TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA YANG DISERTAI DENGAN PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 594/PID.SUS/2015/PN. TJB) IKHWANUDDIN (NPM: 16.021.121.018) Dosen Pembimbing : 1 Prof.Dr. Maidin Gultom, S.H.,M.M; 2 Faisal Akbar Nasution, S.H.,M.M Abstrak Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui putusan mahkamah konstitusi putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pidana mati di Indonesia sehubungan dengan penerapan HAM pada UUD 1945, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala penerapan pidana mati di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkotika yang disertai dengan pencucian uang dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library researc) yaitu dengan cara menelaah dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dan menelusuri sumber bacaan yakni buku-buku, pendapat para sarjana, artikel dalam internet dan mendownload putusan dari situs direktori putusan. Hasil penelitian menunjukkan majelis hakim konstitusi menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah, hak asasi yang dijamin pasal 28A hingga 28I UUD 1945 sudah dikunci oleh pasal 28J yang berfungsi sebagai batasan. Kendala pelaksanaan eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana, yaitu kendala yuridis dengan adanya keputusan MK yang membatalkan batas maksimal pengajuan grasi satu tahun, kemudian putusan MK yang memperbolehkan pengajuan upaya hukum peninjuan kembali (PK) boleh lebih dari sekali, serta adanya responden negatif dari masyarakat terhadap hukuman mati. Terdakwa melakukan kejahatannya sarana pengangkutan narkotika dan pencucian uang, menjatuhkan pidana mati sudah tepat. Tindak pidananya sudah pernah dihukum dua kali (resividis), serta tindak pidana terakhir juga sudah tiga kali dilakukan kemudian tertangkap dan diadili (konkursus). Terdakwa dari dalam penjara juga tetap mengkoordinir penyediaan pengangkutan narkotika dari Malaysia ke Indonesia. Terdakwa sudah sulit untuk dapat direhabilitasi, sehingga satu-satunya pidana yang dapat menghentikan terdakwa adalah Pidana Mati. secara terorganisir, termasuk menyediakan Kata Kunci: penjatuhan hukuman mati, perantara jual beli, narkotika, pencucian uang JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 49
JURIDICAL REVIEW OF THE IMPOSITION OF DEATH PENALTY AGAINST NARCOTICS BUYING AND SELLING INTERMEDIARIES ACCOMPANIED BY MONEY LAUNDERING (STUDY OF DECISION NUMBER 594/PID.SUS/2015/PN.TJB) IKHWANUDDIN (NPM: 16.021.121.018) Supervised by : 1 Prof.Dr. Maidin Gultom, S.H.,M.M; 2 Faisal Akbar Nasution, S.H.,M.M Abstract This study aims to determine the decision of the constitutional court ruling Number 2-3 / PUU-V / 2007 concerning capital punishment in Indonesia in relation to the implementation of human rights in the 1945 Constitution, to find out what factors are obstacles to the application of capital punishment in Indonesia and to know how is the basic consideration of the judge in imposing the death sentence on the intermediary for the sale and purchase of narcotics accompanied by money laundering in Decision Number 594 / Pid.Sus / 2015 / PN. Tjb. Data collection method used is library research (library researc), namely by reviewing from various relevant literature sources and browsing reading sources, namely books, opinions of scholars, articles on the internet and downloading decisions from the decision directory site. The results showed the constitutional panel of judges stated that the death penalty in the Narcotics Law does not contradict the right to life guaranteed by the 1945 Constitution because the guarantee of human rights in the 1945 Constitution does not adhere to the principle of absoluteness. According to the Court, the basic rights guaranteed by articles 28A to 28I of the 1945 Constitution have been locked by article 28J which functions as a limit. Constraints to the execution of a number of convicts, namely juridical constraints with the Constitutional Court's decision to cancel the maximum limit for filing a one-year pardon, then the Constitutional Court's ruling that allows the submission of legal review (PK) may be more than once, as well as the presence of negative respondents from the public death penalty. The defendant committed his crime in an organized manner, including providing means of transporting narcotics and money laundering, imposing capital punishment was appropriate. His criminal act has been punished twice (resivided), and the last criminal act has also been carried out three times and then caught and tried (concurs). The defendant from the prison also continued to coordinate the provision of transportation of narcotics from Malaysia to Indonesia. The defendant has been difficult to be rehabilitated, so the only criminal that can stop the defendant is Death Crime. Keywords: dropping death penalty, intermediary sale and purchase, narcotics, money laundering JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 50
A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Masalah Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas tujuan bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo- kesejahteraan umum, nesia, memajukan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian kemerdekaan, abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program kese- semuanya bertujuan untuk hatan yang kesejahteraan masyarakat. meningkatkan Pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga telah ditegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh layanan kesehatan." sehat Salah satu program pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat adalah mencegah penyalahgunaan narkotika, karena narkotika merupakan barang terlarang yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Narkotika atau narkotika dan obat- terlarang adalah bahan/zat yang obatan dapat mempengaruhi kejiwaan/ psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergan- tungan fisik dan psikologi. Sebenarnya narkotika tersebut mempunyai manfaat jika digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dalam bidang kesehatan dan ilmu penge- tahuan. Tetapi peredaran dan penggunaan narkotika secara bebas justru menyebarkan bahaya bagi kesehatan masyarakat, baik kesehatan secara pisik maupun kesehatan psikologis, karena bahan tersebut mempe- ngaruhi atau merusak perilaku manusia. kondisi dan ginjal. Peredaran narkotika dapat menye- babkan kerusakan kesehatan masyarakat secara massal, bahkan dapat menjadi pem- bunuh massal dan merusak generasi bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika tergolong pelanggaran hak azasi manusia. Jumlah kasus narkotika di Sumatera Utara pada tahun 2012 - 2016 tergolong tinggi dan berfluktuasi. Jumlah kasus meningkat dari 35.436 kasus pada tahun 2012 menjadi 48.280 kasus pada tahun 2014, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 34.296 kasus, dan meningkatkan lagi menjadi 41.025 kasus pada tahun 2016. Tingginya jumlah kasus narkotika menunjukkan bahwa penerapan pidana berat hingga hukuman mati belum berhasil memberikan efek jera para pelaku tindak pidana narkotika. Penggunaan narkotika di Indonesia diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang tersebut di atur dalam BAB VX, mulai dari pasal 111 hingga pasal 148. Jika dicermati, penyalah- gunaan narkotika dalam undang-undang tersebut diancam dengan pidana berat, yaitu paling tahun penjara hingga ancaman pidana hukuman mati. Pidana mati di atur pada pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 132 dan 133. singkat 4 Penerapan hukuman mati sebenarnya masih mengandung kontroversi di tengah masyarakat, sehubungan dengan hak azasi manusia. Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi tidak mengikat yang mengimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR akhirnya melarang penggunaan hukuman mati pada negara-negara pihak terkait. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dampak dari penyalahgunaan narko- tika adalah mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ- organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati Di Indonesia, beberapa terpidana mati telah pernah mengajukan permohonan uji konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal hukuman mati. Kuasa hukum pemohon berargumentasi pasal pidana mati bertentangan dengan Pasal 28A Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945. Namun permo- honan tersebut ditolak oleh majelis hakim intinya Mahkamah Konstitusi yang pada terhadap menyatakan hukuman mati JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 51
kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Tetapi pidana mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan narkotika yang paling jahat, seperti pemroduksi dan pengedar narkotika. Eksekusi terpidana mati juga telah berkali- kali dilaksanakan. Eksekusi mati paling akhir adalah pada tahun 2015, dengan terpidana Andrew Chan dan Myuran Sukumaran warga Australia anggota Bali Nine, tiga warga Nigeria masing-masing Raheem Agbaje Salami, Sylvester Obiekwe Nwolise dan Okwudili Oyatanze, seorang warga Ghana Martin Anderson seorang warga Brazil Rodrigo Galarte dan seorang warga Indonesia Zainal Tujuannya jelas adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang penyalahgunaan dalam narkotika. Tetapi ternyata hukuman mati masih belum berhasil menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan narkotika, karena fakta di lapangan menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin tinggi. terlibat pidana pencucian uang. Tersangka telah melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagai- mana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram. Kemudian uang hasil penjualan narkotika tersebut ditransfer ke rekening bank tersangka melalui mutasi transaksi kredit yang dilakukan oleh orang lain, seolah-olah uang yang masuk ke rekening tersangka merupakan hasil usaha yang telah transfer dilakukannya seolah-olah tersebut menunjukkan bahwa tersangka telah mendapat pembayaran dari pihak sehingga mengaburkan sumber uang yang sebenarnya berasal dari hasil penjualan narkotika. Dari fakta-fakta hakim menjatuhkan pidana mati kepada tersangka. secara legal. Bukti lain dari usaha resmi, persidangan majelis justru Disamping itu, tindak pidana narkotika juga sering diikuti oleh tindak pidana lainnya, karena pada umumnya hasil penjualan terlarang akan digunakan untuk barang lainnya. Tindak pidana tersebut keperluan adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, yang dengan menggunakan metode canggih, kreatif dan kompleks. Disamping itu, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah.(Jahja, 2012: 19) Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Terhadap Hukuman Mati Perantara Jual Beli Narkotika Yang Disertai (Studi Putusan Dengan Pencucian Uang Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb). 2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang yang sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: telah diuraikan a. Bagaimana keberadaan putusan mah- kamah konstitusi putusan Nomor 2-3/PUU- V/2007 tentang pidana mati di Indonesia sehubungan dengan penerapan HAM pada UUD 1945 ? b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penerapan pidana mati di Indonesia? Salah satu kasus pidana mati atas tindak pidana narkotika yang disertai pencucian uang di Sumatera Utara adalah putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb. Tersangka yang bekerja sebagai nelayan telah berperan sebagai perantara jual beli narkotika secara berulang-ulang, yang diikuti dengan tindak c. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkotika yang disertai dengan pencucian uang dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb? JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 52
3. Kerangka Teori 4. Kerangka Konsep Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses (Soekanto, 1986:122) Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. tertentu terjadi. teori atau dukungan satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam ini untuk menggabungkan teori penelitian dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digenera- lisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Konsepsi adalah salah Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat turut dan bila diperlukan Negara dapat campur. Dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari juga menyediakan dan kewajiban, hukum Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (legal order) antara lain: a. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu; b. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik larangan, maupun (jika bukan kaedah hukum berupa perintah, anjuran memaksa); c. Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (Equality before the law); d. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah -kaidah hukum yang ada; Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah: a. Narkotika adalah zat kimia yang dapat seperti mengubah keadaan psikologi serta perasaan, pikiran, suasana hati tubuh jika masuk ke dalam perilaku manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya. b. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat istiadat yang dianggap berlaku bagi banyak orang dalam masyarakat. Maka hukuman adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada yang melanggar undang-undang. Sedangkan kata "mati" mempunyai arti kehilangan nyawa. Dengan demikian, arti hukuman mati adalah usaha pembunuhan yang dilaku- kan dengan sengaja oleh pengadilan resmi negara, atas dasar tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana. seseorang c. Perantara adalah seorang pedagang yang memberikan suatu jasa pelayanan sebagai perantara dengan bertindak antara dua pihak, seringkali antara produsen dan konsumen atau antara penjual dan pembeli. e. Berlakunya prinsip mediasi internal hukum. jika terdapat berbagai Dalam hal macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka sendiri menyediakan berbagai model penyele- saiannya. Misalnya dengan memperla- kukan asas lex specialist de rogat lex generalis; f. Obyek dari ini hukum suatu ketertiban hukum d. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentran- sfer, mengalihkan, membelanjakan, mem- bayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain adalah aturan dan kaidah hukum; dan JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 53
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyem- bunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. bertentangan, maka hukum sendiri menye- diakan berbagai model penyele-saiannya. Misalnya dengan memperlakukan asas lex specialist de rogat lex generalis; 6) Obyek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum; dan C. Tinjauan Pustaka Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses (Soekanto, 1986:122) Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. tertentu terjadi. teori atau dukungan Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat dan bila diperlukan Negara dapat turut terdapat unsur campur. Dalam hukum kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari juga menyediakan dan kewajiban, hukum Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (legal order) antara lain: 7) Karena hukum dapat dipaksakan berla- kunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan- paksaan dalam bentuk sanksi-sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan keterti- ban sosila lainnya. Berdasarkan asas legalitas hukum pidana, suatu kemutlakan undang- menghendaki undang demi terciptanya kepastian hukum yang menunjukkan wibawa hukum, dan di sisi lain apabila ada penjahat (dalam perspektif ini pemakai, kriminologis) atau dalam hal pengedar atau produsen obat-obatan yang kita ketahui melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa zat tersebut sangat berba- haya, bahkan lebih berbahaya lagi daripada yang ditentukan dalam peraturan zat perundang-undangan positif sebagai jenis narkotika, lantas mereka tidak diproses hukum bahkan tidak dikenai sanksi hukum, tentunya akan mencederai commonsense masyarakat, dan tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum akan dianggap terpisah dari rohnya, yakni mewujudkan keadilan bagi masya- rakat, Thomas sebagaimana pendapat Aquinnas bahwa Lex iniusta non est lex (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang benar). 1) Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu; a. Teori Kepastian Hukum 2) Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anju- ran (jika bukan kaedah hukum memaksa); 3) Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (Equality before the law); Teori kepastian hukum oleh Roscue Pound sebagai grand theory yang didukung oleh midle theory dengan teori pemidanaan untuk memperkuat teori utama, serta teori pemba- lasan sebagai applied theorynya. 4) Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah-kaidah hukum yang ada; 5) Berlakunya prinsip mediasi internal hukum. terdapat berbagai jika Dalam hal macam hukum yang berbeda atau saling ini Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound sebagai grand theory dalam penelitian ini mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya "Predictability". Sedangkan Van Kant menga- takan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. tiap-tiap manusia JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 54
Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekua- saan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalo- kasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedala- mannya. Kekuasaan yang demikian itulah tidak disetiap yang disebut hak. Tetapi kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang. hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komu- nikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga fasilitas dan proses. Allots memandang bahwa termasuk Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperha- tikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu tujuan hukum. Tetapi besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada tata hukum boleh dilepaskan. saat itu Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitik- beratkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. terasa kejam Undang-undang apabila dilaksanakan secara ketat "Lex dura, set tamen scripta" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya). itu sering Terhadap pengguna narkotika, perlu adanya perhatian khusus agar para pecandu yang awalnya hanya sebagai pengguna tidak meningkat menjadi pengedar narkotika. Dalam hal ini, menurut Roscoe Pound hukum mengambil posisi bahwa hukuman harus sesuai dengan pelaku kriminal, bukan dengan tindakan kriminal itu sendiri. b. Teori Pemidanaan Teori pemidanaan sebagai middle theory ini menjelaskan bahwa dalam penelitian pemidanaan adalah cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (rechtsdelict) maupun pelanggaran (wetsdelict). suatu proses atau ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel dalam bukunya Filosophy of Law, Kant bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan untuk semata-mata mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus Menurut teori sebagai sarana JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 55
dikenakan hanya karena bersangkutan telah melakukan suatu kejaha- tan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. orang yang Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendi- rilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penja- tuhan pidana. c. Teori Pembalasan Teori pembalasan sebagai applied theory dalam penelitian ini menjelaskan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pemba- lasan terhadap kesalahan pelaku. Pemba- lasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. C. Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan juga meru- pakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu jumlah temuan tidak digantungkan pada tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam. satu ciri penelitian kualitatif Dana jumlah subyek penelitiannya kecil dimana Penelitian salah sehingga pemilihan sampel secara random. Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif secara yang bertujuan menggambarkan tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara lain dalam masyarakat. tidak membutuhkan sifat-sifat suatu suatu gejala yang 2. Metode Pendekatan Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian suatu ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode: a. Metode pendekatan kasus (case appro- ach) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb. b. Metode pendekatan perundang-unda- ngan (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang- undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 3. Sumber Data Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Pera- turan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, Peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasa- lahan, Konsep KUHP Nasional tahun 2008, berbagai peraturan perundangan yang dipe- roleh dari berbagai negara sebagai bahan perbandingan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak dan elektronik. 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengambilan Data Sesuai dengan penggunaan data ini, maka sekunder dalam penelitian JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 56
pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tertier diperoleh bahan pustaka dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. dari Selanjutnya dalam penelitian ini, kepusta- kaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, panda- hukum ngan-pandangan, doktrin-doktrin serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu : D. Hasil dan Pembahasan 1. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitunsi No. 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pidana Mati Di Indonesia Sehubungan dengan Penerapan HAM pada UUD 1945 Hak hidup dijamin dalam dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbungi: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memper- tahankan hidup dan kehidupannya". Dasar hukum untuk menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: Pasal 9: 1) Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia; a. Setiap orang berhak untuk hidup, mem- pertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2) Bersifat khusus, terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal. Mengingat penelitian ini memusatkan b. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. perhatian pada data sekunder, maka pengum- pulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum. sudah Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu : a. Bahan hukum primer (primary law material) b. Bahan hukum sekunder (secondary law material) c. Bahan hukum tersier (tertiary law material). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan penga- dilan Negeri Tanjung Balai Nomor 594/Pid.Sus/ 2015/PN. Tjb, kitab Undang-Undang Hukum peraturan Pidana dan perundang-undangan narkotika. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini. (KUHP) juga tentang ini Permasalahan dalam penelitian adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan kepada perantara jual beli narkotika yang disertai dengan pencucian uang dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb. hukuman mati c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam penjelasan pasal 9 UU HAM dikata- kan bahwa setiap orang berhak atas kehidu- pan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf hidupnya. Hak atas kehi- dupan ini juga bahkan melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi, atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Dari penjelasan pasal 9 tersebut jelaslah bahwa hanya dalam kedua kondisi tersebutlah hak untuk hidup dapat dibatasi. Tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pidana mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak berten- tangan dengan UUD 1945. Putusan itu diucap- kan oleh majelis hakim konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK, Jimly Asshiddiqie dalam sidang pembacaan putusan uji materiil UU Narkotika di Gedung MK. Pidana mati, menurut MK, tidak berten- tangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 57
manusia. Hak azasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menu- rut MK, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, bahwa hak azasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak azasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. itu, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang menjadi penopang legitimasi pidana mati. Dapat dibayangkan jika dalam sistem hukum tidak mengenal pidana mati nasional sementara kejahatan kemanusiaan semaikn tidak manusiawi. Hukuman biadab dan penjara yang tidak efektif menghasilkan efek jera sebab kadar dan impli- kasinya tidak sedahsyat dan sebaik pidana mati. selama ini Pandangan konstitusi itu, menurut MK, diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyata- kan pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan menerapkan pidana mati untuk keja- hatan serius seperti narkotika, MK berpen- dapat Indonesia tidak melanggar perjanjian interna-sional apa pun, termasuk Konvensi Interna-sional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan, MK menegaskan pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlaku- kannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Dalam putusannya, MK menyatakan ancaman pidana mati dalam UU Narkotika sudah dirumuskan secara cermat dan hati- hati, karena tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para penyalah guna dan pengguna. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin. Pidana mati dalam UU tersebut juga disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat. Penghapusan pidana mati, menurut MK, belum menjadi pandangan moral yang univer-sal dari masyarakat internasional. Sekalipun, kecenderungannya menunjukkan negara yang menghapus pidana mati dari hukum nasionalnya kian bertambah. Namun, MK berpendapat, sejumlah hukum interna- sional Statue of International Criminal Court, dan Deklarasi HAM Eropa masih memungkinkan penerapan hukuman mati. Sebagai negara muslim terbesar dan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), menurut MK, Indonesia justru harus menganut Protokol Kairo yang disahkan oleh OKI. Isinya, hak hidup adalah karunia Tuhan dan harus dilindungi kecuali oleh keputusan syariah. seperti ICCPR, Rome Para pecandu dan pemakai narkotika adalah korban dari narkotika itu sendiri. Tetapi yang harus dicari dan dipersalahkan adalah mereka yang mengedarkan narkotika beserta gembongnya yang harus bertanggung jawab akan hal ini. Efek yang mereka timbulkan dari bisnis haram mereka berdampak sangat besar bagi kerusakan generasi penerus bangsa di negeri ini. Selain itu, pidana mati dapat diperingan melalui masa percobaan selama 10 tahun menjadi hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun, serta dapat ditunda untuk ibu hamil atau orang sakit jiwa. MK dalam putusannya meminta agar hukuman berkekuatan hukum tetap bagi terpidana mati segera dilaksa- nakan. jaksa agung, Abdulrahman Saleh juga pernah mengung- kapkan bahwa pidana mati perlu dalam terhadap konteks penerapkan efek pelaku dan mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas. Pidana mati seke-dar mencabut hak hidup bukanlah seseorang secara legal, melainkan lebih dari Sementara itu, mantan jera kejahatan Dalam UU No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa tindak pidana terorisme akan dijatuhi pidana mati. Dalam penjelasan UU No.15 tahun 2003 disebutkan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari redaksi pembukaan UUD setiap 1945 dengan JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 58
"....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidu- pan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Pemerintah memiliki kewajiban untuk senan- integrasi tiasa menjaga ketentraman dan bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Karena itu, tindak pidana seberat- terorisme harus dihukum beratnya dengan pidana mati dengan berdasar pada tekad untuk menjaga integrasi bangsa. UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Terorisme juga mencan- tumkan pidana mati sebagai pidana atas terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tergambar dalam pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Dalam penje- lasan undang-undang ini, "keadaan tertentu" dimaksudkan bahwa pidana mati dijatuhkan atas tindak korupsi yang dilakukan saat negara berada dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis moneter. Jadi, secara normatif pidana mati hanya dijatuhkan atas tindak pidana korupsi tertentu, bukan tindak pidana korupsi secara umum. Hal ini pun semakin mene- gaskan bahwa pidana mati tidak merampas hak hidup seseorang; pidana mati bukanlah pidana yang diterapkan pada semua tindak pidana; pidana mati adalah pidana yang sifatnya kasuistik dan melalui serangkaian proses panjang untuk menjatuhkannya. MK juga menanggap, jika permohonan para terpidana narkotika itu dikabulkan, maka kejahatan narkotika dan lainnya akan semakin marak di Indonesia. Implikasi penolakan huku- man mati juga akan berpengaruh ke jenis kejahatan lain seperti terorisme dan korupsi. "Bagaimana tanggung jawab, seluruh kompo- nen bangsa dan negara, serta rakyat Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan, tumpah darah, generasi penerus bangsa, kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermas- yarakat, manakala masalah narkotika semakin semarak di terorisme Indonesia. Juga menyebar kemana-mana, dengan ancaman pidana penjara yang tidak berat," tulis putusan tersebut. jika terdapat banyak pihak yang berprofesi dalam bidang hukum tidak setuju dengan penerapan hukuman mati, dengan menyatakan bahwa hukuman mati berten- tangan dengan UUD 1945. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Roichatul Aswidah mengatakan, penerapan hukuman mati merupakan bentuk pemida- naan yang inkonstitusional. UUD 1945, jelas dia, menyatakan hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 huruf A UUD 1945 menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara, pasal 28 huruf G ayat (2) menetapkan setiap orang memilki hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat marta- bat manusia. "Hukuman mati itu inkonstitusional. Menurut konstitusi, hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun," ujar Roichatul dalam seminar 'Hukuman Mati di Negara Demokrasi', di Kampus Unika Atma Jaya, Jakarta. Tetapi Hukuman mati merupakan bentuk huku- man yang keji dan tidak manusiawi. Hal tersebut jelas dalam Konvenan Internasional Anti Penyiksaan dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa, bahwa hak hidup adalah supreme human rights di mana bila tidak dipenuhi, maka hak asasi lain tidak akan terpenuhi. Resolusi Komisi HAM PBB telah meminta penghapusan hukuman mati dan negara yang masih mnerapkan harus melakukan moratorium hukuman mati. tercantum dengan Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, menurut juga bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal yang mengatur mengenai ancaman hukuman mati, yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika, dinilai bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 melalui perubahan kedua (amandemen kedua) pada tahun 2000 telah Todung Mulya Lubis JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 59
menjamin hak untuk hidup sebagai salah satu 'non-derogable right' (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). "Jadi pada prinsipnya sejak adanya perubahan kedua segala peraturan perundang- UUD 1945 undangan yang mengandung ancaman huku-man mati menjadi bertentangan dengan UUD 1945, termasuk didalamnya adalah UU Narko-tika," tegas Todung Mulya Lubis. Republik Indonesia Jika dibaca secara cermat, draf revisi telah yang diusulkan pemerintah KUHP mengarah ke jalan tengah untuk menyudahi polemik ini. Misalnya, dalam draf Pasal 102 ayat (1), dinyatakan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika: a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan. 2. Faktor-Faktor Kendala Penerapan Ukuman Mati Di Indonesia Kendala Yuridis 1) Putusan MK yang membatalkan batas maksimal pengajuan grasi satu tahun Salah satu kendala pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah tidak adanya bata- keluarnya san pengajuan grasi putusan yang Mahkamah menghapus bata-san waktu pengajuan grasi. Menurut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, keputusan MK yang membatalkan batas maksimal penga-juan grasi satu tahun sejak putusan berke-kuatan hukum tetap menjadi kendala pelak-sanaan hukuman mati. Dulu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 itu dibatasi waktunya hanya satu tahun paling lambat setelah perkaranya inkrah. Sekarang tidak dibatasi lagi kapan saja dia nyatakan grasi kemudian tidak ada batas lagi kapan dia akan mengajukan permohonan grasi. setelah Konstitusi terpidana (2), Selanjutnya, ayat selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri yang menyeleng- garakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. jika Lalu, ayat (3), jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Tentu saja moderasi hukuman mati ini perlu terlebih dahulu terpi- dana menanti grasi dari presiden sebagai manifestasi dari prinsip konstitusional dalam mengubah hukuman mati. Prinsip dasar jalan tengah atau memoderasi hukuman mati tidak dimaksudkan untuk menoleransi kejahatan yang luar biasa, tetapi upaya negara untuk selalu mengedepankan asas praduga bahwa sikap batin penjahat dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sehingga memung- kinkan negara untuk mengubah hukuman dari mati ke hukuman lain. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengungkapkan ada sejumlah alasan terpidana hukuman mati narkotika tak kunjung dieksekusi. "Itu urusannya Jaksa Agung. Yasonna di variabelnya," Banyak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta Timur. Salah satu persoalannya, kata Yasonna, karena masih ada terpidana mati Ia yang mengajukan mengatakan eksekusi mati merupakan hukuman berat sehingga keputusan itu harus kuat secara dasar hukum. "Jadi kan hak mereka sampai PK (peninjauan kembali) dan grasi. Kita hargai karena itu hukuman paling berat, harus secara hukum kuat dasarnya mengeksekusi," kata Yasonna. kata upaya hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 pada Juni 2016 menyatakan batas waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Keputusan MK tersebut ditetapkan setelah Su"ud Rusli mengajukan gugatan terhadap Pasal 7 ayat (2) UU Grasi, yang mengatur bahwa penga- lama juan grasi oleh diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Keten-tuan tersebut dinilai oleh pemohon telah melanggar hak konstitusionalnya untuk terpidana, paling JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 60
memiliki kesempatan mengajukan pengura- ngan masa tahanan. b. Putusan MK yang memperbolehkan penga-juan upaya hukum peninjauan kembali (PK) boleh lebih dari sekali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putu- san Pengadilan di mana kesalahan atau kekeliruan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa Menyadari dan kemungkinan atau kekeliruan tersebut, maka Undang-Undang memberikan kesem-patan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan tahapan hukum acara yang berlaku. tersebut merupakan mengadili perkara. kesalahan adanya sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhi- lafan atau kekeliruan Hakim dalam menerap- kan hukumnya. Dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP, dijelaskan bahwa PK terhadap suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali. Pada tahun 2013 Antasari Azhar mengajukan uji materi Pasal 268 ayat 3 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ke MK dilakukan untuk menilai apakah suatu pasal atau undang-undang bertenta-ngan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Contohnya, Antasari yang merupakan terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa dirinya belum mendapat keadilan dengan upaya PK yang pernah Ia lakukan. Dalam persidangan uji materi terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum. Apabila PK dapat dilakukan berkali-kali maka kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan. Yusril Ihza Mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi di MK menerangkan bahwa PK berkali-kali adalah tersebut dalam rangka mencari keadilan materil. Pada 6 Maret 2014 MK memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar yakni PK dapat dilakukan berkali-kali. putusan MK tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) Pidana. Tanggal 31 Desember 2014, Mahkamah Agung mener- bitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penga-juan Peninjauan Kembali ini dalam Perkara Pidana. Surat Edaran diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk terwujudnya kepastian hukum terkait permo- honan Peninjauan Kembali setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU- tanggal 6 Maret 2014. Seperti XI/2013 diketahui, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pasal tidak mempunyai 268 ayat kekuatan hukum mengikat. Dalam angka 3 (tiga) SEMA 7 Tahun 2014 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di seluruh Indonesia tersebut, Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Sehubungan dengan Surat Edaran (3) KUHAP Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan aspek hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK), sering menjadi hambatan dalam eksekusi pidana mati. "Dan masalahnya upaya hukum ada peninjauan kembali disana, tidak ada batasan waktu kapan diajukan nah ini persoalannya. Ditambah lagi ada putusan MK diajukan lebih dari sekali," ucap Prasetyo. Hal yang terjadi saat ini, terpidana mati seolah mengulur-ulur waktu dengan mengaku (novum) untuk menemukan bukti baru mengajukan PK. "Kalau mereka bilang ada novum ya kita tunggu. Ada laporan, sudah dua kali yang bersangkutan ajukan PK, kita kasih waktu enam bulan, tapi dibilang enggak cukup, terkesan mereka mengulur waktu. Itu hak mereka tapi masalah bagi kita. Kita akan bicara dengan MA supaya bisa diputuskan dan diadakan batas waktu berapa lama seseorang bisa ajukan PK. Kejaksaan rencananya akan mengek- sekusi belasan terpidana mati kasus narkotika. Namun eksekusi mati jilid empat itu terhambat JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 61
karena para terpidana tengah mengajukan grasi atau PK. Tetapi hampir semua terpidana mati mengulur-ulur waktu dengan alasan tengah mengajukan grasi atau PK. Sementara, kata dia, proses pengajuan grasi atau PK saat ini tak ada lagi batasan waktunya. Persoalan PK ini penting bagi terpidana hukuman mati karena bisa saja lolos dari maut jika dapat mengajukan bukti baru. Keputusan eksekusi baru final jika sudah ada putusan atas pengajuan PK. "Jangan salah. Sudah didor, ternyata PK-nya dimenangkan. Kita disalahkan nanti," kata Prasetyo. c. Kendala Reaksi Negatif Baik dari Dalam Maupun Luar Negeri Apabila Pemerintah Melakukan Eksekusi Mati. Penjelasannya diuraikan sebagai berikut: a) Bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM. Sejumlah ketentuan perundang-unda- ngan nasional, khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, menya- takan secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12/2005, yang dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewargane- garaan. 1) Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mendapat banyak reaksi negatif dari berbagai pihak di dalam negeri dan luar negeri. Mereka menggap bahwa huku- man mati melanggar Hak Asasi Manusia. Lembaga Studi dan Advokasi Masya- rakat (ELSAM) setidaknya menyarikan sembilan alasan untuk menolak hukum mati di Indonesia, yaitu: 2) bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM, 3) hukuman mati satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, salah Pasal 4 (2) ICCPR kemudian menen- tukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan tidak diperbolehkan ada-nya penundaan atau tertentu, pengurangan yaitu tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama. emergency, maka terhadap hak-hak hak untuk tidak disiksa, 4) rapuhnya sehingga kesalahan penghukuman, sistem peradilan pidana, terbuka peluang sangat 5) tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana, 6) efek jera yang ditimbulkan hukuman mati hanya mitos belaka, 7) penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi, 8) mengancam perlindungan warga Rumusan UUD 1945 dalam hal ini Pasal 28I ayat (1) dalam hal ini memiliki semangat yang sama dengan ICCPR. Kendati terdapat perbedaan di sana sini antara UUD 1945 dan ICCPR tidak dinyata- kannya oleh UUD 1945 hak untuk tidak diperlakukan maupun dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun) namun hak hidup adalah hak yang sama-sama dinyatakan dalam kedua instrumen sebagai hak yang terbilang sebagai non-derogable right. (misalnya dengan negara Indonesia di luar negeri, 9) merugikan Indonesia dalam pergaulan dunia internasional, 10) kecenderungan yang semakin meninggalkan praktik hukuman mati. internasional b) Hukuman mati salah satu bentuk tidak penghukuman yang kejam dan manusiawi. Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di telah beberapa negara dan kawasan JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 62
berulangkali menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Oleh karenanya, selain bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR, praktik eksekusi hukuman mati juga bertentangan dengan Kovensi Menen- tang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indo-nesia dalam hukum nasionalnya melalui UU No. 5/1998. penghukuman dapat seringkali terhindarkan dalam praktik hukum pidana. Kurangnya kontrol peradilan yang efektif, tidak bulatnya suara majelis hakim atas suatu putusan hukuman mati dan mekanisme banding yang tidak efektif membuka peluang terjadinya kesalahan penghukuman. Intinya, meniadakan praktik mekanisme peluang terjadinya kesalahan penghukuman dalam sistem peradilan begitu besar. tidak mati Padahal, hukuman koreksi. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menolak tegas penerapan hukuman mati di tidak berperikemanusiaan dan merupakan hukuman yang kejam. Hukuman mati telah melanggar standar hak asasi manusia (HAM) yang berlaku internasional karena hak hidup adalah hak yang paling penting. Hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi, tidak bisa dilanggar, tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun, termasuk dalam kasus darurat, perang, atau penjara. Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan bangsa beradab di dunia modern. Indonesia karena Praktek peradilan yang korup menjadi salah satu penyebab kesalahan penghuku- man. Peneliti ICW, Lalola Easter, mengakui, praktik suap di sistem peradilan Indonesia masih marak terjadi. Hal itu mengacu pada hasil survei Global Corruption Barometer 2013 oleh Transparency (TI) yang mengungkapkan 86 persen responden di Indonesia menilai bahwa lembaga peradilan adalah ini merupakan penilaian awal para koresponden survei lembaga lembaga peradilan merupakan salah satu paling korup di Indonesia, dan dapat terjadi salah satu indikator penilaiannya adalah praktik suap yang marak terjadi di dalam praktik peradilan. International lembaga paling korup. Angka yang merasa bahwa c. Rapuhnya sistem peradilan pidana, sehingga sangat terbuka peluang kesala- han penghukuman termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman (wrongful conviction) menjadi sesuatu yang seringkali tak terhindarkan dalam praktik hukum pidana. Kombinasi dari kurangnya kontrol peradilan yang efektif, khususnya terhadap panjangnya masa penahanan pra-persidangan, tiadanya suara bulat untuk suatu putusan hukuman mati, kurangnya mekanisme banding yang efektif, serta kebutuhan atas suatu proses peradilan yang fair trial, telah membuka peluang terja-dinya kesalahan penghukuman. Padahal dalam praktik hukuman mati, kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi dapat dikoreksi (irreversible). Dalam banyak kasus, Indonesia tersebut tidak dapat dibantah, karena terda- pat banyak kasus dimana hakim telah menja- tuhkan vonis tetapi di kemudian hari diketahui bahwa terdakwa bukanlah pelaku yang sesungguhnya, atau bukan merupakan orang yang mengendalikan tindak pidana. Misalnya terpidana mati asal Filipina, Mary Jane, disebut banyak pihak korban perdagangan manusia yang dijebak sindikat pengedar narkotika untuk membawa heroin ke Yogyakarta beberapa tahun silam. Jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan, jelas bahwa majelis hakim telah salah menjatuhkan vonis, karena terpidana M. Jane jelas tidak dalam kondisi menyadari bahwa dia sedang melakukan tindak pidana. Kesalahan penghukuman di sebagai Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djaffar juga memper- soalkan kepatutan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang rapuh. Dalam banyak menurutnya masih Indonesia, kesalahan kasus, termasuk di d. Tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (retributive). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 63
hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan justice). Secara formal hal ini seperti mengemuka di dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maupun penegasan- penegasan rumusan di dalam Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP yang akan segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. restoratif (restorative Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet menyatakan bahwa hukuman mati adalah bentuk sanksi yang berkembang sejak puluhan abad lalu. Hukum berevolusi, melewati zaman pencerahan. Dalam hukum modern, hukuman mati bukan sanksi hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum. Hukuman mati bukan hukum melainkan kekuasaan zaman purba yang mengambil tempat dalam politik modern. Adanya hukuman mati berarti kita menyerahkan hak kita secara diam-diam yaitu menyerahkan hidup dan mati kita kepada negara. Apabila pemerintah tetap memberla- kukan hukuman mati, bisa disebut negara membuat pembunuhan yang direncanakan. Padahal, dalam sistem hukum modern, penghukuman harus bersikap koreksional untuk memperbaiki, bukan untuk balas dendam. Hukum ditegakkan demi keadilan, dan harus berdiri atas dasar ilmu penge- tahuan, rasionalitas, dan keilmiahan. sebagai suatu hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir. f. Penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi Penderitaan yang dialami dalam pem- berian hukuman mati tidak hanya dialami korban atau orang yang dieksekusi semata (terpidana), tetapi juga oleh keluarganya (co-victims). Penderitaan terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan untuk kembali ke kegiatan biasa, harapan, dan penegasan realitas baru mereka. tersebut Eksekusi mati terpidana tentu akan tetap menyisakan masalah prikologis bagi keluarga korban. Korban sendiri mungkin secara fisik tidak lagi merasakan apa-apa dan sudah bebas dari penderitaan fisik, tetapi keluarga yang ditinggalkan akan merasakan berbagai tidak akan dapat dampak dihapus selama hidupnya. Permusuhan dan kebencian merupakan dampak paling utama yang dirasakan oleh keluarga terpi- dana yang di eksekusi mati, dimana setiap terlihat sebagai penghukum orang akan yang merenggut anggota keluarganya. sosial yang kehidupan sebenarnya sejalan dengan salah satu tujuan pembaruan KUHP, yaitu demokratisasi hukum pidana. Hukum pidana tidak selalu muncul untuk menghukum, tapi juga untuk melindungi dan memberdayakan. Semangat perlindungan Pemerintah sebagai pihak yang melaku- kan eksekusi tentu tidak menyediakan solusi untuk mengatasi masalaha psikologis keluarga korban, padahal sebenarnya pemerintah harus bertanggungjawab atas segala dampak dari tindakannya kepada masyarakat umum. e. Efek jera yang ditimbulkan hukuman mati hanya mitos belaka g. Mengancam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri Menurut pandangan konvensional, huku- man mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, survey komprehensif yang dilaku- kan oleh PBB, pada 1988 dan 1996, mene- mukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup. Mayoritas panelis dan hadirin pada OHCHR Event on Abolishing the Death Penalty 2012 bahkan jera adalah mengatakan, alasan efek jera yang Laporan resmi Kementerian Luar Negeri mencatat terancam sedikitnya 229 WNI hukuman mati di luar negeri. Dari jumlah tersebut 131 orang diantaranya terjerat kasus narkotika, dan 77 orang lainnya didakwa kejahatan menghilangkan nyawa. Sikap terus keras pemerintah melanjutkan praktik eksekusi hukuman mati, tentu akan berdampak besar dan mempe- ngaruhi upaya advokasi untuk menyelemat- kan ratusan WNI yang terancam hukuman mati tersebut. Indonesia untuk JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 64
h. Merugikan Indonesia dalam pergaulan dunia internasional Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral, pelaksanaan eksekusi pidana mati kepada warga negara Brasil dan Belanda mengakibatkan penarikan diri Duta Besar Brasil dan Belanda untuk Indonesia, yang diikuti dengan penundaan penerimaan surat kepercayaan Duta Besar Designate Indonesia untuk Brasil oleh Presiden Brasil. Tidak hanya itu, pemberian predikat "E" - sebagai predikat terburuk - dari Komite HAM PBB juga menjadi bukti konkrit bahwa komunitas internasional memiliki sentimen negatif atas kebijakan pemerintah Indonesia ini. i. Kecenderungan internasional yang sema- kin meninggalkan praktik hukuman mati Laporan Amnesty International menye- butkan, sampai dengan April 2015, sedikitnya 140 negara telah menerapkan kebijakan terhadap hukuman mati, baik abolisionis secara hukum (de jure) maupun secara praktik (de facto). Sedangkan yang masih menerapkan dan menjalankan praktik huku- man mati, tinggal 55 negara. Peneliti hukum dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu berpendapat, "tidak ada hukum interna- sional yang melegitimasi penerapan huku- man mati. Bahkan ICCPR melarang praktik eksekusi mati. Jelas saya melihat Indonesia telah melanggar peraturan itu". Bagi negara yang belum menghapus hukuman mati, ada satu bab yang mengatur bahwa eksekusi mati itu harus dilakukan dalam dua langkah. j. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Mati Kepada Perantara Jual Beli Narkotika Yang Disertai Dengan Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor 594/Pid.SUS/2015/PN. TJB Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana kepadanya, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk antara Komulatif, Subsidaritas dan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuk- tikan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang didakwakan Terdakwa Kombinasi/Gabungan 1) Unsur ke-1, Setiap Orang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta- kan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Efendi Salim Ginting als Pendisa telah Ginting membenarkan sebagaimana identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini. sebagai Terdakwa, dan 1) Kejahatan yang bisa dijatuhi pidana mati harus masuk dalam kategori kejahatan serius atau luar biasa. Dunia internasional telah menyepakati yang termasuk dalam kejahatan luar biasa yakni pembunuhan massal dan genosida, sedangkan masa- lah narkotika tidak termasuk dalam keja- hatan serius. 2) Pengaturan itu ditujukan untuk meng- hapuskan hukuman mati. Tujuan mem- buat pasal hukuman mati ditujukan untuk penghapusan hukuman mati. Pencan- tuman pasalnya diperbolehkan, tapi sebisa mungkin eksekusinya direduksi. 2) Unsur ke-2 Unsur ke-2, Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar- kan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar- kan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya meru- pakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang ber- JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 65
nama: Efendi Salim Ginting als Pendisa Ginting telah membenarkan sebagaimana identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona. Bahwa berdasarkan hasil pemerik- saan persidangan pada diri Terdakwa, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengha- jika puskan pertanggungjawaban pidana, ternyata nantinya perbuatannya terbukti merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang akan dibuktikan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi. sebagai Terdakwa, dan Unsur ke-2, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar- kan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar- kan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa: Bahwa Terdakwa dalam memfasilitasi pengangkutan narkotika jenis shabu dari Malaysia Indonesia dengan menggunakan kapal milik Terdak- wa, Terdakwa juga bekerja sama dengan Saksi Candra Dewa als Dewa dan Saksi Abdul Aziz Manurung als Aziz. ke Tanjungbalai Bahwa untuk upah saksi M. Adnan als Sahdan membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia, Terdakwa memberi upah kepada saksi M. Adnan Alias Sahdan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilonya, yaitu dengan cara Tri Sudarmoko als Moko langsung mentran- sfer uang kepada M. Adnan Alias Sahdan melalui rekening milik Abdul Aziz Manurung. Bahwa terdakwa sebagai pemilik rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting, Terdakwa membuka rekening BRI tersebut di BRI unit Melati Medan sejak tanggal 19 Agustus 2014, dan Terdakwa yang memegang dan menggunakan rekening tersebut sedang- kan fasilitas yang Terdakwa dapatkan dari Bank BRI sehubungan Terdakwa sebagai pemilik Rekening BRI Nomor 5322-01- 001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting adalah SMS Banking dan kartu ATM. Dan Rekening tersebut tersangka gunakan untuk menyimpan uang dan mentransfer uang. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan, dapatlah dibuktikan adanya unsur perbuatan Terdakwa mentran- sfer dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan sebagaimana hasil dari dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan dengan demikian, unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut. Bahwa terdakwa sebagai pemilik rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting, Terdakwa membuka rekening BRI tersebut di BRI unit Melati Medan sejak tanggal 19 Agustus 2014, dan Terdakwa yang memegang dan menggunakan rekening tersebut sedang- kan fasilitas yang Terdakwa dapatkan dari Bank BRI sehubungan Terdakwa sebagai pemilik Rekening BRI Nomor 5322-01- 001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting adalah SMS Banking dan kartu ATM. Dan Rekening tersebut tersangka gunakan untuk menyimpan uang dan mentransfer uang. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan, dapatlah dibuktikan adanya unsur perbuatan Terdakwa mentran- sfer dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan sebagaimana hasil dari dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan dengan demikian, unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut. Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa pernah mengirim sejumlah rupiah) Rp10.000.000,00 sebagai upah kepada Saksi M. Adnan Alias Sahdan ke rekening Saksi Chandra Dewa Alias Dewa dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. Adnan Alias Sahdan. juta uang (sepuluh Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa Terdakwa Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting membayar upah Saksi Chandra Dewa alias Dewa dan Saksi Abdul Azis Manurung Alias Azis juga melalui transfer. jenis pidana Menimbang, mengenai Terdakwa, yang akan dijatuhi kepada mengingat Dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif, yang mana terdakwa telah dinya- takan terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana Dakwaan Kesatu pidana Primair dan Dakwaan Kedua Alternatif JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 66
Kedua, dapat menimbulkan efek yang luar biasa bagi kerusakan kesehatan ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat Indonesia khusus- nya generasi muda, bahkan efeknya dapat mengakibatkan kematian, dan mengingat pula saat ini Negara Indonesia khususnya Tanjungbalai sudah dalam keadaan darurat narkotika, maka majelis hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan memehi kepastian hukum dan dapat dijadikan shock therapy bagi orang lain untuk tidak lagi mencoba atau memasukkan Narkotika dari luar negeri ke Indonesia. dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahui diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" dakwaan sebagaimana Kedua Alternatif Kedua. atau patut b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan "Pidana Mati". c. Menetapkan semua barang bukti: Dilampirkan dalam berkas perkara. d. Membebankan biaya perkara kepada Negara. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan: 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberan- tasan Narkotika. 2) Perbuatan Terdakwa dapat menghan- curkan masa depan generasi muda dan masa depan bangsa. 3) Terdakwa sudah berhasil 3 (tiga) kali memfasilitasi dengan kapal milik Terdak- wa untuk membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia. 4) Terdakwa sudah pernah dihukum seba- nyak 2 (dua) kali dalam perkara tindak pidana yang sejenis. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, majelis hakim membuat putusan: Terdakwa EFENDI SALAM GINTING ALS PENDISA GINTING, terbukti sah dan meyakinkan bersalah secara melaku-kan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golo-ngan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagai- mana dalam dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana "mentransfer dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembu- nyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana dakwaan Kedua Alternatif Kedua, dan oleh karena itu Terdakwa menjatuhkan pidana dengan Pidana Mati. 5) Keadaan yang meringankan: Tidak kepada diketemukan. 3. Putusan Hakim a. Menyatakan Terdakwa EFENDI SALAM GINTING ALS PENDISA GINTING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakin- kan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana "mentransfer Menurut penulis, penjatuhan pidana mati kepada terdakwa Efendi Salam Ginting Alias karena sudah Pendisa Ginting kejahatan narkotika adalah tindak pidana berat, karena narkotika telah merusak generasi bangsa. Peredaran narko- tika yang semakin meluas dapat mempe- ngaruhi perilaku banyak orang yang berperan sebagai pemakai narkotika tersebut. tepat, jenis sabu Terdakwa Efendi Salam Ginting Alias Pendisa Ginting telah berhasil beberapa kali menyediakan fasilitas transportasi narkotika dan juga merupakan resividis dengan tindak pidana yang sama. Bahkan terdakwa dari tetap mengkoordinir dalam penjara juga JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 67
penyediaan pengangkutan narkotika dari Malaysia ke Indonesia. Berarti terdakwa sudah sulit untuk dapat direhabilitasi, sehingga satu- satunya pidana yang dapat menghentikan terdakwa adalah Pidana Mati. E. Penutup 2. Saran a. Perlu dilakukannya sosialisasi dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk penegakan HAM yang tersirat dalam visi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma HAM kepada warga masyarakat. 1. Kesimpulan Berdasarkan analisis terhadap penjatu- han hukuman mati kepada perantara jual beli narkotika yang disertai dengan pencucian uang dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/ 2015/PN.Tjb. disimpulkan sebagai berikut: b. Demi kepastian hukum yang adil, sebaik- nya MK harus tegas, dan semua kasus yang telah diputuskan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. a. Majelis hakim konstitusi menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah, hak asasi yang dijamin pasal 28A hingga 28I UUD 1945 sudah dikunci oleh pasal 28J yang berfungsi sebagai batasan. c. Para penegak hukum perlu lebih aktif untuk dapat menjerat pelaku-pelaku lainnya dalam tindak pidana narkotika yang secara bersama-sama dilakukan dengan terdakwa, agar jaringan pereda- ran narkotika tersebut benar-benar dapat diberantas. F. Daftar Pustaka A. Buku b. Kendala pelaksanaan eksekusi mati terha- dap sejumlah terpidana, yaitu kendala yuridis dengan adanya keputusan MK yang membatalkan batas maksimal peng- ajuan grasi satu tahun, kemudian putusan MK yang memperbolehkan pengajuan upaya hukum peninjuan kembali (PK) lebih dari sekali, serta adanya boleh responden negatif dari masyarakat terhadap hukuman mati. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ashshofa, Burhan, 1996. Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Fuady, Munir, 2013. Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hamzah, Andi, 1993. Sistem Pidana dan Pemida- naan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta. c. Terdakwa Efendi Salam Ginting Alias Pendisa Ginting melakukan kejahatannya secara termasuk menye- diakan sarana pengangkutan narkotika dan pencucian uang, menjatuhkan pidana mati sudah tepat. Tindak pida- nanya sudah pernah dihukum dua kali (resividis), serta tindak pidana terakhir juga tiga kali dilakukan kemudian sudah tertangkap dan diadili (konkursus). Terdakwa dari dalam penjara juga tetap mengkoordinir penyediaan pengangku- tan narkotika dari Malaysia ke Indonesia. sulit untuk dapat Terdakwa direhabilitasi, satu-satunya yang dapat menghentikan pidana terdakwa adalah Pidana Mati. terorganisir, sudah sehingga Huijbers, Theo, 1982. Filsafat Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta. Jahja, Juni Sjafrien, 2012. Melawan Money Laundering, Visimedia, Jakarta. Kansil, C.S.T., 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan , Tata Hukum Jakarta. Indonesia, Balai Pustaka, Kurniawan, 2008. Definisi & Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang, Bina Aksara, Jakarta. Lubis, M. Solly, 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud, 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, , Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 1988. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta. JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 68
Moleong, Lexy J., 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Muladi dan Barda Nawawi, 1992. Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. Diakses pada tanggal 5 Juli 2018. Raharjo, Satjipto, 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2005. Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Refika Aditama, Bandung. Kembali, Sahetapy, J.E., 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung. Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian auan_Kembali_Oleh_Wakil_Ketua_ Yudisial.pdf. Diakses pada tanggal 5 Juli 2018. Diakses pada tanggal 6 Juli 2018. eksekusi-mati?nd771106com. Diakses pada tanggal 6 Juli 2018. Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Suryabrata, Sumadi, 1998. Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Utrecht, E., 1985. Hukum Pidana I, Universitas ggal_tembak/ 95558.html. Diakses pada tanggal 6 Juli 2018. Jakarta, Jakarta B. Perundangan-undangan Undang-Undang Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 1999 tentang 373711/terhambat-regulasi-jaksa-agung- pada tanggal 6 Juli 2018. Diakses Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. hukuman-mati-di-indonesia/. Diakses pada tanggal 6 Juli 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 8060719-12-49616/sistem-peradilan-pidana- Diakses pada tanggal 8 Juli 2018. C. Internet Diakses pada tanggal 2 Juli 2018. peradilan-indonesia. Diakses pada tanggal 8 Juli 2018. Diakses pada tanggal 2 Juli 2018. pidana-modern. Diakses pada tanggal 8 Juli 2018. konstitusi. Diakses pada tanggal mati-bukan-solusi. Diakses pada tanggal 8 Juli 2018. 183211. Diakses pada tanggal 3 Juli 2018. 135661. Diakses pada tanggal 8 Juli 2018. uud-1945-b4gzhod.html. pada tanggal 3 Juli 2018. Diakses diakses pada tanggal 6 April 2018. diakses tanggal 10 dilaksanakan. Diakses pada tanggal 5 Juli 2018. April 2018. diakses pada tanggal 10 April 2018. 1562.html, JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 - 272 | 69