Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2008, Hal. 77 - 85 ISSN 021-969X Vol. 4, No. 2 Hukum Internasional (Kajian Ontologis) (International Law; an Ontological Review) MAHENDRA PUTRA KURNIA Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123 Tlp.0541 - 7095092- e-mail: ABSTRACT International Law remains as a currently fast growing branch of law science. Some, however, feel doubt with its existence as an obviously intact law. An ontological review really assists the author to get some evidences about International Law, especially related to the fast development of International Law, its compliance rate, and the demand of International Law subjects. Key words: hukum internasional (internasional law), kajian ontologis (ontological review), eksistensi (existency), ada (being). PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu kajian atau cabang ilmu dari ilmu hukum adalah Hukum Internasional ini Hukum law). Dewasa (international Internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu Hukum sendiri pada dasarnya juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyak dan berkembangnya aliran- aliran dalam Ilmu Hukum, mulai dari aliran hukum alam sampai aliran postmodern termasuk critical legal studies di dalamnya. Plato telah mengemukakan gagasan-gagasan mengenai wilayah, masyarakat dan individu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu city-states di Yunani walaupun didiami oleh bangsa dengan bahasa yang sama, hubungan mereka telah yang diatur Internasional. kemudian bernama Hukum tersebut menyangkut Ketentuan-ketentuan pengaturan-pengaturan dan penghormatan terhadap utusan-utusan negara. Namun, pada waktu itu ketentuan-ketentuan tersebut belum lagi didasarkan atas prinsip hukum atas tetapi yang mengikat, percampuran moral, agama dan hukum.1 oleh ketentuan-ketentuan perang Pada awalnya Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola semakin hubungan kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional perusahaan dan, multinasional Hukum Internasional, dalam sejarahnya telah hamper berumur 4 abad, namun akar-akarnya telah terdapat semenjak zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi. Di zaman Yunani Kuno ahli- ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates dan internasional yang pada batas dan tertentu, individu. Sedikit berbeda dengan zaman Yunani Kuno, pada zaman Romawi hubungan internasional sudah mengarah kepada hal yang sebenarnya, kerajaan Romawi sudah membuat bermascam-macam (seperti perjanjian perdamaian, persahabatan dan persekutuan) dengan negara lain. Konsep hubungan diplomatik (hukum diplomatik-salah satu kajian dalam Hukum Internasional) juga berkembang dari "tanah Romawi". Pada Abad perjanjian 1 Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, hlm. 5.
78 MAHENDRA PUTRA KURNIA ke-15 dan 16 city-states di Italia seperti Venice, Genoa dam Florence mengembangkan praktek pengiriman duta-duta besar residen ke ibukota masing-masing.2 Sejak saat abad 15 dan 16 itulah, perubahan perkembangan Hukum Internasional terus berlangsung sampai dengan saat ini. Dimulai pada masa renaissance yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dengan karya- karyanya terutama di bidang hukum antar bangsa yang mempengaruhi perkembangan dunia pada saat itu, seperti Bodin, Hugo de Groot (Grotius), Hobbes, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez, JJ Rousseau, Emerich de Vattel, Jeremy Bentham3 dan banyak lagi lainnya. Kemudian seiring dengan munculnya tokoh- tokoh dan karyanya, mulai bermunculan pula negara-negara merdeka berdaulat, dimana hal ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan dan perkembangan Hukum Internasional.4 dan (Hukum Internasional) yang Hingga saat ini Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar negara-negara, hubungan-hubungan tanpa adanya kaidah-kaidah ini sungguh tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan tetap dan terus menerus. Sesungguhnya Hukum Internasional merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara- negara. Dalam hal ini tidak adanya suatu system maka masyarakat internasional negara-negara tidak keuntungan-keuntungan dapat menikmati antar Hukum Internasional, 2 Ibid., baca juga Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 9-10. 3 Jeremy Bentham adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah International Law. 4 Sejarah Hukum Internasional modern juga tidak bisa peristiwa Perjanjian dari Westphalia, perjanjian ini meletakan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara- negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. dipisahkan Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul perdagangan dan komersial, saling pertukaran gagasan yang komunikasi sewajarnya.5 Selain dan rutin Internasional itu, Hukum memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Bisa dibayangkan tidak ada aturan yang berlaku secara internasional (universal) seperti misalnya, aturan hukum perang (humaniter), aturan tentang keharusan menyelesaikan sengketa/konflik secara damai6 atau konvensi- yang mengatur konvensi mengenai larangan penggunaan senjata-senjata pemusnah massal, penggunaan nuklir dan aturan internasional lainnya, maka bisa saja Perang Dunia tidak berhenti sampai "jilid 2", tetapi bisa saja berlanjut sampai "jilid 10" atau bahkan ada Hukum Internasional saja masih banyak peperangan- peperangan terjadi seperti misalnya serangan- serangan militer yang dilakukan oleh USA ke lalu.7 Afghanistan beberapa waktu yang jika internasional lebih. Sedangkan 5 Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 16-17. 6 Lihat Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa Secara Damai yang ditanda tangani di Den Haag pada 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan dan Kerjasama antar Negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada 24 Oktober 1970. Deklarasi ini meminta pada semua negara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu. Lihat Juga dalam Pasal 33 Piagam PBB yang meminta kepada negara- secara damai negara untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka 7 Segera setelah terjadinya serangan teroris 11 Sepetember 2001 terhadap gedung WTC dan Pentagon, DK PBB dalam Resolusi 1368 (2001), tanggal 12 September 2001, mengakui buat pertama kali dan secara resmi hak bela diri individual atau kolektif negara-negara anggota sebagai balasan terhadap tindakan teroris. Dalam hal ini DK dapat menugaskan negara anggota untuk memulihkan menggunakan perdamaian dan keamanan. Namun DK sama sekali tidak menugaskan AS dan negara-negara senjata
Vol. 4, No. 2 Sungguh terjadi dipastikan ketidaktertiban dunia jika tidak ada Hukum Internasional. bisa akan Walaupun demikian, tidak benar adanya anggapan bahwa pemeliharaan perdamaian sebagai Hukum Internasional. Sebagaimana dikatakan dengan tepat oleh seorang penulis (mendiang W.E. Sir Eric Beckett dalam LQR 55 (1939) hlm. 265)) setengah abad yang lampau, raison d'etre Hukum Internasional terutama adalah:8 tujuan keseluruhan "membentuk suatu kerangka kerja di dalam mana hubungan-hubungan internasional dapat dilakukan dan memberikan suatu system kaidah-kaidah pergaulan untuk suatu internasional; kebutuhan praktis hukum internasional telah, dan akan berlaku sebagai sebuah system hukum demikian pula andaikata sering lanjut terjadi perang". Lebih dikatakan "tentunya benar bahwa cita- cita hukum internasional haruslah merupakan suatu system hukum yang sempurna dimana perang sama sekali lenyap, sama seperti cita-cita akan hukum nasional yaitu Konstitusi dan sesempurna system mungkin, revolusi, pemberontakan, pelanggran- pelanggaran dan lain-lain tidak mungkin akan timbul dan setiap hak manusia memperlancar dan sebagai hukum yang sehingga sekutunya untuk melakukan tindakan pembalasan ke Afghanistan untuk menundukkan pemerintahan Taliban dan Al-Qaeda. Jadi, serangan udara besar-besaran yang dimulai tanggal 7 Oktober 2001 dan dilanjutkan dengan pendaratan pasukan AS dan beberapa sekutunya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Yang melakukan individu- individu, kelompok-kelompok tertentu, actor- aktor non negara yang bukan suatu negara. Dalam kasus penyerangan terhadap Afghanistan ini tidak sesuai dengan Piagam dan melanggar hukum internasional. Dalam kasus Afghanistan ini prinsip hak bela diri telah dintepretasikan menjadi pre- emptive atau retaliatory strike yang tidak dibenarkan hukum internasional dan sering digunakan untuk kepentingan dan strategi global negara - negara tertentu. 8 Starke, J.G., op.cit., hlm. 19. tindakan teroris adalah Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 79 dapat ditegakkan secara, cepat, murah dan pasti". B. Perumusan Masalah Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita saksikan betapa pentingnya Hukum Internasional bagi kelangsungan kehidupan di sebuah dunia. Akan permasalahan yang terkait dengan keberadaan Hukum Internasional ini. Banyak masyarakat awam yang meragukan keberadaan Hukum Internasional ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah Hukum Internasional benar- benar hukum? Apakah Hukum Internasional sebagai hukum yang sebenarnya (true law)? Apa dari Hukum Internasional? Dan banyak lagi pertanyaan- pertanyaan sehubungan dengan keberadaan Hukum Internasional. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan kajian ontology, sebuah kajian yang mempelajari realitas atau ("ada"). kenyataan konkret secara kritis Dengan kata lain mencari apa yang menjadi objek dan ruang lingkup Hukum Internasional untuk Hukum Internasional adalah benar-benar "true law". tetapi terdapat sebenarnya objek membuktikan bahwa PEMBAHASAN A. Definisi Hukum Internasional akan diuraikan mengenai definisi dari Hukum Internasional. jika diberikan Sebelum itu ada baiknya pemahaman mengenai kata "definisi" itu J.J.H Bruggink dalam bukunya sendiri. telah sebagaimana Rechts-Reflecties diterjemahkan Sidharta B.Arief memberikan pemahaman bahwa definisi adalah sebuah pengertian dengan sifat-sifat orang sebuah khusus. Dalam mengungkapkan isi sebuah perkataan atau sebuah istilah (pengertian) dalam sejumlah perkataan, dimana pengungkapan perkataan tersebut syarat-syarat tertentu. Maksud dari sebuah definisi adalah batas-batas untuk menentukan sebuah pengertian (secermat) mungkin, sepersis sehingga jelas bagi tiap orang dalam setiap keadaan, apa yang diartikan oleh pembicara atau penulis dengan sebuah perkataan atau sesudahnya Jika istilah Pada bagian ini oleh definisi harus memenuhi tertentu. ia
80 MAHENDRA PUTRA KURNIA menggunakan perkataan atau istilah itu, maka sudah pasti apa yang ditunjuk dengan perkataan itu.9 istilah- istilah yang berkaitan dengan Hukum Internasional. Istilah Hukum Internasional (International Law) merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris yang jenius. Istilah Hukum Internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa (the law of nation, droit des gens), istilah ini digunakan diantaranya oleh James L. Brierly dan Daniel Patrick Moynihan. Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara bergantian. Akan tetapi, dalam perkembangannya istilah pertama lebih sering muncul atau digunakan akhir-akhir ini.10 Selanjutnya akan kita lihat lazimnya dimaknai sebagai hukum internasional publik, walaupun pada dasarnya Hukum Internasional dalam arti luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat (istilah lainnya dari Hukum Perdata Internasional).11 Bila Hukum Publik mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya, Hukum Internasional Privat Hukum Internasional Internasional 9 B.Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.71. 10 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 2. Baca juga buku yang ditulis oleh Boer Mauna hlm.2. 11 Untuk hal ini Melda Kamil Ariadno mempunyai pandangan bahwa saat ini akan sangat sulit untuk membedakan secara jelas antara produk Hukum Internasional dengan produk Hukum karena Perdata/Ekonomi keduanya seringkali bersinggungan. Bahkan perkembangan saat ini seringkali ditemui produk hukum kombinasi antara Hukum Internasional dan Hukum Ekonomi Internasional, seperti halnya perjanjian pinjaman (loan agreement) antara satu negara dengan IMF, World Bank dan ADB. Pembentukan World Trade Organization (WTO) dalam kerangka WTO, sampai kepada permasalahan penanaman modal asing (Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta, hlm. 176.) Internasional, dan perjanjian-perjanjian Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul mengatur hubungan antara individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda.12 Hukum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip- prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya, benar- benar ditaati secara umum dalam hubungan- hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga: 1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan lembaga-lembaga dengan berfungsinya atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara- negara dan individu-individu; dan Internasional 2. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.13 tertentu Mochtar Kusumaatmadja mendefinisi- sebagai Internasional kan "keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Hukum batas negara 12 Boer Mauna, op.cit., hlm. 2. baca juga buku yang ditulis Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH, beliau mendefinisikan Hukum Perdata Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang menyelesaikan masalah antar individu-individu yang pada saat yang sama tunduk pada yurisdiksi dua negara atau lebih yang berbeda. Hukum Perdata Internasional adalah juga bagian dari hukum antar tata hukum, yakni kumpulan ketentuan hukum yang menunjuk ketentuan hukum yang berlaku dalam hal suatu masalah tunduk pada yurisdiksi dua system hukum atau lebih yang berbeda (F. Sugeng Istanto, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 2). Van Brakel berpendapat "Internationaal privaatrecht is nationaal internationale rechtsverhourdingen geschreven" artinya HPI adalah hukum nasional yang ditulis (diadakan) untuk hubungan-hubungan hukum internasional. recht voor 13 J.G. Starke., op.cit., hlm. 3.
Vol. 4, No. 2 Dalam kesempatan lain, Mochtar menegaskan bahwa adalah "keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain".14 Hukum Internasional Rebecca Wallace dalam bukunya "International Law" mendefinisikan hukum internasional sebagai "rules and norms which regulate the conduct of states and other entities which at any time are recognized as being endowed with international personality, for example international organizations and individuals, their relations with each other".15 in itu The American Law Institute mendefinisikan Hukum Internasional sebagai berikut: "The conduct of states and of international organizations, and with their relations inter se, as well as some of their relations with persons, wether natural or tindakan negara-negara dan personal - tindakan serta internasional, hubungan-hubungan mereka inter se, demikian pula hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang maupun badan hukum".16 Sementara organisasi B. Ontologi Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar keilmuan berupaya untuk menjawab "apa" yang menurut Aristoteles merupakan The first Philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Istilah ontologi berasal dari istilah Yunani "On = being" dan "Logos = logic", sehingga ontologi adalah "The theory of being qua being" atau "teori tentang keberadaan sebagai keberadaan".17 14 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar., op.cit., hlm. 4. 15 Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta, hlm. 176. 16 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar., op.cit., hlm. 5 dan J.G. Starke., op.cit., hlm. 34. 17 A.Mukthie Fadjar, 2007, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 23. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 81 Beberapa pengertian tentang ontologi dapat disimak dari kutipan berikut:18 1. Ontologi itu mencari ultimate reality (Louis O.Katsoff, 1953: 178) 2. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terlihat oleh suatu perwujudan tertentu, yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, menjelaskan yang ada meliputi semua realitas dalam semua bentuknya (Noeng Muhadjir, 2001: 57) 3. Ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata suatu pengkajian mengenai teori tentang "ada" (Jujun S. Suriasumantri, 1985 : 5) 4. Ontologi mempersoalkan dan keadaan terakhir dari kenyataan, maka ia ilmu hakikat, hakikat yang disebut bergantung pada pengetahuan, dalam agama yang dipikirkan ontologi adalah Tuhan (Sidi Gazalba, 1973 : 106) lain, sifat 5. Ontologi adalah ilmu/teori tentang wujud, bukan tentang didasarkan tetapi berdasarkan logika (Amsal Bakhtiar, 1997 : 169) ada, yang alam nyata, hakikat atas 6. Ontologi merupakan salah satu objek garapan filsafat ilmu yang menetapkan batas lingkup dan teori tentang hakikat realitas yang ada (being), baik berupa wujud (Hadi fisik maupun metafisik Masruri & Imron Rossidy, 2007) Ontologi dapat mendekati masalah hakekat kenyataan dari dua macam sudut pandangan. Orang dapat mempertanyakan "kenyataan itu tunggal atau jamak?" yang demikian pendekatan ini merupakan kuantitatif. Atau orang dapat juga mengajukan pertanyaan "Dalam babak terakhir apakah yang merupakan jenis kenyataan itu?" yang demikian merupakan pendekatan kualitatif. Dalam hubungan tertentu segenap masalah di bidang ontologi dapat dikembalikan kepada sejumlah pertanyaan yang bersifat umum 18 Ibid., hlm. 23-24.
82 MAHENDRA PUTRA KURNIA seperti, "Bagaimanakah cara kita hendak membicarakan kenyataan?".19 Ada beberapa istilah-istilah terpenting yang terdapat dalam bidang ontologi ialah: yang-ada (reality), eksistensi (exixtence), perubahan (change), tunggal (one) dan jamak (many).20 (being), kenyataan juga Pemahaman terdapat dalam buku Ilmu Filsafat;Suatu Pengantar yang ditulis oleh Drs. Sudarsono, SH.M.Si., beliau menyatakan tokoh yang membuat ontologi populer adalah Christian Wolff (1679-1714). Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu: ta onta berarti ilmu "yang berada", dan pengetahuan; demikian ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada.21 tentang ontologi logi berarti: ajaran. Dengan C. Hukum Internasional Sebagai Hukum Yang "Ada" telah memperoleh Satu pengakuan adalah bahwa Hukum Internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral ilmu semata. Penulis Yurisprudensi atau pengetahuan hukum dan berkebangsaan Inggris, John Austin (1790- 1859) dianggap sebagai pendukung utama juga teori mempertanyakan karakter sebenarnya dari Hukum adalah Hobbes, Pufendorf dan Bentham. Pandangan Austin terhadap Hukum Internasional diwarnai oleh teorinya mengenai hukum pada umumnya. Menurut teori Austin ini, hukum stricto sensu dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar- politis benar berkedudukan paling tinggi atau apabila tidak terdapat otoritas yang berdaulat demikian, teori yang luas filsafat penulis lain ini, yang Internasional yang berdaulat, secara 19 Louis O. Kattsoff, 1996, dari buku yang berjudul Elements of Philosophy, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta, hlm. 192. 20 Ibid., hlm. 194. 21 Sudarsono, 2001, Ilmu Filsafat;Suatu Pengantar, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 118. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul maka kaidah-kaidah tersebut tidak dapat digolongkan dalam kaidah-kaidah hukum, hanya kaidah-kaidah dengan melainkan validitas moral atau etika semata-mata. Penerapan teori umum ini terhadap Hukum Internasional, karena tidak ada yang dapat dinamakan otoritas yang memiliki kekuasaan tegas legislatif atau otoritas yang secara berkuasa atas masyarakat negara-negara dan karena hingga saat ini kaidah-kaidah Hukum Internasional hampir secara eksklusif bersifat kebiasaan, maka Austin menyimpulkan bahwa Hukum Internasional bukan hukum yang sebenarnya melainkan hanya "moralitas internasional positif" (positive international morality), yang dapat disamakan dengan kaidah-kaidah yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat. Lebih lanjut Austin menggambarkan Hukum Internasional sebagai terdiri dari "opini-opini atau sentimen- sentimen yang berlangsung di antara bangsa- bangsa pada umumnya". Pandangannya ini sesuai klasifikasinya mengenai tiga kategori hukum, yaitu hukum Tuhan (divine law), hukum positif (positive law) dan moralitas positif (positive morality).22 Keraguan masyarakat awam terhadap "ada"-nya Hukum Internasional terasa sangat wajar, yang membandingkannya dengan Hukum Nasional negara-negara. Jika dibandingkan tentu saja kekuatan hukum kedua sistem tersebut sangat berbeda. Dalam sistem Hukum Internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada tidak ada badan legislatif negara-negara, internasional ketentuan- yang membuat ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota disamping tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi-sanksi kepada negara-negara pelanggar hukum. Hukum Internasional memang tidak selengkap Hukum Nasional karena tidak adanya unsur-unsur di atas. Namun demikian, negara-negara tetap percaya bahwa Hukum Internasional itu ada dan sebagai negara berdaulat serta menjunjung tinggi martabatnya terdapat kewajiban moral bagi suatu negara apalagi banyak orang 22 J.G. Starke, op.cit., hlm. 19-20.
Vol. 4, No. 2 untuk menghormati hukum internasional dan secara umum mematuhinya. Negara-negara karena mematuhi Hukum kepatuhan tersebut diperlukan untuk mengatur hubungannya antara satu dengan yang lain dan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Negara-negara karena tersebut merupakan kepentingan mereka untuk berbuat demikian.23 Internasional patuh Melihat pandangan di atas bahwa Hukum untuk kepentingan negara-negara itu sendiri, jika dikaitkan dengan pendapat Brierly, maka akan didapat sebuah bukti lagi akan keberadaan dan eksistensi Hukum Internasional. Brierly berpendapat : "Law exists only in a society, and a society cannot exist without a system of law to regulate the relations of its members with one another".24 Anggap saja, dalam hal ini society yang dimaksud Brierly adalah negara-negara atau masyarakat internasional yang ada di dunia. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman "Hukum dapat eksis di dalam (negara- negara/masyarakat internasional) dan sebuah (negara-negara/masyarakat society internasional) tidak dapat eksis tanpa ada hukum yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lainnya". Hukum yang dimaksud dalam pemahaman tersebut adalah Negara-negara Hukum dianalogikan seperti manusia dalam sebuah komunitas, dimana diperlukan sebuah sistem hukum untuk mengatur hubungan antara manusia-manusia yang ada dalam komunitas Hukum tersebut, Internasional mutlak diperlukan keberadaan dan eksistensinya untuk mengatur hubungan komunitas dunia yang anggotanya adalah negara-negara.25 Internasional dipatuhi sebuah society Internasional. demikian dengan 23 Boer Mauna, op..cit., hlm, 2-3. 24 Ibid., hlm. 4. 25 Jika diperluas lagi dan dikaitkan dengan teori subjek Hukum Internasional (subjek Hukum Internasional adalah segala pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional), maka anggota komunitas dunia atau masyarakat internasional bukan hanya negara-negara saja, Takhta Suci (Vatican Roma), International Committee of the Red Cross (ICRC), Organisasi Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 83 tentang Hukum lain Internasional sebagai hukum yang "ada" dapat semakin berkembang kita pesatnya Hukum Internasional itu sendiri, terutama dalam ranah HAM, Hukum Pidana Lingkungan Internasional dan Hukum Internasional. Rezim HAM Internasional memiliki peran yang sangat besar dalam meng-"ada"-kan Hukum Internasional yang materinya berhubungan dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini. Perjanjian-perjanjian internasional seperti The Universal Declaration of the Human Right, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights The International Covenant on Civil and Political of Rights Elimination and Discrimination Against Women (CEDAW) adalah produk Hukum Internasional yang mana mewajibkan semua negara mematuhinya, bahkan kovenan tersebut untuk memerintahkan mengadopsi isi kovenan dan mengaturnya dalam nasional masing-masing negara.26 Bukti-bukti saksikan dari (ICESCR), (ICCPR) dan Convention negara-negara hukum Internasional yang semakin menunjukkan eksistensinya juga terlihat di ranah hukum pidana, dengan diperkenalkannya konsep pertanggungjawaban crime pidana Perkembangan Hukum individual (individual dan Internasional, Belligerent termasuk sebagai anggota komunitas dunia/masyarakat internasional yang diatur oleh Hukum Internasional. Individu, Pemberontak juga 26 Baca Pasal 2 ayat (1) ICCPR dan lihat juga Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer......, hlm.8- 9. Indonesia sebagai salah satu anggota dari ini, komunitas dunia, banyak di peraturan Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat dari Hukum Internasional, seperti misalnya UU yang berhubungan dengan HAKI yang merupakan amanat dari perjanjian- perjanjian WTO, UU Pemilu yang mewajibkan keterwakilan wanita dalam politik merupakan impact dari ICCPR dan CEDAW, UU HAM dan lembaga pengadilan HAM dipengaruhi oleh Deklarasi Universal HAM PBB dan konvensi- konvensi HAM internasional serta masih banyak contoh lainnya. juga melakukan hal perundang-undangan
84 MAHENDRA PUTRA KURNIA responsibility) yang memungkinkan pelaku kejahatan-kejahatan atau pelanggar HAM berat diadili secara individual melalui yang permanen.27 Hukum Internasional di bidang lingkungan hidup "ke- eksistensi-an" Hukum Internasional, banyak sekali aturan Hukum Internasional seperti Deklarasi Stockholm, The UN Conference on Environment and Development in Rio de Janiero 1992, Water Convention, The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal dan yang baru-baru ini dibahas di Bali tentang climate changes memaksa negara- negara untuk mematuhi, menyesuaikan, mengadopsi dan melaksanakan konvensi- konvensi tersebut. internasional peradilan internasional juga mewarnai Paradigma baru Hukum Internasional yang responsif dan antisipatif ditunjukkan dengan menguatnya organisasi- organisasi non-pemerintah (non state actor) di tingkat dunia. Mereka tidak saja terlibat dalam (humanitarian bantuan assistance) dengan pertumbuhan bantuan ekonomi di negara- negara berkembang, melainkan juga dalam penyelesaian yang dilakukan oleh Henry Dunant Center terhadap kasus GAM dengan Pemerintah RI baik yang terkait dengan upaya penyelesaian pertikaian melalui mediasi,maupun penandatanganan of Nota peran kemanusian dalam kaitannya pertikaian. Seperti Kesepakatan Memorandum 27 Statuta Roma 1998 yang mendirikan Mahkamah Kriminal (ICC), pembentukan Mahkamah Kriminal untuk bekas penjahat perang dan pelanggar berat HAM Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) adalah contoh nyata dimana individu dapat diadili Mahkamah tersebut atas pelanggaran - pelanggaran berat HAM bila peradilan nasional tidak sanggup atau tidak mau mengadilinya. Slobodan Milosevic adalah contohnya dan segera menyusul Radovan Karadzic mantan Presiden Serbia dan buronan perang Bosnia yang dituduh sebagai otak pembantaian 8.000 warga muslim Srebrenitsa pada 1995 yang akhirnya berhasil ditangkap dan rencananya akan diekstradisi ke Den Haag untuk diadili. Internasional Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Understanding (MoU) tentang penghentian kekerasan.28 Memang Hukum Internasional sebagai sebuah banyak kelemahan dan kendala terutama dalam hal kekuatan mengikatnya, dan penerapan prinsip-prinsip kedaulatan negara serta asas local remedies, tetapi seperti yang diungkapkan oleh Melda Kamil Ariadno dalam tulisannya yang berjudul "Hukum Internasional Adalah Hukum Yang Hidup", Hukum Internasional tetap ada dan semakin diperlukan, bahkan berkembang pesat, menyentuh hampir aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menjawab "rasa pesimis" berbagai pihak mengenai Hukum Internasional dan organisasi internasional, seperti PBB, keberadaan Hukum Internasional tetap dibutuhkan. Hubungan antara pelaku Hukum Internasional, negara lainnya, akan merupakan dengan suatu yang aturan kekacauan mengaturnya. Negara yang kuat akan menekan yang lemah, negara yang kaya akan menginjak yang miskin. Saat ini meskipun hal seperti itu ada, tetapi tidak dalam tingkat "yang semena- mena", tetap ada tekanan untuk mematuhi Hukum Internasional yang diakui oleh negara- negara. Begitu meluasnya masalah-masalah yang bisa bersinggungan dengan Hukum Internasional merupakan bukti perjalanan "hidupnya" Hukum Internasional, sebagai satu system hukum yang diakui dan dibutuhkan oleh negara-negara beradab.29 hukum diakui masih penegakan sanksi-sanksi, setiap tanpa ada PENUTUP Mencuatnya berbagai keraguan dan pertanyaan akan keberadaan dan eksistensi Hukum Internasional sebagai suatu system hukum dijawab dengan menggunakan kajian ontologi yang memang mengkaji tentang sesuatu yang "ada". Keraguan dan pertanyaan terjawab yang menyebutkan adanya perkembangan pesat Hukum Internasional itu sendiri dan tingkat kepatuhan serta kebutuhan pelaku Hukum dengan bukti-bukti 28 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, op.cit., hlm. 9. 29 Melda Kamil Ariadno, op.cit., hlm. 178-179.
Vol. 4, No. 2 Internasional terhadap Hukum Internasional tersebut. Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Hukum Internasional itu "ada". DAFTAR PUSTAKA Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta. Fadjar, A.Mukthie, 2007, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Istanto, F. Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Kattsoff, Louis O., 1996, dari buku yang berjudul Elements of Philosophy, The Ronald Press Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 85 Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung. Sidharta, B.Arief, 1999, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta. Sudarsono, 2001, Ilmu Filsafat;Suatu Pengantar, PT. Rineka Cipta, Jakarta Thontowi, Jawahir & Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, PT.Refika Aditama, Bandung.