LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2023 Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia
Kementerian Pertanian Tahun 2023 KATA PENGANTAR Upaya pemulihan perekonomian pasca Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak ditemukannya pada tahun 2019 lalu terus dilakukan hingga tahun 2023, tidak terkecuali Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang terbukti tangguh dan tetap tumbuh positif dan menjadi bantalan perekonomian Indonesia, namun terus berupaya untuk tumbuh sehingga terus berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Upaya pemulihan ekonomi nasional dilakukan oleh pemerintah termasuk sektor pertanian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan penyedia pangan bagi 273 juta jiwa masyarakat di Indonesia. Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab pada pembangunan sektor pertanian terus berbenah dan memperkuat barisan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan menjaga ketangguhan sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang terjadi. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, yang menjadi bagian akhir dari perjalanan panjang RPJPN 2005-2025, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan harus mampu menjawab target yang telah ditetapkan serta menjawab berbagai dinamika yang terjadi. Dalam rangka merespon tantangan dan dinamika global seperti tantangan klasik sektor pertanian, dampak perubahan iklim, pemilihan ekonomi pasca Covid-19 yang melanda dunia, tekanan geopolitik dunia, pembatasan distribusi dan tantangan perdagangan dunia, maka Kementerian Pertanian harus cepat dan tanggap menyusun strategi untuk mengamankan pangan nasional dan pertumbuhan perekonomian khususnya sektor pertanian. Kementerian Pertanian pada periode 2020-2024 melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu: (1) Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, (3) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, (4) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian Nasional, dan (5) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel. Upaya pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Tahun 2023 dilakukan melalui implementasi 5 (lima) Program Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknnologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen. i
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2023 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, disusun Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023. Buku Laporan Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian Tahun 2023 ini sebagai bukti konkret bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Buku ini tidak hanya menjelaskan keberhasilan pembangunan pertanian, namun juga memberikan penjelasan terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan perhatian serius untuk pencapaian target pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap, kinerja Kementerian Pertanian yang akan datang dapat lebih baik dan ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang optimal, serta mengatasi permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian selama Tahun 2023 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan tidak lupa yang terpenting peran Petani. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Besar harapan kami, Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik (feedback) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan. Jakarta, Februari 2024 Menteri Pertanian RI, ANDI AMRAN SULAIMAN ii
Kementerian Pertanian Tahun 2023 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kementerian Pertanian Tahun 2023 disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Kerja 2023. Laporan Kinerja ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2023, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan ke depan, serta menyajikan perkembangan kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018-2022. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel. Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya terkait pencapaian kedaulatan pangan. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil, 2 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil. Indikator kinerja yang masuk kategori sangat berhasil yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (5) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (6) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Persentase Nilai ekspor untuk produk pertanian nasional; (10) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (11) Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya; (12) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; dan (13) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori berhasil yaitu: (1); Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi iii
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan; (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Kegiatan Kementerian Pertanian pada tahun 2023, selain sebagai upaya mencapai target pembangunan pertanian, juga dilakukan untuk mendukung arah kebijakan strategis Pemerintah salah satunya adalah penghapusan kemiskinan ekstrem. Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sektor pertanian diarahkan pada kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan yang ditandai pada 13 rincian output. Alokasi anggaran Kementerian Pertanian untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 sebesar Rp648.599.139,- dengan realisasi sebesar Rp473.849.371,- atau sebesar 73,06%. Capaian kinerja Kementerian Pertanian selain diukur dari capaian indikator kinerja sasaran strategis, juga dicerminkan dari capaian lainnya yaitu dengan menerima beberapa penghargaan, antara lain: (1) Opini Laporan Keuangan WTP, (2) Praktik Terbaik Inovasi Pelayanan Publik, (3) Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023, (4) BKN Award 2023 kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Tingkat Kementerian Tipe Besar; dan Implementasi NSPK Manajemen ASN terbaik, (5) Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022, (6) Top Digital Implementation 2023, (7) Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023, (8) Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman RI, (9) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023. Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2023, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp 14.808.873.722.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 5 (lima) program. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp 14.315.456.911.043,- atau 96,67%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari APBN baik yang tercantum dalam DIPA Kementerian Pertanian maupun non DIPA Kementerian Pertanian, atau sumber pendanaan lainnya. Keberhasilan capaian kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya didukung dari internal Kementerian Pertanian, namun tidak terlepas juga dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani. iv
Kementerian Pertanian Tahun 2023 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i IKHTISAR EKSEKUTIF ... iii DAFTAR ISI ... v DAFTAR TABEL ... vi DAFTAR GAMBAR ... viii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi ... 6 C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ... 7 D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian ... 9 BAB II PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN ... 11 A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 ... 11 B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 ... 14 C. Refocusing Program dan Kegiatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi ... 17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN ... 23 A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 ... 23 SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas ... 26 SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2) Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanian ... 99 SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Pertanian ... 123 SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian Nasional ... 134 SASARAN STRATEGIS 5 (SS 5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif Dan Efisien Serta Anggaran Yang Akuntabel ... 143 B. Capaian Kinerja Lainnya ... 155 C. Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian ... 162 BAB IV PENUTUP ... 163 v
Kementerian Pertanian Tahun 2023 DAFTAR TABEL Indikator Kinerja dan Target 2021-2024... 13 Tabel 1. Tabel 2. Target Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 ... 16 Tabel 3. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2023 ... 25 Tabel 4. Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis per Subsektor Tahun 2023 ... 28 Tabel 5. Perkembangan produksi padi dan jagung tahun 2019-2023 ... 29 Tabel 6. Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2019-2023 ... 36 Tabel 7. Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2019-2023 ... 42 Tabel 8. Perkembangan Produksi Telur (Ribu Ton) Tahun 2022-2023 ... 47 Tabel 9. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2019-2023 ... 50 Tabel 10. Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2023 ... 53 Tabel 11. Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan ... 54 Tabel 12. Kontribusi Penyelamatan OPT Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2023 ... 55 Tabel 13. Capaian Luas Terkena DPI yang dapat ditangani untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan ... 56 Tabel 14. Kontribusi Penanganan DPI Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2023 ... 56 Tabel 15. Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2021-2023 ... 60 Tabel 16. Kegiatan Pengendalian di 1.235 Kabupaten/Kota Terhadap 8 Penyakit Hewan Menular Strategis ... 63 Tabel 17. Perkembangan Wilayah yang Terkendali Penyakit Menular Strategis Tahun 2018- 2022 ... 63 Tabel 18. Rincian Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2023 pada UPT PKH ... 64 Tabel 19. Perkembangan Capaian Indiktator Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan ... 71 Tabel 20. Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2023 ... 75 Tabel 21. Perhitungan Capaian tingkat pemenuhan pemenuhan pengairan pada lahan pertanian TA. 2023 ... 78 Tabel 22. Alokasi Survei Investigasi desain (SID) ... 81 Tabel 23. Alokasi Konstruksi Optimasi Lahan Kering TA 2023 ... 82 Tabel 24. Realisasi Fisik dan Keuangan Konstruksi... 83 Tabel 25. Capaian Indikator Beberapa Aktivitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian ... 84 Tabel 26. Target dan Capaian Aktifitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian 2020-2024 ... 85 vi
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 27. Area of Improvement dan Upaya Perbaikan untuk Mendorong Perlindungan Usaha Pertanian ... 88 Tabel 28. Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2023 ... 91 Tabel 29. Capaian Kemanfaatan Sarana Produksi Asal Peternakan Dan Kesehatan Hewan ... 94 Tabel 30. Jumlah Sampel per Jenis Kegiatan Pupuk dan Pestisida ... 97 Tabel 31. Rekapitulasi Data Pemanfaatan TA. 2022 ... 98 Tabel 32. Jumlah Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2023 ... 101 Tabel 33. Sebaran Sampel Alsintan Pada Kuesioner Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen Tahun 2023... 103 Tabel 34. Rekapitulasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan ... 107 Tabel 35. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan ... 110 Tabel 36. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2019-2023 ... 114 Tabel 37. Perkembangan eskpor Komoditas Tanaman Pangan... 116 Tabel 38. Perkembangan eskpor Komoditas Hortikultura ... 118 Tabel 39. Perkembangan eskpor Komoditas Perkebunan ... 119 Tabel 40. Permasalahan dan Tindak Lanjut Ekspor Komoditas Perkebunan ... 120 Tabel 41. Perkembangan eskpor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan ... 121 Tabel 42. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Tahun 2023 ... 136 Tabel 43. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2023 ... 146 Tabel 44. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanain TA 2023 ... 153 Tabel 45. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dimanfaatkan dan dihasilkan pada tahun 2023 ... 156 vii
Kementerian Pertanian Tahun 2023 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Pertumbuhan Sektor Pertanian Tahun 2011-2023 ... 2 Gambar 2. Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Tahun 2022-2023 ... 5 Gambar 3. Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024 ... 13 Gambar 4. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2019-2023 ... 30 Gambar 5. Perbandingan Curah Hujan Tahun 2022 dan 2023 ... 31 Gambar 6. Kegiatan Padi Biofortifikasi Tahun 2023 ... 32 Gambar 7. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2019-2023 ... 34 Gambar 8. Kegiatan Pengembangan Jagung di Wilayah Khusus Tahun 2023 ... 35 Gambar 9. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2019 - 2023 ... 37 Gambar 10. Produksi Bawang Merah Tahun 2019 - 2023 ... 38 Gambar 11. Perkembangan Produksi Bawang Putih Tahun 2019-2023 ... 39 Gambar 12. Sapi Pejantan untuk Produksi Semen di UPT BIB Lembang ... 44 Gambar 13. Pengembangan Ternak Perah Secara Modern di UPT BBPTUHPT Baturraden ... 46 Gambar 14. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2020-2023 ... 50 Gambar 15. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2023 ... 58 Gambar 16. Kegiatan Penanganan DPI melalui Bimtek dan Pengukuran GRK pada Hortikultura ... 61 Gambar 17. Pemusnahan terhadap media pembawa HPHK pada Sosis, Daging Babi, Telur, Daging Rusa, dan olahan daging ikan... 68 Gambar 18. Perbandingan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2020-2023 ... 76 Gambar 19. Normalisasi saluran pada Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 2023 di Provinsi Aceh ... 80 Gambar 20. Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Bersubsidi ... 97 Gambar 21. Power Threser Multiguna Mobile dan UPH bantuan Tahun 2023 ... 102 Gambar 22. Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2023 ... 105 Gambar 23. Sarana Pascapanen Kopi Berupa Mesin Pengupas Kulit Kopi Basah (Pulper) dan Mesin Sangrai (Roasting) ... 109 Gambar 24. Sarana Pengolahan Hasil Kelapa Menjadi Minyak Berupa Solar Dryer ... 109 Gambar 25. Mesin pengaduk susu di Lampung dan Inkubator yogurt dan Mesin Filling botol di BBPTU Baturaden ... 112 Gambar 26. Sarana Pengolahan Daging ... 112 Gambar 27. Sarana Pengolahan Sarang Burung Walet ... 112 Gambar 28. Perkembangan Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Ekspor Tahun 2020-2023 ... 115 viii
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Gambar 29. Kegiatan Pengawalan dan Pendampingan serta Diseminasi Teknologi Pertanian oleh Penyuluh Pertanian kepada Petani... 126 Gambar 30. Aktivitas SL Tematik Genta Organik ... 128 Gambar 31. SL tematik di lokasi Genta Organik tahun 2023 ... 128 Gambar 32. Kegiatan SL Penerapan Teknologi CSA tahun 2023 ... 129 Gambar 33. Kegiatan Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh secara daring ... 131 Gambar 34. Kegiatan Ngobras on The Spot ... 131 Gambar 35. Kegiatan Mentan Sapa Penyuluh dan Petani ... 132 Gambar 36. Tampilan Beranda Epik Puslatan ... 135 Gambar 37. Transformasi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)... 140 Gambar 38. Komponen Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 .... 144 Gambar 39. Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023 ... 146 Gambar 40. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2022 ... 152 Gambar 41. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2020-2023 ... 152 Gambar 42. Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada inovasi BIOTRON dari BBPP Binuang ... 157 Gambar 43. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 ... 157 Gambar 44. Peringkat 1 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja ... 158 Gambar 45. Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik ... 158 Gambar 46. Penyerahan penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ... 159 Gambar 47. Kementan dianugerahi Top Digital Implementation 2023 level star & Top Leader on Digital Implementation 2023 ... 159 Gambar 48. Kementan dianugerahi sebagai Instansi Terbaik dalam Pemanfaatan SPLP Tingkat K/L tahun 2023... 160 Gambar 49. Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman ... 161 Gambar 50. Kementerian Pertanian mendapat penghargaan "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 Kategori Kementerian Terbaik'' ... 162 ix
Kementerian Pertanian Tahun 2023 x
Kementerian Pertanian Tahun 2023 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sektor pertanian, merupakan sektor yang memiliki peran penting, tidak hanya pada masa sekarang, namun juga di masa mendatang karena berperan dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, pakan untuk ternak, dan penyediaan bioenergi. Tugas penyediaan pangan masyarakat bukanlah tugas yang ringan, karena diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 317 juta jiwa, atau terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Amerika, Nigeria dan Pakistan (United Nations Population, 2022). Untuk itu ketahanan pangan nasional ke depan harus tetap dipersiapkan dan dijaga dengan baik. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi tercermin dari perbaikan capaian indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya: inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, penurunan tingkat rasio gini dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perekonomian Indonesia pada Tahun 2023 berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang impresif di tengah perlambatan ekonomi global, peningkatan tekanan geopolitik, risiko perubahan iklim dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen (y-on-y), dan secara kumulatif pertumbuhan triwulan I hingga triwulan IV tahun 2023 dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan IV tahun 2022 tumbuh sebesar 5,05 persen (c-to-c). Hasil ini menunjukkan kinerja ekonomi yang menguat dibandingkan dengan tahun 2022 dan tetap berada pada level 5 persen. Pertumbuhan positif ini juga merupakan hasil kinerja positif dari sektor pertanian yang secara konsisten memberikan kontribusi positif dan termasuk dalam 5 sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian, yaitu sektor pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambahan dan konstruksi. Pada tahun 2023 berdasarkan rilis BPS, sektor pertanian tumbuh sebesar 1,12 persen (y-on-y) atau berkontribusi sebesar 11,39% pada pertumbuhan ekonomi nasional (y-on-y) dan tumbuh sebesar 1,30 persen (c-to-c) atau berkontribusi sebesar 12,53% pada pertumbuhan ekonomi nasional (c-to-c). 1
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2023 didorong oleh pertumbuhan subsektor peternakan sebesar 3,71 persen dan subsektor perkebunan sebesar 1,73 persen. Pertumbuhan dengan tren postif ini menunjukkan hasil menggembirakan meskipun capaian ini belum melampaui capaian pertumbuhan sektor pertanian sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang mencapai 3,61 persen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Pertanian 3,95 4,59 4,2 4,24 3,75 3,37 3,92 3,88 3,61 1,77 1,87 2,25 1,3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 1. Pertumbuhan Sektor Pertanian Tahun 2011-2023 Sumber: BPS, 2024 Kinerja positif sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang pembangunan nasional, namun juga berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting. Selain itu, dengan memacu kinerja sektor pertanian, diharapkan dapat meningkatan daya saing melalui pertumbuhan agroindusti hilir dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Pembangunan pertanian ke depan akan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu pertumbuhan ekonomi utamanya sektor pertanian yang tumbuh positif dapat terdistribusi secara merata pada petani, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagain besar merupakan petani gurem. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I, jumlah petani gurem mencapai 17,25 juta orang atau 62,05% dari jumlah petani pengguna lahan, yang berarti sebagian besar petani menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian, tidak hanya diarahkan sebatas pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian, namun adanya transmisi dari PDB nasional terhadap peningkatan pendapatan petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024, yang mengarahkan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi 2
Kementerian Pertanian Tahun 2023 struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan pertanian dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain. Pembangunan pertanian adalah bagian dari agenda RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan kelanjutan dan bagian akhir dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN 2020-2024 ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024. Pembangunan pertanian saat ini tidak hanya menitikberatkan di sektor hulu, namun dilakukan pembaruan dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh, atau disebut pertanian untuk pembangunan (Agriculture for Development). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk pangan utama dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju zero waste (semua produk pertanian digunakan kembali). Proses pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Isu strategis yang dihadapi di antaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah, serta acaman krisis pangan sebagai dampak perubahan iklim akibat pemanasan global, adanya ekskalasi tekanan geopolitik global yang berisiko terhadap pembatasan perdagangan dan hambatan distribusi. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan pangan, dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) pemenuhan pangan dan kecukupan gizi; (2) defisit perdagangan subsektor tanaman pangan dan hortikultura; (3) status dan luas kepemilikan lahan; (4) pendidikan dan usia petani; (5) kemiskinan perdesaan; (6) dampak disrupsi revolusi industri 4.0; (7) dampak perubahan iklim (DPI); (8) keterbatasan akses pembiayaan bagi petani; dan (9) lemahnya kelembagaan petani dan ekonomi petani. Untuk menghadapi isu strategis dan permasalahan tersebut, maka harus melakukan strategi dengan mengoptimalkan potensi pertanian yang dimiliki Indonesia, yang dapat bersumber dari: (1) keanekaragaman hayati; (2) lahan pertanian; (3) jumlah penduduk usia produktif (bonus demografi); dan (4) pemanfaatan hasil inovasi dan teknologi pertanian. Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan sektor pertanian, maka strategi pembangunan sektor pertanian dilakukan melalui: 1) peningkatan kapasitas 3
Kementerian Pertanian Tahun 2023 produksi komoditas prioritas; 2) modernisasi pertanian; 3) penguatan SDM pertanian, kelembagaan dan kelembagaan ekonomi petani; dan 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Strategi yang dilakukan tersebut dilakukan untk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian yang diukur melalui pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023, yaitu: (1) meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, (2) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, (3) meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, (4) meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dan (5) terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel. Sebagai langkah implementasinya, Kementerian Pertanian melakukan kegiatan pendukung pada tahun 2023, meliputi: (1) peningkatan produktivitas dan produksi komoditas prioritas; (2) pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani; (3) pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/Food Estate; (4) penguatan infrastruktur pertanian; (5) peningkatan ekspor; (6) kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor pertanain; (7) transformasi penyerapan KUR; (8) peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian; (9) penguatan simpul koordinasi manajemen pembangunan pertanian; (10) penerapan dan pemanfaatan standardisasi instrumen pertanian; dan (11) pelaksanaan reformasi birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan kawasan komoditas strategis, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan sinergi antar stakeholder di pusat maupun di daerah. Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain dengan meningkatnya produksi beberapa komoditas strategis pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu: (1) produksi cabai mencapai 3,05 juta ton meningkat 0,9%, (2) produksi bawang putih mencapai 40,04 ribu ton meningkat 30,93%, (3) aneka daging mencapai 4,9 juta ton meningkat 7,42%, (4) susu mencapai 837 ribu ton meningkat 1,57%, dan (5) telur mencapai 6,89 juta ton meningkat 8,63%. Capaian produksi komoditas strategis tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2. 4
Kementerian Pertanian Tahun 2023 8.000 35,00 7.000 30,93 30,00 6.000 25,00 5.000 20,00 4.000 3.000 15,00 2.000 7,42 8,63 10,00 1.000 5,00
0,90 1,57 0,00 Cabai (ribu ton) Bawang Putih (ratus ton) Aneka daging (ribu ton) Susu (ribu ton) Telur (ribu Ton) 2022 2023 Pertumbuhan 2022-2023 Gambar 2. Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Tahun 2022-2023 Sumber: KSA (2023), BPS (2023), angka sementara Volume ekspor pertanian selama periode tahun 2023 mengalami peningkatan 3,45% dibandingkan dengan volume ekspor tahun 2022, yang meliputi ekspor pertanian dalam bentuk segar maupun olahan. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional, sepanjang tahun 2023 juga menunjukkan tren yang meningkat, dengan rata-rata NTP tahun 2023 sebesar 112,46 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 4,78 persen dibandingkan dengan nilai tahun 2022 yang rata-rata NTP nya sebesar 107,33. Capaian indikator makro sektor pertanian secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 1. Meskipun kinerja sektor pertanian pada tahun 2023 memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan, namun diakui masih memerlukan upaya keras untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2023 sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Kementerian Pertanian dan dapat mencapai target pembangunan pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada Kementerian Pertanian semata, namun terdapat pihak lain yang memiliki peran dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang harus dioptimalkan melaui koordinasi antar K/L, seperti: Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), TNI-AD, Kepolisian Republik Indonesia, BULOG, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dunia usaha, lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan, serta peran aktif petani, pekebun, peternak, dan penyuluh pertanian di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku 5
Kementerian Pertanian Tahun 2023 pembangunan pertanian sangat diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan pertanian untuk pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari APBN baik yang bersumber dari rupiah murni (Pemerintah Pusat/APBN berupa dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan) dan dari sumber lainnya. Sumber pendanaan lainnya baik yang berasal dari APBN maupun non APBN diantaranya yaitu: (a) subsidi (subsidi pupuk); (b) Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik ; (c) Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); (d) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (e) pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (f) swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (g) investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA); (h) lembaga keuangan dan perbankan (skim kredit dan kredit komersial); dan (i) swadaya masyarakat. Pembangunan pertanian membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kebijakan Kementerian Pertanian memaksimalkan pemanfaatan sumber- sumber pembiayaan lain seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membangun pertanian. Pada Tahun 2023, Dukungan anggaran APBN Kementerian Pertanian sebesar Rp14.808.873.722.000,- dengan realisasi sebesar Rp14.326.400.051.067,- atau mencapai 96,74%. B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 3 (tiga) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Perpres Nomor 117 Tahun 2022 selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Permentan Nomor 19 Tahun 2022, telah menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Dalam perkembangannya, pada tanggal 20 Juli 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, serta merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh sebab itu, dibentuknya Badan Karantina Indonesia, berdampak pada adanya pengalihan tugas karantina di seluruh kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi perkarantinaan, dan akan diintegrasikan menjadi tugas Badan Karantina Indonesia. Sehingga pada saat Perpres ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berdampak pada perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian dimana Badan Karantina Pertanian 6
Kementerian Pertanian Tahun 2023 sudah tidak menjadi bagian dari Kementerian Pertanian terhitung sejak Perpres Nomor 45 tahun 2023 berlaku. Namun demikian, secara akuntabilitas kinerja, pada tahun 2023 Badan Karantina Pertanian masih menjadi bagian dari Kementerian Pertanian yang pelaporan kinerjanya masih menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan kinerja Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi Kementerian Pertanian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian; Penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian; Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati; Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian yang telah disesuaikan dengan Perpres Nomor 45 tahun 2023, terdiri atas: 1. Wakil Menteri Pertanian; Sekretariat Jenderal; 2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; 3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 4. Direktorat Jenderal Hortikultura; 5. 7
Kementerian Pertanian Tahun 2023 6. 7. 8. 9. 10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 11. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri; 12. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional; 13. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian; 14. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; 15. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian; 16. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; 17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; 18. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian; dan 19. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Tugas dan fungsi unit organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian adalah sebagai berikut: 1. Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. 6. 7. 8. 9. 10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 11. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri; 12. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional; 13. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian; 14. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; 15. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian; 16. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; 17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; 18. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian; dan 19. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Tugas dan fungsi unit organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian adalah sebagai berikut: 1. Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Direktorat Jenderal Perkebunan; Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Inspektorat Jenderal; Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber 8
Kementerian Pertanian Tahun 2023 daya manusia pertanian. 11. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya. a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan bio industri; b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional; c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian; d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian; dan e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian. 12. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian. 13. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. 14. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. 15. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 14.380 orang pegawai yang tersebar di 9 Unit Kerja Eselon I termasuk 162 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Klasifikasi pegawai Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan Golongan, dengan rincian sebagai berikut: Golongan I sebanyak 61 orang, golongan II sebanyak 2.584 orang, golongan III sebanyak 9.554 orang, dan golongan IV sebanyak 2.181 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikan dirinci sebagai berikut: S3 sebanyak 406 orang, S2 sebanyak 3.868 orang, S1/D4 sebanyak 4.774 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 1.662 orang, SLTA sebanyak 3.388 orang, serta SLTP/SD sebanyak 282 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 (14.852 orang) mengalami pengurangan sebanyak 472 orang atau 3,18%. Pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena adanya mutasi pegawai (reorganisasi BSIP), pensiun, dan meninggal dunia. 9
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Selain didukung oleh pegawai berstatus PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga mendapat dukungan dari pegawai ASN dan non ASN di lapangan, yaitu ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 78 orang pada tahun 2023, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP) sebanyak 1.744 orang, penyuluh swadaya sebanyak 26.957 orang, dan penyuluh swasta sebanyak 502 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3. 10
Kementerian Pertanian Tahun 2023 BAB II PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode 2020-2024. Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Nomor Pertanian 259/Kpts/RC.020/M/5/2020, kemudian mengalami revisi pertama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 dan mengalami revisi kedua sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021. Revisi Renstra dilakukan karena adanya perubahan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), kebijakan dan strategi organisasi yang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi, sehingga berdampak pada perubahan target fisik kegiatan dan kebutuhan anggaran. Keputusan Menteri Republik Indonesia Revisi Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 dilakukan sebagai bentuk respon dari dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan pertanian. Secara spesifik pertimbangan revisi tersebut adalah: (1) terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran dan kebijakan penting lainnya, (2) terdapat beda waktu terbitnya Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 (Kepmentan Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2020 tertanggal 4 Mei 2020 dan Kepmentan Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 tertanggal 27 November 2020) dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2021 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2021 tertanggal 24 Juni 2021 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target, dan (3) merespon dinamika perubahan kebijakan Kementerian Pertanian, yaitu adanya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden. Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 serta mempertimbangkan arahan Presiden, maka kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 6 (enam) arah kebijakan sebagai berikut: 1. Terjaganya ketahanan pangan nasional, 2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, 3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, 11
Kementerian Pertanian Tahun 2023 5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) dan kelembagaan pertanian nasional, 6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dijadikan panduan pelaksanaan pembangunan pertanian selama lima tahun (2020-2024). Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Arah dan tujuan pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Renstra Kementan 2020-2024 adalah sebagai berikut: Arah Pembangunan Pertanian yaitu "Pertanian Yang Maju, Mandiri Dan Modern Untuk Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong". Adapun Tujuan Pembangunan Pertanian adalah: 1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan; 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; 3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian; 4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian; 5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Sasaran strategis pembangunan pertanian disusun berdasarkan target seperti tertuang pada RPJMN 2020-2024, selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi pembangunan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas arah dan tujuan pembangunan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3. 12
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Stakeholder Perspective MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN EKONOMI PETANI Customer Perspective SS1: Meningkatnya Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas SS2: Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanain Internal Process Perspective SS3: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Pertanian SS4: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian Nasional Learning and Growth Perspective SS5: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif Dan Efisien, Serta Anggaran Yang Akuntabel Gambar 3. Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024 Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 (Revisi II) Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran strategis ini menggunakan metode Balance Scorecard (BSC) dengan pendekatan empat perspektif, yaitu: stakeholders, customer, internal process dan learning and growth. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2021-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi II disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target 2021-2024 SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUA N TARGET 2021 2022 2023 2024 1 Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri Peningkatan Akses Pangan Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan % % % % % % % % 1,81 3,61 2,27 85,10 70,10 80,50 100 42 3,64 5,17 2,27 85,25 70,2 80,5 100 43 4,44 5,34 2,27 85,35 70,3 81 100 44 5,34 5,97 2,27 85,5 70,4 81 100 45 13
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUA N TARGET 2021 2022 2023 2024 2 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian 3 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian 4 Meningkatnya 5 Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian % % % % % % % % Nilai Nilai 56,16 86,69 84,40 7,71 70 75 75 19 80,71 91,61 56,77 88,14 85,33 9,21 70 80 80 20 81,46 91,98 57,41 89,39 86 10,75 75 85 85 21 82,21 92,36 58,07 90,56 86,9 12,28 75 90 90 22 82,96 92,73 Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II) Indikator kinerja pada Tabel 1 merupakan indikator yang tertera pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II), dengan target sebanyak 18 indikator yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian. B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun kedua pelaksanaan Renstra 2020-2024, diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati 14
Kementerian Pertanian Tahun 2023 tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (time bound), serta dapat dipantau dan dikumpulkan. Kementerian Pertanian telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2023. Perjanjian Kinerja tahun 2023 ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2022, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian TA 2023 disahkan. Seiring dengan perjalanan waktu, Kementerian Pertanian melakukan 5 (lima) kali revisi PK pada bulan Februari, Maret, Mei, November, dan Desember Tahun 2023 yang dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 4. Revisi tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan tugas dan fungsi organisasi serta perubahan anggaran, yang mengakibatkan perubahan indikator kinerja dan pagu Kementerian Pertanian, sehingga Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian juga mengalami penyesuaian. Penyesuaian PK Kementerian Pertanian dilakukan atas dasar sebagai berikut: 1. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Pertanian yang pelaksanaannya berpindah ke Badan Pangan Nasional, yaitu: Peningkatan Akses Pangan; Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan. 2. Terdapat 1 (satu) IKSS Kementerian Pertanian yang pelaksanaannya berpindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan. 3. Terkait IKSS Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri dilakukan penurunan target dari 4,44% menjadi 1% karena perhitungan proyeksi capaian produksi hingga triwulan III hanya mencapai 0,8%. 4. Terkait IKSS Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan, pengukuran dilakukan terhadap pangan segar asal hewan saja dengan target 85,70%. 5. Terkait IKSS Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis, dilakukan penurunan target dari 81 menjadi 80,5 karena menyesuaikan dengan capaian tahun 2022 sebesar 80% akibat adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penyakit LSD. 6. Terkait IKSS Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian dilakukan penurunan target 15
Kementerian Pertanian Tahun 2023 dari 57,41% menjadi 52,59% karena prediksi terjadi penurunan pemenuhan prasarana akibat refocusing anggaran. 7. Terkait IKSS Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional dilakukan penurunan target dari 10,75% menjadi 5,75% karena hingga triwulan III hasil perhitungan diprediksi terjadi penurunan pertumbuhan nilai ekspor. Target kinerja Kementerian Pertanian yang termuat pada PK Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Target Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 No SASARAN Kode INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian 3 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian 4 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel Sumber: Kementerian Pertanian, 2023 5 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 2-1 2-2 3-1 4-1 4-2 5-1 5-2 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 1% 85,70% 70,30% 80,50% 100% 44% 52,95% 89,39% 86% 5,75% 85% 85% 21% 82,21 Nilai 92,36 Nilai Revisi PK dilakukan sesuai dengan tata cara revisi PK yang termuat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 16
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Lampiran I mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Lampiran I, Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat, 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), serta 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. C. Refocusing Program dan Kegiatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 difokuskan pada kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta mendorong sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Tahun 2023 merupakan tahun kunci bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Sektor pertanian menjadi salah satu dari 5 sektor yang konsisten berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional harus terus berupaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional yang diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha. APBN Tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas dengan melanjutkan penguatan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur, reformasi penganggaran guna mewujudkan belanja yang lebih efisien dan berkualitas, dan akselerasi transformasi ekonomi, yang antara lain meliputi: (1) normalisasi aktivitas masyarakat seiring perbaikan situasi pandemi; (2) peningkatan daya tarik investasi termasuk hilirisasi manufaktur, ekonomi digital dan ekonomi hijau; dan (3) mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang terbukti memiliki ketahanan yang kuat pada saat kondisi Pandemi Covid-19, oleh sebab itu, hasil positif ini harus terus ditingkatkan dan konsisten dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Anggaran ketahanan pangan termasuk sektor pertanian berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, dengan dukungan anggaran dilakukan melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan smart farming dan digitalisasi pertanian(e-agriculture), pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan food estate dan korporasi 17
Kementerian Pertanian Tahun 2023 petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama. Menyikapi kebijakan Pemerintah Indonesia, maka Kementerian Pertanian melakukan penyesuaian program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dan menghadapi dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2023. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: B S-821/MK.02/2022 tanggal 04 Oktober 2022 Kementerian Keuangan menetapkan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp15,32 triliun. Selanjutnya, terdapat perubahan pagu anggaran awal dan revisi sepanjang Tahun 2023 mengikuti dinamika perubahan kebijakan, blokir anggaran dan penambahan anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester I TA 2023 1) Kementerian Keuangan menetapkan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp15,32 triliun sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-821/MK.02/2022 tanggal 04 Oktober 2022. 2) RKA-K/L Kementerian Pertanian TA 2023 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri Pertanian Nomor: 257.1/RC.110/M/10/2022 tanggal 7 Oktober 2023. RKA-K/L Kementerian Pertanian telah disusun dengan mempertimbangkan masukan/arahan Pimpinan Komisi IV DPR RI dan menjadi kesimpulan/keputusan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian. 3) Realokasi pagu Kementerian Pertanian TA 2023 merupakan tindak lanjut Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada 27 Maret 2023. Terhadap realokasi tersebut, terdapat 6 (enam) unit Eselon I yang harus merealokasi anggaran eksternal (keluar) yaitu: 1) Ditjen Tanaman Pangan; 2) Ditjen Hortikultura; 3) Ditjen Perkebunan; 4) Ditjen PKH; 5) Badan PPSDM Pertanian, dan 6) Badan Karantina Pertanian, untuk direalokasi (masuk) ke 2 (dua) unit Eselon I yaitu: 1) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan 2) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan rincian: a. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Penambahan anggaran sebesar Rp385 miliar pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan dialokasikan pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (1796). untuk menambah volume kegiatan sebagai berikut: b. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar dialokasikan untuk: • Penambahan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk produksi benih/bibit tanaman dan ternak serta Bimbingan Teknis Produksi Benih/Bibit pada Program Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan dialokasikan pada Kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar (6915) 18
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Penambahan anggaran sebesar Rp10 miliar pada Program Dukungan Manajemen, dan dialokasikan pada Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian, 4) Penyesuaian Sumber Pendanaan: a. SBSN: Luncuran/lanjutan proyek SBSN TA 2022 pada Ditjen Perkebunan sebesar Rp2,28 miliar pada proyek Pembangunan Nursery Modern Perkebunan di Gekbrong Cianjur Jawa Barat; dan Luncuran/lanjutan proyek SBSN TA 2022 pada Ditjen PKH sebesar Rp25,03 miliar pada proyek Pengembangan Manggala Sebagai Main Farm Pembibitan Sapi Perah di BPTU-HPT Baturraden. b. BLU: Tambahan pada Ditjen PKH sebesar Rp27 miliar merupakan tambahan anggaran pada UPT BBIB Singosari; c. PNBP: Penyesuaian PNBP pada Sekretariat Jenderal untuk Satker PPVTPP sebesar Rp1,37 miliar; dan Penyesuaian PNBP pada BPPSDMP sebesar Rp882,9 juta. d. HLN: Tambahan HLN pada Sekretariat Jenderal untuk Satker PSEKP sebesar Rp264,7 juta merupakan hibah langsung dari Indogreen Australia; dan Tambahan HLN pada BPPSDMP sebesar Rp195,2 juta. e. PLN: Tambahan pada BPPSDMP sebesar Rp4,48 miliar. 2. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Triwulan III TA 2023 1) Realokasi Belanja Pegawai Blokir Automatic Adjustment ke BA-BUN Realokasi Belanja Pegawai sebesar Rp169,71 miliar yang merupakan blokir automatic adjustment TA 2023 ke BA-BUN menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023. Selain mengurangi pagu blokir automatic adjustment Kementerian Pertanian TA 2023 semula sebesar Rp1,053 triliun menjadi sebesar Rp883,33 miliar, realokasi Belanja Pegawai ke BA-BUN juga mengakibatkan pengurangan pagu total Kementerian Pertanian TA 2023. Surat usulan revisi telah disampaikan sesuai surat Menteri Pertanian Nomor: 123/RC.110/M/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 hal Penyesuaian Pagu Belanja Pegawai Kementerian Pertanian yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023. 2) Realokasi Relaksasi Automatic Adjustment Kementerian Pertanian mengajukan Usulan Relaksasi/Pemanfaatan Automatic Adjustment Kementerian Pertanian TA 2023 untuk: • Penyediaan Benih & Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan, dengan surat Nomor: total Kebutuhan Anggaran Rp88,58 Miliar 144/RC.110/M/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023; dan sesuai 19
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Gernas (Gerakan Nasional) Penanggulangan Dampak El Nino, dengan total Nomor: Rp311,92 Miliar Kebutuhan 145/RC.110/M/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023. Anggaran sesuai surat Kementerian Keuangan menyetujui usulan Kementerian Pertanian sesuai dengan surat Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-256/MK.2/2023 tanggal 10 Agustus 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Relaksasi/Pemanfaatan Anggaran Automatic Adjustment lingkup Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp247,67 Miliar. • Sehubungan dengan penyesuaian tersebut, pagu automatic adjustment Kementerian Pertanian semula sebesar Rp883,33 miliar menjadi sebesar Rp635,67 miliar. Eselon I yang mendapatkan alokasi relaksasi antara lain: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan BPPSDMP. Total kebutuhan anggaran Gernas (Gerakan Nasional) Penanggulangan Dampak El Nino bersumber dari Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp172,77 miliar, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp4,89 miliar, akan dipenuhi melalui blokir eksisting Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan BPPSDMP. Terhadap kekurangannya sebesar Rp26,25 miliar dipenuhi dari anggaran Ditjen PKH. Total kebutuhan anggaran Penyediaan Benih & Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan bersumber dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp70 miliar pada Ditjen Perkebunan keseluruhan. 3) Penyesuaian Sumber Pendanaan a. BLU: Peningkatan BLU pada Satker Ditjen PKH antara lain: 1) BBIB Singosari sebesar Rp1,77 miliar, dan BIB Lembang sebesar Rp2,3 miliar. b. HLN: Penambahan Hibah Luar Negeri yaitu Hibah BioCF ISFL (Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape) dari World Bank, dengan total hibah Rp6 miliar, pelaksanaan dari 2022-2024 dengan alokasi setiap tahun Rp2 miliar (19 September 2023). c. PNBP: Peningkatan PNBP pada BPPSDMP karena adanya penyesuaian target sebesar Rp4,93 miliar; dan Badan Karantina Pertanian sebesar Rp36,78 miliar. 3. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester II TA 2023 1) Realokasi Blokir Automatic Adjustment Non Belanja Pegawai ke BA-BUN Pasca realokasi Belanja Pegawai sebesar Rp169,71 yang merupakan blokir automatic adjustment TA 2023 ke BA-BUN pada Triwulan III, Kementerian Pertanian kembali diminta untuk melakukan realokasi blokir automatic adjustment Non Belanja Pegawai ke BA-BUN. Hal ini merupakan tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-371/MK.2/2023 tanggal 10 20
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment Belanja K/L TA 2023. Realokasi ini menyebabkan pengurangan jumlah pagu Kementerian Pertanian sebesar Rp635,67 miliar, dari pagu awal Triwulan III sebesar 15,45 triliun menjadi sebesar Rp14,82 triliun. Usulan revisi telah disampaikan sesuai Surat Plt. Menteri Pertanian (Bpk. Arief Prasetyo Adi) kepada Menteri Keuangan Nomor 214/RC.110/M/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment Belanja Kementerian Pertanian TA 2023. 2) Optimalisasi Belanja Pegawai TA 2023: a. Sekretariat Jenderal: Tambahan sebesar Rp59,27 miliar bersumber dari: Pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja sebesar Rp46,47 miliar bersumber dari Ditjen Perkebunan sebesar Rp9,31 miliar, dan BSIP sebesar Rp37,16 miliar. Pemenuhan anggaran penguatan kehumasan (intruksi Menteri Pertanian untuk menaikkan citra Kementerian Pertanian) sebesar Rp12,8 miliar (diblokir 10,2 miliar karena data dukung tidak memadai) berseumber dari Ditjen Perkebunan sebesar Rp1,8 miliar, Ditjen PKH sebesar Rp3,5 miliar, dan BSIP sebesar Rp7,5 miliar. b. Ditjen Perkebunan sebesar Rp9,31 miliar untuk pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja dan Rp1,8 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan; c. Ditjen PKH sebesar Rp3,5 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan; d. BSIP sebesar Rp37,16 miliar untuk pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja dan Rp7,5 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan. revisi Usulan sesuai dengan Surat Menteri Pertanian Nomor: B- 234/RC.110/M/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran (DIPA) TA 2023 dan Surat Persetujuan Menteri Pertanian Nomor: B- 232/RC.110/M/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023. 3) Refocusing Mendukung Upaya Khusus (Upsus) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung TA 2023 a. Refocusing berupa optimalisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp1 triliun dalam rangka mendukung Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung telah disetujui oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI sesuai dengan Hasil Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 13 November 2023. b. Sesuai dengan surat Menteri Pertanian Nomor: B-251/RC.110/M/11/2023 tanggal 13 November 2023 hal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023, dengan usulan revisi sebesar Rp 1 triliun dan disetujui sebesar Rp0,979 triliun. DIPA Revisi secara keseluruhan sudah terbit pada tanggal 24 November 2023. 21
Kementerian Pertanian Tahun 2023 4) Penyesuaian Sumber Pendanaan a. HLN: Penambahan Hibah Luar Negeri pada Satker Sekretariat Jenderal yaitu PSEKP sebesar Rp1,5 miliar dan BSIP sebesar Rp5,2 miliar dan pada BSIP sebesar Rp2,744 miliar. b. PNBP: Peningkatan PNBP pada BPPSDMP dan Ditjen PKH karena adanya penyesuaian target masing-masing sebesar Rp6,44 miliar, dan 2,51 miliar; dan Pengembalian PNBP pada BSIP sebesar Rp28,47 miliar karena sudah tidak adanya dasar hukum pemungutan PNBP. Pagu awal Kementerian Pertanian semula sebesar Rp15.318.655.827,- dengan perubahan sepanjang tahun 2023, dengan akhir menjadi Rp14.808.873.722.000,-. Rincaian perubahan alokasi anggaran dan dinamikanya dapat dilihat pada Lampiran 5. Adanya perubahan pagu anggaran berdampak pada penyesuaian PK, dan pelaksanaan kegiatan pasca realokasi anggaran internal Kementerian Pertanian maupun realokasi blokir Automatic Adjustment. Namun demikian Kementerian Pertanian juga mendorong pembiayaan dari sumber lain dalam rangka pengamanan target nasional sebagai upaya pemulihan ekonomi seperti akselerasi melalui Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD), optimalisasi pemanfaatan KUR dan pelibatan pengusaha pertanian serta sumber-sumber pembiayaan lainnya. 22
Kementerian Pertanian Tahun 2023 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2023 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Lingkup Kementerian Pertanian, dalam rangka evaluasi kinerja organisasi lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan kategori capaian kinerja melalui metode scoring dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 1. Sangat Berhasil 2. Berhasil 3. Cukup Berhasil 4. Kurang Berhasil : untuk capaian kinerja lebih besar dari 100%. : untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%. : untuk capaian kinerja antara 60% sampai dengan 79%. : untuk capaian kinerja kurang dari 60%. Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu lead indicator dan lag indicator. Lead indicator adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Lag indicator adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator output atau indikator outcome. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah outcome/impact (lag indicator). Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Eselon I harus menggunakan jenis indikator outcome/output, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator output. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon I harus menggunakan lag indicator. Pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian Tahun 2023, seluruh indikator kinerja merupakan lag indicator. Capaian kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya menampilkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga dilakukan evaluasi dan analisis perbandingan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga 23
Kementerian Pertanian Tahun 2023 diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (continuous improvement) dapat terwujud. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 memiliki 5 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 15 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui jenis target atau polarisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Polarisasi 15 Indikator Kinerja berupa polarisasi maximize target. Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Capaian Indikator Kerja Utama adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari ssetiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Polarisasi Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑥 100% Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah: 1. Angka maksimum adalah 120 2. Angka minimum adalah 0 Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat. Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2023 selengkapnya disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 3, dapat dikatakan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2023. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan 2 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil. Indikator kinerja yang masuk kategori sangat berhasil yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (5) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (6) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian; (10) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (11) Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya; (12) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; dan (13) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian. 24
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Indikator kinerja yang masuk kategori berhasil yaitu: (1) Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan; dan (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Capaian indikator kinerja sasaran strategi Kementerian Pertanian tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2023 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET CAPAIAN % CAPAIAN KATEGORI 1 2 Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran Yang Ditetapkan Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional % % % % % % % % % % 1 85,70 70,3 80,5 100 44 52,59 89,39 86 5,75 1,10 91,94 89,84 80,57 100 100 53,02 94,62 91,19 57,27 110 107,28 120 100,09 100 120 100,82 105,85 106,03 120 Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil 3 4 5 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel 11 12 16 17 18 Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian % % % Nilai Nilai 85 85 21 82,21 92,36 85,22 88,98 21,06 79,64 93,91 100,26 104,68 100,29 96,87 101,68 Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Berhasil Sangat Berhasil 25
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan pertimbangan pentingnya kebutuhan akan pangan tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, untuk memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional. Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan". UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (5) Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan hayati yang Tidak memenuhi Persyaratan karantinadi Tempat Pemasukan/pengeluaran yang Ditetapkan; (6) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (7) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian; dan (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian. 26
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 1. IKU 1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri Target 1% Realisasi 1,10% % Capaian 110% Sangat Berhasil Kementerian Pertanian telah menetapkan tiga kelompok komoditas pangan strategis yang terdiri dari 14 komoditas, yaitu kelompok komoditas tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), produk peternakan berupa daging (daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging ayam, daging babi, daging itik), susu, dan telur. Target kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri tahun 2023 diharapkan naik sebesar 1%. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel 4 diperoleh hasil sebesar 1,10%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis peningkatan ketersediaan pangan strategis ini sebesar 110%. Rumus perhitungan rata-rata peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri (%) dihitung dengan: ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑠 𝑛𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∑ 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑠 𝑛𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 Dimana rumus perhitungan peningkatan produksi pangan strategis nasional (%) sebagai berikut: ( 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑠 𝑛𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑡) − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑠 𝑛𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑡 − 1) 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑠 𝑛𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑡 − 1) ) 𝑥 100% Keterangan: Satuan volume produksi pangan strategis dalam bentuk ton t : tahun berjalan t-1 : tahun sebelumnya Metode perhitungan capaian produksi pangan strategis nasional dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 1. Mengambil data peningkatan produksi dari direktorat Jenderal produksi untuk kelompok komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan produk peternakan. 2. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri. 3. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi pangan strategis nasional. 27
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Rata-rata capaian produksi pangan strategis nasional tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu untuk kelompok komoditas hortikultura dan peternakan. Hasil perhitungan nilai produksi pangan strategis tahun 2023 disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis per Subsektor Tahun 2023 No 1 2 3 Produksi per Subsektor Tanaman Pangan (ton) Hortikultura (ton) Peternakan (Ribu ton) 2019 77.190.240 4.257.693 10.779,97 2020 72.138.424 4.669.842 10.968,46 2021 2022 2023 72.561.911 77.105.730 73.186.668 4.796.700 5.033.204 5.069.783 10.972,22 11.724,76 12.623,16 % Peningkatan 2023/2022 5,08 0,73 7,66 Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Dalam Negeri Tahun 2023 1,10 Sumber: BPS, 2023 Keterangan: *) Data produksi padi dan jagung merupakan Angka KSA BPS;; Produksi cabai, bawang merah, bawang putih, serta daging, susu, dan telur merupakan Angka Sementara BPS; Berdasarkan tabel 4, maka rata-rata peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri (%) : −5,08% + 0,73% + 7,66% 3 = 1,10% Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 5,34%, maka pencapaian pertumbuhan Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam negeri tahun 2023 sebesar 1,1% baru memenuhi 20,6% dari target akhir jangka menengah. Oleh karena itu, diperlukan upaya terobosan dan kerja keras semua pihak untuk mewujudkan target tersebut. Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri, di antaranya melalui komitmen pimpinan dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam rangka mencapai kinerja sasaran ini telah dikeluarkan kebijakan antara lain: (a) penggunaan single data sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian; (b) penguatan penyuluh berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; (c) pemberian jaminan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis pada saat hari besar keagamaan; dan (d) penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergitas dengan K/L terkait, Perguruan Tinggi, serta pemerintah daerah melalui Gubernur maupun Bupati/Walikota. Kebijakan single data pada prinsipnya adalah penggunaan data dari wali data yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data pertanian nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai sumber data luas baku lahan pertanian. Penguatan penyuluh utamanya ditujukan sebagai pusat kontrol pelaksanaan dan 28
Kementerian Pertanian Tahun 2023 pengawasan pembangunan pertanian di daerah. Penguatan jaminan ketersediaan pangan pokok didesain menggunakan perangkat teknologi berbasis internet, sehingga informasi data dasar pertanian dan dinamika pembangunan pertanian di lapangan dapat dikirimkan real time ke pusat. Upaya ini merupakan langkah terobosan strategis yang diambil oleh Menteri Pertanian dalam meningkatkan ketersediaan produksi komoditas strategis pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan ini merupakan program akselerasi dalam percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah, khususnya yang terkait dengan peningkatan produksi pangan strategis. Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2023, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain: 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Produksi tanaman pangan strategis Tahun 2023 terdiri dari produksi padi dan jagung yang produksinya turun sebesar 5,08%. Hal ini menjadikan total produksi tanaman pangan strategis tahun 2023 sebesar 73,19 juta ton, lebih rendah dari produksi tahun 2023 sebesar 77,12 juta ton. Produksi komoditas tanaman pangan strategis disajikan pada tabel 5. Tabel 5. Perkembangan produksi padi dan jagung tahun 2019-2023 No Komoditas 2019 2020 2021 2022 2023 % Peningkatan 2023/2022 1 Padi (Ton) 54.604.033 54.649.202 54.415.294 54.748.977 53.625.540 2,05 2 Jagung (Ton) 22.586.207 17.489.222 18.146.617 22.356.753 19.561.128 12,5 Total 77.190.240 72.138.424 72.561.911 77.105.730 73.186.668 5,08 Sumber: Angka Tetap BPS 2019-2022 dan Angka Sementara KSA BPS, 2023 a. Padi Berdasarkan hasil KSA-BPS angka sementara hasil amatan bulan Desember 2023, produksi padi tahun 2023 adalah 53,63 juta ton GKG. Produksi padi tahun 2023 ini mengalami penurunan 2,05% dari produksi Tahun 2022 yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG. Perkembangan produksi dan luas panen padi selama lima tahun terakhir (2019- 2023) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Penurunan luas panen terjadi tahun 2020 dan 2021, selanjutnya tahun 2022 luas panen padi naik sebanyak 0,39%, dan di tahun 2023 kembali menurun dengan rata-rata penurunan 2,09% selama 5 tahun. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2023 dengan rata-rata peningkatan lima tahun terakhir adalah sebesar -1,14%. Meskipun dari sisi produksi dan luas panen mengalami penurunan, namun produktivitas padi selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,71%. 29
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Perkembangan peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi padi dari tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada gambar 4. Produksi (juta ton) Produktivitas (Ku/Ha) Luas panen (juta Ha) 60 54,6 54,65 54,42 54,75 53,63 a H / u K ; n o t 50 40 30 51,1 51,3 52,3 52,4 52,6 a t u J 20 10,68 10,66 10,41 10,45 10,19 10 0 2019 2020 2021 2022 2023 Tahun Gambar 4. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2019-2023 Capaian produksi beras tahun 2023 sebesar 30,96 juta ton beras, apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah (RPJMN) Tahun 2023 (45,4 juta ton beras), terealisasi 68,19%, sedangkan terhadap target 2024 (46,8 juta ton beras) tercapai 66,15%. Berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita per provinsi hasil Susenas Maret 2021 dan proyeksi penduduk 2021 (Supas 2015), konsumsi beras nasional tahun 2023 adalah 30,62 juta ton, maka masih terdapat surplus sebesar 342,38 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan produksi beras masih bisa mencukupi konsumsi penduduk nasional. Faktor pendukung produksi padi untuk pemenuhan konsumsi antara lain: 1) Adanya pergantian varietas benih bermutu yang digunakan oleh petani. Petani sebelumnya secara umum menggunakan varietas Ciherang dan IR 64, namun saat ini lebih banyak menggunakan varietas unggul baru seperti Inpari 32 dan Inpari 30. 2) Dukungan bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya padi seluas 1,10 juta ha pada tahun 2023 atau berkontribusi sebesar 9,38% terhadap realisasi luas tanam padi nasional 3) Berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal PSP terdapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) budidaya padi sebesar 12,57 triliun rupiah. Penurunan produksi padi pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: 30
Kementerian Pertanian Tahun 2023 1) Curah hujan tahun 2023 lebih rendah dibanding tahun 2022. Gambar 5. Perbandingan Curah Hujan Tahun 2022 dan 2023 2) Fenomena El-Nino yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2023 berdampak pada mundurnya jadwal tanam akibat kurangnya ketersediaan air. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan luas panen dan produksi padi dan produksi benih. Penurunan luas panen dan produksi mengakibatkan kenaikan harga gabah dan benih. 3) Ketersediaan benih belum dapat memenuhi kebutuhan/permintaan sesuai jadwal tanam CPCL kegiatan. 4) Mahalnya biaya distribusi (ongkos kirim) sarana produksi terutama pada benih yang masih tersentral di pulau Jawa yang memberikan dampak sulitnya akses pemenuhan permintaan benih. Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain: 1) Antisipasi dan Mitigasi kekeringan dilakukan sejak dini oleh semua pihak terkait, upaya adaptasi dan penanganan dilakukan secara komprehensif, efisien dan efektif 2) Melakukan gerakan percepatan tanam nasional pada daerah-daerah yang masih memiliki sumber air dan memobilisasi sarana prasarana pengairan seperti pompanisasi, pembuatan sumur bor, pemberian saprodi lengkap pada daerah yang terdampak El-Nino. 3) Melakukan cek stock dan harga gabah/beras pada produsen di tingkat penggilingan menengah dan besar untuk memastikan ketersediaan dan harga gabah/beras di tingkat produsen. 4) Melakukan penyesuaian harga pembelian benih dengan harga pasar pada kegiatan bantuan pemerintah. 5) Melakukan pemantauan terkait stock benih padi untuk pemenuhan kebutuhann pertanaman kegiatan banpem padi. 6) Pendampingan dan pengawalan kegiatan penangkaran benih secara in situ dilakukan lebih intensif. 31
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Kegiatan utama yang mendukung produksi padi Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan Kawasan Padi Kegiatan kawasan padi Tahun 2023 mencakup 11 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan padi biofortifikasi (Gambar 6), Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP) Padi, Padi Lahan Kering, Demplot Padi SAHAJA (Salibu-Hazton-Jajar Legowo), Padi Rawa, Padi Ramah Lingkungan, Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Padi, Budidaya Padi Bioremediasi, Pengembangan Budidaya Padi Intensuf Hara Berimbang, Budidaya Biopresisi (Akurasi Berimbang), dan Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Padi. Target kegiatan kawasan padi adalah 414.400 ha dengan pagu Rp 665.644.755.000,- Realisasi fisik kegiatan utama padi sampai Desember seluas 418.411 ha (100,99%) terhadap sasaran, dan realisasi keuangan mencapai Rp644.290.118.165,- atau (96,79%). Gambar 6. Kegiatan Padi Biofortifikasi Tahun 2023 2) Bantuan Benih Padi Realisasi kegiatan bantuan benih padi inbrida adalah seluas 659.352 ha dari (95,07%) target 693.570 ha dan realisasi keuangan mencapai Rp 179.951.285.700,- (95,62%) dari pagu Rp. 188.191.796.000,- sedangkan realisasi kegiatan bantuan benih padi hibrida adalah seluas 10.426 ha (104,26%) dari target 10.000 ha dan realisasi keuangan mencapai Rp 9.607.047.000,- (100%) dari target Rp 9.607.050.000,-. Selain itu, terdapat bantuan benih padi optimalisasi dari target 150.000 kg realisasi sebesar 77.041 kg (51,36%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 24.730.450.000,- (50,73%) dari target Rp 48.750.000.000,-. 3) Perbanyakan Benih Sumber Padi Kegiatan perbanyakan benih sumber padi dilaksanakan oleh Balai Benih (BBI) pada 28 Provinsi. Sampai dengan Desember 2023 BBI telah melaksanakan perbanyakan benih pada lahan seluas 277 Ha dari target 290 ha atau mencapai 95,52%. 4) Penangkaran Benih Padi Realisasi penangkaran seluas 63.287,33 ha dan produktivitas benih padi inbrida rata- 32
Kementerian Pertanian Tahun 2023 rata 3 ton maka dapat memberikan kontribusi penyediaan benih sebanyak 189.861,98 ton benih. Hasil penangkaran tersebut tidak semuanya menjadi benih padi bersertifikat karena harus dilakukan pengujian laboratorium dan menyesuaikan permintaan petani selain itu adanya kenaikan harga GKP sehingga menyebabkan produsen benih mengopkup calon benih untuk diproses menjadi benih. 5) Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Padi Inbrida Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi benih insitu yang dalam pelaksanaanya melibatkan petani penangkar dan stakeholders terkait baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan MANTAP Padi Inbrida dialokasikan satker Pusat dan Tugas Pembantuan. Kegiatan MANTAP Padi Inbrida pada satker Pusat seluas 356 ha dan anggaran senilai Rp596.300.000,00 telah terealisasi tanam seluas 346 ha dan anggaran senilai Rp579.540.000,00 (97,19%). Sedangkan kegiatan MANTAP Padi Inbrida pada satker TP seluas 650 ha dan anggaran senilai Rp1.088.750.000,00 telah terealisasi tanam seluas 650 ha dan anggaran senilai Rp1.080.375.000,00 (99,23%). Dengan realisasi tanam seluas 996 ha dan provitas rata - rata 4 ton/ha maka dapat memberikan kontribusi penyediaan benih padi inbrida sebanyak 3.984 ton. 6) Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber Padi Kerjasama Ditjen Tanaman Pangan dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Pada tahun 2023 kegiatan ini dialokasikan pada 1 (satu) Balai Besar Pengujian Instrumen Padi (BB PSI Padi) dan 3 (tiga) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) meliputi BPSIP Provinsi Lampung, Banten dan Sulawesi Selatan. Akan tetapi BPSIP Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan kegiatan karena keterbatasan air sebagai dampak el nino. Pelaksanaan kegiatan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 44/HK.310/C/04/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Petunjuk Operasional Perbanyakan Benih Sumber Kerjasama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Alokasi kegiatan seluas 25 ha dan telah terrealisasi tanam dan panen 20 ha. Sampai 31 Desember 2023 telah tersedia benih bersertifikat sebanyak 36.047 kg dan proyeksi benih sebanyak 13.100 kg. 7) Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak El nino Realisasi kegiatan Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak El nino tahun 2023 hasil relaksasi Automatic Adjustment sebesar 396.071 ha (79,21%) dari target 500.000 ha dengan realisasi keuangan Rp 122.957.748.000,- (78,06%) dari pagu Rp 157.517.150.000,-. b. Jagung Produksi jagung pada tahun 2023 (dengan kadar air 27%) mencapai 19,56 juta ton yang dihitung berdasarkan KSA BPS. Produksi tahun 2023 mengalami penurunan 2,79 juta ton atau 12,5% terhadap produksi jagung 2022. Gambar 7 memperlihatkan bahwa produksi, produktivitas dan luas panen jagung mengalami fluktuasi selama 2019- 2023. 33
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Produksi (juta ton) Produktivitas (Ku/Ha) Luas panen (juta Ha) a H / u K ; n o t a t u j 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 55,23 22,59 4,09 74,8 17,49 2,34 77,9 18,15 2,33 80,9 22,36 2,76 78,6 19,56 2,49 2019 2020 2021 Tahun 2022 2023 Gambar 7. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2019-2023 Perkembangan produksi jagung Tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa terdapat penurunan produksi dan luas panen khususnya pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan metode penghitungan pencapaian produksi sejak tahun 2020 telah menggunakan data KSA dari BPS, sedangkan tahun 2019 menggunakan angka estimasi Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan BPS. Perkembangan produksi jagung Tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023, terjadi fluktuasi pada luas panen dan produksi jagung. Luas panen dan produksi jagung mengalami peningkatan pada tahun 2022, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Meskpun terjadi fluktuasi, produktivitas jagung tetap menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,16%. Beberapa faktor kendala yang ditemui dalam produksi jagung tahun 2023 antara lain: 1) Fenomena El-Nino yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2023 berdampak pada mundurnya jadwal tanam akibat kurangnya ketersediaan air. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan luas panen dan produksi jagung dan produksi benih. Penurunan luas panen dan produksi mengakibatkan kenaikan harga gabah dan benih. 2) Ketersediaan benih belum dapat memenuhi kebutuhan/permintaan sesuai jadwal tanam CPCL kegiatan. 3) Mahalnya biaya distribusi (ongkos kirim) sarana produksi terutama pada benih yang masih tersentral di pulau Jawa yang memberikan dampak sulitnya akses pemenuhan permintaan benih. Beberapa rekomendasi yang diberikan atas kendala tersebut antara lain: 1) Antisipasi dan Mitigasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dilakukan sejak dini oleh semua pihak terkait, upaya adaptasi dan penanganan dilakukan secara komprehensif, efisien dan efektif. 2) Melakukan gerakan percepatan tanam nasional pada daerah-daerah yang masih memiliki sumber air dan memobilisasi sarana prasarana pengairan seperti 34
Kementerian Pertanian Tahun 2023 pompanisasi, pembuatan sumur bor, pemberian saprodi lengkap pada daerah yang terdampak El-Nino. 3) Melakukan penyesuaian harga pembelian benih dengan harga pasar pada kegiatan bantuan pemerintah. 4) Melakukan pemantauan stok benih jagung untuk pemenuhan kebutuhann pertanaman kegiatan bantuan jagung. 5) Melakukan pendampingan dan pengawalan kegiatan penangkaran benih secara in situ dilakukan lebih intensif. Kegiatan yang mendukung peningkatan produksi jagung Tahun 2023, adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan Jagung Wilayah Khusus Target pengembangan budidaya jagung wilayah khusus adalah 34.600 ha dengan pagu Rp 68.397.950.000,-. Realisasi fisik sampai Desember mencapai 34.600 ha (100,00%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp 66.705.006.000,-, atau (97,52%). Gambar 8. Kegiatan Pengembangan Jagung di Wilayah Khusus Tahun 2023 2) Integrated Farming dan Kemitraan Jagung Target Pengembangan Budidaya Jagung untuk Integrated Farming dan Kemitraan Jagung adalah 10.000 ha dengan pagu Rp 23.596.000.000,-. Realisasi fisik sampai Desember tercapai 100%. dan realisasi keuangan mencapai Rp 23.558.963.000, atau (99,84%). Realisasi kegiatan mencapai 10.000 ha. 3) Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Jagung Target Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Jagung adalah 150.000 ha dengan pagu Rp 203.500.000.000,-. Realisasi fisik sampai Desember tercapai mencapai 159.785 ha (106,52%). dan realisasi keuangan mencapai Rp 201.323.071.000,-, atau (98,93%). 4) Bantuan Benih Jagung Realisasi kegiatan bantuan benih jagung hibrida adalah seluas 347.918 ha (99,78%) dari target 348.699 ha, dan realisasi keuangan mencapai Rp 213.884.057.750,- (97,94%) dari pagu Rp 218.384.489.000,-. Sedangkan realisasi kegiatan bantuan benih jagung optimalisasi adalah seluas 161.192 ha (80,60%) dari target 200.000 ha, dan realisasi keuangan mencapai Rp 135.888.958.500,- (75,49%) dari pagu Rp 180.000.000.000,-. 35
Kementerian Pertanian Tahun 2023 5) Perbanyakan Benih Sumber Jagung Hasil perbanyakan benih jagung kelas BS - BD seluas 25 ha menghasilkan produksi benih sebanyak 5.470 kg dan kelas BD - BP seluas 41 ha menghasilkan produksi benih sebanyak 34.972 kg, sehingga total benih jagung komposit yang dihasilkan BBI mencapai 40.442 kg (31,92%) dari target sebanyak 126.700 kg. 6) Penangkaran Benih Jagung Realisasi penangkaran seluas 12.708,11 ha dan provitas benih jagung hibrida rata - rata 3,5 ton maka dapat memberikan kontribusi penyediaan benih jagung hibrida sebanyak 84.012,01 ton benih. 2. Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan produksi hortikultura strategis Tahun 2023 adalah sebesar 0,73%. ini menjadikan total produksi hortikultura strategis tahun 2023 sebesar Hal 5.069.784,62 ton, lebih tinggi dari produksi hortikultura strategis tahun 2022 sebesar 5.033.204,64 ton. Komoditas hortikultura strategis meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih. Perkembangan produksi komoditas hortikultura strategis disajikan pada tabel 6. Tabel 6. Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2019-2023 No Komoditas 2019 2020 2021 2022 2023 % Peningkatan 2023/2022 1 2 3 Cabai (Ton) Bawang Merah (ton) Bawang Putih (Ton) 2.588.633 1.580.243 88.817 2.772.593 1.815.445 81.804 2.747.018 2.004.590 45.092 3.020.262 1.982.360 30.582 3.047.462 1.982.280 40.041 0,90 0,00 30,93 Total 4.257.693 4.669.842 4.796.700 5.033.204 5.069.783 0,73 Sumber: Angka Tetap BPS 2019-2022 dan Angka Sementara Hortikultura Tahun 2023. Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa dibandingkan tahun sebelumnya, komoditas aneka cabai sedikit mengalami kenaikan produksi sebesar 0,90% dibandingkan tahun 2022, produksi cabai besar mengalami peningkatan sebesar 4,65%, namun produksi cabai rawit yang mengalami penurunan sebesar 2,65%. Untuk produksi dua komoditas strategis lainnya yaitu bawang merah cenderung stabil, sedangkan produksi bawang putih mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 30,93%. a. Cabai Produksi cabai pada tahun 2023 sebesar 3,05 juta ton meningkat 0,90% dibanding produksi tahun 2022 sebesar 3,02 juta ton. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit dan cabai besar dengan rincian untuk komoditas cabai besar mengalami peningkatan produksi 4,65% namun cabai rawit mengalami penurunan sebesar 2,65%. 36
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas cabai nasional dapat dilihat pada gambar 9. Produksi (juta ton) Provitas(Ku/Ha) Luas panen (ribu Ha) a H / u K ; n o t a t u j 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2,59 86,22 300,38 2,77 88,00 314,77 85,30 321,92 2,75 3,02 90,30 334,55 3,05 90,10 338,19 350 340 330 320 310 300 290 280 a H a t u j 2019 2021 Tahun Gambar 9. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2019 - 2023 2020 2022 2023 Meskipun mengalami peningkatan, beberapa permasalahan yang teridentifikasi dapat mempengaruhi produksi aneka cabai disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Adanya fenomena El Nino yang mulai dirasakan pada pertengahan tahun 2023 1) sehingga menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di lapangan dan berdampak pada produksi tanaman tidak maksimal karena kekeringan. Petani juga menunda jadwal tanam sehingga luas tanam cabai berkurang. Kemarau panjang akibat fenomena El Nino berdampak pada terganggunya produksi cabai di daerah sentra. Situasi ini membuat menurunnya pasokan di pasar, terutama wilayah Jakarta sehingga menyebabkan melonjaknya harga cabai, terutama cabai rawit merah. 2) 3) Masalah internal dari petani sendiri, seperti: beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional sehingga menyebabkan produktivitas cabai tidak optimal. Umumnya skala usaha tani cabai kecil dengan lokasi tersebar, sehingga menyulitkan proses distribusi fasilitasi sarana produksi dan fasilitasi pendukung lainnya. Terbatasnya pilihan varietas cabai yang memiliki adaptasi luas dan tahan OPT pada program fasilitasi pengembangan kawasan cabai. 4) 5) b. Bawang Merah Produksi bawang merah pada tahun 2023 sebesar 1,82 juta ton stabil terhadap produksi tahun 2022. Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas bawang merah nasional dapat dilihat pada gambar 10. 37
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Produksi (juta Ku) Produktivitas (Ku/Ha) Luas panen (ribu Ha) 120 100 99 97 103,02 107,2 109,2 a H / u K ; n o t a t u 80 60 40 159,19 186,9 194,57 184,98 181,46 j 20 15,8 18,15 20,04 19,82 19,82 0 2019 2020 2021 Tahun 2022 2023 Gambar 10. Produksi Bawang Merah Tahun 2019 - 2023 Adapun permasalahan yang ditemui, dimana turut mempengaruhi produksi bawang merah tahun 2023 antara lain karena beberapa hal sebagai berikut: 1) Sama halnya dengan komoditas aneka cabai, fenomena El Nino yang mulai dirasakan pada pertengahan tahun 2023 sehingga menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di lapangan dan berdampak pada produksi tanaman tidak maksimal karena kekeringan. Petani juga menunda jadwal tanam sehingga luas tanam bawang merah berkurang. Kemarau panjang akibat fenomena El Nino berdampak pada terganggunya produksi bawang merah di daerah sentra. 2) Ratusan hektar tanaman bawang merah terkena serangan hama dan penyakit "janda pirang", yaitu daun bawang mengering dan berubah warna kekuningan yang menyerang pada usia tanaman 30- 50 hari yang terjadi pada bulan September- Oktober 2023. Hal ini menyebabkan petani memanen lebih dini dan hasil panen bawang merah cenderung usia muda, sehingga harga anjlok menjadi Rp8.000/kg. 3) Terbatasnya pengembangan bawang merah off-season khususnya penanaman pada musim penghujan bulan Januari s/d April. 4) Penguasaan teknologi dalam penerapan budidaya menggunakan benih biji atau True Shallot Seed (TSS) yang masih terbatas. 5) Penggunaan pestisida yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, disamping itu tingkat pencemaran lingkungan dan residu pestisida tinggi. Penggunaan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan belum optimal. 6) Adanya serangan penyait muller yang disebabkan oleh jamur dan adanya banjir yang menggenangi beberapa lahan petani di Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara. 7) Kenaikan harga sarana produksi terutama benih dan pupuk menyebabkan beban biaya produksi petani semakin tinggi. 38 250 200 150 100 50 0 a H a t u j
Kementerian Pertanian Tahun 2023 c. Bawang Putih Capaian kinerja produksi bawang putih tahun 2023 mencapai 40.041 ton atau mengalami peningkatan 30,93% dari produksi tahun 2022 sebesar 30.582 ton. Perkembangan produksi bawang putih tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 11. Produksi (ribu Ton) Produktivitas (Ku/Ha) a H / u K ; n o t a t u j 100 80 60 40 20 88,82 12,28 72,33 81,8 12,8 63,91 45,09 65,60 6,8 30,58 71,6 4,27 71,6 5,59 40,04 14 12 10 8 6 4 2 a H a t u j 0 0 2019 2020 2021 Tahun 2022 2023 Gambar 11. Perkembangan Produksi Bawang Putih Tahun 2019-2023 Produksi bawang putih nasional untuk tahun 2023 mengalami kenaikan setelah pada periode 2020-2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan produksi yang cukup besar dimulai pada tahun 2021 yaitu sebesar 44,88% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2022 produksi nasional bawang putih mengalami penurunan lagi yang cukup besar dibanding tahun 2021 yaitu dari 45.092 ton menjadi 30.582 ton atau turun 32,18%. Walaupun produksi bawang putih tahun 2023 ini mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam proses pengembangannya seperti: 1) 2) Pasar bawang putih selain untuk benih masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih, sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas, sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah. Harga pasar yang tidak mampu menjadi stimulus petani untuk menanam tanaman bawang putih kembali. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober - Desember dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar, menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa tidak menarik bagi petani. Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain. Akibat dari harga jual 3) 39
Kementerian Pertanian Tahun 2023 4) 5) bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani, menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari bawang putih menjadi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan, menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang seperti cabai, tomat, dan sebagainya. Program wajib tanam yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan RIPH bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. Penggunaan pestisida yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, disamping itu tingkat pencemaran lingkungan dan residu pestisida tinggi. Penggunaan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan belum optimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah: Pada kegiatan 1) pengembangan kawasan hortikultura strategis meliputi: kawasan bawang merah seluas 8.985 ha, kawasan aneka cabai seluas 7.180 ha, dan kawasan bawang putih seluas 800 ha. Dalam pengembangan kawasan tersebut, Kementerian Pertanian juga bekerja sama dengan para champion cabai dan bawang merah di berbagai sentra produksi. Diharapkan dari kerjasama tersebut, dapat berkontribusi dalam pemenuhan pasokan dan pengendalian inflasi di berbagai daerah khususnya yang mengalami defisit. Pengembangan Kawasan/Kampung tersebut didukung dengan kegiatan seperti pengendalian OPT ramah lingkungan, sarana dan prasarana pascapanen, serta pengolahan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan akan diregistrasi dan disertifikasi untuk memudahkan dalam monitoring serta pengontrolan kualitas. Pengawalan dan pendampingan secara intensif juga akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani. tahun 2023, Kementerian Pertanian mengalokasikan 2) Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh Indonesia baik secara offline maupun online dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat. 3) Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut 4) 5) dengan rencana panen dan produksinya. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan. Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (Food Estate/ Agroindustri. 40
Kementerian Pertanian Tahun 2023 6) Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah. 7) Menyusun Early Warning System (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan kedepan. Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah. 8) 9) Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib tanam dan produksi yang dinamakan Simethris. 10) Menyalurkan fasilitasi alat mesin dan prasarana pertanian. Untuk TA 2023 berupa cultivator sebanyak 11 unit, pompa air sebanyak 8 unit, power sprayer dan mesin diesel sebanyak 4 paket serta green house sederhana sebanyak 4 unit dan sumur dangkal sebanyak 7 unit. Fasilitasi tersebut diberikan khusus di daerah Champion sebagai langkah stabilisasi pasokan cabai. 11) Meningkatkan sosisalisasi dan promosi keunggulan bawang putih lokal melalui pameran, talkshow dan kegiatan Nguleg Bareng Sambal Bawang Putih Lokal pada acara Jambore Hortikultura Tahun 2022 sehingga diharapkan akan meningkatkan permintaan pasar bawang putih lokal ke depannya. Kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah: 1) 2) Perbanyakan/ pengembangan Kampung Hortikultura secara berkesinambungan. Perbanyakan Bimbingan-bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara offline maupun online; Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas stategis; Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air; Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan Early Warning System komoditas strategis; 3) 4) 5) 6) Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (Food 7) 8) Estate); Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan; Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (Food Estate/ Agroindustri), bersinergi 41
Kementerian Pertanian Tahun 2023 9) dengan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, seperti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Lembaga penelitian terkait, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kementerian terkait lainnya; Peningkatan produktifitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah (TSS), teknologinya dapat bersinergi dengan Badan Penelitian dan dimana Pengembangan Pertanian atau lembaga penelitian terkait lainnya; 10) Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH; 11) Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih; 12) Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga; dan 13) Membangun nursery benih cabai dan bawang merah melalui teknologi seedling soil block 3. Peningkatan Produksi Peternakan Produksi peternakan strategis nasional tahun 2023 mencapai 12,62 juta ton, mengalami peningkatan 7,66% dibanding produksi 2022 sebesar 11,72 juta ton. Komoditas peternakan strategis terdiri dari daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik), susu, dan telur. Perkembangan produksi peternakan strategis disajikan pada Tabel 7. Tabel 7. Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2019-2023 NoKomoditas20192020202120222023% Peningkatan 2023/20221Daging Sapi (Ribu Ton)378,25 339,75 365,51 374,43 377,28 0,762Daging Kerbau (Ribu Ton)18,57 13,88 19,19 16,54 16,57 0,183Daging Kambing (Ribu Ton)49,42 41,86 40,52 41,22 41,59 0,904 Daging Domba (Ribu Ton)47,92 37,05 34,67 35,67 36,24 1,605 Daging Babi (Ribu Ton)159,42 189,55 175,99 102,48 104,24 1,726Daging Ayam Buras (Ribu Ton)292,33 270,21 269,80 276,73 280,73 1,457Daging Ayam Pedaging (Ribu Ton)3.495,09 3.219,12 3.185,70 3.668,88 3.997,65 8,968Daging Itik (Ribu Ton)39,81 35,75 41,02 44,65 44,65 0,009 Susu (Ribu Ton)944,54 947 946 824 837 1,5710Telur (Ribu Ton)5.354,62 5.874,38 5.893,43 6.339,89 6.886,99 8,63Total10.779,97 10.968,46 10.972,22 11.724,76 12.623,16 7,66 a. Daging Menindaklanjuti amanat RPJMN 2021-2024 dalam Kegiatan Prioritas Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan, Kementerian Pertanian menetapkan peningkatan produksi daging sebagai salah satu indikator kinerja 42
Kementerian Pertanian Tahun 2023 utama. Produksi daging yang dimaksud meliputi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik. Pada tahun 2023 produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) dalam bentuk meatyield tercapai sebesar 4.898,95 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,42% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.560,6 ribu ton. Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi dan produksi daging secara nasional pada tahun 2023, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, diantaranya: 1) Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN) 2023 pada tahun 2023 mampu menambah kelahiran ternak sebanyak 2.322.383 ekor atau mencapai 101,09% dari target 2.297.340 ekor 2) Pengembangan ternak ruminansia tahun 2023, yaitu pengadaan sapi potong lokal/persilangan sebanyak 11.401 ekor, kerbau sebanyak 200 ekor dan kambing/domba sebanyak 14.000 ekor. 3) Pengembangan unggas dan aneka ternak tahun 2023 yang terdiri dari ayam sebanyak 185.000 ekor, itik sebanyak 40.000 ekor dan babi sebanyak 1.300 ekor. 4) Sertifikasi benih dan bibit ternak tahun 2023 menghasilkan 33 sertifikat dari pemohon sertifikasi. Pemohon berasal dari UPT Ditjen PKH, UPT Daerah perusahaan ayam ras, dan perkumpulan kelompok. Jumlah produk yang sudah disertifikasi yaitu sertifikasi benih semen beku sebanyak 180 bull sapi setara 2.700.000 straw, 4 bull kerbau setara 60.000 straw dan 25 kambing/domba setara dengan 175.000 straw, serta embrio sebanyak 800 embrio. Sertifikasi bibit terdiri dari bibit sapi potong sebanyak 1.167 ekor dan ayam ras pada 16 produsen. 5) Semakin berkembangnya pelaku perunggasan dari 40 perusahaan pembibit PS menjadi 43 perusahaan pembibit PS. 6) Penandaan dan Pendataan Ternak dalam rangka mendukung kegiatan vaksinasi dan penanggulangan wabah PMK di Indonesia dilakukan pemasangan sebanyak 6.149.602 unit eartag QR Secure Code. 7) Ditjen PKH terus melakukan terobosan dalam mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi/kerbau sebagai berikut: • Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait. • Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan
instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Peningkatan kapasitas petugas dan peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan pelaksanaan refresher IB sapi/kerbau. 8) Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging kambing dan domba antara lain: • Berkolaborasi dengan pelaku usaha dengan melakukan pengembangan model usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir (Closed Loop). Koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi peternak kambing/ domba untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dan transparan.
Kementerian Pertanian Tahun 2023
Peningkatan sumberdaya manusia peternak dalam penerapan teknologi untuk produksi dan produktifitas ternak kambing/domba melalui pelatihan IB kambing/domba. 9) Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian terkait stabilisasi perunggasan, antara lain: • Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor Subsektor Peternakan dan melakukan investasi di industri hilir. Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah. • Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan jaminan mutu produk daging ayam ras melalui sertifikasi Good Breeding Practices (GBP) dan Good Farming Practices (GFP). 10) Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging babi dengan peningkatan kapasitas peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak babi dengan pelaksanaan pelatihan Inseminasi Buatan (IB) babi. Meskipun mengalami peningkatan produksi, komoditas daging sapi/kerbau belum dapat memenuhi ketersediaan dalam negeri. Upaya terobosan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi, antara lain: 1) Mendorong pembiayaan yang bersumber dari nonAPBN antara lain kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara; 2) Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif; Kegiatan reguler Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa pengadaan ternak sapi potong asli/lokal/persilangan sebanyak 10.290 ekor; 4) Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait; 5) Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi 3) terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Gambar 12. Sapi Pejantan untuk Produksi Semen di UPT BIB Lembang 44
Kementerian Pertanian Tahun 2023 b. Susu Pada tahun 2023 produksi susu mencapai sebesar 837,22 ribu ton, mengalami peningkatan 1,57% dari tahun 2022 sebesar 824,27 ribu ton. Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi perah, sejak tahun 2017 Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan tagline Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) sampai dengan tahun 2019, kemudian sejak tahun 2020 tagline menjadi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang bertujuan meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu. Komoditas sapi perah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019 - 2023) tercatat di dalam iSIKHNAS bahwa terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 425.284 ekor, dengan rincian tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor, tahun 2020 sebanyak 105.388 ekor, tahun 2021 sebanyak 110.359 ekor, tahun 2022 sebanyak 107.984 ekor, dan tahun 2023 sebanyak 7.528 ekor. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah nasional, Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan kualitas genetik sapi perah dan membentuk pejantan unggul sapi perah Indonesia melalui Uji Zuriat (Progeny test). Uji zuriat telah dimulai sejak tahun 2004 dan hingga saat ini telah mencapai tahap ke-4. Hasil uji zuriat tahap 1 sampai 4, telah menghasilkan 20 ekor pejantan unggul sapi perah dengan rataan produksi harian susu anakannya sebanyak 16,67 l/ekor/hari. Untuk tahap ke-4 telah ditetapkan 3 Calon Pejantan Unggul (CPU) yaitu ALBAVIEWPOIN 320129, 320541=CONAN 320121 dan 320542=SAMSON320122. Kegiatan lain yang mendukung peningkatan populasi ternak perah adalah: 1) 2) 3) 4) 5) Penyusunan regulasi atau NSPK (Norma, Standar, Peraturan dan Kebijakan); Pengembangan sapi perah sebanyak 440 ekor yang tersebar di Jatim sebanyak 60 ekor, Jateng 60 ekor, Jabar 260 ekor, DIY 20 ekor, Sumbar 20 ekor, Sulsel 10 ekor dan Sultra 10 ekor. Impor sapi perah dilakukan dalam upaya perbaikan genetik di UPT perbibitan dan perusahaan sapi perah. Rekomendasi teknis pemasukan bibit ternak perah periode 2016-2023 sebanyak 23.782 ekor dengan terealisasi 16.267 ekor, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 1.250 ekor; tahun 2017 sebanyak 2.320 ekor; tahun 2018 sebanyak 3.482 ekor, tahun 2019 sebanyak 4.324 ekor, tahun 2020 sebanyak 899 ekor, tahun 2021 sebanyak 1.164 ekor, tahun 2022 sebanyak 1.010 ekor dan tahun 2023 sebanyak 1.818 ekor. Produksi bibit sapi perah tahun 2023 sebanyak 558 ekor. Fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu sebanyak 5 (lima) unit: 1 (satu) unit di UPT di BBPTU-HPT Baturraden dan 4 (empat) unit di provinsi antara lain: Kabupaten Cianjur 2 (dua) unit dan Kota Metro 2 (dua) unit. Dalam meningkatkan mutu hasil olahan susu2, upaya yang dilakukan adalah memberikan fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu dan sertifikasi izin edar 45
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Makanan Dalam (MD) yang dikeluarkan oleh Badan POM. Fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang berupa: 1) Fasilitas prasarana: renovasi rumah produksi. 2) Fasilitasi sarana alat dan mesin: alat penampung susu (milk can), boks pendingin susu (coolbox), mesin pengolah susu pasteurisasi, mesin penepung (grinder), mesin oven serbuk susu, mesin penutup botol, meja stainless steel, alat uji susu, freezer tutup atas bahan baku, tray stainless steel dan genset. Selain itu untuk peningkatan mutu hasil olahan susu yang dilakukan adalah dengan memberikan sertifikasi izin edar MD. Selama tahun 2023 sudah dikeluarkan 1 izin edar MD. 3) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) untuk Sapi Perah berupa fasilitasi penanaman HPT pada lahan kelompok ternak sapi perah seluas 10 Ha di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Selain itu, dilakukan fasilitasi perawatan dan pemeliharaan padang penggembalaan dan kebun HPT di BBPTU-HPT Baturraden seluas 195,5 Ha yang menjadi sumber pakan sapi perah dan kambing perah yang selain untuk kebutuhan pembibitan ternak juga memproduksi susu di UPT tersebut. Fasilitasi pakan olahan di BBPTU-HPT Baturraden tahun 2023 sebanyak 4.306 Ton. 4) Penyaluran KUR ternak perah tahun 2023 sebesar 1,3 Triliun kepada 21.710 debitur. Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan produksi susu diantaranya: 1) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah dan Fasilitasi Rearing Unit Sapi Perah pada tahun anggaran 2024 dengan rincian (1) Sapi Perah: Jawa Barat 30 ekor, DIY 10 ekor, Jawa Timur 20 ekor, Aceh 10 ekor, dan Sulawesi Tenggara 10 ekor; (2) Kambing Perah: DIY 26 ekor, Lampung 26 ekor, Jawa Barat 52 ekor, Jawa Tengah 52 ekor, dan Jawa Timur 52 ekor. Kegiatan fasilitasi Rearing Unit Sapi Perah yaitu UPTD Peternakan Sapi Perah di Provinsi Jawa Barat 30 ekor, Jawa Tengah 15 ekor, DIY 15 ekor dan Jawa Timur 15 ekor. 2) Produksi semen beku sapi perah di BBIB Singosari dan BIB Lembang. 3) Produksi bibit sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden sebanyak 700 ekor. 4) Rekomendasi impor benih dan bibit sapi perah dalam upaya perbaikan mutu genetik sapi perah di UPT perbibitan dan perusahaan sapi perah. Gambar 13. Pengembangan Ternak Perah Secara Modern di UPT BBPTUHPT Baturraden 46
Kementerian Pertanian Tahun 2023 c. Telur Produksi telur merupakan total dari produksi telur ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh. Produksi telur tahun 2023 sebesar 6,89 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 8,63% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh pertumbuhan populasi ayam ras petelur di Indonesia pada tahun 2023. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian terus menerus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor telur tetas (hatching egg) dan bersaing di perdagangan global. Telur merupakan komoditas yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu Ditjen PKH terus melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk gemar mengonsumsi telur sebagai sumber protein hewani asal ternak, sebagai upaya untuk peningkatan konsumsi di dalam negeri. Ditjen PKH juga melakukan koordinasi secara intens untuk stabilisasi supply telur dengan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Perkembangan produksi telur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Perkembangan Produksi Telur (Ribu Ton) Tahun 2022-2023 No. Jenis Komoditas Target (ton) 2022 Realisasi (ton) Capaian (%) Target (ton) 2023*) Realisasi (ton) Capaian (%) % Pertum buhan Realisasi 2022- 2023 1 2 3 4 5 Total Ayam Buras Ayam Ras Petelur Itik Puyuh Itik Manila 374.227 389.272 5.523.454 5.579.246 316.175 22.015 33.181 6.275.879 6.339.889 320.875 24.446 30.855 104,02 379.840 388.462 101,01 5.605.201 6.117.905 324.691 328.062 98,54 22.399 24.625 90,06 107,54 33.529 31.086 101,02 6.368.815 6.886.987 102,27 109,15 98,97 90,96 107,86 108,14 0,21 9,65 2,69 1,74 1,05 8,63 Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah: 1) 2) 3) Koordinasi dengan stakeholder terkait (peternak rakyat, PINSAR Petelur, Peternak layer Nasional, BPS dan Badan Pangan Nasional); Pemantauan pelaporan secara online; Koordinasi penetapan impor GPS layer dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi. Dalam mendukung pencapaian produksi telur, maka pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi melalui bantuan mesin mixer, mesin hammer mill/disk mill, mesin pencetak pellet, timbangan, mesin jahit karung, karung dan perbaikan Gudang. 47
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 1. IKU 2 Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan) Target 85,70% Realisasi 91,94% % Capaian 107,28% Sangat Berhasil Pangan merupakan kebutuhan dasar, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak azasi manusia. Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktek- praktek penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sehingga meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Dari aspek kualitas pangan, kualitas yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang. Untuk menjamin keamanan pangan maka diperlukan upaya untuk mencegah dan mengendalikan pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2023 yang terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar adalah persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (asal hewan). Rumus perhitungan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan) (%) sebagai berikut: ∑ Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan ∑Sampel Produk Pengan Segar Asal Hewan Keterangan: 1. Jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah jumlah sampel pangan segar asal hewan yang berdasarkan hasil perhitungan rata-rata seluruh parameter uji cemaran mikroba dan residu menunjukan hasil di bawah ambang batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) atau negative. 2. Jumlah Produk Pangan Segar Asal Hewan adalah jumlah sampel keseluruhan berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan di seluruh wilayah Indonesia yang dikoleksi dari unit usaha produk hewan secara sampling memenuhi kaidah keilmuan mewakili populasi seluruh unit usaha produk hewan yang teregistrasi. Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Disamping itu, pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah 48 𝑋 100%
Kementerian Pertanian Tahun 2023 rusak (perishable food) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (hazardous food) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat. Dalam menentukan jumlah sampel monitoring dan surveilans keamanan produk hewan, dilakukan melalui 2 tahapan: 1. Tahap 1 menentukan jumlah sampel unit usaha produk hewan yang terdiri dari sampel unit usaha produk hewan ber-NKV dan Seluruh unit usaha produk hewan target pembinaan/sertifikasi NKV pada tahun berjalan. Perhitungan sampel unit usaha produk hewan dihitung secara statistik menggunakan margin error 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil perhitungan sampel, selanjutnya dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah unit usaha produk hewan di masing-masing provinsi. Dari jumlah sampel unit usaha produk hewan tersebut selanjutnya dibagi ke masing-masing UPT berdasarkan wilayah kerja UPT. 2. Tahap 2 menentukan jumlah sampel produk hewan. Dari setiap unit usaha yang menjadi target kegiatan PMSR-CM diambil contoh sebanyak 5 contoh yang berasal dari lot/batch yang sama. Contoh yang diambil dilakukan pengujian sesuai matriks pengujian dengan asumsi setiap unit usaha dilakukan pengujian sebanyak 23 uji meliputi uji cemaran mikroba dan residu. Pada tahun 2023, dari 1.335 sampel produk pangan segar asal hewan yang diuji, terdapat 1220 produk yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sehingga perhitungan capaian indikator Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Pangan (Asal Hewan): 13.335 12.260 𝑥100% = 91,94% Target pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah 85,7% di tahun 2023 dengan realisasi 91,94% atau persentase capaian sebesar 107,28%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2023 menurun sebesar 2,53%. Apabila dibandingakan dengan target akhir jangka menengah sebesar 86%, maka capaian tahun 2023 sudah melampaui target tahun 2024 atau terealisasi 106,91%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2023 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang. Perkembangan capaian indikator persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (asal hewan) selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 9. 49
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 9. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2019-2023 Tahun Sampel Produk Pangan Segar 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan Jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan Presentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (asal hewan) (%) 24.842 16.367 30.745 18.900 80,80 86,60 16.862 13.560 12.260 20.316 4.375 13.335 83,00 94,33 91,94 Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (asal hewan), maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan, terutama pangan segar asal hewan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan output keamanan dan mutu produk hewan. Output ini dilaksanakan melalui tiga komponen meliputi: (1) pengawasan (dinas yang melibatkan keamanan provinsi/kabupaten/kota), (2) monitoring dan surveillans keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 10 laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, BVet, Loka Vet Jayapura dan 10 laboratorium Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (3) pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh BPMSPH. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar 14. produk hewan pemerintah daerah 94,00% 91,94% 86,60% 83,00% Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Gambar 14. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2020-2023 Pada Tahun 2023 persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (asal hewan) mengalami penurunan 25% jika dibandingkan capaian tahun 2022, namun telah melebihi target yang ditetapkan. Penurunan ini dapat terjadi dikarenakan lokasi pengambilan sampel produk hewan pada tahun 2023 berbeda dengan 50
Kementerian Pertanian Tahun 2023 tahun 2022, terutama pada unit usaha belum berNKV yang menjadi target sertifikasi pada tahun 2023. Belum optimalnya penerapan cara yang baik pada unit usaha produk hewan yang belum ber-NKV dapat berdampak pada keamanan dan mutu produk hewan yang dihasilkan. Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha poduk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan. Kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2023 antara lain: meningkatkan kapasitas SDM teknis Kesmavet melalui kegiatan pelatihan Pengawas Kesmavet, Auditor NKV, Asisten Pengawas Kesmavet, Petugas Pengambil Contoh, Petugas Teknis Laboratorium; meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis Kesmavet dan Kesrawan pada unit usaha produk hewan melalui kegiatan sosialiasi dan pendampingan unit usaha; meningkatkan upaya pengawasan kesmavet di provinsi/kabupaten/kota; mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya; serta meningkatkan kapasitas layanan pengujian laboratorium kesmavet di UPT. Rencana Aksi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun 2024 antara lain: 1. Memprioritaskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan; 2. Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan langkah-langkah tindak lanjut perbaikan penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan; 3. Meningkatkan kapasitas laboratorium kesmavet baik di UPT maupun UPTD untuk mendukung pelayanan pengujian keamanan produk hewan; 4. Mengajak keterlibatan stakeholders terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV, registrasi produk hewan serta meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kesmavet di daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan keamanan produk hewan. 51
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 1. IKU 3 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani Target 70,30% Realisasi 89,84% % Capaian 120% Sangat Berhasil *) capaian sebesar 127,98% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan diperlukan strategi yang tepat dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Keberadaan OPT di lapangan dan kondisi iklim harus selalu dipantau. Hasil pemantauan/pengamatan lapangan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan. Realisasi indikator Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani diperoleh dengan cara: ∑(rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani terhadap luas serangan) ∑(data rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani) Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani diperoleh dengan cara membandingkan serangan OPT/DPI pada tahun berjalan terhadap luas serangan OPT/DPI tahun berjalan, atau dengan rumus: (luas terkena − luas puso serangan OPT atau DPI ) (luas terkena serangan OPT atau DPI ) x100% Serangan OPT dan DPI yang ditangani merupakan upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis agar tidak terjadi gagal panen pada tanaman pangan dan hortikultura. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 1995). Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam. Luas serangan DPI yang ditangani adalah luas areal pertanaman yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena adanya tindakan pengendalian baik upaya antisipasi maupun mitigasi. Dengan adanya pengendalian, luas Tanaman yang terserang OPT dan DPI akan mengalami perubahan 52
Kementerian Pertanian Tahun 2023 kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat, sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani tahun 2023: 99,09% + 68,05% + 99,40% + 92,82% 4 = 89,84% Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka capaian indikator persentase serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim yang Ditangani adalah 89,84% atau tercapai 127,98% dari target tahun 2023. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target target akhir jangka menengah sebesar 70,40% maka tercapai 127,61%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2023 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi di tahun mendatang. Rincian persentase serangan OPT/DPI yang ditangani sektor pertanian Tahun 2023 terlihat pada Tabel 10. Tabel 10. Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2023 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET CAPAIAN % CAPAIAN Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani 1. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan. 2. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI. 3. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura 4. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI % % % % % 70,30 75,6 60,6 95 50 89,84 99,09 68,05 99,40 92,82 127,98 131,07 112,3 104,63 185,46 53
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura yaitu: 1. a. Perlindungan Tanaman Pangan Pengendalian OPT Upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis dilakukan terhadap komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, aneka umbi dan aneka kacang sehingga tidak menjadi puso. Dengan adanya pengendalian, luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat. Dan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rincian serangan OPT untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11. Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan Komoditas Terkena (ha) Puso (ha) Rasio Serangan Yang Ditangani (%) Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 233.030 49.712 1.037 1.445 290 746 149 2.345 79 170 - - 6 - 98,99 99,84 83,61 100,00 100,00 99,25 100,00 Total 286.408 2.600 99,09 Dengan demikian dari target 75,60%, terealisasi 99,09% sehingga capaian rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman Pangan adalah 131,07%. 1) 2) 3) 4) Keberhasilan upaya penanganan luas serangan OPT dipengaruhi oleh: Kegiatan P4 dapat terlaksana dengan baik dikarenakan besarnya antusiasme petugas BPTPH Provinsi, LPHP, POPT di lapangan serta petani penerima bantuan tahapan dalam menerima pengetahuan dan pemahaman baru pengembangan APH di lapangan. Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di lapangan seperti PPHT, Gerdal OPT, Dem Area Budidaya Tanaman Sehat, dan lainnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain aparat desa dan pemerintah setempat serta masyarakat sekitar. Pengamatan dini terhadap serangan OPT dilakukan secara teratur, pengendalian serangan OPT juga dilakukan dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan pengamatan OPT yang dilakukan secara teratur, rutin dan intensif, serta tindakan pengendalian serangan OPT yang dilakukan sejak dini (pre-emtif) secara masif dapat lebih mengendalikan gangguan OPT di lapangan sehingga dapat menekan kejadian eksplosi serangan OPT dan risiko kerugian hasil. tentang 54
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Luas terkena serangan OPT tanaman padi yang dapat ditangani tahun 2023 seluas 233.030 ha dengan persentase produksi yang diselamatkan sebesar 2,26% sehingga produksi yang dapat diselamatkan dari serangan OPT sebesar 1,21 juta ton GKG. Luas puso OPT tanaman padi menyebabkan pengurangan produksi sebesar 0,02% atau setara dengan 12.334 ton. Kontribusi penyelamatan OPT terhadap produksi padi nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 12. Tabel 12. Kontribusi Penyelamatan OPT Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2023 UraianJumlahProvitas (ton/ha)5.26 Luas Terkena (ha)233,030 Luas Puso (ha)2,345 Luas Yang Dapat Ditangani (ha)230,684 Produksi Yang Diselamatkan (ton)1,213,169 % Produksi Yang Diselamatkan*2.26 Pengurangan Produksi Akibat Puso (ton)12,334 % Pengurangan Produksi Akibat Puso*0.02 Keterangan: Produksi yang digunakan berdasarkan KSA BPS Angka Sementara per tanggal 16 Oktober 2023 Keberhasilan upaya penanganan luas serangan OPT dilakukan melalui kegiatan- kegiatan penguatan pengendalian OPT: 1) Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Kegiatan PPHT Padi adalah seluas 1.000 ha yang tersebar di 20 provinsi. PPHT kedelai/kacang tanah/kacang hijau/ubi kayu/ubi jalar adalah seluas 130 ha yang tersebar di 15 provinsi. Seluruh kegiatan dapat terealisasi 100%. 2) Gerakan Pengendalian OPT Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia terlaksana 10.000 ha yang tersebar di 31 Provinsi. Sedangkan untuk komoditas Aneka Kacang dan Umbi adalah seluas 1.500 ha yang tersebar di 30 Provinsi. 3) Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT (P4) kegiatan P4 dilaksanakan sebanyak 150 unit yang tersebar di 24 provinsi. 4) Perbanyakan APH-Refugia Kegiatan perbanyakan APH-Refugia dilaksanakan sebanyak 79 unit yang tersebar di 31 provinsi dengan realisasi tercapai 100%. 5) Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Target kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat pada tahun 2023 pada areal seluas 16.680 ha di 11 provinsi dengan realisasi tercapai 100%. 6) Rumah Burung Hantu Target kegiatan perbanyakan Rumah Burung Hantu tahun 2023 sebanyak 300 unit di 12 provinsi dan terealisasi 100%. 55
Kementerian Pertanian Tahun 2023 b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI) Dampak Perubahan Iklim (DPI) adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan/variabilitas iklim, antara lain banjir, kekeringan dan bencana alam. Banjir adalah tergenangnya areal pertanaman selama periode pertumbuhan Tanaman dengan ketinggian air dan jangka waktu tertentu, sedangkan kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air pada fase tertentu yang keduanya mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal sehingga berpotensi menurunkan produksi. Luas terkena DPI yang dapat ditangani adalah luas Tanaman pangan yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena adanya tindakan pengendalian baik upaya antisipasi dan mitigasi. Luas yang terdampak DPI di periode Okt-Sept 2022/2023 adalah 286.408 ha, dan yang puso seluas 135.755 ha. Sehingga rasio serangan DPI yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman pangan adalah 68,05%. Rincian serangan DPI untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13. Capaian Luas Terkena DPI yang dapat ditangani untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan 80.706 129.762 37.565 355.628 118.271 66,74 Jagung24.001 8.285 43.448 8.248 67.449 16.534 75,49 Kedelai 784 464 171 86 955 550 42,42 Kacang Tanah541 150 26 - 567 150 73,49 Kacang Hijau142 138 121 109 262 247 5,76 Ubi Kayu42 3 - - 42 3 94,10 Ubi Jalar17 0 - - 17 0 97,62 Komoditas Banjir (Ha)Kekeringan (Ha)Total (Ha)Rasio Serangan DPI yang Ditangani Luas terkena DPI tanaman padi yang dapat ditangani tahun 2023 seluas 355.628 ha dengan persentase produksi yang diselamatkan sebesar 2,33% sehingga produksi yang dapat diselamatkan dari dampak DPI sebesar 1,25 juta ton. Luas puso DPI tanaman padi menyebabkan pengurangan produksi sebesar 1,16% atau setara dengan 0,62 juta ton. Kontribusi Penanganan DPI Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 14. Tabel 14. Kontribusi Penanganan DPI Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2023 UraianJumlahProvitas (ton/ha)5.26 Luas Terkena (ha)355,628 Luas Puso (ha)118,271 Luas Yang Dapat Ditangani (ha)237,357 Produksi Yang Diselamatkan (ton)1,248,260 % Produksi Yang Diselamatkan*2.33 Pengurangan Produksi Akibat Puso (ton)621,987 % Pengurangan Produksi Akibat Puso*1.16 Keterangan: Produksi yang digunakan berdasarkan KSA BPS Angka Sementara per tanggal 16 Oktober 2023. 56
Kementerian Pertanian Tahun 2023 1) 2) Keberhasilan penanganan dampak perubahan iklim dipengaruhi oleh: Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan di lapangan seperti PPDPI, Gerakan Penanganan DPI, Dem PDPI dan lainnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain aparat desa dan pemerintah setempat serta masyarakat sekitar. Antisipasi dan Mitigasi DPI dilakukan sejak dini oleh semua pihak terkait, upaya adaptasi dan penanganan DPI dilakukan secara komprehensif, efisien dan efektif. Kegiatan yang mendukung penanggulangan DPI tanaman pangan, adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI Target kegiatan pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI adalah 50 ha yang tersebar di 5 provinsi. Kegiatan tersebut tercapai 100%. Dem Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim Target kegiatan Dem Area Dampak Perubahan Iklim seluas 600 ha dan terealisasi sebesar 100%. Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan Target kegiatan padat karya penanganan banjir/kekeringan adalah 4.250 ha dan terealisasi 100%. 2) 3) 2. Perlindungan Hortikultura a. Penanganan Serangan OPT Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2023 adalah sebesar 99,40% dari target minimal sebesar 95% atau capaian kinerjanya sebesar 104,63% (kategori sangat berhasil). Luas terkena OPT komoditas strategis pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 yaitu seluas 58.649,40 ha, dengan luasan puso 353,63 ha. Penambahan luas terkena terjadi pada komoditas alpukat, aneka cabai, anggrek, bawang merah, bawang putih, belimbing, buah naga, durian, jagung manis, jahe, jambu air, jambu biji/kristal, jeruk, lengkeng, kentang, krisan, kubis, kunyit, mangga, manggis, mawar, melon, nanas, pepaya, pisang, rambutan, salak, dan semangka, sedangkan penambahan luas puso terjadi pada komoditas aneka cabai, bawang merah, jeruk, pisang, melon, mangga, dan kubis. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura tahun 2023 menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,19%, dimana tahun 2022 rasio yang ditangani sebesar 99,61% sedangkan tahun 2023 sebesar 99,40%. Rincian luas serangan dan luas pengendalian OPT Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Lampiran 6. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan peningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain: 1) Mengoptimalkan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan. Konsep PHT dimulai dari budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan rutin, serta petani menjadi ahli/manajer PHT. Dukungan pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT berupa fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan. 57
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Kegiatan ini melibatkan petani/ kelompok tani/ PPAH dan klinik PHT dengan didampingi petugas POPT. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan LPHP maupun kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT yang sudah terbentuk. Gerakan pengendalian OPT hortikultura dilaksanakan di lokasi kampung dan Kawasan hortikultura seperti ditunjukkan Gambar 16. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT. Pengendali OPT yang diproduksi berupa agensia pengendali hayati (APH), pestisida botani/nabati, Plant Growth Promotion Rhizobacter (PGPR), trichokompos dan bahan pengendali lainnya yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan local wisdom (kearifan lokal). Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura TA 2023 dilaksanakan pada total lahan seluas 10.112 ha melalui kewenangan pusat (3.865 Ha) dan kewenangan daerah (6.247 Ha). Pelaksanaan di daerah tersebar di 31 provinsi melalui UPTD BPTPH dan 2 (dua) Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau yang memiliki fungsi perlindungan tanaman. Gambar 15. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2023 2) Fasilitasi Pestisida Nabati, Perangkap OPT, Feromon, dan Pestisida Biologi. Dalam rangka meningkatkan pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT, Direktorat Perlindungan Hortikultura pada TA 2023 memberikan fasilitasi pengendalian OPT hortikultura berupa fasilitasi pestisida nabati yang diberikan dalam bentuk insektisida nabati sebanyak 8.695 liter dan fungisida nabati sebanyak 5.801 liter dengan Total seluas 1.932 ha untuk 17 provinsi di 62 Kabupaten/kota dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 332 Kelompok tani. Fasilitasi perangkap OPT diberikan untuk pengendalian OPT untuk 9 Provinsi di 37 Kabupaten/Kota kampung dan atau kawasan cabai, bawang merah dengan target seluas 3.822 ha. Fasilitasi perangkap OPT yang diberikan berupa perangkap likat kuning sebanyak 68.840 pcs dan feromon seks sebanyak 30.400 pcs. Kelompok tani penerima manfaat fasilitasi perangkap OPT sebanyak 219 kelompok. Fasilitasi bantuan perangkap OPT di 7 provinsi atau 50 kab/kota kawasan dan atau kampung cabai, bawang merah, bawang putih dengan target seluas 3.494 ha. Perangkap OPT yang diberikan dalam bentuk Fero BWG (likat kuning) sebanyak 58
Kementerian Pertanian Tahun 2023 89.200 pcs, Ferokop 90 BB (perangkap lalat buah) sebanyak 14.700 pcs, dan sex feromon sebanyak 10.420 pcs. Kelompok tani penerima manfaat sebanyak 333 kelompok. Fasilitasi pestisida biologi tersebut diberikan untuk pengendalian OPT cabai seluas 325 ha dan bawang merah seluas 135 ha dengan Total kelompok tani penerima 83 kelompok tani. Fasilitasi pestisida biologi untuk komoditas cabai didistribusikan untuk 7 provinsi di 19 Kabupaten/Kota sebanyak 60 kelompok tani penerima. (cek lagi di lakin horti halaman 105-108) 3) Penguatan kelembagaan hortikultura (LPHP/LAH/Klinik PHT) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran kelembagaan hortikultura salah satunya yaitu dengan memfasilitasi bantuan sarana prasarana klinik PHT sebanyak 146 unit yang dilaksanakan oleh UPTD BPTPH di 31 provinsi. Kegiatan fasilitasi sarana prasarana klinik PHT berupa sarana pengembangan pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan persyaratan standar minimal, yang diarahkan sebagai sarana untuk pengembangan bahan pengendali ramah lingkungan untuk mengantisipasi masalah OPT pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian. 4) Meningkatkan Penerapan PHT (PPHT) di Kampung Hortikultura Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT, maka petani sebagai ujung tombak, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman secara intensif mengenai konsep PHT. Kegiatan PPHT dilaksanakan di 31 Provinsi dengan output 100 kelompok tani (terdiri dari 25 orang per kelompok tani). d. Penanganan DPI Luas lahan DPI (banjir dan kekeringan) periode Januari-Desember 2023 adalah 1.147,74 ha (terkena) dan 82,38 ha (puso). Dengan demikian rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena sebesar 92,82% dan ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 50% dengan capaian sebesar 185,64%. Data kebanjiran dan kekeringan pertanaman komoditas hortikultura tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 15. 59
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 15. Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2021-2023 Tahun 2021 Tahun 2022 No 1 2 Kategori Kebanjiran Kekeringan Total Komo ditas Sayur Buah Tan. Obat Sayur Buah Terkena (Ha) 2.810,64 13.254,43 50 147,97 1,35 16.264,39 Puso (Ha) 1.591,78 1.393,25 20 0 0 3.005,03 Rasio DPI (%) 27,69 80,98 42,86 100 100 80,99 Terkena (Ha) 2.417 599,59 31 50,65 30 3.128,49 Puso (Ha) 575,83 192,1 25 0 0 792,93 Rasio DPI (%) 76,18 67,96 19,35 100 100 74,65 Terkena (Ha) 704,5 64,49 2 193,75 183 1.147,74 Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain: 1) Memberikan surat kewaspadaan/ peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbasis kabupaten. Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan sumber informasi periode 3 bulanan dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi Early Warning System (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BPTPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura dan sekaligus menjadi langkah mitigasi untuk penanganan iklim dan OPT di lapangan. Selain itu informasi terkait banjir dan kekeringan dapat diperoleh juga di aplikasi EWS SIPANTARA. Aplikasi EWS SIPANTARA merupakan salah satu langkah antisipasi mitigasi DPI sub sektor hortikultura yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret. Dalam aplikasi tersebut terdapat 3 (tiga) fitur yaitu : Fitur Peta Peringatan Dini Banjir dan Kekeringan, Fitur Data Sebaran OPT dan Fitur Jadwal Tanam. Aplikasi ini dapat dijalankan di berbagai platform seperti website, desktop PC dan smartphone (Android dan IOS). 2) Memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI Fasilitasi bantuan sarana penanganan DPI sebagai antisipasi dalam penanganan dampak perubahan iklim berupa teknologi hemat air melalui irigasi tetes/ kabut/sprinkle (drip/ sprinkler/ mist irrigation), pipanisasi (paralon/ selang), teknologi panen air (embung/ water reservoir), sumur dangkal dan sumur dalam (bor), penampungan air sementara (gorong-gorong beton, penetapan pola tanam berbasis kesesuaian agroklimat, pengembangan biopori untuk meningkatkan serapan air tanah, dan penerapan teknologi mitigasi DPI. Jenis sarana yan diberikan/bantuan disesuaikan dengan kondisi masing - masing wilayah. 3) Pelaporan data kebanjiran dan kekeringan pada komoditas hortikultura melalui aplikasi Sistem Informasi Management (SIM) DPI yang dikirim oleh petugas POPT daerah pada minggu I dan minggu ke III bulan berjalan. 60 Tahun 2023 Puso (Ha) 76,24 4,64 0 0,5 1 82,38 Rasio DPI (%) 89,18 92,81 100 99,74 99,45 92,82
Kementerian Pertanian Tahun 2023 4) Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BPTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura) dan pelatihan peningkatan SDM melalui video conference Zoom petugas DPI. 5) Melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan bencana alam secara intensif baik secara video conference (vidcon) maupun dalam bentuk kunjungan ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa manfaat dan dampak dari kegiatan DPI yang sudah dilaksanakan di lapangan. 6) Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas SDM bidang DPI dan bencana alam melalui offline (Peningkatan Kapasitas Petugas POPT Wilayah Barat dan Wilayah Timur) dan online dalam bentuk live streaming / video conference (vidcon) untuk petani dan petugas POPT sehingga mampu meningkatkan pengetahuan petugas POPT dan petani dalam penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi DPI. Gambar 16. Kegiatan Penanganan DPI melalui Bimtek dan Pengukuran GRK pada Hortikultura 61
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 1. IKU 4 Presentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis Target 80,50% Realisasi 80,57 % Capaian 100,09 (Sangat Berhasil) Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMS khususnya lebih difokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD, serta PMK. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat zoonosis atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah Identifikasi total wilayah yang terkendali dari PHMS (kabupaten/kota) (a) dibagi dengan Identifikasi total wilayah yang terdampak PHMS (kabupaten/kota) (b), dikali 100%, atau dengan rumus: abx100% Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS Tahun 2023: 995 1235 𝑥 100% = 80,57% Berdasarkan hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS Tahun 2023 sebesar 80,57% didapat dari 995 kab/kota yang terkendali dibagi 1.235 kab/kota terdampak dari 8 (delapan) PHMS (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD, serta PMK) dikalikan 100%. 62
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 16. Kegiatan Pengendalian di 1.235 Kabupaten/Kota Terhadap 8 Penyakit Hewan Menular Strategis Jumlah No 1 Anthrax AI 2 Brucellosis 3 4 CSF 5 Rabies 6 7 8 PMK LSD ASF Jenis Penyakit Kab/Kota Terdampak 113 260 253 54 157 322 38 38 1.235 Kab/Kota Terkendali 96 195 212 43 124 265 31 29 995 Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 80,57 Sumber: Ditjen PKH, 2023 Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 80,50%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 100,09% atau masuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana capaiannya sebesar 80,03% maka capaian tahun 2023 naik sebesar 0,67%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menegah sebesar 81,00% maka realisasi tahun 2023 mencapai 99,47%. Perkembangan wilayah yang terkendali penyakit menular strategis tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17. Perkembangan Wilayah yang Terkendali Penyakit Menular Strategis Tahun 2018- 2022 Wilayah Terkendali/Terdampak Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Total wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota) Total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota) Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis 477 611 78,07 326 407 80,10 675 836 80,74 982 1227 80,03 995 1235 80,57 Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS disebabkan: 1. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan oleh 21 UPT Ditjen PKH dengan target sebanyak 294.635 sampel dan terealisasi sebesar 374.733 sampel atau 127,19%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut: 63
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 18. Rincian Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2023 pada UPT PKH 2. Pencegahan dan pengamanan penyakit terealisasi sebanyak 11.353.820 dosis (95,04%) dari target 11.946.491 dengan rincian obat dan vaksin antara lain Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera, ASF, LSD, dan PMK. 3. Peningkatan kapasitas SDM Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner pada tahun 2023 sebanyak 787 orang yang terdiri dari Dokter Hewan 419 orang dan Paramedik Veteriner 368 orang. 4. Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan: a. Pengendalian Penyakit Rabies Sampai dengan saat ini terdapat 8 dari 34 Provinsi di Indonesia yang bebas Rabies yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Papua dan Papua Barat. Sedangkan pulau yang telah dibuktikan bebas Rabies yaitu Pulau Lombok (bebas historis), Pulau Pisang, Pulau Meranti, Pulau Weh, Pulau Mentawai, Pulau Enggano (2015), Pulau Tarakan, Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Pulau Tabuan (2018), Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagulandang, Siau, Biaro Kab Kep Sitaro (2019). Pada tahun 2023 dalam proses 64
Kementerian Pertanian Tahun 2023 penetapan status bebas Rabies oleh Menteri Pertanian untuk Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Pulau Weh Aceh. b. Pengendalian Penyakit Avian Influenza (AI). Sampai dengan tahun 2023, terdapat 3 provinsi yang memiliki status bebas Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian yaitu Provinsi Papua (2017), Maluku (2016) dan Maluku Utara (2016), Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan. Hingga tahun 2023 tercatat 228 unit usaha perunggasan telah mendapat sertifikat kompartemen bebas dari AI. c. Pengendalian Penyakit Brucellosis Penyakit Brucellosis merupakan salah satu penyakit prioritas yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan populasi ternak di wilayah tertular. Roadmap Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis telah disusun dengan pola pengendalian penyakit dengan vaksinasi, pembebasan wilayah, sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan penyusunan NSPK pengendalian Brucellosis. Pada Tahun 2023, Kegiatan Pengendalian Brucellosis dilaksanakan melalui vaksinasi Brucellosis sebanyak 30.200 dosis di 8 provinsi Pengujian dan surveillans dilakukan di 8 unit Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner dan Loka Veteriner. Selain itu dilakukan pembebasan kompartemen bebas dari Brucellosis sebanyak satu kompartemen. d. Pengendalian Penyakit Anthrax. Penyakit Anthrax merupakan penyakit yang secara epidemiologis sangat sulit untuk dibebaskan apabila suatu wilayah telah tertular, mengingat sifat bakteri penyebabnya dapat membentuk spora dan bertahan hidup dalam tanah hingga puluhan tahun. Langkah pengendalian penyakit Anthrax antara lain dengan pengobatan, vaksinasi, surveilans, pengawasan lalu lintas antar daerah, bimtek, sosialisasi, serta KIE. e. Pengendalian Penyakit Hog Cholera Pengendalian dan penanggulangan Hog Cholera (HC)/Classsical Swine Fever (CSF) adalah melalui vaksinasi sebanyak 56.000 dosis di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Sampai dengan saat ini, wilayah yang bebas HC sebanyak 2 provinsi yaitu Sumatera Barat (2014) dan Kalimantan Barat (2021). f. Pengendalian Penyakit African Swine Fever (ASF) Pada tahun 2023 telah dialokasikan 36.700 dosis pengobatan dan konvalesen untuk menambah daya tahan imunitas ternak babi di 18 provinsi. Tantangan penanganan ASF yaitu tidak ada vaksin yang tersedia di dunia, sehingga mengandalkan penerapan biosekuriti dan pengendalian lalu lintas babi. Oleh karena itu dilakukan upaya pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan wilayah dengan pendekatan kompartemen. Kompartemen yang berhasil ditetapkan status bebas dari penyakit ASF sejumlah 3 (tiga) kompartemen. g. Pengendalian Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) merupakan penyakit kulit pada ruminansia sapi dan kerbau, namun banyak dilaporkan pada sapi dan tidak bersifat zoonosis. Dalam upaya pengendalian LSD dilakukan vaksinasi sebanyak 502.940 dosis di 15 provinsi dan 6.160 dosis di 9 (sembilan) UPT lingkup Ditjen PKH. 65
Kementerian Pertanian Tahun 2023 h. Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Dalam upaya pengendalian PMK dilakukan vaksinasi sebanyak 16.489.092 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran PMK ke daerah sekitar. Program penanggulangan PMK dilakukan pada wilayah prioritas melalui vaksinasi massal dengan target vaksinasi pada sapi, kerbau, kambing, dan babi berbasis kabupaten secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat, partisipasi aktif masyarakat, serta meningkatkan pemahaman melalui KIE, serta identifikasi wilayah lalu lintas ternak yang berisiko tertular. Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS, antara lain: 1. Alokasi anggaran obat dan vaksin serta operasional vaksinasi melalui dana Tugas Pembantuan pada 34 provinsi serta penyediaan bahan pengendalian stok pusat dalam keadaan wabah. 2. Pelaksanaan surveilans tertarget di 21 UPT Veteriner dan UPT Perbibitan dengan realisasi sebesar 362.716 sampel (123,1%). 3. Produksi obat dan vaksin oleh Pusvetma sejumlah 7.432.260 dosis (106,7%). 4. Pengujian dan sertifikasi obat hewan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan sejumlah 3.447 sampel (167,33%). 5. Pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan, dan Media Pembawa (HPM) melalui penerbitan regulasi lalu lintas HPM, pengembagan aplikasi pengawasan lalu lintas HPM serta penerapan biosekuriti pada unit kompartemen. 6. Pengawasan obat hewan melalui pengawasan mutu dan peredaran obat hewan dengan penerapan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB), registrasi obat hewan, pelatihan pengawas obat hewan, dan pengawasan peredaran obat hewan oleh pengawas obat hewan. 7. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskeswan dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya. 8. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan melalui dan kapasitas laboratorium veteriner pada 11 UPT veteriner. 66
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 1. IKU 5 Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan Target 100% Realisasi 100% % Capaian 100% (Berhasil) Tindak lanjut atas temuan OPTK dan HPHK merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK dan OPTK pada kegiatan operasional, maka masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dapat terdeteksi secara dini. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa perlakuan, penolakan maupun pemusnahan bersama media pembawanya untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK. Perhitungan capaian indikator di atas sebagai berikut: 𝐼𝐾𝑆𝑆. 5 = ( 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐻𝑃𝐻𝐾, 𝑂𝑃𝑇𝐾, 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐻𝑃𝐻𝐾, 𝑂𝑃𝑇𝐾, 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 ) × 100% Keterangan: 1. tindaklanjut temuan HPHK dan OPTK berupa perlakuan, penolakan atau pemusnahan media pembawa. tindak lanjut temuan ketidaksesuaian berupa pemberitahuan ketidaksesuaian (notification of non-compliance) yang disampaikan ke negara asal komoditas. temuan HPHK, OPTK dan temuan ketidak sesuaian berasal dari kegiatan pemeriksaan pada kegiatan operasional pelayanan karantina. 2. 3. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan di tempat pemasukan dan pengeluaran selama tahun 2023, Badan Karantina Pertanian berhasil menemukan 13 jenis HPHK, 43 Jenis OPTK, 6 temuan ketidak sesuaian KH dan 113 temuan ketidak sesuaian KT, sehingga capaian untuk IKU persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan pada tahun 2023 sebagai berikut: 𝐈𝐊𝐔 𝟓 = ( 13 + 43 + 6 + 113 13 + 43 + 6 + 113 ) × 100% = 𝟏𝟎𝟎% Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai 100% dari target tahun 67
Kementerian Pertanian Tahun 2023 2023. Capaian tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022 yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 ini telah terpenuhi. Seluruh temuan pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti dengan Tindakan perlakuan, penolakan maupun pemusnahan sebagai upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia. HPHK yang dihitung adalah HPHK Golongan I atau HPHK yang dinyatakan belum ada di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa. Sedangan OPTK yang dihitung adalah OPTK Kategori A1 atau OPTK yang dinyatakan belum ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020. Selain itu terdapat 119 temuan ketidak sesuaian yaitu tidak disertainya surat karantina dari negara asal, adanya ketidak sesuaian dokumen, adanya cemaran berupa residu pestisida, kandungan logam berat yang melebihi batas ambang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun cemaran organisme seperti cendawan dan serangga hidup pada komoditas. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan mengirimkan notification of non-compliance atau pemberitahuan ketidaksesuaian ke negara asal agar menjadi perhatian negara tersebut. Hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia serta mencegah terjadinya ketidak sesuaian masuknya komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina. Gambar 17. Pemusnahan terhadap media pembawa HPHK pada Sosis, Daging Babi, Telur, Daging Rusa, dan olahan daging ikan Keberhasilan pencapaian indikator persentase tindakan karantina terhadap temuan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan hama penyakit hewan karantina didukung oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Meningkatnya kemampuan deteksi dan identifikasi OPTK, HPHK dan cemaran atau kontaminasi keamanan hayati terhadap media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran, peningkatan tersebut didukung oleh kegiatan: 68
Kementerian Pertanian Tahun 2023 a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tindakan karantina pemeriksaan HPHK, OPTK dan cemaran atau kontaminasi pada pangan segar, serta melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut. b. Dukungan sarana prasarana tindakan karantina antara lain instalasi karantina, peralatan dan bahan laboratorium, Incinerator dan sarana pendukung lainnya. c. Peningkatan kualitas pengujian melalui pengembangan metode pengujian laboratorium, penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 d. Dukungan sistem informasi kegiatan operasional perkarantinaan e. Tersedianya regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan tindakan karantina antara lain Undang-undang No. 21 tahun 2019, Kepmentan Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, f. Selain berdasarkan regulasi, tindakan karantina juga berdasarkan pertimbangan analisis risiko; 2. Penyelenggaraan Karantina Pertanian Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan: 1. Menjaga dan meningkatkan kompetensi pegawai karantina secara terus menerus melalui pendidikan, pelatihan, inhouse training dan magang baik skala nasional maupun internasional; 2. Pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana pelaksanaan Tindakan karantina sesuai kebutuhan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain instalasi karantina, laboratorium, alat dan bahan laboratorium, incinerator dan sarana pendukung lainnya, 3. Melanjutkan pemeliharaan dan penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 4. Mengembangkan sistim informasi pada kegiatan operasional dan laboratorium 5. Penguatan regulasi melalui penyusunan atau revisi regulasi turunan yang mengacu pada UU No. 21 tahun 2019 agar lebih operasional serta mengikuti perkembangan dan kebutuhan 6. Meneruskan dan mengembangkan kegiatan análisis risiko baik pada kegiatan teknis maupun pencapaian kinerja; 7. Peningkatan penyebarluasan informasi, sosialisasi maupun edukasi secara terus menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat, pelaku usaha, instansi pemerintah, negara mitra dan pihak terkait lainnya, untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi penyelenggaraan karantina, 8. Meningkatkan jejaring kerja dan koordinasi dengan instansi terkait baik nasional maupun internasional. 69
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 1. IKU 6 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan Target 44,00% Realisasi 100% % Capaian 120% Sangat Berhasil *) Capaian kinerja maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat Fungsi karantina adalah mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme penggangu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya. Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran regulasi perkarantinaan. Regulasi karantina menganut asas Ultimum Remedium yaitu menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan ketentuan administrasi di bidang karantina hewan dan tumbuhan. Sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi (administrative penal law), sehingga sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak efektif. Dalam menjalankan peran tersebut, wewenang Penyidik (PPNS) Badan Karantina Pertanian dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya berkas penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan kepada proses hukum. Apabila kasus tidak dapat dilanjutkan maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ini dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan sampai P21 atau SP3 dengan jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang sudah terjadi. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi di tempat pemasukan dan atau pengeluaran, masuk kategori pro-justisi dan ditangani oleh PPNS Badan Karantina Pertanian. (SP3). Pengukuran indikator 70
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Perhitungan capaian kinerja Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan sebagai berikut: = ( ∑ 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑝 𝑃21 /𝑆𝑃3 ∑ 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖 ) × 100% Keterangan: 1. Kasus pelanggaran yang dihitung adalah kasus yang sudah terjadi termasuk kasus pelanggaran yang belum dapat diselesaikan tahun ini dan tahun sebelumnya. 2. Penyelesaian kasus yang dihitung adalah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan sampai P21/SP3 tahun ini. Berdasarkan data kasus pelanggaran perkarantinaan tahun 2023 terkait dengan pemasukan/pengeluaran media pembawa HPHK/OPTK Tahun 2023 dari 5 kasus pelanggaran perkarantinaan, 5 kasus dapat diselesaikan sampai P21 oleh Penyidik PNS Badan Karantina Pertanian, yang meliputi pemasukan bunga hias asal Malaysia tanpa dilengkapi dokumen karantina dan tidak dilaporkan kepada pejabat karantina, Pemasukan Satwa Liar dilindungi dan tidak dilindungi jenis burung sebanyak 476 ekor tanpa dilengkapi dokumen karantina, Pengeluaran 1 ekor ular Jenis T wagleri Jenis Ular berbisa dari Bandara Internasional Minangkabau ke Duren Sawit, Pengeluaran MPHPH Seekor Kucing jenis British Short Hair yang dikirim ke Ternate Prov. Maluku serta 3 kasus 26 Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian 2022 selesai dengan P21 yang telah diselesaikan oleh Instansi Terkait. Pada tahun 2023, dari 5 kasus pelanggaran perkarantinaan, 5 kasus dapat diselesaikan sampai P21. Perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut: IKSS 6 = 5 5 x 100% = 100% Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 44%, maka persentase capaian sebesar 227,27%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka capaian 2023 sama yaitu sebesar 100%. Sedangkan jika dibandingakan dengan target akhir jangka menengah sebesar 45%, maka capaian tahun 2023 sudah melampai atau terealisasi 222,22%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2023 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang. Pencapaian indikator Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan dapat dilihat pada tabel 19. Tabel 19. Perkembangan Capaian Indiktator Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan Target dan Realisasi Target IKSP. 6 2020 2021 2022 2023 2024 41% 42% 43% 44% 45% % realisasi thd target th 2023
% realisasi th 2023 thd 2022 - % realisasi thd target jangka menengah - Realisasi IKSP. 6 60% 56,25% 100% 100%
227,27% 100%
222,22%
Kementerian Pertanian Tahun 2023 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan: Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pendampingan penyelesaian dugaan pelanggaran perkarantinaan pertanian di UPTKP; Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kewasdakan Badan Karantina Pertanian di Pusat dan UPTKP; Kegiatan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan dan penegakan hukum dengan Kementerian/Lembaga terkait (TNI AD-AU-AL, POLRI, PT. POS Persero, Ditjen KSDAE - KLHK, Ditjen Gakum KLHK, BAIS, BIN, BAKAMLA) dalam penanganan pelanggaran perkarantinaan pertanian; Penyusunan kebijakan dalam mendukung kewasdakan seperti Pedoman pemetaan kerawanan perkarantinaan dan Pedoman Kerja Kepolisian Khusus, Manajemen Administrasi Intelejen Karantina dan Pedoman Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) dan Penyidikan Tindak Pidana Karantina; Pelaksanaan dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka pengawasan di daerah rawan pelanggaran perkarantinaan; Peningkatan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang dilakukan di UPTKP; Peningkatan kompetensi SDM kewasdakan melalui pembinaan, bimbingan teknis, rapat kerja nasional kewasdakan dan workshop pengawasan dan penindakan kepada UPTKP; Adanya kerjasama dengan TNI AD-AU-AL, POLRI, PT. POS Persero, Ditjen KSDAE - KLHK, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Gakum KLHK, BAIS, BIN, BAKAMLA, serta instansi terkait lainnya dalam pengawasan dan penindakan perkarantinaan; Peningkatan kerja sama perkarantinaan secara bilateral, sub regional, regional dan multilateral, diantaranya kesepakatan perundingan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral (Kanada, Uni Eropa, Turki, EAEU), Penguatan CIQS dalam forum BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Phillipina) dan IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), Partisipasi isu perkarantinaan dalam berbagai kelompok kerja ASEAN, Focal Point dalam International Plant Protection Convention (IPPC), Focal Point dalam Asia Pacific Plant Protection Comission (APPPC); patroli bersama antara Pejabat Karantina 10. Pengembangan sistem pengawasan berbasis data melalui aplikasi IQ FAST, SIWASDAK, IMACE dan sertifikat elektronik (ECert); 11. Hal-hal tersebut diatas terwujud melalui kegiatan Penyelenggaraan Karantina Pertanian dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. Untuk meningkatkan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Kolaborasi, sinergi dan harmonisasi dalam penyelesaian kasus dengan Korwas PPNS, baik di tingkat pusat (Bareskrim POLRI) maupun daerah (Polda, Polres); 2. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM Intelijen, Kepolisian Khusus dan Petugas Karantina; 72
Kementerian Pertanian Tahun 2023 3. Menyusun dan menyempurnakan regulasi dan pedoman Intelijen, Kepolisian Khusus dan Petugas Karantina; 4. Merevisi perjanjian kerja sama dengan instansi lain seperti BIN, BAKAMLA, BAIS- TNI, POLRI; 5. Meningkatkan koordinasi dengan TNI AD-AU-AL, POLRI, PT. POS Persero, Ditjen KSDAE - KLHK, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Gakum KLHK, BAIS, BIN, BAKAMLA, Indonesia E-commerce Association (IDEA) dan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam mendukung pengawasan dan penindakan perkarantinaan; 6. Meningkatkan kerjasama bilateral, sub regional, regional dan multilateral, diantaranya kesepakatan perundingan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral (Kanada, Uni Eropa, Turki, EAEU), Penguatan CIQS dalam forum BIMP- EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Phillipina) dan IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), Partisipasi isu perkarantinaan dalam berbagai kelompok kerja ASEAN, Focal Point dalam International Plant Protection Convention (IPPC), Focal Point dalam Asia Pacific Plant Protection Comission (APPPC); 7. Meningkatkan pengawasan berbasis teknologi informasi; 8. Meningkatkan penyebarluasan informasi perkarantinaan melalui media komunikasi dalam rangka kegiatan Pre-emtif. 73
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 1. IKU 7 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Target 52,59% Realisasi 53,02% % Capaian 100,82% Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, prasarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya pertanian. Prasarana tersebut meliputi lahan, jaringan irigasi dan/atau drainase, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Prasarana tersebut meliputi: (1) pengairan lahan pertanian; (2) ketersediaan lahan pertanian; dan (3) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. 1. 2. 3. Sumber data untuk indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian terdiri dari: Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (a) Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (b) Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (c) 1. 2. Cara perhitungan indikator Dihitung dengan cara sebagai berikut: Data berdasarkan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (Kegiatan Irigasi Pertanian), Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan) serta Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (Kegiatan Pembiayaan Pertanian). Perhitungan tingkat pemenuhan prasarana pertanian berdasarkan rumus sebagai berikut : 𝑥 = ( 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 3 ) Keterangan : x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian a = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian b = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian c = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian Data hasil perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan untuk pengairan lahan pertanian, ketersediaan lahan pertanian serta pemenuhan pembiayaan dan perlindungan 74
Kementerian Pertanian Tahun 2023 usaha pertanian capaian kinerja tingkat pemenuhuan prasarana pertanian dapat dilihat pada Tabel 26, dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 𝑥 = ( 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 3 ) = ( 37,78 + 64,92 + 56,36 3 ) 𝑥 100% = 53,02% Keterangan : x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian a = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (37,78) b = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (36,26) c = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (67,89) Tabel 20. Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2023 No Indikator Kinerja Ditjen PSP Target (%) Realisasi (%) 1 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 52,59% 53,02% a. Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian 69,65% b. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian 36,78% c. Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian 67,89% Sumber: Ditjen PSP, 2023 Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian tahun 2023 sebesar 53,02%, dengan capaian kinerja sebesar 100,82% dari target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 53,02% melebihi target sebesar 52,59 pada tahun 2023, namun capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022 capaian indikator ini sebesar 57,93% dan menurun - 4,91% pada tahun 2023 menjadi 53,02%. Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Kementerian Pertanian tahun 2024 sebesar 58,07%, maka capaiannya sebesar 91,38%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2023 harus ditingkatkan di tahun 2024 untuk mencapai target akhir jangka menengah atau target pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian. 75
Kementerian Pertanian Tahun 2023 57,93 ) n a h u n e m e P % ( n a n a t r e P i 58 56 54 53,6 55,72 53,02 t a k g n T i a n a r a s a r P 52 50 2020 2021 2022 2023 Gambar 18. Perbandingan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2020-2023 1. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian. Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pengairan yang dimaksud adalah lahan pertanian yang mendapat suplai air, diperoleh melalui jaringan irigasi baik melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan sumber air dan pengembangan embung pertanian (Ha). Luas lahan yang mendapat suplai air: •
Perpompaan dari target 7 Unit atau 140 Ha terealisasi 7 Unit atau 140 Ha (100%); Embung Pertanian (TP) dari Target 3 Unit atau 15 Ha terealisasi 3 Unit atau 15 Ha (100%); Embung Geomembran (Pusat) 400 Unit atau 2000 Ha terealisasi 400 Unit atau 2000 Ha (100%); Embung Geomembran (Pusat) 100 Unit atau 500 Ha terealisasi 100 Unit atau 500 Ha (100%); Pengembangan Embung Pertanian (Bangunan Konservasi Air&Antisipasi Anomali Iklim) 99 unit atau 495 Unit terelisasi 99 Unit atau 495 unit (100%); Pengembangan Embung (DAK) 142 unit atau 710 Ha terealisasi 142 Unit atau 710 Ha (100%); RJIT (TP) dari Target 12 Unit atau 600 Ha terealisasi 12 Unit atau 600 ha (100%); RJIT (KP) dari Target 1,016 Unit atau 50.800 Ha terealisasi 1,016 Unit atau 50.800 Ha (100%); RJIT (DAK) dari Target 948 Unit atau 47.400 ha terealisasi 948 Unit atau 47.400 ha (100%); Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier melalui Keg. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Banpem Pusat) dari Target 6 Unit atau 300 Ha terealisasi 6 Unit atau 300 Ha (100%); 76
Kementerian Pertanian Tahun 2023
Irigasi perpipaan/perpompaan melalui dana Banpem Pusat dari Target 255 Unit atau 5.100 ha terealisasi 255 Unit atau 5.100 Ha (100%); Irigasi Air Tanah melalui dana Banpem Pusat dari target 83 unit atau 1.660 Ha terelisasi 83 unit atau 1.660 ha (100%); Pembangunan Irigasi Air Tanah (DAK) dari target 717 unit atau 13.340 ha terealisasi 717 unit atau 13.340 Ha (100%). Total Realisasi 124.060 Ha ditambah Total Luas lahan yg mendapatkan suplai air 2022 (Ha) 4.373.362 Ha (Detail perhitungan ada pada Lampiran 7. Jadi untuk Total lahan pertanian yang mendapat suplai air tahun 2023 sebesar 4.497.422 Ha dan data total kebutuhan pengairan berdasarkan data luas lahan seluas 11.904.564 ha. Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut : 𝑥 = 𝑎 𝑏 4.497.422 11.904.564 = 37,78% 𝑥 100% = 𝑥 100% Keterangan : x = Indentifikasi Tingkat Pemenuhan lahan pertanian yang mendapat suplai pengairan a = Identifikasi total luas lahan yang mendapat suplai air melalui jaringan irigasi baik melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan sumber air dan pengembangan embung pertanian th.2015 sd 2020+2021 (Ha) b = Identifikasi total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan seluas 11.904.564 ha Capaian Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian adalah sebesar 37,78% dari total luas lahan 11.904.564 ha. Total lahan yang mendapat suplai air diperoleh dari jumlah lahan yang mendapat suplai air dari pengembangan jaringan irigasi tersier, pengembangan irigasi perpipaan dan pengembangan embung pertanian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 adalah seluas 4.497.422 Ha. irigasi perpompaan, pengembangan Keberhasilan atas tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian melalui kegiatan: a) Irigasi Perpompaan, b) Embung Pertanian c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, dan d) Bangunan Konservasi Air. Perhitungan luas cakupan tingkat pemenuhan pengairan pada lahan pertanian TA 2023 dapat dilihat pada tabel 21. 77
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 21. Perhitungan Capaian tingkat pemenuhan pemenuhan pengairan pada lahan pertanian TA. 2023 UnitHaUnitHa1Pembangunan Embung Pertanian (TP)3153151002Pembangunan Embung Geomembran Embung Geomembran Embung Pertanian (Bangunan Konservasi Air&Antisipasi Anomali Embung Pertanian (DAK)1427101427101006Realisasi RJIT (TP)12600126001007Realisasi RJIT Jaringan Irigasi Tersier melalui Keg. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Banpem Pusat)630063009RJIT perpompaan melalui dana Tugas Pembantuan7140714010011Irigasi perpipaan/perpompaan melalui dana Banpem Pusat2555,1002555,10012Irigasi Air Tanah melalui dana Banpem Irigasi Air Tanah (DAK)717 14,340 717 14,340 100(a)Total luas lahan yg mendapat suplai air 20224,373,362(c) = (a) + (b)Total luas lahan yg mendapat suplai air 20234,497,422(d)Total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan pertanian (Ha)11,904,564(e) = (c) / (d)Capaian Indikator Kinerja Kegiatan37.78 100.10%Target%RealisasiNo.Kegiatan 2. Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Identifikasi total lahan pertanian yang tersedia saat ini adalah dalam ukuran (ha) dan berdasarkan perhitungan data luas lahan baku sawah berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala BPN No. 686/SK-PG.0303/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 seluas 7.463.948 ha ditambah Realisasi kegiatan Optimasi Lahan dan lahan petanian pangan produktif seluas 4.409 ha, jadi total luas lahan pertanian yang tersedia 7.468.357 ha. Data jumlah kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi pada Komoditas Padi yang diperoleh dari asumsi kebutuhan berdasarkan luas target luas tanam Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan data perencanaan seluas 11.504.088 ha. (Luas Panen + Luas Puso). Ketersediaan lahan berasal dari kegiatan optimasi, rehabilitasi dan perluasan areal baru. Untuk menghitung capaian tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian digunakan rumus sebagai berikut : 78
Kementerian Pertanian Tahun 2023 𝑥 = 𝑎 𝑏 𝑥 100% = 7.468.357 11.504.088 𝑥 100% = 64,92% Keterangan : x = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian a = Total luas lahan pertanian yang tersedia saat ini b = Jumlah kebutuhan lahan padi berdasarkan target produksi Berdasarkan perhitungan tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian adalah sebesar 64,92%. Dukungan dari tingkat pemenuhan ketersediaan lahan adalah melalui kegiatan Optimasi Lahan Rawa dan Kering. a. Optimasi Lahan Rawa Lahan rawa merupakan salah satu sumber daya lahan yang potensial untuk pertanian, terutama tanaman pangan. Namun demikian, secara alamiah lahan rawa memiliki karakter dan fisik lahan yang tidak subur dan air yang sulit dikendalikan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam hal menghasilkan teknologi pangan produktivitas di lahan rawa. Terkait hal tersebut diperlukan upaya optimasi lahan pertanian di lahan rawa melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air dengan prioritas pada kegiatan perbaikan tata air mikro, rehabilitasi atau pembangunan pintu-pintu air, pembangunan/ pembenahan infrastruktur lainnya di lahan rawa, serta peningkatan kualitas/ kesuburan lahan rawa. Pada Tahun Anggaran 2023, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran kegiatan optimasi lahan rawa melalui pola bantuan Pemerintah yang diserahkan langsung kepada kelompok tani. Bantuan Pemerintah kepada kelompok tani dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/ PMK.05/ 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara / Lembaga. Pelaksana pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa adalah Penyedia Pekerjaan Konstruksi melalui Swakelola Tipe II mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola yang dapat dilaksanakan oleh: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan swakelola yang ditetapkan setelah dilakukan proses pengadaan yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Swakelola. Alokasi kegiatan Lahan Rawa dilaksanakan di 1 provinsi (Prov. Aceh) seluas 200 ha dengan total pagu Rp. 860.000.000,- dengan rincian kegiatan konstruksi sebesar Rp. 680.000.000,-. Beberapa hasil kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Rawa 2023 dapat dilihat pada gambar 19. 79
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Gambar 19. Normalisasi saluran pada Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 2023 di Provinsi Aceh b. Optimasi Lahan Kering Berdasarkan perhitungan spasial menggunakan peta tanah tinjau dan kriteria lahan kering, luas lahan kering di Indonesia mencapai 144,47 juta ha. Dari luas lahan kering tersebut sekitar 99,65 juta ha (68,98%) merupakan lahan potensial untuk pertanian. Berdasarkan hasil analisis potensi lahan, sekitar 29,39 juta ha (29,50%) potensial untuk tanaman pangan kering, sekitar 1,12 juta ha (1,13%) potensial untuk tanaman sayuran dataran tinggi, sekitar 66,72 juta ha (66,95%) potensial untuk tanaman tahunan termasuk buah-buahan, dan sekitar 2,42 juta ha (2,43%) potensial untuk penggembalaan ternak. Berdasarkan data potensi sumber daya lahan kering diatas, kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan kering untuk pertanian dipandang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air. Melalui program bantuan Pemerintah untuk kegiatan optimasi lahan kering diharapkan terjadi peningkatan indeks pertanaman dan/atau produktivitas komoditas pertanian yang berdampak pada penambahan ketersediaan pangan nasional. Diperlukan upaya strategis dalam pengelolaan lahan kering agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pertanian secara optimal mengingat beberapa kendala antara lain: 1) 2) 3) 4) 5) Sebagian besar lahan kering tingkat kesuburannya rendah dan sumber pengairan terbatas kecuali dari curah hujan yang distribusinya tidak bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Topografi umumnya tidak datar, berada di daerah lereng dan perbukitan, memiliki tingkat erosi relatif tinggi yang berpotensi untuk menimbulkan degradasi kesuburan lahan. Infra struktur ekonomi tidak sebaik di lahan sawah. Keterbatasan biofisik lahan, penguasaan lahan petani, dan infrastruktur ekonomi menyebabkan teknologi usaha tani relatif mahal bagi petani lahan kering. Kualitas lahan dan penerapan teknologi yang terbatas menyebabkan variabilitas produksi pertanian lahan kering relatif tinggi. 80
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Jumlah areal yang bercirikan usahatani lahan kering mencapai luasan terbesar dibanding lahan sawah namun kontribusi pada subsektor pertanian masih rendah, sehingga masih perlu mendapat perhatian yang lebih dalam pengembangannya. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering dapat melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian yang telah diusahakan saat ini, atau perluasan lahan pertanian tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan kering terlantar atau yang belum diusahakan secara optimal dengan memilih sistem pertanaman yang sesuai dengan daya dukung tanah dan iklim setempat. Berbagai teknologi pengelolaan lahan kering telah tersedia, mencakup pengendalian erosi (konservasi tanah dan rehabilitasi lahan), pengelolaan kesuburan tanah dan pengelolaan sumber daya air secara efisien adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi faktor pembatas biofisik lahan. Dalam menggali potensi lahan kering yang ada di masing-masing wilayah diperlukan pemilihan paket teknologi yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, mengingat tingkat keragaman yang ada pada lahan kering baik lingkungan fisik maupun sosial ekonominya (secara teknis dapat dilaksanakan, secara ekonomis menguntungkan, secara sosial tidak bertentangan, ramah dan aman lingkungan serta berkelanjutan). Alokasi kegiatan Survei Investigasi desain (SID) Optimasi Lahan Kering TA 2023 dilaksanakan di 7 provinsi dengan total pagu seluas 3.480 ha atau senilai Rp348.000.000,- sesuai tabel 22. Tabel 22. Alokasi Survei Investigasi desain (SID) Dalam pengerjaan SID optimasi lahan kering tidak berjalan lancar dan ada kendala yang menghambat pekerjaan ini. Beberapa kendala antara lain : 1) Waktu pengerjaan SID di daerah sudah mendekati akhir tahun anggaran hal ini 2) 3) dikarenakan Revisi Dipa turun di Bulan Oktober Tahun 2023. Cuaca yang kurang mendukung disaat akan menerbangkan drone di lapangan, dikarenakan kondisi angin yang cukup kuat. Sehingga dengan kondisi yang demikian menghambat proses hasil pembuatan peta kondisi lokasi kegiatan dll. Tidak semua daerah mempunyai SDM yang mampu untuk mengerjakan SID dalam waktu yang singkat. Selain itu personil di daerah juga ada yang masih kurang dalam hal pemetaan untuk pengerjaan SID. 81
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Strategi dan tindak lanjutnya untuk menanggulangi kendala tersebut yakni : 1) Memanfaatkan personil SDM yang ada dilapangan sehingga diharapkan 2) 3) 4) mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Saat melakukan drone dilapangan bergantian menggunakan drone fix wings yang bisa bertahan terhadap angin, selain itu hasil drone fix wings juga bisa mencakup area yang luas saat melakukan sekali terbang sehingga area yang akan dipetakan bisa segera diselesaikan. Bekerjasama dengan penyuluh pertanian saat melakukan pengambilan data dan survey yang terkait dengan data profil petani, data luas lahan petani, data potensi sumber air, data infrastruktur dll. Pekerjaan SID dilaksanakan di masing-masing Kabupaten pada Provinsi yang mendapatkan alokasi kegiatan SID optimasi lahan kering. Alokasi kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Kering dilaksanakan di 11 provinsi dengan total pagu seluas 1.511 ha atau Rp. 8.590.035.000,- sesuai tabel 23. Tabel 23. Alokasi Konstruksi Optimasi Lahan Kering TA 2023 Progres Fisik dan Keuangan Konstruksi Optimasi Lahan Kering TA. 2023 dilaporkan bahwa total alokasi konstruksi nasional yakni 1.511 Ha dan total pagu keuangannya Rp. 8,589,855,000,- total realisasi nasional tercapai 1.511 Ha (100%), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8,589,855,000,- (100%). Capaian realisasi anggaran kegiatan dapat terlihat pada tabel 24. 82
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 24. Realisasi Fisik dan Keuangan Konstruksi 3. Tingkat Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian. Realisasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian pada tahun 2023 sebesar 56,36 %. Capaian tersebut secara rinci dapat dilihat pada hasil perhitungannya diperoleh melalui capaian indikator beberapa aktivitas kegiatan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut : 𝑥 = 𝑎 + 𝑏 𝑐 + 2 𝑑 𝑓 + 2 𝑒 𝑔 𝑥 100% = 4.300 4.200 + 305.555 1.492.789 2 + 2 20.000 9.895.286 𝑥 100% = 56,36% Keterangan : x = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian a = Identifikasi total usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan (Pelaku usaha) b = Identifikasi Target total usaha pertanian (pelaku usaha) c = Identifikasi total lahan pertanian yang terlindungi asuransi pertanian (Ha) d = Identifikasi total ternak yang terlindungi asuransi pertanian (Ekor) e = Identifikasi total lahan pertanian (Ha) f = Identifikasi total ternak (Ekor) Realisasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian pada tahun 2023 sebesar 56,36 % atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 69.65%. Kegiatan yang mendukung tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian pada tahun 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 25. 83
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 25. Capaian Indikator Beberapa Aktivitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian No Aktifitas Kegiatan Capaian 2023 Satuan 1 2 3 4 5 6 Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor usaha tani Jumlah asuransi pertanian dalam rangka sektor perlindungan peternakan Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan pembiayaan akses melalui kredit program Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan pembiayaan akses melalui fasilitasi pembiayaan Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan pembiayaan akses melalui kelembagaan pembiayaan Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector Total luas lahan pertanian 305.558 20.000 3.000 350 750 200 ha ekor pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha 7 1.492.789 ha Untuk mencapai target jangka menengah, maka capaian kegiatan pendukung tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian harus dihitung untuk merancang strategi dalam rangka pencapaian target indikator yang telah ditetapkan. Capain kumulatif kegiatan pendukung tahun 2020-2023 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 26. 84
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 26. Target dan Capaian Aktifitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian 2020-2024 No 1 2 3 4 5 Indikator Kinerja Tujuan Jumlah asuransi pertanian dalam sektor perlindungan rangka usaha tani Jumlah asuransi pertanian dalam sektor perlindungan rangka peternakan Jumlah pelaku usaha pertanain akses yang mendapatkan kredit pembiayaan melalui program fasilitasi pembiayaan Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kelembagaan pembiayaan Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector dan Target 2020- 2024 5.000.000 Ha 1.000.000 ekor 8.250 pelaku usaha
1.000 pelaku usaha Capaian 2020- 2023 2.058.818,01 307.437 ekor 9.056 pelaku usaha 750 pelaku usaha 908 pelaku usaha % 41,18 30,74 109,77
90,8 Target pencapaian secara akumulatif untuk 4 tahun pertama adalah 80% dari target total jangka menengah, namun capaian untuk target jangka menengah pada 2 kegiatan yaitu asuransi pertanian dalam rangka perlindungan pertanaman padi dan asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor peternakan, tidak mencapai 50% yaitu dengan capaian berturut-turut sebesar 41,18% dan 30,74%. Penyebab utama capaian jauh di bawah target jangka menengah disebabkan adanya refocusing anggaran selama 3 tahun berturut - turut pada kedua kegiatan tersebut. Pada tahun 2022 target awal untuk AUTP adalah seluas 1.000.000 Ha dengan anggaran senilai Rp144.000.000.000,- dan AUTS/K sejumlah 150.000 ekor dengan anggaran senilai Rp24.000.000.000,00, adanya kebijakan anggaran, maka alokasi untuk AUTP tahun 2022 menjadi 382.484,80 Ha dengan anggaran senilai Rp55.077.811.200,- sedangkan AUTS/K menjadi 92.280 ekor dengan anggaran senilai Rp14.764.800.000. Pada tahun 2023, dengan target awal untuk AUTP yang juga seluas 1.000.000 Ha dengan anggaran senilai Rp144.000.000.000,- dan AUTS/K sejumlah 150.000 ekor dengan anggaran senilai Rp24.000.000.000,00, adanya kebijakan anggaran alokasi menjadi 305.555,55 Ha dengan anggaran senilai Rp43.999.920.000,- sedangkan AUTS/K menjadi 20.000 ekor dengan anggaran senilai Rp3.200.000.000,-. Adapun rincian untuk kontribusi kinerja baik dari akses pembiayaan dan permodalan serta perlindungan usaha tani dapat dijabarkan sebagai berikut: 85
Kementerian Pertanian Tahun 2023 a. Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendaptkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan Untuk mendukung pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan maka dilakukan kegiatan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi kinerja tahun 2023 untuk indikator jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan tercapai 3.000 pelaku usaha dari target 2.900 pelaku usaha (103,45%). Selain kredit program, untuk mendukung akses pembiayaan, pelaku usaha pertanian juga mendapatkan fasilitasi pembiayaan salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pembiayaan sinergi diantaranya:
Program Lumbung Pangan bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Program Pembiayaan dengan Penyertaan Modal bersama PT. Bank
Pengkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) b. Jumlah Pelaku Usaha Pertanian Yang Mendapatkan Akses Pembiayaan Melalui Kelembagaan Pembiayaan. Untuk mengatasi kekurangan modal usahatani, petani biasanya mengusahakan tambahan modal dari berbagai sumber dana baik dari lembaga keuangan formal (perbankan) maupun kelembagaan jasa keuangan informal. Namun umumnya lembaga perbankan karena petani sering tidak memiliki akses terhadap konvensional, akan lebih memilih untuk berhubungan dengan lembaga jasa keuangan informal seperti petani pemodal (pelepas uang - rentenir), atau mengadakan kontrak dengan pedagang sarana produksi dan sumber lain yang umumnya sumber modal tersebut mengenakan tingkat bunga yang irrasional karena terlalu tinggi dan mengikat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran strategis sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakat tani yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan Inisiatif pembentukan LKM sektor pertanian atau yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) telah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). LKM-A ini kemudian dibagi statusnya menjadi belum berbadan hukum koperasi pertanian dan yang sudah berbadan hukum koperasi pertanian sebagai dua bentuk kelembagaan pembiayaan di tingkat Gapoktan. lembaga perbankan umum/bank konvensional. c. Jumlah Pelaku Usaha Pertanian Yang Mendapatkan Akses Permodalan Dari Private Sector. Permodalan dari private sector merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam memfasilitasi permodalan dan memberikan informasi bagi petani, peternak, kelompok tani/ternak, dan gabungan kelompok tani/ternak guna mempertemukan dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 86
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya permodalan bagi petani serta mewujudkan kesejahteraan petani, dan dapat mengembangkan usaha kecil untuk penanggulangan kemiskinan dan mendukung ekonomi kerakyatan. d. Lahan Pertanian Dan Ternak Yang Terlindungi Asuransi Pertanian Asuransi usaha tanaman padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tanaman padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar dan pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen atau kematian ternak. Secara umum aktivitas AUTP berkontribusi dalam mendukung program swasembada pangan dengan melakukan mitigasi gagal panen dari usaha tani padi yang terealisasi seluas 305.558,12 Ha pada tahun 2023 dari target 305.555,56 hektar. Sedangkan aktivitas AUTS/K berkontribusi dalam mendukung program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi/kerbau akibat mati dan atau kehilangan yang terealisasi sejumlah 20.000 ekor sapi/kerbau pada tahun 2023 dari target 20.000 ekor. Total luas lahan pertanian dengan besaran senilai 1.492.789 merupakan asumsi lahan yang terkena puso 10% dari hasil perkalian luas lahan sawah total nasional (7.463.948 ha) dengan jumlah musim tanam per tahun (2 kali) atau IP 200 dengan. Data luas lahan sawah nasional berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019. Total ternak adalah jumlah ternak sapi/kerbau betina yang berumur > 1 tahun dan masih berproduksi berjumlah 9.895.286 ekor. Untuk lebih meningkatkan perlindungan petani, selanjutnya perlu dilakukan upaya perbaikan yang dapat dilihat pada tabel 27. 87
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 27. Area of Improvement dan Upaya Perbaikan untuk mendorong Perlindungan Usaha Pertanian No Area of Improvement Tindak Lanjut a. Kesadaran petani membayar untuk premi asuransi masih rendah, terutama petani dengan lahan berisiko rendah. a. Mengeluarkan surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. B.200/SR.210/B/07/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Percepatan Realisasi AUTP dengan cara sinergi dengan program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Optimalisasi Lahan; b. Mengeluarkan surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. B.307/SR.210/B/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Sinergi Asuransi Pertanian dengan APBD I dan II c. Melakukan pertemuan secara intensif dalam rangka percepatan ke Provinsi dan kabupaten maupun kunjungan koordinasi langsung ke propinsi dan kabupaten yang memiliki selisih target dan realisasi yang masih rendah d. Mengeluarkan Surat Menteri Pertanian kepada N0. Gubernur 223/SR.200/M/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Realisasi Asuransi Pertanian dan Bupati/Walikota e. Berdasarkan hasil workshop asuransi pertanian yang diselenggarakan oleh Bappenas dengan menghadirkan Kementerian dan lembaga lain, disepakati refosucing asuransi pertanian yang besaran berdasarkan ditetapkan kesanggupan dari seluruh Provinsi. targetnya f. Mengeluarkan surat dari Dirjen PSP kepada PT. No.B- PIHC Direktur 304/SR.210/B/11/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Permohonan dana TJSL untuk membantu membayar premi 20% AUTP. Utama g. Mengeluarkan surat peringatan dari Dirjen PSP kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi yang membidangi AUTP dan AUTS/K terkait masih rendahnya realisasi AUTP dan AUTS/K dari target kesanggupan daerah 88
No Area of Improvement b. Sumber Daya Manusia perusahaan (SDM) asuransi pelaksana sehingga terbatas menghambat proses pendaftaran dan klaim. c. Perusahaan pelaksana menolak asuransi pendaftaran AUTP dalam rangka mitigasi risiko. d. Perusahaan pelaksana menolak asuransi klaim permohonan pada dari beberapa kasus, penolakan klaim tidak dengan sesuai pedoman umum pelaksana AUTP. petani. Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tindak Lanjut h. Melakukan negosiasi kepada distributor pupuk penampung hasil untuk dapat membantu membayarkan premi AUTP 20% a. Mengeluarkan surat Menteri Pertanian kepada Menteri BUMN No.229/SR.230/M/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penugasan Perusahaan Asuransi Pertanian a. Mengeluarkan surat teguran kepada Direktur Utama PT. Jasindo dari Direktur Pembiayaan Pertanian No. B.141/SR.200/B.4/07/2022 tanggal teguran penolakan 18 pendaftaran AUTP. Juli 2022 tentang Mengeluarkan surat teguran kepada Direktur Utama PT Jasindo dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. B.70/SR.210/B/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang teguran percapaian realisasi AUTP dan AUTS/K pada Triwulan I 89
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 1. IKU 8 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Target 88,39% Realisasi 94,62% % Capaian 107,05% Sangat Berhasil Indikator ini untuk mengetahui pemanfaatan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian. Sarana tersebut meliputi benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan; pupuk, pestisida, pakan dan alsintan. Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian secara keseluruhan dihitung dengan rumus: ∑(tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian) ∑eselon I yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitasi sarana pertanian, yaitu Ditjen Hortikutura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat oleh Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian. Indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian merupakan Indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Kementerian Pertanian Revisi II dan terbit pada akhir Tahun 2021 dan merupakan indikator baru pasca revisi. Indikator ini selanjutnya dijabarkan lebih rinci pada Renstra Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Pengukuran terhadap indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian baru dilaksanakan pada tahun 2021. Sarana produksi pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana pupuk dan pestisida, sarana produksi hortikultura, sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan, serta sarana produksi pertanian prapanen (pupuk, pestisida dan alsintan). Capaian tingkat kemanfaatan sarana pertanian tahun 2023 terlihat pada Tabel 28. 90
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 28. Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2023 Tingkat Kemanfaatan (%) Fasilitasi Sarana Produksi Hortikultura 95,42% Fasilitasi Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan 96,65% Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian Pupuk, Pestisida dan Alsintan Total Tk.Kemanfaatan Sarana Pertanian Jenis Sarana Produksi Pertanian 91,78% 94,62% Berdasarkan tabel 28, capaian indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian adalah sebesar 94,62% atau terealisasi sebesar 107,05% dengan kategori sangat berhasil. Capaian Tahun 2023 ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang capaiannya sebesar 95,53%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90,56% maka capaian tahun 2023 ini telah melampaui dengan realisasi 104,48%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2023 perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang untuk menjaga keberhasilan hingga terpenuhinya target jangka menengah. Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana produksi pertanian, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Produksi Hortikultura Tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura diperoleh berdasarkan hasil olah data kuesioner, yaitu sebesar 95,42 % atau terealisasi 103,16 %. Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Penggunaan benih bermutu varietas unggul salah satu faktor penting yang berperan dalam menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing yang dicirikan antara lain oleh produk dengan produktivitas tinggi, mutu hasil dan efisiensi usaha tani. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sudah menjadi kebutuhan dalam berbudidaya, namun demikian penggunaan benih bermutu pada sebagian petani/masyarakat masih terbatas atau bahkan belum mengetahui varietas unggul dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain terbatasnya ketersediaan benih bermutu, penyediaan benih bermutu memerlukan waktu, kekurangtahuan masyarakat terhadap manfaat penggunaan benih bermutu dan masih terlalu tingginya harga benih bermutu. Kondisi tersebut membuat petani/masyarakat masih ada yang menggunakan benih yang dibuat sendiri tanpa diketahui asal usul benih sumbernya dan digunakan berulang-ulang, sehingga tentunya mutu benih tersebut semakin lama semakin menurun dan kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan. Pada Tahun 2023 Direktorat Perbenihan memfasilitasi bantuan benih hortikultura kepada kelompok tani, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang tersebar di 31 Provinsi, dan 1.933 petani penerima bantuan. Adapun benih yang diberikan yaitu sebagai berikut: 91
Kementerian Pertanian Tahun 2023 a. Benih buah (lengkeng, manggis, durian, alpukat, jeruk pamelo, jeruk dan melon). b. Benih sayuran (bawang merah, bawang putih, kentang, cabai rawit, cabai besar, cabai keriting, tomat, mentimun dan bawang bombai). c. Benih tanaman obat (jahe dan kunyit). d. Benih Tanaman Hias (melati). Tujuan pengukuran, jumlah sampel dan cara pengambilan sampel a. Fasilitasi bantuan benih yang diberikan kepada masyarakat perlu diketahui manfaatnya, oleh sebab itu maka dilakukan Survei Tingkat Kemanfaatan bantuan benih. b. Tingkat kemanfaatan benih dilakukan dengan survei melalui pemilihan sampel dengan metode purposive sampling dari penerima bantuan di 31 provinsi sebanyak 1.933 petani penerima, yang telah mengisi survei sebanyak 611 responden (30,66 %), dengan sebaran sampel seperti pada Lampiran 8. Aspek yang ditanyakan pada Survei tingkat kemanfaatan benih yaitu aspek: 1) kecukupan kebutuhan benih yang diterima (jumlah/volume/target tanam); 2) kesesuaian jenis benih yang diterima (komoditas dan variaetas sesuai dengan permintaan; 3) kesesuaian waktu tanam dengan waktu serah terima benih (sesuai dengan jadwal tanam); 4) kualitas benih (benih yang diterima berlabel); 5) waktu tanam benih bantuan (apakah benih yang diterima sudah ditanam); 6) keragaan kondisi benih yang sudah ditanam; 7) manfaat bantuan benih terhadap biaya produksi (apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi); 8) kepuasan terhadap benih yang diberikan; 9) kemandirian usaha budidaya (tanpa bantuan dari pemerintah); 10) pemanfaatan hasil panen; 11) Pendampingan dari Dinas/ PPL dan bentuk pendampingan (setelah diberkan bantuan benih). Dari hasil Survei maka tingkat kemanfaatan bantuan benih kepada petani adalah sebesar 95,42 %. Tingkat kemanfaatan bantuan benih yang diberikan ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 92,50 %, namun demikian kedepan tingkat kemanfaatan bantuan benih ini akan terus ditingkatkan agar bantuan benih yang diberikan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/masyarakat. Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pedorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih. a. Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu 1) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih. 92
Kementerian Pertanian Tahun 2023 2) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan. 3) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi. b. Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih 1) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima 2) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam 3) Pendampingan dan pembinaan 4) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (Good Agricultural Practices) 2. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat kemanfaatan bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan dihitung dari kemanfaatan fasilitasi sarana kesmavet, sarana kesehatan hewan, sarana perbibitan dan produksi ternak, serta sarana pakan, telah diberikan oleh Kementerian Pertanian. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana peternakan yang diberikan pada tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan/termanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pakan berupa sarana hijauan pakan ternak (HPT) dan pakan olahan, dilakukan dengan monitoring ke kelompok penerima manfaat menggunakan kuisioner. Tingkat kemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak menggunakan kuesioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang Menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menerima bantuan. Sedangkan tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan hewan dan kesmavet menggunakan kuisioner dengan beberapa parameter penilaian. Tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium kesehatan hewan dilakukan menggunakan kuesioner dengan menggunakan beberapa parameter penilaian dan didistribusikan ke 8 (delapan) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Veteriner. Hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada tabel 29. 93
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 29. Capaian Kemanfaatan Sarana Produksi Asal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Jenis Sarana Jumlah Alsintan yang Disalurkan Jumlah Sampel Alsintan Alsintan Yang Termanfaatkan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pakan HPT dan Sarana Pakan Mutu dan Keamanan Pakan Container Semen Beku Sarana Prasarana Lab. Veteriner Sarana kesmavet Prasarana kesmavet 158 158 250 250 297 297 4 2 Rata-rata Tingkat Kemanfaatan 4 2 149 245 297 4 2 94,30% 98,00% 94,30% 100,00% 100,00% 96,65% Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut: a. Bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan sesuai permintaan dan pengajuan proposal dari dinas provinsi, kelompok, dan lab. veteriner; b. Penerima bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan pada merupakan kelompok tani sasaran yang ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA; c. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap parameter evaluasi kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/alat dan bahan laboratorium veteriner; d. Adanya koordinasi yang optimal antara satker provinsi, kabupaten/kota dengan pusat, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik. e. Penguatan kapasitas dan bimbingan teknis. Beberapa kegiatan yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya: a. Kemanfaatan Sarana Kesmavet Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) merupakan salah satu mata rantai dalam penyediaan daging bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Pada tahun 2022, fasilitasi prasarana dan sarana tempat pemotongan hewan kurban dialokasikan di 2 lokasi, yaitu Kota Yogyakarta, Provinsi DIY dan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB. Tempat pemotongan hewan kurban tersebut telah selesai dibangun sebelum pelaksanaan ibadah kurban tahun 2022 dan telah dimanfaatkan sejak tahun 2022 hingga sekarang. Pada tahun 2022 telah difasilitasi sarana laboratorium kesmavet di Balai Veteriner Medan, untuk perbaikan bangunan laboratorium kesmavet. Selain itu juga difasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji di Laboratorium Pusvetma, BBPMSOH dan Balai Besar Veteriner Wates yang menggunakan fasilitas hewan coba. Fasilitasi laboratorium kesmavet dan sarana penanganan kesejahteraan hewan uji tersebut telah dimanfaatkan hingga sekarang. 94
Kementerian Pertanian Tahun 2023 b. Kemanfaatan Sarana Kesehatan Hewan Efektivitas pengelolaan laboratorium secara umum dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai standar. Kemanfaatan sarana prasarana laboratorium diperoleh dengan distribusi kuisioner ke 10 (sepuluh) UPT Veteriner dengan beberapa parameter penilaian. Jenis alat laboratorium yang dinilai kemanfaatannya adalah alat yang digunakan di 7 bagian laboratorium yaitu Virologi, Bakteriologi, Parasitologi, Bioteknologi, Serologi, Patologi dengan jumlah peralatan laboratorium sebanyak 297 unit dengan hasil penilaian 94,30% masih dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan dengan baik. c. Kemanfaatan Sarana Perbibitan dan Produksi Ternak Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak tahun 2023 maka dilakukan identifikasi jumlah sarana berupa kontainer di provinsi. Kontainer tersebut digunakan untuk mendistribusikan semen beku dalam mensukseskan kegiatan SIKOMANDAN. Dalam rangka pendistribusian semen beku tahun 2022 telah dialokasikan bantuan berupa kontainer sejumlah 250 unit dan telah termanfaatkan 245 unit. d. Kemanfaatan Sarana Prasarana Pakan Tingkat kemanfaatan sarana pakan tahun 2023 diperoleh dari pemanfaatan fasilitasi sarana pakan tahun 2022 sebanyak 158 unit/paket, yang terdiri dari sarana HPT 112 paket/unit serta sarana mutu dan keamanan pakan 46 unit/paket. Sarana pakan sebanyak 158 unit/paket tersebut, yang dimanfaatkan secara optimal sebanyak 149 unit/paket sedangkan 9 paket alat kerja personel kebun belum optimal karena penerima masih memanfaatkan alat kerja yang masih ada, pemanfaatan alat kerja yang baru akan dipakai ketika alat kerja yang dimiliki telah rusak. 3. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian Pra Tanam (Pupuk, Pestisida Dan Alsintan) Kemanfaatan fasilitas sarana produksi pertanian pra tanam dihitung melalui rata- rata tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida serta tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian. Sarana pertanian yang dimaksud meliputi alat dan mesin pertanian (pra panen) serta pupuk dan pestisida. Perhitungan tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut: 𝑥 = ( 𝑎 + 𝑏 2 ) 𝑥 100% Keterangan : x = Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian a = Identifikasi tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida b = Identifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen 95
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Perhitungan tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida diperoleh sebesar 94,46%, dan tingkat kemanfaatan alsintan sebesar 89,09% sehingga tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian (pupuk, pestisida dan alsintan) diperoleh sebesar 91,78%, dengan perhitungan: 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚: = ( 94,46 + 89,09, 2 ) 𝑥 100% = 91,78% Kegiatan yang mendukung capaian tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian (pupuk, pestisida dan alsintan) dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kemanfaatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk bagi pertanian sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah dan pupuk non-subsidi meliputi pupuk anorganik, organik, hayati, dan pembenah tanah. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pestisida kimia dan hayati. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana pupuk dan pestisida yang sudah didistribusikan dapat dimanfaatkan oleh petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi. Perhitungan tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida dilakukan melalui identifikasi dengan metode survey secara langsung dan atau tidak langsung terhadap penerima manfaat (petani/poktan/gapoktan). Pupuk dan Pestisida dimaksud, meliputi: • • • • UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) (D); Pupuk Subsidi (A); Pupuk Peningkatan IP (B); Pupuk Intensifikasi dan Ekstensifikasi (C); Pestisida Intensifikasi dan Ekstensifikasi (D); dan Jumlah sampel/responden ditentukan dengan menggunakan metode Slovin dengan margin of error 5%. Semakin kecil margin of error yang diambil maka sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi. Jumlah sampel pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel 30. 96
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 30. Jumlah Sampel per Jenis Kegiatan Pupuk dan Pestisida No Jenis Kegiatan Jumlah Populasi (Orang/Poktan) Jumlah Sampel/Responden (orang) 1 Pupuk Subsidi 12.396.247 400 2 3 Pupuk Organik/Hayati mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Pestisida mendukung Pengamanan Produksi Pertanian 46.094 9.390 397 384 4 UPPO 991 285 Populasi kegiatan pupuk subsidi adalah jumlah petani yang melakukan penebusan pupuk Jumlah sampel/responden yang disurvey sebanyak 400 orang dengan sebaran ke-29 provinsi sebagaimana gambar 20. subsidi selama tahun 2023 sebanyak 12.396.247 orang. Gambar 20. Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Bersubsidi b. Kemanfaatan Alsintan Dalam proses produksi pertanian, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai berhasil meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus mengatrol perekonomian masyarakat. Alsintan merupakan salah satu elemen penting untuk mendorong sektor pertanian semakin maju, mandiri dan modern. Perhitungan tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian dilakukan dengan menggunakan sampling. Hal ini disebabkan oleh bantuan alat dan mesin pertanian yang banyak dengan jangkauan wilayah yang sangat luas sementara sumber daya manusia, waktu dan anggaran yang terbatas. Data yang digunakan untuk pengukuran tingkat pemanfaatan adalah data bantuan alsintan T-1 (tahun 2022) sebanyak 21.448 unit. Dari 97
Kementerian Pertanian Tahun 2023 data tersebut dilakukan penghitungan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5%. Perhitungan dilakukan pada setiap jenis alat dan mesin pertanian. Pengambilan sampel dengan cara monitoring ke lokasi/penerima bantuan baik kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Pengelola Brigade Dinas Kabupaten/Kota. Monitoring ke lokasi penerima bantuan alsintan ini melibatkan petugas Pusat dan petugas Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menggunakan kuesioner pengawasan bantuan alat dan mesin pertanian. Pelaporan data hasil monitoring oleh petugas daerah dapat pula melalui Aplikasi BAST Online Tahun 2022. Sampel alsintan bantuan yang diambil sebanyak 2.036 unit, berasal dari 26 provinsi dan 142 kabupaten/kota. Berdasarkan data kuisioner didapat hasil jumlah alat dan mesin pertanian yang sudah digunakan sesuai dengan fungsinya sebagaimana tabel 31. Tabel 31. Rekapitulasi Data Pemanfaatan TA. 2022 NoJenis AlsintanJumlah UnitJumlah Sampel (Unit)Sampel yang Dimanfaatkan (Unit)Sampel Blm Dimanfaatkan (Unit)Tingkat Kemanfaatan (%)1Sprayer 8.006 381377498,952Cultivator 2.240 3393013888,793Pompa Air 3.718 3612827978,124Traktor Roda 2 5.000 3703294188,925Traktor Roda 4 730 2592322789,586Corn Planter 1.754 3262943290,18Jumlah 21.448 2.036 1.815 221 Rata-Rata % Tingkat Pemanfaatan 89,09 Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh data bahwa rata-rata tingkat kemanfaatan bantuan alsintan tahun 2022 adalah sebesar 89,09 %. Dari tabel tersebut diketahui bahwa tingkat kemanfaatan alsintan dibawah 80% adalah pada pompa air yaitu sebesar 78,12%. Tingkat kemanfaatan pompa air dibawah rata-rata tersebut disebabkan oleh ketersediaaan air selama musim tanam yang masih mencukupi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan penerima bantuan, pompa air akan digunakan ketika air sudah mulai sedikit yaitu pada musim tanam saat musim hujan mulai berkurang. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, tingkat pemanfaatan pompa air mengalami kenaikan sebesar 10,80%. Hal ini karena mulai adanya pengaruh fenomena El Nino yang menyebabkan adanya kekeringan pada sejumlah wilayah di Indonesia. Fenomena ini dimulai pada bulan Juli dan intensitasnya akan mulai menguat pada bulan Agustus dan bulan September 2023. Selain itu, penyebab alat belum digunakan antara lain adalah: 1) alat diterima pada saat musim tanam telah berakhir, 2) masih adanya alat yang sama dan kondisinya masih baik, 3) petani belum mengenal/belum bisa menggunakan alat yang diberikan, 4) bantuan alsintan tidak sesuai dengan lahan dan kebutuhan, 6) petani belum mampu untuk memodifikasi alat agar bisa digunakan, dan 7) belum adanya kesepakatan pengelolaan bantuan alsintan pada kelompok penerima. 98
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2) Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanian Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas pertanian telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti komoditas perkebunan. Pada sisi lain, Kementerian Pertanian juga telah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan impor melalui peningkatan produksi komoditas susbstitusi impor. Demikian pula dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari suatu produk pertanian, Kementerian Pertanian mendistribusikan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian. Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu Kementerian Pertanian melakukan upaya untuk memperkuat penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian serta berupaya meningkatkan ekspor komoditas pertanian prospektif. Upaya dimaksud diwujudkan melalui kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan industri pertanian yang didukung pengembangan mesin-mesin industri pertanian tepat guna untuk menunjang pengembangan agroindustri pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan kesehatan hewan. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan (2) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional. 99
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 2. IKU 9 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Target 86% Realisasi 90,37% % Capaian 105,08% Sangat Berhasil Salah satu ciri pertanian modern adalah pemanfaatan alat dan mesin dalam sistem usahatani baik pada saat budidaya maupun pasca panen dan pengolahan hasil. Dengan mekanisasi, pertama kita dapat melaksanakan pengolahan lahan, panen dan pasca panen dengan cepat. Kedua, lebih efisien, kebutuhan ongkos (cost production) lebih rendah dibandingkan secara tradisional. Ketiga, menekan kehilangan hasil dan tambah, Keempat, meningkatkan pendapatan. Mekanisasi meningkatkan nilai pertanian memberikan kontribusi untuk menurunkan biaya produksi, meningkatnya hasil dan menurunnya susut hasil, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan usaha tani. Namun pada dasarnya, keempat posisi strategis mekanisasi itu menuntut prasyarat kelengkapan dan kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitasi sarana pertanian, yaitu Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikutura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen Peternakan&Kesehatan Hewan, atau dengan rumus: ∑ ∑(tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian) 𝐸𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk hingga pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Kemudian pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan pun harus dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan kepada penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan pertanian. Sampel sarana pascapanen dan pengolahan tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. 100
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Berdasarkan cara pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian berdasarkan, maka capaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian adalah: = 89,35+94,44+85,10+92,59 4 = 90,37 Capaian tngkat kemanfaatan sarana pertanian adalah sebesar 90,37% atau terealisasi sebesar 105,08% dengan kriteria sangat berhasil. Capaian ini sedikit lebih rendah 1,66% jika dibandingkan tahun lalu sebesar 91,9%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 86,90% maka capaian tahun 2023 ini telah melampaui dengan realisasi 103,99%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2023 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang. Sarana pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana pasca panen dan pengolahan hasil sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan& kesehatan hewan. Rincian jumlah alsintan, jumlah sampel, dan tingkat kemanfaatan saranan pertanian tahun 2023 terlihat pada tabel 32. Tabel 32. Jumlah Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2023 Jenis Sarana Pertanian Jumlah Sarana Pertanian yang Disalurkan (Unit) Jumlah Sampel (Unit/Kelompok ) Sarana Pertanian Yang Termanfaatka n (Unit) Tingkat Kemanfaatan (%) Sub Sektor Tanaman Pangan 89,35% Sarana Pascapanen dan pengolahan hasil Sub Sektor Hortikultura Sarana dan prasarana pascapanen Sarana Pengolahan Sub Sektor Perkebunan Sarana pascapanen Sarana pengolahan Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan 7.524 927 929 99 227 28 26 1.089 379 323 78 88 28 26 973 361 302 65 73 26 24 89,35% 94,44% 95,25% 93,50% 85,10% 87,82% 82,39% 92,59% 92,86% 92,31% Total Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian 90,37% Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana pertanian, yaitu sebagai berikut: 101
Kementerian Pertanian Tahun 2023 1. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Fasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan merupakan stimulan penerapan pascapanen yang baik dan benar, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas. Pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan harus dilaporkan dalam bentuk pembuatan laporan pemanfaatan. Sehingga, kegiatan tersebut dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Analisa kemanfaatan alsintan dilakukan dengan menggunakan kuesioner online aplikasi link Sampel minimal yang diambil sebanyak 10% dari total unit sarana Pasca Panen dan pengolahan. Sampel tersebut diambil dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia untuk berbagai jenis alsintan Pasca Panen, yaitu combine harvester besar, combine harvester sedang, combine harvester kecil, corn combine harvester, corn sheller, dryer UV, power thresher, power thresher multiguna, RMU, vertical dryer dan lainnya. Contoh bantuan sarana Pasca Panen pada gambar 21. google form yang dapat diakses melalui Gambar 21. Power Threser Multiguna Mobile dan UPH bantuan Tahun 2023 Sampel untuk alsintan Pasca Panen diperoleh sebanyak 1.089 responden atau 14,47% dari total 7.524 unit (bantuan 2022 dan 2023 dari 21 jenis alsintan) seperti yang ditampilkan pada tabel 33. 102
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 33. Sebaran Sampel Alsintan Pada Kuesioner Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen Tahun 2023 No Jenis Alsintan Belum dimanfaatkan Sudah dimanfaatkan Total 1 2 3 4 5 Colour Sorter Combine Harvester Besar Combine Harvester Kecil Combine Harvester Sedang Corn Combine Harvester Besar 39 3 3 200 5 2 1 3 239 8 2 1 Corn Combine Harvester Sedang 6 7 8 9 Dryer UV 10 Grading 11 Grading, Packing 12 Husker Polisher 13 Packing 14 Power Thresher 15 Power Thresher Multiguna Power Thresher Multiguna Mobile Corn Sheller Corn Sheller Mobile 16 17 RMU 18 Vertical Dryer 8 3 2 1 30 9 8 6 1 194 38 8 4 1 9 6 287 152 36 13 4 1 202 41 8 4 1 11 7 317 161 44 19 4 Vertical Dryer Jagung Kap 10 Ton 19 20 Vertical Dryer Padi Kap 10 Ton 21 Vertical Dryer Padi Kap 30 Ton Total 6 1 116 1 6 2 973 1 12 3 1.089 TINGKAT PEMANFAATAN (%) 89,35 Dari hasil analisis menunjukkan alsintan Pasca Panen yang termanfaatkan sebanyak 973 unit, sehingga indeks kemanfaatan sarana pasca panen bantuan Kementerian Pertanian Tahun 2022 dan 2023 mencapai 89,35%. Alsintan tersebut akan berkontribusi terhadap penyelamatan produksi. Berdasarkan 973 unit alsintan yang telah dimanfaatkan, terdapat 577 unit yang telah dihitung perkiraan kontribusi terhadap produksi padi. Alsintan pasca panen padi yang telah disalurkan dan dimanfaatkan tahun 2022 dan 2023 diprediksi berkontribusi terhadap penyelamatan produksi sebesar 0,04% terhadap produksi padi nasional berdasarkan angka sementara KSA BPS tanggal 16 Oktober 2023, atau setara dengan 23,5 ribu ton (senilai Rp 165 Miliar). Jenis alsintan yang tersedia dan paling banyak dibutuhkan antara lain Power Thresher dan Power Thresher Multiguna, Corn Sheller, dan Combine Harvester. Keberhasilan pencapaian tingkat kemanfaatan sarana Pasca Panen dan pengolahan didukung oleh: a. Perencanaan kegiatan yang lebih detail dan aplikatif. b. Pelaksanaan kegiatan yang lebih cepat dan tepat. 103
Kementerian Pertanian Tahun 2023 c. Pengawalan pelaksanaan kegiatan secara kontinu dari Pusat dan Daerah. d. Peningkatan optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. e. Kontinuitas komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: a. Metode pengawalan keselarasan pembangunan rumah pelindung dengan mesin dryer/RMU tidak aplikatif. b. Rendahnya harmonisasi antara pelaksanaan kegiatan dengan monitoring ketersediaan alsintan yang tayang di ekatalog dan stok alsintan yang diporduksi. Beberapa rekomendasi yang diberikan atas kendala tersebut antara lain: a. Memfasilitasi alat dan mesin pascapanen tanaman pangan kepada penerima sesuai kriteria dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Melaksanakan pengawalan fasilitasi alat dan mesin pascapanen tanaman pangan melalui pendampingan dan pembinaan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/Penerima. c. Melaksanakan pertemuan yang dilaksanakan di Pusat atau di Provinsi dengan menghadirkan Provinsi/Kabupaten/Penerima dalam rangka pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik. d. Melakukan pengawalan secara intensif terhadap penerima bantuan sarana pascapanen sehingga fasilitasi yang diberikan bermanfaat dan berdayaguna untuk pengamanan produksi dan peningkatan pendapatan penerima bantuan. e. Melakukan sosialisasi dan pendampingan agar para penerima bantuan pemerintah berorientasi bisnis sehingga fasilitasi yang diberikan dapat berkembang. Kedepan akan dilakukan beberapa hal terkait pemanfaatan alsintan modern, yaitu: a. Percepatan kerjasama perbengkelan antara Produsen dan Bengkel Lokal bagi pemilik alsintan Combine Harvester Besar. b. Alsintan RMU dan Dryer, mendorong pemilik alsintan untuk dapat mengakses KUR atau kredit bunga rendah lainnya c. Penguatan pelatihan atas alsintan pascapanen dan peningkatan intensitas bimtek dan monitoring Kegiatan yang mendukung keberhasilan pemanfaatan sarana Pasca Panen dan pengolahan hasil tanaman pangan antara lain: a. Fasilitasi Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan Alokasi Fasilitas Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun 2023 sebanyak 3.108 unit dan terealisasi 100%. b. Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Alokasi Fasilitas Alsintan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2023 sebanyak 171 unit dan terealisasi 100%. 2. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura diukur berdasarkan hasil survei secara online menggunakan kuesioner digital berbasis webform dengan responden kelompok 104
Kementerian Pertanian Tahun 2023 tani penerima fasilitasi bantuan penumbuhan UMKM yang terdiri dari sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura tahun 2023. Dalam survei tersebut terdapat tiga kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait pemanfaatan sarana yang diterima yaitu a) masih dimanfaatkan sampai dengan saat survei dilakasanakan, b) pernah dimanfaatkan/dicoba namun sudah tidak dimanfaatkan kembali, c) belum dimanfaatkan. Berdasarkan hasil survei, diperoleh hasil tingkat kemanfaatan adalah sebesar 94,44% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 95,25% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 93,50% seperti terlihat pada gambar 22. 120,00 100,00 95,25 93,50 94,44 80,00 60,00 40,00 20,00 2,37 2,37 2,48 4,02 2,42 3,13 0,00 Sarana Pascapanen Masih Dimanfaatan Sarana Pengolahan Pernah Dimanfaatkan Total Sarana PPHH Belum Dimanfaatkan Gambar 22. Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2023 Target survei adalah penerima bantuan sarana pascapanen dan sarana pengolahan yang diberikan pada tahun anggaran (TA) 2022 dan Tahun 2023. Untuk tahun 2023 diprioritaskan yang mendapatkan bantuan tahap pertama. Pada tahun 2022 dan 2023, fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan pada tahun 2022 dillakukan dalam rangka penumbuhan UMKM hortikultura dimana setiap kelompok penerima diberika paket lengkap sebagai UMKM Hortikultura. Sarana pascapanen yang diberikan meliputi alat sebagai berikut: motor roda tiga, keranjang panen, timbangan duduk digital, sarana pencucian, meja sortasi, roler conveyor dan blower. Sedangkan sarana pengolahan yang diberikan bervariasi tergantung dari jenis olahan komoditasnya. Berdasarkan data kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan tahun 2022-2023, terdapat 384 kelompok yang menerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan sebagai bagian dari kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling menyebarkan kuesioner ke seluruh dinas dan kelompok tani penerima bantuan sarana prasarana pascapanen. Berdasarkan Manual IKU yang telah dibuat, jumlah minimum responden yang di Survei adalah 10% dari total penerima bantuan sarana atau sebesar 38 kelompok dari 384 kelompok. 105
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Selain mengukur tingkat kemanfaatan, dalam survei juga dilakukan evaluasi beberapa parameter yang mempengaruhi tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan yaitu a) tingkat kesesuaian sarana dengan kebutuhan kelompok, dan b) tingkat kualitas sarana yang diberikan. Pada tahun 2022-2023, kelompok tani yang ditargetkan menjadi UMKM Hortikultura diberikan satu paket lengkap sarana pascapanen dan sarana pengolahan agar bisa menghasilkan produk hortikultura baik segar maupun olahan yang berdaya saing. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebagian besar kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura (93,62%) telah menghasilkan outcome berupa produk segar ataupun produk olahan hortikultura. Ini berarti sebagian besar kelompok atau UMKM Hortikultura berhasil mendiferensiasi produknya menjadi produk segar dan olahan. Petani yang awalnya hanya menjual produk segar saat ini memiliki diferensiasi produk dalam bentuk produk olahan yang tentu saja menjadi tambahan saluran pemasaran. Nilai tambah menjadi lebih terasa ketika harga produk segar sedang jatuh akibat over produksi. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain olahan cabai seperti abon cabai, serbuk cabai, cabai kering, manisan cabai, sirup cabai; olahan bawang seperti bawang goreng, minyak bawang; olahan buah seperti keripik buah, selai buah dan lain sebagainya. Dampak lain dari penggunaan sarana pengolahan adalah peningkatan daya saing produk. Sarana yang sangat berpengaruh pada peningkatan daya saing produk adalah sarana pengemasan baik alat maupun bahan kemasannya yang membuat tampilan produk menjadi lebih baik, eye catching dan menarik minat pembeli. Selain itu sarana pengemasan yang diberikan memberikan efek peningkatan shelf life atau umur simpan produk. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa 86,36% produk olahan sudah dikemas dengan bahan kemasan yang menarik seperti standing pouch, alumunium foil, paper foil, botol dan plastik. Sebanyak 81,82% produk sudah dilakukan branding, 44,32% produk sudah disertifikasi Dinas Kesehatan ataupun BPOM, dan 43,18% sudah disertifikasi halal. Dengan adanya kemasan, branding, dan sertifikasi keamanan pangan maupun halal memnjadikan produk-produk hortikultura menjadi lebih berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang tinggi. Peningkatan nilai tambah dan daya saing pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Hasil survei memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan yang diperoleh dari dengan kisaran yang cukup luas antara 17% - 350% dengan rata-rata peningkatan pendapatan 60,19%. 3. Fasilitasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Produk Perkebunan Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari suatu produk perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan mendistribusikan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan ke penerima manfaat yaitu poktan/gapoktan. Penggunaan alat dan mesin pertanian dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk hingga pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Pemanfaatan 106
Kementerian Pertanian Tahun 2023 bantuan yang telah disalurkan pun harus dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan yang sudah disalurkan ke poktan/gapoktan penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana perkebunan. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana perkebunan ini dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan dengan pengisian kuesioner oleh penerima manfaat, dan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) dengan penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan sampel minimal 25% dari total unit sarana pascapanen dan pengolahan. Sampel tersebut diambil dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia berdasarkan jenis alat yang diberikan secara kontinyu setiap tahunnya. Pengukuran di tahun 2023, dilakukan untuk sarana pascapanen dengan jenis alat dan mesin pertanian yang diukur yaitu pulper, huller, solar dryer portable, mesin pengupas pinang, mesin pengupas sabut kelapa, mesin pengering kelor dan solar dryer. Sedangkan untuk sarana pengolahan, alat dan mesin pertanian yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu mesin pengolahan kopi dan kelapa. Berdasarkan tabel 34, jumlah sarana pascapanen dan pengolahan yang dimanfaatkan sebanyak 138 unit dan sarana pascapanen dan pengolahan yang tidak dimanfaatkan sebanyak 28 unit dari total sampel 166 unit, sedangkan jumlah sarana pascapanen dan pengolahan yang masih operasional sebanyak 144 unit dan sarana pascapanen dan pengolahan yang sudah tidak operasional sebanyak 22 unit dari total sampel 166 unit. Tabel 34. Rekapitulasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah SaranaJumlah SaranaDimanfaatkan (unit)Masih Operasional (unit)1Tingkat Kemanfaatan Sarana Kemanfaatan Sarana Tingkat KinerjaJumlah Sarana Tahun 2022 (unit)Jumlah Sampel (Unit)Rata-Rata DimanfaatkanRata-Rata Operasional Capaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan tahun 2023 sebagai berikut: a. Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen perkebunan dengan realisasi 87,82%. Sampel yang diambil sebanyak 78 unit dari total 99 unit bantuan sarana pascapanen tahun 2022. Jenis sarana pascapanen yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu pulper, huller, solar dryer portable, kotak fermentasi dan solar dryer. Dari 78 unit sampel sarana pascapanen, jumlah sarana yang dimanfaatkan sebanyak 65 unit, sedangkan jumlah sarana yang tidak dimanfaatkan sebanyak 13 unit, dan jumlah sarana yang masih operasional sebanyak 72 unit, sedangkan jumlah sarana yang 107
Kementerian Pertanian Tahun 2023 tidak operasional sebanyak 6 unit. Sarana pascapanen tidak dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal yaitu : 1) Umumnya petani tidak melakukan petik merah (biji ceri merah), kekurangan bahan baku sehingga mesin pulper tidak dimanfaatkan. Biji pinang tidak terkelupas dengan baik dan biji ada yang hancur sehingga mesin pengupas biji pinang tidak dimanfaatkan. Kondisi mesin yang rusak sehingga tidak dapat digunakan. 2) 3) b. Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan perkebunan dengan realisasi 82,39%. Sampel yang diambil sebanyak 88 unit dari total 227 unit bantuan sarana pengolahan tahun 2022. Jenis sarana pengolahan yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu mesin pengolahan kopi dan kelapa. Dari 88 unit sampel sarana pengolahan, jumlah sarana yang dimanfaatkan sebanyak 73 unit, sedangkan jumlah sarana yang tidak dimanfaatkan sebanyak 15 unit, dan jumlah sarana yang masih operasional sebanyak 72 unit, sedangkan jumlah sarana yang tidak operasional sebanyak 16 unit. Sarana pengolahan perkebunan tidak dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal sebagai berikut : 1) Mesin roasting, grinder dan sealer tidak dimanfaatkan secara optimal karena kekurangan bahan baku. 2) Mesin pengupas batok kelapa tidak dimanfaatkan optimal karena petani belum terbiasa menggunakan alat tersebut dan takut cedera saat menggunakan alat, sehingga petani beranggapan dengan menggunakan mesin tersebut proses pengupasan menjadi lebih lambat. Petani lebih memilih kembali menggunakan alat manual. Kondisi mesin yang rusak sehingga tidak dapat digunakan. 3) Disamping itu, kemajuan pengembangan produk perkebunan (kopi dan kelapa) saat ini dapat terwujud melalui fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan yang diberikan ke kelompok tani penerima bantuan. Dari fasilitasi tersebut dapat dihasilkan produk-produk hasil perkebunan yang dapat dipasarkan di pasar-pasar lokal, bahkan beberapa ada yang produknya sudah diekspor dan mengikuti pameran- pameran produk hasil perkebunan. Penjualan produk juga melalui market place (shopee, tokopedia). Selain itu, dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan Ditjen Perkebunan juga melakukan pembinaan dan pendampingan serta bimbingan teknis dalam peningkatan mutu produk hasil perkebunan. Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan diberikan berdasarkan proposal dari kelompok tani melalui dinas kabupaten/provinsi sesuai dengan alat dan mesin yang dibutuhkan oleh kelompok tani. Untuk Kopi adalah: Pulper, huller, solar dryer portable, Roasting, Grinder dan Sealer, seperti contoh sarana pascapanen kopi yang ditunjukkan apda gambar 23. Contoh lainnya yaitu, fasilitasi pascapanen kelapa berupa solar dryer untuk pengeringan kelapa menjadi kopra dan sarana pengolahan kelapa berupa pengolahan minyak kelapa seperti yang ditunjukkan pada gambar 24. 108
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Gambar 23. Sarana Pascapanen Kopi Berupa Mesin Pengupas Kulit Kopi Basah (Pulper) dan Mesin Sangrai (Roasting) Gambar 24. Sarana Pengolahan Hasil Kelapa Menjadi Minyak Berupa Solar Dryer Keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut : a. Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh kelompok tani sebagai penerima manfaat melalui proposal dan hasil verifikasi CPCL b. Kelompok tani sebagai penerima manfaat bantuan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CPCL yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten atau PPK pusat c. Koordinasi yang optimal antara satker pusat, provinsi dan kabupaten terkait dengan pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik d. Adanya keinginan kuat dari kelompok tani sebagai penerima manfaat untuk maju dalam hal meningkatkan mutu produk yang dihasilkan sebelum mendapatkan 109
Kementerian Pertanian Tahun 2023 bantuan menjadi produk yang bermutu dan mempunyai nilai tambah serta nilai jual yang tinggi 4. Fasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan maka dilakukan sensus terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya. Data tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan diperoleh berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh Pembina Daerah dan penerima manfaat. Jenis sarana prasarana dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilihat pada tabel 35. Tabel 35. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah Fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2022) berjumlah 54 unit terdiri dari 28 unit sarana dan 26 unit prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dari fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran tahun 2022 sebanyak 54 unit telah termanfaatkan sebanyak 50 unit sedangkan 4 unit belum termanfaatkan dengan optimal, yaitu fasilitasi Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik di Jawa Barat 110
Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebanyak 2 unit dan Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak Sarana Burung Walet di Tana Tidung Kalimantan Utara sebanyak 2 unit belum termanfaatkan secara optimal; Kegiatan yang mendukung keberhasilan pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil peternakan antara lain: a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pascapanen dan pengolahan peternakan 2023 sebanyak 23 unit terealisasi 100%. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Peternakan 2023 sebanyak 12 unit terealisasi 100%. Terlaksananya Launching Hilirisasi Peternakan: "Produksi Perdana Susu dan Keju Organik Indonesia" yang dilaksanakan di Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 29 Agustus 2023. Dengan pilot project pengembangan susu organik di KPSP Setia Kawan yang merupakan kerja sama Indonesia dengan Denmark sejak tahun 2021 sd 2024 melalui kerangka Strategic Sector Cooperation (SSC) dan didukung oleh program Danida Market Development Program (DMDP). Pada tahun 2023 telah dilakukan proses survailance sertifikasi organik pangan (susu sapi organik) di Kelompok Ternak Anjasmoro, Desa Tutur, Kec. Tutur, Kab. Pasuruan, Prov. Jatim. Untuk tahun 2024 selain fasilitasi sarpras telur, susu, daging dan pupuk juga ada kegiatan fasilitasi sarpras pasca panen madu di 4 lokasi dan pengolahan hasil ikutan pangan di Kalimantan Barat. b. c. d. Keberhasilan kinerja tingkat kemanfaatan sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut: a. b. Ketepatan dalam pemilihan penerima manfaat sarana prasarana yang diberikan; Bantuan sarana prasarana pengolahan pemasaran yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari provinsi; Komitmen dari penerima manfaat dalam memanfaatkan sarana prasarana yang diberikan; Koordinasi yang optimal dan terencana antara satker pelaksana, sehingga kegiatan terlaksana dan termanfaatkan dengan baik; Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; Monitoring dan Evaluasi kegiatan sarana prasarana secara berkala dan terjadwal; Konsistensi dalam menjaga mutu produk dan memanfaatkan sarpras yang diberikan; Pemberian fasilitasi pencucian sarang burung walet di lokasi sentra sarang burung wallet; Melaksanakan webinar ekspor sarang burung wallet; Mengikuti promosi dalam bentuk pameran baik dalam maupun luar negeri dengan komoditas sarang burung walet yang siap ekspor. c. d. e. f. g. h. i. j. 111
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Gambar 25. Mesin pengaduk susu di Lampung dan Inkubator yogurt dan Mesin Filling botol di BBPTU Baturaden Gambar 26. Sarana Pengolahan Daging Gambar 27. Sarana Pengolahan Sarang Burung Walet 112
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 2. IKU 10 Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional Target 5,75% Realisasi 57,27% % Capaian 120%*) Cukup Berhasil *) capaian sebesar 995,94% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat Nilai ekspor produk pertanian utama terdiri dari nilai ekspor 39 (tiga puluh sembilan) komoditas dari empat subsektor yaitu, yaitu subsektor tanaman pangan (padi/beras, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, porang), subsektor hortikultura (mangga, manggis, pisang, durian, nanas, salak, jahe, krisan, kentang, jamur, cabai, bawang merah), subsektor perkebunan (Kelapa, karet, sawit, kopi, teh, lada, kakao, cengkeh, vanili, pala, jambu mete, nilam, tembakau, sagu) dan sub sektor peternakan (Hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, benih dan bibit ternak). Pertumbuhan nilai ekspor diukur dalam nilai persentase dengan membandingkan jumlah pertumbuhan nilai ekspor pertanian dengan jumlah komoditas ekspor pertanian atau dengan rumus: ∑(pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional) ∑(𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛) Dimana: Pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian (%): 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 𝑡 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 (𝑡 − 1) ( 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 (𝑡 − 1) ) Target kinerja pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian utama tahun 2023 adalah sebesar 5,75%, sedangkan realisasinya mencapai 57,27%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 995,94% dan menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 12,28%, capaian Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional tahun 2023 telah melampaui target, yaitu mencapai 466,34% atau berarti 120%, untuk mengurangi menghindari bias capaian kinerja. Konsisten peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian harus terus ditingkatkan untuk menjaga pertumbuhan nilai ekspor dan mencapai jangka menengah. Akselerasi program dan kegiatan untuk meningkatkan ekspor perlu dilakukan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait mulai dari aspek hulu hingga hilir. Secara rinci nilai ekspor dan pertumbuhan nilai ekspor tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 36. target 113
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 36. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2019-2023 No Komoditas Nilai Ekspor (000 USD) 2022-2023 (%) 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 Padi/Beras Kacang Tanah Ubi Jalar Jagung Kedelai 1.192 12.170 8.918 15.481 22.000 1.431 14.761 10.033 36.136 23.066 3.036 13.787 11.309 36.957 27.915 2.433 15.527 12.121 81.782 31.313 2.500 11.392 12.985 68.634 28.283 2,72 -26,63 7,13 -16,08 -9,68 Ubi kayu (olahan) 6 7 8 9 10 11 Manggis Salak 12 Pisang 13 Krisan 14 Kentang 15 Jamur 16 Jahe 17 Durian 18 Bawang Merah 19 Cabai 20 Lada 21 Pala 22 Cengkeh 23 Jambu Mete 24 Kopi 25 Kelapa Sawit 26 karet 27 kakao 28 Kelapa 29 Teh 30 Nilam 31 Tembakau 32 Vanili 33 34 Sagu 35 Obat Hewan Hewan Hidup 36 Hasil Ternak 37 Produk hewan non pangan Benih dan bibit ternak. kacang hijau Porang Mangga Nenas 9.439 36.730 10.191 1.742 203.819 42.619 1.891 11.344 700 6.051 4.625 4.933 301 10.586 14.824 147.343 138.024 111.537 182.675 883.123 16.801.686 3.654.931 1.198.735 890.810 92.347 116.055 201.976 69.610 3.277 179.626 65.904 646.978 40.936 52.422 23.109 1.172 274.126 81.151 1.297 5.650 733 8.111 4.882 4.440 232 13.741 25.079 160.388 158.420 176.540 149.748 821.932 19.707.894 3.246.592 1.244.184 1.171.840 96.323 113.834 195.919 60.248 2.861 136.322 80.416 883.136 124.362 42.293 10.791 758 336.889 71.562 1.781 6.090 904 5.961 5.053 3.563 149 7.097 22.404 166.751 198.114 96.054 114.910 858.558 30.337.660 4.122.650 1.206.775 1.650.422 89.158 135.141 213.408 39.930 2.467 172.856 61.863 894.873 9.099 25.833 8.278 558 331.696 75.578 3.055 8.588 1.220 4.820 5.729 5.449 181 4.180 19.003 146.662 185.317 56.623 275.031 1.148.383 31.459.726 3.650.667 1.259.655 1.715.645 89.902 166.385 266.026 22.954 4.114 162.592 63.934 1.014.915 90.694 38.791 1.390 1.401 277.950 112.255 4.170 9.557 1.510 2.668 11.299 28.405 1.113 11.786 22.011 114.539 173.673 99.606 62.260 929.135 25.611.322 2.551.949 1.198.259 1.314.461 69.015 205.909 219.200 15.157 13.786 87.673 27.184 1.063.612 896,74 50,16 -83,21 151,11 -16,20 48,53 36,50 11,29 23,70 -44,64 97,21 421,32 514,08 181,97 15,83 -21,90 -6,28 75,91 -77,36 -19,09 -18,59 -30,10 -4,87 -23,38 -23,23 23,75 -17,60 -33,97 235,09 -46,08 -57,48 4,80 38 141.183 139.391 175.819 193.294 198.491 2,69 39 2.196 1.548 1.057 1.974 2.156 9,23 Total 25.947.573 29.170.043 41.271.128 42.530.242 34.696.181 Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2022-2023 57,27 Sumber: BPS, 2023 Berdasarkan tabel 36, Total nilai ekspor pertanian dari 39 komoditas pada tahun 2023 senilai US$34,70 Miliar, yang secara agregat lebih rendah dari nilai ekspor tahun 2022 sebesar US$42,53 Miliar. Kontribusi pertumbuhan nilai ekspor tertinggi didominasi oleh komoditas tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan nilai ekspor secara keseluruhan, kontribusi tertinggi masih didominasi oleh komoditas perkebunan. Rata- rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian tahun 2020-2023 mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada gambar 28. 114
Kementerian Pertanian Tahun 2023 80 r o p s k E 57,27 i a l i N n a h u b m u t r e P a t a r - a t a R n a n a t r e P i s a t i d o m o K 60 40 20 20,95 6,02 10,53 0 2020 2021 2022 2023 Tahun Gambar 28. Perkembangan Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Ekspor Tahun 2020-2023 Rata-rata pertumbuhan komoditas pertanian tahun 2022-2023 masing-masing subsektor, yaitu: tanaman pangan sebesar 102,65%, komoditas hortikultura sebesar 120,06%, komoditas perkebunan 4,17% dan komoditas peternakan sebesar -17,37%. Pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi dari 39 komoditas yaitu ubi kayu, durian, jahe, sagu dan bawang merah. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas tanaman pangan tahun 2023 mengalami peningkatan yang kontribusinya berasal dari komoditas ubi kayu (olahan) seebsar 896,74%, kacang hijau 50,16%, ubi jalar sebesar 7,13% dan padi/beras sebesar 2,72%. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas hortikultura juga menunjukkan adanya peningkatan yang kontribusi terbesar diberikan oleh komoditas durian sebesar 514%, jahe sebesar 421,32%, bawang merah sebesar 181,97% dan mangga 151,11%. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan tumbuh positif pada tahun 2023, namun komoditas cengkeh dan nilam tumbuh masing-masing sebesar 75,91% dan 23,75%. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas peternakan mengalami perlambatan, namun beberapa komoditas berkontribusi positif terhadap pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian yaitu hasil ternak tumbuh sebesar 4,8%, produk hewan non pangan sebesar 2,69%, serta benih dan bibit ternak sebesar 9,23%. Pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian utama tidak terlepas dari upaya peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan. Pertumbuhan ekspor komoditas perkebunan yang masih menjadi primodona ekspor komoditas pertanian harus ditingkatkan volume ekspornya, serta komoditas non perkebunan yang banyak berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekspor pada tahun 2023. 1. Ekspor Komoditas Tanaman Pangan Komoditas tanaman pangan memiliki pertumbuhan nilai ekspor yang bervariasi, terdapat komoditas yang pertumbuhannya positif seperti ubi kayu (olahan), kacang hijau, bui jalar dan padi/beras, namun komditas lainnya menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi seperti kacang tanah, jagung, kedelai, dan porang, seperti yang dapat ditunjukkan pada tabel 37. 115
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 37. Perkembangan eskpor Komoditas Tanaman Pangan No Komoditas Nilai Ekspor (000 USD) 2022-2023 (%) 1 2 3 4 5 Padi/Beras Kacang Tanah Ubi Jalar Jagung Kedelai 2019 1.192 12.170 8.918 15.481 22.000 2020 1.431 14.761 10.033 36.136 23.066 2021 3.036 13.787 11.309 36.957 27.915 2022 2.433 15.527 12.121 81.782 31.313 2023 2.500 11.392 12.985 68.634 28.283 2,72 -26,63 7,13 -16,08 -9,68 6 7 8 Ubi kayu (olahan) kacang hijau Porang 9.439 36.730 10.191 40.936 52.422 23.109 124.362 42.293 10.791 9.099 25.833 8.278 90.694 38.791 1.390 896,74 50,16 -83,21 Sumber: BPS, 2023 Penurunan nilai ekspor jagung dikarenakan kebutuhan dalam negeri yang meningkat sehingga lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan, komoditas kedelai dan kacang tanah mengalami penurunan ekspor karena produksi diutamakan untuk pemenuhan dalam negeri. Ekspor porang mengalami hambatan persyaratan ekspor terutama ke negara China terkait persyaratan registrasi kebun. Kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekspor tanaman pangan tahun 2023 diantaranya adalah: 1) Pengembangan kawasan padi, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, jagung wilayah khusus; 2) Bantuan benih padi, jagung; 3) Perbanyakan benih sumber padi, jagung, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau; 4) penangkaran benih padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau; 5) mandiri benih tanaman pangan padi inbrida, kedelai; Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber Padi Kerjasama Ditjen Tanaman Pangan dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP); 6) Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak Elnino; 7) Integrated Farming dan Kemitraan Jagung. Faktor pendukung meningkatnya nilai ekspor komoditas tanaman pangan tahun 2023 antara lain: a. Perbaikan infrastrukur yang mendukung produksi dan pemasaran produk pertanian. b. Peningkatan fasilitasi alsintan pascapanen dan pengolahan. c. Penerapan teknologi inovatif pada proses pascapanen dan pengolahan. d. Dukungan Dinas Pertanian Kota/ Kabupaten/Provinsi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. e. Penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan. Introduksi yang intensif teknologi terhadap pertanian tanaman pangan. f. g. Peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan stakeholder yang terlibat dalam ekspor pertanian tanaman pangan. h. Kemudahan perijinan ekspor. i. Peningkatan pengawalan ekspor dan substitusi impor. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: a. Aplikasi dari standard Good Manufacturing Practises tidak optimal. 116
2. Kementerian Pertanian Tahun 2023 b. Pengembangan komoditas yang bernilai jual belum ditingkatkan. c. Daya saing produk pertanian dalam negeri pada pasar internasional masih rendah. d. Pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait produksi produk ekspor yang mampu berdaya saing belum optimal. Beberapa rekomendasi yang diberikan atas kendala tersebut antara lain: a. Mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan yang berdaya saing. b. Melakukan peningkatan fasilitasi infrastruktur, kelembagaan, dan sarana pemasaran komoditas tanaman pangan. c. Melaksanakan proteksi dan promosi produk pertanian di dalam negeri. d. Mengupayakan stabilisasi harga produk tanaman pangan. e. Melakukan pengawasan terhadap rekomendasi kebijakan ekspor dan impor. f. Melaksanakan pembinaan kelompok agar memenuhi standar mutu ekspor. g. Mengupayakan pengembangan pasar tujuan ekspor potensial. h. Memperkuat peran atase pertanian sebagai market intelligent. i. Melaksanakan pembukaan akses pasar baru dan mempertahankan pasar konvensional. j. Mengupayakan fasilitasi pertemuan di tingkat pusat dan provinsi bersama sama dengan eksportir/industri/importir dan dinas provinsi. k. Melakukan intervensi pasar ekspor dan pasar domestik atau industri pengolahan, dengan pelaksanaan kegiatan seperti promosi dan bussines maching dengan ekspotrir/importir baik dalam maupun luar negeri. l. Meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar negara tujuan. m. Melaksanakan pengawalan ekspor melalui pendampingan Good Agricultural Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices. n. Melakukan koordinasi terhadap akselerasi ekspor komoditas tanaman pangan. o. Menyediakan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat dengan bunga yang rendah agar biaya produksi lebih efisien sehingga harga dan kualitas produk bisa bersaing. Ekspor Komoditas Hortikultura Beberapa komoditas hortikultura memiliki pertumbuhan nilai ekspor yang positif dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekspor pertanian, seperti jahe, durian, bawang merah, jamur, mangga, manggis, salak, pisang, krisan, dan cabai. Namun komoditas lainnya ada yang menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi, seperti nanas dan kentang seperti yang dapat ditunjukkan pada tabel 38. 117
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 38. Perkembangan eskpor Komoditas Hortikultura No Komoditas Nilai Ekspor (000 USD) Pertumbuhan Nilai ekspor 2022-2023 (%) 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mangga Nenas Manggis Salak Pisang Krisan Kentang Jamur Jahe Durian Bawang Merah Cabai 1.742 203.819 42.619 1.891 11.344 700 6.051 4.625 4.933 301 10.586 14.824 1.172 274.126 81.151 1.297 5.650 733 8.111 4.882 4.440 232 13.741 25.079 1.401 336.889 331.696 277.950 75.578 112.255 4.170 9.557 1.510 2.668 11.299 28.405 1.113 11.786 22.011 758 558 71.562 1.781 6.090 904 5.961 5.053 3.563 149 7.097 22.404 3.055 8.588 1.220 4.820 5.729 5.449 181 4.180 19.003 151,11 -16,20 48,53 36,50 11,29 23,70 -44,64 97,21 421,32 514,08 181,97 15,83 Sumber: BPS, 2023 Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing produk hortikultura selama tahun 2023, yaitu: a. melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura, dengan melakukan kegiatan: 1) pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi 2) promosi produk hortikultura melalui gelar hilirisasi UMKM, promosi di berbagai kegiatan umum masyarakat, Pekan Nasional Petani Nelayan Indonesia 2023 3) menyelenggarakan kontak bisnis untuk mempertemukan para produsen dengan pelaku usaha hortikultura b. membuka akses pasar nanas ke Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan Koordinasi pembahasan, persiapan dan percepatan terkait akselerasi ekspor c. durian ke Tiongkok Koordinasi pembahasan, persiapan dan percepatan terkait akselerasi ekspor mangga ke Jepang Sinergi dan koordinasi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri Menyelenggarakan business matching untuk menghasilkan beberapa kesepakatan untuk potensi ekspor, yang menghasilkan 8 Letter of Intent (LoI) Tambahkan informasi upaya yang dilakukan d. e. f. 3. Ekspor Komoditas Perkebunan Komoditas perkebunan merupakan komoditas andalan ekspor pertanian, karena menjadi penyumbang terbesar pada nilai ekspor pertanian yang bahkan didominasi oleh ekspor kelapa sawit. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekspor, komoditas perkebunan hanya tumbuh sebesar 4,17%, hal ini disebabkan terdapat beberapa komoditas yang terkontraksi cukup besar seperti komoditas jambu mete, vanili, karet, lada, kelapa, teh, kelapa sawit, kopi, tembakau, kakao dan pala. Komoditas yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sagu, cengkeh, dan nilam. 118
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Rincian nilai ekspor komoditas perkebunan dapat dilihat pada tabel 39. Tabel 39. Perkembangan eskpor Komoditas Perkebunan No Komoditas Nilai Ekspor (000 USD) Pertumbuhan Nilai ekspor 2022-2023 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lada Pala Cengkeh Jambu Mete Kopi Kelapa Sawit karet kakao Kelapa Teh Nilam Tembakau Vanili Sagu 2019 147.343 138.024 111.537 182.675 883.123 16.801.686 3.654.931 1.198.735 890.810 92.347 116.055 201.976 69.610 3.277 2023 114.539 173.673 99.606 62.260 929.135 19.707.894 30.337.660 31.459.726 25.611.322 2.551.949 1.198.259 1.314.461 69.015 205.909 219.200 15.157 13.786 2020 160.388 158.420 176.540 149.748 821.932 2022 146.662 185.317 56.623 275.031 1.148.383 2021 166.751 198.114 96.054 114.910 858.558 4.122.650 1.206.775 1.650.422 89.158 135.141 213.408 39.930 2.467 3.246.592 1.244.184 1.171.840 96.323 113.834 195.919 60.248 2.861 3.650.667 1.259.655 1.715.645 89.902 166.385 266.026 22.954 4.114 21,90 -6,28 75,91 -77,36 -19,09 -18,59 -30,10 -4,87 -23,38 -23,23 23,75 -17,60 -33,97 235,09 Sumber: BPS, 2023 Peningkatan ekspor sagu disebabkan semakin meningkatnya pasar luar negeri untuk komoditas sagu seperti di Malaysia, Eropa dan USA. Selain sagu, nilam juga mengalami peningkatan ekspor karena nilam merupakan bahan baku untk pembuatan wewangian yang aman dan berkelanjutan, sehingga banyak memiliki peluang ekspor di pasar dunia. Cengkeh juga mengalami peningkatan ekspor karena tingginya permintaan pasar dunia, meskipun di tengah fenomena penurunan harga rempah-rempah dunia secara agregat. Berbagai kegiatan telah dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan nilai ekspor komoditas perkebunan diantara dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut : a. b. c. Pelaksanaan promosi bertaraf internasional seperti One Day with Indonesia Coffee, Fruit and Floriculture (ODICOFF) di Hyderabad, India yang merupakan negara tujuan ekspor utama produk perkebunan, dengan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Atase Perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan diaspora Indonesia Lobi perdagangan dengan negara mitra baru terutama negara non tradisional melalui diplomasi bilateral, terutama terkait perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) dalam menyepakati akses pasar per Harmonized System (HS), penurunan/reduksi tarif bea masuk, dan memberikan kemudahan perdagangan dalam penyelesaian hambatan non tarif Upaya strategis dalam pendataan dan informasi pasar negara ekspor melalui dokumen market intelligence yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar, standarisasi produk, kualitas produk, buyer potensial, dan lain-lain d. Melakukan kesepakatan kerjasama secara business to business (B to B) dalam bentuk business matching meeting dengan buyer luar negeri untuk terjadinya kesepakatan-kesepakatan pemasaran dengan produsen/ pelaku 119
Kementerian Pertanian Tahun 2023 usaha/petani di Indonesia, tentunya di bawah koordinasi KBRI/ Atase Perdagangan/Atase Pertanian dan melibatkan para dispora Indonesia e. Mengoptimalkan peran negoisasi perundingan dan misi dagang antara goverment to goverment (G to G) dan government to business (G to B) baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam organisasi internasional termasuk terlibat dalam setiap sidang/conference, seminar dan workshop pemasaran internasional Bimbingan teknis kepada para pelaku usaha dan petani yang berorientasi ekspor dalam meningkatkan kesadaran akan peningkatan kualitas, jaminan mutu dan standarisasi yang sesuai dengan standar negara mitra tujuan ekspor, serta penyampaian informasi dan regulasi secara kontinyu terutama kepada eksportir mikro kecil yang sering mengalami kendala akibat kurangnya infomasi untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku Optimalisasi peran KBRI, atase perdagangan, atase pertanian dan diaspora dalam meningkatkan brand image produk perkebunan Indonesia, sekaligus aktor dalam positive campaign untuk menggali peluang pasar dan menangkal hambatan atau isu-isu negatif terkait komoditas perkebunan Dukungan regulasi ekspor di tingkat pemerintah pusat seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka memfasilitasi pemasaran, penanganan hambatan ekspor, percepatan penyelesaian perundingan akses pasar luar negeri, dan pemenuhan persyaratan pasar di negara tujuan ekspor f. g. h. Sedangkan permasalahan ekspor perkebunan dan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan ekspor produk perkebunan tahun 2023 yaitu sebagai berikut : Tabel 40. Permasalahan dan Tindak Lanjut Ekspor Komoditas Perkebunan No Permasalahan Tindak Lanjut 1 Pemulihan pasca hantaman covid-19 belum sepenuhnya kembali pada kondisi sedia kala, apalagi sejumlah negara Eropa sebagai salah komoditas satu potensial perkebunan mengalami instabilitas pasokan energi yang akan mengancam keberlangsungan food security ekonomi dunia pasar Profiling pasar luar negeri untuk mendukung kebijakan dan program Direktorat Perkebunan Jenderal dalam rangka peningkatan ekspor sekaligus mencari alternatif pasar potensial tujuan ekspor perkebunan 2 Harga komoditas berfluktuasi akibat kendala pada distribusi dan logistik (khususnya kendala mahalnya kontainer itu kondisi dan geopolitik di Ukraina ditambah kondisi Palestina dan jalur laut merah yang terganggu stabilitasnya, juga dinamika iklim dan persoalan pasokan produk yang terbatas tidak diimbangi dengan shipping), selain Telah kerjasama mendorong perjanjian kerjasama akses pasar baru terutama pasar tradisional Afrika karena negara cenderung menerapkan hambatan non tarif yang merugikan negara produsen. Penyelesaian hambatan perundingan non bilateral yang lebih komprehensif dilakukan tarif melalui 120
4. Kementerian Pertanian Tahun 2023 No Permasalahan Tindak Lanjut 3 4 5 peningkatan produksi dan kenaikan jumlah penduduk Kebijakan negara tujuan ekspor dengan adanya hambatan tarif dan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri (proteksionisme sempit) masing-masing tantangan masih pengembangan ekspor ke depan Kenaikan sejumlah persyaratan dan standarisasi mutu tidak produk di pasar diimbangi dengan perbaikan kualitas produk perkebunan dalam negeri di tingkat petani dan pelaku usaha Kurangnya pengetahuan SDM pelaku usaha dan petani terkait kebijakan ekspor, ekspor, standardisasi internasional, mutu perdagangan isu strategis produk, kemasan dan lainnya menjadi dan rigidnya luar negeri terutama regional Penguatan misi dagang dan pameran internasional dengan target positive campaign dan branding komoditas untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial melalui pendekatan Penyelesaian perjanjian kerjasama bilateral yang masih pending review request offer terutama komoditas trade agreement) sifatnya (preferential Peningkatan pembinaan SDM pelaku usaha dan petani melalui koordinasi dengan Dinas di daerah, terkait kebijakan standardisasi ekspor, perdagangan internasional, mutu produk, perizinan berusaha, pascapanen, dan pengolahan hasil perkebunan ekspor, Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan Komoditas peternakan merupakan komoditas yang rata-rata pertumbuhan komoditas unggulan ekspornya terkontraksi sebesar 17,37%. Pertumbuhan ekspor komoditas peternakan strategis, dari 5 hanya 2 jenis yang terkontraksi yaitu obat hewan, hewan hidup, sedangkan komoditas lainnya yaitu, produk hewan pangan, produk hewan non pangan serta benih dan bibit ternak bernilai positif. Pertumbuhan tertinggi yaitu benih dan bibit ternak yang nilai pertumbuhannya senilai 86,8%. Secara rinci ekspor komoditas peternakan dapat dilihat pada tabel 41. Tabel 41. Perkembangan eskpor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan No Komoditas Nilai Ekspor (000 USD) Pertumbuhan Nilai ekspor 2022-2023 (%) 1 2 3 4 5 Obat Hewan Hewan Hidup Hasil Ternak Produk hewan non pangan Benih dan bibit ternak. 2019 179.626 65.904 646.978 141.183 2.196 2020 136.322 80.416 883.136 139.391 1.548 2021 172.856 61.863 2023 2022 87.673 162.592 27.184 63.934 894.873 1.014.915 1.063.612 175.819 193.294 198.491 1.057 1.974 2.156 46,08 -57,48 4,80 2,69 9,23 Sumber: BPS, 2023 Komoditas peternakan memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian untuk komoditas hasil ternak, produk hewan non pangan dan benih dan bibit ternak, sedangkan komoditas obat hewan dan hewan hidup mengalami kontraksi cukup tinggi. 121
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Pertumbuhan nilai ekspor beberapa komoditas peternakan dan kesehatan hewan diantaranya dipengaruhi oleh beberapa hal berikut, yaitu: a. Terbukanya pasar ekspor unggas ke Singapura setelah sebelumnya dipasok oleh Malaysia pada pertengahan tahun 2022. Hingga Desember 2023 pihak Singapore Food Agency (SFA) telah melakukan audit ke 8 unit usaha perunggasan yang sudah dan akan melakukan ekspor ke Singapura. b. Adanya peningkatan nilai ekspor produk pangan terutama produk telur yang peningkatan nilai ekspornya mencapai 589,86% jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 2022. c. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditi dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara. Berbagai kegiatan yang mendukung keberhasilan peningkatan beberapa komoditas ekspor peternakan dan kesehatan hewan, yaitu: a. Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor. b. Pendampingan pelaku usaha ekspor dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan di 15 provinsi dan 9 UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan. c. Pendampingan kepada para pelaku usaha baik skala industri maupun UMKM yang memiliki potensi ekspor d. Fasilitasi akses pasar ekspor kepada pelaku usaha e. Sinergitas dan koordinasi dengan instansi strategis untuk penambahan negara mitra dagang f. Meningkatkan volume ekspor melalui koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para stakeholder termasuk pelaku ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K) g. Peningkatan frekuensi pengiriman yang didukung dengan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi ekspor. 122
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Pertanian Dalam konteks pembangunan pertanian, penelitian merupakan salah satu satu faktor yang penting bagi kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi perubahan perilaku petani, peningkatan produksi, efektivitas dan efisiensi usaha tani bahkan ketepatan sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian pun tergantung dari sejauh mana kemajuan penelitian di suatu negara. Pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan-persoalan mendasar seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan permintaan pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan pembibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta masih rawannya ketahanan pangan dan energi. Dengan masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan. Peran penelitian menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut, terutama penyediaan benih dan bibit unggul bermutu, teknik budi daya yang lebih maju dan inovasi teknologi prosesing yang makin beragam yang dapat meningkatkan nilai tambah dan metode alih inovasi teknologi yang cepat dari teknologi yang tepat guna. Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur dari pencapaian indikator: Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi. 123
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 3. IKU 11 Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Target 85% Realisasi 85,22% % Capaian 100,26 % Sangat Berhasil Inovasi dan teknologi pertanian berperan penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas usahatani sehingga berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang salah satunya dindikasikan dari meningkatkanya ketahanan pangan rumah tangga petani. Hasil penelitian/pengkajian teknologi pertanian akan memberikan manfaat bagi petani apabila komponen teknologi yang dihasilkan diterapkan petani dalam pengelolaan usahataninya. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakikatnya adalah proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective) dan keterampilan (psychomotoric) petani dalam kegiatan usahataninya guna meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerapan teknologi pertanian adalah pentingnya peran diseminasi teknologi pertanian kepada petani melalui berbagai saluran/media (media elektronik, media cetak, dan media interpersonal) dan metode penyuluhan pertanian yang tepat. Diseminasi inovasi dan teknologi pertanian merupakan kegiatan penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian spesifik lokasi. Diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi inovasi dan teknologi hasil penelitian dan pengkajian melalui berbagai kegiatan komunikasi, promosi, dan komersialisasi serta penyebaran paket teknologi unggul yang dibutuhkan. Proses penyebarluasan inovasi dan teknologi hasil pengkajian yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara 124 rganic dan berusahatani untuk peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan perbaikan kesejahteraan petani yang diupayakan melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai jembatan dalam penyebarluasan/ diseminasi inovasi dan teknologi hasil penelitan dan kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di pusat maupun daerah atau sumber lainnya kepada petani. dan mendiseminasikan inovasi serta teknologi pertanian kepada petani agar mereka mau dan mampu mengadopsi teknologi pertanian sehingga mampu meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian salah satunya diindikasikan Penyuluh Pertanian berperan penting dalam memperkenalkan 124
Kementerian Pertanian Tahun 2023 dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta adopsi inovasi dan teknologi pertanian sehingga terjadinya peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya dalam berusahatani. Berkenaan dengan hal itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Petani yang menerapkan teknologi dengan target 85% dari total jumlah petani secara nasional yang tergabung dalam kelompok tani dan terekam dalam Aplikasi Simluhtan. Berdasarkan Aplikasi Simluhtan per 31 Desember 2022, jumlah petani yang tergabung dalam poktan sebanyak 22.957.352 petani. Sementara, berdasarkan hasil perhitungan terhadap capaian realisasi petani yang menerapkan teknologi pertanian secara kumulatif pada tahun 2023 yaitu sebanyak 19.563.537 petani (85,22%). Teknologi pertanian yang diterapkan oleh petani merupakan teknologi spesifik lokasi, sesuai dengan kebutuhan petani, mudah dipahami dan diterapkan oleh petani, dan didiseminasikan oleh penyuluh pertanian Jenis teknologi tersebut, meliputi: 1) sistem tanam Jajar Legowo (Super, 4;1, 2:1); 2) pemupukan berimbang; 3) pembuatan dan penggunaan pupuk 125rganic/kompos/hayati dan pestisida nabati; 4) Benih Varietas Unggul Baru (VUB); 5) pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu; 6) penerapan biodekomposer; 7) teknik budidaya organic; 8) pengelolaan tanah sempurna; 9) pemilahan benih menggunakan larutan ZA; 10) penggunaan perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS); 11) mekanisasi pertanian; 12) penggunaan bibit usia muda; 13) Kalender tanam; 14) penggunaan perangkat uji tanah sawah; 15) Pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK); 16) Teknologi irigasi intermittent; dan 17) Alternate Wetting and Drying (AWD). Adapun pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula: = kerja penyuluh pertanian) 100% (∑ Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian)/∑ total petani di wilayah Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi Tahun 2023, sebagai berikut: = (19.563.537/22.957.352) x 100% = 85,22% Nilai persentase capaian kinerja Januari -Desember 2023 yaitu = (85,22/85) x 100% = 100,26% (sangat berhasil) Pencapaian keberhasilan penerapan teknologi pertanian oleh 19.563.537 petani (85,22%) sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan penyuluhan pertanian yang berperan sebagai jembatan dalam diseminasi inovasi teknologi pertanian kepada petani untuk meningkatkan kualitas pelaku utama dan mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani. Berbagai kegiatan dan metode penyuluhan pertanian telah diterapkan untuk meningkatkan jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian, 125
Kementerian Pertanian Tahun 2023 diantaranya yaitu: 1) pengawalan dan pendampingan, bimbingan teknis (bimtek) serta diseminasi teknologi pertanian oleh penyuluh pertanian yang difasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP), dan 2) kegiatan percontohan penerapan teknologi pertanian melalui Metode Sekolah Lapang (SL), dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1. Pengawalan dan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian oleh Penyuluh Pertanian Penyuluh Pertanian merupakan penghubung utama dalam proses transfer teknologi pertanian kepada petani/poktan. Oleh karena itu, salah satu kewajiban Penyuluh Pertanian adalah melakukan kegiatan pengawalan dan pendampingan serta diseminasi inovasi teknologi pertanian kepada petani binaannya melalui berbagai metode penyuluhan pertanian dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian secara mandiri sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya. Dalam mendukung operasional kegiatan penyuluhan pertanian, maka penyuluh pertanian difasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) setiap bulannya selama 12 bulan. Output dari kegiatan pengawalan dan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian oleh Penyuluh Pertanian yang difasilitasi BOP pada tahun 2023 adalah meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak 1.114.295 petani. Sementara, data jumlah petani yang menerapkan teknologi sampai dengan tahun 2022 mencapai 17.014.500 petani. Sehingga secara kumulatif jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian hingga tahun 2023 yaitu 18.128.795 petani. Gambar 29. Kegiatan Pengawalan dan Pendampingan serta Diseminasi Teknologi Pertanian oleh Penyuluh Pertanian kepada Petani. 126
Kementerian Pertanian Tahun 2023 2. Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian melalui Kegiatan Sekolah Lapang (SL) Sekolah Lapang (SL) merupakan proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya yang ada secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatani lebih efisien berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. Kegiatan Sekolah Lapang (SL) sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang efektif bagi petani, karena menerapkan metode pembelajaran bagi orang dewasa (andragogi) yang dipandu oleh Penyuluh Pertanian maupun petani. Dalam kegiatan SL, petani/poktan melakukan rembug tani untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam usahatani dan menyusun solusi atas permasalahannya serta menyusun rencana pembelajaran (waktu, tempat, materi, narasumber/fasilitator, dll). Pada tahapan pembelajaran, para petani melakukan kursus tani yang dipandu oleh tim pemandu (penyuluh pertanian/petani maju, dll). Selanjutnya, dilakukan kegiatan Hari Temu Lapang (Farmer Field day/FFD) sebagai ajang untuk tukar menukar dan penyebarluasan informasi antara petani, penyuluh pertanian, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya tentang hasil kegiatan SL agar petani lainnya dapat mengikuti dan menerapkan teknologi yang diajarkan pada kegiatan SL tersebut. Pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang (SL) tahun 2023 bersumber dari anggaran APBN melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi dengan tematik Pertanian Organik dan anggaran PHLN melalui Proyek SIMURP (Strategic Irrigation Modernization Urgent Rehabilitation Project) dengan tematik pertanian cerdas iklim/climate smart agriculture (CSA), dengan rincian sebagai berikut: a. Sekolah Lapang (SL) Tematik Pertanian Organik Pelaksanaan kegiatan SL tematik pertanian organik tahun 2023 dilaksanakan di 1.020 poktan/demplot, 102 BPP dan 33 provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong petani dapat memproduksi pupuk organik/pupuk hayati/pembenah tanah/pestisida alami secara mandiri serta menggalakkan pemanfaatannya sebagai solusi terhadap permasalahan kenaikan harga pupuk. Materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk teori dan praktik yang meliputi: (1) pembuatan pupuk organik (padat dan cair); (2) pupuk hayati dengan menggunakan mikroorganisme lokal (MOL); (3) pembenah tanah biochar dengan memanfaatkan sekam padi; dan (4) pestisida alami. 127
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Gambar 30. Aktivitas SL Tematik Genta Organik Output kegiatan SL Tematik Pertanian Organik tahun yaitu 11.729 petani mampu membuat pupuk organik, pembenah tanah, pupuk dan pestisida nabati serta mampu menerapkan teknologi pertanian organik tersebut di lahan usahataninya. Gambar 31. SL tematik di lokasi Genta Organik tahun 2023 b. Sekolah Lapang (SL) Penerapan Teknologi Climate Smart Agriculture (CSA) di lokasi SIMURP Kegiatan Sekolah Lapang (SL) penerapan penerapan Teknologi Climate Smart Agriculture (CSA) dilaksanakan di 114 BPP, 24 kabupaten, dan 10 provinsi lokasi SIMURP. Kegiatan SL ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam penerapan teknologi CSA sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi perubahan iklim global. 128
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Materi pembelajaran SL CSA, meliputi: 1) Teknologi hemat air melalui teknologi Irigasi Intermiten dan Alternate Wet and Drying (AWD); 2) Penggunaan benih unggul, rendah emisi, dan tahan dampak perubahan iklim; 3) Penggunaan pupuk berimbang dengan alat uji tanah untuk lahan sawah untuk penentuan dosis pupuk dasar (P dan N dan K); 4) Penggunaan Organik /Pembuatan Pupuk Organik/MOL (penggunaan kembali jerami untuk kompos di lokasi); 5) Penetapan waktu tanam berdasarkan kalender tanam (KATAM); 6) Menggunakan Teknologi Jajar legowo (bibit muda, penggunaan 2-3 biji/lubang tergantung lokasi tertentu; 7) Implementasi Pengendalian Hama Terpadu (Pestisida Nabati); dan 8) Kegiatan pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di lapangan. Kegiatan penerapan teknologi CSA tahun 2023 yaitu 71.631 petani mampu membuat dan menerapkan 7 (tujuh) teknologi CSA di lahan usahataninya. Menjelaskanmengenaipengertian, maksuddantujuan, keluarandanmanfaatdenganpara stakeholder di desa, kecamatandanpetaniPertemuan persiapan di tingkat kecamatan;1.Pertemuan persiapan di tingkat desa ;2.Pertemuanpersiapandi CSA;4.Pola Pelaksanaan SL Tematik CSA Padibaikdarilokasiyang dijadikandemplot, waktu, pelakuyang pembelajarandilaksanakanselama4 Dalampelaksanaannya, kelompok, dansetiapsub kelompokterdiridari5-6 orang. Untukmenjagamutupembelajarandi LaboratoriumLapang(LL), lama 3-4 jam efektif. b. PadiPenggunaanbahanorganik/ membuatpupukorganik/MOLc. tanamanpadi. lokasiLaboratoriumLapangdandi lahanpraktekpetaniyang merupakanareal SekolahLapang. PelaksanaanCSATujuanFFD : adadisekitarlokasidemplot, kepadapetanidanmasyarakat. untukmenerapkanteknologiCSA secaraswadaya. DUKUNGAN PENYULUH DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI CSA SIMURP Menjelaskanmengenaipengertian, maksuddantujuan, keluarandanmanfaatdenganpara stakeholder di desa, kecamatandanpetaniPertemuan persiapan di tingkat kecamatan;1.Pertemuan persiapan di tingkat desa ;2.Pertemuanpersiapandi CSA;4.Pola Pelaksanaan SL Tematik CSA Padibaikdarilokasiyang dijadikandemplot, waktu, pelakuyang pembelajarandilaksanakanselama4 Dalampelaksanaannya, kelompok, dansetiapsub kelompokterdiridari5-6 orang. Untukmenjagamutupembelajarandi LaboratoriumLapang(LL), lama 3-4 jam efektif. b. PadiPenggunaanbahanorganik/ membuatpupukorganik/MOLc. tanamanpadi. lokasiLaboratoriumLapangdandi lahanpraktekpetaniyang merupakanareal SekolahLapang. PelaksanaanCSATujuanFFD : adadisekitarlokasidemplot, kepadapetanidanmasyarakat. untukmenerapkanteknologiCSA secaraswadaya. DUKUNGAN PENYULUH DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI CSA SIMURP Gambar 32. Kegiatan SL Penerapan Teknologi CSA tahun 2023 129
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Secara kumulatif, capaian jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian melalui kegiatan Sekolah Lapang (SL) hingga tahun 2023 sebanyak 1.434.742. Dalam penerapan teknologi pertanian sangat penting dalam meningkatkan produktivitas usahatani yang berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penerapan teknologi sangat dipengaruhi oleh diseminasi teknologi karena pada hakikatnya merupakan proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective) dan keterampilan (psychomotoric) petani dalam kegiatan usahataninya. Diseminasi sebagai proses penyebaran teknologi (hasil penelitian dan pengkajian) yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru sangat berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusahatani. Penerapan teknologi pertanian berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tepatnya peran penyuluh pertanian sebagai fasilititator dan inovator dalam melakukan diseminasi/penyebaran teknologi pertanian kepada petani. Penyuluh pertanian sebagai inovator berperan dalam penyebarluasan inovasi dan teknologi kepada petani melalui berbagai media dan metode penyuluhan pertanian sehingga outputnya adanya perubahan perilaku, sikap dan keterampilan petani dalam menerima serta menerapkan teknologi pertanian. Dengan penyebarluasan teknologi pertanian yang masif dan intensif oleh penyuluh pertanian kepada petani melalui berbagai kegiatan penyuluhan pertanian maka diinformasikan bahwa pada Tahun 2023 teknologi pertanian pada sebanyak 19.563.637 petani dapat menerapkan usahataninya. Beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya realisasi persentase petani yang menerapkan teknologi sebesar 85,22%, antara lain adanya upaya dan dukungan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian dalam penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di pusat dan daerah melalui: 1. 2. Kegiatan Sekolah Lapang (SL) sebagai wadah/tempat pembelajaran dan diseminasi teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh poktan dengan sumber anggaran dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi serta Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui proyek SIMURP. Dukungan fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) selama 12 bulan bagi Penyuluh Pertanian untuk mengoptimalkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan peran serta tugasnya sebagai: a. b. Inovator dan edukator dalam penyebarluasan/diseminasi teknologi pertanian kepada poktan dan petani binaannya Fasilitator dalam memfasilitasi petani mengidentifikasi permasalahan usahataninya serta dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan program Kementerian Pertanian di wilayahnya 3. Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh secara daring. 130
4. Kementerian Pertanian Tahun 2023 Gambar 33. Kegiatan Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh secara daring Diseminasi/penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian secara online/daring melalui: a. Acara "Ngobrol Asyik" (Ngobras) yang dilaksanakan setiap hari Selasa yang sudah terselenggara sebanyak 47 episode. Acara "Ngobrol Asyik" (Ngobras) on The Spot (OTS) yang sudah terselenggara sebanyak 10 episode. b. c. Ngobras On The Spot merupakan salah satu bentuk digitalisasi penyuluhan petanian. Guna mendukung operasional Ngobras On The Spot, maka diperlukan sebuah unit mobil yang dilengkapi sarana dan prasarananya. Maka dibuatlah sebuah mobil yang disebut Mobil Ngobras On The Spot. Gambar 34. Kegiatan Ngobras on The Spot 131
Kementerian Pertanian Tahun 2023 d. Mentan Sapa Penyuluh dan Petani (MSPP) Gambar 35. Kegiatan Mentan Sapa Penyuluh dan Petani 5. Penguatan media dan materi penyuluhan pertanian yang disajikan melalui: a. Website Cyber Extension yang merupakan mimbar penyuluhan pertanian untuk pelayanan data serta penyampaian materi dan informasi pertanian khususnya dalam membantu memperlancar dan mempermudah fasilitasi materi kepada penyuluh pertanian dan petani. Materi penyuluhan yang tersedia sebanyak 280 materi b. Media cetak: Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya dengan alokasi pembiayaan dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi 6. Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah 7. dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian; Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi melalui anggaran Proyek IPDMIP Namun dalam upaya pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian" terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1. 2. 3. Disahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyebabkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak satu komando, baik dalam perencanaan hingga implementasinya di kabupaten/kota dan provinsi. Menurut UU Otonomi Daerah bahwa penyuluh pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan belum semua Pemerintah Daerah memiliki perhatian besar terhadap penyuluhan pertanian, bahkan ada daerah yang menganggap pertanian bukan prioritas; Berkurangnya dukungan anggaran dari Pemerintan Pusat untuk kegiatan penguatan BPP, penguatan kapasitas kelembagaan petani, Kelembagaan Ekonomi Petani serta penerapan/penguatan metode penyuluhan pertanian; Ketersediaan peralatan dan infrastrutkur pendukung kegiatan penyuluhan pertanian masih belum memadai, terutama sarana dan prasaran di Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian di kecamatan; (KEP) dan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian 132
Kementerian Pertanian Tahun 2023 4. Berkurangnya jumlah penyuluh pertanian ASN dan THL-TB di 34 propinsi. Dalam menyikapi permasalahan -permasalahan tersebut, bebrapa strategi Solusi yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, antara lain: 1. Mengoptimalkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan K/L lainnya dalam upaya penguatan penyelenggaraan penyuluh pertanian. Digitalisasi penyuluhan pertanian untuk efektivitas dan efisiensi diseminasi inovasi, informasi dan materi penyuluhan pertanian melalui fasilitasi sarana IT bagi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui anggaran APBN serta PHLN (SIMURP dan IPDMIP). Selanjutnya, menyelenggarakan webinar "Menteri Sapa Petani dan Penyuluh" (MSPP) dan Ngobrol Asyik Penyuluhan (NGOBRAS) secara online yang dilakukan secara rutin dan intensif sebagai upaya meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian dan petani terhadap program-program Kementerian Pertanian Bimbingan teknis dan pelatihan bagi penyuluh pertanian dan petani untuk mengupayakan peningkatan kapasitas penyuluh dan petani bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP; 2. 3. 4. Mengoptimalkan koordinasi dengan yang membidangi perencanaan serta anggaran di BPPSDMP terkait sinergitas dan keselarasan antara target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dukungan anggaran. 5. Mendorong percepatan pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) tema Genta Organik di 33 provinsi untuk meningkatkan motivasi dan perubahan sikap petani dalam menerapkan teknologi. 6. Mendorong penyuluh pertanian dalam diseminasi teknologi pertanian dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap output kegiatan tersebut. 133
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian Nasional Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang- bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Sumberdaya manusia pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan Pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya dilapangan sehingga dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraannya. Disamping itu juga berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian. terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Kementerian Pertanian bertanggung jawab Sasaran Strategis Kementerian Pertanian keempat adalah Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani Nasional yang keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja, yaitu (1) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dan (2) Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya. 134
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 4. IKU 12 Persentase SDM Pertanian Yang Meningkat Kapasitasnya Target 85% Realisasi 88,98% % Capaian 104,68% Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dilakukan melalui data peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan. Cara perhitungan adalah sebagai berikut: Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dilakukan melalui data peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan. Cara perhitungan adalah sebagai berikut : Nilai rata-rata dari: ∑ 𝐒𝐃𝐌 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐡𝐚𝐧 ∑ 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐃𝐌 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐢𝐤𝐮𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝑥 100% Dalam mengumpulkan data SDM yang mengikuti Pelatihan dan SDM Pertanian yang menerapkan Materi Pelatihan digunakan aplikasi Elektronik Pemantauan Indikator Kinerja (EPIK) yang bisa diakses oleh peserta pelatihan yang telah memiliki akun pada link yang mempunyai tampilan beranda seperti yang ditunjukkan pada gambar 36. Gambar 36. Tampilan Beranda Epik Puslatan Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dimaksudkan adalah realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan. Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan materi pelatihan dapat dilihat pada tabel 42. 135
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 42. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Tahun 2023 NO SATKER ∑ SDM yang mengikuti pelatihan ∑SDM yang menerapkan Materi pelatihan 1 BBPMKP CIAWI 919 896 2 BBPKH CINAGARA 1189 1083 3 BBPP LEMBANG 694 646 4 BBPP KETINDAN 741 741 5 BBPP BATU 916 845 6 BBPP BATANGKALUKU 8078 7014 7 BBPP BINUANG 790 718 8 BBPP KUPANG 703 607 9 BPP JAMBI 510 479 10 BPP LAMPUNG 2357 2006 TOTAL 16.897 15.035 Berdasarkan Tabel 41 diperoleh data jumlah SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan sebanyak 15.035 orang, sedangkan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pertanian sebanyak 16.897 orang. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2023 adalah : = (15.035 / 16.897) x 100% = 88,98% Presentase capaian kinerja dihitung dari: = (88,98 / 85) X 100 = 104,68% (sangat berhasil) Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan tahun 2023 adalah 85% dengan realisasi 88,98%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah 104,69% (sangat berhasil). Langkah untuk mencapai keberhasilan persentase peningkatan SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dilakukan dengan cara: 1. Identifikasi kebutuhan pelatihan; Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik harus dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar 136 % 97,50 91,08 93,08 100,00 92.25 86,83 90,89 86,34 93,92 84,68 88,98
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK). 2. Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat Metodologi pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta pelatihan yang akan dilatih. Metodologi pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogy), Experiential Learning Cycle (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktek, magang, bermain peran, dan/atau penugasan. Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing- masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, sasaran, mata pelatihan; dan silabus. Selain penyusunan kurikulum juga disusun silabus pelatihan. Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi pelatihan; dan perkiraan waktu pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran. 3. Profesionalisme ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara) Penetapan ketenagaan pelatihan didasarkan pada kesesuaian kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat pelatihan bagi pelatih di bidangnya. 4. Prasarana dan sarana pelatihan yang mendukung; Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang pelatihan. 5. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan Peserta yang aktif dalam pengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka sharing experience Selain upaya, dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ditemukan beberapa kendala dan upaya penanggulangannya sebagai berikut: 1. Masih terkendalanya aplikasi epik oleh purnawidya pelatihan baik terkait dengan system aplikasinya ataupun jaringan di lokasi purnawidya. Terkait dengan system aplikasi EPIK yang sampai saat ini belum dapat mengakomodir peserta pelatihan 137
Kementerian Pertanian Tahun 2023 2. 3. 4. 5. dengan NIK sama yang mengikuti lebih dari 1 kali jenis pelatihan sehingga Peserta dengan NIK yang sama tidak bisa menginput hasil penerapan materi pelatihan lebih dari satu pelatihan di aplikasi EPIK. Upaya yang dilakukan, bagi purnawidya pelatihan dengan NIK yang sama menyampaikan hasil penerapan materi pelatihan secara manual. Identifikasi Kebutuhan pelatihan (IKP) belum dilakukan secara maksimal, ini terkendala dengan tidak adanya anggaran khusus untuk melakukan IKP secara langsung ke calon peserta pelatihan. Upaya yang dilakukan adalah bekerjsama dengan instansi pengirim untuk melakukan IKP calon peserta pelatihan. Perubahan yang dinamis terhadap peningkatan produksi dan peningkatan pendaptan petani belum sepenuhnya didukung oleh perubahan petunjuk pelaksanaan pelatihan untuk mendukung peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani sehingga acuan pelaksanaan pelatihan masih mencau pada juklak yang sudah ada. Upaya penanggulangannya adalah dengan menyesuaikan kearifan local pada materi pelatihan disesuaikan dengan juklak yang ada. Peningkatan profesionalisme fasilitator dan ketenagaan pelatihannya masih perlu ditingkatkan, ini terkendala karena tidak ada angaran khusus untuk peningkatan profesionalisme fasilitator dan ketenagaan pelatihan lainnya. Upaya yang dilakukan, peningkatan profesionalisme dilakukan secara individu/mandiri. Dukungan sarana pembelajaran belum sepenuhnya dapat menunjang pelatihan yang ada, upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sarana pembelajaran yang tersedia di UPT Pelatihan. 138
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 4. IKU 13 Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkat Kapasitasnya Target 21% Realisasi 21,06% % Capaian 100,29% Sangat berhasil Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya merupakan poktan/gapoktan yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Secara umum, pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahataninya, memberdayakan kelompoktani (Poktan) dan Gabungan kelompoktani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian dipedesaan. Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani, berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi yang dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani. Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas. 139
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Gambar 37. Transformasi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tujuan Pembentukan KEP, antara lain : 1. Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan; Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan; 2. 3. Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan; 4. Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani; 5. Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi; 6. Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani; 7. Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran. 8. Indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan bentuk Koperasi Tani, Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP). IKU Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya tahun 2023 ditargetkan mencapai 21% dari jumlah Gapoktan yang terdata dalam aplikasi SIMLUHTAN tahun 2022, yaitu sebanyak 13.557 KEP dari 64.555 gapoktan (meningkat 1% dari tahun 2022). Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2023 secara kumulatif mencapai 13.596 KEP (21,06%). Adapun capaian kinerja utama "Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya" diukur dengan formula pengukuran: 140
Kementerian Pertanian Tahun 2023 =(∑Kelembagaan Ekonomi Petani) / (∑Total Kelembagaan Gapoktan) x 100% Berdasarkan formula pengukuran IKU tersebut, capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada pada bulan Desember 2023, yaitu : 1. Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sampai dengan Bulan Desember 2023, sebagai berikut = = Persentase capaian kinerja untuk Bulan Desember 2023 adalah : = = (13.596/64.555) x 100% 21,06% 2. (21,06/21) x100 100,29% (sangat berhasil) Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada Bulan Desember tahun 2023 adalah 21,06 % dari target 21% pada Bulan Desember 2023. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah 100,29% (sangat berhasil). Pencapaian keberhasilan persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2023 (21,06%) dipengaruhi oleh dukungan kegiatan pengawalan dan pendampingan korporasi yang berada di Pusat Penyuluhan Pertanian. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain: 1. Mendorong Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan secara rutin kepada kelembagaan petani di wilayah kerjanya untuk peningkatan kapasitasnya agar dapat ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi: a. Melakukan identifikasi poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu: • Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar • Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya; • Memiliki rencana usaha; • Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha; • Telah membangun jejaring pengembangan usaha; • Telah membangun kemitraan usaha. b. Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi; c. Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi: • Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani; • Manfaat kelembagaan ekonomi petani; • Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani; • Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi 141
Kementerian Pertanian Tahun 2023 kelembagaan ekonomi petani; Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris. 2. 3. 4. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cyber extension dan media cetak (Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2022; Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu. Peningkatan sinergitas dengan unit kerja lingkup Badan Penyuluhan dan (BPPSDMP) dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani. Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP, yaitu: 1. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari APBN dan APBD; Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP; Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan, pemasaran dan mitra; Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya; Kelembagaan Ekonomi Petani belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena belum mampu mengakses sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar. 2. 3. 4. 5. 142
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SASARAN STRATEGIS 5 (SS 5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif Dan Efisien Serta Anggaran Yang Akuntabel Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2021-2024.Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. RB Kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 merupakan periode ke tiga yang ditandai dengan terbitnya Permentan RB Nomor 25 tahun 2021. Dengan ditetapkannya Permentan RB nomor 25 tahun 2021 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan ditetapkannya PermenPANRB Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi. Selanjutnya pada tahun 2023, diterbitkan: (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, (2) Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi RB Tahun 2023, dan (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, sehingga terdapat perubahan atas pelaksanaan reformasi birokrasi. 143
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 5. IKU 14 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Target 82,21 Realisasi 79,64 % Capaian 96,87% Berhasil Mengacu pada: (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, (2) Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi RB Tahun 2023, dan (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka terdapat perubahan evaluasi dan pengukuran kinerja indikator RB. Komponen penilaian evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023-2024 menggunakan dua pendekatan yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Secara rinci, komponen penilaian evaluasi RB untuk tahun 2023-2024 dapat ditunjukkan pada Gambar 38. Gambar 38. Komponen Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 Pada tahun 2023, dalam upaya mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan Reformasi Birokrasi Berdampak, Kementerian Pertanian menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari 24 kegiatan utama, yaitu: 1 2 Penyederhanaan Birokrasi Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi ASN 13 Pelaksanaan data statistik sektoral 14 Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE 15 Penguatan Pengelolaan Keuangan 4 5 Kementan Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi 16 Penataan Jabatan Fungsional (JF) Pelaksanaan pelayanan publik digital 17 Penguatan Manajemen talenta dan Aset ASN 144
Kementerian Pertanian Tahun 2023 6 Pembangunan ZI di unit kerja 18 Pelaksanaan Learning of Development serta digital mindset ASN 7 Penguatan implmentasi SPIP 19 Pelaksanaan transformasi digital ASN 8 9 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat Penguatan upaya pencegahan korupsi 20 Pengelolaan pegawai ASN berbasis digital 21 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 10 Pelaksanaan tata kelola kebijakan 22 Penguatan Sistem Merit publik 11 Pelaksanaan pembentukan peraturan 23 Pelaksanaan Core Values ASN perundang-undangan 12 Pelaksanaan arsip digital 24 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Proses evaluasi RB dilaksanakan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan utama yaitu evaluasi perencanaan RB dan evaluasi pelaksanaan RB. Evaluasi perencanaan RB dilakukan untuk memastikan road map dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan K/L/D. Evaluasi pelaksanaan RB dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam road map dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di internal Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Internal Instansi, yang dalam hal ini untuk lingkup Kementerian Pertanian, evaluasi internal RB dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal. Proses evaluasi internal RB Kementerian Pertanian tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal pada bulan Oktober 2023. Hasil penilaian tersebut disampaikan melalui Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2023 Nomor. B.3840/OT.240/G/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023. Evaluasi internal dilakukan melalui konfirmasi, klarifikasi, telaah dan analisis, serta diskusi/ wawancara dengan penanggungjawab kegiatan utama RB untuk memastikan kesesuaian (relialibility) dan kebenaran (validity) dokumen (evidence) guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di Kementerian Pertanian termasuk Sekretariat Jenderal. Untuk nilai RB tematik, pihak internal Kementerian Pertanian tidak melakukan evaluasi. Penilaian RB Tematik meliputi program/kegiatan: 1. 2. 3. Pengentasan Kemiskinan; Peningkatan Investasi; Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting; 145
Kementerian Pertanian Tahun 2023 4. 5. Percepatan Prioritas Aktual Presiden dalam hal Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan Pengendalian Inflasi. Capaian kinerja atas indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2023 adalah sebesar 79,64 atau terealisasi 96,87% dari target. Nilai RB tersebut merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB tahun 2023, yang disampaikan oleh Kementerian PAN RB secara daring pada tanggal 6 Februari 2024 dan juga melalui portal Reformasi Birokrasi Nasional. Adapun rincian hasil nilai RB Kementan Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel 43. Tabel 43. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2023 No. Dimensi Nilai 1. RB General (skala 1-100) 74,73 2. RB Tematik (sakal 1-10) 4,91 Sumber: KemenPAN-RB, 2023 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,13 dari capaian tahun 2022 sebesar 79,51. Pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir dijabarkan pada gambar 39. Target Indeks RB Capaian Indeks RB 87,78 78,46 79,96 79,05 80,71 79,4 81,46 79,51 82,21 79,64 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 39. Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023 Meskipun terjadi peningkatan indeks RB Kementan tahun 2023, namun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Untuk itu perlu segera ditindaklanjuti terkait catatan dan rekomendasi dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Instansi Meso selaku penilai RB Kementerian sehingga nilai RB pada periode selanjutnya menjadi lebih baik. Catatan yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain: 146
Kementerian Pertanian Tahun 2023 1. Menyusun rencana aksi RB General dan/atau Tematik tahun 2024 dengan mencantumkan kegiatan utarma, target yang relevan, terukur, dan mengacu pada catatan rekomendasi hasil evaluasi RB Kementerian Pertanian tahun 2023; 2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan rencana aksi RB secara berkala (triwulanan dan tahunan). 1. RB General Hasil evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan utama menunjukkan capaian RB General Kementerian Pertanian sampai dengan Triwulan (TW) lll dengan rerata 80.43%, dengan uraian sebagai berikut: a. b. c. Seluruh kegiatan utama yang diamanatkan dalam Road Map RB Nasional telah ditetapkan dan dijabarkan pada Road Map RB Kementerian Pertanian. Road Map RB Kementerian Pertanian telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020 - 2024; Kementerian Pertanian telah melakukan Revisi lll Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 telah mengakomodir program-program strategis nasional yang dijabarkan dalam rencana aksi RB tematik dan RB general; Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB Kementerian Pertanian Tahun 2022. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan dalam operasionalisasi program/kegiatan strategis reformasi birokrasi sebagai berikut: a. b. c. Pohon kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi; Komitmen pimpinan dalam percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Kementerian Pertanian perlu dioptimalkan; Kualitas pelayanan publik belum dilakukan pemetaan dan dianalisis hasil (outcome) dan manfaat (benefit) yang dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder); d. Masih terdapat beberapa rencana aksi RB General yang belum didukung dengan anggaran yang memadai dan proporsional, antara lain: kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Kerja Lingkup Kementerian Pertanian, Rekonstruksi Kebijakan Kinerja ASN dan Evaluasinya; Sistem pengukuran akuntabilitas kinerja unit kerja lingkup Kementerian Pertanian belum terintegrasi dan pengelolaan berbasis sistem yang berbeda-beda. e. 147
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Hasil penilaian RB General Kementerian Pertanian secara rinci dapat disampaikan pada Lampiran 9. 2. RB Tematik Pelaksanaan refromasi birokrasi tahun 2023 dinilai juga pada aspek tematik yang telah ditentukan, yaitu: Pengentasan Kemiskinan; Peningkatan Investasi; Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting; Percepatan Prioritas Aktual Presiden dalam hal Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi. Salah satu kegiatan tematik yang juga dinilai pada evaluasi SAKIP adalah terkait pengentasan kemiskinan yang upayanya dilakukan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 yang selaras dengan amanat dan target Sustainable Development Goals (SDGs). Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan US$ 1,9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan konsep absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi terebut, pada Maret 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia diperkirakan mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Angka kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu pada periode Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Perkembangan kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan arah yang terus menurun sejak tahun 2014 - 2019. Tren ini kemudian terkoreksi pada tahun 2020 dan 2021 di mana angka kemiskinan ekstrem mengalami kenaikan yang diduga sebagai salah satu dampak adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Penghapusan kemiskinan ekstrem yang menjadi salah satu fokus pemerintah diinstruksikan pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 yang menargetkan kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024. Target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% ditargetkan lebih cepat dari rencana semula yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Sebagaimana Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dalam diktum ketiga angka 15, Menteri Pertanian mendapatkan penugasan/instruksi untuk: a. memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin ekstrem; b. menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani; dan c. melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka diperlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Tiga strategi utama yang diusung: (i) menurunkan beban pengeluaran, (ii) meningkatkan pendapatan, dan (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Intervensi berfokus pada perbaikan akurasi penyaluran dan konvergensi program lintas sektor dan Kementerian/Lembaga. Kementerian dan Lembaga harus memastikan intervensi 148
Kementerian Pertanian Tahun 2023 program terlaksana dan diterima penduduk miskin ekstrem dengan data sasaran dan target serta waktu yang jelas. Permasalahan umum yang dihadapi seluruh Kementerian/Lembaga dalam mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem adalah (a) belum adanya tagging/penandaan secara langsung dalam aplikasi Krisna Rencana Kerja (Renja KL) pada Kerangka Rincian Output (KRO) maupun Rincian Output (RO), (b) belum termanfaatkannya data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta (c) belum adanya instrumen/ alat ukur kontribusi kegiatan sektor pertanian terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah secara langsung. Untuk itu, sebagai prasyarat utama pelaksanaan kegiatan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem adalah dengan smeningkatkan kualitas pelaksanaan program, mengembangkan dan memutakhirkan basis data untuk pensasaran program, serta konvergensi program antar K/L dengan program daerah maupun non-pemerintah merupakan prasyarat utama. Strategi penghapusan kemiskinan esktrem memerlukan kerangka kebijakan dan intervensi yang tepat. Menurut Bappenas (2022) kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan saat ini adalah membagi intervensi menjadi kelompok besar, yaitu kebijakan dan program untuk menurunkan beban pengeluaran, kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan kebijakan dan program mengurangi kantong kemiskinan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang saling melengkapi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sektor pertanian diarahkan pada kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan. Dalam kelompok kebijakan peningkatan pendapatan antara lain adalah: (a) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana, (b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, (c) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan, (d) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, (e) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro. Dalam upaya melaksanakan strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di sektor pertanian, dilaksanakan melalui dynamic tagging. Dynamic Tagging adalah penandaan Rincian Output (RO) berdasarkan suatu isu tertentu (contoh: tagging kemiskinan ekstrem) yang tidak terbatas pada tematik anggaran pada siklus perencanaan dan penganggaran serta dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak terkait. Proses dynamic tagging dukungan upaya pengentasan kemiskinen ekstrem telah dilakukan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian sebesar awal Rp805.363.390.000,- yang terdiri dari 12 RO untuk tahun 2023 dan Rp891.499.532,-, untuk tahun 2024 sebagaimana Lampiran 10. Pertanian. Usulan Kementerian Pertanian 149
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Selanjutnya, berdasarkan: 1) rekomendasi rapat bersama KPK dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, agar Kementerian Pertanian dapat menambahkan kegiatan embung pertanian sebesar Rp78.460.000.000,- sebagai dukungan percepatan penghapusa kemiskinan ekstrem; dan 2) hasil konfirmasi ulang kegiatan K/L dalam mendukung capaian percepatan penghapusa kemiskinan ekstrem TA 2023 melalui Form Assessment Bappenas, Kementerian Pertanian mengajukan usulan perubahan dukungan Kementerian Pertanian untuk percepatan penghapusa kemiskinan ekstrem TA 2023 melalui surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Nomor B-1670/TI.050/A1/09/2023 tanggal 21 September 2023, hal Penyampaian Rincian Output Kegiatan Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sektor Pertanian. Usulan perubahan tersebut adalah adanya perubahan alokasi anggaran dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem lingkup Kementerian Pertanian dari semula Rp805.363.390.000,- menjadi Rp652.249.139.000,-. Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sektor pertanian diarahkan pada kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan yang ditandai pada 13 rincian output pada beberapa unit kerja eselon I Kementerian Pertanian. Realisasi kegiatan Kementerian Pertanian mendukung kemiskinan ekstrem tahun 2023 sebesar Rp648.599.139,- dengan sebesar Rp473.849.371,- atau sebesar 73,06%. Rincian alokasi anggaran, kegiatan dan realisasi kegiatan mendukung pengahapusan kemiskinan ekstrem lingkup Kementerian Pertanian dapat dilihat pada Lampiran 11. 150
Kementerian Pertanian Tahun 2023 SS 5. IKU 15 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian Target 92,36 Realisasi 93,91 % Capaian 101,68 % Sangat Berhasil Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan rangkaian proses yang meliputi pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja anggaran untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan pada tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I dan Satuan Kerja, yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan dilaporkan secara berjenjang melalui Aplikasi SMART Kementerian Keuangan Tahun 2023. Hasil penilaian evaluasi kinerja anggaran berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, dan tingkat satuan kerja. Oleh sebab itu, hasil penilaian evaluasi kinerja anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023 berupa Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023. Kebijakan mekanisme evaluasi kinerja anggaran dituangkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang kemudian pada tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana tertuang pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Peraturan terbaru ini merupakan Omnibus Law Penganggaran yang menggabungkan sebagian besar peraturan Kementerian Keuangan yang dianggap hampir sama dalam pelaksanaannya. Pada implementasinya, substansi PMK Nomor 62 Tahun 2023 dinilai terlalu global, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Peraturan ini akan dijadikan landasan regulasi pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran pada tahun 2024, sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja pada tahun 2023 masih mengacu pada PMK Nomor 22 Tahun 2021 yang diihitung melalui Aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 dihitung berdasarkan dua komponen penilaian, yaitu: 1. Persentase Capaian Sasaran Strategis dengan bobot 50%, dan 2. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Eselon I dengan bobot 50%. Berdasarkan aplikasi SMART, Nilai kinerja Kementerian Pertanian tahun 2023 sebesar 93,91 atau dengan kategori Sangat Baik. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 92,36, maka capaian kinerja indikator nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian sebesar 101,68% 151
Kementerian Pertanian Tahun 2023 atau dengan kategori capaian Sangat Berhasil. Hasil perolehan nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanain tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 40. Gambar 40. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2022 Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu, 2023 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian mengalami fluktuasi pada dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Nilai kinerja anggaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,65% jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022, dan jika dibandingkan dengan target akhir pada rencana jangka menengah atau pada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024, maka capaian tahun 2023 telah melebihi target 92,73 atau dengan capaian 101,27%. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada Gambar 41. 96 95,49 n a t n e m e K A K N 95 94 93 94,56 93,77 93,91 92 2020 2021 2022 2023 Tahun Gambar 41. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2020-2023 Sumber: Diolah dari Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 22/2021 (SMART) Capaian nilai kinerja anggara kementerian pertanian tahun 2023 merupakan hasil dari penilaian capaian sasaran strategis dan rata-rata NKA Eselon I, dimana perhitungannya dapat disampaikan pada Tabel 44. 152
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Tabel 44. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanain TA 2023 No. Komponen Bobot Nilai Bobot x Nilai 1. Capaian sasaran strategis 50% 97,75 48,875 2. Rata-Rata NKA Eselon I 50% 90,07 45,035 Nilai NKA Kementerian Pertanian 93,91 Aplikasi SMART Kemenkeu, 2023 (diolah) Penurunan capaian NKA Kementerian Pertanian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, disebabkan oleh penurunan capaian sasaran strategis dan penurunan rata- rata NKA Eselon I. Tahun 2023, capaian sasaran strategis Kementerian Pertanian mengalami penurunan capaian pada beberapa indikator, sehingga terdapat penurunan nilai capaian sasaran strategis. Penurunan capaian NKA Kementerian Pertanian tahun 2023 juga disebabkan oleh penurunan rata-rata NKA Eselon I. Berdasarkan data aplikasi SMART, rata-rata NKA Eselon I mencapai 90,07 lebih rendah 0,91 poin dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 90,98. Belum optimalnya nilai NKA Eselon I disebabkan karena terdapat beberapa nilai NKA Eselon I yang masih rendah, secara rinci nilai NKA per Eselon I dapat disampaikan pada Lampiran 12. Nilai kinerja Eselon I yang nilainya di bawah 90 adalah Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Penyebab nilai kinerja masing-masing Eselon I ini rendah adalah rendahnya efisiensi, seperti Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura yang masing-masing efisiensinya sebesar -4,21 dan -3,92, sedangkan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanain bernilai positif namun rendah yaitu masing-masing sebesar 0,94 dan 0,2. Rendahnya efisiensi berdampak pula pada rendahnya nilai efisiensi. Efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan antara selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output program dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran, yang berarti semakin besar efisiensi (maksimal 20%), maka pengunaan anggaran untuk mencapai output yang ditargetkan semakin efisien. Selain efisiensi dan nilai efisiensi yang nilainya belum optimal, nilai kinerja eselon I juga dipengaruhi oleh rata-rata nilai kinerja satuan kerja. Rata-rata satker pada Eselon I semua memiliki nilai di bawah 90, yang berarti harus lebih mengoptimalkan lagi satker dalam penggunaan dan ketepatan rencana penggunaan anggaran dalam mencapai output yang ditargetkan. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023 yaitu: 153
Kementerian Pertanian Tahun 2023 1. Perbaikan informasi kinerja Untuk memastikan pealporan kinerja pada aplikasi SMART salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memastikan informasi kinerja yang tercantum di dalam aplikasi SMART telah sesuai dengan dokumen perencanaan. Informasi yang telah sesuai akan mempermudah dalam pelaporan, meminimalisir adanya permasalahan teknis pada aplikasi dan tidak terdapat permasalahan dalam penghitungan nilai kinerja. Selain upaya untuk terus meningkatkan kinerja sehingga mencapai target, Kementerian Pertanian juga melakukan upaya perbaikan informasi kinerja yang tercantum di dalam aplikasi KRISNA Renja sebagai data dasar pada evaluasi kinerja anggaran melalui aplikasi SMART. Upaya pengawalan dan revisi informasi kinerja dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai lembaga yang berwenang dalam proses revisi informasi kinerja. Upaya yang dilakukan yaitu: a. Melaksanakan rapat pendahuluan dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan pada tanggal 25 Juli Tahun 2023 b. Menerbitkan Surat a.n Menteri Pertanian Nomor B-2921/RC.030/S/08/2023 Hal Permohonan Pembaharuan/Updating Indikator Kinerja pada Krisna Renja Kementerian Pertanian TA 2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan c. Mengikuti Trilateral Meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 22 September Tahun 2023 Permasalahan informasi Kinerja pada tahun 2023, dapat diselesaikan setelah melalui proses revisi yang dilakukan sejak bulan Juli Tahun 2023, dan melalui proses berikutnya dengan memperbaiki informasi kinerja di dalam aplikasi Krisna Renja. 2. Workshop Pengisian Laporan pada Aplikasi SMART Tahun 2023 Pemantauan nilai kinerja anggaran melalui aplikasi SMART tahun 2023 pada semua tingkatan baik Kementerian Pertanian, Unit kerja Eselon I maupun Satuan Kerja, dilakukan secara berkala, yaitu setiap bulan. Nilai kinerja seringkali tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan hingga pertengahan tahun atau pada semester I, sehingga dapat mencerminkan lambatnya kinerja Kementerian Pertanian. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai kinerja dan pelaporannya, serta meningkatkan kapasitas penanggung jawab nilai kinerja anggaran maupun operator SMART terhadap perkembangan informasi terkini terkait kiinerja anggaran, maka dilakukan workshop pelaporan melalui aplikasi SMART. Workshop ini dimaksudkan agar memastikan masing- masing satker, unit kerja eselon I dan Kementerian Pertanian dapat mempersiapkan pengisian laporan tahun 2023 pada aplikasi SMART. 3. Koordinasi Penyusunan Laporan Sasaran Strategis dan Laporan Akhir pada Aplikasi SMART Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 Komponen penilaian pada kinerja anggaran pada aplikasi SMART salah satunya adalah pemenuhan. Untuk menjamin pemenuhan laporan ini maka dilakukan koordinasi 154
Kementerian Pertanian Tahun 2023 lingkup Kementerian Pertanian dan Sekretariat Jenderal dalam rangka pemantauan perkembangan pelaporan capaian target tahun 2023 yang telah diinput dan kesiapan laporan sebelum dilakukan penarikan data oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait cleansing data dan percepatan proses perbaikan informasi kinerja Kementerian Pertanian. Tantangan dalam meningkatkan nilai kinerja Kementerian Pertanian, tidak terbatas pada upaya mencapai target kinerja, namun juga ketepatan dalam perencanaan yang tercermin dari capaian kinerja dan realisasi anggaran. Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2024, maka upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian adalah: a. Menyusun rencana penarikan dana (RPD) pada lampiran III DIPA sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikannya apabila terdapat perubahan rencana; b. Melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal palang yang telah direncanakan; c. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala dan melakukan strategis khusus apabila dirasa diperlukan untuk menjamin tercapaianya target kinerja. B. Capaian Kinerja Lainnya Pembangunan sektor pertanian ditargetkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dilakukan diantaranya dengan menyiapkan dan mengembangkan standar instrumen yang berkualitas serta memperkuat pengendalian pelaksanaan standar instrumen. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pertanian membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian yang disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Permentan 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, BSIP mempunyai peran penting dalam sektor pertanian yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Penerapan standardisasi dalam bidang pertanian, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk akhir sehingga meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan petani. Dalam mendukung tugas dan fungsi tersebut, BSIP melaksanakan 3 program yaitu : 1) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, 2) Program nilai tambah dan daya saing industri, dan 3) Program dukungan manajemen. Untuk mendukung peran tersebut BSIP melakukan penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), perbanyakan benih sumber terstandar serta penyebarluasan dan penerapan standar instrumen pertanian. Kemudian sebagai penjabaran arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementan Tahun 2020-2024, Kebijakan BSIP diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, 155
Kementerian Pertanian Tahun 2023 pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, dan kerjasama internasional. Pada periode tahun 2022-2023, telah dihasilkan 4.128.809 unit produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, bioteknologi, dan produk pertanian spesifik lokasi yang terstandar (berupa benih tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan tanaman pakan ternak, benih berbasis bioteknologi dan bibit ternak pada 51 satker lingkup BSIP). Dari produk tersebut, sebanyak 2.963.852 unit produk instrument terstandar telah dimanfaatkan atau 71,78%. Pemanfaatan benih dilakukan melalui penjualan (PNBP) dan hibah. Pemanfaatan benih melalui penjualan berdasarkan permintaan stakeholders kepada balai/UPBS dan benih yang diminta tersebut dikenakan harga/biaya sesuai PP Tarif (PNBP). Sedangkan pemanfaatan melalui hibah, benih dibagikan secara gratis kepada petani penangkar/kelompk tani/gabungan kelompok tani berdasarkan permintaan dan ditetapkan oleh balai. Tabel 45. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dimanfaatkan dan dihasilkan pada tahun 2023 No IKSP/IKA Realisasi 1 2 3 Jumlah produk tanaman pangan terstandar yang dimanfaatkan Jumlah produk tanaman pangan terstandar yang dihasilkan Jumlah produk hortikultura terstandar yang dimanfaatkan Jumlah produk hortikultura terstandar yang dihasilkan Jumlah produk perkebunan terstandar yang dimanfaatkan 125.057,39 202.194,54 1.505.724,29 1.118.752,22 819.546,00 Jumlah produk perkebunan terstandar yang dihasilkan 2.467.999,00 4 5 6 Jumlah produk peternakan terstandar yang dimanfaatkan Jumlah produk peternakan terstandar yang dihasilkan Jumlah produk bioteknologi terstandar yang dimanfaatkan Jumlah produk bioteknologi terstandar yang dihasilkan Jumlah produk pertanian spesifik lokasi terstandar yang dimanfaatkan 299.680,00 150.682,00 0,00 9,50 213.817,33 Jumlah produk pertanian spesifik lokasi terstandar yang dihasilkan 189.172,01 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dimanfaatkan 2.963.825,01 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan 4.128.809,26 Tingkat Kemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar (persen) 71,78 Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2023 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu: 1. Penghargaan Praktek Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus memastikan reformasi birokrasi berdampak langsung ke masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan publik. Sebagai kunci transformasi, inovasi juga dibutuhkan untuk merespon perubahan lingkungan strategis yang cenderung dinamis. Menteri PAN- RB, Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan kepada Top Inovasi Terpuji. Adapun, Yang termasuk Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023, salah satunya diraih oleh Kementerian Pertanian, melalui Inovasi Biochar Three in One (Biotron), pada Selasa (21/11/23) di Jakarta. Penyerahan Top Inovasi Pelayanan Publik 156
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Terpuji Kementerian Pertanian diwakili oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi beserta jajaran, serta Inovator Biotron, Budiono. Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada inovasi BIOTRON dapat dilhat pada Gambar 42. Gambar 42. Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada inovasi BIOTRON dari BBPP Binuang 2. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Pada 14 Desember 2023 Kementerian Pertanian meraih penghargaan dari Ombudsman RI atas capaian prestasi Peringkat 3 Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelnggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dengan kategori Kepatuhan Tertinggi masuk dalam Zona Hijau kelompok Kementerian. Predikat ini diperoleh dari hasil pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023 dengan 4 Lokus Penyelenggaran Pelayanan Publik di Kementerian Pertanian dimana salah satu lokus yang di monitoring adalah Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Sekretariat Jenderal) yang meraih nilai kepatuhan standar pelayanan publik pada Zona Hijau dengan nilai 91,45. Gambar 43. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 157
Kementerian Pertanian Tahun 2023 3. BKN Award 2023 BKN mengumumkan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik melalui BKN Award Tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi, khususnya dalam manajemen ASN. Adapun penilaian BKN Award 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Pengembangan Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, kategori special mention yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. Kementerian Pertanian berhasil meraih 2 penghargaan yaitu: Peringkat pertama untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Tingkat Kementerian Tipe Besar; dan Implementasi NSPK Manajemen ASN terbaik. Pemberian BKN Award bagi pengelola kepegawaian di lingkup Instansi Pusat dan Instansi Daerah ini diharapkan menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit. Gambar 45. NSPK Implementasi Manajemen ASN Terbaik Gambar 44. Peringkat 1 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja 4. Penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022 Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan ini diserahkan langsung Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, di The Westin Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2023). ASN Culture Fest 2022 adalah festival virtual best implementation budaya kerja ASN BerAKHLAK yang diselenggarakan Kemenpan-RB dan diikuti 90 instansi pemerintah terdiri atas kementerian dan lembaga. Penyerahan penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022. 158
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Gambar 46. Penyerahan penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) 5. Anugerah Top Digital Implementation 2023 Kementerian Pertanian pada tahun 2023 kembali meraih penghargaan untuk dua penghargaan sekaligus dalam ajang Top Digital Awards 2023. Adapun penghargaan yang diterima yaitu 'Top Digital Implementation 2023 #Level Stars 4' untuk Pusdatin Kementerian Pertanian dan 'Top Leader on Digital Implementation 2023' untuk Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman. Top Digital Awards 2023 merupakan ajang pemberian penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada Perusahaan dan Instansi Pemerintahan. Pada tahun 2023 ini Top Digital Awards 2023 mengusung tema "IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services"/ "Tata Kelola TI dan Keamanan Siber dalam kaitan Inovasi Bisnis dan Layanan". Gambar 47. Kementan dianugerahi Top Digital Implementation 2023 level star & Top Leader on Digital Implementation 2023 Selaras dengan program pemerintah yaitu menuju pemerintahan digital yang memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Pusdatin memiliki sejumlah strategi dalam penerapan tata kelola TI dan keamanan siber dalam rangka optimalisasi inovasi bisnis dan layanan Kementerian Pertanian yaitu (1) 159
Kementerian Pertanian Tahun 2023 Integrasi data mewujudkan portal satu data pertanian, (2) Integrasi sistem informasi mewujudkan portal satu layanan pemerintahan dan portal satu layanan publik, (3) Peningkatan kualitas sistem administrasi pemerintah dan layanan publik melalui implementasi SPBE, (4) Peningkatan penerapan Tata Kelola TI dan Keamanan Siber. 6. Penghargaan Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023 Pada Tahun 2023 Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh penghargaan, Kementan dianugerahi sebagai Instansi Terbaik dalam Pemanfaatan SPLP Tingkat K/L tahun 2023. Gambar 48 menunjukkan penghargaan Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023. Gambar 48. Kementan dianugerahi sebagai Instansi Terbaik dalam Pemanfaatan SPLP Tingkat K/L tahun 2023. Kementerian Kominfo menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kolaborasi Implementasi SPBE Nasional yang dihadiri oleh Dirjen Layanan Aplikasi Informatika (LAIP) Bpk. Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, MM. Kegiatan ini bertujuan sebagai apresiasi kepada instansi yang telah mewujudkan e-Government yang baik dan membantu interoperabilitas antar sistem informasi di lingkungan instansi badan pemerintah. Kementerian Pertanian dalam hal ini Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah melakukan penerapan interoperabilitas antar sistem informasi dan data baik itu antar sistem interoperabilitas dengan sistem informasi/data instansi lainnya. Interoperabilitas menjadi salah satu perwujudan keterpaduan dari segi infrastruktur, seperti Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Dengan Penerapan SPLP informasi/data internal maupun 160
Kementerian Pertanian Tahun 2023 yang dilakukan oleh Pusdatin Kementan, maka Pusdatin Kementan turut mendukung terwujudnya Smart eGovernment sebagai salah satu tujuan dari SPBE Nasional. 7. Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman RI Ombudsman RI merilis hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Penilaian itu dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten.Tiga lembaga dengan peringkat tertinggi pada kategori kementerian yaitu Kementerian Luar Negeri dengan nilai 94,85, Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 92,91, serta Kementerian Pertanian dengan nilai 91,45. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan. Gambar 49. Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman 8. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 Kementerian Pertanian RI menerima penghargaan kategori Kementerian Terbaik, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat (19/12/2023). Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Kementan sebagai salah satu badan publik terinformatif dinilai oleh KIP secara proaktif telah menyediakan informasi publik secara akurat dan benar dan memiliki inovasi dalam penyediaan informasi public. Pada kategori tersebut, Kementan sebelumnya secara berturut-turut pernah meraihnya, yaitu pada tahun, 2020, 2021, dan 2022. 161
Kementerian Pertanian Tahun 2023 . Gambar 50. Kementerian Pertanian mendapat penghargaan "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 Kategori Kementerian Terbaik'' Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya menegaskan bahwa layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama. Pemerintah harus terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Terlebih, bangsa Indonesia sedang dalam masa pemilihan umum (pemilu). C. Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2023, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai 14,81 triliun rupiah yang dipergunakan untuk membiayai 5 program. Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai 14,33 triliun rupiah atau 96,74%. Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan automatic adjustment yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan (2) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA. 2022 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan mengampuh 5 (lima) program Kementerian Pertanian. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran 13. 162
Kementerian Pertanian Tahun 2023 BAB IV PENUTUP Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik). Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil, 2 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil. Indikator kinerja yang masuk kategori sangat berhasil yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (5) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (6) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Persentase Nilai ekspor untuk produk pertanian nasional; (10) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (11) Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya; (12) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; dan (13) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori berhasil yaitu: (1); Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan; (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Keberhasilan yang telah dicapai Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian tahun 2023 khususnya perkembangan capaian 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Selain itu, juga didukung pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel. Berbagai keberhasilan telah dicapai Kementerian Pertanian pada tahun 2023. Namun demikian pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas pangan strategis. Permasalahan tersebut mencakup: (1) penurunan beberapa produksi 163
Kementerian Pertanian Tahun 2023 komoditas strategis; (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) penurunan harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak, (4) terjadinya wabah PMK dan penyakit strategis, (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrim akibat dampak perubahan iklim, (6) Kebijakan automatic adjustment yang dilakukan pada pertengahan tahun. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka tahun 2023 Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: pengembangan korporasi petani; penguatan regulasi; pengembangan kawasan komoditas; meningkatkan produksi dan kualitas komoditas prospektif ekspor; pengendalian serangan OPT serta mintigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim; dan pemetaan potensi pengembangan lahan. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2022 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 14. Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2023, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp 14.808.873.722.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 5 (lima) program. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp 14.315.456.911.043,- atau 96,67%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, kinerja pembangunan pertanian tahun 2023 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani. 164
Kementerian Pertanian Tahun 2023 LAMPIRAN 165
Lampiran 1. Capaian Indikator Makro Sektor Pertanian Perkembangan Volume Ekspor-Impor Komoditas Pertanian 50,00 45,00 40,00 ) n o T 35,00 a t u J ( 30,00 25,00 e m u o V l 20,00 15,00 10,00 5,00
2018 2019 2020 EKSPOR (Juta Ton) 42,61 43,16 44,01 IMPOR (Juta Ton) 32,17 30,10 31,42 Neraca (Juta Ton) 10,44 13,06 12,60 EKSPOR (Juta Ton) IMPOR (Juta Ton) Perkembangan Nilai Ekspor-Impor Komoditas Pertanian 50,00 45,00 40,00 ) r a 35,00 i l i M $ S U ( 30,00 25,00 i a 20,00 l i N 15,00 10,00 5,00
2018 2019 2020 EKSPOR (US$ miliar) 29,39 26,31 30,98 IMPOR (US$ miliar) 19,19 17,72 19,53 Neraca (US$ miliar) 10,19 8,59 11,46 EKSPOR (US$ miliar) IMPOR (US$ miliar) 2021 2022 45,31 44,80 34,03 31,64 11,28 13,16 Neraca (Juta Ton) 2021 2022 43,65 44,27 24,86 25,82 18,79 18,45 Neraca (US$ miliar) 2023 46,34 33,89 12,46 2023 36,27 25,36 10,91
Perkembangan Nilai Tukar Petani 2022-2023 per bulan 116,73 115,78 114,14 111,85 108,6668108,8345109,2907 108,4584 105,9573 105,4073 109,84 109,0024 107,8102 106,3054106,822107,2691 104,2515 Rata-rata nilai tukar petani (NTP) Tahun 2023 sebesar 112,46 atau naik 4,78% dibanding rata-rata NTP Tahun 2022 sebesar 107,33. 2 2 - n a J 2 2 - b e F 2 2 - r a M 2 2 - r p A 2 2 - y a M 2 2 - n u J 2 2 - l u J 2 2 - g u A 2 2 - p e S 2 2 - t c O 2 2 - v o N 2 2 - c e D 3 2 - n a J 3 2 - b e F 3 2 - r a M 3 2 - r p A 3 2 - y a M 3 2 - n u J 3 2 - l u J 3 2 - g u A 3 2 - p e S 3 2 - t c O 3 2 - v o N Periode 2022-2023 117,76 3 2 - c e D
Lampiran 2. Bagan Susunan Organisasi Kementerian Pertanian MENTERI WAKIL MENTERI STAF AHLI 1. 2. 3. 4. 5. STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN BIO INDUSTRI STAF AHLI BIDANG PERDAGANGAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL STAF AHLI BIDANG INVESTASI PERTANIAN STAF AHLI BIDANG LINGKUNGAN PERTANIAN STAF AHLI BIDANG INFRASTRUKTUR PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN PUSAT PERPUSTAKAAN DAN LITERASI PERTANIAN PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Lampiran 3. Distribusi Jumlah pegawai Kementan Tahun 2023 Eselon I Jenis Kelamin L P BADAN KARANTINA PERTANIAN 2.074 1.714 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 1.042 757 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2.151 1.544 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 157 181 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN 353 403 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.027 794 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 180 145 DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 269 287 INSPEKTORAT JENDERAL 143 128 SEKRETARIAT JENDERAL 588 443 Grand Total 7.984 6.396 SD 3 30 72 2 18 2 2 129 SLTP 8 31 74 3 2 27 4 4 153 SLTA 1.053 270 1.184 44 80 434 34 100 21 168 3.388 D1 1 2 1 2 6 D2 31 1 2 2 1 37 Pendidikan D3 704 91 354 7 54 266 9 51 8 71 1.615 SM 1 3 4 D4 2 125 138 18 32 1 1 3 320 S1 1.031 439 983 165 401 458 172 253 118 434 4.454 S2 926 670 738 107 195 557 103 134 123 315 3.868 S3 30 141 148 10 5 27 5 11 1 28 406 I 3 11 39 1 6 1 61 Golongan II III 930 2.337 224 1.205 868 2.495 25 240 58 570 341 1.105 8 246 51 406 9 176 70 774 2.584 9.554 IV 518 359 293 73 127 369 71 99 86 186 2.181 Total 3.788 1.799 3.695 338 756 1.821 325 556 271 1.031 14.380
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Andi Amran Sulaiman Jabatan: Menteri Pertanian Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Jakarta, 27 Desember 2023
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEMENTERIAN PERTANIAN No Sasaran Kode Indikator Kinerja 1 Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1-1 1-2 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan) 1-3 Persentase Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani. 1-4 Persentase yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Wilayah 1-5 Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Ditetapkan 1-6 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan 1-7 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 1-8 Tingkat Kemanfaatan Produksi Pertanian Sarana 2 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian 2-1 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2-2 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional 3 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian 3-1 Persentase Petani Menerapkan Teknologi yang Target 1.00 % 85.70 % 70.30 % 80.50 % 100.00 % 44.00 % 52.59% 89.39 % 86.00 % 5.75 % 85.00 %
No Sasaran Kode Indikator Kinerja Target 4 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional 4-1 4-2 Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya 85.00 % 21.00 % 5 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel 5-1 5-2 Nilai Kementerian Pertanian Reformasi Nilai Kementerian Pertanian Kinerja Birokrasi Anggaran 82.21 Nilai 92.36 Nilai KEGIATAN 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 3 Rp. Rp. Rp. ANGGARAN 844.790.019.000 1.825.440.428.000 7.949.054.436.000 4 Program Dukungan Manajemen Rp. 4.189.588.839.000 Total Pagu Rp. 14.808.873.722.000 Jakarta, 27 Desember 2023
Lampiran 5. Dinamika Perubahan Anggaran Kememterian Pertanian Tahun 2023 Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester I TA 2023 (data per 30 Juni 2023) 1Setjen1.473.598.597 1.370.100 264.682 - 1.475.233.379 2Itjen154.221.814 - 154.221.814 3Ditjen TP3.000.511.911 (278.181.756) 2.722.330.155 4Ditjen Horti1.034.155.508 (30.000.000) 1.004.155.508 5Ditjen Bun1.136.357.410 2.481.776 (20.818.244) 1.118.020.942 6Ditjen PKH2.876.556.075 25.034.988 27.000.000 (75.000.000) 2.853.591.063 7Ditjen PSP2.700.741.155 385.000.000 3.085.741.155 8BSIP903.810.826 50.000.000 953.810.826 9BPPSDMP946.043.124 882.917 195.230.148 4.480.000 (11.000.000) 1.135.636.189 10Barantan/BKI1.092.659.407 (20.000.000) 1.072.659.407 Jumlah15.318.655.827 27.516.764 27.000.000 2.253.017 195.494.830 4.480.000 - 15.575.400.438 NoEselon I Pagu Alokasi(Rp000) Pagu Semestr I(Rp000) Realokasi Raker 27 Maret 2023 (Rp000) SBSN BLU PNBP HLN Penyesuaian Sumber Pendanaan (Rp000) PLN
Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Triwulan III TA 2023 (data per 30 September 2023) 1Setjen1.475.233.379 (152.755.390) 1.322.477.989 2Itjen154.221.814 (1.091.286) 153.130.528 3Ditjen TP2.722.330.155 (6.548.902) 26.253.914 2.742.035.167 4Ditjen Horti1.004.155.508 1.004.155.508 5Ditjen Bun1.118.020.942 2.000.000 1.120.020.942 6Ditjen PKH2.853.591.063 1.151.727 4.069.197 (26.253.914) 2.832.558.073 7Ditjen PSP3.085.741.155 (5.000.000) 3.080.741.155 8BSIP953.810.826 953.810.826 9BPPSDMP1.135.636.189 4.929.844 (4.311.278) 1.136.254.755 10Barantan/BKI1.072.659.407 36.783.810 1.109.443.217 Jumlah15.575.400.438 42.865.381 2.000.000 4.069.197 (169.706.856) - 15.454.628.160 Realokasi Blokir B. Pegawai ke BA-BUN (Rp000) Realokasi Relaksasi Automatic Adj.(Rp000) Pagu Triwulan III(Rp000) PNBP HLN BLU NoEselon I Pagu Semestr I(Rp000) Penyesuaian Sumber Pendanaan (Rp000)
Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester II TA 2023 (data per 31 Desember 2023) Internal Eksternal HLN PNBP 1Setjen1.322.477.989 (33.711.319) 59.273.000 (10.521.758) 1.499.987 1.339.017.899 2Itjen153.130.528 (18.100.000) (4.000.000) 131.030.528 3Ditjen TP2.742.035.167 (31.270.430) 235.521.782 698.478.218 3.409.242.955 4Ditjen Horti1.004.155.508 (7.282.542) (89.715.011) 907.157.955 5Ditjen Bun1.120.020.942 (18.576.756) (11.113.000) (59.459.136) 1.030.872.050 6Ditjen PKH2.832.558.073 (343.032.342) (3.500.000) (230.180.548) 2.505.326 2.258.350.509 7Ditjen PSP3.080.741.155 (107.620.366) (281.706.491) 2.691.414.298 8BSIP953.810.826 (563.023) (44.660.000) 30.000.000 (15.203.035) 7.947.510 (28.474.474) 872.857.804 9BPPSDMP1.136.254.755 (20.105.200) 36.000.000 (7.692.239) 6.436.206 1.114.893.522 10Barantan/BKI1.109.443.217 (55.407.015) 1.054.036.202 Jumlah15.454.628.160 (635.668.993) - 301.521.782 - 9.447.497 (19.532.942) 14.808.873.722 Pagu Akhir/Semester II(Rp000) Realokasi Blokir Non B. Pegawai ke BA-BUN (Rp000) Optimalisasi B. Pegawai (Rp000) Refocusing Upsus Padi Jagung 1T(Rp000) Penyesuaian Sumber Pendanaan(Rp000) NoEselon I Pagu Triwulan III(Rp000)
A. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester I TA 2023 1) Kementerian Keuangan menetapkan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp15,32 triliun sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-821/MK.02/2022 tanggal 04 Oktober 2022. 2) RKA-K/L Kementerian Pertanian TA 2023 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri Pertanian Nomor: 257.1/RC.110/M/10/2022 tanggal 7 Oktober 2023. RKA-K/L Kementerian Pertanian telah disusun dengan mempertimbangkan masukan/arahan Pimpinan Komisi IV DPR RI dan menjadi kesimpulan/keputusan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian. 3) Realokasi pagu Kementerian Pertanian TA 2023 merupakan tindak lanjut Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada 27 Maret 2023. Terhadap realokasi tersebut, terdapat 6 (enam) unit Eselon I yang harus merealokasi anggaran eksternal (keluar) yaitu: 1) Ditjen Tanaman Pangan; 2) Ditjen Hortikultura; 3) Ditjen Perkebunan; 4) Ditjen PKH; 5) Badan PPSDM Pertanian, dan 6) Badan Karantina Pertanian, untuk direalokasi (masuk) ke 2 (dua) unit Eselon I yaitu: 1) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan 2) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan rincian: a. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Penambahan anggaran sebesar Rp385 miliar pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan dialokasikan pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (1796) untuk menambah volume kegiatan sebagai berikut: • Pada Rincian Output (RAG 001) Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan senilai Rp350,51 miliar yang terdiri dari: - Bantuan Traktor Roda 4 sebanyak 675 unit senilai Rp230 miliar; - Bantuan Traktor Roda 2 sebanyak 3.100 unit senilai Rp92,81 miliar; - Bantuan Pompa Air sebanyak 1.000 unit senilai Rp23,85 miliar; dan - Bantuan Hand Sprayer sebanyak 4.500 unit senilai Rp3,83 miliar. • Pada Rincian Output (RAG 002) Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura yaitu tambahan Bantuan Cultivator sebanyak 2.000 unit senilai Rp34,49 miliar. b. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar dialokasikan untuk: • Penambahan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk produksi benih/bibit tanaman dan ternak serta Bimbingan Teknis Produksi Benih/Bibit pada Program Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan dialokasikan pada Kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar (6915), dengan rincian: - RO Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar; - RO Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar;
RO Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan - RO Produk Instrumen Tanaman Hortikultura Terstandar. Penambahan anggaran sebesar Rp10 miliar pada Program Dukungan Manajemen, dan dialokasikan pada Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan rincian: - RO Layanan Prasarana Internal untuk renovasi gedung; - RO Perencanaan dan Penganggaran untuk perumusan arah instrumen pertanian; kebijakan, grand desain standardisasi pendampingan kegitan strategis Kementerian Pertanian; RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk evaluasi, dan pelaporan kegiatan strategis Kementerian Pertanian; dan RO Layanan Hubungan Masyarakat untuk dukungan pendampingan kegiatan PENAS. 4) Penyesuaian Sumber Pendanaan: a. SBSN: Luncuran/lanjutan proyek SBSN TA 2022 pada Ditjen Perkebunan sebesar Rp2,28 miliar pada proyek Pembangunan Nursery Modern Perkebunan di Gekbrong Cianjur Jawa Barat; dan Luncuran/lanjutan proyek SBSN TA 2022 pada Ditjen PKH sebesar Rp25,03 miliar pada proyek Pengembangan Manggala Sebagai Main Farm Pembibitan Sapi Perah di BPTU-HPT Baturraden. b. BLU: Tambahan pada Ditjen PKH sebesar Rp27 miliar merupakan tambahan anggaran pada UPT BBIB Singosari; c. PNBP: Penyesuaian PNBP pada Sekretariat Jenderal untuk Satker PPVTPP sebesar Rp1,37 miliar; dan Penyesuaian PNBP pada BPPSDMP sebesar Rp882,9 juta. d. HLN: Tambahan HLN pada Sekretariat Jenderal untuk Satker PSEKP sebesar Rp264,7 juta merupakan hibah langsung dari Indogreen Australia; dan Tambahan HLN pada BPPSDMP sebesar Rp195,2 juta. e. PLN: Tambahan pada BPPSDMP sebesar Rp4,48 miliar. B. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Triwulan III TA 2023 1) Realokasi Belanja Pegawai Blokir Automatic Adjustment ke BA-BUN Realokasi Belanja Pegawai sebesar Rp169,71 miliar yang merupakan blokir automatic adjustment TA 2023 ke BA-BUN menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023. Selain mengurangi pagu blokir automatic adjustment Kementerian Pertanian TA 2023 semula sebesar Rp1,053 triliun menjadi sebesar Rp883,33
juga mengakibatkan miliar, pengurangan pagu total Kementerian Pertanian TA 2023. Surat usulan revisi realokasi Belanja Pegawai ke BA-BUN telah Nomor: 123/RC.110/M/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 hal Penyesuaian Pagu Belanja Pegawai Kementerian Pertanian yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023. disampaikan sesuai surat Menteri Pertanian 2) Realokasi Relaksasi Automatic Adjustment Kementerian Pertanian mengajukan Usulan Relaksasi/Pemanfaatan Automatic Adjustment Kementerian Pertanian TA 2023 untuk: Penyediaan Benih & Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan, dengan total Kebutuhan Anggaran Rp88,58 Miliar sesuai surat Nomor: 144/RC.110/M/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023; dan Gernas (Gerakan Nasional) Penanggulangan Dampak El Nino, dengan total surat Nomor: sesuai Kebutuhan Anggaran Rp311,92 Miliar 145/RC.110/M/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023. Kementerian Keuangan menyetujui usulan Kementerian Pertanian sesuai dengan surat Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-256/MK.2/2023 tanggal atas Permohonan Relaksasi/Pemanfaatan Anggaran Automatic Adjustment lingkup Kementerian Pertanian TA 2023 dengan rincian: 10 Agustus 2023 hal Tanggapan NOKEGIATAN/URAIAN KEGIATANANGGARAN (Rp)018KEMENTERIAN PERTANIAN247.666.695.000 1PENYEDIAAN BENIH DAN PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN70.005.035.000 a.Kawasan Kopi (2.100 Ha)28.427.065.000 b.Kawasan Kelapa (4.850 Ha)38.526.420.000 c.Kawasan Jambu Mete (1.400 Ha)3.051.550.000 2PENANGGULANGAN DAMPAK EL-NINO177.661.660.000 a.Perluasan Area Padi (500.000 Ha)163.515.000.000 -Bantuan Sarana Produksi (Benih)137.500.000.000 -Bantuan Prasarana dan Sarana Irigasi19.140.000.000 -Operasional Kegiatan6.875.000.000 b.Penyediaan Prasarana Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Komoditas Hortikultura berupa Prasarana Pengembangan Irigasi Air Tanah sebanyak 14 Unit1.489.360.000 c.Penyediaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditas Hortikultura Cabai 2.500 Ha dan Bawang Merah 365 Ha7.762.500.000 d.Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian4.894.800.000 Sehubungan dengan penyesuaian tersebut, pagu automatic adjustment Kementerian Pertanian semula sebesar Rp883,33 miliar menjadi sebesar Rp635,67 miliar.
Eselon I yang mendapatkan alokasi relaksasi antara lain: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan BPPSDMP. Total kebutuhan anggaran Gernas (Gerakan Nasional) Penanggulangan Dampak El Nino bersumber dari Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp172,77 miliar, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp4,89 miliar, akan dipenuhi melalui blokir eksisting Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan BPPSDMP. Terhadap kekurangannya sebesar Rp26,25 miliar dipenuhi dari anggaran Ditjen PKH. Total kebutuhan anggaran Penyediaan Benih & Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan bersumber dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp70 miliar pada Ditjen Perkebunan keseluruhan. 3) Penyesuaian Sumber Pendanaan a. BLU: Peningkatan BLU pada Satker Ditjen PKH antara lain: 1) BBIB Singosari sebesar Rp1,77 miliar, dan BIB Lembang sebesar Rp2,3 miliar. b. HLN: Penambahan Hibah Luar Negeri yaitu Hibah BioCF ISFL (Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape) dari World Bank, dengan total hibah Rp6 miliar, pelaksanaan dari 2022-2024 dengan alokasi setiap tahun Rp2 miliar (19 September 2023). c. PNBP: Peningkatan PNBP pada BPPSDMP karena adanya penyesuaian target sebesar Rp4,93 miliar; dan Badan Karantina Pertanian sebesar Rp36,78 miliar. C. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester II TA 2023 1) Realokasi Blokir Automatic Adjustment Non Belanja Pegawai ke BA-BUN Pasca realokasi Belanja Pegawai sebesar Rp169,71 yang merupakan blokir automatic adjustment TA 2023 ke BA-BUN pada Triwulan III, Kementerian Pertanian kembali diminta untuk melakukan realokasi blokir automatic adjustment Non Belanja Pegawai ke BA-BUN. Hal ini merupakan tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor: S- 371/MK.2/2023 tanggal 10 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment Belanja K/L TA 2023. Realokasi ini menyebabkan pengurangan jumlah pagu Kementerian Pertanian sebesar Rp635,67 miliar, dari pagu awal Triwulan III sebesar 15,45 triliun menjadi sebesar Rp14,82 triliun. Usulan revisi telah disampaikan sesuai
Surat Plt. Menteri Pertanian (Bpk. Arief Prasetyo Adi) kepada Menteri Keuangan Nomor : 214/RC.110/M/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment Belanja Kementerian Pertanian TA 2023. 2) Optimalisasi Belanja Pegawai TA 2023: a. Sekretariat Jenderal : Tambahan sebesar Rp59,27 miliar bersumber dari: Pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja sebesar Rp46,47 miliar bersumber dari Ditjen Perkebunan sebesar Rp9,31 miliar, dan BSIP sebesar Rp37,16 miliar. Pemenuhan anggaran penguatan kehumasan (intruksi Menteri Pertanian untuk menaikkan citra Kementerian Pertanian) sebesar Rp12,8 miliar (diblokir 10,2 miliar karena data dukung tidak memadai) berseumber dari Ditjen Perkebunan sebesar Rp1,8 miliar, Ditjen PKH sebesar Rp3,5 miliar, dan BSIP sebesar Rp7,5 miliar. b. Ditjen Perkebunan sebesar Rp9,31 miliar untuk pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja dan Rp1,8 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan; c. Ditjen PKH sebesar Rp3,5 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan; d. BSIP sebesar Rp37,16 miliar untuk pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja dan Rp7,5 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan. revisi sesuai dengan Surat Menteri Pertanian Nomor: B- Usulan 234/RC.110/M/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran (DIPA) TA 2023 dan Surat Persetujuan Menteri Pertanian Nomor: B- 232/RC.110/M/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023. 3) Refocusing Mendukung Upaya Khusus (Upsus) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung TA 2023 a. Refocusing berupa optimalisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp1 triliun dalam rangka mendukung Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung telah disetujui oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI sesuai dengan Hasil Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 13 November 2023. b. Sesuai dengan surat Menteri Pertanian Nomor: B-251/RC.110/M/11/2023 tanggal 13 November 2023 hal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023, disampaikan usulan revisi refocusing TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:
1SETJEN10.521.758.000 2ITJEN4.000.000.000 3DITJEN TP235.521.782.000 4DITJEN HORTI89.715.011.000 5DITJEN BUN59.459.136.000 6DITJEN PKH230.180.548.000 7DITJEN PSP281.706.491.000 8BSIP45.203.035.000 9BPPSDMP43.692.239.000 10BARANTAN- TOTAL 1.000.000.000.000 NO ESELON I OPTIMALISASI/REFOCUSING (Rp) c. Telah dilakukan penelaahan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Pangan dan Pertanian, Eselon I terkait, serta Biro Perencanaan pada tanggal 22 November 2023, dengan hasil sebagai berikut: ADITJEN TANAMAN PANGAN934.000.000.000 934.000.000.000 1JAGUNG390.750.000.000 390.750.000.000 -Benih Jagung180.000.000.000 180.000.000.000 -Saprodi Jagung210.750.000.000 210.750.000.000 2PADI189.250.000.000 189.250.000.000 -Benih Padi48.750.000.000 48.750.000.000 -Saprodi Padi140.500.000.000 140.500.000.000 3ALSINTAN PASCAPANEN324.220.000.000 324.220.000.000 -Combine Harvester Besar324.220.000.000 324.220.000.000 4Koordinasi Pendampingan29.780.000.000 29.780.000.000 SELURUHNYABBADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN30.000.000.000 9.800.000.000 1Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian30.000.000.000 9.800.000.000 SEBAGIANCBADAN PPSDM PERTANIAN36.000.000.000 36.000.000.000 1Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani36.000.000.000 36.000.000.000 SELURUHNYATOTAL OPTIMALISASI1.000.000.000.000 979.800.000.000 97,98%NOESELON I / KEGIATAN USULAN(Rp) PERSETUJUAN(Rp) KETERANGANPERSETUJUAN SELURUHNYASELURUHNYASELURUHNYA Dari total usulan refocusing sebesar Rp1 triliun disetujui sebesar Rp979,8 miliar, karena usulan terkait Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian pada BSIP disetujui Sebagian. d. DIPA Revisi secara keseluruhan sudah terbit pada tanggal 24 November 2023. 4) Penyesuaian Sumber Pendanaan a. HLN: Penambahan Hibah Luar Negeri pada Satker Sekretariat Jenderal yaitu PSEKP sebesar Rp1,5 miliar dan BSIP sebesar Rp5,2 miliar, dan penambahan hibah pada BSIP sebanyak Rp2,74 miliar. b. PNBP:
Peningkatan PNBP pada BPPSDMP dan Ditjen PKH karena adanya penyesuaian target masing-masing sebesar Rp6,44 miliar, dan 2,51 miliar; dan Pengembalian PNBP pada BSIP sebesar Rp28,47 miliar karena sudah tidak adanya dasar hukum pemungutan PNBP.
Lampiran 6. Rincian Luas Serangan Dan Luas Pengendalian OPT Tahun 2021-2023 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Komoditas Terkena (ha) Puso (ha) Rasio Serangan yang ditangani (%) Terkena (ha) Puso (ha) Rasio Serangan yang ditangani (%) Terkena (ha) Puso (ha) Rasio Serangan yang ditangani (%) Alpukat 1.476,51 0,00 100,00 98,73
100,00 45,00 0,00 100,00 Aneka Cabai 25.717,62 31,78 99,75 26.575,04 100,96 99,60 20.173,83 24,86 99,88 Anggrek 0,61 0,00 100,00 0,15
100,00 0,19 0,00 100,00 Bawang Merah 7.709,77 9,41 99,76 6.283,96 1,72 99,97 6.976,50 53,61 99,23 Bawang Putih 245,83 0,00 100,00 196,00
100,00 151,20 0,00 100,00 Belimbing 2,70 0,00 100,00 282,76
100,00 30,32 0,00 100,00 Buah Naga 150,00 1,00 98,70 175,93
100,00 237,59 0,10 99,96 Durian 1.173,23 0,00 100,00 499,89
100,00 569,59 0,00 100,00 Jagung Manis 150,63 0,00 100,00 771,56
100,00 1.207,97 0,00 100,00 Jahe 251,44 0,00 100,00 225,41
100,00 183,09 2,00 98,91 Jambu Air 14,97 0,00 100,00 40,56
100,00 27,98 0,00 100,00 Jambu Biji/Kristal 111,66 0,00 100,00 217,37
100,00 87,44 0,06 99,93 Jeruk 16.857,61 440,12 94,91 9.197,77 89,61 98,98 7.249,57 149,75 97,93 Kelengkeng 335,48 0,00 100,00 9,89
100,00 87,21 0,00 100,00 Kentang 3.059,09 2 99,87 3.310,42
100,00 2.120,08 0,00 100,00 Krisan 446,32 0,00 100,00 12,34
100,00 23,55 0,00 100,00 Kubis 4.068,31 0,00 100,00 4.420,31 0,40 99,99 2.996,63 2,00 99,93 Kunyit 15,39 0,00 100,00 39,61
100,00 21,20 0,00 100,00 Mangga 4.020,49 0,02 100,00 4.684,36 15,28 99,80 2.615,83 20,81 99,20 Manggis 1.761,80 0,00 100,00 402,01
100,00 318,09 0,00 100,00 Mawar 125,16 0,00 100,00 16,01
100,00 39,15 0,00 100,00 Melon 23,20 0,00 100,00 82,69 10,00 87,37 120,02 0,50 99,58 Nanas 2.684,73 0,00 100,00 146,76
100,00 185,54 0,70 99,62 Pepaya 568,56 0,00 100,00 881,84
100,00 748,30 0,50 99,93 Pisang 30.180,61 0,00 100,00 13.507,63 89,66 99,34 9.842,97 98,74 99,00 Rambutan 51,22 0,00 100,00 240,13
100,00 63,07 0,00 100,00 Salak 4.274,29 80,00 96,26 2.544,68
100,00 1.989,88 0,00 100,00 Semangka 256,10 0,00 100,00 585,49
100,00 537,61 0,00 100,00 Tomat 3.526,78 0,83 99,95 4.093,66 0,20 99,99
Grand Total 109.264,09 761,95 99,30 79.542,97 307,83 99,61 58.649,40 353,63 99,40
Lampiran 7. Perhitungan Total luas lahan yg mendapat suplai air 2022 Total lahan pertanian yang mendapat suplai air TA. 2022TA. 20214.101.141 Jumlah penambahan areal pertanian yang diberikan8.470 - Alokasi Tan. Pangan (298 x 20 Ha)5.960 - Alokasi Horti (37 x 5 Ha)185 - Alokasi Horti (24 x 5 Ha)120 - Alokasi Nak (41 x 5 ha)205 - Alokasi Banpem Pusat (100 x 20 ha)2000Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian230.150 - Alokasi Tugas Pembantuan3.000 - Alokasi Banpem Pusat849 - Alokasi DAK754 Jumlah pengembangan sumber air permukaan6.232 tanaman pangan, hortikultura dan perkebunanalokasi Tugas PembantuanPerpipaan TA. 2022TP = 41 x 20 ha820H = 53 x 4 ha212Bun = 20 x 20 ha400Perpompaan TA. 2022TP = 120 x 20 ha2400H = 75 x 4 ha300Bun = 30 x 20 ha600Alokasi Banpem Pusat :Perpompaan TA. 2022TP = 65 unit x 20 ha1300Perpipaan TA. 2022200TP = 10 unit x 20 ha4.373.362
Jumlah pengembangan sumber air permukaan 6.232 tanaman pangan, hortikultura dan perkebunanalokasi Tugas Pembantuanpipa TP = 41 x 20 ha820H = 53 x 4 ha212Bun = 20 x 20 ha400pompa TP = 120 x 20 ha2400H = 75 x 4 ha300Bun = 30 x 20 ha600Alokasi Banpem Pusat :pompaTP = 65 unit x 20 ha1300PipaTP = 10 unit x 20 ha200Jumlah pengembangan sumber air tanah 27.032 tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Air dangkalDAKTP = 750 unit x 20 = 1.500 Ha15000H = 172 unit x 4 = 688 ha688Bun = 155 unit x 20 = 3.100 Ha3100Banpem PusatTP = 24 unit x 20 ha480Air dalam DAKTP = 210 unit x 20 = 420 Ha4200H = 136 unit x 4 = 544 Ha544Bun = 151 unit x 20 = 3.020 Ha3020Jumlah pengembangan sumber air permukaan peternakan75Tugas Pembantuan = 75 unit751 unit = 1 haJumlah pengembangan sumber air tanah peternakan262DAK air tanah dangkal = 131 unit131air tanah dalam = 131 unit1311 unit = 1 ha
Lampiran 8. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura TA 2023 NO PROVINSI 1 2 Bali Banten 3 Daerah Istimewa Yogyakarta 4 Gorontalo 5 Jambi 6 Jawa Barat 7 Jawa Tengah 8 Jawa Timur Kalimantan Selatan 9 10 Kalimantan Tengah 11 Kalimantan Timur 12 Kalimantan Utara Lampung 13 KABUPATEN/KOTA Kabupaten Buleleng Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Bandung Barat, Subang, Kabupaten Cianjur Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kab.Purbalingga Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Nganjuk Kabupaten Tapin Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Penajam Paser Utara Tarakan Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Maluku Tenggara JUMLAH SAMPEL 1 3 3 2 2 18 14 6 1 3 1 1 5 14 Maluku 15 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur 16 Papua Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke Kepulauan Meranti 17 Riau 18 Sulawesi Selatan Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Bone Kabupaten Poso Kota Bau-Bau 19 Sulawesi Tengah 20 Sulawesi Tenggara 21 Sumatera Barat Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Kota Pariaman Kabupaten Banyuasin, Kota Prabumulih 22 Sumatera Selatan 23 Sumatera Utara Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Serdang Bedagai, Batu Bara 1 1 3 1 5 1 1 3 2 3 TOTAL 72
Lampiran 9. Hasil Kementerian Pertanian - LKE KEMENPANRB No. Komponen Sub Komponen Strategi Pelaksanaan RB General Indikator Penilaian Rencana Aksi Pembangunan RB General 1 RB General 2 RB General Strategi Pelaksanaan RB General Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi TIngkat Implementasi Rencana Aksi RB General Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi 3 RB General 4 RB General Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 5 RB General Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas 6 RB General Bobot Skor Skor Index 2,5 3 2,50 7 89,37 5,21 2 99,92 2 2 4 1,6 4 2,99 2,39 3 1 1 Catatan 1). Belum terdapat Target Kegiatan Utama Tahun 2024; 2). Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama oke baik A. Komponen Penetapan Tujuan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat koreksi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada penilaian kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis, dengan uraian pokok permasalahan sebagai berikut: a) Indikator kinerja belum mencerminkan pengendalian OPT/DPI secara preventif dan belum menunjukkan outcome atas tingkat produksi/ketersediaan pangan yang dapat diselamatkan. b) Indikator belum menunjukkan outcome dari penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan. c) Indikator belum cukup untuk menggambarkan peran dalam pemenuhan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian di dalam negeri disamping pertumbuhan ekspor. d) Indikator tidak tepat karena tidak menggambarkan hasil/outcome atas penerapan teknologi, dan tidak menggambarkan teknologi pertanian secara komprehensif. e) Indikator tidak cukup karena tidak dapat menggambarkan seluruh SDM Pertanian selain peserta yang mengikuti pelatihan. f) Indikator belum menggambarkan outcome dari kebermanfaatan penggunaan sarana dalam meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. g) Indikator belum cukup karena belum menunjukkan peran dalam pemenuhan dan daya saing produk pertanian di dalam negeri disamping pertumbuhan ekspor perkebunan. h) Indikator belum menggambarkan outcome dari kebermanfaatan penggunaan sarana dalam meningkatkan nilai tambah Terlampir pada LHE ZI hasil evaluasi ZI Unit Kerja kerja dilingkungan Kementerian Pertanian (B/188/PW.04/2023) Rekomendasi 1). Menetapkan Target bagi kegiatan utama di Tahun 2024; 2). Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama oke baik Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, kami menyarankan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, agar: 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP melalui: a. Peningkatan kompetensi Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas dalam melakukan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, diantaranya penyusunan Area of Improvement dan rekomendasi atas penilaian pada setiap komponen pada tingkat kementerian; b. Melakukan penilaian pengendalian intern yang berfokus pada tugas dan fungsi utama unit kerja; c. Menyusun timeline persiapan penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi untuk periode penilaian selanjutnya. 2. Menginstruksikan kepada Kepala Biro Perencanaan untuk: a. Meninjau kembali kesesuaian penetapan indikator dan target kinerja pada dokumen perencanaan kementerian dan unit kerja untuk periode berikutnya; b. Menyusun dan menetapkan mekanisme penentuan target kinerja yang ideal, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan sumber daya yang dikelola oleh kementerian; c. Mengintegrasikan proses manajemen kinerja dengan proses manajemen risiko; d. Melakukan inventarisasi, sinkronisasi, dan menyusun mekanisme atas sinergi, kerja sama, dan pemantauan pembangunan antar unit kerja serta antar instansi; e. Melakukan inventarisasi dan pemutakhirkan data/informasi pertanian yang menyeluruh meliputi kapasitas faktor produksi, data dari stakeholders, dan data/informasi lain dalam rangka menentukan pengukuran kinerja organisasi yang dapat menyajikan kinerja pertanian secara - Agar Menteri Pertanian dapat secara konkret dan berkelanjutan mendorong seluruh Unit Kerja untuk melakukan dan melakukan implementasi Pembangunan Zona Integritas; - Agar Tim Penilai Internal (TPI) secara aktif dan berkesinambungan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Unit Kerja yang membangun Zona Integritas; - Agar seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dapat menerapkan budaya kerja dan pola pikir yang bersih dari tindak KKN dan berintegritas. Tim Penilai Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas PIC KEMENTAN Biro Organisasi dan Kepegawaian (RB) Biro Organisasi dan Kepegawaian (RB) Biro Organisasi dan Kepegawaian (Organisasi) Biro Organisasi dan Kepegawaian (Tata Laksana) Biro Keuangan dan BMN Inspektorat Investigasi
No. Komponen 7 RB General 8 RB General 9 RB General Sub Komponen Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Indikator Penilaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks Perencanaan Pembangunan Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bobot Skor Skor Index 2,96 4 74,05 2 81,26 1,63 2 2 0,8 Catatan 1. Rumusan sasaran strategis yang dimiliki unit kerja Kementerian Pertanian belum sepenuhnya dikawal dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria cukup dan relevan dalam mengawal pencapaian kondisi sasaran strategis yang ingin diwujudkan. Seperti contoh pada Dirjen Tanaman Pangan yang memiliki sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian (Tanaman Pangan)" namun diukur dengan indikator kinerja "Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (%)"; 2. Penyusunan penjenjangan kinerja yang dilakukan masih ditekankan pada pencocokan antara program kegiatan dengan kinerja yang ada, sehingga penjenjangan kinerja yang disusun belum sepenuhnya menjawab isu strategis kinerja yang dikawal secara nasional dan belum sepenuhnya memperhatikan penjabaran kondisi sebab akibat kinerja yang ada, terutama pada proses menjabarkan kinerja dari level strategis ke level kinerja dibawahnya yang terkhusus ke unit kerja teknis di daerah; 3.Informasi pengukuran kinerja yang dilakukan melalui aplikasi belum optimal dimanfaatkan, terutama pada proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang masih relevan dengan strategi kinerja yang ada, serta penyesuaian target kinerja yang diberikan dengan kondisi eksisting kinerja pasca hasil pengukuran kinerja berkala; - Pada aspek 1.b.1 hasil rata-rata nilai keselarasan terbobot adalah 3,91 (65,17) dari total bobot maksimum 6,00. Dari total 129 sasaran kegiatan, ada 91 SK yang tidak sesuai dengan persentase 70,54% sehingga membuat nilai total menjadi kecil. Hal ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian diakibatkan dalam periodisasi Renstra dan Renja (dalam 5 tahun) yang berbeda dapat mempengaruhi penyesuaian berdasarkan perkembangan capaian dan kondisi eksternal yang ada. Beberapa kemungkinan penyebab perbedaan ini adalah: capaian yang sudah selesai tahun tahun sebelumnya, adanya penyesuaian regulasi dan/atau struktur kelembagaan & adanya hal hal lain di luar prediksi seperti pandemi COVID- 19 - Pada aspek 1.c.4 hasil rata-rata nilai keselarasan terbobot adalah 5,73 (57,3%) dari nilai total 10,00 dengan predikat Sangat Kurang. Hal ini disebabkan karena dari total 158 satuan yang dibandingkan terdapat 37 satuan yang tidak sesuai dan juga dari 158 target yang disandingkan yang tidak sesuai sejumlah 98. - Pada aspek 2.a.1 hasil rata-rata nilai keselarasan terbobot adalah 7,78(64,83%) dari nilai total 12,00 dengan predikat Kurang. Hal ini disebabkan karena dari total 158 nomenklatur yang disandingkan terdapat 37 satuan yang tidak sesuai dan juga dari 158 target yang disandingkan yang tidak sesuai sejumlah 74 - Pada aspek 2.c.1 antara anggaran output prioritas dalam RKA K/L pada tahun pelaksanaan dan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN untuk Kementerian Pertanian adalah 7,57 Sudah menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA Rekomendasi 1. Melakukan reviu atas seluruh rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dimiliki, dari level pusat hingga ke unit kerja teknis di daerah, dengan memperhatikan kecukupan dan relevansi indikator kinerja dalam mengukur rumusan sasaran strategis yang dimiliki; 2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang dimiliki dengan mempertimbangkan isu strategis yang dikawal secara nasional dan penjabaran kondisi sebab akibat kinerja yang perlu dikawal, terutama pada proses menjabarkan kinerja dari level strategis ke level kinerja dibawahnya; 3. Terus mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang sudah dilakukan secara berkala sebagai bagian dari proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang masih relevan dengan strategi kinerja yang ada, serta penyesuaian target kinerja unit kerja kedepan; 4. Informasi lebih lanjut terkait implementasi SAKIP dapat dilihat pada laporan hasi evaluasi implementasi SAKIP ( Surat Deputi RBKUNWAS Nomor B/57/AA.05/2023 tertanggal 27 November 2023) Aspek Integrasi (1.b.1) Meningkatkan Konsistensi, utamanya pada Sasaran Kegiatan yang belum maksimal. Aspek Integrasi (1.c.4) Meningkatkan konsistensi, utamanya pada Besaran Target Sasaran Output Prioritas pada Renja K/L dengan Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Prioritas Nasional RKP, yang belum maksimal. Aspek Sinkronisasi (2.a.1) Memastikan Nomenklatur Output Prioritas pada RKA K/L dan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN memiliki kesamaan kata. Aspek Sinkronisasi (2.c.1) Meningkatkan kepatuhan Anggaran K/L dalam membiayai Output Proyek Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan agar terjadi sinkronisasi Nomenklatur dan Alokasi Anggaran antara RKA K/L dan RKP dalam Koridor PN. Perlu menyusun Peta Rencana SPBE dalam SIA Tim Penilai Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas Kementerian PPN/Bappenas - Biroren "Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" PIC KEMENTAN Biro Perencanaan Biro Perencanaan Pusdatin
No. Komponen 10 RB General 11 RB General 12 RB General 13 RB General 14 RB General Sub Komponen Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Indikator Penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indeks Pengelolaan Aset Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan Indeks Kualitas Kebijakan Bobot Skor Skor Index 1,94 2 96,84 2 89 1,78 2 2,76 1,38 1,5 2 0,6 1,5 66,08 0,99 Catatan 1. Seluruh kebijakan kearsipan telah ditetapkan dan disosialisasikan namun sebagian belum memenuhi kriteria yaitu kebijakan pengorganisasian kearsipan belum tercantum ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi unit kearsipan dalam koordinasi pembinaan daftar, pemberkasan dan pelaporan serta penyerahan arsip terjaga 2. Telah melakukan alih media arsip sesuai dengan prosedur serta telah memenuhi target yang telah ditetapkan 3. Telah menggunakan SRIKANDI versi Live minimal 50% unit pengolah di lingkungannya tetapi belum secara menyeluruh melaksanakan proses bisnis (khususnya belum melaksanakan pemberkasan) termasuk penerapan tanda tangan elektronik yang bersertifikat BSSN 4. Telah tersedia sumber daya pendukung dalam pengelolaan arsip elektronik 5. Telah menjadi simpul JIKN dan melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai simpul pada JIKN Terdapat dua poin dalam tata kelola pelaksanaan anggaran yang belum optimal: 1. Penyerapan anggaran masih belum optimal. K/L masih belum melakukan akselerasi belanja, serta realisasi anggaran selama tahun berjalan cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga hal tersebut dapat berdampak penundaan manfaat yang diterima oleh penerima manfaat. 2. Rencana penarikan dana masih belum optimal. K/L masih belum mampu merencanakan penarikan dana berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan dalam perspektif jangka pendek (triwulanan) dengan baik, sehingga dapat berdampak pada proyeksi perencanaan kas pemerintah. Hasil pengukuran IPA pada KEMENTERIAN PERTANIAN adalah 2,76. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang/buruk, yaitu parameter , Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan Belum Memiliki SK, , Sebagian tindak lanjut masih normatif/ belum menjawab permasalahan pelapor Kelebihan dari kebijakan tingkat instansi dalam kerangka IKK adalah seluruh kebijakan telah menjelaskan manfaat dan nilai tambah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kekurangan dari kebijakan tingkat instansi dalam kerangka IKK yaitu karena masih terdapat beberapa bukti dukung yang kurang relevan dengan pilihan jawaban. Rekomendasi Melaksanakan pemberkasan arsip secara elektronik 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal. 2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. 3. Melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD. 4. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA. 5. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. 6. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. - Dalam upaya peningkatan indeks pada parameter Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga adalah peningkatan PNBP melalui pemanfaatan BMN, perbaikan target/estimasi PNBP dari pengelolaan BMN yang disampaikan kepada DJA, optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, serta tindak lanjut atas BMN yang masuk kategori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan secara lelang. - Kementerian/Lembaga agar melakukan tindak lanjut atas setiap persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh KPKNL, dan selanjutnya melakukan pengkinian data terhadap informasi BMN yang dikelola. - Kementerian/Lembaga perlu melakukan identifikasi atas BMN berupa tanah yang belum disertipikatkan, dan selanjutnya mengajukan permohonan pensertipikatan atas BMN berupa tanah yang belum disertipikatkan. Terhadap sertipikat BMN berupa tanah yang telah diterbitkan wajib dilakukan pengkinian data atas informasi BMN dimaksud pada aplikasi SIMAN. Menyusun SK Tim Pengelolaan Pengaduan, Melaksanakan Monev Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan, Melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat, Melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat, Mempercepat laju verifikasi Untuk meningkatkan kualitas kebijakan di masa mendatang, diharapkan penyusunan kebijakan bisa melalui analisis yang lebih mendalam dengan memperhatikan komponen penyusunan kebijakan. Tim Penilai Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Keuangan - DJPB Kementerian Keuangan - DJKN Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara PIC KEMENTAN Biro Umum dan Pengadaan Biro Keuangan dan BMN Biro Keuangan dan BMN Inspektorat Investigasi Biro Hukum
No. Komponen 15 RB General 16 RB General 17 RB General 18 RB General 19 RB General 20 RB General 21 RB General 22 RB General 23 RB General Sub Komponen Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Capaian Sasaran Strategis Reformasi Indikator Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Indeks Tata Kelola Pengadaan Indeks Sistem Merit Indeks Pelayanan Publik Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Indeks SPBE Capaian Prioritas Nasional Capaian IKU Bobot Skor Skor Index 1,17 1,5 77,97 1,5 3,12 0,94 2 63,83 1,28 4 273,5 2,67 1,5 4,59 1,38 1,5 91,45 1,37 9 3,86 6,95 2 97,5 1,95 8 93,75 5,55 7,50 Catatan Pelaksanaan Reformasi Hukum baik. Penyelenggaraan statistik sektoral di Kementerian Pertanian sudah mencapai predikat Baik. - Penerapan Domain Kelembagaan pada Kementerian Pertanian sudah baik. Kelembagaan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam penerapan SDM sesuai dengan pekerjaan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan yang meliputi Profesionalitas, SDM yang Memadai dan Kapabel, dan Pengorganisasian Statistik. - Kementerian Pertanian memiliki kekurangan pada indikator akurasi data karena belum memiliki akurasi data yang terukur. Cukup Kinerja kategori Baik berdasarkan Efektivitas IKU K/L dan Efektivitas RO K/L dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022 Rekomendasi Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu ditingkatkan. Kementerian Pertanian perlu membuat jadwal penilaian, reviu, dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kualitas Data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. Perlu dilakukan kegiatan untuk menjaga akurasi data dengan laporan lengkap kondisi sebelum dan sesudah dilakukan pengawasan. Perlu ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sistem pengadaan mulai dari perencanaan hingga realisasi pengadaan (transaksional dan pencatatan) dan keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 1) Melakukan review dan menyesuaikan peraturan tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) di lingkungan Kementerian Pertanian terutama lingkup JPT dan JA agar sesuai dengan ketentuan nasional SKJ yang berlaku sekarang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN; 2) Melaksanakan asesmen kembali kepada para pegawai yang hasil asesmennya sudah lewat dari 3 tahun; 3) Melanjutkan pemetaan pegawai ke dalam talent pool dan rencana suksesi dengan melengkapi informasi setiap talenta yang didapat dari hasil pemetaan; 4) Melanjutkan penyusunan kebijakan internal tentang manajemen talenta instansi hingga ke tahap penetapan; 5) Menyempurnakan pedoman pelaksanaan rencana suksesi salah satunya dengan otoritas penetapan rumpun rencana suksesi yang lebih tinggi dibandingkan PPT Pratama pengelola SDM karena rencana suksesi akan digunakan di level instansi; 6) Menyesuaikan kebijakan internal tentang pola karier instansi dengan ketentuan nasional terkini; 7) Berkoordinasi dengan KASN untuk mendapatkan rekomendasi saat setiap melaksanakan proses pengisian JPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 8) Mencegah terjadinya pelanggaran sistem merit; 9) Menyempurnakan dan menetapkan pedoman pengisian JPT yang sesuai dengan ketentuan nasional; 10) Memperkuat objektivitas penilaian kinerja dengan menerapkan metode pemberian umpan balik kinerja tidak hanya dari atasan namun juga rekan kerja (penilaian 360 Rekomendasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id Perlu peningkatan kinerja pada indikator sasaran strategis: (i) persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis; dan (ii) pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional. Perlu peningkatan kinerja pada RO: Pangan yang terdistribusi Tim Penilai Kementerian Hukum dan HAM Badan Pusat Statistik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Aparatur Sipil Negara "Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia "Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" Kementerian PPN/Bappenas - Deputi PEPP Tim Penilai Nasional PIC KEMENTAN Biro Hukum Pusdatin Biro Umum dan Pengadaan Biro Organisasi dan Kepegawaian (Renbang) Biro Organisasi dan Kepegawaian (Organisasi) Biro Organisasi dan Kepegawaian (Organisasi) Pusdatin Biro Perencanaan Biro Perencanaan
No. Komponen 24 RB General 25 RB General 26 RB General 27 RB General 28 RB General 29 RB General 30 RB Tematik 31 RB Tematik 32 RB Tematik 33 RB Tematik 34 RB Tematik 35 RB Tematik 36 RB Tematik 37 RB Tematik 38 RB Tematik 39 RB Tematik Sub Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Net Koefisien Capaian Utama RB Tematik Capaian Utama RB Tematik Capaian Utama RB Tematik Capaian Utama RB Tematik Capaian Utama RB Tematik Capaian Utama RB Tematik Capaian Utama RB Tematik Capaian Utama RB Tematik Capaian Utama RB Tematik Capaian Utama RB Indikator Penilaian Opini BPK Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks BerAkhlak Survei Penilaian Integritas Survei Kepuasan Masyarakat Net Koefisien Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan) Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan) Laju Inflasi (Strategi Pembangunan) Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak) Realisasi Investasi (Capaian Dampak) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak) Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Laju Inflasi (Capaian Bobot Skor Skor Index 5 5 5 4 83,8 3,35 4 63,9 2,56 10 66,79 6,68 8 88,73 7,1 10 0,8 0,59 0 0,59 0,8 0,6 0,6 0,8 0,58 0,58 0,8 0,67 0,67 0,8 1,2 0,37 0,37 1,2 0,9 0,9 1,2 0,36 0,36 1,2 70,41 0,84 1,2 Catatan Cukup Sehat Rentan Rekomendasi Rekomendasi 1 : Perbaikan mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.; Rekomendasi 2 : Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi. (4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.; Rekomendasi 3 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.; Rekomendasi 4 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa Tetap melaksanakan SKM dan melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten Tim Penilai Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian PANRB - Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional Tim Penilai Nasional PIC KEMENTAN Biro Keuangan dan BMN 1. Biro Keuangan dan BMN 2. Inspektorat Jenderal Biro Organisasi dan Kepegawaian (Organisasi) Inspektorat Investigasi Biro Organisasi dan Kepegawaian (Organisasi) Ditjen/Badan Ditjen/Badan Ditjen/Badan Ditjen/Badan Ditjen/Badan Ditjen/Badan Ditjen/Badan Ditjen/Badan Ditjen/Badan Ditjen/Badan
Lampiran 1 Dynamic Tagging Dynamic Tagging Rincian Output (RO) mendukung penurunan Kemiskinan Ekstrem TA 2023 RINCIAN OUTPUT SATUAN VOL ALOKASI 001-Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani 003-Fasilitasi Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani 004-Fasilitasi Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat 2,394 15,927,050 4,095 34,000,000 2,858 11,906,304 001-Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani Orang 10,000 17,222,000 002-Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 001-Nursery 004-Ternak Unggas dan Aneka Ternak 001-Jaringan Irigasi Tersier 001-Asuransi Pertanian 002-Asuransi Usaha Ternak 001-Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan 002-Areal Penanganan DPI Hektar unit Ekor unit unit unit Hektar Hektar 8,142 40,852,309 21 30,066,443 422,000 56,503,990 3,213 240,975,000 1,000,000 158,735,949 150,000 26,855,000 56,565 168,345,540 1,900 3,973,805 1,661,188 805,363,390 Dynamic Tagging Rincian Output (RO) mendukung penurunan Kemiskinan Ekstrem TA 2024 RINCIAN OUTPUT 001-Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani 004-Fasilitasi Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani SATUAN Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat VOL 2,373 5 ALOKASI 20,250,000 3,541,958 001-Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani Orang 10,000 20,144,557 002-Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 001-Nursery 004-Ternak Unggas 001-Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi 001-Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi 001-Asuransi Pertanian 002-Asuransi Usaha Ternak 001-Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan 002-Areal Penanganan DPI Hektar unit Ekor unit Orang unit unit Hektar Hektar 7,700 13 329,000 3,813 11,246,965 1,000,000 150,000 56,565 7,000 12,813,434 25,852,309 31,747,268 60,623,430 285,975,000 84,244,600 160,000,000 27,000,000 168,416,960 9,488,050 897,284,132
Lampiran 11. Rincian Anggaran, Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Mendukung Penghapusan Kemiskinan Ekstrem lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 (Rp ,000) No Rincian Output (RO) Pemetaan Awal Kode Rincian Output (RO) Status Tertagging tahun 2023 Alokasi Awal 2023 Alokasi Setelah Assesment Realisasi B12 1 001-Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan 2 001-Asuransi Pertanian 3 001-Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan v 4580.RAI.001 3994.RBK.001 1810.QDD.001 v v v 168.345.540 158.735.949 15.927.050 59.206.580 110.935.949 30.145.177 53.096.160 43.999.650 27.657.389 Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani 4 001-Jaringan Irigasi Tersier 5 001-Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di v v 1794.RDK.001 5892.QDC.001 v v 240.975.000 17.222.000 77.100.000 111.264.671 115.563.403 83.025.000 Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani 6 001-Nursery 7 002-Area Penanganan Organisme Pengganggu 5890.RBK.001 1779.RAI.002 v v 30.066.443 40.852.309 30.066.443 20.034.065 8.633.207 15.872.165 Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 8 002-Areal Penanganan DPI 9 002-Asuransi Usaha Ternak 10 002-Embung Pertanian 11 003-Fasilitasi Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani v v 4580.RAI.002 3994.RBK.002 1794.RBK.002 1812.QDD.003 v v rekomendasi v 3.973.805 26.855.000 34.000.000 223.805 17.855.000 78.460.000 34.000.000 223.055 3.198.082 22.360.000 33.352.914 12 004-Fasilitasi Modernisasi Irigasi Strategis dan v 1812.QDD.004 v 11.906.304 67.338.650 66.851.885 Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani 13 004-Ternak Unggas dan Aneka Ternak Jumlah v 1785.QEL.004 v 56.503.990 805.363.390 6.043.799 648.599.139 5.941.460 473.849.371 % 89,68 39,66 91,75 92,86 103,86 28,71 79,23 99,66 17,91 28,50 98,10 99,28 98,31 73,06
Lampiran 12. Rincian Nilai Kinerja per Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 No. Eselon I Kinerja CSP Penyerapan Konsistensi Sekretariat Jenderal 1 2 Inspektorat Jenderal 3 Ditjen Tanaman Pangan 4 Ditjen Hortikultura 5 Ditjen Perkebunan 92,05 90,72 84,84 87,59 90,75 99,96 100 100 100 100 99,01 97,51 94,58 97,28 90,22 92,45 93,24 85,26 81,58 92,05 6 7 8 9 10 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Badan Karantina Pertanian Rata-rata NK Es I 89,99 89,88 92,3 91,12 91,48 90,07 100 100 100 100 100 97,38 98,1 95,95 98,78 99,27 87 95,35 94,53 98,92 98,08 CKP 99,91 100 99,49 100 100 100 100 100 100 100 Efisiensi 0,9 2,86 -4,21 -3,92 15,97 0,94 0,2 6,19 4,05 0,73 Nilai Efisiensi 52,25 57,15 39.475 40,2 89.925 52,35 50,5 65.475 60.125 51.825 Rata Rata Satker 89,18 86,01 76,59 82,08 83,26 85,4 84,81 88,35 86,15 87,69
Lampiran 13. Pagu dan Realisasi Kementerian Pertanian Tahun 2023 RP%14.808.873.722.000 14.326.400.051.067 96,74482.473.670.933 1BADAN KARANTINA PERTANIAN1.054.036.202.000 1.046.517.041.221 99,297.519.160.779 2BADAN PPSDM PERTANIAN1.114.893.522.000 1.104.439.215.893 99,0610.454.306.107 3SEKRETARIAT JENDERAL1.339.017.899.000 1.326.392.582.093 99,0612.625.316.907 4DITJEN HORTIKULTURA907.157.955.000 882.505.952.680 97,2824.652.002.320 5INSPEKTORAT JENDERAL131.030.528.000 128.920.569.961 98,392.109.958.039 6DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN2.691.414.298.000 2.641.910.032.281 98,1649.504.265.719 7DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN2.258.350.509.000 2.201.266.639.551 97,4757.083.869.449 8BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN872.857.804.000 838.318.073.502 96,0434.539.730.498 9DITJEN TANAMAN PANGAN3.409.242.955.000 3.225.848.296.963 94,62183.394.658.037 10DITJEN PERKEBUNAN1.030.872.050.000 930.281.646.922 90,24100.590.403.078 SISA PAGU (RP)TOTAL KEMENTERIAN PERTANIANNOESELON IPAGU (RP)REALISASI
Lampiran 14. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja Tahun 2024 No Akar Permasalahan Rekomendasi Perbaikan I. Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri Produksi Padi Fenomena El Nino menyebabkan mundurnya jadwal tanam akibat kurangnya persediaan air Antisipasi dan mitigasi dilakukan sejak dini serta melakukan gerakan percepatan tanam nasional pada daerah-daerah yang masih memiliki sumber air. 1 Benih belum tersedia sesuai permintaan (jadwal tanam) dan mahalnya ongkos distribusi benih. Pendampingan dan pengawalan penangkaran benih insitu, pengecekan stok benih, serta melakukan penyesuaian harga pembelian benih dengan harga pasar pada kegiatan bantuan pemerintah. Dalam rangka peningkatan produksi padi, dilaksanakan Refocusing untuk pengembangan Padi Non Rawa dan Optimasi Lahan Rawa Produksi Jagung - Fenomena El Nino menyebabkan mundurnya jadwal tanam akibat kurangnya persediaan air Antisipasi dan mitigasi dilakukan sejak dini serta melakukan gerakan percepatan tanam nasional pada daerah-daerah yang masih memiliki sumber air. 2 Benih belum tersedia sesuai permintaan (jadwal tanam) dan mahalnya ongkos distribusi benih. Pendampingan dan pengawalan penangkaran benih insitu, pengecekan stok benih, serta melakukan penyesuaian harga pembelian benih dengan harga pasar pada kegiatan bantuan pemerintah. Dalam rangka peningkatan produksi jagung, dilaksanakan Refocusing untuk pengembangan Jagung Hibrida seluas 1,6 juta Ha II. Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional 1 Harga komoditas berfluktuasi akibat kendala pada distribusi dan logistik (khususnya kendala mahalnya kontainer dan shipping), selain itu kondisi geopolitik di Ukraina ditambah kondisi Palestina dan jalur laut merah yang terganggu stabilitasnya, juga dinamika iklim dan persoalan pasokan produk yang terbatas tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan kenaikan jumlah penduduk Telah dilakukan kerjasama mendorong perjanjian kerjasama untuk membuka akses pasar baru terutama pasar Afrika karena negara tradisional cenderung menerapkan hambatan non tarif yang merugikan negara produsen. Penyelesaian hambatan non tarif melalui perundingan bilateral yang lebih komprehensif terutama melalui pendekatan regional. Saat ini pasar Afrika yang bisa dituju adalah Afrika selatan, Mesir, Maroko, Tunisia, Nigeria, Kenya, Mauritius, Senegal, Ghana, Pantai Gading. Sedangkan untuk bilateral yang sudah didorong adalah Tunisia, Maroko, Mesir, Mauritius 2 Kebijakan negara tujuan ekspor dengan adanya hambatan tarif dan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri (proteksionisme sempit) masing-masing masih menjadi tantangan pengembangan ekspor ke depan Melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar dan Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan tarif dan non tarif antar negara. Kegiatan yang bisa didorong adalah melakukan rapat koordinasi, workshop, seminar dan FGD (hybrid) untuk menkonsolidasi strategi2 yang tepat dalam penyelesaian hambatan dagang tersebut, juga melalui penguatan Analisis pasar dengan menyusun Market Intellegent dan analisis pasar internasional terkait lainnya 3 Penerapan labelisasi maupun standardisasi yang masih kurang Pembinaan/Pendampingan Investasi dan Pengembangan Usaha melalui rapat koordinasi, workshop, seminar dan FGD (hybrid) terkait peluang dan potensi Investasi dengan mengajak eksportir, asosisi Industri, Kadin, BKPM dll, juga bagaimana membuat analisis investasi secara berkala dan melakukan upaya-upa strategis dalam penerapan standar produk ekspor, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani terkait labbeling dan pembinaan usaha Waktu Pelaksanaan 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024-2025 2024-2025 2024-2025 Anggaran Penanggung Jawab 25.402.102.000 Ditjen Tanaman Pangan 90.218.512.000 Ditjen Tanaman Pangan 4.619.233.981.000 Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP 200.000.000 Ditjen Tanaman Pangan 713.090.000 Ditjen Tanaman Pangan 2.081.000.000.000 Ditjen Tanaman Pangan 10.000.000.000 Ditjen Perkebunan 5.000.000.000 Ditjen Perkebunan 5.000.000.000 Ditjen Perkebunan
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung A Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta 12550 Telp. (021) 780 4055, Fax (021) 780 4237