Khan, dan sebagainya. Demikian juga pemimpin nasional seperti Ir. Seokarno dan Drs. M. Hatta, Jenderal Sudirman, Jenderal A.H. Nasution, dan sebagainya yang memiliki semangat dan kegairahan untuk meraih idealismenya akan kemerdekaan di tengah situasi yang tidak mengenakkan. 14
Lantas apa yang membangkitkan militansi mereka? Militansi terhadap keadilan dan kebenaran merupakan pendorong utama munculnya sikap militan (Mahfud, 2013). Keadilan dan kebenaran mendorong seseorang menempuh ketidaknyamanan untuk mencapai rasa adil dan kebenaran yang diyakininya. Seperti halnya yang dilakukan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) untuk berlaku militan dan menjalankan militansi tersebut karena rasa keadilan yang direnggut oleh penjajah dan kebenaran yang dibelokkan untuk kepentingan penjajah dengan cara mengadu domba (devide et impera). Rasa ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dilihat oleh kedua mata lantas dicerna dalam pikiran dan ditempatkan di hati. Ketika sudah menyentuh hati maka rasa tersebut mendekam dan mengendap untuk selanjutnya melahirkan sikap militan karena kondisi keadaan yang timpang. Sikap militan ini tidak akan dapat digoyahkan ketika sudah menyentuh nilai-nilai kebenaran yang hakiki dari keyakinan dan kepercayaan seseorang. Sehingga pada prakteknya ada yang merugikan orang lain (serangan teroris, bom bunuh diri, dsb) dan ada yang membanggakan orang lain (prestasi olahraga, kemajuan pengetahuan, dan sebagainya). BAGAIMANA MEMELIHARA MILITANSI ? Karena dua hal yaitu keadilan dan kebenaran yang timpang menjadi akar munculnya militan dan militansi maka haruskah kita memelihara ketidakadilan dan ketidakbenaran. Ketidakadilan dan ketidakbenaran tersebutlah yang diperjuangkan dengan militan untuk dihapuskan. Untuk memelihara militansi dalam diri seseorang maka perlu ditumbuhkan pengertian dan pemahaman tentang keadilan dan kebenaran. Keadilan yang tentunya dalam kondisi ideal akan sulit dicapai, namun setidaknya ada batas minimal untuk dapat dimaklumi bahwa keadilan sudah berusaha untuk dipenuhi. Demikian juga halnya dengan nilai-nilai kebenaran. Rasa keadilan dan kebenaran tersebut tentunya sudah ada dalam nilai-nilai yang diakui universal dan nasional. Sebagai sebuah bangsa nilai-nilai keadilan dan kebenaran tersebut terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945. Kearifan lokal yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya juga menunjukkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam suatu kelompok masyarakat. 15
BAGAIMANA MERUNTUHKAN MILITANSI? terjadi ketika timbulnya egosentrisme dalam jiwa seseorang. Sebagaimana dicontohkan oleh Firaun yang menyebut dirinya adalah Tuhan. Sehingga kata kunci untuk meruntuhkan militansi adalah menjadikan seseorang menjadi sombong. Kesombongan tersebut menimbulkan sikap dan perilaku sewenang-wenang dan akhirnya menjadi tidak adil dan tidak benar. Runtuhnya militansi Militansi masyarakat Indonesia dijiwai oleh semangat Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap militansi yang dijiwai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI tersebut dibutuhkan untuk memaknai dan menghadapi peluang maupun ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal (dinamika pergeseran kekuatan dunia, dan globalisasi ekonomi) dan dinamika internal (dinamika lingkungan nasional). Kesombongan dapat dimunculkan dalam diri seseorang melalui pujian. Pujian yang menyanjung tanpa dasar. Pujian yang dilebih-lebihkan sehingga seseorang menjadi lupa diri. Ketika sudah lupa diri maka dia akan menjadi pecundang dan tidak dapat bersikap militan. Penyanjung yang ada disekitar sang penguasa sudah tidak lagi melontarkan pujian yang obyektif, semua menjadi sikap dan perilaku semu sehingga membuat sang pemimpin terlena. MILITANSI DAN BELA NEGARA: BAGAI SEKEPING MATA UANG Sikap militansi dan bela negara bagaikan sekeping mata uang dengan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI (Kalau Boleh Penulis menyebutnya dengan Catur Tunggal) sebagai jati diri setiap warga negara Indonesia menjadi jati diri bangsa yang diseimbangkan dengan kemampuan untuk memaknai dan menghadapi situasi perubahan dunia yang semakin kompleks. Pemahaman 4 dasar sikap militansi merupakan semangat jiwa yang berkobar-kobar dalam membela dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara. Bung Karno pernah menyatakan bahwa terdapat tiga pilar dalam menjadikan suatu negara kuat yaitu tentara, makanan bagi rakyat yang mencukupi, kepercayaan rakyat pada pemerintahnya sebagaimana pernyataannya "...A nation without faith cannot stand. Bangsa yang tidak mempunyai geloof, bangsa yang 16
tidak mempunyai kepercayaan, tidak mempunyai belief, bangsa itu tidak bisa berdiri..." Kepercayaan rakyat pada pemerintahnya harus lebih besar, lebih luas, lebih tinggi dari ukuran fisik negaranya." Dengan demikian, jiwa, semangat, dan daya juang yang tinggi dalam membela dan mempertahankan negara harus bertumpu pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Sikap militan didukung dengan intelektualitas dengan keimanan sehingga tetap memiliki arah positif tanpa sikap membabi buta. Interaksi yang tercipta dari dinamika eksternal dan internal menunjukkan fenomena saling ketergantungan. Fenomena globalisasi yang dampaknya tidak dapat dielakkan oleh negara manapun di dunia membawa berbagai peluang sekaligus berpotensi membawa dampak yang merugikan. Hubungan antar bangsa juga dipengaruhi kekuatan besar yangberkuasa dengan membawa nilai-nilainya sendiri bagi masyarakat global sebagaimana dinyatakan Fareed Zakaria "...the emerging international system is likely to be quite different from those that have preceded it... Then came the bipolar duopoly of the Cold War, ... Since 1991, we have lived under an American imperium, a unique, expanded and accelerated dramatically. This expansion is now driving the next change in the nature of the international order." Sebagai konsekuensinya maka militansi ditunjukkan dengan berbagai bentuk dan inovasi. Inovasi memiliki arti pembaruan atau Innovation (A new method) berarti menggali suatu metode baru bagi nilai-nilai yang sudah ada. Sikap militansi dijewantahkan dalam perbuatan yang sesuai dengan jamannya tanpa terlepas dari nilai- nilai luhur Pancasila seperti kebersamaan, kegotong- royongan, tenggang rasa, toleransi, dan musyawarah mufakat. Bila kita hanya mengandalkan keuntungan komparatif (luasnya wilayah di daerah tropis, besarnya penduduk, dan kekayaan alam yang melimpah) sebagai nostalgia melankolis kita perlu juga kita menimbulkan sikap militansi dalam wujud keunggulan kompetitif dengan semangat dan jiwa yang dilandasi sejarah bangsa yang panjang dan penuh lika-liku meraih kemerdekaan. Sebagimana dinyatakan Bung Karno bahwa "...sumber kekuatan kita adalah di dalam semangat dan jiwa bangsa. Sumber kekuatan kita tertimbun dalam sejarah perjuangan bangsa, dalam semangat Proklamasi, bahkan juga dalam sejarah nasional yang kita warisi dari nenek moyang yang telah 17
mangkat. Segala kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh sejarah, segala tekad, segala semangat yang menjadi api-pembakar perjuangan kita yang telah lampau, ini semua harus dijadikan tulang-punggung daripada kepribadian nasional!" Diperlukan suatu sikap untuk tidak cepat puas yang akhirnya menjadikan sombong. Dengan demikian sikap militansi tersebut tetap logis dan realistis dengan kemauan untuk melihat berbagai sisi sebelum memutuskan mengenai bagaimana cara memaknai dan menghadapi suatu permasalahan bangsa. menjadi kekuatan untuk melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran tersebut. Menumbuhkan rasa yang adil dan benar merupakan kunci untuk menguatkan militan dan militansi seseorang. Jika militan dan militansi tersebut ingin dihancurkan maka pujian lah yang menjadi senjata penghancurnya. Kesombonganlah yang diharapkan muncul setelah dilakukan pujian. PENUTUP Semoga para pembaca memahaminya dan kita bersama dapat mengimplementasikan sikap yang benar dan adil atas kondisi yang tidak benar dan tidak adil. Demikian tulisan singkat ini dimana dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa militan dan militansi ditunjukkan melalui sikap atas kondisi yang tidak benar dan tidak adil. Ketidakbenaran dan ketidakadilan yang dilihat dengan mata selanjutnya dicerna dengan pikiran, diendapkan dlam hati, dan ketiak waktunya tiba *** 18
Artikel "SIAPAKAH PENGGANTI JENDERAL SOEDIRMAN?" Oleh: Letkol Inf Drs.Sabar Simatupang, M.Si. Akademisi Universitas Pertahanan dan Alumnus Magister KSKN UI Sumber: republika.co.id Masih dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke 72 tanggal 5 Oktober tahun ini, salah satu fakta sejarah yang perlu diangkat kembali adalah siapakah sebenarnya yang menjadi pengganti Jenderal Soedirman sebagai pimpinan TKR/TNI AP setelah meninggalnya beliau pada tahun 1950? Pertanyaan ini sampai sekarang belum terjawab dengan memuaskan. Uraian berikut mencoba menggugah kembali ingatan kita akan sejarah perjuangan TNI pada awal pembentukannya. Mudah- mudahan ada tanggapan dan masukan kritis nantinya untuk melengkapi pemahaman yang utuh. Sejarah Awal Pembentukan TNI AP Pada saat setelah terbentuknya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945, pengorganisasian tentara pada awalnya masih bersifat darurat dengan penyebutan nama TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Peresmian TKR dilaksanakan berdasarkan pada Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945. Berikutnya pada tanggal 20 Oktober 1945 dalam organisasi TKR yang dirancang secara sederhana, dibentuk pucuk pimpinan pada Kementerian dan Markas Besar TKR yang menyatu dijabat oleh satu orang pejabat. Di bawah komando Markas Tertinggi TKR, secara de facto tanggungjawab pengorganisasian selanjutnya diserahkan kepada Letjen Urip Soemohardjo (Kepala Staf Umum MT TKR) dan sekaligus menjalankan tugas pimpinan TKR, karena adanya kekosongan pejabat yang ditunjuk ketika itu. Untuk mengisi kekosongan ini diadakan Konferensi TKR (Rapat Pimpinan) untuk 19
pertama kalinya pada tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta untuk memilih Panglima Besar TKR dan Menteri Pertahanan. Hasilnya yang terpilih adalah Kolonel Soedirman (mantan Panglima Divisi V/ Banyumas) sebagai Panglima Besar TKR dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan. Ternyata mekanisme pemilihan seperti ini tidak langsung mendapat legitimasi dari pemerintah. Setelah Presiden Soekarno mengangkat Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri, Amir Sjarifuddin ditunjuk sebagai Menhan dalam kabinet parlementer. Kondisi ini jelas dimaksudkan oleh PM Sutan Syahrir untuk dapat mengontrol dan menguasai organisasi tentara. Akibatnya, pengangkatan Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR (dengan pangkat Letnan Jenderal) baru resmi dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1945. Setelah itu dilaksanakan penyempurnaan organisasi tentara dengan merubah penyebutan nama TKR menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada tanggal 26 Januari 1946. Validasi organisasi juga dilakukan pada tanggal 17 Mei 1946, antara lain bentuk Kementerian Keamanan diganti menjadi Kementerian Pertahanan. Struktur organisasinya membawahi MBU TRI yang dipimpin oleh Panglima Besar TRI dan Direktorat Jenderal Kementerian Pertahanan Bagian Militer. Jabatan Panglima Besar TRI tetap dijabat oleh Letjen Soedirman, yang diangkat pada tanggal 21 Mei 1946 dengan menaikkan pangkatnya menjadi Jenderal. Dari fakta sejarah ini yang menarik dicatat adalah upaya terencana para pimpinan tentara untuk secara otonom menyempurnakan organisasinya ternyata mendapat intervensi dari kepentingan partai politik tertentu (terutama sayap kiri). Hal ini terbukti bahwa di samping membawahi Pangsar, Menhan juga membawahi Dirjen Kementerian Bagian Militer yang di dalam struktur organisasinya terdapat Biro Perjuangan yang dijadikan wadah dari unit-unit organisasi laskar/ badan-badan Perjuangan yang didominasi oleh pengaruh kekuatan politik tersebut. Sumber: 20
Meskipun demikian, upaya untuk menyempurnakan suatu organisasi tentara yang bersifat kebangsaan (nasional) terus berlanjut. Untuk mencegah konflik dan intervensi partai-partai politik yang bersaing ketika itu dalam pemerintahan, maka pemerintah menggagas konsepsi penyatuan organisasi TRI dengan berbagai organisasi kelaskaran/badan-badan perjuangan dalam satu wadah organisasi yang lebih solid pada tanggal 5 Mei 1947. dan Rasionalisasi dalam tubuh TNI AP, antara lain membubarkan bentuk struktur kepemimpinan TNI sebelumnya (berbentuk pucuk pimpinan/staf gabungan AP) dan menggantinya dengan membentuk Markas Besar Angkatan Perang Mobil yang terdiri dari Panglima Besar AP Mobil (yaitu tetap dijabat oleh Jenderal TNI Soedirman) dan Wakilnya (yaitu Jenderal Mayor TNI AH. Nasution). Realisasinya selanjutnya adalah Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 7 Juni 1947, yang mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam hal ini pucuk pimpinannya terdiri dari Panglima Besar TNI Angkatan Perang, yaitu Jenderal TNI Soedirman dan beranggotakan para staf pimpinan teras TNI AP (TNI AD, TNI AU dan TNI AL) serta tokoh pimpinan laskar/badan pejuang. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 1948 diumumkan Penetapan Presiden No.9 Tahun 1948 dan dimulailah pelaksanaan Reorganisasi Di samping itu dibentuk pula organisasi Staf Umum Angkatan Perang di dalam struktur Kementerian Pertahanan, yang terdiri dari KSAP (dijabat oleh Komodor Udara S. Suryadharma) dan Wakilnya (Jenderal Major TB. Simatupang). Pada tanggal 5 Maret 1948 struktur ini dikukuhkan lewat UU No.3 Tahun 1948, di mana kekuasaan militer tertinggi dipusatkan pada Menteri Pertahanan yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh KSAP (yang dibantu oleh KSAD, KSAU dan KSAL) dan membawahi Panglima Besar AP Mobil sebagai komando pengendalian pasukan tempur dengan kewenangannya yang terbatas. Sumber: 21
Sumber: kabarin.co Struktur organisasi ini pada kenyataannya bertahan kemudian sampai dengan masa awal dekade 50-an, sehingga penyatuan satuan-satuan tempur (yang diperkuat dengan satuan-satuan teritorial yang dibentuk sebagai realisasi konsepsi Perang Rakyat Semesta dalam menghadapi Agresi Belanda) benar-benar solid di bawah satu komando. Hal ini bisa dilihat berikutnya melalui Penetapan Menhan No.126/MP/1949 tanggal 10 Desember 1949 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan APRI yang secara mendasar tidak banyak perubahan. Pada tanggal 5 Januari 1950 Menhan Republik Indonesia Serikat sempat mengeluarkan Penetapan No.12/MP/1950 mengenai Organisasi Tentara Republik Indonesia Serikat (sebagai akibat provokasi Pemerintahan Belanda terhadap Pemerintahan RI ketika itu). Kondisi ini pada kenyataannya tidak bertahan lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah negara kita kembali kepada NKRI, organisasi tentara kembali kepada penyebutan semula, yaitu TNI/APRI. Selain penyesuaian ini, ada satu hal yang perlu dicatat, yaitu penghapusan jabatan Panglima Besar APRIS setelah meninggalnya Jenderal TNI Soedirman pada tanggal 29 Januari 1950. Sementara itu jabatan KSAP tetap dipertahankan oleh pemerintahan parlementer (Kabinet PM Mohammad Hatta) dengan membawahi KSAD, KSAU dan KSAL. Pejabat yang diangkat sebagai KSAP adalah Jenderal Major TB. Simatupang. Dari fakta inilah terlihat bahwa sejak itu untuk sementara komando dan pengendalian organisasi tentara beralih dari jabatan Pangsar ke KSAP, sedangkan kewenangan secara politis tetap pada Menhan. Dengan melihat perkembangan di atas, maka bisa dikatakan bahwa pimpinan pemerintahan (Perdana Menteri) yang menjabat bergantian saat itu berusaha 22
Sumber: untuk menentukan pola kepemimpinan TNI/AP dan hubungannya dengan Kemhan yang merupakan manifestasi dari upaya pengendalian yang demokratis secara obyektif terhadap organisasi militer. Bahkan dalam kenyataannya bukan hanya sekedar pengendalian oleh pemerintahan sipil, tetapi organisasi tentara tersebut dimanfaatkan untuk tunduk pada pengaruh partai-partai politik yang berkuasa dan ideologi yang diusungnya. Dari fakta-fakta sejarah di atas bisa dipahami bahwa posisi Letjen TB. Simatupang pada awal pembentukan TNI AP, baik diawali sebagai Kepala Staf Organisasi MB TKR dan akhirnya menjabat sebagai KSAP, terlibat langsung dan sangat berperan. Selain ikut menentukan struktur organisasi, pedoman dan kode etik TNI AP ketika itu (yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga), beliau juga menyumbangkan pemikiran agar TNI AP memiliki jati diri sebagai Tentara Nasional, Tentera Pejuang dan Tentara Rakyat. Pemikiran jelas didasarkan pada latar belakang sejarah pembentukan TKR dalam mempertahankan Kemerdekaan RI 1945, ini dimana bersama-sama Jenderal Soedirman dan Jenderal AH. Nasution turun langsung bersama para pejuang/prajurit untuk menjalankan pilihan strategis bergerilya. Menyadari kondisi perkembangan politik ketika itu (euforia praktek Demokrasi Parlementer yang kebablasan) yang sangat berpengaruh kepada wacana penyusunan organisasi TNI AP dan hubungannya dengan Kemhan, pemikiran Letjen TB. Simatupang jelas menunjukkan sikap yang tegas untuk tidak mau didikte oleh pimpinan partai-partai politik. Beliau mengetahui benar bahwa ada pilihan-pilihan model atau bentuk struktur organisasi kepemimpinan TNI AP ketika itu, antara model Demokrasi Parlementer, model organisasi Tentara di negara-negara Komunis dan terakhir pilihan yang sejalan dengan sejarah perjuangan TNI AP dan konstitusi UUD 1945. Dalam diskursus ini, pemikiran Letjen TB. Simatupang bersama-sama dengan Jenderal Soedirman dan Jenderal AH.Nasution dengan tegas memilih pilihan terakhir ini. 23
Pemikiran beliau yang jelas menentang pilihan model Demokrasi Parlementer atau model Negara Komunis, membawa sikap mau tidak mau menerima dan menjalankan kepemimpinan TNI AP ketika itu. Meskipun kewenangan dan komando terbatas untuk dapat mengendalikan pasukan di jajaran TNI AP, Letjen TB. Simatupang sebagai KSAP tetap meneruskan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang ditinggalkan Jenderal Soedirman. Tantangan beliau kemudian bersama dengan Jenderal AH. Nasution sebagai KSAD adalah mempertahankan pilihan pemikiran strategis untuk mewujudkan Organisasi TNI AP dan Kementerian Pertahanan yang sesuai sejarah perjuangan dan konstitusi UUD 1945. jabatan Panglima Besar TNI AP yang terakhir disandang Jenderal Soedirman akhirnya dihapuskan, tetapi telah beralih faktanya pergantian kepemimpinan kepada jabatan KSAP yang dijabat oleh Jenderal Major TB. Simatupang. Sungguh menggembirakan dalam memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2013, Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah menetapkan Alm. Letnan Jenderal TNI Purn. Dr.TB. Simatupang sebagai Pahlawan Nasional. Bangsa yang besar adalah bangsa yang secara arif mau menghargai jasa para pahlawannya, khususnya the Founding Fathers of TNI (Jenderal Soedirman, Letjen Oerip Soemohardjo, Komodor S.Suryadharma, Jenderal AH Nasution dan Letjen TB.Simatupang). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara faktual pengganti Jenderal Soedirman sebagai pimpinan TNI AP setelah meninggalnya beliau jelas adalah Jenderal Major TB. Simatupang. Meskipun *** Sumber: 24
Artikel EKOLOGI PERDAMAIAN: MEMBANGUN KEBERLANJUTAN RUMAH KITA BERSAMA (Sebuah Catatan Kecil di Hari Perdamaian Internasional) Oleh: Prisca Delima, M.Sn., M.Si (Han) Ketua Indonesia Peace and Conflict Resolution Association Sumber: PENDAHULUAN EKOLOGI PERDAMAIAN INDONESIA Di ranah kajian damai, konsepsi perdamaian semakin berkembang pada 1980-an. Pembahasan utamanya adalah tentang bagaimana mempertahankan situasi damai yang berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, di ranah kajian ilmu lingkungan, studi tentang lingkungan mulai mengembangkan sayapnya sehingga semakin mengarah pada lingkungan sosial dan tidak semata hanya mengulas lingkungan alam belaka. Kedua lingkup kajian ini bertemu membentuk kekhususan studi terutama yang dikenal sebagai ranah geo- ekologi politik dan ekologi kewarganegaraan. Dalam perkembangan pembahasannya saat ini, studi ekologi perdamaian mencakup sejumlah isu seperti pertahanan dan keamanan, keberlanjutan pembangunan, serta kesejahteraan manusia Ekologi perdamaian sendiri semakin mengemuka dalam satu dekade terakhir. Hal ini dikarenakan semakin dirasa pentingnya pembahasan mengenai lingkungan dan pengupayaan wacana keamanan solusi perdamaian yang berkaitan dengan lingkungan. Kajian perdamaian sendiri tetap mempertahankan statusnya sebagai kajian penting dalam sejarah perkembangan peradaban manusia lengkap dengan konteks perbedaan budaya maupun geografis dalam upaya mempertahankan hubungan yang harmonis (Brauch, 2014). Dalam khasanah budaya Indonesia, apabila menarik benang merah dari beragam adat dan tradisi yang ada, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan Tuhan menjadi 25
dasar keberadaan akar ekologi perdamaian. Suatu hal yang sungguh tidak bisa dinafikan keberadaannya, namun kerap diabaikan bahwa hal inilah jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya. Filosofi kesatuan yang tidak terlepaskan semacam inilah yang sebenarnya sangat perlu diutamakan, tidak hanya terkait dengan hubungan kondisi damai dan keadilan, namun juga hal- hal yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks keindonesiaan, penjabaran Pancasila sebagai dasar negara tetap berlaku sebagai titik tolak kajian ekologi perdamaian Indonesia yang sangat khas dan unik. Hal ini terutama karena di dalamnya terdapat nilai-nilai hubungan antara manusia dengan Tuhan - pada sila pertama; serta manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya - pada sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Pembangunan perdamaian dilakukan sesuai dengan Piagam PBB (1945) sehingga tidak terlepas dari upaya mempertahanan perdamaian dan keamanan internasional. Oleh sebab itu, upaya bersama yang efektif di antara bangsa-bangsa dirasa sangat perlu dilakukan untuk mencegah rusaknya perdamaian ataupun menghilangkan ancaman terhadap perdamaian. Ditengarai, upaya melakukan hubungan persahabatan yang baik antarbangsa dan negara saja tidaklah cukup. Dewan Keamanan PBB (1992) menggarisbawahi bahwa demi mewujudkan perdamaian, diperlukan hubungan internasional di bidang kerja sama ekonomi dan sosial. Dasar dari kerja sama tersebut adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki terutama terkait hak untuk menentukan nasib sendiri atas perdamaian, pembangunan dan lingkungan yang baik. Di sisi lain, muara dari kerja sama antarbangsa tersebut adalah terwujudnya damai yang positif dengan adanya kondisi sosial yang damai. Kondisi ini terlihat dari dihormatinya kepercayaan akan budaya dan norma; keadilan ekonomi, sosial, dan politik; serta demokrasi pada kekuasan sehingga mekanisme pemecahan konflik dan resolusi konflik yang mengutamakan cara- cara damai menjadi lebih diutamakan daripada cara- cara perang ataupun kekerasan. Di Indonesia, hal ini termaktub dalam tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Preambule UUD45. 26
Sementara itu, permasalahan ekologi lebih berkutat pada kajian makhluk hidup - termasuk manusia - dengan lingkungan tempatnya hidup yang terdiri dari lingkungan hidup (biologi_ maupun lingkungan fisik (mati). Di Indonesia, "lingkungan hidup" dijabarkan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup). Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia sendiri meliputi ruang yaitu tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Oleh sebab itu, kajian ekologi perdamaian di Indonesia tidak mungkin terlepas dari Wawasan Nusantara sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dinamika politik lingkungan khas negara-negara yang sedang berkembang, selalu pada kondisi tarik-menarik antara keberlanjutan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan yang dianggap mengubah lingkungan demi membangun faktor ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, tidaklah mengherankan, apabila di Indonesia pun, isu lingkungan mewarnai beragam konflik, baik antara manusia dengan alam, ataupun antara kelompok manusia terutama yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Alih-alih menjaga keberlanjutan lingkungan, pembangunan dalam rangka ekonomi tanpa mengindahkan daya tampung dan daya dukung lingkungan pun semakin marak terjadi. Situasi krisis menjadi semakin kerap terjadi, entah konflik dengan alam berupa bencana alam sebagai akibat kerusakan terjadi lingkungan, ataupun konflik sosial yang karena perebutan pengaruh dan kekuasaan dalam lingkungan sosial (lingkungan di mana manusia hidup bermasyarakat). MEMBANGUN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN Membangun keberlanjutan lingkungan dilakukan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. demi lingkungan adalah menjalin hubungan yang erat bukan hanya antara manusia dengan manusia, namun juga antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Dalam hal ini, Membangun keberlanjutan Sumber: tni.mil 27
prinsip-prinsip lingkungan yaitu harmoni, keberlanjutan, keanekaragaman, interdependensi interaksi, dan perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan lingkungan menjadi penting, karena apabila prinsip-prinsip lingkungan tersebut tercederai, maka konflik akibat ketidakseimbangan lingkungan yang terganggu pun akan terjadi. Dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia dengan keberagaman geo-ekologi dan lingkungan sosial yang tinggi, penjabaran mengenai gangguan terhadap lingkungan menjadi sangat luas. Kritik terhadap kebijakan pembangunan yang sering terjadi adalah kerapnya penyeragaman situasi. Kekhasan yang ada baik di lingkungan alam ataupun di lingkungan sosial sering kali diabaikan dan kemudian malah menimbulkan permasalahan yang akhirnya menjalar kemana-mana. Pembangunan ekonomi dengan kondisi semacam ini perlu ditransformasikan agar lebih menuju pada diversitas, kreativitas serta kebebasan dalam mengelola lingkungan sesuai dengan konten lokal yang ada. Hal ini memang sering kali dianggap sebagai hambatan dalam pembangunan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari ekstrasi hasil alam, namun apabila dikembalikan pada harmonisasi manusia dengan (penilaian) lingkungan perlu menjadi kajian yang dikembangkan di Indonesia. Perdebatan mengenai hal ini memang akan terus terjadi berdasarkan dinamika pilihan manusia Indonesia yang terus berproses dalam membentuk negara dan bangsa Indonesia sebagai dunia masa depannya. Modernisasi di segala bidang, industrisasi, serta perkembangan jumlah penduduk yang sangat besar menjadi dinamika yang dihadapi Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi ancaman namun juga sekaligus menjadi kesempatan apabila dikelola dengan baik. lingkungan alam maka valuasi MERAJUT DAMAI BERKELANJUTAN DEMI MASA DEPAN BERKELANJUTAN Merajut damai berkelanjutan demi masa depan yang berkelanjutan adalah pokok pikiran dalam perspektif pendidikan damai. Adanya saling ketertautan antara pendidikan damai, pendidikan lingkungan, dan pendidikan untuk masa depan tidak dapat dilepaskan dari dampak terhadap lingkungan baik langsung maupun tidak langsung (Hutchinson, 2009). Hal ini terkait fakta bahwa tidak ada di mana pun juga di dunia ini terjadi 28
kondisi damai yang hakiki tanpa terkait masalah ekologi - di mana penghormatan terhadap alam dan manusia menjadi intinya. dinamika globalisasi, perubahan lingkungan global, krisis finansial internasional, perubahan iklim ataupun bencana buatan manusia terkait berbagai aktivitas yang dilakukan dalam konteks lokal, regional, ataupun global. konteks negara, damai berkelanjutan penyelenggaraan tujuan damai, keamanan kondisi Tanpa pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan makhluk hidup khususnya manusia tidak akan dapat dicapai. Dengan demikian, bisa dibilang bahwa keamanan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bersifat resilien (tangguh, dan mampu bertahan). Kondisi lingkungan semacam itu tentunya bebas dari kekurangan, degradasi ataupun konflik lingkungan. Meskipun demikian, dengan manusia sebagai inti pembahasan, keamanan lingkungan tidak hanya terbatas dalam pemikiran tradisional terkait keamanan politik ataupun yang terkait dengan kegiatan pertahanan yang dilakukan militer, namun juga lebih mencakup aspek ekonomi, kemasyarakatan, dan lingkungan hidup. Apabila dikaitkan dengan masalah kedaulatan, maka permasalahan identitas, kemampuan menyintas, serta keberlanjutan negara menjadi penting. Dalam hal ini, akan sangat diuji kemampuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat Berkenaan dengan adalah lingkungan. Pada praktiknya, merajut damai berkelanjutan perlu pendekatan berbagai bidang ilmu yang saling berkelindan sehingga pada akhirnya menyentuh permasalahan mendasar keamanan/pertahanan, damai, pembangunan serta lingkungan. Permasalahan utama dalam sinergi pembahasan kajian ini akan bertumpu pada budaya yang berlaku di masyarakat. Budaya damai sendiri menurut UNESCO adalah sejauh mana manusia dapat mengatasi diskriminasi sosial serta mewujudkan keadilan sosial. Di Indonesia, upaya pembangunan budaya damai agaknya masih kurang mendapatkan perhatian, meskipun beragam kegiatan mulai diupayakan baik dalam semangat bela negara yang dilakukan Kementerian Pertahanan ataupun semangat revolusi mental besutan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Budaya. Permasalahan krusial dalam membangun budaya damai adalah kurangnya pendidikan damai yang dilakukan di institusi pendidikan ataupun di masyarakat berbasiskan kondisi lingkungan lokal sebagai bagian dari lingkup 29
nasional, regional maupun global. Dalam hal ini kondisi damai yang ada di dalam masyarakat masih belum dapat dianggap sebagai damai yang positif. Hal ini mengingat masih belum meratanya keadilan sosial, ekonomi, dan politik, serta penghormatan terhadap budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Pada intinya partisipasi, pelibatan, dan keterlibatan masyarakat yang menjadi inti dari pembangunan itu sendiri, masih dirasa belum pada tingkat yang mencukupi. PENUTUP Damai yang berkelanjutan adalah awal dari pembangunan berkelanjutan dan masa depan yang berkelanjutan. Pembangunan perdamaian di Indonesia tidak bisa lepas dari pembangunan manusia Indonesia itu sendiri, baik dalam segi sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ataupun lingkungan sosial. Pembangunan yang saling berkelindan inilah yang membentuk kesadaran akan pentingnya partisipasi, pelibatan dan keterlibatan warga negara dalam pembangunan. Dalam hal ini, pembangunan perdamaian di Indonesia lebih mengarah pada membangun kepemilikan serta membangun keberlanjutan bumi Indonesia sebagai rumah kita bersama, berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Wawasan Nusantara. Oleh sebab itu, ekologi perdamaian di Indonesia bukan hanya sebatas mempertahankan dan menjaga keberlangsungan keanekaragaman alam dan budaya belaka, namun juga perlu hal-hal yang menjaga kondisi damai yang positif di masyarakat, sekaligus mempertahankan terkait keunikan dan kekhasan masing-masing daerah. Pendekatan ekologi perdamaian semacam inilah yang perlu dikembangkan untuk menghadapi dinamika lingkungan lokal, regional dan global. Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dapat mempertahankan kedaulatan dan integritasnya, namun secara bersamaan juga tetap dapat mempertahankan posisi dan keterlibatannya dalam turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. integritas lingkungan *** Sumber: 30
Sekilas Berita PERESMIAN KAPAL PERUSAK KAWAL RUDAL-2 KRI I GUSTI NGURAH RAI-332 Menhan RI Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selaku wakil pemerintah Indonesia menyaksikan serah terima Kapal Perusak Kawal Rudal Kedua (PKR-2) yang merupakan hasil kerjasama Belanda dengan PT PAL Indonesia (Persero) melalui proses alih teknologi atau Transfer of Technology (ToT), di galangan kapal PT PAL Surabaya, Jawa Timur, sekaligus meresmikan dan mengukuhkan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 untuk masuk jajaran TNI AL. Menhan berpesan untuk melaksanakan tugas di laut dengan sebaik-baiknya agar kehadiran para prajurit TNI AL mampu menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa serta menjamin rasa aman dan nyaman bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Kapal berteknologi canggih ini akan memperkuat jajaran TNI AL berdasarkan pada pertimbangan taktis dan strategis untuk menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan NKRI serta melaksanakan tugas-tugas pertahanan baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kapal dengan panjang 105.11 meter, lebar 14.2 meter dan kecepatan 28 knot dapat belayar sampai 5000 nm dengan ketahanan berlayar sampai 20 hari. Kapal ini juga dilengkapi dengan persenjataan modern yang terintegrasi dalam sistem Sensor Weapon Control (Sewaco). Selain itu desain stealth yang dimiliki yakni low radar cross section, low infrared signature, low noise signature menjadikan kapal PKR sulit terdeteksi oleh radar kapal lain. Kapal PKR ini juga mampu melakukan peperangan permukaan laut, udara, bawah air serta elektronika Hadirnya kapal PKR-2 diharapkan dapat membangun kekuatan TNI AL menuju world class navy dan sebagai poros maritim dunia serta dapat mewujudkan kekuatan pokok minimal atau Minimum Essential Force (MEF). *** 31
Sekilas Berita UNHAN LAKUKAN PENELITIAN DAMPAK INFRASTRUKTUR MARITIM DASAR LAUT TERHADAP KEAMANAN NASIONAL Universitas Pertahanan melalui Pusat Studi Keamanan Maritim bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung dan Purnomo Yusgiantoro Center menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian dengan tema "Dampak Infrastruktur Maritim Dasar Laut di Wilayah Laut Natuna Indonesia Terhadap Keamanan Nasional". Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu selaku pembicara kunci berharap hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menjadi laporan penelitian semata, namun inspirasi kepada berbagai pihak terutama kementerian dan lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini dan dapat menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan instrumen peraturan yang bukan saja dapat meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur komunikasi berupa kabel di bawah laut, juga dapat memberikan tetapi juga mempertimbangkan keamanan nasional yang melekat didalamnya. Terlepas dari jaminan pergelaran infrastruktur dasar laut seperti yang telah termaktum dalam peraturan perundang - undangan dan kekentuan internasional, masalah lain yang perlu diperhatikan dan belum sepenuhnya diakomodir didalamnya adalah mengenai personalan keamanan infrastruktur dasar laut yang dapat memberikan dampak pada keamanan nasional. Sejauh mana para pemilik dan penyelenggara kabel di bawah laut memperhitungkan resiko dan dampak dari keberadaan infrastruktur tersebut dari aspek keamanan nasional, lanjut Menhan. Menhan menambahkan, bahwa keamanan nasional dalam hal ini bukan hanya terkait dengan keamanan secara konvensioal tetapi juga dalam spektrum yang 32
lebih kompleks dan dalam skala tertentu yang dapat mengganggu kepentingan keamanan nasional yang ditinjau dari aspek -aspek keamanan lain seperti keamanan militer, politik, sosial, lingkungan dan keamanan ekonomi dan lain - lain. Untuk itu, Pemerintah diharapkan dapat menyusun peraturan perundangan yang selain ramah terhadap investasi tetapi juga tetap mengedepankan aspek - aspek keamanan nasional. Hasil dari penelitian yang juga merupakan bagian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Unhan yakni di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya akan disampaikan kepada para stake holder atau pemangku kepentingan yang dalam tugas dan pekerjaannya memiliki kaitan dengan isu-isu terkait. Sementara itu, Rektor Unhan menjelaskan kegiatan penelitian ini merupakan penelitian bersama antara Unhan dengan ITB dan didukung oleh Yayasan Purnomo Yusgiantoro Center. Selama penelitian yang dimulai sejak bulan Juni sampai dengan Oktober 2017, selain mengumpulkan bahan pustaka juga menggali data dan informasi di lapangan dari berbagai pihak yang terkait dengan tema penelitian ini. Dalam prosesnya, penelitian ini juga melibatkan para pakar dari perguruan tinggi lain. Sedangkan bagi Unhan sendiri, hasil penelitian ini nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam pengembangan akademik dari aspek keilmuan yaitu ilmu pertahanan. tersebut Menteri Pertahanan pada periode 2009-2014 Prof. Dr. Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua Purnomo Yusgiantoro Center yang juga Guru Besar di Unhan dan ITB. Hadir pada kesempatan *** Sumber: 33
Sekilas Berita KEMHAN SELENGGARAKAN RAKOR KE-II BIDANG ALPALHANKAM TA. 2017 Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) menyelenggarakan Rakor Ke-II Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alpalhankam TA. 2017, mengangkat tema, "Pembiayaan dan Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan". Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan industri pertahanan, pemerintah telah menetapkan kebijakan yakni mempercepat penguasaan teknologi industri pertahanan serta meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi alpalhankam. Dalam sambutan pembukanya, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja mengungkapkan bahwa rakor kali ini memiliki arti penting dalam usaha Indonesia. untuk memajukan industri pertahanan merupakan bagian dari sistem pertahanan negara. seperti kita sadari bersama bahwa negara yang kuat diantaranya bercirikan industri pertahanan yang kuat, maju dan mandiri. industri pertahanan Untuk itu Kemhan beserta K/L terkait berupaya mendorong langkah tersebut karena dalam membangun industri pertahanan ada 3 (tiga) pilar utama yaitu penentu kebijakan, pengguna (user) dan industri itu sendiri baik BUMN maupun BUMNIS. Sekjen menjelaskan kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi alpalhankam yang sesuai dengan terus kualitas yang disyaratkan pengguna akan 34
ditingkatkan, dikembangkan sehingga kebutuhan alpalhankam pengguna akan terpenuhi dan pengguna akan semakin bebas dari kemungkinan embargo serta efek gentar atau deterent effect negara akan meningkat. Sekjen Kemhan menambahkan masalah kesehatan keuangan suatu industri pertahanan adalah hal yang krusial dalam menumbuh kembangkan daya saing industri untuk kebijakan pembiayaan. Peserta rapat diharapkan mengeksplorasi permasalahan besaran kolateral dalam penjaminan yang memberatkan sehingga industri pertahanan tidak dapat memulai suatu projek dan berbagai kemungkinan relaksasi dan strategi dalam pembiayaan bagi industri pertahanan dalam pemeliharaan dan pengadaan alpalhankam. mengkondisikan situasi yang kondusif bagi iklim usaha industri, khususnya yang memproduksi alpalhankam. interaksi dan pembelajaran diantara peserta rapat sehingga akan mengkristal untuk saling pengertian dan saling melengkapi sesuai tupoksi masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu kemandirian industri pertahanan termasuk didalamnya kesehatan keuangan. Selain itu dapat mendiskusikan hal-hal substantif, mengidentifikasi, merumuskan strategi dan langkah- langkah tindak lanjut dalam memajukan kemandirian industri pertahanan. Sekjen berharap semoga terjadi *** Di lain pihak Menteri Keuangan telah mengeluarkan banyak sekali peraturan-peraturan yang membantu 35
Sekilas Berita PERTEMUAN BILATERAL RI-AS DISELA-SELA SIDANG ADMM PLUS Rabu, 25 Oktober 2017 di Clark, Pampanga, Filipina, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Amerika Serikat dipimpin Menteri Pertahanan AS James Mattis. Pertemuan Menteri pertahanan RI dan AS ini merupakan bukti baiknya hubungan antara Angkatan Bersenjata kedua negara dan dapat menjadi landasan yang kuat bagi persahabatan kedua negara ke depan. Lahirnya kerjasama pertahanan kedua negara ini dilandasi oleh hubungan kerjasama (partnership) di bidang pertahanan dengan sejarah yang panjang. Dokumen joint statement on comprehensive Defense Cooperation Between The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia and the Departement of The United States of America telah ditandatangani oleh Menhan RI dan Secretary of Defence of USA di Washington DC pada tanggal 26 Oktober 2015 lalu. Dalam pertemuan bilateral di Filipina ini Menhan Ryamizard mengenai ancaman terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam dan lingkungan, perompakan dan pencurian Sumber Daya Alam, wabah penyakit dan peredaran narkoba serta peperangan siber dan intelijen merupakan ancaman nyata yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Menyadari kompleksitas ancaman tersebut, Menhan Ryamizard Ryacudu mengharapkan Kementerian Pertahanan kedua negara dapat menjalin komunikasi, koordinasi dan memiliki fleksibilitas untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman tersebut. Ryacudu menjelaskan 36
Menhan Ryamizard Ryacudu menekankan bahwa kejahatan terorisme merupakan gangguan keamanan itu yang bersifat non-tradisional, Oleh karena "kerjasama" menjadi kata kunci bagi semua negara untuk saling membantu menghadapi ancaman nyata ini. Menhan RI mengajak semua negara untuk memperkecil perbedaan di antara negara-negara dan bersama-sama membangun kesamaan. Menhan RI menganggap bahwa RI dan AS harus mampu memainkan peran yang lebih besar dalam membangun perdamaian dunia, dengan menggunakan soft power berupa diplomasi berupaya memberantas radikalisme dan terorisme. Indonesia dan AS dapat saling meningkatkan aktivitas berbagi informasi lintas batas negara sebagai bagian dari upaya kontra terorisme dan mendukung kegiatan deradikalisasi. Dijelaskan oleh Menhan RI bahwa dalam Sidang ADMM dan ADMM PLUS ini Indonesia memberikan usulan kerjasama "Our Eyes" yang memfokuskan kegiatan pada bidang intelijen melalui pertukaran informasi mengenai ancaman terorisme. Dalam kerangka ADMM PLUS, Indonesia memberikan dukungan kepada AS yang bersama-sama Malaysia memimpin Kelompok Kerja Bantuan Kemanusiaan dan (Humanitarian Assistance Penanggulangan Bencana and Disaster Relief/ HADR) pada periode 2017-2020. Sementara itu, Indonesia juga meminta dukungan AS atas keketuaan bersama Indonesia dan Australia dalam Kelompok Kerja Operasi Penjagaan Perdamaian (PeaceKeeping Operation/PKO) pada periode 2017- 2020 *** 37
NEGARA-NEGARA ASEAN MENJADI CONTOH BAHWA TIDAK ADA PERMASALAHAN YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN DENGAN DIALOG Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Selasa (24/10) memberikan pandangannya dalam pembukaan Sidang ke-4 ADMM PLUS yang merupakan rangkaian kegiatan Sidang ke 11 ADMM di Clark, Pampanga, Filipina. Dalam sambutan tersebut dikatakan bahwa stabilitas Kawasan negara-negara ASEAN harus terus dijaga agar dapat dijadikan contoh bagi negara-negara di seluruh dunia bahwa tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan dialog dan komunikasi persahabatan. membangun arsitektur keamanan dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian kawasan. Menhan juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjaga komitmennya untuk selalu terlibat aktif dan bekerja sama didalam penguatan Pilar Politik Keamanan, bersinergi dengan Pilar Sosial Budaya dan Ekonomi demi pencapaian kemajuan Masyarakat ASEAN yang stabil, dinamis dan makmur, yang berorientasi dan berpusat pada interaksi masyarakat ASEAN itu sendiri. Sentralitas ASEAN sangat penting sebagai modal utama dalam bekerja sama antar negara-negara ASEAN. Perkuatan sentralitas ASEAN juga menjadi modalitas kita dalam melaksanakan kerjasama pertahanan guna Menhan Ryamizard Ryacudu kembali menekankan mengenai beberapa isu faktual yang merupakan ancaman nyata non tradisional seperti terorisme 38
dan radikalisme, bencana alam, kejahatan maritim seperti perompakan dan pembajakan, pelanggaran wilayah dan pencurian sumber daya alam dan mineral, pemberontakan dan separatisme, peperangan siber dan informasi. Menurut Menhan RI, salah satu wujud ancaman nyata non tradisional terhadap keamanan di banyak negara adalah terorisme yang telah menjadi isu regional dan global. Yang menjadi kekhawatiran besar saat ini adalah bahwa jaringan ISIS telah memasuki kawasan Asia Tenggara dan aksi di Marawi City Filipina Selatan, telah menjadi kekhawatiran bersama karena telah menimbulkan bencana sosial dan kemanusiaan. Indonesia secara tegas menolak keberadaan ISIS dan tidak akan memberikan tempat kelompok ini di wilayah Indonesia. Dan dalam mengatasi permasalahan tersebut Indonesia siap mendukung kerjasama intelijen maupun pertukaran informasi dalam mengatasi terorisme dan radikalisme. Untuk mendukung hal itulah Indonesia bersama Malaysia dan Filipina melakukan inisiatif Trilateral Maritime Patrol sebagai upaya bersama untuk mencegah dan memerangi terorisme sejak tahun 2016. Peresmian Command Center ketiga negara di Tarakan pada Juni 2017 serta peluncuran Patroli Udara pada 12 Oktober 2017 adalah kelanjutan dari kerjasama Trilateral ini. *** 39
KEMHAN DUKUNG PENUH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KENDARAAN TEMPUR Kementerian Pertahanan menaruh perhatian dan memberikan dukungan penuh kepada industri pertahanan dalam negeri untuk mengembangkan teknologi kendaraan tempur. Dukungan ini, tidak lepas dari amanah yang diemban Kemhan dalam melaksanakan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. diselenggarakan untuk kedua kalinya ini menjadi sarana dan forum untuk bertukar pandangan, ilmu pengetahuan dan mengembangkan jejaring / networking terkait dengan penjajakan kerja sama antara industri pertahanan di bidang kendaraan tempur. Kegiatan konferensi yang Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja saat membuka Konferensi Kendaraan Lapis Baja / Armored Vehicle Asia (AVA) Tahun 2017, di Jakarta. Lebih lanjut Menhan dalam amanat tertulisnya tersebut mengatakan bahwa UU Industri Pertahanan diantaranya menugaskan Kemhan RI selaku pembina teknis untuk membimbing industri pertahanan lokal, baik dari BUMN atau BUMS, agar dapat mendukung kegiatan pengembangan kendaraan tempur yang tercermin dalam rencana kebutuhan TNI dalam kebijakan MEF. 40
Selanjunya, Kemhan menerjemahkan tugas tersebut yakni dengan melahirkan keberpihakkan/ affirmative policy untuk pengembangan industri lokal diantaranya melalui PT Pindad selaku Lead Integrator industri pertahanan dari kategori BUMN dan juga industri swasta. Pengembangan ini mencakup tiga hal besar terkait; Pertama, platform kendaraan tempur dari roda ban 4×4, 6×6 hingga mungkin nanti yang 8×8, dan juga roda rantai atau track system, Kedua sistem terkait dari komunikasi, battle management system hingga radio dan sistem penginderaan sasaran, dan Ketiga sistem persenjataan diantaranya pengembangan kerjasama strategis untuk membangun turret 90 mm dan 105 mm yang telah dilaksanakan oleh PT Pindad (Persero) dan mitra startegisnya. Di bidang platform, misalnya lahirnya Anoa 6×6, Komodo 4×4, Badak 6×6 hingga yang roda rantai seperti Medium Tank sebagai karya termutakhir dari PT Pindad yang melakukan kerjasama dengan FNSS Turki. "Sementara dari sistem komunikasi dan radio ada juga BUMN seperti PT Len dan industri swasta yang terlibat", tambah Menhan. Menurut Menhan, semua kemajuan ini tentu tidak lepas dari dinamika dalam mencermati perkembangan situasi dan tantangan keamanan dan pertahanan nasional. Kemhan terus menerus mendorong seluruh pemangku kepentingan, dari industri pertahanan hingga para end user di lingkup TNI, untuk bisa mengoptimalkan komunikasi antara mereka dalam pembahasan sistem dan teknologi kendaraan tempur yang dikehendaki oleh end user. Produk kendaraan yang lahir baik dari hasil karya putra-putri Indonesia yang tersebar di BUMN dan industri swasta, atau yang merupakan hasil kerjasama antara negara seperi Medium Tank yang lahir dari kerjasama RI dan Turki, akan sesuai dengan karakter dan kondisi geografis Indonesia. *** 41
KERJASAMA PERTUKARAN INFORMASI "OUR EYES" AKAN DIBAHAS PADA SIDANG ADMM TAHUN MENDATANG Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bertemu dengan Menhan Singapura Dr Ng En Hen di Clark, isu keamanan Pampanga, Filipina membicarakan kawasan kedua negara terutama mengenai ancaman terorisme. Menhan Ryamizard Ryacudu berharap, di bawah kepemimpinan Menhan Singapura pada periode berikutnya, pada sidang ADMM selanjutnya nanti kerjasama "Our Eyes" ini sudah dapat disetujui dan dirumuskan. Dalam pertemuan ini Menhan Ryamizard Ryacudu menjelaskan mengenai kemungkinan kembalinya para militan ISIS ke negara asal dan memasuki wilayah Asia Tenggara. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Menhan Ryamizard kepada para Menhan negara- negara anggota ASEAN adalah dirancangnya program "Our Eyes" yaitu kerjasama di bidang intelijen dalam upaya saling tukar informasi intelijen untuk menangkal ancaman terorisme ini. itu, Menhan Singapura menyambut baik usulan tersebut dan telah memasukkannya ke dalam agenda Sidang ADMM dan ADMM PLUS pada tahun depan. Menhan Singapura juga menyambut baik kerjasama trilateral maritime patrol antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dan bersedia membantu ketika dibutuhkan mengingat pengalaman Singapura dalam melakukan pengamanan di Selat Malaka. Sementara *** 42
MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN REINFORCING PANCASILA VALUES TO YOUNG GENERATION AS A TRUE NATIONAL IDENTITY MILITANCY "WHO IS THE SUCCESSOR OF GENERAL SOEDIRMAN?" PEACE ECOLOGY: BUILDING SUSTAINABILITY OF OUR COMMON HOME (A BRIEF NOTE ON INTERNATIONAL DAY OF PEACE) 1 EDITION OF SEPTEMBER-OCTOBER 2017 - VOLUME 68/NOMOR 52 ENGLISH
2 L A D U R L A W A K K A S U R E P L A P A K N A I 2 3 3 - I A R H A R U G N I T S U G I I R K M S E R E P 2
68/52 EDITORIAL BOARD Advisors: Minister of Defense General (Ret.) Ryamizard Ryacudu SEPTEMBER-OCTOBER 2017 Secretary General of MoD Air Vice Marshal Hardiyan Sumintaatmadja Editor in Chief: Head of Public Communication Center of MoD Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN Managing Editor: Chief of Communication Center Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. Information Cooperation of Public REINFORCING PANCASILA VALUES TO YOUNG GENERATION AS A TRUE NATIONAL IDENTITY Editors: MILITANCY "WHO IS THE SUCCESSOR OF GENERAL SOEDIRMAN?" Ltc. Joko Riyanto, M.Si. 1st Lt. Lindu Baliyanto. PEACE ECOLOGY: BUILDING SUSTAINABILITY OF OUR COMMON HOME (A BRIEF NOTE ON INTERNATIONAL DAY OF Graphic Designer: PEACE) Imam Rosyadi Mandiri Triyadi VOLUME 68/ NOMOR 52 1 Photo: EDITION OF SEPTEMBER-OCTOBER 2017 - VOLUME 68/NOMOR 52 ENGLISH Photografers of Public Communication Center of MoD Circulation Staff: Nadia Maretti,M.M. Published by: Public Communication Center of MoD, Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Telp. 021-3829151 3
Editorial Dear kind readers, We warmly greet you through this fifth edition of WIRA in 2017. Wira edition of September-October 2017 brings materials related to Pancasila Values and State among others Reinforcing Pancasila Values To Young Generation As A True National Identity; Militancy; Who is the Successor of General Soedirman? then Peace Ecology: Building Sustainability of Our Common Home (A Brief Note on International Day of Peace). To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan. go.id. WIRA magazine can also be accessed online in go.id. 4
Contents 6 22 REINFORCING PANCASILA VALUES TO YOUNG GENERATION AS A TRUE NATIONAL IDENTITY "WHO IS THE SUCCESSOR OF GENERAL SOEDIRMAN?" Who actually was the successor of General Soedirman as leader of TKR/TNI-War Forces after his death in 1950? Pancasila values are norms that have been established for a long time, even before the independent Indonesia. During the kingdoms era, these values have become basic characters of the society 28 14 PEACE ECOLOGY: BUILDING SUSTAINABILITY OF OUR COMMON HOME (A BRIEF NOTE ON INTERNATIONAL DAY OF PEACE) MILITANCY Peace ecology study itself has gained more popularity in the last decade. Its recognition was due to increase consideration towards environmental security discourse and efforts associated with living environment. peace solution Sun Tzu teaches two levels in art of war: strategy level and tactical level 5
Article REINFORCING PANCASILA VALUES TO YOUNG GENERATION AS A TRUE NATIONAL IDENTITY By: Major Navy Elyah Musarovah, S.Pd.,M.Pd Staff Officer of TNI Academy HQ Rapid development of globalization coupled with changing wave of democracy has greatly influenced existence of the Unitary State of Republic of Indonesia (NKRI). This condition needs a careful observation especially in order to keep-for-good Indonesia as nation and state - a condition that has been a result from a long history full of struggle in which lots of heroes have sacrificed their soul and body for the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) formation. Indonesia's multiculturalism has always been colored by diversity of religions and cultures. That condition leads to a strong tendency of potential conflicts. Hence, in order to realize true harmony and togetherness, a binding concept in way of living that cover all social groups has to be created. State and the Nation. It contains mutual agreement of all components of the nation. Viewed from various aspects, Pancasila guarantees togetherness, diversity, and existence of all components of the nation in the framework of national and state life, commonly referred to as the state philosophy or ideals of the State. Pancasila has functions as philosophical foundation and common platforms. In this case, Pancasila is a true identity of Indonesian nation. It should be realized in every conscience of Indonesian people. According to Habib (2011: 01) Indonesia's current national identity can be examined and identified by looking at behavior and personality of Indonesian society in general that is reflected in daily life of Indonesian society, especially the young generation as the nation main foundation. Nation and state's systems have undergone significant changes. There is also a shift in political, economic, and democratic life. We must realize the importance of position and role of Pancasila for Indonesia Nation and the Unitary State of Republic of Indonesia (NKRI). Pancasila is one of the pillars of the By observing and understanding the importance of Pancasila values nowadays, the first thing to do is "revitalization of the moral power" - an important thing to shape moral attitude of every citizen i.e. to love the homeland. Civic education should be organized and institutionalized in all level of education, 6
VOLUME 68/ NOMOR 52 so that the insight of nationality can be reflected in life of people, nation and state, so that every child can obtain the highest educational but keep in his/her mind "DWI WARNA PURNA CENDEKIA WUSANA" - good characters as well as good capabilities. One of internal factors that support establishment of a state is its high patriotic citizen. Therefore, periodic re-airing documentary films on getting, defending and filling independence struggle should be done. The experience of independence that proclaimed on 17 August 1945 had showed accumulation of high patriotic spirit of our predecessors. That was fixed in Pancasila as the one and only national identity. as evidence of growing confidence in God, as well as culture of deliberation and mutual cooperation. Those values were formulated into a norms-and-values order that we call Pancasila. The formulation of Pancasila itself has a long history But it finally has became establishing deed of Indonesia as the State fundamental norm. increased links interdependence between interdependence and nations and people around the world through trade, investment, travel, popular culture, and other forms of interaction so that boundaries between countries become narrower. Globalization is a process whereby individuals, between groups, and between countries interacts, interrelates, relates, and influences each other across national borders. In many ways, globalization has many similar characteristics as internationalization; therefore, these two terms are often being mixed up interchangeably. Some parties also often use the term globalization that is associated with reduced state roles or state boundaries. Globalization is a term that Indonesian Pancasila values are norms that have been established for a long time, even before the independent Indonesia. During the kingdoms era, these values have become basic characters of the society. The evidence is Sutasoma - an essay written by Mpu Prapanca during Majapahit kingdom era. The other evidence is inscriptions and relief as well temples that are believed 7
In the 21st century, the world including Indonesia faces a movement called globalization. We need to observe that the essence of globalization is openness and freedom that is a reflection of individual human rights. At least there are three areas that have a great influence as a result of globalization, i.e. economy, politics, and information technology. In the economic field, globalization reveals its face in the form of free trade or trade liberalization. With liberalization of trade, the flow of goods, services and capital will easily penetrate boundaries between countries without going through complicated and tiring procedures. The flows or transfers of capital, energy and industrial and agricultural products are increasingly easy that also determine quality of goods, or services, or where capital is needed to boost market factors of supply and demand. The consumers will also determine the future trade. In order to realize this idea, market instruments and institutions to support trade liberalization have been created. In this case, the competition will become a mechanism that developed in trade liberalization. In politics, globalization is visible in democratic movement and human rights. Democratization and human rights movement is feeding todays' world. Instruments that have been used by United Nations for examples were Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and so on. It should be noted that the implementation of agreements among nations should be adapted to local customs and culture of each nation. However, there are certain parties who seek to impose democratic system and human rights of certain country to be applied in other countries. This situation will surely cause turmoil. It is possible that different principles adopted by a particular country cannot be blended with the local culture and somehow created a forced democracy. Universalization and unification of democracy and human rights might have some hindrances. Some country donors might also inhibit development assistance to a state that considered failed to implement democracy and human rights. Such thing is not considered as a new form of coercion as 8
well. The democratization movement in government is in the form of reinventing government, creating clean government and good governance, decentralization of government, and so on. In the field of information, globalization is manifested in the Internet, cybernetic society and web society - a free human network is not inhibited by boundaries between countries for information exchange. Human beings and states have the freedom to access information from anywhere in accordance with their desires and technological capabilities. With highly sophisticated communication technology tools, one can detect all events that occur all over the world. There is tremendous competition in developing communication technology, because "who master the information, he will rule the world." Indonesia. In legal structure of Indonesia, 1945 Constitution has becomes the highest written law. The function of Pancasila in the rule of law in Indonesia is as the source of all sources of law. The values of Pancasila must be the spirit of any existing legislation in Indonesia, and in other words, legislation in Indonesia should not conflict with Pancasila. Pancasila as the nation's way of living means that Pancasila should become the guide of all behavior in Indonesian. This behavior should be based on values of Pancasila, so that Indonesian nation has personality and identity that specifically distinguished from other nations. The character of the Indonesia nation will be determined by implementation of Pancasila functions as the Nations' Way of Living. This function has been implemented in 1945 Constitution - the source of rules and orders in On the other hand, Pancasila as Ideology means 9
that value of Pancasila has become something coveted and aspired in real life. An ideology, besides containing a description of aspiration also contains steps to achieve it. Each ideology contains reality, idealist, and ways dimensions. The dimension of reality is an understanding of situation that is currently faced by the society as a product from the past; the idealist dimension is a picture of new situation or aspired life, while ways dimension is the step to achieve the ideals. With the three basic functions of Pancasila, it is expected that Pancasila is able to develop along with development of society in responding to challenges of times. If we see from various aspects that are faced by Indonesia nowadays, we should re-apply values in Pancasila - the foundation of Indonesian nation. Those values can be applied to face various problems in the current globalization era - a vulnerable era in which Pancasila values can fade away to changing era. Pancasila should able to answer various challenges in the era of globalization as a way of living. Hence, it implies that Indonesia nation should have a high sense of belonging and pride on Pancasila. At least, there are two reasons of why an ideology still can be existed. The first is the number of followers. If an ideology has a lot of followers, it will become stronger. Pancasila is an ideology that is followed by all people of Indonesia. Conceptually, Pancasila is a solid ideology. Pancasila will not perish as long as there are followers who fight for it. Secondly, the extent of which the followers believes and makes an ideology a part of their life. The stronger the belief of a person, the stronger is the position of the ideology. On the contrary, although an ideology has many followers, but it has not become a part of their life, then that ideology is said to be weak. The position of Pancasila in this globalization era is very vulnerable to disruption. Formally, Pancasila is still recognized by the 10
entire nation of Indonesia as their ideology. However, at the applicative level, the behavior of many people indicates there are shifting values. Indirectly the shift in value makes people slowly forget Pancasila. One of the reasons that Pancasila is still exists is the existence of values in society such as divinity, humanity, unity, democracy, and justice. Whether Pancasila is being presence or absence, these values are still presence and being applied in the society. be a possibility that Pancasila will collapse. Therefore, it is necessary to understand the values of Pancasila as a foundation, way of living, and ideology, as well as a self-protection and filter against incoming values as globalization impact. *** Thus, the existence of Pancasila in the globalization era depends on the values that presence in the society. If these values continue to grow and to develop, then Pancasila will also continue to be. On the other hand, if there is a shifted value, Pancasila is likely shifted as well. If globalization is capable to shift the values in society and replacing them with new values, then there might 11
Article MILITANCY By: Lieutenant Colonel Czi Dr. Safril Hidayat, PSC, M.Sc Staff Officer at Kostrad HQ INTRODUCTION When we see a TV show depicting soldiers of a country march with joy, sharp-sighting eyes, loud voices, high spirit, and so on, we might immediately murmured silently: "militant". Similarly, when a country's athlete with a never-give-up spirit reaches his/her highest achievement no matter of experienced disability, fall and rise, but he/she proudly run carrying flag of his/ her country, we might also immediately murmured "militant". A militant symbolism might also be indicated by blood signature, blood stamp, or drinking blood. be found in various occasions. It is said that it is due to weaken nationalism condition or a low awareness on state defense nowadays. Hence, the people's spirit is to be lifted to maintain integrity and sovereignty of the Unitary State of Republic of Indonesia. If we see, look at, or read the word "militancy" we need to have a moment of contemplation to digest of what exactly militancy means? If militancy refers to weakening nationalism state, then how to arise militancy? The next question is how to maintain militancy in any level of dynamics of life? In order to maintain such militancy, it is also necessary to know what are the causes of collapsing militancy? Nowadays, the term "militant" or "militancy" can 12
This brief article describes militant and militancy, how to arise and to maintain militancy, how to destroy militancy. This article is made from the perspective of defense studies and philosophies based on military philosophers or military figures approaches. The author hopes this article is not patronizing, but more on sharing knowledge to make this knowledge is useful for the reader. Of course, in the end, militancy is expected to be a force that encouraging all of us to stay focused on Indonesia's national goals and ideals. According to Oxford Dictionary, the word militant is used in Late Middle English in the sense of 'engaged in warfare'. Originally, this word comes from the Old French or Latin that means being or serving a soldier is militant. The word militant comes from the word "militare" or "militate". It's meaning has extended since the beginning of the 20th century. Militancy in its development means the use of confrontational or violent methods in support of a political or social cause. However, according to Merriam-Webster, militant is engaged in warfare or combat and actively aggressive in a cause. Militancy in Merriam-Webster is the quality or state of being militant. WHAT IS MILITANCY ALL ABOUT? WHAT DOES MILITANCY MEAN? Literally, in accordance with Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 956), militant means very passionate; full of passion; strong-willed. Militancy is also splendor; excitement (2008: 956). There are many other definitions for the word militant and militancy. Without intending to ignore other definitions and assuming that Oxford and Webster are the giver of the most correct militants and militancy definitions for nature and circumstances 13
that arise the notion in person, group, or even state. While situation is war, battle, crisis or difficulty in any circumstances, violence, and so on. In addition to that, the properties described are high spirited; passionate; hard-nosed, toughness in struggle, to face the battle, war, and crisis circumstances. how to take advantage of opportunities or threats that suddenly emerged. There are three principles of strategy, namely: commitment, observation, and preparation. Thus, the strategy is more constant, as well as consistent in whatever the situation. On the other hand, tactics are more on situational basis. HOW TO ARISE MILITANCY? Since it deals with nature and circumstances, we need to discuss situation that can boost militancy to arise - passion that is strong-willed in military contexts so it is closely related to conditions of war or battle. If we see great world and national leaders, we see militant figures with their militancy, for example, Alexander the Great, Salahudin Al Ayubi, Genghis Khan, and so on. Similarly, national leaders such as Ir. Soekarno and Drs. M. Hatta, General Sudirman, General A.H. Nasution, and so on also have passion and very spirited to achieve their idealism amidst uncomfortable situation they were in. Sun Tzu teaches two levels in art of war: strategy level and tactical level. Strategy is more of foundation to win the competition, while practical level is to discuss of how to respond to different situations, as well as So what have provoked their militancy? Militancy on justice and truth is a key driver to militant behavior 14
(Mahfud, 2013). Justice and righteousness encourage a person to take inconveniences in order to achieve the sense of justice and truth that he believes in. The founding fathers were simply being militants and carried out their militancy because of their sense of justice that have been provoked. They thought that justice and truth that have been marred by colonialism and country-divided-policy ran by colonial government (devide et impera politics). Sense of injustice and unrighteousness that have been seen then digested in mind and in heart. When it touches the heart then that sense will be languishing and settling to further processing towards militant attitude facing unequal or unjust circumstances. This militant attitude cannot be shaken off easily if it has touched essential truths of one's belief system. In practice, it might lead to give disadvantages to others (terrorist attacks, suicide bombings, etc.), or it might lead to one's proudly achievement (sports achievements, progress of knowledge, and so on). HOW TO KEEP MILITANCY? The sense of imbalance in the form of injustice and unrighteousness will be the root of militant and militancy. That kind of injustice and unrighteousness should be militantly eliminated. In order to keep militancy running in a person, it is necessary to develop knowledge on and understanding of justice and truth. Justice will certainly be difficult to achieve in ideal conditions, but at least there is a minimum limit to understand that there has been some tries to fulfill justice. The same thing also applies to truth-values. truth must also be acknowledged as universal and national values. Justice and truth-values have already contained in Pancasila and 1945 Constitution. It is also the same with various local wisdoms practiced in many community groups. Hence, this condition clearly shows that justice and truth-values are very important in Indonesian society. Sense of justice and 15
HOW TO DESTROY MILITANCY? MILITANCY AND STATE DEFENSE: A COIN OF TWO SIDES The collapse of militancy occurs when there is emerging egocentrism in a person's psyche. For example, Pharaoh once called himself God. So the key to destroy militancy is to make someone arrogant. Such arrogance leads to arbitrary attitudes and behaviors that lead to unfair and untrue condition. Pride can be developed through praise that has no foundation whatsoever. Exaggerated praise can make a person becomes arrogant. When he has become supercilious, he will become a loser and cannot be that militant anymore. Flattering praises given to any ruler are usually not objective praises, they might be false attitudes and behaviors to lull the rulers. Militancy and state defense are like a coin of two sides that cannot be separated. Indonesian's militancy has the spirit of Pancasila, 1945 Constitution, Bhineka Tunggal Ika, and the Unitary State of Republic of Indonesia (NKRI) as its foundation. Those kinds of attitudes are needed to be interpreted while facing opportunities and threats that has arisen from external environment (dynamics of world power shifts, and economic globalization) as well as internal dynamics (national environmental dynamics). Pancasila, 1945 Constitution, Bhineka Tunggal Ika, and the Unitary State of Republic of Indonesia (or Catur 16
Tunggal - Four-in-one) as identity of every Indonesian citizen should be balanced with the ability to interpret and deal with increasingly complex world change situations. Understanding the four basic attitudes of militancy is a fervent spirit in defending and keeping state integrity and sovereignty. Bung Karno once stated that there are three pillars to make a strong state, i.e. the army, sufficient food for people, people's trust in his government as in his statement "...A nation without faith cannot stand. A nation that has no geloof, a nation that has no belief, that nation cannot stand..." People's trust to his government must be greater, wider, higher, than the physical size of his country." intellectuality with faith so that it has a positive direction. The interactions created from external and internal dynamics show interdependence phenomenon. The globalization phenomenon whose impact is inevitable to any country has brought various opportunities as well as adverse threats by its impacts. The powerful countries that spread their own values to the global community also influence the relationship between nations. As Fareed Zakaria states "...the emerging international system is likely to be quite different from those that have preceded it... Then came the bipolar duopoly of the Cold War.... Since 1991, we have lived under an American imperium, a unique, expanded and accelerated dramatically. This expansion is now driving the next change in the nature of the international order." Thus, soul, spirit, and high fighting power in defending and keeping the country must rely on Pancasila, 1945 Constitution, and the Unitary State of Republic of Indonesia. Militant attitude is supported by As its consequence, various forms and innovations represent militancy. Innovation means renewal or a new method means. It means exploring a new method 17
for existing values. Militancy attitude that is embodied in deeds that is appropriate to his time without being separated from noble values of Pancasila such as togetherness, mutual cooperation, tolerance, and consensus deliberation. If we only rely on comparative advantage (the vastness of our tropical area, the population, and the abundant natural wealth) as our melancholy nostalgia, we also need to create a militant attitude in the form of competitive advantage with our spirit and soul based on the nation's long and twisted way to reach independence. As Bung Karno stated "... the source of our power is in the spirit and soul of the nation. The source of our power is buried in the history of our nation's struggle, in the spirit of the Proclamation, even in the national history that we inherited from our deceased ancestors. All the wisdom that has been left by history, all the determination, all the spirit that became the fires-the burners of our past struggles, all must be the backbone of the national personality! "It takes an attitude for not being satisfied easily that might lead to arrogances. Thus, the militant attitude still remains logical and realistic with the willingness to see various sides before deciding on how to interpret and deal with our nation's problems. CONCLUSION We can draw a conclusion with this short article that militant and militancy can be shown through attitudes injustice conditions. over unrighteousness and This condition can be seen directly, processed and digested in the heart and mind, and when the right time comes, it becomes a force against injustices and unrighteousness. Developing justice and righteousness is the key to strengthen militants and militancy attitudes. However, in order to destroy those attitudes, praises can be used as the destruction tools. Since pride is expected after praise. Hopefully the readers can understand this matter and we can implement right and fair attitudes in unfair and unjust conditions. *** 18
Article "WHO IS THE SUCCESSOR OF GENERAL SOEDIRMAN?" By: Lieutenant Colonel Inf Drs. Sabar Simatupang, M.Si. Academic Staff of Indonesia Defense University Source: republika.co.id Introduction In commemorating the 72nd anniversary of TNI on 5 October, there was still a question on Indonesian military history: who actually was the successor of General Soedirman as leader of TKR/TNI-War Forces after his death in 1950? This question has never been answered satisfactorily. This article tries to revive our memories back to the beginning of TNI formation era. Any critical feedback and input on this matter is welcome. Early history of TNI-War Forces Establishment After establishment of the Unitary State of Republic of Indonesia on 17 August 1945, army organization was still in emergency platform. It was known as TKR (People's Security Army). The inauguration of TKR was implemented based on Government Notice on 5 October 1945. Then, on 20 October 1945, a simple organization was drawn. The top leader of the Ministry and TKR Headquarter was the same high official person. Under the command of the Supreme Headquarters of TKR, further organization was led in de facto condition under the responsibility of Lieutenant General Oerip Soemohardjo (Chief of General Staff of War Headquarter TKR). At the same time, he also acted as the head of TKR due to vacant official position at that time. To fill in that gap, TKR Conference (Leadership Meeting) was conducted for the first time on 12 November 1945 in Yogyakarta. The agenda was 19
to choose Great Commander of TKR and Minister of Defense. The result was Colonel Soedirman (former Commander of Division V/ Banyumas) as Great Commander of TKR and Sri Sultan Hamengku Buwono IX as Minister of Defense. It turned out that election mechanism did not immediately get legitimacy from the government. After President Soekarno appointed Sutan Syahrir as Prime Minister, Amir Sjarifuddin was appointed as Minister of Defense in the parliamentary cabinet. It was clearly intended that PM Sutan Syahrir could control and had power over the army organization. However, the appointment of Colonel Soedirman as Commander-in- Chief of TKR (with the rank of Lieutenant General) was officially executed on 18 December 1945. After that, the army organization had been through many improvements. The organization changed its name to TRI (Army of the Republic of Indonesia) on 26 January 1946. The organization validation had been done on 17 May 1946. Among other things, the name of Ministry of Security had changed into Ministry of Defense. The organizational structure oversees the Supreme Headquarter TRI led by TRI Commander-in- Chief and Directorate General of Ministry of Defense - Military Division. At that time, Commander-in-Chief of TRI was still held by Lt. Gen. Soedirman, who was appointed on 21 May 1946 and given the rank of General. From that historical fact, it is interesting to note that the army leaders autonomous efforts to make their organization perfect has been intervened by certain political parties (especially the left wing). The evidence was the function of Minister of Defense who beside supervising Army Chief Commander also overseeing the Director General of the Ministry of Defense - Military Division. On that structure, there was also Bureau of Struggle within it. Bureau of Struggle was used to contain units of Paramilitary Troops/Bodies of Struggle organizations dominated by that left wing political power influences. Source 20
Nevertheless, the efforts to perfect a national army organization had been continued. To prevent conflicts and interventions from competing political parties in the government body at the time, the government initiated a unified concept of TRI organization with various paramilitary troops and organizational bodies into a more solid organization on 5 May 1947. previous TNI leadership structure (with top combined leaderships of War Forces staffs) and replaced it with Headquarters of Mobile Armed Forces that consisted of Commander-in-Chief Mobile War Forces (this position was still held by General TNI Soedirman) and his Deputy (Major General AH. Nasution). The next realization was presidential decree issued by President Soekarno on 7 June 1947 that authorized establishment of Indonesian National Army (TNI). In that occasion, the top command consisted Commander-in- Chief of the Armed Forces - General Soedirman, and core staff members of TNI War Forces (Army, Air Force, and Navy) as well as leaders of paramilitary troops/ organization of many struggle bodies. In the next development, on 27 February 1948, based on Presidential Decree No.9 Year 1948, the implementation of Reorganization and Rationalization within the body of the TNI War Forces had been started. The first steps were dissolving the format of In addition to that, the organization of General Staff of War Forces within the structure of Ministry of Defense comprised of Staff Commander of War Forces (held by Air Commodore S. Suryadharma) and his Deputy (Major General TB. Simatupang). On 5 March 1948, that structure was confirmed by Law No.3 Year 1948, in which the highest military authority was centered at the Minister of Defense while the military execution was carried out by the Great Staff Commander of War Forces (assisted by Staff Commander of Army, Staff Commander of Air Forces, and Staff Commander of Navy) as well as overseen Chief Commander of Mobile War Forces as combat troops command control with limited authority. Source: 21
Source: kabarin.co That organizational structure was maintained until early 1950s decade. The unification of combat units (reinforced by territorial units established as the realization of Universal People War concept in order to face Dutch aggression) was really solid under one command. This can be seen later through Minister of Defense Decree No.126/MP/1949 dated on 10 December 1949 on the Organization of the Ministry of Defense and War Forces of Republic of Indonesia that had no fundamental changes. On 5 January 1950, the Minister of Defense of United States of Indonesia issued Decree No.12/ MP/1950 on the Organization of the Armed Forces of the United States of Indonesia (as a result of Dutch Government provocation against the Government of Indonesia at that time). That condition did not last long, because on 17 August 1950 when the country name has returned to the Unitary States of Republic of Indonesia, the army organization was returned to its original mention, i.e. TNI/War Forces of Republic of Indonesia. In addition to this adjustment, there is one thing to note, namely the abolition of the post of Great Chief Commander of War Forces of United States of Indonesia after General Soedirman passed away on 29 January 1950. On the mean time, the parliamentary government (led by Prime Minister Mohammad Hatta) still maintained the position of Staff Commander of War Forces; and that position supervised Army Chief of Staff, Air Forces Chief of Staff, and Navy Chief of Staff. The appointed official as Staff Commander of War Forces was Major General TB. Simatupang. That fact showed that the army organization command and control has shifted for a while from Commander-in- Chief to Staff Commander of War Forces, while the political authority has remained on the Minister of Defense. 22
Source: Looking at those developments, we can see that the head of government (Prime Minister) alternately tried to determine the best leadership pattern for TNI/War Forces and its relationship with Ministry of Defense. It was the manifestation of objective democratic control of military organization. Even in the reality, it is not just control by the civilian government, but army organization has been forced to submit under influence of the ruling political parties and their promoted ideology. From the historical facts, we can see that the position of Lieutenant General TB. Simatupang in the early formation era of TNI War Forces was initially as Chief of Staff of TKR Army Headquarters Organization and then he served as Chief Commander of War Forces. He involved directly and also played very important roles. In addition to participating in determining organizational structure, guidelines and ethical code of TNI War Forces at that time (Oath and Sapta Marga), he also contributed in the think tank that TNI War Forces should also has the identity as National Army, Military Combatants and also People's Army. His thought was clearly based on historical background of establishment of TKR in maintaining Indonesia Independence in 1945. He - together with General Soedirman and General AH. Nasution - directly with other independent strugglers/ soldiers ran strategic guerilla to win the war. However, in recognizing the condition of political development at that time (euphoria of the practice of excessive Parliamentary Democracy) that was very influential on the discourse of TNI War Forces organization as well as its relationship with Ministry of Defense, the thought of Lieutenant General TB. Simatupang clearly showed that he did not want to be dictated by leaders of political parties. He was well aware that there were many alternative models or forms of organizational structure of TNI War Forces leadership at that time, i.e. Parliamentary Democracy model, Communist countries army model, and also army organization that inline with the historical facts of TNI-War Forces struggle and 1945 Constitution. In this discourse, Lieutenant General TB. Simatupang together 23
with General Soedirman and General AH.Nasution had firmly chosen the last option. Lieutenant General TB. Simatupang was clearly against Parliamentary Democracy model or Communist State model, but nevertheless accepting and exercising TNI War Forces leadership at the time. With his limited authority and command to control troops in TNI War Forces, Lieutenant General TB. Simatupang as Chief Commander of War Forces still continue to do his leadership duties and responsibilities after General Soedirman. The challenges faced - also what General AH. Nasution as Staff Commander of Armed Forces was to maintain strategic thinking to realize TNI War Forces Organization as well as Ministry of Defense in accordance with the history of struggle and 1945 Constitution. successor of General Soedirman as TNI War Forces leader. Even though the position of Great Commander of Indonesian Armed Forces (TNI War Forces) was eventually abolished, but in fact, the change of leadership has shifted to Staff Commander of War Forces held by Major General TB. Simatupang General. It is really exciting to commemorate Heroes Day on 10 November 2013 when President Susilo Bambang late Lieutenant Yudhoyono officially established General TNI Ret. Dr. TB. Simatupang as National Hero. The great nation is a nation that wisely appreciates the services of its heroes, especially the Founding Fathers of TNI (General Soedirman, Lt. Gen. Oerip Soemohardjo, Commodore S. Suryadharma, General AH Nasution, and Lieutenant General TB. Simatupang). *** From the above description we can conclude that Major General TB. Simatupang was the factual Source: 24
Article PEACE ECOLOGY: BUILDING SUSTAINABILITY OF OUR COMMON HOME (A Brief Note on International Day of Peace) By: Prisca Delima, M.Sn., M.Si(Han) Chief of Indonesia Peace and Conflict Resolution Association Source: INTRODUCTION The concept of peace within realm of peace study has been growing significantly since 1980s. The main topic discussed is stressed on how to maintain sustainable peace situation. On the other hand, approximately at the same time, environmental science stream had also begun to spread its wings more on the social environment. Hence, instead of merely put its main concern on natural environment, environmental science has shifted more prominently to social environment. These two studies have crossed in between and formed a specific area of study in geo- political ecology or citizen ecology. Within the scope of this study, issues such as defense and security, sustainable development, and wellbeing started to become cores of discussion. PEACE ECOLOGY IN INDONESIA itself has gained more popularity in the last decade. Its recognition was due to increase consideration towards environmental security discourse and peace solution efforts associated with living environment. Peace study itself has been able to retain its status as an important study in history of human civilization. Besides covering studies in cultural differences and geographical context, it also deals Peace ecology study 25
with how to maintain harmonious relationship in such diversities (Brauch, 2014). In Indonesia context, with its high diversity full of cultural gems generated from various customs and traditions of many interlinked cultures of ethnic groups, we can draw a line that connected those cultures in three main aspects of living, i.e. relationships of men with each other in the community, relationship between men and nature, and between men and God. In Indonesia, those relationships actually have become the basis in people's daily life as well as the roots of ecological peace - realities that cannot be denied. But, sadly, their very existences are often being forgotten as Indonesian national identity. The philosophy of unity that covers those interconnected relationships is actually where peace and justice lay, particularly in its relation to sustainable development. In addition to that, Pancasila as state ideology can be seen as a starting point of peace ecology that uniquely and specifically Indonesia. The values in Pancasila consist of the relationship between men and God in the first principle; and then between each other and to the environment in second, third, fourth and fifth principles. Peace building - as in accordance with UN Charter (1945) - cannot be separated from international peace and security efforts. Thus, effective joint efforts among nations especially in preventing damage and threats towards peace are always being seek. In this regard, having good friendly relations between nations and states alone are not sufficient. UN Security Council (1992) has highlighted that peace-building aspects in the field of international economic and social cooperation are indispensably required. In this case, respect to human rights and basic freedoms are essential foundation for such cooperation, especially in reference to rights of self-determination for peace, development and high-quality environment. The goal of this international cooperation is realization of positive peace signified by peaceful social conditions, whose means are respect for beliefs in the culture and norms; justice, social, and political justice; as well as 26
democracy in conflict resolution and conflict resolution mechanisms - henceforth, peaceful methods should be used as priorities rather than violence or war. This notion is also inline with Indonesian's way towards national goals listed in Preamble of 1945 Constitution. Ecology studies dwell mainly on study of the living things - including humans - and their environment - both biological and physical environment. In Indonesia, environment is defined as unity of all things, space, power, state, and living creatures, including human beings and their behaviors, that affecting continuity of lives and welfare of human beings and other living creatures (Law No. 23 of 1997 on the Environment). On the other hand, the scope of Indonesian environment covers any room and place in where Indonesia with its Wawasan Nusantara (Archipelago) insight implements its sovereignty, sovereign rights and jurisdiction. Therefore, study of peace ecology in Indonesia cannot be separated from its Archipelago insight as the order of natural and social environment elements in Indonesia - not just as a whole and complete unit, but also interplays to create and maintain balance, stability, and productivity of the environment. BUILDING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY the intention of sustainable development. However, typical political dynamics existence in every developing country usually deals specifically with contestation between environmental sustainability and sustainable development. Development generally is considered as the ways to change environment in order to build economic factors within the scope of social welfare improvement. Thus, not surprisingly, environmental issues give colors to many conflicts - between men and nature, or between groups that competing for economic advantages. Instead of seeking for environmental sustainability, economic developments often disregard environment carrying and supporting capacities, hence increasingly creating havoc. These conditions are also happened in Indonesia. Crisis situations have become more frequent, whether in the form of conflict with nature - disasters that resulted by damage in environment, or social conflicts that occurred due to struggle for influence and power in social environment. Building environmental sustainability is Source: tni.mil 27
is nurturing close ties not only between men in societies, but also between human beings and their environment where they live. In this case, based on environmental principles such as harmony, sustainability, diversity, interaction, and interdependence, the development needs to be managed properly. Environmental management becomes important. In this case, if environmental principles are marred, conflicts due to environmental imbalance will be happened. Environmental sustainability development In the context of environment, highly diverse geo- ecological and social environment in Indonesia makes towards environmental disturbance descriptions has become very broad. Critics on Indonesian development policy are mainly due to intensification of uniformity of the situation. Specificities in natural environment and social environment are often being ignored; hence they have caused problems that spread everywhere. Actually, based on Indonesia's conditions, economic development needs to be transformed towards diversity, creativity and freedom in managing environment in accordance with existing local contents. However, this notion is often referred as obstacle to economic development which goal is to gain maximum profit from extraction of natural resources. However, if we really want to manage harmony between human beings and their natural and social environment, then environmental valuation studies should be done and developed in Indonesia. The debate on this issue is going to continue based on dynamics of Indonesian selection in shaping its future as country and nation. In this case, modernization in all fields as well as industrialization in many aspects of development, as well as managing a very large number of people are the dynamics that have to be faced and cannot be ignored - as those issues can be threats as well as chances if they can be well-managed. SUSTAINABLE PEACE FOR SUSTAINABLE FUTURE Knitting sustainable peace for the sake of sustainable future is a subject matter in perspective of peace education. The mutual interlinks and interconnected 28
between peace education, environmental education, and future education cannot be separated from directly and indirectly environmental impacts (Hutchinson, 2009). This is related to the fact that there is no real peace without good association with ecology - in which its core is respect towards nature and human being. In the context of state, sustainable peace is the aim of environmental security. Without peace, development that leads to improvement in welfare cannot be achieved. In this case, environmental security is the condition of which the environment is resilient (tough and able to survive), i.e. free of environmental damage, degradation or conflicts. However, since human being is the core of discussion, environment security is not only limited to traditional notions of security. It is not only related to politics or other related activities that involved military defense, but it is also related to economic, social, and environment issues. If we link this discussion with issue of sovereignty, then problems of identity, ability to survive, and sustainability become increasingly important. State capability in facing dynamics impacts of globalization, global environmental change, international financial crisis, climate change or man-made disasters based on various human activities will be tested in local, regional, as well as global context. In practice, activities in knitting sustainable peace need to approach various fields of science that were intertwined and touched fundamental issues of security and defense, peace, development as well as environment. The main problem in synergy of this study will be based on prevailing culture in the community. Culture of peace itself according to UNESCO is the extent to which human beings can overcome social discrimination and social justice. In Indonesia, development of culture of peace seems to receive less attention despite of diverse activities ranging from state defense activities led by Ministry of Defense and mental revolution led by Coordinating Ministry for Human Development and Culture. Crucial issues in building culture of peace is the lack of peace education in educational institutions as well as in local communities that is based on national, regional and global context. In general, we still can say that there is no positive peace yet in Indonesia, with the existences of uneven social, economic and political justice as well as insufficient respect for culture and norms in the society. The lack of citizen participation, involvement, 29
and engagement in the development is still considered as insufficient. CLOSING Sustainable peace cannot be parted from sustainable development and sustainable future. In this case, peace-building in Indonesia cannot be separated from human development itself - in terms of socio-cultural, defense and security, or social environment in general. Intertwined matters in development are forming awareness of importance of citizen participation, involvement, and engagement in development. In this case, the construction of peace in Indonesia is all about ownership and to build sustainability of Indonesia as our common home that based on Pancasila, Unity in Diversity Principle, as well as Wawasan Nusantara (Archipelago) insight. maintain its natural and cultural diversity, but it is also to seek positive peace condition in the society including maintaining environmental integrity of each associated regions based on each uniqueness and distinctiveness. Peace ecology approaches need to be developed to deal with dynamics in local, regional, and global environment. Hence, Indonesia can maintain its sovereignty and integrity as well as maintaining its position and engagement in securing world order based on independence, eternal peace, and social justice. *** Peace ecology in Indonesia is not limited to Source: 30