~BANKBRI Melayani Dengan Set ulus Hat i SADAN KEPE GAWAIAN NEGARA PERJANJIAN KERJASAMA Antara BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dengan PT BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ), Tbk Tentang PENERBITAN KARTU KREDIT BANK RAKYAT INDONESIA DALAM RANGKA PENGGUNMN UANG PERSEDIMN Nomor Nomor 30/ A/KSNlll/2018 B. 314 - INS/ISS/08/2018 Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas ( 15 - 08 - 2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1 . Nama NIP Jabatan Selaku Alamat USMAN GUMANTI 195808181984031001 Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Gedung Badan Kepegawaian Negara Republik lndonesiaJalan Mayor Jenderal Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640 yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Kantor Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama NIP Jabatan Alamat ARIF SUHIRMAN ./ OB.52856390/01357 Kepala Divisi Institution 1 Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta Pusat 10210 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK., sebuah perseroan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46 Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini diwakili secara sah oleh ARIF SUHIRMAN, Kepala Divisi Institution 1, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor B.189-DIR/INS/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi , SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan ini bertindak dalam jabatannya PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
2 - Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 3 November 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0187521, dengan ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dalam beberapa bagian Perjanj ian ini disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menyat akan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah satuan kerja yang memerlukan fasilitas Corporate Card dari PIHAK KEDUA yang digunakan untuk belanja barang operasional, belanja barang non operasional , belanja barang persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan , dan/atau belanja barang perjalanan dinas jabatan yang memenuhi persyaratan tertentu . 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lintas salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan jasa dalam pembayaran. lalu 3. Bahwa salah satu produk PIHAK KEDUA adalah BR/ Card (Corporate Card) yang tertentu yang merupakan salah satu jenis kartu kredit PIHAK KEDUA dengan fitur salah satu persyaratan penerbitannya diperlukan adanya Perjanjian Kerja Sama anta ra PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. 4. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam penerbitan BR/ Card (Corporate Card) sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penawaran kerja sama dimaksud dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20 16 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17 /PB/2017 tentang Uji Caba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat PIHAK PERT AMA PIHAK KEDUA ~fa"b
3 - Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan untuk selanjutnya disebut "Perjanjian ", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 DEFINISI Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang t imbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan tidak dapat melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu akan dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit atau Issuer, dan selanjutnya pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati harus dibayar sekaligus lunas dan tidak diperkenankan diangsur. BR/ Card (Corporate Card) adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk para Pejabat di lingkungan Satuan Kerja logo Badan Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta dengan memuat Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan nama Pemegang Kartu Kredit yang ditetapkan oleh KPA sesuai dengan kriteria yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. 2 . Aplikasi adalah formulir permohonan yang dibuat secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA yang diperguna kan oleh calon Pemegang Kartu Kredit untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit kepada bank sekaligus menegaskan adanya persetujuan calon Pemegang Kartu Kredit untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. tanggung 4 . Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 5. Pemegang Kartu Kredit adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta yang ditetapkan oleh KPA untuk melakukan belanja dengan Kartu Kredit. 6. Administrator Kartu Kredit adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Satuan Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta yang melaksanakan tugas pengaktifan/penonaktifan penggunaan Kartu Kredit , permintaan perubahan batas kredit kepada Bank Penerbit Kartu Kredit , monitoring penggunaan Kartu Kredit , dan tugas lainnya yang dilakukan berdasarkan persetujuan KPA. 7. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerint ah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA ~~,~
4 - 8. Billing Statement (Lembar Tagihan Pemegang Kartu Kredit) adalah catatan atas rincian transaksi Pemegang Kartu Kredit selama periode tertentu . (Lembar Tagihan Elektronik) adalah catatan atas 9. E-BUling rincian transaksi Pemegang Kartu Kredit selama periode tertentu dalam bentuk dokumen elektronik. 1 O. Daftar Tagihan Sementara adalah daftar sementara yang memuat rincian transaksi yang dihasilkan oleh sistem perbankan dalam periode tertentu. 11. Hari Kerja adalah hari dimana Perbankan di Indonesia pada umumnya buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at , kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan/atau Pemerintah Daerah setempat . 12. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius (masehi) tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja . 13. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan ditujukan kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan kart u kredit BR/ Card (Corporate Card) ini, yang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian memuat keterangan sebagai berikut : a) Rincian nama-nama yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA memuat keterangan mengenai: 1) Nama; 2) Tanggal Lahir; 3) Jabatan ; 4) Jenis kartu ; dan 5) Limit kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) yang dimohonkan . b) Adanya pernyataan rekomendasi dan tanggung jawab penuh dari PIHAK PERTAMA atas tagihan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) yang timbul sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja barang atas beban APBN. c) Contact person Administrator Kartu Kredit yang dapat dihubungi. d) Tandatangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Surat Referensi kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) merupakan satu kesatuan yang t idak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud dibuatnya Perjanjian ini adalah untuk mengatur ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban , tata cara penagihan dan pembayaran tagihan , jenis dan besaran denda, biaya-biaya, pajak-pajak , penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku , jangka waktu , serta berakhirnya/akibat pengakhiran perjanjian . (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian ini adalah agar pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan dapat berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko . PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA ~'1)
5 - Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN PIHAK PERTAMA bermaksud bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk menerbitkan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) bagi para Pejabat atau Pegawai di lingkungan Satker Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai kriteria yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Lampiran II Perjanjian ini perihal Persyaratan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) Satker Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta dan telah direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) dan PIHAK PERTAMA setuju untuk menjamin pembayaran terhadap pemakaian/penggunaan kartu kredit BR/ Card (Corporate Card) oleh Pemegang Kartu Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembukaan/aplikasi kartu kredit BR/ Card (Corporate Card). Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk: a. Menetapkan dan merekomendasikan para Pejabat di lingkungan Satker Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai kriteria yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Pemegang Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) melalui Surat Referensi yang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA. b. Mengajukan untuk pengaktifan/penonaktifan penggunaan kartu kredit, perubahan batas kredit, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA. permohonan melalui Administrator Kartu Kredit c. Mengajukan permohonan melalui Administrator Kartu Kredit untuk melakukan monitoring penggunaan kartu kredit melalui suatu aplikasi perbankan yang disediakan untuk menghasilkan Daftar Tagihan Sementara yang memuat rincian transaksi dalam periode tertentu. d. Memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) sebagaimana tercantum pada Lampiran Ill dari Perjanjian ini. (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban : a. Menerbitkan Surat Referensi yang memuat keterangan mengenai calon pemegang Kartu Kredit yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) berikut limit Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang dimintakan kepada PIHAK KEDUA. b. Bertanggung jawab penuh untuk melakukan pembayaran atas pemakaian Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit. c. Melakukan proses pengujian yang terjadi pada setiap penggunaan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit , dimana hal ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA tanpa melibatkan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA b - ~ PIHAK PERT AMA ,
6- d. Apabila PPK Satker Kantor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia menyampaikan Surat Penarikan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) kepada PIHAK KEDUA maka atas tagihan Pemegang Kartu Kredit yang timbul selama transaksi berjalan dan transaksi yang dilakukan sebelum penarikan kartu kredit , PIHAK PERTAMA tetap berkewajiban untuk menjamin pembayaran atas penggunaan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang sesuai dengan ketentuan hingga tagihan lunas. e. Menyampaikan Surat Penarikan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) kepada PIHAK KEDUA dikarenakan terjadi Penyalahgunaan Kartu Kredit atau pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA berhak untuk: a. Mendapatkan jaminan pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas penggunaan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit . b. Menyetujui atau menolak surat permohonan penerbitan Kartu Kredit dan Aplikasi Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA. c. Menerima pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA melalui Administrator Kartu Kredit dengan menggunakan email dan/atau sarana tercepat lainnya untuk pengaktifan/penonaktifan penggunaan kartu kredit, perubahan batas kredit , monitoring penggunaan kartu kredit, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA. d . PIHAK KEDUA secara sepihak berhak melakukan pemblokiran Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) secara otomatis pada sistem apabila Pemegang Kartu telah menunggak melebihi 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal jatuh tempo tagihan . e. PIHAK KEDUA dapat melakukan pemblokiran Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) berdasarkan Surat Penarikan Kartu Kredit yang disampaikan PIHAK PERTAMA karena alasan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA. f . Berdasarkan Surat Penarikan Kartu Kredit yang disampaikan PIHAK PERTAMA karena alasan tertentu yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak menutup Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card), sehingga PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas transaksi Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang terjadi setelah dilakukan penutupan tersebut. (2) PIHAK KEDUA berkewaj iban untuk : a. Menyiapkan dan mencetak desain kartu , formulir aplikasi , PIN dan semua materi promosi lain Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) . b. Melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan Kartu Kredit disampaikan oleh PPK yang dilampiri Surat Referensi dari PIHAK PERTAMA. PIHAK PERT AMA yang
7 - c. Menerbitkan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) disertai rekapitulasi penerbitan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) dan tanda terima Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) untuk diserahkan kepada PPK. d. Memberikan limit kredit untuk masing-masing Pemegang Kartu Kredit sesuai surat permohonan penerbitan Kartu Kredit yang disampaikan oleh PPK yang dilampiri Surat Referensi dari PIHAK PERTAMA. e. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada PPK apabila permohonan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) tidak disetujui. f. Menerbitkan dan melaksanakan proses operasional Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) secara menyeluruh . g. Menerbitkan dan menyampaikan tagihan dalam bentuk Billing Statement dan £ Billing kepada Pemegang Kartu Kredit. h. Menyediakan sarana atau suatu aplikasi perbankan yang disediakan dan dapat diakses oleh Administrator Kartu Kredit untuk melakukan monitoring penggunaan kartu kredit dalam periode tertentu sehingga dapat menghasilkan Daftar Tagihan Sementara yang memuat rincian transaksi. i. Menyediakan fasilitas Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) sebagaimana tercantum pada Lampiran Ill dari Perjanjian ini. Pasal 6 CARA PEMBA YARAN (1) PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan dalam bentuk Billing Statement dan £ Billing kepada Pemegang Kartu Kredit . (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA selambat lambatnya pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 25 setiap bulan, jika tanggal 25 hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Pasal 7 BIA YA-BIA YA (1) Selama masa ujicoba PIHAK PERTAMA hanya dibebankan biaya materai. Masa Ujicoba ini berlaku s.d 31 Desember 2018 (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjamin pembayaran atas penggunaan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA secara full payment. Pasal 8 PAJAK-PAJAK Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PIHAK PERT AMA PIHAK K::fr \
8 - Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat , maka PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta . Pasal 10 JANGKA WAKTU PERJANJIAN Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN (1) Perjanjian ini dapat berakhir dan / a tau dimintakan pengakhiran oleh salah satu pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut : a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK untu k mengakhiri Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis . b. Salah satu pihak menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya , minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. c . Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan lainnya yang yang diatur dalam Perjanjian tercantum dalam Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini , setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh pihak lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut. ini , atau ketentuan-ketentuan d. Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang. e . Salah satu pihak dicabut ijin usahanya oleh instansi yang berwenang. f. Salah satu pihak menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi. (2) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu Perjanjian . PIHAK PERTAMA
9 - Pasal 12 AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya Perjanjian ini, dan oleh karenanya Pihak yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipen uhi dan dilaksanakan terhadap Pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini. Pasal 13 PENGALIHAN PERJANJIAN (1) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya. (2) Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat membebaskan yang mengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terkecuali apabila yang menerima pengalihan telah mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban tersebut. (3) Masing-masing Pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini. Pasal 14 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah keadaan-keadaan: a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya. b. Pemogokan umum, huruhara, sabotase, blokade, perang dan pemberontakan. c. Peraturan atau kebijakan Pemerintah yang menghalangi Para Pihak untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini . (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk yang mengalami keadaan kahar (force majeure) memberitahukan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat betas) Hari Kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan keadaan kahar (force majeure) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah. (3) Apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar (force majeure) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar (force majeure) tersebut. (4) Keadaan kahar (force majeure) dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK PERTAMA untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada PIHAK KEDUA sebelum terjadinya keadaan kahar (force majeure) . PIHAK PERT AMA PIHAKKE~
10 - Pasal 15 LAMPIRAN (1) Lampi ran dari Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini . (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 2.1. Surat Referensi 2.2. Persyaratan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) 2.3. Fitur dan Benefit Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) (3) Apabila terdapat perbedaan antara Lampiran Perjanjian dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian , maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Perjanjian . Pasal 16 SURAT REFERENSI (1) Surat Referensi dibuat oleh PIHAK PERTAMA dengan kop PIHAK PERTAMA yang berisi pengajuan kartu kredit kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan Kartu Kredit BR/ Card (Corporate Card) bagi Para Pejabat atau Pegawai di lingkungan Satker Kantor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang telah dir ekomendasikan oleh PIHAK PERTAMA. (2) Surat Referensi tersebut wajib ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA. (3) Dalam hal terdapat perubahan pejabat PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan perubahan pejabat dimaksud mulai berlaku sejak surat perubahan pejabat penanda tangan tersebut diterima secara baik oleh PIHAK KEDUA. (4) Surat Referensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini. Pasal 17 LAIN-LAIN (1) yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat di kemudian hari antara PARA PIHAK dengan pihak-pihak lainnya di luar Perjanjian ini atau ini , t idak dapat membatalkan/mengesampingkan Perjanjian dokumen-dokumen lainnya yang timbul karenanya, kecuali atas persetujuan PARA PIHAK. (2) PARA PIHAK akan melakukan dalam melaksanakan/menggunakan/men ikmati hak-hak yang dimiliki/diperoleh yang timbul dari Perjanjian ini atau dokumen-dokumen yang t imbul karenanya. semua tindakan yang diperlukan (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan dan atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini baik pada saat ini maupun di saat mendatang. PIHAK PERTAMA
11 - (4) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam Perjanjian ini. (5) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Perjanjian ini apabila perlu akan diatur kemudian dalam suatu Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. (6) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut. ini dianggap tidak sah, Pasal 18 ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut: PIHAKPERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Bl RO KEUANGAN Jl. Mayjend Soetoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur Gedung I Lanta.i 4 Telp Fax : (021) 8093712, 8005782 Ext. 1401 /1404 (021) 8005782 PIHAK KEDUA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR PUSAT DIVISI INSTITUTION 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta Pusat 10210 Jakarta-Timur : Telp Fax (021) 5758950/5758960 (021) 57852236 (2) Segala pemberitahuan mengenai dan atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/ dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana tersebut di atas. (3) Perubahan alamat oleh PARA PIHAK harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada Pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku. (4) Perubahan wakil PARA PIHAK sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya. Pasal 19 KERAHASIAAN Selama berlakunya Perjanjian disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku : ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila PIHAK PERT AMA PIHAKK~ ---------#-~
12 - (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan keterangan dan/atau data pendukung milik Pihak lainnya sebagaimana dinyatakan Perjanjian ini , serta tidak akan memberikan keterangan apapun mengenai data-data tersebut kepada siapapun selain dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. (2) PARA PIHAK sepakat bahwa segala informasi dan keterangan , baik yang tertulis lain yang berkaitan dengan data maupun tidak b;lling Pelanggan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan hukum/ orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perj anj ian ini berakhir. tertulis dan informasi-informasi (3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh tidak akan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian menggunakannya untuk kepentingan Pihak tersebut atau kepentingan pihak manapun, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Pihak lainnya atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ini kepada siapapun atau (4) Apabila salah satu pihak dan atau karyawannya dan/atau pihak yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ini, maka Pihak yang dirugikan dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa tuntutan dari pi hak lainnya dan pihak yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan. (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi informasi, dokumen atau data yang : a. Wajib untuk dibuka oleh undang-undang yang berlaku , pengadilan dan atau instansi pemerintah yang berwenang. b. Sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK. c. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai lnformasi Rahasia. d. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh PARA PIHAK. e. Sudah memperoleh ijin tertulis oleh PARA PIHAK. Dengan tetap mengindahkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini (dan lampiran -lampiran pada Perjanjian ini), tidak satu pun ketentuan yang mensyaratkan satu pihak untuk mengalihkan atau mengirimkan laporan , data atau informasi lain kepada Pihak lain yang mana dapat melanggar ketentuan-ketentuan hukum mengenai data pribadi, peraturan atau pedoman atau kewajiban atau yang dimiliki pihak terhadap para nasabahnya atau pihak ketiga. tersebut Pasal 20 KETENTUAN PENUTUP (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan Bahasa Indonesia, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERT AMA PIHAK:: ~~
13 - (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. telah menyetujui (3) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatanganinya, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. Jakarta, Agustus 2018 PIHAK PERTAMA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PIHAK KEDUA, PT BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO),Tbk DIVISI INSTITUTION 1 N GUMANTI SEKRET ARIS UT AMA ARIF SUHIRMAN KEPALA DIVISI PIHAK PERT AMA PIHAK KEDUAb '<- 't
14 - LAMPIRAN I KOP SURAT SA TUAN KERJA SURAT REFERENSI ... (1 ) ... , ... (2) ... Kepada Yth. : ... (3) ... Perihal: Pengajuan Corporate Card Merujuk Perjanjian ... (5)... tanggal ... (8) ... , dengan ini kami mengajukan permohonan untuk penerbitan Corporate Card untuk nama-nama sebagai berikut Kerja ten tang Sama ... (6 )... Nomor : antara ... (4)... dengan ... (7) ... : NO NAMA TGL LAHIR JABATAN JENIS KARTU LIMIT .. (9)... (10) ... (11 ) ... (12) ... (13) ... (14) ... Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk mendapatkan Corporate Card yang pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh Satuan Kerja kami sepanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja barang atas beban APBN. Selanjutnya segala hal yang terkait dengan penggunaan Corporate Card untuk Satuan Kerja ... (15) ... , maka Administrator Kartu Kredit yang kami tunjuk adalah: Nama : ... (16) ... Jabatan : ... (17) ... Telepon / Fax : ... (18) ... Email : ... (19) ... Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Hormat kami , KPA Satker ... (20) ... Materai Rp.6 .000 ,00 ... (21 ) ... (22) ... PIHAK PERT AMA PIHAK KEDU
15- PETUNJUK PENGISIAN SURAT REFERENSI NO. URAIAN (1) Diisi dengan lokasi. (2) Diisi dengan tanggal , bulan , tahun penandatanganan Surat Referensi . (3) (4) (5) Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit. Diisi dengan nama Bank Penerbit Kartu Kredit . Diisi dengan nama Satuan Kerja . (6) Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama. (7) Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama. (8) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama. (9) Diisi dengan nomor urut. (10) Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit . (11) Diisi dengan tanggal lahir Pemegang Kartu Kredit. (12) Diisi dengan jabatan Pemegang Kartu Kredit. (13) Diisi dengan jenis Kartu Kredit. (14) Diisi dengan nilai li mit Kartu Kredit . (15) Diisi dengan nama Satuan Kerja. (16) Diisi dengan nama Administrator Kartu Kredit. (17) Diisi dengan jabatan Administrator Kartu Kredit. (18) Diisi dengan nomor telepon/fax Administrator Kartu Kredit. (19) Diisi dengan alamat email Adm i nistrator Kartu Kredit . (20) Diisi dengan nama Satuan Kerja. (21) Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran. (22) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran . PIHAK PERT AMA
16 - LAMPIRAN II PERSYARATAN KARTU KREDIT BANK RAKYAT INDONESIA (CORPORATE CARD) SATKER KANTOR SADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pengajuan Kartu Kredit BRI (Corporate Card) Satker Kantor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia diwajibkan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Untuk calon Pemegang Kartu Kredit: a. Mengisi formulir Aplikasi lengkap (ditandatangani). b. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. 2. Untuk Satker Kantor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia: a. Membuat surat permohonan penerbitan Kartu Kredit yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dilampiri Surat Referensi. b. Menyampaikan informasi dalam surat permohonan penerbitan Kartu Kredit dan Surat Referensi mengenai contact person di Satker Kantor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk untuk penerimaan kartu kredit yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kantor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan pengiriman BiWng Statement dan/atau £-Billing kepada Pemegang Kartu Kredit. PIHAK PERT AMA PIHAK KEDU
17 - LAMPIRAN Ill FITUR DAN BENEFIT KARTU KREDIT BANK RAKYAT INDONESIA (CORPORATE CARD) SATKER KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Fitur dan Benefit Keterangan 1. Airport Lounge Free Executive Lounge di 32 Bandara di Indonesia 2. 3. Kartu Kredit BRI (Corporate Card) Travel Center Kartu Kredit BRI (Corporate Card) 1 . Travel Accident Travel Insurance Berbayar 2. Travel Inconvenience 3. Purchase Protection 4. Corporate Tim Services Callcenter 24 jam Corporate Dedicated Tim PIHAK PERTAMA