Wilil M. & Aedah N. - Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DI DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO Moke Wilil1), Nur Aedah2) 1) Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih 2) Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih Abstract : This study aims to analyze and determine Community Participation in Village Development Programs in Abenaho District, Yalimo Regency, as well as analyze the supporting and inhibiting factors of community participation in village development in Abenaho District, Yalimo Regency. This study uses a qualitative descriptive approach conducted in Abenaho District, Yalimo Regency, the determination of informants is carried out by snowball. Data collection techniques used are observation and interviews. Data analysis includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the form of community participation in village development in Abenaho District, Yalimo Regency, the form of community participation contributing to the village development program was starting from the delegation of authority stage, the community had the authority to participate in determining the priority of development programs in their village through musrembang, and the results of the musrembang proposed as a priority development program. Then in the partnership stage, the community partners with providers of tools and materials needed to carry out development programs. Then the stage, community consultation consults with village assistants regarding the development program they have launched and the reporting and accountability mechanisms. Then the information stage is disseminated effectively so that the community knows information about the development program in their village. Then it is related to the form of community participation in the form of delivering voices to fight for their rights and the open access provided. Supporting factors are the existence of social solidarity, responsibility and intense information dissemination. Then the inhibiting factor is the misunderstanding factor, and mutual suspicion from the community. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, penentuan informan dilakukan secara snowball. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, Bentuk Partispasi masyarakat berkontribusi pada program pembangunan kampung adalah dimulai dari tahap pelimpahan kewenangan, masyarakat memiliki kewenangan dalam berpartisipasi untuk menentukan prioritas program pembangunan di kampung mereka melalui musrembang, dan hasil musrembang tersebut diajukan sebagai prioritas program pembangunan. Kemudian tahapan kemitraan, masyarakat bermitra dengan penyedia alat dan bahan yang dibutuhkan untu melaksanakan program pembangunan. Kemudian tahapan, konsultasi masyarakat berkonsultasi kepada pendamping kampung mengenai porgram pembangunan yang mereka canangkan dan mekanisme pelaporan dan pertanggung jawabannya. Kemudian tahapan informasi disebarluaskan secara efektif agar masyarakat mengetahui informasi mengenai program pembangunan di kampung mereka. Kemudian terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat berupa penyampian voice untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan keterbukaan access yang diberikan. Faktor pendukung adalah adanya solidaritas sosial, tanggung jawab dan penyebaran informasi yang intens. Kemudian faktor penghambatnya adalah faktor kesalahpahaman, dan saling curiga dari masyarakat. Keyword: Participation, Community, Village Development, Abenaho, Yalimo 155
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK , Vol. X No. x (Bulan) xxxx PENDAHULUAN Upaya pembangunan desa agar lebih berhasil dan sejahtera perlu dilakukan untuk melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan desa dalam berkelanjutan pembangunan. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap desa di Indonesia (Nain, 2019). desa Pelaksanaan merupakan respon terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang amanat desa dan memberikan kepastian hukum bagi desa. pembangunan pembangunan Indonesia perlu dilindungi dan berdaya untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Ratnadila, 2018). Otonomi desa merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur (Barniat, 2019). Pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan desa masyarakat (Siregar, 2017). mandiri dan swadaya Pembangunan daerah mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa percepatan dan pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana, yaitu untuk menciptakan ekonomi daerah yang efektif pengembangan (Endah, 2020). yang Pembangunan Setiap desa di sebagai upaya kelangsungan dan perkembangan desa (Suwaryo, 2011). Dalam mendukung potensi yang ada, perlu diperhatikan aspek lain berupa pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. Jumlah penduduk atau masyarakat desa merupakan potensi sumber daya manusia yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai objek dan subjek pembangunan (Luthfia, 2013). Objek pembangunan dilihat dari aspek kualitas, masih perlu diberdayakan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan, sebagai peranannya kekuatan proses pengembangan di pedesaan. Selain faktor dari masyarakat, faktor potensial dalam desa juga perlu diperhatikan. Berdasarkan potensi yang dimiliki desa, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui penghidupan strategi (Pamungkas, 2019). sangat penting penentu (aktor) Dalam hal ini, mata pencaharian terkait dengan segi lima aset, yaitu prinsip dasar dalam pengelolaan mata pencaharian. Prinsip dasar aset modal manusia, modal alam, modal finansial, modal sosial, dan modal fisik. Keberadaan aset menjadi instrumen kesadaran yang bisa merevolusi mentalitas masyarakat jika disampaikan secara intens kepada masyarakat atau individu (Ambarwati, dkk, 2016). Partisipasi masyarakat langsung desa dapat melibatkan masyarakat menghasilkan hasil yang lebih efisien daripada pembangunan desa berdasarkan mekanisme program (Laily, E. & Imro'atin, 2015). Ini karena dianggap mampu memberikan peluang bagi desa untuk mengelola tangganya disertai dengan kewenangan keuangan. Fokus utama dalam membangun desa yang lebih maju terletak pada potensi dan masyarakat itu sendiri (Nadir, 2013). rumah Dalam hal ini, potensi desa yang dimaksud semuanya adalah alam sumber daya dan sumber daya manusia yang dimiliki di desa, sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk dalam pembangunan merupakan kritik terhadap kebijakan yang selama ini bersifat top down yang dalam setiap program merupakan kehendak pemerintah pusat (Korten & Sjahrir, 1988:87). Sebaliknya, pembangunan yang berangkat dari masyarakat cenderung bertujuan memberikan masyarakat celah untuk menggerakkan selruh sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan mereka. pembangunan telah memberikan pedoman nasional bagaimana pembangunan desa sebagai prioritas. Muatan ini mengacu pada sebagian besar penduduk bermukim di kesatuan kawasan masyarakat hukum di tingkat mikro, kampung mempunyai batas wilayah Perencanaan desa. Sebagai 156
Wilil M. & Aedah N. - Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo kewenangan untuk mengelola kepentingan masyarakat di wilayahnya berdasar latar sejarah dan tradisi setempat yang telah mendapat pengakuan dan penghormatan negara. Sehingga pembangunan kampung merupakan cerminan atas pembangunan nasional. semata berbicara tentang pengurangan sentralisasi di tangan pemerintah pusat, perbaikan pelayanan publik maupun penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan. dan Semangat otonomi daerah juga mendorong dan demokrasi tumbuhnya pemberdayaan masyarakat. Banyak pihak yakin pemberdayaan bahwa masyarakat merupakan roh dalam otonomi daerah. Jika berbicara tentang demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka kata partisipasi masyarakat. Otonomi daerah tidak lokal betul kuncinya adalah Provinsi Papua adalah salah satu provinsi urutan ke 34 di Indonesia yang memiliki sekitar 5 ribu kampung yang tercatat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang akan menerima dana kampung sekitar 4 triliun lebih pada tahun 2018. Sebuah peluang ekonomis bagi orang asli Papua untuk memikirkan, merumuskan dan melaksanakan berbagai program pembangunan sesuai kondisi riil/potensi di wilayahnya masing-masing. adalah menggunakan metode penelitian Deskriptif. Nazir, (2013:63) menjelaskan bahwa: "Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok menusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ata upun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang". Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui sampai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan pada kampung-kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Apa saja kendala- kendala dalam bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam mendukung program pembangunan di distrik Abenaho di Kabupaten Yalimo. Dalam ruang lingkup penelitian ini, yang menjadi sasaran dalam penjaringan data/informasi adalah seluruh masyarakat pada kampung- kampung di Distrik Abenaho yang merupakan usia produktif dan bagaimana partisipasi terhadap dampaknya pembangunan distrik Abenaho di Kabupaten Yalimo. Penelitian ini dilakukan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo dengan pertimbangan bahwa penduduk di distrik tersebut memiliki partisipasi masyarakat Implementasi dalam pembangunan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. perencanaan kampung Kabupaten Yalimo sebagai salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya terdiri dari sejumlah kampung dengan jumlah penduduknya yang saat terus dipacu untuk turut berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya sendiri- sendiri.Kampung-kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo Provinsi Papua saat kampung- membangun kampungnya melalui semangat Otonomi Khusus melalui Partisipasi Masyarakat mengimpelementasikan dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut. ini METODE PENELITIAN yang digunakan dalam melakukan penulisan ini Pendekatan penelitian Instrumen/alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara, alat rekam dan alat tulis berupa bolpen/pensil informasi yang untuk mencatat setiap disampaikan Termasuk merekam data/informasi pada sumber informasi lainnya. responden. Adapun informan yang dijadikan dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal di di kampung-kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Distrik Abenaho. Jumlah informan yang diambil yang dianggap representatif adalah sebanyak 10 orang tersebar dalam 5 laki-laki dan 5 masyarakat di setiap kampung yang dapat dijangkau di dalam Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Adapun teknik yang 157
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK , Vol. X No. x (Bulan) xxxx digunakan dalam penentuan adalah informan kunci sebagai guide. informan snowball dengan melibatkan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kancah (field research). dalam penelitian tahapan hasil interpretasi, dan merumuskan interpretasi tersebut dengan memilah data untuk mengambil kesimpulan akhir. Teknik analisis data ini adalah dengan HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Wicaksono (2013: 66) membagi tingkatan partisipasi masyarakat dari tingkatan tertinggi ke rendah. Delegated power, atau pelimpahan wewenang dalam pembuatan keputusan untuk rencana tertentu. Ciri dari delegated power yang kentara adalah tidak adanya tekanan dari atas, melainkan pemerintah dan masyarakat bernegosiasi. Adapun terkait dengan pendelegasian masyarakat dalam partisipasi mereka pada program di Dsitrik kampung pembangunan Abenaho adalah sebagai berikut: untuk mengeluarkan aspirasi pada waktu juga musrenbang. Kemudian partisipasi terwujud dengan kerjasama masyarakat melalui perwakilan tertentu dalam kegiatan seperti yang diadakan dinas pelatihan untuk mengembangkan kapasitas. atau Partnership, terkait pendidikan dan perundingan untuk menentukan keputusan bersama dengan pemerintah. Partnership dicirikan dengan pembagian wewenang dalam rencana program, maupun kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan suatu masalah. Adapun terkait dengan kemitraan dalam pada partisipasi masyarakat program pembangunan kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut: Ya dalam membangun kampung, misalnya infrastruktur jalan. Kita bermitra dengan penyedia alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Agar mereka bisa menyediakan, agar kita bisa kerja. Karna yang masyarakat inginkan, mereka yang kerja. Bukan pihak ketiga, supaya kami juga terlibat untuk membangun kampung kami.. terlibat dalam Masyarakat menyampaikan aspriasinya. Untuk pembangunan kampung. Terdapat program yang berjalan misalnya pembangunan infrastruktur berupa jalanan untuk menghubungkan kampung dengan dunia luar. Saya sebagai kampung kepala mengusulkan program itu, karena saat penting, musrembang, prioritas program pembangunan di kampung ikut dan diterima sebagai Informan di atas mengungkapkan bahwa masyarakat kampung terkait dengan program proses secara pembangunan musyawarah mufakat rapat musrembang. Hasil dari rapat tersebut itulah yang menjadi program usulan yang teralisasi melalui diajukan agar dapat program kampung. pembangunan Kelibatan asyarakat mendapatkan akses perencanaan dilakukan dalam Informan di atas mengungkapkan bahwa terkait dengan kemitraan melalui dalam pembangunan kampung di Distrik Abenaho, masyarakat yang berperan langsung tenaga penggerak pembambangunan, dengan merekay ang terlibat sebagai pekerja. Adapun terkait dengan kemitraan, masyarakat bekerja sama dengan pengusaha penyedia alat-alat dan bahan bangunan untuk program termasuk pembangunan diantaranya adalah pembangunan jalan yang menghubungkan antar kampung, antar kampung, dusun, dan antar distrik. Agar akses jalan terbuka dan semakin mudah proses mobilitas dan transportasi, tidak sehingga harapannya ke depan, terdapat lagi lokai-lokasi kampung yang terisolir oleh akses jalan, sehingga dapat mempermudah pembangunan pada sektor yang lain seperti pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi. Olehnya, infrasturktur program sebagai kampung, pembangunan 158
Wilil M. & Aedah N. - Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo terutama pembukaan jalan menjadi sangat penting untuk membuka akses dan menstimulasi pembangunan program lainnya yang ada di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Consultative, atau dalam bentuk undangan untuk berkonsultasi yang sebagai diberikan kepada masyarakat pemberi pertimbangan dalam penentuan kebijakan. dalam program pembangunan dilakukan dengan menanyakan langsung kepada fasilitator kampung dalam kegiatan pembangunan, mengenai divisi dan tugas masing-masing. Adapun konsultasi masyarakat dalam partisipasi mereka pada program pembangunan kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut Konsultasi masyarakat terkait dengan Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut: kalo memberi informasi biasanya melalui pertemuan. Kadang juga juga pengumuman disampaikan, menggunakan suara (megafon) berupa ada undangan lisan atau tertulis. pengeras juga informan, partisipasi masyarakat dalam bentuk informing ini dilakukan dengan tertulis tentang kegiatan pembangunan. artinya, masyarakat tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Berdasarkan pendapat akan adanya Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Konsultasi dengan pendamping kampung yang dtugaskan di setiap kampung yang ada di Distrik Abenaho. Karena kami masyarakat juga awam dengan barang begini. Jadi yang ditugaskan membantu kami jika ada hal yang tidak diketahui, baik para aparatur kampung, maupun anggota ke akan masyarakat, pendamping, yang ditugaskan oleh kementerian. para pendamping bertanya Eko (2004:220) menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah voice, akses, dan kontrol. Voice, diartikan sebagai hak dan sikap masyarakat dalam mengeluarkan untuk aspirasinya. bertujuan Ini memengaruhi kebijakan dan agenda kolektif untuk mencapai tujuan bersama. voice memiliki beberapa alternatif untuk penyampaian, seperti opini melalui forum dan media massa. Adapun terkait dengan akomodasi pendapat penyampaian masyarakat dalam partisipasi mereka pada Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut: Informan di atas mengungkapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh para masyarakat dalam berpartisipasi dalam program pembangunan adalah dengan merujuk pada setiap keputusan yang disepakati kepada pihak yang memiliki wewenang dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan peran mereka dalam berkontribusi pada sebuah program pembangunan di kampung mereka. Dalam rapat (Muskam) untuk membicarakan kesepakatan untuk mencapai satu program tujuan dalam pembangunan dengan keputusan dan aturan yang berlaku di kampung. Contoh: memberi pendapat, saran, dan usulan. Dan diputuskan secara bersama, untuk kepentingan bersama pertemuan atau sesuai Informing, atau masyarakat hanya mendapatkan informasi mengenai suatu kegiatan. Dalam hal ini informasi memuat hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan program.Adapun terkait dengan informasi masyarakat dalam partisipasi mereka pada Informan di atas mengungkapkan penyampaian suara masyarakat dilakukan dengan mengeluarkan aspirasinya dalam pertemuan yang diadakan kampung. Penyampaiannya dalam bentuk pendapat, saran, dan usulan. 159
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK , Vol. X No. x (Bulan) xxxx Access, yakni masuknya masyarakat ke dalam tataran pemerintahan. artinya masyarakat memiliki peran memengaruhi dan menentukan akses masyarakat memiliki dua aspek penting, terbuka dan ikut serta. Adapun terkait dengan akomodasi penyampaian pendapat masyarakat dalam partisipasi mereka pada Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut: kebijakan. Kita ini diberikan kesempatan ikut rapat, menyampaikan pendapat, dan terlibat di kegiatan kampung dan ada program. Masyarakat ikut terlibat dan semuanya jadi terbuka dan berkeinginan untuk bersama-sama membangun kampung terlalu aktif, tetapi sebagian masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Faktor Pendukung dan Penghambat paratisipasi masyarakat dalam Program Dana Kampung Faktor Pendukung Adapun faktor pendukung dalam Implementasi Program Dana Kampung di Kampung Armo Pesisir, Distrik Sarmi adalah: sosial masyarakat yang tinggi. Hal ini karena dasar identitas dan keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk mendukung perubahan ke arah yang lebih baik melalui Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho Pertama, solidaritas sebagaimana dikatakan terwujud dengan terlibatnya masyarakat dalam program pembangunan seperti padat karya. Artinya, diberikan masyarakat kewenangan mengeluarkan untuk pendapat saja, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pembangunan. Akses masyarakat informan tidak hanya Kedua, pemberian tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pembangunan yang selaras dengan kesepakatan bersama yang telah dirancang dalam musrenbang.. Faktor Penghambat Adapun faktor penghambat Implementasi Program adalah: dengan keterlibatan masyarakat dalam mekanisme politik. kontrol diidentifikasi menjadi kontrol internal dan eksternal yang mana masyarakat mengawasi berjalannya kebijakan sekaligus mengevaluasi risiko kegiatan pembangunan. Adapun terkait dengan akomodasi penyampaian pendapat masyarakat dalam partisipasi mereka pada Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut: Control berkaitan Terlibat secara langsung misalnya pada program padat karya, semua masyarakat. pembuatan jalan yang menghubungkan setiap dusun dan kampung. penting untuk membuka akses transportasi dan distribusi. Makanya masyarakat senang semuanya mau dan mengerjakan. Ini Informan di atas mengungkapkan bahwa masyarakat dalam hal kontrol tidak Pertama, masih adanya salah paham sebagian antara pembangunan, masyarakat mengenai untuk sehingga mengurangi minat setiap kegiatan. berpartisipasi dalam Perselisihan biasanya menyangkut jumlah anggaran dan biaya pembangunan. pemerintah dan ini sendiri Kedua, masih adanya sikap saling mencurigai antara pemerintah dan sebagian masyarakat yang mengacu pada lemahnya transparansi termasuk ketidaksesuaian anggaran yang digunakan dengan hasil pembangunan itu sendiri. anggaran PENUTUP Kesimpulan Partispasi masyarakat berkontribusi pada program pembangunan kampung adalah dimulai dari pelimpahan kewenangan, masyarakat memiliki kewenangan dalam berpartisipasi untuk menentukan prioritas program pembangunan di kampung Pertama tingkat tahap 160
Wilil M. & Aedah N. - Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo mereka melalui musrembang, dan hasil musrembang tersebut diajukan sebagai prioritas pembangunan. Kemudian tahapan kemitraan, masyarakat bermitra dengan penyedia alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kemudian pembangunan. program masyarakat konsultasi tahapan, pendamping kepada berkonsultasi kampung porgram mengenai pembangunan yang mereka canangkan dan mekanisme pelaporan dan pertanggung jawabannya. Kemudian tahapan informasi agar secara disebarluaskan informasi mengetahui masyarakat mengenai program pembangunan di kampung mereka. program efektif Kedua, pendukung adalah masih kuatnya implementasi solidaritas sosial, tanggung jawab dan sosialisasi. Kemudian faktor penghambat termasuk masih adanya salah paham, dan saling mencurigai antara pemerintah dan masyarakat. faktor jaringan sosial antara BUMDES dengan pihak eksternal. Kedua, Menyebabkan pengelola mengalami adanya elaborasi kesulitan dan menghabiskan dana yang besar untuk mendapatkan ijin operasional unit usahanya. Selain itu juga, BUMDES kurang mendapat sorotan dari masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai pihak ketiga guna membangun kerjasama usaha dapat meningkatkan perekonomian masyarakat surat masyarakat agar Rekomendasi Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menjadi pelaksana atau lapangan, pengawas dalam eksekutor mengontrol program pelaksanaan di Distrik kampong pembangunan Abenaho Kabupaten Yalimo. Untuk meningkatkan bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap program pembangunan kampong di tingkat distrik. Kemudian, penting adanya sistem anggaran yang laporan penggunaan tidak mengakibatkan transparan agar adanya saling mencurigai maupun perselisihan antara pihak pemerintah dan masyarrakat. DAFTAR PUSTAKA Ambarwati, T., Nurjannah, D., & Fitriasari, F. (2016). IbM Usaha Kreatif Keluarga Miskin (GaKin). IbM Usaha Kreatif Keluarga Miskin (Gakin), 3(1), 39-46. Barniat, Z. (2019). Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal. JASP. Eko, S. (2004). Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting "Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR-RI". Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa. Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1), 135-143. Korten, D. C. & Sjahrir. (1988). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(2), 186-190. Luthfia, A. R. (2013). Menilik urgensi desa di era otonomi daerah. Journal of Rural and Development, 4(2). Nain, U. (2019). Pembangunan desa dalam perspektif sosiohistoris. Garis Khatulistiwa. Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. Jurnal Politik Profetik, 1(1). Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 161
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK , Vol. X No. x (Bulan) xxxx Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review, 2(2), 210-229. Ratnadila, N. S. (2018). Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, 12(2), 111-128. Siregar, R. (2017). Sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Pros. Semin. Nas. Tah. Fak. Ilmu Sos. Univ. Negeri Meda, 1, 378-381. Suwaryo, U. (2011). Mengembalikan otonomi untuk desa. governance, 2(1), 1-12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wijaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam lingkungan permukiman. ComTech: Computer, Mathematics and pengelolaan Engineering Applications, 4(1), 24-32. 162