Vol. V, No. 11/I/P3DI/Juni/2013 KASUS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Marfuatul Latifah*) H U K U M Abstrak Penghentian penyidikan terhadap kasus yang disangkakan pada Awang Faroek dengan alasan tidak ditemukan bukti yang cukup, menuai reaksi publik. Meski dapat menciptakan kepastian hukum atas suatu kasus yang sudah lama berada pada tahap penyidikan, langkah yang diambil Kejaksaan Agung tersebut dapat menjadi preseden dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketentuan dalam KUHAP mengatur secara singkat dan umum mengenai keadaan yang dapat dijadikan alasan penghentian penyidikan, sehingga dalam implementasinya dapat menimbulkan tafsir yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dalam ketentuan penghentian penyidikan yang lebih jelas dan tegas dalam RUU HAP. A. Pendahuluan Pada tanggal 28 Mei 2013 Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Awang Faroek dalam kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Kasus tindak pidana korupsi yang disangkakan pada Awang Farouk tersebut terjadi saat ia menjabat sebagai Bupati Kutai Timur. Awang bersama Direksi PT Kutai Timur Energi (KTE) selaku BUMD yang menerima hak pengalihan pembelian saham dari PT KPC, diduga merugikan pemerintah Kutai Timur sebesar 576 miliar karena hilangnya hak membeli saham pemerintah Kabupaten Kutai Timur dari PT KPC yang diberi konsesi pertambangan. Awang Faroek telah menjadi tersangka sejak 9 September 2010, namun pemeriksaan baru dilakukan 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 7 November 2012 yang merupakan pemeriksaan pertama dan terakhir. Tanggal 28 Mei 2013 melalui Surat Perintah No. Print- 01/F.2/Fd./105/2013 terhadap kasus Awang Faroek resmi dikeluarkan perintah penghentian penyidikan karena tidak ditemukannya alat bukti yang cukup untuk meneruskan perkara tersebut pada tahapan pemeriksaan pengadilan. Terkait penetapan Awang Faroek sebagai tersangka, pihak Awang Faroek melalui kuasa hukumnya, Hamzah Dahlan, menyatakan bahwa Awang tidak bersalah dalam divestasi saham apalagi mengusulkan penjualan saham. Pada saat itu Awang Faroek justru berusaha ) Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: Info Singkat © 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ISSN 2088-2351 1 -
untuk mengembalikan saham agar dimasukkan ke kas daerah yang pada saat itu ditolak oleh Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur. Terbitnya SP3 bagi Awang Faroek tersebut cukup mengherankan mengingat dua tersangka lain dalam kasus tindak pidana korupsi yang sama telah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dari Mahkamah Agung. Kedua tersangka itu adalah Anung Nugroho selaku Direktur Utama PT KTE dan Direktur PT KTE Apidian Tri yang masing-masing dikenai 15 tahun dan 12 tahun hukuman penjara. B. Reaksi atas Penghentian Penyidikan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, Eddy OS Hiariej menyatakan, penetapan Awang Faroek sebagai tersangka tidak beralasan karena bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi tidak ada. Semua perbuatan tersebut dalam kasus posisi berada dalam ranah hukum perseroan terbatas dan tidak ada kaitannya dengan sama sekali hukum pidana. Semua pasal-pasal yang disangkakan, unsur-unsurnya tidak terpenuhi secara kumulatif, dengan demikian tidak ada tindak pidana korupsi. Ketika perbuatan yang menjadi inti dari perkara ini dapat dibuktikan, maka Awang Faroek juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam corporate crime yang harus mempertanggungjawabkan sebuah tindak pidana adalah direksi dari perusahaan tersebut dan Awang Faroek bukan bagian dari itu. yang diterbitkan yang Kejaksaan Agung, Awang Faroek berita menerima acara penyerahan SP3 tanggal 31 Mei 2013 menyatakan, Kejaksaan Agung telah bertindak profesional dengan menghentikan penyidikan atas tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadapnya. Hal senada diungkapkan oleh penasihat hukum Awang Faroek yang menilai jika Kejaksaan Agung memutuskan wajar untuk menghentikan penyidikan kliennya. Menurutnya, kasus itu terjadi pada saat Awang belum menjabat sebagai bupati. Menanggapi SP3 dan menandatangani 2 - Selain itu, Sarosa Hamongpranoto guru besar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berpendapat bahwa penerbitan SP3 dari Kejaksaan Agung merupakan kewenangan Kejaksaan Agung dan dapat memberikan kepastian hukum bagi Awang Faroek, karena perkara tersebut tidak mengalami kemajuan tahapan sejak Awang Faroek dijadikan tersangka pada tahun 2010. Namun, Sarosa berpendapat waktu penerbitan SP3 bagi Awang Faroek dirasa tidak tepat dan dapat memancing kecurigaan masyarakat karena SP3 tersebut dikeluarkan berdekatan dengan pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2013 yang sebentar lagi dilaksanakan dan Awang Faroek merupakan salah satu calon dalam pemilihan tersebut. sekali berbeda datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, pihaknya akan mempraperadilankan SP3 Kejagung pada akhir Juni 2013 dengan tergugat Jaksa Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah ini dilakukan karena banyak keganjilan dalam putusan tersebut. Menurut dia, dihentikannya penyidikan terhadap Awang Faroek merupakan hal yang aneh. Pasalnya, Awang merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian negara. ICW Reaksi yang sama mengungkapkan kekecewaannya atas penerbitan SP3 tersebut. Menurut ICW, alasan penghentian penyidikan yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung sangat tidak masuk akal, pasalnya kasus tersebut sudah bergulir dan beberapa terdakwa sudah divonis di pengadilan. juga Penerbitan SP3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP3 tersebut diterbitkan, hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Komisi Kejaksaan, Halius Husein. Dalam penerbitan SP3 khususnya kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung seharusnya membeberkan perjalanan dan kronologi kasus hingga akhirnya diputuskan. yang Penerbitan SP3 bagi kasus disangkakan terhadap Awang Faroek bukan tanpa alasan sejauh yang dijelaskan oleh penyidikan Kejaksaan Agung, Direktur
Adi Toegarisman. Adi menjelaskan, ketika menetapkan Awang Faroek sebagai tersangka, Kejaksaan Agung melihat adanya keterkaitan antara perkara dengan terdakwa Anung Nugroho dan Apidian Tri Wahyudi dengan jabatan Awang Faroek sebagai Bupati Kutai inkracht Timur. Namun, dalam putusan terhadap perkara tersebut tidak ditemukan bukti keterlibatan Awang Faroek. C. Ketentuan Penghentian Penyidikan Kasus Penghentian penyidikan kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sebagai sepoonering. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, terdapat beberapa keadaan di mana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah jika peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan perkara tersebut ditutup demi hukum ketika tidak cukup bukti dalam sebuah penyidikan. penghentian melakukan penyidikan, penyidik harus berpatokan pada keadaan yang telah disebutkan dalam Pasal 109 (2) KUHAP. Salah satu keadaan yang dimaksud dalam Pasal 109 (2) KUHAP adalah peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan ternyata bukan tindak pidana. Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana. Dalam Dalam keadaan yang kedua, yaitu perkara tersebut ditutup demi hukum. Kalimat ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76-Pasal 85. Dalam ketentuan tersebut peristiwa tidak dapat dituntut atau dijatuhkan 3 - pidana karena ne bis in idem yang melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya; tindak pidana tersebut kadaluwarsa; dan tersangka/ terdakwanya meninggal dunia. terakhir, sebuah penyidikan dapat dihentikan apabila tidak cukup bukti. Ketentuan "tidak cukup bukti," merupakan kententuan yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di antara penyidik. Karena dalam peraturan hukum terkait dengan hukum acara pidana di Indonesia, tidak ditentukan syarat yang tegas, dalam keadaan yang bagaimana keadaan "tidak cukup bukti" tersebut. Ketentuan ini berpotensi sebagai celah hukum bagi pelaksanaan penyidikan di Indonesia, karena pengaturan normanya yang sangat umum dan membuka peluang bagi penyidik untuk menjalankan kewenangan menghentikan penyidikan hanya berdasarkan subjektifitas penyidik. Sedangkan dalam keadaan Saat ini, Komisi III DPR-RI bersama- sama dengan Pemerintah sedang melakukan pembahasan RUU tentang Hukum Acara Pidana (RUU HAP). Pembahasan tersebut, tentu saja akan diatur mengenai mekanisme penghentian penyidikan yang menjadi bagian dari wewenang penyidik. Dalam ketentuan Pasal 14 RUU HAP, secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena ne bis in idem; tersangka meninggal dunia; sudah lewat waktu; tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan; undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana. Ketentuan dalam RUU HAP tersebut, mengeliminir cukup bukti" yang semula menjadi ketentuan yang memudahkan penghentian penyidikan bagi tersangka tindak pidana. Ketika RUU HAP disahkan dikemudian hari, maka penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan ketika tidak ditemukan cukup bukti guna melanjutkan proses penyidikan tindak pidana tersebut. Dengan demikian aparat penegak hukum akan ketentuan "tidak
lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yang berakibat menempatkan seseorang sebagai tersangka. Dalam penegakan hukum ada 3 tujuan hukum yang hendak dicapai yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang disangkakan pada Awang Faroek, penerbitan terobosan hukum yang SP3 merupakan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Karena kasus tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2010 dan belum juga diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Oleh karena itu penerbitan SP3 tersebut dapat dikatakan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi Awang Faroek. Namun, di sisi lain penerbitan SP3 apabila tidak disertai dengan alasan yang jelas dan hanya berdasarkan subyektifitas penyidik semata, akan melukai tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum. Subyektivitas penyidik memegang peranan yang sangat penting dalam penghentian penyidikan perkara Awang Faroek karena alasan penghentian "tidak cukup bukti" tidak memiliki ketentuan praktis dalam pelaksanaannya sehingga penentuan tidak cukup bukti didasarkan pada penafsiran masing-masing penyidik sebuah perkara pidana. Dengan demikian, penerbitan SP3 bagi Awang Faroek dapat menurunkan kepercayaan masyarakat lembaga penegakan hukum. terhadap pada Ketika terjadi kecurigaan dari masyarakat atas kasus penghentian penyidikan, maka dapat diajukan permohonan praperadilan atas SP3 yang telah diterbitkan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut untuk membuktikan apakan penerbitan SP3 bagi kasus Awang Faroek telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Sebab ketika dalam sidang praperadilan yang saat ini permohonananya sedang disusun oleh MAKI ditemukan bahwa penerbitan SP3 bagi kasus Awang Faroek tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka SP3 tersebut batal demi hukum dan penyidikan kasus tersebut dapat diteruskan sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 4 - D. Penutup SP3 merupakan kewenangan penyidik. Kewenangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya lain sebelum perkara yang sedang disidik berlanjut pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Tentu saja dalam menggunakan kewenangannya penyidik harus memperhatikan syarat penghentian perkara pada Pasal 109 (2) KUHAP. Dalam ketentuan yang terdapat dalam ini sedang dalam RUU HAP yang saat pembahasan, keadaan yang dapat menghentikan sebuah penyidikan telah dicantumkan dengan jelas dan keadaan "tidak cukup bukti" tidak dicantumkan di dalamnya, sehingga penyidik di masa yang akan datang akan menjalankan kewenangannya menghentikan penyidikan hanya berdasarkan keadaan yang dapat dikaji dan dijelaskan secara jelas. Rujukan: 1. "Kasus Awang Faroek Dihentikan," Kompas, 3 Juni 2013 2. "Kejagung Hentikan Kasus Gubernur Kaltim," Media Indonesia, 3 Juni 2013 3. "Kejagung Dinilai Tidak Transparan, Penerbitan Faroek dipertanyakan," Koran Sindo, 4 Juni 2013. 4. "Pengamat: Tidak Beralasan Gubernur Kaltim Jadi Tersangka Kasus KPC," kasus-kpc.html, diakses 4 Juni 2013. 5. "ICW: Pembuktian Kasus Awang Faroek Lewat Pengadilan Bukan SP3," bukan-030528332.html, diakses 7 Juni 2013. SP3 Awang 6. "MAKI Praperadilankan SP3 Awang Faroek," 1 / 3 1 9 2 3 - m a k i - p r a p e r a d i l a n k a n - diakses 7 Juni 2013. 7. UU No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.