BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mempunyai maksud, yaitu menempatkan rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Rakyat berdaulat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang berarti semua kekuasaan bermuara pada rakyat.1 Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum. Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada kurun waktu 1999-2002. Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana dimaksud ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung. Sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". 1 Dr. Sodikin, Hukum Pemilu (Pemilu sebagai praktek ketatanegaraan), Gramata Publishing, Bekasi: 2014 hlm 11
Selanjutnya ketentuan Pasal 6A ayat (1) mengamanatkan pula bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".2 Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilihan umum melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, masyarakat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.3 Melalui pemilihan umum pula rakyat dapat menyeleksi siapa saja yang tepat menjadi wakilnya. Selain itu, bagi rakyat sebagai pemilih dapat memberikan penilaian terhadap wakil-wakilnya yang dipercayakan pada periode sebelumnya.4 Melalui penilaian itulah, rakyat akan mengambil suatu kesimpulan apakah masih mempercayakan lagi kepada wakil-wakil yang pernah diberi kepercayaan, atau rakyat yang akan menarik kembali kepercayaannya dan memberikannya kepada yang lain yang dinilainya pantas.5 Pemilu telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Salah satu caranya adalah dengan memilih atau tidak memilih calon yang telah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Pemilu adalah pengejawantahan sistem demokrasi, melalui pemilu rakyat memilih wakilnya 2 Ria Casmi Arrsa, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3: 2014, hlm 516 3 Dr. Sodikin, Hukum Pemilu (Pemilu sebagai praktik ketatanegaraan), Gramata Publishing, Bekasi: 2014 hlm 7 4 Ibid 5 Ibid
untuk bergabung dalam Parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilu hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam Parlemen, akan tetapi ada pula negara yang juga menyelenggarakan pemilu untuk memilih para pejabat tinggi negara.6 Menurut Veri Junaidi Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting, yang harus juga dilaksanakan secara demokratis. Oleh karena itu lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan "qonditio sine qua non", the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.7 Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya8. Selanjutnya senada dengan pendapat Abraham Lincoln, Guru Besar Hukum Tata Negara Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan 6 Iwan Satriawan, Desentralisasi Pemilu, Jurnal Konstitusi Universitas Lampung Volume III No. 1, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: Juni 201, hlm. 56. 7 Nanik Prasetyoningsih, Dampak Pemilihan Umum bagi Demokrasi Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 2014 hlm 242 8 Ibid
pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate government) di mata rakyat9. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural. Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu yang kompetitif dan sebagai piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggung jawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga Negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik.10 Dalam perkembangannya dengan menelisik aspek sejarah amandemen terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa sebagai salah satu jenis pemilihan umum yang kita laksanakan yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, wacana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan topik yang hangat diperdebatkan oleh berbagai kalangan dalam proses amandemen. Perdebatan sebagaimana dimaksud mengemuka sejak Rapat BP MPR ke 2 pada 6 Oktober 1999 terutama mengenai isu seputar apakah pasangan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih oleh MPR sebagaimana Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 ataukah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Dalam rapat Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyinggung soal perlunya perubahan tata cara Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih terbuka dan demokratis.11 9 Ibid 10 Ibid 11 Lukman Hakim Saifuddin dikutip dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Jakarta: Mahkamah Konstitusi: 2010, hlm. 240
Momentum transisi demokrasi di era reformasi ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan yang digunakan bersifat berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.12 Penyelenggaraan pemilu yang pada awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD dipilih langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah. Pemilu terakhir yang telah dilaksanakan yakni pemilu Tahun 2014, dengan pelaksanaan terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya pada waktu yang berbeda dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pertama kalinya di Indonesia, pada Tahun 2019,dilaksanakan pemilu serentak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan 12 Ibid hlm 519
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bukan hanya konkretisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, dan rahasia), tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil. Salah satu bukti warga negara yang baik ialah ikut bertanggungjawab (wajib) dan berhak untuk andil dalam menciptakan kesejahteraan hidup bermasyarakat. pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu ada beberapa alasan mengapa pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Diantaranya adalah dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu, warga negara telah melaksanakan asas demokrasi dimana rakyat memilih langsung pemimpinnya, selanjutnya dengan menggunakan hak pilih warga negara dapat menyuarakan suara hatinya dalam memilih. Memilih pemimpin merupakan kewajiban politik rakyat dalam memberikan mandat kepada wakilnya untuk mewujudkan harapan-harapan rakyat. Maka dari itu, rakyat harus sadar dan berani menentukan hak suaranya dalam pemilihan umum. Hal ini tentu saja berdampak pada pemenuhan hak memilih bagi Warga Negara Indonesia dimana dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak berarti semakin banyaknya calon pejabat negara yang akan dipilih oleh masyarakat. Menurut Santoso, Hak pilih merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Negara memberikan jaminan
perlindungan akan hak warganya yang memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih melalui aturan hukum berupa jaminan hak pilih. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "DAMPAK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK MEMILIH WARGA NEGARA" B. Perumusan Masalah Dari latar belakang yang dikemukakan mengenai "Dampak Pemilihan Umum Secara Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara" dalam penyetaraan diatas, dalam hal ini penulis membuat rumusan masalah yang jelas, yaitu; a. Bagaimana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Secara Nasional? b. Apakah dampak Pemilihan Umum Serentak Secara Nasional Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara? C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuannya adalah: a. Mengetahui bagaimana penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara serentak b. Mengetahui bagaimana dampak Pemilihan Umum Serentak Secara Nasional Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara.
D. Manfaat Penelitian Dari penelitian ini, penulis berharap akan manfaat sebagai berikut: a. Manfaat Teoritis 1. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah, dimana merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh selama perkuliahan. 2. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kepentingan perkembangan Hukum Tata Negara. b. Manfaat Praktis Diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca, baik mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum sebagai tambahan literatur tentang pemilihan umum dalam sistem demokrasi di Indonesia. E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang memfokuskan masalahnya pada hukum itu sendiri, baik norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis. 2. Sumber dan Jenis Data Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data
yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan kedalam: a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan skripsi yang akan ditulis, antara lain: 1. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum; 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 4. dan Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan tulisan ini. b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian yang berupa: a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian diantaranya; a. Hukum Pemilu (Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan) karangan Dr. Sodikin, SH., MH., MSi. b. Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Prof. Miriam Budiardjo c. Politik Hukum Pemilu karangan Janedri M. Gaffar b. Jurnal Hukum diantaranya: 1. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah karangan Nanik Prasetyoningsih yang berjudul Dampak Pemilihan Umum bagi Demokrasi Indonesia 2. Jurnal Konstitusi karangan Ria Casmi Arrsaya yang berjudul Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi c. Skripsi yang berkaitan dengan penelitian yaitu Skripsi karangan Tito Oktri Rozli Fakultas Hukum Universitas Andalas yang berjudul Pemilihan Umum dalam Memperkuat Sistem Presidensil di Indonesia. c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder misalnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Teknik Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data a. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research methods), berupa studi dokumen dengan mempelajari, mengkaji, dan menganalisa literatur-literatur. b. Metode pengolahan data Data yang diperoleh sebagai hasil penelitian akan diperiksa kembali mengenai kelengkapan, penjelasan dan keragaman, kemudian dicatat secara sistematika dan konsisten. c. Analisa data Dalam hal ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu penulis tidak menggunakan angka-angka dalam melakukan analisis, tetapi penulis akan memacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dan pandangan para pakar, kemudian mendeskripsikannya dalam tulisan yang berbentuk skripsi dan bahan bacaan. 4. Sifat Penelitian Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal- hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.
Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan hal berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dari tahun 1999 hingga tahun 2019 serta dampak yang terjadi setelah berlangsungnya pemilihan umum serentak yang dilaksanakan secara nasional tahun 2019. Penulis melakukan pemantauan dibeberapa TPS dan juga melakukan wawancara kepada pemilih guna melengkapi data pada penulisan ini.