KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Oleh: Syawal Amry Siregar1 Ade Yuliany Siahaan 2 Marnaek Tua Kevin Purba3 Universitas Darma Agung, Medan.1,2,3 E-mail: 2) ABSTRACT Indonesia is one of the countries that still imposes a death penalty for certain crimes that fall into the type of extra ordinary crimes. Drugs trafficking crimes is one that falls into the extra ordinary crime types. Over of time, this crime has grown not only from the increasing number of users and dealers but also from the types of drugs themselves so that the Indonesiangovernment requires a strict punishment in overcoming these crimes. On the other hand, the implementation of imprisonment is considered ineffective,in fact, in some cases the convictshave the opportunity to become recidivists and control the crime even more. Therefore, the death penalty policy for drugs convicts is an effort that is expected to eradicate drugs trafficking crimes in Indonesia. The problems wichis studied in this paper is how is the regulation of the death penalty for drugs convicts according to the law in Indonesia, how the effectiveness of the death penalty for drugs convicts and how the death penalty policy for drugs convicts is reviewed by a human rights perspectivity. This research was conducted in a normative juridical manner and is expected to provide a comprehensive explanation of matters relating to the death penalty policy for drugs convicts by a human rights perspectivity. Based on the results of this research paper, the death penalty has been regulated in law number 35 of 2009 does not have a deterrent effect on drug offenders. In addition, the death penalty policy for drugs convicts if it viewed from human rights is contradictory because the right to life is the most important right for humans and is contained in the 1945 constitution as the written basic law for the Indonesian nations. Keywords: crime, narcotics, human rights, death penalty. ABSTRAK Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa tersebut. Penerapan pidana penjara sudah dianggap 152 KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Syawal Amry Siregar, Ade Yuliany Siahaan, Marnaek Tua Kevin Purba
tidak efektif, malah dibeberapa kasus justru membuka peluang terpidana untuk menjadi residivis dan mengendalikan kejahatan tersebut lebih dalam lagi. Dengan demikian, kebijakan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika menjadi upaya yang diharapkan dapat memberantas kejahatan narkotika di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukuman mati terhadap terpidana narkotika menurut hukum di Indonesia, bagaimana efektifitas hukuman mati terhadap terpidana narkotika dan bagaimana kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia.Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai hal- hal yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Kata kunci: pidana, narkotika, HAM, hukuman mati. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia karena dampak narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Bahkan ini sedang Indonesia yang saat covid-19 pandemi dilanda nampaknya memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkotika. Upaya pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika tampak semakin serius. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah mengalami darurat narkotika karena hampir setiap waktu jumlah orang yang meninggal akibat penyalahgunaan meningkat. semakin narkotika Korbannya bukan saja dari kalangan dewasa, namun juga remaja, bahkan anak-anak. Kejahatan Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kejahatan ini ialah dengan menerapkan hukuman mati terhadap terpidana narkotika.Upaya tidak pemerintah berjalan mulus. Penerapan hukuman mati terpidana narkotika menimbulkan pro dan kontra, baik di dalam masyarakat ini tentu saja termasuk terhadap Indonesia maupun kancah internasional. Komisi Nasional Hak tegas Asasi Manusia atas menyatakan penerapan di Indonesia. kontra terhadap penerapan hukuman mati ini memegang prinsip umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 TentangHak Asasi manusia sedangkan pihak yang akibat dari pro yang penyalahgunaan menimbulkan dan merusak generasi bangsa. di secara penolakan hukuman mati Pihak yang lebih melihat narkotika korban jiwa Maka berdasarkan pandangan dan sikap yang bijak,pemerintah menyikapi pro dan kontra terhadap penerapan bagi ini dengan terpidana kesepakatan bahwa yang menerima lebih ke hukuman mati terbukti terpidana narkotika yang sedangkan sebagai terpidana yang sebagai pemakai sebaik-baiknya ditujukan kepanti rehabilitasi untuk dipulihkan kembali atau paling berat menerima sanksi Terpidana narkotika yang dijatuhi dengan hukuman mati dalam hal eksekusi tersebut atau pelaksanaan pidana hukuman mati narkotika tersebut pengedar, terbukti kurungan. JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 152-163 153
permasalahan, terdapat terkait dengan waktu diantaranya pelaksanaannya belum dituangkan dalam undang-undang. Seharusnya yang mengatur ataupun dituangkan dalam dengan undang-undang rentang waktu dalam pelaksanaan hukuman mati tersebut secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi si terpidana mati, yang dalam hal ini ialah terpidana narkotika. beberapa yang ada aturan terkait pasti, sehingga B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaturan hukuman mati terhadap terpidana narkotika menurut hukum di Indonesia? 2. Bagaimana efektifitas hukuman terpidana terhadap mati narkotika? ini, menggunakan yang diperlukan diantaranya berupa data sekunderatau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan- bahan hukum tertulis. data A. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data atau bahan hukum yang digunakan antara lain: 1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan- bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan penelitian yang diambil dari kepustakaan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. 3. Bagaimana kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk dan memahami pengaturan hukuman mati terhadap terpidana narkotika menurut hukum yang berlaku di Indonesia. mengetahui 2. Untuk dan memahami efektifitas hukuman mati terpidana narkotika. mengetahui terhadap 2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan- bahan hukum yang merupakan hasil karya ilmiah para sarjana dan penelitian, literatur karya dari para ahli hukum pidana secara umum, makalah literatur yang tersangkut dengan masalah yang akan dibahas. 3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain- lain. dan hasil-hasil 3. Untuk dan memahami kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. mengetahui B. Teknik Pengumpulan Data II. METODE PENELITIAN ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum yang terkait pelaksanaannya. Penelitian hukum yuridis normatif Penelitian dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini penelitian adalah kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran dilakukan konseptual. Penelitian melalui 154 KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Syawal Amry Siregar, Ade Yuliany Siahaan, Marnaek Tua Kevin Purba
terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan hukum pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan serta dan literatur buku-buku ditelaah selanjutnya hasil pengkajian tersebut dibuatkan ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian dokumen. dikaji C. Analisis Data dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kemudian hukum kaidah konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam dasar kategori-kategori sistem pengertian-pengertian dari tersebut. Data yang telah hukum akan dikumpulkan selanjutnya data dianalisis melalui kualitatif, yakni: 1. Mengumpulkan bahan hukum; 2. Memilah bahan hukum yang dan sudah selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan; bahan membaca Pengolahan, analisis dan atas analisis dikumpulkan 3. Menganalisis hukum dan dengan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung didalam bahan hukum tersebut; 4. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaedah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Narkotika Menurut Hukum di Indonesia. Tindak narkotika dianggap sebagai kejahatan yang serius sebab akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa.Dalam hal ini, upaya penanggulangan narkotika di negara- negara maju sudahdilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini, melakukan kampanye antinarkoba, serta penyuluhan tentang bahayanya mengkonsumsi narkotika tersebut. Demikian seriusnya penanggulangan masalahnarkotika bagi kehidupan manusia bahkan sampaimendorong kerja internasional dalammemerangi kejahatan tersebut. bukan Kejahatan narkoba hanyamenghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupandan masa depan generasi penerus bangsa. (Arif Barda 2002:56) pidana sama itu Hukuman mati merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jera kepada para tindak pidana. Menurut pelaku Muzakir dalam "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 Undang- Pengujian mengenai Undang Nomor 22 Tahun 1997 (yang saat ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945" pidana matidijatuhkan upaya mengayomi terakhir masyarakat dengan memberiproteksi pada asas perlindungan masyarakat. Inti dari pidana mati atau hukuman matisebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yaitu untuk memberikan saluran kepadamasyarakat yang ingin jika membalas tidakdisalurkan melalui perundang- sebagai untuk A. Pengaturan Hukuman Mati Terpidana Terhadap dendam. Sebab JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 152-163 155
undanganyakni lewat hukum pidana, akan dikhawatirkan masyarakat mengambil hakim tindakanmain sendiri. Pemerintah Indonesia masih tetap menggunakan dan mempertahankan sanksipidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang terberat. Sanksi pidana mati tersebutdituangkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015 pasal 67 merupakan pidana pokok yangbersifat khusus secara dan alternatif. Pasal 67 berbunyi: Pidana matimerupakan pidana pokok yang bersifat selalu diancamkan secara alternatif.Sanksi hukuman/pidana mati bersifat khusus yaitu pidana mati dicantumkan tersendiri untukmenunjukkan bahwa jenis pidana mati ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan jenis pidana yang lain pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana matidikeluarkan dari stelsel pidana pokok yang diatur dalam ketentuan umum KUHP sebagai danmencantumkannya pidana pokok yang bersifat khusus atau pidanaeksepsional (perkecualian). Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting karena merupakan kompromi dari pandangan yang (retensionis) dan yang menolak menerima hukuman (abolisionis) mati. (Moh.H Abdurrahim 2016:37) Kebijakan di selalu dicantumkan khusus dan sebagai merasakan dankemanfatan. keadilan, kepastian eksekusi terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan berkekuatan padanya hukum tetap dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan semua upaya hukum, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali dan megajukan grasi kepada presiden. Pelaksaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan presiden. Pidana mati saat ini dijalankan dengan cara menembak mati si terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai teknis eksekutor dan pelaksanaan dilakukan oleh regu tembak kepolisian. Pelaksanaan secara ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah: 1. Tiga kali 24 Beberapa sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa; jam atau jaksa terpidana 2. Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan; sudah dalam keadaan darurat nakotika. seakantidak Penjahat sanksi peduli sanksi pidananya. hukuman mati adalah hukumanyang paling harapan membuat jera bagi para pelaku. Selama hukum diterapkansecara adil dan konsisten pasti masyarakat akan Indonesia ini saat narkotika akan ancaman Ancaman dengan berat 3. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat I yang bersangkutan; oleh 4. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya; 5. Pelaksanaan mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisis di bawah pimpinan seorang perwira polisi; pidana 156 KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Syawal Amry Siregar, Ade Yuliany Siahaan, Marnaek Tua Kevin Purba
6. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut; 7. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum; 8. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga; selesai 9. Setelah pelaksanaan pidana mati tersebut Jaksa yang bersangkutan hars membuat berita acara pelaksanaan pidana tersebut, yang kemudian mati salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan. Undang- Undang Narkotika di Indonesia di dasarkan pada Konvensi PBB pada Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dimana Pemerintah Republik Indonesia mengajak semua elemen untuk masyarakat secara aktif dalam berpartisipasi peredaran upaya gelap narkotika dan psikotropika. (Siswanto 2012:5).Ada beberapa ketentuan yang diatur pada Undang- tentang sanksi Undang Narkotika pidana mati pelaku penyalahgunaan narkotika, diantaranya Ayat (2) dari Pasal 113, 114, 116, Pasal 118, 119, 121, dan Pasal (1). Adapun ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yaitu Pasal 114Ancaman pidana mati terhadap narkotika pengedar sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 114 yang menentukan: 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan Disahkannya pemberantasan terhadap 133 Ayat I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10. (sepuluh milyar rupiah). 000.000.000,- 2. Dalam perbuatan dijual, menawarkan menjual, membeli, menjadi beli, perantara jual dalam atau menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman (satu) beratnya melebihi kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). hal untuk 1 hidup, atau mengenai hukuman mati di Indonesia saat ini ialah tidak adanya aturan mengenai waktu eksekusi mati bagi pelaksanaan ini terpidana mati, dalam hal terpidana mati pelaku pengedar narkotika serta waktu yang berlarut- larut dalam proses eksekusi hukuman mati itu sendiri. Hal ini terjadi karena tidak yang mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini terbentur dengan adanya hak untuk terpidana/keluarganya mengajukan upaya hukum luar biasa Permasalahan ketidakjelasan atau adanya ketentuan pengadilan JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 152-163 157
berupa PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung dan permohonan grasi kepada presiden. B. Efektifitas Hukuman Mati Terpidana Terhadap Narkotika. Menurut Re- institutionalization of Norm yang dikemukakan Bohannan menyatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu negara diambil dari nilai-nilai dalam masyarakat, kemudian dirumuskan oleh pemerintah dan diberlakukan kepada masyarakat. Hampir semua etnis Indonesia mengenal hukuman mati, maka di dalam berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia teramsuk KUHP tercantum hukuman mati. ( Tb. Ronny 2006:70) teori Paul yang hidup di Ada beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia, yakni tingkat hukuman mati memiliki tinggi dari efektif yang lainnya ancaman hukuman mati yang efek karena therapy) menakutkan disamping hemat. Hukuman mati juga digunakan agar dalam eigenrichting tidak masyarakat.(Akhiar Salmi 1985: 39). Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (detterent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk umum maupun prevensi khusus. (Djoko Parkoso dan Nurwahid 1985 : 45) lebih memiliki (shock juga lebih ada niatnya prevensi penghukuman dapat diukur dengan adanya efek jera signifikan menghindari keberulangan tindak pidana oleh pelaku dan efek Efektivitas mencegah pelaku kejahatan. Termasuk di dalamnya persepsi terhadap terhadap resiko terdeteksinya akibat dirinya pelanggaran. Jika persepsi resiko hanya pada kadar mengetahui bahwa ada resiko, maka dampak jera dinilai lemah. Namun, persepsi terhadap resiko bersifat nyata yakni jika melakukan pelanggaran akan diketahui dan dikenakan hukuman, maka dampak penjeraan akan kuat. Dengan demikian efektivitas pilihan kembali penghukuman kepada penegakan hukum yang mampu mendeteksi kejahatan dan menghukum pelaku.(Jodya Bintang 2016:40).Hasil Herwidianto penelitian evaluasi efektivitas pidana mati, termasuk untuk pengedar dan produsen narkoba, yang dilakukan lembaga oleh kementerian berwenang di Indonesia dirasa tidak efektif karena hanya menimbulkan resiko mengetahui tanpa efek jera. bagi calon jika tertentu atau dengan peningkatan kasus kejahatan narkoba dari tahun ke tahun yang dipublikasi baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN sejak 2017- penyalahgunaan 2019, narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai dengan 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa. Bahkan pada masa pandemi covid-19 kasus narkotika masih penyalahgunaan terus dan mengalami terjadi peningkatan. Pada tahun 2020, telah diungkap kasus jaringan narkotika internasional yang menjalankan bisnis tersebut via online dan jasa pengiriman barang. Masih ditahun yang sama, BNN juga mengingatkan bahwa ada 132 terpidana matiyang Hal sejalan ini angka sekarang ini, 158 KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Syawal Amry Siregar, Ade Yuliany Siahaan, Marnaek Tua Kevin Purba
menunggu eksekusi. Meski BNN memandang bahwasanya pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana adalah demi kepastian hukum selain menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya, akan tetapi fakta yang terungkap hanya kebalikannya. Kasus penyalahgunaan narkotika ini justru dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. semakin bertambah C. Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. Studi hubungan komprehensif dan tingkat Perserikatan pembunuhan (PBB) Bangsa-Bangsa tidak ada menyimpulkan bahwa bukti yang menunjukan ilmiah bahwa hukuman mati lebih dapat memberikan efek jera dibanding pidana seumur hidup. Pada banyak kasus, pelaku yang akan melakukan tindak kejahatan tidak menghindar kemudian dari memutuskan untuk tidak melakukan kejahatan, tetapi cenderung berpikir untuk melarikan diri dan lolos dari juga Negara hukuman. Banyak anggota seluruh wilayah mengakui bahwa hukuman mati hanya merusak martabat manusia. Berdasarkan tentang hukuman mati oleh pidana mati dari modern. Hal ini dikarenakan, dalam modern, sistem hukum penghukuman bersifat koreksional untuk memperbaiki dan bukan untuk balas dendam. Bahkan, Amnesty menilai International hukuman mati melanggar hak untuk hidup seperti yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan ini sependapat merendahkan. Hal dengan pandangan Beccaria. Ia menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin contra social karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga untuk yang mengijinkan pemidana mati adalah immoral dan tidak sah. (Syahruddin maknanya lain, 2003:7).Disisi Husein penologi dan kriminolog mengatakan dengan bukti empiris bahwa tidak hukuman mati menimbulkan efek jera dan negara- negara yang masih menggunakan hukuman mati tidak lebih berhasil dalam mencegah kejahatan dalam hal narkotika ini telah lain yang daripada negara menghilangkan hukuman mati. harus ahli penyalahgunaan Todung Mulya Lubis mengatakan secara global, untuk kecenderungan menghapuskan hukuman mati lebih besar daripada mempertahankan hukuman tersebut. Menurut Amnesty InternationalTotal negara yang sudah menghapus hukuman mati sampai tahun 2018 mencapai 106 negara. Eksekusi hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan juga sistem hukum HAM, Praktisi hukum jumlah Perhatian yang serius dari berbagai organisasi internasional dan pendapat sejumlah peneliti maupun ahli hukum tentang hukuman mati ini membuka mata Pemerintah untuk keberadaan kembali meninjau hukuman ada ini. Sebelumnya pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review) ke tahun 1945 terkait Konstitusi Mahkamah tapi JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 152-163 159
keberadaan hukuman mati atas pelaku pidana narkotika. Namun, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terbaru hukuman ini masih dipergunakan, walaupun lebih terbatas. Tercatat selektif ada 15 pasal yang sedikitnya mengatur ancaman mati dalam RKUHP. Dalam RKUHP, hukuman mati masih termasuk pidana pokok, namun dan diancamkan secara alternatif. Meski demikian, masih diaturnya hukuman mati berpotensi melanggar ketentuan atas jaminan hak hidup sebagaimana yang tercantum dalam 1945. Undang-Undang Terlebih Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik dan adanya PBBuntuk meninjau himbauan kembali pengguna hukuman pidana mati. dan bersifat khusus ini Dasar Efektivitas hukuman mati sangat dipertanyakan karena selain asasi manusia, melanggar bahkan pemberian jera bilateral terganggunya hubungan antar negara juga menjadi unsur utama dalam perdebatan efektivitas hukuman mati terpidana narkotika. Terlebih setiap manusia memiliki hak hidup yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki, yang sifatnya kodrati yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut sejatinya tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR NO. VXII/MPR/198 tentang sikap dan pandangan Indonesia bangsa mengenai hak-hak asasi manusia dan juga dalam amandemen ke-2 pasal 28AUndang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "setiap hak efek pada dan universal orang berhak mempertahankan kehidupannya". untuk hidup hidup, dan Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur: 1. Setiap orang berhak untuk hidup, dan taraf mempertahanan meningkatkan kehidupannya; orang hidup 2. Setiap berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; serta 3. Setiap atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" orang berhak keterangan diatas, terlepas dari prilakunya yang melawan orang memiliki hak hidup yang harus dilindungi, dijaga dan dihormati. Sebab ada berbagai jenis hukuman untuk yang kejahatan menghukum narkotika dan menimbulkan efek jera.Jika dikaji kembali, sejak adanya hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia sejatinya tidak mengurangi kejahatan tingkat narkotika tersebut. Oleh karena itu, tidak ada korelasi hukuman mati tingkat berkurangnya dengan kejahatan narkotika. Terlebih dengan adanya kebijakan Jokowi menolak grasi, sebenarnya telah menimbulkan 'hukuman tambahan' bagi terpidana mati maupun yang masih dalam proses hukum berupa, gangguan kejiwaan, stress, kekecewaan karena ketidakpastian yang mengharuskan terpidana mendekam di penjara tetapi pada akhirnya tetap dijatuhi hukuman mati dan akan menimbulkan beban psikologis yang berat bagi keluarga terpidana mati. Berdasarkan hukum, setiap dapat diterapkan pelaku hukum mati bertentangan dengan nilai-nilai hak Karena hukuman 160 KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Syawal Amry Siregar, Ade Yuliany Siahaan, Marnaek Tua Kevin Purba
adanya asasi manusia, pertimbangan alternatif hukuman pidana yang dapat memberikan efek dengan jera, memberikan sanksi ganti rugi. Sanksi ganti kerugian merupakan sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Saat ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, juga telah masuk ke dalam hukum pidana. terjadi karena Perkembangan ini perhatian semakin meningkatnya masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana. perlu satunya salah tetapi Hukuman ganti rugi dapat untuk pertimbangan menjadi menghukumterpidana narkotika yang berlaku sebagai pengedar, sedangkan kurungan ataupun rehabilitasi dapat bagi menjadi ini pengkonsumsi narkotika. Hal dilihat ekonomi merupakan alasan utama pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya. Tidak hanya kejahatan narkotika, ekonomi juga menjadi alasan untuk kejahatan- kejahatan Jadi, pelaku kejahatan akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan kejahatannya lagi jika mengancam harta benda miliknya. perlu mempertimbangkan alternatif sanksi rugi untuk hukum pidana narkotika yang dapat menekan angka kejahatan dimana dalam hal ini pemerintah sedang menyusun RKUHP baru. Keputusan politik penghukuman para pihak yang berpengaruh dalam (SPP) Sistem Peradilan Pidana terhadap pidana mati terkait terpidana narkotika, meski belum hukuman kondisi dari narkotika lainnya. Indonesia dilandasi dengan data kuat terkait bukti bahwa angka kejahatan dapat menurun pemberlakuan pidana mati dan eksekusinya. selama IV. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Upaya penanggulangan narkotika di negara-negara maju sudah dengan dilakukan meningkatkan pendidikan sejak kampanye dini, melakukan antinarkoba, serta penyuluhan bahayanya tentang mengkonsumsi narkotika tersebut. Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yaitu Pasal 114Ancaman pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 114. diatur 2. Efektivitas pidana mati terpidana narkotika, yang dilakukan oleh lembaga kementerian berwenang di Indonesia dirasa tidak efektif karena hanya menimbulkan resiko mengetahui tanpa efek jera. Hal ini sejalan dengan kasus peningkatan kejahatan narkoba dari tahun ke tahun yang dipublikasi baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN angka sejak 2017-2019, penyalahgunaan di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai dengan 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa. Bahkan pada masa pandemi covid-19 sekarang ini, narkoba 161 2. Efektivitas pidana mati terpidana narkotika, yang dilakukan oleh lembaga kementerian berwenang di Indonesia dirasa tidak efektif karena hanya menimbulkan resiko mengetahui tanpa efek jera. Hal ini sejalan dengan kasus peningkatan kejahatan narkoba dari tahun ke tahun yang dipublikasi baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN angka sejak 2017-2019, penyalahgunaan di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai dengan 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa. Bahkan pada masa pandemi covid-19 sekarang ini, narkoba 161 atau
kasus penyalahgunaan narkotika masih dan terjadi terus mengalami peningkatan. 3. Hukuman mati selain melanggar tidak hak jera bahkan memberikan efek menyebabkan dapat terganggunya hubungan bilateral antar Negara. Karena setiap manusia memiliki hak hidup yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki, yang dan kodrati yang merupakan universal karunia Tuhan yang Maha Esa. Hak tidak tersebut sejatinya boleh dirampas, diabaikan atau diganggu gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR NO. VXII/MPR/198 tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai hak- hak asasi manusia dan juga dalam amandemen ke-2 pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. hanya B. Saran 1. Mengenai upaya penanggulangan narkotika hendaknya pemerintah bukan fokus kepada penerapan peraturan perundang- undangan saja, melainkan lebih intens lagi melakukan kampanye, aksi nyata dan penyuluhan kepada agar masyarakat mampu memahami apa sebenarnya dampak negatif narkotika penyalahgunaan tersebut. Hal ini dapat menjadi cara untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika selanjutnya. 2. Terhadap efektifitas hukuman mati, karena Indonesia masih mempertahankan hukuman mati terhadapt terpidana narkotika ini, segera pemerintah kiranya 3. Hukuman mati selain melanggar tidak hak jera bahkan memberikan efek menyebabkan dapat terganggunya hubungan bilateral antar Negara. Karena setiap manusia memiliki hak hidup yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki, yang dan kodrati yang merupakan universal karunia Tuhan yang Maha Esa. Hak tidak tersebut sejatinya boleh dirampas, diabaikan atau diganggu gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR NO. VXII/MPR/198 tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai hak- hak asasi manusia dan juga dalam amandemen ke-2 pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. hanya B. Saran 1. Mengenai upaya penanggulangan narkotika hendaknya pemerintah bukan fokus kepada penerapan peraturan perundang- undangan saja, melainkan lebih intens lagi melakukan kampanye, aksi nyata dan penyuluhan kepada agar masyarakat mampu memahami apa sebenarnya dampak negatif narkotika penyalahgunaan tersebut. Hal ini dapat menjadi cara untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika selanjutnya. 2. Terhadap efektifitas hukuman mati, karena Indonesia masih mempertahankan hukuman mati terhadapt terpidana narkotika ini, segera pemerintah kiranya asasi manusia, sifatnya menyelesaikan eksekusi yang harusnya diterima oleh terpidana narkotika tersebut. Dengan begitu, maka terpidana narkotika yang menerima vonis hukuman mati mendapatkan kepastian hukum dan menerima ganjaran atas kejahatan yang dibuatnya sehingga bahan pertimbangan pada masyarakat tidak mudah lainnya terjerumus kedalam lingkaran narkotika. menjadi agar 3. Hukuman mati sejatinya bertolak belakang asasi dengan manusia. Selain itu, mengingat ketidakefektifan hukuman mati bagi terpidana narkotika, kiranya pemerintah dapat menciptakan alternatif hukuman bagi terpidana dengan narkotika. Misalnya hukuman mempertimbangkan ganti terpidana narkotika yang terbukti sebagai pengedar/produsen dan dengan merehabilitasikan konsumen/korban pengkonsumsi narkotika agar dipulihkan mental dan kesehatannya, bukan malah menjatuhi hukuman kurungan dan tidak menerima perawatan. rugi kepada V. DAFTAR PUSTAKA A. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945. hak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015. B. Buku 162 KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Syawal Amry Siregar, Ade Yuliany Siahaan, Marnaek Tua Kevin Purba
Barda, Arif.2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung, Indonesia: PT Citra Aditya Bakti. statistik-kasus-narkoba/ Herwidianto,Jodya Bintang. 2016. Efektivitas Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Di Indonesia, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nitibaskara, Tb. Ronny. 2006. Penerapan Konsep Budaya Hukum dalam Relasi Sosial dan Bisnis untuk Mencegah Kejahatan, Seri Sosiologi Hukum. Jakarta: Buku Kompas. Parkoso, Djoko dan Nurwahid. 1985. Studi tentang Pendapat- mengenai pendapat Efektifitas Hukuman Mati, Jakarta: Ghalia Indonesia. Salmi,Akhiar. 1985.Eksistensi Hukuman Mati. Penerbit : Aksara Persada. Siswanto. 2012. Politik Hukum Undang-Undang PT. dalam Narkotika, Rineka Cipta. Jakarta: C. Jurnal dan Karya Ilmiah Abdurrahim,Muhammad H.Jurnal Januari Transisi,Vol. X, Mati 2016.Hukuman Problem dan Kemanusiaan. Legalitas Husein,Syahruddin.Jurnal USU, Vol. III, 2003.Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia. D. Internet JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 152-163 163