Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN YANG MENDERITA KLEPTOMANIA Andreas Septiadi Widagdo1,*), Muh Haryanto2 1,2Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia 312020204@student.uksw.edu, m.haryanto@uksw.edu askah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 15 Juni 2024 Abstract This research aims to analyze the judge's considerations regarding criminal acts of theft committed by kleptomania sufferers. This research also aims to examine the application of material criminal law by judges in handing down decisions and sentences against perpetrators of theft who suffer from kleptomania in Decision Number 32/Pid.B/2018/PN Kpg. This research uses a normative method with a statutory approach and a case approach. Primary and secondary legal materials are used as legal sources. The data collection technique was carried out by collecting data from various literature sources relevant to the research. The legal issue in this research is the existence of legal uncertainty in the application of Article 44 of the Criminal Code relating to perpetrators of criminal acts of theft who suffer from kleptomania, as in the case of Decision No32/Pid.B/2018 /PN Kpg above, it was explained that the defendant Maudy Susana Tefnai had a habit of stealing (Kleptomania), for which the defendant Maudy had to undergo criminal probation for 1 year. This is contrary to the Reason for Forgiveness, which states that whoever commits an act that cannot be accounted for because his or her intellectual powers (zijner verstandelijke vermogens) are disabled in growth or impaired due to disease, is not punished. From the trial process in this case, the responsibility of criminals suffering from kleptomania can be analyzed based on monistic and dualistic currents. Keywords: grounds for pardon, kleptomania, theft, mental disorder
Alamat korespondensi: Universitas Kristen Satya Wacana 312020204@student.uksw.edu Widagdo, dkk Pertanggungjawaban pidana, 44-51 44
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 PENDAHULUAN Kleptomania adalah suatu gangguan mental yang membuat penderitanya sulit menahan diri untuk mencuri barang atau benda, meskipun seringkali barang yang dicuri tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu "klepto" yang berarti mencuri, dan "mania" yang berarti kegilaan. Jadi, secara harfiah, kleptomania adalah kegilaan untuk mencuri (Dendy Sugono, 2008). Penderita kleptomania sering kali merasa dorongan atau impuls yang kuat untuk mencuri, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut salah dan berpotensi mendatangkan konsekuensi hukum (Dendy Sugono, 2008). James Drever mengamati bahwa penderita kleptomania sering kali mencuri barang-barang yang tidak memiliki nilai signifikan, tetapi mereka merasa lega atau merasa mendapatkan kepuasan setelah melakukan tindakan mencuri tersebut. Dalam konteks hukum, kleptomania bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menilai pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan tindakan pencurian. Meskipun seseorang telah mencuri sesuatu, jika dapat dibuktikan bahwa perbuatannya terkait dengan gangguan mental seperti kleptomania, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk memohon alasan penghapus pidana (James Dever, 2010). Namun, perlu diingat bahwa meskipun ada gangguan mental seperti kleptomania, tindakan mencuri tetaplah merupakan pelanggaran hukum. Pasal 362 KUHP secara tegas mendefinisikan pencurian sebagai pengambilan barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, kleptomania dapat menjadi pertimbangan, tetapi tidak sepenuhnya menghapuskan tanggung jawab pidana seseorang yang melakukan tindakan pencurian (Wahyuni, 2017). I. Penelitian ini bertujuan untuk membahas isu hukum terkait dengan kleptomania yang melakukan tindak pidana pencurian, dengan menggunakan Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg sebagai kasus studi. Pada kasus tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, dengan unsur- unsurnya yang meliputi: 1. Pelaku yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. 2. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Selain itu, terdakwa diwajibkan untuk melakukan perawatan rutin di Poli Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang selama masa percobaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa oleh dokter/psikiater Dickson Legoh, SpKJ, dari RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, ditemukan psikopatologi/gejala-gejala yang sesuai dengan kriteria gangguan kebiasaan dan jenis kleptomania menurut PPDGJ III. Meskipun terdakwa menyadari dan memahami perbuatannya, namun dia tidak mampu mengendalikan atau mengarahkan tindakannya. Dari penelitian ini, terlihat bahwa terdakwa mengidap kleptomania, suatu gangguan jiwa yang menyebabkan perilaku faktor penting dalam mempertimbangkan penerapan hukum terhadapnya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa tidak dihukum. Oleh karena itu, perlunya pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa yang mengidap kleptomania. Kleptomania seringkali membuat penderitanya merasa malu setelah melakukan tindakan mencuri, namun mereka tidak merasa marah atau memiliki niat untuk membalas dendam. Tindakan pidana yang paling sering dilakukan oleh penderita kleptomania adalah pencurian. impulsif mencuri. Hal ini menjadi Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, unsur-unsur pencurian termasuk kesengajaan dan pengetahuan akan akibat dari tindakan yang dilakukan. Seseorang dikatakan melakukan pencurian jika dengan sengaja ia mengambil barang yang bukan miliknya dan mengetahui bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum. Dalam hukum pidana, terdapat konsep alasan penghapus pidana, yang dapat dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf: a. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dari sisi perbuatan yang dilakukan (objektif). Misalnya, dalam Widagdo, dkk Pertanggungjawaban pidana, 44-51 45
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 keadaan darurat seseorang mengambil makanan dari toko yang terbakar untuk menyelamatkan dirinya dan orang lain. b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana, meskipun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dari sisi pelaku (subjektif). Contohnya, jika pelaku tindak pidana tidak waras atau mengalami gangguan mental sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti kleptomania, seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam kasus kleptomania, gangguan mental ini dapat menjadi dasar untuk menggunakan alasan pemaaf, yaitu bahwa pelaku tidak memiliki kesalahan karena kondisi mentalnya yang terganggu (Saleh, n.d.). Dalam hukum pidana, seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana. Rumusan tindak pidana umumnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. a. Unsur subjektif lebih menitikberatkan pada keadaan jiwa pelaku (mens rea), yang mencakup niat, kesalahan, atau keadaan pikiran pelaku saat melakukan tindakan. Ini adalah bagian dari internalitas pelaku yang menjadi faktor dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dipidana atau tidak. b. Unsur objektif lebih menitikberatkan pada perbuatan lahiriah (actus reus), yaitu tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Ini adalah bagian dari eksternalitas tindakan yang dapat diamati secara nyata. Dari kedua unsur tersebut, unsur subjektif, terutama unsur kesalahan (culpa), dianggap sebagai jantungnya hukum pidana. Asas yang fundamental dalam konteks kesalahan ini adalah "Green straft zonder schuld" (tidak ada hukuman tanpa kesalahan). Artinya, seseorang tidak boleh dipidana kecuali jika ia secara sadar, dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Unsur kesalahan ini mencerminkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya secara penuh, baik dari segi pengetahuan bahwa perbuatan itu melanggar hukum maupun dari segi kemampuan untuk mengendalikan tindakan tersebut. Jadi, dalam konteks tindak pidana, terutama dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak, penting untuk memperhatikan unsur kesalahan (culpa) sebagai bagian dari unsur subjektif dari rumusan tindak pidana (Huda Chairul, n.d.). Legal Issue dalam penelitian ini adalah adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 44 KUHP terkait dengan pelaku tindak pidana pencurian penderita kleptomania, sebagaimana pada kasus Putusan No32/Pid.B/2018/PN Kpg diatas sudah dijelaskan bahwa terdakwa Maudy Susana Tefnai mengalami gangguan kebiasaan mencuri (Kleptomania), dimana terdakwa Maudy harus menjalani percobaan pidana selama 1 tahun. Hal ini bertentangan dengan Alasan Pemaaf, yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke vermogens) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. II. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memberikan penjelasan dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum dan doktrin. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengevaluasi apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan kasus atau masalah tertentu, serta untuk meneliti pertimbangan hakim terhadap orang yang menderita penyakit kleptomania. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu dengan mencari kasus kasus yang terkait dengan kleptomania dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan serta saran yang relevan. Dengan cara ini, penelitian ini akan membahas apakah kebijakan hukum yang ada sudah cukup memperhatikan kondisi orang yang menderita kleptomania, serta bagaimanakan seharusnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penderita kleptomania dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP. Widagdo, dkk Pertanggungjawaban pidana, 44-51 46
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 III. HASIL DAN PEMBAHASAN Pertanggung Jawaban Pidana Pertanggungjawaban pidana, atau dalam Bahasa Belanda disebut "toerekenbaarheid", adalah konsep yang penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Ini juga dikenal sebagai Criminal Liability atau Criminal Responsibility dalam bahasa Inggris. Setiap perbuatan pidana akan dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya, atau orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ajaran hubungan sebab-akibat atau Kausalitas, yang menjelaskan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum dan harus diancam dengan pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang, beberapa faktor perlu dipertimbangkan (Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H. & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., 2020): 1. Hubungan sebab-akibat: Ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan akibat dari perbuatan tersebut. 2. Tidak adanya alasan pembenar: Tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak dilakukan dalam keadaan darurat atau untuk kepentingan yang sah yang dapat membenarkan pelanggaran hukum. 3. Penilaian subjektif: Penilaian dilakukan berdasarkan keadaan subjektif pelaku, termasuk kesadaran dan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Ini mencakup pertimbangan tentang apakah pelaku memiliki kemampuan mental yang memadai pada saat melakukan tindakan tersebut. Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (Nulla poena sine culpa) adalah prinsip yang mendasar dalam hukum pidana. Ini berarti bahwa seseorang tidak boleh dipidana kecuali jika ada kesalahan yang dapat diatribusikan kepadanya atas perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, dan terdapat kesalahan dari pelaku, maka pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan. Dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, asas kepastian hukum (lex certa) menjadi hal yang sangat penting. Asas kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas dan pasti, sehingga seseorang dapat mengetahui dengan jelas apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan menurut hukum (Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H. & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., 2020). Dalam teori Hukum Pidana, terdapat dua alasan dasar yang dapat menghapuskan pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. 1. Alasan Pembenar (Rechtsvaardigingsgrond): Alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Alasan ini menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga pelaku tidak dapat dipidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa alasan pembenar. 2. Alasan Pemaaf (Schulduitsluitingsgrond): Alasan pemaaf dilihat dari sisi pelaku atau orangnya. Alasan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Alasan pemaaf menghapus kesalahan dari pelaku sehingga ia tidak dapat dipidana. Beberapa contoh alasan pemaaf yang sering ditemui dalam KUHP adalah: Dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, hukum pidana menjadi lebih adil karena mempertimbangkan konteks dan kondisi yang mempengaruhi perbuatan seseorang. Ini juga membantu memastikan bahwa hukuman diberikan hanya kepada mereka yang secara benar bertanggung jawab atas perbuatannya (Remmelink, 2009). Antara pelaku dan suatu tindakan terdapat hubungan kejiwaan yang kompleks. Hubungan ini melibatkan penggunaan berbagai bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga suatu tindakan dapat terwujud. Hubungan kejiwaan ini meliputi kemampuan pelaku untuk menilai tindakannya, membuat keputusan tentang apa yang akan Widagdo, dkk Pertanggungjawaban pidana, 44-51 47
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 dilakukannya, dan menghindari tindakan yang tidak diinginkannya (Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H. & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., 2020). Menurut (Remmelink, 2009), untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena sakit jiwa. harus ada hubungan kausal yang jelas antara penyakit tersebut dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti bahwa jika seseorang melakukan tindakan pidana karena gangguan penyakit jiwa, hubungan kausal antara penyakit tersebut dan perbuatannya harus dibuktikan. Dengan kata lain, jika pelaku melakukan perbuatan pidana dan mengklaim bahwa tindakannya dipengaruhi oleh gangguan penyakit jiwa, pengadilan harus memastikan bahwa ada keterkaitan langsung antara penyakit jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Jika tidak ada bukti yang memadai untuk mendukung klaim ini, pelaku masih akan dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Memorie van Toelichting (MvT), dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada pelaku jika tindakan pidananya dapat diperhitungkan oleh pelaku tersebut. Ini berarti bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya jika ia memiliki kebebasan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang- Undang. Selanjutnya menurut Simon, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykhis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila : a. ia mamu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, b. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. (Dr. M. Haryanto, SH., M. Hum & Dr. Christina Maya Indah S., SH., M.Hum., 2018). Penerapan Alasan Penghapus Pidana Terhadap Penderita Kleptomania (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg) Alasan penghapus pidana adalah ketentuan yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang sebenarnya telah melakukan suatu tindak pidana. Ini memberikan hakim kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai keadaan khusus yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku, meskipun perbuatannya sesungguhnya melanggar undang-undang. Keputusan untuk menerapkan alasan penghapus pidana ditentukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Ini memungkinkan untuk memperhitungkan keadaan khusus pelaku dan menghindari penjatuhan hukuman yang tidak proporsional atau tidak adil (Dr. H. M. Hamdan, SH., 2012). Dalam kasus Maudy Susana Tefnay alias Maudy, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Berikut adalah unsur-unsur dari dakwaan tersebut: 1. Barangsiapa: Ini merujuk pada siapa pun yang melakukan tindakan tersebut. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain: Terdakwa melakukan pengambilan barang yang bukan miliknya secara keseluruhan atau sebagian. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: Tindakan pengambilan barang tersebut dilakukan dengan niat atau maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa izin yang sah, yang bertentangan dengan hukum. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: Untuk melakukan tindakan pencurian, terdakwa menggunakan cara atau alat tertentu untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, seperti merusak, memotong, atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Dari unsur-unsur tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh penuntut umum terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Setelah melalui proses pembuktian penuntut umum berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti dan barang bukti telah mengajukan tuntutan pidana yang pada intinya menurut penuntut umum semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Widagdo, dkk Pertanggungjawaban pidana, 44-51 48
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 Dalam proses persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan oleh seorang/tim dokter kejiwaan/psikiatris dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa dari dokter/psikiater bernama dr. Dickson Legoh, SpKJ, Dokter Pemerintah pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, Nomor: 485/812.2/445/2017 tanggal 22 Maret 2018, hasil pemeriksaan sebagai berikut: -Benar-benar yang bersangkutan rawat jalan di Poli Jiwa RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 19 Maret 2018 dan 22 Maret 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara pada tanggal 19 Maret 2018 dan 22 Maret 2018 terhadap pasien, maka yang bersangkutan saat ini ditemukan Psikopatologi/gejala-gejala yang sesuai dengan kriteria gangguan kebiasaan dan impuls jenis kleptomania menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa). Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian berulang kali, dan barang- barang yang diambil kadang berupa bunga, handbody dan lain-lain, semua Terdakwa lakukan karena ada bisikan; Bahwa bisikan yang Terdakwa dapat itu tidak hanya berupa suruhan untuk mencuri kadang juga suruhan menikam orang dan menyuruh untuk membuka pakaian (telanjang); Bahwa Terdakwa mengalami hal ini sejak tahun 2003; Bahwa suami Terdakwa sudah pernah membawa berobat ke psikiater (sambil menunjukan bukti pemeriksaan dokter). Berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter/psikiater bernama dr. Dickson Legoh, SpKJ, Dokter Pemerintah pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, Nomor: 485/812.2/445/2017 tanggal 22 Maret 2018, ditemukan bahwa terdakwa memiliki psikopatologi atau gejala-gejala yang sesuai dengan kriteria gangguan kebiasaan, dan lebih spesifik, jenis kleptomania menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa yang mengarah pada kecenderungan mencuri, namun terdakwa menyadari dan memahami perbuatannya namun tidak sanggup mengendalikan atau mengarahkan tindakannya. Dokter merekomendasikan agar terdakwa menjalani pengobatan teratur untuk mengatasi gangguan jiwa tersebut. Selain itu, terdakwa juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan penyesalan serta janji terdakwa, terlihat bahwa terdakwa mengalami kondisi yang memengaruhi kemampuannya untuk mengendalikan tindakannya, yang sejalan dengan diagnosis kleptomania. Penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan di kemudian hari juga menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab terdakwa atas perbuatannya. Semua ini perlu dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan putusan, terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan kondisi kesehatan mental terdakwa serta penyesalan dan niat baiknya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dalam memutuskan penjatuhan hukuman atau pidana. terutama Dari proses persidangan dalam perkara tersebut, maka bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penderita kleptomania jika dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP dapat dianalissi berdasarkan aliran monistis dan aliran dualistis, yaitu sebagai berikut: Aliran monistis dalam hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara unsur tindak pidana yang bersifat subyektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan, dan unsur tindak pidana yang bersifat obyektif yang terdiri dari perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang undang dan bersifat melawan hukum. Ini berarti bahwa jika seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, baik itu karena tidak memiliki kesalahan atau karena tindakannya tidak melanggar hukum, maka dia tidak dapat dipidana. Dalam pandangan monistis, semua unsur tindak pidana, baik yang bersifat subyektif maupun yang obyektif, merupakan bagian dari sifat perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka konsekuensinya sama, yaitu terdakwa harus dibebaskan (vrijspraak) (Ariman, 2008). Aliran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya. Selain itu, terdapat hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang biasanya disebut sebagai unsur yang memberatkan pidana. Dengan adanya perbuatan tertentu dan unsur-unsur di atas, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut sudah tampak dan wajar. Oleh karena itu, unsur melawan hukum tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri, melainkan merupakan bagian dari unsur obyektif yang menyertai perbuatan. Jadi, dalam aliran dualistis, unsur obyektif dilihat untuk menilai apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subyektif yang terpisah dari unsur subyektif. Ini berarti bahwa seseorang bisa melakukan perbuatan yang memenuhi Widagdo, dkk Pertanggungjawaban pidana, 44-51 49
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum, tetapi jika tidak mampu bertanggung jawab atau tidak memiliki kesalahan, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan kata lain, jika salah seseorang memenuhi unsur obyektif, maka ia telah melakukan tindak pidana, walaupun mungkin pada diri orang tersebut tidak memenuhi unsur subyektif. Jadi perbedaan antara aliran monistis dan aliran dualistis yaitu aliran monistis melihat adanya perbuatan pidana yang harus memenuhi keseluruhan syarat yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif menjadi satu, yaitu: Perbuatan manusia memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, dan dilakukan dengan kesalahan yang disebut perbuatan, oleh karena itu orang yang tidak dapat bertanggung jawab tidak dapat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan aliran dualistis memisahkan unsur obyektif dengan unsur subyektif. unsur obyektif adalah perbuatan untuk menilai apakah penderita kleptomania dapat melakukan perbuatan atau tidak. Jika dilihat dari unsur obyektif, maka penderita kleptomania dapat melakukan tindak pidana, karena ia manusia, perbuatannya dapat memenuhi rumusan undang-undang dan dapat bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dapat untuk dipertanggungjawabakan karena tidak menurut Pasal 44 KUHP, kesalahan dihapuskan berdasarkan alasan pemaaf. Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) - III, kleptomania termasuk dalam kelompok gangguan kebiasaan dan impuls. Ini menunjukkan bahwa kleptomania adalah gangguan mental yang membuat individu cenderung melakukan tindakan impulsif, termasuk kecenderungan untuk mencuri barang (Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, 2019). IV. KESIMPULAN Dalam kasus Maudy Susana Tefnay pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Jika dikaitkan dengan aliran monistis dan aliran dualistis, dalam kasus tersebut dimungkinkan untuk tidak dijatuhkan pidana atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan alasan sebagai berikut: Jika dikaitkan dengan aliran monistis, maka dalam kasus tersebut terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan alasan pembenar, karena Ketika terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari unsur obyektif maupun unsur subyektif, maka terdakwa perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tetapi jika dikaitkan dengan aliran dualistis, dalam kasus tersebut terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan alasan pemaaf, karena menurut aliran dualistis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur obyektif, tetapi tidak memenuhi unsur subyektif, yaitu karena adanya gangguan jiwa atau gangguan mental yang membuat terdakwa cenderung melakukan tindakan impulsif, termasuk kecenderungan untuk mencuri barang, dan hal ini mengakibatkan kesalahan terdakwa dihapuskan. REFERENSI Ariman, M. R. (2008). Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi. Unsri. Dendy Sugono. (2008). Kamus Bahasa Indonesia (XVI, Issue september 2016). PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. Dr. H. M. Hamdan, SH., M. (2012). Alasan Penghapus Pidana Teori dan studi kasus. PT Refika Aditama. Dr. M. Haryanto, SH., M.Hum. & Dr. Christina Maya Indah S., SH., M.Hum, Hukum Pidana, Griya Media, Salatiga, 2018. Huda Chairul. (n.d.). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (3rd ed.). Kencana,2008. James Dever. (2010). Kamus Psikologi (2nd ed.). Bina Aksara, 1998. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M. H., & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M. H. (2020). Buku Ajar Hukum (Ed.), Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press. Pidana. In Kadarudin Remmelink, J. (2009). Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. Widagdo, dkk Pertanggungjawaban pidana, 44-51 50
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 Saleh, R. (n.d.). Pikiran-pikiran tentang pertanggungan jawab pidana. Ghalia Indonesia, 1982. Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In M Rizqi Azmi (Ed.), Perpustakaan Nasional. 2017. Hukum Pidana di Indonesia by Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H. %28z-lib.org%29.pdf PT Nusantara Persada Utama, Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, S. N. R. (2019). KLEPTOMANIA: MANIFESTASI KLINIS DAN 31-37. PILIHAN TERAPI. Magna Medika, 6(1), Widagdo, dkk Pertanggungjawaban pidana, 44-51 51