Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) (2014): 78-90 Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Available online Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik Heri Kusmanto* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebebasan berpendapat dan kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan untuk memperoleh pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan memperoleh akses pendidikan dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan rapat pembangunan desa, setiap warga diberikan kebebasan memberi aspirasi atau menerima kritikan, dalam kebebasan berkerja, warga memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, begitu juga dalam memperoleh askes pendidikan, semua warga selalu mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan warga yang lain. Kata Kunci: Masyarakat; Partisipasi; Demokrasi Politik Abstract This study aims to determine the freedom of opinion and the freedom to get a decent life and the freedom to get an education. The method used is descriptive method. The results showed that community development and participation in political democracy such as freedom of opinion, freedom to get a decent life and freedom of access to education can be categorized as good, this can be seen in every village development meeting, every citizen is given the freedom to aspire or accept criticism, in freedom of work, citizens have the freedom to work according to their education and expertise, as well as in obtaining education services, all citizens always get the same access to education as other citizens. Keywords: Society; Participation; Political Democracy How to Cite: Kusmanto, H, (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (1): 78-90 Corresponding author: E-mail: p-ISSN: 2549 1660 e-ISSN: 2550-1305 78
Heri Kusmanto. Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik PENDAHULUAN Demokrasi adalah ide besar yang mengubah wajah perpolitikan dunia. Munculnya demokrasi memberi harapan baru terhadap kedaulatan rakyat. Ketika sistem politik dunia masih bersifat monarki absolut, apalagi monarki kekuasaan mutlak ada di tangan raja. Kekuasaan menjadi tersentralisasi di satu tangan yaitu di raja. Sebaliknya, rakyat telah dijadikan sebagai obyek kekuasaan yang tak jarang selalu dieksploitasi, ditindas dan dikebiri hak- haknya. Ketika demokrasi hadir sebagai sistem konsep baru secara perpolitikan, maka eksplisit telah terjadi peralihan kekuasaan. Kekuasaan yang sebelumnya mutlak ada di tangan raja, maka untuk selanjutnya rakyat. Raja atau berada di presiden bukan lagi sebagai titisan dewa atau mahluk suci yang berhak bertindak rakyatnya, sewenang-wenang tetapi sebaliknya ia adalah abdi rakyat, pelayan rakyat. tangan para dalam disitulah yang tangan terhadap yang dijalankannya harus sesuai dengan hati nurani dan aspirasi rakyatnya. Dalam konteks demokrasi yang berlaku adalah suara rakyat adalah suara tuhan (vox populi vox dei), dan bukan sebaliknya. Ini artinya rakyat adalah pemegang penuh kekuasaan, pemegang rakyatlah kedaulatan, sementara pemimpin atau presiden adalah pelaksana dari kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat kepadanya. Ini mengindikasikan bahwa keharusan adanya control dan kritik dari rakyat untuk para pemimpin. Kalau seandainya ditemukan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh para pemimpin, maka harus dan rakyat mengkiritik terhadap pemimpin tersebut. Pemimpin yang di era monarchi dianggap tidak boleh krikitk dan pengawasan dari rakyat, di era demokrasi justru menjadi sebuah keharusan. Konsep cek and balance (kontrol dan keseimbangan) dalam sistem demokrasi adalah keniscayaan. Partai oposisi harus diadakan. Karena tanpa itu cenderung semua, Keseluruhan kebijakan berhak bahkan mengental pada satu pusat sehingga yang ada adalah otoritarianisme baru. Inilah yang terjadi di Indonesia ketika rezim Orde Baru masih berkuasa. Karena tidak adanya sistem kontrol dan keseimbangan maka kekuasaan hanya terpusat pada rezim ORBA yang pada waktu itu dikendalikan oleh Soeharto dan kawan-kawan. Dan efeknya jelas, banyak hak-hak rakyat yang diabaikan dan bahkan dilupakan dan diinjak-injak oleh penguasa. Kebebasan pers dibrangus, gerakan massa diawasi, nalar kritis dicurigai dan sebagainya. Selanjutnya, dengan dilegalkannya sistem dalam kontrol demokrasi, hal itu menandakan perlunya ruang kebebasan bagi rakyat. kekuasaan, dan keseimbangan Demokrasi mengamanahkan adanya seluas-luasnya untuk kebebasan yang masyarakat. Kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak, kebebasan memperoleh akses pendidikan dan sebagainya adalah sasaran demokrasi. Namun meskipun demikian, kebebasan dalam demokrasi bukan berarti dan kebebasan yang cenderung anarki. Sebab, kebebasan seperti itu cenderung tidak mematuhi supremasi hukum. Padahal yang namanya demokrasi sarat utama adalah ia harus berdiri di supremasi hukum. Demokrasi tanpa hukum sama halnya bohong karena yang terjadi nantinya adalah pola kehidupan rimba. Sehingga yang kuatlah yang berkuasa. Padahal dengan mengalihkan kekuasan dari tangan penguasa ke tangan rakyat adalah upaya untuk menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebaikan itu kalau tanpa sosial. Semua tujuan yang ditopang oleh memadahi. tanpa batas atas sistem hukum Indonesia adalah salah satu negara yang sekarang masih dalam era transisi demokrasi. Di era transisi demokrasi ini, demokrasi masih mengalami banyak kendala. Sehingga demokrasi sebagai sistem yang ideal untuk membangun masa depan Indonesia belum bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Karena realitasnya kekuasaan akan 79
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) (2014): 78-90 sekarang masih banyak dijumpai berbagai yang ekonomi, kesenjangan terus merajalela, kemiskinan meningkat, yang membludak dan sebagainya. harus KKN yang pengangguran mampu mengangkat meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat, harus mampu jalan bagi masyarakat untuk menjadi dan menggapai kebahagiaannya baik jasmani maupun rohani. Namun di era konsolidasi demokrasi ini, demokrasi yang diterapkan di Indonesia masih jauh panggang dari api. Sistem demokrasi di Indonesia sekarang nampak secara membawa kehidupan perbaikan masyarakat secara konkrit. Buktinya masih dijumpai banyaknya masyarakat miskin, pengangguran, mahalnya tingginya pendidikan, mahalnya kesehatan, tindak kekerasan dan anarkhisme yang terus menghiasi relasi sosial, KKN yang semakin merajalela dan sebagainya. Demokrasi kemakmuran secara substansial belum yang tengah berjalan di Indonesia ini adalah baru sebatas demokrasi prosedural. Secara substansial Indonesia masih sangat jauh dari nilai-nilai dan spirit demokrasi. Demokrasi masih berjalan di tingkat itu, polanya masih bersifat prosedur simbolik. hanya dimanifestasikan dalam bentuk lembaga- lembaga formal pemerintahan, pemilu, pilkada dan sejenisnya. Namun lembaga- lembaga dan agenda-agenda tersebut tidak memberi dampak positif yang konkrit terhadap kondisi sosial ekonomi-politik masyarakat. Meskipun ada parlemen, presiden kehakiman, kemudian ada sistem pemilihan umum bersifat langsung dan sebagainya, namun kenyataannya kehidupan masyarakat bawah tetap berada dalam kondisi miskin, dan menderita. lapar, Demokrasi politik tidak mampu membawa angin perbaikan kehidupan masyarakat. Dalam konteks jurang justru menampilkan tertentu kesenjangan yang lebar antara elit politik dan rakyatnya. Demokrasi lembaga dan terbelakang perubahan dan ini merupakan masalah- masalah sosial-politik yang bertentangan spirit dan kontra produktif dengan demokrasi. Ketika sistem demokrasi, sebagaimana yang ada dalam sila ke filosofis dan maknawi empat, secara terealisasinya menjadi ruh dan spirit keadilan rakyat Indoensia (sila ke 5), bukankah sebuah paradok kalau kenyataannya banyak elit politik yang hidupnya mewah dan glamor, mempunyai banyak simpanan, kawin- cerai, luar negeri, mempunyai kekayaan yang melimpah, sementara sebagian besar masyarakat bawah justru berada dalam kungkungan kemiskinan, dan keterbelakangan. Semua sosial bagi seluruh sering plesir ke kebodohan dan kemakmuran ekonomi-politik di Indonesia sekarang, baru bisa dinikmati oleh segelintir orang atau kelas elit sosial di negeri ini. Sementara mayoritas rakyat bawah yang dalam sistem demokrasi merupakan pemilik kedaulatan, justru hidupnya berada dalam kesengsaraan dan ketertindasan. Artinya demokrasi sekarang Kesejahteraan sosial PEMBAHASAN Demokrasi yang dianggap penting karena merupakan gagasan politik yang mengandung nilai- nilai yang sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain sangat penting demokrasi dipandang karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama masyarakat atau pemerintah yang baik. adalah suatu (2008:20 mengatakan bahwa: "Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti peemrintahan, sebagai sehingga pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemeritahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Zanikhan dapat diartikan Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai 80
Heri Kusmanto. Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik indikator perkembangan politik suatu Negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. suatu negara (2005:2) Selanjutnya menyatakan demokrasi suatu pemerintahan dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Husein sebagai Demokrasi menepati posisi vital dalam kaitan pembagian kekuasaan dalam suatu Negara. Prinsip trias politica ini menjadi untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolute pemerintah seringkali menimbukan pelanggaran terhadap hak- hak asasi manusia. sangat penting kekuasaan Maka memberikan 'hak pilih' bagi semua individu dalam masyarakat, laki-laki atau perempuan, merupakan sebuah semangat persamaan (egaliter) yang realistis saat ini. demokrasi menurut Husin, (2005: 3) meliputi: 1. Ketertiban dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat diantara warga persamaan negaranya. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. 4. Suatu sistem perwakilan. 5. Suatu sistem kekuatan mayoritas Adapun unsur-unsur warga negara tertentu Selain dari unsur yang dikemukakan di atas ada dua kata penting dalam demokrasi tersebut yaitu persamaan dan kebebasan atau kemerdekaan. Persamaan harus diartikan sebagai: 1. dan kedudukan serta martabat manusia Persamaan dihadapan mendapatkan untuk mengembangkan diri secara maksimal. 3. mendapatkan Persamaan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan pribadinya. Persamaan 2. Tuhan. kesempatan untuk Husin, (2005:2) menyatakan: Ciri-ciri dan unsur-unsur demokrasi dapat dilihat dari beberapa kategori yakni pertama, legimitasi pemerintahan didasarkan pada klaim tersebut mewakili rakyat. Kedua, yang menggorganisasikan pengaturan untuk perundingan memperoleh dilaksanakan legimitasi melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pada masa Romawi, tuntutan akan demokrasi pengertian; dengan Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, tidak seperti sekarang. Tuntutan demokrasi saat itu hanya sebuah upaya untuk mewujudkan satu masyarakat yang tidak mengklasifikasikan anggota masyarakatnya, antara tuan dan hamba, atau kaum ningrat di satu pihak dan budak-budak di pihak lain. Artinya ada tuntutan persamaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Adapun telah sekarang, dihubungkan dengan ide tentang pemilu. bahwa pemerintah keinginan (bargainng) konsep demokrasi Budiarjo, (1997: 40) merumuskan beberapa nilai demokrasi 1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan 2. Menjamin lembaga. terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelengarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keaneka ragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. 7. Akhirnya dapat dibentangkan disini bahwa melaksanakan nilai-nilai demokrasi yang diselengarakan oleh lembaga negara. yaitu: secara Selain nilai-nilai yang dikemukakan di atas, masih ada nilai-nilai yang melekat pada yang dikemukakan Suprapto (2001:23) berikut: 1. Keterlibatan warga negara di dalam pengambilan keputusan politik. 2.Tingkat tertentu persamaan. 3. Kebebasan atau kemerdekaan dan perlindungan terhadap martabat manusia. 4. Sistem perwakilan. 5. Pemerintahan berdasarkan hukum. 6. pengertian demokrasi 81
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) (2014): 78-90 Sistem yang menjamin pemerintah oleh masyarakat. 7. Pendidikan yang memadai dari rakyat baik yang bersifat umum maupun pendidikan politik. Dari pendapat di atas dapatlah diketahui adalah keadaan negara dimana dalam system pemerintahan kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, dan kekuasaan oleh rakyat. Saat ini konsep demokrasi merupakan kata kunci dalam indikator bidang politik, dan menjad perkembangan politik suatu Negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. bahwa demokrasi pemerintah rakyat Salah satu pilar demokrasi adalah trias politica yang membagi prinsip untuk kekuasaan lembaga-lembaga mewujudkan berwenang pemerintah eksektutif melaksanakan (lembaga eksekutif), lembaga pengadilan yang berwenang menjalankan kewenangan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan legislatif (lembaga legislatif). Dimana ketiga lembaga negara ini saling lepas (independent) dan sejajar satu sama lain, saling mengawasi berdasarkan prinsip check and balances. politik ngara yang kewenangan yudikatif) (lembaga agar bias (2006:6), pandangan hidup demokrasi berdasarkan bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengamalan praktis dinegeri yang demokratis maupun paling tidak mencakup tujuan norma- norma antara lain: 1) Pentingnya kesadaran kemajemukan menghendaki tanggapan politik terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. 2) Semangat warga negara mengendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau balikan Menurut Madjid akan 3) Pandangan hidup "kalah demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan permusyawaratan yang jujur dan sehat guna mencapai pemufakatan yang jujur dan sehat. 4) Terpenuhinya keperluan pokok yaitu pangan, sandang dan papan. 5) Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap saling mempercayai. demokrasi 6) terlaksana kesadaran universal. hidup abad Pandangan dalam Dari pendapat di atas dapatlah diketahui bahwa demokrasi adalah proses menuju pertahanan yang menghormati dan masyarakat nilai-nilai berupaya meresalisaskan demokrasi. dan menjaga suara". (2005:46), menyebutkan bahwa: Perkataan politik berasal dari "polis". Aristioteles bahasa menyebut karyanya mengenai soal-soal negara "Politikom", maka politik berarti seni mengatur dan mengurus negara atau ilmu kenegaraan. Politik mencakup semua urusan kebijakan/tindakan termasuk kenegaraan/pemerintah lingkup penetapan bentuk, tugas dan urusan negara. Santoso Yunani dalam Hal senada dikemukakan Shihab (2000: 416) bahwa: "Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani dan Latin politicos atau politicus yang berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota." atas dapat diketahui bahwa berbicara tentang politik tidak dapat lepas dari soal-soal yang mengenai negara dan pemerintah, dan dapat dikatakan bahwa hidup dan suburnya negara serta tindak tanduk pemerintahanlah yang selalu menjadi sasaran penyorotan dalam bidang politik. (1995:70) mengemukakan bahwa: Politik adalah suatu dunia persaingan yang tak henti- hentinya antara kekuatan-kekuatan sosial antara orang dengan orang, keluarga dengan keluarga, suku dengan suku, kelas dengan kelas, daerah dengan daerah. Suatu persaingan yang tidak ditengahi lebih oleh Dari pendapat di Selanjutnya Muhaimin organisasi politik yang 82
Heri Kusmanto. Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik komprehensif tanpa lembaga politik yang kuat. Suatu masyarakat akan kekurangan sarana untuk menetapkan dan memenuhi kepentingannya. untuk lembaga-lembaga politik menciptakan adalah kemampuan untuk menciptakan kepentingan publik. Kemampuan atas dapat diketahui bahwa politik ada hubungannya dengan negara sebagai suatu organisasi terdepan dalam suatu masyarakat dan khususnya dengan pemerintah sebagai pelaksana dalam suatu negara Dari pendapat di (dalam menghadapi atau menangani satu masalah). yang diderita oleh 'elit modern' di kebanyakan negara, adalah tiadanya hubungan organis antara mereka dengan rakyat, baik di medan politik, sosial maupun budaya, dan bahkan di medan keruhanian dan keagamaan. Karena itu, ketika dikatakan orang menuntut bahwa demokrasi" maka kata 'semua' disini menyesatkan karena ia bukanlah 'semua' secara aktual, melainkan 'semua' dalam arti potensial dan kemungkinan belaka..." Kekurangan yang krusial "semua Duverger (2000:18), menambahkan bahwa: Kata politik dalam konotasinya yang biasa yaitu yang berhubungan dengan negara. Kata negara diambil untuk mengartikan kategori bahwa khusus dari kelompok-kelompok atau masyarakat. Praktisnya ada dua arti negara bangsa (nation-state) yang menunjukkan masyarakat nasional yaitu komunitas yang muncul pada akhir zaman tengah dan kini paling kuat terorganisir dan paling utuh pemerintah berintegrasi. Negara (government-state) menunjukkan penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional ini. manusia Istilah demokrasi secara literal dan eksplisit memang tidak disebutkan dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indoensia. Namun secara substansial dan implisit, Pancasila telah mengamanahkan untuk diterapkannya sistem demokrasi dalam laksana perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia. Sila ke 4 dari Pancasila bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau dasar perwakilan merupakan idiologis-legal yang dijadikan bangsa Indonesia untuk menerapkan demokrasi. tata yang menyatakan hidup yang menyangkut bersama, masalah pengawasan mulai pengaturan muncul dan sejak itulah para pemikir politik mulai membahas masalah yang menyangkut pengaturan dan pengawasan mulai muncul dan sejak itu pula para pemikir politik mulai membahas masalah- masalah yang mencakup lingkup serta batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan akan pengaturan dan pengawasan sebagai konsekuensi adanya kebebasan pemikiran. Dari beberapa pendapat di atas dapatlah yang dimaksud dengan politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Juga dalam arti kebijakan, cara bertindak Sejak kelompok orang dan disimpulkan bahwa secara konstitusioanl di setiap negara demokrasi lembaga dicerminkan oleh terpisahnya kekuasaan ke dalam institusi: eksekutif, legislative dan yudikatif. Pola ini adalah lebih mengacu pada konsep Montesquie tentang trias politika. Konsep pemisahan kekuasaan ini merupakan usaha untuk menyeimbangkan kekuasaan ke dalam berbagai segi kekuatan politik. Montesquieu merasa bahwa penyelwengan kekuasaan hanya bisa dihindari dengan pola konstitusional di mana masing- masing unsur tunduk pada batas-batas demi keseimbangan kekuasaan. Dengan meletakkan setiap kategori fungsional pada lembaga pemerintah yang berbeda, monopoli otoritas satu orang atau satu kelompok bisa dihindari, dari kondisi kebebasan politik bisa dijamin lebih baik karena, letika kekuasaan legislative dan eksekutif berada pada orang yang sama, atau ada pada lembaga kehakiman, tidak Sistem demokrasi tiga 83
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) (2014): 78-90 bisa ada kemerdekaan; juga tidak ada kemerdekaan jika kekuasaan kehakiman tidak dipisah dari legislatif dan eksekutif. Jika kehakiman dan legilsatif digabung maka kehidupan dan kebebasan subyek akan berada di bawah kontrol yang sewenang-wenang karena hakim juga akan (pembuat undang- menjadi ia digabung dengan undang). kekuasaan akan hakim bertindak dengan kekerasan. itu, legislator Jika eksekutif, Dari sini maka sebuah demokrasi tidak bisa menafikan unsur musyawarah dalam memutuskan yang berhubungan dengan persoalan publik. ini menandakan Unsur musyawarah bahwa pola komunikasi tidak berjalan satu arah, bukan vertikal dari atas ke bawah yang sifatnya instruksionis, tetapi lebih bersifat horisontal yang melibatkan dan mengakomodir aspirasi dan seluruh pendapat masyarakat yang berbeda-beda. sesuatu demokrasi sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Meskipun sebelum tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia belum pernah bersifat ada demokratik sekarang, namun sebenarnya unsur-unsurnya sudah ada, yang pernah itu dimanfaatkan secara nasional formal. Oleh karena pemerintahan seperti yang selama tidak Selain itu ciri khas demokrasi lainnya adalah adanya sistem musyawarah untuk mencapai keputusan. Hal ini karena sistem demokrasi berusaha untuk mencapai kebaikan bersama, maka semua itu harus dibicarakan yang melibatkan seluruh indifidu. Hal ini sebagai anitesis sistem monraki yang memutuskan sesuatu dari satu pihak, yakni dari pihak penguasa atau kalau dalam sistem aristokrasi dan oligarki yang menyangkut urusan keputusan publik hanya ditentukan oleh pihak bangsawan atau orang kaya. Unsur musyawarah dalam demokrasi inilah yang pernah disinggung oleh Presiden Indonesia pertama, Ir. Soekarno. Pada tengah sidang 1945 di Dokuritsu Zyumbi Tyosakai, yang pada waktu itu sedang membahas tentang dasar negara Indonesia yang baru berdiri, Bung Karno menyatakan negara Indoensia bukan satu negara untuk satu golongan kaya. golongan, walaupun Selanjutnya berkata, sebagaimana dikutip Kaelan (1999:23) berikut: ..kita mendirikan negara "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu." Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. 1 Juni bahwa Soekarno Makna sila ke empat Pancasila yang menyiratkan sistem demokrasi, kalau diperinci lebih dalam dan lebih luas lagi, maka unsur-unsur demokras: kerakyatan, permusyawaratan dan kedaulatan rakyat, menurut Kaelan (1999:26) bisa diformulasikan sebagai berikut: 1. Arti yang terkandung dalam pengertian "kerakyatan" adalah bersifat cita-cita kefilsafatan, yaitu bahwa negara adalah untuk keperluan rakyat. Oleh karena itu maka sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat. Jadi "kerakyatan" pada hakekatnya lebih pengertiannya dibanding dengan pengertian demokrasi, terutama demokrasi politik. 2. Pengertian demokrasi pada hakekatnya terikat dengan kata-kata permusyawaratan/perwakilan. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam sila keempat Pancasila. Hal ini merupakan suatu cita-cita kefilsafatan demokrasi. Terutama dalam kaitannya dengan demokrasi politik, karena cita-cita kefilsafatan ini, demokrasi merupakan syarat mutlak bagi tercapainya maksud kerakyatan. 3. Dalam pengertian "kerakyatan" terkandung pula cita-cita kefilsafatan demokrasi sosial-ekonomi. Demokrasi sosial -ekonomi adalah untuk pelaksanaan persamaan dalam lapangan (social) dan ekonomi kemasyarakatan untuk mewujudkan kesejahteraaan bersama dengan sebaik-baiknya. Adapun sosial- untuk mencapai kesejahteraan ekonomi tersebut harus dengan syarat demokrasi politik. adanya luas politik Dengan demikian maka dalam sila keempat senantiasa terkandung dasar bagi terkandung cita-cita kefilsafatan yang 84
Heri Kusmanto. Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik dalam sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. dapat berupa kontribusi melalui uang, barang dan jasa. Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "Partisipation" yang artinya pengambilan bagian, pengikutsertaan. Sedangkan kata "Partisipation" berasal dari kata berarti mengikutsertakan. Seiring dengan definisi tersebut partisipasi dapat diartikan sebagai turut atau berperan serta keikutsertaan. "Partisipate" yang serta Indonesia (1996:56), definisi partisipasi adalah: "Hal yang berkenaan dengan turut serta dalam suatu kegiatan atau berperan serta dalam Jadi, dapat diartikan suatu kegiatan. bahwa partisipasi adalah suatu bentuk kerjasama yang diberikan apabila suatu pihak sedang melakukan suatu kegiatan". Dalam kamus bahasa atas dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif yang melibatkan pikiran, tenaga, keahlian dan fasilitas yang ada pada mereka. bahasa dalam Dari uraian di pembangunan dalam Di Inggris dipergunakan dengan istilah "society" yang sebelumnya berasal dari kata "socius" lama-kelamaan berarti yang bersama-sama. berubah Masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. kawan menjadi juga diartikan Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Misalnya berpartisipasi/ikut serta (dapat anda anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan pun menyetujui untuk melakukannya. rasakan sendiri), maka 12) mengemukakan pengertian partisipasi adalah: "Keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama". Jenis-jenis partisipasi yang dikemukakan oleh Sastropoetro (2000:12), sebagai berikut: a. Partisipasi dalam pikiran, dalam hal ini partisipasi berupa mengusulkan dan merencanakan berbagai kegiatan demi kesuksesan suatu kegiatan atau program. b. Partisipasi dalam tenaga, partisipasi ini dapat berupa sumbangsih tenaga yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sehingga suatu kegiatan atau c. program dapat berjalan Partisipasi bentuk partisipasi ini adalah berdasarkan dari tingkat keterampilan, pendidikan, dan pekerjaan yang dimiliki oleh sebagian atau seluruh masyarakat. 12) mengemukakan pengertian partisipasi adalah: "Keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama". Jenis-jenis partisipasi yang dikemukakan oleh Sastropoetro (2000:12), sebagai berikut: a. Partisipasi dalam pikiran, dalam hal ini partisipasi berupa mengusulkan dan merencanakan berbagai kegiatan demi kesuksesan suatu kegiatan atau program. b. Partisipasi dalam tenaga, partisipasi ini dapat berupa sumbangsih tenaga yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sehingga suatu kegiatan atau c. program dapat berjalan Partisipasi bentuk partisipasi ini adalah berdasarkan dari tingkat keterampilan, pendidikan, dan pekerjaan yang dimiliki oleh sebagian atau seluruh masyarakat. Sastropoetro (2000: lancar. keahlian, dalam keahlian, Dari hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat sekumpulan terdiri dari manusia yang berinteraksi dan merupakan kesatuan sosial. Masyarakat memiliki ciri- ciri yang menurut Soekanto (2004: 32) dinyatakan sebagai berikut: a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jauh manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama. b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan berkumpulnya sebagainya, timbulnya manusia- manusia, manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, mersa dan mengerti, mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau persaan- perasaannya. hidup Sebagai bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam kelompok tersebut. c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. System kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena karena akan akibat Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah partisipasi atau keikutsertaanyang 85
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) (2014): 78-90 setiap setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. politik merupakan sarana yang niscaya bagi penyadaran rakyat. Ciri-ciri masyarakat di atas, selaras dengan definisi masyarakat yang telah dikemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Di setiap zaman dan tempat, rakyat selalu ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bebas dari berbagai tirani sosial. Betapapun seseorang telah mempunyai kekayaan, sedang disekitarnya terdapat orang-orang yang jauh lebih kaya dari dia dan memiliki kemudahan akses di pelbagai ini akan memunculkan bidang, hal (inferior), dan perasaan kekurangan merasa adanya sosial. Karena tirani sudah perasaan kekurangan sangat cukup untuk membuatnya hidup dalam kemuraman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan adalah menciptakan keadaan rakyat dimana mereka bisa hidup tanpa kecemasan dan kemuraman. Dalam menciptakan keadaan yang seperti itu, mereka melawan keadaan tiranik yang terdapat didalamnya. Yaitu keadaan yang mempermudah kelompok tertentu dalam masyarakat untuk meraih hidup "makmur dan terhormat. " bertujuan tersebut kecemasan dan Adanya parlemen, partai-partai dan kebebasan pers serta masa-masa pemilu, dan merupakan kemungkinan-kemungkinan yang disediakan oleh demokrasi politik dalam rangka menyadarkan dan mengarahkan pada perjuangan akan hak- hak mereka. Penyadaran rakyat tersimpul pada upaya memberikan pengertian bahwa solusi yang tepat bagi masalah sosial ini terletak pada upaya mengubah keadaan yang merugikan mereka. Kesejahteraan para petani, misalnya, tidak akan terwujud, taken for granted, dengan perpindahan mereka ke barisan para pemilik tanah, karena memang tidak mungkin mencapainya. Kalaupun berhasil, dengan hal mengorbankan banyak petani lainnya. Begitu pula para buruh, mereka tidak bisa mencapai kesejahteraan hidup hanya dengan cara memperbaiki upah mereka. Karena meskipun hal terpenuhi, mereka akan tetap tereksploitasi dan kekurangan. Persoalannya bukan masalah upah, melainkan keadaan sosial dan pengaturan kehidupan masyarakat. Kaum tertindas bahwa demokrasi yang sesungguhnya, keadilan sosial dan persamaan tidak akan terwujud kecuali satu perjuangan yang terarah pada tujuan. peluang-peluang rakyat tersebut tercapai itu harus memahami, Dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, apakah demokrasi politik dapat rakyat? mewujudkan Tampaknya harus diakui bahwa demokrasi politik adalah demokrasi bagi para penguasa dan orang-orang kaya. Namun hal tersebut bisa jadi tidak, jika dilihat dari sisi lain, demokrasi politik merupakan sarana yang jika digunakan dengan baik akan banyak membantu menyingkap seperti hakikat kemiskinan, biaya pendidikan yang mahal, kesehatan dan lain sebagainya. Demokrasi politik yang mengklaim mampu memperkuat dan menancapkan kebebasan publik akan dapat memberikan banyak peluang untuk membuka pikiran rakyat terhadap hakikat konflik sosial. Dengan kata lain, demokrasi tujuan-tujuan masalah sosial, ketertindasan, dengan perjuangan, Dari sini semakin jelas bahwa tugas ini tidak akan dapat dilaksanakan kecuali publik. dalam antara Disinilah demokrasi politik dan demokrasi sosial. dialektik. Hubungan yang Demokrasi sosial terwuju lingkungan demokrasi kecuali dalam politik, dan yang terakhir tidak akan terwujud dengan murni dan bersih kecuali dalam keadaan-keadaan yang dikuasai kelas demokrasi tertindas semestinya memperjuangkan untuk kebebasan publik, yakni demokrasi politik sebagai sarana, dan demokrasi sosial sebagai tujuan. naungan kebebasan hubungan tampak bersifat tidak akan sosial. Perjuangan 86
Heri Kusmanto. Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik Kemandirian masyarakat yang rapat untuk terlibat aktif dalam pembuatan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa). Arah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disadari karena menghomati pendapat orang lain adalah etika dalam rapat. Setiap pendapat harus disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melalui saluran yang resmi atau konstitusional. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat alam pikirannya. Akan tetapi kebebasan itu jangan diartikan sebebas- bebasnya, melainkan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan YME, sesama manusia, maupun pada bangsa dan negara. pembangunan sesuai dengan bebas Kritikan itu harus jelas dulu, ingin lebih baik, keadaan ke arah yang sekedar berkoar-koar melepas stress ataukah ingin menjatuhkan orang lain. Tapi kritik yang diberikan merupakan upaya meluruskan yang inti rapat yang menyimpang dari dilaksanakan. Sebagian besar orang menanggapi kritik dengan melakukan pembelaan diri, hal ini seperti sebuah gerak reflek yang tidak bisa ditahan. Kritik adalah umpan balik penting demi pengembangan diri. Jangan pernah bersikap negative terhadap kritikan bahkan sekalipun itu berasal dari lebih muda. yang Bersikaplah terbuka terhadap kritikan dan lihatlah diri semakin hari semakin baik. upaya jahat pembicaraan orang Tak ada orang yang senang menerima kritik. Bagaimana pun hebatnya seseorang, ia pasti tak akan kebal dari kritik. Pertama, karena tak ada manusia yang sempurna dan luput dari kesalahan. Kedua, banyak orang yang senang mengkritik, meskipun mereka tahu dikritik itu tidak enak. Memang tidak semua kritik itu benar. Namun, bagaimana kita mensikapi kritik sebenarnya dapat mendorong perbaikan bagi kepribadian seseorang. yang bijaksana memang impian semua warga desa Bondarsihudon. Kepala desa dengan kepemimpinannya diharapkan dapat permasalahan menjawab pembangunan ini selama yang dilaksanakan didesa, banyak program kerja yang dapat dilaksanakan dalam taraf hidup upaya meningkatkan masyarakat, seperti melalui lembaga- lembaga atau lembaga-lembaga baru mendirikan yang dapat menyalurkan bantuan kredit dengan ringan dan syarat tidak berbelit-belit, posedur yang tertarik untuk supaya masyarakat mengambilnya. Kepala desa resmi yang ada Selalu menahan diri dan tidak cepat menjatuhkan penilaian negative kepada warga sedang mengemukakan pendapat dalam rapat pembangunan desa. Hal ini disadari karena setiap manusia memiliki jalan pikiran masing-masing dan memiliki alasan masing-masing, jadi sangat etis rasanya untuk mematahkan pendapat orang terlebih dahulu mengetahui alasan terdalam sehingga orang tersebut memiliki pendapat lain. Setiap desa selayaknya diputuskan secara bersama, sehingga hasil keputusan tersebut dapat diketahui oleh seluruh warga desa. rapat hendaknya diambil secara bebas dan rasional, dalam arti kata keputusan tersebut adalah keputusan seluruh warga dan seluruh warga juga mampu menerima keputusan tersebut serta mampu melaksanakannya. lain yang tanpa lain, di permasalahan Keputusan dalam 87
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) (2014): 78-90 dalam pengambilan keputusan secara adil dilaksanakan belum Bondarsihudon. masyarakat Padahal dapat suatu rapat seharusnya keputusan diambil secara adil, dalam arti dalam pengambilan keputusan tersebut tidak ada masyarakat yang diuntungkan yang merasa dirugikan. Demokrasi politik sepenuhnya desa dan Ini merupakan salah satu bukti bahwa warga masyarakat menyadari bahwa yang sempurna, dalam arti kata pasti satu akan menghadapi waktu kesalahan, dan jika kesalahan tersebut diingatkan oleh warga lain, maka selayaknya dapat menerima dengan lapang dada. tidak ada manusia pasti seperti peningkatan kesadaran dan swadaya politik warga, pemberdayaan sosial budaya, seperti pengembangan potensi kearifan lokal dan lainnya. Peningkatan partisipasi (peran serta) lain melalui; masyarakat pelaksanaan pengembangan musyawarah Rencana Pembangunan RT (Musrenbang RT), pendampingan warga, dan meningkatkan lainnya. desa partisipasi warga Bondarsihudon, dilakukan penguatan kelembagaan melalui penambahan jumlah lembaga RT. antara dan pelatihan-pelatihan, Dalam semua telah SIMPULAN Menggunakan hak pilih dalam ajang pemilihan kepala desa, yang diharapkan mampu menyuarakan aspirasi pula memperjuangkan nasib masyarakat. Antusiasme itu bisa dilihat dari berbondong-bondongnya warga menuju tempat TPS masing-masing, bahkan hingga jelang jam penutupan tibapun warga masih ada yang datang dan ikut antre menunggu giliran. Salah satu hasil diskusi tersebut adalah Pembangunan berbasis RT Pembangunan (Rukun berbasis RT (Rukun Tetangga) adalah pembangunan yang meletakkan (locus) pembangunan di wilayah tingkat lingkungan sebagai basis utama pembangunan. Masyarakat RT yang merupakan unit komunitas terkecil (grass root) sebagai basis, sekaligus pelaku utama pembangunan dalam mencapai sosial masyarakat. Tetangga). kesejahteraan Pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi: pemberdayaan ekonomi, seperti program banuan usaha bagi warga miskin, pemberdayaan politik Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. tidak memegang Negara demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini itu menunjukkan bahwa demokrasi penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. yang tidak mewakili makna dari demokrasi, akan dari tetapi merupakan demokrasi, dalam pendapat, mengemukakan mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh akses pendidikan dan layak mendapat mampu menjadi saran representasi hak rakyat, ia harus dibangun berdasarkan yakni demokrasi berdasarkan kesamaan dalam hal Meskipun pemilu bagian namun pekerjaan yang itu sendiri, 88
Heri Kusmanto. Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik peluang, kemungkinan-kemungkinan dan penggunaan berbagai sarana. Jika tidak, maka demokrasi hanya akan menghasilkan para penguasa dari kelompok tertentu atau kelas tertentu, yakni kelas yang selalu berkuasa dalam kondisi masyarakat yang masih membutuhkan persamaan hak. Yaitu persamaan hak dalam kebebasan politik agar rakyat dapat melaksanakan kewajiban memilih dan persamaan hak dalam yang memungkinkan setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan sarana-sarana dan peluang- peluang yang dimilikinya. Persamaan hak dan kewajiban di pelbagai situasi kehidupan, baik dalam segi hukum, birokrasi, pendidikan dan sebagainya. Akan tetapi kebebasan politik dan kebebasan ekonomi seringkali hanya dapat dinikmati oleh "lapisan atas" seiring kondisi rakyat yang sangat tidak akan seimbang. Kebebasan berubah menjadi perbudakan dan terdapat apabila eksploitasi kemampuan kesenjangan dalam rakyat menikmatinya. hanya akan bermakna eksploitasi dan tirani individu-individu didalamnya hidup dalam situasi yang tidak setara. kebebasan ekonomi Kebebasan jika Kalau nilai-nilai substansial demokrasi itu gagal terimplementasikan, maka demokrasi di Indonesia hanya menjadi pepesan kosong belakang. masyarakat berpartisipasi dalam demokrasi politik sebagaimana dikemukakan di atas, lanjut maka perlu penelitian pelaksanaannya di lapangan. Bagaimana lebih Perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik seperti berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan memperoleh akses pendidikan dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan rapat pembangunan desa, setiap warga diberikan kebebasan memberi atau menerima kritikan, dalam kebebasan berkerja, warga memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, dalam begitu memperoleh askes pendidikan, semua akses selalu mendapatkan warga pendidikan yang sama dengan warga yang lain. kebebasan aspirasi juga DAFTAR PUSTAKA Akbar, P. 2008. Pengantar Statistik. Jakarta: Bumi Aksara ingin Jika demokrasi masih dipercaya sebagai sistem yang efektif dan paling baik untuk diterapkan pada saat ini, maka harus ada upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas demokrasi dari tingkat prosedural ke Artinya level manifestasi demokrasi tidak cukup diukur dari pola-pola konvensional- formal-simbolik, tetapi secara konkrit juga harus membawa kesejahteraan terhadap sosial-ekonomi-politik tanpa masyarakat memandang ras, kelas dan kelompok. substansialnya. seluruhnya Ali, M. 1993. Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa Arikunto, S. 2001. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta Taher, B. 1997 Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi. Jakarta: Yayasan Paramadina. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Duverger, M. 2000. Sosiologi Politik. Penj. Jakarta: Raja Daniel Dhakidae. Grafindo Persada Husin, S. 2005. Ilmu Kewarganegaraan. Sosial. Fakultas Ilmu Medan: Universitas Negeri Medan. 89
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) (2014): 78-90 Kaelan. Politik Kerakyatan; Sebuah Konflik dan Perjuangan. Bandung: Rosda. 1999. Demokrasi dalam Bandung: Alumni Pembangunan Nasional. Shihab, Q. 2000. Wawasan Alquran. Madjid, N. 2006. Islam Politik dan Bandung: Mizan Modernisasi. Jakarta: Sinar Harapan Soekanto, S. 2004. Sosiologi Suatu Muhaimin, Y. 1995. Masalah-Masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta: Gadjahmada Press Pengantar. Jakarta: Rajawali Suprapto. 2001. Moralitas Politik Dan Pemerintahan Yang Bersih. Jakarta Santoso, Edi. 2005. Ensiklopedi Politik. Jakarta: Locakaraka Sastropoetro, Santoso. 2000. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Surakhmad, Winarno. 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik. Bandung: Tarsito. 90