PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X | E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023 PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Journal homepage: Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id [PENETEPAN TERHADAP BATAS USIA DEWASA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA] Tri Minarti1 Tri Minarti, Fakultas Hukum, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y. C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: Direvisi: Diterima: Diterbitkan: Keywords: Tuliskan 3-5 kata, dipisahkan dengan tanda titik koma (;). DOI: Setting the age limit for a person is important because it will determine whether or not a person is legal to take a legal action and a person's ability to take a legal action. In the laws and regulations there is a stipulation of 18 years and 21 years. The purpose of this study is to determine the determination of the age limit according to the laws and regulations in Indonesia. This research method uses normative law approach legislation, supported by secondary data by collecting literature study data using qualitative descriptive analysis.The conclusion is the determination of the age limit for adulthood, namely 18 years and 21 years. As for efforts to overcome the diversity of maturity arrangements, the publication of Circular Letter Number 7 of 2012 concerning the Legal Formulation of the Results of the Supreme Court Plenary Meeting. Society does not feel ambiguous about the age limit of adulthood. Keywords: adult age, laws and regulations Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. PENDAHULUAN (Bold, 12pt) Ketidakseragaman batas minimal usia dewasa di Indonesai mengakibatkan ketidak pastian hukum dan jaminan bagi warga Negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seharusnya segala sesuatu yang terkait dengan hukum harus ada kepastian dan jaminan hukum bagi warga negaranya, tetapi sampai saat ini batasan usia dewasa belum ada satu kesatuan (unifikasi) yang berlaku di Republik ini, 1
sehingga membingungkan masyarakat. Batasan usia dewasa yang bersifat pluralisme dapat membuat keambiguan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pluralisme hukum terkait batasan usia dewasa terhadap anak saat ini diatur diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya perbedaan batasan usia dewasa di Indonesia. Pluralisme hukum tersebut mengakibatkan tidak adanya rujukan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan batas kedewasaan anak. Sekalipun pada prinsipnya undang-undang secara umum menyebutkan batasan kedewasaan seorang anak, namun batas kedewasaan tersebut tidak sama antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Pengaturan tentang batas usia dewasa anak sangatlah penting mengingat setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan apabila telah cakap hukum atau telah dewasa. Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.Cakap Hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang- undang. Didalam peraturan perundang-undangan ada yang menentukan 18 tahun dan 21 tahun. Adapun salah satu contoh perbandingan seperti Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( selanjutnya disingkkat KUH Perdata) dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atas perubahannya Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan 2
cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Sebetulnya ternyata kalau diteliti secara mendalam tidak ada masalah tentang usia dewasa dan yang perlu adalah untuk apa batasan dewasa itu. Selanjutnya peraturan perundang -undangan yang berlaku saat ini di Indonesia yaitu kitab undang-undang hukum perdata, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atas perubahannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan , Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang- Undang Nomor. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menganalisa " Penetepan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penetepan terhadap batas usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. METODE PENELITIAN (Bold, 12pt) Pada metode penelitian ini peneliti menggunakan hukum normatif. hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach), didukung dengan data-data sekunder dengan cara pengumpulan data studi pustaka menggunakan analisis deskriptif kualitatif. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.1. Penetepan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Adapun penetepan terhadap batas usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan di indonesiam yaitu. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata pasal 330, ―Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dantidak kawin sebelumnya.Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satutahun, maka mereka tidak kembali berstatus 3
belum dewasa.Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalianatas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturanundang-undang terhadap penduduk Indonesia.Untuk menghilangkan keraguan-raguan yangdisebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, makaOrdonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut; 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka mengenaipenduduk Indonesia dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.Belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.‖ (KUHP pasal 330.1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan :"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Menurut UU Perkawinan seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak 1 R.Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 305. 4 sejauh mereka
dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut "kedewasaan". Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat2. Menurut Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 bahwa : Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah: a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 2 Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm 40. 5
Pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut : Pasal 1 ayat (5) bahwa : Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Karenanya dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dengan demikian aturan tentang batas umur dewasa dalam UU tersebut anaklah yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, akan tetapi kalau sudah berusia diatas 18 tahun diperlakukan sebagai layaknya orang yang dianggap sudah dewasa terutama kalau menyangkut hukum pidananya. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun ketentuan Pasal 9 huruf a menyatakan sebagai berikut : Pasal 9 Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; Selain ketentuan pada Pasal 9 yang menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum, pada pasal-pasal Undang-Undang Kewarganegaraan yang lain juga kompak menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum. Karenanya tujuan dan kepentingan batas usia dewasa bagi tenaga kerja telah berusia18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut: Pasal 1 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pada Pasal 1 6
ayat (4) Undang-Undang anak atau batas usia yang dapat dikaegorikan belum dewasa. Pasal 1 (4) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah. (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pasal 40 menyatakan : Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundangundangan menentukan lain. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Menurut Undang-undang Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 34 Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 menyatakan Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin,atau sudah pernah kawin. Demikian juga Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan daerah, menurut UU ini, pesertanya dalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik, Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (ima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 7
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. terdaftar sebagai Pemilih; dan j. bersedia bekerja penuh waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang, yaitu : "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawina.. Ketentuan diatas dapat difahami bahwa dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77 Bahwa seseorang disebut dewasa dalam hal : 1. Dewasa politik, minimal adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; 2. Dewasa seksuil, minimal adalah batas umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan ; 3. Dewasa hukum, adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih belum ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. 2. Upaya untuk menyeragamkan tentang penetepan terhadap batas usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia Maka Mahkamah Agung mengantisipasi dengan yaitu : Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan 8 telah
batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistis). Tujuan diadakannya sitstem rapat kamar ini tidak lain agar terciptanya suatu kesatuan hukum, dan lebih sederhana dalam menangani sebuah perkara. Dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun. Diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini adalah adanya kesamaan hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pengaturan batas usia dewasa seseorang. Sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pelayanan pertanahan memandang bahwa batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan di bidang pertanahan di setiap daerah, Badan Pertanahan Nasional menerapkan 175 secara berbeda ketentuan mengenai batasan usia dewasa. Agar tidak jadi kerancuan dan menjadi kesatuan hukum maka Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran ini. Sehingga setelah ini diharapkan tidak ada penolakan permohonan pendaftaran tanah walaupun pemohon belum berusia 21 tahun, karena telah diatur secara khusus pada Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015. Adanya kedua upaya tersebut setidaknya dapat memberikan acuan mengenai batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Ketika melakukan hubungan hukum keperdataan maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dapat menjadi dasar hukum untuk menentukan batas usia dewasa seseorang. Untuk melakukan perbuatan hukum di bidang pertanahan, maka dapat memperhatikan Surat Edaran Menteri Agraria 9
Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015, untuk menentukan batas usia dewasa seseorang dalam rangka pelayanan pertanahan. KESIMPULAN Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penetepan teradap batas usia dewasa 21 tahun sedangkan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris., Undang-undang Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77 Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yaitu 18 tahun. adapun Upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, antara lain adalah dengan diterbitkannya 2 Surat Edaran. Pertama, diterbitkannya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Kedua diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/ SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. 10
DAFTAR PUSTAKA (Bold, 12pt) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-undang Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 11