Volume 5, Issue 2, Juli 2021 DOI: PELAKSANAAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KLAS IA PADANG Rita Faura Universitas Ekasakti, Padang Email: ABSTRACT The existence of a law that regulates polygamy permits is intended to establish public order, provide legal protection and guarantees for the rights and obligations of regulatory relations. In addition, to protect the rights of everyone. So, the formal conditions of polygamy will care to achieve the goal of judicial marriage. Therefore, the permission of polygamy philosophically makes the goal of marriage to be achieved and educates the public to be aware of the regulations. Keywords: Court Permit, Philosophical, Formal Law, Material Law ABSTRAK tentang izin poligami dimaksudkan untuk Adanya undang-undang yang mengatur membentuk ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban hubungan pengaturan. Selain itu, untuk melindungi hak semua orang. Jadi, syarat-syarat formal poligami akan peduli untuk mencapai tujuan pernikahan secara yudisial. Oleh karena itu, izin poligami secara filosofis membuat tercapainya tujuan perkawinan dan mengedukasi masyarakat agar sadar akan peraturan. Kata Kunci: Izin Pengadilan, Filosofis, Hukum Formil, Hukum Materil PENDAHULUAN Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa setiap perkawinan harus di catat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri, pernikahan di bawah tangan atau poligami yang terjadi di tengah masyarakat. Page 198
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 Belakangan ini istilah poligami menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi untuk di perdengarkan, banyak dikalangan masyarakat dan para tokoh terkenal di Indonesia yang juga melakukan poligami. Poligami dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam suatu pemikahan. Sebagai suatu sistem perkawinan, poligami juga tidak terlepas dari pemenuhan fungsi- fungsi perkawinan. Meskipun dalam Islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun jika tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang isteri saja, karena tanpa adanya suatu rasa keadilan dan tanpa adanya sesuatu keadaan yang darurat maka kekacauanlah nantinya yang akan timbul dalam rumah tangga. Persyaratan keadilan inilah yang masih dikesampingkan oleh sebagian banyak orang, untuk itu lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Tentunya dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Demikian juga lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan poligami yang lebih condong pada agama Islam. Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bertujuan untuk memberikan ketentuan atau persyaratan suami yang hendak menikah lagi, sehingga tertutuplah sikap sewena-wena dari pihak suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batasan seorang suami yang hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Hal itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi, namun dalam perkawinan poligami perlu menjadi pertimbangan karena seorang suami yang berpoligami sekarang harus mengurus, bertanggung jawab dan memperhatikan dua rumah tangga, ia harus mengubah sikap dan perilakunya. Tuntutan untuk membagi waktu, keuangan, pribadi dan lain-lain dengan seadil-adilnya akan dihadapinya. Indonesia perkawinan poligami diakui bahkan diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Seorang suami yang ingin menikah lagi diberikan syarat- syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan perkawinan lagi. Hal ini diatur dalam Pasal 5 yang menjelaskan bahwa suami tersebut harus mendapat persetujuan dari isteri-isteri, serta adanya kepastian bahwa suami akan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya, juga suami tersebut hams menjamin bahwa dirinya akan berlaku adil terhadap mereka. Emansipasi wanita dan hak asasi manusia mulai merebak di tengah umat. Akibat adanya emansipasi wanita, para istri berhak bersuara untuk menolak hal demikian dilakukan oleh suaminya. Tak sedikit para isteri yang telah di poligami merasa jengkel dan tersulut emosi, ibarat api dalam sekam, baranya terus menjalar, perlahan namun pasti, luapan kemarahan akhimya menjadi solusi. Para suami di hujat dan di gugat, tak sedikit dari mereka yang tercemar nama baiknya bahkan terempas dari kedudukannya, seakan telah melakukan dosa besar yang tak bisa diampuni lagi. Lain masalah ketika para suami itu berbuat serong, punya wanita idaman lain (WIL) yang tak halal baginya alias selingkuh. Reaksi sebagian istri justru tak sehebat ketika di poligami, bahkan tak sedikit dari mereka yang diam seribu bahasa. "Yang penting tidak dimadu!" itulah sekira letupan hati mereka. Tak heran, bila di antara para suami bermasalah itu lebih memilih berbuat selingkuh dari pada poligami, bisa jadi karena pengalaman mereka bahwa selingkuh itu lebih aman dari pada poligami, sampai-sampai ada sebuah pelesetan, selingkuh itu "selingan indah keluarga utuh. Page 199
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 Padahal selingkuh itu menjijikkan, selingkuh adalah zina, selingkuh diharamkan dalam agama manapun dan tak selaras dengan fitrah suci manusia. Memang aneh tapi nyata, poligami sendiri telah dilakukan dari zaman dahulu kala di bcrbagai agama manapun, sekarang poligami yang dulu diperbolehkan akhimya ada beberapa agama yang melarang. Poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana fenomena poligami pada saat ini menemui puncak kontroversinya, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak mengenai poligami, baik yang pro ataupun kontra. Hal ini terjadi karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja. Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang didalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Arti bathin dalam perkawinan ialah bahwa dalam bathin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan sang suami, kebahagiaan dalam keluarga dapat menjadi hilang, hal ini tentunya merugikan bagi kaum istri yang tidak setuju atau menentang terlebih lagi merasa dirugikan, karena hams berbagi dengan yang lain. Dalam Islam, masalah poligarni juga tidak serta merta diperbolehkan dan masih juga berupa perkara yang masuk dalam konteks pertimbangan, hal ini terbukti dalam ayat-ayat ataupun suatu riwayat yang dijadikan dasar sumber hukum dalam perkara poligami yang terikat aturan- aturan, syarat-syarat serta ketentuan lain berupa yang kesanggupan, keadilan dan faktor lainnya yang harus dipenuhi dalam berpoligami. Seorang suami yang hendak beristeri lagi harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah, hal ini diatur dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama; 2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal perizinan, seorang suami akan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama jika terdapat suatu keadaan yang sesuai dengan ketentuan, hal ini di atur dalam Pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Hamid binti ABD Hamid sebagai pemohon melawan Dirawati binti Zaidir sebagai termohon. Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS), ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu Page 200
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 4yang berbunyi: 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Pegawai negeri sipil pria tidak boleh menikah dengan wanita yang berstatus sebagai PNS karena ini akan menjadikannya sebagai istri kedua. Pegawai negeri sipil wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dengan kata lain Pegawai negeri sipil pria hanya bisa menikahi wanita yang tidak berstatus sebagai PNS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. METODE PENELITIAN Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian dengan menggambarkan dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti. Objeknya sesorang yang akan berpoligami. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma- norma hukum yang berlaku dan didukung dengan metode yuridis empiris yaitu menghubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. PEMBAHASAN A. Syarat-syarat Kebolehan Berpoligami dan Pendapat Kalangan Ulama 1. Syarat-syarat Kebolehan Berpoligami Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-nisa" ayat (3), kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja". Firman Allah SWT surat an- Nisa" ayat (3)1 tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika dungkapkan secara lengkap akan menjadi "jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu." 1 Lihat, Al Quran dan Terjemahnya surah An Nisa Ayat 3. Page 201
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 Secara implisit Al Qur"an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati- hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain". Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur"an surat an-Nisa" ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut : "Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu' selaku syarat sahnya shalat dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu". Maka shalat dan wudhu" tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta'ziir. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijakan mani' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami." Dari penuturan Prof. KH Ibrahim Hosen di atas, bahwa adil yang dimaksud oleh al-Qur"an surat an-Nisa" ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal adil ini, apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain. Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia. Page 202
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat (1) Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang- undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri; b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat- syarat komulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas. 2. Pendapat-Pendapat Ulama Tentang Poligami. Zamakhsyari didalam Tafsir al- Kasysyaaf menerangkan bahwa poligami menurut syari"at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama hal dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang isteri. Kecenderungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah yang kemudian diatur dalam ajaran Islam. Dalam keadaan seperti itu, seandainya syari"at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami maka akan membuka peluang pada perzinaan. Itulah sebabnya poligami diperbolehkan dalam Islam.2 Aa Gym menjelaskan berpoligami merupakan ibadah yang dibolehkan dalam syariat Islam. Realita ditengah masyarakat memandang buruk atau negatif terhadap amaliah poligami. Oleh karena itu diantara tujuan utama beliau berpoligami ialah menghilangkan citra bahwa poligami suatu kekeliruan atau kejahatan, menyadarkan masyarakat untuk berhati-hati dan tidak menggampangkan berpoligami, karena poligami harus dilakukan dengan persiapan yang baik, kualitatif dan didukung oleh ilmu serta ekonomi yang representatif. Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa poligami mengandung unsur penyelamatan serta ikhtiar perlindungan dan penghargaan terhadap eksistensi serta martabat kaum perempuan.3 K.H Shiddiq Amien mengungkapkan, pandangan dan sikap menolak ajaran Allah SWT dalam hal poligami merupakan cerminan dari terjadinya "error" pada diri orang yang bersangkutan. Menyoroti persoalan poligami dengan argumen non syariat 2 Miftah Faridl, Poligami-Catatan Pengalaman dan Interpretasi Ajaran, Pustaka, Bandung, 2007, hal. 35. 3 Achmad Setiyaji, Aa Gym : Mengapa Berppoligami-Testimoni Seorang Jurnalis, Qultum Media, Jakarta, 2006, hal. 64-65 Page 203
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 Islam, tentu tidak akan nyambung, karena poligami adalah syari"at Islam yang diperbolehkan hukumnya, sehingga pendekatannya adalah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau mendekati persoalan poligami menggunakan argumen orang Barat atau argument-argumen non Muslim, jelas sulit memahaminya. Untuk itulah, bagi Muslim hanya dengan pendekatan keimanan dapat memahami fenomena poligami". Sedangkan Syekh Muhammad Abduh menuturkan barang siapa yang memperhatikan firman Allah dalam surat an- Nisa" ayat (3) dan ayat (129) tersebut akan mengetahui bahwa poligami dalam Islam merupakan suatu hak yang amat disempitkan, sedangkan poligami itu merupakan keadaan yang darurat yang hanya dibolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini pula ia akan berlaku adil. Poligami hanya dibolehkan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat meyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa. Namun jika diperhatikan bahaya yang timbul akibat poligami pada masa sekarang, berkembangnya praktek poligami justru cenderung tanpa rasa keadilan dan hanya untuk pemuasan nafsu, oleh karena itu atas dasar pertimbangan kemashlahatan bagi ummat perlu penghapusan poligami dalam Islam dewasa ini.4 Qasim Amin mengungkapkan kebolehan poligami hanya ditujukan pada orang- orang tertentu yang yakin bahwa dirinya tidak akan terperosok dalam prilaku tidak adil, dan yang tahu soal ini hanyalah dirinya dan Tuhan. 13 Syofyan Saha berpendapat bahwa dalam islam poligami diberikan kemungkinan untuk melakukan seperti diutarakan dalam surat an-Nisa" ayat (3) dengan catatan mampu memberi nafkah dan berlaku adil sebagai alternatif bagi mereka yang ingin kawin. Menurut Prof. Mahmoed Syaltut bahwa poligami menurut asal hukumnya boleh (mubah). Perbuatan ini sejak permulaan Islam menunjukkan bahwa poligami itu diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan, tetapi jika dikhawatirkan terjadinya penganiayaan tersebut, maka wajiblah mencukupkan isteri seorang saja.5 Dari berbagai argumen para ahli yang dikemukakan diatas, penulis cenderung sepakat dengan mereka yang membolehkan poligami. Menurut penulis poligami diperbolehkan oleh syari"at Islam apabila kondisi dan keadaan seseorang benar-benar membutuhkannya dan dilakukan dengan persiapan yang matang sehingga ia yakin akan dapat berlaku adil. Kebolehan dari dalalah ayat (3) dan ayat 129 surat an-Nisa" tersebut sebenarnya menuntut kesiapan dan kesungguhan dari seseorang yang benar-benar membutuhkan berpoligami. Artinya berpoligami bukan karena ada tujuan lain kecuali semata karena kondisinya yang menuntut untuk itu. Kesiapan merupakan kondisi sekarang yang memperlihatkan kemampuan dimasa yang akan datang, baik dari segi psikis, moril maupun materil. Sedangkan kesungguhan yang kami maksud menuntut kejujuran terhadap diri apakah benar-benar poligami itu dibutuhkannya. Disamping itu kesungguhan memiliki makna bahwa niat dan tujuan berpoligami bukan sekedar karena dibenarkan menurut hukum, tetapi lebih jauh dari itu karena motif kemashlahatan bagi dirinya maupun bagi isteri dan 4 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, t.t, hal. 349 - 350. 5 Syaikh Mahmoed Syaltut, Islam sebagai Aqidahdan Syari'ah, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hal. 166. Page 204
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 perempuan berikut yang akan dinikahinya itu. Hal inilah hakikat adil yang dimaksud oleh syara', makanya Allah SWT memberikan warning "kamu tidak akan mampu berbuat adil kepada isteri-isteri sekalipun kamu berharap ingin berbuat demikian". Apabila motif kemashlahat yang menjadi dasar dan tujuan orang untuk berpoligami, maka dengan sendirinya ia akan berbuat semaksimal mungkin mengupayakan keadilan itu dalam rumah tangganya. Disisi lain, meskipun dengan seluruh kemampuan dan kejujuran yang dimiliki seseorang untuk mewujudkan keadilan bagi kehidupan rumah tangganya, tetap saja adil itu tidak dapat terwujud. Hal ini disebabkan ukuran adil sepenuhnya tidak dapat dideterminasi oleh siapapun termasuk diri kita sendiri, apalagi bila menyangkut persepsi adil menurut orang lain. Walaupun sudah berupaya berlaku seadil mungkin, belum tentu itu adil bagi orang lain. Demikian halnya dalam berpoligami suami akan berhadapan dengan persepsi-persepsi adil yang ada dalam benak isteri-isteri. Oleh karenanya adil itu memang bukan perbuatan manusia. Manusia hanya dapat berbuat sesuatu dimana orang lain tidak teraniaya. Jika ini dapat dianggap standar keadilan bagi manusia, maka dalam berpoligami adil hanya dapat diwujudkan sebatas memberikan perlakuan yang sama terhadap isteri-isteri. Inilah sebabnya Allah SWT mengakhiri ayat 129 surat an-Nisa" tersebut dengan kalimat : "..... karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." B. Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.6 Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah "termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini". Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah "hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah", yang antara lain adalah "izin beristeri lebih dari seorang". Izin beristeri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami, dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan 6 Lihat, Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006), Sinar Grafika, Jakarta, 2006 , hal. 18. Page 205
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang- orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Ketentuan formal tentang izin berpoligami secara eksplisit tidak ditemui dalam Al- Qur"an maupun sunnah Nabi SAW, namum secara implisit dapat ditemukan dari sumber dan dalil-dalil hukum Islam dengan melakukan ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum 18 sebagaimana berikut; "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." Firman Allah SWT tersebut selain menyatakan perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga menerangkan bahwa taat kepada Ulil Amri sama wajibnya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Pengertian Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah kekuasaan negara yaitu undang-undang. Artinya setiap orang beriman wajib taat kepada ketentuan undang-undang sebagaimana ia wajib taat kepada ketentuan al-Qur"an dan Sunah Rasul- Nya. Tentunya selama ketentuan undang-undang itu tidak memerintahkan untuk mempersekutukan Allah dan tidak berisi ketentuan yang bertentangan dengan hukum- hukum Allah. Ayat ini juga dipahami sebagai dasar pelimpahan kewenangan kepada undang- undang untuk mengatur segala sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan di dalam kitabullah dan tidak pula ada sunnah Nabi yang menjelaskannya. Namun para ulama sepakat terbatas pada hal-hal yang termasuk dalam lapangan ijtihad, yaitu selain masalah-masalah aqidah dan ibadah mahdhah. Dengan demikian, karena masalah-masalah perkawinan merupakan bagian dari lapangan ijtihad, maka ada kewenangan undang-undang untuk mengaturnya. Pengaturan oleh undang-undang itu dimaksudkan agar perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan syara". Terutama masalah perkawinan poligami dimana aturan pelaksanaannya tidak ditentukan didalam al-Qur"an dan Sunnah Nabi, maka dalam hal ini wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar sama wajibnya dengan mematuhi aturan-aturan Allah SWT dan Rasulnya. terhadap masalah-maslah perkawinan Selain itu perlu juga dipahami bahwa peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama, misalnya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi ummat Islam, dirancang dari hasil ijtihad ahli hukum Islam yaitu para ulama dan cendikiawan muslim. Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam yang merupakan unifikasi hukum Islam dalam artian fikih Indonesia. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam juga bagian dari hukum Islam, maka wajib ditaati segala ketentuan yang diatur didalamnya, termasuk aturan tentang poligami, karena al- Qur"an dan as-Sunnah sendiri tidak mengatur bagaimana pelaksanaan Page 206
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 perkawinan poligami itu. Karena itu diatur oleh undang-undang demi terwujudnya tertib hukum perkawinan poligami sesuai dengan ruh hukum Islam. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) junto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak- pihak yang bersangkutan". Selain itu dalam Pasal 4 ayat dinyatakan "dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa "apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang". Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum". Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia- an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kotemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah- masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mua"amalah. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Secara implisit, al-Qur"an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat". Sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) . 2. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 Depag RI , Bahan Penyuluhan Hukum, Ditbinbaga Islam, Jakarta, 1996/1997 hal. 210. Page 207
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 3 ayat (2) junto Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3). DAFTAR PUSTAKA Buku Teks : Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Adiya Bakti, Bandung, 2000 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 Bakri A. Rahman, Ahmad Suardja, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Undang- Undang Perkawinanan Hukum Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1993 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 4, PT.Lehtiar Baru Van hoeve, Jakarta, 1994 Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987 H.S.A Alhamdani, Risalah Nikah, Raja Murah, Pekalongan, 1980 K.Wantik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghali Indonesia, Jakarta, 1976 Lily Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia, Alumni, Bandung, 2002 Moch.Anwar, Fiqih Islam: Muamalah, Munahakad, Faroid, dan Jinahaya, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1980 Moch.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam, Sinar Grafika, 2002 Riduan Syahrani, Seluk Beluk, Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2006 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralism dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, 1998 Siti Musadah Mulia, Islam Menggugat Poligami, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986 Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002 Taufik Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam System Tata Hukum di Indonesia, PT.Alumni, Bandung, 2003 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta, 2010 Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Page 208
E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701 Volume 5, Issue 2, Juli 2021 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah no 45 tahun1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Page 209