Ko lom Hendry Ch. Bangun: Deklarasi Bangkok untuk Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara Kunjungan Dewan Pers ke Thailand telah membuahkan hasil dengan lahirnya jejaring di tingkat Asia Tenggara. Empat negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki lembaga Dewan Pers, yakni tuan rumah Thailand, Indonesia, Myanmar, dan Timor Leste mengadakan pertemuan serius di Thailand pada akhir September 2019. Negara lain di kawasan ini belum memiliki Dewan Pers yang relatif independen, bebas dari campur tangan pemerintah, dan atau bersifat nasional. apat empat negara ini diadakan hari Selasa (24/09/19), di kantor Dewan Pers Nasional Thailand (NPCT), dengan acara pemaparan kinerja Dewan Pers masing-masing negara, kemudian jaringan aktif. R keinginan untuk membentuk semacam Saya bicara mewakili Indonesia, Chavarong mewakili NPCT, Dr. Myo Thant Tyn Ketua 1 Dewan Pers Myanmar (MPC) mewakili negaranya, dan Virgilio da Silva Guiterres yang juga kerap bertandang ke Jakarta, mewakili Dewan Pers Timor Leste (Conselho de Imprensa). Perbincangan sekitar tiga jam menghasilkan Deklarasi Bangkok yang menyepakati dibentuknya Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara (SEAPCN) ditandatangani kami berempat, disaksikan anggota Dewan Pers dari keempat negara yang juga hadir. Jejaring Dewan Pers Thailand yang ditandatangani di Museum Kampol Wacharapol, secara umum dimaksudkan menjadi wadah kerjasama untuk menguatkan hubungan antar negara dan juga prinsip- prinsip kemerdekaan pers yang diperjuangkan bersama untuk menjaga kelangsungan kehidupan demokrasi di negara masing-masing. Anjangsana Dewan Pers ke Thailand terbiasa dengan metropolisnya Bangkok, Holiday Inn Express di Jalan Rama I, sebelah pertokoan MBK yang menjadi tempat menginap kami, benar-benar ramai. pukul 13.00 siang di Bandar Udara Swarnabhumi sekitar tiga jam dari Soekarno Hatta, rombongan beruntung dijemput seorang petugas polisi begitu keluar dari lorong ujung pintu pesawat. Penuh senyum dan sabar, dia membawa kami melewati "rintangan" imigrasi karena masuk ke jalur khusus. Tidak sampai 15 menit sudah sampai di area tunggu kendaraan, dijemput tim NPCT. Tidak lama, kami langsung naik dua kendaraan menuju kantor NPCT di tengah kota Bangkok di kawasan Dusit yang ramai. Sudah menunggu Chavarong Limpattamapanee, Sang Ketua yang sudah begitu akrab dengan Dewan Pers Indonesia karena sering berkomunikasi dan juga bertatap muka. Sebelum menjadi ketua dia merupakan sekretaris NPCT. Mendarat setelah terbang Hendry Ch. Bangun SEAPCN bertujuan mengembangkan kemerdekaan pers berbasis self regulation dan menghormati kode etik jurnalistik. Adanya jejaring ini juga dapat dipakai untuk membantu apabila ada negara di kawasan yang ingin membentuk Dewan Pers, sebagaimana yang telah dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste. Tiada hari tanpa "kerja" begitulah anjangsana Dewan Pers ke Thailand, atas undangan Dewan Pers Nasional Thailand (NPCT) pada lalu. Sejak kedatangan hari Senin siang sampai kembali hari Jumat sore, yang dilakukan rombongan hanya bekerja dan bekerja. Jam kosong praktis hanya malam sehabis makan menjelang tidur. Saya menjadi semacam kepala rombongan dengan anggota Achmad Djauhar, Agus Sudibjo, Agung Dharmajaya, Hasanen Rais, serta Rita Sitorus, dan Setyohadi. Bagi yang 23-27 September Setelah rapat tersebut maka disiapkan konsep deklarasi yang ditandatangani keesokan harinya ketika kami berkunjung di perusahaan media multiplatfrom Thai Rath yang memiliki jaringan televisi, media siber, selain suratkabar Thai Rath yang pada masa jayanya terbit enam kali dalam sehari dan mencapai sirkulasi lebih dari satu juta eksemplar. Makan siang sekitar setengah jam, langsung saja rapat bilateral. Chavarong menyodorkan agenda pembicaraan 2
Kol om sekaligus agenda kunjungan sampai lima hari ke depan. Perut masih kekenyangan rapat sudah dimulai. Mewakili rombongan saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan fasilitas, khususnya servis di imigrasi karena dua tahun lalu, kami antre sekitar 1 jam 30 menit untuk lolos pemeriksaan paspor. Kunjungan Dewan Pers Indonesia ke Thailand merupakan balasan atas kunjungan NPCT ke Indonesia tahun lalu. Agenda kami, selain mengunjungi kantor suratkabar Bangkok Post, kelompok media Thairath, rombongan juga bertemu dengan Ketua Parlemen Thailand, Chuan Lekpai, diskusi di Fakultas Communication Arts Universitas Chulalongkorn, di Bangkok. Kemudian bertolak ke provinsi Rayong untuk mengunjungi pabrik pengolah sawit Global Green Petroleum Company, mengunjungi gerakan ekonomi masyarakat yang memproduksi turunan minyak kelapa sawit, dan desa mandiri agri ekonomi dan agro wisata Bun Jumrung. Setelah itu menengok pabrik mie Mama instan di yang menguasai pasar mie Thailand, yang juga sudah memproduksi mie halal yang diekspor ke Malaysia dan Timur Tengah, namun ingin masuk pasar Indonesia. Maksudnya tentu, kunjungan kami dapat ikut membantu upaya mereka. Melihat "Bangkok Post" Mengunjungi Post memberikan gambaran bagaimana media yang dulu amat terkenal sebagai koran berbahasa Inggris paling kritis di Asia Tenggara, tertatih-tatih menghadapi era disrupsi. Meskipun kantornya masih besar dan gagah, sisa masa kejayaan masih tampak, tetapi secara subjektif saya melihat kondisi kantor seperti menua. Diskusi dengan pengasuh yang relatif berusia muda memperlihat upaya keras agar bisa bertahan dan menyesuaikan diri dengan era digital yang membuat anak muda Thailand malas membaca koran. Namun karena memang dibuat untuk ekspatriat yang relatif besar di Bangkok dan Thailand pada umumnya, pangsa Bangkok 3
So rot pasar mereka selalu ada, tentu saja lewat konten yang dibuat dalam platform digital. Ditambah dengan "tambang" dokumentasi berita dan gambar karen sudah terbit puluhan tahun, Bangkok Post masih dapat hidup dan bertahan. Hal berbeda kami dapat saat bertandang ke kompleks Thai Rath yang besar. Dengan tanah seluas sekitar dua hektar, selain bangunan redaksi TV, siber, koran, yang menjulang ada museum pemilik media Kampol Wacharapol. Bangunan baru ini didedisikan bagi Kampol yang mendapat penghargaan Unesco karena jasanya mendirikan lembaga pendidikan yang menyebar ke pelosok Thailand. Koran yang resmi didirikan dengan nama sama pada tahun 1962 juga memiliki mesin percetakan dengan kapasitas 300 ribu "Untuk televisi dan media siber performa kami baik, namun untuk suratkabar saat ini hanya terbit dua kali sehari," ujar Chavarong yang menjadi piminan di grup. Tinggal 300- an ribu, salah satu ukuran penurunan adalah apabila dulu 50 truk yang membawa koran ke seluruh negeri hanya membawa koran sendiri, saat ini sudah menerima untuk mengirimkan koran lain. Beruntung karena berada dalam satu grup, penurunan di sektor cetak ini dapat ditutupi dengan kemajuan di platform lainnya. "Iklan di media cetak sebagian iklan grup kami sendiri, sementara iklan lainnya tetap ada walau tidak banyak ," kata Chavarong dengan jujur. Beda dengan iklan televisi yang saya coba tengok malam harinya, penuh dengan produk kebutuhan sehari- hari dan rumah tangga. Ke Parlemen Thailand Agenda yang juga penting adalah empat Dewan Pers mengunjung parlemen Thailand dan diterima Ketua Parlemen Chuan Lekpai, yang pernah menjadi Perdana Menteri dan berbagai jabatan menteri lainnya. Politisi senior ini memiliki posisi sentral dalam upaya NPCT untuk menggolkan Undang-Undang Pers yang akan menjadi dasar beroperasinya NPCT dengan dukungan negara, tidak seperti sekarang yang harus mencari biaya operasional sendiri dan hanya beranggotakan media cetak. Pertemuan Delegasi Dewan Pers bersama President of Parliament of Thailand Chuan Leekpai didampingi Chairman of The National Press Council of Thailand Mr Chavarong Limpattamapanee, membahas Southeast Asian Press Councils Network. Rabu (25/09/19). eksemplar perjam. Moncernya kinerja media ini juga sedikit banyak dari indikator tidak langsung, ada mobil mewah seperti Mercedes Benz, BMW, Toyota terbaru di parkiran. Ketika kami mendatangi kantor redaksi, tiap lantai menunjukkan gairah kerja puluhan orang yang aktif bekerja, rata-rata usia 30-an bahkan mungkin kurang. Kantornya bergaya, furnitur baru, ada ruang "leyeh-leyeh" kalau lelah, dengan peralatan yang serba baru. Kami juga diajak ke ruang kendali utama televisi, juga studia untuk siaran. Redaksi online televisi dan online suratkabar juga diisi puluhan orang, ada pula ruang grafis dan animasi. Para pekerja muda ini berpakaian santai. Kadang ada boneka di mejanya, atau benda kesayangan lainnya. Saluran 34 yang merupakan newschannel Thai Rath, untuk berita peristiwa, konon memiliki rating tinggi di prime time sore sampai malam. jam, diskusi di ruang tamu megah dan mewah akhirnya berlangsung hampir 1 jam 30 menit. Menurut Chavarong, media massa mengalami kemerdekaan maksimal saat Chuan Lekpai menjadi Perdana Menteri sehingga jurnalisme di Thailand mengalami kemajuan baik dari sisi penyelenggaraan pers maupun perkembangan bisnis. Dia juga sangat dikenal di Indonesia, dan bahkan baru kembali dari Jakarta untuk melayat mendiang BJ Habibie ketika kami bertemu. Meski dia juga konon menyinggung dengan Ketua DPR mengenai masalah asap yang "nyeberang" sampai ke Thailand bagian selatan. Dari semula dijadwalkan satu Kunjungan ke Chulalongkorn menjadi diskusi hangat karena akademisi di fakultas ilmu komunikasi menunjukkan sikap konservatif untuk konsisten pada pengajaran jurnalistik murni, yakni bagaimana mahasiswa terampil melakukan liputan dan penulisan, untuk media cetak, siber, maupun siaran, walau mengakui minat pada jurnalisme juga mengalami penurunan, yang mereka atasi dengan membuat kelas internasional yang diikuti mahasiswa dari berbagai negara.*** 4
Soro t Pernyataan Pers tentang Pandangan Dewan Pers terhadap Materi yang Terkait dengan Kemerdekaan Pers dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pernyataan Pers tentang Pandangan Dewan Pers terhadap Materi yang Terkait dengan Kemerdekaan Pers dalam Rancangan Undang-Undang Dewan Pers telah dan terus mencermati proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukum Pidana (RUU KUHP). Untuk memenuhi salah satu fungsinya sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yakni melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, maka Dewan Pers memberikan pandangan terhadap proses pembahasan dan beberapa ketentuan dalam RUU KUHP. "UU Pidana Jangan Mengganggu Kemerdekaan Pers dan Menghalangi Dewan Pers memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap upaya pembahasan RUU KUHP oleh Pemerintah dan Kerja Jurnalistik". Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dilakukan. Namun, demi kebaikan bangsa dan negara, serta memenuhi asas pembentukan Dewan Pers telah dan terus mencermati proses pembahasan Rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka seyogianya pengambilan keputusan penetapan RUU KUHP Untuk memenuhi salah satu fungsinya sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) menjadi Undang Undang, terlebih dahulu mendengar pendapat publik secara luas, tidak hanya berdasar pada pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yakni melakukan kewenangan semata. Dengan demikian Dewan Pers berharap penetapan Undang Undang tersebut tidak dilakukan pada masa akhir periode keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 2014-2019. pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, maka Dewan Pers memberikan Setelah mempelajari materi RUU KUHP, maka Dewan Pers menyatakan agar pasal-pasal di bawah ini ditiadakan karena pandangan terhadap proses pembahasan dan beberapa ketentuan dalam RUU berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan bertentangngan dengan semangat yang terkandung dalam UU Pers 40/1999 KUHP. tentang Pers, utamanya pasal 2; "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip- Dewan Pers memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap upaya prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum." pembahasan RUU KUHP oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang RUU tersebut juga memuat sejumlah pasal yang multitafsir, memuat "pasal karet", serta tumpang tindih dengan undang- telah dilakukan. Namun, demi kebaikan bangsa dan negara, serta memenuhi asas undang yang ada yang menyebabkan UU Pidana bisa mengganggu kemerdekaan pers dan menghalangi kerja jurnalistik. Pasal- pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang- pasal tersebut adalah: Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan i. Pasal 217-220 (Bab Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden) perlu ditiadakan karena merupakan Peraturan Perundang-Undangan, maka seyogianya pengambilan keputusan penjelmaan ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang penetapan RUU KUHP menjadi Undang Undang, terlebih dahulu mendengar Hukum Pidana (KUHP) yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU- tidak hanya berdasar pada pertimbangan pendapat publik secara IV/2006; kewenangan semata. Dengan demikian Dewan Pers berharap penetapan Undang ii. Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), serta Pasal 246 dan 247 (penghasutan untuk melawan penguasa Undang tersebut tidak dilakukan pada masa akhir periode keanggotaan Dewan umum) perlu ditiadakan karena sifat karet dari kata "penghinaan" dan "hasutan" sehingga mengancam kemerdekaan pers, Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 2014-2019. kebebasan berpendapat dan berekspresi; iii. Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong); Setelah mempelajari materi RUU KUHP, maka Dewan Pers menyatakan iv. Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan); ini ditiadakan karena berpotensi mengancam agar pasal-pasal di bawah v. Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama); kemerdekaan pers dan bertentangngan dengan semangat yang terkandung dalam vi. Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara); vii. Pasal 440 (pencemaran nama baik); UU Pers 40/1999 tentang Pers, utamanya pasal 2; "Kemerdekaan pers adalah viii. Pasal 446 (pencemaran orang mati). salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip Dewan Pers mengharapkan agar Anggota DPR 2019-2024 dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum." Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- RUU tersebut juga memuat sejumlah pasal yang multitafsir, memuat "pasal Undangan dalam proses RUU KUHP dengan memberikan kesempatan seluruh lapisan masyarakat yang seluas-luasnya untuk karet", serta tumpang tindih dengan undang-undang yang ada yang menyebabkan memberikan masukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan UU Pidana bisa mengganggu kemerdekaan pers dan menghalangi kerja jurnalistik. secara transparan dan terbuka. Pasal-pasal tersebut adalah : Jakarta, 18 September 2019 "UU Pidana Jangan Mengganggu Kemerdekaan Pers dan Menghalangi Kerja Jurnalistik". luas, Narahubung : Agung Dhamajaya, Anggota Dewan Pers (0818912099). 1 5
S or ot Organisasi Pers Tolak "Pasal Karet" dalam R-KUHAP Berpotensi Jerat Jurnalis ke Ranah Hukum Sejumlah organisasi pers menolak adanya "pasal karet" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Pasal yang dinilai karet itu berpotensi menjerat para jurnalis ke ranah hukum. D irektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudi memaparkan pasal-pasal tersebut. Pertama, pasal 219 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden serta pemerintah. kami dari sejarahnya bahwa pasal penghinaan presiden itu diperuntukkan untuk menjerat para penghina ratu Belanda. Namun konteksnya saat itu adalah ratu dan raja itu sebagai simbol negara, bukan simbol pemerintah," ujarnya saat jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019). "Kenapa kita permasalahkan, pendapat "Sedangkan dalam konteks di Indonesia, presiden adalah simbol kepala negara dan juga kepala pemerintahan, sehingga sangat tidak relevan jika kemudian ini diterapkan di sini," lanjutnya Selain itu, jelas Ade, pasal terkait penyebaran berita bohong dan menimbulkan keonaran. Pasal itu dinilai karet karena tidak dijelaskan secara rinci poin apa yang bisa disebut menimbulkan keonaran. (IJTI) Yadi Hendriana meminta Presiden Joko Widodo tidak menandatangani pasal-pasal yang bertentangan dengan kebebasan pers. Ia pun mengimbau DPR mengkaji kembali dan tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP karena mengingat ada pasal yang bersinggungan dengan kebebasan pers. "Kami meminta Presiden Jokowi tidak menandatangani RKUHP karena bertentangan dengan kebebasan pers di Tanah Air. Dan kami meminta DPR tidak memaksakan diri mengesahkan RKUHP akhir bulan ini karena rawan digunakan oleh sejumlah pihak untuk mengkriminalisasi jurnalis dan pers," tuturnya. Seperti dilansir Ade Wahyudin menuturkan bahwa setidaknya ada 10 pasal dalam R-KUHAP yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan berekspresi. "Menurut kami, setidaknya ada 10 pasal dalam draf RKUHP itu yang bisa mengkriminalkan jurnalis dan media dalam menjalankan fungsinya," ujarnya. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan menambahkan DPR tidak sama sekali menyerap aspirasi organisasi sipil. DPR, menurutnya, hanya sebatas mengundang tapi mengabaikan pendapat dari organisasi. "Menurut saya, ini semua pasal karet, bisa menjerat dan sangat subjektif. DPR juga tidak mendengarkan aspirasi masyarakat sipil. Dengan dipertahankan, DPR tidak mendengarkan aspirasi komunitas pers. Mereka cuma diundang, tapi tidak diakomodir, hanya menjalankan kewajibannya saja," katanya. tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah, pasal tentang hasutan melawan penguasa, pasal tentang penyiaran berita bohong dan pasal tentang berita tidak pasti. Sepuluh pasal tersebut yakni, pasal terhadap pengadilan, pasal tentang penghinaan terhadap agama, pasal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, pasal tentang pencemaran nama baik dan Pasal tentang pencemaran orang mati. Kemudian pasal tentang penghinaan Untuk itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (HT/diolah dari Tahukah Anda.....? UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Pasal 8 Dalam melaksanakan pofesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Penjelasan Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
Dewan Pe rs Terkin i Dibentuk, Satgas Usut Kasus Kekerasan Jurnalis di Papua Dewan Pers bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengusut kasus kekerasan yang dialami jurnalis di Papua. Satgas juga akan menginvestigasi beredarnya video provokasi yang diduga dibuat oknum jurnalis. etua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengatakan, Dewan Pers menerima laporan tentang beredarnya video propaganda yang meresahkan warga Papua dan berkedok karya jurnalistik. Video itu diduga kuat dibuat dua oknum wartawan televisi. K wawancara peserta aksi atas nama Lenonarde Ijie pada saat aksi menyalakan lilin di Kota Sorong. Aksi itu merespons aksi rasisme di Kota Malang dan Surabaya. Hasil wawancara yang dilakukan dua orang jurnalis televisi terhadap peserta aksi tersebut kemudian diedit. Hasil editing itu kemudian beredar di media sosial dan grup- gurp WhatsApp dan memicu keresahan warga kerena isinya dinilai berisi ujaran kebencian dan propaganda. Beredarnya video hasil editan itu membuat jurnalis dari berbagai platform terhambat melakukan tugas-tugas jurnalistik karena khawatir ada penolakan dari masyarakat. Selain itu, muncul laporan adanya kekerasan yang terjdi pada jurnalis belakangan ini. "Yang akan kami lakukan adalah turun ke lapangan untuk mendalami dugaan kekerasan yang didapati teman-teman wartawan. Membuat kronologi, menemui pihak-pihak terkait, termasuk saksi mata. Bukti-bukti juga," ucapnya. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya (tengah) bersama Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan (kiri) dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yadi Hendriana (kanan) menyelenggarakan Konferensi Pers di Ruang Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (05/09/19). Agung menegaskan, jika benar video yang tersebar itu merupakan karya jurnalistik, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dengan Undang-Undang (UU) Pers. Sebaliknya jika hal itu muncul di media sosial maka akan terjerat sanksi UU ITE. Agung mengatakan, Dewan Pers belum dapat memastikan apakah laporan tersebut benar adanya. Dia menyebut Satgas akan bekerja selama tiga bulan dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap permasalahan ini. "Kami mesti memastikan dahulu, apakah itu dilakukan dalam posisi wartawan dalam kerjanya atau bukan. Jangan salah. Ada kalanya betul profesinya wartawan, tapi dia tidak melakukan bekerja jurnalistik, tapi melakukan pelanggaran," katanya. "Ada narasi yang terbangun, teman-teman wartawan, oknumnya, melakukan tindakan provokasi hingga membuat situasi di Papua gaduh, gitu kan," kata Agung saat memberikan keterangan pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Turut hadir dalam konferensi pers ini Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana dan Ketua AJI Abdul Manan. (Sumber: iNews.id) Agung mengatakan, saat ini sebagian masyarakat Papua sudah tak mempercayai wartawan maupun media massa lantaran adanya pekerjaan oknum jurnalis yang merugikan semua pihak. Kondisi ini pun merugikan jurnalis secara keseluruhan. Untuk, dua lokal dan nasional mengambil gambar pada 23 Agustus 2019 berupa jurnalis televisi 7
Dewan Pers Terkini "Tirto.id" Wajib Layani Hak Jawab disertai Permintaan Maaf Terkait artikel-artikel yang diadukan Livi Zheng Dewan Pers menilai serangkaian artikel media siber tirto.id yang diadukan Livi Zheng melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), karena menyajikan berita tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi. Karena itu media itu wajib memuat Hak Jawab disertai permintaan maaf. Pihak tirto.id maupun Livi Zheng menerima penilaian Dewan Pers tersebut. enilaian Dewan Pers dibuat setelah menggelar pertemuan klarifikasi antara Livi Zheng dengan tirto.id di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Senin 9 September 2019. Pertemuan klarfikasi adalah bagian dari upaya mediasi dan mengeluarkan ajudikasi yang dilakukan Dewan Pers dalam menyelesaiakan pengaduan itu. P Pada 30 Agustus 2019, Dewan Pers telah menerima pengaduan Livi Zheng melalui kuasa hukumnya Helmi Juri Oktario Simatupang dari Firma Hukum Abraham Simatupang & Lawyers terkait serangkaian artikel media siber tirto.id tersebut. Artikel-artikel yang dimaksud itu berjudul "Sisi Gelap Surga Livi Zeng: Koneksi Bisnis Bapaknya di Kemayoran (diunggah, Selasa 27 Agustus 2019, ditulis oleh Dieqy Hasbi Widhana) dan "Livi Zheng tak Tahu Apa Pun Soal Film" (diunggah, Selasa 27 Agustus 2019, ditulis oleh Joan Aurelia) Dewan Pers memediasi Saudari Livi Zheng yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Hulman J.O. Simatupang dari Firma Hukum Abraham Simatupang & Lawyers, terkait serangkaian artikel di media siber geotimes.co.id, tirto.id dan asumsi.co. Mediasi yang berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (09/09/19) mediasi itu yang barangkali menarik untuk dicatat adalah mediasi antara H Santoso dengan 5 media (tribunnews. com, radarnonstop.co, Kemudian artikel berjudul "Omong Kosong Citra 'Hollywood' Livi Zheng" (diunggah, Selasa 27 Agustus 2019 ditulis oleh Restu Diantara Putri, Joan Aurelia) dan "Bisakah Livi Zheng Susul Joko Anwar Festival Film International?" (ditulis oleh Yulika Ramadani). Pun artikel berjudul "Livi Zheng dan 'Plot Twist' dalam Bali: Beats of Paradise" (diunggah Rabu, 28 Agustus 2019, ditulis oleh Aulia Adam). Media-media itu umumnya melanggar Pasal 3 KEJ karena tidak konfirmasi dan tidak berimbang terkait berita pemilu yang menyangkut Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta itu. Media-media itu umumnya menyampaikan informasi berdasarkan keterangan satu pihak. Khusus untuk karena telah memuat klarifikasi H.Santoso shingga persoalan telah selesai. juga mengadukan sejumlah artikel yang dibuat media siber geotimes.co.id dan asumsi.co. Namun dalam mediasi pada 9 September 2019 antara Livi Zheng dan kedua media itu tidak tercapai titik temu, sehingga kasus sengketa pers ini dibawa ke sidang pleno Dewan Pers untuk mengambil keputusan dalam bentuk ajudikasi atau yang sering disebut Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Sebagai tambahan informasi, Livi Zheng Sedangkan menyangkut radaronline.id yang diadukan Albert Tiensa terkait berita berjudul "Tiga Saksi Mengatakan Advokat Albert Tiensa Palsukan Surat" diunggah 22 Mei 2019, Dewan Pers memutuskan radaronline.id melanggar pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak berimbang, tidak uji informasi dan memuat opini ysng menghakimi. Media siber radaronline.id wajib melayani Hak Jawab dan meminta maaf kepada pengadu dan masyarakat. Sepanjang September 2019 selain Livi Zheng dengan tirto.id, Dewan Pers juga berhasil menyelesikan 7 sengketa pemberitaan pers melalui memediasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan. Diantara kedelapan yang diadukan PT Guna Senaputra Sejahtera terkait berita berjudul "Warga Kedunghalang Sumringah, Pabrik Penyebar Polusi Ditutup" diunggah 10 Mei 2019, Dewan Kemudian menyangkut media siber 8
Dewan Pe rs Terkin i Pers memutuskan media ini melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena menyajikan berita yang tidak berimbang, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi. Media ini juga wajib melayani Hak Jawab dn meminta maaf kepada pengadu dan masyarakat. Dewan Pers juga mengeluarkan 4 PPR yaitu terhadap media siber japos.co atas pengaduan GBI Beth Rapha, Harian Nuansa Pos atas pengaduan Darmin Agustinus Sigilipu, Harian Nuansa Pos atas pengaduan Arham A Jacub dan Harian Surabaya Pagi dan atas pengaduan Loe Mei Lien. japos.co melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak berimbang, tidak akurat, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi. Berita japos.co berjudul "Ditolak Di Pencatatan Sipil, Akte Niksah Dari GBI Minas Diduga Palsu" (diunggah Kamis, 17 Januari 2019) yang diadukan ini secara teknis kurang baik. Dewan Pers memutuskan, media siber peristiwa dan opini dengan menghormati asas prsduga tak bersalah. Harian Nuansa Pos juga diadukan oleh Arham A. Jacob terkait berita berjudul "Tangkap Koruptor!!! Bupati Tolitoli Terjerat Sejumlah Kssus Dugaan Korupsi" ( berita ini dimusat Rabu, 6 Februsri 2019). Dewan Pers memutuskan berita ini melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Berita ini sejumlah pernyataan engstif mengensi Bupsti Tolitoli tanpa didasari sumber data memadai dan tanpa verifikssi, sedangkan judul beritav telah memuat opini yang menghakimi. Kemudian Dewan Pers memutuskan serangkaian (5) berita Harian Nuansa Pos yang diadukan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak profesional, tidak berimbang, dan memust opini yang menghakimi. Media ini terus menerus dan berulang-ulang memuat pernyataan negatif tentang Darmin berdasarkan informssi dari rekaman dan pernyataan sstu nara sumber tanpa disertai kesungguhan melakukan upaya verifiksi dsan konfirmasi. Sedangkan t Harian Surabaya Pagi dan surabayapagi. com yang diadukan Loe Mei Lien terkait 4 berita (2 berits di media cetak dsn 2 berita di media siber), Dewan Pers memutuskan media ini melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena menyajikan berita yang tidak berimbang, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi. Media ini tidak tidak berusaha dengsn sungguh-sungguh melakukan upaya klarifikssi dan konfirmasi kepada Mei Lien, meskipun media ini telah memust bantahan dari kuasa hukum Mei Lien. Harian Nuansa Pos juga berpotensi melanggar Pasal 5 junto Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait kewajiban pers memberitakan Berita Dewan Pers ETIKA: w Terbit Bulanan w Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022 w Ketua: Mohammad NUH w Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun w Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya. w Kepala Sekretariat: Syaefudin sepanjang diinformasikan, September 2019 Dewan Pers telah menggelar 23 kali pertemuan klarifikasi antara pengadu dan media-media yang diadukan. Dari permuan klarifikasi itu, ada yang berhasil mencapai titik temu dan menerima pernilaian Dewan Pers sehingga dapat dibuat risalah penyelesaian pengaduan, namun ada yang tidak tercapai kesepakatan sehingga kasusnya dibawa ke sidang pleno Dewan Pers serta ada pula yang masih dilanjutkan pertemuan klarfikasi berikutnya. (HT/AJH) Dapat Berita Dewan Pers ETIKA: w Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH w Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan w Tim Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara w Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Berita Dewan Pers ETIKA: w Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75 Faks: (021) 3452030; Email: secretariat@dewanpers.or.id Twitter: dewanpers; IG: @officialdewanpers Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: (PPR dan Risalah itu dapat dibaca lengkap di web Dewan Pers - Red) 9
Galer i Mediasi antara Arifin Aliyafie dengan media siber dan berlangsung di Gedung Dewan Pers, lalu. Dalam mediasi ini, hanya hadir dari pihak teradu yaitu untuk memberikan klarifikasi, sedangkan pihak pengadu dan dua media lain sebagai teradu berhalangan untuk hadir. Selasa (03/09/19) Dewan Pers menerima kedatangan media akurat.co untuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan dengan PT.Persija di Gedung Dewan Pers, Pertemuan klarifikasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun. Rabu (04/09/19). Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch bangun dan anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar menerima kunjungan Pemkot Pangkal Pinang di Dewan Pers, Jumat (06/09/19). Dewan Pers menggelar Diskusi Publik dengan tema "Memberitakan Papua Dalam Kerangka Etika Jurnalistik dan Keadaban Nusantara" di Hall Dewan Pers, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (06/09/19). 10
Gale ri Mediasi Saudara Badowi sebagai Pengadu yang diwakili oleh ALP Advocate selaku kuasa hukum dengan dengan media siber dan Mediasi yang berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, tersebut dipimpin oleh anggota Dewan Pers, Agung Dharmajaya dan dihadiri oleh netralnews. com sebagai teradu. Rabu (04/09/19). Dewan Pers menggelar mediasi antara Santoso dengan lima media siber di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Mediasi tersebut dipimpin oleh anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar dan berakhir dengan risalah, Jum'at (13/09/19). Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Bangka Belitung, Workshop menghadirkan narasumber Anggota Dewan Pers, Agung Dharmajaya (kanan) dan Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Andi Budi Yulianto. Kamis (19/09/19). Mediasi antara Alan Jones Kurniawan dengan Memorandum dan publiksatu. com di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (19/09/19). 11
Galer i Serikat Perusahan Pers (SPS) mengadakan Diskusi dengan tema "Dua Dekade Undang- Undang Pers Dan Masa Depan Industri Pers Indonesia", di Hall Dewan Pers, Gedung Dewan Pers, Senin (23/09/19). Mediasi Arifin Aliyafie dengan dan di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Rabu (25/09/19). Mediasi ALP Advocate (KH Sdr Badowi) dengan rmoljakarta dan di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Kamis (26/09/19). Mediasi Kementerian Pertanian dengan Majalah Tempo di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Senin (30/09/19). 12