on HIV/AIDS Prevention and Control in The Workplace 39
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Dipublikasikan oleh: Kantor ILO Jakarta Menara Thamrin Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin, Kav. 3 Jakarta 10250 Telp. : (021) 391 3112 Fax.: (021) 310 0766 Email: jakarta@ilo.org Website: 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP. 68/MEN/IV/2004 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja 3
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI Menimbang : a bahwa kasus HIV/AIDS di Indonesia terdapat kecenderungan jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu; b. bahwa jumlah kasus HIV/AIDS sebagian besar terdapat pada kelompok usia kerja produktif yang akan berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan; c. bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif dari kasus HIV/ AIDS di tempat kerja diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu diatur dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia; 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja; 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja; 7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I. Nomor-8/KEP/Menko/Kesra/VI/1994 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS. Memperhatikan: 1. Deklarasi U.N. General Assembly Special Session No. 526/ 2001; 2. Deklarasi ASEAN tentang Penanggulangan HIV/AIDS, 2001; 3. Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2003- 2008 yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 4. Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja - Depnakertrans 2003; 5. ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tambahan dan uraiannya yang berjudul Kaidah ILO tentang HIV/AIDS di Dunia Kerja 2003. 6. Kesepakatan Tripartit Nasional tentang Komitmen Penanggulangan HIV/AIDS di Dunia Kerja Tahun 2003; Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja 5
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA. Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. "Human Immunodeficiency Virus" (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. 2. "Acquired Immune Deficiency Syndrome" (AIDS) adalah suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhannya. 3. "Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS" adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan menanggulangi dampak negatif HIV/AIDS. 4. "Tes HIV" adalah suatu tes darah yang dipakai untuk memastikan apakah seseorang telah terinfeksi virus HIV atau tidak. 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI
5. "Pekerja/Buruh" adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6. "Pengusaha" adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 7. "Pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. 8. "Perusahaan" adalah: a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perserorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 9. "Pekerja dengan HIV/AIDS" adalah pekerja/buruh yang terinfeksi HIV dan atau mempunyai gejala AIDS. 10. "Konseling" adalah kegiatan konsultasi yang bertujuan membantu mempersiapkan mental pekerja/buruh dan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja 7
mengatasi masalah-masalah yang mungkin atau sedang dihadapi. Pasal 2 (1) Pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengusaha wajib; a. mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS; b. mengkomunikasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; c. memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif; d. menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Pasal 3 Pekerja/Buruh Dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI
Pasal 4 (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. (2) Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. (3) Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atau ahli dibidang HIV/AIDS. Pasal 5 (1) Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin. (2) Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja/buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/ buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Apabila tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, maka pengusaha atau pengurus wajib menyediakan konseling kepada pekerja/buruh sebelum atau sesudah dilakukan tes HIV. (4) Tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja 9
sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Pasal 6 Informasi yang diperoleh dari kegiatan konseling, tes HIV, pengobatan, perawatan dan kegiatan lainnya harus dijaga kerahasiaannya seperti yang berlaku bagi data rekam medis. Pasal 7 (1) Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 April 2004 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, JACOB NUWA WEA 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.51 - JAKARTA Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - (021) 5253913 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NO. KEP. 20/DJPPK/VI/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA
12 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Menimbang: bahwa sesuai pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. 68/Men/IV/2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Mengingat: 1. Undang-undang No.3 Tahun 1951 tentang Pemberlakuan Undang-undang Tahun 1947 tentang Pengawasan Perburuhan; 2. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja; 3. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Keselamatan kerja; 4. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia; dan 5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I No. 8/KEP/Menko/Kesra/VI/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penaggulangan AIDS di Indonesia. Memperhatikan: 1. Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Tahun 2003 - 2008 yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. 2. Kesepakatan Tripartit Nasional Tentang Komitmen Penanggulangan HIV/AIDS di Dunia Kerja Tahun 2003. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 13
LAMPIRAN: Keputusan Direktur Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Nomor: Kep. 20/DJPPK/VI/2005 Tanggal: 16 Juni 2005 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS DI TEMPAT KERJA PENDAHULUAN Menyadari bahwa HIV/AIDS saat ini di Indonesia bukan hanya menjadi masalah Kesehatan akan tetapi juga menjadi masalah dunia kerja yang berdampak pada produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan Keputusan Menteri No.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. 1. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut mewajibkan pengurus/pengusaha melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja melalui; 1. Pengembangan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 2. Pengkomunikasian kebijakan dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 14 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
3. Pemberian perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV/ AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif. 4. Penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 68/Men/IV/2004 diperlakukan petunjuk teknis pelaksanaan yang akan diatur Lebih lanjut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. TUJUAN Sebagai pedoman bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam pelaksanaan pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja melalui program keselamatan dan kesehatan kerja. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN Petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS di tempat kerja meliputi: A. Kebijakan. B. Pendidikan. C. Perlindungan hak pekerja/buruh yang berkaitan dengan HIV/ AIDS. D. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja Khusus. E. Progam pengendalian. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 15
PENJABARAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN A. KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN HIV/ AIDS Bentuk Kebijakan Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau secara tersendiri. 1. 2. Isi Kebijakan a. Pernyataan komitmen pengusaha/pengurus untuk mendidik pekerja/buruh tentang HIV/AIDS. b. Menembangkan strategi dan promosi program pencegahan HIV/AIDS untuk di selenggarakan di tempat kerja. c. Memberikan pendidikan kepada pekerja/buruh untuk meningkatkan pemahaman akan HIV/AIDS, termasuk cara pencegahan. d. Memberikan informasi kepada para pekerja/buruh mengenai di mana pekerja/buruh dapat memperoleh pelayanan testing, konseling dan pelayananan yang dibutuhkan. e. Dilarang mewajibkan tes HIV/AIDS sebagai bagian dari skrining untuk rekrutmen, promosi, kesempatan mendapatkan pendidikan dan kelangsungan status kerja. f. Melarang segala bentuk stigmatisasi dan terhadap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS. g. Menjaga kerahasiaan identitas pekerja/buruh dengan HIV/ AIDS. 16 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
3. Penerapan Kebijakan Program HIV/AIDS di Tempat Kerja a. Membuat kebijakan tertulis untuk menerapkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. b. Mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pekerja/buruh. c. Menyusun rencana pelaksanaan pendidikan pencegahan HIV/ AIDS di tempat kerja melalui program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang sudah ada. d. Melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. e. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. 4. Contoh Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS a. - Kebijakan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja PT.XXX - b. 4. Contoh Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS a. - Kebijakan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja PT.XXX - b. Isi Kebijakan 1) Menyediakan program pendidikan HIV/AIDS bagi semua pekerja/buruh melalui Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2) Tidak mewajibkan tes HIV/AIDS bagi calon pekerja/ buruh sebagai prasyarat penerimaan pekerja/buruh, promosi dan kelanjutan status kerja. 3) Perusahaan akan memperlakukan sama dan tidak akan membedakan pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dalam hal mendapatkan kesempatan kerja, hak untuk mendapatkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 17
promosi, hak untuk mendapatkan pelatihan ataupun kondisi dan perlakuan khusus lainnya. 4) Perusahaan akan mengizinkan pekerja/buruh dengan HIV/ AIDS untuk terus bekerja selama pekerja/buruh tersebut secara medis mampu memenuhi standar kerja yang di tentukan (termasuk kondisi dan kehadiran pekerja/buruh tersebut di tempat kerja dan tidak mempengaruhi prestasi kerjanya serta prestasi rekan kerja lainnya). 5) Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait. 6) Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS tidak diharuskan menginformasikan status HIV/AIDS-nya kepada perusahaan, kecuali atas keinginan sendiri. c. Ditanda tangani oleh pengusaha/pengurus. B. PENDIDIKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS BAGI PEKERJA/BURUH DI TEMPAT KERJA 1. Strategi pendidikan a. Menyusun program pendidikan HIV/AIDS. b. Melaksanakan pendidikan pekerja/buruh secara berkesinambungan. c. Memanfaatkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan program pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS di tempat kerja. 2. Cakupan Pendidikan a. Penjelasan tentang HIV/AIDS, cara penularan dan cara pencegahannya. b. Penjelasan tentang Infeksi Menular Seksual (IMS) sebagai salah satu faktor risiko terinfeksi HIV/AIDS. 18 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
c. Pemberian informasi tentang layanan pengobatan IMS, testing dan konseling sukarela HIV/AIDS melalui Dinas Kesehatan dan pengobatan HIV/AIDS melalui rujukan rumah sakit setempat. d. Penjelasaan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan program HIV/AIDS di tempat keja dan kaidah ILO tentang HIV/AIDS di dunia kerja. e. Metode pendidikan yang digunakan bersifat interaktif dan partisipatif. 3. Pelaksanaan Pendidikan a. Pengusaha/pengurus dapat membentuk subkomite dalam Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang ada di perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja bagi pekerja/buruh. b. Pengusaha/pengurus mempersiapkan dan membekali anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau personil Pelayanan Kesehatan Kerja serta pekerja/buruh yang dipilih sebagai penyuluh sesuai dengan pendidikan yang dibutuhkan. c. Anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau Personil Pelayanan Kesehatan Kerja serta pekerja / buruh yamg dipilih dan sudah mendapatkan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan bagi pekerja/buruh. d. Pekerja/buruh yang dipilih dan sudah mendapatkan pendidikan ditugaskan untuk menyebarluaskan informasi, mempengaruhi dan memantau perilaku pekerja/buruh yang berisiko terhadap HIV/AIDS. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 19
4. Peserta, Materi, Metode dan Kualifikasi Instruktur Pendidikan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja a. Peserta 1) Manajer 2) Supervisor 3) Pengurus dan Anggota P2K3 4) Dokter Perusahaan 5) Paramedis Perusahaan 6) Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja b. Materi : Materi yang dipersyaratkan minimal 1) Materi pendidikan bagi Manajer, Supervisor, Pengurus, dan Anggota P2K3, Paramedis, Dokter Perusahaan, Pengurus Serikat Pekerja/Buruh adalah sebagai berikut: No. Materi Jam Pelajaran (@ 45 Menit ) 1 2 3 4 Pengetahuan dasar HIV/AIDS dan dampaknya terhadap dunia kerja Peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja HIV/AIDS dan hak asasi manusia (HAM) Peran pengusaha dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja 2 1 1 1 20 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
No. Materi Jam Pelajaran (@ 45 Menit ) 5 6 7 8 9 10 11 Peran serikat pekerja/buruh dan pekerja/buruh dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja Dimensi jender di tempat kerja dalam kaitannya dengan HIV/AIDS Program-program pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja Testing dan konseling sukarela (Voluntary Conselling and Testing) Diskusi kelompok Evaluasi 2 1 2 2 3 2 1 Jumlah 18 2) Materi Pendidikan bagi Pekerja/Buruh adalah sebagai berikut: No. Materi Jam Pelajaran (@ 45 Menit ) 1 2 3 Informasi dasar penularan dan pencegahan HIV/AIDS Penjelasan pelayanan tes dan konseling sukarela (VTC) pengobatan HIV/AIDS serta sistem rujukan Kebijakan perusahaan, peran dan tanggung jawab pekerja/buruh dalam 2 1 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 21
C. 1. No. Materi Jam Pelajaran (@ 45 Menit ) 4 pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja 1 2 Jumlah 6 Materi pendidikan dapat di kembangkan sesuai dengan kebutuhan tempat kerja: c. Metode 1) Ceramah 2) Diskusi 3) Stimulasi 4) Studi Kasus d. Kualifikasi Instruktur Sudah mengikuti pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja PERLIDUNGAN HAK PEKERJA/BURUH BERKAITAN DENGAN HIV/AIDS Perjanjian Kerja Bersama a. Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan tentang pencegahan dan penaggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, pengusaha/pengurus harus berkonsultasi dengan wakil pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/buruh. 22 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
b. Wakil pekerja/buruh dan atau serikat pekerja dengan pengusaha/pengurus bersama-sama memasukan prinsip- prinsip tentang perlindungan dan pencegahan HIV/AIDS dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. 2. Konseling dan Testing Sukarela (Voluntary Counseling and Testing) a. Pengusaha/pengurus di larang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan tenaga kerja serta untuk tujuan asuransi. b. Tes HIV hanya dapat di lakukan terhadap pekerja/buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/ buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk digunakan sebagaimana di maksud dalam butir a. c. Testing dapat dilakukan bagi pekerja yang dipekerjakan pada lingkungan kerja yang mungkin menimbulkan pajanan terhadap HIV seperti; laboratorium, fasilitas kesehatan dan terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan medis oleh tenaga medis dan yang dicurigai ada indikasi terinfeksi HIV. d. Testing dapat di lakukan untuk tujuan survei pemantauan epidemiologi dengan memenuhi berbagai syarat yaitu anonim, mematuhi prinsip-prinsip etika riset, ilmiah serta profesi dan tetap melindungi kerahasiaan dan hak-hak seseorang. e. Dalam hal tes sebagaimana di maksud butir a, b, c di atas dilaksanakan maka pekerja harus di berikan : 1) Pra-konseling (konseling sebelum tes di lakukan). 2) Persetujuan secara tertulis (informed consent). 3) Pemberitahuan hasil tes langsung kepada si pekerja. 4) Pasca konseling (konseling setelah hasil tes diberikan kepada yang bersangkutan). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 23
f. Bantuan konseling dapat diberikan oleh pelayanan kesehatan kerja yang ada di perusahaan dan atau pelayanan kesehatan lainnya. g. Tes HIV hanya boleh dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Diskriminasi dan Stigmatisasi a. Pengusaha/pengurus dan pekerja/buruh tidak dibolehkan melakukan tindak dan sikap diskriminasi terhadap pekerja/ buruh dengan HIV/AIDS. b. Pengusaha/pengurus dan pekerja/buruh harus melakukan upaya-upaya untuk meniadakan stigma terhadap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS. c. Pengusaha/pengurus dan pekerja/buruh harus menghormati hak asasi dan menjaga martabat pekerja/buruh dengan HIV/ AIDS. d. Pengusaha/pengurus dapat memberikan tindakan disiplin bagi pengusaha/pengurus lain dan pekerja/buruh yang mendiskriminasikan dan menstigma pekerja/buruh dengan HIV/AIDS atau diduga sebagai pekerja/buruh dengan HIV/ AIDS. e. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS berhak untuk terus bekerja selama mereka mampu bekerja dan tidak menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri, pekerja/buruh lainnya dan orang lain di tempat kerja. f. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS hendaknya bertindak secara bertanggung jawab dengan mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk mencegah penularan HIV kepada rekan sekerjanya. g. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS hendaknya didorong untuk menginformasikan kepada pengusaha/pengurus terhadap 24 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
status HIV mereka jika pekerjaan yang akan dilakukan menimbulkan potensi risiko terhadap penularan HIV. 4. Pelayanan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS. a. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan: 1. Pekerja/buruh yang telah tertular HIV tetapi belum masuk pada stadium AIDS yang mempunyai gejala penyakit umum berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik di sarana kesehatan perusahaan maupun jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja Jamsostek. 2. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS yang dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pekerja/buruh yang telah tertular HIV pada stadium AIDS dan bukan termasuk kategori penyakit akibat kerja, tidak berhak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja maupun jaminan kecelakaan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pelayanan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS tidak wajib menyediakan obat-obatan anti virus HIV. b. Penetapan stadium HIV/AIDS dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 25
D. 1. PROSEDUR K3 KHUSUS UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS Langkah-langkah Pencegahan Dan Pengendalian a. Pengusaha/pengurus berkewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, termasuk penerapan persyaratan dan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja seperti ketentuan penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri dan perlengkapan pelindung lainnya serta dan pertolongan pertama pada kecelakaan. b. Pengusaha/pengurus harus menunjukkan pekerja-pekerja atau aktivitas kerja di tempat kerjanya yang menempatkan pekerja/ buruh pada tempat kerja yang berisiko terhadap penularan HIV. Jika terdapat risiko penularan HIV, pengurus-pengurus harus menetapkan program-program untuk pencegahan dan penanggulangan dalam mengurangi risiko penularan. Program- program tersebut bersifat selektif dari beberapa metode sebagai berikut: 1) Meniadakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menimbulkan risiko penularan. 2) Mengurangi risiko dengan mengganti, desain ulang proses atau memperbaiki metode kerja misalnya: sistem intravena bebas jarum. 3) Pemisahan proses untuk mengurangi jumlah pekerja/buruh yang tertular, contohnya: penanganan darah, sistem pembuangan limbah klinik. 4) Penerapan cara-cara kerja yang aman. 5) Pendidikan, pelatihan dan penyebarluasan informasi kepada pekerja/buruh. 6) Ketatarumahtanggaan tempat kerja yang baik (good housekeeping). 26 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
7) Manajemen pembuangan limbah. 8) Alat perlindungan diri. c. Setiap pekerja/buruh harus mematuhi semua instruksi dan prosedur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan oleh pengusaha/pengurus termasuk pemakaian dan penggunaan APD untuk tujuan pencegahan penularan HIV. d. Pada pekerja atau aktivitas kerja dimana terdapat risiko penularan HIV/AIDS pengusaha/pengurus harus menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang bersifat khusus disamping menyediakan perlengkapan dan menjamin penerapannya. Secara lebih rinci pengendalian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Identifikasi bahaya a) Tujuan adalah untuk mengenal dan menentukan semua aktivitas kerja dan tugas pekerja/buruh di tempat kerja yang kemungkinannya dapat tertular HIV/AIDS. b) Identifikasi bahaya dapat dilakukan melalui: i. Konsultasi dengan pekerja/buruh. ii. iii. Analisa laporan pemajanan. Pengamatan secara langsung di tempat kerja. c) Proses identifikasi bahaya merupakan upaya pengenalan dan penyusunan prioritas terhadap kegiatan kerja dan tugas yang memerlukan tindakan untuk mengurangi risiko penularan. Jika terdapat risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh teridentifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian risiko. 2) Penilaian risiko a) Tujuannya adalah untuk mengevaluasi risiko keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh sebagai akibat dari pemajanan darah di tempat kerja dan untuk menentukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 27
kebutuhan pengukuran untuk meminimalkan risiko penularan. b) Penilaian risiko harus meliputi pertimbangan sebagai berikut: i. Sumber risiko dimana harus mempertimbangkan cara-cara penularan HIV/AIDS yang terdapat di tempat kerja. Frekwensi pajanan terhadap darah. ii. iii. Bagaimana pekerja/buruh dapat terpajan. iv. Risiko pajanan terkait dengan tata letak dan kegiatan kerja. Potensi efek kesehatan dari tiap risiko. v. vi. Penilaian terhadap pengetahuan dan pelatihan untuk pekerja /buruh tentang HIV/AIDS. vii. Pemeriksaan Kesehatan. viii. Kecukupan dan keperluan persyaratan pengendalian. ix. Penilaian kesesuaian terhadap tugas yang akan di lakukan, apakah penggunaan peralatan dapat menyebabkan pemajanan darah. Penilaian diperlukan untuk persyaratan pengendalian. 3) Pengendalian risiko a) Tujuan pengendalian risiko adalah untuk mencegah penularan HIV/AIDS di tempat kerja. b) Pengendalian risiko dapat dicapai dengan hirarki pengendalian risiko yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: i. Eliminasi Pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menyebabkan pajanan terhadap HIV/AIDS yang telah dilakukan penilaian harus dihilangkan, 28 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
ii. misalnya larangan penggunaan jarum suntik bekas. Substitusi Dalam kondisi di mana eliminasi tidak dapat dilaksanakan, maka pengurus/pengusaha hendaklah menggantikan pelaksanaan kerja dengan yang berisiko rendah terhadap penularan HIV/ AIDS, misalnya pemberian obat-obatan melalui suntik diganti dengan obat-obatan yang diminum. iii. Pengendalian teknis (engineering control) Pengendalian teknis dapat berupa isolasi proses, proses tertutup, penggunaan peralatan mekanis atau otomatisasi serta modifikasi alat kerja dan perlengkapan kerja. iv. Penerapan cara-cara kerja yang aman v. Pengusaha/pengurus harus menjamin penerapan cara-cara kerja yang aman di tempat kerja untuk meminimumkan pajanan terhadap darah, misalkan higiene perorangan, tindakan steril (universal precaution) dan program pengendalian infeksi. Jika kecelakaan terjadi di tempat kerja pengurus/ pengusaha harus menetapkan prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K). Pendidikan, pelatihan dan penyebarluasan informasi kepada pekerja/buruh vi. Alat Pelindung Diri Alat Pelindung Diri yang sesuai wajib disediakan untuk melindungi pekerja/buruh dari pajanan HIV/AIDS pada pekerjaan yang berisiko terpajan HIV/AIDS, misalnya pekerjaan yang berhubungan dengan darah atau pada pemberian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 29
2. 4) Monitoring dan evaluasi a) Pengusaha secara reguler harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengendalian yang telah dilakukan dan mengambil tindakan penyempurnaan apabila diperlukan. b) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Efektivitas kebijakan dan prosedur di tempat kerja. i. ii. Tingkat pemenuhan persyaratan dan ketentuan- ketentuan yang berlaku. iii. Efektivitas program penyebarluasan informasi dan iv. program pendidikan. Sebab-sebab pemajanan terhadap risiko HIV/ AIDS. v. Evaluasi terhadap kasus kejadian yang berpotensi penularan HIV/AIDS. vi. Efektivitas penanganan tindak lanjut setelah pemajanan c) Harus ada seorang/sekelompok orang di tempat kerja yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi. d) Identitas orang atau kelompok orang yang ditunjuk harus diberitahukan kepada semua pekerja/buruh. Pengawasan Terhadap Infeksi di Tempat Kerja a. Kewaspadaan Universal Terhadap Darah dan Cairan Tubuh. Kewaspadaan Universal terhadap darah atau cairan tubuh dikenal juga sebagai Kewaspadaan Universal atau Kewaspadaan Baku. Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap merebaknya wabah HIV/AIDS dan kesadaran akan pentingnya strategi baru untuk melindungi pegawai rumah sakit dari berbagai infeksi melalui darah. Untuk pertama kalinya, 30 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
pendekatan ini menekankan penerapan kewaspadaan terhadap darah dan cairan tubuh dan dilaksanakan secara universal terhadap semua orang tanpa memandang status infeksi. Kewaspadaan Universal merupakan praktek pengawasan baku dan sederhana terhadap infeksi yang diterapkan dalam perawatan semua pasien, setiap saat, untuk mengurangi risiko terhadap berbagai penyakit yang dibawa atau berkaitan dengan darah. Kewaspadaan ini mencakup: 1) Penanganan hati-hati terhadap pengumpulan dan pembuangan berbagai benda tajam (jarum suntik atau benda tajam lainnya), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2) Cuci tangan sebelum dan sesudah setiap prosedur kegiatan di air mengalir dengan memakai detergen atau sabun atau alkohol 70%. 3) Penggunaan berbagai pelindung seperti sarung tangan, jubah, masker, setiap kali kontak langsung dengan darah atau berbagai cairan tubuh. 4) Membuang sisa darah atau sisa cairan tubuh yang tercemar secara aman. 5) Semua peralatan yang tercemar dilakukan sterilisasi dengan menggunakan disinfektan yang tepat secara khusus. 6) Kain-kain kotor dilakukan pencucian dengan detergen dan bahan disinfektan dengan temperatur 80°C. b. Penularan HIV/AIDS Pada Pekerja/buruh. 1) Risiko penularan Seluruh penularan dapat melibatkan darah, cairan tubuh yang disertai darah, dan didapatkan kasus penularan melalui kultur virus (pada 3 petugas lab.). Pajanan dapat melalui perkutaneus (terbanyak), mucocutaneus, dan bisa keduanya. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 31
Risiko penularan dipengaruhi oleh: i. Dalamnya luka ii. Darah terlihat pada jarum iii. Penempatan jarum pada vena/arteri pasien iv. Sumber padanan terinfeksi HIV fase lanjut (berhubungan dengan tingginya kadar virus pada sumber tersebut) 2) Profilaksis HIV Pasca Pajanan/Post Exposure Prophylaxis (PEP) Profilaksis Pasca Pajanan Untuk Luka Perkutaneus Status Sumber Pajanan Pajanan Sumber HIV-dan Risiko Rendah* Sumber HIV-dan Risiko Tinggi* Status HIV Tidak Diketahui Ringan: jarum suntik kecil, superfisial 2 obat PEP 3 obat PEP Biasanya tidak diobati; pertimbangkan 2 obat PEP Berat: jarum berukuran besar, luka dalam, darah terlihat pada jarum, jarum dipakai pada arteri/vena pasien 3 obat PEP 3 obat PEP Biasanya tidak diobati; pertimbangkan 2 obat PEP 32 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Profilaksis Pasca Pajanan Untuk Pajanan Melalui Membran Mukosa Dan Kulit Yang Tidak Utuh (Dermatitis, Abrasi, Luka) Status Sumber Pajanan Pajanan Sumber HIV-dan Risiko Rendah* Sumber HIV-dan Risiko Tinggi* Status HIV Tidak Diketahui Volume kecil (tetesan kecil) 2 obat PEP 3 obat PEP Biasanya tidak diobati; pertimbangkan 2 obat PEP Volume besar (percikan darah dalam jumlah banyak) 3 obat PEP 3 obat PEP Biasanya tidak diobati; pertimbangkan 2 obat PEP Keterangan*: Risiko rendah: HIV asimtomatik atau kadar virus < 1.500c/mL Risiko tinggi: HIV/AIDS simtomatik, serokonversi akut, dan atau kadar virus tinggi Bila sumber/pasien tidak di ketahui status HIV-nya dapat dilakukan tes cepat yang dalam waktu <1jam dapat diketahui hasilnya. Tes ini dapat dipercaya hasilnya dan sangat efektif untuk mencegah penggunaan obat profilaksis yang tidak diperlukan. 3) Monitoring dan Konseling Tes serologi HIV harus dilakukan pada saat kejadian, dan diulang pada minggu ke-6, 3 bulan dan 6 bulan. Hal ini Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 33
3. penting karena dari penelitian didapatkan ada sebagian pekerja/buruh yang baru terdeteksi positif setelah 6 bulan pasca pajanan. Tes ini harus diulang pada bulan 12 untuk pekerja/buruh menderita hepatitis C karena dapat memperlambat pembentukan serokonversi HIV. Pekerja/ buruh positif HIV biasanya akan mengalami sindrom simtomatik akut HIV dalam 2-6 minggu pasca pajanan. Pekerja/buruh harus mendapatkan konseling untuk melakukan hubungan seks dengan aman atau tidak melakukan hubungan seks sampai hasil tes serologi negatif setelah 6 bulan pasca pajanan. Risiko terbesar adalah pada 6 sampai 12 minggu pertama. Pemberian Post Exposur Prophylaxis (PEP) harus dimulai secepat mungkin, bila dapat dalam 1- 2 jam pajanan sampai 36 jam pasca pajanan. Pekerja/buruh bidang kesehatan dengan HIV positif berdasarkan United State Centre for Diseases Control and Prevention (CDC) dapat tetap menangani pasien dengan prosedur operasi selama: i. pasien mengetahui status HIV pekerja tersebut ii. ada persetujuan tindak medis tertulis dari pasien Program Gawat Darurat dan Pertolongan Pertama a. Seorang pengusaha/pengurus, berkonsultansi dengan tenaga medis yang professional yang ahli dalam HIV/AIDS, hendaknya mengembangkan program untuk menangani pekerja/buruh yang kemungkinan terpajan oleh darah atau cairan tubuh yang lain selama bekerja. Program ini meliputi prosedur untuk: 1) Melaporkan kepada orang yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan investigasi dan orang yang diberi 34 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
tanggung jawab untuk menyimpan data kecelakaan yang disebabkan karena terpajan oleh darah atau cairan tubuh. 2) Segera merujuk kepada dokter bagi pekerja/buruh yang terpajan HIV supaya dapat dilakukan penilaian terhadap risiko penularan dan membahas pilihan untuyk melakukan konseling dan testing sukarela serta pengobatan. b. Pengusaha/pengurus hendaklah menjamin prosedur Gawat Darurat dan Pertolongan pertama serta memasukan persyaratan pencegahan untuk menghindarkan risiko penularan HIV dalam menangani korban kecelakan di tempat kerja yang menimbulkan perdarahan dan atau memerlukan cardio pulmonary resuscitation (CPR) Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 16 Juni 2005 Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan MSN. Simanihuruk, SH.MM NIP.130353033 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 35
ripartit ripartit atan T atan T Kesepak Kesepak ripartit atan Tripartit Kesepakatan T atan T ripartit Kesepak Kesepak enanggulangan enanggulangan Komitmen P Komitmen P Komitmen Penanggulangan enanggulangan enanggulangan Komitmen P Komitmen P di Dunia Kerja di Dunia Kerja HIV/AIDS HIV/AIDS HIV/AIDS di Dunia Kerja HIV/AIDS di Dunia Kerja di Dunia Kerja HIV/AIDS Kami, Pemerintah-Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat- Republik Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta wakil-wakil Serikat Buruh/Pekerja (KSPI-Kongres Serikat Pekerja Indonesia, KSPSI- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan SBSI-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), dengan ini:
MENYADARI bahwa penyebaran HIV/AIDS di Indonesia potensial mengancam profitabilitas dan produktivitas dunia usaha serta kesehatan tenaga kerja maupun masyarakat luas;
MENYATAKAN KEPEDULIAN MENDALAM bahwa ancaman HIV/AIDS berdampak buruk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sumber daya manusia di Indonesia;
MENDESAK seluruh pihak, terutama sektor swasta, untuk bekerjasama dengan seluruh potensi masyarakat untuk mencegah meningkatnya penularan HIV/AIDS;
MENDESAK seluruh pihak di tempat kerja untuk bekerja bersama dalam kerangka tripartitt dengan; 1) Menggunakan prinsip-prinsip Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja sebagai dasar pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja; 2) Mengutamakan program pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja termasuk mendorong pengusaha dan serikat pekerja untuk mendukung program tersebut; 3) Mendorong dan mendukung penghapusan Stigma dan Diskriminasi terhadap buruh/pekerja yang hidup dengan HIV/AIDS. Jakarta, 25 Februari 2003 M. Jusuf Kalla Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jacob Nuwa Wea Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ir. Aburizal Bakrie Ketua Umum KADIN H. Suparwanto, MBA Ketua Umum APINDO Rustam Aksam Ketua Umum KSPI Arief Sudjito Ketua DPP KPSPI Muchtar Pakpahan Ketua Umum SBSI 36 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI
Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja ILO telah mengadopsi Kaidah ILO tentang HIV/AIDS di Tempat Kerja yang merupakan hasil konsultasi dengan konstituen ILO pada 21 Juni 2001. Kaidah ini dimaksudkan untuk membantu mengurangi penyebaran HIV dan dampak terhadap pekerja dan keluarganya. Kaidah tersebut berisikan prinsip-prinsip dasar bagi pengembangan kebijakan dan petunjuk praktis di tingkat perusahaan dan komunitas. 10 Prinsip Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja 1 . Pengakuan HIV/AIDS sebagai Persoalan Dunia Kerja: HIV/AIDS adalah persoalan dunia kerja dan mesti diperlakukan sebagaimana penyakit serius lainnya yang muncul di dunia kerja. 2. Non-diskriminasi: Tidak dibolehkan adanya tindak diskriminasi terhadap buruh/pekerja berdasarkan status HIV/AIDS atau dianggap sebagai orang terinfeksi HIV. Diskriminasi dan stigmatisasi justru menghalangi upaya promosi pencegahan HIV/AIDS. 3. Kesetaraan Jender: Dimensi jender dalam penanggulangan HIV/AIDS perlu digarisbawahi. Perempuan dibanding laki-laki cenderung mudah terinfeksi dan terpengaruh wabah HIV/AIDS. Karenanya, kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan amat penting bagi keberhasilan pencegahan penyebaran infeksi serta memudahkan perempuan mengatasi HIV/AIDS. Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja 37
4. Kesehatan Lingkungan: Demi kepentingan semua pihak, lingkungan kerja yang sehat dan aman perlu terus dijaga semaksimal mungkin sesuai Konvensi ILO No. 155 Tahun 1988 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 5. Dialog Sosial: Kerjasama dan kepercayaan di antara pengusaha, buruh/ pekerja serta pemerintah, termasuk keterlibatan aktif para buruh/pekerja yang terkena atau terpengaruh HIV/AIDS, menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program HIV/AIDS. 6. Larangan Skrining dalam Proses Rekrutmen dan Kerja: Skrining HIV/AIDS tidak boleh dijadikan persyaratan dalam lamaran kerja atau dikenakan terhadap seseorang yang sudah berstatus sebagai buruh/ pekerja. 7. Kerahasiaan: Menanyakan informasi pribadi yang berkaitan dengan HIV pada pelamar kerja atau buruh/pekerja adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Akses terhadap data pribadi terkait dengan status HIV seorang buruh/pekerja harus mematuhi prinsip kerahasiaan sesuai Kaidah ILO Tahun 1977 tentang Perlindungan Data Pribadi Buruh/Pekerja. 8. Kelanjutan Status Hubungan Kerja: Infeksi HIV tidak boleh dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja. Seperti layaknya kondisi penyakit lain, infeksi HIV tidak harus membuat seseorang kehilangan hak bekerja sepanjang orang tersebut masih layak bekerja dan dapat dibenarkan secara medis. 38 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI
9. Pencegahan: Infeksi HIV dapat dicegah. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sejumlah strategi yang disesuaikan dengan sasaran nasional dan mempertimbangkan kepekaan budaya. Langkah pencegahan juga dapat dilakukan melalui kampanye perubahan tingkah laku, pengetahuan, pengobatan serta menciptakan lingkungan yang bersih dari sikap dan tindak diskriminasi. 10. Kepedulian dan Dukungan: Solidaritas, kepedulian dan dukungan haruslah menjadi pedoman dalam menanggapi persoalan HIV/AIDS di dunia kerja. Semua buruh/pekerja, termasuk yang terkena HIV, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau, jaminan asuransi, perlindungan sosial dan berbagai paket asuransi kesehatan lainnya. Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja 39