Muhammadiyah Law Review 5 (1), Januari 2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5 KUHP YANG MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN AHMAD HANDOKO Pengacara Ahmad Handoko Law Office ABSTRACT Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Sebagiamana peristiwa hukum yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 119/Pid/2019/PN Liwa. Permasalahan yang akan di uriakan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian alat petukangan berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang memberikan keadilan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kata kunci: Pencurian, Pertimbangan Hakim, Keadilan. 1. PENDAHULUAN Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Pengertian pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri. Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya adalah suatu benda, dan unsurnya keadaan Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved, Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.1 Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaian pun tidak luput menjadi sasaran pencurian.2 Sebagiamana peristiwa hukum yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 119/Pid/2019/PN Liwa, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Rabu tanggal13 Maret 2019 sekira pukul 14:00 wib, saat itu terdakwa lewat di depan sebuah rumah di Pemangku Sembayung Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, dan melihat kalau ada tukang bangunan yang sedang mengerjakan pekerjaan pembangunan sebuah rumah, dan saat itu tukang sedang memotong kayu dengan menggunakan mesin Serkel, saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil alat tersebut, dan pada malam harinya dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa di Seranggas, terdakwa menuju rumah yang tadi siang terdakwa lihat sedang ada tukang yang bekerja, setelah sampai terdakwa mengecek keadaan disekitar rumah dan setelah dirasa aman, terdakwa langsung mencongkel gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng yang memang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, setelah pintu dapat dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mencari alat-alat pertukangan yang dilihat terdakwa tadi siang, dan tak lama kemudian terdakwa menemukan alat- alat pertukangan yang dicarinya didekat tumpukan semen dan keramik. Selanjutnya terdakwa memasukan 1 (satu) buah serkel, 1 (satu) buah Bor, 1 (satu) buah Gerindan dan 1 (satu) buah alat pencetak Batako kedalam 1 buah karung, lalu terdakwa keluar dan langsung membawa alat-alat pertukangan tersebut ke rumah terdakwa, dan berselang 3 hari kemudian terdakwa mengiklankan alat-alat pertukangan tersebut di media sosial Facebook terdakwa dengan harga Rp.650.00.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selang sehari 1 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm, 3 2 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 170. 31
32 Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko kemudian ada orang dari Pesisir Barat, Krui menawar alat-alat pertukangan yang terdakwa iklankan dan sepakat dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima pembayaran terdakwa kembali ke rumahnya dan uang hasil penjualan alat-alat pertukangan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, ketika terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. 3 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun permasalahan dalam karya ilmiah ini mengenai implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian alat petukangan berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang memberikan keadilan kepada masyarakat. 2. METODE Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim. Adapun Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 3 Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 119/Pid/2019/PN Liwa
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.4 Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelidikan dan penyidikan. b. Penuntutan. c. Pelaksanaan putusan. d. Pemberian jasa hukum e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang- undang ini. Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dari rumusan- rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu a. Unsur tingkah laku. b. Unsur melawan hukum. c. Unsur kesalahan. d. Unsur akibat konstitutif. e. Unsur keadaan yang menyertai. f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana. g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana i. Unsur objek hukum tindak pidana. j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana. k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 5 4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 152-153. 5 Solahuddin, KUHP, KUHAP dan KUHPdt, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 54. 33
34 Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa: Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya. Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian melihat dari beberapa faktor, diantaranya : a. Kesalahan pembuat pidana. b. Motif dan tujuan tindak pidana. c. Cara melakukan tindak pidana. d. Sikap batin pembuat tindak pidana. e. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana. f. Sikap dan tindakkan pembuat setelah melakukan tindak pidana. g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana. h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. i. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. j. Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh Hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah: Alasan yang meringankan : a. Belum pernah dihukum atau residivis. Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. b. Sopan dalam persidangan. Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati smua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana. c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan. Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya. d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya. Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyasali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. e. Belum sempat menikmati hasil curian. Apabila terdakwa diketahui belum menikmati hasil curiannya karena sudah lebih dahulu ditangkap, hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya maka barang itu dipastikan akan masih utuh dan dapat dijadikan barang bukti dipengadilan dan mempermudah pembuktian di persidangan. f. Mengembalikan barang hasil curiannya. Apabila terdakwa dapat mengembalikan hasil curiannya kepada korban, hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan sanksi pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dikarenakan penderitaan atau kerugian yang dialami korban dapat dikurangi karena barang yang dicuri oleh terdakwa bisa dikembalikan. g. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Hal ini dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim agara terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara mengingat terdakwa adalah sebagi tulang punggung 35
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko keluarga. Diharapkan dengan hukuman penjara yang dijatuhkan pada dirinya membuatnya menyesal dan tidak lagi melakukan tindak pidana. h. Terdakwa mencuri karena himpitan ekonomi Hal ini dijadikan pertimbangan oleh hakim mengingat terdakwa bukanlah penjahat yang sebenarnya. Terdakwa mencuri dikarenakan terdesaknya untuk memenuhi hidupnya. Oleh karena itu hakim menjadikan hal ini sebagai alasan untuk memperingan sanksi pidana penjara yang hendak dijatuhkan agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara dan tidak terlalu lama bergaul dengan sesama napi di dalam penajara yang akan dikhawatirkan akan merusak diri terdakwa. i. Nilai atau harga benda yang menjadi objek pencurian tidak terlalu tinggi. Apabila objek pencurian yang dinilai tidak terlalu tinggi, maka dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim sebagai alasan dalam meringankan sanksi pidana dalam putusan yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dirasa tidak adil apabila seorang pelaku tindak pidana pencurian yang mencuri barang-barang yang nilai atau harganya murah dijatuhi hukuman yang berat. Selain itu, objek atau benda yang dicuri memiliki nilai atau harga yang relatif rendah atau murah maka kerugian yang dialami krban pun juga tidak seberapa berat. Begitu juga sebaliknya, berdasarkan ketiga putusan yang dijabarkan di atas terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memperberat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhinya, yaitu : a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana pencurian. Terjadinya tindak pidana pencurian di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat di sekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana pencurian berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat. b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa. c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir). 36
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) Saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya. d. Menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Sangat jelas tindak pidana pencurian akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak yang menjadi korban. Korban akan kehilangan harta benda yang dimiliknya akibat dicuri oleh pelaku. Maka hal ini dijadikan pertimbangan bagi hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. e. Hasil curian Seperti pelaku diketahui hasil dari mencuri dipergunakan untuk berfoya-foya, pelaku mencuri sebagai mata pencahariannya. Maka hal ini dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana f. Tindak pidana lain. Seperti pelaku diketahui bahwa ada tindak pidana lain yang dilakukan sebelum pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhakn sanksi pidana penjara dalam putusan terjadap pelaku tindak pidana. g. Riwayat hidup. Riwayat hidup terdakwa juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk dijadikan sebagai alasan pemberat. Apabila dikethui terdakwa mempunyai riwayat hidup yang buruk dan diketahui sering terlibat dalam aksi kejahatan maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat oleh hakim menjatuhkan putusan. h. Hilangnya nyawa Pada tindak pidana pencurian, apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain hakim dapat memberikan pemberatan sanksi yang akan dijatuhkan. Dan itu termasuk pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian. i. Unsur berencana Pada tindak pidana pencurian, apabila para pelaku tindak pidana sudah merencanakan atau mempersiapkan untuk melancarakan perbuatannya, maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Melihat dasar hukum pertimbangan hakim dalam menindak Perkara Nomor 119/Pid.B/2019/PN Liwa, Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: a) Tidak dapat mengembalikan hasil curiannya karena sudah dinikmati atau sudah dijual. b) Menunjukkan sikap berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan. 37
38 Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko c) Menimbulkan kerugian materiil bagi korban. d) Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. e) Adanya unsur berencana sebelum melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah aksi pencurian. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah : a) Adanya sikap terus terang dalam persidangan. b) Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya. c) Sopan dalam persidangan. d) Belum pernah dihukum atau residivis. e) Himpitan ekonomi yang memaksa korban untuk mencuri. f) Belum sempat menikmati hasil curiannya. g) Adanya tanggung jawab sebagai tulang punggung utama dalam keluarga. h) Mengembalikan barang hasil curiannya. Hal-hal tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: "Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.6 Sistem hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian. dan penderitaan para korban hilang karena kejahatan. Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal. Dengan kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem 6 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 127
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan restoratif, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kejahatan. 4. PENUTUP Adapun kesimpulan dalam karya ilmiah ini hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan agar dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum. Daftar Pusataka Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Mandar Maju, Bandung, 2007 Nawawi Arief, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006 Solahuddin, KUHP, KUHAP dan KUHPdt, Visimedia, Jakarta, 2008 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kitab Undang Undang Hukum Pidana Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 119/Pid/2019/PN Liwa 39