Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI INFORMASI PRIBADI PEGAWAI DALAM PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA Luluk Endang Nurrokhmah Program Studi Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak (Papua) Abstrak Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau e-Government telah menjadi fenomena global, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah berupaya mengembangkan e-Government dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien. Dalam e- Government, informasi yang telah diolah disimpan dalam sebuah dokumen yang disebut dokumen elektronik. Sebagian besar dokumen elektronik menyimpan informasi dari organisasi dan informasi pribadi setiap pegawai (PNS) yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga perlindungan atas privasi informasi pribadi tersebut menjadi sangat penting agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak berhak atau tidak berkepentingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar perlindungan hukum atas privasi informasi pribadi pegawai negeri dalam penyelenggaraan e-government di Indonesia. Dalam tesis ini difokuskan pada perlindungan hukum atas informasi pribadi pegawai negeri dalam konteks Hak Asasi Manusia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap informasi pribadi pegawai negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perlindungan hukum atas privasi informasi pribadi pegawai negeri di Indonesia belum diatur dalam suatu peraturan tertentu namun telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang- undangan yaitu: UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4); kemudian UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Kata kunci: Perlindungan e-Government. hukum, Privasi informasi pribadi, Pegawai (PNS), Pendahuluan Latar Belakang Di era globalisasi saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah merambah segala bidang. Tidak hanya untuk proses operasional sehari-hari, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, di beberapa sektor seperti perbankan ketergantungan pada TIK sangat besar. Tidak baik terkecuali pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana formatur kebijakan dari pemerintah pusat dan pengembangan daerah keuangan dan instansi pemerintah, itu sendiri. Electronic Government atau disingkat e- Government, telah menjadi fenomena global. "Terjadi dalam pengembangan e-Government selama satu dekade terakhir, beberapa pemerintahan di negara maju bersaing untuk menawarkan kepemimpinan dalam layanan on-line" Begitu pula di negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia, pemerintah pusat maupun berusaha menerapkan e-Government. inovasi besar pemerintah daerah Penerapan e-Government merupakan
Maryadi "Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 mengembangkan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, dalam sebagaimana dimaksud Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government. Melalui Pengembangan e-Government dilakukan pengembangan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK. untuk informasi. Dalam masyarakat pertanian, tanah adalah aset paling penting dan negara dengan produksi terbesar memiliki tani kekuatan bersaing. Dalam masyarakat industri, kekuatan modal, seperti memiliki cadangan minyak, menjadi faktor utama persaingan. Dalam masyarakat dalam berbasis pengetahuan, informasi adalah aset paling berharga dan kemungkinan mendapatkan, menganalisis dan menggunakan informasi memberikan keunggulan bersaing bagi negara manapun. informasi dan Dalam e-Government, informasi yang diolah disimpan dalam sebuah dokumen yang disebut dokumen elektronik. Sebagian besar dokumen menyimpan dari organisasi dan informasi setiap individu atau pegawai, sehingga perlindungan atas privasi informasi pribadi tersebut menjadi sangat penting agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak berhak atau tidak berkepentingan. Adapun regulasi di Indonesia yang terkait dengan informasi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. informasi tentang Seiring dengan meningkatnya nilai aset informasi, untuk mendapatkan akses ke informasi dan mengendalikannya juga meningkat. untuk Dibentuk menggunakan aset informasi demi berbagai tujuan. Di era TIK ini, informasi adalah asset penting yang harus dijaga dan penyusun kebijakan itu perlu mengetahui keamanan informasi dan tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk menghadapi kebocoran terhadap informasi. keinginan orang kelompok-kelompok apa dan pelanggaran Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pada Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa: Informasi elektronik adalah sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat yang mampu orang dipahami memahaminya. oleh Arti atau nilai yang diberikan kepada informasi saat ini merefleksikan pergeseran dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan akhirnya ke masyarakat Dokumen pribadi adalah dokumen yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi atau orang yang teridentifikasi. Termasuk di dalamnya informasi seperti nama, nomor telepoalamat, e-mail, nomor lisensi mobil, karakteristik fisik (dimensi wajah, sidik jari, tulisan tangan, dan lain- lain), nomor kartu kredit, dan hubungan keluarga. Akses, pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi pribadi yang tidak pantas berdampak pada perilaku pihak lain terhadap pribadi yang bersangkutan dan pada akhirnya terhadap dan kehidupan keselamatan-nya. Oleh karena itu, informasi pribadi harus dilindungi dari akses, pengumpulan, penyimpanan, analisis dan penggunaan yang salah. Dalam hal ini, informasi subyek perlindungan. Ketika subyek perlindungan berdampak sosial, negatif harta benda, pribadi adalah 77
78 Luluk Endang Nurrokhmah "Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government di Indonesia" penjualan sepengetahuan atau seizin pribadi tersebut, misalnya melalui penggunaan CCTV (Closed Circuit Television), Hak informasi pribadi yang untuk memiliki dinyatakan benar (integritas), dan Hak untuk mendapatkan imbalan atas nilai informasi itu sendiri. informasi pribadi adalah hak daripada informasi pribadi itu sendiri, inilah yang disebut konsep privasi. terhadap bahasa Indonesia, privasi berarti bebas keleluasaan, dan dalam Black's Law Dictionary dirumuskan privacy rights The right to be let alone; the right of a person to be free from unwarranted publicity. Term "right of term encompassing privacy" various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others. Menurut k a m u s besar secara dan akurat Informasi pribadi terdiri atas fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain. is generic keamanan informasi merupakan salah satu aspek terpenting pada sebuah sistem informasi. Masalah keamanan informasi seringkali tidak begitu dipedulikan bahkan ditiadakan. Informasi menentukan hampir setiap elemen dalam kehidupan manusia. Hanya sedikit hal yang bisa dilakukan di zaman modern tanpa melibatkan pengumpulan, penukaran, pembuatan atau pengaksesan informasi. Masalah Dari rumusan di atas diperoleh pemahaman bahwa dalam pengertian umum privasi tersebut berkaitan dengan beberapa hak dan kemerdekaan manusia yang harus dilindungi, termasuk terhadap gangguan atau intervensi pemerintah dalam hal yang bersifat pribadi, baik urusan keluarga maupun cara membina hubungannya dengan pihak lain. kebebasan menyangkut Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat, pada Pasal 28G ayat (1), telah disebutkan dasar hukum tentang perlindungan hak pribadi, yaitu: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi". Ada lima cara untuk menjelaskan hak untuk privasi, yaitu: Hak untuk bebas dari akses yang tidak diinginkan (misalnya akses tidak melalui membolehkan informasi pribadi digunakan dengan cara yang tidak diinginkan (misalnya SMS), Hak untuk Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik yang berupa organisasi komersial (perusahaan), perguruan tinggi, lembaga pemerintah maupun individual (pribadi). Hal tersebut dimungkinkan dengan perkembangan yang pesat di bidang komunikasi. teknologi dan Kemajuan komunikasi memiliki banyak keuntungan dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintahan. Namun, aspek negatifnya juga terjadi, seperti kejahatan yang banyak meliputi penipuan, pencurian, pemerasan dan banyak lagi yang lainnya. Jatuhnya informasi organisasi pribadi pemerintahan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berkepentingan dapat menimbulkan kerugian bagi pribadi informasi teknologi dan informasi pegawai dalam
Maryadi "Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 pegawai pemilik informasi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya hukum untuk melindungi privasi informasi pribadi pegawai. adalah buku dari Kuntjoro Purbopranoto yang berjudul 'Beberapa catatan hukum tata pemerintahan dan peradilan administrasi yang menguraikan Dasar- Negara', Dasar/Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik good (general of Azas kepastian administration), yaitu: hukum legal), Azas keseimbangan (principle of proportionality), Azas kesamaan (principle of equality), Azas bertindak cermat (principle of carefuleness), Azas motifasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation), Azas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence), Azas permainan yang layak (principle of fair play), Azas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of menanggapi arbritrariness), Azas (principle of pengharapan yang wajar meeting Azas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan the yang batal consequences of an annulled decision), Azas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life), Azas kebijaksanaan (sapientia), dan Azas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service). Pegawai yang merupakan subyek dalam penelitian ini adalah pegawai negeri, yang pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat peraturan yang ditentukan berlaku, perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Selain sebagai penyelenggara principle of (principle dalam yang raised expectation), (principle of undoing tugas- tugas negara atau pemerintahan, pegawai negeri juga merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu pegawai negeri sebagai aparatur negara, abdi masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila, sebagai falsafah dan idiologi negara, kepada UUD 1945, kepada negara dan pemerintahan. Dalam praktek pemerintahan di Belanda sebagai pelaksanaan asas keterbukaan mula- mula melalui asas "fair play" sebagai salah satu dari apa yang disebut "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" yang dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang lahirnya wet Baik" openbaarheid van bestuur (WOB) yang efektif sejak tanggal 1 Mei 1980 asas "fair play" dimasukkan dalam wet tersebut. Dalam WOB dibedakan dua macam keterbukaan pemerintahan, yaitu keterbukaan aktif dilaksanakan atas prakarsa pemerintah; Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur negara selain tunduk pada peraturan yang berlaku juga harus memperhatikan umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Menurut Philipus M. Hadjon, "Dalam Kepustakaan Bahasa Indonesia belum banyak membahas baik. asas-asas Selanjutnya dikatakan bahwa: Salah satunya (AAUPB). Dengan asas-asas pemerintahan yang 79
80 Luluk Endang Nurrokhmah "Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government di Indonesia" ini Government). Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk mengatur secara nasional penyelenggaraan e-government. Tujuan dari ini adalah untuk peraturan pemerintah memberikan atau pelaksanaan pedoman dalam rangka penyelenggaraan e- government secara nasional, menciptakan sinergi antar- instansi pemerintah pusat dan daerah dalam e-government, penyelenggaraan mengoptimalkan e- government dalam pelayanan publik secara tata nasional dan mendorong terjadinya kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi. sedangkan keterbukaan pasif atas permintaan warga masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting privasi untuk memastikan informasi pribadi pegawai dengan membuat regulasi yang mengatur tentang perlindungan privasi informasi pribadi pegawai sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan Good Governance. Korelasi antara perlindungan informasi pribadi yang merupakan hak asasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sangat erat seperti yang dikatakan Philipus M. Hadjon dalam buku Hukum Administrasi dan Good Governance bahwa: "Good Governance berhubungan sangat erat Selanjutnya dengan dijelaskan pula bahwa: Telaah hukum administrasi berkenaan dengan fungsi dan pendekatan dalam hukum administrasi, jelaslah menunjukkan hukum administrasi berfungsi melindungi hak-hak berkenaan dengan asasi penggunaan kekuasaan memerintah dan berkenaan dengan perilaku aparat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hukum terhadap pemerintah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat pemerintahan. tindakan terhadap Perlindungan hukum dalam konteks ini dibedakan antara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif menyangkut penerbitan partisipasi Perlindungan keputusan represif menyangkut tanggung jawab dan upaya hukum, tanggung jawab dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. keamanan acuan secara nasional penyelenggaraan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu hukum dan permasalahan sebagai berikut: Perlindungan hukum atas informasi pribadi pegawai negeri dalam konteks Hak Asasi Manusia. asasi". hak-hak bahwa isu hukum di atas, maka pertanyaan hukumnya adalah bagaimana perlindungan hukum atas informasi pribadi pegawai negeri dalam konteks Hak Asasi Manusia. Akibat pelanggaran terhadap informasi pribadi pegawai e- dalam negeri government di Indonesia. Dari manusia hukum dari penyelenggaraan Berdasarkan isu hukum tersebut, maka pertanyaan yang menyusul adalah apa akibat- akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran. rakyat pemerintahan. dalam Metode Penelitian Pemerintah telah menyusun Rancangan tentang Pemerintah Peraturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (E- yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan adalah memberikan dicapai kemudian preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Peter M Marzuki Penelitian Hukum, dalam Tipe Penelitian: Metode bukunya
Maryadi "Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 menyatakan bahwa: "Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna hukum doktrin-doktrin maupun menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan (conceptual approach), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengkaji dasar normatif dari perlindungan privasi informasi pribadi pegawai berkaitan dengan penyelenggaraan e-government di Indonesia yang didasarkan pada teori-teori mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, maka perlu dikemukakan konsep- konsep dasar mengenai perlindungan hukum, penyelenggaraan prinsip- pemerintahan negara menurut UUD 1945, prinsip- prinsip privasi informasi pribadi, dan konsep kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau disebut e- government. konseptual Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah- langkah yang sebagai berikut: 1) dilakukan hukum Mengidentifikasi dan fakta tidak relevan mengeliminir hal-hal yang untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; 3) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab Memberikan preskripsi isu hukum; 5) telah berdasarkan dibangun di dalam kesimpulan; adalah prinsip dasar mengenai tata yang argumentasi Sumber Bahan Hukum (legal sources) perundang-undangan (statute approach) mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum informasi pribadi perlindungan privasi penyelenggaraan pegawai pemerintahan yang baik. Secara teoritis perlindungan hukum atas privasi informasi pribadi itu memberikan dasar hukum untuk kerahasiaan dan menjaga melindungi informasi dalam pribadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang- undangan. itu, maka perlu dilakukan Oleh sebab perundang- penganalisaan undangan melalui pendekatan perundang- undangan yang menjadi dasar perlindungan privasi tersebut. Dengan demikian, maka pendekatan perundang- undangan dimaksudkan untuk melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi pribadi perlindungan privasi pegawai e- government di Indonesia. Pendekatan dalam pegawai peraturan informasi dalam penyelenggaraan Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang- undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (card system), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis). Bahan hukum primer: Bahan hukum primer yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf G ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor tentang Informasi dan 11 Tahun 2008 Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 6 81
82 Luluk Endang Nurrokhmah "Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government di Indonesia" bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah, itu bertentangan dengan falsafah negara kita yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai partner yang saling mendukung dalam usaha mewujudkan cita-cita negara. Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Strategi dan Pengembangan E-Government. padahal hal Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah di bidang hukum, yang sumber dan mendukung. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. sebagai lainnya Bahan hukum primer dan bahan hukum dikumpulkan telah sekunder (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji perundang- undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi serta teori dan prinsip dibandingkan dengan hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif. Pertanggungjawaban Sistematika yang Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian dan ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak azasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak azasi manusia diarahkan kepada peletakan pembatasan-pembatasan dan dan kewajiban pada pemerintah. Sejalan dengan itu, A.J. Milne dalam tulisannya berjudul "The idea of human rights" mengatakan: "A regime which protects human rights is good one which fails to protect them or worse still does. demikian pendekatan dengan dikaji kemudian Penulisan tesis ini secara sistematis disusun ke dalam 4 (empat) bab dan masing- masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Maksud pembagian tesis ke dalam bab dan beberapa sub bab adalah untuk menjelaskan setiap permasalahan dan menguraikan dengan baik dan lebih jelas. Adapun bab-bab yang penulis maksudkan sebagai berikut: berisi tentang Pendahuluan yang masyarakat Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi "rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead" dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris yang berbunyi "Legal protection of acts the administrative dicantumkan authorities" "terhadap pemerintah" atau "terhadap tindak pemerintah" dengan pertimbangan bahwa "terhadap dengan dicantumkannya pemerintah" tindak pemerintah" dapat menimbulkan kesan usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak azasi manusia, yaitu: istilah, perkembangan konsep tentang hak-hak azasi manusia, deklarasi tentang hak-hak azasi manusia, hak-hak azasi manusia dalam UUD 1945, Pancasila dan hak-hak azasi manusia dan perumusan Dengan dalam in individual relation to "terhadap atau
Maryadi "Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 suatu daftar hak-hak azasi manusia di Indonesia. Pendekatan perlindungan hukum dalam hukum administrasi tanggung gugat negara atas kerugian yang ada. Philipus M. Hadjon, Kodifikasi hukum administrasi meliputi 3 (tiga) komponen dasar hukum administrasi, yaitu: Hukum penyelenggaraan untuk pemerintahan (het recht voor het besturen door de overhead; recht voor het bestuur: normering van het bestuursoptreden), Hukum oleh pemerintah (het recht dat uit dit bestuur onstaat; recht van bestuur: nadere concrete regelgeving, terhadap bestuursbesluiten) dan Hukum pemerintah yaitu hukum yang menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan (het recht tegen het bestuur). Menurut Menurut Tatiek Sri Djatmiati, kajian terhadap hukum administrasi meliputi Pendekatan dalam Hukum Administrasi dan Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat tanggung gugat negara Negara. Dalam (tiga) pendekatan yaitu: digunakan 3 "Pendekatan Kekuasaan, Pendekatan Hak Asasi Manusia, dan Pendekatan Perilaku". beleidsregel, Pendekatan kekuasaan berkaitan dengan wewenang yang diberikan menurut Undang- Undang berdasarkan azas legalitas atau asas rechtmatigheid. Pendekatan asasi manusia berkaitan dengan fungsi hukum administrasi yaitu perlindungan hukum kepada masyarakat, oleh itu pendekatan ini menekankan pada peran pengawasan atas penggunaan wewenang oleh pemerintah. Sedangkan pendekatan perilaku melengkapi kedua pendekatan lainnya dengan fokus pada aparat pemerintah dalam menjalankan fungsinya Dengan demikian selain norma-norma pemerintahan yang baik fungsi pemerintahan, juga harus dikaitkan dengan norma perilaku aparat yang meliputi sikap melayani dan terpercaya (dienstbaarheid betrouwbaarheid). Berkaitan hak Hukum terhadap pemerintah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat pemerintahan. tindakan terhadap Perlindungan hukum dalam konteks ini dibedakan antara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif menyangkut penerbitan partisipasi Perlindungan keputusan represif menyangkut tanggung jawab dan upaya hukum, tanggung jawab dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. karena dalam rakyat pemerintahan. sebagai parameter penggunaan dengan kewenangan ada 3 (tiga) bentuk Lebih lanjut Tatiek Sri Djatmiati menjelaskan bahwa tanggung gugat negara berkaitan dengan penggunaan wewenang pemerintah dalam fungsi layanan publik. Dalam fungsi tersebut bisa timbul kerugian atau penderitaan bagi masyarakat. Timbulnya kerugian bagi masyarakat dapat terjadi karena cacat dalam penggunaan wewenang atau berkaitan dengan perilaku aparat selaku pribadi. Kedua hal tersebut menjadi parameter ada atau tidaknya jawab atau suatu tanggung Sarana perlindungan hukum Sarana perlindungan hukum bagi rakyat yaitu: hukum preventif dan hukum represif. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif hanya disinggung secara singkat dan didahulukan dalam urutan uraiannya karena pada hakikatnya dari segi urutan pikir (logika) yang preventif mendahului yang represif. Sarana perlindungan hukum preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya sarana perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan azas "freies 83
84 Luluk Endang Nurrokhmah "Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government di Indonesia" tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. (discretionaire bevoegdheid). ermessen" Dalam garis besar sistem hukum di dunia modern terdiri atas dua sistem induk, yaitu civil law system dan common law system. Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat, dalam hal ini sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Ada dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kesimpulan dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengaturan perlindungan hukum informasi pribadi pegawai atas privasi negeri dalam konteks Hak Asasi Manusia di Indonesia belum diatur dalam suatu secara peraturan khusus namun telah dimuat dalam beberapa perundang-undangan. peraturan terdiri Perlindungan atas yaitu represif perlindungan penekanan pada peran pengawasan atas penggunaan wewenang aparat tanggung pemerintah yang mempunyai jawab dalam pelayanan publik agar tidak timbul kerugian atau penderitaan bagi rakyat khususnya pegawai (PNS), dan perlindungan hukum menyangkut partisipasi/peran serta rakyat (dalam hal ini pegawai) dalam pengambilan keputusan pemerintahan dengan memberikan sarana hubungan keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum yang terkait dengan dengan privasi informasi pribadi diatur dalam beberapa peraturan yaitu: Di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4); kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik; Undang-Undang Transaksi Berdasarkan hasil uraian perundang-undangan hukum hukum Hukum Perlindungan Preventif. Perlindungan hukum preventif, dilakukan melalui upaya peran ataupun dengar pendapat. Dalam hubungan ini azas keterbukaan dalam pelaksanaan artinya. pemerintahan ialah Perlindungan lebih baik mencegah daripada sengketa. Pengaturan tentang sarana perlindungan hukum preventif dalam hukum administrasi positif kita belum memadai. Sehubungan hukum dengan administrasi umum berupa undang-undang tentang ketentuan umum hukum administrasi akan sangat menunjang hal tersebut di atas. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. serta (inspraak) oleh penting preventif sangat hukum sengketa adalah menyelesaikan yang preventif itu usaha kodifikasi adanya pelanggaran peraturan Represif. Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman Perlindungan Hukum
Maryadi "Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; 2) Akibat-Akibat ditimbulkan Hukum dari terhadap privasi informasi pelanggaran dalam negeri pegawai pribadi penyelenggaraan e- government di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap informasi pribadi pegawai negeri akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa sanksi/ hukuman disiplin dalam beberapa tingkatan yaitu apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dijatuhi hukuman apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang, dan apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara maka dijatuhi hukuman disiplin berat. Akibat-Akibat Hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran informasi terhadap privasi pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 56; kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 46 dan Pasal 48; serta Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 128, 129, 130, 131. peraturan disiplin PNS; 2) Informasi pribadi pegawai negeri sangat rentan diakses oleh siapa saja dalam era e-government ini, maka sebaiknya setiap pegawai negeri lebih peduli dan waspada dalam menjaga dan memberikan informasi pribadinya agar tidak disalahgunakan dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak berkepentingan. yang Daftar Pustaka Abdelbaset, Rabaiah and Vandijck, Eddy, A Strategic Framework of e-Government: Generic and Best Practice, The Electronic Journal of e-Government, Volume 7, Issue 3, 2009. Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Edisi 3, 2001. Dewi, Shinta, Cyberlaw 1, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Hukum E- Commerce Menurut Padjajaran, Internasional, Widya Bandung, 2009. ringan, disiplin Djatmiati, Tatiek S, Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan dalam Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara, 2008. Gormley, Ken, One Hundred Years of Privacy, Wisconsin Law Review, Vol. 52, 1992. Gronlund, Ake and Horan, Thomas A, Introducing E-Government: History, Definitions, Issues, And Communications of the Association for Information Systems, Volume 15, 2005. Saran Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1) Berdasarkan pentingnya perlindungan terhadap informasi pribadi pegawai negeri maka hendaknya dibuat suatu aturan tertentu yang mengatur tentang perlindungannya. Selain diatur dalam peraturan tertentu, perlindungan atas informasi pribadi pegawai negeri juga dapat diatur langsung dalam Hadjon, Philipus M, et. al, Pengantar Indonesia, Administrasi Hukum Introduction Indonesian the Administrative Law, Gadjah Mada University Press, Cetakan ke-10, 2008. to 85
86 Luluk Endang Nurrokhmah "Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government di Indonesia" Hadjon, Philipus M, et. al, Hukum Administrasi dan Good Governance, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010. Regan, M. Priscilla, Legislating Privacy, the University of North Caroline Press, United States, 1995. The INTOSAI Standing Committee on IT Audit, The Definition of E-Government, 2004, cles/20_p27top31.pdf. World Bank, Definition of E-Government, 2003, M1JHE0Z280.