GERAK KOMITMEN MEMBANGUN KAWASAN PERBATASAN Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan i
ii Djoko Sulistyono
Drs. Djoko Sulistyono, MSi GERAK KOMITMEN MEMBANGUN KAWASAN PERBATASAN Institut Antropologi Kekuasaan Institute for Anthropology of Power (InsanPower) Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan iii
Copyright @ 2019 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan ISBN 978-602-97852-2-7 xx,140 hlm Penulis: Drs. Djoko Sulistyono, MSi Editor: Dr. Prudensius Maring Design Cover/Tata Letak: Willy Keraf Foto Cover: Search by Google Penerbit: Institut Antropologi Kekuasaan Institute for Anthropology of Power (InsanPower) Alamat: Green Park Residence, Jatimelati, Pondok Melati, Bekasi 17446 Telepon: 081383908183; Email: insanpower@yahoo.co.id Cetakan Pertama, Nopember 2019 Hak Cipta dilindungi Undang-undang: Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit iv Djoko Sulistyono
DAFTAR ISI Daftar Isi Catatan Editor Catatan Pemerhati Kata Pengantar Penulis Pertama: Gerak Komitmen Politik 1. Presiden Joko Widodo dan Masyarakat Nelayan 2. Wawasan Kebangsaan di Perbatasan Antar Negara 3. Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Perbatasan 4. Pembangunan Perbatasan Kedua: Potret Masalah Empirik 1. Jalur Tikus di Perbatasan Antar Negara 2. Masalah Illegal Fishing dan Masyarakat Nelayan di Kawasan Perbatasan Laut 3. Arat Sabulungan dan Carut Marut Birokrasi 4. Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebagai Salah Satu Kawasan Perbatasan Laut Indonesia 5. Ketika Janji-Janji Tak Kunjung Terelisasi 6. Dorongan Bagi Kemajuan Kawasan Perbatasan 7. Mengurai Benang Kusut Tanah Perbatasan Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan v vii xiii xv 1 3 9 17 23 31 33 39 47 61 75 83 89 v
Ketiga: Gerak Tata Kelola Terpadu 1. Perlunya Lembaga Perbatasan Yang Otonom 2. Pembentukan DOB di Kawasan Perbatasan 3. Peran Camat di Perbatasan Antar Negara 4. Pembangunan Kepelabuhanan di Kawasan Perbatasan Laut 5. Penyelesaian Sengketa RI-RDTL Penutup Daftar Pustaka Profil Penulis vi Djoko Sulistyono 95 97 103 109 117 123 133 135 139
MEREKATKAN TEMA DAN NUANSA Catatan Editor ndonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia selalu sibuk menghadapi masalah kawasan perbatasan. Masalah perbatasan selalu berhubungan dengan urusan dari dalam dan urusan dari luar. Masalah dari dalam berkaitan dengan minimnya pembangunan masyarakat dan lingkungan yang sering melahirkan implikasi sosial, ekonomi, dan politik. Masalah dari I luar berkaitan dengan klaim wilayah, keamanan, dan pengaruh yang melonggarkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Kondisi dan sumber pencetus masalah perbatasan demikian menyebabkan isu-isu wilayah perbatasan selalu bersifat kompleks. Kondisi demikian mensyaratkan komitmen politik untuk pembangunan wilayah perbatasan yang dijalankan di atas basis data- informasi yang memadai dan akurat, serta digerakkan "Gerak melalui tata kelola yang terpadu. Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan" Buku karya Djoko Sulistyono dengan judul: menyajikan kompleksitas masalah kawasan perbatasan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir disertai gagasan perubahan dan perbaikan yang patut dilakukan. Melalui sensitivitas dan analisis dalam sudut pandang seorang Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan vii
peneliti kawasan perbatasan, penulis menyajikan 16 artikel yang dipadukan dalam tiga tema penting dalam urusan pembangunan wilayah perbatasan, yaitu tentang komitmen politik pembangunan kawasan perbatasan; tentang urgensi data-base yang disajikan melalui potret masalah empirik wilayah perbatasan; tentang pentingnya tata kelola terpadu untuk kawasan perbatasan. political will Pertama tentang komitmen politik. Pembangunan wilayah perbatasan harus dimulai dari peme- rintah pusat untuk menempatkan agenda pembangunan perbatasan sebagai titik mulai. Komitmen pemerintah mengubah sudut pandang pemaknaan dari "wilayah terlu- ar" menjadi "wilayah terdepan" adalah keputusan penting dalam pembangunan wilayah perbatasan. Penulis menya- jikan empat artikel untuk menguatkan argument penting- nya pembangunan wilayah perbatasan. Hal penting yang dimunculkan penulis adalah menegaskan pentingnya pem- bangunan di bidang pendidikan dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Penulis melihat bahwa warga masyarakat di wilayah perbatasan di satu sisi menyandang posisi strategis sebagai penjaga wilayah kedaulatan yang selalu akan tampil di garis depan mengha- dapi warga masyarakat dari negara lain, dan pada sisi lain warga di wilayah perbatasan juga tidak lepas dari pengaruh ideologi dan wawasan dari luar. Kedua tentang urgensi data-base. Penulis menyajikan potret masalah di wilayah perbatasan. Jarak yang jauh dari viii Djoko Sulistyono
pusat pemerintahan menyebabkan minimnya infrastruktur sosial, sistem birokrasi yang carut marut, data-base yang lemah, dan sistem layanan sosial yang tidak responsif serta tuntas. Ironisnya, posisi dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan justru kerap menjadi sasaran janji politik yang tak kunjung direalisasi. Janji yang mudah tercetus tapi tidak mudah ditagih masyarakat. Selalu jadi tanda (lip services). tanya, apakah janji itu terkonsolidasi ke dalam sistem perencanaan atau sekadar di bibir saja Janji bagi masyarakat perbatasan adalah kemewahan ketika diucapkan, sekaligus mengandung teka-teki karena tak tahu kapan akan terjawab. Sebagai wilayah kepulauan, sebagian besar masyarakat wilayah perbatasan adalah nelayan tradisional yang di satu sisi berjuang memenuhi illegal fishing kebutuhan ekonomi dan di sisi lain berhadapan dengan praktek yang berada di luar kontrol mereka. Masyarakat perbatasan pun menjadi garda terdepan dalam menghadapi jalur tikus penyelundupan sumber daya alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya tenaga kerja ilegal. Ketiga tentang tata kelola secara terpadu. Di balik potret masalah empirik, buku ini menyajikan pentingnya pelembagaan status daerah otonomi yang khas kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan sering hanya menjadi sub wilayah sistem administratif tingkat bawah yang tidak mempunyai kewenangan mengusulkan dan memutuskan sendiri. Aspek lain yang penting adalah pelembagaan peran lembaga perbatasan dan peran aparatur di tingkat Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan ix
kecamatan dan struktur di bawahnya. Keberadaan lembaga dan aparatur ini adalah prasyarat penting yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. Penulis melihat pentingnya peran media masa dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis realitas masalah di lapangan. Semua tulisan yang disajikan dalam buku ini adalah artikel yang sudah dipublikasi atau sedang disiapkan un- tuk dipublikasi melalui media massa seperti dinyatakan dalam bagian pengakuan sumber. Artikel-artikel yang di- tulis selalu merupakan respon dan tanggapan profesional penulis terhadap realitas masalah yang terjadi dalam ku- run waktu tertentu. Pilihan materi buku dari sumber ter- publikasi tersebut mengandung makna bahwa isi buku ini di satu sisi memenuhi kualifikasi syarat publikasi dan pada sisi lain isinya merupakan tanggapan langsung ter- hadap peristiwa atau kejadian empirik. Dengan demikian, buku ini berkontribusi terhadap gagasan pembangunan kawasan perbatasan secara umum, dan secara khusus mengandung kontribusi pemikiran alternatif bersifat khu- sus berbasis topik per topik atau isu. Buku ini disajikan secara populer sehingga enteng dibaca dan menjadi titik masuk untuk pendalaman tema substansi. Buah pikiran penulis sebagai peneliti pada Kementerian Dalam Negeri RI ini penting untuk dibaca para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, birokrat atau aparatur pembangunan di tingkat daerah, x Djoko Sulistyono
peneliti dan dosen, mahasiswa, dan aktivis pembangunan. Proficiat kepada Bapak Djoko Sulistyono atas penerbitan buku ini. Selamat membaca. Jakarta, November 2019 Dr. Prudensius Maring Editor Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan xi
xii Djoko Sulistyono
KAWASAN PERBATASAN: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Catatan Pemerhati asih sangat jarang terdapat buku yang mengupas mengenai kawasan perbatasan. Buku karya Drs. Djoko Sulistyono M.Si., dengan judul "Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan" ini menambah khazanah buku tentang kawasan perbatasan sekaligus membuka wawasan tentang berbagai permasalahan dan tantangan yang melilit kawasan M perbatasan. Ada soal komitmen politik, data-base kawasan perbatasan, dan tata kelolanya. Misalnya, sosialisasi wawasan kebangsaaan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Wawasan kebangsaaan ini penting karena terkait dengan kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional. Ada juga soal pembangunan di kawasan perbatasan karena ada ketimpangan yang sangat tajam antara situasi kondisi perbatasan Indonesia dan Malaysia. Belum lagi labirin birokrasi yang cukup rumit dan kompleks dalam menangani kawasan perbatasan ini. Alhasil masih banyak pekerjaan rumah yang harus "segera" diselesaikan terkait kawasan perbatasan. Karena itu, penulis yang karirnya antara lain di Litbang Kemente- rian Dalam Negeri ini menyumbangkan pemaknaan yang luas terhadap kawasan perbatasan melalui perangkat xiii Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
analisisnya sebagai peneliti. Sepanjang menyangkut subs- tansi, memang masih terbuka selebar-lebarnya masukan dan catatan untuk menyempurnakannya. Tapi dengan tu- lisan ilmiah popular, yang ringkas padat, di tengah-tengah minimnya buku tentang kawasan perbatasan, buku ini bisa menjadi salah satu referensi bagi para pengambil ke- bijakan. Buku ini patut dibaca oleh para perumus kebijakan publik atau para pejabat khususnya di bidang kawasan perbatasan, peneliti, pengamat dan akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang tertarik dengan isu-isu kawasan perbatasan. Buku ini mencoba merumuskan "tafsir baru" atas isu dan permasalahan lama maupun baru yang menyelimuti kawasan perbatasan. Di tengah-tengah gencarnya upaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan dan di berba- gai pelosok tanah air, buku ini bisa menginspirasi untuk menuntaskan berbagai persoalan yang melingkupi ka- wasan perbatasan. Dr. Iskandar Siregar, M.Si. Jakarta, November 2019 Pendiri Pusat Studi Pengembangan Kawasan xiv Djoko Sulistyono
KATA PENGANTAR PENULIS alah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai amanat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 alinea IV, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan (pusat dan daerah) sudah seharusnya dalam kerangka S untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia yang tersebar di tujuh belas ribu pulau lebih di nusantara. Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019), salah satunya menyebutkan, prioritas pembangunan dari pinggiran dan perbatasan antar negara. "concern" Menyikapi Nawacita pemerintahan pada saat ini, maka penulis terhadap arahan Presiden Joko Widodo pada awal-awal mengemban jabatan Presiden dari tangan Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu, dari berbagai tulisan dari penulis yang pernah dimuat di media cetak, "Gerak Komitmen Membangun ataupun yang tidak, maka jadilah sekumpulan tulisan yang Kawasan Perbatasan". dibukukan dan diberi judul : Kumpulan tulisan yang dibukukan ini merupakan cita- cita penulis sebagai salah seorang peneliti yang hukumnya Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan xv
wajib menelorkan suatu buku. Mudah-mudahan buku ini yang berupa sekumpulan tulisan lepas yang ditulis oleh salah seorang peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, kiranya merupakan awal untuk menerbitkan buku-buku lainnya. Harapannya tentu dapat menambah perbendaharaan bagi kalangan pecinta masalah-masalah sosial, politik, pemerintahan dan kemasyarakatan dapat berkembang secara pesat. Kumpulan tulisan yang dibukukan ini ditulis secara concern ilmiah popular, dan berangkat dari kesadaran untuk terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dilaksanakan hingga kini. Yang menarik dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah prioritas pembangunan "diabaikan" diarahkan pada daerah-daerah pinggiran dan kawasan perbatasan antar negara, yang selama ini agak oleh para mantan-mantan Presiden yang pernah memerintah RI. Sumber data primer dan sekunder didapatkan dari penulis ketika melakukan penelitian dan kajian-kajian pendek, yang telah penulis kunjungi hampir kurang lebih dua per tiga dari 34 provinsi yang ada sejak menjadi PNS dari tahun 1992. Oleh karena itu, kumpulan tulisan ini mulai dari kawasan perbatasan antar negara yang tidak sedikit menyimpan dan meletupkan berbagai persoalan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan xvi Djoko Sulistyono
pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah "tidak kenal, maka tidak sa­ pinggiran dan perbatasan antar negara. yang". Menurut suatu peribahasa Harapan kami, semoga buku ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan pembaca mengenai sisi lain dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah pinggiran dan kawasan perbatasan antar negara, dan dapat menjadi ba- gian penting dalam memperkuat kesadaran sejarah, bu- daya, dan identitas bangsa kita di seluruh nusantara serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Re- publik Indonesia (NKRI) di era globalisasi dunia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini. Terima kasih tak terhingga kepada Bapak "Seminar Nasional Kebudayaan III" Prudensius Maring yang Penulis kenal sewaktu acara di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang, sama-sama mempresentasikan makalah masing-masing pada 16 Oktober 2019 yang lalu, mendadak telah direpotkan dan berusaha mengedit tulisan-tulisan yang berserakan ini dengan memberikan tema dan akhirnya bisa disetujui oleh pihak Penerbit. Juga kepada Dr. Iskandar Siregar yang telah memberikan sepatah dua kata. Penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada orang tua penulis yakni almarhumah ibunda Kustini binti Abdullah Wiriodidjojo; almarhum ayahanda Soepeno bin Sastrowidjojo; yang telah membesarkan penulis baik xvii Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
sewaktu di Jambi, Semarang, Malang dan Magelang. Penulis juga ucapkan banyak terima kasih kepada istri tersayang Triyani Yuliarti, dan kepada anak-anak serta cucu-cucu : Nazareza Nur Aulia; Saldy Nur Arsyawan; Andhika, Rossa dan Hiko: Dea Ananta, Ilham dan Attala. Mereka cukup direpotkan oleh kesibukan penulisan dan penyelesaian buku ini. Semoga sekumpulan tulisan yang sudah dibukukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian terhadap daerah-daerah dan kawasan-kawasan yang selama ini tertinggal dan kurang diperhatikan. Dan paling tidak, dapat ikut berkontribusi kepada bangsa guna terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI tercinta. Jakarta, November 2019 Penulis Drs.Djoko Sulistyono, MSi xviii Djoko Sulistyono
Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan xix
xx Djoko Sulistyono
PERTAMA GERAK KOMITMEN POLITIK Pembangunan wilayah perbatasan harus dimulai dari political will pemerintah pusat untuk menggerakkan agenda pembangunan. Komitmen pemerintah merubah pemaknaan "wilayah terluar" menjadi "wilayah terdepan" adalah keputusan penting dalam pembangunan wilayah perbatasan. Penulis menyajikan sejumlah artikel untuk menguatkan argumen pentingnya pembangunan wilayah perbatasan. Pembangunan di bidang pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan adalah agenda penting. Warga masyarakat di wilayah perbatasan menyandang posisi strategis sebagai penjaga wilayah kedaulatan. Mereka selalu akan tampil di garis depan menghadapi pengaruh dari negara lain, dan pada sisi lain mereka pun tidak bebas dari pengaruh dari luar. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 1
2 Djoko Sulistyono
1 Presiden Joko Widodo dan Masyarakat Nelayan emerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo kelihatannya sudah mulai serius menangani permasalahan penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan asing di wilayah perairan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu dengan adanya pembakaran terhadap kapal-kapal nelayan asing yang tertangkap mencuri ikan di wilayah Indonesia merupakan preseden P illegal fishing yang baik, untuk memperlihatkan ketegasan Pemerintah Indonesia terhadap pelaku yang sebenarnya sudah cukup lama beroperasi di perairan nusantara. Bila kita menengok sejarah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sejak diundangkan dan diterimannya UNCLOS 1982 sebagai hukum positif secara (Archipelagic State) internasional pada 16 November 1994, maka Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan Luas yang dimiliki dari luas keseluruhannya sekitar 7,7 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 3 .
juta Km2. Lautan merupakan bagian terbesar yakni 5,8 juta Km2 atau kurang lebih 75%, sedangkan sisanya seluas 1,9 juta Km2 merupakan daratan. Laut merupakan entitas yang sangat penting bagi keberadaan Indonesia di masa raison d'etre kini maupun pada masa datang. Dan lautpun merupakan (alasan keberadaan) negara Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Hal ini didukung oleh garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 Km. Wilayah laut Indonesia yang sedemikian luas di daerah tropis ini menjadikan perairan Indonesia memiliki potensi kekayaan alam laut yang besar dengan tingkat keragaman hayati yang tinggi. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, kaya akan sumber kekayaan di laut tersebut sayangnya Indonesia belum dapat memanfaatkannya secara optimal. Kondisi geografi lainnya adalah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.499 pulau besar dan kecil yang tersebar di (coastal zone) wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia. Sedangkan wilayah pesisir merupakan wilayah coastal line yang berbatasan langsung dengan laut sepanjang garis day-to-day management pantai ( ) ke arah daratan sejauh pengelolaan keseharian ( ) yang berdampak secara nyata pada kawasan garis pantai yang meliputi kawasan yang berkaitan nyata untuk kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan (Kebijakan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, 4 Djoko Sulistyono
2005-2024). Kondisi geografi Indonesia seperti harus dipahami seluruh komponen bangsa, bahwa kehidupan bangsa Indonesia sangat tergantung dan terkait dengan lautan. Jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang harusnya mewarnai karakter dan budayanya. Sejarah panjang keberadaan bangsa Indonesia dimulai eksodus manusia dari tanah asalnya sampai mencapai kepulauan Nusantara dengan gagah berani mengarungi lautan. Menurut catatan sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang merupakan pelaut- pelaut ulung di kawasan Tiongkok Selatan, yang kemudian mendarat di wilayah barat Indonesia. Sedangkan, di wilayah timur Indonesia, sejarah manusia Indonesia tercatat berasal dari kawasan Melanesia yang notabene adalah bangsa bahari (AA. Oka Mahendra, 2006). Kapabilitas dan adanya budaya bahari yang sudah lama terbentuk dalam diri bangsa di Nusantara ditunjukkan melalui masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang terkenal dengan armada maritimnya ke kawasan Asia, Afrika, dan Pasifik. Kemasyuharan pelaut-pelaut Maluku, Sulawesi, Kalimantan dan Papua dengan berbagai budaya yang berkembang, memberikan cukup bukti kejayaan Indonesia sebagai bangsa bahari di waktu lampau. Runtuhnya masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dan makin surutnya kejayaan pelaut-pelaut dari wilayah timur Indonesia, maka kemunduran dan kehancuran Nusantara mulai terasakan. Kerajaan Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 5
Mataram yang berpusat di pedalaman Jawa dan beberapa kerajaan di Kalimantan, Maluku dan Sulawesi yang mulai memudar akibat penjajahan telah mengubah kultur bahari masyarakat menjadi lebih kontinental. Paradigma kontinental yang semakin dalam ditanamkan berabad- Verenigde Oost Indische Compagnie abad sejak penjajahan Belanda yang dengan armada dagangnya (VOC) diperkuat dengan perlengkapan perang yang lebih kuat dan modern telah mengubah kultur sebagai bangsa bahari menjadi bangsa agraris (kontinental) yang pada gilirannya melemahkan persatuan dan kesadaran bangsa kita untuk melemahkan perlawanan. Akibatnya semua kegiatan kemaritiman seperti pelayaran dan perikanan dikuasai asing. Dan pada gilirannya, bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya sebagai bangsa bahari. Dengan melihat kepada luasnya lautan Indonesia yang mencapai sekitar 5,8 juta Km2, maka kita sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Potensi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar, yaitu : perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bio- teknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, dan harta karun (Nono Sampono, 2007). Dari keseluruhan potensi kekayaan lautan Indonesia, maka jika potensi tersebut diberdayakan dan dioptimalkan akan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan bangsa. 6 Djoko Sulistyono
Pada akhirnya, kita akan terbebas dari belenggu hutang yang semakin meningkat dan berguna bagi kesejahteraan "Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup masyarakat, termasuk masyarakat nelayan. seluruh menghidupimu. Tiada badai, tiada topan, kau temui. Ikan dan udang, datang menghampirimu". Sebagian bait lagu Koes Plus tersebut, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa betapa kayanya potensi laut Indonesia. Potensi laut tersebut haruslah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat nelayan di mana pun berada di wilayah Indonesia. Sudah tidak sepatutnya lagi, ada nelayan- nelayan di negara kita yang melaut dan mencari ikan sampai memasuki wilayah kawasan perairan negara lain. Era Kemaritiman yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi mulai pada saat kampanye dialogis hingga saat kampanye pemilihan Presiden, dan pembentukan Kabi- net Kerja. Presiden Joko Widodo sendiri membentuk 34 Kementerian, salah satu di antaranya Kementerian Koor- dinator Kemaritiman. Presiden Joko Widodo mencanang- kan cita-cita tinggi, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indroyono Soesilo ditunjuk sebagai Men- teri Koordinator Kemaritiman menahkodai koordinasi kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pari- wisata, dan Kementerian Perhubungan. Adanya pemben- tukan Kementerian Koordinator Kemaritiman ini diharap- Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 7
kan dapat mendorong kemajuan dunia kemaritiman yang "Di Laut Kita Jaya" melingkupi negara kepulauan Nusantara untuk mengang- kat slogan menjadi suatu kenyataan. Kementerian Koordinator Kemaritiman pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi, diharapkan memudahkan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga lain serta dengan Pemerintah Daerah. Hal ini mau tidak mau harus dilakukan oleh Pemerintah dengan aktifitas kerjasama yang menguntungkan dengan Pemerintah Daerah dan kalang an lainnya. Untuk ke depannya berguna bagi perwujudan pembangunan kemaritiman yang sudah ditunggu mas yarakat Indonesia sejak lama. Mudah- mudahan Peme rintah makin tanggap dengan isu-isu kemaritiman dan sejenisnya, dan sudah saatnya harus mulai memberdayakan masyarakat nelayan yang berada di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat nelayan yang selama ini termarginalkan, agar sedikit demi sedikit dapat meningkatkan derajatnya yang lebih baik di masa depan. Semoga. 8 Djoko Sulistyono
2 Wawasan Kebangsaan di Perbatasan Antarnegara ersoalan yang mengemuka terkait tema ini mengarah pada sosialisasi wawasan kebangsaan bagi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara yang sering dan intens berinteraksi dengan warga negara asing. Hal ini dipandang cocok dan sesuai serta dapat diaplikasikan kepada masyarakatnya. Selain menggunakan pendekatan sosialisasi, maka kebijakan P pada tataran tingkat Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dianggap sudah memadai dalam ikut mendukung penguatan nilai-nilai wawasan masyarakat di kawasan perbatasan antar negara. kebangsaan bagi Persoalan seperti inilah yang dapat mengganggu ke- daulatan bangsa dan negara serta mekanisme penguatan ketahanan nasional dan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, ke depannya dapat dilaku- kan beberapa kegiatan antara lain melalui : a) adanya Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 9
fenomena lunturnya nasionalisme yang baik disebabkan sulitnya jangkauan pembinaan serta dipicunya kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara yang lebih berorientasi ke wilayah negara tetangga, Ma- laysia; b) Tingginya kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) dengan penduduk Serawak (Malaysia); c) Adanya kesenjangan so- sial antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang di kawasan perbatasan antar negara; dan d) Adanya fenome- na degradasi kesadaran berkebangsaan khususnya di wilayah perbatasan antar negara. Ada lima tantangan guna mengidentifikasikan nilai- nilai wawasan kebangsaan bagi masyarakat di kawasan perbatasan negara, yaitu : Pertama, perlu penguatan kedaulatan NKRI. Ke dua, terus menata, mengelola dan affirmative policies mengoptimalkan kawasan perbatasan antar negara. Ke recognisi tiga, melakukan , sebagai diskriminasi positif dan atas hak-hak dasar masyarakat perbatasan, seperti akses ke sekolah bermutu, karier di birokrasi, TNI dan Polri, maupun pemberdayaan pengusaha asli di komunitas masyarakat perbatasan. Ke empat, mendesain strategi, kebijakan, dan program, termasuk pembiayaan guna percepatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat perbatasan. Ke lima, terus mengedepankan penghormatan atas Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan mengurangi tindakan kekerasan yang dilakukan oknum aparat negara. Adanya konteks 10 Djoko Sulistyono
terkait kawasan perbatasan yang luas dan beragam kluster-kluster maka menjadi pijakan bagi Pemerintah untuk terus merumuskan kebijakan atas kewilayahan yang sesuai dengan budaya masyarakat perbatasan antar negara. Fakta-fakta yang mengemuka Peningkatan atas pemahaman wawasan kebangsaan di kawasan perbatasan antar negara makin hari makin menambah tantangan. Adanya pemberitaan pada media massa nasional, disebutkan : perdagangan manusia : jalur perbatasan terbuka, kasus marak di Kalbar (Kompas, 7 September 2016). Kasus perdagangan manusia di Kalbar masih marak. Pada periode Januari-September 2016, kepolisian telah menangani 17 kasus dengan jumlah korban 75 orang, baik dewasa maupun anak-anak. Maraknya kasus perdagangan manusia di Kalbar karena posisi Kalbar strategis, berbatasan dengan Malaysia. Jalur perbatasan sepanjang 857 kilometer itu memiliki 52 jalan setapak yang terhubung dengan 32 desa di Malaysia. Korban perdagangan sebagian besar dijual ke Malaysia. Oleh karena itu, pemahaman atas wawasan kebangsaan secara dini harus terus dilakukan melalui jalur formal maupun non formal. Adanya tantangan seperti ini, maka ke depan di kawasan ini persoalan yang menyangkut penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan akan semakin kompleks. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 11
Perlu kita cermati adanya hubungan sosial antara penduduk lokal dan para pendatang yang tinggal dan berjuang mencari nafkah di kawasan perbatasan. Fenomena ini bisa terlihat dari jumlah pendatang dari luar yang masuk, tinggal dan bekerja di kawasan perbatasan. (foreign currency) Misalnya, dari aktifitas penukaran mata uang asing dan perdagangan berskala kecil, penjual makanan dan minuman di lokasi perbatasan, juga tingkat kesibukan kegiatan pemerintahan di daerah perbatasan. Warga lokal, dalam hal ini Dayak Bidayuh di kawasan perbatasan dan sekitarnya, masih mampu berpartisipasi dan bersaing dalam hal perekonomian dengan warga pendatang di wilayah tersebut. Namun harus disadari tanpa didorong dengan masuknya pendatang dari luar desa yang berbeda etnisitas, agama, dan status sosial tidaklah dapat dicegah. Salah satu hal yang bisa diupayakan agar terjadi pembauran antar etnik di daerah kawasan perbatasan adalah dengan dibukanya sentra-sentra perdagangan. Selain itu, frekuensi perkawinan antar warga lokal dan pendatang, serta partisipasi mereka dalam kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan dapat pula dijadikan indikator untuk mengetahui sejauh mana pembauran telah berlangsung. Adanya pandangan bahwa masyarakat perbatasan antar "saudara-saudara" negara mempunyai kendala untuk berinteraksi dengan nya se-tanah air yang berdekatan dengan 12 Djoko Sulistyono
dirinya. Hal ini terkendala, karena : pertama, rendahnya komunikasi dari penduduk sekawasan dengan penduduk dari rumpun/ suku bangsa berbeda. Hal ini mengakibatkan terkonstruksinya pemikiran eksklusif bahwa secara fisik apa yang dipandang sebagai hak dan wewenang kelompok tidak boleh disentuh atau dijamah oleh kelompok lain dari luar komunitas yang bersangkutan. Kedua, sejarah "rujukan" kedaerahan, lokalitas atau keturunan dipergunakan sebagai untuk mengisolasikan kelompoknya "membenarkan" dari kelompok lain. Argumentasi berdasarkan sejarah ini dipergunakan untuk disparitas kultural, nilai, norma dan tradisi dengan yang dimiliki kelompok etnis di sekitar mereka. Kecenderungan eklusifitas dan mengisolasi diri dari warga kawasan perbatasan terhadap pihak luar sepertinya tidak terlihat. Masyarakat non-lokal bisa dengan tenang menjalankan usahanya tanpa merasa terancam dan terteror oleh isu-isu primordial. Biasanya sekat-sekat kultural, misalnya kelompok etnis (unwritten rules) dan aspek lain dieksploitasi sedemikian rupa sebagai aturan tak tertulis untuk membatasi infiltrasi kelompok lain. Pembenaran atas sekat-sekat ini diperkuat lagi dengan pandangan bahwa penduduk sedaerah pada dasarnya berasal dari leluhur yang sama, mewariskan berbagai perangkat aturan dan kepemilikan (kinshipties). yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang masih terikat dengan ikatan kekerabatan Konsekuensi sosial dari konsepsi etnisitas terbatas ini adalah segala Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 13
unsur yang berbeda merupakan ancaman yang perlu diwaspadai atau dicurigai eksistensinya terhadap suatu identitas dan kelompok etnis tertentu. Seringkali ekslusivisme yang didasarkan pada keper- cayaan atau keagamaan oleh kelompok etnis tertentu dija- dikan sebagai salah satu identitas kelompok. Unsur religi- us ini merupakan pemicu kolektif untuk memperhitung- kan keberadaan kelompok lain di sampingnya. Distingsi agama, jika dilihat dari sudut pandang etnisitas Indonesia merupakan sebuah kekayaan kultural dan waris an ber- harga, justru dimanfaatkan secara keliru untuk tujuan (ghetto) destruktif. Ada pula kecenderungan untuk mengisolasi diri dari kelompok lain yang berangkat dari agama dominan, misalnya agama A, B dan C yang dianut oleh suatu kelompok etnis tertentu. Fenomena ini bisa juga juga dijadikan rujukan untuk menolak keberadaan penganut agama lain, dan hal ini telah menjadi tendensi akhir-akhir ini. Konsepsi sempit yang mengambil aspek agama sebagai alat pembeda dan pencipta distingsi sosial dalam kehidupan masyarakat justru diperbesar. Agama di- jadikan alat untuk mengkristalkan disparitas antara satu kelompok etnis dengan kelompok lain dalam satu wilayah administratif tertentu. Wawasan kebangsaan di perbatasan Pendidikan Bela Negara, sebagai bagian dari peningkatan wawasan kebangsaan sepertinya, harus terus 14 Djoko Sulistyono
dilakukan oleh Pemerintah, terutama lebih diprioritaskan "agresifitas" di daerah perbatasan antar negara. Misalnya, terdapatnya sikap dari pihak Malaysia yang terkait dengan penduduk sekitar perbatasan dari wilayah Indonesia yang bekerja di wilayah Malaysia. Pendekatan pembangunan di daerah perbatasan digunakan bersamaan dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Pendekatan keamanan ini melalui koordinasi dengan BAIS, BIN, Intel Bea Cukai, Intel TNI, Intel Polri. Sifatnya tentu melalui pendekatan struktural dalam menganalisis situasi kondisi keamanan setempat. Selain itu, tidak kalah pentingnya pendekatan kesejahteraan yang harus menjadi tantangan bagi aparat sipil yang bertugas di sana. Hal ini dikarenakan, pembangunan daerah perbatasan yang dilakukan di wilayah Malaysia sangat kentara dilakukan, berbeda dengan di Indonesia. Jika membandingkan pembangunan "sang anak" dengan wilayah Malaysia, dirasakan tidak terlalu tepat/ pas. Ibaratnya, yang terpenting pada saat "sang anak" tidak keluyuran maka di dalam rumah diberi kenyamanan (dalam arti : rumah sudah siap huni) maka "Titian Muhibah" tidak akan ke luar rumah. Ibaratnya suatu perjalanan di perbatasan sebagai garda batas, orang-orang yang kita anggap mampu diajak membangun popularitas negara dan daerahnya. Nasionalisme dan kesetiaan kepada NKRI nampaknya menjadi ujian yang sangat berat bagi masyarakat Indonesia yang tersebar di wilayah-wilayah perbatasan antar negara. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 15
Sudah bukan rahasia lagi bahwa kualitas kehidupan masyarakat Indonesia yang berada di garis terdepan negara jauh tertinggal dibandingkan dengan warga negara "melecehkan" tetangga. Kondisi sosial seperti itulah yang membuat negara tetangga seringkali saudara-saudara kita yang berada dekat sekali dengan mereka. Keadaan seperti ini, jika dibiarkan begitu saja dapat mengganggu ikatan kesatuan dan persatuan bangsa. Dan kemudian berakibat semakin longgarnya ikatan yang kokoh dan kuat yang selama ini telah susah payah dibangun bersama oleh segenap komponen bangsa Indonesia menjadi semakin rentan dan mudah diprovokasi oleh pihak-pihak dari dalam dan luar negeri yang memang tidak menginginkan NKRI, utuh dan kuat, lebih-lebih di daerah perbatasan antar negara. Oleh karenanya, sangatlah wajar dan tidak mengherankan jika terlalu sering terdengar keluhan- keluhan warga masyarakat di wilayah itu yang minta lebih intens untuk lebih diperhatikan. 16 Djoko Sulistyono
3 Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Perbatasan ada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Ta- hun 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tu- juan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu : untuk melindungi sege- nap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone- sia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ke- hidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia P berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional, Presiden Joko Widodo dengan Nawacitanya pada poin ke lima dan poin delapan, men- jadi salah satu prioritas dalam perubahan menuju Indo- nesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pada Nawacita tersebut dijelaskan akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 17
"Indonesia Pin- tar" pendidkan dan pelatihan dengan program , dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Pada poin delapan, perlunya melakukan revolusi karakter bang- sa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendi- civic education dikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan ( ), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti : pengajar- an sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Guna merealisasikan cita-cita terkait dengan pendidikan nasional diperlukan ketegasan dari Presiden Joko Widodo beserta jajaran aparat birokrasi pemerintahan hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kasus-kasus pada masa lalu yang menyatakan tidak adanya pungutan "label" (gratis), pada kenyataannya tetap saja ada pungutan walaupun dengan lain. Kasus-kasus seperti itu tidak selayaknya muncul kembali pada era pemerintahan Joko Widodo. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan dari pemerintahan beserta jajaran aparat birokrasinya menyangkut pentingnya dilakukan pendidikan wawasan kebangsaan bagi seluruh komponen bangsa. Adanya kesadaran untuk mencerdaskan masyarakat secara nasional ini terus berkembang dan sesuai dengan perkembangan zaman, hingga kemudian mengilhami kaum muda untuk menggalang persatuan nasional. Pada akhirnya, kemudian generasi muda waktu itu berhasil 18 Djoko Sulistyono
menyelenggarakan Konggres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, yaitu: bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Di dalam sejarah telah pula terukir bagaimana kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 yang mendapat dukungan penuh rakyat Indonesia. Agaknya perasaan nasionalisme yang ditumbuhkan oleh Sumpah Pemuda 1928 itu telah mempermudah para pemimpin di kala itu untuk mencapai konsensus (Nazaruddin Sjamsuddin, 1989). Dengan mulai tumbuhnya wawasan kebangsaan ini yang dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, maka wawasan (na- kebangsaan pada dasarnya merupakan aspek yang tidak tion building dapat dipisahkan dari masalah pembentukan bangsa ) yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang. Pada proses pembentukan bangsa, pada hak- ekatnya terdapat adanya kesepakatan dasar yaitu cita-cita kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan usaha terus menerus dari suatu komunitas untuk memperta- hankan cita-cita kebangsaan yang telah disepakati bersama. Negara Indonesia adalah salah satu negara bangsa yang terbentuk dan tumbuh setelah Perang Dunia II berakhir. Bila ditinjau dari segi proses dan pembentukan negara bangsa, masalah yang dihadapi Indonesia sangatlah khas karena ke- majemukan rakyatnya, yang bukan hanya mempunyai kultur yang beraneka ragam, tetapi juga hidup pada rangkaian ke- pulauan yang berjumlah lebih kurang sekitar 17.000 pulau Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 19
dan tersebar luas di sekitar garis khatulistiwa, yaitu : di anta- ra dua samudra dan dua benua. Sebagai negara-bangsa yang relatif baru, Indonesia menghadapi dua tantangan pada masa mendatang, yaitu : bagaimana mempertahankan dirinya dari negara-negara lain dan bagaimana membangun serta meme- lihara kepercayaan rakyatnya itu sendiri. Untuk menjawab tantangan yang pertama, kuat dan lemahnya integrasi nasional di Indonesia tidak ditentukan hanya oleh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam negeri, tetapi juga oleh perkembangan situasi internasional, khususnya di kawasan terdekat, yaitu : Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Seperti diketahui, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai etnis, di mana etnis-etnis yang berdiam di wilayah-wilayah perbatasan memiliki kaitan darah, agama ataupun bahasa dengan para penduduk di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Papua Nuigini. Perkembangan politik, pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya di negara-negara tetangga tersebut tentunya akan memberi dampak positif dan negatif terhadap integrasi nasional di Indonesia, seperti di Sumatra Utara, Aceh, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Irian Jaya (Ikrar Nusa Bhakti, 1994). Di banyak negara berkembang, situasi ketidakamanan yang banyak diwarnai oleh konflik antar etnis sering me- rembet ke negara-negara tetangga lainnya. Konflik ini ke- mudian sering pula berkembang menjadi konflik perbata- san antar negara. Dengan demikian, dimensi konflik yang 20 Djoko Sulistyono
intra-state inter-state (kelompok antar kelompok ma- semula bersifat conflict syarakat dalam suatu negara) berubah menjadi (antar negara). Perkembangan konflik antar etnis intra-state yang terjadi di Asia Selatan adalah satu contoh kasus yang inter-state menunjukkan dinamika konflik menjadi kon- flik (Contemporary South Asia, 3.No.4, 1994). intra-state Pelajaran berharga bagi negara kita adalah bagaimana konflik yang pernah terjadi, misalnya kasus di Kalimantan Barat, di Irian Jaya maupun di daerah-daerah inter-state perbatasan dengan negara-negara tetangga tidak berubah menjadi konflik . Sebab penanganannya tentu- nya akan lebih rumit dikarenakan melibatkan negara-ne- gara lain. Dalam hal ini, kita merasa bersyukur mempunyai Pancasila yang cukup tangguh dalam mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah teruji di da- lam sejarah bahwa konflik-konflik yang terjadi di daerah perbatasan dapat terselesaikan secara proporsional. Tantangan yang kedua, yaitu bagaimana membangun serta memelihara kepercayaan masyarakatnya sendiri. Hal ini berarti, bahwa pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini adalah pembangunan ekonomi yang merata pada semua lapisan masyarakat di perkotaan dan di perdesaan. Hal ini menjadi sangat berbahaya bila konsentrasi pembangunan hanya di Pulau Jawa atau di wilayah Indonesia bagian Barat saja, atau di daerah perkotaan. Pada sisi lain, faktor kesenjangan ekonomi sebagai akibat industrialisasi yang bertumpu Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 21
pada pendekatan pertumbuhan, bisa pula menjadi pemicu melonggarnya solidaritas sosial anggota masyarakat. Hal-hal seperti disebutkan pada bagian terakhir, harus terus dihindari, sehingga pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia baik yang berada di perkotaan, perdesaan, bagian timur, maupun barat Indonesia, dan tidak adanya pengkotak- kotakan SARA. Apabila ini dijalankan, maka kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin dapat semakin diper- sempit. Keuntungan yang dapat diperoleh adalah mening- katkan dan menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Semangat kebangsaan yang digelorakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, semoga dapat memberi hik- "concern" mah terutama bagi para komponen bangsa sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terhadap masalah- masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia. Semoga pula hal ini terus menambah inspirasi bagi se- emoga pula hal ini terus menambah inspirasi bagi se- "menghalal- luruh komponen bangsa Indonesia untuk berpolitik yang kan segala cara" lebih santun. Adagium dari Machiavelli yaitu janganlah dilakukan oleh pelaku-pelaku Bhinneka Tunggal Ika politik di tanah air. Berpolitiklah yang cerdas, lebih san- tun, dan selalu bercermin terhadap (berbeda-beda/ bermacam-macam tapi tetap satu). Hal ini sangat perlu dilakukan untuk melangkah maju dan mengisi demokrasi Pancasila yang sudah lama ditinggal- kan oleh pelaku politik di tanah air. 22 Djoko Sulistyono
4 Pembangunan Perbatasan arian Republika pada 21 Januari 2014 menyoroti "Mimpi Provinsi ke 35". perkembangan kawasan perbatasan antar negara dengan judul Adanya kabar tentang usulan agar wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat agar dapat dijadikan provinsi ke 35 di Indonesia. Kabar itu semakin santer ketika Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menjawab H sinyalemen tersebut. Sinyalemen tentang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kapuas Raya disampaikan Bupati Sintang Milton Crosby dihadapan ribuan warga perbatasan kepada Irman Gusman (Republika, 21 Januari 2014). Alasan pentingnya pembentukan DOB Provinsi Kapuas Raya dikarenakan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara perbatasan Indonesia dan Malaysia, khususnya sarana infrastruktur, misalnya saja jalan negara Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 23
dari Sintang menuju Pontianak yang rusak dan hingga kini Illegal belum juga diperbaiki. Selain itu, di daerah perbatasan logging masih terkendala dengan masalah lain, seperti : , Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan peredaran narkoba. Harapan masyarakat di kawasan perbatasan tersebut terutama perlu dipercepat kehadiran Provinsi Kapuas Raya agar pembangunan dapat merata sampai di wilayah perbatasan, guna memaksimalkan potensi yang ada. "Tidak ada alasan Setelah beberapa saat mendengar pertanyaan dan lain selain menyetujuinya". usulan tersebut, Irman pun menjawab Pasalnya aspirasi pembentukan DOB Provinsi Kapuas Raya sudah lama diperjuangkan dan bukan hanya untuk kepentingan lokal semata. Hal ini dikarenakan daerah ini termasuk kawasan strategis nasional, maka diperlukan percepatan pembangunan agar tidak terjadi perbedaan yang cukup besar dengan wilayah perbatasan Malaysia (Republika, 21 Januari 2014). Di kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, misalnya yang pernah penulis kunjungi pada awal tahun 2006, sekitar wilayah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di Kecamatan Badau salah satu kecamatan berbatasan langsung dengan Malaysia. Kecamatan Badau merupakan kawasan/ wilayah perbatasan antar negara ini berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia yang bernama Distrik Lubok Antu. Bila kita bandingkan wilayah Indonesia dan Malaysia, khususnya di kawasan 24 Djoko Sulistyono
"siang" "malam" perbatasan tersebut bagaikan dengan di Distrik Lubok Antu, misalnya, walaupun distrik ini daerah perbatasan dan sekaligus daerah pinggirannya Malaysia "Kota Mandiri". tetapi sarana dan prasarana kawasan ini sudah sedemikian tertata rapi layaknya suatu Semua fasilitas tersedia di sini, dari mulai sarana jalannya yang telah tertata dengan baik dan kualitas jalannya dibikin semulus jalan tol. Fasilitas lainnya, misalnya keberadaan suatu pasar tradisional yang dibikin layaknya suatu pasar swalayan (Mall). Begitu pun dengan sarana dan prasarana pendidikannya, baik itu Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengahnya dibikin semacam Sekolah Terpadu di Jakarta, lengkap dengan asrama untuk para siswanya. Tidak heran, bila warga masyarakat kita di perbatasan, terutama yang mampu banyak yang menyekolahkan anaknya di Distrik Lubok Antu. Hal ini dikarenakan daya tarik fasilitas pendidikannya yang relatif lengkap dan sangat memadai "iri" tersebut. Pengelolaan kawasan perbatasan seperti ini membuat masyarakat setempat dan menjadi banyak pertanyaan pada masyarakat setempat kenapa pemerintah kita tidak dapat mengelola hal serupa. Keseriusan Pemerintah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Warga Perbatasan Terabaikan : Per- Pada Harian Media Indonesia pada tanggal 7 Mei 2012, bedaan pembangunan daerah perbatasan antara Indonesia pernah diulas tentang " Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 25
dan Malaysia ibarat bumi dan langit". Daerah perbatasan yang dijuluki sebagai beranda terdepan bangsa malah menjadi kawasan kumuh. Janji pemerintah untuk mem- bangun perbatasan tak kunjung terealisasi. Pendudukpun mengancam pindah warga negara. Yagung Bangau, seo- "para pejabat pemerintah rang Kepala Adat Krayan Darat Kabupaten Nunukan Ka- mengumbar janji untuk membangun wilayah perbatasan limantan Timur, mengatakan : dengan Serawak, Malaysia. Kami sudah bosan dengar janji pejabat", katanya pada Harian Media Indonesia, tanggal 5 Mei 2012. Janji-janji pemerintah, baik pada tataran Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota terutama yang mempunyai kawasan perbatasan antar negara, memang sudah seharusnya mulai diakhiri saja. Janji-janji mulai ditinggalkan saja, dan mulai saat ini juga Pemerintah di berbagai tataran birokrasi langsung kepada tindakan nyata yang berguna bagi masyarakat kawasan perbatasan. Apalagi pembangunan perbatasan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2010, menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang notabene dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran Pengelolaan Perbatasan pada tahun 2012, mencapai Rp. 3,85 trilyun yang mencakup 12 (dua belas) provinsi di Indonesia. Kawasan perbatasan darat di Kalimantan memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) 26 Djoko Sulistyono
kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak sepanjang 847,3 km yang melintasi 98 Desa dalam 14 Kecamatan di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten Bengkayang (Bappenas, 2004 : 6). Wilayah di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 1.035 km, yang melintasi 256 Desa dalam 9 Kecamatan dan 3 Kabupaten, yaitu : di Nunukan, Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau. Dari kelima kabupaten di Kalimantan Barat dan 3 (border gate) kabupaten di Kalimantan Timur, hanya terdapat 3 (tiga) pintu perbatasan resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat, Custom, Imigration, serta Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur. Kabupaten Quarantine, and Security (CIQS) Sanggau dan Nunukan memiliki fasilitas CIQS dengan kondisi yang relatif baik, Sedangkan fasilitas di tempat lainnya masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas yang baik karena kondisi jalan yang buruk. Masyarakat di sekitar kawasan perbatasan, masih banyak yang menggunakan pintu-pintu perbatasan tidak resmi yang sejak lama dianggap sebagai jalur hubungan tradisional dalam rangka kekeluargaan atau kekerabatan. Pos-pos keamanan dan pertahanan yang tersedia di sepanjang jalur tradisional tersebut masih sangat terbatas. Demikian pula dengan kegiatan patroli keamanan yang Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 27
masih menghadapi kendala berupa minimnya sarana dan prasarana transportasi. Sedangkan kawasan perbatasan seperti Badau tersebut seperti yang penulis kunjungi bila dibiarkan seperti sekarang ini, yang lumayan jauh jaraknya dari ibu kota Kabupaten di Putussibau, maupun dari ibukota provinsi "duri dalam daging" Kalimantan Barat di Pontianak, akan bisa menjadi bagi perkembangan masyarakat perbatasan pada masa depan. Pemerintah sudah saatnya, menyikapinya dengan proaktif dan bukannya mengobral janji saja, akan tetapi harus sudah menjadi aksi nyata untuk segera mengimplementasikan kucuran dana Rp.3,85 trilyun kepada masyarakat di kawasan perbatasan yang tersebar di dua belas provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, jangan sampai satu wilayah pun di tanah air, salah satu harga kebutuhan pokok, misalnya minyak tanah dijual sampai harga Rp.30.000,-/ liter. Hal seperti ini bisa disebutkan bahwa harga minyak di Pulau Miangas di perbatasan Indonesia dengan Filipina, bisa mencapai tiga kali lebih dibandingkan di Jakarta. halaman Perubahan paradigma dalam memandang kawasan belakang perbatasan yang sebelumnya dipandang sebagai " "halaman depan" " menjadi tidak sekedar retorika atau wacana belaka. Masyarakat di kawasan perbatasan antar negara yang berada di berbagai wilayah Indonesia sudah menunggu aksi nyata dari Pemerintah untuk mengimplementasikannya. 28 Djoko Sulistyono
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) seharusnya sudah mulai berpikir, bahwa pemekaran daerah tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan politis dalam negeri semata. Akan tetapi yang lebih utama adalah pemekaran daerah harus juga didasarkan kepada suatu pemikiran untuk menghadapi kepentingan internasional yang sangat terasakan di kawasan perbatasan antar negara. Pemekaran daerah khususnya di kawasan perbatasan antar negara harus sudah mulai dijadikan prioritas oleh Pemerintah bersama- sama DPR-RI. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat Kabupaten Sintang yang diungkapkan lewat tuntutannya pada awal tulisan ini mudah-mudahan disikapi Pemerintah dengan bijak. Paling tidak, hal itu dapat dijadikan contoh bagi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara yang lain yang menginginkan wilayahnya dapat mengejar ketertinggalan sedemikian jauh dari negara tetangganya. Semoga. "Republika" (Tulisan ini pernah dimuat di Harian tanggal 25 Januari 2014) pada Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 29
30 Djoko Sulistyono
KEDUA POTRET MASALAH EMPIRIK Kecukupan data-base untuk pembangunan wilayah perbatasan adalah keniscayaan. Potret masalah di wilayah perbatasan bermula dari jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan minimnya perhatian, terbatasnya infrastruktur sosial, sistem birokrasi yang carut marut, data-base yang lemah, dan sistem layanan sosial yang tidak responsif serta tuntas. Sebagai wilayah kepulauan, sebagian besar masyarakat wilayah perbatasan adalah nelayan tradisional yang di satu sisi berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi dan di sisi lain berhadapan dengan praktek illegal fishing yang berada di luar kontrol mereka. Masyarakat perbatasan pun menjadi garda terdepan dalam menghadapi jalur tikus menyelundupan sumber daya alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya tenaga kerja ilegal. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 31
32 Djoko Sulistyono
1 Jalur Tikus di Perbatasan Antar Negara edia massa nasional pada tanggal 13 September "Jalur Tikus Yang Susah Diberangus". 2016 di halaman sepuluh mengulas tentang Jalur tikus yang dimaksudkan adalah 88 jalur penyelundupan narkoba tersebar di perbatasan Serawak dengan Kalimantan Barat (Kalbar) yang terbagi : 26 jalur tikus yang berada di Kabupaten Sambas yang berbatasan M dengan Biawak Malaysia; 30 jalur tikus yang berada di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Jagoi Babang yang berbatasan dengan wilayah Serikin Malaysia; 8 jalur tikus yang berada di Kabupaten Sintang dan berbatasan dengan wilayah Simunjan Malaysia; 11 jalur tikus yang berada di Kabupaten Sanggau, tepatnya di sekitar Entikong yang berbatasan dengan wilayah Tebedu Malaysia; dan 13 jalur tikus yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di sekitar Kecamatan Nanga Badau yang berbatasan dengan Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 33
wilayah Lubuk Antu Malaysia (BNN dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu). Adanya jalur tikus ini sebenarnya sudah harus disadari Pemerintah dari dulu, hanya saja memang perhatian Pemerintah terhadap kawasan perbatasan antar negara ini hanya sebatas wacana belaka. Masalah-masalah illegal (Illegal di kawasan perbatasan antar negara, yang seringkali fishing, illegal logging, smuggling, trafficki mengemuka di antaranya yang berbau ng) dan kadang tidak tertangani secara proporsional. Hal ini memang harus "main-main" dipikirkan secara serius oleh Pemerintah. Pemerintah tidak boleh lagi dan harus bekerja, secara sungguh-sungguh untuk mengurusi masalah perbatasan yang sangat terbelakang bila dibandingkan wilayah perbatasan dari negara-negara tetangga. Presiden Joko Widodo sendiri mengakui penanganan daerah-daerah perbatasan selama ini masih jauh dari op- timal. Padahal alokasi dana untuk kawasan perbatasan In- donesia secara menyeluruh sangat besar, yakni mencapai Rp 16,04 trilyun. Hanya alokasinya tersebar di 27 kemen- terian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Hal ini diutarakan Presiden ketika melihat sendiri permasalah- an-permasalahan di perbatasan, pada saat kunjungan kerjanya di Tarakan, Kalimantan Utara pada 16 Desember 2014 (Kompas, 17 Desember 2014). Sedangkan Menko Polhukam mensinyalir, bahwa anggaran BNPP sering kurang karena dikelola oleh 26 34 kementerian dan lembaga non-kementerian. Dia mengakui, Djoko Sulistyono
pembangunan perbatasan kekurangan anggaran. Jadi pembangunan perbatasan tidak maksimal. Dengan lepas dari Kemendagri, anggaran BNPP diharapkan bakal lebih optimal (Koran Tempo, 17 Desember 2014). Penulis setuju dengan pendapat Menko Polhukam yang menyarankan BNPP supaya lebih otonom dan berada di luar Kemendagri. Dengan keberadaan BNPP yang otonom, maka memungkinkan pembentukan kelembagaan semacam Kantor Wilayah (Kanwil) Perbatasan yang dapat saja dibentuk di kawasan-kawasan perbatasan di Indonesia. Hal ini diharapkan mampu mempercepat "klasik" upaya-upaya yang dilakukan BNPP yang sudah otonom untuk mengatasi masalah-masalah di kawasan perbatasan antar negara tersebut. Keotonoman BNPP akan menjadikannya bergerak leluasa, dan paling tidak akan meminimalisir jalur-jalur tikus yang cukup banyak. Pemerintah Daerah (Pemda), di mana terdapat kawasan/ wilayah perbatasan antar negara tidak akan sanggup menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa melibatkan Pemerintah. Dengan adanya Kanwil Perbatasan diharapkan mampu illegal (Illegal fishing, illegal menghadirkan pembangunan infrastruktur dan memini- logging, smuggling, trafficki malkan semua yang berbau ng) di kawasan perbatasan. Kanwil Perbatasan yang diharapkan nantinya dapat dibentuk oleh Pemerintah di kawasan perbatasan. Dan tentunya keberadaannya di daerah dengan dukungan dan Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 35
koordinasi dengan Pemda setempat. Kanwil Perbatasan tersebut seharusnya memang harus diisi oleh Aparatur Sipil Negara, baik yang berasal dari Pusat ataupun dari Daerah dan yang paling utama mau mengabdikan diri nya di kawasan perbatasan secara profesional, memiliki integ- ritas, dan dari latar belakang suku/agama yang bermacam- macam guna menonjolkan aspek wawasan kebangsaan/ nasional. Aspek-aspek positif pembentukan Kanwil Perbatasan, di antaranya adalah : (a) cepat menindaklanjuti/ melak- sanakan keputusan-keputusan Pemerintah, sehingga per- cepatan pembangunan di kawasan perbatasan diharapkan akan segera menjadi kenyataan; (b) melengkapi upaya- upaya Pemda dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang dimilikinya (desentralisasi); (c) memperkuat kembali hadirnya simbol- simbol negara di daerah melalui dekonsentrasi yang selama era reformasi lalu cenderung lemah (dilemahkan oleh regu- lasi yang ada); (d) kehadiran pegawai-pegawai Pusat di lesson learnt kawasan perbatasan dari berbagai latar belakang keahlian, "putra daerah-sentris" bagi dae- suku dan agama, dapat memberikan rah yang selama era reformasi terlalu dalam mengisi birokrasi lokal; (e) keberadaan Kanwil Per- "In- batasan dapat memberdayakan dekonsentrasi, serta dapat tervensi positif" meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Pemerintah ke daerah-daerah sangat diper- lukan walaupun telah ada otonomi daerah (otda). Indonesia 36 Djoko Sulistyono
adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang desentralistis, bukanlah sebuah Negara Federal. Pemerin- tah akan tetap merupakan penanggung jawab utama atas keselamatan negara dan jalannya pemerintahan baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain adanya aspek-aspek positif, ada juga aspek- aspek negative terkait pembentukan Kanwil Perbatasan, di antaranya adalah : (a) dapat menimbulkan ketidaksukaan elit-elit Pemda di kabupaten-kabupaten (atas nama Otda), terhadap Pemerintah bila kurang ada komunikasi dan pengarahan-pengarahan dari Pusat terhadap daerah- daerah (pengaruh Gubernur saja tidak cukup, karena menurunnya wibawa mereka di hadapan Bupati/ Walikota selama reformasi ini); (b) membuka peluang bagi korupsi baru oleh Aparatur Sipil Negara di daerah maupun kroni-kroni mereka; (c) memperpanjang rantai birokrasi on-line apalagi tidak didukung oleh sistem teknologi informasi dan komputerisasi. Aspek-aspek negatif ini dapat diminimalisir dan dihilangkan asalkan Presiden Joko Widodo benar-benar menjalankan pemerintahan secara bersih, dengan dukungan kapabilitas dari kabinetnya dan Pemda serta adanya akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adanya UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP dan Kanwil Perbatasan, harus dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 37
dan Pemda. Keberadaan Kanwil Perbatasan ini diharapkan dapat menangani dan mengelola kawasan perbatasan yang tersebar di berbagai wilayah NKRI yang dilakukan secara proporsional, serta dapat menjembatani keinginan daerah-daerah di kawasan tersebut sehingga keberadaan BNPP dapat lebih bermakna. Mudah-mudahan Presiden Joko Widodo bersama jajaran Kabinet Kerjanya, dapat merespon dengan baik dan benar-benar serius "halaman depan" menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai dan tidak sebatas retorika belaka. Dan pada akhirnya, jalur-jalur tikus pun bisa diminimalisir dan ditiadakan sama sekali. 38 Djoko Sulistyono
2 Masalah Illegal Fishing dan Masyarakat Nelayan di Kawasan Perbatasan Laut "Illegal Fishing arian Pelita beberapa hari yang lalu menyoroti Masih Menjadi Momok". Hal ini dikemukakan oleh Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP KKP) Asep Burhanuddin kepada Harian Pelita. Dirjen PSDKP KKP mengungkapkan, sampai dengan per 14 September 2015, illegal fishing pihaknya telah menangkap dan memproses 103 kapal H . Jumlah itu, terdiri 48 kapal perikanan Indonesia (KII) dan 55 kapal perikanan asing (KIA). Dari 55 KIA tersebut, didominasi oleh KIA Vietnam sebanyak 36 kapal, Filipina 8 kapal, Thailand 5 kapal, dan Malaysia 6 kapal.Kegiatan-kegiatan pelanggaran tersebut, tentunya perbuatan yang sangat fatal, seperti melakukan kegiatan perikanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa ijin dari pemerintah, mengakibatkan Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 39
hilangnya potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Adanya penggunaan alat tangkap terlarang, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelestarian sumber daya ikan, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya ikan tertentu illegal fishing (Harian Pelita, 17 September 2015). Dari penanganan terhadap pelaku tersebut, maka sebenarnya Pemerintah sudah mulai serius menangani permasalahan penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan asing di wilayah perairan negara UNCLOS 1982 Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sejak diundangkannya sebagai hukum positif secara internasional pada 16 November 1994, maka (Archipelagic State) negara Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan , yang memiliki luas keseluruhannya sekitar 7,7 juta Km2. Lautan merupakan bagian terbesar yakni 5,8 juta Km2 atau kurang lebih 75%, sedangkan sisanya seluas 1,9 juta Km2 merupakan daratan. Laut merupakan entitas yang sangat penting bagi keberadaan raison d'etre Indonesia di masa kini maupun pada masa datang. Oleh karenanya, laut merupakan (alasan keberadaan) negara Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Hal ini didukung dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 Km dan wilayah laut Indonesia yang sedemikian luas di daerah tropis ini menjadikan perairan Indonesia memiliki potensi kekayaan alam laut yang besar dengan tingkat keragaman hayati yang tinggi. 40 Djoko Sulistyono
Dengan letak geografis Indonesia yang demikian strategis ini, dan ditambah kekayaan sumber daya laut tersebut, maka tentunya merupakan potensi yang wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Akan tetapi sayangnya belum dapat memanfaatkan secara optimal, malah justru dimanfaatkan oleh pihak luar. Kondisi geografi lainnya adalah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.499 pulau besar dan (coastal zone) kecil yang tersebar di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia. Sedangkan wilayah pesisir coastal line merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan day-to-day management laut sepanjang garis pantai ( ) ke arah daratan sejauh pengelolaan keseharian ( ) yang berdampak secara nyata pada kawasan garis pantai yang meliputi kawasan yang berkaitan nyata dengannya untuk kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan (Jakstra, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, 2005-2024). Kondisi geografi Indonesia seperti harus dipahami seluruh komponen bangsa, bahwa kehidupan bangsa Indonesia sangat tergantung dan terkait dengan lautan. Jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang harusnya mewarnai karakter dan budayanya. Bangsa Indonesia Sebagai Bangsa Bahari Sejarah panjang keberadaan bangsa Indonesia dimulai eksodus manusia dari tanah asalnya sampai mencapai Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 41
kepulauan Nusantara dengan gagah berani mengarungi lautan. Menurut catatan sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang merupakan pelaut- pelaut ulung di kawasan Tiongkok Selatan, yang kemudian mendarat di wilayah barat Indonesia. Sedangkan, di wilayah timur Indonesia, sejarah manusia Indonesia tercatat berasal dari kawasan Melanesia yang notabene adalah bangsa bahari (AA. Oka Mahendra, 2006). Kapabilitas dan adanya budaya bahari yang sudah lama terbentuk dalam diri bangsa di Nusantara ini ditunjukan melalui masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang terkenal dengan armada maritimnya ke kawasan Asia, Afrika, dan Pasifik. Kemasyuharan pelaut-pelaut Maluku, Sulawesi, Kalimantan dan Papua dengan berbagai budaya yang berkembang, memberikan cukup bukti kejayaan Indonesia sebagai bangsa bahari di waktu lampau. Runtuhnya masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Ma- japahit, dan makin surutnya kejayaan pelaut-pelaut dari wilayah timur Indonesia, maka kemunduran dan kehan- curan Nusantara mulai terasakan. Kerajaan Mataram yang berpusat di pedalaman Jawa dan beberapa kerajaan di Ka- limantan, Maluku dan Sulawesi yang mulai memudar aki- bat penjajahan telah mengubah kultur bahari masyarakat menjadi lebih ke arah kontinental. Paradigma kontinental yang semakin dalam ini ditanamkan hampir tiga abad leb- Verenigde Oost Indische Compagnie ih kemudian oleh penjajahan Belanda melalui armada dagangnya (VOC) di- 42 Djoko Sulistyono
perkuat dengan perlengkapan perang yang lebih kuat dan modern. Adanya pengubahan kultur dari bangsa bahari menjadi bangsa agraris (kontinental), pada gilirannya me- lemahkan persatuan dan kesadaran bangsa kita, yang ke- mudian melemahkan semangat perlawanan. Akibatnya, semua kegiatan kemaritiman seperti pelayaran dan peri- kanan dikuasai oleh pihak asing. Pada akhirnya, bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya sebagai bangsa bahari. Dengan melihat kepada luasnya lautan Indonesia yang mencapai sekitar 5,8 juta Km2, maka kita sebenarnya me- miliki potensi ekonomi yang sangat besar. Potensi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar, yaitu : perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bio-teknologi kelaut- an, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transpor- "Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup tasi laut, dan harta karun (Nono Sampono, 2007). menghidupimu. Tiada badai, tiada topan, kau temui. Ikan dan udang, datang menghampirimu". Sebagian bait lagu Koes Plus tersebut, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa betapa kayanya potensi laut Indonesia. Potensi laut tersebut haruslah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah guna kepentingan dan kesejahteraan illegal fishing masyarakat nelayan di mana pun berada di wilayah NKRI. Sudah tidak sepatutnya lagi kasus illegal fishing mengemuka, termasuk masalah nelayan kita yang kadang terperangkap kasus di negara Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 43
tetangga. Hal ini pernah mengemuka, ketika ada nelayan- nelayan dari negara kita yang melaut dan mencari ikan hingga memasuki kawasan perairan negara lain seperti kejadian yang pernah terjadi pada tahun 2012. Adanya penangkapan terhadap dua orang nelayan Indonesia di perairan Papua Nuigini (PNG) tepatnya tanggal 4 Juli 2012 oleh Kepolisian Provinsi Sandaun PNG. Pihak Konsul RI di Vanimo telah menerima informasi ini dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Port Moresby pada 15 Juli 2012, yang mengabarkan bahwa telah ditangkap dua nelayan Indonesia di perairan PNG di wilayah Ningra, illegal fishing Vanimo, Provinsi Sandaun karena melakukan penangkapan ikan secara illegal ( ). Ke dua nelayan tersebut pada tanggal 3 Juli 2012 malam, menyelam di perairan PNG untuk mencari Lobster dan ikan karang, namun Customs ketika mereka ke luar dari air, telah menunggu Polisi dan pihak PNG yang langsung menangkap mereka. Kapal boat mereka juga ditahan oleh Kepolisian Vanimo (Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri RI, 17 Juli 2012). Kejadian seperti ini tentunya tidak boleh terulang kembali, yang membikin kita malu karena sebenarnya wilayah perairan Nusantara yang sedemikian luasnya, tentunya sudah cukup bagi kepentingan nelayan dan bagi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Era Kemaritiman yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo mulai pada saat kampanye dialogis hingga saat kampanye pemilihan Presiden, dan pembentukan Kabinet 44 Djoko Sulistyono
Kerja. Presiden Joko Widodo sendiri telah membentuk 34 Kementerian, salah satu di antaranya Kementerian Koordinator Kemaritiman, dan termasuk ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Presiden Joko Widodo betul- betul geram melihat kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Nusantara. Presiden pun memerintahkan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap basah mencuri ikan. Implementasinya sudah dimulai dengan pembakaran kapal asing di perairan Natuna. Sikap tegas Presiden Joko Widodo ditindaklanjuti oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti dengan menyatakan perang terhadap illegal fishing yang marak di laut Indonesia. Susi menegaskan tiada lagi toleransi untuk para pelaku illegal Harian Pelita fishing. Sebab, akibat praktik itu, Indonesia dirugikan cukup besar ( , 17 September 2015). illegal fishing, Mudah-mudahan ketegasan sikap pemerintah ter- hadap para pelaku juga diimbangi de ngan merangkul dan memberdayakan para nelayan yang tersebar di wilayah Nusantara. Dari keseluruhan potensi kekayaan lautan Indonesia, maka jika potensi tersebut diberdayakan dan dioptimalkan akan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan bangsa. Dengan begitu, kita akan terbebas dari belenggu hutang yang semakin meningkat dan berguna bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ma- syarakat nelayan di berbagai wilayah Nusantara sudah sepantasnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah, untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini meru- 45 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
pakan tugas Pemerintah dan seluruh komponen bangsa di Nusan tara ini untuk memikirkan masyarakat nelayan se- lama ini termarginalkan, dapat meningkatkan derajatnya yang lebih baik pada masa depan. Masyarakat nelayan perlu terus diberdayakan dengan lebih mengenalkan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern agar lebih produktif.. Hal ini tentu berguna dalam memanfaatkan potensi perikanan kelautan yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa (value added), Indonesia. Potensi perikanan yang ada tersebut harus di- jadikan nilai tambah semacam pengaleng- an ikan dan lainnya sehingga dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal ini mau tidak mau ha- rus terus dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan "concern" seluruh komponen bangsa, termasuk Pemerintah Dae- rah dan kalangan swasta lainnya yang terhadap pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan pem- berdayaan nelayan. Semoga. 46 Djoko Sulistyono
3 Arat Sabulungan dan Carut Marut Birokrasi abupaten Kepulauan Mentawai berada di kawasan barat Pulau Sumatra yang memiliki keindahan panorama pantai dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Mereka datang antara lain untuk berselancar, menikmati kekayaan biota laut, dan melihat secara langsung seni budaya serta berbagai ragam adat istiadat warga setempat. K Kepulauan Mentawai yang masuk wilayah Provinsi Sumatra Barat terdiri dari 4 (empat) pulau besar, yaitu: Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pulau Pagai Se- latan, merupakan bagian dari pulau-pulau terluar yang merupakan Cakupan Kawasan Perbatasan Laut Repub- lik Indonesia (RI) dengan Laut Lepas, dan merupakan Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) III, dengan Lokasi Prioritas Pagai Selatan dan Siberut Selatan. Dengan Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 47
menyandang WKP III ini, Kepulauan Mentawai terutama Pulau Pagai Selatan dan Siberut Selatan menjadi bagian prioritas pengembangan kawasan perbatasan laut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, terutama di dua lokasi prioritas tersebut. Kawasan perbatasan RI - Laut Lepas meliputi perairan Landas Kontinen dan Zona Eko- nomi Eksklusif (ZEE) di Samudra Hindia yang berbatasan de ngan laut lepas (tidak berbatasan dengan Negara lain). Perairan perbatasan ini membentang dari mulai Suma- tra bagian barat hingga Pulau Jawa bagian selatan (BNPP, 2011: 111). Wilayah teritorial Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak di sebelah barat pulau Sumatera. Luas daratan 6.013 km2 (8%), garis pantai 1.402,7 km, sedangkan luas lautan 78.018,34 km (92%). Selain empat pulau besar, yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan), ada pulau-pulau kecil, berjumlah 98 pulau. Juga dihiasi 27 sungai (muara), 76 teluk, desa pesisir 34 desa (79%) dan nonpesisir 9 desa (21%). Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu berjalan telah terjadi berbagai perubahan dan pergeseran nilai-nilai seni dan budaya. Hal ini terjadi akibat dari perubahan kebijakan dan regulasi dari lembaga pemerintah, lembaga adat, dan lembaga masyarakat Itulah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di kalangan berbagai pihak pemerhati masyarakat Mentawai. 48 Djoko Sulistyono
Adanya perkembangan serta perubahan jaman ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) saat ini perlu disikapi secara bijaksana, bahwa seni dan budaya tradisional haruslah terus dilestarikan, serta dikembangkan sebagai bagian daripada kekayaan budaya nasional bangsa Indonesia. Bila kita melihat situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat di Mentawai, masih banyak yang memegang teguh tatanan kehidupan yang mengacu pada adat istiadat dan tradisi lama. Umumnya permukiman masyarakat adat masih banyak berada di kawasan terpencil, sehingga pola pikir dan tata cara kehidupannya masih mengacu pada sosial budaya setempat yang sudah lama dianutnya. "Arat Sabulungan" Dalam masyarakat adat yang dilandasi atas kepercayaan maka kedudukan kesenian pada masyarakatnya menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengatur kehidupan yang berbudaya kolektif dan memegang teguh terhadap solidaritas kelompoknya. Berdasarkan sejarah, bahwa kedudukan kesenian dalam "Arat budaya masyarakat adat merupakan rumpun seni Sabulungan" tradisional yang diikat oleh suatu kepercayaan Posisi kesenian masyarakat adat adalah bagian integral dalam tatanan budaya asli bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena eksistensi kesenian pada masyarakat adatnya sudah ada sejak suku Mentawai Oud Malaie), Nieuwenhuis(1894), menghuni wilayah Kepulauan Mentawai sebagai suku bangsa Proto Melayu ( Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 49
Duyvendak J.P(1935) Koentjaraningrat(1989) menyatakan bahwa, masyarakat adat Mentawai adalah masyarakat asli Indonesia yang menghuni Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa aset dan kekayaan masyarakat Mentawai ini tetap perlu dipertahankan dari pengaruh budaya modern yang dapat menjadikan orang Mentawai kehilangan seni budaya dan adat istiadat yang telah berakar dalam dirinya. Seni budaya dan adat istiadat Mentawai perlu dikem- bangkan melalui regenerasi pada kaum mudanya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempertahankan nilai-nilai so- sial budayanya yang kaya dan merupakan sumbangan bagi budaya Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melindungi berbagai karya seni stakeholders dan budaya setempat melalui program-program Pemerin- tah dengan melibatkan berbagai macam dan partisipasi masyarakat setempat, serta masyarakat pecin- ta budaya daerah. Sangat menarik mengikuti penataan aparatur daerah oleh Pemerintah Pusat. Di berbagai daerah yang terpencil dan tertinggal di tanah air, penataan aparatur daerah mengalami berbagai hambatan oleh berbagai sebab. Misalnya, yang dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatra Barat, yang belum lama ini mengalami bencana alam gempa bumi dan Tsunami. Salah seorang PNS di Komisi 50 Djoko Sulistyono
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat mengatakan idealnya ada 20 orang PNS yang bekerja di KPUD. Saat ini, hanya ada tiga PNS, empat pegawai honorer, dan tiga orang satpam. Untuk menarik dan memberi bantuan kepada PNS di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Pemkab.Mentawai) sudah memberikan tunjangan yang lebih tinggi kepada para PNS. PNS yang bekerja di daerah tersulit, mendapatkan tunjangan hingga Rp 2 juta per bulan di luar gaji PNS. Solusi jangka panjang yang paling mungkin untuk meng atasi persoalan keterbatasan PNS adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan utama yang membelah setiap pulau besar di Mentawai. Selain itu, perlu juga dibangun pelabuhan di ujung-ujung pulau besar sehingga akses transportasi antar pulau bisa dipermudah. Kendati tunjangan besar, namun sebagian besar pegawai negeri sipil atau PNS di Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap memilih pindah tempat. Akibatnya, hanya sekitar 25-30 persen posisi PNS di kabupaten itu yang sudah terisi. Masalahnya, sebagaimana diungkapkan Kepala BKD Pemkab Mentawai, sebagian besar kondisi geografis di Mentawai sulit terjangkau oleh sarana transportasi serta minim sarana telekomunikasi. Karena itu, tidak banyak PNS yang betah bekerja di Mentawai. Dalam pendaftaran PNS, peminat untuk bekerja di Mentawai sangat besar. Namun, sebagian besar PNS Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 51
menghabiskan lebih banyak waktu di Padang atau bahkan memilih pindah ke daerah lain setelah mereka diterima sebagai PNS. Di hampir seluruh dinas di Mentawai, banyak struktur organisasi yang lowong. Kepala Dinas seringkali merangkap lebih dari satu jabatan. Akibatnya dapat dirasakan, cukup banyak pekerjaan yang tidakterselesaikan dengan optimal. "agen" Jika kita melihat perkembangan birokrasi yang meru- pakan salah satu pembangunan pada Pemerintah , Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka kita perlu melihat sejarah ke belakang dengan digagalkannya pelantikan Pe- jabat Sekretaris Daerah oleh Bupati setempat. Sejak tidak dilantiknya Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatra Barat, hasilnya adalah ditetapkannya Ifdil Gusti sebagai calon terpilih Pejabat Daerah oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan yang kemudian didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (d/h Departemen Dalam Negeri) melalui dikeluarkannya Keputusan Gubernur Provinsi Sumatra Barat Nomor 821.22/ 3325/ BKD-2007 tertanggal 29 Oktober 2007. Keputusan Gubernur Sumatra Barat itu sudah di- mintakan Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor : X.133.13/ 74/SJ tertanggal 4 September 2007. Dengan legalitas tersebut, sebenarnya sudah cukup kuat bagi Ifdil Gusti menjadi Pejabat Sekda, tetapi pada kenyataannya pi- hak Bupati tidak mau melantiknya hingga saat ini. 52 Djoko Sulistyono
Jika kita melihat ke belakang pada waktu pengusulan dan pengajuan tiga orang Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 800/ 045/ BKM/ III- 2007 oleh Pemkab Kepulauan Mentawai sudah memenuhi syarat. Hal ini berarti semua calon mempunyai peluang yang sama untuk diangkat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) jika terpilih menjadi Pejabat Sekda. Dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumatra Barat seperti disebutkan sebelumnya, maka sebenarnya tinggal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dapat melantik Ifdil Gusti sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengajuan ketiga calon Sekda oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, pada tanggal 2 Maret 2007, secara tersurat dan tersirat bahwa Pemkab Kepulauan Mentawai telah menyerahkan seluruh proses selanjutnya kepada Gubernur dan pemerintah atasannya yaitu Menteri Dalam Negeri. Hal ini berakibat, bahwa ketiga calon Sekda ini mempunyai kans dan peluang yang sama untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah. Dengan kata lain, ketiganya tentunya juga mempunyai kans dan peluang yang sama untuk tidak menduduki jabatan tersebut. "siap menang dan siap kalah". Dengan istilah yang sering mengemuka adalah, ketiganya harus Hal ini tentunya juga sudah dipahami pula oleh Bupati Edison sebagai Kepala Daerah yang mengajukan ketiga calon Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 53
tersebut. Jika tidak dipahami, maka Bupati dapat saja mencalonkan dan mengirimkan satu orang kandidat saja, untuk kemudian diajukan kepada Gubernur Sumatra Barat. Dengan begitu, berarti Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mempunyai kesempatan untuk memilih calon lain. Akan tetapi hal seperti ini tidak dilakukan oleh Bupati, malahan menolak calon yang telah ditetapkan oleh Pemprov. Sumatra Barat, dan kemudian mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Sekda, di luar ketiga nama yang telah diajukannya. Hal seperti ini berakibat menjadi preseden buruk dan tidak mendidik bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bila hal seperti ini dibiarkan begitu saja, dapat saja akan diikuti oleh daerah-daerah lainnya yang "agak bandel". Pada situasi seperti itu, sebenarnya pihak Pemprov. Sumatra Barat dapat bertindak secara tegas melalui koridor hukum dengan meminta konsultasi dan pertimbangan dari pihak Kementrian Dalam Negeri. Sayangnya, hal seperti itu mungkin dilakukan, hanya saja pemberian sanksi yang lebih keras kepada Bupati tidak dilakukan oleh pihak Gubernur Sumatra Barat maupun pihak Kementrian Dalam Negeri. Dan pada akhirnya, berlarut-larut hingga sekarang ini, sampai berakhirnya jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Mencermati akan pengajuan ketiga calon Sekda tersebut, dan akhirnya dimenangkan oleh Ifdil Gusti, seorang dokter yang mengabdi di Kabupaten Kepulauan 54 Djoko Sulistyono
Mentawai lebih kurang lima belas tahun menginjakkan kakinya di berbagai pulau yang ada di Mentawai. Dan barangkali pengalaman dari dokter ini yang mungkin saja menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Sumatra Barat dalam memenangkan pemilihan dari ketiga calon yang diajukan oleh Pemkab Mentawai. Calon yang terpilih juga telah berpengalaman menjadi Kepala Dinas Kesehatan pada beberapa Pemerintah Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatra Barat. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mentawai sendiri pernah menugaskan yang bersangkutan menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurang lebih dua tahun. Oleh karena itu, agak mengherankan jika calon Pejabat Daerah yang akhirnya ditetapkan sebagai Pejabat Sekda tidak jadi dilantik oleh Bupati. Akhirnya, ada anggapan pada masyarakat bahwa si calon Sekda yang telah menjalin kerjasama dengan Bupati "asesoris" Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurang lebih dua tahun, tidak lebih hanya sebatas saja. Dalam arti, hal tersebut tidak berpengaruh untuk meyakinkan Bupati, bahwa dia cukup kapabel menjadi Pejabat Sekda yang akan mendampingi kepemimpinan Bupati. Dengan tidak dilantiknya pemenang dari ketiga calon Sekda yang diajukan, maka pihak Bupati pun sebagai Kepala Daerah tidak kekurangan akal untuk mengisi Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 55
kekosongan jabatan Sekretaris Daerah, yaitu dengan mengangkat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, di luar ketiga calon Pejabat Sekda yang diusulkan. Hal ini tentunya menyalahi ketentuan peraturan per- undangundangan yang ada. Kesalahan Pemprov Sumatra Barat yang tidak memberikan sanksi yang keras kepada Pemkab Kepulauan Mentawai atas kegagalan pelantikan Sekda merupakan hal yang fatal, sehingga Pemkab Men- tawai sebagai pemerintah bawahan dari Pemprov Sumbar, yang notabene merupakan wakil Pemerintah Pusat terke- san menyepelekannya. Hal seperti ini dapat memberikan preseden yang buruk bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia, jika menghadapi masalah serupa yang mungkin saja dihadapi oleh pemerintah daerahnya. Hal ini tentu harus dihindarkan sehingga roda penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak terganggu. Sanksi, dan teguran lebih keras haruslah dilakukan oleh Pemprov kepada Pemkabnya. Sanksi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya saja pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang bersangkutan tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat. Tentu saja sanksi seperti ini tidak perlu dilakukan, jika Pemda yang bersangkutan secara persuasif telah diajak berkomunikasi terlebih dulu dengan Menteri Dalam Negeri, sebagai pemerintah atasannya. Hal- hal seperti ini jika dijalankan dengan baik oleh Pemprov Sumatra Barat akan dapat diredam sejak dini. 56 Djoko Sulistyono
Dengan adanya kekisruhan tersebut, pada akhirnya berakibat kepada penataan birokrasi di tingkat bawahnya di jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami hambatan dan terkesan penataannya yang terkesan serampangan dan cenderung seenaknya. Hal ini terlihat pada penataan birokrasi sebelum pelantikan pejabat setingkat Eselon II pada tanggal 4 Juni 2010. Bila kita cermati, penataan birokrasi ini terkesan sangat sering dan cenderung tidak terencana dengan baik. Sebelum tanggal 4 Juni 2010, pada masa kepemimpinan Bupati Edison pernah terjadi dua jabatan setingkat Eselon II dijabat oleh satu orang. Ketika itu, jabatan Kepala Bappeda dirangkap dengan Kepala Dinas Pendidikan. Bila alasannya karena kekurangan sumber daya manusia (SDM) akan terasa aneh. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa orang yang pangkat dan jabatannya mencukupi, akan tetapi tidak diangkat dengan berbagai macam alasan. Rotasi pejabat sebelum 4 Juni 2010, yang sering dilakukan mengakibatkan roda pemerintahan tentu mengalami hambatan. Misalnya, seorang pejabat yang diangkat dalam satu jabatan Eselon II baru setahun menjabat, kemudian dipindahkan ke jabatan lain. Menurut seorang pejabat yang diwawancarai penulis di salah satu Badan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2010, program yang telah direncanakan dalam tahun pertama jabatannya di salah satu Dinas dan direncanakan akan diimplementasikan pada tahun kedua, kandas begitu Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 57
saja, hanya karena dia dipindahkan ke instansi yang baru. Ketika ditanyakan lebih jauh, apakah penggantinya akan meneruskan program yang telah direncanakan tersebut, informan tersebut ragu jika penggantinya akan mengimplementasikan program tersebut. Kejadian seperti ini dijumpai penulis pada beberapa instansi yg ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akibat lebih jauh tentu akan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara keseluruhan di jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk pembangunan yang terus dilaksanakan di kabupaten tersebut. Jika hal ini berlarut-larut dan dibiarkan begitu saja, hal ini tentu akan mengganggu kinerja pemerintah daerah tersebut, terutama pelayanan kepada masyarakatnya yang akan terhambat, dan berakibat lebih jauh pembangunan yang akan dijalankan tidak terealisasikan secara optimal (jalan di tempat). Hal ini terlihat, ketika penulis ke daerah pemekaran yang usia pemekarannya sudah berusia lebih kurang sepuluh tahun, hasil-hasil pembangunan yang sudah dijalankan tidak tampak terlalu menonjol bila dibandingkan dengan daerah fair pemekaran lain yang berusia sama. Hal ini bisa tidak jika membandingkan antara daerah pemekaran satu dengan daerah pemekaran yang lain, dengan usia yang sama tentu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda, misalnya saja alasan geografis. Akan tetapi jika dengan waktu pemekaran yang berusia sama paling tidak pembangunan yang dilakukan di daerahnya 58 Djoko Sulistyono
tidak terlalu berbeda jauh dengan daerah pemekaran lainnya. Daerah pemekaran ini memang terletak cukup jauh dari ibukota provinsi (kurang lebih 165 KM jika ditarik garis lurus antar ke dua ibukota kabupaten dan provinsi). Dan "Ambo-ambo" jika akan mengunjungi daerah ini, dengan kapal cukup besar yaitu ferry ASDP dari kota Padang, berangkat setiap hari Minggu malam jam 20.30 wib, dan memasuki Tua Pejat Pulau Sipora keesokan paginya, Senin jam 06.30 WIB. Hampir sepuluh jam perjalanan yang cukup melelahkan. Alasan-alasan seperti ini bisa saja dikemukakan, akan tetapi yang terutama adalah sistem penataan birokrasi pemerintah daerah harus dilakukan secara profesional dan mengutamakan kepada pelayanan kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, di sinilah diperlukan suatu kepemimpin- an daerah yang harus kuat memotivasi masyarakat dan bi- rokrasinya untuk bekerja keras, sehingga potensi yang ada di daerah tersebut, dapat didayagunakan untuk kepentin- gan masyarakat dan bukan kepentingan segelintir orang saja. (Tulisan ini pernah dimuat di Majalah "Tapal Batas" Edisi 08 Tahun 2011). Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 59
60 Djoko Sulistyono
4 Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebagai Salah Satu Kawasan Perbatasan Laut Indonesia abupaten Kepulauan Sangihe salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, yang karena letaknya memiliki posisi strategis, dan secara geografis berdekatan dengan berbagai kota pusat perdagangan dunia. Kota-kota yang berdekatan itu seperti Kota Manado, Bitung, Davao (Filipina) dan mempunyai jarak yang lebih dekat ke Bandar Sri K Begawan (Brunei), Bangkok (Thailand), Manila (Philipina) dibandingkan dengan kota-kota pusat perekonomian nasional. Kabupaten ini diperkirakan pada masa depan akan mampu berperan bila dikembangkan sebagai kawasan transito dan tentunya mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi multisektoral maupun multiteritorial. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 61
Untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai beranda depan NKRI, antara lain harus melakukan kegiatan, baik melalui : (1) pembangunan struktur perekonomian yang kokoh dengan sektor kelautan dan perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang menjadi basis aktivitas ekonomi; (2) peningkatan industrial cluster daya saing perekonomian daerah dengan pengembangan pola jaringan rumpun industri ( ) sebagai fondasinya; (3) peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi Sumber Daya Manusia (SDM); (4) pengembangan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar; (5) penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara seimbang; (6) peningkatan pengelolaan data dan informasi, penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); (7) pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dengan penerapan dan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, pemerataan dan keadilan; (8) dan pemantapan komitmen kebangsaan masyarakat Sangihe dalam format NKRI. Untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang Sejahtera, dilakukan melalui : (1) pembangunan Pelabuhan, Bandara, jalan dan jembatan, dan jaringan infrastruktur lainnya yang terintegrasi satu sama lain; (2) penyediaan pasokan tenaga listrik yang handal; (3) pendayagunaan SDA yang memenuhi kualitas dan kuantitas 62 Djoko Sulistyono
kebutuhan masyarakat; (4) percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh menurut pengembangan kluster kepulauan secara proposional; (5) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (6) pembangunan kesehatan diarahkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan klaster kepulauan; pembangunan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur, jenjang pendidikan maupun pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin; (8) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan tingkat kekerasan serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender; (9) peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dengan penyelenggaraan kelompok pemuda produktif; dan (10) pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan (7) 63
Permasalahan dan Tantangan dalam Pembangunan kawasan perbatasan Beberapa permasalahan dan tantangan yang diperkirakan akan dihadapi dalam pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2012 antara lain : (1) belum disepakatinya seluruhnya batas wilayah negara dan batas yurisdiksi dengan negara tetangga; (2) masih maraknya kegiatan ilegal seperti penyelundupan, pencurian ikan, penebangan hutan ilegal, dan perdagangan manusia yang terjadi di kawasan perbatasan; (3) masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di kecamatan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; (4) masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang menyebabkan sulit berkembangnya perekonomian wilayah; (5) belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal; (6) rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal, yang tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, dan tingginya tingkat kemiskinan; (7) belum optimalnya daerah tertinggal, khususnya tindakan afirmatif kepada pada aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan; (8) rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya terhadap sentra-sentra produksi 64 Djoko Sulistyono
dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal; (9) dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya, yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi dan air bersih. Tantangan yang selalu dihadapi dalam pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, serta apresiasinya, adalah memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa. Sedangkan tantangan yang selalu dihadapi dalam pembangunan kapasitas Iptek nasional dalam inovasi teknologi, antara lain meliputi : (1) meningkatkan kemampuan sisi litbang yang menyediakan solusi- solusi teknologi; (2) meningkatkan kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru yang tersedia; (3) membangun integrasi sisi penyedia dan pengguna teknologi belum terbangun dengan baik. Permasalahan dan tantangan lainnya di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Masalah dan tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2012 terkait dengan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia antara lain adalah masih belum efektif dan belum tersedianya legitimasi upaya-upaya reformasi Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 65
Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB, ) khususnya Dewan Keamanan. Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memajukan peranan PBB mengatasi krisis global dan pada saat yang sama untuk menyerukan perlunya reformasi PBB. Selain itu, politik luar negeri Indonesia di tahun 2012 akan terus berupaya mengatasi apa yang Inter-faith disebut sebagai akar permasalahan atau kondisi yang dialogue kondusif bagi tumbuhnya terrorisme melalui " "soft power". " dan keseluruhan spektrum Permasalahan yang dihadapi dalam upaya Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri antara lain masih banyak TKI ilegal yang belum tertangani, masih terjadinya deportasi terhadap WNI, dan masih banyaknya tindak kekerasan terhadap TKI. Pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan penampungan, bantuan dan advokasi hukum yang kurang memadai, dan keterbatasan fasilitasi pemulangan tersedia. Untuk itu, selain mengupayakan perbaikan terhadap keterbatasan ini, setiap diplomat Indonesia akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI. Terkait dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi, salah satu tantangan sekaligus peluang diplomasi Indonesia adalah partisipasi Indonesia dalam G-20, yang oleh sebagian kalangan dikhawatirkan akan lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan negara-negara maju. Seiring dengan penegasan status G-20 selaku forum utama bagi penanganan isu-isu ekonomi dunia, politik luar negeri 66 Djoko Sulistyono
Indonesia ditantang untuk dapat menunjukkan ciri khas di dalam kelompok ini, yaitu sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan penduduk Muslim terbesar, dan dapat memainkan peran strategis sebagai negara yang menyuarakan modernisasi. Permasalahan dan Tantangan di bidang Per­ ekonomian Permasalahan yang dihadapi sektor industri dapat di- kelompokkan atas permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal) dan permasalahan yang berada di luar sektor industri (masalah eksternal). Per- masalahan internal utamanya bersumber pada lemahnya postur dan jumlah populasi usaha industri manufaktur, lemahnya struktur industri, serta rendahnya produktivi- tas. Sedangkan masalah eksternal industri mencakup : (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas yang belum me- madai, (2) pengawasan barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran barang impor illegal di pasar domestik, (3) hubungan industrial dalam perburuh- an belum terbangun dengan baik, (4) masalah kepastian uku bunga perbankan yang masih ting- hukum, dan (5) suku bunga perbankan yang masih ting- suku bunga perbankan yang masih ting- gi. Penyelesaian masalah ini berada di luar kewenangan Kementerian yang terkait sehingga tantangannya adalah memprakarsai penyelesaiannya dengan berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga yang berwenang. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 67
Hambatan lain yang perlu mendapat perhatian antara lain (1) kurang kondusifnya iklim investasi di bidang investasi di bidang information pariwisata di Indonesia; (2) belum optimalnya pemanfaatan and communication technologies/ICTs) kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ( pariwisata dalam meningkatkan sebagai sarana pemasaran dan promosi yang efektif; (3)Terbatasnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pariwisata. Oleh karenanya, tantangan utama pembangunan kepariwisataan tahun 2012 adalah (Public Private Partnership) meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat dan koordinasi lintas bidang; mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang pariwisata serta pengembangan dan peningkatan profesionalisme SDM pariwisata Isu­Isu yang terkait dengan pengelolaan kawa­ san perbatasan antar negara Berbagai isu strategis yang terkait dengan pengelolaan ka- wasan perbatasan antar Negara di Provinsi Sulawesi Utara, antara lain : aspek sosial ekonomi mencakup aksesibilitas ke kawasan perbatasan, penetapan garis batas laut antara In- donesia dan Philipina dan pengelolaan pulau-pulau terluar, ketersediaan sarana dan prasarana keamanan, penanganan gangguan keamanan dan ketertiban, serta belum adanya penanganan khusus untuk penyelamatan fisik pulau. 68 Djoko Sulistyono
Belum jelasnya tata batas wilayah laut terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Philipina yang menjadi sumber konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam laut antara nelayan Indonesia dan nelayan Philipina. Oleh karena itu, perlunya kepastian tata batas wilayah kedaulatan NKRI yang diakui dan disepakati serta diundangkan dalam konstitusi Indonesia dengan Philipina. Sampai sekarang ini, batas negara yang diatur dalam konstitusi Philipina berpatokan pada UNCLOS, sedangkan konstitusi Philipina berpatokan pada Tractat Paris, di mana wilayah laut dari Pulau Miangas dan sekitarnya masih diklaim milik/masuk illegal wilayah Philipina. Adanya perbedaan tersebut, selama fishin ini yang sering terjadinya praktek pencurian ikan ( g) oleh nelayan Philipina di perairan Indonesia dengan alasan bahwa pihak negara Philipina juga merasa berhak atas perairan tersebut. Permasalahan-permasalahan lain yang muncul adalah berubahnya/bergesernya garis pangkal yang diakibatkan oleh pergeseran titik dasar/titik pangkal dari pulau-pulau kecil terpencil yang diimplikasikan menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Perbatasan laut Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam hal peluang mengembangkan ekonominya. Beberapa hal yang menjadikan posisi perbatasan laut penting dalam menciptakan peluang pengembangan ekonomi diantaranya sumberdaya alam yang melimpah, Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 69
akses pasar internasional yang relatif dekat, keberagaman budaya dan keterbukaan masyarakatnya, dan sudah terdapat jalinan yang telah berlangsung lama. Pengelolaan wilayah perbatasan khususnya perbatasan laut belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegra- sikan seluruh sektor terkait. Sampai saat ini, permasala- (temporer) han beberapa kawasan perbatasan masih ditangani se- security) dan parsial serta lebih cara adhoc, sementara committee), didominasi oleh pendekatan keamanan ( melalui (prosperity beberapa kepanitiaan ( tanpa menyertakan as- pek kesejahteran ), sehingga belum memberi- kan hasil yang optimal. Sebagai konsekuensi adanya keterbatasan mengenai sa- rana dan prasarana serta sumberdaya manusia di bidang pertahanan dan keamanan (aparatur TNI/Polri) beserta kapal patrolinya, telah menyebabkan lemahnya penga- wasan di sepanjang garis perbatasan laut dan perairan di sekitar pulau-pulau terluar, sehingga mengakibatkan dam- pak negatif yang lebih jauh dengan sering terjadinya pem- (illegal fishing) bajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, mau- pun pencurian ikan secara besar-besaran yang dilakukan para nelayan asing di perairan Indonesia. Secara umum pulau-pulau terluar tersebut menghadapi permasalahan yang hampir serupa satu sama lain. Sebagian besar pulau-pulau kecil terluar ini merupakan pulau terpencil dengan aksesibilitas yang rendah serta tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Pulau-pulau 70 Djoko Sulistyono
terluar berpotensi bagi sarang perompak dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. Disamping itu sebagai wilayah perbatasan, sebagian besar pulau-pulau terluar belum memiliki garis batas laut yang jelas dengan negara lain, sehingga rawan terhadap adanya berbagai ancaman ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Apalagi posisi pulau Miangas yang sampai kini statusnya masih dipersoalkan oleh human Philipina telah menjadi jalur, perdagangan obat terlarang, traffiking pemasukan uang dollar palsu, perdagangan orang ( ), serta pembajakan. Lintas kejahatan di perbatasan RI-Philipina, yang paling diwaspadai adalah penyelundupan senjata. Kegiatan ini, terutama marak terjadi pada masa puncak konflik Maluku, Maluku Utara, dan Poso (2000-2001), menjadi bukti adanya kegiatan penyelundupan senjata dari Philipina Selatan ke berbagai tempat di Indonesia khususnya ke Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Seperti halnya potensi kekayaan laut yang sangat berlimpah, potensi sumber daya manusia Indonesia juga besar, walaupun dengan kualitas yang sangat rendah. Potensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang besar ini memang tidak tinggal di wilayah perbatasan Sangihe dan Talaud, tetapi memanfaatkan wilayah perbatasan dan pulau-pulau di perbatasan sebagai tempat transit untuk bekerja di luar negeri. Dalam hal ini potensi tenaga kerja Indonesia yang sangat besar ini juga merupakan potensi Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 71
untuk mengembangkan kawasan perairan perbatasan, khusus wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga yang secara ekonomi relatif lebih baik. Di perairan Sangihe terdapat berbagai potensi sumberdaya alam yang dapat pulih. Sumberdaya ini tidaklah berarti bebas dieksploitasi tetapi harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sumberdaya alam ini selanjutnya diharapkan dapat dimanfaatkan dan dapat terus berlangsung tanpa mengganggu ekosistem perairannya. Beberapa diantara sumberdaya perairan laut Sangihe yang dapat pulih meliputi antara lain mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, perikanan, serta bahan-bahan bioaktif lainnya. Secara umum, minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat pada aktifitas sosial ekonomi negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat yang tinggal di perbatasan. Apabila kunjungan kapal perintis ke Pulau Miangas tertunda maka dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kelaparan di Pulau Miangas. Prasarana dan sarana di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih kurang memadai di antaranya : (1) keadaan prasarana dan sarana dasar maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh daripada memadai; (2) jaringan jalan dan angkutan perhubungan laut masih sangat terbatas; (3) 72 Djoko Sulistyono
sulitnya menciptakan keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah-wilayah lain; (4) prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar radio dan tv, telepon masih relatif sangat minim. Hal ini terjadi di Kabupaten Talaud. Demikian juga dengan tingkat pendidikan di wilayah perbatasan provinsi Sulawesi Utara masih rendah. Hal ini disebabkan oleh : (1) rendahnya kualitas siswa, (2) masih rendahnya komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam meningkatkan kualitas SDM; (3) tingginya pengangguran akibat sistem kurikulum yang belum disesuaikan dengan pasar kerja dan kondisi sumberdaya alam daerah. Rendahnya pendapatan dan taraf hidup nelayan di wilayah perbatasan yang disebabkan karena terbatasnya modal usaha, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha para nelayan dan keterampilan dalam mengelola usaha yang rendah, serta akses pasar yang belum tersedia dan belum tertata. Masih sering terjadi over produksi yang membusuk karena tidak terserap oleh pasar lokal yang menjadi tumpuan dan andalan pemasaran hasil usaha para nelayan setempat. Eksistensi perkembangan perekonomian di daerah terkait dengan stabilitas dinamika yang berkembang, perlu diperhatikan dalam mengatasi berbagai hambatan, mengingat faktor-faktor ancaman yang teridentifikasi antara lain : Perubahan orientasi ideologis dan wawasan kebangsaan dan/atau belum adanya kepastian koordinat Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 73
batas negara dan/atau orientasi pengembangan ekonomi dan/atau kegiatan illegal dan/atau infiltrasi dan eksploitasi pulau-pulau kecil dan/atau sistem kenegaraan serta situasi dan kondisi politik dan keamanan negara tetangga dan/atau eksploitasi sumber daya alam dan/ atau bencana alam dan/atau implementasi pembangunan kawasan perbatasan yang sporadis dapat menghasilkan fenomena perekonomian yang kontra produktif sehingga kondisi perekonomian daerah dan masyarakat di kawasan perbatasan akan semakin terpuruk. 74 Djoko Sulistyono
5 Ketika Janji-Janji Tak Kunjung Terelisasi "Warga Perbatasan arian Media Indonesia (7/5/2012) di halaman Terabaikan : Perbedaan pembangunan daerah satu mengulas tentang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ibarat bumi dan langit". Daerah perbatasan yang dijuluki sebagai beranda terdepan bangsa malah menjadi kawasan kumuh. Janji pemerintah untuk membangun perbatasan tak H kunjung terealisasi. Pendudukpun mengancam pindah warga negara. Yagung Bangau, seorang Kepala Adat Krayan Darat Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, mengatakan : "para pejabat pemerintah mengumbar janji untuk membangun wilayah perbatasan dengan Serawak, Malaysia. Kami sudah bosan dengar janji pejabat", katanya pada Harian Media Indonesia (5/5/2012). Janji-janji pemerintah, baik pada tataran Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota terutama yang Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 75
mempunyai kawasan perbatasan antar negara, memang sudah seharusnya mulai diakhiri saja. Janji-janji mulai ditinggalkan saja, dan mulai saat ini juga Pemerintah di berbagai tataran birokrasi langsung kepada tindakan nyata yang berguna bagi masyarakat kawasan perbatasan. Apalagi pembangunan perbatasan menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2010, menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang notabene dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran Pengelolaan Perbatasan pada tahun 2012, mencapai Rp. 3,85 trilyun yang mencakup 12 (dua belas) provinsi di Indonesia. Kawasan perbatasan darat di Kalimantan memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah di Kalbar berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak sepanjang 847,3 km yang melintasi 98 Desa dalam 14 Kecamatan di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten Bengkayang (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/KPPN-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2004 : 6). Wilayah di Kaltim berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 1.035 km, yang melintasi 256 Desa dalam 9 Kecamatan dan 3 Kabupaten, yaitu : di Nunukan, Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau. (border Dari kelima kabupaten di Kalbar dan 3 kabupaten di Kaltim, hanya terdapat 3 (tiga) pintu perbatasan 76 Djoko Sulistyono
gate) resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Custom, Bengkayang di Kalbar, serta Kabupaten Nunukan di Kaltim. Imigration, Quarantine, and Security (CIQS) Kabupaten Sanggau dan Nunukan memiliki fasilitas CIQS dengan kondisi yang relatif baik. Sedangkan fasilitas di tempat lainnya masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas yang baik karena kondisi jalan yang buruk. Hal ini yang akan coba penulis gambarkan di bagian akhir tulisan ini. Masyarakat di sekitar kawasan perbatasan, masih banyak yang menggunakan pintu-pintu perbatasan tidak resmi yang sejak lama dianggap sebagai jalur hubungan tradisional dalam rangka kekeluargaan atau kekerabatan. Pos-pos keamanan dan pertahanan yang tersedia di sepanjang jalur tradisional tersebut masih sangat terbatas. Demikian pula dengan kegiatan patroli keamanan yang masih menghadapi kendala berupa minimnya sarana dan prasarana transportasi. Di kawasan perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut terdapat berbagai isu dan permasalahan, antara lain : aspek kebijakan, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan keamanan (hankam), pengelolaan sumber daya alam (SDA), kelembagaan dan kewenangan pengelolaan serta aspek kerjasama antar negara. Di provinsi Kalbar, misalnya : masalah perbatasan yang pernah penulis kunjungi sekitar tahun 2008, adalah wilayah Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 77
Malaysia. Di wilayah kecamatan Badau tersebut terlihat wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu di Distrik Lubok Antu. Perbedaan antara wilayah Indonesia "siang" dan Malaysia di kawasan perbatasan tersebut bagaikan "malam" dengan (Wawasan Tridharma, nomor 8 Tahun 2008). Di Lubok Antu, walaupun distrik ini daerah pinggirannya Malaysia tetapi sarana dan prasarana kawasan ini sudah sedemikian tertata rapi layaknya suatu kota mandiri. Semua fasilitas tersedia di sini, dari sarana jalannya yang sudah tertata dengan baik, yaitu jalannya dibikin seperti jalan tol di Pulau Jawa. Fasilitas lainnya, misalnya seperti pasar dibikin seperti Pasar Swalayan atau Pasar Modern. Begitu pun dengan sarana dan prasarana pendidikannya, baik itu Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengahnya dibikin layaknya Sekolah Terpadu di Jakarta, lengkap dengan asramanya untuk para siswanya. Tidak heran, bila warga masyarakat perbatasan kita yang terutama mampu banyak menyekolahkan anaknya di Lubok Antu, karena daya tarik dukungan pendidikannya yang sangat memadai tersebut. Kawasan perbatasan seperti Badau tersebut bila dibiarkan seperti sekarang ini, yang lumayan jauh dari ibu kota Kabupaten di Putussibau, maupun dari "duri dalam daging" ibukota provinsi Kalbar di Pontianak, akan bisa menjadi bagi perkembangan masyarakat perbatasan pada masa depan. Seperti yang terjadi pada tahun ini, yang disebutkan pada awal tulisan ini, kejadian 78 Djoko Sulistyono
serupa menghinggapi kawasan Krayan Darat Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Pemerintah sudah saatnya, menyikapinya dengan proaktif dan bukannya mengobral janji saja, akan tetapi harus sudah menjadi aksi nyata untuk segera mengimplementasikan kucuran dana Rp.3,85 trilyun kepada masyarakat di kawasan perbatasan di dua belas provinsi di Indonesia. Dengan lain perkataan, jangan sampai satu wilayah pun di tanah air, salah satu harga kebutuhan pokok, misalnya minyak tanah dijual sampai seharga Rp.30.000,-/ liter. Hal ini seperti diberitakan Media Indonesia tanggal 7 Mei 2012 harga minyak di Pulau Miangas di perbatasan Indonesia dengan Filipina, harga minyaknya hampir tiga kali lebih dibandingkan di Jakarta. Perubahan paradigma dalam memandang halaman belakang kawasan perbatasan yang sebelumnya dipandang sebagai "halaman depan" " " menjadi tidak sekedar retorika atau wacana belaka. Masyarakat di kawasan perbatasan antar negara di berbagai wilayah Indonesia sudah menunggu aksi nyata dari Pemerintah untuk mengimplementasikannya. Pos Lintas Batas (PLB) Yetty Yang Memprihatinkan Penulis dari tanggal 17 hingga tanggal 26 November 2012 mengadakan kunjungan dalam rangka penelitian di kawasan perbatasan antar negara, khususnya di wilayah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Penulis pun ingin berbagi sedikit cerita pada sidang pembaca. Pos Lintas Batas Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 79
(PLB) Yetty di Kabupaten Keerom Papua perlu menjadi bahan renungan sebelum anda diberikan kesempatan untuk pergi ke Papua misalnya. Bila dibandingkan dengan "tertata" PLB yang berada di Skouw di Kota Jayapura saja yang sudah dengan rapi dan benar, akan sangat berbeda dengan melihat kondisi suatu PLB yang berada di Kampung Yetty pada Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom. Hal ini agar menambah informasi kepada para pembaca bahwa untuk mengurusi pengelolaan kawasan "sentuhan-sentuhan" perbatasan antar negara membutuhkan dan memerlukan yang benar-benar memberikan kenyamanan bagi aparat birokrasi lintas sektor yang menangani perbatasan antar negara. Kepentingannya harus dilakukan secara profesional dan humanis sehingga tujuan akhirnya adalah memberikan kenyamanan bagi masyarakat setempat dan masyarakat dari negara tetangga, dan tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama yang tinggal di kawasan perbatasan antar negara. Kampung Yetty merupakan salah satu Kampung yang ada di wilayah Distrik Arso Timur. Jarak ibukota Kabupaten Keerom ke kampung-kampung yang berada di wilayah Distrik Arso Timur berkisar antara 9 hingga 46,3 kilo meter. Waktu tempuh dari ibukota Kabupaten Keerom ke kampung- kampung yang berada di wilayah Distrik Arso adalah antara 20 hingga 100 menit. Sedangkan jarak ibukota Distrik Arso Timur ke kampung-kampung yang berada di wilayah Distrik 80 Djoko Sulistyono
Arso berkisar antara 1 hingga 42 kilometer. Waktu tempuh dari ibukota Distrik Arso Timur ke kampung-kampung yang berada di wilayah Distrik Arso adalah 5 hingga 180 menit. Jarak terdekat adalah ke Kampung Yetty dan jarak terjauh adalah ke Kampung Wembi. Untuk menuju PLB Yetty di Distrik Arso Timur dari ibukota Kabupaten Keerom di Distrik Arso membutuhkan "sentuhan" waktu kurang lebih 2 (dua) jam. Jarak waktu selama itu, sepertiganya jalannya masih belum terkena "double gardan" aspal, sehingga mobil yang melewatinya minimal yang agar perjalanan dapat terasa nyaman. PLB Yetty yang sudah didirikan berupa bangunan gedung oleh Pemerintah Kabupaten Keerom yang terutama untuk kepentingan pendataan pelintas batas dari suatu bagian CIQS, belumlah berfungsi seperti seharusnya hingga waktu penulis berkunjung ke lokasi tersebut. Padahal berdasarkan surat yang ditandatangani Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan (BPKP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom, dengan nomor 100/046/BPKP tertanggal 18 Juli 2011, kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura yang berisi tentang permohonan penempatan Petugas Pos Lintas Batas. Berdasarkan surat tersebut, pihak Imigrasi Jayapura pun telah menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) No.W 19.Fa.4.0222-KP.04.01 Tahun 2011 tertanggal 13 September 2011, dan menugaskan 3 (tiga) orang stafnya untuk bertugas pada PLB Yetty. Alih-alih untuk bertugas, Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 81
pihak Pemkab. Keerom pun belum menyerahkan kunci penggunaan gedung kepada Kepala Kantor Imigrasi Jayapura. Hal inilah yang menjadi hambatan sehingga ke tiga orang staf Imigrasi Jayapura tidak dapat bertugas seperti halnya rekan-rekannya di PLB lain di Papua. Pendataan terhadap pelintas batas yang akurat merupakan hal yang penting bagi keberadaan suatu Pos PLB. Oleh karena itu, sudah hampir setahun lebih sejak pihak Imigrasi mengirimkan stafnya untuk bertugas di PLB Yetty dari diterbitkannya SPT tertanggal 13 September 2011, dan mengalami kendala di lapangan. Mudah- mudahan saja hal ini tidak diremehkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengganggu jalannya salah satu fungsi dari CIQS, yang dapat saja berdampak bagi hubungan dua negara bertetangga antara RI dan PNG, maupun mengganggu hubungan kemasyarakatan, antara "digembar-gemborkan" oleh penduduk RI dengan penduduk PNG. Kawasan perbatasan antar negara yang sudah "halaman depan" Pemerintah sebagai suatu "slogan" harus menjadi suatu kenyataan yang sesungguhnya dan tidak hanya sebatas belaka. Kasihan pada masyarakat yang berada di kawasan perbatasan antar negara yang menjadi objek belaka. Majalah Tapal Batas (Tulisan ini pernah dimuat di Edisi 16 Tahun 2012). 82 Djoko Sulistyono
6 Dorongan Bagi Kemajuan Kawasan Perbatasan embangunan perbatasan menurut regulasi yang ada, yaitu : Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010, menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Seperti kita tahu, BNPP sebagai suatu lembaga perbatasan dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri. Selama Perpres ini masih dinyatakan berlaku dan belum direvisi dengan Perpres P yang baru, maka BNPP dianggap yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perbatasan antar negara. Media massa lainnya beberapa waktu yang lalu menuliskan tentang BNPP agar diusulkan jadi lebih otonom. Sinyalemen ini dikemukakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang mengusulkan agar BNPP, yang selama ini di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diubah statusnya menjadi badan otonom seperti Badan Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 83
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut Menko Polhukam, badan yang mengurusi perbatasan itu selama ini tidak efektif bekerja karena birokrasinya rumit (Harian Koran Tempo, 17 Desember 2014). Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengakui penanganan daerah-daerah perbatasan selama ini masih jauh dari optimal. Padahal alokasi dana untuk kawasan perbatasan Indonesia secara menyeluruh sangat besar, yakni mencapai Rp 16,04 trilyun. Hanya alokasinya yang tersebar di 27 kementerian dan lembaga pemerintah non- kementerian. Hal ini diutarakan Presiden ketika melihat sendiri permasalahan-permasalahan di perbatasan, pada saat kunjungan kerjanya di Tarakan, Kalimantan Utara pada 16 Desember 2014 (Harian Kompas, 17 Desember 2014). Menko Polhukam mensinyalir, bahwa anggaran BNPP sering kurang karena dikelola oleh 27 kementerian dan lembaga non-kementerian. Dia mengakui, pembangunan perbatasan kekurangan anggaran. Jadi pembangunan perbatasan tidak maksimal. Dengan lepas dari Kemendagri, anggaran BNPP diharapkan bakal lebih optimal (Harian Koran Tempo, 17 Desember 2014). Sedangkan media massa lainnya pada tanggal 17 Januari 2015 menyoroti kawasan perbatasan antar negara khususnya antara wilayah Republik Indonesia (RI) yang berbatasan dengan Papua Nugini. Yang menarik adalah adanya langkah antisipasi memperketat keluar masuknya 84 Djoko Sulistyono
warga Papua Nugini ke Jayapura. Warga negara tetangga yang memiliki pas lintas batas hanya bisa pergi ke daerah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan sekitarnya. Sedangkan yang ingin bepergian ke daerah lain harus menggunakan paspor. Pemberlakuan pas lintas batas ini diperuntukkan bagi penduduk perbatasan yang tinggal dan bermukim di antara kedua negara. Selain itu, warga yang punya ikatan kekeluargaan, sudah melakukan perkawinan atau lahir di Papua Nugini. Warga negara Indonesia yang datang ke Papua Nugini juga harus menggunakan pas lintas batas untuk warga tradisional. Pas lintas batas hanya berlaku 30 hari. Bila sudah 30 hari, warga wajib melapor ke imigrasi dan membawa persyaratan seperti KTP, Akta Lahir, maupun Akta Nikah (Harian Jawa Pos, 17 Januari 2015). Adanya keterkaitan Pas Lintas Batas ini dengan Pos Lintas Batas (PLB) Yetty di Kabupaten Keerom Papua. Bila "tertata" dibandingkan dengan PLB yang berada di Skouw Kota Jayapura saja yang sudah dengan rapi dan benar, akan sangat berbeda jika melihat kondisi suatu PLB yang berada di Kampung Yetty pada Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom. Hal ini agar menambah informasi "sentuhan- bahwa untuk mengurusi pengelolaan kawasan perbatasan sentuhan" antar negara membutuhkan dan memerlukan yang benar-benar memberikan kenyamanan bagi aparat birokrasi lintas sektor yang menangani perbatasan antar negara. Di sini perlunya PNS yang berasal Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 85
dari lintas Kementerian/Lembaga untuk bersama-sama mau ditempatkan dan mengabdikan dirinya di kawasan perbatasan antar negara. Akan tetapi tujuannya memang harus dilakukan secara profesional dan humanis sehingga tujuan akhirnya adalah memberikan kenyamanan bagi masyarakat setempat dan masyarakat dari negara tetangga. Dan tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama yang tinggal di kawasan perbatasan antar negara. Pendataan terhadap pelintas batas yang akurat merupakan hal yang penting bagi keberadaan suatu Pos PLB. Mudah- mudahan saja hal ini tidak diremehkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengganggu jalannya salah satu fungsi dari CIQS, yang dapat saja berdampak bagi hubungan dua negara bertetangga antara RI dan PNG, maupun mengganggu hubungan kemasyarakatan, antara "digembar-gemborkan" oleh penduduk RI dengan penduduk PNG. Kawasan perbatasan antar negara yang sudah "halaman depan" Pemerintah sebagai suatu harus menjadi "slogan" suatu kenyataan yang sesungguhnya dan tidak hanya sebatas belaka. Kasihan sama masyarakatnya yang berada di kawasan perbatasan antar negara yang hanya dianggap objek belaka. Jika kita perhatikan visi dan misi Nawacita Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang menyebutkan akan mendorong kebijakan untuk menetapkan penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia seperti 86 Djoko Sulistyono
halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), perlu diberikan apresiasi yang positif. Visi dan misi tersebut harus bisa dijalankan agar dapat memberdayakan penduduk yang berada pada kawasan perbatasan antar negara. Selama "halaman depan" ini, kawasan perbatasan antar negara yang dianggap sebagai tidak sebatas retorika belaka. Semoga hal ini segera dilakukan dengan menugaskan PNS dan dipekerjakan di kawasan-kawasan perbatasan di tanah air. Hal ini terutama untuk mendorong kemajuan pada kawasan tersebut. Keinginan Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan kawasan perbatasan tentunya tidak hanya sekedar wacana belaka, akan tetapi sudah dipertimbangkan masak-masak sesuai dengan visi dan misi yang sudah dipersiapkan sejak masa kampanye Pilpres yang lalu. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 87
88 Djoko Sulistyono
7 Mengurai Benang Kusut Tanah Perbatasan onflik tanah hak ulayat antar masyarakat di kawasan antar negara melibatkan warga masyarakat di wilayah Republik Indonesia (RI) dan di wilayah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Konflik tanah sampai dengan saat ini masih melibatkan ke dua masyarakat di dua negara, dan apabila konflik tanah ini sering mengemuka dapat berpotensi menimbulkan konflik K antar negara. Permasalahan di Pulau Timor ini, yang kebetulan berbatasan dengan wilayah RDTL, merupakan kawasan yang jangan dianggap hal biasa saja. Akan tetapi memerlukan pemahaman yang serius oleh masyarakat di sana dan pemerintah kedua negara. Jika dilihat persentase perbandingan luas tanah adat dibandingkan luas seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sangatlah kecil (hanya beberapa hektar). Namun, bagi masyarakat dan kedaulatan bangsa di kawasan Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 89
"hilangnya" perbatasan tersebut, sangatlah berarti. Hal ini kita perlu mengingat atas Sipadan dan Ligitan beberapa waktu yang lalu, yang menjadi pelajaran berharga bagi negara Indonesia. Masalah-masalah terkini terkait atas kondisi di kawasan perbatasan RI-RDTL terutama di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum lama ini penulis kunjungi, antara lain : adanya 6 (enam) titik yang berbatasan dengan Distrik Oecusse (wilayah RDTL) sampai saat ini belum disepakati dalam wilayah persetujuan lintas batas, terutama dalam kaitan dengan larangan mengelola kawasan penyangga sepanjang perbatasan yakni : (1) Bijaelsunan/Oelnasi, Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat; (2) Tubu Banat/Oben, Desa Tubu & Nilulat Kecamatan Bikomi Nilulat; (3) Nefo Nunpo, Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat; (4) Pistana, Desa Sunkaen Kecamatan Bikomi Nilulat; (5) Suni/Subina, Desa Inbate dan Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat; dan (6) Bah Ob/Nellu, Desa Sunsea Kecamatan Naibenu. Pada tanggal 10 s/d 12 Nopember tahun 2014 telah diadakan pertemuan tokoh-tokoh adat di Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kefamenanu Kabupaten TTU NTT yang menghasilkan suatu rekomendasi yaitu : (1) hukum internasional tidak mengenal istilah hukum adat atau pun hukum adat internasional. Dalam rangka penyelesaian masalah batas wilayah negara RI-RDTL, demi kelancaran perundingan hendaknya mulai menggunakan istilah 90 Djoko Sulistyono
"kearifan lokal" .K earifan lokal mencakup makna yang lebih luas dari pada sekedar adat dan hukum adat. Dalam kearifan lokal terdapat kebijaksanaan yang memiliki nilai lintas batas dan suku; (2) Kearifan lokal perlu didorong agar dapat dijadikan pola penyelesaian masalah batas wilayah negara RI-RDTL. Meskipun keberadaan batas wilayah negara merupakan satu keharusan hukum, namun perundingan penetapan batas wilayah negara RI-RDTL harus dilakukan terus- menerus dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat perbatasan RI-RDTL; (3) Di un-resolved dalam perundingan penyelesaian penegasan batas antara un-surveyed negara RI-RDTL terutama pada segmen (Oben-Bijaele Sunan) dan (Subina-Pistana- Nefo Nunpo-Tubu Banat), hendaknya melibatkan semua unsur masyarakat perbatasan antar negara dan kearifan lokal dari daerah-daerah setempat. Pertemuan selanjutnya antara tokoh informal dari masyarakat Nelu Desa Sunsea dan tokoh masyarakat Desa Costa (RDTL) di Alit pada tanggal 2 Mei 2015 dan tanggal 17 Mei 2015 guna melakukan perundingan perdamaian adat yang puncaknya dilakukan pada 2-3 Juli 2015. Pemerintah Kabupaten TTU selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Distrik Oecusse menyangkut permasalahan yang timbul di perbatasan dua negara. Akan tetapi Pemerintah Provinsi NTT perlu melaporkan perkembangan di tingkat bawah kepada Pemerintah Pusat guna penyelesaian atas lokasi- lokasi yang masih bermasalah. Pemerintah melalui Badan Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 91
Informasi Geospasial (BIG) perlu mensosialisasikan Peta Adendum tahun 2013 kepada masyarakat TTU NTT secara berjenjang mulai dari Pemerintah Kabupaten TTU, Camat dan Desa/Lurah serta masyarakat agar terus memahami Peta Adendum 2013. Sesuai Peta Adendum 2013 lokasi Un-surveyed Segment yang masih dianggap sengketa adalah Subina, Pistana, Faut (Un-resolved ) yang ditandai dengan garis Ben ( Segment) hijau tebal putus-putus dan Bijael Sunan ditandai dengan garis merah tebal. Sedangkan Un-surveyed Segment lokasi Nefo Nunpo hingga Tubu Banat tidak merupakan lokasi sengketa ( , sehingga aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Desa Haumeni Ana dan Pemerintah RI terhadap pemasangan tiang listrik oleh Pemerintah RDTL hanya ditaati untuk sementara waktu untuk menghindari konflik agar tidak terjadi Un-surveyed Segment antar masyarakat. Sesuai Peta Adendum 2013 lokasi yang masih dianggap bermasalah adalah lokasi Faut Ben (Pal 52-51), lokasi Pistana (Pal 50-49) dan lokasi Subina, sedangkan Lokasi Nefo Nunpo Un-surveyed Segment hingga Tubu Banat sudah tidak bermasalah lagi atau tidak masuk dalam . Segmen batas darat yang sedang dirundingkan adalah Noel Besi-Citrana dan Bidjael Suna-Oben. Perkembangan seperti ini patut diapresiasi, hanya saja pihak Kementerian Luar Negeri RI "batu sandungan" harus menginformasikan hal ini kepada Pemerintah RDTL, sehingga terdapatnya terkait hubungan RI-RDTL dapat diminimalisir secara dini. 92 Djoko Sulistyono
Kasus penyelesaian konflik perbatasan antara Indone- sia dengan Timor Leste di atas menggambarkan bahwa langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bilateral yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara. Namun demikian, hal yang perlu di- lakukan adalah pelibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian secara menyeluruh permasalahan tersebut. Unsur masyarakat perlu dilibatkan karena peng uasaan ta- nah di perbatasan sangat terkait dengan adat-istiadat yang berlaku di sana. Pada satu sisi, pemerintah melakukan pe- rundingan di tingkat pemerintah, tapi pada sisi lain ma- syarakat adat membuat kesepakatan-kesepa katan terkait batas lahan dan aturan pengelolaan kebun di wilayah me- reka, yang sangat mungkin hasilnya bertentang an dengan kesepakatan dari pemerintah dua negara. Namun demikian, sebelum pelibatan unsur masyarakat tersebut dilakukan, pemerintah Indonesia perlu membekali warganya dengan pendidikan yang berguna bagi pening- katan pengetahuan tentang perbatasan dan meng uatkan jiwa nasionalisme, sehingga keterlibatan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi posisi Indonesia dalam perundingan nantinya. Gabungan kekuatan militer, diplo- masi, dan unsur masyarakat ini dapat menjadi senjata am- puh dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa di wilayah- wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di NTT. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 93
"cetak biru" Pendekatan sosial-budaya yang terpinggirkan oleh "kearifan lokal" yang dibawa oleh tim teknis rancang bangun dari Pusat harus mulai dilakukan. Potensi harus mulai dilakukan selain mulai dengan konvensi dan hukum internasional. Kewibawaan serta pengetahuan "kepiawaian" empiris tokoh adat, masyarakat dan tokoh agama perlu digabungkan dengan dari keanggotaan tim teknis dari Jakarta. Bila dikaitkan dengan waktu, maka akan membutuhkan beberapa tahun ke depan guna penyelesaian masalah teknis demarkasi yang diakui kedua (unresolved segment), negara dan masyarakatnya. Beberapa segmen wilayah yang bermasalah termasuk klaim hak ulayat warga RI-RDTL, menuntut pembicaraan lebih serius dan lebih terintegrasi yang melibatkan pelbagai pihak di meja perundingan oleh pemerintahan dua negara. Media BPP Kemendagri (Tulisan ini pernah dimuat pada Volume 1 No.2 Juni 2016). 94 Djoko Sulistyono
KETIGA GERAK TATA KELOLA TERPADU Pembangunan kawasan perbatasan mensyaratkan tata kelola yang terpadu. Tata kelola terpadu ditandai pelembagaan peran lembaga perbatasan dan pelembagaan status daerah otonomi yang khas kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan sering hanya menjadi sub wilayah sistem administratif tingkat bawah yang tidak mempunyai kewenangan mengusulkan dan memutuskan peran aparatur di tingkat kecamatan dan struktur di bawahnya. Keberadaan lembaga dan aparatur ini adalah prasyarat penting yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. Kontrol terhadap capaian tata kelola kawasan terpadu membutuhkan peran media masa. Pada sisi lain merebaknya konflik perbatasan membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis realitas masalah di lapangan. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 95
96 Djoko Sulistyono
1 Perlunya Lembaga Perbatasan Yang Otonom asalah-masalah di kawasan perbatasan antar illegal (Illegal fishing, mengemuka di negara, yang illegal logging, smuggling, trafficki antaranya yang berbau seringkali ng) dan kadang tidak tertangani secara proporsional. "main-main" Hal ini memang harus dipikirkan secara serius oleh Pemerintah. Pemerintah tidak boleh lagi dan M harus bekerja, secara sungguh-sungguh untuk mengurusi masalah perbatasan yang sangat terbelakang bila diban- dingkan wilayah perbatasan dari negara-negara tetangga. Penulis setuju dengan pendapat Menko Polhukam yang menyarankan BNPP supaya lebih otonom dan berada di luar Kemendagri. Dengan keberadaan BNPP yang otonom, maka memungkinkan pembentukan kelembagaan semacam Kantor Wilayah (Kanwil) Perbatasan yang dapat saja dibentuk di kawasan-kawasan perbatasan di Indonesia. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 97
Hal ini diharapkan mampu mempercepat upaya- "klasik" upaya yang dilakukan BNPP yang sudah otonom untuk mengatasi masalah-masalah di kawasan perbatasan antar negara tersebut. Adanya kekhawatiran dengan terbentuknya Kanwil Perbatasan, hanya akan overlapping memperpanjang rantai birokrasi, ataupun menambah dengan lembaga-lembaga lain di daerah, tidaklah tepat. Bila halnya mengandalkan Pemerintah Daerah (Pem- da), di mana terdapat kawasan/ wilayah perbatasan antar Negara, mereka tidak akan sanggup menyelesaikan per- masalahan tersebut tanpa melibatkan Pemerintah Pusat. Keberadaan Kanwil Perbatasan diharapkan mampu illegal (Illegal fishing, illegal menghadirkan pembangunan infrastruktur dan memini- logging, smuggling, trafficki malkan semua yang berbau ng) di kawasan perbatasan. Kanwil Perbatasan yang diharapkan nantinya dibentuk oleh Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan. Dan tentunya keberadaannya di daerah dengan dukungan, dan koordinasi dengan Pemda setempat. Kanwil Perbatasan tersebut seharusnya memang harus diisi oleh Aparatur Sipil Negara, baik yang berasal dari Pusat ataupun dari Daerah dan yang paling utama mau mengabdikan dirinya di kawasan perbatasan secara profesional, memiliki integritas, dan dari latar belakang suku/ agama yang bermacam-macam guna menonjolkan aspek wawasan kebangsaan/ nasional. 98 Djoko Sulistyono
Aspek-aspek positif pembentukan Kanwil Perbatasan, di antaranya adalah : (a) cepat menindaklanjuti/ melak- sanakan keputusan-keputusan Pemerintah, sehingga per- cepatan pembangunan di kawasan perbatasan diharapkan akan segera menjadi kenyataan; (b) melengkapi upaya- upaya Pemda dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang dimilikinya (desentralisasi); (c) memperkuat kembali hadirnya sim- bol-simbol negara di daerah melalui dekonsentrasi yang selama era reformasi lalu cenderung lemah (dilemahkan oleh regulasi yang ada); (d) kehadiran pegawai-pegawai lesson learnt Pusat di kawasan perbatasan dari berbagai latar belakang "putra dae- keahlian, suku dan agama, dapat memberikan rah-sentris" bagi daerah yang selama era reformasi terlalu dalam mengisi birokrasi lokal; (e) keberadaan Kanwil Perbatasan dapat memberdayakan dekonsen- trasi, serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas "Intervensi positif" pemerintahan. Pemerintah ke daerah-daerah sangat diperlukan walaupun telah ada otonomi daerah (otda). Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang desentralistis, bukanlah sebuah Negara Federal. Pemerintah akan tetap merupakan penanggung jawab utama atas keselamatan negara dan jalannya pemerintahan baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain adanya aspek-aspek positif, ada juga aspek- aspek negatif pembentukan Kanwil Perbatasan, di Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 99
antaranya adalah : (a) dapat menimbulkan ketidaksukaan elit-elit Pemda di kabupaten-kabupaten (atas nama Otda), terhadap Pemerintah bila kurang ada komunikasi dan pengarahan-pengarahan dari Pusat terhadap daerah- daerah (pengaruh Gubernur saja tidak cukup, karena menurunnya wibawa mereka di hadapan Bupati/ Walikota selama reformasi ini); (b) membuka peluang bagi korupsi baru oleh Aparatur Sipil Negara di daerah maupun kroni- on-line kroni mereka; (c) memperpanjang rantai birokrasi apalagi tidak didukung oleh sistem teknologi informasi dan komputerisasi. Aspek-aspek negatif ini dapat diminimalisir dan hingga seterusnya dapat dihilangkan asalkan Presiden Joko Widodo benar-benar menjalankan pemerintahan secara bersih, dengan dukungan kapabilitas dari kabinetnya serta adanya akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adanya UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP dan Kanwil Perbatasan, harus dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Daerah. Adanya Kanwil Perbatasan ini diharapkan agar penanganan dan pengelolaan kawasan perbatasan yang tersebar di berbagai wilayah NKRI dilakukan secara proporsional, serta dapat menjembatani keinginan daerah-daerah di kawasan tersebut sehingga keberadaan BNPP dapat lebih bermakna. 100 Djoko Sulistyono
Mudah-mudahan Presiden Joko Widodo bersama jajaran Kabinet Kerjanya, dapat merespon dengan baik "halaman depan" dan benar-benar serius menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai tidak sebatas retorika belaka. Tulisan ini pernah dimuat di Media BPP Kemendagri ( Tahun 2015 Volume 14 No.1). Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 101
102 Djoko Sulistyono
2 Pembentukan DOB di Kawasan Perbatasan ada awal tahun 2014, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) oleh masyarakat di kawasan perbatasan antar negara pernah disoroti oleh media massa nasional, yang menyoroti perkembangan kawasan perbatasan antar negara. Adanya kabar tentang usulan agar wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat agar dapat dijadikan provinsi ke 35 di P Indonesia. Kabar itu semakin santer ketika Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menjawab sinyalemen tersebut. Sinyalemen tentang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kapuas Raya disampaikan Bupati Sintang Milton Crosby dihadapan ribuan warga perbatasan kepada Irman Gusman (Harian Republika, 21 Januari 2014). Alasan pentingnya pembentukan DOB Provinsi Kapuas Raya dikarenakan adanya perbedaan yang sangat Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 103
mencolok antara perbatasan Indonesia dan Malaysia, khususnya sarana infrastruktur, misalnya saja jalan negara dari Sintang menuju Pontianak yang rusak dan hingga kini Illegal belum juga diperbaiki. Selain itu, di daerah perbatasan logging masih terkendala dengan masalah lain, seperti : , Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan peredaran narkoba. Harapan masyarakat di kawasan perbatasan tersebut terutama perlu dipercepat kehadiran Provinsi Kapuas Raya agar pembangunan dapat merata sampai di wilayah perbatasan, guna memaksimalkan potensi yang ada. Aspirasi pembentukan DOB Provinsi Kapuas Raya sebenarnya sudah lama diperjuangkan dan bukan hanya untuk kepentingan lokal semata. Hal ini dikarenakan daerah ini termasuk kawasan strategis nasional, maka diperlukan percepatan pembangunan agar tidak terjadi perbedaan yang cukup besar dengan wilayah perbatasan Malaysia. Perlu Dijadikan Prioritas Meski Serba Pada Harian Suara Merdeka pada tahun ini, tepatnya Terbatas, Warga Tetap Cinta NKRI". tanggal 19 Agustus 2015, menulis tentang " Hal ini terungkap ketika rombongan media mengikuti kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang memperingati HUT RI di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Daerah tersebut merupakan bagian dari 187 kecamatan terluar 104 Djoko Sulistyono
(di seluruh Indonesia) yang kini berada titik prioritas pembangunan wilayah perbatasan. Begitu terisolasinya daerah ini. Wajar bila rakyat di sana memenuhi kehidupan sehari-hari dengan cara membeli barang ke Sarawak (Malaysia) yang aksesnya justru lebih bagus. Termasuk bila sakit atau melahirkan, cukup menyebrang ke Malaysia, semua dianggap menjadi mudah. Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, Desa Long Nawang merupakan bagian dari NKRI. Pemerintah harus hadir di sini. Dan upacara memperingati Proklamasi ke-70 ini merupakan langkah awal dari langkah nyata pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran (Harian Suara Merdeka, 19 Agustus 2015). Masyarakat di sekitar kawasan perbatasan, masih banyak yang menggunakan pintu-pintu perbatasan tidak resmi yang sejak lama dianggap sebagai jalur hubungan tradisional dalam rangka kekeluargaan atau kekerabatan. Pos-pos keamanan dan pertahanan yang tersedia di sepanjang jalur tradisional tersebut masih sangat terbatas. Demikian pula dengan kegiatan patroli keamanan yang masih menghadapi kendala berupa minimnya sarana dan prasarana transportasi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) seharusnya sudah mulai berpikir, bahwa pemekaran daerah tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan politis dalam negeri semata. Akan tetapi yang lebih utama adalah pemekaran daerah harus juga 105 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
didasarkan kepada suatu pemikiran untuk menghadapi kepentingan internasional yang sangat terasakan di kawasan perbatasan antar negara. Pemekaran daerah khususnya di kawasan perbatasan antar negara harus sudah mulai dijadikan prioritas oleh Pemerintah bersama- sama DPR-RI, dibandingkan pemekaran daerah di luar itu yang hanya untuk memuaskan kepentingan elite daerah semata. Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri menegaskan hasil kajian dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak DOB tak mampu berkembang. Oleh karena itu pemerintah menurutnya, juga membuka peluang DOB yang dinilai gagal, akan dikembalikan ke daerah induk. Sampai sekarang masih dievaluasi. Tujuan pemekaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga DOB dalam kurun waktu tertentu gagal, ya harus ada keberanian melakukan penggabungan, yang merupakan keputusan pemerintah dan DPR. Akan tetapi harus dipikirkan implikasi menggabungkan kembali kan panjang (Harian Malut Pos, 11 Agustus 2015). Pemerintah harus berani melakukan penggabungan daerah bagi DOB yang dinilai gagal, seberani melakukan pembentukan DOB. Usul inisiatif DPR-RI periode 2009-2014 sebanyak 87 Rancangan Undang-Undang (RUU). RUU tersebut diusulkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 65 RUU DOB yang sudah disetujui oleh DPR-RI dalam Sidang Paripurna 24 November 2013. Tahap kedua sebanyak 106 Djoko Sulistyono
22 RUU DOB yang sudah disetujui DPR-RI di akhir tahun 2014. Harapannya tentu pembentukan DOB khususnya di "halaman beranda kawasan perbatasan antar negara agar lebih diprioritaskan "halaman belakang negara". depan negara" mengingat daerah tersebut merupakan dan bukanlah Semoga. (Tulisan ini pernah dimuat di Harian Pelita tanggal 1 September 2015). Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 107
108 Djoko Sulistyono
3 Peran Camat di Perbatasan Antarnegara erubahan posisi atau status camat dari kepala "menangani sebagian urusan otonomi wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi "menyelenggarakan tugas daerah" utama umum pemerintah" yang dilimpahkan serta ini, ternyata membawa implikasi yang sangat mendasar atau fundamental. Para camat merasakan bahwa secara formal (yuridis), P kini kewenangan dan kekuasaan mereka sangat berkurang. Selain itu, para camat juga merasa bahwa kewenangan dan fungsi mereka sekarang menjadi kurang jelas. Hal ini kerap kali menimbulkan keraguan bagi camat dalam menjalankan tugasnya. Di lain pihak, para camat sekarang masih menjalankan tugas sebagai kepala wilayah. Mereka berpakaian dinas "jengkol" "pangkat" dilengkapi dengan atribut seorang kepala wilayah seperti simbol di dada dan di bahu. Atribut- atribut itu menunjukkan posisi camat sebagai kepala 109 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
wilayah, bukan perangkat daerah. Begitu pula pandangan masyarakat. Jadi benar yang dikatakan Kertapradja (2007), bahwa "...dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat tetap menganggap camat adalah bapaknya masyarakat...". Mereka tetap meminta campur tangan camat dalam menangani berbagai persoalan, seperti konflik sosial, penanganan masalah perbatasan, kebersihan, dan keamanan. Bahkan, camat juga diharapkan hadir dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti khitanan, dan pernikahan. Sesungguhnya, bupati sendiri pun masih berharap camat berperan seperti kepala wilayah dalam hal-hal tertentu. Contoh, seorang camat diharapkan tahu tentang segala sesuatu di wilayah kecamatannya. Padahal, sebenarnya masalah teknis itu berada dibawah urusan instansi teknis. Dalam konteks penanganan masalah di perbatasan, UU No. 32 Tahun 2004 dinilai kurang memberi cukup ruang bagi camat untuk memainkan peran-perannya. Peran camat ditentukan oleh bupati/ walikota dalam mendelegasikan kewenangan. Masalahnya, di hampir semua daerah di Indonesia camat belum dapat delegasi kewenangan dari bupati/ walikota secara maksimal. Pemerintah daerah cenderung mengedepankan logika sektoral dan belum mampu memberdayakan kecamatan dalam logika kewilayahan. Sebagian besar kewenangan lebih banyak dimiliki instansi sektoral. Masih ditambah 110 Djoko Sulistyono
dengan tidak mudahnya membuka kesediaan instansi sektoral untuk berbagi kewenangan dengan kecamatan, karena terkait dengan pembagian sumber daya. Meski ada komitmen menguatkan kelembagaan kecamatan, dalam praktiknya pemerintah daerah masih mengalami dua problem. Pertama, masih lemahnya pembagian urusan dari instansi sektoral ke kecamatan. Kedua, adanya kecenderungan melakukan pengaturan kelembagaan kecamatan yang seragam sehingga gagal merespons kebutuhan dan konteks lokal kecamatan (Kurniawan, 2008). Sebenarnya, pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik telah diatur dalam PP No 19 Tahun 2008. Sebagai perangkat daerah, kecamatan dapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Pihak kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam bertugas dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab secara administratif kepada bupati/ walikota melalui sekretaris daerah. Kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya. Kekhususan tersebut, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman 111 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integrasi kesatuan wilayah. Dalam konteks ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga sepatutnya melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah perbatasan negara. Untuk itu, kecamatan perlu diperkuat dan diberdayakan dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memberdayakan dan optimalisasi pelayanan kepada camat, berarti mendekatkan rakyat kepada jajaran aparat yang paling dekat. Camat di Kawasan Perbatasan Kawasan perbatasan memiliki multidimensi potensi yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan penataan/ pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah itu, maupun bagi hubungan bilateral yang saling menghargai dan menghormati kedaulatan negara masing- masing. Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, kawasan perbatasan berpotensi bagi pembangunan yang dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maupun potensi kerawanan, ancaman kejahatan serta gangguan stabilitas lainnya. Dari aspek hubungan bilateral, merupakan potensi terjalinnya hubungan baik dan saling menghargai dan 112 Djoko Sulistyono
menghormati, akan tetapi dapat juga berpotensi terjadinya konflik menyangkut batas negara bila tidak ditangani secara bijaksana. Dengan demikian, menata dan mengelola kawasan per- batasan negara tidak sekedar menetapkan batas negara dan menjaganya, tapi mempunyai implikasi yang lebih luas dan stratejik, karena memiliki karakteristik dan kekhusus- an yang saling berbeda antar wilayah satu dengan lain. Untuk itu diperlukan suatu platform penanganan perma- salahan perbatasan negara di daerah guna terwujudnya manajemen pemerintahan yang semakin baik. Dikaitkan dengan beberapa masukan dari camat/ kepala distrik dan juga kepala kampung di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, yang merupakan salah satu kawasan perbatasan antarnegara (Laporan Penelitian Kewenangan Camat di Kawasan Perbatasan Antarnegara, Kerjasama Badan Litbang Depdagri dengan DP2M Ditjen Dikti Depdiknas Tahun 2009), maka tipologi kecamatan/ distrik berbeda merupakan sesuatu yang harus dilakukan, permasalahan yang dihadapi masing-masing kecamatan/ distrik berbeda. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada camat berbeda distrik tentu berbeda. Begitu pun dengan anggaran yang mengikuti delegasi kewenangan ini, berbeda antara satu dengan kecamatan/ distrik lain yang berlainan karakteristiknya. Dengan demikian, salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian kewenangan kecamatan/distrik Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan adalah 113
karakteristik permasalahan yang dihadapi. Dan hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan perkembangan sosial ekonomi, dan ekologi wilayah kecamatan/ distrik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom sering mengalami kesulitan dalam melayani masyarakatnya yang terpencar-pencar, karena lokasinya merupakan kawasan perbatasan antarnegara. Beberapa masukan dari PemKab Keerom dan para camat/ kepala distrik di Kabupaten Perbatasan di Provinsi Papua mengenai kewenangan minimal yang harus diberikan kepada camat/ kepala distrik adalah : PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), agar difungsikan secara benar dan tepat. Oleh karena itu, fungsi tersebut seharusnya berada di kecamatan/ distrik. Hal ini dikarenakan permasalahan sengketa tanah berada pada daerah/ kawasan perbatasan antarnegara. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan izin usaha tertentu sebaiknya diberikan kepada kecamatan/ distrik. Hal ini dikarenakan, pengurusan izinnya tidak perlu repot-repot dan memerlukan banyak biaya jika diurus ke kabupaten. Registrasi kependudukan (KTP) sebaiknya dikembali- kan kepada kecamatan/ distrik yang relatif dekat dengan masyarakatnya. Kewenangan ini lebih pas jika diberikan kepada kecamatan/ distrik dan bukan ke Dinas Catatan Si- "Dana pil, yang jaraknya relatif jauh. Camat/ Kepala Distrik seharusnya diberikan 114 Djoko Sulistyono
Khusus Kecamatan/ Distrik" moveable agar dalam melayani masyarakat. Pembenahan kawasan perbatasan antarnegara memerlukan perhitungan ulang. Ini semua agar biaya transportasi yang lebih besar untuk memantau kondisi dan perkembangan masyarakat di wilayahnya cukup untuk dapat diatasi. Selain empat kewenangan itu, camat/ kepala distrik seharusnya mempunyai fungsi pengawasan dan pengen- dalian. Hal ini terkait dengan kegiatan pembangunan di "hanya legitimator" wilayahnya. Seringkali camat/ kepala distrik seolah-olah proyek-proyek PU. Dan bukan penga- was proyek yang sebenarnya. (Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Tapal Batas Edisi No.02 Tahun 2010). Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 115
116 Djoko Sulistyono
4 Pembangunan Kepelabuhanan di Kawasan Perbatasan Laut enataan sektor kepelabuhanan menjadi perhatian utama karena selama ini dinilai bahwa 30 per- sen biaya transportasi dihabiskan di Pelabuhan, karena kualitas pelayanan kepelabuhanan yang rendah (Bisnis Indonesia, 2003). Rendahnya kualitas pelayanan di Pelabuhan tidak terlepas dari kesalahan sistem pen- gelolaan kepelabuhanan yang sentralistik, monopolistik P dan tidak efisien, peninggalan pemerintahan lalu. Sektor kemaritiman yang saat ini sedang digadang-gadang pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini memang memerlukan dukungan sarana dan prasarana Pelabuhan yang ada di nusantara ini. Peran Pemerintah yang seha- rusnya sebagai regulator, dalam kenyataannya masih di- warnai oleh kepentingan satu Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yaitu PT. Pelabuhan Indonesia (PT (Persero) Pe- lindo). Adanya pencampuradukan fungsi ini telah menye- 117 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
babkan tersendatnya perkembangan kepelabuhanan, dan menghambat usaha untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Restrukturisasi tatanan kepelabuhanan memang harus diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam kepengusahaan ekonomi di Pelabuhan sehingga dapat menarik minat investor, baik asing maupun domestik, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Iklim persaingan usaha yang sehat akan mampu mewujudkan layanan kepelabuhanan yang modern dan berdaya saing global. Dengan masuknya investasi akan menyebabkan terjadinya modernisasi fasilitas Pelabuhan dan peningkatan kualitas kinerja (multiplier effect pelayanan kepelabuhanan serta memberikan dampak berantai ) pada sektor lain. Infrastruktur perhubungan untuk Pelabuhan Laut, Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan merupakan complicate salah satu instrumen pelayanan publik strategis yang d. Senyatanya, tidak hanya menyangkut mobilitas, alokasi dan distribusi penduduk, barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya alam. Namun juga mencakup ketersediaan dan kesiapan dalam menanggapi dinamika pembangunan, termasuk mengatasi tindakan penyelundupan barang maupun administrasi. Kompleksitas masalah kepelabuhanan yang dihadapi Indonesia berpangkal dari tiga arus besar. Pertama, karena kondisi alamiah geografis. Kedua, orientasi pembangunan 118 Djoko Sulistyono
ke darat yang berlangsung cukup lama (era pemerintahan lalu yang mendahuluinya). Ketiga, terjadinya dinamika yang luar biasa tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdampak pada kerumitan status dan pengelelolaan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan terkait. Pembicaraan tentang kepelabuhanan, maka dapat diberikan suatu contoh pada salah satu tatanan kepelabuhanan nasional yang ada di Indonesia. Contoh yang akan diangkat yaitu berada di Provinsi Sulawesi Utara. Pada provinsi ini terdapat 1 Pelabuhan Internasional, 8 Pelabuhan Nasional dan 18 Pelabuhan Lokal. Tatanan kepelabuhanan di Sulawesi Utara ini berguna guna menunjang konektifitas antara perhubungan darat roll dan perhubungan laut melalui fasilitas pembangunan on-roll off (Roro) jembatan laut seabridge dengan menggunakan kapal antar Pelabuhan terdekat di daerah dan dengan negara tetangga, yaitu : Pelabuhan Tahuna (di Kabupaten Sangihe) dan Pelabuhan Davao (di Filipina). Bila kita lihat salah satu posisi strategis dan keunggulan dari Pelabuhan Bitung merupakan salah satu Pelabuhan internasional yang memperlihatkan ada perbedaan dari aspek jarak, waktu, dan biaya bila dibandingkan dengan Pelabuhan internasional lainnya di kawasan Pasifik. Bila membandingkan antara Pelabuhan Bitung dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Singapura, relatif lebih dekat ke arah Pasifik. Sedangkan jika dibandingkan dengan 119 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
Pelabuhan Kaohsiung (Taiwan), Hongkong, Shanghai, Busan (Korea Selatan), Tokyo, dan Los Angeles, jika dilihat dari aspek jarak dan waktu, maka Pelabuhan Bitung relatif jauh lebih dekat dan lebih pendek waktunya untuk menuju akses ke beberapa pelabuhan utama tersebut di Asia Timur dan Pasifik. Bila dilihat dari aspek biaya kapal, maka akan jauh lebih murah dari Pelabuhan Bitung jika dibandingkan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Singapura. Jadi Pelabuhan Bitung jauh lebih efisien untuk menjangkau beberapa pelabuhan utama di Asia Timur dan Pasifik dibandingkan dengan Tanjung Priok dan Singapura. Adanya kharakteristik dari Pelabuhan Bitung di Provinsi Sulawesi Utara ini pada akhirnya dapat memiliki jaringan logistik laut yang jauh lebih efisien untuk menjangkau pasar di kawasan Pasifik termasuk Asia Timur. Jadi dapat dikatakan bahwa adanya peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global melalui pelayaran langsung dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan luar wilayah Indonesia. Sejak keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, maka dapat diberikan kesempatan langsung kepada Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam dunia pelayaran atau kepelabuhanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) sampai ayat (4) dan dengan Pasal 69, 70 dan Pasal 79 pada UU tersebut. Jika dilihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan memang dimungkinkan keterkaitan dengan bidang kelautan 120 Djoko Sulistyono
dan perikanan. Penghapusan monopoli kepelabuhanan merupakan jawaban atas keinginan masyarakat untuk dapat langsung berkarya dalam dunia kemaritiman. Bangsa Indonesia yang telah mengklaim sebagai bangsa bahari, maka yang utama adalah membangkitkan kembali semangat kemaritiman di nusantara ini. Selain PT Pelindo sebagai BUMN selaku pengelola ke- pelabuhanan, akan coba dilihat sektor kepelabuhanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Contoh ke- pelabuhanan yang dikelola oleh Pemda,dan dianggap ber- hasil adalah yang berada di Kabupaten Kepulauan Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kabupaten Kepulau- an Karimun telah mendirikan PT. Karya Karimun Mandiri (KKM) yang khusus didirikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang Kepelabuhanan. PT. KKM inilah yang memfokuskan sebagai BUMD Pengelola Utama di bi- dang kepelabuhanan serta menjadi primadona utama pen- ingkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ke- pulauan Karimun. Adanya model pengelolaan kepelabuhan- an yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Karimun ini, maka dapat dijadikan sebagai suatu contoh model pengelolaan kepelabuhanan bagi daerah-daerah kepulauan yang berbasis potensi kelautan dan perikanan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk memperkuat eksistensi Pelabuhan yang dikelola BUMN (PT. Pelabuhan Indonesia) dan Pemerintah Daerah (Badan Usaha Pelabuhan/ BUP), maka memerlukan 121 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
sinkronisasi regulasi lintas sektor. PP Nomor 61 Tahun stakeholdernya 2009 tentang Kepelabuhanan harus ditaati bersama- sama seluruh baik di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota maupun Swasta (komersial). Implementasi pasal 38 dan pasal 44 pada PP ini, harus tidak menimbulkan kontradiktif. Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, maupun Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial harus bersinergis. Hal ini agar pengaturan stakeholder pengelolaan kepelabuhanan yang melibatkan berbagai melakukan manajemen pengelolaan yang efektif dan efisien. Paling tidak, harapannya diarahkan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan menggerakkan ekonomi lokal, regional maupun nasional. Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dengan mengedepankan peranan sektor kemaritiman harus mulai "Nenek moyangku memberdayakan peranan kepelabuhanan dengan berbagai bangsa pelaut yang mengarungi berbagai samudra di tingkatannya di wilayah tanah air. dunia. Di laut kita jaya, yang memerlukan dukungan sarana Pelabuhan yang tersebar di nusantara tercinta". Era "pepesan kosong" kemaritiman yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan tidak sekedar semata. Saatnya Pemerintah, Pemda, Swasta di seluruh Indonesia segera membangun dan memberdayakan Pelabuhan yang selama ini termarginalkan. 122 Djoko Sulistyono
5 Penyelesaian Sengketa RI-RDTL asalah perbatasan antar negara di bumi loro sae, antara negara Republik Indonesia (RI) dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tidak dapat melepaskan sama sekali dengan adat istiadat setempat yang berasal dari nenek moyang yang sama. Aspek adat istiadat dan sosial budaya kemasyarakatan warga masyarakat RI-RDTL merupakan M hal yang berkontribusi positif dan perlu dikedepankan untuk ikut serta memberikan penyelesaian permasalahan batas antar negara yang sering kali melibatkan perseteruan antar warga Indonesia dengan Timor Leste. enclave Masyarakat Timor Tengah Utara (TTU) dan tetangganya Oecussi (daerah RDTL) di perbatasan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu sama-sama orang Timor, baik itu berasal dari suku Tetun, Marae (Bunak), Kemak, 123 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
dan suku Dawan. Hubungan kekerabatan pun sudah lama terjalin, apalagi RDTL pernah menjadi bagian dari negara Indonesia (dari tahun 1975 hingga tahun 1999). Akan tetapi, sejak adanya referendum dan kemudian terjadi pemisahan Timor Timur dari wilayah Indonesia, maka terjadilah sentimen negatif dari aspek adat istiadat dan sosial budaya kemasyarakatan yang justru malah menguat. Di satu sisi, warga Timor Leste, terutama sejak digelarnya referendum menjadi bagian kelompok pro-kemerdekaan, melihat Indonesia sebagai suatu negara yang telah menjajah mereka selama hampir 25 tahun. Di sisi lain, warga Indonesia melihat warga Timor Leste sebagai orang- orang yang tidak mau berterima kasih, apalagi banyak anggota kelompok pro-integrasi yang memilih mengungsi ke wilayah Indonesia pasca referendum. Sentimen negatif ini semakin menguat, bersamaan dengan situasi kondisi masyarakat kedua negara dalam kondisi sama-sama miskin dan akhirnya mereka terlibat perebutan sumber daya seperti lahan kebun dari tanah hak ulayat dan hewan peliharaan seperti sapi. Rakyat dari kedua negara (RI dan RDTL), sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, persaudaraan yang kental, kesamaan budaya/adat- istiadat. Hal ini mestinya dilihat sebagai potensi luar biasa "kearifan lokal" dalam mengelola masalah perbatasan. Adanya sejumlah , mestinya dijadikan suatu kunci masuk bagi upaya pengelolaan perbatasan oleh tim teknis. Warga 124 Djoko Sulistyono
Meup Tabua, Tah Tabua; Tiun Tabua, Oe Mat Mese dua negara memiliki sebuah filosofi yang dianut, yaitu " ". Hal ini dapat diartikan : sama-sama kerja mengelola lahan untuk makan bersama dan minum air dari mata air yang sama. Jika pendekatan ini yang dipakai, konflik horizontal di tapal batas bisa dieliminir. Kesepakatan soal batas dapat diselesaikan dengan merangkul tokoh adat, tokoh pendekatan masyarakat di desa yang berbatasan langsung. Manajemen "kearifan lokal' akan lebih banyak berhasil pengelolaan perbatasan dengan menggunakan ketimbang unresolved menggunakan pendekatan seperi dilakukan selama segment ini oleh Tim dari Jakarta semata. Beberapa dapat diselesaikan karena menggunakan pola pendekatan yang mengedepankan peran tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Fakta­fakta yang mengemuka Aspek adat istiadat dan sosial budaya kemasyarakatan inilah yang harus dimasukkan ke dalam manajemen pengelolaan perbatasan antar negara. Hal ini yang terkadang diabaikan, padahal kita pun tahu kebutuhan riil inilah yang menyentuh dan sesuai keinginan warga dua negara di sepanjang garis perbatasan RI-RDTL. Hal ini dianggap sebagai faktor utama pentingnya perundingan dua negara itu dilakukan dengan melibatkan aspek adat istiadat dan sosial budaya kemasyarakatan yang memang sangat signifikan untuk dilakukan. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 125
Pendekatan adat istiadat, sosial budaya kemasyarakatan apabila digunakan, maka selain dapat penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mediasi yang dikuatkan oleh pengadilan. Hal ini sekaligus bisa memulai kerjasama, dalam manajemen aset dan penyelesaian secara adat berupa upacara seremonial jika perlu dilakukan. Walaupun secara khusus tidak adanya tanah ulayat dan pengadilan adat di UN Transition Timor Leste, mereka bisa belajar cara-cara penyelesaian Authority perselisihan seperti pernah dilakukan oleh . Hal seperti ini pun pernah dilakukan oleh negara-negara Polinesia di Kepulauan Pasifik yang sangat kuat dengan adat istiadatnya, yang seringkali dilakukan. Penyelesaian sengketa batas antar negara memang seharusnya menggunakan Hukum Internasional. Akan tetapi jika dirasakan susah untuk diselesaikan, maka untuk memperlancar penyelesaian batas wilayah negara RI-RDTL maka dilakukan melalui perundingan dengan mengoptimalkan kearifan lokal. Kearifan lokal di sini mencakup makna yang lebih luas dari pada sekedar adat istiadat dan hukum adat, termasuk adanya kebijaksanaan yang memiliki nilai lintas batas dan lintas suku. Kearifan lokal seperti itu dapat terus didorong agar dapat dijadikan pola penyelesaian masalah batas wilayah negara RI-RDTL. Hal ini dilakukan pada saat penentuan dan penetapan titik-titik batas yang disengketakan dan yang belum disepakati kedua belah pihak. Meskipun keberadaan batas wilayah negara merupakan satu keharusan 126 Djoko Sulistyono
hukum, namun perundingan penetapan batas wilayah negara RI-RDTL harus dilakukan terus menerus dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat perbatasan RI- RDTL. Penolakan terhadap eksistensi perbatasan negara dengan mengulur-ulur waktu perundingan titik-titik batas yang disengketakan akan sangat merugikan masyarakat di kawasan perbatasan antar negara. Di dalam perundingan unresolved penyelesaian penegasan batas antara Pemerintah RI- unsurveyed RDTL atas segmen (Oben-Bijaele Sunan) dan (Subina-Pistana-Nefo Nunpo-Tubu Banat), hendaknya aktif melibatkan masyarakat perbatasan antar negara dan memperhatikan kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat dimaksud. Adanya pengalaman dari negara-negara lain yang bisa dijadikan contoh, misalnya perbatasan antar negara Belanda, Belgia dan Luksemberg dilakukan melalui pengelolaan aset bersama. Korporasi petani antara negara Belgia, Luksemburg, dan Belanda dapat kita contoh dalam pengelolaan perbatasan antar negara di wilayah RI-RDTL. Kedua masyarakat perbatasan RI-RDTL dapat mengelola tanah secara bersamaan, walaupun tanah tersebut masih belum jelas kepemilikannya, karena mereka yang sama-sama saling klaim. Sambil menunggu sengketa pertanahan di wilayah tersebut selesai, tidak ada salahnya dan hambatan untuk mereka kelola secara bersama-sama, dan tentunya melalui pengawasan aparat perbatasan dari pihak RI dan RDTL. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 127
Urun Rembug Penyelesaian Sengketa RI­RDTL Kasus penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste di atas menggambarkan bahwa langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bilateral yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara. Namun demikian, sebelum pelibatan unsur masyarakat tersebut dilakukan, pemerintah Indonesia perlu membekali warganya dengan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan tentang perbatasan dan menguatkan jiwa ketahanan nasional dan penanaman jiwa nasionalisme, sehingga memberikan dampak positif bagi posisi Indonesia dalam perundingan. Gabungan kekuatan militer, diplomasi, dan unsur masyarakat ini dapat menjadi senjata ampuh dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Ada dua hal yang menjadi perhatian khusus negara yakni soal upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin hukum internasional dan soal pengembangan kesejahteraan di "cetak biru" perbatasan. Pendekatan sosial-budaya yang terpinggirkan yang dibawa oleh oleh rancang bangun "kearifan lokal" tim teknis dari Pusat harus mulai dilakukan. Potensi kalah kemilau oleh konvensi dan hukum internasional. Kewibawaan serta pengetahuan empiris tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama kalah 128 Djoko Sulistyono
oleh kemilau keanggotaan tim teknis dari Jakarta. Butuh beberapa tahun ke depan untuk menyelesaikan (unresolved segment), masalah teknis demarkasi. Beberapa segmen wilayah yang bermasalah termasuk klaim hak ulayat warga RI-RDTL, menuntut pembicaraan lebih serius di meja perundingan oleh pemerintah dua negara. Selain itu pelibatan pihak netral, seperti halnya pihak investor perkebunan atau pihak lainnya di mana diakui "Meup Tabua, Tah Tabua; masyarakat di kedua belah pihak. Budaya setempat seperti Tiun Tabua, Oe Mat Mese" telah disebutkan di bagian muka : perlu dikedepankan. Langkah yang perlu dilakukan antara lain, melalui kodifikasi kesepakatan adat dan didukung bukti-bukti dari hasil kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal; melalui konfirmasi lapangan, yaitu mengkaji tutur adat lisan yang disampaikan oleh para tetua adat yang menjadi saksi hidup kesepakatan adat antara masyarakat lokal Timor Tengah Utara (RI) dan masyarakat lokal Oecusse (RDTL). Hubungan yang ada selama ini yang terjadi adanya hubungan perniagaan antara masyarakat Timor yang terkait dengan tanah dan masyarakatnya yang begitu kuat. Tanah di sini dimaksudkan sebagai hal yang utama bagi penghidupan mereka, dan terkait hubungan sosial, ekologi dan spiritual. Hal ini semua ditentukan sepenuhnya dengan kepemilikan dan keberadaan tanah dan masyarakatnya tidak bisa dipisahkan. Akses kepada tanah mereka sangat penting bagi masyarakat petani. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 129
Negara Timor Leste tidak memiliki sistem peradilan tradisional seperti di negara-negara Polinesia. Contoh Negara Samoa, sejak tahun 1962 telah menggunakan per- adilan di luar hukum resmi (Jim Fingleton). Negara Papua New Guenia (PNG) telah melakukan mediasi, suatu lang- kah yang harus dilakukan, dan kemudian diikuti dengan UN Transitional Authority penggunaan arbitrasi. Timor Leste, pada saat masih diber- lakukannya tahun 1999 juga menggunakan mediasi, upacara adat, terutama dalam ad- ministrasi pertanahan, dan hal ini tidak diterapkan pada (dispute reso- peradilan/ pengadilan administrasi sehingga membuat lution jembatan antara penyelesaian perselisihan ) tradisional dan pengadilan dengan menggunakan ritual serta lembaga adat. Pelibatan Sistem Peradilan di luar wewenang negara non-state) atau menggunakan Sistem Peradilan yang dilakukan oleh aktor bukan negara ( , termasuk peradilan (Strengths) tradisional, memang memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan misalnya adanya legitimasi dari negara lebih sering digunakan, tetapi sistem peradilan tradisional juga tetap populer di berbagai negara. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sistem peradilan formal, dan juga mencerminkan nilai yang disepakati grassroot dari pendekatan tradisional oleh masyarakat yang ada weaknesses) pada akar rumput ( ). Sedangkan kelemahannya ( adalah Sistem Peradilan 'Tradisional' juga memiliki kelemahan termasuk ketiadaan jaminan atas 130 Djoko Sulistyono
kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak asasi yang lebih luas, adanya inkonsistensi dan kurangnya kepastian dalam pengambilan keputusan, kerentanan terhadap korupsi oleh pembuat keputusan. Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 131
132 Djoko Sulistyono
PENUTUP political will Keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan harus dimulai dari pemerintah pusat untuk meng- gerakkan agenda pembangunan. Komitmen pemerintah merubah pemaknaan "wilayah terluar" menjadi "wilayah terdepan" adalah keputusan penting dalam pembangunan wilayah perbatasan. Penulis menyajikan sejumlah artikel untuk menguatkan argumen pentingnya pembangunan wilayah perbatasan. Pembangunan di bidang pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan adalah agenda penting. Warga ma- syarakat di wilayah perbatasan menyandang posisi strat- egis sebagai penjaga wilayah kedaulatan. Mereka selalu akan tampil di garis depan menghadapi pengaruh dari negara lain, dan pada sisi lain mereka pun tidak bebas dari pengaruh dari luar. Proses dan eksekusi pembangunan wilayah perbatasan membutuhkan kecukupan data, informasi, dan ketersedia- an sistem data-base yang kuat. Potret masalah di wilayah perbatasan bermula dari jarak yang jauh dari pusat peme- rintahan menyebabkan minimnya perhatian, terbatasnya infrastruktur sosial, sistem birokrasi yang carut marut, data-base yang lemah, dan sistem layanan sosial yang ti- dak responsif serta tuntas. Sebagai wilayah kepulauan, sebagian besar masyarakat wilayah perbatasan adalah 133 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
nelayan tradisional yang di satu sisi berjuang memenuhi illegal fishing kebutuhan ekonomi dan di sisi lain berhadapan dengan praktek yang berada di luar kontrol mere- ka. Masyarakat perbatasan pun menjadi garda terdepan dalam menghadapi jalur tikus menyelundupan sumber daya alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya tenaga kerja ilegal. Proses dan hasil pembangunan kawasan perbatasan harus ditempatkan dan diproyeksikan dalam kerangka jangka panjang. Kepentingan jangka panjang tersebut membutuhkan syarat tata kelola pembangunan secara terpadu. Tata kelola terpadu ditandai pelembagaan peran lembaga perbatasan dan pelembagaan status daerah otonomi yang khas kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan sering hanya menjadi sub wilayah sistem administratif tingkat bawah yang tidak mempunyai kewenangan mengusulkan dan memutuskan peran aparatur di tingkat kecamatan dan struktur di bawahnya. Keberadaan lembaga dan apatur ini adalah prasyarat penting yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. Kontrol terhadap capaian tata kelola kawasan terpadu membutuhkan peran media masa. Pada sisi lain merebaknya konflik perbatasan membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis realitas masalah di lapangan. (*) 134 Djoko Sulistyono
DAFTAR PUSTAKA Buku : Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 2011. Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2011-2025; Jakarta : BNPP Ren- cana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 2011. Kawasan Perbatasan Tahun 201; Jakarta BNPP Rencana Strategis Perbatasan Antarnegara; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2004. Jakarta : Bappenas. Kewenangan Camat di Kawasan P e r b a t a s a n Balitbang Depdagri dan DP2M Ditjen Dikti Depdiknas. Antarnegara 2009. (Laporan Penelitian). Jakarta : Balit- bang Depdagri Rencana Induk Peng- Depdagri Ditjen PUM Direktorat Wilayah Administrasi em bangan Wilayah Perbatasan NKRI, dan Perbatasan NKRI, 2005. Jakarta : Dijen PUM Depdagri Platform Penanganan Per- Depdagri Ditjen PUM Direktorat Wilayah Administrasi dan masalahan Perbatasan. Perbatasan NKRI, 2005. Peran TNI AL Jakarta : Dijen PUM Depdagri Dalam Menghadapi Krisis Ambalat, Dinas Penerangan Mabes TNI-AL, 2006. pen TNI-AL Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan Jakarta : Dis- 135
Keamanan di Perba- tasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Ganewati Wuryandari, dkk.2009. Kebijak an Pengelolaannya, Yogykarta : Pustaka Pela- Integrasi Politik di Indone- jar dan P2P LIPI, Catakan I, Tahun 2009 sia Nazaruddin Sjamsuddin, 1989. Profil Kebudayaan Mentawai : , Jakarta : PT.Gramedia Saureinu' Sesuatu Yang, Yayasan Citra Mandiri Tarida Hernawati S, 2004. Jurnal : Padang : Contemporary South Asia, No. 3 Tahun 1994 Wawasan Tridharma No. 8 Tahun 2008 Perundang­undangan : Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran\UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 PP Nomor 19 Tahun 2008 PP Nomor 61 Tahun 2009 PP Nomor 12 Tahun 2010 Media lainnya : Lembaran Pusat Komunikasi Kemenlu RI 17 Juli 2012 Harian Media Indonesia 5 Mei 2012; 7 Mei 2012 136 Djoko Sulistyono
Majalah Ilmiah Tapal Batas Edisi No2 Thn 2010' Edisi No.08 Thn 2011, Edisi No.16 Thn2012 Harian Republika 21 Januari 2014; 25 Januari 2014 Harian Kompas 17 Desember 2014; 7 September 2016 Harian Koran Tempo 17 Desember 2014 Harian Jawa Pos 17 Januari 2015 Harian Pelita 14 September 2015; 17 September 2015 Harian Suara Merdeka 19 Agustus 2015 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan 137
138 Djoko Sulistyono
Profil Penulis DJOKO SULISTYONO. Lahir di Jambi, pada 1 Oktober 1961, dari orang tua Alm. Letkol Inf. Drs. Soepeno dan Almh Kustini. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (SD Pierre Tendean, dan SMP Jendral Ahmad Yani) di Kompleks Perumahan Panca Arga Magelang, ketika almarhum ayandanya masih bekerja sebagai Dosen di Akademi Militer (Akmil) Magelang dari tahun 1969 hingga tahun 1982. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas di SMA Negeri 1 Magelang Jawa Tengah pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1981, penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Bandung dan lulus tahun 1988. Kemudian tahun 1998, penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik pada Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Jakarta dan lulus tahun 2002. Penulis pernah menjadi Dosen di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya dari tahun 1990 hingga 1992, kemudian pernah menjadi Tenaga Pengajar luar biasa di ASMI Kampus Ungu Jakarta, Stikom Interstudi Jakarta, FIKOM Universitas Mercubuana Jakarta 139 Gerak Komitmen Membangun Kawasan Perbatasan
dan FISIP Universitas Kejuangan '45 Jakarta. Sejak tahun 1992 hingga tahun 1999 berkarir sebagai PNS di BP-7 Pusat. Sejak tahun 1999 hingga sekarang penulis bekerja di Kemendagri pada saat ini sebagai Peneliti Ahli Madya pada Puslitbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Penulis aktif pada kepengurusan Organisasi Profesi Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) di Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk periode tahun 2019- 2024. Penulis mengharapkan kritik dan saran perbaikan melalui email : 140 Djoko Sulistyono