NO. 1. 2. 3. SIMPLIFIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018 NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.2/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2018 Ditetapkan 22 Januari 2018 Diundangkan 31 Januari 2018 BNRI : Nomor 212 JUDUL Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya KETERANGAN Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 34 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. P.3/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2018 Ditetapkan 5 Februari 2018 Diundangkan 8 Februari 2018 BNRI : Nomor 235 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air (1) Pengambil Contoh Uji Air yang melakukan kegiatan dalam rangka penaatan hukum dan penegakan hukum wajib memiliki sertifikat kompetensi paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengambil Contoh Uji Air yang tidak memiliki sertifikat kompetensi dinyatakan tidak sah. P.4/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2018 Ditetapkan 8 Februari 2018 Diundangkan 22 Februari 2018 BNRI : Nomor 300 Tata Cara Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a. Penanganan pengaduan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1269), dinyatakan tetap sah dan berlaku selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Berlaku Berlaku Berlaku
NO. 4. 5. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.5/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2018 Ditetapkan 13 Februari 2018 Diundangkan 26 Februari 2018 BNRI : Nomor 306 P.6/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2018 Ditetapkan 13 Februari 2018 Diundangkan 26 Februari 2018 BNRI : Nomor 307 JUDUL Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara KETERANGAN Menteri ini. b. Penanganan pengaduan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1269), namun masih dalam tahap proses penanganan, proses penanganan lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut- II/2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan atas Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran, dan Tindak Pidana Korupsi Lingkup Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1269), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Pengendalian Udara (Berita Negara Republik Berlaku Berlaku
NO. 6. 7. 8. 9. 10. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.7/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2018 Ditetapkan 22 Februari 2018 Diundangkan 6 Maret 2018 BNRI : Nomor 342 P.8/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2018 Ditetapkan 7 Maret 2018 Diundangkan 15 Maret 2018 BNRI : Nomor 307 P.9/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2018 Ditetapkan 7 Maret 2018 Diundangkan 15 Maret 2018 BNRI : Nomor 375 P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Ditetapkan 21 April 2018 Diundangkan 4 Juni 2018 BNRI : Nomor 734 P.11/MENLHK/SETJEN/ KAP.3/4/2018 Ditetapkan 25 April 2018 Diundangkan 9 Mei 2018 BNRI : Nomor 622 JUDUL Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KETERANGAN Indonesia Tahun 2011 Nomor 584), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka: a. semua data hasil kegiatan Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Karhutla beserta pelaporannya yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku; dan b. semua hasil kegiatan Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan atau Karhutla sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pemindahtanganan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku
NO. 11 12. 13. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.12/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2018 Ditetapkan 26 April 2018 Diundangkan 9 Mei 2018 BNRI : Nomor 623 P.13/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2018 Ditetapkan 15 Mei 2018 Diundangkan 24 Mei 2018 BNRI : Nomor 691 P.15/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2018 Ditetapkan 18 Mei 2018 Diundangkan 4 Juni 2018 BNRI : Nomor 735 JUDUL Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut Standar dan Uji Kompetensi Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus KETERANGAN P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara lingkup Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/KAP. 3/1/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara lingkup Departemen Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. KHDTK yang telah ditetapkan oleh Menteri dan telah ditata batas atau ditanda batas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku; b. KHDTK yang telah ditetapkan dan belum ditata batas atau ditanda batas dinyatakan tetap berlaku dan proses Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 Berlaku Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021
NO. 14. 15. 16. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.16/MENLHK/SETJEN/ KKL.1/2018 Ditetapkan 24 Mei 2018 Diundangkan 4 Juni 2018 BNRI : Nomor 736 P.17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2018 Ditetapkan 25 Mei 2018 Diundangkan 5 Juni 2018 BNRI : Nomor 738 P.18/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2018 Ditetapkan 28 Mei 2018 Diundangkan 25 Juni 2018 JUDUL Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KETERANGAN selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; c. KHDTK yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang luas KHDTK lebih dari 1.000 (seribu) hektar, pemanfaatan hutan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pada areal KHDTK tidak lebih dari 100 (seratus) hektar; d. sarana dan prasarana yang telah dibangun pada KHDTK yang telah ditetapkan, tetap berlaku dan tidak menambah areal baru untuk sarana dan prasarana; e. permohonan KHDTK yang belum ditetapkan proses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka semua kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah dilakukan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Berlaku Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 Berlaku
NO. 17. 18. 19. 20. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I BNRI : Nomor 793 P.19/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2018 Ditetapkan 22 Juni 2018 Diundangkan 29 Juni 2018 BNRI : Nomor 822 P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Ditetapkan 29 Juni 2018 Diundangkan 11 Juli 2018 BNRI : Nomor 880 P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Ditetapkan 13 Juli 2018 Diundangkan 19 Juli 2018 BNRI : Nomor 926 P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 JUDUL Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria KETERANGAN P.7/MENHUTII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53); dan b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 726), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT- II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini Berlaku Dirubah dengan P.92/Menlhk/Setjen/K um.1/8/2018 Berlaku Berlaku
NO. 21. 22. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I Ditetapkan 13 Juli 2018 Diundangkan 19 Juli 2018 BNRI : Nomor 927 P.23/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Ditetapkan 13 Juli 2018 Diundangkan 26 Juli 2018 BNRI : Nomor 981 P.24/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 JUDUL Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis KETERANGAN semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur pelayanan perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini, mulai berlaku maka: a. perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku. b. permohonan perubahan izin lingkungan yang telah berproses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. c. Izin Lingkungan bagi badan usaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan terjadi perubahan nama penanggung jawab, maka dinyatakan tetap berlaku dan tidak wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan, serta selanjutnya tanggung jawab pelaksanaan kewajiban Izin Lingkungan menjadi tanggung jawab penanggung jawab badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Berlaku Berlaku
NO. 23. 24. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I Ditetapkan 13 Juli 2018 Diundangkan 19 Juli 2018 BNRI : Nomor 928 P.25/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Ditetapkan 13 Juli 2018 Diundangkan 19 Juli 2018 BNRI : Nomor 929 P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Ditetapkan 13 Juli 2018 Diundangkan 19 Juli 2018 BNRI : Nomor 930 JUDUL Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KETERANGAN
(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka: a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan; c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan tetap berlaku. (2) Peraturan Menteri sebagaimana Berlaku Berlaku
NO. 25. 26. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.27/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Ditetapkan 13 Juli 2018 Diundangkan 21 Agustus 2018 BNRI : Nomor 1119 P.28/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Ditetapkan 13 Juli 2018 Diundangkan 21 Agustus 2018 BNRI : Nomor 1120 JUDUL Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi KETERANGAN dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk ke dalam sistem OSS dan tidak tercantum di dalam lampiran peraturan perundang- undangan yang mengatur pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 881), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK- II/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021
NO. 27. 28. 29. 30. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Ditetapkan 27 Juli 2018 Diundangkan 9 Agustus 2018 BNRI : Nomor 1060 P.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 Ditetapkan 3 Agustus 2018 Diundangkan 9 Agustus 2018 BNRI : Nomor 1061 P.86/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Ditetapkan 8 Agustus 2018 Diundangkan 27 Agustus 2018 BNRI : Nomor 1149 P.87/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Ditetapkan 8 Agustus 2018 Diundangkan 27 Agustus 2018 BNRI : Nomor 1150 JUDUL Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KETERANGAN Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 750), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk- Setjen/2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk- II/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 761), dicabut Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku
NO. 31. 32. 33. 34. 35. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.88/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 Ditetapkan 13 Agustus 2018 Diundangkan 30 Agustus 2018 BNRI : Nomor 1191 P.89/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 Ditetapkan 13 Agustus 2018 Diundangkan 27 Agustus 2018 BNRI : Nomor 1151 P.90/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 Ditetapkan 13 Agustus 2018 Diundangkan 27 Agustus 2018 BNRI : Nomor 1152 P.92/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 Ditetapkan 30 Agustus 2018 Diundangkan 5 September 2018 BNRI : Nomor 1228 P.93/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 Ditetapkan 31 Agustus 2018 Diundangkan 6 September 2018 JUDUL Kebun Bibit Rakyat Pedoman Kelompok Tani Hutan Penugasan Khusus dan Penarikannya bagi Pegawai negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan KETERANGAN dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan KBR yang sudah berjalan dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.06/Menhut- II/2005 tentang Prosedur Perbantuan dan Penarikannya bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 10 Tahun 2021 Berlaku Berlaku Dirubah dengan P.106/MENLHK/SETJ EN/KUM.1/12/2018 Dirubah dengan P.80/MENLHK/SETJE N/KUM.1/10/2019
NO. 36. 37. 38. 39. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I BNRI : Nomor 1236 P.94/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 Ditetapkan 30 Oktober 2018 Diundangkan 9 Januari 2019 BNRI : Nomor 9 P.95/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 Ditetapkan 7 November 2018 Diundangkan 20 Desember 2018 BNRI : Nomor 1699 P.96/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 Ditetapkan 13 November 2018 Diundangkan 19 Desember 2018 BNRI : Nomor 1676 P.97/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 Ditetapkan 13 November 2018 Diundangkan 19 Desember 2018 BNRI : Nomor 1677 JUDUL Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Tukar Menukar Kawasan Hutan KETERANGAN
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) yang mengatur pelayanan perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Ku m.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 917), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut- II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 376) sebagaimana telah beberapa kali diubah Tidak Berlaku Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021
NO. 40. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.98/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 Ditetapkan 15 November 2018 Diundangkan 27 Desember 2018 BNRI : Nomor 1751 JUDUL Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KETERANGAN terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut- II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 646), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk- Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 336); b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.7/PHPL/SET/ 3/2016 Pedoman Penyusunan, Penilaian, Pengesahan dan Pelaporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; dan c. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.18/PDASHL- SET/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021
NO. 41. 42. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.99/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 Ditetapkan 15 November 2018 Diundangkan 21 Desember 2018 BNRI : Nomor 1708 P.100/MENLHK/SETJE N/ KUM.1/11/2018 Ditetapkan 19 November 2018 Diundangkan 19 Desember 2018 BNRI : Nomor 1678 JUDUL Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/K UM.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KETERANGAN Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2017 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 577/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan Lingkup Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 332/Kpts-II/1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 577/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan Lingkup Departemen Kehutanan; b. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 17/Kpts/IIKum/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan Lingkup Departemen Kehutanan; dan c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Tidak Berlaku Dicabut dengan P.76/MENLHK/SETJE N/KUM.1/10/2019 Berlaku
NO. 43. 44. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.101/MENLHK/SETJE N/ KUM.1/11/2018 Ditetapkan 29 November 2018 Diundangkan 20 Desember 2018 BNRI : Nomor 1700 P.102/MENLHK/SETJE N/ KUM.1/11/2018 Ditetapkan 29 November 2018 Diundangkan 20 Desember 2018 BNRI : Nomor 1701 JUDUL Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik KETERANGAN Peraturan Perundang- undangan di Kementerian Lingkungan Hidup; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur pelayanan perizinan di bidang pembuangan Air Limbah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (3) Permohonan perizinan di luar sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sepanjang tidak ada perubahan kebijakan tentang: a. sektor yang Berlaku Tidak berlaku Dicabut dengan PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021
NO. 45. 46. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.104/MENLHK/SETJE N/ KUM.1/12/2018 Ditetapkan 27 Desember 2018 Diundangkan 21 Januari 2019 BNRI : Nomor 31 P.105/MENLHK/SETJE N/ KUM.1/12/2018 Ditetapkan 27 Desember 2018 Diundangkan 14 Januari 2019 BNRI : Nomor 16 JUDUL Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan KETERANGAN dikecualikan dari pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi; atau b. jenis perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui OSS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah Tidak Berlaku Berlaku
NO. 47. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I P.106/MENLHK/SETJE N/ KUM.1/12/2018 JUDUL Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KETERANGAN diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Ku m.1/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut- II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Ku m.1/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Berlaku
NO. NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNR I Ditetapkan 28 Desember 2018 Diundangkan 21 Januari 2019 BNRI : Nomor 32 JUDUL Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi 48. P.107/MENLHK/SETJE N/KUM.1/12/2018 Ditetapkan 28 Desember 2018 Diundangkan 14 Januari 2019 BNRI : Nomor 17 Perubahan Atas Peraturan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan New Peraturan yang Dicabut Tahun 2018 : 0 PerMen yang Direvisi Tahun 2018: 7 Permen yang dicabut Tahun 2018: 1 Permen yang Berlaku Tahun 2018: 40 ata›History Permen›History Permen 2018
KETERANGAN Dirubah dengan P.83/MENLHK/SETJE N/KUM.1/12/2019