KODE DISIPLIN 2023 1 PENDAHULUAN Pasal 1 Tujuan Kode Disiplin PSSI Kode Disiplin PSSI ini ditetapkan dan diberlakukan dengan tujuan (i) mengatur dan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran disiplin, (ii) menetapkan tindakan berupa sanksi agar kode disiplin ditegakkan sehingga pertandingan dan kompetisi berjalan disiplin sesuai dengan the Laws of the Game, berlangsung fair, respect dan sportif, (iii) mengatur tentang organisasi, tugas, kewenangan, fungsi dan kewajiban badan- badan yang bertanggungjawab dalam membuat dan mengambil keputusan atas pelanggaran disiplin, (iv) prosedur dan tata cara yang harus diikuti oleh badan-badan dan para pihak yang terkait dengan pelanggaran disiplin. Pasal 2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kode Disiplin PSSI 1. Kode Disiplin PSSI berlaku untuk setiap pertandingan dan kompetisi resmi. 2. Kode Disiplin PSSI juga diberlakukan lebih luas, yakni apabila terganggunya perangkat pertandingan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan atau tujuan utama Statuta PSSI dilanggar, khususnya pelanggaran disiplin tentang pemalsuan, suap dan doping. 3. Kode Disiplin PSSI juga berlaku dan mencakup segala pelanggaran disiplin terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan PSSI yang tidak berada dalam wilayah hukum badan manapun. Pasal 3 Para pihak yang tunduk terhadap Kode Disiplin PSSI Kode Disiplin PSSI berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sepak bola di Indonesia, khususnya, tetapi tidak terbatas pada: a. Anggota PSSI; b. Anggota dari Asosiasi Provinsi, Asosiasi Kabupaten/Asosiasi Kota PSSI; c. Klub non-anggota PSSI yang berpartisipasi dalam pertandingan atau kompetisi resmi; d. Ofisial; e. Lembaga terafiliasi PSSI; f. Pemain; g. Perantara pemain berlisensi; h. Pengurus; i. Setiap orang atau badan yang memiliki otoritas dari PSSI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pertandingan atau kompetisi resmi;
KODE DISIPLIN 2023 2 j. Setiap kandidat dalam pemilihan PSSI yang bukan ofisial, pemain, perangkat pertandingan, agen atau yang memiliki otorisasi dari PSSI; dan k. Penonton; Pasal 4 Ruang lingkup waktu pelaksanaan Kode Disiplin PSSI 1. Kode Disiplin PSSI mulai diberlakukan hanya pada pelanggaran disiplin yang terjadi berdasarkan fakta-fakta setelah Kode Disiplin PSSI ini ditetapkan. 2. Kode Disiplin PSSI juga ditetapkan berlaku berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi sebelumnya untuk membantu atau lebih membantu proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 3. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur beracara berlaku segera setelah Kode Disiplin PSSI ini disahkan. Pasal 5 Definisi, istilah dan pengertian 1. PSSI adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. 2. FIFA adalah Fédération Internationale de Football Association. 3. Klub klub sepak bola yang memiliki status sebagai anggota PSSI (baik profesional maupun amatir), lembaga terafiliasi PSSI atau yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku berpartisipasi dalam pertandingan atau kompetisi resmi. 4. Pertandingan adalah suatu pertandingan sepak bola, futsal, sepakbola pantai yang seluruhnya (termasuk pertandingan ulang dan atau pertandingan tunda, tambahan waktu dan penalti). Untuk kepentingan pertanggungjawaban pelaksanaan pertandingan, sebuah pertandingan dianggap dimulai. 5. Sebelum pertandingan adalah waktu antara kedatangan tim di dalam perimeter stadion dan suara peluit untuk pertandingan pertama (kick-off) dari wasit. 6. Setelah pertandingan adalah waktu antara suara peluit terakhir dari wasit dan keberangkatan tim dari dalam perimeter stadion. 7. Pertandingan internasional adalah pertandingan antara dua tim dari asosiasi yang berbeda (dua klub, satu klub dan satu perwakilan tim atau dua perwakilan tim).
KODE DISIPLIN 2023 3 8. Pertandingan persahabatan adalah pertandingan yang diselenggarakan oleh organisasi sepakbola, klub atau orang lain dari salah satu tim yang berasal dari lingkungan yang berbeda; dimana nilai yang dihasilkan pada pertandingan ini hanya berlaku pada pertandingan dan turnamen yang diikuti saat itu saja, dan bagi tim nasional hasil pertandingan itu mempengaruhi peringkat (ranking) di PSSI. 9. Pertandingan resmi atau Kompetisi resmi adalah pertandingan atau kompetisi yang diselenggarakan atau diawasi oleh PSSI atau yang tunduk pada kerangka peraturan PSSI, terutama yang merujuk kepada Kode Disiplin PSSI. 10. Ofisial adalah setiap orang kecuali pemain dan agen, yang melakukan aktivitas sepak bola di dalam klub, terlepas dari jabatan, jenis kegiatannya (baik bersifat administratif, teknis keolahragaan dan sebagainya); secara khusus yang disebut ofisial tim adalah manajer, pelatih, dan staf pendukung tim. 11. Pemain adalah setiap orang yang telah terdaftar di PSSI sebagai pemain profesional atau amatir pada kompetisi sepak bola, futsal atau sepak bola pantai. 12. Perangkat pertandingan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan peran-peran berikut yang terkait dengan penyelenggaraan pertandingan: i) Wasit (definisi terpisah di bawah), ii) Pengawas Pertandingan (match commissioner), iii) Inspektur Wasit (referee assessor), iv) Ketua Delegasi, v) Koordinator Umum (General Coordinator (GC)), vi) Petugas Media (media officer), vii) Petugas Kemanan (security officer), viii) Petugas Medis (medical officer) dan ix) Petugas lain yang ditunjuk oleh PSSI yang bertanggungjawab atas kelancaran pertandingan. 13. Wasit adalah individu yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan yang berperan sebagai Wasit, Asisten Wasit, Wasit Cadangan atau Petugas Pengatur Waktu. 14. Stadion merupakan tempat pertandingan berlangsung termasuk seluruh area seputar stadion (akses menuju stadion yang membutuhkan kartu yang terakreditasi atau tiket untuk masuk ke akses masing-masing) dari seluruh fasilitas stadion di dalam pagar area (pada hari pertandingan dan pada saat latihan resmi tim untuk mengambil tempat di dalam stadion. Area stadion mencakup : area parkir, area VIP dan hospitality, tribun media, area komersil, Operation Area, lapangan permainan (Field of Play), ruangan media dan area lainnya. 15. Regulasi PSSI dalam Kode Disiplin PSSI adalah Statuta PSSI, Regulasi Organisasi, Rekomendasi dan Peraturan lainnya yang dikeluarkan PSSI yang disesuaikan dengan Laws of the Game FIFA. 16. Laws of the Game adalah aturan permainan sepak bola yang disusun oleh the International Football Association Board (IFAB) dan diterbitkan oleh FIFA.
KODE DISIPLIN 2023 4 17. Pengurus adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas kepengurusan pada PSSI Pusat, anggota PSSI, anggota dari Asosiasi Provinsi PSSI, Asosiasi Kabupaten/Asosiasi Kota PSSI, lembaga terafiliasi PSSI. 18. Penonton adalah termasuk suporter, pendukung klub, kelompok suporter, kelompok Penonton, kelompok pendukung klub. Pasal 6 Rujukan pada Gender dalam Kode Disiplin PSSI Kode Disiplin PSSI berlaku secara umum tanpa membedakan jenis kelamin wanita maupun pria.
KODE DISIPLIN 2023 BAB I BUKU SATU MATERI HUKUM PELANGGARAN DISIPLIN BAB I UMUM Bagian pertama Persyaratan menjatuhkan sanksi disiplin Pasal 7 Sengaja dan kelalaian melakukan pelanggaran disiplin, diberikan sanksi 1. Kecuali ditetapkan sebaliknya, setiap pelanggaran disiplin akan diberikan sanksi disiplin tanpa kecuali baik sengaja maupun dikarenakan kelalaian. 2. Secara khusus, pertandingan dapat dimainkan dengan penutupan seluruh stadion atau sebagian, dengan sanksi larangan bermain di stadion atau wilayah tertentu yang berdasarkan alasan demi menjaga keamanan untuk mencegah terjadinya kerusuhan, meski belum ada bukti atas dugaan pelanggaran disiplin itu. Pasal 8 Tindakan percobaan melakukan pelanggaran disiplin, juga diberikan sanksi 1. Setiap tindakan percobaan melakukan pelanggaran disiplin juga dikenakan sanksi. 2. Dalam mengadili tindakan percobaan melakukan pelanggaran disiplin, Komite Disiplin PSSI dan atau Komite Banding PSSI dapat memberikan sanksi yang lebih rendah daripada yang diatur untuk pelanggaran yang sebenarnya. Komite Disiplin atau Komite Banding dapat memberikan pengurangan yang dianggapnya pantas. Namun, dalam hal sanksi diberikan dalam bentuk denda, pengurangan denda itu tidak boleh berada di bawah batas minimal sanksi denda sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 13 ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini. Pasal 9 Keterlibatan dalam pelanggaran disiplin, juga diberikan sanksi 1. Setiap orang yang dengan sengaja terlibat melakukan pelanggaran disiplin, baik sebagai pelaku maupun membantu melakukan pelanggaran disiplin diberikan sanksi. 2. Komite Disiplin PSSI dan atau Komite Banding PSSI mengukur dan mempertimbangkan tingkat dan kualitas kesalahan para pihak yang terlibat, dan karenanya dapat mengurangi sanksi yang akan diberikan. Pengurangan sanksi itu tidak boleh berada di bawah batas minimal sanksi denda sebagaimana dimaksudkan Pasal 13 ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini. 5
KODE DISIPLIN 2023 BAB I Bagian kedua Jenis-jenis sanksi pelanggaran disiplin Pasal 10 Sanksi disiplin bagi Orang Sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan bagi orang/individu tunduk terhadap Kode Disiplin PSSI ini adalah sebagai berikut: a. Teguran (reprimand); b. Denda; c. Peringatan (dengan kartu kuning); d. Pengusiran (dengan kartu merah); e. Skors (larangan bermain atau larangan berpartisipasi dalam pertandingan); f. Larangan memasuki ruang ganti dan atau bangku cadangan; g. Larangan memasuki stadion; h. Larangan ikut serta dan terlibat dalam aktivitas sepak bola; i. Pengembalian gelar dan hadiah; j. Penyitaan; dan k. Kerja Sosial. Pasal 11 Sanksi disiplin bagi Badan Sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan bagi badan adalah sebagai berikut: a. Teguran (reprimand); b. Denda; c. Penutupan seluruh stadion atau sebagian; d. Bermain di tempat netral; e. Larangan bermain di stadion tertentu; f. Larangan melakukan pendaftaran pemain; g. Pembatalan hasil pertandingan; h. Diskualifikasi dari kompetisi yang sedang berlangsung dan atau dikeluarkan dari kompetisi; i. Diturunkan ke divisi/tingkatan kompetisi yang lebih rendah (degradasi); j. Pengurangan poin (baik di kompetisi yang sedang berlangsung atau berikutnya); k. Dinyatakan kalah dengan pengurangan poin; l. Pengembalian gelar dan hadiah; m. Penyitaan; dan n. Kerja Sosial. 6
KODE DISIPLIN 2023 BAB I Pasal 12 Teguran Teguran adalah pemberitahuan resmi yang disampaikan secara tertulis untuk menyampaikan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran disiplin dan berlaku juga sebagai peringatan bahwa sanksi dapat diberikan apabila terjadi pelanggaran lebih lanjut. Pasal 13 Denda 1. Sanksi denda diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dan dibayarkan dalam mata uang rupiah. 2. Untuk kompetisi Liga 2 sanksi denda ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sanksi denda yang diterapkan pada Kode Disiplin PSSI ini. 3. Untuk kompetisi Liga 3 dan kompetisi lainnya di bawah naungan PSSI sanksi denda ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan sanksi denda yang diterapkan pada Kode Disiplin PSSI ini. 4. Untuk kompetisi yang memiliki ketentuan batasan umur (Piala Soeratin, Piala Pertiwi, Elite Pro Academy dan kompetisi lainnya yang ditentukan kemudian oleh PSSI) tidak boleh kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan secara umum tidak boleh melebihi dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). 5. Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Banding PSSI menentukan jumlah besarnya denda dan juga menentukan syarat, tata cara, dan batas waktu pembayaran denda tersebut. 6. Jika sanksi denda merupakan sanksi tambahan dari sanksi pertandingan di tempat netral dan/atau sanksi pertandingan tanpa Penonton maka sanksi denda harus dibayar lunas lebih dahulu sebelum sanksi berakhir. 7. Badan yang tunduk terhadap Kode Disiplin PSSI ini secara bersama-sama bertanggung jawab atas pembayaran dan pelunasan denda yang dikenakan kepada ofisial, pengurus dan pemain badan yang bersangkutan. Apabila pemain dan/atau ofisial yang terkena sanksi denda telah keluar dari klub tersebut, tidak membatalkan tanggung jawab bersama tersebut. Pasal 14 Peringatan (Kartu kuning) 1. Sanksi peringatan dengan kartu kuning adalah sanksi yang diberikan wasit kepada pemain saat pertandingan berlangsung atas pelanggaran ringan, sesuai dan sebagaimana yang diatur dalam Law 12 dalam Laws of the Game dan Pasal 47 Kode Disiplin PSSI ini. 7
KODE DISIPLIN 2023 BAB I 2. Apabila dua sanksi peringatan dengan kartu kuning diterima oleh pemain di dalam satu pertandingan, maka pemain yang bersangkutan secara otomatis pengusiran dari lapangan (sanksi pengusiran dengan kartu merah) dan sebagainya akibatnya pemain yang bersangkutan kehilangan haknya mengikuti pertandingan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Kode Disiplin PSSI ini. Kedua sanksi peringatan dalam bentuk Kartu Kuning yang menimbulkan pemberian sanksi pengusiran dalam bentuk Kartu Merah tidak dapat dianulir. 3. Apabila pemain diberikan sanksi peringatan berupa Kartu Kuning dalam pertandingan yang berbeda tetapi masih dalam lingkup kompetisi yang diselenggarakan PSSI, maka secara otomatis pemain yang bersangkutan dilarang bermain dalam satu pertandingan selanjutnya pada kompetisi yang sama. Komite Disiplin PSSI dapat memberikan pengecualian atau mengubah ketentuan ini sebelum dimulainya kompetisi tertentu. Setiap keputusan yang dibuat oleh Komite Disiplin PSSI berdasarkan ketentuan tersebut bersifat final dan mengikat. 4. Apabila suatu pertandingan harus diulang kembali, maka setiap sanksi peringatan yang lagi berlaku pada pertandingan ulangan tersebut. Apabila pertandingan tersebut tidak diulang kembali, maka sanksi peringatan yang diterima tim atas terjadinya pelanggaran disiplin tetap diberlakukan. Apabila kedua tim bertanggung jawab atas hal-hal tersebut, maka semua sanksi peringatan akan diberlakukan. telah ditetapkan sebelumnya tidak 5. Dalam hal sanksi dinyatakan kalah dengan pengurangan poin (forfeit) berdasarkan Pasal 28 Kode Disiplin ini diterapkan pada hasil suatu pertandingan, maka seluruh sanksi peringatan yang diberikan dalam pertandingan tersebut tidak dibatalkan. 6. Apabila seorang pemain dinyatakan bersalah melakukan tindakan tidak sportif sesuai dengan ketentuan pada Law 12 dalam Laws of the Game dan ia diusir dari lapangan permainan karena menerima kartu merah langsung, maka sanksi peringatan lainnya yang diterima sebelumnya pada pertandingan tersebut tetap berlaku. Pasal 15 Pengusiran (Kartu Merah) 1. Sanksi pengusiran dari lapangan permainan dengan kartu merah adalah sanksi perintah keluar oleh wasit kepada seseorang untuk meninggalkan lapangan permainan dan wilayah sekitarnya, termasuk tempat duduk pemain pengganti selama pertandingan berlangsung. Orang yang diusir dari lapangan permainan harus berada di dalam ruang ganti atau ruang control doping, dengan didampingi oleh pendamping, sampai dengan nama pemain tersebut dipilih untuk melakukan tes doping dipanggil. Pemain diperbolehkan duduk di bangku tribun tetapi tidak di sekitar lapangan permainan (Field of Play) dengan 8
KODE DISIPLIN 2023 BAB I memperhatikan tetap terjaganya keamanan dan integritas tidak dipilih untuk melakukan tes doping dan tidak menggunakan atribut sepakbola. Tidak dapat menghadiri post-match press conference atau aktivitas media lainnya yang ada di dalam stadion. 2. Sanksi pengusiran dari lapangan permainan diberikan dengan menunjukan kartu merah kepada pemain atau ofisial yang diberikan sanksi. Sanksi pengusiran dari lapangan permainan secara langsung/kartu merah langsung diberikan apabila pemain melakukan tindakan tidak sportif berupa pelanggaran berat seperti yang diatur dalam Law 12 dalam Laws of the Game dan Pasal 48 Kode Disiplin PSSI ini. Sanksi pengusiran dari lapangan permainan secara tidak langsung/kartu merah tidak langsung disebabkan pemain mendapatkan sanksi peringatan berupa dua kartu kuning berturut-turut (akumulasi) dalam pertandingan yang sama. 3. Seorang ofisial yang diusir dari lapangan permainan atau mendapat hukuman Skors (larangan berpartisipasi dalam pertandingan) dapat memberikan instruksi kepada orang yang menggantikannya di daerah bangku cadangan pemain. Orang yang diusir dari lapangan permainan atau mendapatkan hukuman skors diperbolehkan duduk di bangku tribun tetapi tidak di sekitar lapangan permainan (Field of Play) dengan memperhatikan tetap terjaganya keamanan dan integritas. Tidak dapat memasuki ruang ganti, tunnel atau technical area, atau berkomunikasi dengan atau kontak dengan siapapun individu yang terlibat dalam pertandingan (contoh: pemain atau technical staff) dalam artian apapun sebelum atau selama pertandingan. Tidak dapat menghadiri post-match press conference atau aktivitas media lainnya yang ada di dalam stadion. Orang tersebut tidak diperbolehkan mengganggu Penonton atau mengganggu jalannya pertandingan atau dengan cara yang melanggar ketentuan regulasi kompetisi yang berlaku. 4. Sanksi diusir dari lapangan permainan secara otomatis juga melahirkan larangan baginya (sanksi skors) untuk mengikuti pertandingan selanjutnya dalam kompetisi yang sama, meskipun sanksi tersebut diberikan dalam suatu pertandingan yang kemudian dinyatakan selesai (abandoned), dibatalkan dan/atau terhadapnya diterapkan sanksi dinyatakan kalah dengan pengurangan poin (forfeit) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Kode Disiplin PSSI ini. Komite Disiplin PSSI dapat memperpanjang masa sanksi skors tersebut. Pasal 16 Skors 1. Sanksi skors adalah sanksi berupa larangan berpartisipasi dalam suatu pertandingan atau kompetisi resmi selanjutnya serta larangan memasuki area yang berdekatan secara langsung dengan lapangan permainan. larangan bermain atau 2. Ofisial yang di skors berdasarkan ayat 1 di atas secara otomatis dilarang untuk memasuki ruang ganti sesuai dengan Pasal 17 Kode Disiplin PSSI ini. 9
KODE DISIPLIN 2023 BAB I 3. Sanksi skors tersebut harus ditetapkan secara tegas dan pasti jumlah larangan mengikuti pertandingan, termasuk jumlah hari maupun jumlah bulan. Kecuali ditetapkan lain, sanksi skors tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) pertandingan atau 24 (dua puluh empat) bulan. 4. Apabila sanksi skors diberikan untuk sejumlah pertandingan tertentu, hanya pertandingan-pertandingan yang benar-benar dimainkan secara penuh yang akan dianggap sebagai pelaksanaan sanksi skors. Apabila pertandingan dinyatakan selesai (abandoned), dibatalkan atau terhadapnya diterapkan sanksi dinyatakan kalah dengan pengurangan poin (forfeit), maka pelaksanaan sanksi skors tersebut hanya akan dihitung apabila tim dimana pemain atau ofisial yang fakta-fakta yang bersangkutan menyebabkan pertandingan (abandoned), dibatalkan atau terhadapnya diterapkan sanksi dinyatakan kalah dengan pengurangan poin (forfeit). tidak bertanggungjawab atas tersebut dinyatakan selesai tergabung 5. Sanksi skors pada pertandingan tertentu tidak lagi dianggap tertunda apabila sanksi dinyatakan kalah dengan pengurangan poin (forfeit) dikarenakan seorang pemain bermain di pertandingan meskipun tidak memiliki keabsahan untuk bermain (sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kode Disiplin PSSI ini) dikenakan secara retroaktif terhadap suatu pertandingan dimana seharusnya seseorang menjalani skors tersebut. Ketentuan ini juga berlaku untuk sanksi skors pada pertandingan tertentu yang diterapkan pada pemain yang berpartisipasi di pertandingan tersebut meskipun berstatus tidak sah. 6. Apabila sanksi skors dan sanksi denda diterima dalam waktu yang sama, sanksi skors dapat diperpanjang apabila denda belum dibayar penuh. Pasal 17 Larangan memasuki ruang ganti dan/atau bangku cadangan Sanksi larangan memasuki ruang ganti dan/atau bangku cadangan adalah sanksi berupa larangan langsung bagi seseorang memasuki ruang ganti dan atau area sekitar lapangan permainan, dan/atau tempat duduk di bangku cadangan pemain. Kedua sanksi ini dapat digabung. Pasal 18 Larangan memasuki stadion Sanksi larangan memasuki stadion adalah sanksi berupa larangan bagi seseorang untuk memasuki satu atau beberapa stadion secara bersamaan. Pasal 19 Larangan ikut serta dan terlibat dalam aktivitas sepakbola Sanksi larangan ikut serta dan terlibat dalam aktivitas sepakbola adalah sanksi berupa larangan bagi seseorang untuk ikut serta dalam segala aktivitas sepakbola, baik dari segi administratif, hukum atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sepakbola, futsal, bola pantai di klub yang terafiliasi dengan PSSI. 10
KODE DISIPLIN 2023 BAB I Pasal 20 Penutupan seluruh stadion atau sebagian Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat memberikan sanksi berupa perintah untuk memainkan pertandingan tertentu yang akan datang dengan kewajiban menutup stadion secara keseluruhan (tanpa Penonton) atau sebagian, dengan ketentuan: a. Sanksi tersebut diberikan kepada pertandingan kandang berikutnya dari klub atau badan yang menerima sanksi; b. Dalam hal penutupan stadion secara sebagian, Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat merujuk ke bagian tertentu dari stadion; c. Dalam hal penutupan stadion secara sebagian, penerapan sanksi ini tidak mengurangi alokasi tiket untuk tim yang bertandang atau ketersediaan tiket bagi Penonton di area suporter tandang (apabila ada). Pasal 21 Bermain di tempat netral tempat netral diterapkan dengan memberikan kewajiban Sanksi bemain di melangsungkan pertandingan di tempat netral, yakni tempat yang tidak terletak di wilayah tempat domisili atau lokasi stadion kandang dari pihak yang diberikan sanksi. Pasal 22 Larangan bermain di stadion tertentu Sanksi larangan bermain di stadion tertentu adalah sanksi yang diberikan kepada klub berupa pencabutan hak klub untuk menyelenggarakan pertandingan di stadion tertentu. Pasal 23 Larangan melakukan transfer Sanksi larangan melakukan transfer adalah sanksi berupa larangan bagi klub untuk mengontrak pemain manapun dalam masa waktu larangan tersebut. Pasal 24 Pembatalan hasil pertandingan Hasil suatu pertandingan dianggap dibatalkan apabila hasil yang diperoleh di lapangan permainan tidak diakui karena terjadinya suatu pelanggaran disiplin berdasarkan Kode Disiplin PSSI ini. 11
KODE DISIPLIN 2023 BAB I Pasal 25 Diskualifikasi dari kompetisi Sanksi diskualifikasi adalah sanksi berupa dicabutnya hak klub untuk mengikuti kompetisi yang sedang berlangsung ataupun kompetisi yang akan datang dan/atau dikeluarkan dari kompetisi. Pasal 26 Sanksi Degradasi Sanksi degradasi adalah sanksi yang diberikan kepada klub dengan menurunkannya ke divisi/tingkat kompetisi yang di bawahnya. Pasal 27 Sanksi Pengurangan Poin Sanksi pengurangan poin adalah sanksi yang diberikan kepada klub dengan mengurangi poinnya pada kompetisi yang tengah berlangsung ataupun kompetisi yang akan datang. Pasal 28 Sanksi dinyatakan kalah dengan pengurangan poin (forfeit) 1. Berdasarkan sanksi ini, tim yang dikenakan sanksi dinyatakan kalah 0-3 pada suatu pertandingan. 2. Apabila pada akhir pertandingan tersebut tim yang dikenakan sanksi kalah dengan selisih gol yang lebih besar dari 0-3, maka hasil tersebut yang dinyatakan berlaku. 3. Berdasarkan penerapan ayat (1) dan (2) di atas, apabila pertandingan terkait menghasilkan perolehan poin bagi tim yang diberikan sanksi, maka perolehan tim tersebut dikurangi 3 (tiga) poin dalam peringkat resmi di kompetisi terkait. Pasal 29 Pengulangan Pertandingan Pertandingan dapat diulang apabila pertandingan tidak dapat diselenggarakan atau tidak dapat dimainkan secara penuh karena alasan-alasan yang bukan merupakan force majeure (keadaan kahar), tetapi disebabkan oleh perilaku tim atau badan yang bertanggung jawab terhadap perilaku tersebut. tersebut Pasal 30 Pengembalian Penghargaan Setiap pihak yang dikenakan sanksi pengembalian penghargaan diharuskan untuk mengembalikan penghargaan serta hadiah-hadiah lainnya yang telah diterima, seperti uang dan obyek-obyek simbolis lainnya seperti medali, piala, dan sebagainya. 12
KODE DISIPLIN 2023 BAB I Pasal 31 Penyitaan Sanksi penyitaan adalah mengambil seluruh obyek (uang, peralatan olahraga, dan lain-lain) yang telah diberikan oleh PSSI. Pasal 32 Kerja Sosial Sanksi kerja sosial adalah sanksi bagi individu, klub atau anggota asosiasi yang diberikan untuk melakukan pekerjaan sosial sebagaimana diputuskan oleh badan peradilan. Bagian ketiga Penggabungan, pengurangan sanksi serta penyimpanan data Pasal 33 Penggabungan Sanksi Kecuali dalam hal-hal khusus lainnya, maka jenis-jenis sanksi pada Bab I (Bagian Umum) dan Bab II (Bagian Khusus) Kode Disiplin PSSI ini dapat digabungkan. Pasal 34 Penangguhan sebagian terhadap Pelaksanaan Sanksi 1. Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat mempertimbangkan untuk menangguhkan sebagian sanksi-sanksi disiplin tertentu yang diberikannya, seperti (i) sanksi skors; (ii) sanksi larangan memasuki ruang ganti dan/atau memasuki bangku cadangan pemain; (iii) sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola; (iv) sanksi penutupan seluruh stadion atau sebagian; dan (v) sanksi kewajiban bermain di tempat netral. 2. Penangguhan sebagian terhadap pelaksanaan sanksi skors hanya diperbolehkan apabila sanksi yang diberikan tidak melebihi 6 (enam) pertandingan atau 6 (enam) bulan, dengan persyaratan bahwa kondisinya mendukung hal tersebut dilakukan, khususnya apakah catatan dan data sebelumnya dari pihak yang terkena sanksi tersebut cukup baik dan memadai untuk dipertimbangkan. 3. Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Banding PSSI memutuskan bagian mana dari sanksi tersebut yang dapat dikurangi. Akan tetapi dalam kasus manapun, setengah dari sanksi tersebut pasti dijalankan tanpa penangguhan. 4. Dengan mengurangi sebagian dari sanksi yang diberikan, Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Banding PSSI berhak memberikan sanksi masa percobaan 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun. 5. Apabila orang yang diuntungkan dari penangguhan sebagian sanksi tersebut terlibat pada pelanggaran disiplin itu, pengurangan sanksi yang diberikan secara otomatis dibatalkan dan sanksi yang lainnya selama masa percobaan 13
KODE DISIPLIN 2023 BAB I telah ditetapkan sebelumnya diberlakukan secara otomatis yang ditambah dengan sanksi baru atas pelanggaran disiplin baru yang dilakukan itu. 6. Persyaratan sangat khusus dapat dipertimbangkan hanya untuk keadaan dan kondisi yang sangat tertentu pula. Dalam kasus doping, ketentuan pasal ini tidak berlaku. Pasal 35 Batas waktu sanksi dapat diselingi masa jeda kompetisi Batas waktu lamanya sanksi yang diberikan dapat diselingi oleh sisa musim kompetisi atau masa di antara musim kompetisi. Pasal 36 Penyimpanan data sanksi secara terpusat 1. Data-data tentang seluruh sanksi yang diberikan berdasarkan Kode Disiplin PSSI ini tersimpan di sistem informasi dan administrasi PSSI. Sekretariat Badan Yudisial PSSI melalui Sekretariat PSSI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang terkait mengenai sanksi-sanksi tersebut. 2. Pemberitahuan tertulis mengenai sanksi peringatan, sanksi dikeluarkan dari lapangan dan sanksi skors hanyalah sebagai konfirmasi bahwa sanksi tersebut telah ditetapkan. Prinsipnya, sanksi-sanksi tersebut memiliki kekuatan mengikat langsung pada pertandingan selanjutnya meskipun konfirmasi diterima oleh pihak-pihak terkait pada waktu kemudian. 3. Sesuai dengan ayat 2 di atas, badan-badan yang terkait (terutama klub) memiliki kewajiban mencatat sanksi peringatan (kartu kuning), sanksi dikeluarkan (kartu merah) dan sanksi skors (akibat akumulasi kartu kuning atau kartu merah) yang telah diterima oleh anggotanya dan memastikan keabsahan pemain atau ofisialnya dalam pertandingan berdasarkan ketentuan ini. 4. Untuk kepentingan sinkronisasi data sanksi disipliner, badan-badan yang ditunjuk oleh PSSI untuk menyelenggarakan putaran tertentu dari kompetisi yang secara nasional diselenggarakan oleh PSSI (termasuk tetapi tidak terbatas pada Asosiasi Provinsi PSSI, Asosiasi Kabupaten/Kota PSSI dan badan hukum operator liga) wajib menyampaikan kepada PSSI mengenai informasi sanksi disipliner yang tetapi pelaksanaannya masih belum diselesaikan oleh pihak-pihak yang menerima sanksi. telah diberikannya Bagian keempat Masa berlaku dan pembatalan sanksi peringatan dan masa berlaku sanksi skors Pasal 37 Masa berlakunya sanksi peringatan 1. Sanksi peringatan dengan Kartu Kuning yang diterima pada saat kompetisi berlangsung tidak berlaku di kompetisi lainnya, kecuali ditentukan lain oleh regulasi kompetisi yang telah diketahui dan disetujui oleh PSSI. 14
KODE DISIPLIN 2023 BAB I 2. Namun demikian sanksi tersebut berlaku pada kompetisi yang sama di waktu yang berbeda. Komite Disiplin PSSI dapat memberikan pengecualian terhadap peraturan ini sebelum dimulainya kompetisi selanjutnya. Ketentuan ini terkait dengan ketentuan Pasal 38 Kode Disiplin PSSI ini. Pasal 38 Pembatalan sanksi peringatan 1. Berdasarkan inisiatif sendiri atau atas didasari permintaan Badan hukum operator liga atau badan lainnya yang menyelenggarakan kompetisi yang dibentuk PSSI, Komite Disiplin PSSI dapat membatalkan sanksi peringatan dengan kartu kuning yang tidak berdampak pada diusirnya pemain tersebut dari arena pertandingan (hanya terkait akumulasi kartu kuning). 2. Di dalam kasus manapun, Komite Disiplin PSSI hanya diperbolehkan melakukannya sekali untuk setiap tim di setiap kompetisi. 3. Keputusan Komite Disiplin PSSI berdasarkan Pasal ini bersifat final dan mengikat. Pasal 39 Masa berlaku sanksi skors dalam pertandingan 1. Setiap sanksi skors dalam pertandingan, baik pemain ataupun orang lainnya, dapat berlaku juga di pertandingan atau babak selanjutnya dari suatu kompetisi yang sama. 2. Sanksi skors yang dihasilkan dari beberapa sanksi peringatan yang pengusiran untuk pemain di pertandingan yang berbeda pada kompetisi yang sama tidak berlaku di kompetisi lainnya. Bagian kelima Mengakhiri sanksi Pasal 40 Ketentuan umum 1. Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Banding PSSI yang mengeluarkan sanksi harus memutuskan ruang lingkup dan masa berlaku sanksi tersebut. 2. Sanksi dapat diberlakukan berdasarkan batas wilayah geografi atau kategori pertandingan atau kompetisi khusus. 3. Kecuali diatur secara khusus, lamanya sanksi selalu ditetapkan dengan pasti. 4. Komite Disiplin PSSI dan atau Komite Banding PSSI harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dan terjadi pada kasus tersebut serta tingkatan kesalahan yang terjadi ketika memutuskan sanksi yang akan diberikan. 15
KODE DISIPLIN 2023 BAB I Pasal 41 Pengulangan pelanggaran disiplin 1. Kecuali diatur secara khusus, Komite Disiplin PSSI dan atau Komite Banding PSSI dapat meningkatkan beratnya sanksi apabila pelanggaran disiplin tersebut dilakukan berulang. 2. Dalam pelanggaran ketentuan anti-doping, pelaksanaan Pasal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan anti-doping yang berlaku mengenai pengulangan pelanggaran. Pasal 42 Beberapa pelanggaran disiplin secara bersamaan 1. Apabila beberapa sanksi denda diberikan kepada seseorang sebagai sanksi atas terjadinya satu atau lebih pelanggaran disiplin, maka Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Banding PSSI memberikan putusannya dengan didasarkan pada sanksi denda yang diberikan atas pelanggaran disiplin terberat yang dilakukan dan Komite disiplin PSSI dan/atau Komite banding PSSI dapat memperberat sanksi sampai dengan setengah lebih banyak dari sanksi maksimum pelanggaran disiplin tersebut. 2. Ketentuan yang sama sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 42 ayat (1) di atas juga berlaku apabila para pihak tersebut mendapatkan beberapa kali sanksi sejenisnya (dua kali atau lebih sanksi skors, dua atau lebih sanksi larangan memasuki stadion, dan sebagainya) atas dasar satu atau beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan. 3. Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI yang memutuskan pemberian sanksi denda sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) tidak berhak menetapkan batasan denda melebihi maksimal denda sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2). Bagian keenam Kadaluwarsa dan permulaan sanksi pelanggaran disiplin Pasal 43 Batas waktu untuk mengadili pelanggaran disiplin 1. Pelanggaran disiplin yang dilakukan dalam satu pertandingan tidak dapat diadili apabila telah lewat dari 2 (dua) tahun setelah pertandingan itu dilangsungkan. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum, pelanggaran disiplin lainnya tidak lagi dapat diadili apabila telah lewat 10 (sepuluh) tahun setelah pelanggaran disiplin tersebut terjadi. 16
KODE DISIPLIN 2023 BAB I 2. Pelanggaran disiplin karena menggunakan doping tidak lagi dapat diadili apabila telah lewat 8 (delapan) tahun dari saat pelanggaran disiplin itu terjadi. 3. Pengadilan untuk pelanggaran disiplin karena terlibat melakukan korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 64 Kode Disiplin PSSI ini tidak termasuk dalam kategori pembatasan waktu ini. Pasal 44 Permulaan berlakunya batas waktu sanksi Permulaan batas waktu berlakunya sanksi disiplin adalah sebagai berikut: a. Dari hari saat si pelaku pelanggaran disiplin terbukti melakukannya. b. Apabila pelanggaran disiplin tersebut dilakukan berulang, maka di hari dimana pelanggaran disiplin terakhir tersebut terbukti dilakukan. c. Apabila pelanggaran disiplin dilakukan dalam akhir periode tertentu, maka berlaku dari hari terakhir pelanggaran disiplin tersebut berakhir. Pasal 45 Perubahan batas waktu permulaan sanksi Perubahan batas waktu permulaan berlakunya sanksi disiplin dapat dilakukan apabila Komite Disiplin PSSI memulai proses penyelidikannya sebelum batas waktu untuk mengadili berakhir. Pasal 46 Lamanya batas waktu pelaksanaan sanksi 1. Lamanya batas waktu pemberian sanksi adalah 5 (lima) tahun. 2. Lamanya batas waktu tersebut dimulai dari hari dimana hasil keputusan ditetapkan. 17
KODE DISIPLIN 2023 BAB II BAB II KHUSUS Bagian Pertama Pelanggaran terhadap Laws of the Game Pasal 47 Pelanggaran Ringan Seseorang pemain diberikan sanksi peringatan dengan kartu kuning berdasarkan Pasal 14 Kode Disiplin PSSI ini apabila ia terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksudkan Law 12 dalam Laws of the Game, sebagai berikut: a. Tindakan tidak sportif; b. Melakukan reaksi yang berlebihan baik dengan ucapan atau gerakan tubuh yang berlebihan terhadap ofisial pertandingan, seperti mengkritik hasil keputusan, protes, dan lainnya; c. Secara terus menerus melanggar the Laws of the Game; d. Memperlambat memulai kembali permainan dalam suatu pertandingan; e. Tidak menaati batas yang ditentukan ketika permainan dimulai kembali dengan tendangan sudut, tendangan bebas atau lemparan ke dalam; f. Memasuki atau kembali memasuki lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa izin wasit; g. Dengan sengaja meninggalkan lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa izin wasit. Pasal 48 Pelanggaran Berat Seorang pemain melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Law 12 dalam Laws of the Game antara lain: a. Melakukan pelanggaran serius (serious foul play); b. Melakukan tindakan kekerasan (violent conduct); c. Meludahi pemain lawan atau orang lain; d. Melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangannya mencegah tim lawan mencetak gol atau peluang tim lawan mencetak gol (obvious goal-scoring opportunity) (tidak berlaku bagi penjaga gawang); e. Menghalangi tim lawan mencetak gol dalam sebuah kesempatan emas (obvious goal-scoring opportunity) dengan cara melakukan pelanggaran yang dapat menghasilkan tendangan bebas atau tendangan penalti bagi tim lawan; f. Mengucapkan kata dan/atau gerak tubuh yang menghina, melecehkan atau kasar; 18
KODE DISIPLIN 2023 BAB II g. Mendapatkan sanksi peringatan kedua dalam pertandingan yang sama sebagaimana dimaksudkan Pasal 14 ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini. Pasal 48A Tingkah laku buruk terhadap pemain lawan yang luput dari perhatian perangkat pertandingan Seorang pemain melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan sanksi sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya 1 (satu) pertandingan untuk setiap pelanggaran serius (serious foul play) yang dilakukan oleh setiap pemain; b. sekurang-kurangnya 2 (dua) pertandingan karena melakukan penyerangan (seperti menyikut, memukul, menendang dan sebagainya) terhadap pemain lawan atau orang lain selain dari perangkat pertandingan; c. sekurang-kurangnya 2 (dua) pertandingan untuk tindakan tidak sportif (unsporting conduct) terhadap pemain lawan atau orang lain selain perangkat pertandingan (tunduk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 59 sampai Pasal 62 Kode Disiplin PSSI ini); d. sekurang-kurangnya 3 (tiga) pertandingan untuk tindakan kekerasan (violent conduct) dalam suatu pertandingan; e. sekurang-kurangnya 6 (enam) pertandingan untuk tindakan meludahi pemain lawan atau orang lain selain dari perangkat pertandingan; f. Sanksi denda minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan terhadap pelanggaran disiplin berat yang dilakukan terhadap pemain lawan atau orang selain perangkat pertandingan yang diatur dalam huruf a, b, c, d dan e Pasal ini. Bagian Kedua Tingkah laku buruk dalam pertandingan dan kompetisi. Pasal 49 Tingkah laku buruk terhadap pemain lawan atau orang-orang selain dari perangkat pertandingan. 1. Termasuk sanksi skors secara otomatis yang timbul sebagaimana dimaksudkan Pasal 15 ayat (4) Kode Disiplin PSSI, maka jumlah sanksi skors secara keseluruhan terhadap siapapun yang menerima kartu merah langsung atau tidak langsung dalam keadaan-keadaan tertentu adalah sebagai berikut: 19
KODE DISIPLIN 2023 BAB II a. Paling tidak 1 (satu) pertandingan untuk setiap pelanggaran menghalangi tim lawan mencetak gol dalam sebuah peluang mencetak gol (clear goal-scoring opportunity) (khususnya tindakan dengan sengaja menyentuh bola dengan tangan); b. Paling tidak 2 (dua) pertandingan untuk pelanggaran serius (serious foul play) dalam suatu pertandingan, khususnya dalam hal bertindak kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan; c. Paling tidak 2 (dua) pertandingan untuk tindakan tidak sportif (unsporting conduct) lain selain perangkat pertandingan (tunduk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 59 sampai Pasal 62 Kode Disiplin PSSI ini); terhadap pemain lawan atau orang d. Paling tidak 2 (dua) pertandingan karena melakukan penyerangan (seperti menyikut, memukul, menendang dan sebagainya) terhadap pemain lawan atau orang lain selain dari perangkat pertandingan; e. Paling tidak 6 (enam) pertandingan untuk tindakan meludahi pemain lawan atau orang lain selain dari perangkat pertandingan. 2. Sanksi denda minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan terhadap semua tingkah laku buruk yang dilakukan terhadap pemain lawan atau orang selain perangkat pertandingan yang diatur dalam ayat 1 huruf a, b, c, d dan e Pasal ini. 3. Hak untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin ini dimiliki oleh Komite Disiplin PSSI sesuai dengan ketentuan Pasal 78 huruf a Kode Disiplin PSSI ini. Pasal 50 Tingkah laku buruk terhadap Perangkat Pertandingan 1. Siapapun yang melakukan tingkah laku buruk terhadap Perangkat Pertandingan dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Sekurang-kurangnya 4 (empat) pertandingan untuk tindakan tidak sportif (unsporting conduct) terhadap perangkat pertandingan (dengan tunduk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 59 sampai Pasal 62 Kode Disiplin PSSI ini); b. Sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan karena melakukan penyerangan (dengan menyikut atau memukul atau menendang dan sebagainya) terhadap perangkat pertandingan; c. Sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan karena bertingkah laku buruk dengan cara meludah pada perangkat pertandingan; d. Sanksi pada ayat 1 huruf a, b dan c ditambahkan secara otomatis terhadap siapapun yang menerima kartu merah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4 Kode Disiplin PSSI ini 20
KODE DISIPLIN 2023 BAB II 2. Sanksi denda minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan terhadap perangkat terhadap semua pertandingan yang diatur dalam ayat 1 butir a, b, c dan d Pasal ini. laku buruk yang dilakukan tingkah 3. Hak untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin ini adalah Komite Disiplin PSSI sesuai dengan ketentuan Pasal 78 huruf a Kode Disiplin PSSI ini. Pasal 51 Perkelahian 1. Setiap orang yang terlibat dalam perkelahian diberikan sanksi skors selama setidaknya 6 (enam) pertandingan. 2. Dalam hal perkelahian tersebut melibatkan 3 (tiga) orang atau lebih yang merupakan anggotanya, maka klub atau badan bersangkutan akan dikenakan sanksi denda minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 3. Setiap orang yang telah berupaya mencegah terjadinya perkelahian, melindungi atau memisahkan para pihak yang terlibat dalam perkelahian tidak dijatuhi sanksi. Komite Disiplin PSSI dan Komite Banding PSSI menentukan ini berdasarkan bukti yang tersedia. Pasal 52 Penyerang yang tidak diketahui identitasnya Apabila dalam suatu kasus kerusuhan, tidak memungkinkan untuk mencari dan menentukan si pelaku kerusuhan, maka Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada klub atau badan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penyerang yang tidak diketahui identitasnya tersebut (contoh: sang penyerang mengenakan atau membawa atribut salah satu klub/tim atau duduk di tribun yang dialokasikan untuk suporter klub terkait). Pasal 53 Tingkah laku buruk tim 1. Sanksi disiplin yang diberikan kepada klub atau badan apabila anggota-anggota timnya (pemain dan/atau ofisial) melakukan suatu pelanggaran disiplin secara kolektif dalam satu pertandingan, secara khusus sebagai berikut: a. Denda sebesar setidaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila dalam satu pertandingan ada 5 (lima) atau lebih pemain yang diberikan sanksi peringatan dengan kartu kuning; b. Denda sebesar setidaknya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila dalam satu pertandingan ada 3 (tiga) atau lebih pemain yang diberikan sanksi pengusiran dari lapangan permainan dengan kartu merah; c. Denda sebesar setidaknya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila beberapa pemain dan/atau ofisial dari satu tim secara bersama-sama melakukan tingkah laku buruk berupa ancaman atau intimidasi terhadap 21
KODE DISIPLIN 2023 BAB II perangkat pertandingan sebagaimana dimaksud Pasal 61 Kode Disiplin PSSI ini. 2. Penambahan jumlah sanksi denda dikenakan dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk tingkat/jenis kompetisi dan pengulangan tindakan. Pasal 54 Memancing kebencian dan kekerasan 1. Pemain atau ofisial yang memancing kebencian atau kekerasan diberikan sanksi skors tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dan denda minimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh juta rupiah). 2. Apabila perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas dilakukan melalui media massa (seperti melalui media cetak, media sosial, siaran televisi atau radio) baik secara langsung (live) maupun secara tidak langsung atau apabila dilakukan langsung pada saat pertandingan di stadion atau di sekitar stadion, maka sanksi denda yang dijatuhkan minimal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pasal 55 Memprovokasi penonton Setiap orang yang melakukan tingkah laku buruk dengan memancing atau memprovokasi Penonton ketika pertandingan sedang berlangsung diberikan sanksi skors 2 (dua) pertandingan dan sanksi denda minimum sebesar Rp 75.000.000 (tujuh lima puluh juta rupiah). Pasal 56 Pemain tidak sah 1. Pemain tidak sah adalah: (i) Pemain yang dimainkan oleh suatu kesebelasan yang belum memperoleh pengesahan dari PSSI dan/atau sesuai dengan ketentuan pada regulasi kompetisi terkait yang telah disetujui oleh PSSI; (ii) Pemain dari suatu kesebelasan yang bermain dalam suatu pertandingan namun tidak tercantum namanya dalam daftar susunan pemain; (iii) Pemain yang dimainkan kembali oleh suatu tim yang sebelumnya telah diganti dalam pertandingan yang sama; (iv) Pemain yang dimainkan oleh suatu tim meskipun masih menjalani sanksi skors yang dikenakan oleh Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Banding PSSI dan/atau Panitia Disiplin yang khusus dibentuk untuk kompetisi terkait; 22
KODE DISIPLIN 2023 BAB II (v) Pemain yang dimainkan oleh suatu tersebut mendapatkan sanksi berupa sanksi denda yang belum dilunasi pembayarannya; tim meskipun pemain (vi) Pemain pengganti yang dimainkan oleh suatu tim dengan melebihi ketentuan atau dengan melanggar ketentuan dengan jumlah pergantian pemain yang berlaku; dan (vii) Pemain yang terdaftar dan bermain di kompetisi dengan menggunakan identitas/dokumen pendaftaran palsu. 2. Apabila seorang pemain yang tidak sah sebagaimana dalam ayat 1 bermain di pertandingan resmi, maka timnya akan dijatuhi sanksi dinyatakan kalah dengan pemotongan poin (forfeit) pada pertandingan tersebut sesuai dengan Pasal 28 Kode Disiplin PSSI ini dan denda minimal Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). 3. Apabila pemain yang tidak sah itu terlibat dalam pertandingan persahabatan maka timnya dijatuhi sanksi dinyatakan kalah 0-3 dengan pengurangan poin (apabila berlaku) sesuai dengan Pasal 28 Kode Disiplin ini dan denda minimal sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Pasal 57 Mengakibatkan pertandingan terhenti 1. Apabila pertandingan tidak dapat dilaksanakan secara penuh untuk alasan yang bukan merupakan keadaan kahar (force majeure), tetapi karena tingkah laku tim atau tingkah laku yang terhadap mana suatu klub atau badan bertanggung jawab (termasuk menolak melanjutkan permainan dengan meninggalkan lapangan permainan dan menunda dilanjutkannya permainan, protes berkepanjangan dan sebagainya) tim atau klub yang bertanggung jawab dikenakan sanksi dinyatakan kalah (forfeit) dengan pengurangan 6 (enam) poin (secara khusus mengesampingkan Pasal 28 ayat 3 Kode Disiplin PSSI ini) dan sanksi denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Klub partisipan Liga 1 atau Liga 2, maka klub yang bertanggung jawab dikenakan sanksi dinyatakan kalah (forfeit) dengan pengurangan 9 (sembilan poin) dan denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 2. Dalam dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat memberikan penambahan terhadap jumlah sanksi yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) selama sanksi tersebut diatur dalam Pasal 11 Kode Disiplin PSSI ini. hal pelanggaran merupakan pengulangan atau 3. Pemain atau ofisial tim yang menganjurkan atau menyuruh melakukan agar melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) Kode Disiplin PSSI diberikan sanksi dengan sanksi larangan melakukan aktivitas yang terkait dengan sepak bola 23
KODE DISIPLIN 2023 BAB II sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan dan sanksi denda sekurang- kurangnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pasal 58 Tidak hadir di tempat pertandingan dan menolak untuk bertanding 1. Apabila pertandingan tidak dapat dilaksanakan karena tim yang bersangkutan tidak hadir di tempat pertandingan meskipun sudah dijadwalkan dan diberitahukan sebelumnya secara patut tanpa alasan yang sah, dianggap menolak untuk bertanding dan tim atau klub yang bertanggung jawab dikenakan sanksi dinyatakan kalah 0-3 dengan pengurangan poin (forfeit) dan denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh klub partisipan Liga 1 atau Liga 2, maka klub bersangkutan dikenakan sanksi dinyatakan kalah (forfeit) dengan pengurangan 9 (sembilan) poin dan denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 2. Dalam dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, Komite Disiplin atau Komite Banding PSSI dapat memberikan penambahan terhadap jumlah sanksi yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) selama sanksi tersebut diatur dalam Pasal 11 Kode Disiplin PSSI ini. hal pelanggaran merupakan pengulangan atau 3. Pemain atau ofisial tim yang menganjurkan dan/atau menyuruh melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (1) Kode Disiplin PSSI diberikan sanksi larangan melakukan aktivitas yang terkait dengan sepak bola sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan dan sanksi denda sekurang- kurangnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) . Bagian Ketiga Perilaku yang menghina dan diskriminatif Pasal 59 Perilaku yang menghina dan penerapan prinsip fair play 1. Setiap orang yang menghina, melecehkan atau mendiskreditkan orang lain bagaimanapun caranya khususnya dengan menggunakan gerak tubuh atau dengan kata-kata yang dianggap menghina orang lain, atau melanggar asas fair play atau melakukan suatu tindakan yang tidak sportif dengan cara apapun, dikenakan sanksi berupa sanksi denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 2. Setiap orang yang tunduk terhadap Kode Disiplin PSSI ini, yang membuat pernyataan baik secara lisan maupun secara tertulis yang mendiskreditkan keputusan perangkat pertandingan, keputusan Badan Yudisial PSSI atau 24
KODE DISIPLIN 2023 BAB II keputusan PSSI lainnya bagaimanapun caranya yang dipublikasikan secara khusus melalui pamflet, selembar kertas, spanduk, dan sejenisnya maupun yang dimuat atau disiarkan melalui media massa cetak, media sosial atau media massa elektronik dikenakan sanksi larangan beraktivitas yang terkait dengan sepak bola sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan dan sanksi denda sekurang kurangnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 60 Tindakan Diskriminatif 1. Pemain atau Ofisial yang melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap orang lain dengan menggunakan perkataan atau tindakan yang bersifat menghina, meremehkan atau merendahkan yang terkait dengan warna kulit, bahasa, agama, etnis atau suku bangsa atau melakukan tindakan lainnya yang dapat dianggap diskriminatif dijatuhi sanksi sebagai berikut: a. Sanksi skors selama setidaknya 5 (lima) pertandingan; dan b. Sanksi larangan memasuki stadion setidaknya 1 (satu) pertandingan dan sanksi denda setidaknya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila dilakukan oleh Pemain atau Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) apabila dilakukan oleh ofisial, yang akan ditanggung klubnya. 2. Apabila Penonton atau kelompok Penonton (suporter) dari klub atau badan tertentu melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, baik dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, choreo atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung, terlepas dari alasan lemahnya pengawasan oleh badan atau klub yang didukung oleh kelompok Penonton tersebut, badan atau klub dikenakan sanksi : a. Denda sekurang-kurangnya Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan b. Apabila dianggap perlu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti akibat yang ditimbulkan, pengulangan tindakan, dan sebagainya, Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat menjatuhkan sanksi lain, seperti Penutupan seluruh stadion atau sebagian, dinyatakan kalah dengan pengurangan poin (forfeit), pengurangan poin atau diskualifikasi dari kompetisi yang sedang berlangsung. 3. Apabila identitas yang bersangkutan diketahui, setiap Penonton atau kelompok Penonton yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2) di atas dikenakan sanksi berupa larangan memasuki stadion dalam pertandingan atau kompetisi yang diadakan atau diawasi oleh PSSI selama 2 (dua) tahun. 25
KODE DISIPLIN 2023 BAB II Bagian Keempat Pelanggaran terhadap hak kebebasan individu Pasal 61 Ancaman Setiap orang yang melakukan intimidasi atau ancaman terhadap perangkat pertandingan yang dapat dianggap sebagai ancaman yang serius dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan skors sekurang- kurangnya 1 (satu) pertandingan. Sanksi ini tidak dapat digabung. Pasal 62 Paksaan Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memberikan tekanan terhadap perangkat pertandingan yang dapat memaksanya untuk melakukan tindakan tertentu atau membuat perangkat pertandingan tidak dapat mengambil keputusan secara independen akan dikenakan sanksi denda sekurang- kurangnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan skors sekurang-kurangnya 1 (satu) pertandingan. Sanksi ini tidak dapat digabung. Bagian kelima Pemalsuan data dokumen Pasal 63 Pemalsuan data dan dokumen 1. Pemain yang memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu untuk telah ditentukan memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi berupa sanksi skors sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 2. Ofisial yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas dikenakan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola sekurang- kurangnya 12 (dua belas) bulan dan sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 3. Pengurus badan-badan tertentu yang melakukan atau membantu melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka akan dikenakan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 26
KODE DISIPLIN 2023 BAB II 4. Apabila belum ditentukan dalam regulasi kompetisi yang terkait, klub atau badan yang anggotanya (pemain dan/atau ofisial) melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan pelanggaran tersebut dilakukan secara (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sistematis sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa dari anggota klub atau badan tersebut) dapat dikenakan: a. sanksi diskualifikasi dari kompetisi/turnamen yang sedang berlangsung serta (dalam hal pengulangan pelanggaran) haknya dicabut untuk mengikuti kompetisi atau turnamen itu pada musim berikutnya; dan b. sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 64 Korupsi 1. Siapa saja yang melakukan tingkah laku buruk terlibat suap, baik dengan cara tertentu dengan menawarkan, menjanjikan atau meminjam keuntungan memberikan atau menerima sejumlah uang atau sesuatu yang bukan uang tetapi dapat dinilai dengan uang dengan cara dan mekanisme apapun kepada atau oleh perangkat pertandingan, pengurus PSSI, ofisial, pemain, dan/atau siapa saja yang berhubungan dengan aktivitas sepak bola atau pihak ketiga baik yang dilakukan atas nama pribadi atau atas nama pihak ketiga itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan pelanggaran terhadap regulasi PSSI termasuk Kode Disiplin PSSI ini dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan, harus diberikan sanksi. 2. Terhadap perangkat pertandingan, pemain, ofisial klub, atau pengurus yang terlibat melakukan pelanggaran dalam ayat (1) dikenakan sanksi berupa: a. Sanksi larangan beraktivitas dalam sepakbola sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan; b. Sanksi denda sekurang-kurangnya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); dan c. Sanksi larangan memasuki stadion sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan. 3. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang dilakukan secara pasif seperti menawarkan dengan meminta, dijanjikan atau menerima keuntungan tertentu juga dikenakan sanksi yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini. 4. Dalam keterlibatan kasus suap yang sangat serius dan atau dalam keterlibatan kasus suap yang dilakukan secara berulang, maka sanksi yang dijatuhkan adalah berupa sanksi larangan beraktivitas dalam sepakbola seumur hidup dimanapun di dunia. PSSI akan melaksanakan prosedur administrasi yang 27
KODE DISIPLIN 2023 BAB II diperlukan kepada AFC dan FIFA agar sanksi yang dijatuhkan tersebut berlaku secara internasional. 5. Klub atau badan yang anggotanya (pemain dan/atau ofisial) melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis (contoh: dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) dapat dikenakan sanksi: a. diskualifikasi, untuk klub non-Liga 1 dan non-Liga 2; b. degradasi, untuk klub partisipan Liga 1 dan Liga 2; dan c. denda sekurang-kurangnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 65 Taruhan 1. Orang yang tunduk kepada Kode Disiplin PSSI ini yang melakukan segala jenis taruhan atau yang berkaitan dengan pertandingan sepak bola atau kompetisi merupakan pelanggaran. Tingkah laku buruk terlibat taruhan, judi baik dengan cara meminta, mendukung menawarkan untuk melakukan taruhan agar memperoleh keuntungan baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain, dengan cara dan mekanisme apapun yang digunakan kepada atau oleh perangkat pertandingan, pengurus, ofisial, pemain, atau siapa saja yang berhubungan dengan aktivitas sepak bola atau pihak ketiga baik yang dilakukan atas nama pribadi atau atas nama pihak ketiga itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan pelanggaran disiplin terhadap regulasi PSSI, harus diberikan sanksi. 2. Terhadap pemain yang terlibat taruhan dikenakan sanksi berupa: a. Denda sekurang-kurangnya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan b. Skors sekurang-kurangnya 2 (dua) pertandingan; 3. Terhadap setiap orang yang tunduk pada Kode Disiplin PSSI ini kecuali pemain, dikenakan sanksi berupa: a. Denda sekurang-kurangnya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); b. Larangan beraktivitas dalam sepakbola sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; atau c. Dalam hal pengulangan tindakan, larangan memasuki stadion sekurang- kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan. 4. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang dilakukan secara pasif juga dikenakan sanksi yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Kode Disiplin PSSI ini. 28
KODE DISIPLIN 2023 BAB II 5. Dalam kasus keterlibatan taruhan yang sangat serius dan atau dalam keterlibatan taruhan yang dilakukan secara berulang, maka sanksi yang dijatuhkan adalah berupa sanksi larangan beraktivitas dalam sepakbola seumur hidup dimanapun di dunia. PSSI memberitahukan kepada FIFA agar sanksi yang dijatuhkan tersebut berlaku di seluruh dunia. Bagian Ketujuh Doping Pasal 66 Doping tunduk pada Peraturan FIFA Doping itu dilarang dan merupakan pelanggaran disiplin. Ketentuan mengenai doping dan pelanggaran-pelanggaran tentang ketentuan anti doping diatur dalam FIFA Anti-Doping Regulations. Sanksi terkait doping diberikan berdasarkan FIFA Anti-Doping Regulations yang berlaku dan Kode Disiplin PSSI ini. Bagian kedelapan Tidak mematuhi keputusan yang sudah dijatuhkan Pasal 67 Tidak mematuhi keputusan yang sudah dijatuhkan 1. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda secara keseluruhan atau sebagian kepada PSSI atau orang lain, atau untuk melakukan suatu hal tertentu, meskipun sudah diperintahkan dan diputuskan dalam suatu bentuk keputusan Badan Yudisial PSSI atau badan PSSI lain maka dijatuhi sanksi tambahan, yaitu : a. Sanksi denda atas kelalaiannya mematuhi keputusan tersebut; b. Diberikan batas waktu terakhir untuk membayar denda atau segera c. memenuhi keputusan yang tidak terkait dengan denda; (Kepada klub) diberikan sanksi tambahan berupa sanksi peringatan dan pemberitahuan bahwa apabila klub masih tetap melakukan kesalahan atau kelalaian tidak mematuhi keputusan sampai batas yang telah ditetapkan, maka klub dapat diberikan sanksi pengurangan nilai, degradasi serta sanksi larangan melakukan pendaftaran pemain; (Kepada klub) pembekuan subsidi apabila klub tidak mematuhi keputusan sampai batas yang telah ditetapkan. 1. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda secara keseluruhan atau sebagian kepada PSSI atau orang lain, atau untuk melakukan suatu hal tertentu, meskipun sudah diperintahkan dan diputuskan dalam suatu bentuk keputusan Badan Yudisial PSSI atau badan PSSI lain maka dijatuhi sanksi tambahan, yaitu : a. Sanksi denda atas kelalaiannya mematuhi keputusan tersebut; b. Diberikan batas waktu terakhir untuk membayar denda atau segera c. memenuhi keputusan yang tidak terkait dengan denda; (Kepada klub) diberikan sanksi tambahan berupa sanksi peringatan dan pemberitahuan bahwa apabila klub masih tetap melakukan kesalahan atau kelalaian tidak mematuhi keputusan sampai batas yang telah ditetapkan, maka klub dapat diberikan sanksi pengurangan nilai, degradasi serta sanksi larangan melakukan pendaftaran pemain; (Kepada klub) pembekuan subsidi apabila klub tidak mematuhi keputusan sampai batas yang telah ditetapkan. 2. Apabila sanksi berupa sanksi pengurangan poin telah dijatuhkan, pengurangan poin itu harus segera disesuaikan dengan jumlah poin yang diperoleh klub 29
KODE DISIPLIN 2023 BAB II dalam kompetisi yang sedang diikutinya atau dalam keadaan tertentu, kompetisi yang akan diikutinya di waktu yang akan datang. 3. Sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola dapat pula dikenakan terhadap orang-orang yang terkait langsung dengan pertandingan. Bagian kesembilan Tanggung jawab klub dan badan-badan lainnya Pasal 68 Tanggung jawab dalam pelaksana pertandingan Badan-badan yang menyelenggarakan pertandingan bertanggungjawab dan wajib untuk melakukan tindakan dan upaya : a. Memperhitungkan dan mengantisipasi tingkat bahaya yang akan terjadi dalam pertandingan tersebut dan memberitahukannya kepada PSSI setiap hal yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban pertandingan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan tim, kenyamanan perangkat pertandingan, Penonton dan kelancaran pertandingan di dalam stadion atau di luar dan sekitar stadion, baik sebelum pertandingan, pada saat pertandingan berlangsung, dan saat segera setelah pertandingan selesai; b. Memastikan bahwa pertandingan dilangsungkan sesuai dan berdasarkan pada peraturan keamanan (regulasi PSSI, regulasi AFC, regulasi FIFA, dan peraturan perundang-undangan) yang berlaku dan segera mengambil tindakan-tindakan pencegahan sesuai dengan kondisi lingkungan di lapangan sebelum, pada saat dan setelah pertandingan selesai, serta apabila terjadi kerusuhan; c. Memastikan keamanan dan kenyamanan perangkat pertandingan, pemain, dan ofisial yang terlibat (secara khusus tim tamu) selama mereka berada di tempat pelaksanaan pertandingan sejak kedatangan sampai dengan kepulangan tidak terbatas pada stadion, penginapan/hotel, perjalanan dari dan ke tempat pertandingan; d. Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat secara aktif dan efektif; e. Memastikan bahwa hukum dan peraturan tetap ditegakkan secara baik dan benar, baik di stadion maupun di sekitar stadion dan pertandingan-pertandingan tersebut pun berjalan dan terorganisir dengan baik. Pasal 69 Kegagalan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan 1. Setiap badan yang menyelenggarakan pertandingan gagal memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Kode Disiplin PSSI diberikan sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 30
KODE DISIPLIN 2023 BAB II 2. Bagi pelanggaran yang serius terhadap Pasal 68 atau pengulangan pelanggaran, Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat memberikan sanksi tambahan berupa sanksi penutupan seluruh stadion atau (dua) kali pertandingan. Berdasarkan sebagian sekurang-kurangnya 2 pertimbangan yang sama, Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat memberikan larangan memasuki stadion bagi suporter dan/atau pendukung klub atau badan terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) pertandingan. 3. Komite Disiplin PSSI diberi haknya berdasarkan Kode Disiplin PSSI untuk tertentu dengan alasan keamanan untuk mencegah memberikan sanksi kerusuhan, yakni sanksi bermain di tempat netral dan sanksi larangan bermain di stadion tertentu. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini, hal ini dapat dilakukan sekalipun belum terbukti adanya pelanggaran disiplin atas aturan disiplin. Pasal 70 Tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk Penonton 1. Tingkah laku buruk yang dilakukan oleh Penonton merupakan pelanggaran disiplin. Tingkah laku buruk Penonton termasuk tetapi tidak terbatas pada; kekerasan kepada orang atau objek tertentu, penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran (kembang api, (flare), dan sebagainya), petasan, bom asap penggunaan alat laser, pelemparan misil, menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan/religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun (secara khusus dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, choreo atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung), menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina atau melecehkan atau memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana. (smoke bomb), suar 2. Klub tuan rumah atau badan yang menunjuk atau mengawasi pelaksana pertandingan tertentu bertanggung jawab atas tingkah laku buruk Penonton sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, terlepas daripada alasan lengahnya pengawasan panitia pelaksana pertandingan. 3. Klub tamu bertanggung jawab atas tingkah laku buruk sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, oleh Penonton yang merupakan kelompok pendukungnya, terlepas daripada lengahnya pengawasan oleh klub tersebut. Dalam hal pertandingan diadakan di tempat netral atau kedua klub tidak berposisi sebagai pelaksana atau tuan rumah dari pertandingan tersebut, kedua klub memiliki tanggung jawab yang sama. 31
KODE DISIPLIN 2023 BAB II 4. Tingkah laku buruk Penonton di luar perimeter stadion dapat dihukum terhadap pelanggaran disiplin ini pihak yang bertanggung jawab tidak terbatas pada klub atau badan, panitia pelaksana, dan Penonton. 5. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap tingkah laku buruk Penonton berdasarkan ayat (1) di atas adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 pada Kode Disiplin PSSI ini. Pasal 70A Investigasi 1. PSSI dan badan PSSI lainnya dapat melakukan investigasi secara ex officio jika diperlukan. 2. Prinsip umum yang berlaku untuk investigasi adalah : a. PSSI dapat melakukan investigasi atas potensi kejadian atau pelanggaran yang diatur dalam Kode Disipilin ini dan peraturan PSSI termasuk namun tidak terbatas pada kejadian yang melanggar integritas pertandingan dan pelanggaran disiplin yang luput dari perhatian perangkat pertandingan. b. Pada prinsipnya, pada saat investigasi diinisiasikan, pihak-pihak terkait harus diinformasikan. Hal ini tidak berlaku dalam hal pemberitahuan tersebut tidak relevan. Investigasi terkait yang dilakukan yang dimaksud adalah permintaan keterangan secara tertulis, bekerjasama dengan pihak ketiga (seperti perusahaan forensik dan, jika diperlukan, individu-individu yang dipertanyakan). c. Prosedur investigasi lainnya dapat dilakukan, termasuk namun tidak langsung, permintaan dokumen, permintaan terbatas pada pendapat ahli. inspeksi Pasal 71 Tanggung jawab dan kewajiban lainnya Badan yang melaksanakan pertandingan sepak bola juga bertanggung jawab dan diharuskan untuk: a. Memastikan usia yang pasti dan resmi dari pemain yang tercantum dalam identitasnya yang disampaikan saat kompetisi berlangsung adalah yang sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan batas usia yang berlaku. b. Memastikan tidak ada ofisial klub atau pengurus dari badan tersebut yang tengah diadili secara hukum untuk tindakan-tindakan yang dianggap tidak pantas dilakukan oleh orang dalam posisi tersebut (antara lain terkait tindakan telah doping, suap, pemalsuan dan sebagainya) atau seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan selama 5 (lima) tahun terakhir. 32
KODE DISIPLIN 2023 BAB II Bagian Kesepuluh Manipulasi hasil pertandingan secara ilegal Pasal 72 Manipulasi hasil pertandingan secara ilegal 1. Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. 2. Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. 3. Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. 4. Ofisial atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. 5. Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan. 33
KODE DISIPLIN 2023 BAB II Bagian Kesebelas Kewajiban terhadap Tim Perwakilan PSSI (Tim Nasional) Pasal 73 Pengabaian terhadap Kewajiban kepada Tim Nasional 1. Pemain yang terdaftar di PSSI, apabila diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memiliki kewajiban untuk ikut serta dan melakukan upaya terbaiknya dalam pertandingan atau kompetisi yang diikuti oleh tim perwakilan (representative team) PSSI (Tim Nasional). 2. Pemain yang tidak mengindahkan kewajibannya kepada tim nasional (seperti menolak untuk memenuhi panggilan mengikuti seleksi pembentukan tim nasional, tim nasional, meninggalkan pemusatan latihan tim nasional tanpa alasan yang cukup memadai dan dapat diterima atau tidak sesuai dengan regulasi FIFA dan regulasi PSSI yang berlaku, dan/atau melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan oleh manajemen tim nasional) merupakan tingkah laku buruk dan karenanya diberikan sanksi berupa: sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas yang terkait dengan sepak bola sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan sanksi denda sekurang-kurangnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). latihan tidak bersedia mengikuti pemusatan 3. Ofisial atau Pengurus yang ikut membantu terjadinya pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas dikenakan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas yang terkait dengan sepak bola sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. 34
BUKU DUA BAB I BUKU DUA PENGORGANISASIAN DAN PROSEDURAL BADAN YUDISIAL PSSI BAB I PENGORGANISASIAN Bagian Pertama Kewenangan Badan Yudisial PSSI dan kewenangan organisasi penyelenggara pertandingan sepakbola menegakan disiplin. Pasal 74 Aturan umum kewenangan menegakan disiplin Penegakan sanksi disiplin berdasarkan Kode Disiplin PSSI ini adalah implementasi kewajiban PSSI berdasarkan Article 70 dari FIFA Disciplinary Code. Apabila diperlukan, PSSI dapat melakukan proses administratif yang tersedia untuk memastikan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Kode Disiplin PSSI ini memiliki kekuatan mengikat secara internasional. Bagian Kedua Kewenangan Wasit dan Badan Yudisial menegakan disiplin Pasal 75 Kewenangan Wasit 1. Selama pertandingan, keputusan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin diambil oleh wasit. 2. Keputusan wasit bersifat final. 3. Dalam kondisi dan situasi tertentu, dimana wasit tidak menegakan Laws of the Game atau lalai menegakan sanksi atas pelanggaran disiplin, Komite Disiplin PSSI dapat memiliki yurisdiksi memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 Kode Disiplin PSSI ini. Pasal 76 Badan Yudisial PSSI Badan Yudisial PSSI terdiri dari Komite Disiplin, Komite Banding dan Komite Etik. 35
BUKU DUA BAB I Bagian Ketiga Komite Disiplin PSSI Pasal 77 Kewenangan Umum Komite Disiplin PSSI Komite Disiplin PSSI berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan PSSI yang tidak berada dalam wewenang badan lain. Pasal 78 Kewenangan khusus Komite Disiplin PSSI Komite Disiplin PSSI mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab secara khusus untuk : a. Menjatuhkan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin (pelanggaran ringan dan pelanggaran berat) yang luput dari perhatian perangkat pertandingan. b. Mengkoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit. c. Memperpanjang masa sanksi skors secara otomatis yang diperoleh akibat diusirnya pemain dari lapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Kode Disiplin PSSI ini. d. Menetapkan sanksi tambahan, seperti sanksi denda dan sanksi lainnya. Pasal 79 Kewenangan Ketua Komite Disiplin PSSI memutuskan sendiri 1. Ketua Komite Disiplin PSSI diperbolehkan memutuskan sendiri pelanggaran disiplin apabila sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut: a. Sanksi skors untuk seseorang hingga 3 (tiga) pertandingan atau selama tidak lebih dari 2 (dua) bulan; b. Sanksi denda sampai dengan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). c. Menerima permintaan perluasan wilayah berlakunya sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Kode Disiplin PSSI. d. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam hal terjadinya keberatan atau sanggahan terhadap anggota Komite Disiplin PSSI dalam memeriksa pengaduan. e. Menetapkan, mengubah dan menghapus keputusan sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kode Disiplin PSSI. 2. Meskipun ketua Komite Disiplin PSSI mengambil keputusanya sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 79 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini, 36
BUKU DUA BAB I posisi dan status serta hasilnya merupakan keputusan Komite Disiplin PSSI secara utuh layaknya semua anggota mengambil keputusan dan karenanya ketua Komite Disiplin PSSI dapat memutuskan bahwa keputusan pada Pasal 79 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini ditetapkan atas nama Komite Disiplin PSSI. Bagian Keempat Komite Banding PSSI Pasal 80 Kewenangan Komite Banding PSSI Komite Banding PSSI berwenang dan bertanggung jawab dalam memutuskan upaya banding yang diajukan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI dan Komite Etik PSSI dimana keputusan tersebut belum bersifat final berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasal 81 Kewenangan Ketua Komite Banding PSSI memutuskan sendiri 1. Ketua Komite Banding PSSI diperbolehkan memutuskan sendiri hal-hal sebagai berikut: a. Memutuskan keputusan banding terhadap perpanjangan masa sanksi. b. Menyelesaikan masalah apabila terjadi keberatan terhadap anggota Komite Banding PSSI dalam menangani pengaduan. c. Memberikan putusan terhadap upaya banding yang diajukan terhadap putusan yang ditetapkan sendiri oleh ketua Komite Disiplin PSSI. d. Menetapkan, mengubah, atau dan menghapus hasil keputusan yang telah terjadi. 2. Meskipun ketua Komite Banding PSSI mengambil keputusanya sendiri sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas, posisi dan status serta hasilnya merupakan keputusan Komite Banding PSSI secara utuh layaknya semua anggota mengambil keputusan dan karenanya ketua Komite Banding PSSI dapat memutuskan bahwa keputusan pada ayat (1) di atas ditetapkan atas nama Komite Banding PSSI. 37
BUKU DUA BAB I Bagian Lima Ketentuan umum untuk Badan Yudisial PSSI Pasal 82 Komposisi keanggotaan Komite Disiplin PSSI dan Komite Banding PSSI 1. Anggota Badan Yudisial PSSI dicalonkan dan dipilih berdasarkan Statuta PSSI. 2. Kriteria, kualifikasi dan masa jabatan anggota badan-badan yudisial PSSI adalah sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI. Pasal 83 Persidangan Komite Disiplin PSSI dan Komite Banding PSSI 1. Persidangan Komite dianggap sah apabila dihadiri paling tidak oleh 3 (tiga) anggotanya. 2. Atas perintah ketua, sekretariat menghubungi masing-masing anggota yang diperlukan untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum sidang dimulai. 3. Komite Disiplin PSSI dapat mengadakan pertemuan untuk melakukan pemantauan pada pertandingan sepak bola yang diselenggarakan PSSI. Pasal 84 Ketua Komite Disiplin PSSI memimpin persidangan 1. Ketua Komite Disiplin PSSI memimpin sidang untuk mengambil keputusan atas pelanggaran disiplin sesuai dengan Kode Disiplin PSSI. 2. Apabila ketua berhalangan hadir, wakil ketua akan menggantikannya. Apabila wakil ketua juga berhalangan hadir maka akan digantikan oleh anggota yang paling senior. Pasal 85 Sekretariat Badan Yudisial PSSI 1. Sekretariat Jenderal PSSI menyediakan sekretariat bagi Badan Yudisial PSSI dan staff yang berkualitas dan berpengalaman yang diperlukan untuk itu, dan juga fasilitas yang memadai untuk kegiatan administratif dari sekretariat Badan Yudisial PSSI. 2. Salah satu dari staff itu ditetapkan menjadi sekretaris yang berfungsi melayani jalannya teknis administratif persiapan dan pelaksanaan dan mengatur persidangan di bawah arahan ketua Komite. 38
BUKU DUA BAB I 3. Di bawah arahan Komite, sekretaris bertanggung jawab secara administrasi dan membuat notulensi atas jalannya sidang serta hasil dari sidang tersebut. 4. Di bawah arahan Komite, sekretaris bertanggung jawab menyimpan dan file, dokumen, data dan keputusan-keputusan yang ada. mengarsipkan Keputusan yang telah ditetapkan dan dokumen terkait harus disimpan paling tidak untuk kurun waktu (10) sepuluh tahun. Pasal 86 Bersikap independen dalam menjalankan tugasnya 1. Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Banding PSSI mengambil keputusan secara independen, dan bebas dari intervensi pihak manapun. 2. Jajaran pengurus PSSI lainnya tidak boleh menghadiri sidang Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Banding PSSI, kecuali mereka diminta untuk menghadirinya. Pasal 87 Larangan rangkap jabatan bagi anggota Badan Yudisial PSSI Anggota Komite Disiplin PSSI, Komite Banding PSSI, Komite Etik PSSI tidak boleh menjadi anggota Komite Eksekutif PSSI atau berada dalam jajaran komite-komite tetap PSSI lainnya. Pasal 88 Menolak menghadiri pertemuan apapun yang dapat mempengaruhi indepensinya. 1. Anggota Badan Yudisial harus menolak ikut serta dalam persidangan apapun dimana independensi anggota Badan Yudisial tersebut dalam menjalankan tugasnya dapat dipengaruhi. 2. Keharusan menarik diri dari setiap sidang apapun berdasarkan pada ayat (1) di atas, dilakukan terutama dalam kasus-kasus sebagai berikut : a. Apabila anggota tersebut dalam hal ini mempunyai kepentingan langsung dari hasil keputusan yang akan diambil. b. Apabila anggota tersebut memiliki hubungan secara langsung dengan pihak yang terlibat. c. Apabila anggota tersebut terafiliasi dengan pihak yang diadili. 3. Anggota yang menolak ikut serta dalam sidang harus memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Komite secepatnya. Pihak-pihak yang terlibat boleh mengajukan keberatan terhadap anggota Komite yang diyakiniya bersikap berat sebelah. 39
BUKU DUA BAB I 4. Ketua Komite berhak memberikan keputusan dalam hal terjadinya tuduhan keberpihakan atas anggota Komite. 5. Proses persidangan yang melibatkan seseorang dimana sebelumnya Ketua Komite telah memintnya untuk tidak terlibat, tetapi yang bersangkutan tetap terlibat maka keputusan yang ditetapkan dibatalkan. Pasal 89 Anggota Komite harus menjaga kerahasiaan hasil persidangan 1. Anggota Badan Yudisial PSSI harus memastikan bahwa mereka menjaga segala sesuatunya bersifat rahasia selama masa jabatannya, seperti fakta kasus, pertimbangan dari proses penyelidikan dan keputusan yang diambil. 2. Hanya isi dari keputusan Badan Yudisial PSSI yang telah disampaikan kepada pihak yang bersangkutan yang dapat dipublikasikan. Pasal 90 Badan Yudisial PSSI tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas keputusannya Tidak ada anggota Badan Yudisial PSSI ataupun sekretariat Badan Yudisial PSSI yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang diambilnya sehubungan dengan prosedur disipliner yang dilaksanakan berdasarkan Kode Disiplin PSSI ini. 40
BUKU DUA BAB II BAB II PROSEDURAL JALANNYA PERSIDANGAN Bagian Pertama Bagian prosedural yang bersifat umum Sub Bagian Pertama Batas waktu mulai persidangan dan mengambil keputusan Pasal 91 Batas waktu memulai persidangan dan mengambil keputusan 1. Batas waktu pelaksanaan permulaan persidangan oleh Komite Disiplin PSSI dan atau Komite Banding PSSI adalah sejak hari mereka menerima pengaduan. 2. Keputusan Komite Disiplin PSSI dan atau Komite Banding PSSI harus sudah diambil paling lama 4 (empat) hari setelah menerima pengaduan dari para pihak yang mengadukannya. 3. Batas waktu untuk mengambil keputusan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan data, fakta dan dokumen serta bukti lain untuk mendukung keputusan. Pasal 92 Kepatuhan 1. Para pihak yang diberi kesempatan untuk memasukan dokumen, data, fakta yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya persidangan, paling lambat 5 (lima) hari setelah permintaan dokumen itu diterima yang bersangkutan. Batas waktu itu akan berakhir lebih cepat apabila persyaratan yang diminta untuk dipenuhi dapat dilakukan sebelum batas waktu tersebut itu berakhir. 2. Dokumen harus disampaikan ke Badan Yudisial PSSI dengan alamat sekretariat PSSI dan/atau e-mail Sekretariat Badan Yudisial PSSI. 3. Pihak-pihak tidak diizinkan untuk mengirimkan dokumen, data atau fakta lainnya melalui media sosial, media cetak dan media elektronik lainnya. 4. Dalam hal pengajuan banding, deposito sebagai uang jaminan yang diminta sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Kode Disiplin PSSI dibayar tepat pada waktunya, yakni pukul 24.00 WIB malam terakhir batas waktu pembayaran dan fotocopy bukti setor harus dikirimkan ke bagian keuangan PSSI cq. Komite Banding PSSI. 41
BUKU DUA BAB II Pasal 93 Penangguhan batas waktu 1. Batas waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 92 Kode Disiplin PSSI dapat disesuaikan apabila jatuh pada hari libur nasional. 2. Badan Yudisial PSSI dapat menetapkan persyaratan khusus dalam keadaan tertentu. Pasal 94 Perpanjangan Tambahan Batas Waktu 1. Ketua Komite dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang batas waktu yang telah ditetapkan hanya untuk satu kali, berdasarkan adanya permintaan dari pihak yang berkepentingan langsung dengan kasus tersebut. 2. Dalam keadaan darurat ketua Komite dapat mengumumkan keputusan sebelum masa pengajuan dokumen, fakta, dimana data yang diperlukan meskipun batas waktu untuk itu belum berakhir. Sub Bagian Kedua Hak untuk didengar Pasal 95 Hak untuk didengar 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki hak untuk didengar sebelum suatu keputusan ditetapkan. Namun demikian Badan Yudisial PSSI memprioritaskan penyampaian jawaban oleh para pihak dalam persidangan dalam bentuk tertulis. 2. Apabila dianggap perlu, Badan Yudisial PSSI memiliki diskresi untuk memanggil para pihak. 3. Para pihak itu secara khusus diperbolehkan untuk : a. Merujuk kepada berkas dokumen yang ada b. Mengajukan argumentasi sesuai dengan fakta dan hukum yang ia miliki c. Meminta ditunjukan bukti-bukti yang ada d. Dibolehkan mengajukan bukti yang lain yang dimilikinya e. Mendapatkan keputusan yang disertai pertimbangan hukumnya. 4. Ketua Komite dapat membuat dan menerapkan persyaratan khusus hanya untuk kondisi tertentu pula. 42
BUKU DUA BAB II Pasal 96 Pembatasan Hak untuk Didengar 1. Dalam kondisi tertentu hak untuk didengar para pihak dapat dibatasi seperti pada saat masalah yang bersifat rahasia yang membutuhkan untuk tetap dijaga kerahasiaannya atau dalam hal proses peradilan membutuhkan keadaan untuk mengontrol dengan baik. 2. Ketua Komite dapat menetapkan persyaratan khusus untuk keadaan tertentu. Sub Bagian ketiga Pembuktian Pasal 97 Jenis-jenis Bukti 1. Bukti apa saja dapat diajukan di persidangan Badan Yudisial PSSI. 2. Bukti yang menyerang martabat orang tertentu atau secara jelas tidak sesuai dengan fakta yang ada harus ditolak. 3. Bukti-bukti berikut secara khusus diterima, yaitu : (i) Laporan Wasit, (ii) Laporan Asisten Wasit, (iii) Laporan Pengawas Pertandingan, (iv) Laporan Inspektur Wasit, (v) Pertanyaan pihak yang terlibat dan saksi-saksi, (vi) Bukti materiil, (vii) Pendapat ahli, (viii) Bukti rekaman Audio Video dan (ix) Bukti pemberitaan media massa. Pasal 98 Kewenangan memberikan penilaian terhadap bukti 1. Badan Yudisial memiliki kekuasaan mutlak untuk memberikan penilaiaan terhadap bukti yang ada. 2. Badan Yudisial secara khusus memperhatikan sikap para pihak yang terlibat selama proses persidangan, khususnya sikap para pihak untuk bekerjasama dengan Komite disiplin PSSI dan atau Komite Banding PSSI dan secretariat Badan Yudisial. 3. Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Banding PSSI mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pribadi mereka. Pasal 99 Laporan Perangkat Pertandingan merupakan Bukti Akurat 1. Fakta-fakta yang ada pada laporan perangkat pertandingan dianggap sebagai bukti yang akurat. 43
BUKU DUA BAB II 2. Bukti ketidaktepatan atas isi laporan-laporan perangkat pertandingan tersebut dapat diajukan. 3. Apabila ada ketidaksesuaian pada laporan masing-masing perangkat pertandingan dan tidak ada alasan untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut, maka laporan dari wasit adalah yang dianggap sah untuk menjelaskan kejadian didalam lapangan permainan dan laporan dari pengawas pertandingan dianggap paling sah untuk kejadian yang terjadi di luar lapangan permainan. Pasal 100 Beban Biaya Pembuktian 1. Beban biaya pembuktian mengenai pelanggaran disiplin menjadi tanggung jawab PSSI. 2. Dalam kasus penggunaan doping, jawab untuk menghadirkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengurangi atau membatalkan sanksi yang akan diterimanya untuk pengurangan sanksi, tersangka harus dapat membuktikan bagaimana zat terlarang tersebut masuk ke dalam tubuhnya. tersangka bertanggung Sub Bagian keempat Perwakilan Dan Kuasa Hukum Pasal 101 Perwakilan dan kuasa Hukum 1. Pihak pihak yang terlibat dalam proses persidangan boleh memiliki dan menunjuk kuasa hukum untuk mendampinginya dengan menunjukkan surat kuasa yang sah atas penunjukan itu dari yang bersangkutan. 2. Apabila para pihak yang dipanggil menunjuk kuasa hukum, pihak yang terkait tetap wajib hadir dalam persidangan. 3. Pihak pihak yang terlibat bebas untuk memilih perwakilan kuasa hukumnya sendiri. Sub Bagian Kelima Bahasa yang digunakan dalam proses persidangan Pasal 102 Bahasa yang digunakan dalam persidangan 1. Bahasa yang digunakan dalam proses persidangan dan dalam putusan yang dihasilkan adalah Bahasa Indonesia. 2. Apabila dalam proses persidangan Badan Yudisial PSSI membutuhkan jasa penerjemah maka PSSI dapat menghadirkannya. 44
BUKU DUA BAB II Sub bagian keenam Laporan Pemberitahuan keputusan Pasal 103 Surat Menyurat 1. Semua pihak yang terlibat dalam keputusan Badan Yudisial PSSI mendapat pemberitahuan tentang hasil keputusan paling lambat 1 (satu) hari setelah keputusan ditetapkan. 2. Keputusan dan dokumen-dokumen yang ditujukan kepada pemain, klub dan ofisial akan dikirim ke klub pihak tersebut dengan syarat klub tersebut juga meneruskan dokumen tersebut ke pihak yang terkait. Apabila dokumen tersebut tidak hanya ditujukan bagi pihak yang terkait maka dokumen-dokumen ini diharapkan diinformasikan dengan baik kepada alamat tersebut paling lambat 4 (empat) hari setelah dokumen tersebut diberikan. 3. Apabila keputusan banding tidakdiajukan dalam masa waktu yang ditetapkan, keputusan doping yang diputuskan oleh Komite Disiplin PSSI akan diberitahukan kepada Badan Anti-Doping Dunia (WADA). Keputusan penggunanan doping yang diputuskan oleh Komite Banding PSSI harus diberitahukan pula kepada pihak-pihak yang terlibat dan WADA. PSSI akan mengumumkan pelanggaran disiplin penggunaan doping tersebut dalam masa waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan ditetapkan. Pasal 104 Bentuk pemberitahuan keputusan secara umum 1. Badan Yudisial PSSI diijinkan memberitahukan hasil keputusan melalui surat elektronik. Semua keputusan yang sudah diputuskan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui telefax dan email adalah mengikat dan sah. Keputusan yang diberitahukan dengan menggunakan surat tercatat juga memiliki keabsahan yang sama. Pasal 105 Bentuk pemberitahuan untuk kasus khusus Dalam keadaan tertentu atau kasus yang khusus, pihak-pihak yang terkait dapat diinformasikan tentang keputusan yang sudah diputuskan melalui ringkasan atas isi keputusan itu. Pertimbangan keputusan secara lengkap harus dikirimkan kemudian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ditetapkan. Batas waktu resmi tidak akan dimulai sampai dengan pertimbangan penetapan keputusan disampaikan. pihak terkait dapat memilih untuk tidak menerima atau dikirimkan pertimbangan 45
BUKU DUA BAB II pembuatan keputusan. Apabila hal ini dipilih maka batas waktu dimulai saat hal tersebut disampaikan oleh pihak yang bersangkutan. Sub bagian tujuh Ketentuan lain-lain Pasal 106 Ralat atas keputusan yang salah Badan Yudisial PSSI memiliki hak untuk meralat setiap kesalahan yang terjadi dalam mengambil keputusannya atau kesalahan-kesalahan lainnya yang terdapat dalam keputusannya setiap saat. Pasal 107 Pihak yang membayar biaya persidangan 1. Biaya dan ongkos perkara lainnya harus ditanggung dan dibayar oleh pihak yang kalah. 2. Apabila tidak ada pihak yang kalah, maka biaya dan ongkos perkara ditanggung oleh PSSI. 3. Apabila dianggap adil, maka para pihak menanggung bersama biaya tersebut. 4. Badan yang mengatur isi keputusan memiliki hak untuk menentukan bagaimana biaya pengeluaran harus dialokasikan dan jumlah sesuai yang ditentukan oleh ketua Komite. Peraturan ini tidak berlaku dalam hal banding. 5. Dengan alasan khusus, ketua dapat mengurangi atau menggabungkan biaya dan ongkos persidangan. 6. Putusan Komite Disiplin dan Komite Banding PSSI tidak dapat memberikan kompensasi untuk biaya prosedural berdasarkan Kode Disiplin PSSI ini. Pasal 108 Pelaksanaan keputusan Keputusan yang sudah ditetapkan oleh Badan Yudisial PSSI berlaku efektif dan dijalankan pada saat keputusan tersebut ditetapkan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 109 Proses persidangan dapat dihentikan Proses persidangan dapat dihentikan apabila: a. Para pihak yang terlibat mencapai kesepakatan; b. Salah satu pihak yang terlibat dinyatakan pailit, atau c. Persidangan tidak memiliki dasar. 46
BUKU DUA BAB II Bagian kedua Komite Disiplin PSSI Sub bagian pertama Proses awal persidangan Pasal 110 Proses Persidangan 1. Pelanggaran atas ketentuan disiplin dengan sendirinya diadili sesuai dengan porsinya. 2. Setiap orang atau klub dapat melaporkan tingkahlaku buruk seseorang atau klub atau suatu badan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan PSSI, AFC, dan/atau FIFA secara tertulis kepada Komite Disiplin PSSI. 3. Perangkat pertandingan harus membantu mengungkapkan pelanggaran disiplin yang mereka ketahui. Pasal 111 Penyelidikan jabatannya mengadakan Sekretariat Badan Yudisial PSSI sesuai dengan penyelidikan pendahuluan yang diperlukan dibawah petunjuk dan arahan ketua Badan Yudisial PSSI. Pasal 112 Berkerjasama dengan para pihak 1. Para pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin harus bekerjasama untuk memberikan informasi berupa fakta, data, dan atau dokumen dengan cara memenuhi permintaan Badan Yudisial PSSI. 2. Apabila diperlukan, Sekretariat Badan Yudisial PSSI dibawah arahan dan petunjuk melalui penilaian pendahuluan dengan cara memilih dan memeriksa informasi yang diterima untuk kemudian disusun sedemikian rupa. 3. Apabila para pihak tidak responsif dalam memberi klarifikasi dan jawaban, ketua Badan Yudisial PSSI yang terkait memberikan peringatan kepada bersangkutan dan dapat menjatuhkan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 47
BUKU DUA BAB 4. Apabila para pihak terlibat dalam keharusan memberikan informasi tersebut gagal melakukan kerjasama, khususnya ketika mereka melanggar batas waktu yang telah ditetapkan, Badan Yudisial PSSI memutuskan kasus tersebut berdasarkan dokumen yang mereka miliki saja. Sub bagian kedua Keterangan lisan, pertimbangan dan keputusan 4. Apabila para pihak terlibat dalam keharusan memberikan informasi tersebut gagal melakukan kerjasama, khususnya ketika mereka melanggar batas waktu yang telah ditetapkan, Badan Yudisial PSSI memutuskan kasus tersebut berdasarkan dokumen yang mereka miliki saja. Sub bagian kedua Keterangan lisan, pertimbangan dan keputusan Pasal 113 Prinsip dasar keterangan lisan 1. Secara umum, tidak ada kesaksian lisan dari para pihak dalam prosedur disipliner, dan Komite Disiplin PSSI mengambil keputusan berdasarkan dokumen yang diterima saja. 2. Berdasarkan permintaan dari salah satu pihak yang terlibat dan atau kebutuhan yang mengharuskan didatangkannya seseorang untuk memberikan kesaksian, Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Banding PSSI dapat memanggil dan mendengarkan kesaksian dari para pihak yang dianggap perlu. 3. Kesaksian lisan harus diperdengarkan dalam persidangan yang tertutup. Pasal 114 Prosedur keterangan lisan 1. Badan kemudian PSSI mendengarkan, mencatat, mempertimbangkan untuk mengambil keputusan berdasarkan keterangan kesaksian lisan yang disampaikan dalam persidangan. Ketua menentukan urutan penyampaian keterangan lisan. Yudisial dan 2. Ketika sidang pembuktian telah dilakukan, ketua akan memberikan kesempatan pada pihak yang diadili untuk memberikan pernyataan dan argumentasi terakhir. lisan diakhiri dengan pernyataan akhir berupa 3. Keterangan kesaksian kesimpulan dari para pihak. Pasal 115 Proses Persidangan 1. Proses persidangan Badan Yudisial PSSI dilakukan dalam ruangan tertutup. 2. Ketika keterangan kesaksian lisan telah diperdengarkan maka akan langsung dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan. 3. Proses persidangan harus berjalan tanpa adanya gangguan apapun, kecuali hal-hal yang di luar dugaan. 4. Ketua memutuskan pernyataan yang mana yang akan dijadikan dasar dalam proses pertimbangan mengambil keputusan. 48
BUKU DUA BAB II 5. Setiap anggota Komite yang hadir memberikan pendapatnya sebagaimana diminta oleh Ketua Komite, Ketua Komite selalu memberikan pernyataannya terakhir kali. 6. Sekretaris Komite hanya berperan sebagai pemberi masukan kepada anggota Komite. Pasal 116 Pengambilan keputusan 1. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir. 2. Setiap anggota yang hadir harus menggunakan hak suaranya. 3. Apabila hasil pemungutan suara sama, maka ketua Komite memiliki hak mengambil keputusan akhir. Pasal 117 Format dan isi keputusan 1. Suatu keputusan Badan Yudisial PSSI terdiri dari a. Susunan Komite; b. Nama-nama pihak yang terkait; c. Ringkasan fakta; d. Alasan hukum pembuatan suatu keputusan; e. Amar putusan; f. Pemberitahuan upaya banding yang tersedia. 2. Keputusan Badan Yudisial PSSI ditandatangani oleh ketua Komite yang bersangkutan. Sub bagian ketiga Prosedur Ketua Komite Disiplin PSSI memutuskan sendiri Pasal 118 Prosedur Ketentuan prosedural untuk Badan Yudisial PSSI ini diberlakukan sama meskipun ketua Komite memutuskan sendiri keputusannya. 49
BUKU DUA BAB II Bagian Ketiga Komite Banding PSSI Pasal 119 Putusan Komite Disiplin PSSI yang boleh dibanding Suatu permohonan banding dapat diajukan kepada Komite Banding PSSI terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI, kecuali apabila sanksi yang dijatuhkan berupa: a. Sanksi peringatan; b. Sanksi teguran; c. Sanksi skors kurang dari 3 (tiga) pertandingan atau hingga 2 (dua) bulan; d. Sanksi denda kurang dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dikenakan kepada klub atau badan; e. Sanksi denda kurang dari Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dikenakan kepada orang; f. Keputusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Kode Disiplin PSSI ini. Pasal 120 Persyaratan pengajuan banding 1. Siapa saja yang terkena sanksi dari hasil keputusan Komite Disiplin PSSI atau Komite Etik PSSI dan memiliki keinginan untuk membuktikan kebenaran menurut keyakinannya atau keinginan membatalkan keputusan tersebut dapat mengajukan banding ke Komite Banding PSSI. 2. Klub dapat mengajukan banding terhadap sanksi yang diberikan kepada pemain, ofisial tim ataupun anggota pengurus klubnya, dengan keharusan klub memiliki perjanjian tertulis atau mendapatkan kuasa dari para pihak yang akan mengajukan banding itu. Pasal 121 Batas waktu pengajuan banding 1. Setiap pihak yang mengajukan banding harus memberitahukan kepada Komite Banding PSSI secara tertulis 3 (tiga) hari setelah keputusan ditetapkan. 2. Alasan pengajuan banding harus diberikan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan permohonan banding disampaikan ke Komite Banding PSSI. 3. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi maka pengajuan banding tidak dapat diterima. 50
BUKU DUA BAB II Pasal 122 Dasar pengajuan banding Para pihak yang mengajukan banding dapat mengacu kepada ketidakakuratan fakta yang diajukan dan dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan dan atau kesalahan dalam menerapkan peraturan. Pasal 123 Permohonan Banding 1. Para pihak yang mengajukan banding harus menyampaikan permohonannya secara tertulis dan apabila disampaikan melalui surat harus disampaikan dalam 2 (dua) rangkap. 2. Di dalam permohonan banding tersebut harus dijelaskan tentang apa yang menjadi tuntutannya, apa yang menjadi alasan melakukan banding dan apa yang menjadi maksud dari bukti yang diajukan. Permohonan banding ditandatangani oleh si pemohon banding atau kuasa hukumnya. Pasal 124 Deposito sebagai uang jaminan banding 1. Setiap orang yang mengajukan permohonan banding harus mentransfer deposito sebagai uang jaminan permohonan banding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening khusus yang disiapkan dan milik PSSI sebelum batas waktu 7 (tujuh) hari pengajuan permohonan banding berakhir. 2. Apabila persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, maka permohonan banding tidak diterima. 3. Deposito sebagai uang jaminan banding tersebut dapat diambil kembali oleh si pemohon banding hanya apabila ia memenangkan kasus yang ia ajukan. Deposito uang jaminan permohonan banding dan pengeluaran yang timbul akibat kalah dalam pengajuan banding akan menjadi milik PSSI. Apabila jumlah uang jaminan yang ada di deposito tidak mencukupi, maka pihak yang mengajukan banding tersebut harus melunasi kekurangannya. Pasal 125 Efek banding 1. Permohonan banding diperiksa oleh Komite Banding PSSI. 2. Permohonan banding sama sekali tidak menunda berlakunya keputusan Komite Disiplin PSSI atau Komite Etik PSSI yang menimbulkan kewajiban pembayaran sejumlah uang. 51
BUKU DUA BAB II Pasal 126 Tahapan pengambilan keputusan 1. Tahapan proses pemeriksaan banding ditetapkan mengikuti seperti yang tertera pada Kode Disiplin PSSI ini. 2. Keputusan hasil pemeriksaan banding ditandatangani oleh Ketua Komite Banding PSSI. 3. Keputusan Komite Banding PSSI tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak yang menentang upaya banding yang disampaikan. Pasal 127 Lanjutan proses setelah putusan banding Secara prinsip, Komite Banding PSSI adalah badan pemutus terakhir. Pasal 128 Proses sebelum Ketua Komite Banding PSSI memutuskan sendiri Ketentuan yang berlaku pada proses pemeriksaan banding yang dilakukan Komite Banding PSSI berlaku sama bagi ketua Komite Banding PSSI jika ia memutuskan keputusan sendiri. Bagian kelima Prosedur yang bersifat khusus Sub bagian pertama Putusan sementara dalam keadaan darurat Pasal 129 Dalam keadaan darurat, Ketua Komite Disiplin PSSI memutuskan sementara 1. Apabila pelanggaran disiplin dinilai telah 1. Apabila pelanggaran disiplin dinilai telah tetapi keputusan yang menyeluruh tidak dapat diambil dalam waktu yang cepat, ketua Badan Yudisial PSSI yang bersangkutan, dalam keadaan darurat, dapat secara sementara menetapkan, mengubah atau mencabut suatu keputusan. 2. Dalam kondisi serupa, Ketua boleh menetapkan keputusan sementara berdasarkan kebijakannya, khususnya untuk memastikan kepatuhan kepada sanksi telah diberikan untuk suatu pelanggaran disiplin. 3. Ketua mengambil tindakan berdasarkan permintaan atau sesuai dengan jabatannya. 52
BUKU DUA BAB II Pasal 130 Prosedur pengambilan keputusan sementara 1. Ketua membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada pada saat itu. 2. Ketua tidak memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat dari pihak yang terlibat. Pasal 131 Keputusan diambil dengan cepat 1. Ketua mengambil keputusan dalam waktu yang secepat-cepatnya. 2. Keputusan tersebut berlaku dalam waktu sesegera mungkin. Pasal 132 Masa berlaku keputusan sementara 1. Keputusan sementara Ketua hanya berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari. 2. Masa berlaku ini dapat diperpanjang sekali saja sampai dengan 20 (dua puluh) hari. 3. Apabila sanksi yang bersifat sementara telah ditetapkan, masa berlaku akan dikurangi terhadap sanksi yang dijatuhkan dalam keputusan sanksi yang terakhir. Pasal 133 Banding atas keputusan sementara 1. Banding terhadap keputusan sementara Ketua Komite Disiplin PSSI dapat diajukan ke Ketua Komite Banding PSSI. 2. Batas waktu pengajuan banding adalah 2 (dua) hari sejak keputusan sementara tersebut ditetapkan. 3. Permohonan banding dibuat tertulis dan dikirim langsung ke PSSI melalui telefax atau email pada waktu bersamaan ketika telah menerima putusan. 4. Permohonan banding tidak menangguhkan putusan sementara yang telah ditetapkan. Pasal 134 Permohonan banding yang diterima Permohonan banding diterima apabila fakta yang digunakan dalam menetapkan keputusan sebelumnya tidak akurat atau cacat hukum. 53
BUKU DUA BAB II Sub bagian kedua Pertimbangan dan pengambilan keputusan tanpa persidangan secara langsung Pasal 135 Pengambilan keputusan tanpa persidangan secara langsung 1. Apabila keadaan membutuhkan, sekretariat Badan Yudisial PSSI mengatur proses pembahasan dan pengambilan keputusan melalui pembicaraan melalui telepon, panggilan video (video call/conference). 2. Sekretaris bertugas menjadi notulen sebagaimana persidangan pada umunya. 3. Dalam hal Komite mengadakan penyampaian keterangan secara tertulis (Press Release), Pasal ini tidak berlaku. Sub bagian tiga Memperpanjang sanksi untuk mendapat dampak lebih luas Pasal 136 Permintaan perluasan sanksi 1. Apabila pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran disiplin yang serius, khususnya (i) penggunaan doping sebagaimana dimaksud dalam buku satu bab dua bagian khusus ketujuh Kode Disiplin PSSI ini; (ii) korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 64 Kode Disiplin PSSI ini, (iii) taruhan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Kode Disiplin PSSI ini, (iv) manipulasi hasil pertandingan secara illegal sebagaimana dimaksud Pasal 72 Kode Disiplin PSSI ini, (v) bertingkah laku buruk terhadap perangkat pertandingan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Kode Disiplin PSSI ini, (vi) pemalsuan data dan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 63 Kode Disiplin PSSI, (vii) pelanggaran disiplin terhadap batas usia sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf a Kode Disiplin PSSI ini, maka Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat merekomendasikan kepada PSSI untuk meminta FIFA untuk memperluas wilayah keberlakuan sanksi yang ditetapkan hingga memiliki dampak secara internasional. 2. Permintaan tersebut harus diberikan secara tertulis dan melampirkan fotocopy hasil keputusan. Harus pula tertera nama dan alamat orang yang diberikan sanksi sehingga semua pihak dapat memperhatikan hal tersebut. Pasal 137 Persyaratan perpanjangan sanksi Permintaan perpanjangan sanksi akan disetujui apabila: a. Orang yang dikenakan telah dipanggil terlebih dahulu. b. Orang yang dikenai sanksi telah mendapat kesempatan untuk memberikan pernyataan dalam prosedur disipliner terkait. 54
BUKU DUA BAB II c. Keputusan telah dikomunikasikan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Keputusan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan FIFA. e. Memperpanjang sanksi memberikan pengaruh kepada publik luas dan sesuai dengan kebiasaan umum. Pasal 138 Prosedur pengambilan keputusan 1. Pada prinsipnya ketua Badan Yudisial PSSI membuat keputusan setelah menerima rekomendasi tanpa negosiasi atau mendengarkan saran dari pihak manapun, tetapi hanya mengunakan data yang ada. 2. Ketua Badan Yudisial PSSI boleh memutuskan untuk memanggil pihak yang terlibat. Pasal 139 Keputusan 1. Ketua Badan Yudisial PSSI dilarang untuk memastikan terpenuhinya Pasal 137 Kode Disiplin PSSI. 2. Ketua Badan Yudisial PSSI tidak boleh memberikan jaminan atau menolak memberikan jaminan terhadap permintaan perluasan sanksi. Sub bagian empat Peninjauan kembali Pasal 140 Peninjauan kembali 1. Peninjauan kembali dapat diajukan kepada Ketua Umum PSSI, setelah memori/permohonan peninjauan kembali diterima oleh PSSI, maka dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari PSSI membentuk Komite Ad-Hoc peninjauan kembali yang anggotanya terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan dari PSSI, 1 (satu) orang dari Komite Disiplin PSSI, 1 (satu) orang dari Komite Banding PSSI. 2. Komite Ad-Hoc Peninjauan Kembali memutuskan paling lambat 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari sejak diajukannya permohonan peninjauan kembali. 3. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. 4. Putusan Komite Ad-Hoc Peninjauan Kembali bersifat final. 5. Jangka waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 10 (sepuluh) hari sejak putusan Komite Banding PSSI diberitahukan (alasan permohonan peninjauan kembali karena adanya kekhilafan/kesalahan dalam putusan Komite Banding PSSI). 55
BUKU DUA BAB II 6. Jangka waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali karena alasan ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan adalah 10 (sepuluh) hari sejak ditemukannya bukti baru dimaksud. 7. Putusan yang dapat dilakukan peninjauan kembali adalah keputusan Komite Banding PSSI. 8. Batas waktu lamanya untuk melakukan pengajuan peninjauan kembali adalah 10 (sepuluh) hari sejak ditemukan fakta atau bukti baru tersebut. 9. Pengajuan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya keputusan yang hendak dibatalkan tersebut. 10. Putusan yang dapat dilakukan peninjauan kembali adalah keputusan Komite Banding PSSI yang memberikan sanksi kepada perseorangan dengan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola dan sanksi degradasi. Pasal 141 Ruang lingkup kode, kesalahan, kebiasaan, Doktrin dan ilmu hukum 1. Apabila terjadi kesalahan dan atau kekosongan peraturan tentang pelanggaran disiplin dalam Kode Disiplin PSSI, Badan Yudisial PSSI akan memutuskannya sesuai dengan kebiasaan umum yang terjadi, dan apabila diperlukan sesuai dengan peraturan yang ada maka badan yudisial PSSI diberikan kekuasaan untuk membuat ketetapan dan keputusan layaknya kapasitasnya sebagai pembuat peraturan. 2. Selama menjalankan proses sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, Badan Yudisial PSSI mengambil kesepakatan sesuai dengan doktrin dan hukum olahraga. Pasal 142 Putusan Badan Yudisial PSSI tidak dapat dibawa ke Peradilan Umum Putusan Badan Yudisial PSSI tidak dapat dibawa oleh siapapun ke dalam proses peradilan umum. Pasal 143 Peraturan turunan Kode Disiplin PSSI Peraturan turunan dari Kode Disiplin ini dapat dibuat secara khusus untuk kompetisi atau turnamen tertentu yang diselenggarakan oleh Badan-Badan yang tunduk pada Kode Disiplin PSSI ini yang menyelenggarakan kompetisi atau turnamen tersebut atau berdasarkan rekomendasi dari PSSI yang disesuaikan dengan keperluan kompetisi tersebut, dimana peraturan tersebut diumumkan kepada anggota/klub sebelum pertandingan pertama dilaksanakan. 56
BUKU DUA BAB II Pasal 144 Penutup: Penetapan dan Pelaksanaan 1. Kode Disiplin PSSI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Komite Eksekutif PSSI. 2. Dengan berlakunya Kode Disiplin ini, maka Kode Disiplin PSSI 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Agar semua pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan Kode Disiplin ini dan dapat mematuhinya, maka Kode Disiplin ini patut diperbanyak dan disebarluaskan setelah tanggal penetapan pemberlakukannya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Mei 2023 KOMITE EKSEKUTIF PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Erick Thohir Yunus Nusi 57
BUKU DUA BAB II Lampiran 1 Besaran Denda untuk Tingkah Laku Buruk Penonton (sesuai dengan Pasal 70 Kode Disiplin PSSI ini) 1. Besaran denda ini diterapkan dalam pelaksanaan Pasal 70 Kode Disiplin PSSI ini. 2. Besaran denda yang terdapat dalam butir 5 dalam Lampiran ini diterapkan untuk pelanggaran pertama kali sejak Kode Disiplin PSSI ini diberlakukan. 3. Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat menambahkan sanksi yang diatur dalam butir 5 Lampiran ini dengan mempertimbangkan faktor pengulangan atau tingkat pelanggaran yang dilakukan. Secara khusus sanksi dapat diperberat apabila: a. Jumlah objek yang digunakan dalam pelanggaran lebih besar daripada jumlah maksimal yang disebutkan dalam Lampiran ini. b. Objek yang digunakan untuk melakukan pelanggaran mengenai pemain, ofisial, perangkat pertandingan atau orang lain yang hadir di pertandingan. c. Pelanggaran disertai dengan percobaan untuk melakukan serangan fisik kepada orang tertentu. d. Sebagai dari akibat pelanggaran yang dilakukan, terdapat orang-orang tertentu yang diciderai. e. Sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan terjadi kerusakan terhadap objek-objek yang terkait dengan pertandingan. f. Pelanggaran meliputi elemen-elemen tertentu yang bersifat rasis dan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Kode Disiplin PSSI ini. g. Pelanggaran yang dilakukan oleh Penonton klub atau badan terkait sudah terjadi lebih dari satu kali. 58
BUKU DUA BAB II 4. Selain memperberat sanksi sesuai dengan yang diatur dalam butir 5 Lampiran ini, Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat memberikan sanksi lain yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI ini dengan mempertimbangkan ayat 3 butir a sampai butir g di atas. 5. Jenis tindakan dan sanksi yang diberikan terhadap tingkah laku buruk Penonton adalah sebagai berikut: JENIS TINDAKAN SANKSI Kekerasan kepada orang atau objek tertentu Sanksi apapun yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI ini tergantung daripada akibat ditimbulkan/beratnya pelanggaran. yang Penggunaan yang mengandung dapat (kembang mengakibatkan kebakaran api, petasan, bom asap (smoke bomb), suar (flare), dan sebagainya) benda-benda atau api o Sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu sampai lima kali penyalaan; o Sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk enam sampai sepuluh kali penyalaan; o Sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk di atas sepuluh kali penyalaan. Penggunaan alat laser Sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kali alat laser digunakan. Pelemparan misil Menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan/religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun (secara khusus dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, choreo atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung) Denda sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per objek yang dapat dibuktikan yang dipakai untuk menampilkan slogan (maksimal lima) 59
Menggunakan kata-kata atau bunyi- bunyian atau yang melecehkan atau menghina Memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana Kerusuhan (pembakaran, perusakan) BUKU DUA BAB II Sanksi apapun yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI ini tergantung daripada akibat ditimbulkan/beratnya pelanggaran. yang o Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk satu orang yang memasuki lapangan permainan o Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dua sampai lima orang yang memasuki lapangan permainan o (Terhadap laku buruk tingkah Penonton klub tuan rumah) klub tuan rumah diberikan sanksi sekurang-kurangnya larangan 1 (satu) kali pertandingan home tanpa Penonton atau penutupan sebagian stadion dan denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) o (Terhadap laku buruk tingkah Penonton klub tamu) klub tamu sekurang- sanksi diberikan kurangnya larangan 1 (satu) kali pertandingan tanpa Penonton pendukung dan denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) away o Terhadap pelaku individu diberikan larangan sanksi memasuki stadion di seluruh Indonesia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan o Jika dilakukan terhadap klubnya sendiri, maka Penonton tersebut rugi wajib membayar ganti sebesar yang ditetapkan oleh klub 60
Penjarahan Pembunuhan, Perkelahian Penganiayaan, BUKU DUA BAB II o (Terhadap laku buruk rumah) Penonton klub rumah klub Penonton diberikan sekurang- sanksi kurangnya larangan 1 (satu) kali pertandingan tanpa penutupan atau Penonton sebagian stadion dan denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tingkah tuan tuan home o (Terhadap laku buruk tingkah Penonton klub tamu) Penonton klub sanksi tamu diberikan sekurang-kurangnya larangan 1 (satu) kali pertandingan away tanpa Penonton pendukung dan denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) o Jika dilakukan terhadap klubnya sendiri, maka Penonton tersebut rugi wajib membayar ganti sebesar yang ditetapkan oleh klub o (Terhadap laku buruk tingkah Penonton klub tuan rumah) klub tuan rumah diberikan sanksi sekurang-kurangnya larangan 1 (satu) kali pertandingan home tanpa Penonton atau penutupan sebagian stadion dan denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) o (Terhadap laku buruk tingkah Penonton klub tamu) klub tamu sekurang- sanksi diberikan kurangnya larangan 1 (satu) kali pertandingan tanpa Penonton pendukung dan denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) away 61
Penggabungan BUKU DUA BAB II o Terhadap disanksi stadion di seluruh sekurang-kurangnya (sepuluh) bulan pelaku larangan memasuki Indonesia 10 individu o (Terhadap laku buruk tingkah Penonton klub tuan rumah) klub rumah diberikan sanksi tuan sekurang-kurangnya larangan 1 (satu) kali pertandingan home tanpa Penonton atau penutupan sebagian stadion dan denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) o (Terhadap laku buruk tingkah Penonton klub tamu) klub tamu diberikan sekurang- sanksi kurangnya larangan 1 (satu) kali pertandingan tanpa Penonton pendukung dan denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) away o (Terhadap laku buruk tingkah Penonton klub tamu) Penonton klub tuan rumah diberikan sanksi sekurang-kurangnya larangan 1 (satu) kali pertandingan home tanpa Penonton atau penutupan sebagian stadion dan denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) o (Terhadap laku buruk tingkah Penonton klub tamu) Penonton klub sanksi tamu diberikan sekurang-kurangnya larangan 1 (satu) kali pertandingan away tanpa Penonton pendukung dan denda sekurang-kurangnya 62
BUKU DUA BAB II Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) o Terhadap disanksi stadion di seluruh sekurang-kurangnya (sepuluh) bulan pelaku larangan memasuki Indonesia 10 individu 63