UJIAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH : Ilmu Politik dan Pendidikan IPS PROGRAM STUDI : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial DOSEN : Drs. M. Zainal Arifin Anis, M. Hum & M. Adhitya Hidayat Putra, M.Pd NAMA : Muhammad Yusuf NIM : 2110128210003 KELAS : A1 ANGKATAN : 2021 SOAL : 1. Mengapa kekuasaan diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan politik. Uraikan bagaimana pendapat Anda. Jawab : Kekuasaan dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana politik adalah salah satu bentuk untuk memperoleh kekuasaan "how to get the power". Ketika kita membicarakan politik maka sebenarnya kita membicarakan suatu strategi bagaimana mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan adalah energi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk memuluskan tujuan yang ingin dicapainya. Kekuasaan dalam politik artinya menghimpun dan menempatkan energi setiap orang dalam kelompok untuk memperoleh kekuatan dalam memuluskan dan mencapai tujuan yang hendak dicapainya. Kekuasaan dalam politik kadang kelihatannya sangat "kotor", karena strategi seseorang atau kelompok dalam berpolitik memungkinkan menggunakan berbagai cara yang pada akhirnya harus mengorbankan seseorang atau kelompok lainnya. Dengan berbagai alasan apakah tidak satu ideology sampai kepada tidak sepaham secara budaya atau dogmatis agama. Kekuasaan yang diperoleh karena politik adalah upaya untuk menguasai masyarakat kebanyakan (pupils) secara ideological sehingga pemilik kekuasaan berada pada posisi tertinggi atau sering disebut kaum "elit". Kaum elit sebagai minoritas adalah kelompok mayoritas dalam kekuasaan, sehingga segala bentuk perilaku masyarakat kebanyakan sering diindahkan sebagai perilaku yang harus seragam. Keseragaman dalam kacamata politik berbentuk statetemen yang kemudian diturunkan menjadi sebuah kebijakan bagi masyarakat kebanyakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kaum elit akan mengatur segala perilaku orang dalam menjalankan dan memberikan sumbangsih terhadap kehidupan, baik dalam kehidupan bernegara bahkansampai kepada kehidupan bermasyarakat. Kebijakan adalah sebuah bentuk produk yang memungkinkan masyarakat dapat hidupa dengan teratur dan saling ketergantungan secara simbiosis mutualisme, kebijakan tidak
memihak terhadap kepentingan salah satu orang atau kelompok. Dengan kebijakan yang dibuat memberikan peluang kepada setiap orang untuk dapat bekerja dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kebijakan dalam bidang pendidikan adalah sebuah upaya untuk mengatur pendidikan sehingga memungkinkan setiap orang dapat masuk kedalamnya dan setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Secara skematis kebijakan dalam bidang pendidikan juga tidak dapat terlepas dari kekuasaan secara politis. Akan tetapi titik akhirnya pendistribusian kekuasaan melalui kebijakan yang dilahirnkannya adalah upaya untuk emngalokasikan kekuasaan sampai pada titik masyarakat terendah untuk merasakan dan memiliki produk-produk kebijakan yang dihasilkan sebagai bagian dari pada dirinya/kelompoknya secara utuh 2. Jelaskan menurut pandangan anda tentang perkembangan Dinamika Demokrasi yang ada di Indonesia. Jawab : 1. Demokrasi Parlementer Fase 1945-1959 Demokrasi di fase ini sering kita dengar dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Demokrasi ini mulai berlaku pada satu bulan pasca kemerdekaan di proklamasikan dan juga mulai diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, namun ternyata sistem demokrasi ini kurang serasi bagi negara Indonesia, walaupun bisa berjalan dengan baik di beberapa negara lain Berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif meliputi Presiden serta para Menterinya yang memiliki tanggung jawab politik dalam UUD 1950. Sebab fragmentasi partai politik tiap kabinet didasarkan pada situasi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai koalisi tidak segan untuk menarik kembali dukungannya sewaktusewaktu, hingga kabinet sering jatuh karena keruntuhan dalam koalisinya . Biasanya kabinet dalam masa sebelum pemilu yang diadakan pada tahun 1955 tidak bisa bertahan lama dari kebanyakannya dalam delapan bulan, dan hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi politik oleh karena itu pemerintah tidak memdapat kesempatan menjalankan programnya . Namun pada fase ini posisi parlemen yang sangat kuat dan pada akhirnya menguat juga posisi partai politik sebab itu suatu hal yang terhubung dengan kebijakan negara tidak bisa lepas dari perilaku kritis para anggota parlemen guna mendebatnya baik melalui forum parlemen ataupun secara mandiri 2. Demokrasi Terpimpin Fase 1959-1965
Dalam sistem demokrasi pada fase ini, ciri menonjolnya adalah lebih banyaknya peran presiden dan terbatasnya peran partai politik. Dalam praktik pemerintahan, pada fase ini sudah banyak melakukan penyimpangan terhadap demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli bisa dianggap sebagai suatu upaya guna mencari solusi dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante yang merupakan satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi . Demikian juga dalam UUD 1945 telah ditekankan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya lima tahun. Dalam ketetapan MPRS Nomor 3/1963 yang disebutkan bahwa Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah mematahkan atau membatalkan pembatasan waktu lima tahun . Banyak terjadi penyelewengan- penyelewengan terhadap praktik demokrasi, khususnya pada bidang eksekutif, seperti Presiden diberi wewenang untuk terlibat di dalam bidang yudikatif. Hal demikian bisa ditemukan dalam UU Nomor 19 Tahun 1964, legislatif, presiden bisa melakukan tindakan politik didasarkan pada peraturan tata tertib peraturan presiden No. 14/1960 mengenai anggota DPR yang tidak bisa mencapai fungsi. Demokrasi terpimpin Soekarno tidaklah demokrasi yang sesungguhnya, tapi sebagai bentuk otoriter. Bentuk demokrasi terpimpin ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI) 3. Demokrasi Pancasila Fase 1965-1998 Fase pemerintahan ini muncul sesudah berakhirnya G30SPKI. Landasan formil fase ini ialah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS. Semangat motivasi yang menjadi dasar munculnya atau lahirnya fase ini yakni keinginan guna memperbaiki atau mengembalikan dan memurnikan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni. Upaya memperbaiki dan meluruskan dari penyimpangan terhadap UUD yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, upaya yang telah dijalankan adalah mengadakan tindakan terkonsep. Ketetapan MPRS Nomor III Tahun 1963 yang menentukan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah digagalkan dan jabatan Presiden kembali menjadi selektif atau secara dipilih selama 5 tahun. Pada fase ini praktik demokrasi di Indonesia bertumpu pada nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, demokrasi pada masa sekarang ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Sebab dalam demokrasi pancasila melihat kedaulatan rakyat sebagai pokok dari demokrasi, sebab warga negara atau rakyat yang memiliki hak yang sama guna mengarahkan dan menetapkan haknya sendiri maunya seperti apa. Demikian pula keikutsertaan politik yangsama dengan semua rakyat. Untuk itu pemerintah seharusnya selalu memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam melaksanakan hak politik. Tetapi, Demokrasi Pancasila dalam rezim orde baru hanya
sebagai hasil ekspresi dan ide belum sampai pada tataran penerapan. Sebab dalam praktik pemerintahan, rezim inilah yang tidak menyediakan ruang bagi kehidupan berdemokrasi 4. Demokrasi Era Reformasi Pelaksanaan demokrasi di era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto yang menjabat sebagai presiden sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia era reformasi memosisikan fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan demokrasi Indonesia di masa selanjutnya. Ditemukan berbagai indeks penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikannya kebebasan pers sebagai ruang terbuka untuk ikut terlibat dalam urusan kenegaraan dan berlakunya sistem multipartai, diberlakukannya ini nampak pada Pemilu tahun 1999. Di era ini rakyat berpeluang untuk bersatu dan berkumpul sesuai paham ideologi dan aspirasi politiknya . Karakteristik menonjol dari era reformasi adalah demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawasi demokrasi agar bisa terpakainya dalam segala aspek kehidupan. Ciri demokrasi di era reformasi yaitu adanya Pemilu yang lebih demokratis, terjadinya pergantian atau perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Motif rekrumen politik terbuka untuk hak dasar warga Negara dan rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dijalankan secara terbuka. Hak-hak warga negara terlindungi dan terjamin, dan sebagian besar hak asasi rakyat dapat terjamin seperti kebebasan dalam menyatakan opini, kebebasan pers dan lain-lain. 3. Uraikan bagaimana hubungan antara politik dengan pendidikan. Jawab : Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 termasuk Amandemennya. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun hingga saat ini implementasi amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, bahkan dirasakan masih sangat jauh dari yang dicita-citakan. Meskipun dari sisi pendanaan tahun 2009 pemerintah telah menargetkan anggaran 20 % dari APBN. Setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah maka pengelolaan pendidikan tidak lagi sentralisasi dari pusat. Saat ini peran pemerintah daerah untuk memajukan pendidikannya menjadi sangat terbuka meskipun masing-masing daerah memiliki kesulitan baik masalah sumber daya manusia maupun minimnya dana pendidikan. Tantangan perkembangan dunia saat ini menuntut kemampuan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kreativitas yang tinggi, tetapi bagaimana negara mampu menyiapkan SDM. yang berkualitas tersebut masih mencari-cari pola hingga saat ini. H.A.R. Tilaar
(2003: 143) mengemukakan dua fungsi besar negara, yaitu: mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak dan mempersatukan rakyat banyak tersebut dalam suatu wadah yang disebut negara. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Michael W. Apple dalam Tilaar (2003: 145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat. Upaya menanamkan suatu prinsip, doktrin dan kesepakatan-kesepakatan negara melalui pendidikan dilakukan dengan cara yang tidak dapat ditelusur secara sekilas karena biasanya berada secara implisit dalam suatu materi pendidikan atau kurikulum sehingga secara tidak sadar sebenarnya masyarakat yang mengikuti dan memperoleh pendidikan telah mendukung pula tujuan khusus negara tersebut. Pendekatan-pendekatan diatas semakin menyadarkan kita bahwa peran negara untuk rakyatnya terutama lewat pendidikan sedemikian besarnya. Tanggung jawab pembangunan pendidikan menjadi sangat berat dan itu merupakan tantangan tersendiri. Ditengah rendahnya kemampuan ekonomi Negara kita saat ini pembangunan pendidikan harusnya menjadi prioritas untuk dikembangkan, sudah banyak bukti dinegara lain yang sudah maju dimana pengembangan sumberdaya manusia yang diprioritaskan tersebut dapat mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua hal. Pertama ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik atau antara keduanya terpisah. Kedua ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa antara keduanya saling berkaitan. Pendapat mana yang paling sesuai masih bisa diperdebatkan, pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampuradukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena didalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu. Pendapat kedua cukup beralasan karena politik tidak dapat hanya dipahami dalam arti sempit, perlu diingat bahwa politik dalam arti sempit diartikan sebagian masyarakat sebagai politik dalam percaturan kehidupan berbangsa dimana didalamnya terdapat persaingan antar kelompok atau golongan tertentu untuk memperebutkan suatu kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara. Politik dalam bidang pendidikan sebenarnya ada, sebuah contoh; seorang kepala sekolah SMK yang memutuskan
kebijakan tentang pola magang bagi siswa-siswanya, apakah keputusan itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah keputusan politik. Contoh lain adalah peraturan-peraturan tentang pendidikan yang diputuskan pemerintah baik berupa kebijakan atau pedoman sebenarnya merupakan keputusan politik juga. Hal itu beralasan karena sebelum sebuah peraturan tentang pendidikan diputuskan harus melalui pembahasan yang sangat sengit baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif. Kita masih ingat bagaimana Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang tertunda penetapannya untuk waktu yang tidak sebentar hanya karena ada salah satu pasal yang menjadi perdebatan. Di sana terjadi tarik menarik antara berbagai kelompok dan itu merupakan sesuatu yang lazim dalam dunia politik. 4. Silahkan Pilih 1 Tulisan di google scholar MZA Anis dan Muhammad Adhitya Hidayat Putra, kemudian kutip dan korelasikan dengan materi politik disertai contoh konkrit Jawab : Perang Banjar terjadinya tentunya ada faktor pencetus (necessary condition), bagaimana keadaan struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya termasuk agama masyarakat Banjar pada masa itu? Bagaimana antara harapan dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat Banjar. Apakah perang itu direncanakan, jika direncanakan siapa siapa saja penggagasnya dan apa tujuan dari perang itu. Bagaimana peran Pangeran Hidayatullah dalam perang itu. Mengapa Pangeran Hidayatullah ditangkap kemudian dibuang ke Cianjur. Beberapa sumber dari Belanda menyatakan Pangeran Hidayatullah adalah pemimpin pemberontak (hoofd der opstandelingen). Merujuk pada pandangan Sartono Kartodirdjo (2014: 191-110), yang menyatakan, bahwa tindakan individu dapat dilihat dari motivasi yang ditentukan oleh norma-norma dan nilainilai kulturalnya. Maka pertanyaan dilanjutkan dengan motivasi apa dan kenapa Pangeran Hidayatullah untuk menyerah. Kenapa selama di pembuangan di Cianjur dan masyarakatnya memberi gelar dengan sebutan, Ulama Besar Berjubah Kuning. Hal ini yang disebut dengan kemampuan beradaptasi (Syarifuddin, Arisanty, Putro dan Anis 2019). Kekuasaan itu sendiri bisa berasal dari jabatan pribadi atau dari garis keturunan. Dalam hal ini, jabatan pribadi bisa didapatkan ketika menjabat suatu organisasi atau lembaga yang di mana seseorang itu menjabat sebagai ketua. Ketika menjabat sebagai ketua, sudah seharusnya untuk memikirkan bagaimana caranya untuk memajukan sebuah organisasi atau lembaga tersebut. Maka dari itu, seorang ketua atau pemegang kuasa harus memiliki
wawasan yang luas, sehingga bisa menemukan berbagai macam cara agar organisasi atau lembaga yang dipimpinnya dapat berkembang. Interaksi sosial antar komunitas budaya juga terjadi di lembaga-lembaga keagamaan. Perbedaan yang ada dalam masyarakat jika tidak mendapatkan toleransi satu sama lain dapat menimbulkan konflik. Maka dengan adanya lembaga keagamaan yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari untuk tetap mengikuti aturan dan peraturan dan mengatur bagaimana berhubungan antara manusia dan mereka Tuhan atau sesama manusia (toleransi antar agama). Umumnya interaksi sering terjadi antara orang-orang yang berbeda agama; hal ini terlihat dari adanya sikap tolong-menolong dalam gotong royong, gotong royong, dan kegiatan lainnya. Interaksi dalam kegiatan ini bersifat positif hubungan antar pemeluk agama yang berbeda (Sujarwanto, 2012; Subiyakto et al., 2022; Putra & Subiyakto, 2022). Kebijakan politik otonomi daerah harus dilihat dalam hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, dan dalam pembicaraan tersebut tidak bisa terlepas dari pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai kesepakatan para pendiri negara yang telah dituangkan dalam UUD 1945, sebagai hukum dasar negara. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.1 Oleh karena itu, negara Indonesia tidak akan mengenal adanya daerah-daerah di dalam lingkungannya yang bersifat negara. Contoh Konkrit : Pada tanggal 23 Mei 1997 di Banjarmasin tentang marahnya (amuk) para simpatisan salah satu partai kepada partai lain dan simpatisannya yang selalu mendominasi kemenangan dalam pemilihan umum. Amuk massa di Banjarmasin dapat dikategorikan sebagai kekerasan politik (political violence). Kekerasan politik Mengapa bisa terjadi amuk masa. Menjawab pertanyaan mengapa terjadi diperlukan data - data dan fakta mengenai situasi nasional pada waktu-waktu yang panjang sebelum peristiwa itu terjadi 5. Sebutkan dan Jelaskan masing-masing bentuk-bentuk negara yang ada di dunia. Jawab : 1. Bentuk Negara Zaman Yunani Kuno Pada masa yunani kuno dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu pengertian dari negara, pemerintahan dan masyarakat masih belum dibedakan, hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali, bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan julah penduduknya belu sebesar asa sekarang ini. Negara hanya seluas kota saja oleh karena itu pada hakikatnya hanya merupakan negara-kota saja.
Negara-kota ini ada istilahnya yaitu "polis". Selain itu sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam pandangan masyarakat dan para ahli negara, belu ada perbedaan antara pengertian negara, pengertian masyarakat dan pengertian pemerintahan. Adapun tiga bentuk pokok daripada negara pada masa yunani kuno tersebut ialah: Monarchi, Oligarchi, dan Demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentukbentuk tersebut diatas yaitu: jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu satu oarang aka bentuk negaranya Monarchi (bahasa Yunani "monos" berarti "satu" sedangkan "archien" berarti "memerintah"). Jika memegang pemeritahan itu beberapa orang maka bentuk negaranya itu Oligarchi (bahasa Yunani "oligai" berarti "beberapa"). Jika yang emegang pemerintahan rakyat maka bentuk negara nya disebut Demokrasi (bahasa Yunani "Demos" bararti "rakyat" 2. Bentuk Negara Zaman Pertengahan Bentuk negara Republik dan bentuk negara Kerajaan. Menurut Duguit,membedakan Negara Republik dengan Kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala Negara,jika kepala negara ditunjuk secara keturunan,maka disebut Monarkhi jika kepala negaranya dipilih disebut dengan Republik. Menurut Machiavelli,Negara kerajaan pembentukan menurut kemauan seseorang/orang tertentu sedangkan negara berbentuk republik kemauan negara berdasarkan hukum dan keinginan banyak orang 3. Bentuk Negara Zaman Sekarang Negara Kesatuan Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam sistem pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi.Negara Kesatuan,apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. a. Negara kesatuan dengan sisitem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahahan pusat ke daerah.contohnya: kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk memgurus urusan pemerintahan diwilayah sendiri. Sisitem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan paske Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukan kedalam model ini.
Negara Serikat Negara serikat atau Federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah memnggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Penyerahan kekuasaan dari negaranegara bagian kepada nagara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif (satu demui satu) dimana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja (delagated powers) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan negara. Monarki Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis yaitu: Monarki absolut,Monarki konstutional. Monarki parlamenter Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atu ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab saudi, Brunae, Swazilan, bhutan, dll. 2) Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya (perdana mentri) dibatasi oleh ketentuan- ketentuan kostitusi nagara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekan di beberapa negara, seperti Thailand, Jepang, Inggris, jordania dan lan-lain. 3) Monarki parlamenter adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah mentri, Termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Dengan demikian pengertian negara yang berbentuk monarki adalah negara dimana cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumya. Oligarki Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu Demokrasi Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau bendasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat malalui mekanisme pemulihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas,dan adil.
DAFTAR PUSTAKA .A.R. Tilaar. (2003). Kekuasaan dan Pendidikan. Magelang: Indonesia Tera. Anis, M. Z. A., Sriwati, S., & Mardiani, F. (2020). Sisi Abu-Abu Kausalitas Dan Evaluasinya Dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Socius, 9(2), 169-180. atridis Demetrius, (1994), Social Policy; Institutional Context of Social Development and Human Service, Pacific Grove, California Beckhart, Richard, (1985), Organizational Development: Model and Strategi (alih bahasa Ali Saidullah), Usaha Nasional, Surabaya Dunn N. William, (2004), Public Policy Analysis; An Introduction, Prentice-Hall, New Jersey Gabriel, E. PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK NEGARA. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAI Padang, io/wzx3d/download diakses, 11. Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 5(1) Lary Lashway, ERIC Digest ; The Strategies of a Leader.htm, 2000. Leslie A. Pal., (1992), Public Policy Analysis; An Introduction, Department of Political Science University of Calgary, Canada. Owens, Robert G. (1991). Organizational Behavior in Education, Fourth Edition. Prentice Hall Inc Patton Carl V., Sawicki David S., (1986), Basic Methods of Policy Analysis & Planning, Prentice-Hall, New Jersey Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa. Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No. 2, UNPAR, 2004., 3. Putri, M., Abbas, E. W., Jumriani, J., Subiyakto, B., & Putra, M. A. H. (2022). Contribution of Social Interaction Materials to The Establishment of Social Institutions in The Social Studies Student's Book Class VII. The Kalimantan Social Studies Journal, 3(2), 110- 115. Reksohadiprojo, S., (1999), Organisasi: Teori Struktur Dan Perilaku, BPFEYogyakarta, Yogyakarta Yukl, Gary A., (1989), Leadership In Organizations, Prentice-Hall International, Inc., New York