TIDAK MANUSIAWI: TIDAK MANUSIAWI: KONDISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAGI TERPIDANA MATI DI INDONESIA KONDISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAGI TERPIDANA MATI DI INDONESIA C A R O L E B E R R I H D A N K O N T R A S
Direktur Publikasi: Raphaël Chenuil-Hazan Direktur Artistik: Bérangère Portalier Koordinator: Marie-Lina Samuel Penulis: Carole Berrih - Direktur Synergies Cooperation Kepala Tim Riset: Arif Nur Fikri Tim Riset: Arif Nur Fikri, Putri Kanesia, Fatia Maulidiyanti, Falis Agatriatma Penyunting: Fatia Maulidiyanti, Chow ying Ngeow, Alain Morvan, Nicolas Perron, Tata letak: Olivier Déchaud Sub-Penyunting: Morag Young Ilustrasi: Myuran Sukamaran Myuran dijatuhi hukuman mati pada tahun 2005 dan dieksekusi pada tahun 2015 Gambar depan: Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, 10 Juli 2019 Bekerjasama dengan ECPM 62 bis avenue Parmentier 75011 Paris © ECPM, 2019 ISBN : 978-2-49135-401-5
TIDAK MANUSIAWI: KONDISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAGI TERPIDANA MATI DI INDONESIA C A R O L E B E R R I H D A N K O N T R A S
Penulis Sebagai penasihat hukum yang mengkhususkan diri dalam hukum internasional publik dan lulusan sosiologi, Carole Berrih bertindak sebagai Pemimpin Delegasi dan Koordinator Proyek untuk organisasi masyarakat sipil internasional sebelum mendirikan dan menjalankan Synergies Coopération, pusat penelitian dan lembaga pelatihan yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Secara khusus, ia melakukan penelitian dan penilaian untuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional PBB di bidang peradilan pidana dan pencegahan penyiksaan dan perlakuan kejam di penjara. Ia adalah auditor dari Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale. Ketua Tim Riset Arif Nur Fikri adalah Kepala Divisi Advokasi Hak Asasi Manusia di KontraS di mana ia telah bekerja sejak tahun 2010. Bidang keahliannya khususnya dalam isu penyiksaan, hukuman mati, pembela hak asasi manusia dan terorisme. Dia adalah pendamping hukum untuk Yusman Telaumbanua (mantan terpidana mati) dan Rodrigo Gularte (terpidana mati yang dieksekusi pada tahun 2015), dan untuk aktivis anti-korupsi dan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijayanto. Dia juga melakukan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia atas nama KontraS. Daftar Akronim ADPAN: BNN: DUHAM: Komnas HAM: KUHAP: KUHP: HATI: HRW: ICJ: ICJR: ICRC: LBH: NIHR: OPCAT: PBB: PK: PKI: PNI: RKUHP: VOC: Anti-Death Penalty Asian Network Badan Narkotika Nasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Koalisi Anti Hukuman Mati Indonesia Human Rights Watch International Commission of Jurists Institute for Criminal Justice Reform International Committee of the Red Cross Lembaga Bantuan Hukum Netherlands Institute of Human Rights Optional Protocol to the Convention against Torture Persatuan Bangsa-Bangsa Peninjauan Kembali Partai Komunis Indonesia Partai Nasional Indonesia Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vereenigde Oostindische Compagnie 4
DAFTAR ISI Kata Pengantar 9 Gambaran Umum Gambaran Tentang Indonesia • Gambaran Umum Pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia 11 11 13 Metodologi 19 Sejarah hukuman mati di Indonesia: Penerapan hukuman mati terhadap ancaman internal dan eksternal 23 Hukuman mati di Indonesia sebelum kemerdekaan • Kemerdekaan dan Tiga Konstitusi (1926-1955) • Demokrasi Terpimpin (1956-1965) • Orde Baru dibawah kepemimpinan Suharto (1966-1998) • Era Demokrasi (1998 to present) • Kesimpulan evolusi hukuman mati di Indonesia 25 28 31 35 39 52 Kekurangan dalam administrasi peradilan 55 Intimidasi dan perlakuan kejam selama masa investigasi kepolisian Kualitas pendamping hukum yang buruk • Kurangnya akses penerjemah yang berkualitas • Pengakuan-pengakuan secara paksa sebagai bukti selama persidangan 56 58 60 60 Akses terbatas menuju banding, Peninjauan Kembali dan prosedur Grasi Kesimpulan tentang Kekurangan dalam Administrasi Peradilan 61 66 Wawancara dengan Julian McMahon, Pengacara asal Australia 68 Hari Terakhir Rodrigo 71 Testimoni Celia Veloso, Ibu dari Mary Jane Veloso 77 Wawancara dengan Sabine Atlaoui Istri Serge Atlaoui 80 Kondisi Penahanan Terpidana Mati 85 Gambaran Umum kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia 86 88 • Rezim Lapas 92 • Kondisi sel bagi para terpidana mati 93 • Kegiatan dan kontak dengan narapidana lain 94 • Kedisiplinan dan hubungan dengan petugas Lapas 95 • Akses makanan 96 • Perawatan medis untuk terpidana mati 5
Kontak dengan "dunia luar" • Langkah-langkah menuju pemantauan independen terhadap tempat-tempat penahanan Kesimpulan tentang kondisi penahanan terpidana mati 98 101 102 Eksekusi 105 Proses pra-eksekusi • Penembakan • Kesimpulan tentang Eksekusi 106 107 108 Kesimpulan 111 Rekomendasi Rekomendasi untuk Negara Indonesia • Rekomendasi untuk Komnas HAM • Rekomendasi untuk gerakan abolisi hukuman mati • Rekomendasi untuk para pemangku kepentingan kerja sama regional dan internasional 113 113 116 116 117 Lampiran 119 Lampiran 1: Status Ratifikasi Instrumen HAM (Indonesia) 119 Lampiran 2: Daftar Undang-Undang yang Memiliki Ancaman Hukuman Mati 120 Lampiran 3: Daftar Pustaka 121 Lampiran 4: Organisasi Pelaksana ECPM KontraS 128 130 6
KATA PENGANTAR Raphaël Chenuil-Hazan Direktur Eksekutif ECPM Kemajuan konstan telah dilakukan untuk menuju penghapusan hukuman mati selama bertahun-tahun, secara sedemikian rupa sehingga hari ini ¾ negara-negara dunia telah menghapuskan hukuman mati baik dalam hukum (114) atau dalam praktik (33). Rekam jejak Asia tentang isu ini beragam selama beberapa tahun terakhir: meskipun beberapa kemajuan telah diamati, langkah mundur pun terjadi. Tiongkok, Vietnam, dan Pakistan adalah negara-negara yang menghukum mati dan mengeksekusi orang terbanyak di dunia; Jepang melipattigakan jumlah eksekusi pada tahun 2018; Filipina sedang menuju pengenalan kembali hukuman mati; dan Srilanka, yang telah melakukan moratorium sejak tahun 1976, ingin melanjutkan eksekusi. Malaysia telah membatasi situasi ini sejak mantan pemerintahnya mengamandemen UU Narkotika pada tahun 2017 dan dengan demikian menghapuskan kemungkinan hukuman mati wajib untuk pelanggaran terkait narkotika, meskipun harus tunduk pada beberapa syarat. Didorong oleh kemajuan ini, Menteri Hukum saat ini, Datuk Liew Vui Keong, telah memulai proses penghapusan, dengan menyatakan pada bulan Oktober 2018 bahwa kabinetnya sedang mengerjakan RUU untuk menghapuskan hukuman mati, dan dengan demikian menyerukan penangguhan semua eksekusi hingga penghapusan hukuman itu. Malaysia juga memilih mendukung Resolusi untuk moratorium praktik hukuman mati di Majelis Umum PBB pada bulan Desember 2018. Indonesia telah abstain dari pemungutan suara pada Resolusi PBB sejak tahun 2012, ketika Indonesia memilih menentangnya sebelum itu, dan telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sejak tahun 2006. Secara nasional, hukuman mati telah telah dibahas oleh Parlemen dalam berbagai kesempatan selama beberapa tahun terakhir dalam kerangka reformasi KUHP yang belum lengkap. Hukuman ini adalah bagian yang sangat mapan dari lingkup hukum Indonesia, alat hukuman nyata yang terutama digunakan oleh hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan narkotika dan pembunuhan berencana. Namun, perdebatan tentang hukuman mati ada dan, meskipun tidak berusaha untuk menghapusnya, setidaknya bertujuan untuk memperbaruinya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami maknanya 9
dalam sejarah negara dan realitas praktik hukuman mati dari keputusan hakim hingga pelaksanaannya. Di Indonesia, gagasan humanis dan abolisionis universal adalah bagian mendasar dari momen-momen penting dalam sejarah negara ini. Pada saat kemerdekaan, Soekarno mengungkapkan keengganannya terhadap hukuman mati dalam banyak kesempatan. Hal itu akan terus diterapkan hanya pada satu kesempatan selama mandatnya (1945-1967). Prinsip- prinsip dasar Pancasila, yang merupakan jantung Negara Indonesia, khususnya prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia, mencerminkan nilai-nilai penghapusan hukuman mati. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia, seperti di tempat lain, hukuman mati diterapkan secara diskriminatif tergantung pada kelas sosial. Dengan demikian, semua penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang menjadi korban kemiskinan dihadapkan pada hukuman mati secara tidak adil. Beberapa tahun setelah penindasan berdarah pada era Soeharto, Reformasi, yang dipimpin secara khusus oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), memunculkan visi keadilan yang damai. Gus Dur berbicara menentang hukuman mati pada beberapa kesempatan. Karena itu, fakta historis semacam ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan di balik praktik hukuman mati yang lebih baru. Tingginya jumlah eksekusi pada tahun 2008 (10) dan 2015 (15) menunjukkan manipulasi politik hukuman karena eksekusi ini berlangsung masing-masing sehari sebelum dan sehari setelah pemilihan presiden. Seolah-olah pelanggaran terhadap hak untuk hidup dapat menjadi faktor politik. Akhirnya, karena hukuman mati terutama digunakan dalam "perang" perdagangan narkotika, masalah kesehatan masyarakat yang sah tidak pernah menjadi inti perdebatan. Masalah yang sering ditangani secara keliru oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) "seharusnya" diselesaikan dengan metode keamanan sendiri, seperti tongkat ajaib. Apakah masalah kesehatan publik penting lainnya (seringkali bahkan lebih mematikan dalam masyarakat Indonesia) ditangani dengan cara ini? Apakah perokok, pengemudi mobil dan motor bertanggung jawab atas ratusan ribu kematian yang diperlakukan seperti penjahat? Perdebatan ini belum terjadi; hukuman mati mengkristal, jawaban yang mudah di mana kenyataannya adalah sebaliknya. Investigasi ini bertujuan untuk membawa sedikit lebih banyak kompleksitas, ketelitian ilmiah dan realisme politik ke dalam perdebatan. Kami berharap pemerintah akan mempertimbangkan penelitian ini untuk lebih memahami wajah sebenarnya dari hukuman mati di Indonesia dan ketidakefektifan pada praktiknya. 10
GAMBARAN UMUM Meskipun telah banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan administrasi peradilan dalam kasus-kasus hukuman mati di Indonesia, hanya sedikit penelitian tentang kondisi penahanan seseorang yang dijatuhi hukuman mati di sebuah negara. Penelitian ini adalah salah satu penelitian pertama yang berfokus pada kondisi penahanan narapidana yang di hukum mati di Indonesia. Laporan ini bertujuan untuk memberikan suara kepada mereka yang mengalami hukuman mati di Indonesia dan juga pendapat dari keluarga mereka, bersamaan dengan mendokumentasikan situasi mereka. Bagian pertama dari laporan ini menganalisa evolusi pengenaan hukuman mati sejak Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagian kedua meneliti pengalaman para narapidana yang dijatuhi hukuman mati berdasarkan sistem peradilan pidana sejak penangkapan mereka. Bagian ketiga adalah kondisi penahanan terpidana mati. Bagian keempat menjabarkan terkait dengan proses eksekusi. Gambaran Tentang Indonesia Republik Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 262 juta orang,1 yang merupakan negara terpadat keempat di dunia. Penduduk Indonesia mewakili ratusan kelompok budaya dan Bahasa, dan 87% populasinya adalah Muslim.2 Indonesia terdiri dari lebih dari 16.000 pulau yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kepulauan ini terletak di antara persimpangan Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Laut Cina, dan menghubungkan dua benua: Asia dan Pasifik. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk tanah yang subur, hutan yang sangat luas dan sumber daya energi dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Selama lebih dari 40 tahun, dari tahun 1956 hingga 1998, Indonesia dipimpin oleh dua presiden dengan unsur otoritarianisme. Pertama adalah Presiden Soekarno dengan "Demokrasi Terpimpin" (1956-1965) dan Presiden Soeharto pada masa "Orde Baru" (1965-1998) yang ditandai dengan pembatasan yang signifikan terhadap Aturan Hukum dan pelanggaran serius terhadap hak-hak sipil dan politik. Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 menyebabkan reformasi legislatif dan politik besar-besaran di Indonesia: selama Reformasi, Indonesia mengalami demiliterisasi pemerintah, pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan 1 2 CIA (2018) World Fact Book (diakses pada 17 Juli 2019). Ibid 11
Sumatra Kalimantan JAKARTA Java Lombok Bali Peta 1: Wilayah Indonesia adil, munculnya kebebasan pers dan perkembangan organisasi masyarakat sipil. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, undang-undang Indonesia masih tetap menerapkan hukuman mati. Dua puluh tahun setelah dimulainya proses demokratisasi, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Aksi terorisme, khususnya pemboman bunuh diri meningkat, dan beberapa kelompok yang mempromosikan ideologi ISIS aktif di Indonesia.3 Selain itu, pemerintah menyebutkan bahwa Indonesia menghadapi situasi "darurat narkotika" karena jumlah besar pengguna narkoba yang ada di negara ini, diperkirakan terdapat empat juta orang pengguna narkotika yang ada di Indonesia saat ini. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga publik, termasuk peradilan, tetap lemah. Pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 180 pada Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index).4 3 4 Empat kelompok kunci yang berhubungan dengan ISIS di Indonesia:. Lihat: Fitriani, Satria, A., Nirmalasari, P. and Adriana, R. (2018) The Current State of Terrorism in Indonesia: Vulnerable Groups, Networks, and Responses. Centre for Strategic and International Studies, p. 8, Sumber dapat diakses pada: networks__and_responses.pdf (sumber diakses pada tanggal 17 Juli 2019). Lihat website Transparency International, dapat diakses pada: org/country/IDN. Lihat juga: Transparency International (2018) Indonesia: Overview of corruption and anti-corruption. 12
ECPM2019 Sulawesi (Celebes) New Guinea Pulau Banda Lombok Subaya Flores Bali Timor Sumba Peta 1: Wilayah Indonesia Gambaran Umum Pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."- Pasal 28A, Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang yang berkaitan dengan hukuman mati Hak hidup telah secara jelas diakui melalui Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45) pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."5 Hak ini juga diakui dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 19996 dan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diamandemen dengan Amandemen Pertama tahun 1999, Amandemen Kedua tahun 2000, Amandemen Ketiga tahun 2001 dan Amandemen Keempat tahun 2002. Konstitusionalitas hukuman mati tidak berhasil ditentang di hadapan Mahkamah Konstitusi. Lihat sub-bagian infra "Kebijakan Indonesia tentang hukuman mati untuk kejahatan terkait narkotika". Pasal 4, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. 6 13
oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2006.7 Pasal 6 ICCPR mengakui hak untuk hidup dan membatasi hukuman mati untuk "kejahatan paling serius".8 Indonesia pun belum meratifikasi Protokol Opsional ke-2 ICCPR untuk penghapusan hukuman mati. Pada undang-undang Indonesia mencakup sekitar 50 pasal yang mengatur tentang pelanggaran yang dapat dihukum mati, di mana pengenaan hukuman mati tidak wajib.9 Sejak awal era demokrasi pada tahun 1998, beberapa undang-undang baru telah memperluas cakupan pelanggaran yang bisa dihukum mati. Saat ini, seseorang dapat dijatuhi hukuman mati untuk berbagai kejahatan, yakni, makar, pembunuhan berencana, kejahatan penerbangan, perdagangan narkotika, korupsi, terorisme, pelecehan seksual anak-anak dan kejahatan internasional. Meskipun demikian, sejak kemerdekaan Indonesia, hukuman mati hanya diterapkan pada empat jenis kejahatan: subversi,10 pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan narkotika. Menurut undang-undang nasional, kategori individu tertentu yang dikecualikan dari hukuman mati yakni: anak-anak,11 wanita hamil - eksekusi mereka ditunda hingga 40 hari setelah kelahiran12 -, dan seseorang dengan kelainan kejiwaan, jika mereka melakukan kejahatan dikarenakan disabilitas yang mereka miliki.13 7 8 9 Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia telah menjadi pihak dalam sejumlah konvensi internasional, negara ini tidak memiliki langkah yang jelas tentang posisi hukum internasional dalam sistem hukumnya. Ada perdebatan hukum yang signifikan yang belum terselesaikan tentang apakah Indonesia mengikuti monisme (perjanjian itu secara langsung dimasukkan ke dalam sistem hukumnya) atau dualisme (perjanjian internasional harus diterjemahkan ke dalam undang-undang nasional untuk dipertimbangkan di tingkat domestik). Lihat: Butt, S. (2014) 'The Position of International Law Within the Indonesian Legal System', Emory International Law Review, Vol 28, Issue 1, dapat diakses pada: (sumber diakses pada 17 Juli 2019). Lihat diskusi tentang ambang batas "kejahatan paling serius" infra, di Sub-Bagian "Kebijakan Indonesia tentang hukuman mati terkait kejahatan narkotika". Hukuman mati berlaku dalam hukum pidana Indonesia, dalam hukum pidana militer dan dalam beberapa undang-undang khusus. Lihat daftar lengkap pelanggaran yang dapat dihukum mati di Lampiran 2. Dalam KUHP, hukuman mati diberikan untuk kejahatan berikut ini: upaya dengan maksud untuk mencabut Presiden atau Wakil Presiden atas kehidupan atau kebebasannya atau membuatnya tidak layak untuk memerintah (Pasal 104); kolusi dengan kekuatan asing yang mengakibatkan perang (Pasal 111 (2)); membantu musuh (Pasal 124 (3)); penipuan dalam pengiriman bahan militer pada saat perang (Pasal 127); pembunuhan berencana terhadap kepala Negara yang sahabat (Pasal 140); pembunuhan dengan maksud dan pertimbangan yang disengaja (Pasal 340); pencurian yang disertai pembunuhan (Pasal 365 (4)); pemerasan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan cidera serius atau kematian (Pasal 368 (2)); pembajakan yang mengakibatkan kematian seseorang (Pasal 444). 10 Pelanggaran subversi tidak ada lagi. Lihat infra. 11 Pasal 64 (f), UU No. 35/2014 tentang Revisi UU Perlindungan Anak; Pasal 81 (6), UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, kasus satu anak di bawah umur yang dihukum mati telah terjadi. Lihat infra. 12 Pasal 7, UU No. 2/PNPS/1964. 13 Pasal 44(1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan "dengan alasan munculnya tanda-tanda menuju kelainan atau gangguan kemampuan mentalnya" tidak bisa dipertanggungjawabkan. 14
Undang-undang ini tidak memuat ketentuan khusus tentang penerapan hukuman mati terhadap warga negara asing. Hukuman mati sama-sama berlaku apabila tersangka adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing.14 Menurut hukum Indonesia, satu-satunya metode eksekusi yang dapat diterima adalah dengan metode regu tembak.15 Namun, perlu dicatat bahwa wilayah Aceh telah berupaya untuk menambahkan metode eksekusi baru. Pada tahun 2009, Parlemen wilayah semi-otonom konservatif di Aceh menyetujui rancangan peraturan yang mengatur pelemparan batu dalam kasus perzinahan.16 Rancangan peraturan ini tidak pernah diterapkan dan ketentuan ini dihapus pada tahun 2013 setelah adanya penolakan dari Pemerintah Indonesia.17 Pada tahun 2018, provinsi Aceh mengumumkan bahwa mereka mempertimbangkan pengenalan pemancungan sebagai hukuman untuk pembunuhan di bawah sistem Syariah.18 Namun, pemerintah pusat menyatakan bahwa provinsi tersebut tidak memiliki wewenang hukum untuk menyusun peraturan yang bertentangan dengan undang-undang nasional.19 Putusan hukuman mati di Indonesia Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah hukuman mati telah meningkat pesat, terutama sejak "perang melawan narkotika"20 di Indonesia. 14 Beberapa ketentuan khusus memungkinkan warga negara asing untuk menghubungi kedutaan mereka dan mendapatkan akses penerjemah jika mereka tidak bahasa setempat selama proses peradilan pidana. Hak yang terakhir diberikan untuk siapa saja yang tidak mengerti Bahasa Indonesia. Lihat infra, Sub-bagian "Kurangnya penerjemah yang layak" dan "Kontak dengan misi diplomatic". 15 UU No. 2/PNPS/1964. Pasal 11 KUHP juga menyebutkan bahwa: "Hukuman mati akan dilakukan dengan cara menembak mati para terpidana mati." Metode eksekusi telah dikonfirmasi oleh MK, Putusan No. 21/PUU-VI/2008, dimana MK mengedepankan konstitusionalitas dari UU tahun 1964. 16 The Guardian (2009) Aceh law threatens death by stoning for adultery, dapat diakses pada: death (diakses pada 17 Juli 2019). Johnson C (2013) 'Indonesia: Aceh Stoning Provision Deleted, Other Shariah-Influenced Rules Controversial', Global Legal Monitor, dapat diakses padat: influenced-rules-controversial/ (diakses pada 17 Juli 2019). 17 18 The Guardian (2018) Indonesian province considers beheading as murder punishment, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019); The Telegraph (2018) Indonesia's Aceh considers beheading as punishment for murder, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019). 19 The Straits Times (2018) Jakarta opposes Aceh plan to behead murderers, dapat diakses pada: murderers (diakses pada 17 Juli 2019). 20 Lihat infra, Sub-bagian "Kebijakan Indonesia dalam hukuman mati untuk kejahatan narkotika". 15
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memperkirakan bahwa lebih dari 70% dari semua hukuman mati yang dicatat sejak 2015 terkait dengan pelanggaran terkait narkotika.21 Pada tahun 2018, 81% hukuman mati dijatuhkan untuk kejahatan terkait narkotika; kejahatan lainnya adalah pembunuhan berencana (17%) dan terorisme (2%).22 Pada tahun 2018, Indonesia memiliki jumlah hukuman mati yang terdokumentasi tertinggi untuk kejahatan terkait narkotika di Asia, meskipun harus dicatat bahwa data tidak tersedia pada negara Republik Tiongkok, Iran dan Arab Saudi.23 Tabel 1: Evolusi putusan hukuman mati di Indonesia tahun 2007-201824 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 # putusan hukuman mati yang didokumentasikan 11+ 10+ 1 7+ 6+ 12+ 16+ 6 46+ 60+ 47+ 48 # hukuman mati pada kasus kejahatan narkotika yang didokumentasikan N/A N/A N/A 3+ N/A N/A N/A N/A 29 46 33 39 Jumlah pasti terpidana mati pun tidak jelas, dikarenakan tidak ada statistik yang dipublikasikan.25 Selain itu, tidak adanya konsistensi dalam data yang disediakan oleh Lembaga terkait. Namun, menurut data yang diberikan oleh pihak berwenang pada Juli 2019, 268 orang berada di hukuman mati pada 21 Juni 2019: 100 orang terkait dengan kasus pelanggaran terkait narkotika, 69 untuk kasus terorisme dan 2 21 Lihat tabel di bawah. 22 Amnesty International (2019), hal. 21. 23 Harm Reduction International (2019), hal. 38. 24 Kami menggunakan data Amnesty International dengan notasi "+" untuk menunjukkan bahwa angka tersebut mewakili minimum. Data 2007: Amnesty International (2008) Hukuman mati dan eksekusi pada 2007; Data 2008: Amnesty International (2009) Hukuman mati dan eksekusi pada 2008; Data 2009: Amnesty International (2010) Hukuman mati dan eksekusi pada tahun 2009; Data 2010: Amnesty International (2011) Hukuman mati dan eksekusi pada 2010; Data 2011: Amnesty International (2012) Hukuman mati dan eksekusi pada 2011; Data 2012: Amnesty International (2013) Hukuman mati dan eksekusi pada 2012; Data 2013: Amnesty International (2014) Hukuman mati dan eksekusi pada 2013; Data 2014: Amnesty International (2015) Hukuman mati dan eksekusi pada 2014; Data 2015: Amnesty International (2016) Hukuman mati dan eksekusi pada 2015; Data 2016 dan 2017: Amnesty International (2018) Hukuman mati dan eksekusi pada 2017; Data 2018: Amnesty International (2019) Hukuman mati dan eksekusi pada 2018. Lihat juga Harm Reduction International (2019), Hukuman Mati karena Pelanggaran Narkotika: Tinjauan Global 2018. 25 Lihat laporan Amnesty International tahun 2015 yang menyatakan bahwa lebih dari 70 kasus tidak dimasukkan dalam daftar resmi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan bahwa orang yang dieksekusi masih dihitung dalam daftar. Amnesty International (2015), Flawed Justice: Unfair Trials and the Death Penalty in Indonesia, ASA/21/2434/2015, hal. 22. 16
untuk kasus pembunuhan.26 Organisasi Masyarakat Sipil yang memantau penerapan hukuman mati di negara itu, melaporkan bahwa jumlah orang yang dipenjara hampir tiga kali lipat dibandingkan sejak tahun 2008 (112 orang) dan tahun 2018 (perkiraan 236 hingga 308 orang).27 Menurut laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2017, enam perempuan berada di ambang hukuman mati, semuanya merupakan pekerja migran yang telah dijatuhi hukuman mati meskipun ada indikasi bahwa mereka adalah korban perdagangan manusia.28 Menurut data yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS) pada Juli 2019, 70 dari 268 orang yang dijatuhi hukuman mati adalah warga negara asing. Namun, data ini tidak menunjukkan kewarganegaraan terpidana mati. Pada tahun 2016, KontraS mencatat bahwa 79 orang asing dari 16 negara berada di hukuman mati. Nigeria menduduki posisi paling atas (8 orang), Malaysia (6 orang) dan Tiongkok (6). 15 dari 48 orang yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2018 adalah warga negara asing. Tabel 2: Terpidana mati asing berdasarkan kewarganegaraan terkait dengan kasus kejahatan narkotika di Indonesia (2016)29 Kewarganegaraan Asia Tiongkok Hong Kong India Iran Malaysia Pakistan Filipina Taiwan # Jumlah Terpidana Mati 21 6 1 1 2 6 2 1 2 Kewarganegaraan Afrika Nigeria Senegal Sierra Leone Zimbabwe Amerika Amerika Serikat Eropa Perancis Britania Raya Belanda # Jumlah Terpidana Mati 12 8 1 1 2 1 1 5 1 2 2 26 Surat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2019) kepada KontraS 'Pemenuhan Permohonan Keterbukaan Informasi Publik Terkait Data Jumlah Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia'. 27 Tidak ada data resmi, terdapat inkonsistensi data dari beberapa organisasi. Menurut Harm Reduction International, terdapat 236 orang yang dihukum mati di Indonesia (termasuk 130 untuk kejahatan narkotika) pada tahun 2018: Harm Reduction International (2019), hal. 24. Menurut Amnesty International, setidaknya ada 308 orang yang dihukum mati di Indonesia pada tahun 2018: Amnesty International (2019), hal. 19. Salah satu alasan yang menjelaskan ketidakkonsistenan ini mungkin karena beberapa organisasi masyarakat sipil hanya menganggap terpidana mati bagi orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati pada tahap apa pun, sementara yang lain mungkin menganggap hukuman mati bagi terpidana mati yang telah melakukan semua permohonan hukum. 28 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (2017) Laporan Independen Lembaga HAM Nasional Indonesia, Sidang ke 27 Kelompok Kerja, Putaran Ketiga Universal Periodic Review Indonesia di Komisi HAM PBB, hal. 9. 29 Data dikumpulkan oleh KontraS per 2016. 17
Eksekusi di Indonesia Tidak ada moratorium secara de facto diumumkan di Indonesia, meskipun tidak ada eksekusi dilaksanakan dari 2009 hingga 2012. Eksekusi terakhir terjadi pada tahun 2016. Sejak 2012, 23 orang telah dieksekusi di negara ini. Statistik menunjukkan bahwa eksekusi ini terutama ditujukan pada kasus kejahatan narkotika, yang sebagian besar adalah warga negara asing. Delapan belas orang yang dieksekusi pada 2015 dan 2016 semuanya dieksekusi atas kasus perdagangan narkotika; 15 orang diantaranya ialah warga negara asing. Grafik 1: Evolusi Eksekusi di Indonesia (2004-2018) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Posisi Indonesia pada moratorium human mati Pada tahun 2017, dalam sesi ke-27 Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia menolak semua rekomendasi komunitas internasional untuk menghapuskan hukuman mati, dengan menyatakan bahwa "hukuman mati masih merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia" dan bahwa "revisi KUHP memberikan perlindungan yang lebih kuat dalam proses hukum pada kasus hukuman mati".30 Reformasi legislatif memang telah dimulai tetapi masih mencantumkan hukuman mati.31 Namun, sejak tahun 2012, Indonesia telah mengubah suaranya tentang Resolusi Moratorium Majelis Umum PBB dari suara menentang resolusi menjadi abstain. (PBB), 30 OHCHR (2017) Dewan HAM PBB Universal Periodic Review Maroko, Indonesia dan Finland, dapat diakses pada: aspx?NewsID=22127&LangID=E (diakses pada 17 Juli 2019). 31 Untuk informasi lebih lanjut terkait legislasi baru, lihat infra, Sub-bagian "Reformasi Legislasi". 18
METODOLOGI Laporan ini didasarkan pada penelitian yang luas dan wawancara individual32 semi-direktif yang dilakukan dari Desember 2018 hingga Mei 2019. Semua wawancara di Indonesia dilakukan oleh tim yang terdiri dari tiga anggota KontraS yang melakukan wawancara individual dengan orang-orang yang dijatuhi hukuman mati, staf Lapas, dan pengacara. Wawancara lain dilakukan oleh penulis laporan dengan kerabat ataupun keluarga terpidana mati dan akademisi hukum. Seperti yang disebutkan di atas, jumlah terpidana mati di Indonesia tidak jelas. Tidak ada data yang dipublikasikan tentang jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati per tahunnya, atau pada jumlah terpidana mati, meskipun Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Mei 1989 meminta Negara untuk mempublikasikan data tersebut.33 Namun demikian, organisasi masyarakat sipil memperkirakan bahwa terdapat 236 hingga 308 orang yang dijatuhi hukuman mati dan saat ini ditahan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Indonesia.34 Meskipun mereka yang dijatuhi hukuman mati seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarkatan dengan keamanan tinggi, dalam praktiknya tidak terjadi kepada para narapidana di berbagai jenis Lembaga Pemasyarakatan karena kepadatan penduduk.35 Karena tim KontraS tidak dapat dikerahkan di semua Lembaga Pemasyarakatan yang menampung orang-orang yang dijatuhi hukuman mati, KontraS memilih delapan yang mewakili berbagai jenis Lembaga Pemasyarakatan dengan realitas penahanan yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. 32 Lihat daftar lengkap dokumen yang dikonsultasikan dalam Lampiran 3. 33 Resolusi 1989/64 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (1989) tentang implementasi perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak terpidana mati (selanjutnya disebut "Panduan Perlindungan dalam Penerapan Hukuman Mati PBB"). 34 Menurut Harm Reduction International, terdapat 236 terpidana mati di Indonesia pada tahun 2018: Harm Reduction International (2019), hal. 24. Menurut Amnesty International, terdapat sekitar 308 terpidana mati di Indonesia pada tahun 2018: Amnesty International (2019). Lihat juga catatan no. 27. 35 Untuk informasi lebih lanjut terkait aspek ini, lithat infra, Sub-bagian "Tempat-tempat penahanan terpidana mati". 19
Tabel 2: Sampel Lembaga Pemasyarakatan yang Dikunjungi Lapas Tingkat Keamanan / Kelas36 Lokasi Lapas Batu Lapas High-Risk, Kelas I Pulau Nusakambangan Lapas Cilacap Kelas II Cilacap, Jawa Tengah Lapas Kembang Kuning Kelas II Pulau Nusakambangan Lapas Kerokoban Kelas II Bali Lapas Narkotika Lapas Super-Maximum, Kelas II Pulau Nusakambangan Lapas Lowokwaru Kelas I Malang, Jawa Timur Lapas Makassar Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan Lapas Tangerang Kelas I Tangerang, Banten Peta 2: Lapas yang dikunjungi Tangerang Makassar N u a m b a n n g a Cilapap a art k a y g Yo Malang Lowokwaru Bali Kerobokan Lapas Batu Lapas Narkotika Lapas Kembang Kuning Nusakambangan adalah "pulau penjara" di mana terdapat beberapa Lapas dengan keamanan tinggi. Untuk mengakses pulau ini, tim peneliti diminta untuk menjalani pemindaian tubuh. Seorang perempuan anggota tim peneliti diminta untuk menjalani penggeledahan hingga telanjang. Saat ia menyatakan bahwa ia sedang mengalami menstruasi, ia juga diminta melepas pakaian dalamnya untuk membuktikan bahwa ia tidak membawa barang terlarang.37 Ia menolak dan melewati beberapa debat dengan penjaga, hingga pada akhirnya tetap diizinkan untuk mengunjungi para tahanan. Di Lapas Batu dengan status High-Risk yang sebagian besar menampung para teroris dan gembong narkotika, staf Lapas meminta pengunjung untuk menyamarkan diri mereka sebagai 36 Tingkat keamanan merupakan system baru yang diimplementasikan pada tahun 2018, namun sistem ini baru diberlakukan di Nusakambangan saja hingga saat ini. Lembaga Pemasyarakatan lain tetap mengimplementasikan system kelas seperti sistem Kelas I/II. Lihat infra, Sub-bagian "Tempat penahanan terpidana mati". 37 Situasi luar biasa. Lihat infra, Sub-bagian "Kontak dengan 'dunia luar'". 20
penjaga - mengenakan helm dan pakaian keamanan - sehingga para narapidana tidak dapat membedakan antara penjaga dan pengunjung. Memang, menurut narapidana staf Lapas yang dihukum karena terorisme cenderung menargetkan penjaga tetapi tidak menargetkan pengunjung. Penggunaan teknik ini dikakukan untuk menghindari upaya kekerasan terhadap staf Lapas. Wawancara dilakukan kepada tujuh orang yang dijatuhi hukuman mati terdapat di lima Lapas - termasuk perempuan dan narapidana asing -, enam staf Lapas, dua pengacara dari terpidana mati dan anggota keluarga dari terpidana mati yang juga diwawancarai. Semua pihak yang diwawancarai setuju untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa kesulitan. Semua wawancara dengan terpidana mati dilakukan tanpa kehadiran penjaga, kecuali di Lapas Narkotika. Di Lapas ini, hal ini tentu bertentangan dengan standar internasional,38 dua penjaga penjara hadir selama wawancara.39 Wawancara lain pun telah dilakukan kepada para terpidana mati. Namun, di salah satu Lapas, pihak Lapas memberi tahu tim KontraS bahwa mereka tidak diizinkan mengajukan pertanyaan tentang proses peradilan dan kondisi penahanan para narapidana. Staf Lapas tetap bersama tim KontraS setiap saat selama diskusi resmi yang sangat singkat dengan seorang narapidana. Di Lapas lain, sipir menolak akses ke terpidana mati, yang menyatakan bahwa otorisasi yang diberikan kepada KontraS tidak mencukupi, meskipun prosedurnya diikuti dengan ketat. Menurut Kepala Lapas, hal ini dikarenakan masalah komunikasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS) dan Kejaksaan Agung. Organisasi lain yang membantu narapidana ini pun telah melaporkan bahwa akses biasa yang dilakukan setiap harinya pun sulit untuk dilakukan. Rata-rata lama penahanan terpidana mati yang diwawancarai adalah 13 tahun; waktu mereka mendekam di Lapas pun bervariasi dari enam hingga 18 tahun. Untuk memastikan keselamatan orang-orang yang dihukum mati yang diwawancarai, jumlah pasti orang yang diwawacarai di setiap Lapas, jenis kelamin dan kebangsaan mereka tidak disebutkan. Selain itu, nama semua responden telah diubah demi keamanan mereka. 38 Peraturan No. 61(1) tentang Peraturan Standar Minimum Perlakuan Kepada Narapidana, biasa disebut dengan Nelson Mandela Rules, menyatakan bahwa: "Tahanan harus diberi kesempatan, waktu, dan fasilitas yang memadai untuk dikunjungi oleh dan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasihat hukum pilihan mereka sendiri atau penyedia bantuan hukum, tanpa penundaan, intersepsi atau sensor dan dalam kerahasiaan penuh, mengenai masalah hukum apa pun, sesuai dengan hukum domestik yang berlaku. Konsultasi mungkin terlihat, tetapi tidak dalam pendengaran, dari staf penjara". 39 Staf Lapas yang hadir pada saat wawancara dilakukan dalam Bahasa Indonesia. 21
SEJARAH HUKUMAN MATI DI INDONESIA: PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP ANCAMAN INTERNAL DAN EKSTERNAL "Dimas" lukisan karya Myuran Sukamaran - 2014 23
Grafik 2: Eksekusi pada tiap kepemimpinan Presiden 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sukarno 1945-1967 Suharto 1967-1998 Bacharuddin Jusuf Habibie 1998-1999 0 2 Abdurrahman Wahid 1999-2001 Megawati Sukarnoputri 2001-2004 Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014 3 3 21 41 Joko Widodo 2014-sekarang (2019) 18 24
Hukuman mati di Indonesia sebelum kemerdekaan Praktik hukuman mati di wilayah Indonesia sebelum abad ke-20 telah diungkapkan dengan sejumlah dokumen dan penelitian. Sebelum penjajahan Belanda pada tahun 1619, wilayah yang menjadi Hindia Belanda terdiri dari beberapa kerajaan yang memiliki hukum dan peraturan sendiri. Menurut beberapa laporan, hukuman mati bukanlah jenis hukuman yang langka di kerajaan untuk sejumlah pelanggaran. Hukum agama Jawa abad ke-16 menetapkan hukuman mati bagi orang yang melakukan pencurian pada malam hari.40 Bowrey, seorang pedagang Inggris yang berlayar di sekitar Hindia pada abad ke-17, melaporkan bahwa, di bawah pemerintahan Sultan Aceh Safiyyat Al-Din Syah, seorang pencuri akan dijatuhi hukuman mati jika ia mencuri seekor sapi, kerbau atau kuda, bahkan jika itu adalah pelanggaran pertamanya.41 Pencuri itu kemudian dikirim kepada algojo "dengan ekspedisi besar".42 Takeshi memberikan banyak contoh di abad ke-17 tentang orang-orang Aceh yang dieksekusi karena pencurian43, perzinahan44 atau makar.45 Reid menunjukkan bahwa Raja Aceh Iskandar Muda memerintahkan eksekusi kepada dua orang, dijatuhi hukuman mati karena mabuk, dengan "menuangkan timah cair ke tenggorokan mereka".46 Andaya menceritakan penangkapan dan pemenggalan seseorang pada tahun 1673, yang dituduh mencoba merebut tahta Bone dan menculik salah satu selir Raja Bone Arung Palakka.47 Pada tahun 1619, Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC) mengambil alih Kerajaan di Jakarta dan memberlakukan undang-undang pidana adatnya. Meskipun tenaga kerja narapidana berantai (kettingstraf) adalah hukuman yang 40 Boomgaard, P. (2009) 'Following the debt: Credit and Debt in Southeast Asian legal Theory and Practice 1400-1800', Credit and Debt in Indonesia 860-1930: from peonage to pawnshop, from kongsi to cooperative, hal. 68. ISEAS publishing. 41 Bowrey, T. (1905) A Geographical Account of Countries round the Bay of Bengal 1669- 1679, hal. 315. Cambridge Ed. 42 Bowrey, T. (1905), hal. 316. 43 Takeshi, I. (1984) The World of Adat Aceh: A Historical Study of the Sultanate of Aceh, hal. 172-174. Australian National University. 44 Takeshi, I. (1984), hal. 168-170. The accused were killed by flogging or strangled. 45 Takeshi, I. (1984), hal. 181. 46 Reid, A. in Peletz, M.G. (2002) Islamic Modern: Religious Courts and Cultural Politics in Malaysia, hal. 28. 47 Andaya, L. (1981) The Heritage of Arung Palaka, hal. 322. Martinus Nijhoff Ed. Lihat juga: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (2017), Death Penalty Policy in Indonesia. 25
paling umum di VOC,48 hukuman mati, diikuti dengan eksekusi, sering dijatuhkan. Van Rossum melaporkan, misalnya, bahwa selama periode sembilan bulan pada tahun 1718, empat orang - tiga budak dan satu tentara Eropa - dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Kehakiman di Batavia (Jakarta). Hukuman mati dijatuhkan untuk berbagai kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, penyerangan fisik, desersi, perzinahan atau pemberontakan.49 Menurut arkeolog Belanda Hans Bonke, eksekusi pada abad ke-18 secara rutin diadakan di depan Balai Kota Batavia. Dia menunjukkan bahwa, ketika lima eksekusi per tahun dilakukan di kota Amsterdam, yang terdiri dari 210.000 jiwa, dua kali lebih banyak eksekusi dilakukan per tahun di Batavia yang terdiri dari 130.000 jiwa.50 Ada banyak contoh eksekusi kolektif hukuman mati di abad ke-17 dan ke-18. Pada 1621, VOC memenggal 40 "orang kaya", pemimpin pulau Banda Neira, dituduh berkonspirasi melawan Belanda. Para penjajah dilaporkan telah menyiksa para pemimpin untuk mendapatkan pengakuan.51 Pada tahun 1623, dalam iklim persaingan ketat atas perdagangan rempah-rempah antara Inggris dan Belanda, dua puluh orang yang bekerja untuk Perusahaan Hindia Timur Inggris, serta para pedagang Jepang dan Portugis, dituduh melakukan konspirasi melawan Belanda dan dipenggal oleh VOC.52 Contoh lain adalah eksekusi Eurasian Pieter Erberveld dan para pendukungnya pada 1722, yang juga dituduh bersekongkol melawan VOC.53 Dari 1808, Gubernur Jenderal Daendles berusaha untuk mereformasi administrasi kolonial, termasuk sistem peradilan pidana. Hukum tertulis pertama yang mengatur hukuman mati di negara tersebut adalah hukum tahun 1808 yang menetapkan hukuman dibakar hidup-hidup dimana 48 Van Rossum, M. (2018) 'The Dutch East India Company in Asia, 1595-1811', Anderson, C., A Global History of Convicts and Penal Colonies, hal. 157-182. Bloomsbury Academy. Ibid. 49 50 Shahab, A. (2004) Saudagar Baghdad dari Betawi, hal. 50. Republika Ed. 51 Ini adalah bagian dari penaklukan militer atas pulau-pulau Banda dan dikenal sebagai "Pembantaian Banda". Lihat: Tracy, J. (2015) 'Dutch and English trade to the East: the Indian Ocean and the Levant', the Cambridge World History, The Construction of a Global World 1400-1800, Part 2: Patterns of change, Vol 6, hal. 244. Cambridge University Press. 52 Episode ini, yang dikenal sebagai pembantaian Amboina, mengakibatkan berakhirnya kerja sama Inggris-Belanda di wilayah tersebut. Sebagian besar terdakwa disiksa selama proses pidana. Lihat: Howell, M. (2015) 'Into the East: European Merchants in Asian Markets During the Early Modern Period', Across the Ocean: Nine Essays on Indo-Mediterranean trade, hal. 161. Brill Ed. Lihat juga: Encyclopedia Britannica, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019). 53 Kisah ini memiliki berbagai versi, namun seluruhnya mengkonfirmai bahwa terjadi eksekusi terhadap para tersangka, Erberveld. Lihat: Hall, D. (1964) A History of Southeast Asia, hal. 310. 2nd ed., St Martin's press, London; Igushi, M. (2014) Java Essay: The History and Culture of a Southern Country, hal. 75, Matador Ed.; or Gelman Taylor, J. (2009) The Social World of Batavia, 2nd Ed, hal. 181. The University of Wisconsin Press. Esai 2014 melaporkan bahwa mereka dipotong-potong dan dipenggal. 26
seseorang diikat pada sebuah tiang.54 Setelah Daendles, Letnan- Gubernur Raffles melembagakan Pengadilan Sirkuit (Rechtbank van Ommegang) untuk semua kasus yang melibatkan hukuman mati.55 Pada tahun 1848, sebuah undang-undang baru, Interimaire Strafbepalingen, disahkan yang menetapkan bahwa hukuman gantung adalah satu- satunya metode eksekusi.56 Pada tahun 1847, Gubernur Jenderal diperintahkan untuk menyusun undang-undang pidana baru untuk koloni yang akan berlaku untuk semua penduduk Hindia. Komisi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas ini tidak berhasil. KUHP pertama kali diperkenalkan pada tahun 1867, hanya menargetkan orang Eropa (Wetboek van Strafrecht). Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1873, KUHP lain diperkenalkan, menargetkan hanya pada populasi asli (Wetboek van Strafrecht voor Inlanders).57 Penting untuk dicatat bahwa eksekusi terakhir di Belanda dilakukan pada tahun 1860.58 Hukuman mati sebagai hukuman utama telah dihapus dari sistem hukum nasional Belanda pada tahun 1870. Selama penyusunan undang-undang pidana baru untuk penduduk asli, ada debat penting tentang apakah hukuman mati merupakan pencegah yang efektif di wilayah kolonial Belanda dan apakah mungkin untuk membenarkan diskriminasi rasial terkait dengan eksekusi orang Indonesia tetapi tidak bagi orang Eropa.59 Setelah banyak perdebatan, KUHP 1873 baru bagi penduduk asli Indonesia memasukkan hukuman mati sebagai hukuman. Pada tahun 1918, KUHP baru berlaku yang berlaku untuk semua kelompok etnis yang tinggal di Indonesia (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië). Pasal 11 menetapkan bahwa hukuman mati harus dilakukan dengan cara digantung. Undang-undang ini tetap menjadi dasar hukum pidana Indonesia setelah pendudukan Jepang. 54 Hukum 22 April 1808. Lihat juga: Reni, H. (2015) Legenda Hukuman Mati, p. 6; atau Salsabila, N. (tidak ada tanggal) Tinjauan Kepastian Hukum dalam Masa Tunggu Terpidana Mati Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, hal. 35. 55 Hall, D. (1964), hal. 456. 56 57 Cribb, R. (2010) Legal Pluralism and Criminal Law in the Dutch Colonial Order, Indonesia, No. 90, hal. 63. JSTOR. Kode juga diaplikasikan kepada warga negara asing menurut Jol, D.S. (2017) 'Honderd jaar Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië', Thema: De staat van het strafrechtelijk onderzoek. Wat houdt jonge onberzoekers bezig?, hal. 489, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019) ICJR (2017), hal. 43. 58 Brants, C. (2012) 'The Abolition of Death Penalty in the Netherlands', Nelen, H. and Claessen, J., Beyond the Death Penalty: Reflections on Punishment, hal. 25, in ICJR (2017), hal. 4. 59 Eksekusi terakhir orang Eropa pada era kolonialisme dilakukan pada tahun 1872, meskipun hukuman mati termasuk dalam kedua KUHP. Cribb, R. (2010), hal. 62-63. 27
Kemerdekaan dan Tiga Konstitusi (1926-1955) Kebangkitan nasionalisme Indonesia Nasionalisme Indonesia muncul pada awal abad ke-20 dengan berdirinya sejumlah organisasi dan kelompok seperti Budi Utomo yang dianggap sebagai organisasi politik pribumi pertama. Pada tahun 1926, sebuah "klub studi umum" didirikan di Bandung, di bawah kepemimpinan Ir. Sukarno. Klub studi ini menjadi pusat Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di masa depan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia berdasarkan pemutusan kerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda.60 PNI pada akhirnya menjadi organisasi nasionalis paling kuat di Hindia pada saat itu.61 Kegiatan organisasi-organisasi ini ditekan dan Sukarno ditangkap dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada tahun 1929.62 PNI dilarang: partai baru diciptakan: Partai Indonesia atau Partindo. Setelah penangkapan Sukarno, kedua nasionalis Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir menciptakan PNI baru, yang fokus pada pelatihan eksekutif, untuk mempertahankan kepemimpinan gerakan. Ketika Sukarno dibebaskan pada tahun 1931 ia mencoba menyatukan Partindo dan PNI baru tetapi gagal. Sukarno ditangkap lagi pada tahun 1933, diasingkan ke daerah terpencil dan akhirnya dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938. Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir ditangkap pada tahun 1934 dan diasingkan di Irian Barat dan kemudian Pulau Banda. Ketiganya tetap berada di pengasingan sampai Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942. Okupasi Jepang Pada tahun 1942, Jepang mengambil kendali atas wilayah tersebut. Hukum Darurat Jepang menetapkan bahwa hukuman mati dan hukuman berat harus dijatuhkan untuk sejumlah kejahatan militer seperti oposisi atau permusuhan terhadap tentara Jepang, mata-mata, atau penghancuran instalasi minyak, tambang, perkebunan, atau jenis lainnya.63 Darurat Militer No. 1 menetapkan bahwa hukuman mati harus dilakukan dengan menembak.64 Menurut Bin Siong, perubahan dalam metode eksekusi, 60 Palmier, L. H. (1957) Sukarno the Nationalist, Pacific Affairs, Vol 30, No. 2, hal. 103. JSTOR. 61 62 Ibid, hal. 104. International Commission of Jurists (ICJ) dan the Netherlands Institute of Human Rights (NIHR) (1987) Indonesia and the Rule of Law: twenty years of "New Order" government, , hal. 4. London: Ed. Frances Pinters. 63 Bin Siong, H. (1961) An Outline of the Recent History of Indonesian Criminal Law, hal. 3. 64 Martinus Nijhoff Ed. Ibid. 28
dari hukuman gantung - sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 KUHP 1918 -, menjadi penembakan diperlukan karena hukuman gantung tidak praktis dalam situasi saat itu.65 Untuk menghindari kekosongan hukum, sebuah dekrit mulai berlaku pada tahun 1942 yang menyatakan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang diundangkan selama pemerintahan sebelumnya masih berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintahan Militer Jepang: KUHP 1918 tetap berlaku.66 Pada tahun 1944, KUHP atau Gunsei Keizirei, yang mengatur eksekusi oleh regu tembak, diumumkan sebagai tambahan KUHP 1918 yang masih mengatur hukuman mati dengan cara digantung.67 Sukarno dan Muhammad Hatta bekerja sama secara terbuka dengan pihak berwenang Jepang, berusaha mendapatkan bantuan untuk mendapatkan kemerdekaan dan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pada tahun 1944, Jepang menjanjikan masa depan kemerdekaan Hindia. Pada bulan Maret 1945, Jepang mengizinkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Kemerdekaan dan Konstitusi Indonesia Pada 17 Agustus 1945, mengambil keuntungan dari runtuhnya Jepang dan tidak adanya rezim kolonial Belanda, Sukarno bersama Muhammad Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia: "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut pengalihan kekuasaan dan hal-hal lain akan dilaksanakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya [...] Jadi, saudara dan saudari, Kita sekarang sudah bebas! Tidak ada ikatan tunggal yang mengikat negara kita dan rakyat kita! Sejak saat ini kami membangun negara kami. Negara merdeka, Negara Republik Indonesia - selamanya dan merdeka selamanya. Insya Allah, Tuhan memberkati dan membuat kemerdekaan kita terjaga" 68 Pada tanggal 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Sukarno dengan aklamasi sebagai Presiden pertama dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. 65 66 67 Pasal 4, Gunsei Keizirei. Ibid, hal. 10 and 29. 68 Kahin, G. (2003) Southeast Asia: A Testament, hal. 18, RoutledgeCurzon Ed. Ibid, hal. 29. Ibid, hal. 4-5. 29
Tiga minggu kemudian, Indonesia memiliki Konstitusi pertama yang menetapkan Negara kesatuan. Konstitusi itu dimaksudkan untuk sementara: hanya terdiri dari 37 artikel dan dianggap "Konstitusi terpendek di dunia, lebih penting untuk menyatakan apa yang tidak dinyatakan daripada apa yang dilakukan".69 Hal itu membuat sedikit referensi untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan Aturan Hukum.70 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan doktrin nasional Pancasila, kerangka kerja ideologis tertinggi di mana Indonesia didirikan, dan menyebutkan lima prinsipnya: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.71 Belanda tidak siap untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk membangun kembali kekuatan mereka. Di antara tahun 1946 dan 1948, mereka meluncurkan beberapa intervensi militer terhadap Indonesia. Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata dan negosiasi damai. Pada tahun 1949, Konferensi Meja Bundar Belanda- Indonesia menghasilkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia atas Negara federal baru yang dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS). Sebuah konstitusi federal yang baru diperkenalkan. Namun, setahun kemudian diputuskan untuk mendirikan kembali republik kesatuan. Konstitusi 1949 digantikan dengan Konstitusi 1950 sementara yang baru yang menyatakan Negara kesatuan.72 Konstitusi 1950 menjamin berbagai hak sipil dan politik yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); tetapi tidak mengakui hak untuk hidup. KUHP dan pembuatan undang-undang khusus di Indonesia Pada tahun 1946, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië digantikan oleh KUHP Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang didasarkan pada undang-undang kolonial. Menurut KUHP, hukuman mati dapat dikenakan untuk beberapa kejahatan termasuk makar, pemberontakan, pembunuhan berencana atau pemerasan. 69 Lindsey, in Stockmann, P. (2004) Indonesian Reformasi as Reflected in Law: Change and Continuity in Post-Suharto Era Legislation on the Political System and Human Rights, hal. 29. New Brunswick & London: Transaction Publishers. 70 Menurut Konstitusi, Presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para Menteri. Hanya tiga pasal yang merujuk pada hak asasi warga negara: hak atas status yang sama di depan hukum, hak untuk bekerja dan untuk kehidupan yang layak, dan hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembelaan Negara. Beberapa artikel lain merujuk pada "kerinduan untuk Negara demokratis": merawat orang miskin dan anak-anak terlantar, kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi (meskipun kebebasan ini dapat dibatasi oleh hukum), dan kebebasan beragama. Stockmann, P. (2004), hal. 46-47. ICJ dan NIHR (1987), hal. 36. Ibid, hal. 5. 71 72 30
Hukuman mati harus dilakukan oleh regu tembak.73 KUHP menjadi berlaku untuk semua wilayah Indonesia pada tahun 1958.74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga menetapkan hukuman mati untuk kejahatan tertentu yang dilakukan oleh personil militer dan kejahatan yang bersifat militer campuran. Pada periode 1949 hingga 1956 yang ditandai dengan ketidakstabilan pemerintah dengan tujuh perdana menteri berturut-turut. Kekecewaan dan ketidakpuasan akibat korupsi dan politik yang tidak representatif meningkat di daerah-daerah dan menyebabkan pemberontakan yang tumbuh didukung oleh komandan militer lokal. Menanggapi ancaman- ancaman ini, Presiden Sukarno bekerja sama lebih erat dengan militer75 dan memberlakukan UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan, penggunaan, dan impor senjata api, amunisi, dan bahan peledak lainnya, yang juga mengatur hukuman mati. Demokrasi Terpimpin (1956-1965) Kegagalan Majelis Konstituante dan munculnya Demokrasi Terpimpin Pada tahun 1955, Majelis Konstituante diangkat untuk merancang Konstitusi permanen.76 Menurut Latif, Majelis menyetujui sebagian besar rancangan konstitusi, termasuk isu-isu hak asasi manusia dan bentuk Negara Kesatuan, tetapi tidak dapat mencapai kompromi tentang apakah dasar ideologis Negara seharusnya Pancasila atau Islam.77 Selama periode yang sama, Presiden Sukarno mulai secara terbuka mengkritik efek negatif demokrasi parlementer gaya Barat. Pada Oktober 1956, setelah kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok, ia meminta partai- partai politik untuk "dimakamkan" dan menjadi semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada Desember 1956, Wakil Presiden, Hatta mengumumkan pengunduran dirinya.78 Sementara negara itu masih menghadapi pemberontakan di provinsi-provinsi, Sukarno dalam 73 Pada tahun 1948, nama kitab hukum pidana diubah dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië ke Wetboek van Strafrecht voor Indonesië. Akronim KUHP, digunakan pada laporan, merujuk pada Wetboek van Strafrecht voor Indonesië. 74 Hingga tahun 1958, ketika KUHP menjadi berlaku untuk semua wilayah Indonesia, ada konflik peraturan antara KUHP baru dan KUHP tahun 1918 yang masih berlaku di beberapa daerah. Han Bin Siong (1961) hal. 47; and ICJR (2017) Death Penalty Policy in Indonesia, p. 38. 75 Latif, Y. (2008) Indonesian Muslim Intelligentsia and Power, hal. 272. ISEAS. 76 Eldridge, P. (2002) The Politics of Human Rights in Southeast Asia, hal. 117. London & New York: Routledge Ed. Latif, Y. (2008), hal. 270 dan hal. 306. 77 78 Latif, Y. (2008), hal. 272. 31
pidatonya yang terkenal pada 21 Februari 1957, mengumumkan konsep demokrasi dengan nama, "Demokrasi Terpimpin": "Saya telah sampai pada keyakinan bahwa kita telah menggunakan sistem yang salah, gaya pemerintahan yang salah, yaitu gaya yang kita sebut demokrasi barat. [...] Kami telah mengalami semua ekses yang dihasilkan dari menjalankan ide impor [...] yang tidak selaras dengan jiwa nasional kita."79 Presiden Sukarno menyatakan bahwa demokrasi parlementer telah menyebabkan krisis berulang karena lemahnya otoritas pemerintah dan kuatnya oposisi politik80, dan bahwa demokrasi parlementer bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tradisional Indonesia yang menerapkan musyawarah dan mufakat (konsensus). Dia menyerukan demokrasi gotong royong di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama.81 Sukarno selanjutnya mengembangkan ideologi "Demokrasi Terpimpin" dengan slogan "Nasakom" yang merujuk pada tiga elemen sosial-politik yang secara sah merupakan bagian dari sistem politik: Nasionalisme, Agama, dan Komunisme,82 sehingga melegitimasi PKI sebagai komponen penting dari politik Indonesia. Pada bulan Maret 1957, ia mendeklarasikan darurat militer yang memungkinkan tentara untuk berpartisipasi lebih aktif dalam urusan politik dan sipil. Pada Juli 1959, ketika Majelis Konstituante tidak dapat mencapai kesepakatan tentang Konstitusi permanen, Sukarno, dengan dukungan angkatan bersenjata, membubarkan Majelis Konstituante dan mengembalikan Konstitusi 1945 dengan mengeluarkan dekrit presiden.83 Perlawanan terhadap ancaman keamanan nasional Pemerintahan Sukarno menjadi semakin otokratis. Ia melarang sejumlah gerakan politik, menyita aset-aset Belanda yang penting, membubarkan Parlemen setelah menolak anggaran Pemerintah dan menggantinya dengan Parlemen sementara di mana ia menunjuk setengah anggotanya, dan mulai memerintah dengan dekrit. Pada bulan Maret 1963, Sukarno dinyatakan sebagai Presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.84 Beberapa penulis melaporkan bahwa Aturan 79 Sukarno, in Reid, A. (2005) 'Writing the History of Independent Indonesia', Nation Building: Five Southeast Asian Histories, hal. 77-78. ISEAS. 80 Van Ker Kroef, J.M. (1957) 'Guided Democracy in Indonesia', Far Eastern Survey, American Institute of Pacific Relations, Vol 26, No. 8, hal. 113. Ibid. 81 82 Leifer, M. (2002) Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia. United Kingdom: Taylor & Francis. 83 Latif, Y. (2008), hal. 273-274. 84 Pauker, E.T. (1964) 'Has the Sukarno Regime Weakened the PKI?', Asian Survey, Vol 4, No. 9, hal. 1059. University of California Press. 32
hukum telah sepenuhnya ditinggalkan: Undang-Undang Dasar tentang Kekuasaan Kehakiman No. 19/1964 secara eksplisit memberdayakan Presiden untuk campur tangan dalam urusan peradilan "[dalam] kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan bangsa, atau kepentingan mendesak masyarakat luas".85 Penjelasan undang-undang86 ini juga menyatakan bahwa kekuasaan legislatif, kehakiman dan kekuasaan eksekutif tidak boleh dipisahkan karena revolusi membutuhkan persatuan semua kekuatan.87 Antara tahun 1955 dan 1965, pihak berwenang mengumumkan beberapa peraturan yang memperluas cakupan hukuman mati. Hal itu dimasukkan pada tahun 1959 untuk tindakan yang membahayakan penyediaan makanan pokok dan pasokan pakaian pada saat darurat88 nasional dan untuk kejahatan yang dapat menyebabkan gangguan ekonomi;89 pada tahun 1963 hukuman mati dimasukkan untuk tindakan subversif90; dan pada tahun 1964 untuk spionase ketika seseorang mengungkapkan rahasia terkait dengan program energi atom Indonesia.91 Dekrit 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Dekrit Anti- Subversi), tidak seperti peraturan baru lainnya,92 memainkan peran penting dalam sejarah hukuman mati di Indonesia. Kata-katanya yang kabur memungkinkan penuntutan dan hukuman bagi siapa pun yang kata-katanya dapat dianggap mengganggu ketertiban umum atau mengkritik Pancasila atau lembaga-lembaga negara. Pasal 1 menetapkan bahwa siapa pun yang telah melakukan kegiatan kriminal tersebut akan dihukum mati, dipenjara seumur hidup atau dipenjara selama jangka waktu tidak lebih dari dua puluh tahun, dengan atau tanpa denda: "(1) Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi: 1. barang-siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat: 85 Crouch, H. (2010) Political Reform in Indonesia after Soeharto, hal. 193. ISEAS. 86 Penjelasan bertujuan untuk menjelaskan maksud legislator. Penjelasan digunakan saat menafsirkan naskah. 87 Penjelasan dari Pasal 3 dari Hukum Dasar tentang Kekuasaan Kehakiman No. 19/1964, in ICJ and NIHR (1987), hal. 166. 88 Dekrit Presiden No. 5/1959 tentang Wewenang Jaksa Agung dalam Menanggapi Ancaman Hukuman Terkait Aksi yang Membahayakan Implementasi Pasokan Sandang dan Pangan. 89 Peraturan Pemerintah No. 21/1959 yang memperburuk hukuman untuk kejahatan ekonomi. 90 Putusan Presiden No. 11/PNS/1963 dalam Pemberantasan Aktivitas Subversi. 91 UU No. 31/PNS/1964 on the Ketentuan Dasar Energi Atom. 92 Bagian lain dari undang-undang tidak menghasilkan eksekusi. Namun, setidaknya satu orang dijatuhi hukuman mati berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi tetapi hukuman itu tidak dilakukan. Amnesty International (1987) Indonesia: The Application of the Death Penalty, ASA 21/27/87, hal. 5. 33
a. memutar balikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara, atau b. menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara, atau rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau di antara Negara Republik Indonesia dengan sesuatu Negara sahabat, atau d. Mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat; c. menyebarkan 2. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang menyatakan simpati bagi musuh Negara Republik Indonesia atau Negara yang sedang tidak bersahabat dengan Negara Republik Indonesia. 3. Barangsiapa melakukan pengrusakan atau penghancuran bangunan yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum atau milik perseorangan atau badan yang dilakukan secara luas; 4. Barangsiapa melakukan kegiatan mata-mata; 5. barangsiapa melakukan sabotase. (2) Dipersalahkan juga melakukan tindak pidana subversi barangsiapa memikat perbuatan tersebut pada ayat (1) tersebut di atas."93 Untuk menyelesaikan perang melawan "ancaman" terhadap keamanan rakyat dan Negara, pada bulan Desember 1963, terbentuk sebuah Keputusan Presiden membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub). Mahmillub memiliki kekuatan untuk menghakimi orang, sipil atau militer, tanpa kemungkinan banding. Meskipun Sukarno kurang menghormati Aturan Hukum, dan meskipun ada hukuman mati dalam hukum, hukuman mati hanya dilakukan sekali di bawah kepresidenannya, pada tahun 1960 dalam kasus yang melibatkan tiga pria yang dituduh berusaha membunuhnya.94 Namun demikian, peraturan yang diundangkan di bawah Sukarno meletakkan dasar untuk lebih sering menerapkan hukuman mati oleh penggantinya, 93 Terjemahan tidak resmi. Amnesty International (1997) Indonesia - The Anti-subversion Law: A Briefing, ASA 21/03/97. 94 Amnesty International (1987), hal. 1. 34
Suharto. Seperti yang akan dijelaskan di bagian berikut di bawah ini terkait pemerintahan Suharto, bahwa Dekrit Anti-Subversi 1963 dan Mahmillub banyak digunakan untuk menargetkan lawan politik, terutama mereka yang terlibat dalam kudeta 1965. Orde Baru dibawah kepemimpinan Suharto (1966-1998) Kudeta Militer 1965 Pada tahun 1965, anggota "Gerakan 30 September" yang pro-komunis dituduh membunuh enam jenderal tertinggi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya melindungi Presiden Sukarno dari kudeta militer. Suharto, seorang jenderal yang lolos dari serangan itu, memobilisasi tentara dan kelompok pemuda Muslim untuk melawan anggota, pendukung dan simpatisan Komunis PKI. PKI, meskipun menjadi salah satu pilar "Nasakom" Sukarno, dilarang. Pada 1966, tentara memaksa Presiden Sukarno untuk mendelegasikan kekuasaannya kepada Jenderal Suharto, tokoh politik baru yang dominan. Keputusan Presiden memberi Suharto kekuatan untuk mengambil "tindakan apa pun yang diperlukan" untuk menjaga keamanan. Setahun kemudian, Sukarno secara resmi dikeluarkan dari kantor.95 Pada akhir 1966, sekitar satu juta penganut ideologi komunisme atau yang dicurigai dan dituduh tergabung dan menjadi simpatisan dari ideologi komunisme dibunuh atau hilang dan puluhan ribu orang ditangkap. Sekitar 60 orang yang terkait dengan PKI atau unit militer dijatuhi hukuman mati: 23 orang dihukum mati oleh Mahmillub,96 yang lainnya dihukum oleh pengadilan sipil atau militer.97 Roosa melaporkan bahwa persidangan Mahmillub adalah "sidang uji coba", yang tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran tentang peristiwa tersebut: tidak ada satu orang pun yang dibawa ke pengadilan dibebaskan.98 Menurut laporan jurnalis, sepuluh orang yang terkait dengan upaya kudeta dieksekusi antara tahun 1965 dan 1970.99 Rezim Orde Baru Suharto menampilkan dirinya sebagai penyelamat bangsa. Orde Baru dimulai, ditandai dengan represi politik dan militer, penghapusan oposisi, 95 Sukarno kemudian ditahan di rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. 96 97 98 Roosa, J. (2006) Pretext for mass murder, hal. 6, University of Wisconsin Press, 99 Amnesty International (1987), hal. 2. ICJR (2017), hal. 69-70. Amnesty International (1987). 35
pembatasan ruang masyarakat sipil dan lemahnya Aturan Hukum.100 Meskipun Suharto tidak meninggalkan Pancasila,101 sebuah doktrin baru diperlukan untuk membenarkan ruang militer yang telah menjadi semakin penting di negara ini. Untuk mencapai stabilitas, Suharto menerapkan dwifungsi (peran ganda), sebuah konsep yang dibuat oleh militer yang dimana angkatan bersenjata memiliki peran militer dan sosial-politik untuk melindungi persatuan nasional.102 Akibatnya, militer masih memiliki wewenang untuk terus melenyapkan tersangka atau terduga pro-PKI tetapi juga mulai menduduki posisi senior dalam administrasi, rezim organisasi politik dan perusahaan-perusahaan negara.103 Menurut doktrin baru ini, militer diperlukan untuk melindungi Indonesia dari sejumlah ancaman potensial, nyata dan hal lain yang dibayangkan. "Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadmas)" dibuat untuk indoktrinasi pasukan militer dan warga sipil untuk memberi tahu mereka tentang potensi ancaman politik terhadap keamanan nasional.104 Selama era Suharto, komunisme tetap menjadi salah satu ancaman paling penting tetapi jenis organisasi lainnya juga dianggap berpotensi subversif: organisasi Islam ekstrem, gerakan demokrasi, dan organisasi hak asasi manusia. Penggunaan hukuman mati telah menjadi sarana untuk menghalangi lawan potensial dan menegaskan kekuatan politik pemerintah.105 Pada tahun 1969, Dekrit Anti-Subversi 1963 dipromosikan ke pangkat hukum, sehingga hukum itu banyak digunakan. Pada tahun 1993, ketika ditanya tentang penghapusan undang-undang ini, Jaksa Agung menjawab sebagai berikut: "Mereka yang mengatakan bahwa UU Anti-Subversi tidak terkenal adalah mereka yang memiliki niat untuk melakukan tindakan subversif sendiri".106 Sementara itu, hingga jatuhnya Suharto, jumlah undang-undang yang mengatur hukuman mati terus meningkat. Hukuman mati telah disediakan untuk kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran penerbangan,107 100 Roosa, J. (2006) hal. 7. 101 Pada tahun 1980, Presiden Suharto menyarankan bahwa dia sendiri adalah personifikasi Pancasila. Lihat: ICJ dan NIHR (1987), hal. 38. 102 Honna, J. (2003) Military Politics and Democratization in Indonesia, hal. 9. Routledge Ed. 103 Rinakit, S. (2005) The Indonesian Military After the New Order, hal. 27. ISEAS. 104 Honna, J. (1999) 'Military Ideology in Response to Democratic Pressure during the Late Suharto Era: Political and Institutional Contexts', Indonesia No. 67, hal. 79. 105 Amnesty International (1994) Indonesia and East Timor: Power and Impunity - Human Rights under the New Order, ASA 21/17/94, hal. 63. 106 Ibid, hal. 22. 107 UU No. 4/1976 tentang Ratifikasi dan Penambahan Pasal dalam KUHP kaitannya dengan penambahan implementasi UU Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Fasilitas/Infrastruktur Penerbangan. 36
narkotika dan psikotropika.108 Namun, hukuman mati dicabut untuk kejahatan yang terkait dengan energi nuklir.109 Dimulainya kembali eksekusi mati pada tahun 1978 Setelah eksekusi para terpidana PKI pada tahun 1970, tidak adanya eksekusi selama beberapa tahun membuat para akademisi hukum menganggap bahwa Indonesia secara de facto menghapuskan hukuman mati.110 Namun, pada tahun 1978 seorang pria yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 1967 karena pembunuhan berencana telah dieksekusi. Pada 1980, dua pria lain, dihukum karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati pada 1964, dieksekusi.111 Eksekusi ini diikuti oleh beberapa eksekusi orang yang dihukum karena pembunuhan.112 Beberapa penulis menjelaskan dimulainya kembali eksekusi oleh kesediaan pihak berwenang untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk menanggapi peningkatan tingkat kejahatan pada akhir 1970-an.113 Sejak periode itu dan seterusnya, pemerintah secara berkala mengeksekusi orang-orang yang dijatuhi hukuman mati karena pemberontakan dan/atau subversi. Beberapa anggota organisasi Islam bernama "Grup Imron", yang tujuannya adalah untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia, dieksekusi antara tahun 1983 dan 1986. Pada tahun 1985, seorang mantan anggota serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI, ditangkap pada tahun 1968 dan ditembak oleh regu tembak. Dua belas tahanan lain yang memiliki hubungan dengan PKI dieksekusi pada 1985-1986, sembilan di antaranya diadili oleh Mahmillub dua puluh tahun yang lalu.114 Menurut Amnesty International, 27 orang yang dihukum karena subversi dieksekusi antara 1985 dan 1994 untuk mengingatkan penduduk akan perlunya kewaspadaan terhadap subversi dan untuk mengekspresikan kekuatan tertinggi Negara.115 Setidaknya empat tahanan PKI lainnya tewas di penjara, seperti Sukatno, mantan Anggota Parlemen dan anggota PKI, ditangkap pada tahun 1965 karena 108 UU No. 9/1976 tentang Narkotika, diubah tahun 1997 menjadi UU No. 5/1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22/1997 tentang Narcotika. Untuk informasi lebih lanjut terkait legislasi tentang narkotika, lihat: infra, Sub-bagian "Kebijakan Indonesia tentang hukuman mati terkait kejahatan narkotika". 109 UU No. 31/PNS/1964 tentang Ketentuan Dasar Tenaga Atom digantikan dengan UU No. 10/1997 tentang Tenaga Nuklir dan tidak mencantumkan hukuman mati. 110 Amnesty International (1987), hal. 2. 111 112 113 Mabruri, Gufron, Pratama, O., Marpaung, R., Ibnu Reza, B., Araf, A., Indarti, P., Simun, J. and Ali Safa'at, M. (2010). Inveighing Against Death Penalty in Indonesia, hal. 11-12. Jakarta: Imparsial. Ibid. Ibid, hal. 3-4. 114 Amnesty International (1987), hal. 3. 115 Amnesty International (1994), hal. 5. 37
keterlibatannya dalam kudeta yang meninggal di penjara 32 tahun kemudian pada tahun 1997.116 Beberapa pemerintah dan pemangku kepentingan multilateral menyatakan keprihatinan mereka tentang eksekusi yang terjadi di Indonesia pada waktu itu.117 Pemerintah Indonesia menjawab bahwa protes tersebut merupakan campur tangan eksternal dalam masalah yurisdiksi nasional. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Hukum pada bulan Agustus 1985: "Tidak perlu bagi orang asing untuk mencampuri urusan dalam negeri kita seperti kita tidak ingin mencampuri masalah internal orang lain."118 Ketika tujuh tahanan PKI akan dieksekusi pada tahun 1990, Panglima Angkatan Bersenjata mengambil posisi yang sama. Dia mengatakan: "Masalah eksekusi adalah masalah internal Indonesia, urusan tentang kepentingan nasional kita, kedaulatan kita, dan kebebasan kita. Karena itu, orang luar tidak boleh ikut campur dalam urusan kita. Tulis itu dalam huruf besar."119 Posisi ini masih diadopsi sampai sekarang untuk menolak kritik dari komunitas internasional.120 Setelah keberhasilan ekonomi besar pada dekade pertama Orde Baru, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah pada akhir 1990-an. Pada tahun 1998, setelah penembakan empat mahasiswa, kekerasan dan kerusuhan terjadi di beberapa kota di Indonesia.121 Lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Pada tanggal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto mengundurkan diri dalam iklim frustrasi besar dan kekacauan umum. 116 Tahanan PKI lain yang dijatuhi hukuman mati yang meninggal di penjara termasuk Ruslan Wijayasastra yang meninggal pada tahun 1995 pada usia 77 tahun; Iskandar Subetki yang meninggal pada tahun 1993 pada usia 73 tahun setelah 25 tahun dipenjara; dan Johannes Sucipto yang meninggal dalam tahanan pada tahun 1992 setelah 26 tahun dipenjara. Lihat Amnesty International (1993) Pembebasan Bersyarat Tahanan Politik Ratusan Tetap di Penjara, ASA/21/21/93 hal.3 dan Amnesty International (1995) The 1965 prisoners, AI 21/36/95, hal. 2-3. 117 Pada tahun 1986, Australia, Preancis, Belanda, dan Inggris menyampaikan kekecewaan mereka atas eksekusi. Pada tahun 1985 dan 1986, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang mengutuk eksekusi. Amnesty International (1987), hal. 8. 118 Amnesty International (1987), hal. 9 119 Amnesty International (1994), hal. 63. 120 Lihat infra, Sub-bagian "Kebijakan Indonesia tentang hukuman mati terkait kejahatan narkotika". 121 Etnis minoritas orang Indonesia keturunan Tionghoa yang secara historis dianggap lebih makmur dan lebih terhubung dengan kelas politik, telah dituduh menyebabkan resesi ekonomi. Komunitas Tionghoa Indonesia menjadi sasaran utama wabah kekerasan. Lihat, Sidel, J. (2006) Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia, hal. 121-122. Cornell University Press; BBC (2014) New voting power of Chinese Indonesians, dapat diakses pada: atau Los Angeles Times (2010) In Indonesia, 1998 violence against ethnic Chinese remains unaddressed, dapat diakses pada: 20100704-story.html (diakses pada 17 Juli 2019). 38
Era Demokrasi (1998 hingga sekarang) Reformasi politik dan legislative: Era Reformasi Pada Mei 1998, Wakil Presiden Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie, dilantik sebagai Presiden sesuai dengan Konstitusi. Meskipun ia hanya menjadi presiden selama 18 bulan, Presiden Habibie melakukan reformasi politik yang substansial: ia membatasi peran tentara, mencabut pembatasan pada jurnalis dan pembentukan partai politik, menyusun perencanaan anti-korupsi, memulai desentralisasi pemerintahan dan membebaskan tahanan politik.122 Hukum Anti-Subversi 1963 yang terkenal kejam, yang sering digunakan selama Orde Baru dicabut.123 Setelah 18 bulan liberalisasi politik, pemilihan umum pertama yang relatif bebas dan adil diadakan: pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden. Pada tahun 2001, ia dimakzulkan oleh Parlemen setelah serangkaian skandal dan digantikan oleh Wakil Presiden-nya, Megawati Sukarnoputri, putri Sukarno. Pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden dan tetap berkuasa sampai Pemilu 2014 yang menghadirkan kemenangan Joko Widodo.124 Selama Reformasi, empat amandemen penting pada UUD 1945 diadopsi: pengalihan kekuasaan dari Presiden ke Parlemen (amandemen pertama - 1999); penguatan perlindungan hak asasi manusia (amandemen kedua - 2000); pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - MKRI (amandemen ketiga - 2001); dan pemilihan langsung Presiden dan berkurangnya peran politik militer (amandemen keempat - 2002). Perlu dicatat bahwa, meskipun pembentukan MKRI adalah pencapaian yang penting, hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk membawa kasus ke pengadilan ini.125 Serangkaian undang-undang hak asasi manusia diadopsi antara tahun 1998 hingga tahun 2000,126 berdasarkan pada DUHAM. Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 yang baru memberikan hak untuk hidup.127 Namun, walaupun Penjelasan undang-undang ini memperluas hak untuk hidup bagi semua individu yang dihukum mati, undang-undang ini juga memuat dua pengecualian eksplisit: satu mengenai anak-anak yang 122 Crouch, H. (2010), hal. 27. 123 Davis, T. and Galligan, B. (2011) Human Rights in Asia, hal. 43. Edward Elgar Publishing. 124 Joko Widodo terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2019. 125 Isu spesifik ini akan dianalisis infra, lihat Sub-bagian "Pengecualian gugatan warga negara asing kepada MK". 126 Putusan No. XVII menetapkan Perjanjian HAM, diikuti pada tahun 1999 engan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 127 Pasal 4,UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. 39
belum lahir dan satu tentang orang-orang yang dijatuhi hukuman mati: "Dalam kasus atau situasi yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup perempuan dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus hukuman mati, maka tindakan aborsi atau hukuman mati dalam kasus dan atau kondisi yang disebutkan masih dapat diizinkan. Hanya dalam dua kasus tersebut hak hak hidup dibatasi".128 Selain itu, meskipun bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, undang-undang baru untuk melindungi hak asasi manusia menetapkan hukuman mati: menurut Undang-Undang baru No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, beberapa pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti genosida, pemusnahan atau apartheid, dapat dihukum mati. Bahkan, undang-undang baru lainnya juga telah memperluas cakupan hukuman mati. Pertarungan melawan korupsi adalah unsur penting dalam agenda Reformasi: Undang-Undang Anti-Korupsi tahun 1999 menetapkan hukuman mati untuk kejahatan korupsi.129 Pada tahun 2003, Undang-Undang Anti-Terorisme yang baru diberlakukan sebagai tanggapan atas pemboman yang terjadi sejak 2000 hingga 2002, termasuk bom Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang: undang- undang baru ini menetapkan hukuman mati.130 Undang-undang ini berlaku untuk "siapa pun yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan yang meluas di masyarakat umum atau untuk menimbulkan korban massal, dengan secara paksa mengambil kebebasan, kehidupan atau harta benda orang lain atau menyebabkan kerusakan atau penghancuran instalasi strategis yang vital atau lingkungan atau fasilitas publik atau fasilitas internasional".131 Definisi terorisme yang terlalu luas ini telah dikutuk oleh komunitas HAM.132 Baru-baru ini, pada tahun 2016, setelah pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis berusia 14 tahun, amandemen UU Perlindungan Anak memperkenalkan hukuman mati untuk kejahatan seksual terhadap anak-anak.133 128 Stockmann, P. (2004) hal. 216. 129 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Undang-undang tersebut direvisi pada tahun 2001, tetapi masih memasukkan hukuman mati. 130 UU No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menggantikan peraturan pemerintah tentang Penghapusan Terorisme. 131 UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab III, Bagian 6. 132 Lihat FIDH, Imparsial and KontraS (2010) Shadows and clouds: Human Rights in Indonesia, hal. 20; Amnesty International (2006) Report 2006: the state of the world's human rights, hal. 139. 133 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana direvisi oleh Peraturan Pemerintah 2016 Mengubah UU tentang amandemen kedua UU Perlindungan Anak. 40
2012: Langkah pertama menuju moratorium? Terlepas dari pencapaian Reformasi, hukuman mati terus diterapkan di Indonesia. Dari tahun 1998 hingga 2004, lima orang dieksekusi. Antara tahun 2004 dan 2014, di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 21 orang dieksekusi, termasuk sepuluh orang yang terjadi hanya pada tahun 2008 saja.134 Beberapa penulis berpendapat bahwa tingginya jumlah eksekusi adalah karena tekanan signifikan yang dihadapi oleh Presiden SBY untuk membuktikan bahwa ia "tangguh dalam memerangi kejahatan" beberapa bulan sebelum pemilihan presiden 2009.135 Menurut McRae, hukuman mati menjadi masalah politik yang menonjol di Indonesia ketika seorang PRT perempuan Indonesia dihukum mati di Arab Saudi dan dieksekusi pada tahun 2011. Pemerintah Indonesia dikritik karena tidak bertindak. Pemerintah membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari pejabat pemerintah, pengacara dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi atas nama seluruh masyarakat Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar negeri. Berbagai tindakan telah diambil untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri: satgas membentuk jaringan pengacara di negara-negara prioritas untuk memastikan bahwa orang Indonesia memiliki perwakilan hukum yang memadai; Pemerintah membayar biaya (diyat) untuk membebaskan orang Indonesia yang menghadapi eksekusi karena pembunuhan di Arab Saudi; Presiden menulis banyak surat kepada pemerintah asing; dll.136 Meskipun gugus tugas dibubarkan pada tahun 2012, advokasi berlanjut di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia. Pada Agustus 2014, Presiden SBY mengklaim bahwa Pemerintah telah membantu 190 orang Indonesia terlepas dari hukuman mati.137 Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa 42% orang Indonesia yang lolos dari hukuman mati di luar negeri telah dihukum karena kejahatan terkait kejahatan narkotika.138 Banyak pengacara dan organisasi masyarakat sipil kemudian berpendapat bahwa berlanjutnya penggunaan hukuman mati di Indonesia merusak dasar moral Indonesia untuk membela warganya sendiri di luar negeri.139 134 McRae, D. (2017) 'Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective', Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, Brill Ed. 135 Brummitt, C. and McRae, D., in Pascoe, D. (2015) 'Three Coming Legal Challenges to Indonesia's Death Penalty Regime', The Indonesian Journal of International and Comparative Law, Vol II, Issue 2, hal. 245. 136 McRae, D. (2017), hal. 12 137 Ibid. 138 Ibid, hal. 13. 139 Elemen ini dijelaskan lebih lanjut pada infra, Sub-bagian "Kebijakan Indonesia tentang hukuman mati terkait kejahatan narkotika". 41
Dalam konteks ini, beberapa peristiwa di tahun 2012 menyarankan bahwa Indonesia bergerak menuju penghapusan hukuman mati. Menteri Luar Negeri secara terbuka menyatakan bahwa, meskipun Indonesia terus menerapkan hukuman mati, sebagian besar negara di dunia sedang bergerak menuju penghapusannya, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keraguan tentang hukuman mati.140 Laporan-laporan terkait pun mengungkapkan bahwa Presiden SBY telah meringankan hukuman mati terhadap seorang penyelundup narkotika ke penjara seumur hidup, berlawanan dengan putusan Mahkamah Agung.141 Selain itu, setelah dua suara menentang resolusi yang menyerukan negara- negara anggota PBB untuk menetapkan moratorium hukuman mati di seluruh dunia, Indonesia memutuskan untuk abstain pertama kalinya. Namun, pada bulan Maret 2013, bertentangan dengan harapan, Pemerintah SBY mengeksekusi Adami Wilson, seorang warga Malawi yang dihukum mati karena kejahatan narkotika.142 Ditengah Indonesia menunjukkan tanda-tanda positif penghapusan hukuman mati, Pemerintah SBY mengeksekusi lima orang pada tahun 2013. Kebijakan Indonesia dalam hukuman mati terkait kasus kejahatan narkotika Evolusi legislasi pada kejahatan narkotika Meskipun jumlah pelanggaran yang dapat dihukum mati telah meningkat sejak era Reformasi, penerapan hukuman mati terbatas pada tiga jenis pelanggaran: pembunuhan berencana, kejahatan narkotika dan terorisme. Sejak tahun 2014, semua eksekusi telah menargetkan orang yang dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. Di Indonesia, Undang-Undang Anti-Narkotika pertama yang diadopsi pada abad ke-20 dimulai pada tahun 1927.143 Tidak ada undang-undang khusus yang diadopsi sampai tahun 1976 ketika Indonesia memberlakukan Undang-Undang tentang Narkotika "untuk mengendalikan metode penyediaan dan penggunaan narkotika untuk medis dan/atau tujuan ilmiah, 140 Foreign Policy (2012) Indonesia has second thoughts on capital punishment, dapat diakses pada: on-capital-punishment/ (diakses pada 17 Juli 2019). 141 Lihat: Global Times (2012) Indonesian president under fire for clemency to drug dealers, dapat diakses pada: Death penalty Worldwide (2012) Indonesia's Supreme Court, President Commute Death Sentences for Drug Offenders, dapat diakses pada: html (diakses pada 17 Juli 2019). 142 McRae, D. (2017), hal. 12. 143 Verdoovend.e Middelen Ordonantie, 1927, in Law No. 9/1976 on Narcotics, dapat diakses pada: law9-76.pdf (diakses pada 17 Juli 2019). 42
dan untuk mencegah dan mengatasi bahaya yang mungkin disebabkan oleh efek samping dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, dan untuk merehabilitasi pecandu narkoba".144 Undang-Undang ini memperkenalkan hukuman mati bagi orang yang "secara ilegal membawa, mengirim, mengangkut atau transit narkotika" 145 atau yang "secara ilegal mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, mendistribusikan, menjual, membeli, mengirim, menerima, bertindak sebagai perantara dalam pembelian atau penjualan, atau pertukaran narkotika".146 Hukuman mati untuk kejahatan terkait narkotika diberlakukan bersamaan di Singapura dan Malaysia dalam upaya untuk menghentikan aliran narkotika di wilayah tersebut. Meskipun hukuman mati ada untuk kejahatan semacam itu, hanya satu kasus eksekusi untuk kejahatan terkait narkoba yang dilaporkan antara kemerdekaan dan akhir Orde Baru.147 Pada tahun 1997, pemerintah menganggap bahwa undang-undang tahun 1976 tidak lagi sesuai karena perdagangan narkotika telah menjadi "transnasional, menggunakan modus operandi dan teknologi canggih" dan kejahatan semacam itu "dapat membahayakan kehidupan manusia, masyarakat, negara, bangsa dan ketahanan nasional."148 Dua undang- undang baru diperkenalkan: undang-undang tentang obat-obatan psikotropika dan undang-undang tentang narkotika. Dalam kedua kasus tersebut, hukuman mati diberikan untuk beberapa pelanggaran terkait perdagangan manusia.149 Pada tahun 2009, pemerintah kembali mengindikasikan bahwa perdagangan narkotika telah berkembang: mereka menjelaskan bahwa kejahatan narkotika "tidak lagi dilakukan secara individu, tetapi melibatkan [e] banyak orang secara kolektif" dan bahwa ada sindikat yang mengatur "jaringan luas yang bekerja dengan rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional".150 Undang-undang baru diberlakukan untuk menggantikan undang-undang narkotika tahun 1997. Undang-undang Narkotika tahun 2009 yang baru, yang masih berlaku hingga sekarang, memuat semakin banyak tuntutan pidana yang dapat dihukum mati. 144 International Program on the Elimination of Child Labor (2004) The use of children in the production, sales and trafficking of drugs: A synthesis of participatory action-oriented research programs in Indonesia, the Philippines and Thailand, hal. 30. 145 Pasal 23(4), baca dengan Pasal 36,UU No. 9/1976 tentang Narkotika. 146 Pasal 23(5), baca dengan Pasal 36, ibid. 147 Pascoe, D. (2015). 148 Pembukaan, UU No. 22/1997 tentang Narkotika, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019). 149 Pasal 59 of UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019) dan pasal 80 sampai 82 UU No. 22/1997 tentang Narcotika. 150 Penjelasan, UU No. 35/2009 tentang Narcotika. 43
Tantangan konstitusi dalam penerapan hukuman mati terhadap kejahatan narkotika Konstitusionalitas hukuman mati untuk kejahatan narkotika telah diuji dalam Mahkamah Konstitusi. Dua argumen utama adalah sebagai berikut: pertama, UUD 1945 memberikan hak untuk hidup, tanpa secara eksplisit menetapkan hukuman mati sebagai pengecualian; kedua, ICCPR, yang diratifikasi oleh Indonesia, melarang penerapan hukuman mati untuk semua orang kecuali "kejahatan paling serius"151 dan kejahatan narkotika tidak memenuhi ambang batas ini. Kasus terkait dengan penerapan UU Narkotika yang melibatkan dua orang Indonesia dan dua warga Australia yang dijatuhi hukuman mati berdasarkan UU Narkotika. Kedua orang Australia itu adalah bagian dari kelompok sembilan warga negara Australia, juga dikenal sebagai "Bali Nine".152 Pada tahun 2007, permohonan warga negara Australia ke MK diberhentikan karena akses ke Mahkamah Konstitusi terbatas hanya pada warga negara Indonesia saja.153 Namun, mengingat bahwa dua orang perempuan Indonesia telah mengajukan grasi dengan mereka, Pengadilan mempertimbangkan permohonan tersebut tetapi tetap memutuskan bahwa hukuman mati sesuai dengan Konstitusi Indonesia. MK menilai bahwa hak untuk hidup bukanlah hak yang tidak dapat dicabut berdasarkan Konstitusi (non-derogable).154 Selain itu, 151 Menurut Komite Hak Asasi Manusia PBB, terminologi "kejahatan paling serius" berlaku "hanya untuk kejahatan dengan gravitasi ekstrim, yang melibatkan pembunuhan yang disengaja". Lihat di bawah analisis Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum-nya tahun 2018. 152 Sembilan warga negara Australia melakukan perjalanan ke Indonesia pada tahun 2005. Polisi Australia menduga bahwa mereka terlibat dalam rencana untuk menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia dan memberi tahu pihak berwenang di Indonesia yang menangkap mereka yang memiliki sejumlah besar heroin. Terdakwa didakwa dengan UU Narkotika. Meskipun menggunakan cara diplomatik untuk menghindari hukuman mati sebelum hukuman dijatuhkan, tiga orang dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung sebagai upaya terakhir. Dua dari sembilan orang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Pengadilan Tinggi Bali mengkonfirmasi hukuman mati. Pada tahun 2006, Mahkamah Agung meningkatkan hukuman empat anggota Bali Nine lainnya dari hukuman penjara 20 tahun menjadi hukuman mati. Pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengurangi tiga hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, meninggalkan tiga anggota Bali Nine di penjara. Lynch, C. (2009) 'Indonesia's Use of Capital Punishment for Drug-Trafficking Crimes: Legal Obligations, Extralegal Factors, and the Bali Nine Case', Columbia Human Rights Law Review, hal. 527-528. 153 Tentang legalitas batasan, lihat infra, Sub-bagian "Pengecualian gugatan warga negara asing kepada MK". 154 Pada tahun 2011, bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengubah hukuman mati yang dijatuhkan terhadap seorang pria, Hanky Gunawan, dihukum karena perdagangan narkotika karena hukuman mati tidak konsisten dengan "pembacaan sederhana" Konstitusi. Lihat Mahkamah Agung, Keputusan 239 PK/Pid. Sus/2011, Hanky Gunawan. Beberapa bulan kemudian, Mahkamah Agung mengubah keputusannya dan menyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan. Mahkamah Agung, Keputusan 144 PK/Pid.Sus/2012, Okwudili Ayotanze, dalam ICJR (2015) Overview of Death Penalty in Indonesia, hal. 17. Pascoe mencatat bahwa tidak jarang pengadilan- pengadilan itu mengeluarkan putusan yang tidak konsisten. Pascoe, D. (2015), hal. 250. 44
sejak adanya Konvensi Menentang Lalu Lintas Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) mengklasifikasikan kejahatan narkotika "sangat serius", MK menganggap bahwa gravitasi kejahatan narkotika setara dan bahwa kejahatan narkotika mencapai ambang batas "kejahatan paling serius".155 Namun perlu dicatat bahwa ada perbedaan pendapat di antara para hakim: beberapa hakim berbeda pendapat dan membahas konstitusionalitas UU Narkotika.156 Setelah beberapa saat, beberapa hakim diganti. Pada 2012, kasus lain diajukan ke MK dengan menggunakan argumen yang sama berkenaan dengan konstitusionalitas hukuman mati untuk perampokan sistematis yang mengakibatkan luka serius atau kematian. Konstitusionalitas hukuman mati untuk kejahatan ini dikonfirmasi oleh MK dengan sembilan suara hakim MK.157 Penting untuk dicatat bahwa interpretasi ini tidak sejalan dengan rekomendasi dari Panduan Hukuman Mati PBB, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1984, bahwa kejahatan paling serius adalah kejahatan yang seharusnya "tidak melampaui kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi yang mematikan atau sangat serius".158 Pada bulan Oktober 2018, Komite Hak Asasi Manusia PBB mengklarifikasi analisis ini dalam Komentar Umum tentang interpretasi Pasal 6 ICCPR: "Istilah "kejahatan paling serius" harus dibaca secara spesifik dan hanya berlaku untuk kejahatan dengan gravitasi ekstrim, yang melibatkan pembunuhan berencana. Kejahatan yang secara tidak langsung dan sengaja mengakibatkan kematian, seperti percobaan pembunuhan, korupsi dan kejahatan ekonomi dan politik lainnya, perampokan bersenjata, pembajakan, penculikan, pelanggaran narkotika dan seksual, meskipun sifatnya serius, tidak pernah dapat dijadikan dasar, dalam kerangka kerja Pasal 6, untuk penerapan hukuman mati. Dalam nada yang sama, tingkat keterlibatan yang terbatas atau keterlibatan dalam pelaksanaan kejahatan yang paling serius, seperti menyediakan sarana fisik untuk melakukan pembunuhan, tidak dapat membenarkan penerapan hukuman mati. Negara-negara Pihak berkewajiban untuk 155 MK, Putusan No. 2-3/PUU-V/2007, Sianturi versus State. Lihat juga Lynch, C. (2009), hal. 541. 156 Lynch, C. (2009), hal. 586. 157 MK, Putusan No. 15/PUU-X/2012, Raja Syahrial versus State, dalam Pascoe, D. (2015), hal. 251. 158 Perlindungan Hukuman Mati PBB No. 1. Penerapan hukuman mati untuk memerangi kejahatan terkait narkotika juga telah dianggap sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional oleh Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan Kilat dan Penyiksaan karena kejahatan narkotika tidak memenuhi kriteria "kejahatan paling serius". Lihat: Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions (1996) Report, E/ CN.4/1997/60, para. 92 dan Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (2009) Report, A/HRC/10/44, para. 66. 45
meninjau hukum pidana mereka untuk memastikan bahwa hukuman mati tidak dikenakan untuk kejahatan yang tidak memenuhi syarat sebagai kejahatan paling serius. Mereka juga harus mencabut hukuman mati yang dikeluarkan untuk kejahatan yang tidak memenuhi syarat sebagai kejahatan paling serius dan mengejar prosedur hukum yang diperlukan untuk menghukum kembali mereka yang dihukum karena kejahatan tersebut."159 Titik berat kebijakan kejahatan narkotika Kualifikasi kejahatan narkotika sebagai pelanggaran yang paling serius telah menjadi subjek kebijakan berkelanjutan sejak diberlakukannya Undang-Undang Narkotika tahun 1997. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Sukarnoputri menyatakan bahwa "bagi mereka yang mendistribusikan narkotika, hukuman seumur hidup dan hukuman penjara lainnya tidak lagi memadai. Tidak ada hukuman yang cukup selain hukuman mati" untuk pelaku.160 Efek jera dari hukuman mati untuk kejahatan narkotika telah digunakan - dan masih - oleh pemerintah untuk membenarkan hukuman mati, meskipun sejumlah besar penelitian dan laporan membuktikan tidak dapat diandalkannya data tentang penggunaan dan penjualan narkotika di Indonesia dan tidak adanya efek seperti itu dalam konteks apapun.161 Ketika ia berkuasa pada tahun 2014, Presiden Widodo, seperti para pendahulunya, ia menerapkan kebijakan memerangi kejahatan narkotika dengan hukuman mati, tetapi ia melangkah lebih jauh. Selama bulan- bulan pertamanya berkuasa, Presiden Widodo mengambil sikap tegas memerangi kejahatan narkotika dan mengumumkan bahwa ia akan menolak permohonan grasi dari semua tahanan yang dihukum mati terkait kasus kejahatan narkotika. Pemerintah menjelaskan bahwa perdagangan narkotika adalah situasi "darurat nasional" karena meningkatnya jumlah insiden terkait penyalahgunaan narkotika. Pemerintah telah melaporkan bahwa 30 hingga 50 anak muda meninggal setiap hari karena penyebab terkait penggunaan narkotika.162 Presiden Jokowi telah berulang kali mengutip data ini dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membenarkan penggunaan hukuman mati, meskipun terdapat seruan oleh para peneliti, akademisi, praktisi dan aktivis yang mengklaim 159 Dewan HAM PBB (2018) Komentar Umum No. 36 Pasal 6 ICCPR, tentang hak untuk hidup, CCPR/C/GC/36, para. 35. 160 Megawati Sukarnoputri, in Amnesty International (2004) Indonesia: A briefing on the death penalty, hal. 5. 161 Lihat: Simandjuntak, D. (2015) Spectacle of the Scaffold? The Politics of Death Penalty in Indonesia, Vol 46, hal. 2. ISEAS Yusof Ishak Institute; KontraS, FIDH and Center of Human Rights Law Studies (2016) Submission to the UPR (third cycle), 27th session, hal. 2. 162 Amnesty International (2015), hal. 5. Simandjuntak, D. (2015) hal. 2 46
bahwa data itu tidak dapat diandalkan dan telah meminta pemerintah untuk mengadopsi respons berbasis bukti untuk memerangi narkotika. Pada tahun 2015, akademisi dan peneliti menerbitkan sebuah artikel di jurnal umum independen terkemuka dunia "The Lancet" yang merespon data ini dan menyatakan bahwa "pemerintah kehilangan kesempatan untuk menerapkan respons efektif terhadap obat-obatan terlarang yang diinformasikan lewat bukti konkret".163 Pada bulan Januari 2015, enam orang (empat laki-laki dan dua perempuan) dieksekusi terkait kasus kejahatan narkotika. Tiga bulan kemudian, pada bulan April 2015, delapan orang lainnya yang dihukum terkait kasus kejahatan narkotika dieksekusi. Dalam waktu kurang dari enam bulan berkuasa, Pemerintah Jokowi mengeksekusi 14 orang yang dijatuhi hukuman mati karena kejahatan narkotika, termasuk dua orang anggota "Bali Nine" dan sepuluh warga negara asing lainnya dari Brazil, Belanda, Vietnam dan Nigeria. Dua orang diberikan penghentian sementara eksekusi tetapi tetap menjadi terpidana mati: seorang warga negara Filipina Mary Jane Veloso, yang menjadi korban perdagangan manusia yang harus memberikan kesaksian di persidangan terhadap orang-orang yang merekrutnya;164 dan warga negara Perancis Serge Atlaoui yang masih menjalani permohonan penangguhan.165 Pada bulan Juli 2016, Pemerintah memberi tahu empat belas orang bahwa eksekusi mereka sudah dekat. Terdapat empat orang, satu Indonesia dan tiga orang warga negara Nigeria, dieksekusi karena kejahatan narkotika. Sepuluh orang lainnya dari berbagai kebangsaan selamat pada detik-detik terakhir.166 Tiga rangkaian eksekusi ini menarik perhatian media, kelompok hak asasi manusia dan komunitas internasional dikarenakan tidak ada kepastian mengapa eksekusi mereka dibatalkan tanpa ada penjelasan dari Kejaksaan Agung maupun pemerintah. Eksekusi ini mengejutkan komunitas internasional dan organisasi HAM Indonesia. Meskipun Presiden Jokowi tidak membahas pandangannya tentang hukuman mati sebelum pemilihan presiden tahun 2014, ia 163 Irwanto et al (2015) 'Evidence-informed response to illicit drugs in Indonesia', The Lancet, dapat diakses pada: 6736%2815%2961058-3/fulltext (diakses pada 22 Juli 2019). Lihat juga: Simandjuntak, D. (2015), p. 2. KontraS, FIDH and Center of Human Rights Law Studies (2016), p. 2. The Conversation (2015) Indonesia uses faulty stats on 'drug crisis' to justify death penalty, dapat diakses padat: (diakses pada 17 Juli 2019). 164 Mary Jane Veloso adalah seorang pekerja migran perempuan dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2010 ketika 2,6 kilogram heroin ditemukan di dalam kopernya setibanya di Indonesia. Perekrutnya menyerah dan mengakui kejahatannya kepada pihak berwenang. 165 Amnesty International (2015), hal. 14. 166 Mereka sudah dipindahkan ke Nusakambangan dan ditempatkan di sel isolasi. 47
berkampanye untuk penghormatan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia.167 Dia berkuasa dengan agenda pembangunan nasional "Nawa Cita" 2015-2019, sebuah program yang mencakup reformasi sistem dan penegakan hukum sebagai salah satu dari sembilan pilar pembangunan negara, dengan prioritas yang mencakup penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.168 Eksekusi karena itu dianggap regresif dan merupakan kemunduran yang signifikan untuk situasi hak asasi manusia secara umum di negara ini, terutama karena laporan menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan terhadap mereka yang dihukum mati. Organisasi-organisasi hak asasi manusia telah mengungkapkan bahwa banyak orang yang dieksekusi atau dipidana mati diperlakukan dengan buruk di tahanan polisi, tidak memiliki akses ke pengacara, ditolak bantuan hukum, sakit jiwa atau anak di bawah umur pada saat hukuman mereka dan/atau, jika mereka orang asing, tidak memiliki informasi tentang hak mereka untuk berkomunikasi dengan perwakilan negara mereka.169 Pada tahun 2017, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa proses hukum yang mengarah ke hukuman mati tidak memberikan perlindungan hukum dan hukum karena hak-hak tahanan terpidana mati, termasuk hak atas bantuan hukum dan penerjemah, tidak dihormati. Selain itu terdapat beberapa laporan bawa penyiksaan diterapkan kepada terpidana mati.170 Fokus Jokowi pada eksekusi terpidana mati kasus kejahatan narkotika berarti bahwa warga negara asing lebih mungkin dieksekusi daripada orang Indonesia karena sebagian besar terpidana mati kasus kejahatan narkotika adalah warga negara asing. Hal ini adalah model baru yang telah menyebabkan peningkatan tekanan eksternal yang signifikan.171 Meskipun demikian, Presiden Widodo menyatakan: "Ada banyak tekanan dari komunitas internasional [...] Ini normal, tetapi sekali lagi ini tentang 167 McRae, D. (2017), hal. 2; Amnesty International (2015), hal. 6. 168 Prioritas-prioritas ini berhubungan dengan pilar keempat.. Hafidz, J. (2017) 'Nawacita and the law enforcement of civil state apparatus in constitutional law perspectives in Indonesia', Jurnal Pembaharuan Hukum Vol IV, No. 2, hal. 204. 169 Pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil dianalisis secara khusus di Bagian berikut ini "Kekurangan dalam administrasi peradilan". Lihat juga: Amnesty International (2015); ICJR (2015) Overview of the death penalty in Indonesia; Indonesian Civil Societies Coalition Against Death Penalty (2017) Joint Stakeholders' Report on issues relating to the Death Penalty to the United Nations Human Rights Council on the Universal Periodic Review of the Republic of Indonesia, 27th Session (April-May 2017). 170 Dewan HAM PBB (2017) Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/WG.6/27/IDN/3, para. 4. 171 Zhang, D. (2015) By the numbers: Indonesia's executions of foreigners. 48
kedaulatan hukum kita, tentang kedaulatan politik kita".172 Pada tahun 2015, Duta Besar Perancis memberi tahu Indonesia bahwa eksekusi seorang warga negara Perancis untuk pelanggaran narkotika akan memengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Nigeria telah memanggil Duta Besar Indonesia.173 Brazil, Belanda dan Australia untuk sementara menarik duta besar mereka dari Indonesia setelah eksekusi warganya pada bulan Januari dan April 2016.174 Namun, Presiden Jokowi mempertahankan posisinya dan mengulangi beberapa kali bahwa ia akan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati dengan kasus kejahatan narkotika: "Jangan hanya melihat tahanan terpidana mati, lihat korban mereka dan keluarga korban. Orang-orang akan menyadari betapa jahatnya pengedar narkoba. Karena itu, sekali lagi bagi saya tidak ada pengampunan bagi pengedar narkoba atau gembong, tidak ... tidak ... ".175 Presiden Jokowi juga dilaporkan mengatakan kepada polisi bahwa mereka dapat mengeksekusi pengedar narkotika asing yang menolak penangkapan: "Bersikaplah tegas, terutama kepada pengedar narkoba asing yang memasuki negara dan menolak penangkapan. Tembak mereka karena kita memang dalam posisi darurat narkotika sekarang."176 Pada tahun 2017, 98 tersangka pengedar narkotika dibunuh oleh polisi.177 Antara bulan Juni 2018 dan Juli 2019, 43 orang ditembak dan dibunuh oleh polisi dan 52 lainnya luka-luka akibat agenda perang melawan narkotika.178 Beberapa penulis percaya bahwa penggunaan awal hukuman mati menggambarkan komitmen Presiden Jokowi untuk memerangi kejahatan narkotika sebagai bagian dari "fokus yang lebih luas untuk memulai pemerintahannya dengan kemenangan cepat"179 dan memungkinkannya 172 Elshinta Radio (2015), Interview with President Joko Widodo in March 2015, in Amnesty International (2015), p. 14. When lawyers of Bali Nine were preparing clemency pleas, Australian Prime Minister's statement, reminding Indonesia that Australia had provided important aid following the 2004 tsunami, is reported to have irritated many Indonesians. Amnesty International (2015), hal. 5. 173 Channels TV (2015) Nigeria Summons Indonesian Ambassador Over Drug Execution, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019). 174 McRae, D. (2017), hal. 17. 175 Elshinta Radio (2015) Interview with President Joko Widodo in March 2015, in Amnesty International (2015), hal. 13. 176 The Guardian (2017) Indonesia police ordered to shoot drug dealers to tackle narcotics emergency, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019). 177 Amnesty International (2018), Indonesia 2017/2018, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019). 178 Data KontraS. 179 McRae, D. (2017), hal. 15. 49
untuk menampilkan dirinya sebagai Presiden dan pemimpin yang tegas, meskipun terdapat protes internasional yang besar.180 Eksekusi yang menargetkan lima belas orang asing dari delapan belas orang secara keseluruhan telah masuk ke dalam daftar eksekusi, oleh karena itu dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan politik Presiden kepada masyarakat Indonesia, membuat masyarakat percaya bahwa perdagangan narkotika datang dari luar Indonesia, dan dilakukan oleh orang asing.181 Presiden Jokowi tetap mendukung warganya yang dihukum mati di luar negeri. Pada tahun 2015, Presiden Widodo menyatakan: "Tentu saja saya akan mencoba menyelamatkan warga negara saya dari eksekusi [...] itulah kewajiban saya sebagai Presiden, sebagai kepala negara. Untuk melindungi warga negara saya yang menghadapi hukuman mati tetapi di sisi lain kita harus menghormati negara lain yang menerapkan hukuman mati. Konstitusi dan hukum yang ada masih memungkinkan hukuman mati."182 Retorika kontradiktif ini telah disorot oleh banyak akademisi, media, dan organisasi hak asasi manusia.183 Perlu dicatat bahwa beberapa pernyataan Presiden Jokowi baru-baru ini menunjukkan bahwa ia akan siap untuk menetapkan moratorium jika rakyat Indonesia mendukung penghapusan hukuman mati. Dalam sebuah wawancara pada bulan Maret 2017, ketika ditanya tentang kemungkinan moratorium, dia menjawab: "Mengapa tidak? Tetapi saya harus bertanya kepada masyarakat. Jika masyarakat mengatakan OK, mereka mengatakan ya, saya akan mulai mempersiapkan."184 Beberapa laporan menyarankan bahwa kemungkinan penghapusan hukuman mati digunakan sebagai tawaran untuk mencapai hasil positif di tingkat internasional tentang masalah-masalah politik utama. Beberapa 180 Ibid, hal. 14-17. 181 Simandjuntak, D. (2015), hal. 7. 182 (2015) Indonesia's bloodthirsty desire for crime and punishment, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019). 183 Lihat: Human Rights Watch (2017) Indonesia's Contradictory Death Penalty Rhetoric; The Sydney Morning Herald (2016) Former Indonesian president Bacharuddin Habibie 'rejects' death penalty, dapat diakses pada: The Conversation (2015) Indonesia's stance on the death penalty has become incoherent, dapat diakses pada: penalty-has-become-incoherent-37619; ABC (2015) Indonesia's death penalty double standard explained, dapat diakses pada: (diakses pada 17 Juli 2019). 184 The Straits Times (2017), President Joko open to review of death penalty, dapat diakses pada: death-penalty (diakses pada 17 Juli 2019). 50
percaya bahwa penghapusan hukuman mati adalah titik negosiasi untuk mendapatkan kursi di Dewan Keamanan.185 Namun, ketika Indonesia memperoleh kursi anggota non-permanen di Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, posisi publiknya tidak berubah. Yang lain melaporkan bahwa Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, telah menekan para anggota parlemen Perancis untuk menghapuskan pajak atas minyak kelapa sawit, inti sawit dan kopra yang tidak berkelanjutan, sebagai imbalan untuk mencegah eksekusi warga negara Perancis Serge Atlaoui. Pajak dijatuhkan pada 2019.186 Namun, pada tahun 2018, Jaksa Agung melaporkan bahwa eksekusi hanya ditunda karena masalah ekonomi dan politik lainnya membutuhkan lebih banyak perhatian daripada hukuman mati.187 Pada tahun 2017, selama Universal Periodic Review Indonesia, hukuman mati adalah masalah utama yang disorot dengan 30 Negara merekomendasikan agar Indonesia menghapus hukuman mati atau mendeklarasikan moratorium. Pemerintah menolak rekomendasi ini, serta rekomendasi untuk memperkuat perlindungan tentang penerapan hukuman mati, termasuk perwakilan pendamping hukum yang memadai dan awal terhadap terdakwa dan larangan eksekusi orang-orang dengan penyakit mental.188 Reformasi legislatif Diskusi untuk merevisi KUHP telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Pada tahun 2015, reformasi legislatif dimulai untuk merevisi undang-undang pidana Indonesia. Pada bulan Juni 2015, revisi KUHP diumumkan dan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru diajukan oleh Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang baru mencakup hukuman mati untuk setidaknya 15 pelanggaran yang terdiri dari makar, kejahatan narkotika, terorisme dan korupsi.189 Namun, RUU yang diusulkan memberikan masa tunggu 10 tahun pada eksekusi, setelah itu hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun dalam kondisi tertentu: 1) tidak ada reaksi publik yang kuat terhadap narapidana; 2) narapidana 185 Human Rights Watch (2017). Lihat juga: CNN Indonesia (2018) Jaksa Agung Ungkap Alasan Belum Lanjutkan Eksekusi Mati, dapat diakses pada: lanjutkan-eksekusi-mati (last visited July 17, 2019). 186 DeSmog UK (2019) French Politicians Scrapped Palm Oil Tax After Indonesia Execution Warning. 187 CNN Indonesia (2018) Jaksa Agung Ungkap Alasan Belum Lanjutkan Eksekusi Mati. 188 HRW (2017). 189 Indonesian Civil Societies Coalition Against Death Penalty (2017); KontraS, FIDH and Center of Human Rights Law Studies (2016), hal. 3. 51
menunjukkan penyesalan dan ada harapan untuk rehabilitasinya; 3) peran narapidana tidak penting dalam melakukan kejahatan. Menurut para abolisionis, rancangan undang-undang ini mewakili langkah pertama. Sudah ditinjau selama empat tahun terakhir. Serangan pengeboman di Jakarta dan Surabaya pada tahun 2016 dan 2018 membuat pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi UU Terorisme. Pada bulan Mei 2018, kurang dari dua minggu setelah bom bunuh diri di Surabaya, Undang-Undang Anti-Terorisme yang baru diberlakukan yang memberlakukan hukuman mati sebagai hukuman terberat.190 Undang-undang ini menambahkan pasal baru tentang penerapan hukuman mati untuk kejahatan yang terkait, antara lain, untuk impor, transportasi dan ekspor senjata kimia dan nuklir.191 Organisasi- organisasi hak asasi manusia telah menyatakan keprihatinan mereka tentang aspek-aspek lain dari undang-undang yang diamandemen: penggunaan definisi terorisme yang terlalu luas, penyediaan periode penahanan pra-persidangan dan persidangan yang panjang atau kemungkinan penggunaan saksi penuntutan yang anonim.192 Kesimpulan evolusi hukuman mati di Indonesia Hukuman mati telah ada di Indonesia selama ratusan tahun. Dari masa kemerdekaan hingga ke transisi demokratis, hukuman mati hampir tidak pernah digunakan dan telah diberlakukan terutama untuk memerangi ancaman internal: komunisme, terorisme dan pembunuhan. Dalam sejarah Indonesia, hukuman mati tidak pernah dijatuhkan sesering yang terjadi dalam 15 tahun terakhir. Menurut pemerintah, ancaman baru yang paling penting bagi negara adalah narkotika yang dilaporkan berasal dari luar negeri dan dibawa oleh warga negara asing. Dalam lima tahun, sebagai akibat dari "perang melawan narkotika" pengadilan telah menjatuhkan hukuman kepada lebih dari 200 orang dan pemerintah telah mengeksekusi 18 orang. Pada saat yang sama, jumlah kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati terus meningkat. Hukuman mati diterapkan untuk berbagai kejahatan. Rancangan undang-undang saat ini didiskusikan dalam Parlemen 190 UU No. 5 of 2018 amandemen UU No. 15 of 2003. 191 Pasal 10A, UU No. 5 of 2018. Lihat: ICJR (2018) Perpetuating Lies. 2018 Indonesia Death Penalty Report, hal. 41. 192 Lihat: Human Rights Watch (2018) Letter on Indonesia's New Counterterrorism Law. Amnesty International (2018) Indonesia: Newly amended anti-terror law threatens to undermine human rights. Lihat juga: ICJR (2018) Perpetuating Lies. 2018 Indonesia Death Penalty Report, pp. 13-15 and ICJR (2018) Indonesia's legal framework on terrorism. 52
ECPM2019 Indonesia mempertahankan hukuman mati, termasuk untuk kejahatan yang bukan "kejahatan paling serius". Situasi ini mengkhawatirkan, khususnya karena standar yang menjamin hak atas peradilan yang adil tidak diterapkan dalam praktik di negara ini, seperti yang dilaporkan oleh terpidana mati dan pengacara mereka. 53
KEKURANGAN DALAM ADMINISTRASI PERADILAN "Jokowi" lukisan karya Myuran Sukamaran - 2015 - depan & belakang 55
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan sejumlah hak untuk individu yang ditangkap, termasuk hak untuk dibantu oleh penasihat hukum,193 hak untuk dibantu oleh seorang penerjemah194, hak untuk pemeriksaan medis195 dan hak bagi warga negara asing untuk menghubungi perwakilan negaranya.196 Namun, wawancara dengan para terpidana mati mengungkapkan bahwa banyak dari mereka telah dijatuhi hukuman mati setelah persidangan berdasarkan pengakuan yang diperoleh di bawah tekanan dan tanpa pendampingan hukum yang efektif. Beberapa dari mereka, yang tidak mengerti bahasa Bahasa Indonesia, tidak mendapat manfaat dari penerjemah berkualitas tinggi. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi beberapa studi yang dilakukan oleh lembaga dan organisasi lain yang menyoroti kesalahan sistem peradilan pidana dan pelanggaran standar peradilan yang adil dalam kasus hukuman mati.197 Kesenjangan yang serius ini mempengaruhi kredibilitas persidangan dan meningkatkan risiko miscarriage of justice yang serius yang menjadi perhatian besar ketika hidup atau mati tertuduh dipertaruhkan. Intimidasi dan perlakuan kejam selama masa investigasi kepolisian Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (UNCAT), penyiksaan atau perlakuan kejam bukan merupakan tindakan kriminal menurut hukum domestik. Meskipun demikian, Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999 memberikan hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan kejam198 dan Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa kesaksian dari seorang tersangka harus diberikan tanpa tekanan. Selain itu, Pasal 422 KUHP menyatakan bahwa penggunaan paksaan oleh aparat negara untuk mendapatkan pengakuan adalah pelanggaran yang dapat dihukum penjara. Namun, kesaksian dari beberapa terpidana mati mengungkapkan bahwa mereka telah dipukuli oleh aparat kepolisian selama interogasi untuk mengakui dugaan kejahatan atau untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kasusnya. Enam dari tujuh orang yang dijatuhi hukuman 193 Pasal 54 dan 55, KUHAP. 194 Pasal 53 dan 177, KUHAP. 195 Pasal 58, KUHAP. 196 Pasal 57(2), KUHAP. 197 Lihat: Human Rights Council (2017) Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/WG.6/27/IDN/3; Indonesian Civil Societies Coalition Against Death Penalty (2017); ICJR (2015) Overview on Death Penalty in Indonesia; Amnesty International (2015). 198 Pasal 33(1), UU HAM No. 39/1999. 56
mati yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka telah dipukuli beberapa kali hingga mereka terpaksa mengakui pelanggaran ini. Ahmad berkata bahwa dia telah disiksa. Faisal menjelaskan bahwa ia dan rekan tertuduhnya menderita luka di beberapa bagian wajah mereka. Irene melaporkan: "Polisi memukuli saya beberapa kali. Bibir atas saya sobek dan kepala saya bengkak. Itu telah terjadi lebih dari sekali. Setiap kali, mereka berusaha mendapatkan informasi". Arif berkata: "Saya dipukuli beberapa kali oleh polisi selama investigasi, sebagian besar di wajah saya. Sekarang saya tidak bisa lagi melihat dengan jelas dengan mata kanan saya". Irene juga mengindikasikan bahwa dia dilecehkan secara seksual dan bahwa polisi mengatakan kepadanya bahwa jika "[dia] menolak untuk melakukan apa yang mereka minta, hukumannya akan semakin parah". Pemukulan juga digunakan untuk mengumpulkan informasi palsu lainnya. Ahmad juga mengatakan bahwa polisi mengatakan kepadanya bahwa dia akan menerima hukuman yang lebih ringan jika dia melibatkan orang lain dalam kejahatan yang telah dilakukan. Dia mengatakan kepada polisi bahwa beberapa orang lain terlibat, bahkan jika itu tidak benar, tetap saja dia masih dijatuhi hukuman mati: "Saya melakukan ini karena saya tidak tahan dengan siksaan dan saya terpikat oleh janji penyelidik untuk mengurangi hukuman." Setelah ia memberikan pengakuan yang sebetulnya salah dikarenakan tekanan, orang lain ditangkap dan dihukum mati seperti dia walaupun sebetulnya tidak bersalah. Kasus Yusman Telaumbanua cukup terkenal: seorang remaja, berusia 16 tahun pada hari penangkapannya, dipaksa untuk mengakui bahwa dia berusia 19 tahun. Ia tidak memiliki surat identitas untuk membuktikan usianya. Maka Yusman dijatuhi hukuman mati pada tahun 2013 ketika dia di bawah umur sehingga melanggar Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana untuk Anak, ICCPR dan Konvensi Hak-Hak Anak (UNCRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.199 Setelah lima tahun proses advokasi, pidana dan melakukan proses bukti forensik ke Mahkamah Agung akhirnya Mahkamah Agung membatalkan hukuman mati Yusman.200 Praktik perlakuan kejam dan intimidasi untuk mendapatkan pengakuan dan informasi palsu telah didokumentasikan oleh beberapa institusi dan organisasi masyarakat sipil. Komnas HAM melaporkan pada tahun 2011 bahwa 23 dari 56 orang yang dijatuhi hukuman mati yang mereka wawancarai mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah mengalami penyiksaan atau perlakuan kejam selama penyelidikan polisi.201 Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2015, ICJR menemukan 199 Pasal 6(5), ICCPR dan Pasal 37(a), Konvensi Hak-Hak Anak PBB. 200 Bukti forensik - gigi dan struktur tulang Yusman - membuktikan bahwa ia masih di bawah umur pada saat ia dihukum. 201 Lihat Amnesty International (2015), hal. 38. 57
bahwa setidaknya 11 dari 42 terpidana mati yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka telah diintimidasi atau disiksa oleh aparat hukum untuk mengumpulkan bukti.202 Situasi ini bukanlah hal baru: pada tahun 2008, selama tinjauan terakhir Indonesia kepada Komite Menentang Penyiksaan,203 Komite ini menyatakan keprihatinannya yang mendalam "tentang berbagai tuduhan yang terus-menerus, dapat dipercaya, dan konsisten, dikuatkan oleh Pelapor Khusus tentang penyiksaan dalam laporannya dan sumber-sumber lain, tentang praktik penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya terhadap tersangka yang dilakukan secara rutin dan meluas, terutama untuk mengekstraksi pengakuan atau informasi yang akan digunakan dalam proses pidana".204 Situasi ini difasilitasi oleh kurangnya hubungan dengan seorang hakim untuk waktu yang lama setelah penangkapan. Benar adanya menurut KUHAP, seseorang yang diduga akan masuk ke dalam kasus hukuman mati dapat ditahan hingga 171 hari sebelum berhadapan hakim.205 Laporan telah mengungkapkan bahwa orang yang dijatuhi hukuman mati telah ditahan selama beberapa bulan sebelum pada akhirnya masuk untuk pertama kalinya di hadapan hakim. Irene juga mengindikasikan bahwa dia tidak memiliki akses pengacara selama penyelidikan pendahuluan dimana hal tersebut dilakukan di sebuah hotel dan bukan di kantor polisi. Dia hanya bisa menunjuk seorang pengacara setelah ia diinvestigasi di kantor polisi. Kualitas pendamping hukum yang buruk Hak untuk dibantu oleh penasihat hukum yang dipilih sendiri dijamin oleh Pasal 54 dan 55 KUHAP. Jika seseorang yang ditangkap belum memilih penasihat hukum dan diduga atau dituduh telah melakukan pelanggaran yang dapat dihukum mati, ia harus dibantu oleh pengacara dalam semua proses pidana bahkan jika ia tidak mampu membayar.206 Pada tahun 2011, UU No. 16/2011 menciptakan skema bantuan hukum yang didanai negara untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada 202 ICJR (2015), hal. 10 203 Laporan berkala Indonesia berikutnya akan jatuh tempo pada Juni 2012 tetapi belum diserahkan pada saat penulisan penelitian ini. 204 Committee against Torture (2008) Concluding observations of the Committee against Torture on Indonesia, CAT/C/IDN/CO/2, hal. 3. Lihat juga: Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment Manfred Nowak (2008) Report - Mission to Indonesia, A/HRC/7/3/Add.7, hal. 20. Penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya tidak terbatas hanya pada kasus-kasus hukuman mati dan telah terus dilaporkan oleh organisasi masyarakat sipil. Lihat juga: US Department of State Human Rights reports on Indonesia. 205 Amnesty International (2015), hal. 33. 206 Article 56(1), KUHAP. 58
warga yang paling rentan. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk bantuan hukum sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan; selain itu, hanya ada sejumlah kantor bantuan hukum di negara ini.207 Dengan demikian, menurut wawancara dengan terpidana mati, kualitas pengacara yang ditugaskan kepada mereka sangat buruk.208 Mayoritas responden menunjukkan bahwa pengacara pertama mereka ditunjuk oleh kepolisian, baik karena keterbatasan keuangan mereka atau karena mereka tidak sadar bahwa mereka dapat memilih penasihat hukum mereka sendiri. Responden menunjukkan bahwa polisi mengandalkan jaringan pengacara mereka sendiri yang bukan bagian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) nasional. Seorang pengacara yang diwawancarai menjelaskan: "Sebagian besar terdakwa berada dalam situasi ekonomi yang sulit dan tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem hukum. [Petugas polisi] tidak merekomendasikan bantuan hukum yang sah. Sebaliknya, mereka menunjuk pengacara yang bekerja sama dengan lembaga kepolisian. Dengan cara ini, pengacara akan menjaga reputasi polisi dan tidak melindungi terdakwa sebagaimana mestinya." Beberapa orang yang dijatuhi hukuman mati mengindikasikan bahwa pengacara yang membantu mereka selama penyelidikan dan persidangan polisi tidak tertarik dengan kasus mereka. Beberapa pengacara tidak selalu hadir selama persidangan, tidak menantang bukti yang disajikan dan/atau bertemu dengan terdakwa hanya beberapa kali. Intan mengatakan kepada pengacaranya bahwa dia telah dipukuli dengan kejam tetapi pengacaranya tidak menyebutkannya selama persidangan. Irene mengindikasikan bahwa dia telah meminta pengacaranya untuk mencarikan dokter untuk mendapatkan laporan medis tetapi pengacaranya tidak menindaklanjutinya. Dia juga menyatakan bahwa pengacara tidak pernah mencoba untuk menghasilkan bukti di persidangan: "Saya pikir itu adalah tugas pengacara untuk mencari bukti yang dapat mengurangi hukuman saya. Tetapi dia tidak komunikatif dan dia tidak bertanya apakah saya punya bukti bahwa saya bisa hadir di pengadilan". Dalam kasus Faisal dan rekan terdakwa, pengacara bertindak melawan kepentingan kliennya: pengacara mereka yang meminta hakim untuk menghukum mereka sampai mati. KontraS telah melaporkan proses malpraktek pengacara ini di hadapan Asosiasi Pengacara Indonesia (PERADI). Proses ini masih berlangsung. Buruknya situasi sosial ekonomi terdakwa merupakan penghalang yang sangat signifikan untuk mengakses pendampingan hukum yang 207 Pada tahun 2018, ada 405 kantor bantuan hukum untuk mencakup seluruh wilayah. Center for International Legal Cooperation (2018) Indonesia - Netherlands Rule of Law and Security Update 2018, hal. 14.. 208 Semua tuduhan konsisten dengan laporan dari organisasi lain seperti Amnesty International (2015) dan ICJR (2015). 59
berkualitas tinggi. Mereka yang dituduh melakukan kejahatan tidak dapat menentang bukti di pengadilan karena mereka tidak memiliki sarana keuangan untuk menyerahkan dokumen hukum, memanggil saksi, mencari bukti tambahan atau mengganti pengacara. Akibatnya, beberapa orang yang dijatuhi hukuman mati tidak memberikan bukti apa pun di persidangan. Situasi kemiskinan ini tidak pernah dipertimbangkan oleh pengadilan ketika mereka menghukum terdakwa sampai mati. Semua yang diwawancarai sejak itu berganti pengacara dan saat ini didukung oleh pengacara pilihan mereka, termasuk pengacara pro bono yang disediakan oleh KontraS. Kurangnya akses penerjemah yang berkualitas Walaupun di dalam KUHAP menjamin bahwa tersangka atau pihak tertuduh berhak mendapatkan penerjemah yang kompeten dan berkualitas selama penyelidikan polisi dan proses persidangan,209 berdasarkan wawancara dengan beberapa terpidana mati mengungkapkan bahwa kenyataannya jauh dari standar ini. Kurangnya penerjemah yang berkualitas telah dilaporkan dalam kasus- kasus yang melibatkan orang-orang yang tidak berbicara bahasa Indonesia, apakah mereka warga negara asing atau warga negara Indonesia yang tidak berbicara bahasa Indonesia. Faisal, seorang yang berasal dari Nias, dari daerah terpencil di Indonesia, tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Dia menyatakan bahwa penerjemahnya belum menerjemahkan dokumen kepolisian dan bahwa dia tidak memahami proses peradilan. Warga negara asing, Kevin melaporkan bahwa penerjemahnya telah memberi tahu polisi bahwa dia telah mengakui melakukan kejahatan, sesuatu yang tidak pernah dikatakan Kevin. Meskipun demikian, ia tidak punya pilihan selain menandatangani laporan polisi. Pengakuan-pengakuan secara paksa sebagai bukti selama persidangan Pengecualian bukti yang diperoleh dari praktik penyiksaan diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang diratifikasi oleh Indonesia dan merupakan norma hukum yang berlaku dalam semua keadaan. Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mengecualikan bukti tersebut, Pasal 183 menyatakan: "Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman 209 Pasal 53(1), 177(1) dan 178(1), KUHAP. 60
pidana kepada seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah dan keyakinan bahwa telah terjadi pelanggaran pidana, dan terdakwa bersalah dalam kasus pidana seperti tersebut". Oleh karena itu, kualitas bukti sangat penting bagi hakim untuk menentukan kesalahan. Namun, para terpidana mati, pengakuan paksa telah digunakan sebagai bukti dalam persidangan mereka yang telah diperlakukan dengan dengan kejam oleh polisi, meskipun terdakwa mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka telah disiksa atau dipukuli. Pihak berwenang tidak pernah menyelidiki tuduhan ini. Beberapa responden menjelaskan situasi ini dengan "perang melawan narkotika".210 Seorang pengacara mengatakan: "Hakim sangat tegas ketika pelanggarannya adalah kejahatan terkait narkotika. Sangat sulit bagi hakim untuk bersikap lunak terhadap kejahatan-kejahatan ini mengingat agenda anti-narkoba yang dikeluarkan pemerintah". Namun perlu dicatat bahwa penolakan sistematis pengadilan untuk mempertimbangkan tuduhan perlakuan buruk berlaku untuk dakwaan lain, termasuk pembunuhan. Arif, dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan, melaporkan: "Hakim tidak pernah mempertimbangkan keluhan saya". Namun, berdasarkan keterangan para terpidana mati, pengakuan secara paksa telah digunakan sebagai bukti dalam persidangan mereka yang telah diperlakukan dengan buruk oleh polisi, meskipun terdakwa mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka telah disiksa atau dipukuli. Pihak berwenang tidak pernah menyelidiki tuduhan ini. Akses terbatas menuju banding, Peninjauan Kembali dan prosedur Grasi Gambar 1: Tingakatan proses pidana Tahap 3: Keputusan MA Dalam hal ditemukannya bukti baru: Peninjauan Kembali (PK) di hadapan Mahkamah Agung Tahap 2 (banding): Keputusan Pengadilan Tinggi Tahap 1: Keputusan Pengadilan Negeri 210 Lihat supra, Sub-Bagian "Kebijakan Indonesia tentang hukuman mati untuk kejahatan terkait narkotika". 61
Di Indonesia, hukuman mati dapat dijatuhkan pada setiap tahapan proses pidana: Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat kedua), dan Mahkamah Agung (tingkat ketiga). Selain itu, ada satu upaya hukum lagi yang bisa ditempuh, yang disebut dengan Peninjauan Kembali (PK). PK diajukan ke MA dan harus berdasarkan bukti yang baru211, dan karena dianggap sebagai upaya hukum terakhir, maka PK dianggap sebagai upaya hukum luar biasa. Selain itu, Pengujian undang-undang (judicial review) dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang maupun peraturan. Pilihan terakhir untuk mengubah keputusan pengadilan adalah mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Meskipun demikian, terlepas dari adanya kanal-kanal untuk mengajukan banding, namun tetap ada batasan jumlah untuk mengajukan tiap mekanisme banding yang sudah disebutkan di atas. Kurangnya Kejelasan tentang Prosedur PK Perdebatan mengenai batasan jumlah PK yang dapat diajukan sudah ada sejak tahun 2013. Pada tahun itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan KUHAP yang membatasi jumlah pengajuan PK yang dapat diajukan.212 Namun, pada tahun 2014, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan PK hanya dapat dilakukan satu kali dan hanya dapat diajukan berdasarkan temuan bukti baru atau novum.213 Kontradiksi antara dua lembaga tinggi negara terkait PK membuat ketidakpastian dan ketidaktepatan tentang prosedur upaya hukum yang berlaku, suatu hal yang menghambat narapidana untuk mendapatkan pemulihan. Pengecualian terhadap warga negara asing yang ingin menempuh mekanisme pengujian undang-undang di MK Mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan elemen penting dalam memperkuat prinsip Rule of Law: memastikan bahwa semua undang- undang dan peraturan domestik sejalan dengan Konstitusi yang menjamin hak asasi manusia. Dalam konteks hukuman mati, pengujian undang-undang menjadi sesuatu yang esensial untuk menyelesaikan ambiguitas hukum, yang dapat menjadi aturan yang mendukung terpidana mati. Meskipun demikian, sejauh ini, putusan pengadilan MK 211 Pasal 263-269, KUHAP. 212 Mahkamah Konstitusi, Putusan 34/PUU-XI/2013 213 Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana 62
telah menyatakan bahwa hukuman mati dan metode eksekusinya masih sejalan dengan Konstitusi.214 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi meniadakan kesempatan bagi warga negara asing untuk menguji ketentuan hukum di Indonesia. Sejauh ini, permohonan pengajuan undang-undang hanya dapat diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI), sedangkan, sebagaimana ditunjukkan di atas, sebagian besar terpidana mati adalah warga negara asing (WNA).215 Jadi, pada tahun 2007, MK menolak permohonan pengujian undang-undang oleh terpidana hukuman mati kasus Bali Nine.216 Diskriminasi terhadap kewarganegaraan seseorang itu sendiri pun melanggar Konstitusi dan kewajiban Indonesia berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.217 Pelanggaran hak untuk mengajukan grasi Presiden memiliki hak konstitusional untuk memberikan grasi.218 Menurut undang-undang, penolakan grasi menghilangkan hambatan formal terakhir untuk mengeksekusi hukuman mati: pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.219 Presiden tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan alasan atas keputusannya, baik menerima atau menolak permohonan grasi. Pada tahun 2010, amendemen Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi membuat pembatasan tentang batasan jumlah permohonan grasi 214 Ini adalah contoh kasus dari kontradiksi antara undang-undang domestik yang menghukum kejahatan terkait narkotika dengan kematian dan standar dan prosedur internasional yang dengan jelas menyatakan bahwa hukuman mati tidak akan dikenakan untuk kejahatan terkait narkotika. Pada 2007 dan 2012, dalam dua kasus terpisah MK memutuskan mendukung konstitusionalitas hukuman mati untuk kejahatan terkait narkotika dan untuk perampokan dengan kekerasan yang mengakibatkan cedera serius atau kematian. Lihat supra, Sub-Bagian "Tantangan konstitusional terhadap hukuman mati untuk kejahatan terkait narkotika". Pada 2008, dalam kasus lain MK menemukan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh regu tembak tidak sama dengan penyiksaan walaupun kematian tidak terjadi secara instan. Pengadilan menemukan bahwa rasa sakit seperti itu merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari tindakan hukum mengeksekusi seorang tahanan. McRae, D. (2017), hal. 7-8. MKRI, Keputusan 21 / PUU-VI / 2008, Nurhasyim versus Negara. 215 Lihat supra, Bagian "Sekilas tentang hukuman mati di Indonesia". 216 Lihat supra, Sub-Bagian "Tantangan konstitusional terhadap hukuman mati untuk kejahatan terkait narkotika". 217 UUD 1945, Pasal 28D(1) provides: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Lihat juga Pasal 2 dan 26, ICCPR. 218 UUD 1945, Pasal 14. 219 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 3 dan 13. 63
yang dapat diajukan. Sebelum diamendemen tahun 2010, permohonan grasi dapat diajukan setiap dua tahun sekali eksekusi hukuman mati belum juga dilakukan. Sementara itu, hasil amendemen pada tahun 2010 menyatakan bahwa pengajuan permohonan grasi hanya dapat dilakukan satu kali. Poin lain dari hasil amendemen tersebut menyatakan bahwa terpidana mati hanya memiliki waktu satu tahun untuk mengajukan permohonan grasi sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, aturan tentang waktu pengajuan permohonan grasi ini diuji di MK dan diputuskan bahwa batasan waktu ini tidak sah dan tidak konstitusional.220 Penting untuk dicatat bahwa hasil keputusan permohonan grasi tidak transparan: MA menerbitkan laporan tahunan tentang grasi. Laporan ini tidak menyebutkan nama terpidana dan jenis hukumannya.221 Sebagai contoh, laporan MA tahun 2018 menunjukkan bahwa 68 permohonan grasi dinilai, tanpa membedakan apakah itu adalah kasus hukuman mati atau tidak, bahkan tanpa mencantumkan status permohonan grasi diterima atau ditolak. Akibatnya, menurut pengakuan seorang pengacara, salah satu kliennya yang merupakan terpidana mati yang sudah mengajukan permohonan grasi beberapa tahun yang lalu, tidak tahu-menahu apakah permohonannya diterima atuu ditolak. Persoalan mengenai kurangnya transparansi dalam prosedur permohonan grasi ini telah dikecam oleh ICJR, yang telah memprakarsai prosedur hukum untuk memastikan publikasi keputusan grasi presiden terhadap terpidana mati. MA memutuskan bahwa Keputusan Presiden tentang grasi adalah informasi rahasia.222 Dalam rentang waktu tahun 1975-2003, 24-33 persen kasus hukuman mati diberikan grasi.223 Sementara itu, dari pelantikan presiden Joko Widodo sampai Februari 2016, ada 5 pemberian grasi untuk kasus hukuman mati, yang kelimanya menyangkut terpidana mati kasus pembunuhan.224 Sementara itu, 23 permohonan grasi ditolak (17 persen). 220 Mahkamah Konstitusi, Putusan 107/PUU-XII/2015, Rusli versus Negara. Lihat analisis terhadap dampak putusan di Pascoe, D. (2019) 'Su'ud Rusli's Tantangan Mahkamah Konstitusi: Mengganti Grasi dalam Kasus Hukuman Mati Indonesia?', Australian Journal of Asian Law 19-2. Artikel ini menganalisis, antara lain, pertanyaan apakah batas waktu satu tahun telah dihapuskan untuk tahanan terpidana mati saat ini atau hanya untuk tahanan yang akan mengajukan petisi untuk grasi di masa depan. 221 Mahkamah Agung (2019) Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2018: Era Baru Peradilan Berbasis TI Modern, hal. 6. 222 Mahkamah Agung Indonesia, Putusan No. 568 K/TUN/2016, di ICJR (2017) Mengatasi Eksekusi di Limbo: Tinjauan Kebijakan Penalti Maut di Indonesia pada 2017, hal. 24. 223 Pascoe, D. (2017) 'Dilema hukum dalam membebaskan tahanan politik Indonesia', Indonesia Law Review, hal. 323. 224 Ade Mulyana (2016), 'KIP Sidangkan Setneg Soal Transparansi Pemberian Grasi', RMOL di Pascoe, D. (2017), hal. 320. 64
Tidak ada informasi mengenai jenis pelanggaran yang permohonan grasinya ditolak. Sebagaimana disebutkan di atas, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa ia akan menolak semua permohonan grasi bagi terpidana mati kasus narkotika:225 sepengetahuan kami, tidak ada permohonan semacam itu yang diterima oleh presiden sejak ia berkuasa. Banyak organisasi telah mengecam hal ini karena dianggap melanggar Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 6 (4) yang berbunyi: "Setiap orang yang telah dijatuhi pidana hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan, atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus." Penafsiran ini telah dikonfirmasi oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB yang telah menyatakan bahwa semua permohonan grasi harus diperiksa dengan sepatutnya dan tidak ada kategori pelanggaran hukum yang mendapat pengecualian.226 Komite HAM PBB juga mendeskripsikan beberapa "jaminan penting" yang harus ditawarkan dalam proses pengajuan grasi seperti "hak bagi terpidana mati untuk memulai prosedur pengajuan permohonan grasi atau penggantian hukuman mati dan membuat representasi mengenai keadaan pribadi atau keadaan terkait lainnya", "hak untuk diberitahukan terlebih dahulu ketika permohonannya akan dipertimbangkan", dan "hak untuk segera diberitahu tentang hasil prosedur pengajuan permohonan grasi atau penggantian hukuman mati".227 Jaminan semacam ini belum diterapkan dalam proses permohonan grasi untuk terpidana mati di Indonesia. Terpidana mati yang diwawancarai mengetahui perihal keterbatasan ini. Intan berkata: "Yang saya pelajari dari narapidana-narapidana lain, karena saya dipidana mati, saya tidak bisa mendapat pengurangan hukuman". Akibatnya beberapa dari terpidana mati lebih memilih untuk menunggu menggunakan hak mereka untuk mencari grasi. Arif mengatakan: "Hambatannya adalah Pemerintah hari ini menggunakan kampanye yang kuat untuk mendukung hukuman mati. Sulit untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengajukan permohonan grasi". Eksekusi Pidana Mati saat upaya hukum dan pengajuan permohonan grasi sedang berlangsung Beberapa laporan mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, terpidana mati dieksekusi meskipun putusannya belum final dan masih ada upaya 225 Lihat supra, Sub-Bagian "Kebijakan Indonesia tentang hukuman mati untuk kejahatan terkait narkotika". 226 Komite HAM PBB (2018) Komentar Umum No. 36 tentang Pasal 6 ICCPR, tentang hak 227 untuk hidup, CCPR/C/GC/36, para. 47. Ibid. 65
hukum atau pengajuan permohonan grasi sedang berlangsung.228 Praktik ini dikecam sebagai pelanggaran terhadap ICCPR dan panduan dari PBB yang berjudul Jaminan Perlindungan Hak bagi Terpidana Mati No. 8, yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati tidak dapat dilakukan "sambal menunggu banding atau prosedur pemulihan lainnya atau prosedur pengajuan permohonan grasi atau penggantian hukuman mati". Kesimpulan tentang Kekurangan dalam Administrasi Peradilan Wawancara dengan terpidana mati, baik laki-laki maupun perempuan, memperlihatkan bahwa masih ada sejumlah pelanggaran hukum dan peraturan nasional serta standar internasional yang berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil. Proses peradilan pidana yang cacat hukum: didasari pada kesaksian orang-orang yang dipaksa oleh polisi untuk memberikan suatu keterangan atau informasi atau dipaksa menandatangani dokumen yang tidak mereka pahami; tersangka tidak menerima bantuan hukum yang berkualitas; dan putusan hakim bersandar pada hal-hal di atas yang dianggap sebagai "bukti" untuk menjatuhkan vonis hukuman mati. Selain itu, upaya hukum yang bisa dilakukan untuk meninjau ulang kasus hukuman mati pun juga semakin dibatasi: batasan jumlah pengajuan PK masih tidak jelas walaupun tampaknya tetap diberi batasan hanya boleh sekali diajukan oleh MA; batasan jumlah pengajuan permohonan grasi hanya sekali; permohonan pengajuan grasi untuk kasus narkotika pasti ditolak; mekanisme pengujian undang-undang di MK hanya bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia, sementara kebanyakan terpidana mati di Indonesia adalah warga negara asing. Selain situasi yang dilaporkan oleh responden di atas, kekurangan serius lainnya di dalam administrasi peradilan adalah penolakan akses bantuan dari konsuler negara terkait,229 diskriminasi berdasarkan warna kulit 228 Ini melibatkan lima orang yang dieksekusi pada tahun 2015. Lihat Amnesty International (2015), hal. 52-53 229 Beberapa orang tidak memiliki akses ke kedutaan mereka selama penangkapan dan penahanan mereka atau kewarganegaraan mereka tidak diidentifikasi dengan benar, sesuatu yang mencegah mereka mendapatkan bantuan konsuler yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 57 (2) KUHAP dan Pasal 36 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 1/1982. Lihat LBH Masyarakat, Reprieve, dan International Center on Human Rights and Drug Policy (2017), submisson LSM, siklus ke-3, Sesi ke-27 Kelompok Kerja tentang Universal Periodic Review, hal. 8. Mengenai perwakilan konsuler di penjara, lihat infra, Sub-Bagian "Kontak dengan misi diplomatik". 66
atau kebangsaan,230 dan kurangnya pertimbangan perihal gangguan kesehatan mental.231 Kekurangan ini berimbas pada rusaknya sistem peradilan pidana di Indonesia dan secara signifikan meningkatkan risiko kesalahan dalam sistem peradilan, yang mana menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Hasil dari rusaknya sistem peradilan pidana di Indonesia, saat ini diperkirakan ada 200 - 300 narapidana yang dijatuhi vonis mati dan kini berada dalam kondisi yang memprihatinkan, dan ada 18 terpidana mati yang sudah dieksekusi dalam lima tahun terakhir. 230 Kasus warga Nigeria Humprey Jefferson di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengilustrasikan diskriminasi ketika terdakwa dihukum. Menurut Pengadilan, "orang kulit hitam yang datang dari Nigeria sering menjadi target pengawasan polisi" karena mereka diduga melakukan perdagangan narkotika. Lihat Laporan Gabungan Pemangku Kepentingan tentang Masalah-masalah yang berkaitan dengan Hukuman Mati (2017), hal. 6. 231 Warga negara Brazil, Rodrigo Muxfeldt Gularte dieksekusi mati meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa ia menderita skizofrenia, paranoid, dan gangguan bipolar. Dia dieksekusi pada April 2015. Lihat KontraS, FIDH dan Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia (2016), hal. 6; LBH Masyarakat, Reprieve and International Center on Human Rights and Drug Policy (2017), hal. 7. 67
WAWANCARA DENGAN JULIAN MCMAHON, PENGACARA ASAL AUSTRALIA Pengacara Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, 2 anggota "Bali 9" ditangkap tahun 2005 dan dieksekusi tahun 2015. Bagaimana anda bisa menjadi pengacara dari dua anggota Bali Nine? Bali Nine ditangkap pada bulan April 2005. Selama 16 bulan berikutnya, mereka dijatuhi hukuman mati tiga kali, setelah diadili dan naik banding. Pada saat itu, keluarga dua ter-dakwa, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, meminta bantuan pengacara senior Australia, Lex Lasry QC, dan dia meminta saya untuk membantu. Kami berdua pengacara. Dalam sis-tem kami, pengacara tidak boleh 'mengejar' pekerjaan. Mereka hanya menerimanya jika dita-warkan. Jadi sebelum diminta untuk membantu, kami hanya bisa memantau tetapi tidak membantu. Kami sebelumnya mendampingi orang Australia lain, di Singapura, yang akhirnya dieksekusi di sana. Apakah anda menemukan kesulitan proseduran dikarenakan anda merepresentasikan warga negara asing yang dijatuhi hukuman mati? Setelah kami terlibat dan memulai penelitian kami, kami pergi ke Indonesia untuk mencoba dan menemukan pengacara yang cocok. Kami mengganti semua orang yang telah me-nangani kasus ini sampai saat itu dan mulai dengan tim baru. Praktik kami bukan untuk me-wakili terdakwa di pengadilan di luar Australia tetapi untuk membantu pengacara lokal yang bertindak untuk klien di yurisdiksi negara tersebut. Kami bertanya di banyak tempat siapa yang akan menjadi pengacara terbaik di Indonesia dan berulang kali kami disuruh mencoba hingga pada akhirnya bekerjasama dengan Todung Mulya Lubis. Kami sangat beruntung, bahwa akhirnya dia setuju untuk mengambil kasus ini. Dia sangat dihormati di Indonesia se-bagai pengacara dan warga negara terhormat dengan integritas yang tidak diragukan lagi yang tentu saja sangat berharga bagi kami. Itu berarti kami memiliki seseorang yang dapat menangani proses hukum apa pun yang dilontarkan. 68
Bisakah anda menjelaskan hubungan anda dengan mereka? Dalam banyak kasus kriminal, karena intensitas pekerjaan dan konsekuensinya, saya bisa mengenal klien dengan baik. Hampir selalu, ini adalah hubungan profesional yang khas - sedekat mungkin tetapi dengan batas-batas yang jelas. Dalam banyak kasus itu bisa berarti tidak dekat sama sekali, hanya dalam hal mendapatkan instruksi. Namun, dalam kasus ini ternyata kasus ini berlarut-larut selama 9 tahun, melalui banyak pasang surut, banyak proses pengadilan, dan banyak politik. Jadi lambat laun klien kami menjadi dewasa, mereka akhirnya menjadi model tahanan dan pendidik hebat di dalam penjara. Kami perlahan mengenal mereka dengan baik dan mengagumi bagaimana mereka menjadi dewasa secara pribadi dan berkembang. Karena kami cukup tua untuk menjadi ayah mereka, kami semua mengem-bangkan ikatan yang kuat, bekerja sebagai tim untuk tujuan bersama yaitu mendapatkan hukuman yang lebih rendah. Keluarga-keluarga juga sangat terlibat sehingga kasus ini men-jadi tidak biasa dalam hal itu. Para pengacara mampu memberikan panduan tidak hanya pa-da kasus hukum tetapi masalah-masalah lain seperti masalah media dan politik yang muncul dan memerlukan keputusan dari keluarga atau klien. Apakah anda melihat mereka secara psikologis dan sosial berkembang selama masa tahanan? Tentu saja. Mereka beralih dari menjadi pengedar narkoba egois menjadi pria dewasa dengan kedewasaan dan keberanian yang besar, berjuang untuk sesama tahanan untuk pendidikan yang lebih baik, perawatan kesehatan dll. Mereka juga berevolusi dengan cara yang menyenangkan sebagai pria muda. Banyak tahanan putus asa ketika saatnya tiba un-tuk mereka ditembak, bahkan banyak tahanan mencoba untuk menjadi seperti mereka dengan agar dapat terus hidup, mendidik dan membantu begitu banyak tahanan lainnya. Bisakah anda jelaskan tentang hari-hari terakhir mereka sebelum eksekusi dan peran anda selama proses tersebut? Akhirnya tiba suatu titik di mana mereka diberikan 72 jam sebelum kematian. Hal itu traumatis tetapi mereka dan sebagian besar dari 6 tahanan lainnya yang akan dieksekusi menangan-inya dengan sangat baik. Mary Jane Veloso, seorang tahanan terkenal dari Filipina, juga akan ditembak bersama mereka tetapi ditarik keluar setelah ditelepon pada menit terakhir. Mereka menenangkan keluarga dan orang-orang yang mereka sayangi, dan tabah. Seorang asal Brasil di antara 8 orang lainnya, Rodrigo Gularte, mengalami kelainan jiwa dan tidak tahu dia akan mati sampai menit terakhir. Penjara itu berperikemanusiaan dalam 69
mengizinkan kun-jungan panjang dalam beberapa hari terakhir antara para tahanan dan orang-orang yang mereka cintai berbagi, banyak momen yang intens. Secara hukum, beberapa tim kami masih berjuang kalah di Jakarta, jauh, karena kami memiliki penyelidikan korupsi dan tantangan Konstitusi yang kami coba jalankan, tetapi proses ini diabaikan - mesin pembunuhan hanya berguling terhadap semua orang. Bagaimana anda menghadapi seluruh proses ini? Apakah kasus ini menjadi titik balik pada karir anda? Apakah kasus ini memiliki dampak spesifik tentang bagaimana anda memahami kerja anda sebagai pengacara? Kasus ini jelas merupakan pelajaran dalam kekuatan politik di mana aturan hukum lemah. Dan setelah bertahun-tahun mendiskusikan hukuman mati secara terbuka, untuk menjelas-kan kasus dan berbagai tantangannya, saya secara bertahap terlibat dalam gerakan anti hukuman mati yang lebih luas. Dalam hal itu, kasus itu mengubah karier saya. Saya meng-gambarkan diri saya sebagai seorang aktivis yang enggan. Tetapi, mengingat apa yang telah saya lihat dan pelajari tentang hukuman mati dalam 17 tahun terakhir, saya berkomitmen un-tuk melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk mengubah ketidakadilan yang mengeri-kan yang melimpah di bidang hukum dan masyarakat ini di banyak negara. Kebrutalan yang tidak diperlukan dari pembunuhan negara yang disetujui adalah sesuatu yang dapat berubah dan berakhir jika cukup banyak orang memiliki keberanian dan keuletan untuk fokus pada tu-gas dengan cara yang konstruktif. "Saya tidak ada di sana untuk menyaksikan eksekusi. Saya tidak diizinkan untuk menyaksi-kan saat-saat terakhir Andrew dan Myuran. Terus terang, pengacara seperti saya tidak diizinkan untuk menyaksikan hal-hal ini di sebagian besar negara karena kemungkinan konsekuensi politik bagi yang berkuasa jika kita mulai berbicara tentang apa yang kita lihat. Malamnya, ketika hampir mendekati eksekusi, kami berada di sebelah beberapa anggota keluarga Mary Jane [Veloso], duduk di dermaga pulau, beberapa ratus meter dari tempat eksekusi. Kami duduk dan menunggu hal yang tak terhindarkan" (2016 Mary MacKillop Ora-tion, kata-kata Julian McMahon) Wawancara dilakukan pada bulan Juli 2019 Ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2005 karena berusaha menyelundupkan narkotika dari Indonesia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, 2 warga negara Australia, dieksekusi oleh regu tembak pada tanggal 29 April 2015. 70
HARI TERAKHIR RODRIGO Romo Charlie Burrows O.M.I.* (Romo Carolus O.M.I.) Kepada Christina Widiantarti Fr. Charlie Burrows adalah Pastur asal Irlandia yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 50 tahun dan membantu mendampingi narapidana di Lapas Nusakambangan Christina Widiantarti Salah satu pengacara Rodrigo Gularte Karena ini akan menjadi hari terakhir bersama Rodrigo, Angelita, sepupunya yang telah berjuang begitu keras selama beberapa bulan terakhir untuk membuat hukuman mati Rodrigo dikurangi menjadi penjara seumur hidup, Leonardo dari kedutaan Brasil, yang sama-sama bekerja keras, Christina dari Departemen Hukum Y.S.B.S., yang sekarang mewakili Rodrigo di sejumlah Upaya Pengadilan, dan saya sendiri, pergi bersama-sama ke kantor Kejaksaan Cilacap untuk mendapatkan surat- surat yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke pulau penjara dan mengunjungi Rodrigo untuk terakhir kalinya. Seperti biasa, kami harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan dan seorang jaksa tidak terlalu senang dengan kehadiran saya dan konon setuju untuk memberi saya surat-surat saya, dengan peringatan bahwa saya tidak boleh "berbicara terlalu banyak". Saya setuju - untuk hari itu - dan dia menambahkan "kedepannya". Saya tersenyum "sopan". Kami kemudian pergi ke pelabuhan di mana kami semua diperiksa ulang. Takut. Dan kemudian menunggu perahu untuk menyeberang ke pulau penjara dan kemudian melakukan perjalanan menggunakan bus ke Penjara. Takut lagi dan akhirnya kami bertemu Rodrigo. Semua keluarga dari 9 orang yang akan dieksekusi tersebar di beranda yang duduk di atas tikar di lantai. Kami ditempatkan di kantor dan kelompok Dili bersama kami. Dili berasal dari Nigeria dan telah mengubah hidupnya dan juga dekat dengan saya. Rodrigo, seperti biasa, tidak menonjolkan diri: "Kalian semua orang sibuk, kenapa kamu membuang-buang waktu denganku?" "Jaga yang lain". Kami meyakinkannya 'hari ini kami ingin bersamanya'. 71
Dia santai dan mulai menceritakan kepada kita tentang kehidupannya dan suara-suara terus berbicara kepadanya di kepalanya dan kita akan berikan deskripsi jelas bagaimana rasanya menjadi bipolar/skizofrenia yang baginya adalah "realitas"-nya. Dia tidak melihat dirinya "sakit" dan tidak menyukai kata "sakit" yang diterapkan kepadanya. Dia menceritakan pengalaman dari masa mudanya. "Suatu hari saya bermain sepakbola. Tim saya menang tetapi tiba-tiba saya tidak bisa berjalan/berlari dengan benar. Saya terjatuh - permainan berhenti - itu salah saya permainan berhenti - tim saya - tim lain tidak senang dengan saya - saya merusak permainan untuk semua orang. " Kejadian kedua - "kami bermain catur, tiba-tiba saya bingung, tidak bisa melihat dengan benar, permainan harus berhenti - itu adalah kesalahan saya - saya merusak permainan untuk semua orang - itu adalah kesalahan saya". Dia memberikan beberapa kejadian serupa dan saya bertanya "mungkin Anda merasa bersalah". "Tidak, tapi itu semua salahku. Tetapi ini karena saya memiliki suara, suara di kepala saya - sepanjang waktu". Lalu dia menempelkan telinganya ke telingaku. "Bisakah Anda mendengarnya?" Saya berkata "YA" tetapi jelas saya tidak bisa. Dia kemudian mendekatkan telinganya kepada Angelita dan memintanya untuk mendengarnya. Dia telah memberi tahu kita ada perang yang sedang terjadi antara Baik dan Jahat - tetapi itu semakin baik, tahun depan kebaikan akan terjadi. "Pada malam hari di sel saya, saya merasakan getaran dari ledakan - kami diserang (Holcim - perusahaan semen mengambil batu kapur dari tambang di pulau dan menggunakan bahan peledak). "Saya mendengar suara tembakan, mereka menyerang dari sudut lain." (Komando Indonesia menggunakan pantai terdekat sebagai jarak tembak). "Di penjara saya aman - di luar Tidak". "Bahkan di penjara saya harus berhati-hati dengan apa yang saya makan, apa yang saya pakai - karena ada"RACUN" di mana-mana - kadang-kadang dalam daging - kadang-kadang dalam nasi" dll. Kami mengatakan kepadanya bahwa kami melihatnya sebagai orang yang lembut, penuh kasih, dan baik hati, tetapi ia berkata, "Tidak, tidak, tidak" jadi kami memilih dan dia kalah - tiga banding satu. Leonardo dan Christina pergi ke luar dan Angelita meminta kami berdoa bersama. Saya sering berdoa dengan menarik tangannya tetapi seperti sebelum saya mencoba ini dan dia berkata "Apakah kamu mencoba mematahkan leher saya" sehingga kami memutuskan itu akan menjadi sesi doa dengan berpegangan tangan dan kami berdoa bersama selama beberapa menit. Setelah berdoa, Rodrigo merangkul Angelita dan menggosok punggungnya sehingga kami meninggalkan mereka untuk memiliki 72
ECPM2019 "waktu yang cukup" bersama. Bahkan mengira ada penjaga yang duduk dekat sepanjang waktu, tetapi dalam benak mereka, mereka mungkin tidak menyadarinya. Setelah satu jam kami kembali bersama lagi dan mendengarkan Rodrigo. Dia sangat senang bisa didengar dan bergerak bebas. Dia memberi tahu kami bahwa saya dikosongkan. Semakin banyak saya merasa kosong. Jika saya membaca, saya lupa apa yang telah terjadi sebelumnya sehingga saya tidak dapat terhubung - tidak ada gunanya saya hanya berhenti membaca. Saya dikosongkan. Saya mengatakan "Alam membenci kekosongan" sehingga harus ada saat ketika ia akan "diisi kembali", ketika kebaikan mengalahkan kejahatan. Kemudian Rodrigo teringat suatu masa ketika ia masih muda dan seluruh keluarga pergi untuk waktu senggang ke tanah pertanian pamannya. Ini adalah saat yang menyenangkan baginya, bermain dengan semua sepupu. Dia telah mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia memiliki prediksi tentang semua hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia mengatakan, saya bersama mereka di pertanian paman. Kemudian inferioritas kompleks muncul lagi dan dia mengatakan mereka lebih menyukai saya daripada dia. Dia mengatakan ini, bukan dalam kecemburuan tetapi dia terus-menerus menjatuhkan dirinya. Segala pujian yang diberikan selalu mendapat kata "Tidak, tidak, tidak". Para sipir memberi tahu kami bahwa waktu kunjungan keluarga harus berakhir pukul 14.00 padahal biasanya pukul 16.00. Saya meninggalkan Angelita bersama Rodrigo lagi dan pergi untuk berdoa bersama Dili - berpegangan tangan - Istirahat dalam Roh Kudus. Waktu yang paling menegangkan datang ketika kami dengan sopan diberitahu bahwa inilah saatnya untuk "Pergi". Mary Jane, wanita Filipina, telah memasang wajah berani tetapi dia menangis. Mengapa keluarga - kedua anaknya - pergi pada pukul 14.00? Ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bertemu satu sama lain dalam keadaan hidup - dia histeris seperti ibu mana pun yang berada dalam situasi seperti itu. Setiap orang yang hadir tersentuh, bahkan para Jaksa Penuntut. Keluarga lain semua berusaha untuk "menjadi kuat" untuk satu sama lain tetapi "hati" mengambil alih. Salah satu narapidana Australia baru saja menikah sehari sebelumnya. Seorang ibu menderita paling buruk. Angelita baik-baik saja, "berpegang teguh", tetapi perpisahan terakhir adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Christina telah menghubungi Lapas Pasir Putih untuk meminta barang milik Rodrigo dan sekarang "dalam perjalanan". Bus sedang menunggu kami, tetapi saya menyarankan mereka pergi dan melakukan transaksi dengan salah satu sopir bus yang memiliki mobil di pelabuhan untuk kembali untuk kami dan memberikan barang Rodrigo. 73
Akhirnya barang milik Rodrigo tiba dengan seorang Pengawas Katolik muda. Angelita menemukan beberapa barang pribadi yang akan sangat berarti bagi keluarga. Sisanya dia kirim kembali untuk diberikan kepada narapidana kurang mampu. Mobil membawa kami ke pelabuhan dan sekali lagi membuat kesepakatan dengan perahu kecil dan kembali ke Cilacap. Bersama Christina, saya pergi ke Kantor Kejaksaan untuk mengambil dokumen lagi sehingga kami bisa mengakses pulau itu malam itu. Surat-surat keluarga telah dikumpulkan oleh teman-teman pengacara Christina, tetapi saya diberitahu bahwa saya harus mendapatkan izin saya dari kantor polisi pusat. Saya pergi ke sana dan mereka berkata "Saya tidak ada dalam daftar" - kembali ke Kantor Kejaksaan - saya pergi - setengah jalan - tidak - kembali ke kantor Polisi Pusat dan setelah satu jam lagi menunggu saya mendapatkan kartu akses saya. Rumah - makan dengan cepat dan kembali ke pelabuhan. Kami telah melakukan kesepakatan lain dengan Jaksa Penuntut: dengan menandatangani beberapa dokumen, kami akan mendapatkan hak-hak khusus tertentu. Saya bisa bersama Rodrigo untuk waktu yang lama sebelum eksekusi, aku bisa pergi bersamanya ke mobil, membawanya ke tempat eksekusi, menemuinya keluar dari mobil dan bersamanya sebelum eksekusi. Dia telah menyatakan kekhawatiran seorang penembak jitu menunggu di luar penjara untuk menembaknya atau seseorang untuk menembaknya di dalam mobil. Saya meminta untuk pergi bersamanya, bahkan jika itu berarti saya diborgol kepadanya, tetapi ini tidak diizinkan. Sambil menunggu di pelabuhan, Jaksa Penuntut menyatakan tidak suka dengan eksekusi tersebut, tetapi mereka harus melakukan pekerjaan mereka. Kemudian kembali ke kapal, mengendarai mobil ke penjara, digeledah lagi dan kemudian masuk ke dalam sel bersama Rodrigo - tidak ada kursi di dalam sel - hanya kasur yang sangat tipis dan berdiri di dinding. Rodrigo juga lebih suka berdiri Sekali lagi saya mendengarkan Rodrigo - lagi-lagi dia mengungkapkan rasa sakitnya mendengarkan suara-suara, Baik versus jahat. Saya mengatakan kepadanya saat saya berusia 72 tahun, saya bisa bertemu dengannya dalam waktu relatif singkat dan jika dia tahu "rumah" apa yang akan saya dapatkan di surga, mungkin dia bisa menyiapkan taman untuk saya. Lagi beberapa doa - "malam ini kamu akan berada di surga" dll. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia akan diborgol dan diikat dengan rantai dan siap untuk ini. Kemudian para penjaga mulai mengambil para narapidana satu per satu dan ketika tiba giliran Rodrigo, saya pergi bersamanya. Di gerbang 74
ECPM2019 penjara, sipir menyerahkan Rodrigo kepada Polisi dan hanya ketika mereka mulai memasang rantai, Rodrigo mengatakan "Apakah saya dieksekusi?" Dan saya pergi bersamanya ke mobil. Setelah para tahanan diikat ke salib, kami diberi waktu lagi bersama mereka. Rodrigo menyatakan "kekesalan" - "Saya membuat kesalahan yang harus saya bayar tetapi hukuman yang tepat adalah hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati." Saya sepenuh hati setuju dengannya dan menyatakan ketidaksetujuan saya dengan seluruh proses. Setelah tiga menit kami disuruh bergerak tetapi ketika Rodrigo masih berbicara kepada saya dan saya tetap di sana tetapi seseorang memegang tangan saya dan "membantu saya pergi". Kami dimasukkan ke dalam tenda dan seperti yang telah kami lakukan, kami berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian dan para narapidana melakukan hal yang sama, mencoba untuk terhubung bersama dalam doa. Ketika tembakan terdengar, doa menjadi lebih intens tetapi kematian pasti datang dengan cepat karena tidak ada tembakan lebih lanjut. (Jika tahanan tidak mati dalam 15 menit. Kapten regu tembak harus menembakkan pistolnya ke kepala. Regu terdiri dari 12 penembak untuk setiap narapidana - semuanya pada waktu yang bersamaan). Setelah mayat-mayat dibawa ke kamar mayat, enam tim Katolik, enam Protestan dan dua Muslim mempersiapkan mayat-mayat itu dan polisi menempatkan mereka di peti mati. Pada saat ini kami telah kembali ke pelabuhan untuk bersama keluarga dan mereka memberi tahu kami bahwa tembakan itu adalah waktu yang sangat mengerikan dan mereka juga berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Kami berbicara lebih banyak lagi - Angelita, Leonardo, Christina dan saya sendiri - dan sekarang ini adalah upaya besar untuk tetap terjaga. Pagi itu, pukul 4.00 pagi, dan kami sudah bangun sejak pukul 5.00 pagi hari sebelumnya. Akhirnya, sekitar pukul 4.30 pagi ambulans datang dengan peti mati. Angelita meminta untuk melihat mayatnya - polisi itu berkata "Tidak" - kemudian mereka mengalah dan kami membuka tutup peti mati. Ini adalah saat yang sangat sulit bagi Angelita - kami kemudian berdoa bersama - peti mati ditutup dan kami pergi dengan ambulans ke kapal feri. Karena ada 8 ambulans, pemuatan membutuhkan waktu dan akhirnya kapal feri menuju Cilacap. Angelita meminta saya untuk memegang tangannya karena kami harus menghadapi tantangan gerombolan di luar gerbang pelabuhan. Kami berlari menerobos gerombolan masyarakat dan media kembali untuk menyorot keluarga berikutnya. Kami menunggu beberapa saat dan ambulans berlalu dengan cepat. Untungnya, kami terhubung dengan Christina, sekarang di mobil di belakang ambulans dan kami menggabungkan Angelita ke sini untuk 75
menuju Jakarta. Saya kehilangan kontak dengan Leonardo karena beberapa umat Katolik yang mencuci mayat membutuhkan tumpangan pulang dan saya punya mobil di pelabuhan, akhirnya mencapai Presbytery pukul 6.00 pagi. Selama semua proses itu saya tidak merasa lelah tetapi tidak kesulitan dan menjumpai bantal. Merupakan rahmat dan kehormatan untuk berada bersama Rodrigo di hari terakhirnya di dunia ini dan untuk mendukung Angelita dan Leonardo melalui cobaan yang sangat sulit ini. Kami mengingat ibu, keluarga, dan sepupu Rodrigo selama beberapa hari berikutnya dalam massa dan doa ketika mereka mengalami proses kesedihan yang sangat sulit. Cilacap, 4 Mei 2015 Carolus Burrows, O.M.I. (Charlie Patrick Burrows, O.M.I.) Rodrigo Gularte, kelahiran Brasil, ditangkap pada tahun 2004 dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2005 karena tuduhan kejahatan narkotika. Rodrigo didiagnosis menderita skizofrenia dan gangguan bipolar. Dia dieksekusi oleh regu tembak pada tanggal 29 April 2015. 76
Testimoni Celia Veloso, Ibu dari Mary Jane Veloso Saya Celia Veloso, ibu dari Mary Jane Veloso yang saat ini berada di hukuman mati di Indonesia. Mary Jane adalah anak bungsu saya. Kami adalah keluarga yang sangat miskin. Kami membesarkan semua anak-anak saya dengan penghasilan sedikit yang saya dan suami saya dapatkan sebagai pedagang kaki lima. Karena keberadaan kami dari mulut ke mulut, Mary Jane hanya bisa menyelesaikan sekolah dasar. Dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Dia juga menikah dini dan melahirkan dua putra. Pada tahun 2009, dia dipaksa untuk pergi bekerja di Dubai sebagai pembantu rumah tangga karena kurangnya kesempatan kerja yang layak di Filipina tetapi kemudian terpaksa untuk pulang ke rumah karena dia hampir diperkosa di sana. Pada 2010, ia ditawari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia oleh pacar saudaranya, Kristina Sergio, yang ia percayai. Kristina ternyata secara ilegal merekrut perempuan miskin pedesaan Filipina yang rentan yang juga tinggal di desa mereka untuk bekerja di luar negeri. Karena Mary Jane mempercayai Kristina, ia meraih tawaran pekerjaan, seperti yang dilakukan jutaan orang miskin Filipina lainnya, dan harus mencari-cari biaya penempatan dengan harapan memberi kehidupan yang lebih baik kepada putra-putranya. Ketika Mary Jane dan Kristina pergi ke Malaysia, konon untuk pekerjaan itu, yang terakhir tiba-tiba memberitahunya bahwa pekerjaan itu tidak lagi tersedia. Kristina kemudian memintanya untuk pergi ke Indonesia sendirian, mengklaim dia harus menunggu kesempatan kerja lain. Karena Mary Jane hanya membawa beberapa potong pakaian ke Malaysia, saudari baptisnya membelikannya beberapa pakaian untuk dibawa ke Indonesia yang ia tempatkan di dalam koper yang diberikan saudara laki-laki dari saudara perempuan saudari Afrika itu. Mary Jane sangat berterima kasih atas semua bantuan mereka. Ketika Mary Jane tiba di Bandara Jogjakarta, dia terkejut mengetahui bahwa aparat keamanan di Indonesia menemukan 2,6 kg heroin yang secara diam-diam tersimpan di dalam koper yang diberikan oleh saudari baptisnya. Dia segera ditangkap dan dipenjara dan tidak memiliki cara untuk menghubungi kami atau Kedutaan Besar Filipina. 77
Selama waktu itu, kami tidak punya firasat tentang nasib Mary Jane. Hal ini karena ketika Kristina tiba di rumah, dia meyakinkan kami bahwa Mary Jane "bahagia" dan bahwa majikan Mary Jane "baik hati". Dia bahkan memberi kami susu yang seharusnya diminta oleh Mary Jane untuk memberi putranya yang masih bayi. Bayangkan keterkejutan kami ketika Mary Jane menghubungi kami pada bulan Mei 2010, beberapa hari setelah ulang tahun ayahnya, dan memberi tahu kami bahwa ia ada di penjara. Kami bergegas ke rumah Kristina, tetapi dia memperingatkan kami agar tidak mengumumkan atau mendekati aparat pemerintah. Dia mengatakan bahwa mereka akan melakukan segalanya untuk pembebasan Mary Jane. Kristina meyakinkan kami bahwa sindikat mereka akan mengeluarkan Mary Jane jika kami diam saja dan menunggu. Kami memercayainya. Kami juga takut karena dia mengatakan bahwa jika kami memberi tahu pihak berwenang, kehidupan Mary Jane dan kami akan dipertaruhkan. Setelah persidangan enam bulan, Mary Jane dihukum dan dijatuhi hukuman mati. Dia diwakili oleh pengacara yang ditunjuk pengadilan selama persidangan, yang seharusnya direkomendasikan oleh polisi. Dia tidak diberi dukungan hukum dan konsuler yang tepat waktu, memadai dan layak oleh Kedutaan Besar Filipina. Kedutaan hanya menyewa pengacara swasta untuk mewakilinya setelah hukuman dan pada tahap banding. Banding, yang terutama didasarkan pada kurangnya penerjemah yang kompeten, ditolak oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sejak itu, kami dengan panik mengetuk-ngetuk pintu pemerintah tetapi entah diabaikan, mengingat berlarian atau bahkan menipu tentang status kasusnya dan tanggapannya. Permohonan grasi lemah yang terlambat untuk pemerintah Filipina juga ditolak oleh Presiden Indonesia, Widodo. Lima tahun setelah penahanannya, kasusnya mendapat perhatian media dan disodorkan ke kepentingan publik sehubungan dengan eksekusi yang akan datang dari apa yang disebut Bali Nine. Migrante International mencari kami dan menawarkan bantuan mereka. Kami sangat berterima kasih kepada mereka karena mereka memperkenalkan kami kepada pengacara hak asasi manusia Filipina yang menyatakan bahwa dia adalah korban perdagangan narkotika yang tidak diketahui melalui perdagangan manusia. Namun, otoritas Pemerintah Filipina, memandang upaya dan inisiatif seperti itu dengan dingin atau tidak senang tetapi tetap ditekan untuk segera menangani kasusnya. Kasus Mary Jane juga menyinari publik tentang pengabaian Pemerintah Filipina dan kurangnya bantuan untuk warga Filipina lainnya dalam hukuman mati. Sebagai korban perdagangan orang, Mary Jane juga diberi perhatian yang signifikan dalam pengajuan banding hukum untuknya. Kami berterima kasih kepada semua orang yang membantu dan 78
mendukung Mary Jane hingga jam-jam terakhir dari eksekusi yang dijadwalkan. Mary Jane dijadwalkan akan dieksekusi oleh regu tembak pada bulan April 2015, bersama dengan 8 warga negara lain di penjara yang dihukum karena tuduhan narkoba. Seruan nasional, internasional, dan kemarahan yang meningkat yang melengkapi perjuangan hukum terakhir yang ditolak keras untuk membatalkan putusan bersalah, bersama dengan permohonan grasi yang diperbarui, menghasilkan penangguhan hukuman di menit terakhir yang dramatis atas eksekusinya. Penangguhan hukuman sementara diberikan untuk memberi jalan pada proses hukum di Filipina terhadap saudara perempuannya dan rekannya setelah mereka menyerah kepada pihak berwenang beberapa jam sebelum eksekusi Mary Jane. Lebih dari setahun setelah penangguhan hukumannya, pengadilan untuk perdagangan manusia dan tuduhan perekrutan ilegal terhadap perekrutnya terus berlarut-larut karena taktik penundaan tertuduh di atas lambatnya kasus merek dagang di Filipina. Kami terus memohon dukungan berkelanjutan Anda untuk kampanye ke "Selamatkan Mary Jane". Dia telah menderita selama enam tahun. Kami merindukan hari ketika dia akan dipersatukan kembali dengan putra-putranya. Kami berharap, dengan bantuan Anda, bahwa dia dapat kembali ke Filipina dan memulai kehidupan baru. Kami selamanya berterima kasih kepada semua pendukung Mary Jane. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan tercapai. Kami meminta Anda semua untuk bergabung dengan kami dalam pertarungan kami. Terima kasih banyak dan hari yang indah untuk semuanya. Oslo, Juni 2016 Kongres Anti Hukuman Mati Sedunia Keenam Oslo, Norwegia. Celia Veloso Ibu dari terpidana mati Filipina, Mary Jane Veloso. Dia ditangkap pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2010 karena menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Dijadwalkan akan dieksekusi pada tanggal 29 April 2015, Mary Jane diberikan penundaan eksekusi pada menit terakhir sebelum eksekusi dilaksanakan, walaupun hingga saat ini Mary Jane masih dalam status sebagai terpidana mati. 79
WAWANCARA DENGAN SABINE ATLAOUI ISTRI SERGE ATLAOUI Anda kehilangan kontak dengan suami Anda, yang dipenjara di Indonesia selama beberapa bulan. Apa dampak dari penahanan suami Anda pada keluarga Anda? Putraku Yasin dapat berbicara dengan suamiku tanpa kesulitan, tetapi dalam semalam tidak ada kontak lagi selama berbulan-bulan. Yasin tidak bisa berbicara dengan ayahnya lagi. Seorang anak lebih buruk daripada orang dewasa. Dia tidak mengerti karena dia sudah bisa memanggilnya di telepon sejak dia masih bayi. Semua kemarahan, trauma, dan jarak itu tercurah. Rasanya seperti menekan tombol. Dia telah mengalami beberapa krisis yang cukup parah. Saya telah meminta gurunya untuk memberi tahu saya jika perilakunya berubah di sekolah. Untuk pertama kalinya, dia kehilangan konsentrasi di sekolah, dia tidak punya keinginan untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan dia hampir bermain lagi. Yasin memiliki emosi yang sangat kuat. Hanya dengan saya dia bisa mengungkapkan amarahnya. Ketika saya pergi kepadanya dan mencoba berbicara dengannya untuk memahami, dia berkata kepada saya, "Saya sedih. Saya tidak melihat ayah saya". Dia berpegang teguh pada harapan dan kesedihannya karena tidak pernah tinggal bersama ayahnya di rumah, bahkan pada satu hari: "Pokoknya, Ayah akan kembali dalam lima tahun karena Presiden berubah setiap lima tahun". Setelah banjir air mata, dia berkata kepada saya, "Presiden jahat. Ayahku baik. Saya ingin Ayah pulang setidaknya untuk sehari, bahkan jika dia harus kembali ke penjara dan kembali dalam setahun. Hanya sehari di rumah". Yasin tidak tahu kapan ayahnya akan kembali tetapi selama setahun terakhir dia menyadari bahwa dia tumbuh dewasa, bahwa tahun-tahun berlalu dan ayahnya masih di penjara. Dua tahun lalu, saya menulis surat dan dia mengatakan dia ingin berpartisipasi. Dia meminta agar ayahnya dapat pergi sebelum dia meninggal. Pada kesempatan lain tanpa sepengetahuannya, saya merekam diskusi ketika dia berbicara tentang ayahnya dan emosinya. Saya ingin ayahnya dapat mendengarkan rekaman itu. Tetapi ketika dia menyadari saya telah merekamnya, dia meminta saya untuk membagikannya kepada orang lain, untuk mendukung dan membantu ayahnya. Dia ingin mengekspresikan dirinya seperti yang kita, orang dewasa, lakukan selama bertahun-tahun. Yasin 80
tidak memiliki tujuan, ia putus asa dan tidak melihat masa depan dengan ayahnya di luar penjara. Bagaimana kunjungan di penjara berlangsung? Selama bertahun-tahun, hari kunjungan telah dibatasi. Selama bertahun- tahun kami bisa melihatnya setiap hari dari pagi hingga sore. Sejak tahun 2014, semuanya telah berubah. Kunjungan dikurangi menjadi dua jam, tiga kali seminggu. Kami berhasil mendapatkan hari-hari lain berkat permintaan luar biasa dari Kedutaan karena jaraknya yang jauh. Terkadang pengecekan lebih lama dan kita hanya bisa tinggal satu setengah jam. Apa yang tak tertahankan adalah menunggu 3 atau 4 jam untuk sampai ke tempat kunjungan. Ketika kami tiba, hampir pukul sebelas. Dalam hal pemeriksaan di penjara, ketika kami tiba di ruang tunggu sebelum mengunjungi para penjaga benar-benar memahami. Jika mereka melihat Yasin menunggu dan dia tidak sabar untuk melihat ayahnya, mereka akan membawanya ke ayahnya sementara kami menunggu di ruang tunggu untuk mendapatkan izin tertulis untuk kunjungan tersebut. Saya selalu berterima kasih kepada mereka. Alih- alih membiarkan Yasin menunggu, mereka sudah membawanya untuk mengunjungi ayahnya. Menit-menit sendirian seiringan sebelum semua orang datang selalu penting bagi Yasin. Semacam keintiman tanpa tatapan semua orang terhadap mereka. Masih ada suasana ini tetapi mereka tidak menindas anak-anak. Bagaimana situasi saat ini setelah Sege dipindahkan ke penjara baru? Ketika ia dipindahkan ke penjara dengan keamanan maksimum, mereka memutuskan semua kontak dengan keluarga. Semua barang pribadinya, foto dan surat, dicuri atau dibakar. Selalu seperti itu setiap terjadi perpindahan. Selama tiga minggu terakhir kami telah berhubungan lagi. Kedutaan harus dihubungi karena bilik telepon penjara tidak mengizinkan panggilan ke luar negeri. Kami harus mengeluh, mengatakan bahwa itu tidak adil, karena dia tetap membayar. Dia mengatakan kepada saya bahwa Kedutaan Besar telah mengirim surat ke penjara untuk memastikan dia bisa menghubungi. Sekarang dia bisa menghubungi saya. Bagaimana anda mengatasi jarak dan kunjungan? Pada 2017, saya mendapatkan pekerjaan lagi. Tapi saya tidak bisa pergi jauh selama satu setengah bulan. Dan ada juga aspek finansial. Tahun ini, suami saya mengatakan kepada saya: "Selama kondisi kunjungan seperti itu, jangan datang". Tapi dia tidak bisa memberikan detail. Kami tidak dapat mengunjunginya pada tahun 2018 dan 2019. Dua tahun 81
adalah selamanya. Kita hanya bisa pergi di musim panas selama liburan tiga minggu saya. Pada tahun 2020 akan menjadi tahun ketiga sejak terakhir kali kami bersama. Bagaimana ia berusaha di penjara? Apakah ia memiliki akses untuk menelepon, makanan dan obat-obatan? Dia butuh uang untuk menelepon. Kami mengiriminya uang setiap bulan untuk biaya penjara untuk panggilan, biaya medis, kebersihan atau hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan penjara. Panggilan telepon sangat singkat: antara lima hingga sepuluh menit, empat kali seminggu tergantung pada waktu tunggu dan jumlah tahanan yang ingin menelepon. Mereka dibatasi pada banyak hal. Di penjara kita tidak bisa membawa makanan dari luar sehingga dia tidak punya apa- apa karena dia tidak mendapatkan kunjungan. Setiap kali kita harus menemukan solusi dan beradaptasi dengan perubahan peraturan oleh otoritas penjara tetapi juga oleh direktur penjara. Jika saya meringkas apa yang dia katakan kepada saya, ada bola nasi dengan tiga ayam untuk semua tahanan. Rasionya tidak berharga, tidak ada sayuran. Selain itu, ia harus berhati-hati dengan diabetes dan kolesterolnya. Di Lapas Narkotika, ia tidak memiliki akses pengobatan. Pertama kali saya berbicara dengannya di telepon setelah ia di Lapas Narkotika, dia dalam keadaan menyedihkan secara fisik dan moral. Berat badannya turun banyak. Dari saat Kedutaan Besar dapat mengunjunginya, ia dapat menerima obatnya untuk tekanan darahnya, tetapi meskipun ia memiliki satu obat untuk diminum setiap hari ia hanya menerima lima setiap bulan. Obat-obatan juga dicuri ketika dia dipindahkan. Apakah ia pernah bercerita kepada anda terkait kekerasan di dalam penjara? Tidak ada kekerasan fisik terjadi terhadapnya. Pada tahun 2005, ketika dia dipenjara di Lapas Pasir Putih, masih ada kekerasan. Ada kasus yang terisolasi, beberapa tahanan dipukul dengan selang air. Di Lapas Narkotika, ketika tidak ada yang bisa mendengar kabar darinya, bahkan kepala lapas akan memukul para tahanan secara acak. Saya pikir dengan reformasi penjara dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan berlaku untuk semua tahanan, mereka tidak terkait dengan hukuman. Ada peningkatan kekerasan yang terjadi dan para tahanan benar-benar terisolasi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sederhana saja: ketika dia dipindahkan, saya tahu dia tidak akan memiliki pakaian tetapi tidak ada cara untuk melakukan kunjungan konsuler, dia dibiarkan tanpa pakaian selama lebih dari sebulan. Mereka dibiarkan sendiri. Ketika saya berhasil menghubungi, suami saya mengatakan kepada saya "Saya tidak bisa 82
menghadapinya lagi". Itu karena dia menghubungi kita bahwa dia berhasil bertahan. Saya kenal dia, saya tahu apa yang bisa dia tangani. Jika dia tidak memiliki seseorang untuk menenangkannya, dia tidak akan tahan lagi. Siapa pun akan meledak. Minggu lalu, dia mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak punya tempat untuk menyimpan barang-barang mereka. Mereka memiliki pakaian dalam jumlah terbatas. Pihak Lapas telah memasukkan mereka ke dalam sebuah kotak tetapi secara teori mereka tidak berhak atas kotak tersebut. Ketika dia tiba pertama kalinya disana, dia tidur di lantai, tidak ada kasur. Apakah kondisi untuk memasuki pulau dan mengunjungi Serge sangat menantang? Suatu hari, saya diminta untuk mencabut pembalut saya untuk penggeledahan. Kami tidak punya pilihan. Bahkan jika saya pikir mereka tidak memiliki hak untuk melepas pakaian dalam kita, kita harus membiarkan diri kita diperlakukan semena-mena. Tidak semua penjaga seperti itu, tetapi beberapa dari mereka mengambil kesenangan dengan sangat melakukannya. Kami menerima penghinaan ini sehingga kami tidak kekurangan dalam kunjungan. Kami menerima, kami tidak punya pilihan. Apakah Serge memiliki hubungan baik dengan tahanan lainnya? Ia telah memiliki teman dari tahun 2015 dan 2016 dengan orang-orang yang bermain pingpong dengannya. Saat itulah ada eksekusi. Beberapa dari mereka juga meninggal karena sakit. Itu mengejutkannya. Saya bisa melihat dia tidak bersosialisasi seperti dulu. Ia tidak lagi memiliki hubungan sosial yang sama. Di Lapas Pasir Putih, banyak orang yang dihukum karena pelanggaran narkotika, tidak ada orang yang melakukan kekerasan. Tetapi kemudian mereka bercampur dengan pemerkosa dan pembunuh dan terjadi peningkatan kekerasan. Dia juga memilih untuk melindungi dirinya secara emosional dan psikologis dengan melakukan sedikit kontak dengan yang lain. Apakah situasi di penjara berubah sejak terjadi skandal korupsi? Di Lapas Pasir Putih para tahanan memiliki alat olahraga pada awalnya, tetapi dipindahkan. Sama dengan penjara lain. Semua yang telah diatur, semua pekerjaan yang mereka lakukan, itu rusak. Selama dua tahun terakhir, mereka telah mengambil banyak hak dan melanggar martabat tahanan, dan semakin banyak penghinaan dan kekerasan. Mereka menuduh terpidana perdagangan orang di dalam penjara, tetapi 83
skandal itu adalah korupsi di penjara yang dimanfaatkan para penjaga. Pemerintah tidak melakukan tindakan tegas pada saat itu. Semakin banyak penjaga yang terlibat dalam perdagangan narkotika. Mereka ditransfer atau diturunkan pangkatnya. Sepengetahuan saya, hanya satu penjaga Lapas Narkotika yang dihukum penjara. Hari ini, kami sedang dalam proses penghinaan bagi pengunjung dan narapidana. Tidak ada informasi. Kami tidak bisa mendapatkan berita apa pun. Mereka mengatakan bahwa para tahanan menerima "terapi kejut" tetapi para penjaga membuat mereka gila. Saya mendapat kesan bahwa para kepala lapas lah yang membuat aturan prosedur sendiri. Menurut kepala lapas yang baru menduduki jabatannya, apakah akan ada lebih banyak kemanusiaan atau akan menjadi neraka bagi para tahanan dan keluarga mereka. Mereka tidak akan mendengarkan kita di sini. Kami akan menempatkan diri kami dalam bahaya yang lebih besar. KontraS harus melakukan sesuatu. Ada penyalahgunaan. Mereka telah menjadi binatang, mereka bukan lagi manusia. Wawancara oleh Carole Berrih dilakukan pada bulan Agustus 2019 Wawancara dengan Sabine Atlaoui Istri dari terpidana mati asal Perancis, Serge Atlaoui. Serge ditangkap pada tahun2005 dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2007 karena kejahatan narkotika. 84
KONDISI PENAHANAN TERPIDANA MATI "Andrew" lukisan karya Myuran Sukamaran - 2013 85
"Mereka merenggut kemanusiaan dari para tahanan [...]. Mereka bilang itu "shock therapy" tapi mereka hanya membuat tahanan menjadi gila". - Kerabat seorang terpidana mati Gambaran Umum kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Hingga tahun 2019, Indonesia memiliki 473 lembaga Pemasyrakatan (Lapas).232 Meskipun beberapa Lapas sudah ada sejak masa kolonial Belanda, sejumlah Lapas telah dibangun baru-baru ini atau direnovasi. Banyak laporan yang telah memperlihatkan bahwa kondisi penahanan di Indonesia merupakan kehidupan yang keras dan kadang bahkan sampai mengancam keselamatan, dan juga ada problem serius soal jumlah kepadatan narapidana yang sudah tidak berimbang lagi dengan kapasitas Lapas.233 Meskipun Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Ditjen PAS) telah mengakui kebutuhan untuk mengatasi kepadatan Lapas dan rencana reformasi regulasi dan legislatif telah dikembangkan untuk mengurangi jumlah tahanan,234 statistik nasional menunjukkan bahwa jumlah narapidana telah meningkat secara stabil dan signifikan: dari tahun 2013 hingga 2019, populasi Lapas meningkat dari 160.064 menjadi 261.294. Selama periode yang sama, kapasitas hunian hanya meningkat sedikit (+16.000) dibandingkan dengan peningkatan jumlah narapidana (+100.000), yang mengakibatkan peningkatan tajam dalam tingkat hunian Lapas nasional, dari 143 persen pada 2013 menjadi 205 persen pada bulan Maret 2019.235 Tingkat hunian Lapas bervariasi dari satu Lapas ke Lapas lainnya: menurut informasi yang dikumpulkan selama misi dan yang disediakan oleh sipir, tingkat hunian Lapas yang dikunjungi bervariasi antara 15 hingga 512 persen. Tingkat hunian tertinggi (512 persen) tercatat di Lapas Kerobokan, di mana empat terpidana mati pernah ditahan:236 ia memiliki kapasitas resmi untuk 323 orang tetapi menampung 1.653 232 Ditjen PAS, Daftar Pusat-Pusat Penjara, tersedia di: pelaksana-teknis/ (Diakses pada 23 April 2019). 233 Departemen Luar Negeri AS (2019) Indonesia 2018 Human Rights Report, hlm. 4. Lihat juga ICJR (2018) Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia. 234 UNODC (2016) Country Program for Indonesia 2017-2020, hlm. 20. 235 Pada 2013, total populasi penjara adalah 160.063 dengan kapasitas hunian 111.857. Pada Maret 2019, populasi penjara adalah 261.294 dengan kapasitas hunian 127.112. Sumber data 2013: ICJR (2018), hlm. 27. Sumber data 2019: Data Singkat Penjara Dunia - Indonesia, tersedia di: (Diakses pada 17 Juli 2019). 236 Termasuk dua anggota Bali Nine. 86
orang.237 Lapas Lowokwaru dan Cilacap, yang masih menampung terpidana mati, memiliki tingkat hunian masing-masing 242 persen dan 196 persen.238 Sebaliknya, Lapas untuk narapidana berisiko tinggi di Batu di Nusakambangan memiliki kapasitas resmi 700 orang, tetapi Lapas ini beroperasi di bawah sistem baru "satu orang-satu sel"239 dan menampung hanya 106 narapidana, termasuk dua terpidana mati:240 tingkat huniannya adalah 15 persen. Hal yang sama juga berlaku untuk Lapas keamanan super-maksimum, Lapas Narkotika, yang didedikasikan untuk orang-orang yang dihukum karena kasus narkotika. Lapas yang menampung 17 terpidana mati ini memiliki kapasitas resmi 382 orang tetapi hanya menahan 250 tahanan, yang artinya memiliki tingkat hunian 65 persen. Beberapa minggu sebelum kunjungan tim peneliti, sekitar 100 tahanan telah dipindahkan dari Lapas ini ke Lapas dengan tingkat keamanan menengah sesuai dengan sistem keamanan yang baru. Masalah Lapas yang terlampau padat ini berdampak serius pada tahanan, terutama karena sumber daya yang dialokasikan untuk Lapas sangatlah terbatas.241 Beberapa Lapas telah mengalami kasus narapidana yang melarikan diri, kerusuhan, dan kekerasan. Pada Mei 2018, tempat penahanan dengan keamanan maksimum, Rumah Tahanan Mako Brimob, diserang oleh narapidana dan mengakibatkan kematian lima petugas polisi dan satu narapidana. Lebih dari 1.300 pelarian dilaporkan terjadi pada kuartal terakhir tahun 2018.242 Selain itu, data resmi mengungkapkan bahwa 448 narapidana meninggal dalam tahanan pada tahun 2017, 548 pada paruh pertama 2016 dan 452 pada paruh pertama 2015. Menurut data Pemerintah, penyebab utama kematian adalah alamiah tetapi Pemerintah juga telah melaporkan kematian disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh kebersihan yang buruk 237 Data April 2019. 238 Kapasitas Lapas Lowokwaru adalah 1.282 sementara ada 3.099 narapidana di penjara (Maret 2019). Kapasitas Lapas Cilacap adalah 254 sementara ada 498 narapidana di penjara (Desember 2018). 239 See infra, Sub-Bagian "Hak-hak narapidana". 240 Data Januari 2019. 241 Pembatasan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, makanan atau obat-obatan. Lihat infra. 242 Beberapa istirahat di penjara yang penuh sesak terjadi setelah gempa bumi terjadi di wilayah Sulawesi pada Oktober 2018. Lihat: NDTV (2018) 1,200 Convicts Escape After Multiple Mass Prison Breaks in Indonesia, tersedia di: (Diakses pada 17 Juli 2019). Beberapa kasus kabur di lapas lainnya dilaporkan pada: The Straits Times (2018) Indonesia launches hunt for 90 escaped prisoners, tersedia di: 90-escaped-prisoners (Diakses pada 17 Juli 2019). 87
(leptospirosis243) atau epidemi yang berhubungan dengan kepadatan penduduk (tuberkulosis).244 Untuk mengatasi kondisi Lapas yang terlalu padat, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengumumkan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Lapas baru. Rezim Lapas Jenis-jenis Lapas Hingga tahun 2018, Lapas dibagi menjadi dua kategori: Lapas kelas I yang terletak di provinsi yang lebih besar yang memiliki kapasitas besar; dan Lapas Kelas II yang terletak di provinsi kecil yang menampung lebih sedikit tahanan. Lapas Kelas I adalah Lapas dengan keamanan maksimum, yangi mana secara teori, tempat semua terpidana mati dipenjara.245 Pada Juli 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skandal korupsi yang terjadi di Lapas di daerah Jawa Barat. Karena kepadatan dan kondisi penahanan yang buruk, narapidana menyuap staf Lapas untuk tinggal di sel yang lebih baik yang menyediakan AC, televisi, lemari es, dan kunci dari dalam sel yang dapat dikontrol sendiri oleh narapidana tersebut.246 Merespon skandal ini, sebuah peraturan baru dikeluarkan yang bertujuan mengatur kembali sistem pemasyrakatan.247 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35/2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan membagi Lapas menjadi empat kategori sesuai dengan tingkat keamanan mereka: keamanan super-maksimum, keamanan maksimum, keamanan menengah, dan keamanan minimum:248 243 Manusia terinfeksi melalui kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi atau dengan lingkungan yang terkontaminasi urin, WHO, tersedia di: topics/leptospirosis/en/ (Diakses pada 17 Juli 2019). 244 Departemen Luar Negeri AS (2018) Indonesia 2017 Human Rights Report, hlm. 5; Departemen Luar Negeri AS (2017) Indonesia 2016 Human Rights Report, hlm. 5; Departemen Luar Negeri AS (2016) Indonesia 2015 Human Rights Report, hlm. 5. 245 Peraturan Ditjen PAS, dalam Komnas HAM (2013) Mengomentari Kepatuhan Indonesia terhadap ICCPR. Pada kenyataannya, tahanan terpidana mati dapat dikirim ke penjara mana pun. Lihat infra. 246 DW (2019) Indonesian prison caught in 'luxury' cell scandal, tersedia di: (Diakses pada 17 Juli 2019). 247 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35/2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Lihat juga (2019) Atasi Kepenuhan Narapidana, Kemenkumham Klasifikasi Lapas dalam Empat Tingkat, tersedia di: dalam-empat-tingkat (Diakses pada 17 Juli 2019). 248 Pasal 8, Putusan No. 35/2018 tentang Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan. Lihat Sub- bagian "Hak narapidana". 88
Lapas keamanan super-maksimum dimaksudkan untuk narapidana yang membahayakan keselamatan masyarakat dan Negara;249 Lapas keamanan maksimum dimaksudkan untuk mengubah sikap dan perilaku narapidana, untuk membuat mereka sadar akan kesalahan mereka, mematuhi hukum, dan meningkatkan disiplin mereka;250 • Lapas keamanan menengah dimaksudkan untuk medorong perubahan sikap dan perilaku narapidana, kepatuhan mereka pada hukum, dan untuk membangun kapasitas dan kemampuan mereka;251 dan Lapas keamanan minimum dimaksudkan untuk meningkatkan perilaku dan produktivitas narapidana.252 Setiap tingkatan keamanan mencerminkan perlakuan yang berbeda terhadap narapidana. Pada saat penulisan, bulan Mei 2019, sistem baru hanya diterapkan di pulau Nusakambangan, sebuah pulau yang menampung beberapa Lapas keamanan tinggi dan secara khusus dikenal sebagai tempat di mana eksekusi hukuman mati dilakukan.253 Sistem baru ini diharapkan akan diterapkan di Lapas lain dalam beberapa bulan mendatang. Oleh karena itu, kedua sistem berjalan paralel pada saat penulisan. Selain divisi yang diterapkan berdasarkan peraturan baru, sistem lain telah secara khusus diterapkan pada Lapas Batu yang memang didedikasikan untuk penahanan teroris dan gembong narkotika. Lapas ini diklasifikasi ulang sebagai "Lapas berisiko tinggi" dengan surat edaran dari Ditjen PAS.254 Akibatnya, tingkat keamanannya bahkan lebih tinggi daripada tingkat keamanan super-maksimum: Lapas Batu memiliki tingkat keamanan tertinggi dari semua Lapas Nusakambangan. Perlu dicatat bahwa tingkat keamanan setinggi ini tidak diatur oleh peraturan apa pun yang membuat tingginya tingkat ketidakpastian tentang perlakuan terhadap narapidana. Undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak narapidana Administrasi Lapas berada di bawah tanggung jawab Ditjen Pas Kemenkumham. Lapas mengalami reformasi besar pada tahun 1964 ketika konsep "lembaga pemasyarakatan" yang diprakarsai oleh Menteri 249 Pasal 10(1), Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35/2018. 250 Pasal 13, Ibid. 251 Pasal 17, Ibid. 252 Pasal 12, Ibid. 253 Mengenai Nusakambangan, lihat infra Sub-bagian "Eksekusi". 254 Diskusi KontraS dengan sipir Lapas Batu, Mei 2019. 89
Hukum dan HAM Sahardjo diresmikan oleh Presiden Soekarno.255 Konsep "lembaga pemasyarakatan" diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan tidak lagi hanya bertindak sebagai pencegah tetapi juga merupakan upaya yang bersifat rehabilitatif dan restoratif.256 Undang-undang ini tidak membedakan antara jenis-jenis hukuman: dalam teori, itu berlaku untuk narapidana, bahkan narapidana hukuman mati. Ini menggambarkan ambiguitas reformasi Lapas yang bersifat restoratif namun narapidana hukuman mati tetap dieksekusi. Untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan restorasi, undang-undang tersebut memasukkan prinsip-prinsip tertentu dari Aturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan terhadap Narapidana yang berlaku untuk semua tahanan, termasuk yang divonis hukuman mati. Misalnya, UU menetapkan bahwa sipir harus melindungi tahanan dan menghormati martabat mereka. UU ini juga menetapkan bahwa tahanan memiliki hak atas perawatan kesehatan dan makanan yang layak, untuk dikunjungi oleh keluarga dan penasihat hukum mereka, dan untuk mengajukan pengaduan.257 Selain UU No. 12 Tahun 1995, beberapa hak untuk narapidana, termasuk makanan, kesehatan, pendidikan, pakaian, olahraga, dan pendidikan, telah dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak, yang diamandemen pada tahun 2006 dan 2012.258 Namun, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35/2018 yang baru, yang mengklasifikasikan Lapas berdasarkan tingkat keamanannya, memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak ini dan menetapkan perbedaan dalam perlakuan di antara para tahanan. Misalnya, 255 Irani, D. (2018) 'Law enforcement and legal awareness of female prisoners in correctional institution of Ponorogo', Journal Hukum, Vol 2 No. 1, Maret 2018. 256 Penjelasan UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Lihat juga Pasal 2 Undang-undang ini yang menetapkan bahwa Lapas bertujuan untuk memastikan bahwa tahanan mengetahui kesalahan mereka, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindakan kriminal, diterima kembali ke komunitas mereka, mengambil peran aktif dalam pembangunan dan hidup bebas seperti warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Penekanan pada rehabilitasi, pengembangan dan pendidikan secara umum sejalan dengan reformasi keadilan yang diperkenalkan oleh Sahardjo yang menggantikan simbol Keadilan Indonesia - wanita dengan mata tertutup dengan sisik - dengan pohon beringin yang bertuliskan kata Pengajoman - perlindungan dan bantuan - pada tahun 1960 Lihat Lev, D. (2000) Wanita dan pohon beringin: Perubahan Hukum Perdata di Indonesia ', Evolusi Hukum dan Otoritas Politik di Indonesia: Esai Terpilih, hal. 119. Kluwer Law International. 257 Pasal 5 dan 14, UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan. 258 Peraturan Pemerintah No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kontroversi muncul ketika Peraturan Pemerintah No. 99/2012 mengubah Peraturan Pemerintah No. 32/1999 dikeluarkan karena menghalangi penghapusan hukuman dan pembebasan bersyarat bagi tahanan yang dihukum karena jenis pelanggaran, seperti terorisme, korupsi dan perdagangan narkotika. Peraturan ini dikeluarkan setelah 212 orang melarikan diri dan lima orang, termasuk dua penjaga, tewas dalam kerusuhan di penjara Tanjung Gusta di Sumatera Utara. 90
orang-orang yang ditahan di Lapas keamanan yang sangat-maksimum dan maksimum tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan, tidak seperti orang-orang yang ditahan di Lapas keamanan menengah.259 Referensi juga dibuat untuk fakta bahwa orang yang ditahan di Lapas keamanan super-maksimum harus ditempatkan di kamar tunggal.260 Tidak satu pun dari peraturan ini yang memuat ketentuan khusus tentang terpidana mati, dengan satu pengecualian.261 Perbedaan perlakuan antara narapidana karena itu didasarkan pada Lapas di mana orang ditempatkan, bukan pada hukuman mereka. Seperti yang dilaporkan salah satu sipir, "siapa pun yang dipindahkan ke Lapas keamanan super- maksimum menerima perlakuan yang sama apakah mereka berada di hukuman mati atau tidak". Tempat penahanan terpidana mati Berlawanan dengan peraturan yang mengatur bahwa semua terpidana mati harus dikirim ke Lapas Kelas I, ada narapidana yang dihukum mati di Lapas Kelas I dan Kelas II karena kepadatan penduduk.262 Di Nusakambangan, yang sudah mengikuti sistem baru, orang yang dijatuhi hukuman mati dapat ditahan di Lapas dengan tingkat keamanan yang berbeda: ada tahanan terpidana mati di keamanan tinggi Batu dan di keamanan super-maksimum Lapas Narkotika. Semua Lapas dipisahkan berdasarkan gender. Meskipun ada fasilitas Lapas khusus untuk anak, beberapa anak ditahan bersama orang dewasa.263 Namun, perlu dicatat bahwa saat ini tidak ada anak yang dihukum mati di Indonesia. 259 Pasal 11 tentang penjara keamanan super-maksimum, Pasal 15 tentang penjara keamanan maksimum, Pasal 19 tentang penjara keamanan menengah, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35/2018. 260 Pasal 10, Ibid. 261 Satu-satunya pengecualian adalah Peraturan Pemerintah 1999 yang memuat satu ketentuan, yang menyatakan bahwa terpidana mati diizinkan menerima kunjungan dari keluarga atau pengacara mereka jika permohonan grasi mereka ditolak. Pasal 32, Peraturan Pemerintah No. 32/1999. 262 Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Komnas HAM 2010, yang dilakukan di 13 Lapas di seluruh Indonesia, yang mengungkapkan bahwa tahanan terpidana mati dapat ditempatkan di kedua kelas. Komnas HAM (2013) Mengomentari Kepatuhan Indonesia dengan ICCPR. 263 Inilah contoh kasus yang terjadi, di Malang dan Bali. Di Bali, penjara anak-anak jauh dari pusat kota. Menurut sebuah wawancara dengan staf Lapas Bali, Kantor Kejaksaan memutuskan untuk menahan anak di bawah umur dengan orang dewasa untuk menghindari pemindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain untuk sesi persidangan.. 91
Kondisi sel bagi para terpidana mati Kondisi penahanan narapidana pria dan wanita yang divonis hukuman mati bervariasi dari satu Lapas ke Lapas lainnya, tergantung di mana mereka ditahan. Tidak mungkin untuk menggeneralisasikan kondisi penahanan terpidana mati sebagai situasi umum: ada banyak kondisi penahanan karena ada jenis Lapas yang dihuni terpidana mati. Perlu juga dicatat bahwa sebagian besar dari terpidana mati yang diwawancarai sudah melewati beberapa Lapas lain sebelum ditahan di tempat mereka sekarang. Misalnya, seorang narapidana yang berusaha melarikan diri dari Lapas keamanan menengah dipindahkan ke Lapas keamanan yang lebih tinggi. Narapidana lain yang dijatuhi hukuman mati dipindahkan pada tahun 2016 ke Nusakambangan untuk dieksekusi dan kemudian dipindahkan ke Lapas lain. Kerabat seseorang yang dijatuhi hukuman mati, yang telah dipindahkan empat kali, menjelaskan bahwa setiap kali tahanan dipindahkan barang-barang pribadinya dicuri: pakaian, foto keluarga, surat pribadi, serta obat-obatan. Di Lapas dengan keamanan berisiko tinggi, terpidana mati ditempatkan di kamar tunggal seperti tahanan lainnya. Meskipun tim peneliti tidak diizinkan untuk mewawancarai terpidana mati di Lapas ini,264 sipir yang diwawancarai mengkonfirmasi bahwa Lapas beroperasi di bawah sistem "satu orang, satu sel". Mereka melaporkan bahwa 300 sel individu berukuran 12 kaki persegi dan sudah termasuk fasilitas sanitasi. Karena tingkat keamanan Lapas ini yang sangat tinggi, mekanisme pengawasan 24 jam telah diterapkan di setiap sudut setiap sel, termasuk di fasilitas sanitasi, yang tidak menghormati privasi para tahanan. Di Lapas Narkotika dengan keamanan super-maksimum, narapidana hukuman mati tidak terpisah dari narapidana lain. Ada beberapa jenis sel: sel besar yang mencakup 30 orang dan yang lebih kecil yang menampung dua hingga empat orang. Para narapidana yang diwawancarai menunjukkan bahwa ada jendela di sel mereka meskipun sangat kecil. Akibatnya, tingkat kecerahannya rendah, sehingga sulit untuk membaca dan menulis. Narapidana dibiarkan dengan jumlah pakaian terbatas dan tanpa lemari untuk menyimpannya. Di Lapas-Lapas lain yang dikunjungi oleh tim, narapidana hukuman mati baik yang pria maupun wanita juga ditempatkan bersama narapidana lain. Narapidana hukuman mati umumnya ditahan di sel yang sama tetapi mungkin juga ditampung dengan narapidana lain. Di Lapas Lowokwaru, misalnya, empat orang termasuk terpidana mati, berbagi 264 Lihat supra, Bagian tentang "Metodologi". 92
sel seluas 12 kaki persegi. Di Makassar, karena kapasitas Lapas yang terlalu padat, sembilan hingga sebelas orang berbagi sel seluas 12 kaki persegi. Di Tangerang, selnya lebih besar dan dibagi untuk tiga puluh orang. Para narapidana yang diwawancarai menunjukkan bahwa mereka memiliki akses ke udara segar, air bersih, dan penerangan yang layak di Lapas-Lapas ini. Menurut sipir, mekanisme pengawasan terletak di area-area penting tertentu tetapi melindungi privasi narapidana. Perlu dicatat bahwa situasi Lapas yang terlalu padat telah berdampak pada tingginya tingkat stres yang dialami oleh terpidana mati di Lapas tempat sebelumnya mereka ditahan. Ini adalah kasus di Lapas Cipinang. Di semua Lapas yang dikunjungi oleh tim pewawancara, sel-sel umumnya sudah termasuk kasur dan toilet, tetapi ada beberapa kasur yang hilang atau sudah sangat tipis dan beberapa toilet lembab. Narapidana yang bertanggung jawab untuk membersihkan kamar mandi dan toilet mereka. Produk pembersih disediakan oleh Lapas. Barang-barang sanitasi (sabun, sikat gigi, dan sampo) dan perlengkapan tempat tidur biasanya disediakan oleh organisasi keagamaan yang beroperasi di Lapas ini atau oleh keluarga.265 Namun, di Lapas Narkotika beberapa narapidana melaporkan bahwa mereka tidak memiliki selimut. Kegiatan dan kontak dengan narapidana lain Jenis kegiatan yang diizinkan di Lapas bervariasi sesuai dengan tingkat keamanan. Di Lapas Batu berisiko tinggi dan Lapas Lapas Narkotika dengan keamanan super-maksimum, hanya dua kegiatan yang diperbolehkan bagi narapidana: mereka dapat mengakses kegiatan keagamaan dan mereka diizinkan berjalan di depan sel mereka selama satu jam per hari, tangan dan kaki diborgol, dan di bawah pengawasan ketat. Para tahanan menyatakan bahwa mereka harus tinggal di dekat sel. Tidak ada fasilitas olahraga, tidak ada program pendidikan atau pelatihan, dan tidak ada perpustakaan. Meskipun narapidana dapat meminta buku, sipir menjelaskan bahwa buku-buku itu harus diperiksa. Staf Lapas Lapas Batu mengatakan bahwa mereka harus "memastikan bahwa buku itu tidak mengandung nilai-nilai radikal atau pemikiran provokatif". Di Lapas Narkotika, seorang tahanan yang diwawancarai melaporkan bahwa sipir menyita buku-buku dan pulpennya. Dia diberi buku catatan kecil dan isi ulang bolpoin yang membuatnya sulit untuk menulis. Karena tingkat keamanan, manajemen Lapas Batu tidak menerima hadiah dari luar 265 Organisasi keagamaan adalah satu-satunya organisasi yang diizinkan masuk Lapas. Beberapa pembatasan juga berlaku di Lapas seperti Batu di mana tidak ada produk eksternal yang diizinkan berada di Lapas. Lihat infra. 93
Lapas, termasuk hadiah dari keluarga; semuanya disediakan oleh Lapas. Di Lapas Lowokwaru, Tangerang, Makassar, dan Cilacap, narapidana diizinkan untuk bersosialisasi dengan narapidana lain dan memiliki akses ke kegiatan yang sama tanpa batasan. Staf Lapas Lapas Lowokwaru melaporkan bahwa seorang terpidana mati asing telah mulai mengajar bahasa Inggris kepada para narapidana dan sipir. Narapidana di Lapas- Lapas ini membenarkan bahwa mereka memiliki akses ke beberapa kegiatan dan dapat menghabiskan waktu di luar sel mereka sepanjang hari. Arif, seorang terpidana mati yang ditahan di Lowokwaru, melaporkan: "Kita bisa berada di luar sel untuk melakukan kerajinan tangan, kegiatan keagamaan, olahraga di siang hari, hingga pukul 17:00". Irene, seorang wanita yang dijatuhi hukuman mati di Lapas Cilacap, menyatakan: "Kami berkewajiban untuk tinggal di sel kami dari jam 17:00 hingga 06:00, tetapi sebaliknya kami bebas melakukan kegiatan apa pun: kegiatan keagamaan, olahraga, seni, kegiatan budaya". Lapas Makassar memiliki lapangan sepak bola dan Lapas Lowokwaru menyediakan akses ke televisi yang ditempatkan di aula. Di Lapas-Lapas ini, kerajinan yang dibuat oleh para narapidana ditampilkan di daerah kunjungan dan dapat dijual selama jam-jam kunjungan. Meskipun narapidana di Lapas-Lapas ini memiliki akses ke perpustakaan, jumlah buku terbatas - tidak ada buku resmi dan buku-bukunya sudah ketinggalan zaman. Di satu Lapas, sipir melaporkan bahwa terbatasnya jumlah pengunjung di perpustakaan disebabkan oleh fakta bahwa "minat baca narapidana sangat rendah". Kedisiplinan dan hubungan dengan petugas Lapas Staf Lapas melaporkan bahwa sipir belum menerima pelatihan khusus tentang cara memperlakukan terpidana mati: semua narapidana diperlakukan dengan cara yang sama dan tidak ada perbedaan terkait dengan tindakan disiplin atau keamanan berdasarkan hukuman narapidana. Narapidana hukuman mati yang diwawancarai umumnya menganggap bahwa mereka memiliki hubungan baik dengan staf Lapas dan tidak melaporkan pola kekerasan apa pun antara tahanan dan sipir. Namun perlu dicatat bahwa beberapa wawancara yang berlangsung di Lapas Narkotika dilakukan di hadapan para sipir yang mungkin membuat beberapa jawaban bias.266 Kekerasan terhadap narapidana telah dilaporkan oleh sumber lain. Pada bulan Maret 2019, sebuah video yang memperlihatkan perlakuan buruk terhadap narapidana yang dipindahkan 266 Kehadiran sipir adalah persyaratan manajemen penjara di Lapas Narkotika. Lihat supra, Bagian tentang "Metodologi". 94
ke Lapas Narkotika beredar di Internet: tampak seorang narapidanan dalam keadaan tangan dan kaki diborgol, lalu diseret di tengah kerikil, dan dipukuli.267 Sipir Lapas Narkotika dipecat pada Mei 2019. Selain itu, dua terpidana mati mengungkapkan bahwa mereka telah dipukuli oleh sipir di Lapas lain. Selain itu, setidaknya satu terpidana mati yang telah dipindahkan dari Lapas Batu melaporkan bahwa ada perundungan dan diskriminasi terhadap narapidana asing dari Afrika di Lapas itu. Namun, tim peneliti tidak diizinkan bertemu narapidana di Lapas ini.268 Semua Lapas yang dikunjungi memiliki sel isolasi di mana tahanan dapat ditempatkan selama beberapa hari jika mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap tahanan lain atau terhadap diri mereka sendiri: upaya bunuh diri dianggap sebagai perilaku tercela. Orang- orang yang ditempatkan di sel isolasi tidak diizinkan untuk bertemu keluarga atau kedutaan mereka jika mereka datang berkunjung. Satu terpidana mati ditempatkan di sel isolasi beberapa kali karena ia telah mencoba bunuh diri, meskipun penempatan di dalam sel isolasi tidak akan mungkin memulihkan kesehatan mentalnya. Narapidana hukuman mati menunjukkan bahwa kekerasan antarnarapidana dapat terjadi tetapi tidak meluas. Akses makanan Karena faktor kapastias Lapas yang terlalu padat, staf Lapas yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka melakukan yang terbaik dengan apa yang disediakan tetapi mereka juga tahu jumlahnya sangat terbatas dan makanannya tidak akan cukup bergizi. Narapidana yang diwawancarai umumnya tidak mengeluh tentang kualitas makanan karena mereka diizinkan untuk menerima makanan tambahan dari keluarga mereka, hal yang diperbolehkan di semua Lapas yang dikunjungi oleh tim kecuali Lapas Batu. Situasi ini juga sangat sulit bagi orang- orang yang tidak menerima makanan dari luar, seperti warga negara asing atau orang-orang yang keluarganya tinggal jauh dari Lapas. Seorang terpidana mati warga asing yang diwawancarai di Lapas Narkotika mengatakan bahwa makanannya sangat buruk: orang ini 267 CNN Indonesia (2019) Penyiksaan Tahanan, Kalapas Narkotika Nusakambangan Dicopot, tersedia di: (Diakses pada 17 Juli 2019); The Age (2019) New video reveals violent treatment of prisoners in Indonesia, tersedia di: (Diakses pada 17 Juli 2019). 268 Lihat supra, Bagian tentang "Metodologi". 95
kehilangan 20 kg dalam tiga bulan dan keracunan makanan setelah makan makanan di Lapas. Perawatan medis untuk terpidana mati Kesehatan fisik Semua Lapas yang dikunjungi sudah memiliki dokter. Di beberapa Lapas, seperti Lowokwaru, dokter melakukan pemeriksaan medis rutin kepada narapidana tetapi di lain Lapas, seperti Makassar, tidak ada pemeriksaan rutin dan narapidana harus meminta izin ke klinik. Diskusi dengan staf Lapas mengungkapkan bahwa anggaran perawatan kesehatan adalah Rp10.000.000,- (657 Euro) per tahun per Lapas yang setara dengan Rp27.400,- (1,72 Euro) per hari untuk seluruh populasi satu Lapas. Di Lapas seperti Batu, yang menampung 106 narapidana, ini sesuai dengan anggaran Rp258,- (0,016 Euro) per hari per narapidana. Dengan anggaran yang terbatas, klinik Lapas tidak dapat memberikan layanan kesehatan yang adil. Para terpidana mati, baik pria dan wanita, mengeluh tentang kurangnya ketersediaan obat-obatan di klinik Lapas. Seorang narapidana melaporkan, "Saya menderita diare. Mereka memberi saya Paracetamol karena mereka tidak punya obat lain". Hal ini dikonfirmasi oleh staf Lapas yang menjelaskan bahwa hanya ada beberapa obat yang tersedia. Staf Lapas di Makassar menjelaskan: "Kami tidak memiliki anggaran yang cukup untuk kesehatan narapidana". Untuk memperbaiki situasi ini, Lapas Makassar dan Lowokwaru telah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak berwenang setempat untuk menyediakan Asuransi Kesehatan Negara bagi para narapidana: dengan demikian narapidana dapat memiliki akses gratis ke rumah sakit pemerintah. Budi, seorang terpidana mati yang ditahan di Lowokwaru, mengatakan bahwa Lapas memfasilitasi kontak dengan rumah sakit umum, yang memungkinkannya menjalani operasi gratis dan menerima perawatan medis lanjutan yang berkualitas baik. Selain itu, beberapa Lapas mengizinkan keluarga membawa obat-obatan dari luar tetapi obat-obatan ini harus terlebih dahulu disetujui oleh dokter Lapas untuk memastikan keselamatan mereka. Meskipun demikian, kualitas akses ke obat-obatan dari luar bergantung pada sistem keamanan Lapas: jauh lebih rumit di pulau Nusakambangan daripada di Lapas lain. Meskipun staf Lapas Narkotika mengindikasikan bahwa para narapidana dapat mengakses obat-obatan dari luar Lapas, para terpidana mati yang diwawancarai mengindikasikan bahwa ini umumnya yang terjadi tidak demikian, bahkan ketika para narapidana memiliki resep khusus. Seorang narapidana melaporkan bahwa staf Lapas 96
menolak memberikan obat yang diperlukan untuk tekanan darahnya. Dalam kasus lain, staf Lapas memberikan obat kepada seorang tahanan hanya beberapa kali sebulan, meskipun ia harus meminumnya setiap hari untuk memantau kesehatannya. Meskipun demikian, narapidana dapat dibawa ke rumah sakit di luar pulau jika mereka sakit parah. Narapidana hukuman mati juga bisa meninggal di Lapas. Pada Mei 2018, Zulfiqar Ali, seorang warga negara Pakistan yang ditahan sejak tahun 2005, meninggal karena kanker di Lapas di Jakarta meskipun Pemerintah berjanji untuk mengembalikannya ke keluarganya sebelum kematiannya.269 Kesehatan Mental270 Akses ke perawatan kesehatan mental dan dukungan psikososial sangat terbatas. Semua staf Lapas yang diwawancarai menyesalkan bahwa tidak ada sumber daya manusia yang profesional dan permanen untuk mendukung kesehatan mental narapidana, terutama narapidana hukuman mati yang kebanyakan harus menunggu selama bertahun- tahun. Menurut staf Lapas, kebutuhan ini tidak tercermin dalam anggaran pemerintah pusat. Untuk mengisi celah ini, Lapas Lowokwaru telah menjalin kerja sama dengan fakultas psikologi untuk menawarkan sesi konseling. Namun, narapidana yang ditahan di Lapas ini melaporkan bahwa dukungannya tidak berkualitas tinggi. Seperti yang dijelaskan Arif: "Itu bukan sumber daya profesional". Di Lapas lain, beberapa sipir telah mengikuti pelatihan untuk melatih mereka menilai kesehatan mental para tahanan. Namun, staf Lapas Makassar mengindikasikan bahwa keahlian mereka masih terbatas dan mereka hanya dapat melakukan penilaian awal. Meskipun beberapa narapidana, seperti Kevin, melaporkan bahwa kebaikan beberapa sipir dan narapidana lain membantunya menghindari keputusasaan, sebagian besar narapidana melaporkan bahwa dukungan ini tidak cukup untuk mereka. Sebagian besar dari terpidana mati telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam masa tunggu eksekusi dan menghadapi masa-masa yang sangat menegangkan. Satu narapidana yang diwawancarai adalah bagian dari eksekusi jilid ketiga pada tahun 2016 dan diberikan penghentian sementara pada saat terakhir, meskipun sudah dipindahkan ke Nusakambangan. Ahmad, yang telah ditahan sejak tahun 2002, telah melakukan beberapa upaya bunuh diri dan belum menerima bantuan khusus untuk membantunya membuat 269 Lihat Human Rights Watch (2019) World Report 2019 - Indonesia, tersedia di: (Diakses pada 17 Juli 2019). 270 Untuk tujuan laporan ini, dua dimensi kesehatan mental dipertimbangkan: tekanan psikologis, dan gangguan klinis mental atau psikopatologis. 97
kesehatan mentalnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, setelah setiap percobaan bunuh diri, staf Lapas menempatkannya di sel isolasi selama beberapa hari disertai dengan pembatasan kunjungan keluarga. Irene meminta untuk menemui psikolog setelah dijatuhi hukuman mati tetapi staf Lapas menolak karena kurangnya anggaran: "Saya sangat stres tentang kasus saya. Saya harus membayar [untuk seorang psikolog] tetapi saya tidak dapat melakukannya. "Kecemasan eksekusi seperti itu biasa terjadi di antara orang-orang yang dijatuhi hukuman mati dan dikenal sebagai "sindrom terpidana mati"." Akibatnya, banyak narapidana yang mengalihkan fokus ke agama dan berdoa untuk mukjizat atau hanya agar kebenaran dari kasus mereka terungkap. Irene melaporkan: "Saya mengalami pasang surut. [...] Saya tidak bisa lagi melakukan apa pun selain berdoa". Budi berkata: "Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dan berdoa untuk yang terbaik. [...] Apa pun yang akan terjadi di masa depan adalah kehendak Tuhan". Arif mengatakan, "Saya percaya kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Tuhan akan membantu siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Saya akan melayani Tuhan selama sisa hidup saya." Kontak dengan "dunia luar" Kontak antara narapidana dan dunia luar sangat terbatas, terlebih bagi mereka yang ditahan di Nusakambangan. Kontak dengan keluarga Secara teori, kunjungan keluarga diperbolehkan di semua Lapas, sebagaimana diatur dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam praktiknya, akses ke narapidana tergantung pada sejumlah faktor. Faktor pertama adalah lamanya kunjungan. Karena tidak ada peraturan dalam hal ini, setiap Lapas memiliki peraturan sendiri. Di beberapa Lapas durasinya sangat singkat. Staf Lapas Batu mengindikasikan bahwa kunjungan hanya diperbolehkan sebulan sekali untuk durasi maksimum 30 menit di bawah pengawasan lima sipir. Di Lapas Narkotika, pengunjung diizinkan untuk bertemu maksimum selama satu jam dua kali seminggu. Di Lapas Kembang Kuning, pengunjung diizinkan tiga kali seminggu. Kendala lain adalah isolasi beberapa Lapas yang menampung terpidana mati. Ini adalah kasus dengan Lapas di Pulau Nusakambangan. Pada tahun 2008, Pelapor Khusus tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat menyatakan bahwa kunjungan kerabat "sangat rumit dan 98
mahal".271 Pengunjung harus mendaftar di pelabuhan Cilacap kemudian ke pemindaian tubuh untuk memeriksa apakah mereka membawa barang. Pengunjung wanita melaporkan bahwa mereka menjadi sasaran pencarian telanjang yang mempermalukan mereka: mereka diminta untuk melepaskan pakaian dalam dan tampon mereka. Seperti yang dilaporkan satu kerabat keluarga: "Ketika saya keluar dari kamar, semua orang tertawa. [...] Kita harus membiarkan mereka mempermalukan kita, karena jika tidak, kita tidak dapat mengunjungi keluarga. Kami menerima karena kami tidak punya pilihan". Laki-laki tidak dikenai pencarian tersebut. Setelah pencarian ini, pengunjung harus menunggu, kadang-kadang selama beberapa jam, sebelum bertemu kerabat mereka. Terlebih lagi, sistem kunjungan mungkin rumit untuk dikelola karena keluarga memang tinggal jauh dari Lapas. Budi mengatakan bahwa keluarganya tinggal jauh dan karenanya tidak mengunjunginya secara teratur. Situasi ini sangat sulit bagi warga negara asing yang bisa pergi selama bertahun-tahun tanpa melihat kerabat mereka karena keterbatasan waktu dan anggaran. Akibatnya, para tahanan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa melihat pasangan dan anak-anak mereka; sebaliknya, pasangan dan anak- anak dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa melihat pasangan dan orang tua mereka. Istri dari seseorang terpidana mati menjelaskan: "Terakhir kali saya melihat suami saya adalah dua tahun yang lalu. Dari waktu ke waktu, anak saya mengalami gejolak hebat. Hanya kepada akulah dia bisa berbagi kemarahannya. [...] Dia memberi tahu saya 'Saya sedih. Saya tidak bisa melihat ayah saya. Dia tidak melihat masa depan dengan ayahnya." Pemisahan dari keluarga menimbulkan penderitaan yang menyeluruh bagi seisi keluarga. Di beberapa Lapas, tahanan dapat menelepon keluarga mereka melalui telepon menggunakan sistem kartu isi ulang. Namun, warga negara asing dikenai pembatasan, khususnya di Lapas Narkotika. Kevin, warga negara asing yang divonis hukuman mati, mengatakan: "Saya tidak punya keluarga di Indonesia. Sulit bagi saya untuk berkomunikasi dengan mereka, bahkan melalui telepon. Jadi terkadang saya merasa iri". Kerabat narapidana asing lain juga mengindikasikan bahwa keluarga itu tidak memiliki kontak dengan kerabat mereka untuk waktu yang lama karena bilik telepon dibatasi untuk panggilan domestik. Dalam beberapa bulan terkahir, situasi telah membaik dengan disahkannya panggilan jarak jauh oleh manajemen Lapas. Akhirnya, seperti disebutkan di atas, seorang narapidana dapat ditahan di sel isolasi: dalam kasus seperti itu, pengunjung tidak diizinkan untuk bertemu dengan narapidana. 271 Dewan HAM (2008), para. 34. 99
Kontak dengan pengacara dan penasihat hukum Diskusi dengan responden mengungkapkan bahwa narapidana tidak diborgol selama pertemuan mereka dengan pengacara. Namun, menurut terpidana mati, kerahasiaan wawancara dengan pengacara tergantung pada kebijakan Lapas. Di beberapa Lapas, seperti Cilacap, staf Lapas tetap berada di luar ruangan. Di Lapas Narkotika, pertemuan dengan narapidana diawasi oleh sipir, sesuatu yang bertentangan dengan standar internasional.272 Ketika eksekusi sudah dijadwalkan, kontak dengan pengacara narapidana di Nusakambangan bermasalah: pelabuhan ditutup dan jumlah orang yang dapat memasuki pulau dibatasi. Dalam praktiknya, situasi ini sangat mempersulit akses pengacara ke narapidana, meskipun ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memulai proses pengampunan. Seorang pengacara menjelaskan: "Saya mengalami kesulitan untuk bertemu [terdakwa] [...] karena penjaga pelabuhan tidak mengizinkan lebih banyak orang datang karena persiapan eksekusi. Saya ingin bertemu [terdakwa] seminggu sebelum eksekusi tetapi pelabuhan ditutup. Saya bisa bertemu [terdakwa] hanya tiga hari sebelum eksekusi." Kontak dengan misi diplomatik Ada banyak warga negara asing di Lapas di Indonesia dari berbagai macam negara. Undang-undang Indonesia mengakui hak warga negara asing untuk "menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya ketika menghadapi proses kasusnya"273 dan hak untuk memberi tahu kedutaan atau konsulat ketika seorang warga negara asing ditangkap atau ditahan untuk membantu para tahanan dengan proses hukum mereka.274 Namun demikian, menurut beberapa staf Lapas yang diwawancarai, kadang-kadang sulit untuk mengatur kontak antara tahanan dan perwakilan diplomatik. Staf Lapas mengindikasikan bahwa beberapa kedutaan sangat aktif dan terlibat. Namun, staf Lapas juga melaporkan bahwa beberapa negara tidak memiliki perwakilan diplomatik di Indonesia. Misalnya, kedutaan terdekat untuk Sierra Leone terdapat di Tiongkok; bukan hal yang mudah untuk menghubungi konsulat untuk 272 Peraturan 61(1), Nelson Mandela Rules. Tim peneliti diawasi oleh penjaga penjara selama wawancara dengan narapidana, kecuali ketika narapidana berbicara bahasa yang mereka tidak mengerti. Lihat supra, Bagian tentang "Metodologi". 273 Pasal 57(2), KUHAP. 274 Pasal 36(1)(c) Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik menyatakan bahwa: "Para petugas konsuler memiliki hak untuk mengunjungi warga negara dari Negara pengirim yang berada di penjara, tahanan atau penahanan, untuk berkomunikasi dan berkorespondensi dengannya dan mengatur perwakilan hukumnya". Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 1/1982. 100
memberikan bantuan kepada narapidana dari Sierra Leone yang ditahan di Lowokwaru. Kontak dengan organisasi masyarakat sipil Ada sejumlah kecil organisasi yang diberikan wewenang untuk beroperasi di Lapas Indonesia. Menurut staf Lapas yang diwawancarai, satu-satunya organisasi eksternal yang dapat memasuki Lapas yang dikunjungi adalah organisasi keagamaan Muslim dan Kristen yang memimpin doa dan memberikan "bimbingan spiritual agama" kepada narapidana, dan universitas yang bekerja dalam kemitraan dengan Lapas untuk memberikan dukungan psikososial. Akses Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Lapas sangat ketat dan harus melalui proses birokrasi yang panjang yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk polisi, jaksa agung, pengadilan, dan Kementerian Dalam Negeri.275 Staf Lapas mengindikasikan bahwa tidak ada organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Lapas yang dikunjungi. Pada tahun 2014, setelah lima tahun tanpa akses, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menerima izin untuk memantau kondisi penahanan tetapi Pemerintah melarang wawancara rahasia dengan para tahanan.276 Menurut staf Lapas yang diwawancarai, ICRC belum lama ini mengunjungi Lapas yang mereka kelola. Langkah-langkah menuju pemantauan independen terhadap tempat-tempat penahanan Diskusi dengan staf Lapas mengungkapkan bahwa tidak ada sistem pemantauan rutin untuk mengawasi tempat-tempat penahanan. Pada tahun 2016, setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Ditjen PAS, Komnas HAM melakukan investigasi terhadap kondisi tempat- tempat penahanan tetapi temuan-temuan dari laporan tersebut tidak dipublikasikan.277 Menurut staf Lapas yang diwawancarai, Kejaksaan juga dapat mengunjungi Lapas dari waktu ke waktu ketika ada transfer tahanan atau eksekusi yang akan segera terjadi di Nusakambangan tetapi mereka tidak memantau kondisi penahanan. Pada tahun 2017, di siklus ketiga Universal Periodic Review (UPR), Indonesia menerima rekomendasi untuk mempertimbangkan ratifikasi 275 Departemen Luar Negeri AS (2019), hlm. 5. 276 Departemen Luar Negeri AS (2016), hlm. 6. 277 Departemen Luar Negeri AS (2019), hlm. 5; Departemen Luar Negeri AS (2018), hlm. 6; Departemen Luar Negeri AS (2015) Indonesia 2014 Human Rights Report, hlm. 6. 101
Protokol Opsional tentang Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT)278 di masa depan. Protokol ini mewajibkan Negara untuk membentuk Mekanisme Pencegahan Nasional (NPM) yang independen yang memantau tempat-tempat penahanan dan membuat rekomendasi. NPM adalah alat yang sangat penting untuk pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman buruk lainnya. Pentingnya memiliki mekanisme independen yang memantau situasi individu yang ditahan ditekankan oleh kerabat seorang terpidana mati yang mengatakan: "Harus ada prosedur kontrol, mata dari luar, LSM. Semuanya tersembunyi. Bahkan LSM merasa sulit untuk masuk dan ketika mereka masuk mereka tidak dapat menanyakan semua pertanyaan yang mereka miliki". Pada saat penulisan, bulan Juni 2019, mekanisme pemantauan sedang dibentuk, dipimpin oleh Komnas HAM, yang mencakup anggota-anggota berikut: Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi OPCAT. Kesimpulan tentang kondisi penahanan terpidana mati Di Indonesia, bukan jenis hukuman yang menentukan perlakuan terhadap narapidana; yang menentukan adalah tingkatan keamanan yang melekat pada masing-masing narapidana. Beberapa orang yang divonis hukuman mati ditahan di Lapas-Lapas keamanan menengah, seperti Lowokwaru atau Cilacap: mereka memiliki akses ke kegiatan budaya, pendidikan dan olahraga, dan dapat bertemu dengan keluarga mereka. Yang lain ditahan dalam keamanan berisiko tinggi atau Lapas keamanan super-maksimum, seperti Lapas Batu atau Lapas Narkotika: satu-satunya kegiatan yang tersedia adalah berjalan selama satu jam di depan sel mereka. Di Lapas- Lapas ini, tidak ada program pendidikan, pelatihan, atau olahraga, juga tidak ada akses ke perpustakaan, dan pembatasan obat-obatan. Ada beberapa laporan soal tindak kekerasan di dalam Lapas-Lapas tersebut. Akses ke pengunjung sangat dibatasi. Seperti yang dilaporkan oleh seorang kerabat tahanan, "tahanan dianggap hewan". Perlakuan terhadap narapidana ini tidak sesuai dengan peraturan nasional dan standar internasional. Tidak adanya pengawasan independen terhadap Lapas memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap situasi di atas. 278 Rekomendasi dari Bosnia dan Herzegovina, Ceko, Denmark, Perancis, Georgia, Guatemala, Hungaria, Kazakhstan, Montenegro, Mozambique, Portugal, Turki. Lihat Indonesia (2017) Respon terhadap Rekomendasi, 3rd review, 27th session, tersedia di: (Diakses pada 17 Juli 2019). 102
ECPM2019 Kesehatan mental dari terpidana mati juga sangat bermasalah. Di semua Lapas tidak ada dukungan profesional yang diberikan untuk mengatasi mereka yang depresi atau bahkan berupaya bunuh diri. Banyak pria dan wanita yang divonis hukuman mati telah ditahan di hukuman mati selama beberapa dekade dan kehilangan segala kemungkinan untuk melihat masa depan. Mereka takut akan eksekusi yang bisa datang kapan saja. 103
EKSEKUSI Portrait diri oleh Myuran Sukamaran - 2013 105
"Saya tidak tahu apakah ini akan menyakitkan atau tidak." - Faisal Proses pra-eksekusi Tiga jilid eksekusi pada rentang waktu 2015 - 2016 berlangsung di Pulau Nusakambangan, sebuah pulau seluas 210 kilometer persegi di lepas Pantai Jawa.279 Pulau Nusakambangan, yang dulu berfungsi sebagai koloni pidana di bawah rezim Belanda, juga dikenal sebagai "pulau Eksekusi". Pariwisata telah meningkat di pulau itu sebagai hasil liputan media tentang eksekusi.280 Proses eksekusi diatur secara ketat oleh Penetapan Presiden No. 2/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Keputusan ini mengatur bahwa eksekusi dilakukan tidak di muka umum.281 Orang-orang yang dijatuhi hukuman mati harus diberitahu tentang eksekusi yang akan terjadi setidaknya 72 jam sebelum eksekusi dan mereka berhak atas permintaan terakhir, termasuk hak untuk bertemu keluarga mereka. Beberapa pelanggaran peraturan ini dilaporkan selama eksekusi baru-baru ini dan beberapa orang yang dijatuhi hukuman mati tidak memiliki kesempatan untuk bertemu kerabat mereka sebelum dieksekusi.282 Terpidana mati harus diisolasi dan dipisahkan dari tahanan lain yang menunggu eksekusi mereka, sebagaimana ditentukan oleh hukum,283 meskipun bentuk kurungan isolasi ini telah dianggap sebagai perlakuan 279 Itu bukan eksekusi pertama yang terjadi di pulau itu. Beberapa orang ditembak di Nusakambangan pada 2008, termasuk mereka yang dihukum karena Kasus Bom Bali 2002. 280 The Jakarta Post (2015) Tourism on the rise on Execution island, tersedia di: (Diakses pada 17 Juli 2019). See also ABC (2015) 'Execution island': Inside Indonesia's Nusakambangan jail where Andrew Chan and Myuran Sukumaran are set to be put to death, tersedia di: prison/6129300 (Diakses pada 17 Juli 2019). 281 Pasal 9, Penetapan Presiden No. 2/PNPS/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan Pasal 271, KUHAP. 282 Penetapan Presiden No. 2/PNPS/1964 menetapkan bahwa Kantor Kejaksaan Agung Indonesia harus memberi tahu tahanan dan kerabat mereka 72 jam sebelum eksekusi. Dalam beberapa kasus, eksekusi dilakukan kurang dari 72 jam setelah pemberitahuan atau bahkan tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Lihat KontraS, FIDH dan Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia (2016), hal. 4. 283 Pasal 5, Penetapan Presiden No. 2/PNPS/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. 106
buruk dan penyiksaan di tingkat internasional.284 Namun, diskusi dengan pengacara mengungkapkan bahwa mereka yang dieksekusi pada 2015 tetap bersama dalam satu ruangan sebelum mereka dieksekusi. Penembakan Pasal 11 (4) menyatakan bahwa mata tahanan harus ditutup kecuali orang yang dijatuhi hukuman mati menolak untuk melakukannya. Beberapa staf Lapas di Nusakambangan melaporkan bahwa seseorang yang baru saja dieksekusi menolak untuk menutup matanya. Dia bergerak selama penembakan dan peluru meleset dari sasaran. Dia harus ditembak lagi di bawah todongan senjata. Hasil pemantauan KontraS terhadap eksekusi mati 2015-2016 mengungkapkan bahwa banyak orang meninggal dalam kesakitan sebelum secara resmi dinyatakan mati oleh tim medis. Di eksekusi mati jilid pertama, seorang terpidana mati baru dinyatakan mati 35 menit setelah tembak. Di eksekusi mati jilid kedua, semua tahanan yang dieksekusi eksekusi dinyatakan mati 27 menit setelah dieksekusi. Seorang pastor, yang hadir di beberapa eksekusi mati jilid ketiga, melaporkan bahwa dibutuhkan waktu hingga 15 menit sebelum dinyatakan mati. Banyak yang berpendapata bahwa ini adalah bentuk perlakuan buruk yang dilarang oleh Konvensi Menentang Penyiksaan.285 Pada tahun 2008, pernah dilakukan pengujian undang-undang di MK perihal tingkat penderitaan yang disebabkan oleh kematian tidak langsung dalam eksekusi mati. MK menganggap bahwa "rasa sakit yang timbul dan melekat dalam pelaksanaan hukuman mati adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam setiap metode eksekusi hukuman mati".286 Hasilnya, MKRI menolak pengujian undang-undang tersebut. Ketakutan akan rasa sakit dan penderitaan selama eksekusi adalah ketakutan terbesar di bagi terpidana mati yang diwawancarai. Budi berkata: "Saya tidak tahu apakah mereka menderita sebelum mereka benar-benar mati". 284 Pelapor Khusus tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (2012) laporan sementara untuk sesi ke-67 Sidang Majelis Umum PBB, A/67/279. 285 Joint Stakeholders Report on Issues relating to the Death Penalty (2017), hlm. 2. Lihat juga KontraS, FIDH and Center of Human Rights Law Studies (2016), halaman. 4-5. 286 MA, Putusan No. 21/PUU-VI/2008, Nurhasyim versus State in Newton (2010) Terrorism - International Case Law Reporter 2008, Vol 1, p. 138. Oxford University Press. 107
Kesimpulan tentang Eksekusi Setelah berpuluh-puluh tahun dipenjara, terpidana mati dapat dipindahkan ke Nusakambangan untuk dieksekusi. Terkadang mereka bisa dieksekusi sebelum dapat melihat kerabat mereka. Beberapa orang, termasuk staf Lapas, menyaksikan rasa sakit tingkat tinggi, baik mental maupun fisik, serta penderitaan yang dialami selama eksekusi. Beberapa staf Lapas yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka menyesalkan eksekusi terhadap narapidana hukuman mati. Menurut mereka, para terpidana mati tersebut tetap dieksekusi meskipun mereka telah memperbaiki perilaku mereka dan menyebarkan pengaruh positif terhadap tahanan lain. Beberapa staf Lapas mengatakan bahwa Pemerintah harus mengubah posisinya mengenai hukuman mati: "Jangan biarkan terpidana mati yang sudah bertahun-tahun dipenjara, dengan perilaku yang baik, dieksekusi. Harus dipertimbangkan bahwa mereka sudah membayar utangnya". Anggota staf Lapas lainnya, yang mengamati dua eksekusi mati, mengatakan: "Mengamati mereka tertembak ketika [...] kita tahu bahwa mereka berubah menjadi orang yang lebih baik, itu sulit. [...] Kami mengasihani mereka. Kami berpikir bahwa Pemerintah harus memikirkan kembali bentuk hukumannya jika orang tersebut telah dipenjara selama lebih dari sepuluh tahun". 108
KESIMPULAN Tujuan dari laporan ini adalah untuk menginformasikan para pembuat kebijakan dan aktor dalam sistem peradilan pidana tentang situasi pria dan wanita yang divonis hukuman mati di Indonesia. Laporan ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak orang telah dieksekusi selama 20 tahun demokrasi (1999 - 2019) daripada lebih dari 50 tahun pemerintahan otokratis (1945 - 1999). Salah satu alasan utama untuk fenomena ini adalah "perang melawan narkotika" yang dinyatakan oleh pihak berwenang untuk memerangi perdagangan narkotika di wilayah ini: lebih dari 140 orang telah didakwa dengan perdagangan narkotika dan dijatuhi vonis hukuman mati sejak tahun 2014. Sebagian besar terpidana mati karena kasus narkotika adalah warga negara asing. LSM memperkirakan bahwa 236 hingga 308 orang dipenjara pada tahun 2018. Selama lima tahun terakhir, 18 orang - semuanya dihukum karena kasus narkotika - telah dieksekusi oleh regu tembak, meskipun banyak laporan yang menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak menerima proses peradilan yang adil: beberapa orang disiksa atau diperlakukan dengan buruk selama penyidikan, atau tidak memiliki akses untuk pengacara atau penasihat hukum yang berkualitas baik, terutama karena situasi sosial ekonomi mereka yang buruk. Dalam situasi yang memprihatinkan ini, risiko cacat hukum dalam proses peradilan sangat tinggi. Wawancara dengan orang-orang yang saat ini masih berada di daftar antre eksekusi hukuman mati mengkonfirmasi situasi ini. Sementara beberapa terpidana mati ditempatkan di Lapas dengan tingkat keamanan menengah, ada terpidana mati lainnya yang ditahan di Lapas dengan akses yang sangat terbatas dengan dunia luar. Beberapa dari mereka menghabiskan hari-hari mereka terkunci di kamar mereka tanpa melakukan apa pun kecuali berjalan satu jam di depan sel mereka. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sipir telah diilustrasikan oleh video terbaru. Tak satu pun dari orang-orang yang mencoba bunuh diri atau menderita depresi mendapatkan perawatan atau penanganan dari para profesional di bidang kesehatan mental. Sampai saat ini, tidak ada mekanisme pemantauan independen untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk di tempat-tempat penahanan. Meskipun tidak ada eksekusi yang dilakukan sejak 2016, pria dan wanita yang dijatuhi hukuman mati dapat ditransfer tanpa pemberitahuan ke Nusakambangan, Pulau Eksekusi, dan ditembak dalam beberapa hari. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tokoh politik dan agama, lembaga, dan organisasi terkemuka yang mendukung penghapusan hukuman mati terus meningkat. Pada 2006 dan 2008, Abdurrahman 111
Wahid, mantan presiden dan mantan ketua Nahdlatul Ulama - organisasi Islam independen terbesar di dunia - secara terbuka menyatakan penentangannya terhadap hukuman mati bagi koruptor287 dan orang- orang yang dituduh murtad.288 Pada 2016, mantan presiden Habibie secara terbuka mengecam penggunaan hukuman mati.289 Sejak 2017, Komnas HAM telah menyerukan penghapusan hukuman mati.290 Gerakan abolisionis semakin terstruktur. KontraS adalah anggota Koalisi Dunia Menentang Hukuman Mati di Indonesia dan anggota Jaringan Anti-Hukuman regional Asia (ADPAN). KontraS telah bergabung dengan organisasi masyarakat sipil lainnya lainnya dalam "Koalisi Hapus Hukuman Mati" (HATI). HATI terdiri dari organisasi hak asasi manusia dan penelitian paling penting di negara ini: KontraS, Imparsial, ICJR, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Koalisi Gereja Indonesia. Setiap 10 Oktober - Pada Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia - HATI meningkatkan kesadaran akan pentingnya menolak hukuman mati, memanggil publik untuk menjadi lebih terlibat dan lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan kampanye yang mendukung penghapusan di tingkat nasional.291 Pada tahun 2018, banyak kegiatan dilakukan untuk mengadvokasi penghapusan, berhubungan dengan anggota parlemen, masyarakat sipil, pengacara, organisasi bantuan hukum dan peneliti. Gerakan menuju penghapusan semakin bertambah dalam debat publik dan beberapa hasil telah dicatat.292 Meskipun terbatas, hasil ini meninggalkan harapan untuk perubahan posisi publik Indonesia pada hukuman mati. 287 NU online (2008) Gus Dur tidak setuju dengan hukuman mati bagi koruptor, tersedia di: corruptors (Diakses pada 22 Juli 2019). 288 Namun harus dicatat bahwa kemurtadan bukan merupakan pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman mati di Indonesia. The Washington Post (2006) Extremism Isn't Islamic Law, tersedia di: cde11729ac22 (Diakses pada Juli 22, 2019). 289 Asian Correspondent (2016) Indonesia: Former president BJ Habibie calls for end to death penalty, tersedia di: habibie-death-penalty/ (Diakses pada Juli 17,2019). 290 Komnas HAM. Indonesia. 3rd UPR (2017). para8. dapat diakses pada: idn_main_rev.pdf 291 Lihat siaran pers HATI bulan Oktober 2018, dapat diakses pada: (Diakses pada 17 Juli 2019). 292 Revisi KUHP yang memasukkan hukuman mati sebagai hukuman alternatif, dan bukan hukuman primer, telah dianggap oleh banyak organisasi sebagai kemajuan menuju penghapusan. Lihat ABC (2018) Indonesian death penalty laws to be softened to allow reformed prisoners to avoid execution, dapat diakses pada: (Diakses pada 17 Juli 2019). SBS (2017) The journey from death row, dapat diakses pada: (Diakses pada 17 Juli 2019). 112
REKOMENDASI Rekomendasi penelitian ini didasarkan pada wawancara dan penelitian yang dilakukan. Rekomendasi untuk Negara Indonesia Berkomitmen untuk menghapus hukuman mati • Menetapkan moratorium semua eksekusi dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati; Meratifikasi Protokol Opsional Kedua tentang ICCPR yang bertujuan menghapus hukuman mati dan mendukung Resolusi PBB tentang pembentukan moratorium universal tentang penerapan hukuman mati; • Penggantian semua vonis hukuman mati menjadi penjara seumur hidup; • Meninjau ulang semua kasus dengan vonis hukuman mati yang di dalam proses peradilannya masih cacat hukum; Hapus hukuman mati dari semua hukum dan peraturan domestik • Hapus hukuman mati dari semua rancangan undang-undang, termasuk RKUHP dan rancangan undang-undang anti-teroris; Memastikan undang-undang nasional, termasuk KUHP, Kode Militer, UU Anti-Teroris, UU Anti-Korupsi, UU Narkotika, dll., sejalan dengan standar internasional, yang artinya menghapus semua pelanggaran yang bukan merupakan "kejahatan paling serius", sebagaimana didefinisikan oleh Komite Hak Asasi Manusia pada tahun 2018, dari ruang lingkup hukuman mati. Cegah penyiksaan dan perlakuan buruk selama proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi • Menentukan penyiksaan dalam kerangka hukum nasional dan memastikan bahwa definisinya sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan; Memberikan pelatihan kepada polisi tentang larangan absolut penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya; Menjamin bahwa interogasi dengan orang-orang yang dituduh selama tahap penyelidikan polisi dilakukan di kantor-kantor polisi resmi; Pastikan bahwa orang yang diduga menjadi korban penyiksaan atau perlakuan buruk memiliki akses ke pemeriksaan forensik sesegera mungkin; 113
Amandemen undang-undang untuk memastikan bahwa semua orang yang dituduh segera dibawa ke hadapan hakim, dalam waktu maksimum 48 jam setelah penangkapan mereka. Memastikan orang yang menghadapi ancaman hukuman mati diwakili oleh pengacara yang berkualitas tinggi • Memastikan bahwa pengacara berpengalaman, independen, dan kompeten mewakili mereka yang menghadapi ancaman hukuman mati segera setelah mereka ditangkap dan selama proses peradilan; • Meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk bantuan hukum secara signifikan; Mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah kantor bantuan hukum di semua provinsi di seluruh negeri. Meningkatkan hak-hak minoritas dan warga negara asing • Menjamin kehadiran penerjemah bagi semua yang tidak mengerti Bahasa Indonesia selama fase penyelidikan, penyidikan, dan selama seluruh proses peradilan berlangsung, termasuk terjemahan laporan dan dokumen; Mengambil langkah-langkah untuk menghubungi semua perwakilan diplomatik dari mereka yang dihukum mati, termasuk mereka yang tidak memiliki perwakilan di Indonesia, sejak tahap penyelidikan jika terdakwa menginginkannya. Memastikan pelatihan tambahan untuk hakim • Pastikan bahwa semua tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya diselidiki secara menyeluruh oleh hakim; Menjamin bahwa semua informasi atau keterangan yang diperoleh di bawah siksaan atau paksaan dinyatakan tidak dapat diterima; Melatih para hakim tentang larangan hukuman mati untuk anak di bawah umur dan orang-orang dengan penyakit mental; Pastikan bahwa terpidana mati yang memiliki penyakit mental memiliki akses untuk diperiksa kejiwaannya dan langsung ditempatkan di lembaga yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Cabut pembatasan jumlah untuk akses ke proses pengajuan banding dan grasi • Mengubah undang-undang untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia dan warga negara asing dapat mengajukan pengujian undang-undang di hadapan MK tanpa diskriminasi; Pastikan transparansi pada proses permohonan grasi. Secara khusus, publikasikan nama-nama terpidana mati yang permohonan grasinya diterima maupun yang ditolak; 114
Pastikan bahwa semua permohonan grasi dipertimbangkan secara sepatutnya dan tidak ada seorang pun, termasuk orang yang dihukum karena kasus narkotika, adalah dikecualikan dari mekanisme permohonanan grasi. Memperbaiki kondisi penahanan terpidana • Selidiki semua kasus kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan buruk lainnya terhadap narapidana; Mengubah peraturan pemasyarakatan untuk memenuhi standar internasional, termasuk Aturan Nelson Mandela, untuk semua kategori Lapas, termasuk Lapas keamanan tinggi Batu; Melatih sipir tentang perlakuan terhadap narapidana, terkhusus terpidana mati; Ubah sistem pengawasan Lapas sehingga menghormati privasi narapidana; Pastikan bahwa peraturan dengan jelas menggambarkan perlakuan terhadap narapidana, termasuk yang berkaitan dengan kunjungan keluarga, tempat tidur, pendidikan, perawatan kesehatan, perpustakaan, atau olahraga. Mengizinkan kegiatan sosial, budaya, pendidikan, dan olahraga untuk semua tahanan pria dan wanita, khususnya mereka yang divonis hukuman mati; Pastikan program dukungan psikologis, dilaksanakan oleh para profesional berkualifikasi, untuk pria dan wanita yang divonis hukuman mati; Menjamin bahwa terpidana mati menerima kunjungan tanpa hambatan dari keluarga mereka dan menambah lama dan jumlah kunjungan per minggu; Pastikan bahwa semua tahanan dapat menghubungi keluarga mereka melalui telepon. Menjamin bahwa orang asing memiliki akses ke telepon yang memungkinkan panggilan internasional; Tingkatkan anggaran perawatan kesehatan untuk menyediakan obat yang memadai bagi narapidana. Berikan narapidana akses ke obat- obatan yang sesuai dengan kondisi medis mereka; Tingkatkan anggaran makanan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas makanan yang disediakan, terutama di Lapas di mana pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan untuk kerabat yang menjadi warga binaan di Lapas; Pastikan bahwa produk higienis tersedia untuk semua tahanan dalam jumlah yang memadai; Pastikan bahwa pertemuan dengan pengacara yang berlangsung di Lapas tidak diawasi oleh sipir; 115
Izinkan akses tanpa batas ke LSM dan organisasi kemanusiaan ke semua Lapas dan semua tempat penahanan untuk memungkinkan mereka memantau kondisi Lapas dan untuk memberikan dukungan atau bantuan kepada tahanan. Membangun mekanisme pemantauan independen untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya di tempat penahanan • Meratifikasi OPCAT dan mengajukan instrumen ratifikasi ke PBB; • Memastikan bahwa NPM di masa depan berada di bawah tanggung jawab lembaga independen dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam tugas pemantauannya; Menjamin bahwa NPM akan diizinkan untuk mengunjungi seluruh tempat penahanan, termasuk tempat-tempat di mana penyelidikan pendahuluan dilakukan, kapan saja, dan tanpa hambatan. Publikasikan data tentang hukuman mati • Menerbitkan data tahunan tentang jumlah orang yang divonis hukuman mati, sifat pelanggaran yang membuatnya divonis mati, jumlah terpidana mati yang berada di Lapas, kewarganegaraan mereka, tempat di mana mereka ditahan, jumlah orang yang dihukum sampai mati yang telah meninggal di Lapas, alasan kematian mereka, dan jumlah hukuman mati yang diganti menjadi hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung. Rekomendasi untuk Komnas HAM Memperkuat pemantauan Lapas dan pusat penahanan • Atur kunjungan yang lebih teratur ke tempat-tempat penahanan, dengan memberikan perhatian khusus kepada terpidana mati dan mereka yang ditempatkan di Lapas dengan risiko keamanan yang tinggi (risiko keamanan maksimum dan risiko keamanan super-maksimum); Publikasikan laporan tentang kondisi penahanan. Rekomendasi untuk gerakan abolisi hukuman mati Tingkatkan mobilisasi aktor-aktor gerakan abolisionis • Memperkuat advokasi tentang kondisi penahanan terpidana mati, terutama yang ditahan di Lapas dengan risiko keamanan yang tinggi; • Tingkatkan pelatihan dan kesadaran tentang kondisi penahanan dan larangan penyiksaan dan perlakuan buruk untuk beberapa kelompok 116
termasuk pasukan polisi, staf Lapas, pengacara, organisasi masyarakat sipil, pemimpin agama, dan anggota parlemen. Rekomendasi untuk para pemangku kepentingan kerja sama regional dan internasional Pastikan advokasi tingkat tinggi • Advokasi untuk penghapusan hukuman mati; • Advokasi untuk pencegahan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya di Lapas dan meningkatkan kesadaran di antara para pejabat standar internasional, termasuk Aturan Nelson Mandela dan Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia 2018 tentang hak untuk hidup; Advokasi untuk akses LSM dan organisasi kemanusiaan dalam pengaturan Lapas. 117
LAMPIRAN Lampiran 1: Status Ratifikasi Instrumen HAM (Indonesia) Perjanjian Tanggal Tanda Tangan Tanggal Ratifikasi; Tanggal Aksesi (a) CAT - Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia OPCAT - Protokol Opsional tentang Konvensi menentang Penyiksaan 23 Okt 1985 28 Okt 1998 CCPR - Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik CCPR-OP2-DP - Protokol Opsional Kedua tentang Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik yang Bertujuan untuk Menghapus Hukuman Mati CED - Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa CEDAW - Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 27 Sep 2010 29 Jul 1980 23 Feb 2006 (a) 13 Sep 1984 CERD - Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 25 Jun 1999 (a) CESCR - Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya CMW - Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 22 Sep 2004 23 Feb 2006 (a) 31 Mei 2012 CRC - Konvensi Hak Anak 26 Jan 1990 05 Sep 1990 CRC-OP-AC - Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-Hak Anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata CRC-OP-SC - Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-Hak Anak tentang penjualan anak-anak pelacuran anak dan pornografi anak CRPD - Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas 24 Sep 2001 24 Sep 2001 30 Mar 2007 24 Sep 2012 24 Sep 2012 30 Nov 2011 Sumber: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights aspx?CountryID=80&Lang=EN (diakses pada 01/04/2019) 119
Lampiran 2: Daftar Undang-Undang yang Memiliki Ancaman Hukuman Mati Peraturan dalam huruf miring tidak lagi berlaku KUHP Pasal 104, 111(2), 124(3), 127, 140, 340, 365(4), 368(2) dan 444 Pasal 64, 65, 67, 68, 73(1) to 73(4), 74(1) and 74(2), 76(1), 82, 89(1) and 89(2), 109(1) dan 109(2), 114(1), 133(1) dan 133(2), 135(1) dan 135(2), 137(1) dan 137(2), 138(1) dan 138(2) dan 142(2) Pasal 1(1) KUHP Militer UU Darurat No. 12/1951 tentang Senjata Api Penetapan Presiden No. 5/1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21/1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi Penetapan Presiden No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom UU No. 4/1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam RKUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang- undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan UU No. 5/1997 on Psikotropika UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 23/2002 tentang Child Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah pada tahun 2016) UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sebagaimana telah diubah pada tahun 2018) UU No. 35/2009 tentang Narkotika Pasal 2 Pasal 1(1) dan 1(2) Dicabut pada era Reformasi Dicabut pada tahun 1997 - digantikan dengan UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 479(k)(2) dan 479(o)(2) Pasal 59(2) Pasal 36, 37, 41 dan 42(3) Pasal 2(2) Pasal 89(1) Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15 dan 16 Pasal 113, 114, 116, 118, 121 dan 133 120
Lampiran 3: Daftar Pustaka Laporan dan Artikel Amnesty International (1987) Indonesia: The Application of the Death Penalty, ASA 21/27/87 Amnesty International (1993) Conditional Release of Political Prisoners Hundreds Remain in Jail, ASA 21/21/93 Amnesty International (1993) Indonesia / East Timor: A New Order? Human Rights in 1992., ASA 21/03/93 Amnesty International (1994) The 1965 prisoners, AI 21/36/95 • Amnesty International (1994) Indonesia and East Timor: Power and Impunity - Human Rights under the New Order, ASA 21/17/94 Amnesty International (1997), Indonesia - The Anti-subversion Law: A Briefing, ASA 21/03/97 Amnesty International (2004) Indonesia: A briefing on the death penalty • Amnesty International (2006) Report 2006: the state of the world's human rights • Amnesty International (2008) Death sentences and executions in 2007 • Amnesty International (2009) Death sentences and executions in 2008 • Amnesty International (2010) Death sentences and executions in 2009 • Amnesty International (2011) Death sentences and executions in 2010 • Amnesty International (2012) Death sentences and executions in 2011 • Amnesty International (2013) Death sentences and executions in 2012 • Amnesty International (2014) Death sentences and executions in 2013 • Amnesty International (2015), Flawed Justice: Unfair Trials and the Death Penalty in Indonesia, ASA/21/2434/2015 Amnesty International (2015) Death sentences and executions in 2014 • Amnesty International (2016) Death sentences and executions in 2015 • Amnesty International (2018), Indonesia 2017/2018 • Amnesty International (2018) Death sentences and executions in 2017 • Amnesty International (2019) Death sentences and executions in 2018 • Amnesty International (2018) Indonesia: Newly amended anti-terror law threatens to undermine human rights Andaya, L. (1981) The Heritage of Arung Palaka. Martinus Nijhoff Ed • Bin Siong, H. (1961) an Outline of the Recent History of Indonesian Criminal Law. Martinus Nijhoff Ed Boomgaard, P. (2009) 'Following the debt: Credit and Debt in Southeast Asian legal Theory and Practice 1400-1800', Credit and Debt in Indonesia 860-1930: from peonage to pawnshop, from kongsi to cooperative. ISEAS publishing. Bowrey, T. (1905) A Geographical Account of Countries round the Bay of Bengal 1669-1679. HakluytSociety. Cambridge Ed Butt, S. (2014) 'The Position of International Law Within the Indonesian Legal System', Emory International Law Review, Vol. 28, Issue 1 Center for International Legal Cooperation (2018) Indonesia - Netherlands Rule of Law and Security Update 2018 121
CIA (2018) World Fact Book • Committee against Torture (2008) Concluding observations of the Committee against Torture on Indonesia, CAT/C/IDN/CO/2 Cornell Centre on the Death Penalty Worldwide (2013), Death Penalty Database on Indonesia Cribb, R. (2010) Legal Pluralism and Criminal Law in the Dutch Colonial Order, Indonesia, No. 90, JSTOR Crouch, H. (2010) Political Reform in Indonesia after Soeharto. ISEAS • Davis, T. and Galligan, B. (2011) Human Rights in Asia. Edward Elgar Publishing • Death penalty Worldwide (2012) Indonesia's Supreme Court, President Commute Death Sentences for Drug Offenders Directorate of Correctional Institutions (2019) Letter to KontraS 'Pemenuhan Permohonan Keterbukaan Informasi Publik Terkait Data Jumlah Terpidana Matidi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia' Directorate General for Correction Facilities, List of prison centers • Eldridge, P. (2002) The Politics of Human Rights in Southeast Asia. London & New York: Routledge Ed • Encyclopedia Britannica • Fitriani, Satria, A., Nirmalasari, P. and Adriana, R. (2018) The Current State of Terrorism in Indonesia: Vulnerable Groups, Networks, and Responses. Centre for Strategic and International Studies FIDH, Imparsial and KontraS (2010) Shadows and clouds: Human Rights in Indonesia Foreign Policy (2012) Indonesia has second thoughts on capital punishment • Gelman Taylor, J. (2009) The Social World of Batavia, 2nd edition. the University of Wisconsin Press Hafidz, J. (2017) 'Nawacita and the law enforcement of civil state apparatus in constitutional law perspectives in Indonesia', Jurnal Pembaharuan Hukum Vol IV, No. 2 Hall, D. (1964) A History of Southeast Asia, p. 310. 2nd ed. London: St Martin's press Harm Reduction International (2019) The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2018 Honna, J. (1999) 'Military Ideology in Response to Democratic Pressure during the Late Suharto Era: Political and Institutional Contexts', Indonesia No. 67. • Honna, J. (2003) Military Politics and Democratization in Indonesia. Routledge Ed. • Howell, M. (2015) 'Into the East: European Merchants in Asian Markets During the Early Modern Period', Across the Ocean: Nine Essays on Indo-Mediterranean trade. Brill Ed Human Rights Committee (2018) General comment No. 36 on article 6 of the ICCPR, on the right to life, CCPR/C/GC/36 Human Rights Council (2017) Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/WG.6/27/IDN/3 Human Rights Watch (2017) Indonesia's Contradictory Death Penalty Rhetoric • Human Rights Watch (2018) Letter on Indonesia's New Counterterrorism Law • Human Rights Watch (2019), World Report 2019 - Indonesia • Igushi, M. (2014) Java Essay: The History and Culture of a Southern Country. Matador Ed 122
Indonesian Civil Societies Coalition Against Death Penalty (2017) Joint Stakeholders' Report on issues relating to the Death Penalty to the United Nations Human Rights Council on the Universal Periodic Review of the Republic of Indonesia, 27th Session (April-May 2017) Indonesian National Commission on Violence against Women (2017) Independent NHRI Report, 3rd cycle, 27th Session of the Working Group on the Universal Periodic Review Institute for Criminal Justice Reform (2015) Overview of the death penalty in Indonesia Institute for Criminal Justice Reform (2017) Overcoming the Execution in Limbo: Review on the Death Penalty Policy in Indonesia Institute for Criminal Justice Reform (2017) Death penalty in Indonesia • Institute for Criminal Justice Reform (2018) Perpetuating Lies. 2018 Indonesia Death Penalty Report Institute for Criminal Justice Reform (2018) Indonesia's legal framework on terrorism Institute for Criminal Justice Reform (2018) Strategies to reduce overcrowding in Indonesia International Commission of Jurists and the Netherlands Institute of Human Rights (1987) Indonesia and the Rule of Law: twenty years of "New Order" government. London: Frances Pinters Ed International Program on the Elimination of Child Labor (2004) The use of children in the production, sales and trafficking of drugs: A synthesis of participatory action-oriented research programs in Indonesia, the Philippines and Thailand Indonesia (2017) Responses to Recommendations, 3rd review, 27th session • Irani, D. (2018) 'Law enforcement and legal awareness of female prisoners in correctional institution of Ponorogo', Journal Hukum, Vol 2, No. 1 Irwanto et al (2015) 'Evidence-informed response to illicit drugs in Indonesia', The Lancet Jol, D.S. (2017) 'Honderd jaar Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indië', Thema: De staat van het strafrechtelijk onderzoek. Wat houdt jonge onberzoekers bezig? Komnas HAM (2013) Comment on Indonesia's Compliance with the ICCPR • KontraS, FIDH and Center of Human Rights Law Studies (2016) Submission to the UPR (third cycle), 27th session Latif, Y. (2008) Indonesian Muslim Intelligentsia and Power. ISEAS. • LBH Masyarakat, Reprieve and International Center on Human Rights and Drug Policy (2017) NGO submission, 3rd cycle, 27th Session of the Working Group on the Universal Periodic Review Leifer, M. (2002) Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia. United Kingdom: Taylor & Francis. Lev, D. (2000) The lady and the banyan tree: Civil Law Change in Indonesia', Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays. Kluwer Law International Lynch, C. (2009) 'Indonesia's Use of Capital Punishment for Drug-Trafficking Crimes: Legal Obligations, Extralegal Factors, and the Bali Nine Case', Columbia Human Rights Law Review 123
Mabruri, Gufron, Pratama, O., Marpaung, R., Ibnu Reza, B., Araf, A., Indarti, P., Simun, J. and Ali Safa'at, M. (2010). Inveighing Against Death Penalty in Indonesia. Jakarta: Imparsia McRae, D. (2017) 'Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective', Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia. Vol. 173. Brill Ed Newton, M.A. (2010) Terrorism - International Case Law Reporter 2008, Vol. 1, Oxford University Press. OHCHR (2017) Human Rights Council Universal Periodic Review outcomes of Morocco, Indonesia and Finland Palmier, L. H. (1957) Sukarno the Nationalist, Pacific Affairs, Vol. 30, No. 2. JSTOR. Pascoe, D. (2014) Clemency in Southeast Asian Death Penalty Cases. CILIS Policy Paper and Asian Law Center Briefing Paper. Pascoe, D. (2015) 'Three Coming Legal Challenges to Indonesia's Death Penalty Regime', The Indonesian Journal of International and Comparative Law, Vol. II, Issue 2 Pascoe, D. (2017) 'Legal dilemmas in releasing Indonesia's political prisoners', Indonesia Law Review Pascoe, D. (2019) 'Su'ud Rusli's Constitutional Court Challenge: Overhauling Clemency in Indonesian Death Penalty Cases?', Australian Journal of Asian Law 19-2. Pauker, E.T. (1964) 'Has the Sukarno Regime Weakened the PKI?', Asian Survey, Vol. 4, No. 9. University of California Press Peletz, M.G. (2002) Islamic Modern: Religious Courts and Cultural Politics in Malaysia Reid. A (2005) 'Writing the History of Independent Indonesia', Nations Building: Five Southeast Asian Histories. ISEAS • Reni, H. (2015) Legenda Hukuman Mati • Rinakit, S. (2005) The Indonesian Military After the New Order. ISEAS. • Roosa, J. (2006) Pretext for mass murder. University of Wisconsin Press, • Salsabila, N. (undated) Tinjauan Kepastian Hukum dalam Masa Tunggu Terpidana Mati Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Shahab, A. (2004) Saudagar Baghdad dari Betawi. Republika Ed • Sidel, J. (2006) Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia. Cornell University Press Simandjuntak, D. (2015) Spectacle of the Scaffold? The Politics of Death Penalty in Indonesia, Vol 46, p. 2. ISEAS Yusof Ishak Institute Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment Manfred Nowak (2008) Report - Mission to Indonesia, A/HRC/7/3/Add.7 Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (2009) Report, A/HRC/10/44 Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (2012) Interim report to the 67th session of the UN General Assembly, A/67/279 Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions (1996) Report, E/CN.4/1997/60 124
Stockmann, P. (2004) Indonesian Reformasi as Reflected in Law: Change and Continuity in Post-Suharto Era Legislation on the Political System and Human Rights. New Brunswick & London: Transaction Publishers Supreme Court of Indonesia (2019) 2018 Annual Report Executive Summary: A New Era of Modern IT-Based Judiciary Takeshi, I. (1984) The World of Adat Aceh: A Historical Study of the Sultanate of Aceh, pp. 172-174. Australian National University Tracy, J. (2015) 'Dutch and English trade to the East: the Indian Ocean and the Levant', the Cambridge World History, The Construction of a Global World 1400-1800, Part 2: Patterns of change, Vol 6. Cambridge University Press • Transparency International (2018) Indonesia: Overview of corruption and anti-corruption UN Economic and Social Council (1989) Resolution 1989/64 on the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty Van Ker Kroef, J.M. (1957) 'Guided Democracy in Indonesia', Far Eastern Survey, American Institute of Pacific Relations, Vol. 26, No. 8 UNODC (2016) Country Program for Indonesia 2017-2020 • US Department of State (2019) Indonesia 2018 Human Rights Report • US Department of State (2018) Indonesia 2017 Human Rights Report • US Department of State (2017) Indonesia 2016 Human Rights Report • US Department of State (2016) Indonesia 2015 Human Rights Report • US Department of State (2015) Indonesia 2014 Human Rights Report • World Health Organization • World Prison Brief Data - Indonesia • Van Rossum, M. (2018) 'The Dutch East India Company in Asia, 1595-1811', Anderson, C., A Global History of Convicts and Penal Colonies. Bloomsbury Academy Zhang, D. (2015) By the numbers: Indonesia's executions of foreigners. Instrumen Internasional • Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia Konvensi Hak Anak • Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik • Standar Aturan Minimum untuk Perlakuan terhadap Tahanan - Aturan Nelson Mandela Panduan tentang Jaminan Perlindungan Bagi mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50) Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Kerangka Hukum Nasional • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana • Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diubah pada Amandemen Pertama tahun 1999, Amandemen Kedua tahun 2000, Amandemen ketiga tahun 2001, dan Amandemen Keempat tahun 2002 125
Penetapan Presiden No. 5/1959 tentang Wewenang Jaksa Agung / Jaksa Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21/1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi Penetapan Presiden No. 11/PNS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi • Penetapan Presiden No. 2/PNPS/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer UU No. 19/1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman • UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom • UU No. 4/1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam RKUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana / Prasarana Penerbangan UU No. 9/1976 on Narkotika • UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan • UU No. 5/1997 tentang Psikotropika • UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran • UU No. 22/1997 tentang Narkotika • Peraturan Pemerintah No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia • UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • UU No. 22/2002 tentang Grasi • UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (disetujui telah diubah pada tahun 2016) UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (dibahas telah diubah pada tahun 2018) • UU No. 35/2009 tentang Narkotika • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7/2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak • UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak • Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35/2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Putusan Pengadilan • Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 21/PUU-VI/2008, Nurhasyim versus Negara • Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 2-3/PUU-V/2007, Sianturi versus Negara • Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 15/PUU-X/2012, Raja Syahrial versus Negara • Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 34/PUU-XI/2013 • Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 107/PUU-XII/2015, Rusli versus Negara • Mahkamah Agung, Putusan No. 239 PK/Pid.Sus/2011, Hanky Gunawan • Mahkamah Agung, Putusan No. 144 PK/Pid.Sus/2012, Okwudili Ayotanze • Mahkamah Agung, Putusan No. 568 K/TUN/2016 126
Artikel Media • ABC (2015) 'Execution island': Inside Indonesia's Nusakambangan jail where Andrew Chan and Myuran Sukumaran are set to be put to death ABC (2018) Indonesian death penalty laws to be softened to allow reformed prisoners to avoid execution ABC (2015) Indonesia's death penalty double standard explained • Asian Correspondent (2016) Indonesia: Former president BJ Habibie calls for end to death penalty BBC (2014) New voting power of Chinese Indonesians, • Channels TV (2015) Nigeria Summons Indonesian Ambassador Over Drug Execution CNN Indonesia (2018) Jaksa Agung Ungkap Alasan Belum Lanjutkan Eksekusi Mati CNN Indonesia (2019) Penyiksaan Tahanan, Kalapas Narkotika Nusakambangan Dicopot DeSmog UK (2019) French Politicians Scrapped Palm Oil Tax After Indonesia Execution Warning DW (2019) Indonesian prison caught in 'luxury' cell scandal • (2019) Atasi Kepenuhan Narapidana, Kemenkumham Klasifikasi Lapas dalam Empat Tingkat Global Times (2012) Indonesian president under fire for clemency to drug dealers, • Johnson C. (2013) Indonesia: Aceh Stoning Provision Deleted, Other Shariah- Influenced Rules Controversial, Global Legal Monitor Los Angeles Times (2010) In Indonesia, 1998 violence against ethnic Chinese remains unaddressed NDTV (2018) 1,200 Convicts Escape After Multiple Mass Prison Breaks in Indonesia • (2015) Indonesia's bloodthirsty desire for crime and punishment • NUonline (2008) Gus Dur disagrees with death sentence for corruptors • SBS (2017) The journey from death row • The Age (2019) New video reveals violent treatment of prisoners in Indonesia • The Conversation (2015) Indonesia's stance on the death penalty has become incoherent The Conversation (2015) Indonesia uses faulty stats on 'drug crisis' to justify death penalty, The Guardian (2009) Aceh law threatens death by stoning for adultery • The Guardian (2017) Indonesia police ordered to shoot drug dealers to tackle 'narcotics emergency The Guardian (2018) Indonesian province considers beheading as murder punishment, The Jakarta Post (2015) Tourism on the rise on Execution island • The Straits Times (2018) Indonesia launches hunt for 90 escaped prisoners • The Straits Times (2018) Jakarta opposes Aceh plan to behead murderers • The Sydney Morning Herald (2016) Former Indonesian president Bacharuddin Habibie 'rejects' death penalty The Telegraph (2018) Indonesia's Aceh considers beheading as punishment for murder The Washington Post (2006) Extremism Isn't Islamic Law 127
Lampiran 4: Organisasi Pelaksana ECPM (Together Against the Death Penalty) dalah sebuah Lembaga non-profit Perancis yang bekerja untuk penghapusan hukuman mati secara universal dalam segala situasi. Kedekatan dengan tahanan yang dijatuhi hukuman mati ECPM melakukan dan menerbitkan investigasi terkait isu hukuman mati, mendukung para korban hukuman mati, tahanan dan keluarga mereka, dan melakukan korespondensi dengan terpidana mati. Advokasi dengan pemerintah tertinggi ECPM telah memperoleh status ECOSOC PBB yang menjamin kehadiran dan kemungkinan advokasi di jantung sistem PBB, dan memprakarsai penciptaan World Coalition Against Death Penalty pada tahun 2002. Seiring dengan WCADP, ECPM memimpin advokasi dan mobilisasi publik kampanye dengan pembuat keputusan politik (Uni Eropa, Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia, Masyarakat, pemerintah, dll). Menyatukan abolisionis dari seluruh dunia ECPM adalah pendiri dan penyelenggara World Congress Against Death Penalty. Peristiwa-peristiwa ini menyatukan lebih dari 1.300 orang yang mewakili gerakan abolisionis dunia. Para menteri, anggota parlemen, diplomat, aktivis, organisasi masyarakat sipil, peneliti, dan jurnalis berkumpul bersama setiap tiga tahun untuk memperkuat ikatan mereka dan menyusun strategi untuk masa depan. Pendidikan dan kesadaran akan penghapusan hukuman mati ECPM bekerja di sekolah-sekolah untuk mendorong anak muda dalam mendukung isu ini melalui lomba menggambar, pengenalan jurnalisme dan kunjungan kelas gratis - dengan partisipasi para ahli, individu yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati atau keluarga terpidana mati. ECPM meningkatkan kesadaran di kalangan publik tentang situasi kelompok minoritas dan rentan dengan berpartisipasi dalam Gay Pride, Fête de l'Humanité, Kota untuk Kehidupan, Hari Internasional Menentang Hukuman Mati, Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, dll. 128
ECPM2019 Memperkuat kapasitas aktor lokal dan mengambil tindakan bersama mereka ECPM berjuang melawan pembatasan terhadap aktivis di mana pun, hukuman mati tetap ada dengan mendukung pembentukan koalisi nasional dan regional terhadap hukuman mati, serta penciptaan jaringan anggota parlemen dan pengacara abolisionis. ECPM mendorong efisiensi di antara mitra lokalnya dengan mengatur sesi pelatihan dan mengadvokasi di semua tingkat politik agar pekerjaan mereka didukung. 129
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) adalah sebuah lembaga non- profit hak asasi manusia yang berbasis di Jakarta, Indonesia. KontraS telah secara konsisten melakukan upaya untuk mengkampanyekan penghapusan hukuman mati di Indonesia sebagai salah satu fokus isu KontraS. Untuk mendapatkan dukungan yang solid dalam gerakan ini, KontraS telah mengambil peran aktif baik dalam jaringan regional dan global, yaitu Anti-Death Asia Network (ADPAN) dan World Coalition Against Death Penalty (WCADP), untuk menarik perhatian isu ini. Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti pengarusutamaan kampanye, penelitian hak asasi manusia, dan advokasi berkelanjutan, KontraS berharap untuk mengubah paradigma publik dan pemerintah tentang penggunaan aturan hukum secara sah untuk mengatasi masalah hak asasi manusia di Indonesia. 130
TIDAK MANUSIAWI: KONDISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAGI TERPIDANA MATI DI INDONESIA "Ketika saya keluar dari kamar, semua orang tertawa. [...] Kita harus membiarkan mereka mempermalukan kita, kalau tidak kita tidak dapat mengunjungi keluarga. Kami menerimanya karena kami tidak punya pilihan". Kerabat seseorang yang dihukum mati di Pulau Nusakambangan. "Mengamati mereka tertembak, ketika [...] kita tahu bahwa mereka berubah menjadi orang yang lebih baik, itu sulit. [...] Kami mengasihani mereka. Kami berpikir bahwa Pemerintah harus memikirkan kembali hukumannya jika orang tersebut telah dipenjara selama lebih dari sepuluh tahun". Seorang anggota staf penjara dari Lapas Kerobokan Bali. Buku ini berasal dari misi pencarian fakta yang dilakukan di Indonesia dari Desember 2018 hingga Mei 2019 oleh KontraS dan ECPM (Together Against the Death Penalty). Misi ini dipimpin oleh tiga anggota KontraS yang melakukan wawancara semi-direktif individu kepada terpidana mati, direktur petugas Lapas, dan pendamping hukum di Indonesia. Mengingat bahwa tim investigasi tidak dapat ditempatkan di semua Lapas yang menampung terpidana mati, tim memilih delapan penjara yang mewakili berbagai jenis penjara. Wawancara lain dilakukan oleh penulis laporan, Carole Berrih, Direktur Sinergie Coopération, dengan kerabat terpidana mati dan pendamping hukum. Carole Berrih secara akurat menggunakan semua sumber yang dikumpulkan dan menempatkannya dalam konteks dalam sistem pidana dan Lembaga Pemasyarakatan. Laporan ini adalah bagian dari koleksi "Misi Pencari Fakta tentang hukuman mati" yang bertujuan untuk membuat penilaian kondisi kehidupan terpidana mati di berbagai negara di dunia. Tujuannya adalah untuk melaporkan realitas hukuman mati dan untuk melibatkan opini publik. Bekerjasama dengan ECPM 62 bis avenue Parmentier 75011 Paris © ECPM, 2019 Price: 20 euros ISBN: 978-2-49135-401-5 ™xHSM491y354015z Dicetak pada bulan Oktober 2019