RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI DENGAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke- Jenis Rapat : 2023-2024 : IV : 2 : Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat : Terbuka : Rabu, 6 Maret 2024 : Pukul 13.55--14.55 WIB : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI - Jakarta Acara : Membahas Progres Report Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan) Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., (Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI) Hadir : PIMPINAN 1. Lasarus, S.Sos., M.Si (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan) Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)) 1. Lasarus, S.Sos., M.Si (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan) Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)) ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN) 3. Harvey B. Malaiholo INDONESIA FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 4. Drs. Hamka B Kady, M.S. 5. 6. Muhammad Fauzi, S.E. Ilham Pangestu FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 7. Ir. Sumail Abdullah 8. Sudewo, S.T., M.T. 9. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
Izin Undangan 2 - FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM) 10. Drs. H. Tamanuri, M.M. 11. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 12. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 13. Drs. Anwar Hafid, M.Si. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 14. Ir. Sigit Sosiantomo 15. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) - FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 16. Dr. H. Muh. Aras, S.Pd., M.M. : 1. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA. (F-PDI Perjuangan) 2. Ir. Sudjadi (F-PDI Perjuangan) 3. Sri Wahyuni (F-Nasdem) 4. H. An'im Falachudin Mahrus (F-PKB) 5. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P. (F-PD) 6. Hj. Hanna Gayatri, S.H. (F-PAN) : 1. Kepala Badan Keahlian DPR RI (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.); 2. Jajaran Pejabat Fungsional pada Badan Keahlian DPR RI.
3 - Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Rapat RDPU kita, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Badan Keahlian DPR. Mohon maaf, kita sudah mundur kurang lebih 1 jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Yang saya hormati Pimpinan, Pak Ridwan dan temen-temen Anggota Komisi V DPR RI, Yang saya hormati Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta seluruh jajaran, serta Hadirin yang berbahagia, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Keahlian DPR RI dan Komisi V pada hari ini. terima, hadir di sini Anggota yang menandatangani absen ya tadi 20 Anggota dan sebagian masih di luar dari 7 unsur fraksi yang berbeda, maka sudah sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR RI Pasal 281 Peraturan Tata Tertib, izinkan kami membuka rapat ini yang sudah memenuhi kuorum ya. Dari laporan yang kami Atas izin Bapak-Ibu sekalian, rapat ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 13.55 WIB) (RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM) (KETOK PALU 1 KALI) Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta seluruh jajaran menghadiri undangan rapat kami pada hari ini untuk mendengarkan, untuk menyampaikan penjelasan terkait progres report penyusunan naskah akademik draf undang-undang dan draf rancangan undang-undang atas draf rancangan undang-undang perubahan maksudnya, draf perubahan Rancangan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati, Kepala Badan Keahlian yang berbahagia,
4 - Berdasarkan surat dari Pimpinan Badan Legislasi DPR RI Nomor B/573/LG.01.01/VIII tahun 2023, tanggal 21 Agustus 2023 perihal Usulan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Komisi V DPR RI menyampaikan 3 usulan prolegnas RUU Prioritas tahun 2024 kepada Baleg DPR RI. Berdasarkan surat Komisi V DPR RI ke Badan Legislasi DPR RI Nomor B/10496/LG/01.LG.01.01/08 2023 tanggal 29 Agustus 2023, yaitu: 1. Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 3. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Namun, berdasarkan Keputusan surat DPR RI Nomor: 15/DPR/RI sorry, Nomor: 15/DPRRI/I/2023-2024, tentang Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024 yang ditetapkan sebagai program legislasi nasional, rancangan undang- undang prioritas tahun 2024, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selanjutnya, Komisi V DPR RI telah menugaskan kepada Badan Keahlian DPR berdasarkan surat Nomor: B/11200/LG.0101/9/2023, tanggal 19 September 2023, untuk menyiapkan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan menyampaikan hasilnya pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024. Pada masa sidang sebelumnya, pada masa sidang sebelumnya, hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, Komisi V DPR RI telah melakukan rapat dengan BKD/Badan Keahlian DPR, kemudian dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Laut dan Ketua INSA terkait penyusunan revisi Undang- Undang Nomor 17, terkait penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hari ini kami akan mendengarkan kembali hasil kajian dari BKD DPR RI terkait perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Demikian Bapak-Ibu sekalian, rangkaian dari cerita, proses kita akan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran Tahun 2008. Ini dimulai dari usulan komisi terkait usulan undang-undang prioritas kepada Baleg DPR RI dan sudah ditetapkan di Paripurna, hanya satu bolehnya kita yaitu disetujui untuk kita merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Prosesnya seperti saya ceritakan tadi, kita sudah melakukan rapat dengan stakeholder dan teman-teman juga sudah
5 - melakukan FGD ke beberapa daerah yang hari ini nanti akan hasilnya dilaporkan oleh Badan Keahlian DPR. Nah, demikian untuk mempersingkat waktu Pak Sensi, saya persilakan. Mungkin nanti juga disinggung, Pak, sedikit terkait dengan pada saat bersamaan ini sudah ada Pansus tentang, Undang-Undang tentang Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Di Pansus Undang-Undang Bakamla yang merupakan usul inisiatif DPR RI, kami mendapat informasi ada banyak di sana memuat pasal, ayat, normanya dari usulan RUU tentang Bakamla itu mengambil kewenangan dari Undang-Undang Pelayaran. Nanti tolong disampaikan kepada kami ya dan juga mungkin Pak Ino dari sisi pandangan Badan Keahilan DPR perlu disampaikan juga apa implikasi dari Undang-Undang Bakamla ini terhadap Undang-Undang Nomor 17 itu sendiri 2008 yang akan kita revisi maupun terhadap ketatanegaraan kita. Yang saya maksud ketatanegaraan adalah karena di sini akan mengambil beberapa kewenangan, bahkan sebagian besar kewenangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Kami belum melihat secara detail naskah akademiknya, tetapi kami berkeyakinan Badan Keahlian DPR pasti sudah memiliki dan mempelajarinya. Saya persilakan Pak Ino, Kepala Badan Keahlian DPR untuk menyampaikan paparan sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Saya persilakan. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM): Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namo buddhaya, dan Rahayu. Yang saya hormati Pimpinan Komisi V, Pak Ketua, Pak Lasarus dan juga Wakil Ketua, Pak Ridwan, dan Semua Anggota DPR RI Komisi V yang hadir barangkali baik secara fisik maupun virtual, Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kami dari Badan Keahlian diberikan kesempatan untuk melaporkan perkembangan dari penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
6 - Tentunya laporan ini sebagai pelaksanaan penugasan setelah Badan Keahlian presentasi dalam kesempatan sebelumnya dan atas arahan dari sidang atau rapat komisi V waktu itu, kami ditugaskan untuk mendalami beberapa isu penting termasuk yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Yang ke pertama yang perlu saya atau kami sampaikan, adalah bahwa dalam rangka meaningful public participation agar revisi undang-undang ini melibatkan banyak pihak atau stakeholders, maka Badan Keahlian melakukan berbagai kegiatan ya, coba apa namanya, kegiatan konsultasi publik, ya. Jadi pertama konsultasi publik dengan Universitas Internasional Batam, lalu kemudian Politeknik Negeri Batam, PT Pelni cabang Batam dan Pontianak, PT Pelindo I Batam, Universitas Tanjungpura, Universitas Hasanuddin, KSOP tingkat I Pontianak, lalu kemudian KSOP Makassar. Lalu juga Badan Keahlian melakukan mengundang pakar untuk diskusi di Jakarta, terutama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, PT. Pelabuhan Indonesia Persero, PT. ASDP Indonesia, Fakultas Hukum Indonesia Ferry, PT. Pelayaran Nasional Universitas Indonesia National Indonesia, Shipowner's Association (INSA), lalu kemudian PT. Krakatau Bandar Samudera, PT Samudera Indonesia Tbk, PT. Bumi Resources Tbk, PT Indonesia Morowali Industrial Park, lalu PT. MSI Indonesia, Fakultas Universitas Gadjah Mada, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, TNI Angkatan Laut, Polairud, Bakamla, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Nasional, Imigrasi Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM. Institut Transportasi Trisakti, Jadi lembaga-lembaga itu sudah diskusi dengan Badan Keahlian dan tentunya buka kami ikuti apa semangat mereka, mereka berharap nanti Komisi V juga dalam apa ketika sesi atau kegiatan di Panja di sini mereka minta supaya ya diundang lagi, Pak, untuk apa menyampaikan secara langsung, tapi tuangkan dalam-dalam naskah masukan-masukan mereka kita sudah akademik ya di.... KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Pak Sensi, coba mic-nya didekatkan, karena direkam rapatnya. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM): Ya, jadi apa jadi masukan-masukan itu sudah kami menjadi bagian dari naskah akademik, tetapi kami merasa penting untuk terus membuka ruang konsultasi publik agar nanti tidak ada apa namanya atau masukan-masukan itu berimbang maka perlu juga diundang kembali di Komisi V dan pasti mereka senang untuk-untuk datang.
7 - Berikutnya, lalu tujuan ya, apa namanya, dan urgensi memperkuat kedaulatan dan meningkatkan daya saing dan penyelenggaraan, dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia, mewujudkan biaya logistik agar lebih efektif dan efisien. Nah, ini yang selalu diingatkan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan bagaimana supaya logistik ini betul-betul tidak berdampak ke high cost bagi konsumen. Memperjelas kedudukan dan status kelembagaan penjaga laut dan pantai, sea and coast guard. Lalu revisi ini juga urgensinya adalah untuk sinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta merespon permasalahan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang pelayaran. Berikut, nah, isu-isu penting atau materi-materi penting yang sesuai dengan arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V, pertama adalah asas cabotage, lalu efisiensi biaya angkut logistik dan perpajakan, lalu penjagaan laut dan pantai sea and coast-guard, penyelenggaraan pengangkutan pelayaran publik di laut atau tol laut, lalu kemudian pelayaran rakyat dan terminal khusus atau Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Nah, pertama berkaitan dengan apa asas cabotage, ya. Nah, jadi untuk apa namanya penerapan asas ini, lanjut saja lanjut, lanjut. Nah, permasalahan lemahnya pengawasan terkait dengan penerapan asas penerapannya, lalu kemudian kurangnya dukungan pembiayaan dalam pemilikan kapal nasional. Jadi, jadi kita bisa saja membatasi masuknya kapal internasional, tapi kalau secara nasional tidak didukung dengan kebijakan pembiayaan terhadap kepemilikan kapal di nasional juga ya tidak, ya tidak efektif juga ya. ini adalah Lalu kemudian rendahnya Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN dalam industri perkapalan nasional, lalu kemudian kebijakan di bidang investasi yang belum mendukung penanaman modal dalam negeri dalam pemilikan kapal dan tidak ada kepastian biaya resmi terkait pengangkutan barang di bidang pelayaran sehingga menimbulkan adanya praktik pungutan liar. Berikut, nah ini sebenarnya rezim ya rezim, rezim cabotage di Indonesia, bukan di dunia. Ada yang sangat ketat, strict, tapi ada yang sangat liberal. Nah, nanti mungkin itu yang perlu didiskusikan di Komisi V, kita menganut sistem yang mana, apakah yang strict sekali ya atau betul-betul liberal. Liberal itu artinya pokoknya kapal asing masuk aja sampai tapi ada juga berapa ada 5 kategori, ada yang kebijakan cabotage yang sepenuhnya dilindungi artinya strict, lalu kemudian kebijakan sistem proteksi cabotage yang terkendali lalu kebijakan cabotage yang dilindungi sebagian, sebagian itu ya kapal-kapal tertentu boleh masuk ya, atau wilayah tertentu. Kebijakan cabotage yang dikendalikan dan kebijakan cabotage yang sepenuhnya liberal.
8 - Nah, berikut yang kedua permasalahan pada efisiensi biaya atau angkut logistik dan perpajakan. Nah, memang ini coba di anu lagi satunya langsung. Nah, ini memang masih ada di pajak-pajak ini, Pak, ini masukan dari INSA. Jadi beban bagi mereka masih cukup, misalnya pengenaan pajak atas pendapatan usaha PPh Pasal 15, itu 1,2% kali pendapatan uang tambang atau freight, lalu PPh Pasal 25, 29 yang berasal dari pendapatan selain uang tambang freight, lalu PPN 11% dan pendapatan sewa kali pendapatan sewa kapal. juga pengadaan pajak atas biaya operasional perusahaan pelayaran, PPh Pasal 21 dari biaya gaji karyawan dan kru kapal, konsultan, lawyer dari pelayaran. PPh Pasal 23 dari biaya sewa truk, lalu PPh Pasal 4 ayat (2) dari biaya sewa kantor, PPh Pasal 26 atas biaya bunga, PPh Pasal 15 atas biaya sewa kapal, dan juga pajak atas pembelian bahan bakar minyak, PBBKB kapal sebesar 3% sampai 7%, pembayaran pajak kapal di luar negeri saat kapal-kapal Indonesia beroperasi di luar negeri. Lalu masih ada Selain pajak, pengusaha kapal juga harus membayar PNBP kepada layanan yang diberikan Kementerian Kementerian Perhubungan atas Perhubungan. Berikut, nah ini perbandingan pajak ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia berada pada posisi 11,0%. Jadi yang tertinggi kedua ya setelah Filipina. Berikut, nah soal penjagaan laut dan ini saya kira yang tadi di apa di singgung oleh Pak Ketua. Soal penjagaan laut ini sampai saat ini pertama adalah peraturan pelaksanaan PP amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 terkait kelembagaan penjaga laut dan pantai belum terbentuk. Lalu kemudian terdapat tumpang tindih dan ketidakjelasan siapa kelembagaan yang paling berwenang melakukan penjagaan laut dan pantai, khususnya terkait keselamatan dan keamanan di laut. Kemudian, banyaknya kelembagaan yang masing-masing memiliki kewenangan sendiri sesuai undang-undang masing-masing sehingga terhadap kapal dapat dilakukan pemeriksaan berulang-ulang beberapa instansi. Jadi ini memang apa..., cuma sedikit pas ketika itu mau disatukan misal jadi Bakamla itu agak ribet juga bagaimana caranya menyatukan kewenangan dari lembaga- lembaga yang ada dari undang-undang sektornya masing-masing. Ini pun menjadi-menjadi PR ataupun persoalan yang harus dicari solusinya. Berikut, nah masih berkaitan penyelenggaraan pelayanan publik ya. Maaf ini penyelenggaraan pelayanan publik di laut, tol laut, jadi sampai saat ini baru mendasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 161 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik untuk Angkutan Barang di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut. Jadi masih perlu pengaturan yang lebih kuat yang diatur dalam tingkat undang-undang, ya.
9 - Berikut, nah mengenai pelayaran rakyat, pelayaran rakyat memiliki peran penting ya, hanya saja keberadaannya masih tertinggal karena beberapa hal diantaranya kondisi kapal yang tua dan kurang memenuhi standar keselamatan pelayaran, kondisi pelabuhan yang kurang layak, lemahnya permodalan, kurangnya kesejahteraan, biaya tinggi, dan lain-lain. Berikut, terminal khusus juga untuk kepentingan sendiri (TUKS), praktik penyalahgunaan fungsi, fungsi Tersus dan TUKS oleh sejumlah pengelola, lalu kurang integrasi dan koordinasi antara Tersus dan TUKS, perbedaan penafsiran penyesuaian mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, lalu hukum peraturan perundang- undangan tidak sinkron mengenai definisi, kriteria, persyaratan, kewenangan dan mekanisme yang berbeda-beda mengenai Tersus dan TUKS sehingga menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum. Berikut, nah jadi di dalam draf ini ada pemikiran atau usulan alternatif pemikiran yang disampaikan, pertama soal hasil analisis kita ya dalam draf. Berikut, mengenai asas cabotage, kita prinsipnya menguatkan lagi asas yang sudah ada sekarang. Jadi mengarah kepada, kepada lebih kuat lagi. Nah, cara untuk lebih kuat itu diatur berapa pasal ya. Jadi di Pasal 8, sebelah kiri itu yang eksisting dalam arti Undang- Undang Nomor 17, terus Pasal 8 ini kita mengusulkan agar perusahaan angkutan laut nasional dilakukan orang perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, perusahaan angkutan laut nasional wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu titik koordinat ke titik koordinat lainnya di wilayah perairan Indonesia. Nah, kalau dulu kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau, kalau sekarang antar titik ya, jadi lebih lebih apa ya lebih detail. Berikut, juga dalam-dalam kaitannya dengan penguatan asas cabotage ini diatur mengenai peningkatan unit ukuran kapal dari 5.000 GT ke 10.000, itu juga bagian dari apa bagian agar membatasi masuknya apa namanya kapal- kapal, jadi harus kapal yang lebih besar lagi. Berikut, penguatan industri kapal dalam negeri ya, pengembangan pengadaan armada, angkutan perairan nasional lakukan dalam rangka penegakan angkutan perairan dengan dukungan semua sektor terkait. Lalu berikutnya, nah ini berkaitan dengan kebijakan untuk efisiensi biaya angkut logistik dan perpajakan. Nah, efisiensi biaya angkut tidak hanya diatur dalam materi pasal tertentu, tetapi merupakan tujuan atau lingkup pengaturan dalam RUU. Adapun salah satu materi pengaturan terkait dengan definisi pemberian fasilitas di bidang pembiayaan dan perpajakan. Jadi yang dimaksud dengan pemberian fasilitas di bidang pembiayaan dan perpajakan adalah mengembangkan lembaga keuangan, memfasilitasi tersedianya pembiayaan,
10 - lalu memberikan insentif fiskal. Nah, itu artinya dipertegas lagi bentuk-bentuk apa namanya dukungan pembiayaan dan perpajakannya. Berikut, lalu kemudian penguatan fungsi dan kedudukan penjaga laut dan pantai ya. Nah, di dalam draf yang baru ini maka kita menambahkan apa namanya itu fungsi koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kalau dulu itu tidak ada fungsi koordinasi dan tanggung jawabnya melalui kementerian, nah nanti penjaga laut ini, penjaga laut langsung tanpa harus melalui apa melalui menteri. Berikut, penguatan fungsi kedudukan penjaga laut, fungsi koordinasi ya dan itu beberapa pasal untuk menjalankan penyelenggaraan keselamatan keamanan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, nah dilakukan oleh penjaga laut dan pantai sea and coast. Nah, itu rumusan bahwa bertanggung jawab kepada Presiden. laut dilaksanakan dan dikoneksikan Berikut, nah, lalu kemudian nah ini tadi mengenai fungsi koordinasi tadi sudah dijelaskan ya. Berikut, nah diatur juga mengenai batas waktu pembentukan penjaga laut. Berikut, nah lalu penyelenggaraan pengangkutan pelayaran publik di laut, tol laut, tujuannya untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang atau logistik, mengurangi disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta daya saing nasional, pelaksanaan dilaksanakan oleh pemerintah yang pelaksanaan ditugaskan kepada badan usaha yang ditetapkan oleh menteri. Berikut, penyelenggaraan pengangkutan pelayanan publik juga ada kewajiban pemerintah, lalu pendanaannya dibebankan kepada APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lainnya, lalu koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penentuan wilayah tata ruang pembangunan. Berikut, nah sekarang juga ada materi tentang pelayanan rakyat, substansi pengaturan mengenai perairan berfungsi untuk angkutan perairan standar dan spesifikasi kapal yang termasuk dalam pelayaran rakyat, pelayaran rakyat dan siapa yang berwenang pengembangan dan pembinaan pelayaran rakyat dan pendanaannya. Berikut, perluasan jenis-jenis kapal dan penguatan asas cabotage dalam pelayaran rakyat, itu tadi apa kegiatan laut angkutan laut pelayaran rakyat tradisional dan mempunyai sebagai usaha masyarakat yang bersifat karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan yang menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran dan tipe kapal tertentu.
11 - Berikut, pengembangan angkutan pelayaran rakyat juga diatur di dalam draf ini, tapi kami lanjutkan saja ya. Lalu, terus pengaturan pengendalian, pendelegasian soal ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Berikut, terminal khusus juga substansi mengenai pengawasan oleh pemerintah. Berikut, nah ini barangkali yang tadi di apa disinggung oleh Pak Ketua soal bagaimana materi pelayaran ini dengan RUU tentang Kelautan. Dalam RUU Pelayaran sebenarnya akan diatur mengenai penguatan kedudukan dan status penjaga lautan dan penjaga laut dan pantai sebagai sea and coast guard. Di sisi lain ya, di sisi lain, kami membaca naskah akademik dan RUU Kelautan yang sekarang ditugaskan untuk dibahas oleh Pansus ketentuan mengenai SCG di Undang-Undang Pelayaran dicabut ya dan pengaturan Bakamla sebagai sea and coast-guard di RUU Kelautan. Berikut, jadi semua materi yang berkaitan dengan.... KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Sebentar-sebentar Pak Sensi. Coba kembali ke tadi, coba. Ini agak langka, ini jarang ditemukan ini, dalam RUU Pelayaran akan diatur mengenai penguatan kedudukan dan status penjaga laut dan pantai sebagai sea and coast guard, di sisi lain dalam ... (suara kurang jelas) lautan, ketentuan mengenai sea and coast guard di area pelayaran dicabut, dan pengaturan Bakamla sebagai sea and coast guard di RUU Kelautan. Pak, ini kok undang-undang lain kok berbunyi mencabut undang- undang lain, gimana ceritanya ini? saya belum pernah menemukan kasus gini, Pak. Kalau di Undang-Undang 12 melanggar ndak ini? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Ya, mestinya tidak boleh untuk mencabut.... KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Kan ada, ndak ada tata membuat Undang-Undang Nomor 12 kalau tidak salah ya, betul Pak? betul ya?
12 - KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Ya. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ini kan ada tata cara membuat undang-undang, Pak. Jadi undang- undang lain itu tidak boleh serta-merta mencabut undang-undang lain. Ini kok bisa disahkan? udah disahkan ini, Pak? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Belum, belum, masih lama, masih...masih Pansus.... KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Udah, Pak, suruh dia cabut aja Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pak itu. Kurang itu Pak, ya udah oke. Jadi belum ya? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Belum, belum, Pak. Masih..., masih.... KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): saya pikir sudah. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Belum, belum, Pak. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Aduh. Wes ngono wae, ngono wae, wes ojo ngono, gitu. Oke, lanjut, silakan. Silakan dilanjut. Nah, ini belum ya?
13 - KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Ya. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Baru maunya dia gitu? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Baru mau rapat ini, Pak, belum...(suara kurang jelas) belum disusun. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Tolong Pak, yang ini tolong di, saya titip pesan, Pak. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Ya, ya. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ini bisa jadi preseden buruk nanti ke depan.... (suara kurang jelas), Pak. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Diusulkan, jadi RUU ini diusulkan oleh DPD, Pak, itu juga jadi. F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI): Pertanyaan saya, konsep ini siapa yang buat ini? DPD? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): DPD Pak, DPD. F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI): Oh, masih dalam pembahasan sekarang?
14 - KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Ya, yang RUU Kelautan itu usulan dari DPD bukan dari kita, bukan juga dari pemerintah. F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI): Dan Bapak ndak bisa koreksi ini, ndak bisa? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Karena itu langsung ke komisi, ke Pimpinan DPR kan, Pak. F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI): Langsung Pimpinan DPR ya. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Ya, Pimpinan DPR. Nah, cuma kami.... F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI): Masa Pimpinan DPR tidak memerintahkan Bapak sebagai Badan Keahlian Dewan? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Kami kan mendamping, ada beberapa tim yang masuk di RUU ini juga, kita juga sudah buat kajian. F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI): Harusnya ada kajian tersendiri dari BKD, harusnya. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Ya, nanti kami juga akan mem-backup untuk memberikan kajian dan pasti catatan seperti ini akan kami sampaikan, Pak.
15 - F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI): Ya, maksud ku ini diberikan masukan dong kepada Pimpinan Dewan, bahwa ini tidak boleh terjadi, gitu ya, bisa nanti seperti itu, Pak ya? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Bisa Pak, bisa. F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI): Bisa. Makasih. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Baik, silakan, Pak. Ya, saya garisbawahi lagi lah Pak...Pak ini, yang lain it's okay lah ya nanti tinggal tergantung pembahasan gitu loh, ya soal pasal, norma, ayat dan seterusnya, tapi kalau ini, Pak, ini barang baru saya temukan ini. Ini nanti kita bikin undang-undang, terus mencabut undang-undang lain. Kita mencabut undang-undang dibuat di Komisi XI, terus kita buat undang-undang lagi mencabut Undang-Undang di Komisi I. Saya rasa ini perlu dicermati, Pak, dan perlu dikasih masukan. F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.): Pak Ketua, minta jelas dikit. Saya cuma mau tanya, ini kan belum ada Supres kok udah ada Pansus? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Yang mana, Pak? F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH): Yang undang-undang ini. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.):
16 - Langsung aja, Pak. Pak untuk RUU Kelautan itu sudah ada, sebenarnya bukan-bukan apa namanya, bukan Supres, Pak, karena itu sesuai mekanisme kita, kan DPD itu boleh, boleh mengajukan rancangan undang-undang. Nah, pada saat ini DPD itu mengajukan Rancangan Undang-Undang Kelautan yang secara mekanisme dikirim ke DPR dan dikirim ke Presiden. Artinya, pemerintah membuat DIM, lalu kemudian DPR juga membuat DIM. Nah, ketika Presiden nanti mengirim DIM baru keluar Supres dari Presiden. Jadi sekarang karena kita baru penugasan saja, Pak, penugasan internal DPR kita bahwa nanti membahas itu adalah Pansus ya, itu Pak. Jadi masih rapat- rapat lah rapat-rapat awal. Fraksi-Fraksi juga belum buat kalau tidak salah membuat DIM juga. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Oke, pertanyaan saya berikutnya nyambung Pak Syarif tadi, berarti DIM dari pemerintah udah nyampe ke DPR belum? belum? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM): Setahu saya belum, Pak. DPR juga belum.... KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Kita juga belum melahirkan DIM? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Belum. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Oke, tapi kok sudah ada Pansus? F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.): Kenapa Pansus ada? KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Pansus itu ada karena ada RUU usulan itu, Pak, dari DPD itu.
17 - F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.): Pak bisa nyela, Pak? KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Silakan, silakan. F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.): Biasanya, Pak, mekanisme, karena saya dulu pernah di Baleg, biasanya ini kan belum berbentuk Pansus itu, baru seharusnya Baleg yang membahas, ini usulan dari DPD. Sama dulu dia waktu meminta perubahan MD3 supaya masuk dia menjadi juga membahas anggaran, kan di Baleg dulu, tapi ini kalau udah Pansus kan berarti udah permintaan antar fraksi itu, kan Pansus itu kan dikirim oleh fraksi itu. Kalau Pansus yang dimaksud tadi karena Pak Fauzi tadi pasti mewakili Golkar, Pak ya. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Saya sambung dulu Pak Sensi, saya sambung dulu, menyambung apa yang Pak Syarif sampaikan. Dulu Bapak ingat nggak pernah ada case di sini ketika RUU tentang Bumdes ya, terus nyampai ke Pimpinan DPR, dari Pimpinan DPR dibuat surat diserahkan ke Komisi V, gitu toh, Pak. Nyampai di Komisi V, kan baru diserahkan ke Komisi V nih, terus Komisi V langsung membuat surat ke Pimpinan DPR dan Baleg, menyampaikan bahwa Undang-Undang RUU tentang Bumdes ini isinya, muatan yang disampaikan oleh DPD ke kita setelah kita pelajari, semua sudah termuat di PP turunan dari Undang- Undang Cipta Kerja, maka waktu itu disepakatilah saya ngadep langsung ke Baleg disimpulkan bahwa itu kita kembalikan lagi ke DPD dan kita belum membentuk apa-apa waktu itu hanya rapat internal kita saja di komisi. Nah, pertanyaan kita sama juga saya bingung nya juga, kalau Pansus itu berarti ini Pansusnya untuk membahas layak ndak ini diajukan gitu ya? atau Pansus membahas materi? mereka dua hal yang berbeda loh, Pak, ya kan. Pansus membahas ini layak ndak dilanjutkan berarti sebelum ke Baleg ini, Bang, sebelum ke Baleg ini, apakah begitu? sebelum ini masuk ke Baleg dibahas dulu oleh Pansus untuk layak tidak diteruskan dibahas dengan pemerintah, satu ya. Atau Pansus ini memang sudah membahas pasal demi pasal, membahas materi. Kalau itu yang terjadi, udah cacat proses saya lihat ini, Pak. Silakan Pak Sensi, Bapak lebih paham lah soal ini. Silakan, takutnya kita salah menangkap.
18 - KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Terima kasih, Pimpinan. F-PG (MUHAMMAD FAUZI, S.E.): Pimpinan, Pimpinan. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Sebentar, Pak Fauzi, ada Anggota Pansus di sini, Pak. Silakan jelaskan sedikit dengan kita. F-PG (MUHAMMAD FAUZI, S.E.): Jadi sampai saat ini Pansus belum bicara tentang DIM gitu, masih bicara tentang apa rapat dengan siapa gitu, masih mekanismenya, rencananya diselesaikan di bulan September, rencananya, walaupun jujur saja, makanya saya juga baru agak mengetahui bahwasanya jangan-jangan ini lompat pagar tidak melalui apa Baleg gitu ya, langsung masuk ke, langsung dibuat Pansus gitu. Karena jujur saja, Pak, saya pernah tadi saya bertanya saya sudah sampaikan ke Pak Ketua, ini kadang-kadang saya bingung ini saya bilang kita Pansus kita, ternyata teman-teman juga banyak bingung ya, Pak. Ini kita bicara revisi Undang-Undang tentang 32, tentang Kelautan, tetapi substansinya lebih banyak menyinggung mengenai Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran. Kenapa nggak direvisi yang Undang-Undang Pelayarannya saja? Nah, sementara di pelayaran itu sebenarnya kan sampai saat ini bahwasanya sudah tinggal menunggu peraturan pemerintah, tapi sampai sekarang kan sudah lima kali diajukan itu belum ditandatangani, gitu. Nah, kita sendiri di sana masih agak bingung pokoknya udah kita ikuti saja dulu gitu. Tadi Pak Ketua ada yurisprudensi bahwasanya pernah ada usulan DPD kemudian ditolak, ya seharusnya memang kalau dilihat seperti ini ditolak atau diperbaiki kenapa yang tidak direvisi Undang-Undang Nomor 17 bukan Undang-Undang Nomor 32. Pintu masuknya saja menurut saya agak kita sendiri bingung, pintu masuknya, belum kita bicara substansi ini. Karena hampir semua yang dipermasalahkan adalah ada yang di Undang-Undang Nomor 7..., Nomor 17 itu, 32 sangat sedikit sekali, hampir relatif ndak ada gitu. Ini yang kita sendiri sedang...akhirnya kita ikuti saja dulu lah karena sudah dibentuk ini Pansus gitu, kita sudah ditugaskan oleh fraksi ya kita ikuti perkembangannya gitu. Itu, Pak Ketua. Makasih, Pak Ketua.
19 - KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ya, terima kasih Pak Fauzi. Titip pesan, Pak Fauzi, ini marwahnya Komisi V ya, dan seperti yang sudah kita coba cari informasi non-formal, Pak, yang kami dapatkan dari Dirjen Laut, kalau ini sampai disahkan, ada 4.000 pegawai di laut itu non-job, Pak, dan ini masalah menurut saya. Ini hari, emangnya ada masalah apa sih di laut, kok sampai segitunya, kan pertanyaannya begitu. Kok kita ndak ada merasa ada urgensi yang begitu besar sehingga menimbulkan kegaduhan ya mohon maaf. Nah, ini satu lagi nih undang-undang nomor berapa tadi, Pak, kelautan itu? Undang-Undang 32, pintu masuknya Undang-Undang 32, kok ngelahap Undang-Undang 17? Dari logika kita berpikir saja, Pak, mengacu kepada Undang-Undang 12, ini sudah tidak betul prosesnya. Kami pesan Pak Fauzi, Bapak ada di sana mohon izin, tolong, Pak, segenap persoalan ini ya. Kita sendiri, Pak, kalau kita mau pertajam revisi Undang-Undang Pelayaran ini, masih banyak yang perlu kita perbaiki, Pak, masih banyak sekali. Contoh, kita tahulah di seluruh Indonesia ini kan ada banyak Tersus, kalau di Kalbar sana banyak juga Bang Syarif aku lihat pelabuhan-pelabuhan khusus, di Sulawesi apalagi yang banyak barang tambang, Tersus itu, Pak, belum diatur secara baik. Itu kalau kita kejar itu, Pak, PNBP-nya berapa banyak yang loss di situ. teman-teman, Pak Hamka. Ada lagi perusahaan-perusahaan besar dalam tanda kutip, Pak, tapi nanti kita akan telisik dulu, sudah ada keluar kan terkait dengan ship to ship di laut itu berada peraturannya, Pak, tapi karena dia merasa dia lebih berkuasa dia nggak mau diatur, Pak. Kalau ship to ship-nya ndak ada loss, Pak, pendapatan negara bukan pajak di situ. Ini saya dapat informasi Ini masih banyak Pak PR kita, Pak, di Undang-Undang Pelayaran ini sebetulnya kalau kita mau perkaya lagi isi dari pelayaran, bukan memindahkan barang ini ke tempat yang lain, pintu masuknya pun salah. Jadi, Pak Sensi sebagai Badan Keahlian menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi, sebagai Badan Keahlian DPR, Bapak harus jadi benteng bagi kita di sini, itu maksudnya Pak Ridwan ya. Bapak harus jadi benteng bagi kita, Pak, bahwa ini tidak lazim. Apalagi ini bunyinya kalau benar Bapak mengadopsi sana, mana pernah kita buat undang-undang secara saklak mencabut pasal di undang- undang lain, apalagi ini menyangkut kewenangan, menyangkut sebuah organisasi, sebuah lembaga, ini bisa jadi jebakan batman bagi Presiden, Pak, bahaya ini, tidak baik. Kalau dari alurnya semua kita paham lah, Pak, ngerti lah kita, maka saya bilang tadi wes ngono ya, jangan ojo ngono lah, jangan segitunya juga gitu, ngono yo ngono wes ojo ngono kata orang Jawa ya. Jadi ini kebangetan kalau menurut aku nih.
20 - Pak Sensi, tolong kita titip pesan ya, Bapak dan Pak, mohon izin Pak Fauzi ya, sampaikan, Pak, keberatan kita dengan alur dan cara pembuatan undang-undang seperti ini kepada teman-teman di Pansus. Kita ada case Pak, kita pernah kembalikan undang-undang revisi untuk apa, RUU tentang Bumdes kemarin, pulang, Pak, ndak apa-apa juga gitu loh. Saya juga secara informal nanti akan koordinasi dengan teman-teman di Baleg menanyakan soal ini, tapi barangnya kelihatannya belum nyampe Baleg kalau saya ceritain ya, belum nyampe Baleg nih ya. Oke, baik, Pak, silakan dilanjutkan, kalau untuk ini sudah kita temu, Pak, udah kita ketemu di mana persoalannya. Kemudian ya ini mohon maaf lah kalau saya lihat nih Pak Hamka rumusnya ini masih dicoba-coba, Pak, hah coba lagi, ini coba kedua ini setelah kemarin kita pulangkan satu, cuma karena Komisi V terus dihantamnya dari sana, ya. Ini hanya ini Pansusnya bukan di kita Pak, kalau ini dikirim ke kita, bisa ceritanya beda kita bahas di sini, tapi kan kita loss ini, untung ada Pak Fauzi ada di sana. Saya rasa demikian Pak Sensi ya. Mungkin masih ada muatan lain, Pak? Ya, silakan. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Terima kasih, Pak Ketua. Jadi berikutnya adalah elaborasi pasal-pasal yang di Undang-Undang Kelautan itu tadi, Pak. Kalau memang itu perlu kami sampaikan ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terus berikutnya. Iya, ini artinya kalau mengikuti jalur revisi Undang- Undang Pelayaran maka memang yang disebut Bakamla itu mestinya di bawah, artinya melalui undang-undang ini bukan Undang-Undang Kelautan, kira-kira gitu alternatif pemikiran. Berikutnya lagi, nah bisa dilihat itu apa tabel apa tabel itu yang di kelautan beberapa pasal yang ini. Ya, ini Pak. Jadi kalau boleh kami sampaikan memang ini sangat tajam ketentuan di RUU Kelautan itu misalnya di RUU Kelautan ada Pasal 71: "Direktorat Kesatuan Penjaga laut dan Pantai Kementerian Perhubungan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya penyesuaian struktur organisasi, tata kerja dan tata personal badan keamanan laut berdasarkan undang-undang ini". "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku ketentuan Pasal 1 angka 59, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281 dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"
21 - "Tugas dan fungsi, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga penjagaan laut dan pantai/sea and coast guard dan kesatuan penjagaan laut dan pantai dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan badan keamanan laut berdasarkan undang-undang ini". Ini kira-kira rumusan yang di...di...di-insert ke dalam Undang-Undang Kelautan yang nanti kita berikan pandangan hukum dari Badan Keahlian, Pak, nanti kami sampaikan kepada Pansus juga. Nah, mungkin sebagai tambahan, Pak, yang terhormat Pak Fauzi, jadi memang saya beberapa kali dihubungi karena situasi seperti itu di Pansus dan terakhir saya dipanggil sama Pak Ketua Pansusnya Pak, Pak Utut, saya sudah sampaikan pandangan saya bahwa ini memang apa namanya ya saya tidak bisa masuk ke substansi, tapi intinya adalah kasus yang terjadi di Komisi V itu bisa juga terjadi di Pansus, karena Pansus itu kan tidak harus sampai menuntaskan. Kalau memang itu nanti substansinya, kita belum tahu, Pak, DIM seandainya dari pemerintah misalnya, dari pemerintah dikeluarkan DIM tolak- tolak semua ya dengan alasan bertentangan dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, saya kira itu nanti akan ditolak dan akhirnya dikembalikan seperti kasus dari apa namanya, RUU tentang Bumdes. Jadi, jadi apa yang pernah terjadi di Komisi V itu mungkin saja terjadi, apalagi asal usul RUU juga sama Pak dari DPD. Jadi memang susah juga, Pak, saya memberikan komentar lebih jauh kalau seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu, jadi nanti pandangan resmi dari Badan Keahlian kami sampaikan tapi tidak di sini, Pak, nanti kita. Demikian Pak Ketua, demikian presentasi kami dan beberapa catatan di tengah presentasi akan kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Baik, terima kasih Pak Sensi. Saya sampai pecah ketawa, Pak, karena ini mengganggu, mengganggu kewarasan saya, Pak. Mungkin lebih parah lagi kalau saya baca di sebelahnya, dia mencabut yang sudah diatur di Omnibus, Pak, padahal ada konvensi, Omnibus itu ndak boleh dicabut harus dicabut dengan Omnibus yang sama, itupun dihantam lagi ditabrak lagi di situ. Pak Fauzi, tolong dicek Pak, ini di Omnibus sudah diatur, hanya di Omnibus itu 3 tahun setelahnya dikeluarkan PP tapi PP ini nggak di teken- teken sampai hari ini, itu loh. Mungkin nanti kita dorong pada saat kita
22 - membahas Undang-Undang Pelayaran, kita dorong supaya PP itu dikeluarkan. Yang benar harusnya Bakamla itu turun dari Undang-Undang Pelayaran ini, itu baru betul, gitu loh. Dia adalah anak dari Undang-Undang Pelayaran. Modelnya nanti seperti apa? Basarnas, gitu loh. Kalau mau buat bentuk undang-undang khusus, kita bentuk undang-undang khusus tentang Bakamlah, sifatnya adalah tidak nabrak aturan lain, supaya tidak nabrak aturan lain sifatnya operasi karena ini militer, kan gitu Pak. Jadi saya rasa kan sudah jelas sudah ini, Pak, konvensi IMO sudah jelas ngatur sea and coast guard, sudah ngatur itu ya. Saya rasa itu. Kemudian soal, Pak Ino saya minta tolong nanti akan kita bahas sesuai materi soal asas cabotage. Asas cabotage ini, Pak, tentu kita karena kita ini negara kepulauan ya, kita tidak bisa disamakan dengan Belanda, Pak. Kita tidak bisa disamakan dengan Norway, kita tidak bisa samakan dengan British, nggak bisa. Kita ini negara kepulauan, Pak, dimana laut adalah kekuatan ekonomi, tentu kita harus berdaulat di laut ini luas ya, apalagi banyak negara tadi menganut sistem apa penguatan ya terkait dengan asas cabotage berlaku full. Di Amerika Serikat, saya dapat informasi, kapal yang boleh beredar di Amerika itu adalah kapal yang dibuat di Amerika loh. Di kita, kapalnya boleh ganti bendera, Pak, silakan anda bikin di mana-mana cukup ganti bendera operasi di sini kepemilikannya harus di atas 50% ya. Yang jadi masalah sekarang ini kan, mematikan pengusaha lokal itu adalah saya ini bos dari luar, punya kapal, saya mau layarkan di Indonesia, saya kenal Pak Sensi, saya kasih aja Bapak duit saya 51%, sisa 49%, 49% nanti saya punya, pakai nama saya, akhirnya saya punya 100% juga di Indonesia, itu yang terjadi hari ini. Nah, ini kita mau rubah, supaya kita perkuat supaya ndak ada lagi berlaku sistem dummy seperti ini, istilahnya dummy nih, ya. Ini harus kita perkuat. Kalau menurut saya, Pak Sensi, usul, di sanksi itu kita perkuat, Pak. Misal, kita boleh audit, ini sebetulnya pemiliknya siapa ini yang 51%, apakah benar si A? kita boleh audit, Pak, itu kalau diaudit, pasti ketauan, Pak, gitu loh. Jadi harus ada mekanisme untuk mengukur bahwa ini dummy atau bukan, harus ada mekanisme, Pak, kalau ndak loss lagi ini, Pak Sensi. Kita naikin persen kepemilikan misalnya menjadi 70, 80%, ya ndak apa-apa 70, 80% pakai nama Bapak nanti sisanya pakai saya 100% punya saya juga, tapi ada mekanisme kontrol kita bahwa itu domain apa dominan sahamnya adalah milik pengusaha dalam negeri, harus ada mekanisme kalau menurut saya dan itu nanti mekanismenya dibuat. Kemudian kalau ditemukan harus ada sanksi, Pak, kalau nggak ada sanksi ya dilanggar ndak apa-apa kok. Masukan dari saya itu saja barangkali terkait ini. Lain-lain ya saya sih Pak Fauzi semakin besar lah milimeter Bapak punya senjata ini ya dari pertemuan kita hari ini, kalau kita lihat, Pak, ya untuk kita bikin seperti Undang- Undang Bumdes kemarin, ya. F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.):
23 - Ketua. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Silakan, Pak. F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.): Ini artinya ini teknis saja. Saya minta tolong juga sama teman-teman di luar Fraksi Golkar untuk juga menyampaikan informasi sehingga ada kesamaan nanti pada saat kita menyuarakan itu gitu, karena jujur saja di Komisi V cuma saya sendiri gitu, saya minta tolong sama teman-teman fraksi lain untuk memberikan masukan lah kepada teman-teman fraksinya yang ditugaskan di Pansus tersebut, Pak Ketua. Makasih. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Baik, saya akan, seperti saya sampaikan tadi di rapat internal, Pak. Saya sudah mengalokasikan waktu untuk bertemu dengan ketuanya langsung, itu kebetulan ketuanya ketua fraksi kami, Pak Utut Adianto, Pak, nanti akan saya ketemui, akan saya sampaikan. Kemarin saya mau diskusi waktu ndak ada dan bahan saya juga kurang, Pak, nanti akan saya jelaskan dengan beliau secara detail ya. Teman-teman fraksi lain juga saya minta tolong untuk kiranya bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi ya, semua fraksi lah kita menyampaikan kepada fraksi kita, bahwa ini ada anomali yang terjadi nanti kalau kita teruskan proses ini. Ya, karena kalau kita teruskan dan ini akan menjadi preseden buruk buat kita ke depan, gitu loh. Kita sama-sama tahu, Pak, DPD ini akan terus berupaya nih ingin mengejar posisi kalau bisa seperti kita di posisinya di pembahasan undang-undang ini. Padahal sudah jelas, Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah, kan mereka kan sudah jelas, kita ndak pernah tolak silakan saja monggo, yang berkaitan dengan apa nama kepentingan daerah itu kan semua ada mereka. Kalau ini kan, ini bukan bicara daerah, Pak, ini bicara nasional, bicara keseluruhan, ini domainnya DPR, Pak, undang- undang ini. Kalau saya lihat dalam muatannya betul, Pak ya, kalau kita lihat dari muatannya, ini harusnya adalah undang-undang inisiatif DPR, Pak, bukan inisiatif DPD, kalau kita baca dari tugas pokok dan fungsi DPD itu sendiri. Nah, kalau kita baca, saya sampai baca, Pak, kemarin apa sih tugas pokok dan fungsi DPD itu, ya. Kalau lihat dari muatannya pun ini juga salah, Pak, barang ini, karena ini muatannya nasional ini bukan kita bicara daerah, ini
24 - bicara scope secara nasional. Jadi di situ aja menurut saya, ini udah salah tempat ini barang. Saya rasa itu barangkali, Pak Sensi, teman-teman sekalian, itu sebagai bahan dulu, karena rapat hari ini bagian dari mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR kepada pemerintah, ya. Ini harus kita lalui hari ini maka satu tahap sudah kita lewati. Selanjutnya tinggal pematangan isi dari bab atau isi dari naskah akademik yang akan kita dorong ke Baleg. Pak Sensi, secepatnya kalau sudah selesai, dorong ini ke Baleg dan kita bahas ini di Baleg ya, kita akan ketemu dengan teman-teman di Baleg untuk sinkronisasi dan dijadwalkan kapan kita bisa untuk rapat di Baleg terkait dengan usul ini. Karena malu juga, Pak, Komisi V ini baru satu undang- undang ya yang sudah kita hasilkan di sini, karena kita terlambat di Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lalu gara-gara Pak Sumail keluar minta izin merokok waktu itu, batal ini undang-undang, mana beliau tadi, udah pulang dia. Baik. Bapak-Ibu sekalian, F-PG (MUHAMMAD FAUZI, S.E.): Saya sedikit mau bertanya ya, karena saya bukan orang hukum, ya. Ini apabila ada 1, 2 undang-undang, misalkan Undang-Undang 32 sekarang sudah ada Pansus, Komisi V kemungkinan nanti akan mengusulkan ini juga, bukan revisi, terutama Undang-Undang Nomor 17, dua-duanya berjalan secara bersamaan, nah, kemudian ternyata misalkan Undang- Undang 32 ini tetap jalan. ini bagaimana secara hukumnya kalau seandainya nanti menghasilkan sesuatu yang apa tidak saling melengkapi atau sebaliknya, itu Pak Ketua, itu gimana itu secara hukumnya itu. Nah, Terima kasih. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ya, Pak Sensi mungkin. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.): Baik.
25 - Pimpinan dan Anggota yang terhormat, Pak Fauzi, Jadi memang di dalam peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, ada special treatment untuk RUU dari DPR. Jadi kalau ada materi yang sama, RUU-nya sama, pemerintah mengusulkan, lalu kemudian DPR mengusulkan, maka yang menjadi acuan itu adalah RUU yang dari DPR, kalau aturan itu ada, Pak. Nah, hanya memang kalau yang ini ya beda undang-undang dan itu menurut kami ya, ini saran Pimpinan, maka pertama kami dari Badan Keahlian akan melakukan pengkajian secara mendalam untuk dijadikan bahan baik bagi Komisi V maupun Pansus supaya memberikan semacam memberikan pandangan secara hukum terhadap kedua RUU ini. Nah, itu nanti atas dasar itu maka Komisi V bisa saja nanti menyampaikan pandangan atau pemikirannya kepada apa namanya, Pimpinan DPR, karena itu juga terjadi dari banyak RUU untuk menyampaikan nota atau catatan-catatan terkait dengan adanya materi RUU Kelautan yang sebenarnya mencabut, mencabut materi RUU Pelayaran yang sekarang sedang diproses di Komisi V, itu bisa aja, Pak, toh itu nanti akan dibicarakan di apa di apa Rapat Bamus dan itu akan disampaikan di situ. Jadi bisa, Pak. Yang penting ada sampaikan surat resmi, Pak, surat resmi dari Komisi V kepada Pimpinan DPR agar ini dipertimbangkan mengenai substansi dari RUU Kelautan yang sebenarnya itu adalah substansi dari RUU Pelayaran. Nah, nanti dari sana akan turun, nah, lalu kemudian bisa saja atas dasar surat itu maka Pansus memutuskan ya bisa saja mengembalikan, tidak melanjutkan pembahasan dan itu apa namanya, materi tentang Bakamla dikembalikan kepada revisi Undang-Undang Pelayaran yang sekarang sedang diproses di DPR sebagai RUU inisiatif. Alur itu bisa dilakukan, Pak ya. Demikian barangkali, Pak. KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Mungkin Pak Ridwan yang mendengar itu. F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI): Jadi Pak Ketua, sekaligus Pak Ketua tadi didengarkan, bahwa ada masukan dari apa dari Pak Sensi, itu Komisi V bisa keberatan pada dasarnya menyampaikan kepada apa, Pimpinan DPRD..., apa Pimpinan DPR tentang persoalan Undang-Undang Nomor 32 tadi kaitan terhadap Undang-Undang Pelayaran ya, itu kira-kira kalau kita keberatan, Pak, kira-kira seperti itu Pak.
26 - KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Baik. Tentu kalau politik ini bagiannya adalah diplomasi, Pak, lobi-lobi juga kan. Nanti kalau memang bisa pendekatannya, kita pendekatan persuasif, Pak ya, ya mungkin kita tidak usah bikin surat gitulah supaya tidak terlalu frontal itu kita kelihatannya, jadi kita gunakan kekuatan Pansus, Pak. Tapi kalau memang Pansus memandang perlu sebagai penguatan dari sikap Pansus terhadap kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang 32 ini dari Bakamla, ya kita bikin, Pak, dari Komisi V dengan berbagai alasan keberatan yang kita sampaikan melihat muatan yang ada di RUU itu. Bisa saja itu yang kita lakukan tapi mungkin itu terakhir, Pak, terakhir setelah kita sampaikan, karena ini domainnya domain Pansus gitu. Tapi kalau mau diperlukan penguatan dari kita, itu bagian dari itu nanti penguatan untuk Pansus gitu loh. Kalau domainnya komisi, kita langsung bikin, Pak, penolakan ini gitu loh, tapi karena ini domainnya sudah domain Pansus, tentu kita harus hormati Pansus, Pak, gitu loh. Saya rasa demikian, Pak Sensi. Baik. Bapak-Ibu sekalian, Kalau tidak ada masukan lagi, saya rasa ini cukup untuk kita hari ini sebagai bahan rangkaian untuk proses secara prosedur sesuai Undang- Undang 12 terkait dengan penyusunan undang-undang maka RDPU kita pada hari ini dengan Badan Keahlian DPR ya, kalau tidak ada tambahan lagi maka kita nyatakan cukup ya dan kita tutup dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat saya ditutup. (RAPAT DITUTUP PUKUL 14.55 WIB) (KETOK PALU 3 KALI) Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, dan Salam sejahtera untuk kita semua. Jakarta, 6 Maret 2024 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H. NIP. 196912021998032002