s r e P n a w e D s r e P n a w e D s r e p n a w e d a i c fi f o @ l s r e p n a w e d : A K I T E s r e P n a w e D a t i r e B VOL. 16 APRIL 2021 DEWANPERS ETIKA M E N J A G A D A N M E L I N D U N G I K E M E R D E K A A N P E R S PENGUMPULAN DATA SURVEI IKP 2021 KETUA DEWAN PERS DAN KETUA BNSP SEPAKAT HARMONISASI SERTIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN FENOMENA BARU DUNIA DIGITAL DALAM KACAMATA UU PERS DAN KODE ETIK JURNALISTIK MENJAGA PROFESIONALISME WARTAWAN COVER DIOLAH DARI FOTO: DOK. DEWAN PERS
LAPORAN UTAMA MENJAGA PROFESIONALISME WARTAWAN Oleh: JAMALUL INSAN DAN ASEP SETIAWAN Anggota Dewan Pers Dengan berkembang­ nya masyarakat pers di Indonesia bertambah pula jumlah wartawan yang mengelola media elektronik dan cetak. adalah Tantangannya banyak wartawan teru­ tama media online yang tumbuh subur dalam satu dasawarsa terakhir tidak diiringi kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Akibat­ nya adalah bermunculan berita dan laporan di media massa yang sering ti­ dak sesuai dengan standar produk dari wartawan profesional. Oleh karena itulah dalam dua ta­ hun terakhir, berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk kalangan anggota DPR, pemerintah dan kalan­ gan swasta, Dewan Pers mendorong peningkatan kompetensi wartawan untuk menjalankan tugas­tugasnya yang penting. Apalagi di era platform digital dimana produk jurnalistik ini berlomba dengan produk media sosial yang tidak memiliki standar etika jur­ 2
LAPORAN UTAMA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI HOTEL SWISSBEL, LAMPUNG HARI JUMAT (9/4). ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA MEMBERIKAN SAMBUTAN. (FOTO: DEWAN PERS) nalistik, maka semakin mendesak kebu­ tuhan meningkatkan profesionalisme wartawan. Pada kuartal pertama tahun 2021 dengan dukungan dari komunitas pers, lembaga uji kompetensi wartawan dan pihak pemerintah, Dewan Pers meng­ koordinasikan sejumlah lembaga uji kompetensi wartawan untuk menye­ diakan pelatihan dan uji kompetensi se­ cara gratis bagi 7000 wartawan di Indo­ nesia. Sebenarnya sudah ada anggaran tahun 2020 untuk peningkatan kompe­ tensi ini namun karena tiba­tiba Indone­ sia diserang COVID­19 maka baru terlak­ sana pada awal tahun 2021 ini. Di data Dewan Pers sampai April 2021, tercatat 17. 151 wartawan yang telah dinyatakan memiliki kompetensi dari tiga jenjang itu. Diharapkan dari puluhan ribu war­ tawan yang saat ini bekerja di berbagai kota di Indonesia, setahap demi setahap memenuhi kriteria wartawan kompeten. Harapan publik tentunya dengan semakin banyak wartawan yang kom­ peten, wartawan dapat menjalankan secara profesional. Kalau tugasnya Semua materi uji tetap menekankan aspek kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Bagi wartawan muda maka uji kompetensi yang dipimpin wartawan utama yang memiliki wewenang sebagai asesor. merujuk kepada Undang­Undang No. 40 Tahun 1999, maka "Wartawan ada­ lah orang yang secara teratur melak­ sanakan kegiatan jurnalistik". Dan ke­ giatan jurnalistik ini meliputi "mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan infor­ masi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainn­ ya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis salu­ ran yang tersedia". Oleh karena itu wartawan sangat penting dalam memproduksi berita yang mengikuti kaidah­kaidah war­ tawan yang profesional. Apalagi me­ dia massa tempat dimana di bekerja memiliki fungsi penting dalam menjaga marwah bangsa Indonesia. Fungsi yang termuat dalam UU No 40 Tahun 1999 adalah media sebagai fungsi pemberi informasi, pendidik, hiburan dan kontrol sosial. Bahkan disebut pula ada fungsi ekonomi dalam pers itu sendiri yang kadang lebih banyak jadi pendorong lembaga­lembaga tumbuh suburnya 3
LAPORAN UTAMA media di Indonesia. Jika media tidak mampu melaksanakan fungsinya itu maka boleh jadi terjadi kelemahan dalam profesionalisme wartawannya. Disinilah pentingnya selalu meningkat­ kan kemampuan wartawan dari waktu ke waktu tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Tidak hanya di ibu kota provinsi tapi sampai ke pelosok kota dan kabupaten karena kehadiran media massa di Indonesia sudah menyebar sampai ke berbagai pe­ losok kota. Program yang sekarang diada­ kan dalam meningkatkan kompetensi war­ tawan barulah semacam penggugah agar pers di Indonesia seiring perkembangan te­ knologi juga semakin profesional, mengua­ sai penyajian konten dan juga menguasai cara menyampaikan kepada publik secara akurat dan cepat. Wartawan nantinya memi­ liki kebutuhan untuk meningkatkan kompe­ tensinya dan mau mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. SEBARAN UKW Sampai menjelang Ramadhan 2021, se­ baran UKW ini sudah sampai setengah jalan atau sekitar 20 provinsi dari 34 provinsi yang menjadi target. Data dari sekretariat Dewan Pers sudah ada Uji Kompetensi Wartawan di Medan (Sumatera Utara), Serang (Banteng), Pontianak (Kalimantan Barat), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kota Jambi (Jambi), PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI PROVINSI MALUKU UTARA PADA JUMAT (9/4). KEGIATAN UKW DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA UJI BERASAL DARI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA). (FOTO: DEWAN PERS) Dalam jen jang kompetensi ini masyarakat pers sepakat menetapkan adanya tiga jenjang yakni jenjang wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama. Kota Bengkulu (Bengkulu), Kendari (Sula­ wesi Tenggara), Padang (Sumatera Barat), Surabaya (Jawa Timur), Tanjung Pinang (Ke pu lauan Riau), Palangkaraya (Kaliman­ tan Tengah), Denpasar (Bali), Jakarta (DKI Ja karta), Jayapura (Jawa Tengah), Bandung (Jawa Barat), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Ternate (Maluku Utara), Kota Lampung (Lampung), Makas­ sar (Sulawesi Selatan). (Papua), Solo Dari data sebaran penyelenggaraan UKW di berbagai provinsi ini tampak antu­ siasme para peserta. Tidak hanya karena gratis pendaftarannya namun karena pe­ luang untuk mengetahui sejauh mana kom petensinya sebagai wartawan. Dalam jen jang kompetensi ini masyarakat pers sepakat menetapkan adanya tiga jenjang yakni jenjang wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama. Seorang wartawan utama inilah juga disepakati oleh masyarakat pers untuk mendapat­ kan amanah sebagai penanggung jawab media dan juga pemimpin redaksi sebuah lembaga media massa. ini adalah beberapa lembaga UKW yang bersedia menyelenggarakan acara di berbagai kota di Indonesia. Sebagai catatan disini bah­ wa dari 28 lembaga UKW yang tercatat di Dewan Pers, tidak semua mendapatkan peran dalam UKW nasional kali ini untuk Penyelenggara dari UKW 4
LAPORAN UTAMA menyelenggarakan UKW untuk sekitar 7000 wartawan di seluruh Indonesia. Proses untuk memberikan wewenang kepada lembaga UKW menyelenggarakan kegiatan ini antara lain aktifnya lembaga bersangkutan melaku­ kan UKW dan juga kesanggupan dalam mengumpulkan sekitar 50 orang per provinsi. Dari laporan pandangan mata menge­ nai penyelenggaran UKW ini terdapat per­ hatian dari pemerintah setempat. Di be­ be rapa provinsi hadir bahkan Gubernur da tang untuk membuka cara ini sekaligus mem berikan pengarahan kepada wartawan yang akan menjalani uji kompetensi ini. Con tohnya Gubernur Kalimantan Barat Su­ tar midji dalam pembukaan UKW di Ponti­ anak menekankan kembali tanggung jawab se orang wartawan dalam menyampaikan infor masi untuk publik. Di Nusa Tenggara Barat hadir pula Gubernur Zulkieflimansyah dalam sesi pembukaan secara langsung sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir secara virtual. PENINGKATAN KOMPETENSI Aspek apa saja yang diuji kompetensin­ ya? Kalau mengenai materi uji kompetensi itu sendiri cara garis besar dapat dilihat di si tus dewanpers.or.id. Disebutkan dalam bu­ ku tentang UKW bahwa "kompetensi war­ tawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan pro fesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memu­ tuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengeta­ huan, dan keterampilan. Kemudian dijelaskan rinciannya bahwa dalam rumusan kompetensi wartawan ini digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu: 1. Kesadaran (awareness): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta penting­ nya jejaring dan lobi. "Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik". Dan kegiatan jurnalistik ini meliputi "mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia". 2. Pengetahuan (knowledge): mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengeta­ huan umum, dan pengetahuan khu­ sus. 3. Keterampilan (skills): mencakup ke­ giatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta me lakukan riset/ investigasi, analisis/ pre diksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi. Di dalam uji kompetensi ini juga, para wartawan dilihat penguasaannya terha­ dap kode etik jurnalistik. Tidak hanya bera­ pa pa sal Kode Etik Jurnalistik itu tapi juga ba gaimana penerapannya. Keterampilan mem buat berita jelas merupakan yang ha­ rus dikuasai dan biasanya kalau wartawan su dah bekerja lebih dari satu tahun, menca ri dan mengolah berita tidak akan menga la­ mi kesulitan. Di bagian akhir pengujian ju ga wartawan diminta aktif dalam simulasi jum­ pa pers yang kadang menghadirkan tamu se orang pejabat ada di daerahnya. Demikian juga wawancara langsung dilakukan melalui simulasi di ruangan dan juga mengenali na­ ra sumber dengan melakukan panggilan te­ le pon langsung pada saat ujian. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melakukan pengembangan uji materi kom­ petensi karena sifat kerja wartawan televi­ si yang bekerja dengan alat­alat tertentu seperti kamera dan juga tayangan visual sebagai medium dalam pemberitaannya. Semua materi uji tetap menekankan aspek kesadaran, pengetahuan, dan keterampi­ lan. Bagi wartawan muda maka uji kompe­ tensi yang dipimpin wartawan utama yang memiliki wewenang sebagai asesor. Demiki­ an juga wartawan madya dan utama akan dipimpin asesor yang telah memiliki kartu wartawan utama dan memiliki wewenang sebagai asesor. Semua itu dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kualitas pers di In­ donesia sehingga media massa dapat sema­ kin berperan membangun bangsa. l Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, l Pengurus Dewan Pers 2019 ­ 2022, l Ketua: Mohammad NUH, l Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, l Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, l Kepala Sekretariat: Syaefudin, l Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad NUH, l Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, l Tim Redaksi: Herutjahjo Soewardojo, Shanti Ruwyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Fadli, Imam Suwandi, Iwhan Sudarwanto BR DEWANPERS Alamat Redaksi: Lantai 7­8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110. Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874­75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id, Dewan Pers Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: dewanpers @officialdewanpers Dewan Pers 5
ETIKA APRIL 2021 6
ETIKA APRIL 2021 7
DEWAN PERS TERKINI FENOMENA BARU DUNIA DIGITAL DALAM KACAMATA UU PERS DAN KODE ETIK JURNALISTIK Maraknya produk jurnalistik di platform dig- ital perlu menyesuaikan diri dengan UU Pers No 40 dan Kode Etik Jurnalistik. Pers dapat memanfaatkan keberadaan teknologi digital ini dalam menyebarkan kontennya namun tetap berpegang teguh kepada berb- agai pedoman bidang Pers. Tujuannya agar dapat terlindungi demi menjaga kemerdekaan pers. Demikian salah satu pemikiran yang muncul dalam seminar Fenomena Baru Dunia Digital dalam Kacamata UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang berlangsung hari Kamis (15/4) di Jakarta. Seminar ini berangkat dari fenomena maraknya peng- gunaan media sosial dan platform digital sebagai saluran bagi pers di Indonesia. Shanti Ruwyastuti dalam pengan- tar seminar menjelaskan tumbuhnya kegiatan jurnalistik di berbagai platform termasuk media sosial yang berarti bagus karena masyarakat punya pilihan yang banyak dan kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya secara be- bas. Namun, disisi lain ada kecemasan jika praktik jur- nalistik di media sosial mengabaikan kode etik. Semangat dari seminar ini adalah bagaimana menuju titik temu dari kedua paradoks tersebut. Acara yang digagas kerjasama Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers bersama Komisi Pem- berdayaan Organisasi Dewan Pers menghadirkan Tokoh Pers Nasional dan Praktisi Media. Seminar dengan mod- el perbincangan talk show ini dihadiri insan pers khusus dengan penerapan standar protokol kesehatan yang ketat. Seminar yang dipandu secara interaktif oleh Shanti Ruwyastuti ini dibagi dalam dua sesi dengan sub tema yang berkaitan yakni pada sesi pertama bersubtema UU Pers dan Fenomena Jurnalisme di Media Sosia. mengh- adirkan secara langsung tiga narasumber sebagai berikut, Arif Zulkifli, Anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Wina Armada Sukardi, Ahli Hukum Pers serta Bambang Hary- murti, Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2010-2013. FENOMEN PERS DI PLATFORM DIGITAL Dalam sesi perdana, ketiga narasumber memberikan perspektif yang berbeda terkait kegiatan jurnalisme di media sosial. " Saat ini terdapat kegiatan yang digunakan oleh media mainstream yang membutuhkan media sosial untuk kepanjangan tangan mereka. Selain itu terdapat para wartawan yang bekerja di media mainstream kemu- dian berpindah channel media sosial. Kelompok lainnya yakni orang-orang yang tidak punya background sama sekali dari jurnalistik tapi mereka terpanggil membuat channel yang kategorinya bisa ditafsirkan sebagai kegia- tan jurnalistik," ujar Azul panggilan akrab Arif Zulkifli. Di- harapkan dari seminar ini muncul sejumlah solusi dalam menghadapi fenomena pers di ranah digital ini. Berbeda dengan pendapat Arif Zulkifli, Pakar Hukum Pers Wina Armada Sukardi menyampaikan bahwa tidak 8
DEWAN PERS TERKINI WINA ARMADA SUKARDI, AHLI HUKUM PERS, ARIF ZULKIFLI, ANGGOTA DEWAN PERS YANG JUGA KETUA KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS, SERTA BAMBANG HARYMURTI, WAKIL KETUA DEWAN PERS PERIODE 2010-2013. (FOTO:DEWAN PERS) semua yang cetak adalah pers, yang elektronik adalah pers, media sosial atau digital adalah pers. "Pers harus berbadan hukum, tinggal badan hukum- nya ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena media digital ini pengelolaan media berbeda de- ngan model yang lalu karena alat produksi dikuasai pers," ucap Wina di dalam seminar dan wawancara dengan re- daksi dewanpers.or.id. Selain itu, Wina menambahkan dengan kehadiran me- sin global seperti munculnya Youtube dan media sosial untuk berbagi informasi, masyarakat yang tadinya hanya jadi jejaring sosial kemudian beberapa berubah menjadi mesin global penghasil berita. BHM, panggilan akrab dari Bambang Harymurti me- negaskan bahwa ada disrupsi dalam era digital saat ini. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, disrupsi adalah hal yang tercabut dari akarnya. Apabila diartikan dalam bahasa sehari-hari maka dapat berarti perubahan yang mendasar atau fundamental. Era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivi- tas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya. " Disrupsi ini ada yang baik namun juga ada yang me- nimbulkan masalah. Sehingga ada tantangan yang perlu dihadapi. Sebelum era digital, dulu tiras dari media cetak yang tidak bermutu membahas paha dan dada akan di- tinggalkan pengiklan," ujar BHM. "Dalam konteks ini, meski UU Pers adalah futuris- tik namun dalam aplikasinya perlu disesuaikan dengan keadaannya, misalnya badan hukum tidak harus Perse- roan Terbatas (PT) namun bisa dengan badan hukum lain. Sementara, asas lain bahwa pers harus tunduk pada kode etik jurnalistik tidak bisa berubah karena itu merupakan asas dari jurnalistik." tambahnya. Dengan demikian akan membedakan mana karya yang masuk kategori jurnalistik atau bukan. Hal itu menentukan perbedaan perilaku, per- lakuan hukum dan cara kerjanya. Sementara itu, ada perspektif pemikiran yang berbe- da dari Bambang Harymurti sebagai Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2010-2013 yang juga menjadi narasumber seminar yang digelar secara offline dan juga via zoom meeting ini. Menurut BHM, yang dimaksud paha dan dada adalah menyajikan berita kriminalitas dan seksualitas. Meskipun berita tersebut banyak diminati pelanggan namun tidak disukai oleh pengiklan.Sehingga, media berkualitas bisa mendapat porsi penghasilan yang lumayan dari iklan. Dengan hadirnya media digital, iklan diambil porsinya oleh Google dan Facebook dalam hal ini mewakili media agregator berita dan media sosial sementara mainstream media hanya dapat sisanya dari pelanggan. Selain itu, jelas BHM, kini media yang abal-abal dengan follower atau subscriber (pelanggan) yang banyak makin mendapatkan porsi iklan dari algoritma jumlah pelanggan. "Kalau kondisi ini tidak berubah, maka media main- stream berkualitas mati sementara media abal-abal ma- kin tumbuh, oleh karenanya kita perlu menjaga ekosistem 9
DEWAN PERS TERKINI supaya kembali untuk mendukung yang media baik sema- kin besar dan media yang abal-abal semakin menurun." tandasnya. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digi- tal, industri pers turut beradaptasi dengan norma-norma media online. Media arus utama, dalam upayanya menge- jar skor algoritma platform digital, sering mendapati diri- nya di dalam posisi yang bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik. Dari sekitar 800 surat pengaduan yang masuk ke De- wan Pers sepanjang tahun 2020, sebagian besar perihal ketidaktaatan media pada kode etik jurnalistik yang teru- tama dilakukan media online. Yang kerap digugat adalah berita yang tidak diverifika- si, judul yang menghakimi dan penggunaan sumber tung- gal. Media yang melakukan kesalahan berulang-ulang, dengan mudah dianggap memiliki niat buruk (malice) yang menjadikan kredibilitas media tersebut layak diper- tanyakan. PERS MULTI PLATFORM Dalam seminar sesi kedua hadir sebagai narasumber secara online via zoom adalah Budiman Tanuredjo, Wakil Pemimpin Umum Kompas dan yang menjadi narasumber kedua sebelumnya dijadwal adalah media sosial aktivis Pangeran Siahaan yang juga menjabat sebagai Founder & CEO Asumsi sayangnya beliau berhalangan hadir sehing- ga digantikan Asep Setiawan, Anggota Dewan Pers sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi. Tidak kalah se- runya dengan sesi sebelumnya, sesi kedua ini mengambil subtema praktik-praktik Penggunaan Media Sosial dalam Kegiatan Jurnalistik dan Bisnis Media. Dalam kesempatan sesi kedua Budiman Tanuredjo menyampaikan dalam pemaparannya bahwa ada polari- sasi antara media utama atau media sosial, Pers atau Non Pers, UU Pers atau UU ITE/KUHP, Jurnalis atau Pelapor Warga, Kode Etik atau Panduan Moral Individu. Selain itu, trend mono media berubah menjadi multi platform dan siklus media yang berubah dari analog men- jadi digital. Sehingga mau tidak mau harus mengikuti pola baru dalam penyajian berita dari Kompas lama sebagai mainstream media menjadi Kompas baru memanfaatkan media sosial. Hal tersebut menjadi strategi bagi Kompas untuk melakukan looping produk jurnalistik dengan berbagai bentuk platform dari televisi, media daring, koran, You- tube channel, radio hingga menjadi sebuah buku. Contoh produk tersebut adalah program satu meja yang diasuh langsung oleh Budiman Tanuredjo. "Prinsipnya konten yang diproduksi tetap sesuai de- ngan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, elemen jurnal- isme jadi panduan adalah kebenaran, kepentingan publik, verifikasi, independen, pemantau, forum kritik, menarik dan relevan, konperehensif dan proporsional, suara nu- rani, tanggung jawab," ujarnya menyampaikan via zoom meeting. Ada sebuah asumsi bahwa media sosial adalah ruang kosong dan semua orang bisa mengisi, mengapa kita tidak mengisinya dengan karya jurnalistik yang punya jelas pe- doman, acuan dan tanggung jawab. Konten di media sosial yang itu perlu keterlibatan audience muncul dalam kolom chat, fungsi jurnalistik disalurkan melalui platform. "Nah itulah mengapa Kompas atau saya juga turut mengisi ruang media sosial sesuai dengan UU Pers melakukan fungsi informasi, edukasi, menghibur dan so- sial kontrol. Sekarang zamannya sudah berubah, sehingga membutuhkan diskusi kedepan bagaimana Dewan Pers mendefinisikan ulang apa sebetulnya pers, apa sebetulnya wartawan, apa sebetulnya perusahaan pers, apakah peru- sahaan pers semata hanya berbadan hukum ? inilah men- jadi pekerjaan rumahnya," pungkas Budiman. Sementar itu Asep Setiawan menjelaskan pengalaman di BBC terkait penggunaan platform digital. Digitalisasi media di BBC sudah dimulai sejak 2003 lalu bersamaan dengan munculnya media sosial. Namun baru berlangsung penuh digitalisasi pada tahun 2005. Sebelum tahun 2003 setiap wartawan di BBC diperbolehkan beropini di media lokal. Pada tahap awal, wartawan BBC dapat memberikan opini di media cetak terutama selain di programnya baik di radio, televisi maupun online. Namun kemudian mun- cul ketentuan bahwa mereka yang aktif di media sosial diberi akun khusus sebagai wartawan BBC. Selain itu akun BBC itu hanya untuk menyampaikan berita dan informasi sesuai dengan penugasan BBC, bukan opini pribadi war- tawan. Akun resmi di Twitter misalnya, dapat dimanfaatkan untuk update berita yang sifatnya cepat. "Kalau akun pri- badi aturannya lain, punya kode etik sendiri berbeda de- ngan akun resmi yang mesti patuh pada kode etik jurnal- istik," pungkasnya. Sejauh ini di BBC juga tidak terdapat akun pribadi wartawan untuk menyampaikan berita dari BBC. Di BBC terdapat pedoman bagaimana penggunaan media sosial oleh wartawan dan hanya mereka yang ditu- gaskan dapat mewakili BBC di media sosial. Saatnya juga di Indonesia, tidak semua wartawan dapat menggunakan platform digital termasuk di dalam- nya media sosial sebagai saluran menyampaikan berita dan informasi kecuali terdapat penugasan. Dengan ada- nya pengaturan itu maka kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dapat dijaga. Jika kemudian terdapat masalah dalam akun resmi itu maka penanggung jawab media akan dilindungi oleh Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Seminar diakhiri dengan diskusi perlunya regu lasi tentang media sosial ini termasuk untuk para war ta wan. Dengan adanya regulasi itu, maka kemer de ka an pers juga dapat dijaga karena siapapun insan pers yang ikut aktif di media sosial dan platform digi tal akan terlindungi. Dis- inilah perlunya Dewan Pers me nge luarkan panduan ter- kait kegiatan pers di platform di gital.l (Dilaporkan oleh Imam Suwandi) 10
DEWANPERS Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah Mohon Maaf Lahir & Bathin 11
DEWAN PERS TERKINI KETUA DEWAN PERS DAN KETUA BNSP SEPAKAT HARMONISASI SERTIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Ket- ua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat sepakat bahwa kedua lem- baga akan melakukan harmonisasi sertifikasi kompetensi wartawan. Masing-masing lembaga memiliki wewenang dalam melakukan uji kom- petensi wartawan oleh sebab itu maka diperlu- kan kerjasama dalam membangun kompetensi wartawan di Indonesia. Demikian salah satu poin hasil pertemuan pimpinan kedua lembaga di Jakarta hari Senin (26/4). Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam kunjungan ke kantor BNSP didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan Anggota Dewan Pers yang juga selaku Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers, Jamalul Insan. Dialog pimpinan Dewan Pers dengan pimpinan BNSP berlangsung di lantai dua Gedung BNSP. Hadir dalam pertemuan tersebut wakil ketua BNSP, Miftakhul Azis, Anggota Komisioner Bidang Lisensi Mulyanto, Anggota KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH MEMBERIKAN CENDERA MATA UNTUK KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP), KUNJUNG MASEHAT SAAT BERKUNJUNG KE KANTOR BNSP DI JAKARTA PADA SENIN (26/4) . (FOTO:DEWAN PERS) 12
DEWAN PERS TERKINI KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH DIDAMPINGI WAKIL DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN DAN ANGGOTA DEWAN PERS, JAMALUL INSAN BERSILATURAHMI KE BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP), DI JAKARTA, PADA SENIN (26/4). (FOTO:DEWAN PERS) Komisioner Data dan Informasi, Henny S Widyaningsih, Anggota Komisioner Bidang Mutu dan Kerjasama Tetty DS Ariyanto. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kunjung Masehat, Ke- tua Dewan Pers juga menanggapi positif apa yang telah disampaikan dalam keterangan pers. HARMONISASI SERTIFIKAT Dalam kesempatan itu kedua lembaga sepakat untuk melakukan harmonisasi dalam sertifikasi khususnya pro- fesi wartawan. "Posisi SDM saat ini adalah sangat penting dalam peningkatan kompetensinya, tentunya kami BNSP dan Dewan Pers sebagai instansi teknis sepakat mengem- bangkan sistem nasional sertifikasi, kompetensi di bidang pers karena satu-satunya lembaga teknis di bidang pers adalah Dewan Pers," ujar Kunjung Masehat dalam ket- erangan persnya. "Alhamdulillah kami Dewan Pers berkunjung ke BNSP untuk kali pertama yaitu meneguhkan bahwa Dewan Pers adalah satu-satunya lembaga untuk urusan pers sesuai dengan UU Pers tahun 1999," tegas Mohammad Nuh se- laku Ketua Dewan Pers. "Kami telah membangun common sense sehingga nanti detail dari pelatihan, peningkatan kualitas SDM di bidang pers itu nanti payung besarnya adalah payung De- wan Pers sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang," katanya "Jadi apapun yang kami lakukan kami akan selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers. Kami tidak akan kem- ana-mana karena lembaga ini yang diberikan kewena ngan sesuai undang-undang," katanya seraya nemabahkan bahwa dalam pengembangan sertifikasi nasional ini peran masyarakat dibutuhkan sesuai undang-undang yang ber- laku. Menurut Kunjung, sebagai lembaga yang diberi ke- wenangan pemerintah pihaknya tentunya patuh dan seka- ligus melakukan koordinasi dengan semua sektor yang ada untuk mengharmonisasikan. "Hari ini kita bersama Dewan Pers mencari upaya terbaik dalam rangka mening- katkan sumber daya manusia khususnya di bidang Pers," tandasnya. "Kami sudah bersepakat, kedua lembaga punya tugas masing-masing untuk meningkatkan kompetensi profesi yang semuanya dipayungi oleh undang-undang, kita akan bersama-sama untuk mengembangkan sistem pelatihan, penguji, kompetensi dan seterusnya," ungkap Prof. M Nuh. Di ujung konferensi pers Ketua Dewan Pers berpesan kepada semua wartawan agar tidak perlu khawatir kare- na sertifikasi dan kompetensi wartawan tetap berada di payung Dewan Pers. Dalam kesempatan itu pula Dewan Pers menegaskan penguatan kerjasama sertifikasi pers dan akan berkoordinasi langsung dengan BNSP. "Filoso- finya itu, tidak ada organisasi lain yang urusan pers selain Dewan Pers." pungkasnya. l(Imam Suwandi) 13
DEWAN PERS TERKINI PENGUMPULAN DATA SURVEI IKP 2021 Di tengah Pandemi COVID-19, survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 terus ber- lanjut memasuki tahap pe- ngumpulan data kualita- tif. Pengumpulan data ini di lakukan melalui Focus Group Discussion yang menyatukan semua nara sumber utama atau di- sebut juga informan ahli di setiap pro vinsi. Bulan April dilakukan FGD di berbagai provinsi dan akan terus ber lanjut pada bulan Mei 2021 yang di harapkan data semua sudah ter- kum pul. Pengumpulan data melalui FGD sangat penting karena para informan ahli di setiap provinsi yang jumlahn- ya dari 10 sampai 12 orang ini akan memberikan pendapatnya lebih da- lam terhadap hasil pengisian kuesion- er. FGD ini didisain dilakukan selama total lima jam sehingga diharakan ter gali informasi mengenai kondisi ke merdekaan pers di setiap provinsi. PELAKSANAAN FGD SURVEY INDEKS KEMERDEKAAN PERS (IKP) 2021 OLEH DEWAN PERS DI SWISS BELL HOTEL, TUNJUNGAN, SURABAYA, JAWA TIMUR TAHUN PADA SELASA, (27/4). (FOTO:DEWAN PERS) Berdasarkan metode penelitian yang sudah dirancang, para infor- man ahli ini berasal dari kalangan war tawan, perusahaan pers, aktivis, akademisi dan pihak yang mewakili pemerintah. Dengan demikian maka kondisi kemerdekaan pers dapat ter- gambarkan dari berbagai pandangan informan ahli ini yang memiliki ber- bagai latar belakang. Dan memang ketika berlangsung FGD di berbagai provinsi, para infor- man ahli memberikan pendapat nya se cara bebas mengenai poin-poin yang dbahas dalam pertemuan ini. Moderator dari FGD biasanya me- ngajak para informan ahli ini untuk berbicara dan berpendapat secara ter buka tetapi tetap serius. Tidak ja- rang waktu satu sampai dua jama ter- lewatkan terutama ketika membahas lingkungan politik di masing-masing provinsi. Karena pegumpulan data dalam suasana COVID-19 maka ada kewaji- ban mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tetap me- nge nakan masker. Bahkan untuk me masuki ruang pertemuan sudah di wajibkan melakukan pemeriksaan an tigen terlebih dahulu. Ini juga me- ru pakan tantangan ketika melakukan wa wancara langsung oleh para pen- survei. Survei Indeks Kemerdekaan Pers ta hun 2021 ini memotret kemer de- ka an pers tahun 2020 yang ditandai dengan awal pandemi COVID-19 di Indonesia yang dinyataan Maret, ke- mudian ada demo yang menentang RUU Cipta Kerja yang disebut juga Omnibus Law serta Pilkada serenatk 14
DEWAN PERS TERKINI ANGGOTA DEWAN PERS, KETUA KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI PERS, AHMAD DJAUHAR (KANAN) MEMBUKA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA KAMIS (29/4). (FOTO:DEWAN PERS) pada Desember 2020. Semua itu men - jadi konteks dalam survei IKP 2021 dan ternyata terungkap beberapa peristiwa besar itu mempengaruhi ke merdekaan pers di berbaga provinsi. Pelaksana survei IKP 2021 ini ada- lah perusahaan survei Sucofindo yang telah memiliki pengalaman cu kup luas dalam survei tingkat nasional. Sebagai pelaksana, tim Sucofindo bertugas mengumpulkan data melalui wawan- cara, data sekunder, mengha dirkan in- forman ahli, menyelenggarakan FGD dan menyusuan laporan akhir. Namun semuanya dilakukan berdasarkan di- sain survei yang telah disusun Dewan Pers dan surpervisi dari Dewan Pers. Semua anggota Dewan Pers terli- bat dalam penysunan disain dan pe- ngumpulan data di FGD. Bahkan pihak Bappenas juga melakukan su- pervisi antara lain hadir di salah satu FGD. Proses pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif ini kru- sial karena dengan data itulah maka gambaran kemerdekaan pers di Indo- nesia dapat dipetakan. Proses pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif ini krusial karena dengan data itulah maka gambaran kemerdekaan pers di Indonesia dapat dipetakan. Dari data di Dewan Pers selama April telah dilaksanakan FGD antara lain di : Banten - Serang, Kaliman- tan Tengah - Palangkaraya, Sulawesi Utara - Manado, Sulawesi Tengah - Palu, Gorontalo - Gorontalo, Jawa Tengah - Semarang, Sumatera Utara - Medan, DI Yogyakarta - Yogyakar- ta, Jawa Barat - Bandung, Kepulau- an Bangka Belitung - Pangkal Pinang, Nusa Tenggara Barat - Mataram, Bengkulu - Bengkulu, Jambi - Jambi, Kalimantan Barat - Pontianak, Ma- luku Utara - Sofifi, Kepulauan Riau - Tanjungpinang, Sumatera Barat, DKI Jakarta - Jakarta, Lampung - Bandar Lampung, Sulawesi Teng- gara - Kendari, Kalimantan Selatan - Banjarmasin, Riau - Pekanbaru, Jawa Timur - Surabaya, Kalimantan Utara - Tanjung Selor dan kota -kota lainnya. Bahkan dengan target agar selesai pengumpulan data berlanjut sampai bulan Mei. Kegiatan survei yang dimulai Januari ini ditargetkan selesai pada bulan Juni 2021. l (Redaksi Bulletin Etika) 15
GRAFIK DEWAN PERS LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021 LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN APRIL 2021 Risalah No 20 Syaefudin dengan : S U R A T l a i a n d a n r e k o m e n d a s i 6 s u r a t s e m e n t a r a / k l a r i fi k a s i P e n i 4 3 s u r a t U n d a n g a n M e d i a s i 1 1 s u r a t K e p u t u s a n / p e n i t a n g g a p a n l a i a n a k h i r / PPR: 1 PPR PPR No 6 terhadap atas pengaduan Adiyat Nugraha Risalah No 21 Rachmat Sukarno dengan Risalah No 22 Rachmat Sukarno dengan viva.co.id Risalah No 23 Haris S Tome dengan Risalah No 24 Haris S Tome dengan butota.id Risalah No 25 Effendi Gazali dengan Risalah No 26 Andy Saputra dengan PPR: 1 PPR PPR No 7 terhadap nasionalnews.co atas pengaduan M. Dhevy Bijak PPR: 1 PPR PPR No 8 terhadap atas pengaduan Desi Safari Risalah No 27 RSU Bunda Thamrin dengan Risalah No 28 RSU Bunda Thamrin dengan Risalah No 29 Rachmat Sukarno dengan investor.id Risalah No 30 DPRK Aceh Barat dengan ajnn.net Risalah No 31 PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan Risalah No 32 PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan akurat.co HASIL UKW (BULAN APRIL) PROVINSI (KOTA) 18. Lampung ­ Bandar Lampung 19. Maluku Utara ­ Ternate LEMBAGA PESERTA KOMPETEN ­ 54 49 ­ 54 49 Risalah No 33 PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan rri.co.id PPR 20. Sulawesi Selatan ­ Makassar ­ 53 50 16
GRAFIK DEWAN PERS DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN APRIL 2021 JENIS MEDIA CETAK RADIO TELEVISI SIBER JUMLAH Terverifikasi Administratif dan Faktual 3 1
6 19
Terverifikasi Administratif 2
17 10
Belum Terverifikasi
Media Mendata
NO 1 NAMA MEDIA Medium JENIS MEDIA Cetak PROVINSI Sumatera Selatan STATUS Terverifikasi Administratif APPROVAL 30/4/2021 2 Suara Cirebon Cetak Jawa Barat Terverifikasi Administratif 30/4/2021 3 Bali Tribune Cetak Bali Terverifikasi Administratif & Faktual 30/4/2021 4 tangsel pos Cetak Banten Terverifikasi Administratif & Faktual 30/4/2021 5 Investor Daily Cetak DKI Jakarta Terverifikasi Administratif & Faktual 30/4/2021 6 KPFM Palangka Raya Radio Kalimantan Tengah Terverifikasi Administratif & Faktual 30/4/2021 7 Siber Jawa Timur Terverifikasi Administratif 30/4/2021 8 Siber DKI Jakarta Terverifikasi Administratif 30/4/2021 9 Siber DKI Jakarta Terverifikasi Administratif 16/4/2021 10 siberzone.id Siber Bengkulu Terverifikasi Administratif 16/4/2021 11 radarmadiun.co.id Siber Jawa Timur Terverifikasi Administratif 16/4/2021 12 Siber Jawa Timur Terverifikasi Administratif 16/4/2021 13 Siber DKI Jakarta Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 14 Siber Kepulauan Riau Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 15 Siber Kepulauan Riau Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 16 Siber Sumatera Utara Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 17 Siber Kalimantan Tengah Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 18 Siber Kalimantan Tengah Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 19 Siber Kalimantan Tengah Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 20 Sultrademo.co Siber Sulawesi Tenggara Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 21 Siber Sumatera Utara Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 22 Suaraindo.id Siber Kalimantan Barat Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 23 mbsnews.id Siber DKI Jakarta Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 24 Siber Kalimantan Tengah Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 25 Siber Kalimantan Timur Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 26 niaga.asia Siber Kalimantan Timur Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 27 Siber Bali Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 28 Siber Kalimantan Timur Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 29 Siber DKI Jakarta Terverifikasi Administratif & Faktual 6/4/2021 17
ETIKA APRIL 2021 18
ETIKA APRIL 2021 19
GALERI DEWAN PERS DEWAN Pers bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta menggelar Vaksinasi Covid-19 Dosis ke-2 untuk Wartawan Sejabodetabek bertempat di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu, 21 April - Jum'at, 7 Mei 2021. Acara ini merupakan lanjutan dari program vaksinasi sebelumnya yang digelar pada bulan Maret lalu. l FOTO: FADLY, DEWAN PERS 20
GALERI DEWAN PERS FOCUS Group Disccusion Indeks Kemerdekaan Pers (FGD IKP) oleh Dewan Pers selama bulan April 2021. Adapun Provinsi yang telah menyelenggarakan Survey IKP bulan April ini antara lain di Provinsi Gorontalo (8/4), Provinsi Jawa Tengah (12/4), Provinsi Sumatera Utara (12/4), Provinsi Sumatera Barat (23/4), Provinsi Kalimantan Selatan (27/4), Provinsi Kalimantan Selatan (27/4), Provinsi Jawa Timur (27/4), Provinsi Kalimantan Timur (29/4), Provinsi Kalimantan utara (29/4)dan di Provinsi Bali (30/4). IKP merupakan bagian dari upaya Dewan Pers dalam mengembangkan kehidupan pers di Indonesia. Fungsi DP pasal 15 UU Pers. Melalui survey IKP diharapkan memberikan gambaran kondisi Kemerdekaan pers di masing2 propinsi, sehingga Dewan Pers dan segenap stakeholder dpt merancang program dan kebijakan yang mendorong prningkatan kualitas kemerdekaan pers di masing2 propinsi. l FOTO: FADLY, DEWAN PERS 21
GALERI DEWAN PERS DEWAN Pers Melakukan verifikasi media selama bulan April 2021. Adapaun media yang sudah di verifikasi baik secara administrasi maupun Faktual antara lain berasal dari Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan total ada 29 media yang sudah terverifikasi. Verifikasi Perusahaan Pers merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dewan Pers sesuai amanat UU Pers nomor 40 tahun 1999, pasal 15 (g) tentang mendata perusahaan pers. l FOTO: FADLY, DEWAN PERS 22