Putusan Nomor : PUT- 114109.16/2014/PP/M.XB Tahun 2019 Jenis Pajak : PPN K AJA P Tahun Pajak : 2014 Pokok Sengketa : bahwa nilai yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah sebesar koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Rp71.621.421.302,00 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014, terdiri atas: 1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Ekspor sebesar ... Rp 2. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang 61.084.805,00 PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar ... Rp71.560.336.497,00 N Yang tidak disetujui Pemohon Banding; DILA Menimbang: bahwa hasil pembahasan pokok-pokok sengketa sebagai berikut: 1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Ekspor sebesar Rp61.084.805,00 Menurut Terbanding: A G N E P Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009: Pasal 1,Pasal 4 huruf a, Pasal 7 ayat (2); Tanggapan Terbanding: Bahwa Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding yang tertuang dalam surat keberatannya, Pemohon Banding menjelaskan bawah koreksi Pemeriksa tersebut timbul karena pada saat penerbitan invoice, Wajib Pajak belum melakukan pencatatan atas penjualan ekspor tersebut sesuai dengan syarat penjualan yakni diterima dalam kondisi baik di tempat pembeli; RIAT ETA R K E S Bahwa setelah sparepart tersebut sampai di pihak pembeli dan dilakukan pengecekan, ternyata terdapat beberapa sparepart yang rusak sehingga sparepart tersebut dimusnahkan di tempat pembeli; Bahwa sehingga, atas sparepart yang dimusnahkan tersebut tidak diakui sebagai penjualan oleh Wajib Pajak sesuai dengan syarat penjualan dengan pembeli; Bahwa Koreksi sebesar Rp61.084.805,00 tersebut merupakan nilai sparepart yang dimusnahkan karena diterima tidak dalam kondisi baik. Sampai saat ini, prosedur pembetulan PEB belum mencakup kondisi yang Wajib Pajak alami sehingga Wajib Pajak tidak dapat membetulkan PEB tersebut; Bahwa pada saat proses keberatan, telah dikirimkan surat permintaan buku, catatan, data dan informasi berupa semua dokumen retur barang dan atau pemusnahan spare part mesin ATM yang dilakukan untuk Masa Pajak Desember 2014 untuk membuktikan alasan Pemohon Banding namun sampai dengan dibuatnya laporan ini Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen dimaksud; Bahwa Surat Permintaan Data, penjelasan dan pembuktian tertulis yang telah disampaikan kepada Pemohon Banding sebagai berikut: 1) Permintaan I : Nomor: S- 7055/WPJ.07/BD.05/2016 tanggal 26 Juli 2016; 2) Permintaan II : Nomor S- 70015/VVPJ.07/BD.05/2016 tanggal 09 Desember 2016; 3) Permintaan Tambahan : S- 370/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 25 Januari 2017;
Bahwa permintaan Tambahan S- 370/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 25 Januari 2017 secara khususmeminta data terkait koreksi ini. Data yang diminta yaitu: K AJA P 1) Semua dokumen ekspor Desember 2014; yang dilakukan Pemohon Banding untuk Masa Pajak 2) Semua dokumen retur barang dan atau pemusnahan spare part mesin ATM yang dilakukan untuk Masa Pajak Desember 2014; Bahwa namun sampai dengan dibuatnya laporan, Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan data dimaksud; Bahwa berdasarkan uraian penelitian tersebut di atas, maka koreksi Terbanding atas penjualanekspor sudah sesuai dengan pembukuan/pencatatan Pemohon Banding; N Bahwa oleh karena itu, maka koreksi Pemeriksa atas penjualan ekspor Rp61.084.815,00 tetap dipertahankan; DILA Menurut Pemohon Banding: Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesar Rp61.084.805,00. Koreksi tersebut timbul atas pencatatan sparepart yang rusak pada saat Pemohon Banding melakukan ekspor sparepart mesin ATM kepada Wincor Nixdorf Pte. Ltd Singapore; A G N E P Bahwa pada saat penerbitan invoice, Pemohon Banding belum melakukan pencatatan atas penjualan ekspor tersebut sesuai dengan syarat penjualan, yakni diterima dalam kondisi baik di tempat pembeli. Setelah Pemohon Banding telusuri lebih lanjut, selisih tersebut disebabkan karena sparepart tersebut sampai di tempat pembeli pada dua waktu yang berbeda sehingga terdapat perbedaan waktu saat pengakuan penjualan oleh Pemohon Banding; Bahwa berikut ini Pemohon Banding sampaikan penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut: Pada bulan Desember 2014, Pemohon Banding mengirimkan sparepart dengan jumlah masing-masing sebesar USD 6,518.20 dan USD 12,285.98 kepada Wincor Nixdorf Pte Ltd; Selanjutnya, Wincor Nixdorf Pte Ltd memberikan informasi barang tersebut telah diterima dengan nilai USD 3,928.28 dan USD 10,019,42; RIAT ETA R K E S Pemohon Banding menerbitkan invoice dengan Nomor 511010540 dan 511010539 dengan jumlah USD 3,928.28 dan USD 10,019,42 berdasarkan konfirmasi dari Wincor Nixdorf Pte Ltd.; Setelah itu, pihak Wincor Nixdorf Pte Ltd memberikan informasi bahwa terdapat barang yang diterima sebesar USD 2,590 dan 2,266.56 dan Pemohon Banding menerbitkan invoice nomor 511010980 dan 511011274 dengan total sebesar USD 2,590 dan 511011275 dan 511010979 dengan total sebesar 2,266.56 atas konfirmasi tersebut; Sehingga tidak terdapat selisih dengan penjualan yang diakui oleh Terbanding Keberatan; Bahwa atas sengketa ini, Terbanding mengenakan denda sebesar 2% atas selisih nilai eksportersebut berupa Surat Tagihan Pajak; Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terdapat cukup bukti bahwa Terbanding telah keliru di dalam melakukan analisa dan pengenaan atas nilai ekspor sehingga koreksi harus dibatalkan seluruhnya; Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya sama dengan surat banding dan bantahannya, perihal Kesimpulan Akhir (Bukti P-18) yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa koreksi disebabkan karena adanya pencatatan sparepart yang rusak pada saat Pemohon Banding melakukan ekspor sparepart mesin ATM kepada Wincor Nixdorf Pte. Ltd Singapore; sebesar Bahwa perlu diketahui bahwa pada saat penerbitan invoice, Pemohon Banding belum melakukan pencatatan atas penjualan ekspor tersebut sesuai dengan syarat penjualan, yakni diterima dalam kondisi baik di tempat pembeli. Setelah Pemohon Banding telusuri lebih lanjut,
selisih tersebut disebabkan karena sparepart tersebut sampai di tempat pembeli pada dua waktu yang berbeda sehingga terdapat perbedaan waktu saat pengakuan penjualan oleh Pemohon Banding; K AJA P Bahwa atas koreksi terkait dengan penjualan eskpor, Terbanding menghendaki agar dilakukan uji bukti lebih lanjut terhadap transaksi ekspor yang telah dijelaskan oleh Pemohon Banding di atas. Namun dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka uji bukti tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, Pemohon Banding setuju terhadap koreksi atas penjualan ekspor sebesar Rp 61.084.805,00; Menurut Majelis: Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan membandingkan nilai ekspor yang terdapat dalam dokumen ekspor Pemohon Banding yaitu; Commercial invoice, Packing list, Shipment waybill, Invoice dengan nilai yang terdapat dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014, tersebut Terbanding menemukan selisih sebesar Rp61.084.805,00 yang berdasarkan hal menjadi nilai pokok sengketa; N DILA Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi disebabkan karena adanya sparepart yang rusak pada saat Pemohon Banding melakukan ekspor sparepart mesin ATM kepada Wincor Nixdorf Pte. Ltd Singapore; Bahwa alasan Pemohon Banding belum melakukan pencatatan atas penjualan ekspor tersebut adalah karena sesuai dengan syarat penjualan yakni dicatat apabila barang tersebut diterima dalam kondisi baik di tempat pembeli pada saat penerbitan invoice. Bahwa setelah sparepart tersebut sampai di pihak pembeli dan dilakukan pengecekan, ternyata terdapat beberapa sparepart yang rusak sehingga sparepart tersebut dimusnahkan di tempat pembeli, dan atas sparepart yang dimusnahkan tersebut tidak diakui sebagai penjualan oleh Pemohon Banding sesuai dengan syarat penjualan dengan pembeli. A G N E P Bahwa selain itu selisih tersebut disebabkan karena sparepart tempat pembeli pada dua waktu yang berbeda sehingga terdapat perbedaan waktu saat pengakuan penjualan oleh Pemohon Banding. Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon Banding tidak dapat membetulkan PEB tersebut dan tidak dapat menyerahkan data-data dimaksud; tersebut sampai di Bahwa menurut Majelis, bahwa terhadap barang yang rusak atau dikembalikan (retur) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan: RIAT ETA R K E S Pasal 5A ayat (1), "Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut."; Penjelasan: "Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi: a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan; b. Biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau c. Biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut"; Bahwa kenyataannya, barang tersebut adalah barang dengan tujuan ekspor dan sparepart (barang) yang rusak tersebut tidak dikembalikan oleh Pembeli, tetapi dimusnahkan di tempat
pembelinya, sehingga diperlukan dokumen-dokumen pendukung dari Pemohon Banding mengenai bukti pemusnahannya. Bahwa apabila dilakukan pemusnahan atas Barang Kena Pajak, maka harus dilakukan dengan Berita Acara Pemusnahan dan disaksikan oleh para pihak yang berwenang; K AJA P Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 yang telah disempurnakan menjadi PP 24/2002 dalam Pasal 7 ayat (2), berbunyi : "Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak, tidak karena bencana alam ataupun sebab lain di mengakibatkan dilakukan penyesuaian Pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut."; Bahwa dalam persidangan, atas koreksi terkait dengan penjualan eskpor tersebut, Majelis memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding agar dilakukan uji bukti lebih lanjut terhadap transaksi ekspor dan pemusnahan sebagian barang ekspor tersebut; N Bahwa berdasarkan kesimpulan akhir Pemohon Banding (Bukti P-18) Pemohon Banding menyatakan setuju dilakukan koreksi atas penjualan ekspor sebesar Rp61.084.805,00. Berdasarkan hal Pengenaan Pajak Ekspor sebesar Rp61.084.805,00 tetap dipertahankan; tersebut Majelis berkesimpulan, bahwa koreksi Terbanding atas Dasar 2. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp71.560.336.497,00, 2. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp71.560.336.497,00, A G N E P Menurut Terbanding: Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009: Pasal 12, Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (3); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009: Pasal 4 ayat (1); RIAT ETA R K E S 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009: Pasal 4 ayat (1); RIAT ETA R K E S Bahwa Pengujian atas koreksi dilakukan dengan menentukan jumlah transaksi kredit perkiraan sales 50200000 (Sales of Information Technology Product) dan 50280000 (Services) setelah dilakukan penyesuaian atas kemungkinan koreksi dan salah pencatatan untuk angka yang sama persis pada mutasi kredit dan debit; Bahwa DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Pemeriksa dan Pemohon Banding masing-masing adalah sebagai berikut: Jumlah peredaran usaha menurut Pemeriksa (Rp) 6.968.866.208,00 135.052.354.170,00 3.136.704.100,00 2.948.243.882,00 26.386.224,00 148.132.554.584,00 Net sales service FO Sales 3rd Parties A Net sales service material Net sales service FO Sale to afiliated comp II Jumlah peredaran usaha Jumlah peredaran usaha menurut SPM PPN Penjualan ekspor Penjualan PPN dipungut sendiri Penjualan PPN dipungut pemungut Jumlah peredaran usaha 257.520.773,00 27.215.870.052,00 49.098.827.334,00 76.572.218.159,00 71.560.336.425,00 Koreksi
Bahwa contoh jurnal penjualan yang disajikan Pemohon Banding, tidak sesuai dengan faktur pajak; Bahwa pada Faktur Pajak, Pemohon Banding hanya menyerahkan Barang Kena Pajak berupa mesin ATM sedangkan pada jurnal penjualan, pencatatan meliputi revenue mesin banking, revenue mesin profesional service (meliputi fixed cost implementation, camera, varibale cost), revenue mesin service banking (meliputi installation and warranty); K AJA P Bahwa Pemohon Banding juga tidak memberikan contoh kontrak penjualan sebagaimana telah diminta Terbanding melalui surat permintaan buku, catatan, data, dan informasi sebanyak 2 (dua) kali dengan mengirimkan Surat Nomor S-8493/WPJ.07/BD.05/2016 tanggal 20 September 2016 dan S- 160/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 12 Januari 2017; 243/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 2017 20 dan Nomor S- Januari Bahwa dari softcopy general ledger yang dipinjamkan Pemohon Banding, tidak dapat ditelusuri angka-angka dan pos mana saja yang termasuk ke dalam pos peredaran usaha sebagaimana dimaksud Pemohon Banding dalam surat keberatannya; N DILA Bahwa Pemohon Banding tidak memberikan perhitungan equaliasi peredaran usaha menurut Pemohon Banding beserta dokumen pendukung berupa asli faktur pajak yang disengketakan, invoice penjualan, bukti penyerahan barang/jasa, bukti agreement/kontrak perjanjian, pembayaran berupa rekening koran/kas/bank, perhitungan selisih kurs sehingga tidak dapat diketahui berapa sesungguhnya penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak Januari s/d November 2014; A G N E P Bahwa berdasarkan data/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses keberatan, Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya; Bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan bahwa sengketa atas DPP PPN berkaitan dengan sengketa peredaran usaha yang diajukan bersamaan oleh Pemohon Banding. Bahwa terkait sengketa peredaran usaha yang menjadi dasar koreksi Terbanding adalah akun penjualan, yang menurut Terbanding secara akuntansi pada umumnya akun penjualan adalah apa yang disisi kredit berupa penghasilan dan hal itulah yang menjadi dasar koreksi Terbanding. Menurut Terbanding dalam sengketa ini Pemohon Banding melakukan mekanisme yang sebenarnya tidak lazim dalam akuntansi, karena Pemohon Banding setelah mengkredit akun penjualan kemudian dengan alasan untuk keperluan internal Pemohon Banding melakukan internal split revenue terhadap akun penjualan tersebut; RIAT ETA R K E S Bahwa menurut Terbanding apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut memerlukan pembuktian karena hal ini melanggar prinsip-prinsip umum dalam akuntansi, karena menurut Terbanding sisi kredit dari buku besar penjualan seharusnya adalah penghasilan, tidak seperti pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah bukan penghasilan karena Pemohon Banding melakukan internal split revenue, sehingga menurut Terbanding hal tersebut harus dibuktikan; Bahwa selain itu, berdasarkan penelitian atas data/dokumen Pemohon Banding berupa jurnal ledger, Terbanding berpendapat sebagai penjualan, berikut: faktur pajak, surat penawaran, general Bahwa berdasarkan penelitian pada surat penawaran Nomor 510/EITDiv/PO/YN/09/14 tanggal 24 September 2014, hal Trade in ATM, Ref : 530000000595, diketahui bahwa pesanan ATM sebanyak 24 Unit (@ USD 7,000.00 per unit) ditukar tambah (trade in) dengan ATM lama senilai 400 USD per unit). Dengan demikian, harga yang akan dibayar oleh pihak penjual adalah USD 6,600.00 per unit (USD 7,000.00 - USD 400.00); Bahwa atas penjualan mesin ATM sebanyak 24 unit tersebut, Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 3 Faktur (untuk penyerahan 20 unit, 3 unit, dan 1 unit) dengan nilai per unit USD 6,600.00; Bahwa menurut Terbanding, penerbitan faktur pajak tersebut tidak mencerminkan transaksi yang sesungguhnya;
Bahwa pada kenyataannya, harga per unit mesin ATM adalah sebesar USD 7,000.00 per unit bukan USD 6,600.00 per unit; Bahwa pengurangan sebesar USD 400.00 per unit seharusnya dicatat Pemohon Banding pada pembelian mesin ATM bekas dan diterbitkan Faktur Pajak tersendiri, bukan sebagai pengurang penjualan mesin ATM; K AJA P untuk Bahwa pencatatan/jurnal yang dilakukan oleh Pemohon Banding beserta dokumen pendukungnya; setiap terhadap dibuktikan dalam persidangan Terbanding meminta Menurut Pemohon Banding: Tanggapan Pemohon Banding atas rekonsiliasi peredaran usaha: Bahwa dalam menentukan peredaran usaha Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2014 - Desember 2014, dalam proses keberatan Terbanding hanya memperhitungkan sisi kredit dari beberapa akun peredaran usaha yaitu akun No. 50200000 dan akun No. 50280000; N DILA Bahwa dalam membandingkan peredaran usaha antara pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan SPT PPN Masa Pajak Januari 2014 - Desember 2014, Terbanding seharusnya memperhitungkan sisi debit dan kredit seluruh akun peredaran usaha yang terkait satu sama lain sebagai satu kesatuan dari akun peredaran usaha. Berikut ini rekonsiliasi peredaran usaha untuk Masa Pajak Januari 2014 - Desember 2014 menurut Pemohon Banding: N a m a A k u n N o . A k u n J u m l a h A G N E P 6 3 8 .1 7 2 .3 0 8 .8 3 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Sa le s 3 r d p a r t ie s , A R C c o m p a n ie s fo r e ig n 5 0 4 0 0 0 0 0 Sa le s t o a ffilia t e d 6 0 .1 7 4 .3 0 7 3 .5 1 6 .5 7 5 .1 8 1 5 0 4 0 0 0 1 0 Sa le s t o a ff.c o m p .lis t p r ic e o u t s .Ge r m . 5 0 1 0 0 0 0 0 N e t Sa le s Ha r d w . 0 (7 .2 7 2 .2 8 1 ) 5 0 1 9 0 0 0 0 R e v e n u e 3 r d p a r t y Se r v ic e s 5 0 2 0 0 9 2 0 So ft w . M a in t . 3 r d 1 .3 2 5 .6 9 3 .0 1 5 9 0 9 .8 1 3 .2 4 6 5 0 2 0 9 9 2 0 P DR 5 0 2 0 0 9 2 0 1 7 3 .6 6 5 .9 2 7 .1 4 5 5 0 2 8 0 0 0 0 N e t Sa le s Se r v ic e M a in t e n a n c e F o r e ig n Co 5 0 2 8 9 0 0 0 N e t Sa le s Se r v ic e M a in t e n a n c e P DR (1 6 .0 8 1 .4 7 2 .4 1 2 ) 1 6 .6 3 1 .2 9 2 .4 4 2 5 0 2 9 0 0 0 0 N e t Sa le s Se r v ic e F o r e ig n Co u n t r y J u m la h P e r e d a r a n U s a h a M e n u r u t GL 8 1 8 .1 9 3 .0 3 9 .4 7 6 RIAT ETA R K E S J u m la h P e r e d a r a n U s a h a M e n u r u t SP T P P N M a s a P a ja k J a n u a r i - De s e m b e r 2 0 1 4 7 5 3 .5 2 1 .9 4 6 .0 7 3 6 4 .6 7 1 .0 9 3 .4 0 3 Se lis ih P e r e d a r a n U s a h a R e ko n s ilia s i: 8 7 .1 1 2 .5 5 4 Sa ld o A w a l P e n e r im a a n U a n g M u ka Sa ld o A kh ir P e n e r im a a n U a n g M u ka (7 1 .4 9 2 .0 3 7 .7 9 8 ) (6 .7 3 3 .8 3 1.8 4 1) Se l is ih k u r s M a s a P a j a k J a n u a r i - D e s e m b e r 2 0 14 Bahwa penjelasan Pemohon Banding atas rekonsiliasi Pemohon Banding diatas adalah sebagai berikut: 1) Akun peredaran usaha Pemohon Banding terdiri dari banyak akun di General Ledger, dimana dalam hal ini Terbanding hanya mengambil dua akun dalam menentukan peredaran usaha Pemohon Banding; 2) Selisih yang terdapat dalam rekonsiliasi Pemohon Banding berasal dari penerimaan uang muka/downpayment (DP) dari pelanggan dalam transaksi penjualan Pemohon Banding. Perlu diketahui Bahwa Pemohon Banding mengadopsi metode pengakuan penghasilan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak penjualan kepada pembeli. Dengan dasar tersebut maka timbul perbedaan waktu antara pencatatan penjualan di pembukuan dengan pelaporan penjualan di SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2014 - Desember 2014; 3) Terdapat perbedaan penggunaan kurs antara saat pencatatan penjualan di pembukuan (kurs pencatatan) dan saat pelaporan di SPT Masa PPN (kurs pajak). Hal ini juga menyebabkan tersebut. Dengan demikian, Pemohon Banding timbulnya selisih di dalam rekonsiliasi berpendapat bahwa rekonsiliasi yang dibuat oleh Terbanding sangat tidak tepat karena koreksi yang dilakukan Terbanding justru mengakibatkan nilai penjualan perusahaan tidak
mencerminkan nilai yang sebenarnya; Tanggapan Pemohon Banding atas Permintaan buku, catatan, data, dan informasi pada proses Keberatan: Bahwa selama proses keberatan Pemohon Banding telah menanggapi Surat Permintaan buku, catatan, S- 243/WPJ.07/BD.05/2017 dengan menyampaikan dokumen yang diminta oleh Terbanding yang dapat dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 6 Oktober 2016, 17 November 2016 dan 17 Februari 2017 berupa: data dan informasi Nomor S- 8493/WPJ.07/BD.05/2016 dan Akta pendirian dan perubahan terakhir; SPT Masa PPN masa Maret dan April 2014, beserta lampiran; General Ledger Tahun 2014; Penjelasan dan perhitungan rekonsiliasi peredaran usaha tahun 2014 dengan penyerahan terutang PPN masa Januari-November 2014; Akta pendirian dan perubahan terakhir; SPT Masa PPN masa Maret dan April 2014, beserta lampiran; General Ledger Tahun 2014; Penjelasan dan perhitungan rekonsiliasi peredaran usaha tahun 2014 dengan penyerahan terutang PPN masa Januari-November 2014; N Surat penjelasan atas jurnal split revenue; Surat Kuasa Khusus; DILA Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berpendapat bahwa tanggapan Terbanding atas permintaan buku, catatan, data dan informasi sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga dapat menyesatkan Majelis Pengadilan Pajak; Tanggapan atas penjualan mesin ATM: A G N E P Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan contoh dokumen penjelasan berupa jurnal penjualan, faktur pajak, General Ledger, dan Surat Penawaran Nomor 510/EITDiv/PO/YN/09/14 tanggal 24 September 2014; Bahwa dalam transaksi tersebut, Pemohon Banding telah sepakat dengan konsumen, di mana transaksi penjualan Pemohon Banding termasuk dalam pembelian ATM lama (trade-in) senilai USD 400 per unit; Bahwa adapun harga penjualan mesin ATM baru adalah sebesar USD 7,000, Hal ini terjadi karena pada dasarnya pembelian mesin ATM oleh konsumen ialah untuk menggantikan mesin ATM dengan tipe lebih lama; RIAT ETA R K E S Bahwa sesuai kesepakatan Pemohon Banding dengan konsumen, transaksi penjualan dan pembelian ATM lama (trade-in) akan diperhitungkan bersamaan sehingga menghasilkan harga per unit sebesar USD 6,600; Bahwa terlepas dari penjelasan Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding tidak setuju dengan tanggapan Terbanding mengenai harga unit Mesin ATM karena yang menjadi sengketa dalam koreksi ini adalah akibat dari rekonsiliasi peredaran usaha sebagaimana telah Pemohon Banding jabarkan pada huruf (a) atas transaksi penjualan mesin ATM dan bukan sengketa penentuan harga jual Mesin ATM; Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat Bahwa tanggapan Terbanding atas penentuan harga jual mesin ATM tidak relevan dengan koreksi yang disengketakan; Tanggapan Pemohon Banding atas Jurnal Split Revenue: Bahwa pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung atas "internal split revenue" tersebut kepada Terbanding pada tanggal 2 Februari 2017 berupa ilustrasi jurnal penjualan, invoice penjualan dan Faktur Pajak, perjanjian jual beli dengan pelanggan, dan general ledger akun-akun peredaran usaha/penjualan; Berikut ini adalah penjelasan Pemohon Banding atas penjelasan dari contoh atas pencatatan "internal split revenue": Bahwa pada saat melakukan pencatatan penjualan mesin ATM, Pemohon Banding mencatat penjualan di sisi kredit (Tahap 1); Bahwauntuk kepentingan internal, Pemohon Banding melakukan internal split revenue;
Bahwa pada dasarnya, internal split revenue digunakan untuk mengidentifikasi komponen penghasilan dengan lebih spesifik dimana informasi terkait alokasi penghasilan berdasarkan komponen penghasilan yaitu atas mesin ATM, servicefee, jasa instalasi dan garansi yang merupakan bagian dari penjualan mesin ATM, adalah untuk kepentingan internal perusahaan Pemohon Banding (Tahap 2); K AJA P revenue ini Bahwa perlu diketahui bahwa proses pencatatan internal split tidak mempengaruhi nilai nominal penjualan yang Pemohon Banding catat di dalam pembukuan; Bahwa dalam proses Pemeriksaan dan Keberatan, Terbanding hanya mengakui sebagian akun-akun terkait penjualan di sisi debet yang menurut Pemohon Banding sangat tidak tepat karena untuk mengakomodasi proses internal split revenue dimaksud Terbanding juga harus mempertimbangkan seluruh sisi debet atas akun-akun peredaran usaha Pemohon Banding; N Bahwa dengan tidak diperhitungkannya sisi debet dari akun-akun terkait penjualan tersebut, maka akan mengakibatkan nilai nominal penjualan melebihi nilai peredaran usaha yang nyata-nyata diperoleh oleh Pemohon Banding; DILA Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut ilustrasi jurnal penjualan mesin ATM: Tahap 1 transaksi tersebut sebagai piutang bagi perusahaan dan mengkredit akun penjualan sebesar USD 132,000, berikut ini contoh jurnal pencatatan: 1. Pada saat jual-beli dilakukan, Pemohon Banding mencatat transaksi A G N E P (Jurnal 1a), (D) A c c o u n t R e c e iv a b le 2 4 2 1 0 0 0 0 1 4 5 .2 0 0 ,0 0 Sa le s 3 r d p a r t ie s 5 0 2 0 0 0 0 0 1 3 2 .0 0 0 ,0 0 (K ) (K ) 1 3 .2 0 0 ,0 0 4 7 2 3 0 0 0 0 V a lu e A d d e d T a x Tahap 2 2. Dikarenakan penjualan tidak hanya diperoleh dari penjualan mesin ATM namun juga berasal dari jasa/service dan lainnya, untuk keperluan internal, Pemohon Banding melakukan internal split revenue, di mana Pemohon Banding mendebet sebagian nominal penjualan pada jurnal di nomor 1 sesuai dengan nilai servicefee, garansi, dan lainnya, yaitu sebesar USD 12,494.80 dan mencatat jurnal sebagai berikut: RIAT ETA R K E S (Jurnal 1a-1), 50200000 47230000 24210000 Sales 3rd parties Value Added Tax (D) (D) (K) 12.494,80 1.249,48 Account Receivable 13.744,28 3. Di hari yang sama, Pemohon Banding akan mengkreditkan kembali akun penjualan berdasarkan alokasi atas komponen servicefee, garansi dan lainnya ke beberapa akun penjualan untuk kepentingan internal, yaitu masing-masing sebesar USD 4,494.80, USD 3,000, dan USD 5,000 sehingga nilai penjualan pada transaksi di jurnal 1a dalam tabel di bawah telah tercermin kembali pada jurnal berikut. (Jurnal 1a-2), 3. Di hari yang sama, Pemohon Banding akan mengkreditkan kembali akun penjualan berdasarkan alokasi atas komponen servicefee, garansi dan lainnya ke beberapa akun penjualan untuk kepentingan internal, yaitu masing-masing sebesar USD 4,494.80, USD 3,000, dan USD 5,000 sehingga nilai penjualan pada transaksi di jurnal 1a dalam tabel di bawah telah tercermin kembali pada jurnal berikut. (Jurnal 1a-2), (D) 2 4 2 1 0 0 0 0 4 .94 4 ,28 Sa le s 3 r d p a r t ie s 5 0 2 0 0 0 0 0 (K ) 4 .4 94 ,80 4 4 9,4 8 V a lu e A d d e d T a x 4 7 2 3 0 0 0 0 (K ) (J u r n a l 1 a -3 ) 2 4 2 1 0 0 0 0 A c c o u n t R e c e iv a b le 8.800,00 (D) 5 0 2 9 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 4 7 2 3 0 0 0 0 Ot h e r .Se r v R e v / o Ge r Sa le s 3 r d p a r t ie s V a lu e A d d e d T a x 3.000,00 5.000,00 800,00 (K ) (K ) (K ) Bahwa besar nilai penjualan Pemohon Banding sebesar USD 132,000 tidak berubah dengan
adanya "internal split revenue" dan penjualan tersebut telah Pemohon Banding catat dalam pembukuan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut: Keterangan Kredit Debit Kredit Kredit Kredit Jumlah Akun Pendapatan 50200000 50200000 50200000 50290000 50200000 Jurnal 1a 1a-1 1a-2 1a-3 K AJA P 132.000,00 12.494,80 4.494,80 3.000,00 5.000,00 132.000,00 Jumlah Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Terbanding harus memperhitungkan sisi debet dan kredit pada akun-akun peredaran usaha Pemohon Banding; Bahwa karena pencatatan peredaran usaha Pemohon Banding melibatkan jurnal "internal split revenue" pada akun debet dan kredit oleh karena itu koreksi yang dilakukan Terbanding mengakibatkan jumlah penjualan perusahaan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya; N Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding telah memberikan data dan dokumen serta bukti-bukti pada saat proses pemeriksaan dan keberatan; DILA Tanggapan Pemohon Banding atas Ketidakkonsistenan Terbanding dalam mengambil Akun Peredaran Usaha sebagai dasar Rekonsiliasi: Bahwa pada saat proses pemeriksaan PPN untuk Masa Pajak Januari 2014 - Desember 2014, Terbanding hanya memperhitungkan sisi kredit akun Nomor 50200000, 50280000, 50289000, 50290000 dan 50400010 sebagai komponen peredaran usaha; A G N E P Bahwa namun pada proses keberatan, Terbanding menghitung akun peredaran usaha dengan Nomor 50200000 dan Nomor 50280000 sebagaimana tertulis dalam SPUH halaman 1; Bahwa sedangkan dalam proses pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2014, Terbanding memperhitungkan sisi kredit akun Nomor 50200000 dan Nomor 50280000 sebagai komponen peredaran usaha; Bahwa oleh karena itu, atas ketidakkonsisten dalam mengambil akun-akun penjualan sebagai dasar rekonsiliasi dalam proses pemeriksaan dan keberatan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Banding; RIAT ETA R K E S Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya sama dengan surat banding dan bantahannya, perihal kesimpulan akhir (Bukti P-18) yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa koreksi disebabkan karena Terbanding hanya memperhitungkan 4 (empat) akun dari General Ledger (GL) yang terkait peredaran untuk masa Desember 2014 sedangkan menurut Pemohon Banding, seharusnya terdapat lebih dari 4 (empat) akun GL terkait peredaran usaha yang seharusnya diperhitungkan oleh Terbanding untuk masa Desember 2014. Terbanding juga tidak memperhitungkan beberapa sisi debit pada salah satu akun tersebut yaitu akun Nomor 50200000; Bahwa selanjutnya Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan uji bukti atas perbedaan pendapat tersebut, berdasarkan uji bukti yang telah dilakukan Pemohon Banding dan Terbanding didapatkan fakta: Terbanding telah memahami bahwa Terbanding seharusnya memperhitungkan lebih dari 4 (empat) akun untuk masa Desember 2014; rekonsiliasi untuk Masa Desember 2014 sebagaimana Terbanding telah memahami dijelaskan dalam Berita Acara; Terbanding telah memahami bahwa pendekatan rekonsiliasi yang dilakukan pada saat proses pemeriksaan telah mengakibatkan nilai penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menjadi tidak sesuai dengan fakta; Bahwa dengan demikian, sesuai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung yang telah diujikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp71.560.336.497,00
sudah seharusnya dibatalkan dikarenakan Terbanding telah memahami angka rekonsiliasi dan bukti-bukti yang telah diberikan pada saat proses uji bukti; Menurut Majelis: K AJA P Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp71.560.336.497,00; Bahwa Terbanding melakukan Pengujian atas koreksi dengan menentukan jumlah transaksi kredit perkiraan sales 50200000 (Sales of Information Technology Product) dan 50280000 (Services) setelah dilakukan penyesuaian atas kemungkinan koreksi dan salah pencatatan untuk angka yang sama persis pada mutasi kredit dan debit; penelitian berdasarkan Terbanding Bahwa Nomor 510/EITDiv/PO/YN/09/14 tanggal 24 September 2014, hal Trade in ATM, Ref : 530000000595, diketahui Bahwa pesanan ATM sebanyak 24 Unit (@ USD 7,000.00 per unit) ditukar tambah (trade in) dengan ATM lama senilai 400 USD per unit). Dengan demikian, harga yang akan dibayar oleh pihak penjual adalah USD 6,600.00 per unit (USD 7,000.00 - USD 400.00); pada surat penawaran N DILA Bahwa menurut Terbanding, penerbitan faktur pajak tersebut tidak mencerminkan transaksi yang sesungguhnya, pada kenyataannya, harga per unit mesin ATM adalah sebesar USD 7,000.00 per unit bukan USD 6,600.00 per unitpengurangan sebesar USD 400.00 per unit seharusnya menurut Terbanding dicatat Pemohon Banding pada pembelian mesin ATM bekas dan diterbitkan Faktur Pajak tersendiri, bukan sebagai pengurang penjualan mesin ATM; A G N E P Bahwa contoh jurnal penjualan yang disajikan Pemohon Banding, tidak sesuai dengan faktur pajak; Bahwa pada Faktur Pajak, Pemohon Banding hanya menyerahkan Barang Kena Pajak berupa mesin ATM sedangkan pada jurnal penjualan, pencatatan meliputi revenue mesin banking, revenue mesin profesional service (meliputi fixed cost implementation, camera, variable cost), revenue mesin service banking (meliputi installation and warranty); Bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding hanya memperhitungkan sisi kredit dari beberapa akun peredaran usaha yaitu akun Nomor 50200000 dan akun Nomor 50280000, sedangkan akun peredaran usaha Pemohon Banding terdiri dari banyak akun di General Ledger, ini Terbanding hanya mengambil dua akun dalam menentukan peredaran dimana dalam hal usaha Pemohon Banding; RIAT ETA R K E S Bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak memberikan perhitungan equaliasi peredaran usaha menurut Pemohon Banding beserta dokumen pendukung berupa asli faktur pajak yang disengketakan, agreement/kontrak perjanjian, invoice penjualan, bukti penyerahan barang/jasa, bukti pembayaran berupa rekening koran/kas/bank, perhitungan selisih kurs sehingga tidak dapat diketahui berapa sesungguhnya penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak Januari s/d November 2014; Bahwa berdasarkan data/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses keberatan, Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya; Bahwa oleh karena sengketa banding ini terkait pembuktian materi maka Majelis memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Kebenaran Materi (Uji Bukti) dalam persidangan. Hasil Uji Bukti sebagai berikut: Bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding sebagai berikut: 1. Surat penjelasan atas mekanisme internal split revenue beserta 1 (satu) arus transaksi atas jurnal split revenue dengan detail sebagai berikut: a. Skema Internal Split Revenue atas Penjualan Mesin ATM sebanyak 20 unit beserta pencatatan penjurnalannya; b. Surat OCBC NISP Nomor 150/EITDiv/PO/YN/09/14 perihal surat penawaran Nomor L- 0640/NISP-WNI/IX/14 tanggal 24 September 2014;
c. Invoice Nomor 511010275 beserta Faktur Pajak Nomor 010.002.14.49736127 tanggal 30 Oktober 2014 dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan atas transaksi tersebut; d. Nota kredit Nomor 515001668 tanggal 30 Oktober 2014 dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan atas transaksi tersebut; K AJA P e. Dokumen Nomor 511010276 tanggal 30 Oktober 2014 dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan atas transaksi tersebut; f. Dokumen Nomor 511010277 tanggal 30 Oktober 2014 dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan atas transaksi tersebut; 2. Laporan keuangan Tahun 2014; 3. Rincian akun-akun peredaran usaha tahun 2014; 4. General Ledger atas akun Nomor 50200000, akun Nomor 50400010, akun Nomor 50289000, dan akun Nomor 50290000; 5. Chart of Account Tahun 2014; 6. Audited Trial Balance Tahun 2014 dimana angkanya telah sesuai dengan angka pada laporan keuangan Tahun 2014; 7. Dokumen pendukung atas 19 transaksi split revenue yang terjadi pada Masa Desember 2014 untuk membuktikan sisi debit yang belum diperhitungkan oleh Terbanding, dimana dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi terdiri dari: a. Commercial Invoice kepada customer dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan b. Nota kredit untuk mengakomodir proses split revenue dan screen shoot dari SAP terkait atas transaksi tersebut; N DILA 7. Dokumen pendukung atas 19 transaksi split revenue yang terjadi pada Masa Desember 2014 untuk membuktikan sisi debit yang belum diperhitungkan oleh Terbanding, dimana dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi terdiri dari: a. Commercial Invoice kepada customer dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan b. Nota kredit untuk mengakomodir proses split revenue dan screen shoot dari SAP terkait atas transaksi tersebut; N DILA penjurnalan atas transaksi tersebut; c. Dokumen internal untuk mengakomodir proses split revenue dan screen shoot dari SAP A G N E P Bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti menyampaikan pendapat sebagai berikut: 1. Atas permintaan Terbanding, Pemohon Banding menjelaskan kepada Terbanding dasar perhitungan yang digunakan Terbanding pada saat proses pemeriksaan, dimana terungkap fakta bahwa Terbanding hanya memperhitungkan 4 (empat) akun saja yaitu akun Nomor 50200000, akun Nomor 50400010, akun Nomor 50289000, dan akun Nomor 50290000; 2. Selanjutnya, Terbanding meminta Pemohon Banding untuk menyandingkan rekonsiliasi menurut Terbanding dan Pemohon Banding terkait sengketa Masa Pajak Desember 2014 sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut: RIAT ETA R K E S 2. Selanjutnya, Terbanding meminta Pemohon Banding untuk menyandingkan rekonsiliasi menurut Terbanding dan Pemohon Banding terkait sengketa Masa Pajak Desember 2014 sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut: RIAT ETA R K E S Jumlah Referensi No. Akun Nama Akun Pemohon Banding T erbanding a.1. 135.052.353.649 118.045.045.639 50200000 Sales 3rd parties, ARC companies foreign 50400000 Sales to affiliated
26.386.224 26.386.224 50400010 Sales to price outs.Germ. a.2.
50100000 Net Sales Hardw.
50200920 Softw. Maint. 3rd 50209920 PDR 50200920 17 4.229.101 a.3. 50280000 Net Sales Service Maintenance Foreign Co 17 .157 .463.894 a.4. a.5. 50289000 Net Sales Service Maintenance PDR 10.105.57 0.380 3.136.7 04.100 50290000 Net Sales Service Foreign Country a.6. 2.948.243.882 141.488.072.840 2.948.243.882 148.132.554.135 Jumlah Peredaran Usaha Menurut GL Masa Pajak Desember 2014 Jumlah Peredaran Usaha Menurut SPT PPN Masa Pajak Desember 2014 7 6.57 2.218.159 7 6.57 2.218.159 71.560.335.976 Selisih Peredaran Usaha 64.915.854.681 Rekonsiliasi: 8.042.409.333 Saldo Awal Penerimaan Uang Muka a.7 . Saldo Akhir Penerimaan Uang Muka Selisih kurs yang terjadi pada Masa Pajak Desember 2014 7 1.492.037 .7 98 1.466.226.216 a.8. Bahwa penjelasan Pemohon Banding atas rekonsiliasi sebagai berikut: a. Pemohon Banding memperlihatkan General Ledger atas akun Nomor 50200000 yang
digunakan oleh Terbanding. Dalam General Ledger tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa sisi debit pada akun tersebut yang tidak diperhitungkan oleh Terbanding. Sehingga apabila tidak diperhitungkan akan menyebabkan nilai peredaran usaha yang tidak valid. Atas fakta tersebut Terbanding sudah memahami; K AJA P Bahwa Pemohon Banding menunjukkan alur mekanisme pembukuan peredaran usaha dari Pemohon Banding dengan menggunakan contoh dari transaksi Pemohon Banding dengan Bank OCBC NISP; Bahwa dari contoh alur transaksi tersebut terungkap fakta bahwa terdapat sisi debet dari akun tersebut yang tidak diperhitungkan Terbanding, sehingga mengakibatkan nilai nominal penjualan menurut Terbanding melebihi nilai nominal penjualan yang nyata-nyata diperoleh Pemohon Banding; Bahwa berdasarkan uraian diatas di atas, Terbanding telah memahami mekanisme pembukuan dari Pemohon Banding dan setuju untuk melakukan pengujian kepada dokumen pendukung/bukti untuk seluruh transaksi terkait akun no. 50200000 yang terjadi pada masa pada masa Desember 2014; N DILA Bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan uji bukti untuk menguji 19 sisi debit yang belum diperhitungkan oleh Terbanding. Berdasarkan uji bukti yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding dan Terbanding terhadap dokumen-dokumen pendukung atas 19 transaksi tersebut, Terbanding sudah memahami mekanisme pembukuan Pemohon Banding dan sudah sependapat bahwa sisi debit tersebut seharusnya diperhitungkan oleh Terbanding. A G N E P b. Tidak terdapat beda pendapat antara Terbanding dan Pemohon Banding terkait jumlah pada akun Nomor 50400010 untuk masa Desember 2014. c. Terbanding seharusnya memperhitungkan akun Nomor 50209920 untuk Masa Desember 2014 dikarenakan akun tersebut merupakan salah satu akun terkait peredaran usaha sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Dimana peredaran usaha yang dicatat dalam akun tersebut juga dikenakan PPN. Atas hal tersebut, Terbanding memahami penjelasan dari Pemohon Banding. d. Terbanding seharusnya memperhitungkan akun no. 50280000 untuk masa Desember 2014 dikarenakan akun tersebut merupakan salah satu akun terkait peredaran usaha sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan yang telah di audit. Dimana peredaran usaha yang dicatat dalam akun tersebut juga dikenakan PPN. Atas hal tersebut Terbanding memahami penjelasan dari Pemohon Banding. RIAT ETA R K E S e. Terbanding menjumlahkan sisi debit dan kredit Akun Nomor 50289000 untuk Masa Desember 2014, dimana seharusnya Terbanding menet-off sisi debit dan kredit untuk mendapatkan nilai peredaran usaha yang sesungguhnya. Atas penjelasan Pemohon Banding tersebut, Terbanding telah memahami atas hal tersebut. f. Tidak terdapat beda pendapat antara Terbanding dan Pemohon Banding terkait jumlah pada akun Nomor 50290000 untuk Masa Desember 2014. g. Terbanding seharusnya memperhitungkan penerimaan uang muka/down payment (DP) dari pelanggan dalam transaksi penjualan Pemohon Banding, karena saat pembayaran uang muka (DP) tersebut, Pemohon Banding juga mengenakan PPN. Perlu diketahui juga bahwa transaksi penjualan Pemohon Banding mengadopsi metode pengakuan penghasilan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak penjualan yang disepakati dengan pembeli. Dengan demikian, maka akan timbul perbedaan waktu antara pencatatan penjualan di pembukuan dengan pelaporan penjualan di SPT Masa PPN untuk Masa Desember 2014. h. Adanya selisih kurs yang terjadi dimana Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI dalam melakukan pencatatan di General Ledger sedangkan Pemohon Banding menggunakan kurs KMK pada saat pelaporan SPT Masa PPN. Bahwa berdasarkan perbandingan rekonsilisasi dan penjelasan di atas serta Uji Bukti yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding dan Terbanding terhadap dokumen-dokumen pendukung atas
19 transaksi tersebut, Terbanding sudah memahami angka rekonsiliasi yang seharusnya; Bahwa dengan demikian, sesuai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung yang telah diujikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp71.560.336.497,00 sudah seharusnya dibatalkan dikarenakan Terbanding telah memahami angka rekonsiliasi yang seharusnya. Sehingga, dalam hal ini sudah tidak terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon Banding dan Terbanding; K AJA P Bahwa Terbanding dalam uji bukti menyampaikan pendapat sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti revenue yang terdiri dari: 1. Surat penjelasan atas mekanisme internal split revenue beserta 1 (satu) arus transaksi atas terkait mekanisme internal split jurnal split revenue dengan detail sebagai berikut: N a. Skema Internal Split Revenue atas Penjualan Mesin ATM sebanyak 20 unit beserta DILA pencatatan penjurnalannya; b. Surat OCBC NISP Nomor 150/EITDiv/PO/YN/09/14 perihal surat penawaran Nomor L- 0640/NISP-WNI/IX/14 tanggal 24 September 2014; c. Invoice Nomor 511010275 beserta Faktur Pajak Nomor 010.002.14.49736127 tanggal 30 Oktober 2014 dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan atas transaksi tersebut; d. Nota kredit Nomor 515001668 tanggal 30 Oktober 2014 dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan atas transaksi tersebut; A G N E P e. Dokumen Nomor 511010276 tanggal 30 Oktober 2014 dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan atas transaksi tersebut; f. Dokumen Nomor 511010277 tanggal 30 Oktober 2014 dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan atas transaksi tersebut; 2. Laporan keuangan Tahun 2014; 3. Rincian akun-akun peredaran usaha Tahun 2014; 4. General Ledger atas akun Nomor 50200000, akun no. 50400010, akun Nomor 50289000, dan akun Nomor 50290000; 5. Chart of Account tahun 2014; 6. Audited Trial Balance Tahun 2014 dimana angkanya telah sesuai dengan angka pada 7. Dokumen pendukung atas 19 transaksi split revenue yang terjadi pada masa Desember 2014 untuk membuktikan sisi debit yang belum diperhitungkan oleh Terbanding, dimana dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi terdiri dari: a. Commercial Invoice kepada customer dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan laporan keuangan Tahun 2014; atas transaksi tersebut; RIAT ETA R K E S b. Nota kredit untuk mengakomodir proses split revenue dan screen shoot dari SAP terkait 7. Dokumen pendukung atas 19 transaksi split revenue yang terjadi pada masa Desember 2014 untuk membuktikan sisi debit yang belum diperhitungkan oleh Terbanding, dimana dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi terdiri dari: a. Commercial Invoice kepada customer dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan laporan keuangan Tahun 2014; atas transaksi tersebut; RIAT ETA R K E S b. Nota kredit untuk mengakomodir proses split revenue dan screen shoot dari SAP terkait 7. Dokumen pendukung atas 19 transaksi split revenue yang terjadi pada masa Desember 2014 untuk membuktikan sisi debit yang belum diperhitungkan oleh Terbanding, dimana dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi terdiri dari: a. Commercial Invoice kepada customer dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan laporan keuangan Tahun 2014; atas transaksi tersebut; RIAT ETA R K E S b. Nota kredit untuk mengakomodir proses split revenue dan screen shoot dari SAP terkait c. Dokumen internal untuk mengakomodir proses split revenue dan screen shoot dari SAP terkait penjurnalan atas transaksi tersebut; Bahwa berdasarkan penjelasan, dokumen/bukti-bukti, hasil Uji Bukti dalam persidangan dan ketentuan terkait, Majelis berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, dapat diketahui bahwa pada saat melakukan pencatatan penjualan, Pemohon Banding mencatat penjualan di sisi kredit, namun untuk kepentingan internal, Pemohon Banding melakukan internal split revenue tersebut digunakan Pemohon Banding untuk revenue. Bahwa Internal split mengidentifikasi komponen penghasilan dengan lebih spesifik antara lain informasi terkait alokasi penghasilan atas mesin ATM, service fee, jasa instalasi dan garansi yang merupakan bagian dari penjualan mesin ATM; Bahwa dalam proses Uji Bukti, Terbanding telah melihat bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding terkait mekanisme internal split revenue termasuk dokumen pendukung atas 19 revenue yang terjadi pada Masa Desember 2014, yang (sembilan belas) kemudian diakui oleh Terbanding merupakan sisi debit yang belum diperhitungkan oleh Terbanding;
Bahwa proses pencatatan internal split revenue tersebut menurut Majelis tidak mempengaruhi nilai nominal penjualan yang Pemohon Banding catat di dalam pembukuan; K AJA P Bahwa menurut Majelis, untuk menghitung jumlah peredaran usaha dan pajak penghasilan yang terutang, seharusnyaTerbanding memperhitungkan sisi debit dalam general ledger pada akun- akun peredaran usaha Pemohon Banding, karena jika tidak maka akan menyebabkan nilai peredaran usaha yang tidak benar yaitu melebihi nilai nominal penjualan yang sebenarnya diperoleh Pemohon Banding; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, disebutkan: Pasal 11, "(1)Terutangnya pajak terjadi pada saat: a. Penyerahan Barang Kena Pajak; b. Impor Barang Kena Pajak; c. Penyerahan Jasa Kena Pajak; d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau h. Ekspor Jasa Kena Pajak; N DILA (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran; A G N E P (3) dihapus; (4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan; (5) dihapus,"; Bahwa dengan demikian, saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh Pengusaha Kena Pajak; RIAT ETA R K E S Bahwa mengenai penjualan atas Mesin ATM baru yang ditukar tambah dengan Mesin ATM bekas, karena terjadi di 3 (tiga) masa pajak yaitu Masa Pajak Oktober 2014, November 2014 dan Januari 2015, Majelis membahas permasalahan tersebut di masing-masing masa pajak, khususnya masa pajak yang disengketakan oleh Pemohon Banding, yakni Masa Pajak Oktober 2014 dan November 2014; Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti/dokumen pendukung yang telah diujikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis berkesimpulan, bahwa koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Desember 2014 tidak memiliki landasan yang kuat untuk dipertahankan; Bahwa oleh karena itu koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp71.560.336.497,00 tidak dapat dipertahankan; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka koreksi Terbanding yang tetap dipertahankan dan yang tidak dapat dipertahankan berdasarkan pendapat Majelis tersebut diatas, dapat diperinci sebagai berikut: N o 1. 2. Tidak dapat dipertahankan Tetap dipertahankan Uraian Koreksi (Rp) 61.084.805,00 71.560.336.497,0 0 Koreksi DPP Ekspor Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 61.084.805,00 0,00 0,00 71.560.336.497,00
Menimbang: bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas Banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00425/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00005/407/14/056/16 tanggal 15 Februari 2016, sehingga DPP PPN dihitung kembali menjadi sebagai berikut: K AJA P DPP PPN menurut Terbanding - Koreksi yang tidak dapat dipertahankan - DPP PPN menurut Majelis Rp148.193.639.461,00 Rp 71.560.336.497,00 Rp 76.633.302.964,00 N Menimbang: DILA bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat materi sengketa mengenai kredit pajak; Menimbang: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat materi sengketa mengenai tarif pajak; Menimbang: A G N E P bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat materi sengketa mengenai kompensasi; Menimbang: tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, bahwa dalam Sengketa Banding ini kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; Mengingat: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang- undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; RIAT ETA R K E S Memutuskan: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00425/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00005/407/14/056/16 tanggal 15 Februari 2016, atas nama: Pemohon Banding, sehingga penghitungan jumlah PPN menjadi sebagai berikut: (Rp) No 1 Dasar Pengenaan Pajak : Uraian a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN a.4. Jumlah Seluruh Penyerahan 318.605.578,00 27.215.870.052,00 49.098.827.334,00 76.633.302.964,00 2 Perhitungan PPN Lebih Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : 2.721.587.003,00 3.503.077.742,00 41.105.634.366,00 44.608.712.108,00 41.887.125.105,00 0,00 (41.887.125.105,00) b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.2. Lain-lain c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan e.Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang 3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 4 Jumlah PPN yang (lebih) dibayar/seharusnya tidak terutang Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 berdasarkan musyawarah Majelis XB Pengadilan Pajak, setelah persidangan dicukupkan pada hari Rabu
tanggal 19 September 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Firman Siregar, M.A. Drs. Haryono, A.k. Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M. Mustakin, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti, K AJA P diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding, tidak dihadiri Terbanding. RIAT ETA R K E S A G N E P DILA N