Pandangan Para Pembentuk Opini tentang Hukuman Mati di Indonesia Bagian I Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan Carolyn Hoyle
Laporan ini dimungkinkan oleh dana yang diberikan kepada The Death Penalty Project dari United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office, Universitas Oxford, dan UK Research and Innovation. Kami sangat berterima kasih kepada Patricia Rinwigati (Human Rights Resource Center, Universitas Indonesia), Ricky Gunawan (mantan Direktur, LBH Masyarakat) dan Dr Claudia Stoicescu atas saran dan wawasan mereka yang tak ternilai selama proses penelitian. Terima kasih khusus juga kepada Profesor Harkristuti Harkrisnowo atas bimbingan dan saran beliau, tanpa mana proyek ini tidak akan mungkin terlaksana. Terakhir, kami secara khusus sangat berterima kasih kepada Profesor Carolyn Hoyle, Universitas Oxford, yang telah kami minta untuk melaksanakan studi yang penting ini. © 2021 Para penulis Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Tak satu pun bagian dari publikasi ini boleh direproduksi atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, secara elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi, rekaman atau sistem pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis dari para penulis. Salinan laporan ini dapat diperoleh dari: The Death Penalty Project 87-91 Newman Street London W1T 3EY dan LBH Masyarakat Tebet Timur Dalam VI E No.3 Jakarta Selatan 12820 Indonesia ISBN: 978-1-9996417-9-5
Ucapan terima kasih penulis The Death Penalty Project bekerja sama dengan Universitas Oxford untuk melaksanakan studi ini sebagai bagian dari program penelitian hukuman mati di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan organisasi mitra di Jakarta: LBH Masyarakat dan Universitas Indonesia. Dukungan dan keahlian mereka sangat berharga, mulai dari konsepsi kerja ini hingga desain studi dan pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian tentang pembentuk opini, saya secara khusus mendapat manfaat dari pengetahuan tentang hukum dan pelaksanaan hukuman mati, dan informasi yurisdiksi yang lebih luas, dari Ricky Gunawan, yang ketika studi ini dilangsungkan menjabat sebagai Direktur LBH Masyarakat. Dr Patricia Rinwigati Waagstein dari Fakultas Hukum dan Dr Iqrak Sulhin dari Departemen Kriminologi Universitas Indonesia telah memberikan dukungan dan bantuan sepanjang studi. Dr Claudia Stoicescu memberikan saran, pengetahuan lokal, dan bantuan yang berharga selama kunjungan saya ke Jakarta. Secara khusus, saya menghaturkan terima kasih kepada Profesor Harkristuti Harkrisnowo yang telah memberikan bimbingan dan nasihat bijak sepanjang studi ini. Saya menyampaikan penghargaan besar kepada tiga peneliti lokal kami, Sarah Aprilia, Angga Yudhi dan Anton Pradjasto. Profesionalisme, dedikasi dan kegigihan mereka membuat kami berhasil mencapai target jumlah wawancara terlepas dari kondisi sulit yang berlaku selama pembatasan sosial sepanjang tahap awal pandemi COVID-19. Para peneliti dibimbing dengan sangat baik dalam pengumpulan dan transkripsi data wawancara oleh Claudia Stoicescu dan Ricky Gunawan. Penerjemah berpengalaman membantu kami untuk menerjemahkan transkripsi wawancara LBH Masyarakat dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Menganalisis data wawancara kualitatif yang kaya bukanlah hal yang mudah. Secara khusus, sangat sulit untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari kalangan 'elit', mengingat bahwa mereka memiliki basis pengetahuan yang luas namun pada saat yang sama memiliki kepercayaan diri untuk membawa wawancara ke arah yang mereka inginkan. Tanggapan dan komentar tambahan mereka sering mengharuskan pewawancara untuk menanggapinya dengan menyesuaikan jadwal wawancara agar pertanyaan-pertanyaan utama dapat dijawab. Artinya, transkrip hampir tidak pernah sesuai dengan jadwal wawancara. Memahami tanggapan tersebut, melakukan kodifikasi, kemudian menganalisis data tersebut, khususnya ketika wawancara dilakukan dalam bahasa lain dan kemudian diterjemahkan, dapat menjadi tantangan yang besar. Saya dibantu dalam tugas ini oleh dua peneliti di Pusat Kriminologi Universitas Oxford, Cian O'Concubhair dan Lucy Harry. Saya berterima kasih kepada mereka atas kesabaran mereka sepanjang proses ini. Dalam merancang jadwal wawancara, saya mengadaptasi draf survei yang dirancang oleh almarhum Profesor Roger Hood, dari Universitas Oxford, untuk pekerjaan serupa di Karibia. Akhirnya, terima kasih kepada Parvais Jabbar dan Saul Lehrfreund, Ko-Direktur Eksekutif The Death Penalty Project, yang telah mempercayakan kepada saya untuk berkontribusi dalam program penelitian ini di Indonesia. Parvais Jabbar menjalankan proyek ini dengan dukungan khusus dari Annette So. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bekerja sama dengan tim ini. Carolyn Hoyle Oxford, Oktober 2020
Daftar isi UCAPAN TERIMA KASIH PENULIS ... 4 KATA PENGANTAR ... 7 TEMUAN UTAMA ... 8 TUJUAN STUDI ... 11 1.1 Konteks ... 12 1.2 Dasar pemikiran untuk penelitian tentang 'pembentuk opini' ... 16 1.3 Desain dan metode penelitian ... 17 TEMUAN ... 21 2.1 Dukungan untuk penghapusan hukuman mati ... 22 2.2 Kekuatan dukungan bagi hukuman mati ... 24 2.3 Pengetahuan peserta tentang hukuman mati ... 26 2.4. Pandangan peserta tentang keamanan dan keampuhan sistem peradilan pidana ... 29 2.5. Pandangan peserta tentang tujuan dan efektivitas tindakan keadilan ... 31 2.6. Pandangan peserta tentang pidana dan keadilan Indonesia dalam konteks regional ... 33 2.7. Pandangan peserta tentang penghapusan hukuman mati di Indonesia ... 38 BUKTI DARI PEMBENTUK OPINI DAN MASYARAKAT ... 41 KESIMPULAN ... 43 LAMPIRAN 1: JADWAL WAWANCARA ... 47 TENTANG PENULIS ... 67
Kata Pengantar Pada 1971, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tujuan untuk mewujudkan penghapusan hukuman mati secara universal. Selama lima dekade terakhir jumlah negara yang telah menghapus hukuman mati perlahan meningkat. Saat ini, 109 dari 193 negara anggota PBB telah menghapuskan hukuman mati secara hukum (111 di antaranya menghapus sepenuhnya dalam semua keadaan dan 8 untuk semua tindak pidana umum di masa damai); dan 49 negara lainnya dianggap sebagai abolisionis de facto, yang berarti mereka tidak melaksanakan satu pun eksekusi dalam 10 tahun terakhir. Indonesia adalah salah satu dari minoritas negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai hukuman yang sah, dengan eksekusi terakhir terjadi pada 2016. Hingga Oktober 2020, ada sekitar 355 orang terpidana mati di Indonesia. The Death Penalty Project, Inggris, dalam kemitraan dengan LBH Masyarakat, mengupayakan sebuah penelitian untuk mendalami pandangan para 'pembentuk opini' Indonesia tentang hukuman mati. Sentra HAM Universitas Indonesia sangat senang dapat bermitra dalam pekerjaan penting ini dan bekerja sama dengan seseorang yang amat bereputasi seperti Profesor Carolyn Hoyle, Universitas Oxford, untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pandangan orang-orang yang bekerja di berbagai sektor penting, yang melalui pekerjaan mereka membantu membentuk dan memengaruhi opini. Penelitian ini hendak memberikan wawasan tentang pemahaman mereka, dan komitmen mereka untuk retensi atau abolisi. Melalui proses wawancara, kajian ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang asumsi seputar dukungan publik, efek jera, dan pelaksanaan hukuman mati. Laporan ini disarankan dibaca bersama-sama dengan laporan pendampingnya Meneliti Sikap tnetang Hukuman Mati di - Opini Publik: Tidak Ada Halangan untuk Penghapusan, yang mengkaji lebih dalam dari sekadar pertanyaan biner apakah masyarakat umum mendukung hukuman mati atau tidak, dan memastikan informasi tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman yang sesungguhnya. Secara keseluruhan, rangkaian studi yang komprehensif ini untuk pertama kalinya memberikan analisis terperinci tentang pandangan dan sikap orang Indonesia tentang hukuman mati dan data yang kaya bagi pihak-pihak yang tertarik dan terlibat dalam pokok persoalan ini. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa penelitian ini akan membuka dialog lebih lanjut dan lebih berpengetahuan di seluruh Indonesia dan mendorong para pembuat kebijakan dan pemimpin masyarakat lainnya untuk terus membahas penggunaan hukuman mati di Indonesia. Laporan ini membuat terang bahwa di antara narasumber yang diwawancarai, ada keinginan untuk berubah. Setiap negara harus memutuskan sendiri kapan dan bagaimana penghapusan hukuman mati dilakukan. Namun demikian, agar percakapan tentang persoalan ini bermakna dan bermanfaat, percakapan itu harus didasarkan informasi yang baik. Untuk alasan inilah saya senang mendukung setiap pekerjaan yang fokus pada pendidikan dan informasi yang menyediakan Indonesia dan warganya data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan penting seperti itu. Prof Harkristuti Harkrisnowo Ketua Dewan Guru Besar, Universitas Indonesia. Mei 2021 7
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan Temuan Utama Laporan ini mempertimbangkan temuan dari wawancara dengan 40 'pembentuk opini' di seluruh Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki yurisdiksi atas sebagian proses pidana atau yang dianggap berpengaruh dalam membentuk atau menanggapi opini publik: tiga orang dari LSM terkemuka; empat perwakilan media; enam politisi; enam pengacara atau praktisi peradilan pidana; empat hakim; enam akademisi hukum dalam posisi status tinggi; enam pejabat publik senior dan lima tokoh agama. Kami berupaya menggali pengetahuan mereka tentang penyelenggaraan sistem peradilan pidana, khususnya penerapan hukuman mati, pandangan mereka tentang hukuman mati dan alasan mereka atas pandangan tersebut, serta kecenderungan tanggapan mereka terhadap perubahan dalam kebijakan pidana. Ini adalah laporan pendamping untuk studi kami tentang 'Opini Publik tentang Hukuman Mati di Indonesia', dan paling baik dibaca bersama laporan tersebut. Bersama-sama, kedua laporan ini menunjukkan bahwa opini warga negara Indonesia atas hukuman mati tidak menjadi penghalang bagi penghapusan hukuman mati.1 Kami menemukan bahwa dua pertiga (67%) dari para pembentuk opini mendukung penghapusan hukuman mati (selanjutnya, abolisionis). Sebagian besar dari mereka melihatnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, sebagian besar narasumber yang mendukung dipertahankannya hukuman mati (selanjutnya, retensionis) bersikap demikian karena meyakini bahwa hukuman mati dapat mencegah pembunuhan dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (selanjutnya, narkoba), namun tidak ingin hukuman mati diperluas cakupannya. Baik para retensionis maupun abolisionis merasa bahwa jika hukuman mati dipertahankan, hal tersebut sebaiknya hanya untuk kejahatan 'luar biasa', meskipun yang mereka maksud adalah tindak pidana yang selama ini memang sudah diancam hukuman mati, yakni perdagangan gelap narkoba, pembunuhan dan terorisme. Semua menginginkan agar orang 'rentan' dikecualikan dari ancaman hukuman mati, terutama anak-anak, orang tua dan perempuan hamil, serta mereka yang memiliki disabilitas mental dan fisik. Sebagian besar narasumber cukup berpengetahuan mengenai penerapan dan penelitian tentang hukuman mati, tetapi para abolisionis lebih baik pengetahuannya daripada retensionis. Walau demikian, sebagian besar narasumber merasa bahwa pembuat keputusan politik tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang penelitian dan bagaimana hukuman mati digunakan dalam praktiknya. 1 Hoyle C., Public Opinions on the Death Penalty in Indonesia, The Death Penalty Project 2021. 8
Temuan Utama Baik para abolisionis maupun retensionis merasa bahwa pemerintah mempertahankan hukuman mati karena dianggap perlu untuk mencegah peredaran narkoba, selain karena mayoritas warga dianggap mendukung retensi. Hampir seluruh responden menyebut bahwa pencegahan adalah tujuan utama hukuman. Walau begitu, semua narasumber lebih yakin dengan 'pemolisian yang lebih efektif ' dan pada langkah-langkah sosial (seperti pengurangan kemiskinan) daripada hukuman mati sebagai cara untuk mengurangi kejahatan dengan kekerasan dan tindak pidana narkoba. Ketika ditanya tentang metode pengurangan kejahatan terbaik, hanya dua orang yang menyebutkan hukuman mati untuk tindak pidana narkoba dan tidak ada yang mengatakan bahwa hukuman mati akan efektif dalam mencegah pembunuhan. Meskipun mayoritas responden merasa bahwa pengedar narkoba cenderung tidak menargetkan negara-negara yang menerapkan hukuman mati, sebagian besar tidak merasa bahwa penghapusan hukuman mati di Indonesia akan berakibat pada meningkatnya penggunaan narkoba, peredaran narkoba, atau kematian terkait narkoba. Sebagian besar narasumber rendah kepercayaannya bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menyediakan pengaman yang memadai, juga rendah kepercayaannya pada polisi. Setengah dari mereka juga rendah kepercayaannya pada jaksa dan sepertiga juga rendah kepercayaannya pada pengadilan. Para retensionis cenderung berpikir bahwa kesalahan penghukuman jarang terjadi dan lebih memiliki kepercayaan pada jaksa dan pengadilan daripada para abolisionis. Saat diberikan serangkaian kemungkinan reaksi publik terhadap penghapusan hukuman mati, tanggapan yang paling sering disebut adalah 'mungkin akan ada BEBERAPA yang menyatakan atau mengungkapkan ketidakpuasan menjelang penghapusan, tapi mayoritas publik akan menerimanya setelah undang-undangnya disahkan'. Kebanyakan dari mereka yang mengidentifikasi diri sebagai retensionis menyatakan bahwa meskipun mereka secara pribadi tidak akan mendukung penghapusan, mereka tidak akan menentangnya. 9
BAGIAN SATU Tujuan Studi
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan 1.1 Konteks Sejak dekade terakhir abad ke-20, yang menjadi kekuatan pendorong bagi gelombang baru penghapusan hukuman mati adalah perkembangan hukum hak asasi manusia internasional. Dengan kemunculannya setelah Perang Dunia Kedua dan kaitannya dengan lahirnya negara-negara yang baru terlepas dari imperialisme dan kolonialisme totaliter, prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional menciptakan iklim dan seperangkat instrumen universal yang mendukung perlindungan warga negara dari kekuasaan negara. Di antara instrumen-instrumen ini, dan yang menjadi kunci dari pembatasan progresif hukuman mati, adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) yang membatasi hukuman mati, sebelum abolisi terjadi, hanya untuk kejahatan 'paling serius'. Indonesia meratifikasi ICCPR pada Februari 2006. Pengaman (Safeguards) yang dibuat untuk Menjamin Perlindungan Hak-hak Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada 1984, dan telah direvisi, mendefinisikan lingkup 'kejahatan paling serius' menjadi tidak lain dari 'kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi mematikan atau lainnya yang sangat berat'. Definisi 'paling serius' yang tidak terlalu presisi ini tidak membatasi hukuman mati hanya untuk pembunuhan yang disengaja, dan negara-negara tertentu terus memberlakukan hukuman mati untuk perdagangan gelap narkoba, tindak pidana politik dan agama dan bahkan perilaku seksual yang tidak akan dikriminalisasi di negara lain. Negara-negara yang mempertahankan hukuman mati untuk berbagai tindak pidana yang tidak mematikan menegaskan hak kedaulatan mereka untuk menentukan tindak pidana mana yang menimbulkan kerugian paling serius dalam masyarakat mereka. Bahwa ada beragam interpretasi tentang 'yang paling serius', sesuai ketakutan nasional atau kepentingan agama dan politik, menengarai adanya gagasan yang berkebalikan dari sifat universal hak asasi manusia dan menunjukkan bahwa perjanjian internasional tidak dapat mewujudkan potensi penuhnya tanpa adanya kemauan politik. Di Indonesia, kemauan politik tampaknya menentang penghapusan hukuman mati selagi publik dianggap menuntutnya, dan selama tindak pidana narkoba tetap menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana. Namun, perbedaan dalam peradilan pidana dan kebijakan pidana di Asia Tenggara menunjukkan bahwa hukuman mati bukanlah tanggapan yang niscaya terhadap 'masalah' narkoba. Di Indonesia, seperti di tempat lain, narkoba dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi mereka yang menggunakannya dan yang mendistribusikan zat terlarang; setidaknya masalah kesehatan, kriminalitas dan kemiskinan. Indonesia menanggapi persoalan ini terutama melalui kebijakan hukum pidana, dengan pemberlakuan pada 1997 sebagian besar peraturan perundang-undangan narkotika yang keras yang berlaku saat ini, yang kemudian diubah lebih lanjut pada 2009.2 Dan memang sebagian besar pendanaan telah diarahkan untuk kegiatan pengendalian narkoba dalam upaya 'perang melawan narkoba', alih-alih program yang berorientasi kesehatan masyarakat, terlepas dari banyaknya bukti bahwa hukuman yang keras selama ini telah gagal menyelesaikan masalah.3 2 Stoicescu C. and Palmer W., Drugs and Drug Policy, Inside Indonesia 173 2019. 3 Rowe E., From Drug Control to Harm Reduction, Inside Indonesia 137 2019. 12
Tujuan Studi Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan terlarang di Asia Tenggara, seiring semakin terjangkaunya zat-zat terlarang, membuat pihak berwenang di Indonesia mengklaim bahwa mereka berada dalam keadaan darurat.4 Jika memang demikian, maka keadaan darurat tersebut juga dialami oleh negara-negara tetangga. Namun terlepas dari pengalaman bersama ini, upaya pencarian solusi tampaknya telah membawa negara-negara Asia Tenggara ke arah yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan hukuman mati. Narkoba diperdagangkan melintasi perbatasan Kamboja dengan Thailand dan Vietnam walaupun negara tersebut tidak menerapkan hukuman mati sejak penghapusannya pada 1989. Satu-satunya negara Asia Tenggara lainnya yang sudah menghapus hukuman mati adalah Filipina. Namun di sana pun, Presiden Duterte sedang berusaha untuk memberlakukan kembali hukuman mati khusus untuk tindak pidana terkait narkoba. Ini jelas akan bertentangan dengan hukum internasional, mengingat Filipina adalah negara pihak pada Protokol Opsional Kedua ICCPR (Second Optional Protocol to the ICCPR). Namun politik populis Duterte mendapat dukungan yang cukup besar di negaranya, serta di antara para pemimpin lain di Asia Tenggara.5 Myanmar, yang walaupun pada praktiknya adalah negara abolisionis, menjatuhkan hanya empat hukuman mati pada 2019, dan tak satu pun untuk tindak pidana narkoba, meskipun negeri ini memproduksi dan menjual obat-obatan terlarang dalam jumlah besar ke negara tetangganya. Sri Lanka, yang pada praktiknya juga merupakan negara abolisionis selama sekitar 44 tahun terakhir, telah menegaskan niatnya untuk mulai kembali melakukan eksekusi, dan hampir setengah dari hukuman mati baru yang dijatuhkan pada 2019 adalah untuk tindak pidana terkait narkoba. Sementara itu, walau Thailand masih mempertahankan hukuman mati untuk perdagangan narkoba, belum ada eksekusi selama satu dekade ini untuk tindak pidana narkoba di negara tersebut. Malaysia menjatuhkan 26 hukuman mati baru pada 2019, di mana lebih dari tiga perempat di antaranya adalah untuk perdagangan narkoba. Hal ini semakin meningkatkan populasi terpidana mati yang kini melebihi 1.200 orang, 70% di antaranya dihukum untuk perdagangan narkoba. Namun demikian, Malaysia kini ada di tahun kedua moratorium eksekusi, dan menengarai akan meninjau penghapusan hukuman mati wajib untuk perdagangan narkoba, menyusul laporan komite khusus yang dibentuk pemerintah untuk meninjau hukuman alternatif bagi hukuman mati yang diserahkan kepada pemerintah pada Juli 2020. Karena hukuman mati adalah rahasia negara di Vietnam, tidak ada data yang andal. Namun, Amnesty International memperkirakan setidaknya 76 hukuman mati dijatuhkan pada 2019 yang sebagian besar adalah untuk tindak pidana narkoba.6 Singapura masih memberlakukan hukuman yang keras untuk tindak pidana narkoba, termasuk hukuman penjara yang panjang dan hukuman cambuk.7 Dua belas hukuman mati baru dan dua dari empat eksekusi mati di Singapura yang dilakukan pada 2019 adalah untuk perdagangan narkoba. 4 Bayuni E., Commentary: Capital Punishment and Public Opinion, The Jakarta Post, 23 January 2015. 5 6 7 Kenny P., Populism and the War on Drugs in Southeast Asia, The Brown Journal of World Affairs 25(2) 2019, hal.121-136. Death Sentences and Executions 2019, Amnesty International 2020. Clift-Matthews A. and Jabbar P., Singapore Should be Ashamed of Lashings, The Times, 3 September 2020. 13
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan Dari beragam tanggapan terhadap tindak pidana narkoba ini, Indonesia tampaknya berada di antara Singapura dan Vietnam di satu sisi, dan negara tetangga lainnya di sisi lain, meski dalam hal ini Filipina agak sulit untuk dikategorikan, mengingat kecenderungannya saat ini pada eksekusi di luar hukum untuk tindak pidana terkait narkoba. Selama beberapa dekade, komitmen Indonesia terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba terlihat dari laju penjatuhan hukuman mati yang stabil. Akibatnya, selama 20 tahun terakhir, hampir 300 orang telah dipidana mati, sekitar 186 di antaranya dihukum karena tindak pidana narkoba, dan 44 eksekusi dilaksanakan, 24 di antaranya untuk perdagangan narkoba. Sementara itu, pada 2019 Indonesia menjatuhkan 60 hukuman mati baru untuk perdagangan narkoba, yakni tiga perempat dari semua hukuman mati yang dijatuhkan (80), dan delapan di antaranya dijatuhkan kepada warga negara asing. Presiden saat ini, Joko Widodo, telah menunjukkan sikap pro-hukuman mati untuk tindak pidana narkoba berat segera setelah mulai menjabat sebagai bagian dari upayanya untuk membangun citra yang keras dalam menegakkan hukum dan ketertiban. Sebagai contoh, pada Desember 2014, ia menyatakan akan menolak grasi kepada semua terpidana deret tunggu kasus narkoba sebagai langkah yang diperlukan untuk melawan 'darurat narkoba', dan sejak itu para politisi terus mempromosikan manfaat pendekatan zero tolerance terhadap narkoba.8 Oleh karena itu, pemerintah membenarkan 18 eksekusi mati untuk pidana narkoba pada 2015 dan 2016 dari sebagai masalah kedaruratan narkoba.9 Berbagai klaim tentang kematian akibat narkoba melanggengkan keyakinan bahwa hanya hukuman terberat, yaitu hukuman mati, yang pantas bagi para pengedar narkoba. Retorika politik, dan kemungkinan besar penjatuhan hukuman yudisial, mengandalkan statistik resmi kematian terkait narkoba yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi yang membinasakan bagi kesehatan bangsa. Pada Januari 2015, setelah pelaksanaan eksekusi mati, pemerintah mengklaim bahwa antara 55 dan 85 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Angka-angka ini kemudian direvisi menjadi sekitar 20-25 pada 2018, seolah mengindikasikan tren penurunan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir.10 Meskipun demikian, tidak ada transparansi seputar angka-angka ini. Para ilmuwan sosial menganggap angka kematian akibat narkoba yang disebut Presiden untuk membenarkan eksekusi pada 2015 didasarkan pada metode yang diragukan dan langkah-langkah yang tidak jelas.11 Memang, tampaknya tidak ada definisi yang jelas atau presisi dari 'kematian terkait narkoba'. Bagaimanapun juga, sekarang akan sulit untuk menemukan hubungan yang jelas antara penurunan kematian dan eksekusi, mengingat belum ada lagi eksekusi hukuman mati selama beberapa tahun terakhir. Terlepas dari premis yang lemah ini, para pendukung hukuman mati - tanpa bukti yang kuat - mengklaim bahwa masyarakat Indonesia, termasuk para pembentuk opininya, berkomitmen pada hukuman mati, dan bahwa hukuman harus dipertahankan demi efek gentarnya.12 Keyakinan tentang efek gentar dan daya rusak narkoba ini bersifat timbal balik, masing-masing saling menguatkan dalam wacana yang menutup diri pada pertimbangan yang mendalam atas fakta. Meskipun banyak penelitian kuat selama lebih dari lima dekade tentang efek gentar hukuman mati, terutama di Amerika Serikat, tidak menemukan adanya 8 9 Gunawan R. and Pamintori R.T., Populism Versus Justice, Inside Indonesia 137. Maulana A., Indonesia: Indonesian Death Row and Problems of Unfair Trial, Asian Human Rights Commission 2018. 10 Wawancara dengan pejabat senior di BNN (Badan Narkotika Nasional), Januari 2019. 11 Stoicescu C., Indonesia Uses Faulty Stats on 'Drug Crisis' to Justify Death Penalty, The Conversation, 5 Februari 2015. 12 McRae D., A Key Domino?: Indonesia's Death Penalty Politics, Lowy Institute for International Politics 2012. 14
Tujuan Studi efek gentar baik dari hukuman mati maupun eksekusi, sejauh ini kita belum memiliki data yang andal tentang potensi efek gentar dari hukuman mati terkait tindak pidana narkoba di kawasan ini.13 Di samping keyakinan kuat tentang efek gentar hukuman mati, pemerintah Indonesia menyebut dukungan publik sebagai alasan utama untuk mempertahankan hukuman mati untuk perbuatan- perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana berat. Pada awal 2019, kami melakukan studi pelingkup (scoping study) di Indonesia, termasuk serangkaian wawancara dengan pakar peradilan pidana dan hak asasi manusia, untuk menyelidiki animo kuat terhadap hukuman mati ini. Dalam studi ini segera menjadi jelas bahwa di Indonesia ada gerakan abolisionis yang berkembang, di mana berbagai organisasi masyarakat sipil hak asasi manusia secara aktif mengumpulkan data dan memberi bantuan kepada terdakwa rentan yang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi tanpa proses hukum yang memadai dan tanpa akses ke berbagai pengaman yang seharusnya diberlakukan di negara mana pun yang memberlakukan hukuman mati. Akan tetapi, tampak jelas bahwa dalam aktivisme mereka, mereka berhadapan dengan pandangan yang keras dan mengakar tentang hukuman mati, seperti juga yang kami alami. Kami mengidentifikasi tiga asumsi utama di balik komitmen terhadap hukuman mati, tidak hanya dalam pemerintahan, tetapi juga di seluruh lembaga peradilan pidana dan sebagian media: 1. bahwa publik sangat mendukung hukuman mati, khususnya untuk tindak pidana narkoba; 2. bahwa hukuman mati merupakan penggentar yang efektif terhadap tindak pidana semacam itu; 3. dan bahwa mereka yang mendapatkan hukuman mati adalah pelaku yang 'paling buruk dari yang terburuk', 'gembong' narkoba, dan bukan sekadar orang suruhan. Meskipun hal-hal di atas menjadi alasan umum bagi dipertahankannya hukuman mati, wawancara dan pertemuan kami menengarai kurangnya pengetahuan dan adanya kesalahpahaman di kalangan 'elit' politik dan peradilan pidana yang kami ajak bicara tentang penggunaan dan pelaksanaan hukuman mati. Menjadi jelas bagi kami bahwa debat saat ini diwarnai agenda populis dan misinformasi, terutama tentang 'darurat narkoba'. Selain itu, kami tidak dapat mengidentifikasi adanya data empiris yang kuat untuk mendukung, atau sebaliknya membantah, asumsi yang dipegang secara luas ini. Karena itulah kami memrakarasi program penelitian, melakukan studi opini publik terhadap sekitar 1.515 responden di seluruh Indonesia, dan penelitian tentang pandangan para 'pembentuk opini' Indonesia sepanjang 2019- 2020, dan saat ini kami sedang melakukan penelitian pendahuluan tentang efek gentar untuk tindak pidana narkoba di Indonesia. 13 Fagan J., The Feasibility of Systematic Research on the Deterrent Effects of the Death Penalty in Indonesia, The Death Penalty Project 2019. 15
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan 1.2 Dasar pemikiran untuk penelitian tentang 'pembentuk opini' Di seluruh dunia, di mana hukuman mati sudah dihapus, hal tersebut terjadi bukan karena tuntutan mayoritas masyarakat umum. Abolisi tersebut didorong oleh kalangan 'elit'. Walau demikian, ketika berhadapan dengan para pengritik hukuman mati, pemerintah di negara-negara retensionis biasanya mengandalkan argumen bahwa publik belum siap untuk abolisi, dan bahwa para pemimpin politik harus mewakili 'kehendak rakyat' jika ingin tetap berkuasa.14 Tapi siapa yang dapat mengubah kehendak rakyat, terutama jika kehendak ini didasari pada informasi yang salah dan ketakutan yang dipicu oleh lembaga- lembaga yang tugasnya adalah melindungi warga negara? Politisi, pemimpin agama, orang-orang berpengaruh dalam masyarakat sipil dan sistem peradilan pidana, serta jurnalis yang berpengaruh di media semuanya dapat dianggap sebagai kalangan elit, para 'pembentuk opini' yang pandangannya memengaruhi pemerintah, tetapi yang terpenting juga dapat memengaruhi opini publik. Mereka menduduki, atau pernah menduduki, posisi istimewa dalam masyarakat sehingga dapat berpengaruh lebih besar pada hasil politik daripada orang lain. Walau demikian, sebelum The Death Penalty Project memulai rangkaian studi opini 'kalangan elit' ini, sedikit sekali penelitian yang mengkaji pendapat 'pembentuk opini' tentang hukuman mati di berbagai yurisdiksi, apa saja yang membentuk opini tersebut, dan apakah orang-orang tersebut dapat diandalkan untuk mendukung inisiatif pemerintah menuju abolisi. Tanpa pengetahuan ini, upaya untuk mendidik masyarakat tentang pidana dan keadilan, seperti halnya untuk memengaruhi pemerintah di negara-negara retensionis, kemungkinan akan gagal. Mengetahui apa yang dipahami para pembentuk opini tentang pidana dan keadilan dan apa yang mereka yakini dapat diberikan oleh hukuman mati yang tidak dapat diberikan oleh hukuman lain yang tidak permanen dan lebih humanis, sangat penting dalam membentuk wacana dan, pada akhirnya, kebijakan hukum pidana. Wawancara dengan para pembentuk opini memberikan wawasan tentang pemikiran mereka yang memainkan peran kunci dalam menginformasikan dan memengaruhi masyarakat.15 Oleh karena itu, kami mengembangkan penelitian tentang pengetahuan dan opini baik publik maupun pembentuk opini utama untuk mengidentifikasi alasan-alasan untuk mempertahankan dan menerapkan hukuman mati serta keyakinan atas kegunaannya. Kedua proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para eksekutif, anggota parlemen, mereka yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, media dan masyarakat luas dengan tujuan yang lebih luas untuk memperkuat pemerintahan demokratis dan mempromosikan dialog informatif dan konstruktif tentang hukuman mati di Indonesia. Sebagian besar pertanyaan yang kami ajukan kepada 40 pembentuk opini juga ditanyakan kepada publik dalam survei yang lebih luas. Dengan demikian, kami dapat memahami dukungan untuk abolisi atau retensi dalam masyarakat dan kalangan 'elit', serta alasan mereka atas pandangan ini. Kami memiliki data yang kuat tentang pemahaman mereka mengenai keamanan atau keampuhan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya penerapan hukuman mati, dan apakah dukungan terhadap hukuman mati tetap bertahan ketika masyarakat diberi informasi tentang penggunaannya dalam kaitannya dengan pelaku atau tindak pidana tertentu, atau kegagalan hukuman mati dalam mencegah tindak pidana berat. Kami juga mencari informasi dalam kedua studi tentang faktor-faktor di luar Indonesia yang mungkin 14 Hood R. and Hoyle C., Towards the Global Elimination of the Death Penalty: A Cruel, Inhuman and Degrading Punishment, in Carlen P. and Franca L. (eds.) Alternative Criminologies (Routledge 2018) Bab 24. 15 Richards D., Elite Interviewing: Approaches and Pitfalls, Politics 16(3) 1996, hal. 199-200. 16
Tujuan Studi memengaruhi pandangan tentang kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, kedua studi ini, jika dibaca bersandingan, selain berpotensi memperkaya wacana, juga kebijakan dan praktik. Kedua laporan ini disediakan sebagai bahan pertimbangan oleh semua pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana serta organisasi masyarakat sipil yang mendukung hak asasi bagi semua, termasuk mereka yang terdampak tindak pidana. Kami berharap kedua laporan ini dapat berkontribusi pada diskusi tingkat tinggi serta perdebatan di media dan dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses revisi KUHP, sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi program apa pun di masa mendatang untuk mendorong reformasi legislatif di Indonesia. Data yang disajikan di bawah ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap hukuman mati di kalangan para pembentuk opini harus dilihat dalam konteks rendahnya kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia untuk menghasilkan putusan yang adil dan andal atas kebersalahan dan alasan-alasan yang agak gamang untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang. Laporan ini mungkin dapat mendorong pertimbangan kebijakan dan praktik yang dapat mengurangi ketergantungan pada hukuman mati, membatasi penggunaannya secara progresif, dan pada akhirnya menghasilkan penghapusan hukuman mati. Secara khusus, temuan kami memberikan bukti perlunya tanggapan alternatif yang layak untuk tindak pidana narkoba bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan masalah serupa. 1.3 Desain dan metode penelitian Pada awal 2019, kami melakukan studi pelingkupan untuk mengidentifikasi isu-isu utama untuk diteliti dan menetapkan metode pengumpulan data terbaik. Studi tersebut mencakup wawancara dengan aparat peradilan pidana, akademisi dan perwakilan masyarakat sipil, serta studi komprehensif tentang laporan dan keluaran lainnya tentang hukuman mati dan tindak pidana narkoba di Indonesia. Bekerja sama dengan Fakultas Hukum dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, kami meluncurkan studi rintisan untuk penelitian kualitatif kami tentang pandangan para pembentuk opini, untuk menguji instrumen dan metode kami serta kelayakan pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan temuan studi kelayakan kami,16 kami mengadakan serangkaian pertemuan, termasuk sesi meja bundar dengan para mitra kami dan pemangku kepentingan utama di pemerintahan dan sistem peradilan pidana untuk merencanakan studi lengkap. Meskipun instrumen survei ini dirancang untuk memperhitungkan kekhususan yurisdiksi dan pengetahuan yang diperoleh dari studi pelingkupan kami, instrumen ini juga dibangun berdasarkan pengalaman kami melakukan kajian opini elit di Bangladesh, India,17 Karibia Timur dan Barbados,18 dan Zimbabwe19 untuk memungkinkan kajian komparatif (dalam 'Temuan' di bawah ini, di mana berguna, kami membandingkan data kami dengan temuan dari studi serupa). Kami menambahkan pertanyaan yang fokus pada penerapan hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba, mengingat bobot permasalahan ini di Indonesia, dan serangkaian pertanyaan tentang hukuman alternatif untuk hukuman mati. 16 Hoyle C., The Feasibility of Conducting Research on Attitudes Towards the Death Penalty in Indonesia: Elite and Public Opinions, The Death Penalty Project 2019. 17 Hoyle C. and Lehrfreund S., Contradictions in Judicial Support for Capital Punishment in India and Bangladesh: Utilitarian Rationales, Asian Journal of Criminology 1 2019, pp.1-21; see also Matters of Judgment: A Judges' Opinion Study on the Death Penalty and the Criminal Justice System, National Law University of Delhi 2018. 18 Hood R. and Seemungal F., Sentenced to Death Without Execution: Why Capital Punishment has Not Yet Been Abolished in the Eastern Caribbean and Barbados, The Death Penalty Project 2020. 19 Hoyle C., Time to Abolish the Death Penalty in Zimbabwe: Exploring the Views of its Opinion Leaders, The Death Penalty Project 2020. 17
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan Untuk menilai apakah kebijakan pidana narkoba dapat dipengaruhi oleh pemahaman tentang kebijakan dan praktik regional yang lebih luas, dan kekhawatiran akan efek merugikan dari hukuman yang lebih ringan dibandingkan negara lain di sekitarnya, kami mengajukan serangkaian pertanyaan mengenai kebijakan dan praktik Indonesia dalam kaitannya dengan negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan tambahan ini ditujukan untuk menguji teori persaingan yurisdiksi, yang menengarai bahwa negara yang mengadopsi kebijakan yang lebih keras dibandingkan negara tetangganya akan mendorong perpindahan aktivitas kriminal ke negara tetangga karena para pelaku pidana mungkin hendak menurunkan risiko hukuman mereka (penangkapan) dan akibatnya (penjara atau kematian) (lihat Lampiran A untuk jadwal wawancara). Mengingat bahwa ada perubahan kecil pada jadwal wawancara setelah studi rintisan kami, kami tidak memasukkan temuan dari wawancara rintisan dalam laporan ini. Tetapi pembaca dapat menemukan analisis tersebut dalam studi kelayakan kami.20 Untuk studi utama, kami berencana mewawancarai sekitar 40 'pembentuk opini' di seluruh Indonesia - orang-orang yang memiliki yurisdiksi atas sebagian proses peradilan pidana atau yang dianggap berpengaruh dalam membentuk atau menanggapi opini publik. Kami berharap dapat mewawancarai hakim, jaksa, pengacara pembela, politisi (baik pemerintah maupun oposisi), tokoh masyarakat, tokoh agama, wartawan, dan lainnya yang dapat memengaruhi kebijakan di pulau-pulau yang lebih kecil. Setelah berkonsultasi dengan organisasi mitra kami dan pemangku kepentingan utama lainnya, serta menyusun daftar representatif para 'pembentuk opini' potensial untuk diwawancarai, pada November 2019 kami merekrut tiga peneliti untuk melakukan wawancara tatap muka dalam Bahasa Indonesia dan mentranskripsikan wawancara tersebut. Kami melakukan pelatihan metode dengan para peneliti tersebut selama dua hari dan, setelah wawancara latihan dengan tim, membuat sedikit penyesuaian pada alat penelitian, termasuk mengembangkan serangkaian 'kartu petunjuk wawancara' untuk membantu pewawancara menyampaikan kemungkinan tanggapan atas pertanyaan tertentu dengan narasumber. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu wawancara, membantu peneliti menggunakan alat wawancara, dan mengurangi kesalahan dan ketidaksesuaian dengan alat penelitian. Dengan dukungan organisasi masyarakat sipil HAM lokal, LBH Masyarakat, dan seorang Research Associate dari Universitas Oxford yang berbasis di Indonesia, kami membentuk tim pengawas yang berbasis di Jakarta untuk bekerja erat dengan ketiga peneliti dan menyusun data wawancara. Sebuah tim penerjemah di LBH Masyarakat menerjemahkan transkrip wawancara ke dalam bahasa Inggris sebelum mentransfer datanya ke Universitas Oxford. Semua yang diundang untuk diwawancarai diberikan lembar informasi peserta yang menjelaskan tujuan penelitian, bahwa penelitian dilakukan oleh lembaga akademis independen, dan bahwa semua data wawancara bersifat rahasia, setiap kutipan akan dianonimkan sepenuhnya sebelum publikasi, dan bahwa mereka dapat membatalkan kerja sama mereka dengan proyek pada tahap mana pun. Semua yang setuju untuk diwawancarai menandatangani lembar persetujuan (informed consent). Dua orang menolak untuk diwawancarai, tiga orang lainnya tidak menanggapi permintaan wawancara berulang kali, dan dua orang yang pada awalnya setuju untuk diwawancarai kemudian tidak menanggapi permintaan untuk menentukan tanggal wawancara. Pada akhir periode kerja lapangan, kami menyelesaikan target 40 wawancara kami; semua wawancara direkam secara digital dan ditranskripsi, kecuali satu wawancara 20 Hoyle C., The Feasibility of Conducting Research on Attitudes Towards the Death Penalty in Indonesia. 18
Tujuan Studi yang gagal direkam karena alat perekam tidak berfungsi, namun dicatat secara rinci. Semua wawancara, kecuali empat yang terakhir, dilakukan secara tatap muka (wawancara terakhir dilakukan melalui platform konferensi video dalam kondisi pembatasan sosial skala besar pada awal pandemi COVID-19). Para narasumber berasal dari berbagai latar belakang dan secara luas cukup representatif dalam mewakili lembaga hukum, parlemen dan masyarakat sipil dengan keahlian dalam sistem peradilan pidana. Mereka terdiri dari tiga orang dari organisasi masyarakat sipil terkemuka; empat perwakilan media; enam politisi; enam pengacara atau praktisi peradilan pidana; empat hakim; enam akademisi hukum dalam jabatan status tinggi; enam pejabat publik senior, dan lima tokoh agama. Walaupun dengan upaya yang cukup besar dan komitmen jelas kami untuk menganonimkan semua data wawancara, kami tidak berhasil meyakinkan polisi dan jaksa untuk turut serta dalam penelitian. Pengalaman tim menengarai bahwa di Indonesia sangat sulit untuk dapat memperoleh pandangan para pembentuk opini ini tentang hukuman mati, mengingat bahwa misi mereka adalah berbicara dan bertindak atas nama lembaga yang wajib menegakkan hukum sebagaimana ditetapkan parlemen. Karena itu, kemungkinan besar kami tidak akan dapat memperoleh pandangan yang berbeda dari kebijakan saat ini. Meskipun wawancara kami panjang dan mencakup banyak hal, tidak semua narasumber sepenuhnya responsif terhadap berbagai pertanyaan, dan terkadang pewawancara harus berupaya keras untuk menjaga agar diskusi tetap fokus pada pertanyaan dan isu utama yang diangkat dalam pertanyaan tersebut. Kadang-kadang narasumber tidak menjawab pertanyaan tertentu sehingga data kami tidak lengkap untuk semua pertanyaan. Di mana datanya tidak lengkap, kami mengingatkan pembaca akan hal ini dengan ungkapan 'dari mereka yang menjawab ...'. Nomor pertanyaan dicatat untuk semua data yang relevan dalam temuan, dan instrumen survei diberikan pada Lampiran 1. 19
BAGIAN DUA Temuan
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan 2.1 Dukungan untuk penghapusan hukuman mati Mayoritas (67%) pembentuk opini yang kami wawancarai mendukung penghapusan hukuman mati dan hanya sepertiga (33%) yang mendukung hukuman mati dipertahankan (lihat Gambar 1) [lihat Q3 dari Survei yang disediakan pada Lampiran]. Sebagian besar dari mereka yang mendukung penghapusan 'sangat/tegas' mendukung, dan hanya tiga orang narasumber menunjukkan bahwa mereka 'cenderung' mendukung abolisi. Walaupun separuh dari yang mendukung retensi sangat mendukung, separuh lainnya hanya cenderung mendukung retensi. Karenanya, hanya 15% dari 40 pembentuk opini yang sangat mendukung hukuman mati.21 Gambar 1: Pandangan peserta tentang abolisi atau retensi 33% 67% ■ Abolisionis ■ Retensionis Narasumber yang kami wawancarai yang mengidentifikasi diri sebagai abolisionis diminta untuk menyusun peringkat alasan utama mereka mendukung penghapusan penuh dan, seperti yang ditunjukkan Tabel 1, jawaban yang paling tinggi peringkatnya adalah 'ini adalah pelanggaran hak asasi manusia', diikuti oleh 'tidak ada efek gentar khusus atau tambahan dibanding hukuman penjara jangka panjang' dan 'orang dapat salah dihukum dan dieksekusi' [Q6]. Dalam hal ini, peserta menghasilkan peringkat kemungkinan jawaban dalam urutan yang sangat serupa dengan para pembentuk opini abolisionis yang diwawancarai di Zimbabwe dan Karibia Timur. Dalam menjelaskan jawaban mereka atas pertanyaan ini, mereka memberikan pernyataan berikut terkait efek gentar, hak asasi manusia dan risiko penghukuman yang salah: Tidak ada bukti kuantitatif atau obyektif bahwa hukuman mati memberi efek gentar. Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Pemerintah tidak memiliki legitimasi untuk merampas hak hidup atas nama hukum. Ada kemungkinan serius bahwa hakim dapat melakukan kesalahan. Selain pernyataan-pernyataan tersebut, yang lain menekankan bahwa hukuman mati adalah praktik balas dendam yang bertentangan dengan ajaran agama; dan memang, banyak yang mengklaim bahwa 'kematian adalah kuasa Tuhan'. Yang lain menekankan pentingnya rehabilitasi. Disoroti juga bahwa 21 Meskipun jumlah yang mendukung penghapusan ini lebih sedikit daripada yang kami temukan di Zimbabwe, proporsinya lebih besar daripada di seluruh Karibia Timur. Lihat catatan 18 dan 19. 22
hukuman mati adalah pelanggaran hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945, dan bertentangan dengan asas Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab.22 Tabel 1 Alasan mengapa para abolisionis ingin menghapus hukuman mati Peringkat Alasan 1 Hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia 2 Tidak ada efek gentar khusus atau tambahan dibanding hukuman penjara jangka panjang 3 Ada kemungkinan seseorang dihukum dan dieksekusi secara salah 4 Keyakinan agama saya melarang penggunaan hukuman mati 5 Akses terdakwa miskin yang sangat terbatas terhadap keadilan sehingga persidan- gan yang adil tidak dapat dijamin 6 Setiap pelaku pidana berhak mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi 7 Hukuman mati tidak dapat dilakukan dengan cara yang tidak sewenang-wenang/adil 8 Alasan lain 9 Hukuman mati adalah warisan kolonial yang sudah ketinggalan zaman 10 Tidak ada gunanya memberikan hukuman yang tidak diikuti dengan eksekusi untuk waktu yang lama, dan bahkan tidak akan pernah 11 Hukuman mati mencederai reputasi negara ini tanggapan diberi peringkat dari alasan yang paling yang sering disebut (1) sampai yang paling sedikit (10) Para retensionis ditanya mengapa mereka mendukung retensi hukuman mati [Q5]. Seperti yang diilustrasikan Tabel 2, sebagian besar merasa 'perlu memberi efek gentar kepada orang untuk tidak melakukan pembunuhan', dengan banyak lainnya berpendapat 'perlu memberi efek gentar kepada orang untuk tidak melakukan perdagangan narkoba'. Sepanjang wawancara, komentar peserta juga menekankan efek gentar.23 Misalnya, seorang narasumber menjelaskan: Saya mengamati situasi di Indonesia... ancaman pidana luar biasa, terutama narkoba dan terorisme, masih masif. Inilah mengapa kita membutuhkan peraturan yang lebih ketat [dan] yang lebih kaku agar orang dapat mempertimbangkan kembali niat mereka untuk melakukan pidana. 22 Pancasila merupakan asas dan falsafah dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945 ketika Indonesia baru merdeka. Kelima asas tersebut adalah nasionalisme Indonesia, internasionalisme atau humanisme, persetujuan atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang Maha Esa. [MRS: Footnote ini ngga perlu kali ya dalam versi Bahasa Indonesia] 23 Dalam hal ini, narasumber kami berbeda dari studi Roger Hood tentang Karibia Timur, di mana mayoritas retensionis mendukung hukuman mati karena alasan retributif dan sebagai ganjaran, bukan karena mereka merasa hal itu akan mencegah kejahatan serius (lihat Hood dan Seemungal, Sentenced to Death Without Execution). Temuan 23
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan Tabel 2 Alasan mengapa para retensionis ingin mempertahankan hukuman mati Peringkat Alasan 1 Hukuman mati diperlukan untuk mencegah orang melakukan pembunuhan 2 Hukuman mati diperlukan untuk mencegah orang mengedarkan narkoba 3 Keyakinan agama saya mendukung hukuman mati 4 Akan selalu ada pelaku pidana yang pantas untuk dieksekusi 5 Kerabat dan lainnya mungkin akan mengambil tindakan sendiri jika tidak ada huku- man mati (main hakim sendiri) 6 Karena saya yakin opini publik mendukung hukuman mati untuk pidana berat 7 Keluarga korban perlu dipenuhi keinginannya 8 Alasan lain tanggapan diberi peringkat dari alasan yang paling yang sering disebut (1) sampai yang paling sedikit (8) 2.2 Kekuatan dukungan bagi hukuman mati Survei dangkal yang gagal mengukur kekuatan atau kelenturan dukungan untuk hukuman mati tidak banyak memberi tahu kita tentang kekhawatiran di antara mereka yang awalnya mengaku sebagai retensionis. Pengetahuan tersebut sangat membantu dalam setiap kampanye untuk menggeser wacana keluar dari analisis kasar bahwa hukuman mati diperlukan untuk mencegah kejahatan serius dan karena masyarakat menuntutnya, mengingat kompleksitas dan kelemahan asumsi tersebut. Kami akan kembali ke isu ini pada bagian akhir laporan, namun untuk saat ini, kami mendalami lebih jauh pandangan pihak- pihak yang mendukung hukuman mati tetap dipertahankan untuk melihat seberapa dalam dukungan atas hukuman mati di antara beberapa pembentuk opini. Para retensionis ditanya apakah mereka akan berubah pikiran tentang dukungan mereka atas hukuman mati jika sebuah survei opini publik yang independen dan menyeluruh menemukan bahwa hanya sebagian kecil responden yang mendukungnya [Q8]. Dari mereka yang menjawab, 71% menyatakan bahwa terlepas dari penelitian semacam itu, mereka tetap akan menentang abolisi, tetapi lebih dari seperempat (29%) menyatakan bahwa dalam hal seperti itu mereka mungkin akan mendukung abolisi. Kemudian, dari responden yang mengatakan bahwa survei semacam itu tidak akan mengurangi dukungan mereka, banyak yang menyebutkan bahwa mereka akan mempertanyakan metodologi survei; secara khusus mereka mengatakan bahwa akan sangat sulit untuk menjangkau seluruh populasi yang berjumlah 260 juta orang. Hal ini menyiratkan bahwa mereka terpengaruh oleh persepsi tentang ketidakpraktisan suatu survei yang 'menyeluruh', daripada hasilnya sendiri. Tidaklah mengherankan bahwa mereka tidak memahami bahwa survei terhadap populasi yang besar tidak harus menjangkau seluruh populasi agar dapat menjadi survei yang kuat; bahwa selagi sampel populasi dipilih secara acak, sesuai kriteria stratifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sampel tersebut dapat mewakili seluruh populasi. Namun menarik bahwa tanggapan mereka menunjukkan lebih dari 29% dapat diyakinkan ke arah posisi abolisionis dengan data survei yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil penduduk yang mendukung retensi. Peserta retensionis diberi tahu tentang kecenderungan abolisi internasional dan regional yang aktual dan hipotetis, kemudian ditanyakan tentang bagaimana informasi ini berpengaruh terhadap perasaan mereka tentang retensi hukuman mati di Indonesia. Mereka diberitahu bahwa 'sejak tahun 1989 jumlah negara di dunia yang telah sepenuhnya menghapus hukuman mati telah meningkat dari 35 menjadi 105' 24
dan ditanyakan apakah hal ini memengaruhi pandangan mereka tentang penghapusan [Q16]. Semua yang menjawab menyatakan bahwa ini tidak ada mengubah pandangan mereka; mereka masih akan menentang abolisi. Alasan yang mereka ajukan menunjukkan keyakinan mereka mengenai keunikan Indonesia dari segi geografi dan politik: Negara kami besar, ada ratusan suku, ada keragaman. Apalagi kita menghadapi ancaman nyata, seperti peredaran narkoba, terorisme, dan sebagainya. Saya pikir kita harus membangun pola pikir kita sendiri daripada terpengaruh oleh situasi di negara lain. Ini semua tentang kebutuhan; bagaimana hukum mengatur berasal dari kebutuhan masyarakat. Untuk menguji apakah kedekatan geografis dan kesamaan pengalaman pidana dan politik menggeser posisi mereka, para retensionis diajukan pertanyaan, 'jika suatu negara di Asia Tenggara menghapus hukuman mati, apakah itu akan memengaruhi pandangan Anda tentang apakah Indonesia harus menghapusnya?' [Q17]. Sekali lagi, semua yang menjawab menyatakan bahwa ini tidak akan mengubah pandangan mereka; mereka tetap akan menentang abolisi. Terlepas dari kemiripan dengan yurisdiksi di dekatnya, mereka memberikan argumen yang sama tentang kekhasan konteks Indonesia dalam hal populasi yang besar dan tantangan penegakan hukum berbeda yang mereka hadapi. Untuk menilai kemungkinan pengaruh agama dalam pandangan para retensionis tentang hukuman mati, mereka ditanyakan, 'jika negara mayoritas Muslim lain menghapus hukuman mati, apakah itu akan memengaruhi pandangan Anda tentang apakah Indonesia harus menghapusnya?' [Q18]. Di sini kami menemukan beberapa pergeseran kecil opini, meskipun mayoritas menyatakan bahwa mereka tetap akan menentang abolisi. Melalui penjelasannya, beberapa orang menyebutkan bahwa konteks budaya berbeda berpengaruh meskipun ada kesamaan keyakinan. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu narasumber, 'Pasti tidak! Arab Saudi bukan Indonesia, kan? [Tertawa]. Bahkan Brunei berbeda dengan Indonesia'. Tampaknya para pembentuk opini di Indonesia yang mendukung hukuman mati tidak akan mudah terpengaruh dengan perubahan kebijakan pidana di tempat lain. Tentu saja temuan ini mungkin hanya mencerminkan pekerjaan sebagian besar narasumber kami yang fokus terutama pada Indonesia. Kami harus berasumsi bahwa andai kami mewawancarai beberapa pejabat pemerintah yang perannya lebih berwawasan ke luar, seperti menteri luar negeri, kita kemungkinan akan mendapatkan bahwa kebijakan pidana di wilayah yang lebih luas akan lebih berpengaruh. Akan tetapi, mendukung retensi tidak serta merta berarti mendukung penerapan hukuman mati seperti saat ini. Karenanya, kami bertanya kepada mereka yang mengaku retensionis apakah mereka mendukung status quo (mempertahankan penerapan hukuman mati seperti bentuknya saat ini), atau apakah mereka lebih memilih hukuman mati dibatasi dalam lingkup dan penerapannya, atau dikurangi pembatasannya (yaitu, dengan memperlebar lingkupnya, yang akan berakibat lebih banyak hukuman mati dan eksekusi) [Q4]. Mayoritas retensionis yang menjawab menegaskan bahwa hukuman mati perlu dipertahankan seperti adanya (preferensi atas status quo).24 Peserta menjelaskan lebih lanjut bahwa 'persyaratan untuk seseorang dihukum mati sudah cukup'; berargumen bahwa hukuman mati adalah satu-satunya hukuman yang sepadan bagi kejahatan keji dan menyebut pembenaran agama (serta tujuan penggentarnya, sebagaimana disebutkan di atas). Namun, sebagian menyatakan keprihatinan atas 'kepastian pelaksanaannya'. Mereka secara khusus mengkhawatirkan bahwa efek gentar dan efek positif lainnya dapat terganggu oleh lamanya waktu antara vonis dan eksekusi. Mereka menunjukkan bagaimana 24 Sebagaimana dijelaskan di atas, tidak semua narasumber menjawab setiap pertanyaan. Kadang-kadang mereka menyimpang dari pertanyaan yang diajukan dan pewawancara tidak kembali menanyakan pertanyaan tersebut. Temuan 25
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan ini bervariasi dan dapat sangat lama, dan seringkali tidak ada kepastian apakah hukuman tersebut akan dibatalkan saat naik banding. Pertanyaan normatif tentang batasan lingkup hukuman mati, yang diajukan kepada kedua kelompok responden, menunjukkan bahwa tak satu pun dari mereka ingin memperluas lingkup hukuman mati di Indonesia. Kami kemudian mendorong mereka untuk memikirkan apakah ada jenis tindak pidana yang tidak pernah boleh dijatuhi hukuman mati [Q23]. Secara signifikan, 100% dari kelompok retensionis dan abolisionis yang menjawab setuju bahwa harus ada tindak pidana yang tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Kelompok retensionis merasa bahwa hukuman mati hanya boleh dipertahankan untuk 'kejahatan luar biasa' seperti pembunuhan, terorisme, dan tindak pidana terkait narkoba (dan salah satu peserta menyebutkan perampokan dengan kekerasan). Mereka berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah hukuman yang pantas untuk kejahatan seperti pemerkosaan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan tindak pidana politik. Sementara itu, sebagian besar (56%) dari kelompok abolisionis percaya bahwa hukuman mati harus dihapuskan untuk semua pidana - hal yang tidak mengherankan - meskipun beberapa mengakui bahwa jika hukuman mati dipertahankan, maka seharusnya hukuman mati hanya untuk 'kejahatan luar biasa'. Senada dengan itu, narasumber ditanyakan apakah ada kelompok orang yang, secara prinsip, harus dikecualikan dari hukuman mati [Q24]. Dari mereka yang menanggapi, 75% retensionis dan 100% abolisionis menjawab setuju. Para retensionis berpandangan bahwa anak-anak, perempuan hamil, orang tua, dan penyandang disabilitas mental atau fisik tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Mayoritas (52%) dari mereka yang diidentifikasi sebagai abolisionis menegaskan bahwa semua orang harus dikecualikan dari hukuman mati, tetapi sisanya menyebut bahwa anak-anak, perempuan hamil, orang tua, dan orang dengan disabilitas mental harus selalu dikecualikan. Jawaban ini sebagian besar sesuai dengan norma internasional. 2.3 Pengetahuan peserta tentang hukuman mati Di awal wawancara, peserta diberikan serangkaian 'Fakta Utama' tentang hukuman mati di Indonesia, untuk mengetahui pengetahuan apa tentang penerapan hukuman mati yang mendasari opini mereka [Q1]. Mereka ditanyakan apakah dari rangkaian fakta tersebut ada yang tidak mereka ketahui. Sementara lebih dari separuh responden (baik retensionis maupun abolisionis) mengetahui semua fakta dan hanya satu narasumber yang tidak mengetahui satu pun fakta, sebagian besar mengatakan bahwa mereka mengetahui sebagian besar fakta yang disajikan. Dalam hal ini, para pembentuk opini di Indonesia cukup terinformasi, seperti para narasumber di Zimbabwe dan Karibia Timur. Fakta yang paling tidak diketahui di antara peserta (tidak diketahui oleh 18%) adalah bahwa 'terdapat lebih dari 260 narapidana yang dipidana mati pada akhir 2017' dan 13% tidak tahu bahwa Indonesia tidak memberikan suara (abstain) pada resolusi PBB terakhir tentang moratorium terhadap hukuman mati. Namun, hanya dua narasumber yang tidak mengetahui bahwa antara dua pertiga sampai tiga perempat dari mereka yang dijatuhi hukuman mati dihukum karena tindak pidana terkait narkoba, yang menunjukkan bahwa para peserta sangat mengetahui bahwa hukuman mati biasa diterapkan untuk tindak pidana narkoba. Perbandingan lebih lanjut atas pengetahuan retensionis dan abolisionis dapat dibuat berdasarkan data dari serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk memastikan pengetahuan pribadi mereka tentang 26
penelitian dan perkembangan kebijakan mengenai hukuman mati, serta persepsi mereka tentang pengetahuan para pengambil keputusan politik tentang hal-hal ini [Q9-Q12]. Kami menanyakan pengetahuan mereka mengenai bukti kuat dari negara lain tentang efek gentar dan penghuukman yang salah, juga mengenai laporan yang telah diterbitkan di Indonesia tentang proses persidangan dan pra-persidangan yang tidak memadai. Tanggapan mereka terhadap pertanyaan mengenai pengetahuan mereka tentang penelitian dan kebijakan yang relevan menunjukkan bahwa rata-rata mereka 'mengetahui sesuatu tentang' penelitian ini dan mereka yang mendukung abolisi memiliki informasi lebih baik tentang masalah ini daripada mereka yang mengidentifikasi diri sebagai retensionis. Namun, mereka menilai bahwa pengambil keputusan politik tidak mengetahui informasi tentang penelitian ini, termasuk penelitian yang diterbitkan tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengecualian atas kurangnya kepercayaan mereka mengenai pengetahuan dan pemahaman di antara para pengambil keputusan politik terdapat pada pertanyaan kami tentang Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru. Mereka percaya bahwa para pengambil keputusan politik sangat mengetahui tentang RUU tersebut, mengingat bahwa perubahan yang direncanakan sedang dilaksanakan oleh pemerintah. (lihat Tabel 3) Temuan 27
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan Tabel 3: Pengetahuan peserta, dan persepsi mereka mengenai pengetahuan pengambil keputusan politik tentang penelitian dan kebijakan tentang hukuman mati Ada bukti kuat dari Amerika dan Singapura yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek gentar tambahan pada tingkat pembunuhan dibanding efek gentar dari penjara jangka panjang. Rata-rata, peserta menjawab bahwa mereka 'mengetahui sesuatu tentang hal tersebut'. Para abolisionis cenderung lebih baik pengetahuannya daripada retensionis. Ketika ditanya mengenai pengetahuan pengambil keputusan politik tentang fakta ini, responden paling sering menjawab bahwa mereka 'tidak mengetahui' hal ini. Walau begitu, beberapa peserta berpendapat bahwa politisi tidak mau menerima atau mengakui fakta ini. Ada bukti kuat dari negara lain mengenai niscayanya kesalahan dan penghukuman orang yang tidak bersalah di negara-negara yang menerapkan hukuman mati. Rata-rata, peserta menjawab bahwa mereka 'mengetahui sesuatu tentang hal tersebut'. Para abolisionis cenderung lebih baik pengetahuannya daripada retensionis. Ketika ditanya mengenai pengetahuan pengambil keputusan politik tentang fakta ini, responden paling sering menjawab bahwa mereka 'tidak mengetahui' hal ini. Namun, ada yang menyebut kasus Sengkon dan Karta sempat menarik perhatian publik terhadap persoalan ini.25 Pada 2015, Institute for Criminal Justice Reform menerbitkan laporan tentang proses persidangan dan pra-persidangan yang tidak adil bagi mereka yang dituduh melakukan tindak pidana berat di Indonesia (Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah yang Meragukan). Rata-rata, peserta menjawab bahwa mereka 'mengetahui sesuatu tentang hal tersebut'. Para abolisionis cenderung lebih baik pengetahuannya daripada retensionis. Ketika ditanya mengenai pengetahuan pengambil keputusan politik tentang laporan ini, responden paling sering menjawab bahwa mereka 'tidak mengetahui' hal ini. Para peserta menyebutkan kesulitan menerjemahkan temuan penelitian organisasi masyarakat sipil menjadi pengetahuan publik yang tersebar luas. Ada rencana untuk mengubah pendekatan penerapan hukuman mati dalam Rancangan Undang- Undang KUHP Indonesia yang baru. Rata-rata, peserta menjawab bahwa mereka 'mengetahui sesuatu tentang hal tersebut'. Para abolisionis cenderung lebih baik pengetahuannya daripada retensionis. Ketika ditanya mengenai pengetahuan pengambil keputusan politik tentang laporan ini, responden paling sering menjawab bahwa mereka 'mengetahui sangat baik' dan menyatakan bahwa ini adalah karena rencana perubahan ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan para pembentuk opini memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang penelitian dan kebijakan tentang hukuman mati, abolisionis lebih baik pengetahuannya daripada retensionis, dan dengan pengecualian rencana revisi RUU KUHP Di Indonesia, para pembentuk opini memiliki persepsi bahwa pengambil keputusan politik tidak memiliki 25 Putusan MA No. PKK/Kr/1980, 31 Januari 1981. Sengkon dan Karta dihukum atas pembunuhan dengan tidak benar. Enam tahun setelah menjalani hukuman, orang lain mengakui kejahatannya. Namun, karena masa pengajuan banding sudah lewat, tampaknya tidak ada lagi upaya yang dapat mereka tempuh. Perkara Sengkon dan Karta diberitakan secara luas, dan Mahkamah Agung kemudian mempertimbangkan putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap sebelumnya, sehingga pada akhirnya menghasilkan pembebasan Sengkon dan Karta pada 1981.. 28
pengetahuan yang baik. Dalam semua segi, temuan kami serupa dengan temuan di Zimbabwe dan Karibia Timur. 2.4. Pandangan peserta tentang keamanan dan keampuhan sistem peradilan pidana Survei opini secara konsisten menunjukkan bahwa dukungan terhadap hukuman mati umumnya berhubungan dengan kepercayaan akan suatu proses pra-persidangan dan persidangan yang adil dan setara.26 Dukungan biasanya akan melemah dengan pengetahuan bahwa proses pidana, di semua negara, dapat keliru dan dapat menghasilkan hukuman yang salah dan, dalam hal hukuman mati, mengakibatkan eksekusi orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari bukti empiris tentang kepercayaan akan keamanan dan keampuhan proses pidana kalangan yang pendapatnya dapat membentuk wacana dan berdampak pada kebijakan pidana. Meskipun kepercayaan yang rendah pada proses pidana tidak serta merta berkorelasi dengan rendahnya dukungan terhadap hukuman mati,27 hal itu dapat dimanfaatkan oleh kalangan yang ingin menghapus hukuman mati. Narasumber diminta pandangannya tentang seberapa sering penghukuman yang salah terjadi di Indonesia [Q25]. Para retensionis paling sering menjawab bahwa penghukuman yang salah 'jarang' terjadi (70% dari yang menjawab), sedangkan abolisionis paling sering menjawab 'terkadang' (36% dari yang menjawab). Ini menunjukkan bahwa retensionis memiliki kepercayaan yang lebih tinggi pada keamanan putusan. Dalam menjelaskan jawaban mereka, beberapa narasumber abolisionis menegaskan pentingnya membedakan antara dua jenis penghukuman yang salah: di satu sisi, kesalahan dalam proses pidana (sesungguhnya tidak bersalah), dan di sisi lain kesalahan vonis (di mana hukumannya sangat berlebihan), dan mereka menyatakan bahwa jenis kesalahan yang kedua paling umum terjadi. Selanjutnya, para narasumber ditanyakan seberapa sering menurut mereka sistem peradilan pidana Indonesia menyediakan pengaman yang memadai untuk mencegah kegagalan keadilan (miscarriage of justice) [Q26]. Secara keseluruhan, peserta (baik retensionis maupun abolisionis) paling sering menjawab bahwa sistem hanya 'terkadang' menyediakan pengaman yang memadai (38% dari yang menjawab). Tetapi hampir dua pertiga responden (63%) memilih jawaban yang mengindikasikan kepercayaan yang rendah pada sistem: 'tidak pernah', 'jarang' atau 'kadang-kadang'. Responden menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan antara hak hukum terdakwa, yang dilindungi dalam KUHAP dan UUD, dengan implementasi pengaman aktual; dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara hukum tertulis dan hukum dalam praktiknya. Sebagai contoh spesifik, salah satu narasumber menyatakan bahwa kasus narkotika biasanya melibatkan orang asing, dan hal ini menimbulkan tantangan yang signifikan dalam proses hukum, karena terdakwa sering tidak mendapatkan bantuan penerjemah pada berbagai tahapan sistem peradilan pidana, meskipun hukum sudah mengatur bahwa mereka berhak didampingi penerjemah selama proses pemeriksaan di kepolisian dan sepanjang persidangan, dan meskipun perjanjian internasional mengharuskan negara untuk menyediakan bantuan tersebut.28 Responden ditanya apakah menurut mereka polisi dapat dipercaya untuk memastikan bahwa tersangka diperlakukan adil, dan secara keseluruhan jawaban yang paling sering adalah 'kadang-kadang' (38% 26 Hood R., Is Public Opinion a Justifiable Reason Not to Abolish the Death Penalty? A Comparative Analysis of Surveys in Eight Countries, Berkeley Journal of Criminal Law 23 2018, hal.218-242. 27 Hoyle C. and Lehrfreund S., Contradictions in Judicial Support for Capital Punishment in India and Bangladesh 28 Vienna Convention on Consular Relations 1963, Article 36. Temuan 29
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan dari yang menjawab) [Q27]. Namun, setengah dari responden menjawab bahwa polisi 'tidak pernah' bisa dipercaya atau 'jarang' atau 'kadang-kadang'. Dengan kata lain, setengah dari narasumber memiliki kepercayaan rendah terhadap polisi. Beberapa menyebutkan bahwa kita tidak dapat menyamaratakan, karena walaupun mungkin terdapat masalah dengan petugas individu, ini tidak berarti kepolisian secara keseluruhan bermasalah. Disebutkan bahwa kepolisian diatur oleh ketentuan hukum seperti UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan KUHAP meski tidak semua berkeyakinan bahwa ketentuan- ketentuan tersebut melindungi semua tersangka dan terdakwa dalam praktiknya. Beberapa narasumber kami memberikan tanggapan yang sangat negatif untuk pertanyaan ini, termasuk seperti berikut ini: Polisi tidak bisa dipercaya. Meskipun ada beberapa perbaikan (yang terjadi karena mereka menambahkan hak asasi manusia ke dalam kurikulum mereka), budaya polisi tidak banyak berubah. Itu masalah besar di Indonesia. Polisi itu korup. Para tersangka harus membayar mereka - menyuap mereka - jika mereka ingin diperlakukan dengan baik. Korban juga perlu menyuap polisi untuk memastikan laporan mereka atas tindak pidana ditangani. Untuk pertanyaan apakah responden berpendapat bahwa jaksa dapat dipercaya untuk memastikan bahwa tersangka diperlakukan secara adil, terdapat perbedaan antara jawaban abolisionis dan retensionis [Q28]. Kelompok abolisionis paling sering menjawab bahwa jaksa hanya 'kadang-kadang' dapat dipercaya (44% dari yang menjawab), sedangkan retensionis paling sering menjawab 'biasanya' (60% dari yang menjawab), menengarai bahwa kelompok retensionis lebih percaya pada layanan kejaksaan. Secara keseluruhan, setengah dari responden menunjukkan kepercayaan yang rendah pada jaksa. Sekali lagi, peserta menegaskan bahwa itu tergantung masing-masing jaksa. Terlepas dari catatan tersebut, ada seruan untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan untuk memerangi korupsi. Seruan ini terlepas fakta bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dibentuk pada 2003 untuk mengawasi kasus korupsi di instansi kepolisian dan kejaksaan. Atas pertanyaan apakah terdakwa diperlakukan secara adil di pengadilan pada persidangan, kelompok retensionis paling sering menjawab 'biasanya' (75% dari yang menjawab), sementara abolisionis terbagi antara 'kadang-kadang' (35% dari yang menjawab) dan 'biasanya '(35% dari yang menjawab) [Q29]. Meskipun demikian, secara keseluruhan, sepertiga peserta memiliki kepercayaan yang rendah pada pengadilan. Dari yang menjawab, ada pengakuan bahwa situasi sekarang sudah membaik karena pengadilan terbuka untuk dipantau publik. Sebaliknya, satu orang responden memberikan kritik terhadap kurangnya kapasitas sistem peradilan: Perkara yang masuk ke pengadilan kita banyak, sementara berapa banyak hakim yang benar-benar dapat membaca berkas kasus? Panitera yang membacanya. Beberapa kasus yang kami bantu menunjukkan bahwa keputusannya hanya bersifat salinan... [Kasusnya] berbeda tetapi mereka hanya menyalin putusannya; bahkan terdapat kesalahan ketik. Apa maksud semua ini? Ada terlalu banyak berkas, jadi mereka tidak punya waktu untuk membaca berkasnya. Ini bahkan lebih buruk lagi pada tingkat banding dan kasasi. Jelas bahwa responden kami tidak menunjukkan kepercayaan yang besar pada proses pidana dan terkait hal-hal tertentu, seperti kekhawatiran tentang penghukuman yang salah dan kepercayaan pada jaksa dan pengadilan, narasumber abolisionis menunjukkan kepercayaan yang jauh lebih kecil terhadap proses peradilan daripada retensionis. Biarpun demikian, hubungan antara rendahnya kepercayaan pada sistem peradilan dan dukungan untuk abolisi tidak sederhana. Mengungkap kecacatan dalam proses pidana dapat memengaruhi opini tentang hukuman, tetapi mungkin tidak akan menggoyahkan mereka yang 30
menginginkan kebijakan pidana yang keras karena meyakini hal tersebut dapat mencegah orang-orang yang hendak melakukan kejahatan serius. Kami ingin memahami pandangan para peserta tentang tujuan dan keampuhan penghukuman, serta penilaian mereka tentang tindakan lain yang dapat mengurangi kejahatan lebih baik, untuk menempatkan pandangan mereka tentang abolisi dalam konteks pidana dan sosial yang lebih luas. 2.5. Pandangan peserta tentang tujuan dan efektivitas tindakan keadilan Nyaris semua retensionis dan abolisionis menyebut efek gentar sebagai tujuan utama dari hukuman mati terhadap seorang pelaku pidana, meskipun yang lain banyak menyebutkan pelumpuhan [Q22]. Selain itu, mereka juga menyebut hukuman mati memiliki tujuan retributif, dengan cukup sering menyebut 'hukuman', 'keadilan' atau 'balas dendam' untuk kejahatan keji di mana terdakwa tidak dapat direhabilitasi. Beberapa berbicara tentang hukuman mati sebagai warisan kolonialisme yang terus digunakan sebagai 'alat politik untuk konsolidasi nasional', untuk 'menciptakan ilusi negara yang kuat'. Lebih lanjut, sebagaimana dibahas pada bagian 2.1, para peserta yang mendukung hukuman mati bersikap demikian terutama karena mereka menganggap hukuman mati sebagai penangkal kejahatan keji dan tindak pidana narkoba (lihat Tabel 1, di atas). Namun demikian, studi opini serupa lainnya telah menunjukkan bahwa walaupun kelompok retensionis akan menegaskan dukungan mereka terhadap hukuman mati dengan mengacu pada efek gentar, dan meskipun para abolisionis juga merasa ini adalah alasan utama mengapa pemerintah mempertahankan hukuman mati, ketika ditanyakan pertanyaan yang lebih umum tentang langkah-langkah keadilan sosial atau pidana apa yang kemungkinan dapat mengurangi kejahatan, hampir semuanya menyebut langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan moral kepada kaum muda, serta pemolisian yang lebih baik. Sedikit yang menyebutkan memperbanyak hukuman mati atau memperbanyak eksekusi.29 Narasumber kami juga diminta untuk menyusun peringkat langkah-langkah untuk kejahatan keji di Indonesia menurut urutan keampuhannya [Q13]. Dari para retensionis yang menjawab pertanyaan ini, 'pemolisian yang lebih efektif dalam mengadili pelaku' dan 'mengurangi kemiskinan' menempati peringkat tertinggi. Dari para abolisionis yang menjawab, 'mengurangi kemiskinan' juga menduduki peringkat tertinggi. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu peserta: Mengurangi kemiskinan, karena pidana yang terjadi di Indonesia cenderung dipicu oleh masalah ekonomi. Memang ada faktor lain yang bisa membuat orang melakukan tindak pidana, namun pengaruhnya tidak sebesar faktor ekonomi. Sementara, satu responden mengatakan bahwa semua langkah dapat berhasil, tidak satu pun memilih 'memperbanyak hukuman mati' atau 'memperbanyak eksekusi'. Selanjutnya, responden diminta untuk menyusun peringkat langkah-langkah untuk mengurangi tindak pidana narkoba di Indonesia menurut urutan keampuhannya [Q14]. Dari kelompok retensionis yang menjawab, 'pemolisian yang lebih efektif dalam membawa pelaku ke peradilan' menempati peringkat 29 Lihat, sebagai contoh, Hood dan Seemungal, Sentenced to Death without Execution, dan Hoyle, Time to Abolish the Death Penalty in Zimbabwe. Temuan 31
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan tertinggi, di mana satu narasumber berkomentar, '[merespons pidana narkoba] membutuhkan profesionalisme aparat penegak hukum dan jejaring atau sinergi dengan bidang lain... karena melibatkan kejahatan terorganisir'. Sedangkan dari para abolisionis yang menjawab, 'kendali yang lebih baik atas peredaran narkoba' menduduki peringkat tertinggi. Beberapa menyebut bahwa peredaran narkoba harus diatur sebagaimana industri alkohol dan tembakau diatur di Indonesia. Hanya dua responden yang menyatakan bahwa memperbanyak hukuman mati dan eksekusi akan membantu. Jelas, ketika ditanya apa yang bisa berhasil dalam mengurangi kejahatan berat di Indonesia, mereka yang tahu cukup banyak tentang sistem peradilan pidana tidak akan menjawab hukuman mati. Mengingat bahwa hampir semua retensionis yang kami wawancarai tidak mengatakan bahwa memperbanyak hukuman mati dan eksekusi dapat mengurangi tindak pidana narkoba, kami bertanya kepada mereka apakah dukungan mereka terhadap hukuman mati akan berkurang jika ada keraguan atas kemampuan hukuman mati untuk mencegah tindak pidana narkoba [Q15]. Fakta berikut disajikan kepada peserta retensionis: Setelah 18 eksekusi terakhir untuk pidana narkoba (tahun 2015-16), tercatat peningkatan pidana narkoba, yang menunjukkan bahwa eksekusi tidak menangkal orang untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Ketika ditanya apakah ini akan mengubah pandangan mereka tentang retensi hukuman mati untuk pidana narkoba, semua menyatakan 'tidak', hal ini tidak akan mengubah pandangan mereka tentang hukuman mati. Ini adalah temuan yang menarik. Para retensionis membenarkan hukuman mati untuk narkoba dengan mengacu pada efek gentar. Namun mereka kemudian jarang menyebut hukuman mati ketika ditanya apa yang dapat mengurangi tindak pidana narkoba, dan ketika diberi informasi yang mungkin menggugat teori efek gentar, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak berdampak pada dukungan mereka terhadap hukuman mati untuk tindak pidana narkoba. Ketika menjelaskan mengapa hal itu tidak mengubah pandangan mereka, mereka memberikan pembenaran berikut, yang gagal menjelaskan rangkaian temuan yang agak kontradiktif ini: Kita tidak bisa sembarangan menyimpulkan bahwa hukuman mati yang tidak efektif menyebabkan semakin banyaknya kasus peredaran narkoba... alasannya bisa jadi karena semakin banyaknya produsen narkoba. Jika tidak ada hukuman mati sama sekali, angka peredaran gelap narkoba di Indonesia akan jauh lebih tinggi. Peredaran gelap narkoba di Indonesia didukung oleh letak geografisnya... geografi Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau sehingga menjadi sasaran yang tepat dan peluang yang sangat baik bagi perdagangan internasional. Pelabuhan resmi bisa dihitung 1, 2, 3, hanya beberapa puluh, tapi ada ribuan pelabuhan ilegal di Indonesia... Sedangkan anggota Polri hanya 460.000. Bagaimana cara 460.000 polisi mengendalikan 17.000 pulau? Komentar terakhir ini mengungkap keprihatinan di antara para pembentuk opini Indonesia, serta di antara warga negara pada umumnya, bahwa Indonesia rentan terhadap perdagangan narkoba regional dan bahwa Indonesia harus melindungi perbatasannya yang panjang dari perdagangan zat terlarang yang diproduksi di negara-negara tetangga. Kami kemudian menggali pandangan ini lebih dalam untuk menemukan dukungan untuk teori persaingan yurisdiksi. 32
2.6. Pandangan peserta tentang pidana dan keadilan Indonesia dalam konteks regional Warga Indonesia, sebagaimana warga negara lain di kawasan Asia Tenggara, mungkin takut akan potensi dampak buruk jika hukuman yang berlaku tidak seberat negara tetangga. Mereka mungkin khawatir bahwa pengedar narkoba di kawasan ini akan memilih untuk melakukan kegiatan perdagangan gelap di negara-negara di mana risiko deteksi lebih rendah dan, yang terpenting, akibatnya lebih rendah - dengan kata lain, di mana tidak ada risiko hukuman mati jika tertangkap. Kekhawatiran tersebut dapat menimbulkan penentangan terhadap abolisi jika dianggap bahwa perubahan kebijakan pidana dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan penjualan narkoba. Untuk menguji pandangan peserta tentang hal ini, kami mengajukan serangkaian pertanyaan tentang kebijakan dan praktik Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebelumnya, kami memastikan negara mana yang dianggap sebagai tetangga Indonesia oleh peserta (misalnya, negara dengan kemiripan budaya, masalah pidana, kebijakan, hubungan bisnis, atau hubungan timbal balik) [Q30]. Gambar 2 menampilkan persentase peserta (dari yang menjawab) yang menganggap setiap negara di kawasan Asia Tenggara sebagai tetangga dekat. Gambar 2: Negara yang dianggap peserta sebagai tetangga dekat Indonesia n e d n o p s e r e s a t n e s r e P 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sin ga p ura M alaysia Filipin a Bru n ei* T h aila n d A ustralia M ya n Vietn a m m ar Cin a La os Pa kista n K a m b oja Ti m or Leste* In dia B a n gla d es h H o n g K o n g* Negara-negara ini tidak disebut dalam panduan wawancara tetapi disebutkan dan dicatat di bawah opsi 'lainnya'. Tidak mengherankan bahwa negara yang paling sering disebut adalah tetangga yang dekat secara geografis, yakni Malaysia, Singapura dan Filipina. Selain itu, dua yang disebut pertama adalah negara- negara dengan hukum dan kebijakan yang cukup serupa tentang pidana narkoba. Setelah menetapkan negara mana yang dianggap sebagai tetangga terdekat Indonesia, kami menanyakan kepada peserta, undang-undang dan permasalahan narkoba negara mana yang paling memengaruhi tindak pidana dan masalah narkoba di Indonesia [Q31]. Gambar 3 menunjukkan bahwa Malaysia paling berpengaruh, dengan Singapura, Cina, Thailand, dan Filipina juga dianggap memiliki pengaruh. Temuan 33
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan Gambar 3: Negara yang dianggap peserta memengaruhi masalah narkoba dan pidana Indonesia n e d n o p s e r e s a t n e s r e P 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 M alaysia Sin ga p ura Cin a* T h aila n d Filipin a A ustralia* Pa kista n* In dia* Ira n* H o n g K o n g* M ya n m ar Negara-negara ini tidak disebut dalam panduan wawancara tetapi disebutkan dan dicatat di bawah opsi 'lainnya'. Penjelasan peserta untuk pilihan ini cukup terang menjelaskan persoalan. Ketika diminta mengklarifikasi bagaimana masalah pidana dan narkoba di negara-negara ini memengaruhi Indonesia, banyak yang berbicara mengenai dampak aliran dan pasar narkoba regional, terutama yang berkaitan dengan 'Segitiga Emas' [Q32]. Beberapa menyebut perbatasan Indonesia yang lemah, dan bagaimana integrasi ASEAN dan kebebasan bergerak memfasilitasi pidana transnasional. Yang agak mengkhawatirkan, ada yang menyebut bahwa Indonesia telah terpengaruh (dan mulai meniru) kebijakan informal Presiden Duterte tentang pembunuhan di luar hukum terhadap pengguna dan pengedar narkoba di Filipina. Namun demikian, saat peserta ditanya bagaimana kebijakan peradilan pidana di negara-negara berpengaruh ini dapat berdampak pada Indonesia, banyak dari mereka menekankan bahwa kebijakan- kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak, dan lagi-lagi berulang kali merujuk 'kedaulatan' Indonesia [Q33]. Yang lain menyatakan bahwa kebijakan hukum Indonesia pada dasarnya berpedoman pada konstitusi. Para narasumber menjelaskan bahwa transfer kebijakan agak terhalangi oleh perbedaan sistem hukum negara, sebagian besar karena sejarah kolonial masing-masing yang berbeda. Jadi, misalnya, kami diberi tahu bahwa tidak mungkin membandingkan secara langsung situasi di Malaysia karena Malaysia, tidak seperti Indonesia, mewarisi sistem Common Law Anglo-Saxon. Secara umum, peserta menilai Indonesia 'unik' dan tidak bisa dibandingkan langsung dengan negara lain, bahkan yang berada di kawasan yang sama; misalnya, ketika ditanya tentang potensi perubahan jika Malaysia menghapus hukuman mati, mereka menduga jawaban pemerintah kemungkinan besar akan 'itu kan Malaysia. 34
Penduduk mereka sedikit; wilayahnya kecil'. Jelas asumsinya di sini adalah bahwa kebijakan peradilan harus mencerminkan jumlah dan keragaman penduduk terbesar keempat di dunia, yang tersebar di sepanjang gugus kepulauan yang sangat luas. Meskipun demikian, beberapa pihak mengakui bahwa ASEAN telah memberi pengaruh, khususnya melalui slogan 'bebas narkotika', pertemuan bilateral penegak hukum dan pembuatan kebijakan regional. Memang sangat dirasakan bahwa Indonesia dipengaruhi retorika 'Perang Melawan Narkoba' dan pendekatan kebijakan peradilan pidana regional. Meskipun diakui bahwa politisi Muslim mungkin akan mengacu pada negara-negara Islam lain di wilayahnya, seperti Malaysia dan Brunei, seorang narasumber menawarkan sebuah analisis pengaruh yang lebih teliti. Ia menegaskan bahwa Indonesia lebih mungkin memimpin dalam hal kebijakan pidana narkoba. Namun ia juga menyatakan bahwa walaupun kebijakan dan praktik kemungkinan besar tidak akan merespons diplomasi, hal ini dapat dipengaruhi oleh ancaman terhadap proyek ekonomi yang menguntungkan: Saya lebih melihat Indonesia sebagai pemimpin. Sebenarnya bukan pengikut dalam hal kebijakan narkotika... Kecuali dalam hal perekonomian, ASEAN tidak pernah memberi pengaruh apa pun (pada kami). ASEAN tidak pernah mempengaruhi kami dalam hal hukum dan kebijakan. Australia mengungkapkan kemarahan mereka setelah beberapa warganya, termasuk Andrew Chan, dieksekusi. Tapi kami baik-baik saja... apakah kami terpengaruh oleh pembalasan dari Brazil tentang Rodrigo (Gularte)? Brasil malah mengeluarkan pernyataan. Ada juga orang Prancis yang mendapatkan hukuman mati, tetapi hukuman mereka dibatalkan. Apakah fakta- fakta tersebut menunjukkan bahwa kami dipengaruhi secara diplomatis? Tidak juga. Tapi misalnya Cina yang memberi teguran, mungkin akan diperhitungkan karena kami punya banyak proyek infrastruktur bersama dengan Cina, serta dengan Jepang. Jadi dalam hal pengaruh, saya tidak yakin apakah kebijakan hukum kami dapat dipengaruhi oleh negara lain. Namun ekonomi adalah pengaruh utama. 'Jika Anda mengeksekusi warga negara saya, saya akan menarik diri dari proyek'. Itu akan lebih efektif. Untuk lebih mendalami masalah ini, peserta diminta untuk memilih satu negara tetangga yang kebijakan dan praktiknya terhadap pengedar narkoba memiliki pengaruh paling kuat terhadap peredaran narkoba di Indonesia. Malaysia paling sering dipilih (oleh 55% responden). Setelah itu kami mengajukan tiga pertanyaan kepada responden untuk mengungkapkan persepsi mereka tentang risiko penangkapan dan risiko hukuman berat di negara itu dibandingkan dengan Indonesia [Q34-Q36]. Data yang disajikan pada Gambar 4, 5 dan 6 menunjukkan bahwa mayoritas narasumber berpendapat bahwa hukum, risiko, dan akibatnya sama, meskipun seperlima berpendapat bahwa risiko dan akibatnya lebih tinggi di Indonesia. Temuan 35
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan Gambar 4: Apakah hukum pidana terhadap pengedar narkoba di Indonesia berbeda dengan praktik di Malaysia/ negara lain? 10% 50% 40% ■ Sama ■ Lebih ringan ■ Lebih berat Gambar 5: Apakah pengedar narkoba di Indonesia menghadapi risiko penangkapan dan penghukuman yang sama seperti di Malaysia/negara lain? 20% 20% 60% ■ Lebih rendah ■ Sama ■ Lebih berat Gambar 6: Apakah pengedar narkoba di Indonesia menghadapi risiko hukuman mati yang sama dengan di Malaysia/negara lain? 20% 10% 70% ■ Lebih rendah ■ Sama ■ Lebih besar 36
Menyusul pertanyaan-pertanyaan ini, para peserta diberikan serangkaian pernyataan yang lebih tajam untuk memastikan sejauh mana pemikiran mereka tentang kebijakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba dan hukuman mati didasarkan pada kekhawatiran bahwa pengedar narkoba lebih tertarik dengan negara-negara yang memiliki kebijakan pidana dan praktik penghukuman yang lebih lunak [Q37-38]. Tabel 5, yang menunjukkan sejauh mana peserta setuju atau tidak setuju dengan pernyataan- pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa walaupun diakui oleh sebagian besar peserta bahwa pengedar narkoba mungkin menargetkan negara dengan risiko lebih rendah dan negara abolisionis pada khususnya, mayoritas tidak berasumsi bahwa ini kemudian berarti bahwa bahayanya secara agregat menjadi lebih besar terkait penggunaan narkoba, pengedaran dan kematian terkait narkoba untuk negara-negara yang tidak memiliki atau tidak menggunakan hukuman mati. Mereka tidak berpendapat bahwa penghapusan hukuman mati di Indonesia akan mengakibatkan kerugian yang lebih buruk. Dengan kata lain, seperti yang diisyaratkan dalam tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan lain, wawancara kami sangat canggih dalam analisisnya tentang sejauh mana hukuman mati akan mencegah pidana narkoba. Tabel 5: Persaingan Yurisdiksi Pernyataan Hasil* Pengedar narkoba akan memilih lokasi untuk menjual narkoba di mana mereka cenderung tidak akan ditangkap dan dihukum. 75% peserta 'SETUJU' Pengedar narkoba akan memilih lokasi untuk menjual narkoba di mana mereka kecil kemungkinannya untuk menerima hukuman mati. 54% peserta 'SETUJU' Penggunaan narkoba lebih rendah di negara- negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. 69% peserta 'TIDAK SETUJU' Kematian terkait narkoba lebih rendah di negara-negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. 56% peserta 'TIDAK SETUJU' Pengedar narkoba akan mengalihkan bisnisnya ke Indonesia jika Indonesia mengurangi risiko hukuman mati bagi para pengedar narkoba. 60% peserta 'TIDAK SETUJU' Kematian terkait narkoba akan meningkat di Indonesia jika Indonesia mengurangi risiko hukuman mati bagi pengedar narkoba sementara negara tetangga dekat Indonesia mempertahankan hukuman mati. 56% peserta 'TIDAK SETUJU' Peredaran narkoba akan meningkat jika Indonesia mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup bagi pengedar narkoba. 63% peserta 'TIDAK SETUJU' Kematian terkait narkoba akan meningkat jika Indonesia mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup bagi pengedar narkoba. 61% peserta 'TIDAK SETUJU' Th* Persentase adalah dari peserta yang menjawab pertanyaan ini. Temuan 37
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan 2.7. Pandangan peserta tentang penghapusan hukuman mati di Indonesia Para peserta diajukan pertanyaan mengapa menurut mereka Indonesia belum memutuskan untuk menghapus hukuman mati [Q2]. Seperti yang disajikan pada Tabel 6, alasan yang paling tinggi peringkatnya adalah 'karena pemerintah percaya bahwa hukuman mati diperlukan sebagai penangkal untuk mengendalikan perdagangan narkoba' dan penjelasan keempat yang paling umum adalah bahwa pemerintah percaya hukuman mati diperlukan untuk mencegah pembunuhan. Alasan kedua yang paling banyak disebut berakar pada kepercayaan bahwa mayoritas masyarakat mendukung hukuman mati. Terkait kedua alasan utama ini, para pembentuk opini Indonesia sejalan dengan orang-orang yang diwawancarai untuk studi serupa yang dilakukan di Karibia Timur.30 Hal ini menunjukkan bahwa di banyak negara, pemerintah percaya pada teori efek gentar dan pentingnya tampil responsif terhadap kehendak rakyat. Pengaruh Islam juga tidak dapat diabaikan, di mana keyakinan ideologis dan keagamaan orang-orang yang berkuasa menduduki penjelasan ketiga paling populer. Dan memang beberapa peserta mengamati bahwa bagi banyak orang hukuman mati adalah 'keharusan moral'. Kedaulatan adalah pembenaran yang paling tidak populer yang dipilih dari penjelasan lainnya hanya oleh lima orang yang kami wawancarai. Tetapi alasan-alasan lainnya tampaknya menjelaskan adanya tindakan kepraktisan politik tertentu. Seperti yang dikatakan oleh seorang responden, '[hukuman mati] adalah alat dukungan politik yang penuh perhitungan'. Seorang lainnya menjelaskan, 'Indonesia masih ada dalam kondisi turbulensi. Indonesia perlu menciptakan citranya sebagai negara yang kuat'. Ada juga kesadaran bahwa eksekusi cenderung terjadi pada titik-titik krusial dalam siklus politik sebagai cara untuk menggalang dukungan bagi pemerintah. Tabel 6: Mengapa pemerintah belum menghapus hukuman mati Peringkat Alasan 1 Karena pemerintah meyakini hukuman mati diperlukan sebagai penangkal untuk mengontrol peredaran narkoba 2 Karena mayoritas warga masih mendukung hukuman mati, tidak ada tekanan untuk menghapusnya 3 Karena keyakinan ideologis dan agama kalangan yang memiliki kekuatan untuk menghapusnya 4 Karena pemerintah meyakini hukuman mati diperlukan sebagai penangkal terjadinya pembunuhan 5 Karena tidak adanya kepemimpinan politik untuk melakukan perubahan hukum 6 Karena menurut politisi dukungan terhadap penghapusan akan membuat mereka tidak populer dengan pemilih mereka DAN/ATAU memicu oposisi di media 7 Karena para hakim tidak mendukung penghapusan 8 Karena ini adalah masalah masing-masing negara untuk memutuskan sesuai dengan keadaan mereka sendiri tanggapan diurutkan berdasarkan pentingnya alasan 30 Hood dan Seemungal, Sentenced to Death without Execution. 38
Di awal wawancara, salah satu 'Fakta Utama' hukuman mati di Indonesia yang diberitahukan kepada peserta untuk menilai basis pengetahuan mereka merujuk pada sejarah rekam jejak pemberian suara Indonesia pada resolusi PBB tentang moratorium universal: Di PBB pada bulan Desember 2018, pemerintah Indonesia tidak memberikan suara dalam resolusi yang diajukan pada Sidang Umum untuk memberlakukan moratorium universal atas hukuman mati dan eksekusi yang mengarah pada penghapusan hukuman mati secara universal (seperti pada tahun 2012, 2014 & 2016; Indonesia memilih menentang moratorium pada tahun 2007, 2008 & 2010). Dalam survei kemudian, narasumber diingatkan tentang moratorium universal hukuman mati dan ditanyakan apakah menurut mereka Indonesia harus mendukungnya [Q19]. Semua retensionis mengatakan 'tidak', sementara 91% abolisionis menjawab 'ya'. Jelas pendapat tentang moratorium mencerminkan pandangan tentang abolisi. Ketika ditanya, mengapa menurut mereka pemerintah Indonesia tidak mendukung moratorium universal, baik para abolisionis maupun retensionis memberikan alasan yang sama dan berulang: bahwa ada keyakinan di kalangan pemimpin politik bahwa publik mendukung hukuman mati dan bahwa hukuman mati diperlukan untuk mencegah kejahatan. Terlepas dari perbedaan dalam dukungan bagi moratorium sesuai prinsip pribadi terhadap penghapusan, ada konsensus tentang praktik abstensi pemerintah saat ini: disadari bahwa sikap abstain adalah sikap yang 'aman'. Sebagaimana dikatakan seorang narasumber, 'abstensi itu netral. Kami masih berusaha mencari alternatif terbaik, dan kami akan menyesuaikan dengan kondisi aktual di Indonesia'. Mendukung moratorium universal hukuman mati hanyalah salah satu cara untuk memulai proses penghapusan hukuman mati di Indonesia, namun kami ingin mengetahui bagaimana peserta yang mengidentifikasi diri sebagai abolisionis memandang bagaimana penghapusan hukuman mati dapat paling baik dicapai [Q20]. Kami menunjukkan kepada mereka sebuah kartu dengan berbagai kemungkinan pendekatan dan meminta mereka untuk menentukan peringkat pendekatan utama yang mereka unggulkan menurut urutan kemungkinan keberhasilan. Seperti yang ditunjukkan Tabel 7, strategi yang paling tinggi peringkatnya adalah 'dengan mengubah KUHP (atau undang-undang lain) untuk menghapus hukuman mati'. Hal ini tidak mengherankan karena pemerintah saat ini sedang mengerjakan amandemen KUHP, meskipun upaya ini sudah berlangsung lama. Seperti yang dijelaskan salah satu peserta: Memperbaiki berbagai hal dapat dilakukan melalui KUHP yang dalam draf terakhirnya menetapkan pidana mati menjadi opsional (bukan pidana utama). Hukumannya akan menjadi 10 tahun penjara, setelah itu jika narapidana direhabilitasi atau direformasi hukuman akan diubah dari hukuman mati menjadi penjara untuk jangka waktu tertentu. Temuan 39
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan Strategi lain yang mendapat peringkat tinggi adalah pembentukan kelompok penekan masyarakat sipil untuk berkampanye menentang penghapusan hukuman mati dan meyakinkan tokoh masyarakat atau agama untuk memimpin gerakan abolisi, dengan strategi terpopuler keempat adalah meyakinkan pemerintah untuk membentuk komisi tingkat tinggi untuk mengkaji subyek tersebut. Jelas bahwa para abolisionis merasa taktik terbaik akan melibatkan pemerintah, komunitas, dan masyarakat sipil untuk secara umum menciptakan kesadaran dan momentum untuk perubahan. Di sini ada kemiripan dengan gerakan penghapusan di Eropa, yang dipimpin oleh kalangan elit, terlepas dari dukungan untuk retensi di masyarakat pada saat itu. Maka tidak mengherankan jika para abolisionis di Indonesia menganggap referendum publik sebagai strategi perubahan yang paling tidak disukai. Tabel 7 Peringkat menurut urutan keampuhan strategi yang dapat digunakan untuk mencapai abolisi di Indonesia Peringkat Alasan 1 Dengan mengubah hukum pidana (atau undang-undang lainnya) untuk menghapus hukuman mati 2 Melalui pembentukan kelompok penekan masyarakat sipil yang berpengaruh: 'Warga Melawan Hukuman Mati' 3 Dengan membujuk Tokoh Masyarakat atau Agama untuk memimpin gerakan abolisi 4 Dengan membujuk pemerintah untuk membentuk Komisi Tingkat Tinggi untuk melaporkan masalah tersebut 5 Dengan cara pemerintah mengumumkan moratorium resmi dan menandatangani Resolusi PBB berikutnya untuk Moratorium Universal pada tahun 2020 6 Dengan membuat lobi abolisionis di badan legislatif: 'Anggota Dewan Mendukung Abolisi 7 Dengan membujuk Presiden untuk memimpin gerakan abolisi 8 Dengan cara Presiden yang memberikan pengampunan kepada semua tahanan yang menghadapi hukuman mati dan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup 9 Melalui referendum public 10 Dengan membujuk surat kabar terkemuka untuk melakukan kampanye 11 Dengan melakukan gugatan hukum terhadap konstitusionalitas hukuman mati Beberapa peserta menekankan perlunya 'banyak langkah simultan yang perlu diambil'. Langkah- langkah ini termasuk membangun kemauan politik dan dukungan dari para pemimpin agama. Yang lain menyatakan perlunya mendidik masyarakat tentang hak asasi manusia, dan tidak efektifnya hukuman mati untuk memberi efek gentar. Terakhir, terdapat konsensus yang kuat di antara peserta bahwa penelitian tentang hukuman mati diperlukan untuk menginformasikan kebijakan masa mendatang. Baik abolisionis maupun retensionis ditanya apakah mereka secara pribadi bersedia mendukung atau tidak menentang Undang-Undang untuk menghapus hukuman mati sepenuhnya di Indonesia [Q21]. Dari mereka yang menjawab, para abolisionis paling sering mengatakan bahwa mereka akan dengan kuat dan penuh semangat mendukung pendekatan semacam itu (71%). Ini tidak mengherankan. Yang lebih menarik adalah data dari para retensionis: hampir setengah (43%) dari retentionis mengatakan bahwa meskipun mereka tidak akan mendukung Undang-Undang untuk menghapus hukuman mati, mereka tidak akan menentangnya atau menentang upaya lain untuk menghapus hukuman mati. 40
Para narasumber ditanya apa yang mungkin akan terjadi jika pemerintah menghapus hukuman mati [Q7]. Sementara seperempat peserta mengatakan bahwa mungkin ada unjuk ketidakpuasan publik yang kuat atau bahwa kerabat korban atau orang lain mungkin akan mencoba main hakim sendiri, reaksi yang paling sering disebut adalah 'mungkin akan ada BEBERAPA demonstrasi atau ekspresi ketidakpuasan menjelang penghapusan, tetapi sebagian besar masyarakat akan menerimanya begitu undang-undang disahkan'. Hal ini memang pernah terjadi di tempat lain: masyarakat mungkin tidak ingin pemerintahnya menghapus hukuman yang menurut banyak orang melindungi mereka dari kejahatan, tetapi begitu hukuman itu dihapuskan, dan langkah-langkah alternatif tersedia untuk mengamankan pelaku yang berbahaya dan merehabilitasi yang lainnya, masyarakat akan menerima abolisi. Bukti dari pembentuk opini dan masyarakat Seperti disebutkan di awal laporan ini, kami melakukan penelitian tentang para pembentuk opini bersamaan dengan studi opini publik terhadap lebih dari 1500 penduduk di seluruh Indonesia. Kami sangat menyarankan pembaca untuk mempertimbangkan temuan dari kedua laporan ini bersama-sama. Namun di bagian ini, kami ingin berhenti sejenak untuk merefleksikan beberapa temuan dari kedua studi dan apa yang dapat kita pelajari dari menanyakan pertanyaan-pertanyaan serupa kepada populasi yang berbeda. Sepintas, dua laporan kami menunjukkan perbedaan yang cukup besar dalam dukungan masyarakat dan kalangan 'elit' terhadap penghapusan hukuman mati. Mayoritas (dua pertiga) pembentuk opini mendukung penghapusan dibandingkan hanya hampir sepertiga dari masyarakat. Namun, dukungan terhadap hukuman mati di kalangan masyarakat menurun ketika diberikan alternatif hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dan semakin menurun jika mempertimbangkan pelaku pidana tertentu yang lebih rentan atau jenis pidana tertentu, terutama ketika diberikan faktor-faktor meringankan yang realistis. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap hukuman mati terbentuk di atas kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan hukuman mati. Sementara itu, sebagian besar pembentuk opini memiliki pengetahuan yang cukup, hal yang tidak mengherankan. Data ini menunjukkan bahwa dengan lebih banyak informasi tentang retensi dan penggunaan hukuman mati di Indonesia, opini kemungkinan akan berubah ke arah abolisi. Meskipun data opini publik kami tidak menunjukkan perbedaan opini publik antara perdesaan dan perkotaan, data tersebut menunjukkan animo yang lebih kuat untuk hukuman mati di dua wilayah, termasuk Bali. Hal ini mungkin mencerminkan keprihatinan khusus tentang peredaran narkoba di daerah tersebut, mengingat daerah tersebut adalah pintu gerbang internasional dan destinasi perjalanan, dan bahwa narkoba telah diperdagangkan ke daerah ini dari luar negeri, baik oleh warga negara Indonesia maupun asing. Hal ini mencerminkan narasi yang mengakar tentang perlunya kebijakan pidana yang keras untuk melawan bahaya yang disebabkan oleh obat-obatan sebagaimana disebut para retensionis di antara para pembentuk opini yang kami survei. Wacana seperti itu dapat dilawan oleh bukti bahwa hukuman mati tidak menghalangi para pelanggar narkoba, bukti yang akan kami kumpulkan pada waktunya, dan oleh diskusi yang lebih luas tentang potensi terapi untuk mengurangi bahaya yang disebabkan penggunaan narkoba. Meskipun mayoritas retensionis, baik di antara pembentuk opini maupun masyarakat, percaya bahwa hukuman mati mencegah pembunuhan dan tindak pidana narkoba, walau tidak ada bukti penelitian yang mendukung pandangan ini, ketika ditanya tindakan mana yang paling mungkin untuk mengurangi Temuan 41
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan tindak pidana semacam itu, nyaris semuanya tidak menyebutkan hukuman mati atau eksekusi. Alih-alih, mereka memilih kebijakan dan praktik sosial dan terapeutik yang mengurangi kemiskinan dan penyebab pidana lainnya, serta pemolisian yang lebih efektif. Temuan ini menengarai bahwa keyakinan pada efek gentar dari hukuman mati itu lemah, bertumpu hanya pada pernyataan berulang dari pemerintah selama ini yang memberikan pembenaran utilitarian untuk suatu hukuman tidak manusiawi dan merendahkan yang tidak sesuai dengan keyakinan naluriah masyarakat mengenai adanya hubungan antara pidana, kebijakan sosial dan perilaku kriminal. Kedua laporan menjelaskan tentang pentingnya persepsi keadilan dalam proses pidana dan hubungannya untuk mendukung hukuman yang berat. Data opini publik kami menunjukkan bahwa hampir setengah dari semua retensionis akan mendukung abolisi jika ditunjukkan kepada mereka bahwa hukuman mati diterapkan secara tidak adil (46%), atau jika mereka mengetahui bahwa orang yang tidak bersalah telah dieksekusi (47%). Dan memang keadilan dalam proses pidana sangat penting baik bagi para abolisionis maupun retensionis. Pada saat yang sama, kami menemukan bahwa masyarakat di Indonesia, baik dari pihak abolisionis maupun retensionis, tidak percaya bahwa sistem peradilan pidana Indonesia adil. Wawancara kami dengan pembentuk opini menghasilkan temuan serupa; mereka mengungkapkan tingkat kepercayaan yang rendah bahwa sistem peradilan dapat menyediakan pengaman yang memadai. Akan menjadi langkah bijaksana bagi politisi dan pembuat kebijakan yang cenderung mendorong penerimaan abolisi di masyarakat untuk mengingatkan kepada masyarakat, melalui diskusi di media tentang penelitian dan berbagai kasus individu, bahwa pelaksanaan hukuman mati di semua negara, tidak hanya di Indonesia, diwarnai ketidakadilan, ketidakamanan dan kesewenang-wenangan. Lebih dari sepertiga responden retensionis (37%) dalam survei opini publik kami mengatakan bahwa mereka dapat diyakinkan untuk mengubah pandangannya tentang hukuman mati jika para pemimpin dari semua agama di Indonesia mendukung abolisi. Hal ini menengarai bahwa sikap abolisionis yang jelas di kalangan para pembentuk opini terpandang di Indonesia dapat mengubah opini masyarakat tentang hukuman mati. Maka wawancara kami, yang menunjukkan 67% dukungan untuk abolisi di antara para pembentuk opini, dapat digunakan untuk menggugat pandangan retensionis di masyarakat umum. Meskipun politisi mungkin ingin menjalankan pemerintahan mengikuti persetujuan warga, data dari kedua studi opini kami menunjukkan dengan jelas bahwa jika pemerintah Indonesia memimpin dalam abolisi, rakyat akan mengikuti; mereka akan menerima perubahan signifikan ini dalam kebijakan pidana bahkan jika pada awalnya mereka tidak menyukainya. 42
BAGIAN TIGA Kesimpulan
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan Pemerintah Indonesia, seperti kebanyakan negara lain di Asia Tenggara, membenarkan retensi hukuman mati dengan mengacu pada apa yang dianggap sebagai dukungan sangat besar dari masyarakat dan kemampuan hukuman mati sebagai pencegah kejahatan serius, terutama tindak pidana narkoba. Baik publik maupun pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki apa yang oleh orang banyak dianggap sebagai 'masalah narkoba'. Ada pasar narkoba aktif di seluruh wilayah ini dan berbagai indeks menunjukkan kuantitas zat terlarang meningkat di wilayah Indonesia.31 Walaupun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sudah mulai menerapkan perawatan kesehatan terapeutik untuk penggunaan narkoba tingkat rendah, dan sementara akademisi, praktisi dan kelompok masyarakat sudah menjelaskan bahwa kebijakan kesehatan jauh lebih baik daripada pemidanaan untuk mengatasi bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba,32 wacana 'perang melawan narkoba' terus bergulir dan hukuman mati dipandang sebagai senjata penting dalam arsenal negara. Lebih dari separuh negara di dunia telah menghapus hukuman mati dan meskipun tidak semua memiliki tingkat penggunaan narkoba yang sama seperti negara-negara di Asia Tenggara, atau tingkat produksi dan peredaran narkoba yang sama, hanya sedikit yang dapat mengatakan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh perdagangan gelap narkoba. Beberapa bahkan memiliki tingkat kematian terkait narkoba yang jauh lebih tinggi, seperti negara-negara tertentu di Amerika Selatan. Dengan kata lain, solusi hukuman mati dan eksekusi bukanlah sesuatu yang niscaya bagi negara yang dianggap memiliki 'masalah narkoba', sekalipun secara politis hal itu mungkin tampak mudah untuk dilakukan. Negara-negara yang telah menghapus hukuman mati telah melakukannya meskipun hukuman mati lebih popular, sehingga secara politis mudah untuk dipertahankan. Penghapusan telah didorong oleh kalangan 'elit' dalam masyarakat; tidak hanya oleh anggota parlemen tetapi juga oleh para pemimpin agama dan masyarakat, aktivis hak asasi manusia, orang-orang berpengaruh di media dan orang lain yang memiliki otoritas dan pengaruh. Yang juga penting adalah bahwa hal itu dilakukan meskipun masyarakat banyak mendukung hukuman mati. Abolisi telah menempuh jalan yang berbeda-beda dan dalam periode waktu yang berbeda-beda. Namun abolisi terjadi karena orang-orang yang dapat disebut sebagai 'pembentuk opini' telah menemukan cara untuk mewujudkannya. Kami ingin mengetahui apakah para pembentuk opini di Indonesia memiliki animo yang sama untuk perubahan dalam kebijakan pidana dan, jika demikian, cara apa yang paling efektif untuk memastikan abolisi dan apa saja yang dapat menghalangi reformasi. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, kami melangsungkan serangkaian wawancara 'pelingkupan' informal dengan pemangku kepentingan utama dalam peradilan pidana, hukum, dan kalangan akademik untuk mengembangkan program penelitian tentang opini publik dan 'elit' tentang hukuman mati dan menguji metode dan alat penelitian melalui studi kelayakan. Kami telah membuat laporan tentang survei opini publik, namun di sini kami fokus pada data yang dikumpulkan dari studi terhadap 40 'pembentuk opini'. Data menunjukkan dukungan kuat terhadap abolisi, terutama karena hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, meskipun beberapa narasumber juga khawatir tentang sifat hukuman mati yang tidak dapat dibatalkan. Kekhawatiran kedua ini tercermin dalam temuan kami tentang rendahnya kepercayaan pada proses peradilan pidana di Indonesia. Memang ada beberapa narasumber yang menunjukkan keyakinan bahwa sistem peradilan adil dan menghasilkan penghukuman yang 31 Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges, United Nations Office on Drugs and Crime 2020. 32 Stoicescu C. dan Palmer W., Drugs and Drug Policy. 44
Kesimpulan aman. Yang juga penting adalah bahwa dukungan untuk penghapusan hukuman mati didasarkan pada informasi yang baik tentang retensi dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, tetapi juga kesadaran akan batas keampuhannya untuk mengurangi kejahatan. Meskipun hanya hampir sepertiga dari narasumber mendukung retensi hukuman mati, mereka mendukungnya dengan pemahaman yang kurang jelas tentang penggunaannya. Meskipun demikian, mereka senang bahwa cakupannya tidak diperluas hingga pidana 'biasa' atau kepada pelaku rentan, yang menunjukkan bahwa bahkan retensionis pun cukup moderat dalam animo pidana mereka. Data kami menunjukkan keraguan yang cukup besar tentang efek gentar. Para narasumber percaya bahwa pemerintah mempertahankan hukuman mati dengan alasan bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah peredaran narkoba, dan inilah alasan utama yang diberikan narasumber retensionis untuk dukungan pribadi mereka. Sebagian besar peserta juga menyatakan efek gentar sebagai pembenaran utama untuk menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus serius. Meskipun demikian, ketika ditanya tindakan apa yang paling mungkin akan mengurangi tindak pidana narkoba dan kejahatan keji, baik para retensionis maupun abolisionis sama-sama fokus pada pemolisian yang lebih efektif dan pada langkah-langkah sosial seperti mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini, mereka memahami apa yang sudah lama diketahui oleh para kriminolog; bahwa pidana cenderung disebabkan oleh faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan yang kurang baik, dan variabel lain yang memengaruhi peluang hidup masyarakat dan sarana untuk dapat sukses melalui jalur yang sah. Mereka juga sangat sadar bahwa sejauh orang dapat dicegah melakukan pidana, yang mencegah mereka adalah risiko ditahan dan ditangkap oleh polisi, bukannya risiko hukuman yang berat. Wawancara kami menunjukkan bahwa, hingga batas tertentu, Indonesia dipengaruhi oleh retorika dan pendekatan 'Perang Melawan Narkoba' regional terhadap kebijakan pidana. Walaupun para narasumber ingin menegaskan hak kedaulatan Indonesia dalam menentukan kebijakan pidananya sendiri untuk merespons kejahatan dan masalah sosial lainnya, dan tidak terlalu terpengaruh oleh abolisi di negara lain, beberapa menyatakan dengan jelas bahwa pendekatan 'zero tolerance' terhadap tindak pidana narkoba di seluruh ASEAN telah memberikan dampak. Ini menggambarkan suatu paradoks yang kami duga akan terlihat di yurisdiksi yang bertetangga: keinginan untuk tampil independen dalam keputusan kebijakan, namun pada saat yang sama keengganan untuk keluar dari politik 'strongman' regional tentang narkoba, seperti yang paling jelas ditunjukkan di Filipina, juga di tempat lain. Meskipun para narasumber kami prihatin tentang produksi dan perdagangan narkoba di Segitiga Emas dan dampaknya terhadap perbatasan Indonesia yang panjang dan lemah, mereka tidak mengkhawatirkan bahwa abolisi di Indonesia akan meningkatkan penggunaan narkoba, peredaran narkoba, atau kematian terkait narkoba. Dengan kata lain, mereka tidak menganggap bahwa abolisi akan menyebabkan kerugian lebih lanjut. Selain itu, meskipun beberapa orang mengakui bahwa abolisi dapat menyebabkan kemarahan beberapa warga, dan menimbulkan penentangan terbatas dalam jangka pendek, masyarakat diperkirakan akan menerimanya setelah undang-undang untuk menghapus hukuman mati disahkan. Dan soal undang-undang semacam itu, tanggapan responden sederhana: RUU KUHP. 45
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan RUU yang sudah dikerjakan selama lebih dari dua dekade tersebut dihasilkan oleh satuan tugas DPR dan akhirnya diserahkan kepada pemerintah pada September 2019. Sejak ditunda lebih lanjut setelah demonstrasi publik yang menentang pembatasan kebebasan, RUU ini belum diubah atau disetujui oleh pemerintah. Rancangan KUHP mengusulkan perubahan komprehensif pada hukum pidana yang ada, yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda. RUU ini berpotensi menghasilkan perubahan luas terhadap hukum pidana dan kebijakan pidana. Kebanyakan liputan media tentang rancangan KUHP - terutama di negara-negara Barat - fokus pada regulasi kehidupan pribadi dan potensi ancamannya terhadap kebebasan sipil. Organisasi seperti Human Rights Watch menganggap RUU KUHP ini sebagai bencana bagi hak-hak perempuan dan kaum minoritas, tetapi secara lebih umum juga bagi hak kebebasan berbicara. Pernah ada harapan di antara sebagian abolisionis di Indonesia bahwa KUHP yang baru akan memberikan kesempatan untuk menghapus hukuman mati. Dalam bentuknya saat ini, hukuman mati tetap ada tetapi dapat dikurangi jika seorang narapidana menunjukkan penyesalan dan perilaku yang baik selama sepuluh tahun berada di deret tunggu. Tentu saja, di beberapa negara lain mengeksekusi seseorang setelah sepuluh tahun terpidana deret tunggu adalah hal yang tidak konstitusional, bahkan di beberapa negara Karibia setelah lima tahun, karena beratnya penyiksaan mental akibat menjadi terpidana mati yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan klaim bahwa ini merupakan bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Terlepas dari fakta itu, bagian dari rancangan KUHP yang sangat panjang ini dipandang sebagai kompromi antara pandangan kuat pada kedua sisi dalam perdebatan hukuman mati. Namun, hal itu tidak akan memuaskan para abolisionis yang berharap bahwa rancangan KUHP dapat melangkah lebih jauh. Mereka mungkin membayangkan bahwa pemerintah yang ingin memutus masa lalu kolonialnya dengan melembagakan KUHP (nasional)-nya sendiri mungkin ingin menghapus hukuman yang merupakan warisan kolonial, tetapi hal itu tampaknya tidak mungkin terjadi saat ini. Namun, beberapa orang yang kami wawancarai jelas percaya bahwa KUHP masih mungkin direvisi lebih lanjut dan, jika demikian, ini dapat menjadi kesempatan yang baik untuk menghapus hukuman yang kejam dan tidak manusiawi ini untuk selamanya. Tujuan kami di sini bukanlah untuk menasihati pemerintah Indonesia untuk menghapus hukuman mati. Peran kami juga bukan untuk menyarankan jalur legislatif atau kebijakan yang layak untuk abolisi. Ada banyak orang dan organisasi di Indonesia yang memiliki posisi lebih baik untuk mengajukan opsi seperti itu. Kami hanya menawarkan data yang andal tentang pendapat orang-orang dengan posisi paling baik untuk memberi saran kepada pemerintah, dan untuk membentuk pandangan dan aspirasi publik di masa depan. Data ini jelas. Para pembentuk opini di Indonesia ingin hukuman mati dihapuskan dan wawancara kami dengan mereka menunjukkan tidak ada hambatan yang signifikan untuk mewujudkan tujuan tersebut. 46
LAMPIRAN Jadwal wawancara
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan LAMPIRAN 1: JADWAL WAWANCARA THE DEATH PENALTY PROJECT (PROYEK HUKUMAN MATI) STUDI PENDAPAT DI INDONESIA TENTANG RETENSI ATAU ABOLISI HUKUMAN MATI [Pewawancara harus mencatat data berikut dengan menulis; rekam data kualitatif hanya jika narasumber tidak menyetujui wawancara ini direkam] NAMA NARASUMBER--------------------------------------------------------------------------- TANGGAL WAWANCARA----------------------------------------------------------------------- GOLONGAN KALANGAN ELIT (pekerjaan/jabatan?) Terima kasih telah setuju menanggapi undangan untuk ikut serta dalam penelitian ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk menanyakan apakah menurut Anda: APAKAH hukuman mati harus dipertahankan (retensi) ATAU harus dihapuskan (abolisi) sepenuhnya; MENGAPA Anda mendukung hukum sebagaimana adanya ATAU ingin melihatnya diubah; DAN JIKA ANDA MENDUKUNG ABOLISI, MENURUT ANDA APA YANG MENJADI HAMBATAN UTAMA UNTUK MENCAPAI HAL INI DAN BAGAIMANA HAL ITU DAPAT DIATASI. Ketika temuan dipublikasikan, pandangan yang Anda ungkapkan dalam wawancara ini tidak akan dikaitkan dengan Anda secara pribadi atau dengan cara yang memungkinkan Anda untuk diidentifikasi. Anonimitas Anda akan dipertahankan. Jika Anda setuju dengan jaminan ini, harap tanda tangani dan beri tanggal pada FORMULIR PERSETUJUAN terpisah PEWAWANCARA: BERIKAN SATU SALINAN FORMULIR YANG DITANDATANGANI KEPADA ORANG YANG AKAN DIWAWANCARAI UNTUK DISIMPAN, DAN SIMPAN SALINAN KEDUA Untuk menghindari kesalahpahaman, silakan baca RINGKASAN situasi berikut sehubungan dengan ruang lingkup dan penggunaan hukuman mati di Indonesia saat ini. 48
Jadwal wawancara [Pewawancara: Perlihatkan kartu] FAKTA UTAMA: INDONESIA KODE Mempertahankan hukuman mati oleh regu tembak sebagai hukuman diskresioner untuk pembunuhan, perampokan berkelompok dengan senjata, pelanggaran terkait terorisme, perampokan, perdagangan narkoba, beberapa pelanggaran kepemilikan narkoba, beberapa pidana ekonomi, dan serangkaian pidana lain terhadap negara (Sumber: KUHP, UU Narkotika, UU Terorisme, Laporan dari ICJR, Imparsial dan LBH Masyarakat) 1 Antara dua pertiga dan tiga perempat dari mereka yang dijatuhi hukuman mati dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. (Sumber: Laporan dari ICJR dan LBH Masyarakat) 2 Setelah penghentian eksekusi antara tahun 2009 dan 2012, eksekusi dilakukan kembali pada 2013, 2015, dan 2016, meski sejak itu belum ada lagi. 3 Orang-orang dijatuhi hukuman mati setiap tahunnya, di mana lebih dari 47 orang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2017 (sekitar 33 di antaranya karena pelanggaran terkait narkoba; yang lainnya karena pembunuhan). (Sumber: Reprieve) 4 Terdapat lebih dari 260 narapidana dengan vonis hukuman mati pada akhir 2017. (Sumber: Reprieve) 5 Tidak ada tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk melembagakan moratorium resmi terhadap penggunaan hukuman mati. 6 Pada bulan Desember 2018 di PBB, pemerintah Indonesia tidak memberikan suara (abstain) dalam resolusi yang dihadapkan pada Majelis Umum untuk memberlakukan moratorium universal atas hukuman mati dan eksekusi yang mengarah pada penghapusan hukuman mati secara universal (seperti yang terjadi pada tahun 2012, 2014 & 2016; Indonesia pernah memilih menentang moratorium tahun 2007, 2008 & 2010). 7 TANYAKAN SEMUA 1. Bolehkah saya bertanya apakah Anda TIDAK mengetahui fakta-fakta ini? Jika YA, yang mana saja? [Pewawancara: LINGKARI yang disebutkan] 1b. Apakah fakta-fakta ini ada yang mengejutkan Anda Jika YA, yang mana saja? [Pewawancara: CENTANG yang disebutkan] 2. Menurut Anda, mengapa Indonesia BELUM memutuskan untuk menghapus hukuman mati? Mohon tandai PERINGKAT alasan UTAMA dengan 1, dan SETIAP alasan lainnya yang menurut Anda mungkin merupakan alasan menurut urutan pentingnya (dari 2-8) [Pewawancara: Harap perjelas - dan dalam pertanyaan peringkat lainnya yang mirip - bahwa tidak perlu memberi peringkat bagi SEMUA pernyataan, hanya pernyataan yang menurut mereka relevan.] 49
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan [Pewawancara: Perlihatkan kartu] ALASAN UTAMA PERINGKAT Karena mayoritas warga masih mendukung hukuman mati, tidak ada tekanan untuk melakukan abolisi Karena politisi berpikir bahwa mendukung penghapusan akan membuat mereka tidak populer dengan pemilih mereka DAN/ATAU memicu oposisi di media Karena adanya kekosongan kepemimpinan politik untuk melakukan perubahan hukum Karena para hakim tidak mendukung penghapusan Karena pemerintah meyakini hukuman mati diperlukan sebagai penangkal terjadinya pembunuhan Karena pemerintah menilai hukuman mati diperlukan sebagai penangkal untuk mengontrol peredaran narkoba Karena ini merupakan masalah untuk diputuskan oleh masing-masing negara sesuai keadaan mereka masing-masing Karena keyakinan ideologis dan agama dari pihak yang memiliki kekuatan untuk abolisi 3. Apakah Anda secara pribadi mendukung Indonesia untuk mempertahankan hukuman mati (retensi) dalam perundang-undangannya atau menghapusnya sama sekali (abolisi)? OPINI KODE Saya sangat/dengan tegas mendukung untuk mempertahankannya 1 Saya cenderung mendukung mempertahankannya 2 Saya cenderung mendukung menghapusnya 3 Saya sangat/dengan tegas mendukung untuk menghapusnya 4 [Catatan untuk pewawancara: Jika responden mendukung untuk mempertahankan hukuman mati tetapi ingin mengubahnya dengan cara tertentu, beri kode 1 atau 2 (sesuai dengan kekuatan dukungan mereka) dan jelaskan bahwa pertanyaan berikutnya akan mengeksplorasi pandangan mereka tentang perubahan yang ingin mereka lakukan]. [Pewawancara: TANYAKAN PADA RETENSIONIS (yaitu MEREKA YANG MEMILIH 1 ATAU 2) SAJA] 4. Manakah dari opsi berikut yang lebih Anda pilih daripada penghapusan total? KODE Hukuman mati harus dipertahankan dan dibiarkan apa adanya (status quo) 1 Saya ingin hukuman mati lebih dibatasi dalam lingkup dan penerapannya, misalnya dengan batasan tambahan pada jenis pelanggar atau pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati. 2 Hukuman mati harus dipertahankan tetapi dibuat lebih longgar, dengan lebih sedikit batasan pada jenis pelanggar atau pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati. 3 4b. JIKA STATUS QUO, TANYAKAN: Mengapa Anda puas dengan hukum dan praktik sebagaimana adanya? 50
Jadwal wawancara 4c. JIKA MEMILIH PEMBATASAN LEBIH LANJUT TANYAKAN: Perubahan apa yang Anda ingin lihat ada untuk lebih membatasi penggunaan hukuman mati? 4d. JIKA MEMILIH PENGURANGAN PEMBATASAN TANYAKAN: Perubahan apa yang Anda ingin lihat ada agar hukuman mati lebih efektif? [Pewawancara: TANYAKAN PADA RETENSIONIS SAJA] 5. Mengapa Anda secara pribadi mendukung untuk mempertahankan hukuman mati? Harap PERINGKATKAN alasan UTAMA dengan 1, dan alasan lain yang menurut Anda mungkin menjadi alasan menurut urutan kepentingan (dari 2-8) KARTU TUNJUK ALASAN PERINGKAT Diperlukan untuk mencegah orang melakukan pembunuhan Diperlukan untuk mencegah orang melakukan perdagangan narkoba Karena saya yakin opini publik menginginkan hukuman mati untuk pidana berat Akan selalu ada beberapa pelaku tindak pidana yang pantas untuk dieksekusi Kerabat korban perlu dipuaskan Kerabat dan orang lain mungkin mengambil tindakan sendiri jika tidak ada hukuman mati Keyakinan agama saya mendukung hukuman mati Alasan lain (Harap sebutkan) 51
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan TANYAKAN PADA ABOLISIONIS SAJA (yaitu mereka yang menjawab 3 atau 4 untuk PERTANYAAN 3) 6. Apa alasan Anda mendukung penghapusan total?Harap PERINGKATKAN alasan UTAMA dengan 1, dan alasan lain menurut urutan kepentingan (dari 2-11) KARTU TUNJUK ALASAN Tidak ada gunanya memberikan hukuman yang tidak akan diikuti oleh eksekusi untuk waktu yang lama, dan bahkan mungkin tidak akan pernah Orang mungkin salah dihukum dan dieksekusi Hukuman mati tidak dapat dilakukan dengan cara yang tidak sewenang-wenang/adil Terdakwa yang tidak mampu memiliki akses yang sangat terbatas terhadap keadilan sehingga pengadilan yang adil tidak dapat dijamin Setiap pelaku pidana berhak mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi Hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia Hukuman mati adalah warisan kolonial yang sudah ketinggalan zaman Hukuman mati adalah warisan kolonial yang sudah ketinggalan zaman Hukuman mati adalah noda pada reputasi negara ini Keyakinan agama saya melarang penggunaan hukuman mati Alasan lain (Harap sebutkan) TANYA PADA SEMUA, RETENSIONIS DAN ABOLISIONIS 7. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika pemerintah menghapus hukuman mati? PILIH satu atau lebih opsi pada kartu, dan/atau sebutkan tanggapan berbeda yang menurut Anda mungkin ada. [Pewawancara: Perlihatkan kartu] Akan ada demonstrasi ketidakpuasan masyarakat yang KUAT, di media dan di tempat lain menentang keputusan tersebut dan seruan BERULANG untuk itu pemulihannya.its reinstatement. Mungkin akan ada BEBERAPA demonstrasi atau ekspresi ketidakpuasan menuju penghapusan, tetapi mayoritas publik akan MENERIMANYA setelah undang-undang disahkan. Mayoritas masyarakat akan SEGERA MENERIMANYA Kerabat korban atau orang lain mungkin akan mengambil TINDAKAN SENDIRI. ADA TANGGAPAN LAIN? Harap sebutkan 52 PERINGKAT KODE 1 2 3 4 5
Jadwal wawancara [Pewawancara: TANYAKAN PADA RETENSIONIS SAJA] 8. Jika survei opini publik yang independen dan teliti menemukan bahwa hanya sebagian kecil responden yang mendukung hukuman mati, apakah itu akan mengubah pikiran Anda? KODE YA: Jika begitu, saya pasti akan mendukung abolisi 1 YA: Jika begitu, saya mungkin akan mendukung abolisi 2 TIDAK: Kemungkinan saya masih akan menentang abolisi 3 TIDAK: Saya pasti masih akan menenang abolisi 4 [Pewawancara: TANYAKAN PADA SEMUA, RETENSIONIS DAN ABOLISIONIS] 9. Ada bukti kuat dari Amerika dan Singapura yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek gentar tambahan pada tingkat pembunuhan dibanding efek penangkal dari penjara jangka panjang. Seberapa jauh pengetahuan ANDA SECARA PRIBADI tentang bukti penelitian ini? SAYA PRIBADI (CODE 9A) Sangat berpengetahuan 1 Mengetahui sesuatu mengenai hal itu 2 Tidak begitu berpengetahuan 3 Tidak berpengetahuan: Saya tidak mengetahui apa-apa mengenai hal itu 4 9b. Seberapa jauh pengetahuan para PEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK (seperti legislator dan anggota Dewan) tentang bukti penelitian ini? PEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK (KODE 9B) Sangat berpengetahuan 1 Mengetahui sesuatu mengenai hal itu 2 Tidak begitu berpengetahuan 3 Tidak berpengetahuan: Saya tidak mengetahui apa-apa mengenai hal itu 4 53
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan 10. Ada bukti penelitian yang kuat dari negara lain mengenai kesalahan yang tidak terhindarkan dan penghukuman orang yang tidak bersalah di negara-negara yang mempertahankan hukuman mati. Seberapa jauh pengetahuan ANDA SECARA PRIBADI tentang bukti penelitian ini? SAYA PRIBADI (KODE 10A) 10. Ada bukti penelitian yang kuat dari negara lain mengenai kesalahan yang tidak terhindarkan dan penghukuman orang yang tidak bersalah di negara-negara yang mempertahankan hukuman mati. Seberapa jauh pengetahuan ANDA SECARA PRIBADI tentang bukti penelitian ini? SAYA PRIBADI (KODE 10A) Sangat berpengetahuan 1 Mengetahui sesuatu mengenai hal itu 2 Tidak begitu berpengetahuan 3 4 10b. Seberapa jauh pengetahuan para PEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK (seperti legislator dan anggota Dewan) tentang bukti penelitian ini? PEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK (KODE 10B) Sangat berpengetahuan 1 Mengetahui sesuatu mengenai hal itu 2 Tidak begitu berpengetahuan 3 Tidak berpengetahuan: Saya tidak mengetahui apa-apa mengenai hal itu 4 11. Pada tahun 2015, Institute for Criminal Justice Reform menerbitkan laporan tentang proses persidangan dan pra-persidangan yang tidak adil bagi mereka yang dituduh melakukan tindak pidana berat di Indonesia (Overview on Death Penalty in Indonesia - Tinjauan tentang Hukuman Mati di Indonesia). Seberapa jauh pengetahuan ANDA SECARA PRIBADI tentang penelitian ini sebelum hari ini? SAYA PRIBADI (KODE 11A) 11. Pada tahun 2015, Institute for Criminal Justice Reform menerbitkan laporan tentang proses persidangan dan pra-persidangan yang tidak adil bagi mereka yang dituduh melakukan tindak pidana berat di Indonesia (Overview on Death Penalty in Indonesia - Tinjauan tentang Hukuman Mati di Indonesia). Seberapa jauh pengetahuan ANDA SECARA PRIBADI tentang penelitian ini sebelum hari ini? SAYA PRIBADI (KODE 11A) Sangat berpengetahuan 1 Mengetahui sesuatu mengenai hal itu 2 Tidak begitu berpengetahuan 3 4 11b. Seberapa jauh pengetahuan PEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK SECARA KESELURUHAN tentang laporan penelitian 2015 yang dijelaskan di atas? PEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK (KODE 11B) Sangat berpengetahuan 1 Mengetahui sesuatu mengenai hal itu 2 Tidak begitu berpengetahuan 3 Tidak berpengetahuan: Saya tidak mengetahui apa-apa mengenai hal itu 4 54
Jadwal wawancara 12. Seberapa jauh pengetahuan ANDA SECARA PRIBADI tentang rencana untuk mengubah pendekatan penerapan pidana mati dalam RUU KUHP baru? SAYA PRIBADI (KODE 12A) Sangat berpengetahuan 1 Mengetahui sesuatu mengenai hal itu 2 Tidak begitu berpengetahuan 3 Tidak berpengetahuan: Saya tidak mengetahui apa-apa mengenai hal itu 4 12b. Seberapa jauh pengetahuan PEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK SECARA KESELURUHAN tentang rencana untuk mengubah pendekatan penerapan pidana mati dalam RUU KUHP baru? PEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK (KODE 12B) Sangat berpengetahuan 1 Mengetahui sesuatu mengenai hal itu 2 Tidak begitu berpengetahuan 3 Tidak berpengetahuan: Saya tidak mengetahui apa-apa mengenai hal itu 4 [Pewawancara: TANYAKAN PADA RETENSIONIS DAN ABOLISIONIS] 13. Menurut Anda, tindakan apa yang menurut Anda paling mungkin dapat mengurangi pidana kekerasan di Indonesia? BERIKAN PERINGKAT 1 UNTUK PALING MUNGKIN, dan SETIAP lainnya yang menurut Anda mungkin relevan dalam urutan kemungkinan (dari 2-10) [Pewawancara: Perlihatkan kartu] PERINGKAT Pendidikan moral yang lebih baik bagi kaum muda melawan penggunaan kekerasan Pemolisian yang lebih efektif dalam menyeret pelanggar ke pengadilan Perlakuan pencegahan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas mental Kontrol yang lebih baik atas perdagangan narkoba Intervensi yang terapeutik (perawatan kesehatan) yang lebih banyak untuk pengguna narkoba Layanan yang lebih baik untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga Kurangi kemiskinan Hukuman penjara yang lebih lama Lebih banyak hukuman mati Lebih banyak eksekusi 55
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan [Pewawancara: TANYAKAN PADA RETENSIONIS DAN ABOLISIONIS] 14. Tindakan apa yang menurut ANDA paling mungkin dapat mengurangi pidana terkait narkoba di Indonesia? BERIKAN PERINGKAT 1 UNTUK PALING MUNGKIN, dan SETIAP lainnya yang menurut Anda mungkin relevan dalam urutan kemungkinan (dari 2-8) KARTU TUNJUK ALASAN PERINGKAT Pendidikan moral yang lebih baik bagi kaum muda melawan penyalahgunaan narkoba Pemolisian yang lebih efektif dalam menyeret pelanggar ke pengadilan Perawatan pencegahan yang lebih baik bagi mereka yang kecanduan narkoba Kontrol yang lebih baik atas perdagangan narkoba Mengurangi kemiskinan dan memperbaiki perumahan Hukuman penjara yang lebih lama Lebih banyak hukuman mati Lebih banyak eksekusi TANYAKAN RETENSIONIS SAJA 15. Setelah 18 eksekusi terakhir untuk pidana narkoba (dari 2015-16), ada peningkatan dalam pidana narkoba yang tercatat, yang menunjukkan bahwa eksekusi tidak menghalangi orang untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Apakah informasi ini mengubah pandangan Anda tentang retensi hukuman mati untuk narkoba? KODE 15. Setelah 18 eksekusi terakhir untuk pidana narkoba (dari 2015-16), ada peningkatan dalam pidana narkoba yang tercatat, yang menunjukkan bahwa eksekusi tidak menghalangi orang untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Apakah informasi ini mengubah pandangan Anda tentang retensi hukuman mati untuk narkoba? KODE YA 1 TIDAK 2 3 15a. JIKA YA: Mengapa? 15b. JIKA TIDAK: Mengapa tidak? 56
Jadwal wawancara [Pewawancara: TANYAKAN RETENSIONIS SAJA] 16. Sejak tahun 1989, jumlah negara di seluruh dunia yang telah sepenuhnya menghapus hukuman mati telah meningkat dari 35 menjadi 105. Apakah fakta ini mengubah pandangan Anda tentang apakah Indonesia harus mengikuti tren internasional ini? KODE YA: Saya sekarang pasti akan mendukung abolisi 1 YA: Saya sekarang mungkin akan mendukung abolisi 2 TIDAK: Saya mungkin masih menentang abolisi 3 TIDAK: Saya pasti masih menentang abolisi 4 Saya tidak yakin / Tidak ada pendapat 5 16a. JIKA YA: Mengapa? 16b. JIKA TIDAK: Mengapa tidak? [Pewawancara: TANYAKAN RETENSIONIS SAJA] 17. Jika sebuah negara di Asia Tenggara menghapus hukuman mati, apakah itu akan memengaruhi pandangan Anda tentang apakah Indonesia harus menghapus hukuman mati? ALASAN KODE YA: Saya sekarang pasti akan mendukung abolisi 1 YA: Saya sekarang mungkin akan mendukung abolisi 2 TIDAK: Saya mungkin masih menentang abolisi 3 TIDAK: Saya pasti masih menentang abolisi 4 Saya tidak yakin / Tidak ada pendapat 5 57
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan 17a. JIKA YA: Mengapa? 17b. JIKA TIDAK: Mengapa tidak? -------------------- [Pewawancara: TANYAKAN RETENSIONIS SAJA] 18. Jika negara mayoritas Muslim lain menghapus hukuman mati, apakah itu akan memengaruhi pandangan Anda tentang apakah Indonesia harus menghapus hukuman mati? ALASAN YA: Saya sekarang pasti akan mendukung abolisi YA: Saya sekarang mungkin akan mendukung abolisi TIDAK: Saya mungkin masih menentang abolisi TIDAK: Saya pasti masih menentang abolisi Saya tidak yakin / Tidak ada pendapat 18a. JIKA YA: Mengapa? 18b. JIKA TIDAK: Mengapa tidak? 58 KODE 1 2 3 4 5
Jadwal wawancara [Pewawancara: TANYAKAN ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS] 19. Di awal wawancara, kami menyebutkan resolusi PBB untuk melembagakan moratorium universal atas hukuman mati dan eksekusi, menjelaskan bahwa Indonesia telah memberikan suara menentang, atau tidak memberikan suara (abstain), tetapi tidak pernah mendukungnya. Menurut Anda, mengapa pemerintah Indonesia tidak mendukung moratorium universal? 19b. Apakah menurut Anda Indonesia HARUS mendukung moratorium universal? KODE YA: 1 TIDAK: 2 Saya tidak yakin / Tidak ada pendapat 3 [Pewawancara: TANYAKAN ABOLISIONIS SAJA] 20. Menurut Anda bagaimana penghapusan dapat mulai dicapai di negara Anda? Berikan PERINGKAT pendekatan UTAMA yang Anda dukung dengan 1, dan SETIAP lainnya yang Anda dukung dalam urutan kemungkinan sukses (dari 2-11). [Pewawancara: Tunjukkan kartu] ALASAN PERINGKAT Dengan membentuk kelompok penekan masyarakat sipil yang berpengaruh: 'Warga Melawan Hukuman Mati' Dengan mengubah hukum pidana (atau undang-undang lainnya) untuk menghapus hukuman mati Dengan membuat lobi abolisionis di badan legislatif: 'Anggota Dewan Mendukung Abolisi' Dengan membujuk pemerintah untuk membentuk Komisi Tingkat Tinggi untuk melaporkan masalah tersebut Dengan pemerintah mengumumkan moratorium resmi dan menandatangani Resolusi PBB untuk Moratorium Universal berikutnya pada tahun 2020 Dengan cara Presiden memberikan pengampunan kepada semua tahanan dengan hukuman mati dan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup Dengan tantangan hukum terhadap konstitusionalitas hukuman mati Dengan membujuk Presiden untuk memimpin gerakan abolisi Dengan membujuk surat kabar terkemuka untuk melakukan kampanye Dengan membujuk Tokoh Masyarakat atau Agama untuk memimpin gerakan abolisi Melalui referendum public 59
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan GAGASAN TAMBAHAN LAINNYA: [Pewawancara: TANYAKAN RETENSIONIS DAN ABOLISIONIS] 21. Apakah Anda SECARA PRIBADI bersedia mendukung atau tidak menentang Undang-Undang untuk menghapus hukuman mati di Indonesia sepenuhnya? Manakah dari pernyataan berikut yang paling mencerminkan pendapat Anda? [Pewawancara: Tunjukkan kartu] OPINI Saya akan dengan kuat dan sepenuhnya mendukung abolisi Saya akan bersedia mendukung abolisi tetapi tidak memimpin Saya akan mendukung abolisi untuk pidana tertentu saja (tolong jelaskan pidana apa saja di bawah ini) Saya tidak akan mendukung, tetapi saya tidak akan menentang abolisi Saya akan cenderung menentang abolisi; misalnya, saya mungkin akan mengajukan keberatan Saya akan dengan keras dan sepenuhnya menentang abolisi; misalnya, saya pasti akan menentangnya [Pewawancara: TANYAKAN RETENSIONIS DAN ABOLISIONIS] 22. Menurut Anda, apa tujuan utama menghukum mati seorang pelaku pidana? 60 KODE 1 2 3 4 5 6
Jadwal wawancara 23. Menurut Anda, apakah ada jenis pidana yang tidak pernah boleh dijatuhi hukuman mati? KODE YA 1 TIDAK: 2 Saya tidak yakin / Tidak ada pendapat 3 23a. Jika YA, pidana apa saja? 24. Menurut Anda, adakah kelompok masyarakat yang tidak pernah boleh dihukum mati? KODE YA 1 TIDAK: 2 Saya tidak yakin / Tidak ada pendapat 3 24a. Jika YA, kelompok masyarakat apa saja? Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang apakah Anda mempercayai proses pidana di Indonesia. 25. Menurut Anda, seberapa sering kesalahan penghukuman terjadi di Indonesia? Tidak pernah Jarang Kadang-kadang Sering Sangat sering Tidak yakin / Tidak ada pendapat [ Jangan dibacakan/disuarakan] Kode 1 2 3 4 5 6 26. Menurut Anda, seberapa sering sistem peradilan pidana Indonesia menawarkan pengamanan yang memadai untuk mencegah kegagalan keadilan? Tidak pernah Jarang Kadang-kadang Sering Sangat sering Tidak yakin / Tidak ada pendapat [ Jangan dibacakan/disuarakan] Kode 1 2 3 4 5 6 61
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan 27. Apakah menurut Anda polisi dapat dipercaya untuk memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan adil? Tidak pernah Jarang Kadang-kadang Sering Sangat sering Tidak yakin / Tidak ada pendapat [ Jangan dibacakan/disuarakan] Kode 1 2 3 4 5 6 28. Menurut Anda, apakah jaksa dapat dipercaya untuk memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan adil? Tidak pernah Jarang Kadang-kadang Sering Sangat sering Tidak yakin / Tidak ada pendapat [ Jangan dibacakan/disuarakan] Kode 1 2 3 4 5 6 29. Apakah menurut Anda terdakwa diperlakukan dengan adil di pengadilan pada persidangan? Tidak pernah Jarang Kadang-kadang Sering Sangat sering Tidak yakin / Tidak ada pendapat [ Jangan dibacakan/disuarakan] Kode 1 2 3 4 5 6 Kami tertarik dengan pandangan Anda tentang pidana dan masalah narkoba di negara lain di kawasan ini, dan bagaimana jika dibandingkan dengan undang-undang dan kebijakan hukuman mati di Indonesia. 30. Negara mana di kawasan ini yang Anda anggap tetangga Indonesia (misalnya negara dengan budaya yang sama, masalah pidana, kebijakan, hubungan bisnis atau hubungan timbal balik)? [PEWAWANCARA: Jangan baca daftarnya, minta responden menyebutkan nama negaranya, centang tanggapannya] __ Singapura __ Malaysia __ Thailand __ Myanmar __ Laos __ Pakistan __ Filipina __ Australia __ Cina __ Kamboja __ Vietnam __ Bangladesh __ India __ Lainnya (sebutkan): _________ 62
Jadwal wawancara 31. Di antara tetangga terdekat Indonesia, hukum dan pidana dan permasalahan narkoba negara mana yang paling mempengaruhi pidana dan masalah narkoba di Indonesia? [PEWAWANCARA: Jangan baca daftarnya, minta responden menyebutkan nama negaranya, centang tanggapannya] __ Singapura __ Malaysia __ Thailand __ Myanmar __ Filipina __ Lainnya (sebutkan): _________ 32. Bagaimana pidana dan masalah narkoba di negara-negara tersebut mempengaruhi Indonesia? 33. Dengan cara apa kebijakan peradilan pidana di negara-negara tersebut dapat mempengaruhi Indonesia? Rangkaian pertanyaan berikutnya meminta Anda untuk membandingkan undang-undang dan kebijakan terhadap pengedar narkoba di Indonesia dengan undang-undang dan kebijakan yang sama di negara tetangga dekat yang Anda sebutkan. Sebelumnya, Anda menyebut [NEGARA1, NEGARA2, NEGARA3, DST.] sebagai tetangga terdekat Indonesia. Sekarang, coba pikirkan negara tetangga dekat yang kebijakan dan praktiknya terhadap pengedar narkoba memiliki pengaruh paling kuat terhadap peredaran narkoba di Indonesia. Negara manakah itu? _____________________________ 63
Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan 34. Apakah hukum pidana terhadap pengedar narkoba di Indonesia berbeda dengan praktik di negara tersebut? Kode Tidak 1 Ya 2 Jika ya: Apakah hukum tersebut: Kode lebih lunak 1 hamper sama 2 lebih keras 3 35. Apakah pengedar narkoba di Indonesia menghadapi risiko penangkapan dan penghukuman yang sama seperti di negara itu? [PEWAWANCARA: Ingatkan responden tentang negara yang dia sebutkan] Kode Tidak 1 Ya 2 Jika tidak: Apakah: Kode Risikonya lebih kecil 1 Risikonya hampir sama 2 Risikonya lebih besar 3 64
Jadwal wawancara 36. Apakah pengedar narkoba di Indonesia menghadapi risiko yang sama dalam hal hukuman mati di negara tersebut? Kode Tidak 1 Ya 2 Jika tidak: Apakah: Kode Risikonya lebih kecil 1 Risikonya hampir sama 2 Risikonya lebih besar 3 37. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Gunakan skala dari satu sampai lima, di mana 1 = sangat setuju sampai 5 = sangat tidak setuju: KODE Pengedar narkoba akan memilih lokasi untuk menjual narkoba di mana mereka cenderung tidak akan ditangkap dan dihukum. 1 Pengedar narkoba akan memilih lokasi untuk menjual narkoba di mana mereka kecil kemungkinannya untuk menerima hukuman mati. 2 Penggunaan narkoba lebih rendah di negara-negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. 3 Kematian terkait narkoba lebih rendah di negara-negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. 4 Pengedar narkoba akan mengalihkan bisnisnya ke Indonesia jika Indonesia mengurangi risiko hukuman mati bagi para pengedar narkoba. 5 Kematian terkait narkoba akan meningkat di Indonesia jika Indonesia mengurangi risiko hukuman mati bagi pengedar narkoba sementara tetangga dekat Indonesia mempertahankan hukuman mati. 6 38. Dua pertanyaan terakhir menanyakan tentang hukuman mati di Indonesia dibandingkan dengan hukuman lain untuk pengedar narkoba. Jawab dua pertanyaan berikut menggunakan skala dari satu sampai lima, di mana 1 = sangat setuju sampai 5 = sangat tidak setuju. KODE Peredaran narkoba akan meningkat jika Indonesia mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup bagi pengedar narkoba. 1 Kematian terkait narkoba akan meningkat jika Indonesia mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup bagi pengedar narkoba. 2 39. Apakah Anda memiliki komentar atau pendapat terakhir tentang apa yang telah kita diskusikan? 65
Tentang Penulis Tentang Penulis Carolyn Hoyle Profesor Carolyn Hoyle bekerja di Pusat Kriminologi Universitas Oxford sejak 1991, dan menjadi Direkturnya pada 2012-2017. Dia adalah Direktur Death Penalty Research Unit Oxford, dan salah satu penulis studi internasional terkemuka tentang hukuman mati, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, yang edisi terakhirnya diterbitkan pada 2015 oleh Oxford University Press. Ia telah menerbitkan penelitian empiris dan teoretis tentang berbagai topik kriminologi serta hukuman mati; kesalahan penghukuman, pemolisian, kekerasan dalam rumah tangga, dan keadilan restoratif. Ia banyak mengajar dan membimbing mahasiswa penelitian tentang topik-topik ini dan topik kriminologi lainnya. Ia telah berkolaborasi dengan The Death Penalty Project pada studi pandangan para pembentuk opini tentang hukuman mati di India, di Bangladesh dan di Zimbabwe dan saat ini tengah melakukan studi serupa di Taiwan. Ia juga bekerja sama dengan The Death Penalty Project dan organisasi nonpemerintah internasional dan nasional terkemuka lainnya dalam penelitian tentang warga asing yang berisiko hukuman mati di Asia dan Timur Tengah. 67
The Death Penalty Project The Death Penalty Project (DPP) adalah organisasi nirlaba tindakan hukum yang berbasis di Inggris, yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia orang-orang yang sedang menghadapi hukuman mati. Organisasi ini memberikan perwakilan hukum gratis untuk terpidana mati di seluruh dunia, dengan fokus pada negara-negara Persemakmuran, untuk menyoroti kegagalan keadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi ini juga membantu narapidana rentan lainnya, termasuk anak muda, orang-orang yang menderita masalah kesehatan mental dan narapidana yang menjalani hukuman jangka panjang. DPP sudah memrakarsai, mendukung, dan menerbitkan penelitian akademis independen tentang sikap terhadap hukuman mati selama hampir satu dekade. DPP menggunakan data asli dari survei opini publik dan penelitian empiris lainnya untuk berdialog dengan pembuat kebijakan dan politisi, dan menggugat berbagai miskonsepsi umum seputar hukuman mati. Semua publikasi oleh The Death Penalty Project tersedia untuk dilihat dan diunduh di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) adalah organisasi nonpemerintah nirlaba garis depan yang memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat miskin dan korban pelanggaran hak asasi manusia; melakukan pemberdayaan hukum masyarakat bagi kelompok marginal; dan menjalankan advokasi untuk reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui kampanye, litigasi strategis, advokasi kebijakan, penelitian dan analisis. LBHM memfokuskan kerjanya di bidang-bidang berikut: penghapusan hukuman mati, kebijakan narkotika dan obat-obatan, HIV dan hak asasi manusia, kesehatan mental, dan perlindungan hak LGBT. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Bekerja sama dengan: Design and production: CPL Afiliasi penulis:
M e n y e l i d i k i S i k a p T e n t a n g H u k u m a n M a t i d i I n d o n e s i a B a g i a n I P e m b e n t u k O p n i i : K e i n g i n a n A k a n P e r u b a h a n