PERSEPSI MASYARAKAT ATAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI SURVEI NASIONAL TAHUN 2021
PERSEPSI MASYARAKAT ATAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI S U R V E I N A S I O N A L T A H U N 2 0 2 1 I
II
TIM PENYUSUN Pengarah: Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan Penanggung Jawab: Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Slamet Santoso Perencana Program: Poppy Yuniarti Ramdhania Moh. Wildan Analis: Hendri Sasmita Yuda Ulfah Diah Susanti Ajeng Risda Rahmadani Periset Kuantitatif: Aini Devi Agustian Amalia Afifah Laksamana Yuda Citra Handika Leski Rizkinaswara Yustafa Pratiwi Agustini Penulis: Risanti Delphia Maykada Harjono K. Editor: Adek Media Roza Stevanny Limuria Vivi Zabkie Desain Grafis: Muhamad Yana Wahyu Risyanto TIM PENYUSUN III
KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Salam sejahtera bagi kita semua, Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan hidayah-Nya, laporan Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data Pribadi sebagai hasil kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Katadata Insight Center telah selesai disusun. Di tengah pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang terus melonjak, kami berharap sajian dalam laporan ini mampu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang data pribadi ketika berinteraksi secara daring. Penyusunan laporan dilakukan setelah melalui Survei Nasional terhadap 11.305 responden pada Juli 2021. Survei tersebut mengukur luas pemahaman masyarakat akan pentingnya data seberapa pribadi dan hak untuk melindunginya, serta mengetahui bagaimana penerapan pelindungan data pribadi yang berjalan selama ini. Salah satu tujuan laporan ini adalah untuk menunjukkan tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang data pribadi, penyalahgunaan, serta kesadaran akan hak untuk melindungi data pribadi mereka. Diharapkan pula, seluruh paparan dalam laporan ini dapat membantu pemerintah dalam mematangkan perumusan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP), dan menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan PDP pada masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan andil terhadap terbitnya laporan ini. Semoga amal usaha kita direstui Tuhan Yang Maha Esa. Semuel Abrijani Pangerapan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika V
DAFTAR ISI DAFTAR ISI TIM PENYUSUN KATA PENGANTAR DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK RINGKASAN EKSEKUTIF III V VIII VIII VIII X BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Kerangka Penelitian 1.2 Pengumpulan Data 1.3 Pengolahan dan Analisis Data 1.4 Keterbatasan Penelitian 1.5 Profil Responden Survei 3 7 8 9 9 10 BAB 2 PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA 2.1 Akses dan Durasi Penggunaan Media Sosial 2.2 Aktivitas di Media Sosial 2.3 Pengaturan Media Sosial 15 16 17 20 BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI 3.1 Tingkat Pengetahuan Data Pribadi 3.2 Prioritas Data Pribadi 3.3 Data Pribadi Dibagikan ke Publik 3.4 Pengetahuan Kebijakan Privasi 23 27 30 30 32 BAB 4 PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI 35 4.1 Lembaga atau Produk yang Rentan Kebocoran Data 36 38 4.2 Penyalahgunaan Data di Media Sosial 39 4.3 Lembaga Pengumpul Data Pribadi BAB 5 PENGETAHUAN AKAN KEAMANAN DATA PRIBADI 41 5.1 Notifikasi Akses Aplikasi Komunikasi, Lokapasar (Marketplace) dan Transportasi Daring 42 5.2 Notifikasi Akses Aplikasi Perbankan, Kesehatan, dan Pinjaman Online 5.3 Notifikasi Pesan WhatsApp/SMS 43 46 BAB 6 RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI 51 6.1 Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi 52 6.2 Sistem Pelindungan Data di Indonesia 56 BAB 7 PENUTUP 7.1 Kesimpulan 7.2 Temuan 7.3 Rekomendasi 59 60 60 62 VII
VIII DAFTAR GAMBAR, DAFTAR TABEL, DAFTAR GRAFIK DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Jenis data pribadi Gambar 1. 2 Data pribadi sensitif DAFTAR TABEL Tabel 1. 1 Sebaran responden DAFTAR GRAFIK Grafik 1. 1 Grafik 1. 2 Profil responden berdasarkan usia Grafik 1. 3 Profil responden berdasarkan jenis kelamin Grafik 1. 4 Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir Grafik 1. 5 Profil responden berdasarkan pekerjaan Grafik 1. 6 Profil responden berdasarkan SES Grafik 2.1 Akses penggunaan media sosial Grafik 2.2 Durasi penggunaan media sosial Grafik 2.3 Akses media sosial berdasarkan usia Grafik 2.4 Aktivitas media sosial Grafik 2.5 Jumlah pertemanan di media sosial Grafik 2.6 Memilih/menerima pertemanan di media sosial Grafik 2.7 Pengaturan di Facebook Grafik 2.8 Pengaturan di Instagram Grafik 3.1 Pengetahuan tentang data pribadi Grafik 3.2 Top 5 hal yang termasuk data pribadi berdasarkan usia Grafik 3.3 Tingkat pengetahuan data pribadi berdasarkan Informasi yang dicantumkan di media sosial demografi Grafik 3.4 Tingkat pengetahuan data pribadi berdasarkan aplikasi Grafik 3.5 Data pribadi yang pernah dibagikan ke publik Grafik 3.6 Pengetahuan tentang kebijakan privasi Grafik 3.6.1 Alasan tidak mengetahui kebijakan privasi 7 8 10 4 11 11 12 12 13 16 16 17 17 18 18 20 21 24 26 28 29 31 32 32
DAFTAR GAMBAR, DAFTAR TABEL, DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1 Lembaga atau produk keuangan yang rentan kebocoran data Grafik 4.2 Kebocoran data finansial/keuangan Grafik 4.3 Grafik 4.4 Grafik 4.2.1 Akibat kebocoran data finansial Tingkat kesetujuan untuk menjual/membagi informasi data pribadi Tindakan ketika terjadi penyalahgunaan data di media sosial Grafik 4.5 Lembaga pengumpul data pribadi 36 37 37 38 38 39 Grafik 4.5.1 Lembaga yang dipercaya memberikan pelindungan data pribadi 39 Grafik 5.1 Pemberian izin akses pada aplikasi komunikasi, lokapasar, dan transportasi daring Pemberian izin akses pada aplikasi keuangan/perbankan, kesehatan, dan pinjaman online Grafik 5.2 44 45 • Grafik 5.3.1 Penginstalan aplikasi dengan memberikan izin 46 Grafik 5.4 Pengalaman dalam mendapatkan pesan SMS/WhatsApp 47 Grafik 5.3 Penginstalan aplikasi dengan memberikan izin akses akses berdasarkan kelompok usia 42 Grafik 5.4.1 Tingkat keyakinan terhadap pesan yang 47 Grafik 5.5 Tindakan terhadap pengirim pesan berisi motif penipuan 48 52 Grafik 6.1 Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi Grafik 6.2 berdasarkan jenis kelamin, SES, dan pendidikan terakhir Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi berdasarkan lokasi Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi berdasarkan generasi • Grafik 6.4.1 Sumber informasi tentang RUU Pelindungan berupa penipuan Grafik 6.3 Grafik 6.4 53 54 55 Data Pribadi berdasarkan generasi 55 Grafik 6.5 Grafik 6.6 Penilaian terhadap sistem pelindungan data pribadi di Indonesia Pentingnya institusi mengatur penerapan UU Pelindungan Data Pribadi 56 57 IX
X RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF P erkembangan teknologi informasi yang demikian pesat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia menjadi urgensi bagi keberadaan aturan pelindungan data pribadi di dunia digital. RUU Pelindungan Data Pribadi yang tengah digodok oleh pemerintah bersama DPR akan menjadi landasan hukum pelindungan data pribadi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center menyusun Laporan Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data Pribadi guna menyajikan pemahaman masyarakat akan hak untuk melindungi data pribadi dan pengetahuan ihwal Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Laporan ini menganalisis data primer dari survei terhadap 11.305 responden di 34 provinsi pada 14 - 21 Juli 2021. Melalui survei diketahui jika penyalahgunaan data pribadi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Responden yang melaporkan pernah mengalami kebocoran data pribadi berasal dari 34 provinsi di Indonesia, total berjumlah 3.246 orang. Kerugian yang mereka alami antara lain berkurangnya saldo di rekening bank dan e-wallet. Survei ini menemukan mayoritas responden (94,1%) sebetulnya mengetahui tentang data pribadi. Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan data pribadi umum yang paling banyak diketahui karena terintegrasi dengan berbagai urusan dokumen. Data pribadi khusus yang paling banyak diketahui adalah data keuangan/ perbankan (68,7%) dan data biometri (60,8%). Mayoritas juga mengaku membaca, walau tidak sampai selesai, kebijakan privasi yang tersedia pada tiap aplikasi atau media sosial. Dengan alasan, narasi penjelasan terlalu panjang dan sulit dipahami isinya. Pada sejumlah pertanyaan yang menguji kemampuan masyarakat dalam melindungi data pribadinya, riset ini menemukan masyarakat belum terlalu selektif dalam mengatur akses atas gawai dan aplikasi yang memungkinkan pencurian data.
Secara keseluruhan, responden umumnya tidak terlalu peduli dengan akses yang dibutuhkan oleh aplikasi agar dapat terinstal selama diperlukan. Akses dan pengaturan privasi pada media sosial pun masih belum banyak yang peduli. Sebanyak 55,5% pengguna Facebook dalam survei ini, misalnya, membuka profil secara publik. Sedangkan 25,5% pengguna Instagram sama sekali tidak mengubah pengaturan akun. Pengguna pinjaman online yang tertangkap dalam survei pun masih ada yang memberikan akses untuk kontak pribadi dan sejumlah akses lain, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperingatkan akan rentan pencurian data. OJK menyebutkan jika data yang boleh diakses oleh perusahaan keuangan seperti fintech adalah camera, microphone, dan location (Camilan). Aplikasi yang mengakses data di luar Camilan patut diduga ilegal. Masyarakat menilai sistem pelindungan data di Indonesia saat ini dianggap cukup baik namun belum memadai, dengan skor rata-rata 6,05 dari skala 10. Oleh sebab itu, Indonesia perlu meningkatkan sistem dan implementasi aturan pelindungan data pribadi. Perbincangan di media mengenai kehadiran RUU Pelindungan Data Pribadi cukup mendapat perhatian masyarakat dengan hampir separuh responden (48,8%) mengetahui atau pernah membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi. Mayoritas responden juga menganggap perlu ada lembaga yang mengatur dan mengawasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini diperlukan agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke mana melapor ketika mengalami permasalahan terkait data pribadi. Sosialisasi serta upaya edukasi mengenai pelindungan data pribadi dapat merujuk pada sejumlah temuan survei ini, seperti penekanan pada pentingnya pengaturan privasi data dan kontrol akses, baik saat mengunduh aplikasi maupun bermedia sosial. Menurut survei ini, komunikasi melalui media sosial dan media daring tampaknya masih menjadi sarana paling efektif dalam menjangkau publik karena banyak dijadikan rujukan informasi tentang pelindungan data pribadi. RINGKASAN EKSEKUTIF XI
BAB 1 PENDAHULUAN
4 BAB 1 PENDAHULUAN Pada 2019, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat 196,71 juta orang di Indonesia telah mengakses internet. Angka tersebut mencakup 73,7% dari total 270 juta penduduk Indonesia. Jawa merupakan pulau dengan pengguna terbanyak, mencapai 55,7% populasi pengguna internet di Indonesia. Penggunaan teknologi membuat masyarakat lebih mudah dalam berbagai aktivitas, mulai dari berkomunikasi, transportasi hingga bertransaksi secara digital. Pemanfaatan teknologi internet berimplikasi pada rentannya data pribadi pengguna. Setiap pengguna seharusnya dapat menentukan apakah datanya dapat digunakan dan disebarluaskan oleh pengelola media sosial atau aplikasi. Ia juga berhak menentukan persyaratan yang berlaku dalam satu komunitas terkait penggunaan data. Data pribadi mengenai nama lengkap, e-mail, akun media sosial bahkan nomor rekening diperlukan oleh berbagai layanan aplikasi, salah satunya untuk memastikan keabsahan pengguna dan ketepatan pelayanan. Namun, tidak ada jaminan bahwa data pribadi tersebut terhindar dari penyalahgunaan. Nomor kontak, rekening bank, dan alamat rumah dapat digunakan oleh pihak yang berniat jahat, misalnya untuk melakukan penipuan melalui telepon genggam, meretas rekening bank, dan merampok rumah. Riset Status Literasi Digital Indonesia 2020 oleh Katadata Insight Center (KIC), mengungkap bahwa pemahaman publik ihwal pentingnya kerahasiaan data pribadi belum tinggi. Sebanyak 67,4% pengguna internet di Indonesia membagikan tanggal lahirnya, dan 53,7% menuliskan nomor teleponnya di media sosial. Grafik 1.1 Informasi yang dicantumkan di media sosial (%) "Apakah di akun media sosial anda tercantum informasi berikut?" [SA] Basis: seluruh responden Tanggal Lahir 67,4 32,6 Nomor Ponsel Pribadi 53,7 46,3 Alamat Rumah 29,6 70,4 Mencantumkan Nama Anggota Keluarga beserta Hubungan Keluarga/Pekerjaannya 22,5 77,5 Ya Tidak SUMBER: KATADATA INSIGHT CENTER
Pelindungan privasi dan data pribadi merupakan faktor yang menentukan tingkat kepercayaan daring (online trust). Minimnya pelindungan menyebabkan data privasi tersebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat merugikan secara finansial, bahkan mengancam keselamatan pemiliknya. Indonesia memiliki sejumlah peraturan mengenai pelindungan data pribadi, tetapi tersebar di beberapa undang-undang. Oleh sebab itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Survei Persepsi Publik atas Pelindungan Data Pribadi bertujuan memetakan persepsi masyarakat terhadap hak atas pelindungan data pribadi di 34 provinsi Indonesia. Pengumpulan data primer ini diharapkan dapat menggambarkan pemahaman masyarakat akan data pribadi, penyalahgunaannya, kesadaran akan hak untuk melindungi data pribadi dan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Tujuan dan sasaran survei ini adalah untuk mengetahui: 1. Status kesadaran masyarakat terhadap hak atas pelindungan data pribadi. 2. Tingkat pemahaman masyarakat akan data pribadi, penyalahgunaannya, dan kesadaran akan hak untuk melindungi data pribadi mereka. 3. Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi dan data pribadi yang perlu dilindungi. 4. Perilaku dan kebiasaan (habit) publik di internet atas pelindungan data pribadi. 5. Persepsi publik atas pemahaman tentang kerahasiaan data pribadi. BAB 1 PENDAHULUAN 5
PERHUTANAN SOSIAL: KOMITMEN MENJAGA HUTAN LESTARI DAN SEJAHTERAKAN MASYARAKAT 6
METODOLOGI 1.1 Kerangka Penelitian Pokok kajian dalam penelitian ini adalah membahas dan menganalisis konsep pelindungan privasi atas data pribadi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara serta pengaturan privasi data pribadi dalam bermedia sosial. Survei ini menguraikan konsep pelindungan privasi atas data pribadi dan pelindungan privasi data pribadi dalam perspektif persepsi masyarakat terkini, sejauh mana pengetahuan dan pemahaman data pribadi diukur melalui self-assesment. Responden juga diminta mengisi beberapa pertanyaan untuk meng-cross check keamanan data pribadi, pengalaman penyalahgunaan data pribadi, pengetahuan terhadap Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) serta berbagai kebiasaan dalam bermedia sosial. Di Indonesia, RUU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik (Monggilo, Kurnia & Banyumurti, 2020). Secara umum, terdapat dua jenis data pribadi yakni: Gambar 1.1 Jenis data pribadi Data Pribadi Umum Data Pribadi Khusus Nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah, e-mail, nomor telepon dan lainnya Data kesehatan, biometrik genetika, keuangan, ras/etnis, preferensi seksual. pandangan politik, data keluarga, data kejahatan dan lainnya SUMBER: MODUL AMAN BERMEDIA DIGITAL, HAL 58 - 59 KOMINFO, JAPELIDI, SIBERKREASI Selain itu, data pribadi sensitif berkaitan dengan kategori data tertentu yang didefinisikan sebagai data yang berkaitan dengan asal ras seseorang; pendapat politik atau agama atau kepercayaan lainnya; kesehatan fisik atau mental; kehidupan seksual; hukuman pidana atau dugaan dilakukannya suatu pelanggaran; keanggotaan serikat pekerja (Data Protection Act - UK, 1988). BAB 1 PENDAHULUAN 7
8 BAB 1 PENDAHULUAN Catatan kejahatan Data kesehatan/ rekam medik Agama Prasangka Gambar 1.2 Data pribadi sensitif Nama Data keuangan/ perbankan Alamat rumah Aktivitas kriminal Data Sensitif Data Pribadi SUMBER: DATA PROTECTION ACT - UK, 1988 1.2 Pengumpulan Data Survei Persepsi Publik atas Pelindungan Data Pribadi dilakukan dengan survei online/Computer Aided Web Interviewing (CAWI). Mereka yang mengisi adalah penduduk Indonesia pengguna internet berusia 17 tahun ke atas. Walaupun dengan non-probability sampling, penyebaran responden pada tiap provinsi diupayakan mengikuti proporsi jumlah penduduk Indonesia yang dikeluarkan BPS berdasarkan sensus penduduk 2020. Pertanyaan dalam kuesioner meliputi: 1. Penggunaan media sosial 2. Pengetahuan tentang data pribadi 3. Penyalahgunaan data pribadi 4. Pengetahuan keamanan data pribadi 5. RUU Pelindungan Data Pribadi
1.3 Pengolahan dan Analisis Data Sebelum melakukan analisis data, dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi editing, coding, dan tabulasi. 1. Editing Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisian jawaban, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban. 2. Coding Coding atau pemberian kode adalah pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden sesuai dengan macamnya. Dalam tahap coding biasanya dilakukan pemberian skor dan simbol pada jawaban responden agar nantinya bisa lebih mempermudah dalam pengolahan data. 3. Tabulasi Tabulasi merupakan langkah lanjutan setelah pemeriksaan dan pemberian kode. Dalam tahap ini data disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi yang dinyatakan dalam persen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif yang dimaksud di sini merupakan penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk angka. Data yang sudah berupa tabel frekuensi kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memaparkannya dalam bentuk naratif yang representatif dengan data hasil olahan agar lebih mudah dipahami. Untuk memperkuat analisis data yang didapat, dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Narasumber yang terlibat perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, swasta, LSM dan akademisi. 1. 4 Keterbatasan Penelitian Penyebaran kuesioner daring tidak 100% akurat, tetapi setidaknya dapat menggambarkan persepsi pelindungan data pribadi yang ada di masyarakat. BAB 1 PENDAHULUAN 9
10 BAB 1 PENDAHULUAN 1.5 Profil Responden Survei Survei Persepsi Publik atas Pelindungan Data Pribadi dilakukan di 34 provinsi kepada 11.305 responden. Tabel 1.1 Sebaran responden NO PROVINSI JUMLAH % DATA BPS 1 Aceh 148 1,3% 2,0% 2 Sumatera Utara 479 4,2% 5,5% 3 Sumatera Barat 166 1,5% 2,0% 4 Riau 210 1,9% 2,4% 5 Jambi 144 1,3% 1,3% 6 Sumatera Selatan 289 2,6% 3,1% 7 Bengkulu 71 0,6% 0,7% 8 Lampung 292 2,6% 3,3% 9 Kep. Bangka Belitung 38 0,3% 0,5% 10 Kep. Riau 89 0,8% 0,8% 11 DKI Jakarta 803 7,1% 3,9% 12 Jawa Barat 2.448 21,7% 17,9% 13 Jawa Tengah 1.495 13,2% 13,5% 14 DI Yogyakarta 305 2,7% 1,4% 15 Jawa Timur 1.650 14,6% 15,1% 16 Banten 543 4,8% 4,4% Wilayah Barat 9.170 81,1% 77,8% NO PROVINSI JUMLAH % DATA BPS 17 Bali 202 1,8% 1,6% 18 Nusa Tenggara Barat 202 1,8% 2,0% 19 Nusa Tenggara Timur 160 1,4% 2,0% 20 Kalimantan Barat 183 1,6% 2,0% 21 Kalimantan Tengah 112 1,0% 1,0% 22 Kalimantan Selatan 205 1,8% 1,5% 23 Kalimantan Timur 211 1,9% 1,4% 24 Kalimantan Utara 34 0,3% 0,3% 25 Sulawesi Utara 102 0,9% 1,0% 26 Sulawesi Tengah 90 0,8% 1,1%
NO PROVINSI JUMLAH % DATA BPS 27 Sulawesi Selatan 286 2,5% 3,4% 28 Sulawesi Tenggara 72 0,6% 1,0% 29 Gorontalo 48 0,4% 0,4% 30 Sulawesi Barat 39 0,3% 0,5% Wilayah Tengah 1.946 17,2% 19,0% NO PROVINSI JUMLAH % DATA BPS 31 Maluku 55 0,5% 0,7% 32 Maluku Utara 44 0,4% 0,5% 33 Papua Barat 37 0,3% 0,4% 34 Papua 53 0,5% 1,6% Wilayah Timur 189 1,7% 3,2% Responden survei berasal dari kelompok usia yang beragam. Sebagian besar (86,5%) berada di rentang 17 hingga 38 tahun, yang 54,0% di antaranya berasal dari generasi milenial dan 32,5% generasi Z. Grafik 1.2 Profil responden berdasarkan usia 0,5% 13,0% 32,5% Generasi Z (17 - 22 tahun) Generasi Y/Milenial (23 - 38 tahun) Generasi X (39-54 tahun) Baby Boomer (55-70 tahun) 54,0% Dari jenis kelamin, proporsi responden laki-laki lebih besar, seperti terlihat di grafik di bawah ini. SMA merupakan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh 67,8% responden. Adapun 26,9% adalah karyawan swasta. Grafik 1.3 Profil responden berdasarkan jenis kelamin 38,0% Laki-laki 62,0% Perempuan BAB 1 PENDAHULUAN 11
12 BAB 1 PENDAHULUAN Sekolah Menengah (SMP/SMA dan Sederajat) Sarjana (D4/S1/S2/S3) Diploma (D1/D2/D3) Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/SD Sederajat Karyawan Swasta Pelajar/Mahasiswa Tidak/Belum Bekerja Wiraswasta/Pengusaha Ibu Rumah Tangga PNS/ASN Profesional (Dokter, Pengacara, dll) Buruh (Harian/Lepas/Bangunan/Tani) Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, dll) Lainnya Grafik 1.4 Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir Grafik 1.5 Profil responden berdasarkan pekerjaan 67,8% 21,4% 6,8% 3,9% 26,9% 19,9% 17,9% 14,1% 11,1% 3,8% 1,3% 1,3% 0,7% 3,0%
SES (Socioeconomic Status) adalah klasifikasi yang memetakan seseorang atau keluarga berdasarkan kemampuan ekonomi dan status sosialnya. Pada umumnya SES dihitung berdasarkan pendapatan. Namun, di Indonesia, besar pengeluaran rutin bulanan menjadi tolak ukur yang lebih akurat. Hal ini disebabkan keengganan kebanyakan orang di Indonesia untuk menyebutkan penghasilan. Sebanyak 29,8% responden memiliki status ekonomi sosial AB atau berpengeluaran di atas Rp 4 juta per bulan, sedangkan 30,7% memiliki status ekonomi sosial C (di atas Rp 2 juta-4 juta). Grafik 1.6 Profil responden berdasarkan SES SES A 20,7% SES D-E 39,5% SES B 9,1% SES C 30,7% BAB 1 PENDAHULUAN 13
BAB 2 PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA
16 BAB 2 PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA 2.1 Akses dan Durasi Penggunaan Media Sosial Aplikasi media sosial yang digunakan di Indonesia cukup beragam. Berdasarkan survei, yang paling banyak digunakan dalam satu bulan terakhir adalah WhatsApp (89,2%), YouTube (72,3%), dan Facebook (70,2%). Grafik 2.1 Akses penggunaan media sosial "Media sosial apa saja yang anda akses/gunakan dalam 1 bulan terakhir?" [MA] Basis: seluruh responden WhatsApp YouTube Facebook Instagram TikTok Telegram Twitter Line LinkedIn Sebanyak 89,2% pengguna WhatsApp menggunakan aplikasi tersebut lebih dari satu jam setiap hari, bahkan 27,6% responden menggunakannya lebih dari lima jam setiap hari. Selain itu, lebih dari 65% pengguna YouTube dan TikTok juga menggunakan aplikasi ini lebih dari satu jam setiap hari. Sementara itu, LinkedIn dan Line merupakan aplikasi yang digunakan kurang dari satu jam oleh sebagian besar penggunanya. Grafik 2.2 Durasi penggunaan media sosial "Dalam sehari berapa lama anda membuka media sosial tersebut?" [SA] Basis: seluruh responden WhatsApp 26,1% 46,3% 27,6% YouTube 29,4% 61,1% Facebook 41,6% 46,4% Instagram 44,8% 47,2% TikTok 34,1% 55,2% Telegram 60,8% 33,1% Twitter 53,1% 40,2% Line 71,0% 23,3% LinkedIn 73,5% 23,4% < 1 Jam 1 - 5 Jam > 5 Jam 89,2% 72,3% 70,2% 60,1% 33,5% 32,9% 23,0% 7,8% 7,3% 9,5% 12,0% 8,0% 10,7% 6,1% 6,7% 5,7% 3,1%
BAB 2 PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA Jika melihat penggunaan media sosial berdasarkan usia, Facebook paling banyak digunakan oleh kelompok dewasa. Gen X dan boomer yang menggunakan Facebook berturut-turut sebesar 78,2% dan 82,8%. Sedangkan mayoritas pengguna TikTok berasal dari kelompok usia yang paling muda yaitu Gen Z (41,0% ) dan Gen Y (31,4%). Grafik 2.3 Akses media sosial berdasarkan usia "Media sosial apa saja yang anda akses/gunakan dalam 1 bulan terakhir?" [MA] Basis: seluruh responden Media Sosial Total Gen Z (n=3.677) Gen Y (n=6.106) Gen X (n=1.464) Boomer (n=58) WhatsApp 89,2% 87,4% 89,8% 91,1% 96,6% YouTube 72,3% 69,4% 73,9% 72,6% 77,6% Facebook 70,2% 55,4% 77,0% 78,2% 82,8% Instagram 60,1% 63,5% 59,8% 53,2% 53,4% TikTok 33,5% 41,0% 31,4% 24,0% 17,2% Telegram 32,9% 36,4% 30,8% 32,4% 32,8% Twitter 23% 26,5% 21,2% 21,5% 29,3% Line 7,8% 11,8% 6,2% 4,4% 6,9% LinkedIn 7,3% 5,7% 7,9% 8,9% 8,6% 2.2 Aktivitas di Media Sosial Aktivitas yang paling sering dilakukan responden ketika membuka media sosial adalah melihat-lihat saja (72,7%). Sementara itu, 56,2% melakukan berbagai aktivitas seperti update status dan atau berbagi foto dan video. Hanya 21,2% responden yang menggunakan media sosial untuk berjualan. Grafik 2.4 Aktivitas media sosial "Apa saja aktivitas yang anda lakukan di media sosial tersebut dalam 1 bulan terakhir?" [MA] Basis: seluruh responden Hanya melihat-lihat 72,7% Update status/berbagi foto/video 56,2% Berbagi berita dari media daring 37,7% Komunikasi/mencari teman/bergabung dalam komunitas tertentu 37,3% Berjualan/berdagang/menawarkan produk 21,2% 17
18 BAB 2 PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA Berdasarkan grafik di atas, 37,3% aktivitas media sosial digunakan untuk mencari teman. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan LinkedIn memiliki jaringan pertemanan yang luas dan tidak terbatas. Semakin besar lingkaran pertemanan yang dibuat, maka semakin beragam orang yang terhubung dan mendapat informasi dari konten yang dibagikan. Sedangkan WhatsApp, Line, dan Telegram lebih selektif dalam menerima pertemanan. Hal tersebut disebabkan karena aplikasi ini harus dikaitkan dengan nomor ponsel terlebih dahulu. Grafik 2.5 Jumlah pertemanan di media sosial "Berapa banyak teman/followers/subscriber yang anda miliki di media sosial anda?" [SA] Basis: seluruh responden Facebook 30,8% 48,8% 20,4% Instagram 11,8% 58,9% 29,3% WhatsApp 2,6%2,6% 46,4% 51,0% Line 4,7%4,7% 43,4% 51,9% Telegram 4,6%4,6% 32,4% 63,0% Twitter 5,6%5,6% 30,8% 63,6% LinkedIn 4,1%4,1% 23,7% 72,2% TikTok 4,4%4,4% 14,6% 81,0% YouTube 2,2%2,2% 8,7% 89,1% >1.000 orang 100-1.000 orang <100 orang Dari cara menerima pertemanan di media sosial, TikTok dan YouTube merupakan media sosial yang paling bebas. Sebesar 79,8% dan 73,1% pengguna kedua media itu menerima pertemanan dari siapapun, termasuk yang tidak dikenal. Grafik 2.6 Memilih/menerima pertemanan di media sosial "Bagaimana anda memilih/menerima pertemanan di media sosial anda?" [SA] Basis: seluruh responden TikTok 79,8% 11,3% 8,9% YouTube 73,1% 14,3% 12,6% Twitter 66,5% 19,3% 14,2% LinkedIn 64,2% 24,3% 11,5% Instagram 55,5% 29,2% 15,3% Telegram 43,6% 29,0% 27,4% Facebook 40,1% 42,4% 17,5% Line 29,1% 34,4% 36,5% WhatsApp 20,9% 34,8% 44,3% Siapapun termasuk yang tidak kenal Hanya jika orang tersebut berteman dengan orang yang saya kenal Hanya orang yang saya kenal/ pernah bertemu secara fisik
BAB II PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA 19
20 BAB 2 PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA 2.3 Pengaturan Media Sosial Ketika menggunakan media sosial, pengguna dapat melakukan pengaturan terhadap informasi yang diunggah di profil mereka. Hal ini menjadi penting karena terkait dengan privasi pengguna. Selain itu, profil media sosial biasanya terkait dengan data pribadi seperti e-mail, nomor telepon dan identitas lainnya. Berdasarkan hasil survei, 55,5% pengguna Facebook membuka profilnya secara publik. Hanya 8% pengguna Facebook melakukan pengaturan ekstra sehingga tidak semua teman di Facebook mereka dapat melihat informasi yang dibagikan. Grafik 2.7 Pengaturan di Facebook "Bagaimana pengaturan orang yang bisa melihat postingan Facebook yang sering anda gunakan?" [SA] Basis: responden pengakses Facebook dalam 1 bulan terakhir 0,3% 2,3% 0,9% 0,7% 3,7% 36,6% 55,5% Publik (Semua orang di dalam atau luar Facebook) Teman (Teman anda di Facebook) Teman tertentu (Teman anda di Facebook kecuali yang tidak anda inginkan untuk melihat) Hanya saya (Tidak dibagikan untuk teman dan publik) Teman spesifik (Hanya tampilkan ke beberapa teman saja) Khusus (Teman yang sudah anda list berdasarkan komunitas/kelompok tertentu) Teman dekat Sedangkan di Instagram, 35,7 % responden mengatur akun menjadi akun privat, 34,3% responden menghubungkan akunnya ke Facebook, dan 23,3% responden memblokir pengguna yang membuat tidak nyaman. Namun, masih ada 25,5% responden tidak melakukan perubahan pengaturan sama sekali.
BAB 2 PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA Grafik 2.8 Pengaturan di Instagram "Bagaimana pengaturan anda di Instagram?" [MA] Basis: responden pengakses Instagram dalam 1 bulan terakhir Mengatur akun menjadi akun privat/ menggembok akun 35,7% Menghubungkan Instagram ke Facebook Memblokir pengguna yang membuat tidak nyaman 34,3% 23,3% Menyembunyikan story dari pengguna tertentu 11,4% Tidak menampilkan notifikasi story orang yang dirasa mengganggu 10,4% Membagikan linimasa atau story hanya pada close friend 10,1% Mengatur agar seseorang tidak bisa menandai foto atau videonya 4,8% Mematikan kolom komentar 3,2% Mematikan fitur balas story 2,5% Tidak melakukan perubahan pengaturan sama sekali 25,5% Semua akun media sosial memiliki pengaturan privasi yang dapat digunakan untuk mengatur dan menghubungkan akun media sosial satu dengan lainnya. Akun media sosial yang sudah dikunci dapat mencegah dari penyalahgunaan data pribadi yang tersimpan di media sosial. 21
BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI
24 BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI Ketika menginstal aplikasi media sosial atau berhubungan dengan lembaga/ produk keuangan, masyarakat harus mengisi data-data pribadi yang dibutuhkan ketika pendaftaran. Berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan data pribadi (94,1%). Saat melakukan analisa data, pengetahuan masyarakat terhadap data pribadi tersebut kemudian dikelompokan menjadi dua, data pribadi umum dan data pribadi khusus. Pada data pribadi umum, sebagian besar responden menilai Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan data pribadi karena terintegrasi dengan berbagai dokumen lainnya yang dibutuhkan setiap orang. Selanjutnya yang dianggap oleh sebagian besar responden sebagai data pribadi adalah yang berkaitan dengan kontak. Grafik 3.1 Pengetahuan tentang data pribadi "Menurut anda manakah dari hal berikut yang termasuk data pribadi?" [MA] Basis: responden yang mengetahui data pribadi Data Pribadi Umum NIK Nomor ponsel Alamat rumah Alamat e-mail Tanggal lahir Ijazah NPWP Nama lengkap Buku nikah Agama Jenis kelamin Kewarganegaraan Tempat bekerja 82,3% 68,9% 62,3% 60,3% 57,3% 56,6% 55,4% 50,3% 48,6% 36,1% 33,9% 29,7% 28,6%
BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI Sementara itu, data pribadi khusus yang paling banyak diketahui adalah data keuangan/perbankan (68,7%). Selain itu, hampir setengah responden juga tahu bahwa data kesehatan/rekam medis merupakan data pribadi khusus. Namun, hanya 13,5% yang mengetahui jika opini/pandangan politik politik termasuk data pribadi khusus. Data Pribadi Khusus Data keuangan/perbankan 68,7% Data biometri 60,8% Nama ibu kandung 55,3% Data anak 52,0% Data kesehatan/rekam medis 45,4% Data lokasi/GPS 44,5% Kehidupan/orientasi seksual 40,0% Foto anak/anggota keluarga <17 tahun 36,9% Data pembelian daring 34,7% Data penelusuran situs web 32,8% Catatan kejahatan 24,5% Tiket kereta api/pesawat 17,1% Opini/pandangan politik 13,5% Seiring matangnya usia, masyarakat semakin peduli terkait data pribadi yang dimiliki baik itu data pribadi umum maupun data pribadi khusus. Hal tersebut terlihat dari tingkat pengetahuan terhadap data pribadi berdasarkan kelompok umur. Generasi boomer memiliki tingkat pengetahuan paling tinggi terhadap data pribadi sebesar 96,6%. Sedangkan Gen Z merupakan kelompok dengan persentase terendah yaitu 91,1%. Dari seluruh kelompok usia, hampir seluruhnya memiliki pengetahuan yang sama mengenai data yang termasuk data pribadi umum. NIK dan nomor ponsel menjadi data yang paling diketahui sebagai data pribadi umum. Namun, generasi boomer punya tingkat pengetahuan tertinggi terhadap NIK dibandingkan kelompok usia lainnya (91,1%). Hal serupa juga terlihat pada pengetahuan terhadap data pribadi khusus. Semua kelompok usia sama-sama menjadikan data keuangan/perbankan sebagai data yang paling diketahui sebagai data pribadi khusus. Di sisi lain, Gen Z dan Gen Y menjadikan data biometri (sidik jari, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain) sebagai data kedua paling banyak diketahui yang termasuk data pribadi khusus. 25
26 BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI Grafik 3.2 Top 5 hal yang termasuk data pribadi berdasarkan usia "Menurut anda manakah dari hal berikut yang termasuk data pribadi?" [MA] Basis: responden yang mengetahui data pribadi DATA PRIBADI UMUM (TOP 5) GEN Z (n=3.349) DATA PRIBADI KHUSUS (TOP 5) NIK 77,2% Data keuangan/perbankan Nomor ponsel 67,8% Data biometri Alamat rumah 62,6% Data anak Alamat e-mail 58,0% Nama ibu kandung Tanggal lahir 54,1% Data lokasi /GPS DATA PRIBADI UMUM (TOP 5) GEN Y (n=5.837) DATA PRIBADI KHUSUS (TOP 5) NIK 83,6% Data keuangan/perbankan Nomor ponsel 68,8% Data biometri Alamat rumah 61,6% Nama ibu kandung Alamat e-mail 60,6% Data anak Ijazah 58,3% Data kesehatan/rekam medis DATA PRIBADI UMUM (TOP 5) GEN X (n=1.396) DATA PRIBADI KHUSUS (TOP 5) NIK 86,9% Data keuangan/perbankan Nomor ponsel 72,1% Nama ibu kandung Alamat e-mail 64,6% Data biometri Alamat rumah 64,0% Data anak Tanggal lahir 63,9% Data kesehatan/rekam medis DATA PRIBADI UMUM (TOP 5) BOOMER (n=56) DATA PRIBADI KHUSUS (TOP 5) NIK 91,1% Data keuangan/perbankan Nomor ponsel 60,7% Nama ibu kandung Alamat e-mail 53,6% Data biometri Alamat rumah 67,9% Data anak Tanggal lahir 67,9% Data kesehatan/rekam medis GEN Z (n=3.349) 64,9% 61,7% 50,3% 47,2% 45,9% GEN Y (n=5.837) 69,5% 60,3% 56,8% 52,5% 46,2% GEN X (n=1.396) 73,1% 67,9% 59,7% 53,8% 47,9% BOOMER (n=56) 75,0% 76,8% 76,8% 51,8% 53,6%
BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI Jika dipetakan berdasarkan tingkat pengetahuan, dari total 8.730 responden yang mengetahui NIK merupakan data pribadi, tertinggi berasal dari Jawa Barat dengan 1.894 (21,7%) responden mengetahui NIK merupakan data pribadi. Sedangkan Kalimantan Utara yang terendah dengan sejumlah 26 dari total 34 responden. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat pengetahuan data perbankan sebagai data pribadi dengan Kalimantan Utara juga menempati posisi terendah dengan 22 dari 34 total responden. Sedangkan Jawa Barat memiliki tingkat pengetahuan tertinggi dengan 1.520 dari total 2.448 responden. 3.1 Tingkat Pengetahuan Data Pribadi Survei juga melakukan pengukuran pengetahuan data pribadi baik data pribadi umum maupun data pribadi khusus. Pengukuran tersebut dihitung dari jumlah jawaban responden dari masing-masing kategori data pribadi umum dan data pribadi khusus. Berdasarkan pengukuran, secara umum dapat terlihat tingkat pengetahuan data pribadi umum lebih tinggi daripada data pribadi khusus. Tingkat pengetahuan data pribadi umum mencatatkan skor rata-rata 6,70, sedangkan skor rata-rata tingkat pengetahuan data pribadi khusus lebih rendah dengan angka 5,26. Berdasarkan demografi, perempuan memiliki tingkat pengetahuan terhadap data pribadi umum lebih tinggi (29,8%) dibandingkan laki-laki. Berdasarkan kelompok usia, Gen X memiliki tingkat pengetahuan yang tertinggi (27,3%) dibandingkan kelompok usia lainnya. Berdasarkan kelompok pengeluaran (SES), responden yang memiliki tingkat pengetahuan paling tinggi terhadap data pribadi umum berasal dari kelompok SES B (31,7%). Sedangkan pada tingkat pendidikan, responden yang tidak sekolah/tidak tamat SD/SD sederajat merupakan kelompok yang memiliki tingkat pengetahuan yang paling rendah terhadap data pribadi umum (69,8%). Terkait data pribadi khusus, laki-laki memiliki pengetahuan yang lebih rendah (58,5%). Lalu pada kelompok usia, Gen Z memiliki tingkat pengetahuan yang terendah (55,4%) dibandingkan kelompok usia lainnya. Berdasarkan kelompok pengeluaran (SES), responden dengan pengetahuan yang paling rendah berasal dari kelompok SES A (57,9%), disusul kelompok SES D dan E dengan 56,9%. Sedangkan jika ditilik dari tingkat pendidikan, mayoritas responden yang tidak sekolah/tidak tamat SD/SD sederajat memiliki tingkat pengetahuan yang paling rendah terhadap data pribadi khusus (87,8%). 27
28 BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI Grafik 3.3 Tingkat pengetahuan data pribadi berdasarkan demografi DATA PRIBADI UMUM Jenis Kelamin (%) Perempuan 29,0 41,2 Laki - Laki 41,7 34,8 Kategori Usia (%) Baby Boomer (55-70 tahun) 32,8 41,4 Gen X (39-54 tahun) 33,1 39,6 Gen Y/Milenial (23-38 tahun) 35,9 37,4 Gen Z (13-22 tahun) 40,3 35,7 Kategori SES (%) SES A 41,0 35,1 SES B 30,5 37,8 SES C 31,6 39,9 SES D-E 40,5 35,9 Kategori Pendidikan (%) Sarjana (D4/S1/S2/S3) 22,9 40,2 Diploma (D1/D2/D3) 27,1 43,7 Sekolah Menengah (SMP/SMA dan sederajat) 40,5 36,4 Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/SD sederajat 69,8 DATA PRIBADI KHUSUS Jenis Kelamin (%) Perempuan 41,8 36,8 Laki-Laki 58,5 26,8 Kategori Usia (%) Baby Boomer (55-70 tahun) 46,6 37,9 Gen X (39-54 tahun) 49,8 34,4 Gen Y/Milenial (23-38 tahun) 50,8 30,6 Gen Z (13-22 tahun) 55,4 28,9 Kategori SES (%) SES A 57,9 27,2 SES B 42,4 34,7 SES C 45,2 34,8 SES D-E 56,9 27,9 Kategori Pendidikan (%) Sarjana (D4/S1/S2/S3) 30,7 37,7 Diploma (D1/D2/D3) 42,9 36,8 Sekolah Menengah (SMP/SMA dan sederajat) 57,8 28,9 Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/SD sederajat 87,8 Rendah Sedang Tinggi 29,8 23,5 25,8 27,3 26,7 24,0 23,9 31,7 28,5 23,6 36,9 29,2 23,1 22,7 21,4 14,7 15,5 15,8 18,6 15,7 14,9 22,9 20,0 15,2 31,6 20,3 13,3 9,1 3,1 7,5
BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI Jika dikelompokan menurut provinsi, rata-rata provinsi di Indonesia memiliki tingkat pengetahuan sedang terhadap data pribadi umum yaitu 4.201 dari total responden 11.305 (37,2%). Namun, beberapa provinsi memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, seperti Kalimantan Timur (73 dari 211 responden), Nusa Tenggara Timur (62 dari 160), dan Sulawesi Utara (38 dari 102). Pada data pribadi khusus, rata-rata provinsi memiliki pengetahuan yang rendah yaitu 5.899 dari total responden 11.305 (52,2%). Sulawesi Utara menjadi satu-satunya provinsi dengan tingkat pengetahuan sedang dengan 39 dari 102 responden. Jika dibandingkan berdasarkan aplikasi yang digunakan, tingkat pengetahuan data pribadi baik umum maupun khusus yang paling rendah terdapat pada pengguna Facebook, WhatsApp dan TikTok. Sementara itu pengguna LinkedIn yang memiliki pengguna dengan pengetahuan data pribadi yang tinggi. Grafik 3.4 Tingkat pengetahuan data pribadi berdasarkan aplikasi Data Pribadi Umum (%) Facebook 33,5 39,0 27,5 WhatsApp 33,5 38,8 27,7 TikTok 30,2 40,7 29,1 YouTube 29,7 39,9 30,4 Instagram 26,7 41,9 31,4 Telegram 22,3 41,4 36,3 Twitter 18,8 42,7 38,5 Line 19,0 39,6 41,4 LinkedIn 12,8 44,2 43,0 Data Pribadi Khusus (%) Facebook 49,5 32,2 18,3 WhatsApp 49,0 32,4 18,6 TikTok 45,5 36,2 18,3 YouTube 43,8 35,0 21,2 Instagram 39,2 37,3 23,5 Telegram 32,1 40,1 27,8 Twitter 25,6 40,6 33,8 Line 24,8 38,0 37,2 LinkedIn 17,5 39,7 42,8 Rendah Sedang Tinggi 29
30 BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI 3.2 Prioritas Data Pribadi Jika diminta untuk mengurutkan 3 data pribadi yang menjadi prioritas untuk dijaga keamanannya, responden memilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai prioritas pertama pada data pribadi umum. NIK dianggap sebagai data yang paling penting dan paling khawatir untuk disalahgunakan karena data NIK terintegrasi dengan banyak hal. Kemudian disusul nomor ponsel dan alamat rumah. Pada data pribadi khusus, data keuangan/perbankan menjadi prioritas utama karena dapat merugikan responden secara finansial. Kemudian disusul data biometri dan nama ibu kandung. Sebaliknya, data pribadi yang dianggap responden paling aman untuk dibagikan adalah agama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Padahal menurut Data Protection Act-UK (1988), agama merupakan salah satu data pribadi sensitif. Namun, sebagian besar masyarakat merasa tidak khawatir jika dibagikan ke publik. 3.3. Data Pribadi Dibagikan ke Publik Data pribadi umum yang paling banyak pernah dibagikan responden ke publik yaitu nama lengkap, disusul jenis kelamin. Namun, responden justru paling menyesal karena pernah membagikan data NIK, karena data NIK dianggap cukup rawan untuk dibagikan. Di samping itu, banyak responden yang membagikan kontak pribadi ke publik dan mengalami penyesalan, seperti nomor ponsel dan alamat e-mail. Agama memiliki tingkat penyesalan yang paling rendah. Hal tersebut sejalan dengan penemuan bahwa yang paling tidak mereka pedulikan untuk dijaga keamanan/privasinya.
BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI Grafik 3.5 Data pribadi yang pernah dibagikan ke publik DATA PRIBADI UMUM n Menyesali Nama lengkap 58,3% 6.586 31,1% Jenis kelamin 53,7% 6.070 11,2% Nomor ponsel 48,2% 5.444 72,5% Agama 45,1% 5.094 10,6% Tanggal lahir 44,3% 5.007 30,4% Alamat e-mail 38,2% 4.324 42,9% Kewarganegaraan 31,6% 3.575 8,5% Alamat rumah 30,0% 3.389 38,8% Tempat bekerja 25,3% 2.863 26,4% NIK 10,2% 1.153 60,8% Ijazah 4,8% 541 22,6% NPWP 2,9% 331 26,9% Buku nikah 1,3% 147 27,2% DATA PRIBADI KHUSUS n Menyesali Data lokasi /GPS 16,4% 648 35,0% Foto anak anggota keluarga <17 tahun 13,7% 693 44,6% Opini/pandangan/pilihan politik 13,1% 475 32,1% Nama ibu kandung 10,0% 316 27,9% Data anak 6,8% 250 32,7% Data pembelian daring 5,8% 223 34,3% Data penelusuran situs web 4,2% 184 38,6% Tiket kereta api/pesawat 3,8% 92 21,2% Kehidupan/orientasi seksual 3,6% 130 31,7% Data biometri 3,4% 129 33,2% Data kesehatan/rekam medis 2,8% 80 25,6% Data keuangan/perbankan 2,3% 116 44,1% Catatan kejahatan 0,8% 42 46,2% 31
32 BAB 3 PENGETAHUAN TENTANG DATA PRIBADI 3.4 Pengetahuan Kebijakan Privasi Pada saat menginstal aplikasi atau media sosial, responden akan dihadapkan dengan ketentuan kebijakan data privasi. Mayoritas masyarakat (87,8%) membaca dan mengetahui kebijakan privasi saat membuka atau menginstal aplikasi. Mayoritas masyarakat juga memahami isi kebijakan data privasi tersebut. Pada kelompok masyarakat yang tidak memahami kebijakan pribadi, kebijakan yang terlalu panjang menjadi alasan sehingga mereka mengalami kesulitan. Di sisi lain, terdapat 12,2% masyarakat yang tidak membaca dan mengetahui kebijakan privasi. Alasan utamanya adalah kebijakan tersebut terlalu panjang. Selain itu, kalimat pada isi kebijakan privasi dinilai sulit dimengerti. Grafik 3.6 Pengetahuan tentang kebijakan privasi "Apakah anda mengetahui/membaca kebijakan privasi pada saat membuka/ menginstal aplikasi/media sosial?" [SA] Basis: seluruh responden Membaca Kebijakan Privasi Memahami Isi Kebijakan Privasi Tidak 12,2% Tidak 6,8% Ya 87,8% Grafik 3.6.1 Alasan tidak mengetahui kebijakan privasi "Sebutkan alasan tidak membaca kebijakan privasi." [MA] Basis: responden yang tidak mengetahui/membaca kebijakan privasi Terlalu panjang Kalimatnya sulit dimengerti Menggunakan bahasa asing jika ada perubahan ataupun pembaruan kebijakan privasi dari aplikasi yang sudah digunakan, kebanyakan dari responden akan tetap menggunakan aplikasi tersebut, namun tetap waspada sambil mencari aplikasi alternatif yang dapat melindungi data pribadi. Secara keseluruhan, Ya 93,2% 78,5% 52,9% 24,0%
BAB 4 PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI
BAB 4 PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
36 BAB 4 PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Kasus penyalahgunaan data pribadi yang merugikan masyarakat marak terjadi di banyak wilayah di Indonesia belakangan ini. Berdasarkan survei, sebanyak 28,7% masyarakat memiliki pengalaman penyalahgunaan data pribadi. Akibat penyalahgunaan data pribadi tersebut, kerugian atau dampak yang paling banyak dialami masyarakat adalah diteror atau dihubungi oleh pihak lain yang tidak dikehendaki. Selain itu, mereka yang mengalami penyalahgunaan data pribadi juga mengaku akun media sosial yang mereka miliki dibajak dan digunakan untuk penipuan. Berdasarkan demografi, laki-laki memiliki pengalaman penyalahgunaan data pribadi yang lebih banyak (31,5%) dibandingkan perempuan (24,1%). Berdasarkan SES, kelompok SES B paling banyak mengalami penyalahgunaan data pribadi (32,2%). Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir, masyarakat berpendidikan sarjana menjadi yang paling banyak mengalami penyalahgunaan data pribadi (35%). Jika dilihat dari sebarannya, terdapat kasus penyalahgunaan data pribadi di seluruh wilayah Indonesia. Semisal di provinsi Jawa Barat, 504 responden mengalami penyalahgunaan data pribadi dari total 2.448 responden. 4.1 Lembaga atau Produk yang Rentan Kebocoran Data Dari sejumlah produk perbankan atau lembaga keuangan, responden menilai e-wallet dan rekening bank sebagai produk yang dianggap rentan mengalami kebocoran data. Di sisi lain, sebanyak 22,9% responden mempercayai bahwa produk perbankan dan lembaga keuangan memiliki pelindungan data yang memadai sehingga tidak mungkin mengalami kebocoran data. Grafik 4.1 Lembaga atau produk keuangan yang rentan kebocoran data "Dari produk perbankan/lembaga keuangan berikut ini, mana yang menurut anda rentan mengalami kebocoran data?" [MA] Basis: seluruh responden E-wallet Rekening bank Internet banking Mobile banking ATM Bank Kartu kredit SMS banking Tidak satupun di atas 36,6% 30,2% 21,0% 20,6% 20,5% 16,3% 12,3% 22,9%
BAB 4 PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Sebanyak 12,1% responden pernah mengalami kebocoran data finansial. Akibat kebocoran data tersebut, hal yang paling banyak mereka alami adalah berkurangnya uang tabungan di rekening bank (44,1%), disusul berkurangnya saldo di e-wallet (32,2%). Kerugian lain yang dirasakan responden yaitu seperti melakukan transfer atau pembelian karena dihubungi oleh orang ataupun perusahaan tertentu. Meskipun di tengah isu kebocoran data pribadi oleh lembaga keuangan, tingkat keyakinan responden terhadap pelindungan data pribadi saat menggunakan pembayaran digital cukup baik (mean score 6,84), walaupun belum cukup tinggi. Grafik 4.2 Kebocoran data finansial/keuangan "Apakah anda pernah mengalami kebocoran data finansial/keuangan?" [SA] Basis: seluruh responden Ya 12,1% Tidak 87,9% Grafik 4.2.1 Akibat kebocoran data finansial "Apakah akibat dari kebocoran data finansial yang pernah anda alami?" [MA] Basis: responden yang pernah mengalami kebocoran data finansial 44,1% 28,1% Berkurangnya uang tabungan di rekening bank Melakukan transfer/pembelian karena dihubungi oleh orang/ perusahaan tertentu 32,2% 16,5% Berkurangnya uang saldo di dompet digital Kartu kredit/ATM dibelanjakan oleh orang tak dikenal Maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membuat masyarakat tidak setuju dengan adanya aktivitas saling berbagi atau kegiatan menjual data pribadi masyarakat yang dilakukan antar lembaga. Hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat merasa tidak setuju jika suatu platform atau penyedia layanan mempunyai hak untuk membagikan atau menjual informasi penggunanya kepada instansi dan perusahaan lain. Hal tersebut terlihat dari mean score sebesar 3,76 dari rentang 1-10. Skor 1 berarti sangat tidak setuju, sedangkan 10 menunjukkan sangat setuju. 37
38 BAB 4 PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Grafik 4.3 Tingkat kesetujuan untuk menjual/membagi informasi data pribadi "Bagaimana tingkat kesetujuan anda jika suatu platform/penyedia layanan mempunyai hak untuk membagikan/ menjual informasi penggunanya ke instansi/perusahaan lain?" [SA] Basis: seluruh responden 69,2% 30,8% 39,0% MEAN SCORE 3,76 7,6% 7,5% 6,4% 8,7% 10,6% 8,2% 4,4% 1,8% 5,8% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat tidak setuju Sangat setuju 4.2 Penyalahgunaan Data di Media Sosial Ketika data pribadi disalahgunakan di media sosial, mayoritas masyarakat akan langsung mengambil tindakan untuk melaporkan ke platform media sosial tersebut. Namun, beberapa responden memutuskan untuk tidak melapor atau tidak melakukan apapun. Hal itu terjadi karena banyak dari responden yang tidak tahu harus melapor ke mana, atau sudah melapor namun tidak terjadi apa-apa. Bagi Gen Y dan Milenial (23- 38 tahun), mengajukan tuntutan hukum ke pihak berwajib tidak menjadi pilihan yang populer. Grafik 4.4 Tindakan ketika terjadi penyalahgunaan data di media sosial "Apa yang anda lakukan ketika data pribadi anda telah disalahgunakan di media sosial?" [MA] Basis: seluruh responden Total (%) Gen Z (n=3.677) (%) Gen Y (n=6.106) (%) Gen X (n=1.464) (%) Boomer (n=58) (%) Melaporkan ke platform media sosial tersebut 83,4 80,9 84,8 84,4 79,3 Mengajukan tuntutan hukum ke pihak berwajib 38,5 38,0 6,6 36,7 39,7 Meminta kompensasi kepada perusahaan atas bocornya data pribadi 27,2 29,9 26,6 23,3 19,0 Tidak peduli/tidak melakukan apapun 5,1 5,9 4,5 5,3 5,2 Memblokir aktivitas akun/menutup akun 0,2 0,2 0,2 0,4 1,7
4.3 Lembaga Pengumpul Data Pribadi lembaga, ada kalanya masyarakat membagikan data pribadi kepada lembaga tersebut. Menurut hasil survei, responden menganggap bank dan lembaga keuangan merupakan instansi yang paling banyak mengumpulkan data pribadi. Meskipun begitu, responden merasa bank dan lembaga keuangan dapat dipercaya dan dianggap memberikan pelindungan data pribadi yang memadai. Ketika berhubungan dengan suatu Sebaliknya, responden menganggap kepolisian sebagai lembaga yang tidak banyak mengumpulkan data pribadi, namun dianggap memiliki pelindungan data yang memadai. Grafik 4.5 Lembaga pengumpul data pribadi "Lembaga apa yang menurut anda banyak mengumpulkan data pribadi?" [MA] Basis: seluruh responden Bank dan lembaga keuangan Institusi kesehatan rumah sakit/klinik/puskesmas Operator telekomunikasi Perusahaan asuransi E-commerce Institusi pemerintah Kepolisian Perusahaan swasta Tidak ada sama sekali Grafik 4.5.1 Lembaga yang dipercaya memberikan pelindungan data pribadi "Di antara lembaga berikut, mana saja lembaga yang memberikan pelindungan data pribadi yang memadai?" [MA] Basis: responden yang memilih tiap-tiap lembaga n Bank dan lembaga keuangan 7.594 Institusi kesehatan rumah sakit/klinik/puskesmas 5.552 Kepolisian 2.824 Institusi pemerintah 3.622 Operator telekomunikasi 4.924 Perusahaan asuransi 4.304 E-commerce 3.987 Perusahaan swasta 1.599 BAB 4 PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI 67,2% 49,1% 43,6% 38,1% 35,3% 32,0% 25,0% 14,1% 4,0% 80,3% 70,6% 69,9% 59,6% 48,8% 39,8% 32,3% 26,4% 39
BAB 5 PENGETAHUAN AKAN KEAMANAN DATA PRIBADI
42 BAB 5 PENGETAHUAN AKAN KEAMANAN DATA PRIBADI Kasus kebocoran dan pencurian data pribadi di Indonesia masih kerap kali terjadi. Salah satu penyebabnya bisa berasal dari aplikasi yang diinstal di gawai. Setiap kali kita menginstal aplikasi ke gawai, akan muncul notifikasi yang meminta akses pada informasi tertentu seperti kontak, kamera, audio, lokasi/GPS, file/media, dan sebagainya. 5.1 Notifikasi Akses Aplikasi Komunikasi, Lokapasar (Marketplace), dan Transportasi Daring Survei tersebut menunjukkan bahwa saat menginstal aplikasi, responden paling banyak memberikan izin akses pada aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Selanjutnya, sekitar 40% responden juga memberikan akses pada aplikasi lokapasar (Tokopedia, Shopee, dan sebagainya) dan aplikasi transportasi daring (Gojek, Grab, dan sebagainya). Aplikasi-aplikasi tersebut sudah menjadi bagian esensial yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat menginstal aplikasi komunikasi, sekitar 90% responden memberikan izin akses pada foto, media, dan file, serta mengambil gambar dan merekam video. Di samping itu, sekitar 90% responden juga memberikan izin pada panggilan telepon, kontak, dan audio. Sementara, ada 80% responden yang memberikan akses pada bagian SMS, lokasi/GPS, dan kalender. Saat menginstal aplikasi lokapasar, ketiga pengaturan terbanyak yang diberikan oleh responden pada izin akses terhadap lokasi atau GPS (51,5%), SMS (46,8%), serta foto, media, dan file di perangkat (45,8%). Lalu, untuk aplikasi transportasi daring, responden paling banyak memberikan akses pada lokasi (54,9%), panggilan telepon (43,8%), dan SMS (41,0%). Dari pengaturan ini terlihat bahwa responden mengizinkan akses pada bagian- bagian yang sesuai dengan kebutuhan akan penggunaan tiap aplikasi. Sebagai contoh untuk aplikasi komunikasi, responden memberikan akses untuk mengirimkan berbagai file, gambar atau video ataupun kontak seseorang. Grafik 5.1 Pemberian izin akses pada aplikasi "Saat anda menginstal aplikasi muncul notifikasi di gawai anda seperti di bawah ini, aplikasi mana saja yang anda allow/izinkan?" [MA] Basis: seluruh responden Komunikasi Foto, media, dan file di perangkat Mengambil gambar dan merekam video Panggilan telepon Kontak Audio SMS Lokasi/GPS Kalender 89,9% 89,3% 87,9% 87,9% 88,0% 82,6% 79,1% 78,4%
BAB 5 PENGETAHUAN AKAN KEAMANAN DATA PRIBADI Lokapasar Lokasi/GPS 51,5% SMS 46,8% Foto, media, dan file di perangkat 45,8% Mengambil gambar dan merekam video 44,1% Kalender 43,3% Panggilan telepon 39,2% Kontak 37,4% Audio 32,0% Transportasi daring Lokasi/GPS 54,9% Panggilan telepon 43,8% SMS 41,0% Mengambil gambar dan merekam video 37,0% Kalender 35,6% Foto, media, dan file di perangkat 35,3% Kontak 34,2% Audio 34,0% 5.2 Notifikasi Akses Aplikasi Perbankan, Kesehatan, dan Pinjaman Online Ketika menginstal aplikasi keuangan dan perbankan, responden paling banyak memberikan izin akses pada SMS (43,0%), kalender (37,6%), dan foto, media di perangkat (35,1%). Demikian juga untuk aplikasi kesehatan, responden paling banyak mengizinkan akses pada bagian kalender, SMS, dan foto, media di perangkat. Untuk aplikasi pinjaman online, ketiga pengaturan terbanyak yang diberikan oleh responden pada izin akses terhadap kalender (9,3%), SMS (8,6%), serta mengambil gambar dan video (8,6%). Selain itu, terdapat 8,4% responden mengizinkan akses pada lokasi, dan 8,1% lainnya pada panggilan telepon. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri membatasi akses data digital pribadi untuk pinjaman online (fintech lending). Lembaga tersebut mengatur pemberian akses oleh perusahaan pinjaman online hanya pada kamera, mikrofon, dan lokasi. Dari survei terlihat bahwa sebagian responden tidak memperhatikan ketentuan tersebut, dengan memberikan izin di luar ketiga pengaturan tersebut seperti untuk SMS, kalender, dan foto, media ataupun file yang ada di perangkat. Hal tersebut tentunya menjadi ancaman bagi bocornya informasi berharga yang dimiliki oleh pengguna gawai. 43
44 BAB 5 PENGETAHUAN AKAN KEAMANAN DATA PRIBADI Grafik 5.2 Pemberian izin akses pada aplikasi keuangan/perbankan, kesehatan, dan pinjaman online "Saat anda menginstal aplikasi muncul notifikasi di gawai anda seperti di bawah ini, aplikasi mana saja yang anda allow/izinkan?" [MA] Basis: seluruh responden Aplikasi Keuangan/Perbankan SMS Kalender Foto, media, dan file di perangkat Panggilan telepon Mengambil gambar dan merekam video Lokasi/GPS Audio Kontak Aplikasi Kesehatan Kalender SMS Foto, media, dan file di perangkat Mengambil gambar dan merekam video Panggilan telepon Lokasi/GPS Audio Kontak Aplikasi Pinjaman Online Kalender SMS Mengambil gambar dan merekam video Lokasi/GPS Panggilan telepon Foto, media, dan file di perangkat Kontak Audio 43,0% 37,6% 35,1% 34,3% 34,3% 32,6% 30,4% 27,9% 26,8% 26,4% 24,2% 23,0% 23,0% 22,9% 20,0% 19,8% 9,3% 8,6% 8,6% 8,4% 8,3% 8,1% 7,6% 6,8%
BAB 5 PENGETAHUAN AKAN KEAMANAN DATA PRIBADI Saat mendapatkan notifikasi izin akses ke banyak hal seperti identitas, kontak, lokasi, dan sebagainya, rata-rata responden memberikan akses dan tetap menginstal aplikasi tersebut (Grafik 5.3). Berdasarkan hasil riset perusahaan keamanan siber Kaspersky, 14,8% pengguna perangkat seluler menjadi target malware/adware pada tahun 2019, dan aplikasi default pra-instal adalah salah satu yang berperan di dalamnya. Dibandingkan antar beda generasi, generasi yang lebih tua cenderung lebih memilih untuk membatalkan menginstal aplikasi ketika muncul notifikasi untuk memberikan akses pada banyak data dan informasi. Hampir 50% responden dari generasi boomer membatalkan untuk menginstal aplikasi dan sekitar 40% responden dari generasi X juga melakukan hal yang sama. Sebaliknya, generasi yang lebih muda cenderung lebih pasrah pada pengaturan terhadap pemberian izin akses tersebut. Sekitar 75% responden dari generasi Y dan 85% responden dari generasi Z tetap menginstal aplikasi tersebut. Dari sini menandakan bahwa generasi lebih muda cenderung lebih rentan pada kemungkinan data diambil saat berinteraksi dengan suatu aplikasi. Grafik 5.3 Penginstalan aplikasi dengan memberikan izin akses "Saat anda menginstal aplikasi yang anda inginkan muncul notifikasi berikut ini, apakah anda tetap akan menginstal/klik terima?" [SA] Basis: seluruh responden Batal menginstal/ klik kembali di ponsel 23,9% Tetap menginstal aplikasi/klik terima 76,1% 45
46 BAB 5 PENGETAHUAN AKAN KEAMANAN DATA PRIBADI Grafik 5.3.1 Penginstalan aplikasi dengan memberikan izin akses berdasarkan kelompok usia 25,2% 16,0% 84,0% GEN Z (N=3.677) GEN Y (N=6.106) 37,7% 62,3% 48,3% GEN X (N=1.464) BOOMER (N=58) Tetap menginstal aplikasi/klik terima Batal menginstal/klik kembali di ponsel 5.3 Notifikasi Pesan WhatsApp/SMS Salah satu modus penipuan dunia maya lainnya adalah melalui pesan singkat yang dikirimkan melalui SMS dan WhatsApp dan meminta pengguna untuk mengklik suatu tautan yang tercantum atau mengirimkan kode atau informasi personal ke pengirim pesan tersebut. Dari hasil survei didapatkan bahwa mayoritas responden belum pernah mendapatkan pesan yang meminta penerima membagikan kode angka untuk suatu pembelian barang. Sementara itu, terdapat 25% responden pernah mendapatkan pesan SMS dan WhatsApp serupa (Grafik 5.4). Survei tersebut kemudian menilai pendapat dan mengukur tingkat keyakinan responden apakah informasi tersebut berupa penipuan atau kejahatan pencurian data. Dari skala 1-10, rata-rata skor responden adalah 8,15, yang artinya rata-rata responden berpendapat bahwa pesan tersebut merupakan penipuan, sebuah pesan berisikan motif pencurian data pribadi. 74,8% 51,7%
BAB 5 PENGETAHUAN AKAN KEAMANAN DATA PRIBADI Grafik 5.4 Pengalaman dalam mendapatkan pesan SMS/WhatsApp "Apakah anda pernah mendapatkan pesan WhatsApp/SMS seperti di berikut?" [SA] Basis: seluruh responden Tidak 74,7% Ya 25,3% Grafik 5.4.1 Tingkat keyakinan terhadap pesan yang berupa penipuan "Dari skala 1-10, menurut anda apakah info tersebut penipuan?" [SA] Basis: seluruh responden 15,6% 84,4% 49,6% MEAN SCORE 8,15 6,9% 7,8% 8,4% 9,3% 9,1% 3,1% 1,5% 1,8% 2,3% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat tidak yakin penipuan/kejahatan pencurian data Sangat yakin penipuan/kejahatan pencurian data 47
48 BAB 5 PENGETAHUAN AKAN KEAMANAN DATA PRIBADI Selanjutnya, survei juga mengukur bagaimana respons terhadap orang yang mengirimkan pesan tersebut. Rata-rata responden yang menganggap bahwa pesan tersebut penipuan berkeinginan untuk melaporkan pengirim pesan tersebut. Dari skala 1-10, rata-rata skor tingkat keyakinan responden adalah 6,89, artinya responden relatif yakin untuk melaporkan suatu pesan yang mengandung motif penipuan/ pencurian data pribadi. Terhadap pesan yang sama, responden juga berkeinginan untuk mengingatkan orang yang telah mengirimkan suatu pesan yang berisikan motif penipuan atau pencurian data. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden cukup menyadari pentingnya suatu tindakan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang mengirimkan informasi yang mengancam kebocoran data pribadi seseorang. Grafik 5.5 Tindakan terhadap pengirim pesan berisi motif penipuan "Dari skala 1-10, menurut anda, apakah anda akan melaporkan orang yang mengirimkan pesan tersebut?"[SA] Basis: responden yang menganggap pesan tersebut penipuan 27,2% Melaporkan 72,8% MEAN SCORE 6,89 24,1% 16,2% 15,4% 11,2% 10,9% 3,2% 2,8% 4,9% 5,1% 6,2% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat tidak yakin akan melaporkan Sangat yakin akan melaporkan 27,1% Mengingatkan 72,9% MEAN SCORE 6,89 25,6% 14,0% 14,4% 9,0% 12,0% 5,1% 3,4% 4,8% 4,8% 6,9% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat tidak yakin akan mengingatkan Sangat yakin akan mengingatkan
BAB V: PENGETAHUAN AKAN KEAMANAN DATA PRIBADI 49
BAB 6 RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI
52 BAB 6 RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI Keberadaan instrumen hukum memiliki andil besar dalam memberikan pelindungan bagi masyarakat, swasta maupun pemerintah dari tindak pencurian data pribadi ataupun bentuk kejahatan siber lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menyusun Rancangan Undang- Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi untuk meningkatkan keamanan data pribadi seseorang. Saat ini, RUU sedang dalam tahap pembahasan di DPR RI. 6.1 Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi Survei menunjukkan bahwa hampir setengah responden mengetahui atau pernah membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi. Kebanyakan dari responden mengetahuinya dari media sosial (69,6%), portal berita daring (55,6%), dan televisi (40,5%). Aturan tersebut nantinya perlu disebarluaskan secara efektif melalui media tersebut mengingat sekitar 50% responden belum mengetahui tentang keberadaan rancangan aturan tersebut. Grafik 6.1 Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi "Apakah anda mengetahui/membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi?" [SA] Basis: seluruh responden Tidak tahu 51,2% Ya tahu 48,8% "Dari mana anda mengetahui/membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi?" [MA] Basis: responden yang mengetahui/membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi Sumber Informasi Media sosial Berita daring Televisi Surat edaran dari instansi pemerintah Orang terdekat (teman dan keluarga) Koran Radio Lainnya 69,6% 55,6% 40,5% 19,7% 17,3% 11,3% 6,9% 1,8%
Terdapat setengah dari responden baik laki-laki maupun perempuan mengetahui atau pernah membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi. Responden yang mengetahui tentang RUU Pelindungan Data Pribadi cenderung berasal dari kelas ekonomi yang lebih tinggi. Survei menunjukkan 54% responden SES A dan 50% responden SES B mengetahui tentang rancangan regulasi tersebut. Sementara ada lebih sedikit responden dari kelas ekonomi lebih rendah, sekitar 45% responden berasal dari kelas ekonomi D dan E yang mengetahui tentang RUU tersebut. lebih banyak responden yang mengetahui atau pernah membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi adalah lulusan sekolah menengah sederajat (49,3%) dan diploma (49,6%). Meskipun dengan level pendidikan lebih tinggi, jumlah responden dari tingkat pendidikan sarjana justru lebih sedikit (47,6%), ada kemungkinan ini berkaitan dengan jenis paparan informasi yang biasa didapatkan oleh responden. Dari latar belakang tingkat pendidikan, Grafik 6.2 Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi berdasarkan jenis kelamin, SES, dan pendidikan terakhir "Apakah anda mengetahui/membaca tentang RUU pelindungan Data Pribadi?" [SA] Basis: seluruh responden Jenis kelamin Perempuan 49,5% 50,5% Laki-Laki 48,5% 51,5% SES SES A 54,0% 46,0% SES B 50,0% 50,0% SES C 49,7% 50,3% SES D-E 45,2% 54,8% Pendidikan Terakhir Sarjana (D4/S1/S2/S3) 47,6% 52,4% Diploma (D1/D2/D3) 49,6% 50,4% Sekolah Menengah (SMP/SMA dan sederajat) 49,3% 50,7% Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/SD sederajat 47,2% 52,8% Mengetahui Tidak mengetahui BAB 6 RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI 53
54 BAB 6 RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI Survei juga mengidentifikasi banyaknya responden yang mengetahui atau membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi berdasarkan lokasi. Secara keseluruhan, responden yang lebih banyak mengetahui tentang RUU Pelindungan Data Pribadi berada di wilayah Barat, lalu disusul responden di wilayah Tengah dan lebih sedikit di wilayah Timur. Responden yang paling banyak mengetahui tentang RUU Pelindungan Data Pribadi berada di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten. Adapun jumlah responden yang paling sedikit mengetahui RUU tersebut berada di provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Utara (Grafik 6.3). Berdasarkan penyebaran tersebut, dapat dikatakan bahwa informasi mengenai RUU Pelindungan Data Pribadi masih belum merata diketahui oleh responden baik dari wilayah Barat, Tengah maupun Timur. Grafik 6.3 Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi berdasarkan lokasi "Apakah anda mengetahui/membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi?" [SA] Basis: seluruh responden Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah DKI Jakarta Sumatera Utara Banten Sumatera Selatan DI Yogyakarta Sulawesi Selatan Lampung Kalimantan Timur Riau Nusa Tenggara Barat Bali Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Aceh Jambi Sulawesi Utara Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Kep. Riau Sulawesi Tenggara Gorontalo Papua Bengkulu Maluku Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Barat Kep. Bangka Belitung Kalimantan Utara 2.448 1.650 1.495 803 479 543 289 305 286 292 211 210 202 202 183 205 166 160 148 144 102 112 90 89 72 48 53 71 55 39 44 37 38 34 Barat Tengah Timur 1.255 774 741 437 269 269 150 140 134 130 97 96 87 87 85 83 82 76 71 70 49 48 43 37 29 27 27 25 22 18 18 16 16 14
BAB 6 RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI Generasi yang paling banyak mengetahui atau membaca tentang RUU Pelindungan adalah generasi Y (51,3%), lalu diikuti oleh generasi boomer (50,0%), generasi Z (46,7%), dan yang paling sedikit adalah generasi X (44,0%). Kebanyakan responden dari tiap generasi mengetahui tentang rancangan aturan tersebut dari media sosial dan portal berita daring. Meski dengan tingginya akses terhadap media digital oleh generasi lebih muda (Gen Z), dari survei terlihat hal ini tidak menjadikan generasi tersebut paling banyak mengetahui RUU Pelindungan Data Pribadi dibandingkan dengan generasi lainnya. Grafik 6.4 Pengetahuan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi berdasarkan generasi "Apakah anda mengetahui/membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi?" [SA] Basis: seluruh responden 53,3% 46,7% 48,7% 51,3% GEN Z (13-22 TAHUN) (N=3.677) GEN Y (23-38 TAHUN) (N=6.106) Ya tahu Tidak tahu 56,0% 44,0% 50,0% 50,0% GEN X (39-54 TAHUN) (N=1.464) BOOMER (55-70 TAHUN) (N=58) Grafik 6.4.1 Sumber informasi tentang RUU Pelindungan Data Pribadi berdasarkan generasi "Dari mana anda mengetahui/membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi?" [MA] Basis: responden yang mengetahui/membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi Total Gen Z (13-22 tahun) (n=3.677) Gen Y (23-38 tahun) (n=6.106) Gen X (39-54 tahun) (n=1.464) Boomer (55-70 tahun) (n=58) Media sosial 69,6% 68,7% 69,8% 70,5% 69.0% Berita daring 55,6% 44,9% 58,6% 69,1% 65.5% Televisi 40,5% 37,0% 41,8% 42,7% 51.7% Surat edaran dan instansi pemerintah 19,7% 13,9% 21,7% 25,2% 24.1% Orang terdekat (teman dan keluarga) 17,3% 15,4% 17,6% 21,1% 17.2% Koran 11,3% 8,8% 11,5% 16,3% 27.6% Radio 6,9% 6,2% 7,0% 9,0% 3.4% 55
56 BAB 6 RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI 6.2 Sistem Pelindungan Data di Indonesia Di dalam Data Privacy Handbook (PwC, 2019) dijelaskan bahwa data pribadi penting untuk dilindungi karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, diantaranya hak untuk mengakses, menghapus, membatasi, mengoleksi dan mentransfer data pribadi. Menurut responden, sistem pelindungan data di Indonesia saat ini berada pada level cukup baik dengan skor rata-rata 6,05, dari skala 1-10. Terhadap penilaian tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan sistem dalam melindungi informasi dan data personal agar tidak rentan untuk diretas dan disalahgunakan. Berdasarkan lokasi, responden dengan penilaian 3 tertinggi berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur (skor 6,8), Gorontalo (skor 6,3), dan Sumatera Selatan (skor 6,3). Sementara penilaian 3 terendah datang dari responden yang berada di provinsi Maluku Utara (skor 5,5), Kalimantan Utara (skor 5,5), dan Papua Barat (skor 5,3). Grafik 6.5 Penilaian terhadap sistem pelindungan data pribadi di Indonesia "Dari skala 1-10 (1= Sangat buruk, 10= Sangat baik), bagaimana anda menilai sistem pelindungan data pribadi di Indonesia saat ini?" [SA] Basis: seluruh responden 37,5% 62,5% MEAN SCORE 6,05 18,5% 19,1% 14,8% 12,0% 8,7% 8,4% 6,7% 4,4% 4,5% 2,9% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat buruk Sangat baik
BAB 6 RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI Bagi hampir keseluruhan responden, keberadaan institusi/lembaga merupakan hal penting dalam mengatur dan mengawasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ini menandakan bahwa bagi responden, independensi penting untuk memastikan lembaga menjalankan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi secara efektif. Dengan keberadaan lembaga tersebut, 80% responden berharap dapat mengadu/ melaporkan kejadian yang berkaitan dengan data pribadi dan bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik. Di samping itu, sekitar 60% responden berharap lembaga tersebut dapat berperan dalam memberikan edukasi tentang pelindungan data pribadi. Grafik 6.6 Pentingnya institusi mengatur penerapan UU Pelindungan Data Pribadi "Menurut anda apakah perlu adanya institusi/lembaga yang mengatur dan mengawasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi?" [SA] Basis: seluruh responden Tidak perlu 6,8% Ya Perlu 93,2% Grafik 6.6.1 Harapan terhadap institusi "Apa harapan anda terhadap hadirnya lembaga tersebut?" [MA] Basis: Responden yang menganggap perlunya ada lembaga yang mengatur pelindungan data pribadi Bisa mengadu/melaporkan 78,5% Bisa menindaklanjuti aduan 77,8% Bisa melakukan pengawasan penerapan UU PDP 65,8% Bisa mengedukasi 57,2% 57
BAB 7 PENUTUP
60 BAB 7 PENUTUP 7.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, berikut sejumlah kesimpulan yang dapat diambil dari survei terhadap masyarakat mengenai pelindungan data pribadi. 1. Melalui survei ini diketahui masyarakat sadar bila pelindungan data pribadi penting tetapi belum cukup baik dalam mengambil tindakan atau langkah pelindungan atas data pribadinya. Hal ini tercermin dari pengetahuan mereka atas isu ini, salah satunya bahwa 87,8% masyarakat membaca dan mengetahui kebijakan privasi saat membuka dan menginstal aplikasi. Namun, masyarakat belum sepenuhnya selektif dalam mengatur akses atas gawai dan aplikasi yang memungkinkan pencurian data. 2. Tingkat pemahaman masyarakat akan data pribadi ditunjukkan dengan hampir seluruh masyarakat telah mengetahui tentang data pribadi. Skor pengetahuan data pribadi umum 6,70 dari skala 10, sementara skor untuk pengetahuan data pribadi khusus 5,26 dari skala 10. Survei juga menemukan bahwa penyalahgunaan data pribadi masih terjadi di seluruh wilayah Indonesia. 3. Masyarakat secara umum telah mengetahui tentang RUU Pelindungan Data Pribadi. Pengetahuan ini didapatkan masyarakat dari media sosial (69,6%), portal berita daring (55,6%), dan televisi (40,5%). 4. Kepedulian masyarakat terhadap pelindungan data pribadi masih tergolong kurang. Ini ditunjukkan dengan 55,5% pengguna Facebook dan 25,5% pengguna Instagram tidak melakukan pengaturan privat pada akun media sosial tersebut. 5. Persepsi publik atas pemahaman tentang kerahasiaan data pribadi dianggap cukup baik tetapi belum memadai. Hal tersebut terlihat dari penilaian terhadap sistem pelindungan data di Indonesia dengan skor rata- rata 6,05 dari skala 10. Oleh sebab itu, Indonesia perlu meningkatkan sistem dan implementasi aturan pelindungan data pribadi. 7.2 Temuan Berikut sejumlah temuan yang dapat diambil dari survei terhadap masyarakat mengenai pelindungan data pribadi. WhatsApp merupakan media sosial yang paling banyak diakses saat ini (88,8%). Setiap kelompok usia memiliki preferensi penggunaan media sosial yang berbeda. Secara proporsi terlihat, Facebook banyak digunakan oleh kelompok usia dewasa, dan TikTok digunakan oleh kelompok usia yang lebih muda.
Untuk media sosial berupa aplikasi perpesanan instan (messenger), responden lebih selektif dalam menambah teman. Hal tersebut juga disebabkan karena aplikasi perpesanan instan biasanya harus dikaitkan dengan nomor ponsel terlebih dahulu. TikTok dan YouTube adalah media sosial yang memiliki cara menambah teman paling bebas.
Survei juga menemukan bila pertemanan (jejaring) terbanyak ada di Facebook. Namun pada media sosial ini pula setengah lebih pengguna tidak melakukan pengaturan khusus untuk orang yang bisa melihat postingan atau unggahan (55,5% pengguna Facebook mengatur aksesnya menjadi publik atau dapat dilihat orang di dalam dan di luar Facebook).
TikTok, media sosial yang belakangan ini populer dan Twitter adalah medium paling terbuka. Lebih dari 70% pengguna dua media sosial ini tidak melakukan pengaturan khusus untuk orang yang bisa melihat unggahan mereka.
Survei juga mengukur Pengetahuan Data Pribadi yang dihitung dari jumlah jawaban responden dari masing-masing kategori data pribadi umum dan data pribadi khusus. Secara umum dapat terlihat tingkat pengetahuan data pribadi umum lebih tinggi daripada data pribadi khusus. Mayoritas responden sudah mengetahui mengenai data pribadi (94,1%). Nomor Induk Kependudukan (NIK), merupakan data yang dianggap paling penting dan paling khawatir untuk disalahgunakan karena data NIK terintegrasi dengan banyak hal. Disusul data keuangan pribadi/perbankan dan juga data biometri.
Tiga data pribadi yang dianggap paling aman untuk dibagikan adalah agama, jenis kelamin dan tanggal lahir. Padahal menurut Data Protection Act - UK, 1988, agama merupakan salah satu data pribadi sensitif. Namun, sebagian besar masyarakat merasa tidak khawatir jika dibagikan ke publik. Mayoritas responden (87,8%) membaca dan mengetahui kebijakan privasi saat membuka/menginstal aplikasi. Responden yang tidak memahami dan tidak mau membaca kebijakan pribadi kebanyakan beralasan kebijakan tersebut terlalu panjang, sehingga kesulitan memahami isinya.
Secara umum responden menyadari bahwa memberikan akses data pribadi pada pihak ketiga dapat menjadi sesuatu yang berbahaya. Namun karena aplikasi tersebut dibutuhkan, responden biasanya memberikan akses terhadap data pribadinya. Hanya hampir dari setengah responden (48,8%) yang mengetahui atau membaca tentang RUU Pelindungan Data Pribadi, di mana mereka banyak mengetahuinya melalui media sosial dan portal berita daring. Kelompok BAB 7 PENUTUP 61
62 BAB 7 PENUTUP usia yang paling banyak mengetahui atau membaca RUU perlindungan pribadi adalah Gen Y (51,29%).
Sistem perlindungan data di Indonesia dianggap cukup baik namun belum memadai (mean score 6,05/10), sehingga 93,2% responden menganggap perlu adanya institusi/lembaga yang mengatur dan mengawasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini diperlukan ketika mengalami permasalahan terkait data pribadi, responden langsung mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke mana mereka harus melapor atau mengajukan aduan. 7.3 Rekomendasi Berdasarkan hasil riset tersebut, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran (awareness) upaya pelindungan data pribadi. 1. Terus meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi melalui: Pelatihan dengan tema, antara lain cara memahami kebijakan privasi aplikasi, menerapkan pengamanan berlapis pada aplikasi, selektif dalam menginstal aplikasi, dan cara menyikapi kebocoran data pribadi;
Sosialisasi mengenai instrumen yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Pendekatan edukasi dapat diperluas dalam bentuk publikasi yang variatif (infografis, teks, dan video); dan Diskusi publik di berbagai daerah dengan menghadirkan pembicara, antara lain dari Kemkominfo, kepolisian, dan pimpinan daerah setempat. 2. Pemilihan medium kampanye dapat menyesuaikan pada kecenderungan profil pengguna media. Jika melalui media sosial, generasi muda cenderung menggunakan media sosial yang lebih baru seperti TikTok & Instagram, sementara kelompok usia lebih dewasa lebih menggemari Facebook. 3. Fokuskan konten kampanye pada sejumlah temuan, seperti kerentanan Facebook yang cenderung terbuka atau tidak memiliki pengaturan privasi dibandingkan media sosial lain seperti Instagram. Sementara itu, jejaring pada media sosial Facebook cenderung lebih luas. 4. Mengkomunikasikan temuan survei sebagai strategi kampanye untuk memperingatkan kerentanan perilaku yang patut diduga rawan pencurian data. 5. Mengkaji dan melakukan antisipasi dengan temuan bahwa umumnya masyarakat menganggap agama bukan sebagai data pribadi yang prioritas untuk dibagikan, mengingat Indonesia yang sensitif pada gangguan intoleransi karena keberagamannya.
6. Bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga lainnya untuk mengedukasi batasan akses aplikasi agar terhindar dari pencurian data. Langkah OJK mengenalkan Camilan (camera, microphone, location) dapat menjadi salah satu materi mengenalkan pentingnya batasan akses saat mengunduh aplikasi. 7. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui bahwa NIK dan data perbankan merupakan data pribadi dan penting untuk dilindungi. Oleh karena itu, RUU Pelindungan Data Pribadi perlu segera disahkan untuk menghindari berbagai modus penyalahgunaan data pribadi seperti penipuan berkedok pinjaman online. 8. Menggiatkan publikasi RUU Pelindungan Data Pribadi di media sosial dan portal berita daring. Hal ini karena masyarakat paling banyak mendapatkan informasi mengenai rancangan aturan itu melalui kedua media tersebut. 9. Seluruh provinsi Indonesia tak luput dari kasus kebocoran data pribadi. Sudah 3.246 orang di 34 provinsi mengaku pernah menjadi korban kebocoran data. Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Maluku menjadi daerah yang perlu mendapatkan perhatian karena kasus terbanyak dilaporkan dari provinsi-provinsi tersebut. Namun, kampanye secara umum nasional tetap perlu dilakukan. BAB 7 PENUTUP 63