DAFTAR USAHA - WAJIB AMDAL - UKL/UPL - SPPL 2021 PERMENLHK NO.4, BN 2021/NO.267, 319 HLM. DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. : Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No.39 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun2020; PP No.22 Tahun 2021; PERPRES No.92 Tahun 2020; PERMENLHK No.18 Tahun 2015. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur : a. daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; b. daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKLUPL; c. daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL; dan d. penambahan atau pengurangan daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL- UPL atau SPPL. CATATAN - Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 1 April 2021. : Peraturan Menteri ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Lampiran 309 Halaman.