Pengaturan Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Oleh : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.1 A. Pendahuluan Sebagai makhluk sosial, hidup secara bersama bagi manusia merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan bisa lepas dari kebutuhan akan hidup bersama tersebut. Seseorang akan berkeinginan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama orang lain yang bisa dijadikan sebagai teman hidup untuk berbagi suka maupun duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri yang terikat oleh aturan (baik agama maupun hukum) sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya, inilah yang lazimnya disebut sebagai sebuah ikatan perkawinan. Dalam kajian hukum Islam, perkawinan (pernikahan) merupakan terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kedua kata tersebut menjadi istilah pokok dalam al- Qur'an untuk menunjukkan kepada makna perkawinan. Kata zawaja berarti pasangan, sedangkan nakaha bermakna berhimpun. Dengan demikian, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.2 Dengan demikian perkawinan telah menjadikan seseorang yang tadinya sendiri menjadi berpasangan dan saling melengkapi. Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawina beserta peraturan pelaksanaannya. Di samping Undang-undang perkawinan tersebut, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang oleh sebagian para sarjana hukum juga dikatakan sebagai hukum positif dan merupakan 1 Ketua Pengadilan Agama Kandangan 2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, 2004), hlm. 17. 1
hukum materiil yang mengatur tentang perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Dalam kajian studi hukum Islam di Indonesia, kita mengenal pembahasan tentang perkawinan campuran. Menurut perspektif fikih klasik, pembahasan tentang perkawinan campuran akan mengantarkan pada kajian tentang perkawinan beda agama. Sejalan dengan praktiknya saat ini, perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang seagama dan satu kewarganegaraan saja, karena terdapat banyak kasus dimana suami isteri berasal dari latar belakang agama dan atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan hak asasi manusia sebagai dasar dalam membenarkan tindakan mereka, khususnya dalam hal praktik perkawinan dengan latar belakang agama yang bebeda. Terkait dengan persoalan ini, tidak sedikit kalangan akademisi yang membolehkan praktik perkawinan campuran antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pendapat mayoritas ulama yang membolehkan seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang wanita kitabiyah.3 Dengan demikian praktek perkawinan campuran di Indonesia saat ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek perkawinan campuran saat ini telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama semata. Dari sisi hukum positif, perkembangan ini menarik untuk dikaji karena hukum pada dasarnya dilahirkan untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Menurut penulis, praktik perkawinan campuran di Indonesia harus dikembalikan pada pemahaman terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyiratkan bahwa bahwa pelaksanaan perkawinan harus melibatkan/memperoleh keabsahan agama dan juga pengakuan negara. B. Rumusan Masalah 3 Wanita Ahl Kitab pada umumnya dipahami sebagai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen) berdasarkan al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5. 2
Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan sebelumnya mengenai topik pembahasan dalam tulisan ini yaitu pengaturan perkawinan campuran dan perkawinan beda agama di Indonesia, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana praktik perkawinan campuran berdasarkan perbedaan kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia dan ketentuan hukum positif yang mengaturnya. 2. Bagaimana praktik perkawinan campuran berdasarkan perbedaan agama (keyakinan) yang terjadi di Indonesia dan ketentuan hukum positif serta hukum syariat Islam yang mengaturnya. C. Pembahasan Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia merupakan bagian dari anggota masyarakat dan negara yang mempunyai keterikatan dengan norma-norma yang berlaku dan berkembang di dalamnya, termasuk norma hukum dan agama (disamping juga ada norma yang lain seperti norma kesopanan dan kesusilaan). Norma hukum sendiri dalam kajian sosiologi hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu hukum yang berkembang dalam masyarakat tidak lah statis melainkan dinamis dan terus megalami perubahan. Artinya hukum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat aturan statis, melainkan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian rumusan aturan hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang seharusnya mampu memberikan jawaban atas berbagai problem yang terjadi di masyarakat. Tuntutan akan perubahan sosial semestinya membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berada dalam keajegan. Jika hukum berada dalam kondisi statis dan tidak mampu merespon perkembangan dan perubahan sosial, maka akan mengalami banyak kendala baik dalam hal penegakan keadilan maupun penegakan hukum (law enforcement). Namun selama perubahan hukum itu responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat. Bagaimanapun, hukum merupakan organisme yang hidup (es ist und wird mit dem volke). Ini misalnya dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat atas 3
dasar otoritasnya sendiri yang bermoral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.4 Berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia, juga merupakan respon atas berbagai persoalan di bidang perkawinan yang timbul di masyarakat Indonesia.5 Pada masa Orde Baru, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang perkawinan) telah diperkuat dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan teori eksistensi Hukum, keberadaan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari masyarakat muslim Indonesia yang merupakan pemeluk agama mayoritas, sehingga aturan-aturan hukum Islam (di bidang perkawinan) perlu dipositivisasi ke dalam bentuk hukum positif (ius constitutum) yang digunakan untuk mengatur masyarakat, sehingga mereka dapat mentaati hukum agama sekaligus hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur segala persoalan perkawinan bagi masyarakat Indonesia, yang secara esensial tidak bisa dilepaskan dari tuntunan atau panduan keagamaan, khususnya dari segi hukum agama Islam. Hal tersebut dapat kita cermati sejak awal perumusan pasal pada undang-undang tersebut yang menyebutkan atau menjelaskan pengertian tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.6 Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merumuskannya sebagai berikut : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 4 Ellya Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", dalam Jurnal TAPIs (Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2013). 5 Sebelum tahun 1974, pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sangat beragam. Pada masa itu setiap golongan tunduk peraturan perkawinan yang berbeda-beda. Pada tanggal 2 januari 1974 pemerintah negara Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang perkawinan yang menentukan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang perkawinan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. 6 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 4
sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 7 Dalam undang-undang perkawinan tersebut, kata-kata "antara pria dengan seorang wanita" telah menafikan kemungkinan adanya perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain (seperti Belanda, Belgia dan sebagian negara bagian Canada). Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad, walaupun dapat kita yakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis sebagaimana yang dilarang oleh hukum agama dan undang-undang perkawinan.8 Selain itu, pencantuman kata-kata "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam definisi perkawinan sebagaimana tertulis dalam undang-undang perkawinan, menurut penulis merupakan gambaran nyata adanya hubungan yang erat antara perkawinan dengan agama (kerohanian), yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Makalah singkat ini akan mencoba mengkaji tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, namun penulis hanya memfokuskan pembahasan pada kajian tentang perkawinan campuran, baik karena perbedaan kewarganegaraan maupun karena perbedaan agama. Kedua jenis perkawinan campuran ini akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan khusus mengenai perkawinan campuran karena perbedaan agama juga akan dikaji berdasarkan ketentuan hukum Islam. 1. Perkawinan Campuran Karena Perbedaan Kewarganegaraan Tidak sedikit masyarakat memahami perkawinan campuran di Indonesia sebatas perkawinan beda agama saja. Padahal dalam prakteknya perkawinan campuran di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Praktek perkawinan campuran saat ini telah berkembang maknanya dan tidak lagi 7 Baca Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). 8 Prof. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 47. 5
mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran sebagai perkawinan karena perbedaan agama. Tidak dapat dipungkiri, perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan sudah banyak terjadi dan akan terus banyak terjadi di masa mendatang. Hal tersebut lumrah sebagai akibat pesatnya arus globalisasi dan informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Jalur perkenalan masa kini telah membawa dan mempertemukan pasangan berbeda kewarganegaraan, dimana akses perkenalan dan saling komunikasi tersebut bisa dijalin melalui berbagai media seperti internet, berbagai macam aplikasi dan media-media sosial masa kini, hubungan bisnis dan dagang antar negara, teman pendidikan, bahkan liburan manca negara. Perkawinan campuran juga banyak terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan tenaga kerja dari negara lain. Oleh karena itu sudah semestinya perlindungan hukum atas praktik perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik oleh negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada prinsipnya, perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus mengacu (berpedoman) berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk melaksanakan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, secara umum harus dipenuhi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. persyaratan- persyaratan tersebut tertuang dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 undang-undang perkawinan. Misalnya calon pengantin telah memenuhi syarat dalam hal batasan usia minimal perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dalam Pasal 7 ayat (1) (yang mengatur tentang ketentuan batasan usia minimal untuk menikah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan minimal calon pengantin telah berusia 19 tahun (baik pihak pria maupun wanita).9 Jika ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi maka menurut ketentuan ayat (2) orang tua pihak pria dan/atau orang tua 9 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 6
pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.10 Dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, yaitu sebagai berikut : (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Dalam ayat (1) pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia harus dilakukan menurut aturan perkawinan yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia perkawinan tersebut juga tidak boleh melanggar ketentuan dan aturan-aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Jika kedua suami isteri tersebut kembali ke Indonesia dan ingin menetap di negara Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, perkawinan meraka harus didaftarkan (dicatatkan) di Kantor Pencatatan Perkawinan pada tempat dimana mereka berdomisili, dengan membawa surat-surat atau bukti-bukti perkawinan meraka, sehingga perkawinan mereka tersebut juga mendapatkan pengesahan (legalitas) dari negara. Kemudian dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang perkawinan campuran, yaitu sebagai berikut : Pasal 57 Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, 10 Yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi selain yang beragama Islam. 7
karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 58 Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Pasal 59 (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini. Pasal 60 (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing- masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3). 8
(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. Pasal 61 (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang- undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. Pasal 62 Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini. Menurut pasal-pasal pada undang-undang perkawinan tersebut, dapat kita lihat adanya pengertian perkawinan campuran sebagaimana tertulis dalam Pasal 57. Penafsiran atas pasal tersebut bermakna bahwa perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing (WNA) dan pihak lain yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Selanjutnya ketentuan pada Pasal 58 menjelaskan bahwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh seorang WNI dan seorang WNA dapat memilih untuk memperoleh status kewarganegaraan dari salah satu negara, yaitu kewarganegaraan dari suami maupun isterinya. Perpindahan kewarganegaraan tersebut baik persyaratan maupun ketentuannya berdasarkan cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Jika status kewarganegaraan tersebut sudah diberikan oleh negara (misalnya WNA memilih untuk merubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia karena menikah dengan seorang WNI), maka status kewarganegaraan tersebut 9
menentukan hukum yang berlaku baginya, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Artinya hukum yang dianut dan harus ia patuhi adalah hukum negara dimana ia menjadi warga negara tersebut (Pasal 59 ayat 1). Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak serta merta memberikan status kewarganegaraan Indonesia bagi seorang wanita WNA yang menikah dengan seorang pria WNI. Namun jika wanita WNA tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga seorang wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, bila ia hendak mengikuti kewarganegaraan suaminya menjadi WNA, maka wanita tersebut diharuskan untuk mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku seperti tertuang dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Kewarganegaraan Lama (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958), dan Pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan Baru (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006). Hal yang demikian kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran.11 itu dapat menimbulkan perbedaan Adapun mengenai tempat dan tata cara pencatatan perkawinan campuran tidak ada diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun jika kita mengacu pada Pasal 59 ayat (2) undang-undang ini, maka akan tergambar bahwa bentuk suatu perbuatan hukum dilakukan menurut hukum dimana perbuatan hukum itu terjadi. Oleh karena itu tata cara dan pencatatan perkawinan campuran hemat penulis dilakukan menurut hukum nasional Indonesia. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, maka tempat pencatatan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dilakukan/dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil dalam wilayah dimana perkawinan itu dilangsungkan. Selanjutnya dalam Pasal 60, undang-undang perkawinan menjelaskan dalam beberapa ayat tentang ketentuan dan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran, yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak tersebut. Misalnya adanya surat keterangan tentang berbagai 11 Leonora Bakarbessy dan Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional", dalam Jurnal Perpsektif (Vol. XVII No. 1 Tahun 2012). 10
persyaratan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak (pejabat) dari instansi yang berwenang menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran. Apabila terjadi penolakan dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan sebagai persyaratan perkawinan campuran, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta keputusan (penetapan) dari Pengadilan untuk memberikan pertimbangan hukum apakah penolakan tersebut beralasan hukum atau tidak. Kemudian selanjutnya Pasal 61 ayat (1) menegaskan kembali bahwa perkawinan campuran dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Dalam hal ini tentunya bagi yang beragama Islam dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sedangkan yang beragama selain Islam pencatatannya pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Sementara pada ayat (2) dan (3) mengatur tentang ketentuan sanksi pidana bagi pelaku maupun pihak pegawai pencatat perkawinan yang dengan sengaja melanggar atau memanipulasi ketentuan dan syarat- syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran yang seharusnya dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan campuran. Pada pokoknya perkawinan campuran yang dilangsungkan oleh seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara asing tidak dilarang oleh hukum yang berlaku bahkan dapat memperoleh legalitaas atau pengakuan dari negara, selama segala syarat dan ketentuan yang diatur oleh hukum masing-masing negara asal kedua mempelai tersebut terpenuhi serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. 2. Perkawinan Campuran Karena Perbedaan Agama Menurut pandangan hukum Islam, tidak ada istilah pengertian campuran jika dimaknai sebagai perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan. Yang ada hukum dan ketentuannya adalah perkawinan campuran dalam pengertian karena perbedaan agama. Dalam Agama Islam, agama merupakan kriteria yang diutamakan saat seseorang memilih calon pasangan hidup, sebagaimana tergambar dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. yang cukup populer, yaitu : 11
ُحَكْىُح :َلاَق ،َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِ َكاَدَي ْجَب ِسَح ِهيِ 12 يِبَأ ْهَع ،ِهيِبَأ ْهَع ،ٍديِعَس يِبَأ ُهْب ُديِعَس يِو َسَب ْخَأ ِلِ ُةَأ ْسَمْلا ّيِبَّىلا ِهَع ،َة َسْي َسُه ّدلا ِثاَرِب ْسَفْظاَف ،اَهِىيِدِل َو ،اَهِلاَمَجِل َو ،اَهِبَسَحِل َو ،اَهِلاَمِل :ٍعَب ْزَ "Telaj mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bersabda : Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : Karena hartanya, karena nasab keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (pada perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu". Dengan positivisasi hukum Islam ke dalam hukum perkawinan nasional, sebagaimana yang terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang mempunyai muatan makna bahwa perkawinan masyarakat Indonesia yang terjadi di Indonesia hanya dapat dilangsungkan ketika pasangan tersebut adalah pasangan yang se- agama walaupun berbeda ras, suku, ataupun bangsanya. Apalagi makna perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 undang-undang Perkawinan telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi akibat karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Dengan demikian, undang-undang perkawinan sendiri telah menegaskan ketidakabsahan perkawinan campuran karena perbedaan agama bagi yang ingin melangsungkan pernikahannya di Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, kriteria agama terkadang dikesampingkan dan tidak diutamakan. Sehingga tidak jarang ditemukan pasangan suami isteri yang berbeda keyakinan (agama). Padahal jika ditelusuri lebih jauh, perkawinan merupakan pemersatuan dua insan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya untuk saling berkumpul, namun bukan dalam hal berbeda agama. Dalam definisi perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 12 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, dalam Bab Tahrim al- Jam'u Baina al-Mar'ah, Juz II, Nomor Hadis 1408 (Maktabah Syamilah, 2014), hal. 1029. 12
Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, maka definisi perkawinan beda agama menjadi signifikan untuk dirumuskan dalam suatu peristilahan yang mudah dipahami. Dalam tulisannya, Karsayuda mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara dua insan yang berbeda agama (keyakinan). Secara theologis, perkawinan beda agama tidak mendapatkan keabsahan dari agama manapun karena seluruh agama menolaknya, dengan hanya menghendaki perkawinan yang se-agama (satu keyakinan) saja.13 Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat dalam ajaran agama manapun, tidak terkecuali agama Islam. Menurut hukum Islam tidak sah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 : ّم ٌسْيَخ ٌتَى ِم ْؤُّم ٌتَمَ َو ۚ ْمُكْخَبَجْعَا ْىَل َّو ٍتَك ِسْشُّم ْه ِ َلَ َو ۗ َّه ِم ْؤُي ىّٰخَح ِج ٰك ِسْشُمْلا اىُحِكْىَح َلَ َو ِم ٌسْيَخ ٌه ِم ْؤُّم ٌدْبَعَل َو ۗ ا ْىُى ِم ْؤُي ىّٰخَح َهْيِك ِسْشُمْلا ْىُعْدَي اىُحِكْىُح َلَ ّٰللّ َو ِزاَّىلا ىَلِا ُ ٰۤ ٰلوُا ۗ ْمُكَبَجْعَا ْىَل َّو ٍك ِسْشُّم ْهّ َن ْىُعْدَي َكِٕى َخَي ْمُهَّلَعَل ِساَّىلِل ٖهِخ ٰيٰا ُهِ ّيَبُي َو ۚ َن ْو ُسَّكَر ٖهِوْذِاِب ِة َسِفْغَمْلا َو ِتَّىَجْلا ىَلِا ا ْٓ "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita yang beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya laki-laki budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran". Ayat di atas telah memberikan petunjuk tentang larangan untuk menikah dengan wanita musyrik (non muslim), kecuali jika mereka telah beriman kepada Allah, yaitu memeluk agama Islam. Seorang wanita walaupun berstatus budak tetapi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih baik untuk dinikahi daripada seorang wanita merdeka yang menyembah berhala, walaupun kecantikan dan kekayaannya memikat hatimu. Dan dilarang untuk menikahkan menikahkan seorang wanita muslimah dengan seorang laki- 13 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 84. 13
laki yang musyrik (penyembah berhala), seorang laki-laki budak yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih baik untuk dinikahkan daripada seorang laki-laki yang musyrik, walaupun dirinya (ketampanan dan kekayaannya) memikat hatimu. Orang- orang musyrik itu (baik laki-laki maupun wanita) akan mengajak kepada sesuatu yang menyebabkan masuk neraka dengan ucapan dan perbuatan mereka. Sedangkan Allah mengajak manusia kepada amal-amal saleh yang menyebabkan masuk surga dan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa dengan izin dan kemurahan-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran melalui petunjuk-petunjuk-Nya kemudian mengamalkannya.14 Selain itu berkaitan tentang larangan menikah beda agama, dalam surah al- Mumtahanah ayat 10 Allah juga berfirman : َّۗ َّنُه ْوُن ِحَت ْماَف ٍت ٰر ِج ٰهُم ُت ٰن ِم ْؤُمْلا ُمُكَءۤاَج اَذِا ا ٰٓ ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰ ٰي ِراَّفُكْلا ىَلِا َّنُه ْوُع ِج ْرَت َلََف ٍتٰن ِم ْؤُم َّنُه َر ْوُجُا َّنُه ْوُمُتْيَتٰا ٰٓاَذِا َّنُه ْوُحِكْنَت ْنَا ْمُكْيَلَع هاَللّ ُمْكُح ْمُكِل ٰذ َّۗا ْوَُُفْنَا ٰٓاَم ْنِاَف َّنِه ِناَمْيِاِب ُمَلْعَا ُ َّنُه ْوُمُت ْمِلَع ََ اَنُج َلَ َو َّۗا ْوَُُفْنَا ٰٓاَّم ْمُه ْوُتٰا َو ا ْوُلَٔـْسَيْل َو ْمُتَُْفْنَا ٰٓاَم ا ْوُلَٔـْس َو ِرِفا َوَكْلا ِمَصِعِب ا ْوُك َاَللّ ه َّۗ َّنُهَل َن ْوُّل ِحَي ْمُه َلَ َو ْمُهَّل ٌّل ِح َّنُه َلَ َّۗ َّۗ ِس ْمُت َلَ َو هاَللّ َو َّۗ ْمُكَنْيَب ُمُك ْحَيَّۗ ِ ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع ُ "Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang- orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah 14 Disarikan dari Kitab Tafsir Al Azhar Karangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), hlm. 521-522. 14
beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Meskipun demikian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehan menikahi wanita kitabiyah (ahl al-Kitab).15 Menurut Jumhur ulama dan para pakar hukum Islam dari berbagai mazhab (terutama mazhab empat yang populer) telah sepakat mengenai kebolehan seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahl al- Kitab, yaitu wanita yang beragama Yahudi dan Nashrani, meskipun sebagian kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah menghukuminya makruh. Dasar hukum yang dipedomani oleh Jumhur Ulama adalah Al Qur'an surat Al Maidah ayat 5. Dalam hal ini Penulis tidak ingin berpanjang lebar untuk menguraikan secara detail perbedaan pendapat para ulama tersebut. Karena di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., yang pada pokoknya isinya melarang (menyatakan tidak sah) perkawinan beda agama dan juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-Kitab (menurut qaul mu'tamad). Bahkan sebelum itu, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia juga telah jauh-jauh hari mengeluarkan fatwa mengenai persoalan ini. Berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) II pada 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan 26 Mei-1 Juni 1980 M, MUI mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama atau kawin campur, hukumnya adalah haram. MUI memang menyatakan bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-Kitab terdapat perbedaan pendapat. Namun mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada mashlahat-nya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir, dalam buku beliau Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Hukum Islam, diperbolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan ahl al-kitab disebabkan adanya titik-titik persamaan antara ajaran-ajaran 15 Ahl al-Kitab adalah mereka yang menganut agama samawi atau agama ciptaan Allah, seperti Yahudi dan Nashrani. Mereka ini masih ada persamaannya dengan agama Islam, yaitu sama-sama agama yang datang dari Allah, sama-sama mempunyai rasul dari Allah dan sama-sama mempunyai kitab suci dari Allah. Cuma ketika Islam datang sebagai agama terakhir untuk mengoreksi agama mereka yang sudah rusak (menyimpang) dengan al-Qur'an yareng dibawa oleh Rasul Muhammad Saw., mereka mengingkarinya. 15 setelah
agama mereka dengan ajaran Islam. Hal itu disebabkan karena kedua agama itu berasal dari satu sumber, yaitu wahyu Allah yang mengajarkan iman kepada Allah, kepada akhirat, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat dan kepada para rasul. Tetapi menurut beliau kebolehan itu tidaklah mutlak, karena masih ada kaitannya dengan jaminan keselamatan agama si suami sendiri dan anak-anaknya. Apabila dalam perkawinan itu suami yang muslim tersebut tidak mampu memegang pimpinan rumah tangga karena keadaan atau posisinya yang lemah, sehingga justru isteri yang ahl al- kitab tersebut yang memegang kendali pimpinan keluarga, sedang sang suami tunduk kepada isterinya dan bahkan anak-anaknya pun akan tersalur pendidikannya untuk mengikuti agama sang isteri, atau bahkan sang suami dikhawatirkan akan mengikuti agama isterinya dan meninggalkan agama Islamnya, maka kebolehan tersebut (menikahi perempuan ahl al-kitab) tidak berlaku baginya.16 Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 huruf (c) dengan tegas melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sementara itu, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penegasan tentang larangan perkawinan bagi seorang wanita muslim dengan seorang laki-laki non-muslim, yang bunyi pasalnya menyatakan : "bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Perlu kita pahami bahwa ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kajian yang mendalam terhadap ayat- ayat naṣṣiyyah yang membicarakan tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, yang kemudian oleh sebagian pakar hukum Islam menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih dalam bahasa undang-undang, dikarenakan susunannya seperti layaknya undang-undang, yang berisi bab, pasal, dan ayat. Selain itu, isinya pun cukup terperinci dan mencakup persoalan-persoalan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.17 Selain pendekatan normatif dengan mengemukakan ayat-ayat al-Qur'an dan kajian yuridis dengan berdasarkan pada undang-undang perkawinan beserta Kompilasi 16 Dikutip dari tulisan H. Ainuddin Abdullah, S.H. yang berjudul "Perkawinan Beda Agama, Banyak Mafsadatnya", dalam buku : Beberapa Materi Kultum : Upaya Meningkatkan Wawasan ke-Islaman, Gairah Beribadah dan Kualitas Ibadah (Banjarmasin: PT. Grafika Wangi, 2020), hlm. 287. 17 A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 153. 16
Hukum Islam, praktik perkawinan beda agama jika dikaji dengan pendekatan aspek sosial pun akan dapat menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu fikih terdapat satu kaidah yang cukup populer yang menyatakan bahwa mencegah kemudharatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemashlahatan (حلاصملا بلج يلع مدقم دسافملا ؤرد ). Oleh karenanya, perkawinan beda agama akan melahirkan banyak akibat, baik bagi pasangan hubungan suami isteri tersebut, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di antara akibat-akibat yang timbul dari perkawinan beda agama adalah sebagai berikut : a. Soal keabsahan perkawinan tersebut, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri (hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama). b. Status anak yang dilahirkan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. c. Hak kewarisan (karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi). d. Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga (Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewengan relatif, juga mengenal asas personalitas).18 Sementara itu, pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarangnya, baik secara tegas maupun tidak tegas. Di negara kita sendiri, bisa dikatakan bahwa pernikahan beda agama tidak diatur dalam undang-undang perkawinan nasional di negara Indonesia, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Terdapat halangan perkawinan jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurtut penulis hal tersebut bermakna bahwa persyaratan pertama dan utama atas keabsahan sebuah perkawinan adalah mengacu pada hukum dan aturan agamanya masing-masing. 18 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, hlm. 75. 17
Sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. D. Kesimpulan Berdasarkan apa telah penulis paparkan dalam tulisan ini, maka penulis mengambil beberapa point kesimpulan sebagai berikut : 1. Praktek perkawinan campuran di Indonesia saat ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek perkawinan campuran saat ini telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama semata. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur segala persoalan perkawinan bagi masyarakat Indonesia, yang secara esensial tidak bisa dilepaskan dari tuntunan atau panduan keagamaan, khususnya dari segi hukum agama Islam. 3. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus mengacu (berpedoman) berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk melaksanakan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, secara umum harus dipenuhi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. 4. Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan campuran yang dilangsungkan oleh seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara asing tidak dilarang oleh hukum yang berlaku bahkan dapat memperoleh legalitaas atau pengakuan dari negara, selama segala syarat dan ketentuan yang diatur oleh hukum masing-masing negara asal kedua mempelai tersebut terpenuhi serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. 5. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan mengandung muatan makna bahwa perkawinan masyarakat Indonesia yang terjadi di Indonesia hanya dapat dilangsungkan ketika pasangan tersebut adalah pasangan yang se-agama. 18
Dengan demikian, perkawinan beda agama yang ingin melangsungkan pernikahannya di Indonesia tidak dapat memperoleh legalitas (keabsahan). 6. Sejalan dengan undang-undang perkawinan, hukum Islam membolehkan perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan, namun mengharamkan perkawinan campuran karena perbedaan agama. Bahkan dalam Islam, agama merupakan kriteria yang diutamakan saat seseorang memilih calon pasangan hidup. Selain berdasarkan pada ketentuan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis- hadis Rasulullah Saw., perkawinan beda agama juga diharamkan karena mempertimbangkan banyaknya aspek kemudaharatan yang akan timbul jika perkawinan tersebut dilangsungkan, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan perkawinan beda agama. E. Penutup dan Saran Demikian lah kiranya tulisan yang merupakan buah pikiran tentang Pengaturan Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia ini penulis kemukakan. Barangkali masih banyak hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan namun tidak bisa termuat dalam tulisan singkat ini, disebabkan sangat luas dan beragamnya sudut pandang kajian hukum terhadap pengaturan pernikahan campuran dan pernikahan beda agama. Pada sisi lain, hal tersebut menunjukkan betapa luasnya khasanah ilmu hukum serta hukum Islam yang yang harus kita kaji dan kita pelajari lagi agar dapat memahami berbagai peristiwa dan problematika hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat serta bagaimana sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menawarkan menyelesaikannya. Akhirnya, mengingat keterbatasan pengetahuan serta singkatnya pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis sangat berharap adanya sisi-sisi lain yang ditawarkan dalam kajian tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini, yang akan dapat terungkap melalui pemikiran-pemikiran para pembaca, sehingga dapat menambah pemahaman, wawasan dan pengetahuan kita bersama. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya tentu tulisan ini jauh dari sebuah karya tulis yang sempurna dan masih banyak kekurangan. Kekurangan tersebut tidak bisa dipisahkan dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman Penulis 19
tentang topik yang menjadi pembahasan. oleh karenanya penulis sangat mengharapkan banyak kritik dan masukan yang berharga untuk penyempurnaan makalah ini. 20
Daftar Pustaka 1. Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz II, Maktabah Syamilah, 2014. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 3. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). 4. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al Azhar, Jilid 1, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990. 5. Prof. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. 6. Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, 2004. 7. M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Total Media, 2006. 8. A.Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2004. 9. H. Ainuddin Abdullah, S.H. Beberapa Materi Kultum : Upaya Meningkatkan Wawasan ke-Islaman, Gairah Beribadah dan Kualitas Ibadah, Banjarmasin: PT. Grafika Wangi, 2020. 10. Leonora Bakarbessy dan Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional", Jurnal Perpsektif, Vol. XVII, No. 1 Tahun 2012. 11. Ellya Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", dalam Jurnal TAPIs, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2013. 21