PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo PERKEMBANGAN ASPEK HUKUM ALIH TEKNOLOGI di INDONESIA Reinardus Budi Prasetiyo Universitas Atma Jaya Yogyakarta reinardus.budi@uajy.ac.id Abstract This legal research aims to analyze the various applicable laws and regulations related to the rules on technology transfer in Indonesia. The legal research method used in this legal research uses normative legal research and uses secondary legal material as a reference for collecting data. This legal research would like to convey the need for regulation of Sui Generis technology transfer which has become an interesting old issue and needs to be discussed. That the rules of technology transfer which are spread in various laws and regulations are felt to be unable to provide legal protection for the host country where developed countries invest and establish their companies. Inability to provide protection is basically no strict sanctions if the country or TNC does not make efforts to transfer technology as mandated by the legislation. This because the provisions regarding transfer technology are an agreement and do not have compelling power for developed countries or transnational companies. Therefore, by doing the preparation of technology transfer sui generis as well as special attention from the government about this condition, it will provide benefits and advantages for the host country to manage the transfer of technology that it obtains. Keyword: Transfer Technology, Investment, Trans National Corporation. Ringkasan Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan aturan tentang alih teknologi di indonesia. Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini dengan menggunakan pnelitian hukum normatif serta mempergunakan bahan hukum sekunder sebagai acuan pengumpulan datanya. Penelitian hukum ini ingin menyampaikan mengenai perlunya pengaturan mengenai alih teknologi secara sui generis telah menjadi isu lama yang menarik dan perlu untuk dibahas. Bahwa aturan alih teknologi yang tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan dirasakan belum mampu untuk memberikan perlindungan hukum bagi negara yang menjadi host atau negara penerima alih teknologi dimana negara maju berinvenstasi dan mendirikan perusahaannya. Ketidakmampuan untuk memberikan perlindungan ini pada dasarnya tidak ada sanksi tegas apabila negara maupun perusahaan transnasional tersebut tidak melakukan upaya alih teknologi sebagaimana mandat dari peraturan perundang- undangan tersebut. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai alih teknologi merupakan kesepakatan dan tidak memiliki daya memaksa bagi negara maju maupun perusahaan transnasional. Oleh karena itu dengan dilakukannya penyusunan alih teknologi secara sui generis serta adanya perhatian secara khusus dari pemerintah tentang kondisi ini maka akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi negara host untuk mengelola alih teknologi yang diperolehnya. 108
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Kata Kunci: Alih Teknologi, Penanaman Modal, Perusahaan Transnasional. A. Pendahuluan Kemampuan untuk menciptakan Perkembangan teknologi yang teknologi yang merupakan bagian dari sedemikan pesat tidak hanya kekayaan intelektual sebagaimana yang mempermudah kehidupan manusia dalam dijelaskan oleh The World Intellectual kehidupannya sehari-hari namun juga Property Organization (WIPO) bahwa mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan yang dimaksud dengan kekayaan perekonomian di suatu negara. intelektual yakni "the creations of the Kemampuan untuk melakukan mind, such as inventions: literary and pengembangan dan penelitian ini pada artistic works; designs; and symbols, umumnya dilakukan oleh negara maju names and images used in commerce".1 yang memiliki sumber daya mumpuni Sehingga menciptakan peluang bagi untuk dapat melakukannya. Selain dari sisi negara maju untuk menawarkan atau sumber daya manusia dari negara maju bahkan melakukan investasi ke negara- yang memang dikatakan terdidik/well negara berkembang dan negara-negara educated, sumber daya yang berkaitan tertinggal, terutama ke negara Indonesia.2 dengan teknologi yang memang Berdasarkan hal ini pertumbuhan ekonomi diciptakan dan dikembangkan di negara akibat dari masuk dan didirikannya tersebut memegang peranan penting perusahaan-perusahaan multinasional atau sehingga suatu invensi dapat tercipta dari dalam hal ini juga disebut transnational keadaan yang mendukung tersebut. corporation (TNC) atau juga dikenal 1World Intellectual Property Organization, "What is Property", d=99&plang=EN, diakses pada 10 Juni 2020. 2 Gianie, "Indonesia Sudah Menjadi Negara Maju?", a-sudah-menjadi-negara- diakses pada 10 Juni 2020. Bahwa negara indonesia telah dikeluarkan status ekonominya dari negara berkembang oleh Amerika Serikat melalui United State Representative Trade (USTR) Intellectual pada tanggal 10 Februari 2020 dengan dugaan bahwa Indonesia sudah memiliki peran sebesar 0,9 persen dan pertumbuhan terhadap pendapatan nasional bruto. Hal ini menjadi dasar USTR untuk mengeluarkan Indonesia dari status ekonomi negara berkembang bersama dengan China, Brasil, India dan Afrika Selatan selain dari kewenangannya yang diperoleh berdasarkan UU Countervailing Duties yang berlaku di AS dan diberlakukan juga di dalam WTO untuk memberikan definisi sendiri kriteria negara berkembang. Dengan demikian Indonesia tidak different lagi mendapatkan treatments bagi negara berkembang. terhadap perdagangan dunia special 109
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo dengan istilah perusahaan transnasional di 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Indonesia akan semakin meningkatkan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia pendapatan dalam negeri dan Dagang menjadi salah satu dasar untuk mempercepat pembangunan ekonomi menganalisis ada atau tidaknya peluang yang ada Indonesia. untuk dapat memperoleh alih teknologi Dengan bergabungnya negara dari negara maju atau perusahaan Indonesia dalam World Trade transnasional yang melakukan upaya Organization (WTO) terlebih setelah investasi atau penanaman modal di dilakukannya pengesahan terhadap Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Selain melalui peraturan tersebut yang merupakan ratifikasi dari persetujuan diatas upaya alih teknologi ini juga diatur WTO 3 , maka Indonesia turut terlibat di dalam Undang-Undang Nomor 25 dalam kegiatan perdagangan dunia dan Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terikat terhadap segala ketentuan WTO khususnya di pada Pasal 10 ayat (4) dan dimana terhadap segala peraturan hukum Pasal 18 ayat (3) huruf d dimana di dalam yang berlaku khususnya dalam bidang pasal tersebut menjadi dasar bahwa suatu ekonomi dan perdagangan menyesuaikan perusahaan penanam modal khususnya dengan persetujuan-persetujuan WTO PMA wajib untuk melakukan suatu upaya yang di dalamnya juga diatur tentang alih teknologi atau transfer teknologi TRIPs Agreement. Hal ini yang menjadi apabila melakukan penanaman modalnya landasan diberlakukannya pengaturan di Indonesia. Selain daripada itu apabila tentang kekayaan intelektual yang ada di terdapat suatu perusahaan penanam modal Indonesia sebagaimana diatur dibeberapa khususnya PMA yang akan melakukan peraturan perundang-undangan yang kontribusi dan kerjasama baik di bidang menjadi ius constitutum hingga saat ini. penelitian, pengembangan dan pendidikan Terutama apabila menyangkut ketentuan yang diselenggarakan dengan lembaga mengenai alih teknologi maka ketentuan pendidikan tinggi perlu dilakukan adanya tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun upaya alih teknologi sebagaimana yang 3 F.X. Soedijana et al., 2008, Ekonomi Pembangunan Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 110
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo diatur di dalam Undang-Undang No 11 Hal ini dapat kita lihat dari contoh Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu adanya perusahaan transnasional yang Pengetahuan dan Teknologi. sudah cukup lama menjalankan usahanya Dari berbagai peraturan perundangan di Indonesia yakni PT. Freeport yang telah disebutkan diatas dapat dilihat Indonesia. 4 Perusahaan yang bergerak bahwa pemerintah Indonesia pada dalam bidang pertambangan ini mulai umumnya menyadari bahwa alih teknologi beroperasi setelah adanya kontrak karya adalah suatu yang penting sehingga di pertama yang ditandatangani antara dalam beberapa peraturan perundang- pemerintah Indonesia dengan PT Freeport undangan tersebut ketentuan mengenai Indonesia pada 5 April 1967. 5 Hingga alih teknologi disampaikan berulang- kemudian perusahaan ini menjadi suatu ulang. Hal ini disebabkan adanya suatu perusahaan transnasional yang sangat kesadaran bahwa teknologi dan kualitas berpengaruh di dunia menunjukan bahwa sumber daya manusia di Indonesia masih di dalam setiap kegiatan pertambangan jauh tertinggal dengan teknologi dan yang dilakukannya perusahaan ini kualitas sumber daya manusia di negara mempergunakan teknologi yang sangat maju yang memang memiliki kesadaran canggih guna menambang kandungan untuk mengembangkan teknologinya perak, emas, dan tembaga dari tambang untuk membuat suatu perubahan dalam Grasberg. Bahkan mempergunakan kehidupan manusia. Sehingga apabila kita kendaraan berat yang sangat besar untuk sadari keberadaan perusahaan mengangkut hasil pertambangan tersebut transnasional di Indonesia harus menjadi keluar dari wilayah pertambangan ke agent development selain untuk lokasi penampungan dan pengolahan meningkatkan pertumbuhan pembangunan mineral yang dimiliki oleh perusahaan ekonomi Indonesia semata. tersebut. 4 Kompas, "Usai Dikuasai Bagaimana Nasib Freeport Ini?", diakses pada tanggal 10 Juni 2020. Dimana pada tanggal 21 Desember 2018 saham PT. Freeport Saat Indonesia telah dikuasai 51 % oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM). 5 Merdeka, "Sejarah Freeport Indonesia Hingga Jadi Maju", diakses pada tanggal 10 Juni 2020. Rebutan Negara 111
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Selain itu juga terdapat beberapa merupakan salah satu bahan penghasil perusahaan transnasional lainnya yang baterai Lithium-ion dan Nickel Metal merupakan penanam modal asing yang Hydride sebagai penggerak kendaraan menanamkan modalnya di Indonesia bertenaga listrik yang diklaim lebih ramah dalam kegiatan pertambangan minyak lingkungan dan mampu memikat bumi diantara yakni Exxon Mobile Cepu penggemar otomotif di dunia. Limited MCL yang mampu menghasilkan Dari adanya contoh-contoh tersebut 220.000 barel per hari dan Chevron Pacific dapat dilihat bahwa adanya perusahaan Indonesia yang mapu menghasilkan 194 transnasional yang melakukan penanaman barel per hari.6 Dimana kedua perusahaan modal perlu melakukan upaya yang transnasional tersebut menyerap ribuan bertimbal balik bagi kemajuan negara tenaga kerja dan juga sumber daya alam Indonesia dimana perusahaan tersebut yang ada di Indonesia dengan kemajuan menjalankan kegiatan operasionalnya teknologi yang dimilikinya. Selanjutnya, terutama dalam melakukan upaya alih terdapat juga adanya informasi yang teknologi sebagaimana yang diamanatkan menyatakan bahwa Perusahaan Tesla di beberapa peraturan perundang- memiliki ketertarikan untuk membuka undangan yang menjadi ius contitutum di peluang berinvestasi di Indonesia sebab Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam Bahwa sebagaimana yang termaktub nikel dan kobalt yang begitu berlimpah di dalam Undang-Undang Dasar Negara bahkan terbesar di dunia. Hal ini Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 dibuktikan dengan adanya cadangan laterit ayat (2) yakni "cabang-cabang produksi nikel dan kobalt sebesar 6,5 milyar ton7 yang penting bagi negara dan menguasai yang tersebar di beberapa daerah yakni hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Kalimantan, Sulawesi, Halmahera dan negara" jo ayat (4) yakni "Perekonomian Papua. Dimana laterit nikel dan kobalt nasional diselenggarakan berdasar atas 6 "Ini Daftar Perusahaan Penghasil Migas Terbesar di Indonesia", di-indonesia, diakses 13 Desember 2020 Pebrianto Eko Wicaksono, 7 Ernowo dkk, "Ketersediaan Nikel dan Kobalt Untuk Bahan Industri Baterai Listrik di Indonesia", 10, diakses 13 Desember 2020. 112
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo demokrasi ekonomi dengan prinsip beberapa peraturan perundang-undangan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, yang ada, namun terhadap ketentuan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, sudah ada tersebut masih berupa himbauan kemandirian, serta dengan menjaga dan belum menjadi suatu ketentuan yang keseimbangan kemajuan dan kesatuan wajib dijalankan oleh setiap perusahaan ekonomi nasional." Hal ini menunjukan transnasional yang ada dan menjalankan bahwa pemerintah memiliki peran penting operasional perusahaannya di Indonesia. untuk membangun pertumbuhan ekonomi Sehingga dengan adanya permasalahan negara Indonesia yang didasarkan dengan tersebut perlu kiranya dibuat suatu aturan suatu prinsip demokrasi bahwa setiap secara sui generis yang menunjukan orang berhak mendapatkan kesejahteraan bahwa upaya alih teknologi adalah suatu ekonomi yang tidak hanya kewajiban yang perlu dilakukan oleh menguntungkan pihak-pihak ataupun setiap perusahaan transnasional yang ada golongan tertentu saja melainkan juga di Indonesia selain dengan dilakukannya memberikan manfaaat bagi kemajuan dan suatu perjanjian lisensi untuk menciptakan kemandirian warga negaranya untuk dapat terjadinya alih teknologi. Bahwa atas dasar ikut menikmati dan merasakan pernyataan ini Indonesia perlu mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ketertinggalannya dalam hal dengan adanya peran dari pemerintah pengembangan teknologi sehingga dengan untuk tetap mengawasi hal-hal yang menentukan alih teknologi yang tepat dan berkaitan dengan kepentingan nasional berguna bagi kepentingan bangsa menjadi negara Indonesia. hal yang paling utama dalam pertumbuhan Dengan demikian perlu dilakukan dan pembangunan ekonomi Indonesia. 8 suatu analisis yuridis terhadap pengaturan Mengingat masalah yang menjadi inti tentang alih teknologi di Indonesia dimana persoalan dalam hal ini memang modal pengaturan mengenai ketentuan alih dan teknologi, namun bukan berarti negara teknologi ini pada dasarnya tersebar di 8 Dewi Astutty Mochtar, 2001, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Perkembangan Teknologi di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 11. 113
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Indonesia dapat terus bergantung dengan membahas mengenai alih teknologi. alih teknologi dari negara maju. Pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk B. Metode Penelitian menemukan dan memperoleh Metode penelitian dalam penulisan ini pengetahuan mendasar mengenai menggunakan metode penelitian hukum ketentuan pengaturan alih teknologi di yang bersifat normatif yang akan Indonesia. membahas mengenai ketentuan di dalam Bahwa berangkat dari adanya peraturan perundang-undangan yang ada pemikiran tersebut maka penulisan ini dan berlaku di Indonesia. 9 Pembahasan bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan terhadap alih teknologi yang berlaku ini akan difokuskan terhadap bahan sebagai ius constitutum di Indonesia. Serta hukum primer dan bahan hukum sekunder. menganalisis adanya upaya perlindungan Bahan hukum primer ini akan dikaitkan hukum terhadap upaya alih teknologi di dengan peraturan perundang-undangan indonesia. Oleh karena itu dengan adanya yang mengatur mengenai alih teknologi di rumusan masalah tersebut maka Indonesia baik itu yang terdapat di dalam diharapkan pengaturan terhadap upaya Undang-Undang Paten, Rahasia Dagang, alih teknologi yang ada pada saat ini juga Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan dapat melindungi mekanisme dan Teknologi, Penanaman Modal, dan prosedur yang seharusnya dilakukan di Pedoman Pengecualian UU Larangan dalam upaya alih teknologi di kemudian Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha hari. Sebab perkembangan kemajuan suatu Tidak Sehat serta ketentuan di dalam negara pada saat ini tidak hanya ditentukan United Nations Conference On Trade and berdasarkan kegiatan ekspor dan impor Development (UNCTAD) dan TRIPs secara konvensional saja melainkan Agreement. Sedangkan bahan hukum terjadinya upaya pertukaran dan peralihan sekunder diperoleh dari berbagai literatur teknologi dari negara maju ke negara berupa hasil tulisan, buku, dan jurnal yang berkembang. 9 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 93. 114
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo untuk dapat menikmati C. Pembahasan perkembangan teknologi yang 1. Pengertian Alih Teknologi sebagian besar dikembangkan oleh Sebelum membahas mengenai negara-negara maju. Keadaan ini pengertian dari alih teknologi perlu menunjukan pula bahwa upaya alih disadari bahwa alih teknologi ini teknologi ini bukan merupakan suatu mempunyai hubungan dengan hak akibat hukum yang timbul tanpa milik intelektual. Hak milik adanya suatu sebab hukum melainkan intelektual ini berkaitan dengan paten merupakan bagian yang tidak dapat dan know how atau rahasia dagang dipisahkan dari hak milik intelektual yang merupakan ranah di dalam yang didasari dari adanya suatu hukum kekayaan intelektual. Hal ini perjanjian lisensi antara pemilik hak dikarenakan pengaturan mengenai tersebut (licensor) dengan penerima alih teknologi ini merupakan hak yang hak (licensee). Namun sebelumnya diatur di dalam PBB/UN Charter perlu dipahami terlebih dahulu Chapter I Article 2 Paragraph (1) mengenai pengertian dari teknologi. yang berbunyi: Bahwa sebagaimana yang diatur pada "The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles which is The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members."10 Maksud dari adanya hak ini bahwa negara-negara berkembang dan Pasal 1 angka 3 UU SISNASIPTEK11 yang dimaksud dengan teknologi yakni: "cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin llmu Pengetahuan yang bermanfaat kebutuhan, dalam kelangsungan, peningkatan kualitas kehidupan manusia." pemenuhan dan negara-negara tertinggal mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama 10 Nation charter/chapter-i/index.html, diakses Rabu 10 Juni 2020 pk 23.05 wib. United Charter, 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) 115
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Sedangkan yang dimaksud dengan manusia ini memiliki ciri untuk alih teknologi menurut Pasal 1 angka mengubah: 15 UU SISNASIPTEK12 adalah 1. Sumber daya alam menjadi suatu "pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya." yang berguna dan bermanfaat; 2. Suatu alat yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan; 3. Sumber daya yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia; Kemudian berdasarkan Black's Law 4. Sebagai sarana perubahan sosial; Dictionary alih teknologi memiliki 5. Sebagai unsur memperlancar pengertian sebagai berikut: pembangunan khususnya "technology transfer. 1. The sale or licensing of intellectual property. 2. The field involving the sale and licensing of intellectual property. • Many major universities have an office of technology transfer to control the university's intellectual property and generate income from it."13 pembangunan ekonomi; dan 6. Sebagai komiditi yang dapat diperjualbelikan di pasar (nasional/internasional)14 Kegiatan alih teknologi ini penting untuk dibahas karena adanya Berdasarkan pengertian di atas, dorongan kuat dari negara-negara alih teknologi merupakan suatu upaya berkembang untuk meningkatkan yang dilakukan untuk memanfaatkan pembangunan ekonominya yang pada dan menguasai suatu hal yang era industrialisasi sekarang ini berkaitan dengan cara, proses, atau membutuhkan kemajuan ilmu metode yang diperoleh dari berbagai pengetahuan dan alih teknologi untuk disiplin ilmu yang memberikan dapat bersaing dengan negara-negara manfaat bagi kehidupan manusia. maju di pasar global. Dimana teknologi yang dibuat oleh 12 Ibid. 13 Bryan Gardner, 2004, Black's Law Dictionary, Thomson Reuters, United States, Eight Edition, hlm. 4580 14 Sumantoro, 1993, Masalah Pengaturan Alih Teknologi, Alumni, Bandung, hlm. 29. 116
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Keberadaan alih teknologi ini erat selanjutnya diatur di pada Pasal 76 kaitannya dengan industri, metoda ayat (1) UU Paten16 yakni: pengalihan, identifikasi teknologi yang akan dialihkan, perjanjian dan negosiasi teknologi dan hak-hak yang terkait dengan hak di dalam ranah kekayaan intelektual seperti paten, "Pemegang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19." Paten rahasia dagang dan lainnya. Dengan demikian apabila menelaah mengenai Pengaturan tersebut menunjukan masalah mengenai alih teknologi bahwa terhadap ketentuan pengalihan maka seseorang perlu memahami hak paten dapat dilakukan dengan berbagai aspek sebagaimana yang adanya pelaksanaan perjanjian lisensi telag disebutkan sebelumnya. Alih diantara pihak pemilik paten dan teknologi berdasarkan ranah hukum penerima paten. Hal ini menunjukan kekayaan intelektual yakni paten bahwa alih teknologi lebih merupakan merupakan suatu akibat hukum yang suatu akibat hukum yang timbul dari terjadi apabila dilakukannya suatu adanya suatu hubungan hukum antara perjanjian antara pemilik paten pihak pemilik paten dengan penerima dengan penerima paten. Sebagaimana paten. Dengan adanya kepemilikan yang diatur di pada Pasal 74 ayat (1) terhadap hak paten yang tentunya huruf e UU Paten15 bahwa pengaturan terkait dengan suatu teknologi maka mengenai pengalihan paten dapat pemilik paten dalam hal ini dapat dialihkan baik seluruhnya maupun memberikan lisensi atau persetujuan sebagian dengan dilakukannya untuk dapat mempergunakan perjanjian tertulis yang dalam teknologi yang dikembangkannya undang-undang ini dimaksudkan sehingga dapat dipergunakan dan sebagai perjanjian lisensi yang untuk dimanfaatkan oleh pihak lainnya atau 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176) 16 Ibid. 117
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo penerima paten. 17 Hal ini yang serta adanya prinsip itikad baik. 19 dimaksud dengan hak absolut yang Sebagai suatu kebebasan berkontrak tidak bersifat kebendaan yakni maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) hubungan hukum yang timbul KUHPerdata menyatakan bahwa diantara subyek hukum dengan obyek "semua perjanjian yang dibuat secara hukum yang mengakibatkan adanya sah berlaku sebagai undang-undang kewajiban pada orang lain untuk bagi mereka yang membuatnya". Hal menghormati hubungan hukum ini menunjukan bahwa para pihak apabila hal tersebut terkait dengan hak diberikan kebebasan untuk membuat milik perindustrian dan hak milik bentuk perjanjian terkait dengan intelektual. 18 Bahwa dalam hal ini mekanisme lisensi dan royalti yang yang menjadi obyek hukum adalah akan dibayarkan oleh penerima lisensi hasil pemikiran manusia yang kepada pemilik lisensi. Kemudian di dituangkan dalam bentuk nyata dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang sehingga bukan sekedar benda itu berbunyi: sendiri. Sebagai suatu bentuk perjanjian ketentuan tentang perjanjian lisensi ini pada umumnya tunduk pada ketentuan yang berlaku di dalam suatu perjanjian "untuk yakni diperlukan pertama, yang mengikatkan dirinya; kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab yang halal." sahnya syarat sepakat mereka empat KUHPerdata atau BW (Burgerlijk Wetboek) yang pada di dalamnya Ketentuan ini menjadi syarat mengandung adanya suatu kebebasan adanya konsensualisme diantara para berkontrak, adanya konsensualisme, pihak menekankan bahwa timbulnya adanya prinsip kesamaan derajat, suatu perjanjian muncul akibat dari adanya prinsip saling menguntungkan adanya kesepakatan para pihak untuk 17 Tony Hanoraga dan Niken Prasetyawati, "Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Ekslusif Paten", Jurnal Sosial Humaniora, Volume 8 Nomor 2, November 2015, hlm 161. 18 Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 54. 19 Agung Sujatmiko, "Perjanjian Lisensi Merek Terkenal", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20 Nomor 2, Juni 2010, hlm. 254-257 118
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo saling mengikatkan diri dalam suatu adalah adanya itikad baik yang perjanjian, tanpa adanya kesepakatan dilaksanakan oleh para pihak dengan atau persetujuan diantara para pihak. upaya untuk saling menjaga Dimana kesepakatan ini timbul bukan kepercayaan dan menghindari dari adanya paksaan atau tekanan dari tindakan manupulatif yang dilakukan pihak lainnya sehingga perjanjian salah satu pihak. lisensi dapat terjadi. Selanjutnya Walaupun pengaturan alih adanya kecakapan diantara para pihak, teknologi terjadi dengan adanya adanya suatu obyek tertentu terkait perjanjian lisensi yang mendasarinya, sesuatu yang menjadi pokok hal ini belum menunjukan perjanjian yakni adanya perjanjian sepenuhnya telah terjadi fase alih lisensi dan suatu sebab yang halal teknologi di dalamnya. Pengalihan dimana perjanjian yang disepakati hak dengan perjanjian lisensi tidak bertentangan dengan kesusilaan, merupakan fase pertama didalam alih ketertiban umum dan undang-undang. teknologi. Fase kedua dari alih Adanya prinsip kesamaan derajat dan teknologi ini adalah apabila industri saling menguntungkan menunjukan tersebut berhasil memperbaiki bahwa suatu perjanjian yang dibuat teknologinya dari segi proses diantara para pihak menempatkan pembuatan dan mutu produksinya. para pihak dalam posisi atau Selanjutnya fase ketiga yakni apabila kedudukan hukum yang setara dan industri tersebut mampu untuk berusaha untuk tidak saling merancang dan membuat suatu karya merugikan satu sama lainnya dari alih teknologi yang berdasarkan perjanjian yang diterimanya.20 disepakati. Dimana yang menjadi unsur paling penting dari 2. Pengaturan Alih Teknologi yang dilaksanakannya perjanjian tersebut Berlaku di Indonesia 20 Amir Pamuntjak, 1994, Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi, Djambatan, Jakarta, hlm. 11 119
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Menarik bahwa ketentuan tentang alih teknologi menjadi konsep hak alih teknologi ini tidak diatur secara milik maka seseorang dapat memiliki tegas dan jelas di dalam peraturan hak untuk mempergunakan dan perundang-undangan tentang memanfaatkan alih teknologi yang kekayaan intelektual seperti Undang- ada di dalam paten atau know how Undang Nomor 30 Tahun 2000 apabila telah dilakukan pembayaran Tentang Rahasia Dagang maupun royalti di dalam perjanjian lisensi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun Namun apabila pihak lain 2016 Tentang Paten. Bahwa mempergunakan tanpa persetujuan pengaturan tentang alih teknologi pemilik hak untuk mempergunakan yang dimaksudkan di dalam ketentuan maupun memanfaatkan alih teknologi perundang-undangan tersebut tersebut maka orang tersebut wajib maknanya bersifat tersirat untuk mempertanggung jawabkan dikarenakan pengaturan mengenai ganti kerugian yang akan timbul dari alih teknologi ini terjadi apabila digunakannya ketentuan tersebut.22 didahului dengan adanya suatu Berdasarkan pernyataan tersebut perjanjian lisensi.21 pada umumnya negara berkembang Sebagaimana yang telah dijelaskan menghendaki pemilik kekayaan dalam subbab sebelumnya bahwa intelektual untuk memberikan lisensi pengaturan mengenai alih teknologi di alih teknologi yang memungkinkan dalam peraturan perundang-undangan adanya jaminan bagi pemegang mengenai kekayaan intelektual ini lisensi untuk dapat meniru teknologi lebih merupakan suatu akibat hukum tersebut. Sehingga dapat membantu yang timbul setelah adanya hubungan bangsa tersebut menyerap, hukum yang terjadi antara licensor mengaplikasikan dan mencipta ulang dengan licensee. Dengan diaturnya kekayaan intelektual dari negara 21 Rustam Magun Pikahulan, 2017, "Konsep Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal di Indonesia Bidang Industri Otomotif", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. XIII, Nomor 02, hlm 75-76. 22 Tu Thanh Nguyen, 2010, Competition Law, Technology Transfer and The Trips Agreement: Implications for Developing Countries, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, hlm. 18. 120
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo pemberi lisensi alih teknologi. 23 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Sedangkan di pihak lain pemilik 2007 Tentang Penanaman Modal; kekayaan intelektual ingin b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun mendapatkan kepastian bahwa 2019 Tentang Sistem Nasional teknologi yang dilisensikannya untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; pengguna dapat dikembalikan kepada c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 mereka pada akhir masa lisensi Tahun 2005 Tentang Alih berikut dengan berbagai perubahan Teknologi Kekayaan Intelektual atau perbaikan yang telah Serta Hasil Penelitian Dan dikembangkan untuk menghasilkan Pengembangan Oleh Perguruan teknologi yang lebih baik. Dengan Tinggi Dan Lembaga Penelitian demikian pemilik kekayaan Dan Pengembangan; intelektual dapat tetap menguasai Kajian pertama akan membahas kekayaan intelektual dari teknologi mengenai ketentuan di dalam tersebut. peraturan mengenai penanaman Pengaturan aspek alih teknologi modal. Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) yang tersebar di beberapa peraturan UU Penanaman Modal24menyebutkan diluar ketentuan tentang kekayaan bahwa: intelektual menunjukan bahwa pada dasarnya pemerintah indonesia menganggap pengaturan alih teknologi memang ditujukan untuk pembangunan ekonomi yang "perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing menyelenggarakan diwajibkan pelatihan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Indonesia sesuai dengan negara ketentuan perundang- undangan." dan melakukan peraturan mengarah ke dunia pendidikan, industrialisasi, dan penanaman modal. Penyampaian pada pasal tersebut Hal ini ditunjukan dengan beberapa memberikan pemahaman bahwa ketentuan sebagai berikut: apabila terdapat suatu perusahaan 23 Tim Lindsey et al, 2006, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hlm. 343. 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67) 121
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo yang didirikan dengan dasar modal asing atau perusahaan transnasional perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan maka mewajibkan kepadanya untuk hidup; melakukan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi terhadap tenaga kerja warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pelatihan dan alih teknologi kepada warga negara Indonesia ini h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri." Ketentuan ini memberikan dasar j. merupakan suatu kaidah hukum yang memaksa yang menurut ketentuannya bahwa pemerintah hanya akan harus ditaati sebab diikuti dengan kata memberikan fasilitas kepada penanam "wajib". Namun kewajiban ini modal apabila kegiatan penanaman menjadi tidak mengikat bagi badan modal yang dilakukannya memenuhi usaha sebagaimana yang kriteria sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) pasal tersebut yang salah satunya ini dikarenakan tidak memiliki sanksi adalah alih teknologi. Pemberian apabila hal ini tidak dilaksanakan. fasilitas penanaman modal ini pada Begitu juga dengan ketentuan pada dasarnya bersifat sukarela namun bila Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan ditelaah lebih jauh fasilitas bahwa: penanaman modal yang dilakukan "penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas; c. termasuk pembangunan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya memberikan keuntungan bagi penanam modal bila mendirikan badan usaha dengan memenuhi kriteria tersebut. Akan tetapi maksud dan tujuan dari dilaksanakannya ini infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah tertinggal, terpencil, daerah daerah peraturan dalam ketentuan tersebut kurang begitu mengikat menjadi suatu dwangenrecht (kaidah hukum yang 122
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo memaksa) apabila pasal ini hanya mengatur sebagai kesukarelaan. Pada ketentuan hukum baik dalam hukum nasional maupun dalam instrumen internasional) bagian pendahuluan United Nations Conference on Trade and Pengertian ini menunjukan bahwa Development (UNCTAD) peran pemodal asing yang mendirikan menyatakan bahwa: badan usaha di Indonesia dalam "The to developing countries has been one of the most of discussed international economic relations in the past thirty or more years. In particular, the role of TNCs in the process of developing, applying and disseminating across national borders to such countries has generated special interest. One result has been the institution of numerous policy initiatives at the national, levels. regional and multilateral These have, in turn, produced a significant number of legal provisions in both international 25 (Transfer teknologi ke negara-negara berkembang telah menjadi salah satu kajian bidang hubungan ekonomi internasional yang paling banyak dibahas dalam tahun terakhir atau lebih. Secara khusus, peran perusahaan transnasional dalam proses pengembangan, penerapan dan penyebaran lintas batas teknologi negara ke negara-negara tersebut telah menghasilkan ketertarikan khusus. Salah satu hasilnya adalah institusi dari berbagai inisiatif kebijakan di dan tingkat multilateral. Hal ini, pada gilirannya, telah menghasilkan sejumlah besar transfer of technology areas technology in national law and instruments...." tiga puluh nasional, regional bentuk perusahaan transnasional yang memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara yang ditempatinya sebab dengan demikian seharusnya terjadi peran penting untuk melakukan upaya alih teknologi dan pengembangan teknologi sebagaimana mestinya. Hal ini memberikan implikasi dan dampak yang sangat besar bagi negara yang menerima upaya alih teknologi tersebut sebab dengan dilaksanakannya hal itu akan memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara penerima akan tetapi juga memberikan dampak terhadap pengeluaran yang cukup besar untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang ada di negara penerima tersebut. 25 United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), 2001, Transfer Of Technology, United Nations, New York and Geneva, hlm. 5. 123
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Selanjutnya dalam ketentuan yang dimuat pada Pasal 28 UU SISNASIPTEK26 yang menyebutkan: "Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan melalui alih teknologi, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta komersialisasi teknologi." "alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lisensi, kerjasama, pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau, pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan tidak bertentangan dan dengan ketentuan perundang- undangan." teknologi ketertiban umum peraturan Berdasarkan ketentuan diatas, Ketentuan diatas memberikan Perjanjian lisensi terutama lisensi pemahaman bahwa penerapan yang terhadap paten memang berbeda berbasis pada penelitian, dengan perjanjian umum lainnya, pengembangan dan/atau pengkajian karena pemilik hak hanya dengan tujuan mendorong terciptanya memberikan lisensi kepada penerima kebaruan terhadap suatu teknologi lisensi sedangkan hak patennya masih dapat dilakukan dengan alih teknologi. tetap dimiliki oleh pemilik hak dan Dimana alih teknologi yang dilakukan bukan menjadi milik penerima dilaksanakan dan dikembangkan oleh lisensi. 28 Perjanjian lisensi lembaga penelitian maupun merupakan perjanjian untuk pendidikan tinggi yang berbasis pada memanfaatkan teknologi sebagai pengembangan dan penelitian suatu hak proses dengan imbalan atau teknologi sesuai dengan bidang pembayaran royalti. Pemberian lisensi keilmuannya. ini dapat dilakukan secara ekslusif Pemahaman bahwa alih teknologi hanya kepada satu penerima saja juga merupakan bagian yang tidak ataupun secara non eklusif yang terpisahkan dari ranah kekayaan berikan kepada beberapa penerima intelektual juga diatur pada Pasal 28 lisensi.29 ayat (3) UU SISNASIPTEK 27 yang Alih teknologi yang mensyaratkan menyebutkan: perjanjian lisensi di dalamnya pada 26 Op. Cit 27 Ibid. 28 Dewi Astutty Mochtar, Op. Cit. 29 Sri Wartini, 2002, "Aspek-Aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing 124
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo bertujuan untuk memberikan sebagaimana yang dimaksudkan oleh kepastian dan perlindungan hukum pembuat undang-undang dalam terhadap pemilik lisensi sebagai ketentuan ini. pemegang lisensi sebab dengan Begitu pun dengan Peraturan dilakukan syarat demikian maka Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 segala tindakan yang dilakukan oleh tentang Ailh Teknologi Kekayaan seseorang tanpa persetujuan dari Intelektual serta Hasil Penelitian dan pemilik lisensi memberikan akibat Pengembangan oleh Perguruan hukum dan tanggung jawab hukum Tinggi dan Lembaga Penelitian dan kepada orang tersebut. Namun bila Pengembangan 30 yang merupakan dicermati baik-baik isi pasal tersebut amanat dari Undang-Undang Nomor pelaksanaan alih teknologi dengan 18 Tahun 2002 tentang dasar perjanjian lisensi ini lebih SISNASIPTEK yang selanjutnya mengatur alih teknologi dalam telah dilakukan perubahan dengan kegiatan penelitian dan diberlakukannya Undang-Undang pengembangan yang dilakukan Nomor 11 Tahun 2019 tentang lembaga penelitian dan pendidikan SISNASIPTEK, tidak memberikan tinggi. Sehingga pasal ini kurang tepat penegasan mengenai makna penting apabila diterapkan terhadap dari alih teknologi. Melainkan pengembangan dan penelitian yang memberi batasan tentang aih dilakukan oleh penanam modal asing teknologi yang menekankan pada dengan mendirikan badan usaha di kegiatan penelitian dan indonesia terkecuali hal itu pengembangan untuk kepentingan dimaksudkan dalam rangka menjalin ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kerjasama di bidang ilmu untuk kepentingan negara serta pengetahuan dan teknologi masyarakat. 31 Dari berbagai regulasi Produksi Teknologi Pertambangan di Indonesia", Jurnal Hukum, Volume 9 Nomor 20, hlm 130. 30 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Indonesia Tahun 2005 Nomor 43) 31 Endah Sulastri, 2014, "Analisis Kewajiban Alih Teknologi Dalam Investasi Asing di Indonesia", Jurnal Filsafat dan Budaya Syar-I, Volume 1 Nomor 2, hlm. 275-276. (Lembaran Negara Republik 125
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo yang telah dibahas ini menunjukan komparatif (comparative advantage) bahwa alih teknologi lebih merupakan yakni tenaga kerja dan bahan baku suatu syarat formal yang jelas yang tentunya lebih murah dengan disebutkan dalam berbagai ketentuan negara lainnya. 32 Dengan adanya tersebut. Maksudnya adalah sesuatu keunggulan tersebut banyak negara- yang wajib ada namun tidak memiliki negara maju yang tertarik untuk kekuatan hukum yang mengikat sebab menanamkan modalnya di Indonesia ketentuan alih teknologi ini lebih dengan membawa keunggulan bersifat voluntary rules atau pilihan teknologinya masing-masing. bagi negara maju. Berbeda halnya bila Indonesia memang diberikan alih teknologi ini dilakukan dengan kelimpahan sumber daya alam dan cara perjanjian lisensi yang akan juga tenaga kerja yang menjadikan itu mengikat para pihak untuk menaati merupakan faktor utama dalam perjanjian tersebut yang kekuatan produksi namun pengelolaan sumber berlakunya seperti undang-undang daya alam dan keterampilan tenaga bagi pihak-pihak yang membuatnya. kerja yang dimiliki oleh negara Indonesia masing dirasakan kurang. 3. Perlunya Pengaturan Alih Peran penting dari teknologi yang Teknologi Secara Sui Generis dibawa oleh perusahaan transnasional Sebagai negara yang menjadi ini memberikan dampak yang besar tujuan dari penanaman modal asing terhadap peningkatan pertumbuhan memberikan beberapa keunggulan perekonomian di Indonesia. bagi negara Indonesia. Keunggulan Menurut data yang diambil dari tersebut berupa keunggulan yang The Global Competitiveness Report mutlak (absolute advantage) yakni secara umum Indonesia berada dalam berlimpahnya sumber daya alam yang peringkat ke 50 sebagai negara yang ada di Indonesia serta keunggulan memiliki pengaruh dalam kegiatan 32 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Banyumedia, Malang, hlm. 86. Rosyidah Rakhmawati, 126
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo persaingan perekonomian dunia. menempati peringkat ke 8334 dimana Posisi ini mengalami penurunan dari posisi pertama dalam hal ini dipegang tahun sebelumnya yakni peringkat ke oleh negara Jepang. Keadaan ini 45. Posisi ini membawa Indonesia menunjukkan bahwa orientasi atau berada dalam peringkat ke-4 dalam pola pikir negara Indonesia masih ASEAN berada di belakang bergantung terhadap alih teknologi Singapura sebagai peringkat pertama, yang dilakukan oleh berbagai Malaysia peringkat kedua dan perusahaan transnasional yang Thailand di posisi ketiga. Apabila didirikan di Indonesia dibandingkan dilihat berdasarkan data ini kekuatan dengan melakukan pengembangan terbesar Indonesia berada pada dan penelitian untuk menciptakan pertumbuhan pasar dan stabilitas suatu teknologi yang mampu ekonominya. Namun mengalami membuat Indonesia mampu bersaing kendala dalam menjaga suasana di pasar global. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan bisnis, menjaga yang pernyataan berikut: stabilitas sistem keuangan dan minimnya penerapan adaptasi teknologi dalam menjaga perkembangan stabilitas negara. 33 Selain dari kendala yang dialami tersebut, data ini lebih jauh "the ownership and control over technology and the very process of scientific production by transnational digopolies (by means of organised and regulated industrial research), is not only an important mechanism of these firms, technological domination over LDCs, but also a major source of their profit."35 menunjukan bahwa dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Walaupun tujuan dari dilakukannya (research and development) yang alih teknologi adalah untuk terjadi di Indonesia masih jauh dari memanfaatkan dan menguasai kata ideal sebab Indonesia hanya teknologi yang dimiliki perusahaan 33 The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Switzerland, hlm. 16 34 Ibid., hlm. 285. 35 Klaus Schwab, 2019, Transnational Corporations and Technology Transfer: Contours Sushil Khanna, 1984, of Dependence in Indian Petrochemical Industry, Economic and Political Weekly, Volume 19 Nomor 1319. 31/33, hlm 127
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo transnasional guna kepentingan PT. Freeport Indonesia, Exxon penelitian dan pengembangan negara Mobile Cepu Limited MCL, Chevron Indonesia sehingga pertumbuhan Pacific Indonesia maupun Perusahaan perekonomian dari sisi teknologi Tesla (yang berencana membangun dapat bersaing dengan negara lainnya. industri otomotifnya di Indonesia) Namun alih teknologi yang dilakukan sebagai beberapa perusahaan oleh negara Indonesia hingga saat ini transnasional yang berdiri di belum mampu menunjukkan Indonesia memberikan dampak yang perubahan yang signifikan baik dari cukup besar terhadap pertumbuhan sisi penelitian dan perkembangan dan perkembangan ekonomi negara. teknologi yang dilakukan maupun Walaupun pada saat dilakukan dari sisi keuntungan dan pertumbuhan Kontrak Karya sebelumnya yang perekonomian dari alih teknologi memberikan Indonesia keuntungan yang telah dikuasai dengan mencipta yang dirasakan belum maksimal ulang suatu teknologi terbarukan dengan beroperasinya perusahaan sesuai konsep ideologi Pancasila. 36 tersebut namun perlu diakui kehadiran Keadaan demikian merupakan akibat perusahaan transnasional ini dari cara pandang negara Indonesia memberikan kesempatan bagi negara terhadap teknologi yang seharusnya Indonesia, khususnya tenaga kerja dapat kita manfaatkan secara indonesia untuk dapat ikut mengalami maksimal namun belum dapat dan menggunakan teknologi yang diaplikasikan seluruhnya baik oleh begitu maju dengan maksud sember daya manusia yang ada mengolah sumber daya alam maupun dari sisi regulasi yang Indonesia dengan efektif dan efisien.37 seharusnya dibuat dan diatur untuk Tujuan hukum sebagaimana melindungi kepentingan bangsa. tercantum dalam Pembukaan 36 O.K. Saidin, 2015, "Transplantation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law: The Victory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology", Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 20, hlm. 234. 37 Ivan Anatolyevich Bliznets et al, 2018, "Technology Transfer In Digital Era: Legal Environtment", Journal of History Culture and Art Research, Vol. 359. 7, No. 1, hlm 128
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Undang-Undang Dasar Negara memberikan kewajiban yang Republik Indonesia Tahun1945 yakni memberikan dampak apabila hal untuk membentuk pemerintah negara tersebut tidak dilakukan. Lalu, Indonesia yang berusaha melindungi pertanyaannya apakah hal ini akan segenap warga negaranya dengan menjadi suatu hambatan apabila memajukan kesejahteraan umum, dilakukan pengaturan alih teknologi mencerdaskan kehidupan bangsa dan secara sui generis. melaksanakan ketertiban dunia yang Tentunya jawaban dari pertanyaan didasarkan pada kemerdekaan, tersebut tetap akan menjadi perdamaian, dan keadilan sosial. perdebatan sebab dari sudut pandang Tujuan hukum yang mengabdi pada perusahaan transnasional atau tujuan negara dengan mengupayakan penanam modal, pelaksanaan kemakmuran dan kebahagiaan kegiatan yang pada umumnya sudah rakyatnya secara berkeadilan 38 dilakukan melalui perjanjian lisensi menjadi dasar bagi pemerintah diantara para pihak memberikan Indonesia untuk mulai memandang keuntungan tersendiri bagi pemilik penting pengaturan alih teknologi hak sebab perjanjian lisensi lebih secara sui generis. Hal ini didasarkan memberikan kepastian hukum dan kepada pengaturan alih teknologi perlindungan terhadap pemilik merek yang masih tersebar di beberapa untuk tetap menguasai teknologi yang peraturan perundang-undangan dialihkan dalam rangka industrialisasi dimana mekanisme dan pola ini. ini merupakan hak dan kewajiban pengaturan alih teknologi yang yang timbul pada saat dilaksanakan seharusnya dilakukan dapat dan disepakatinya perjanjian sebab diterapkan sesuai kepentingan negara. pada dasarnya hukum memang Selain itu dengan dibentuknya seharusnya memberikan perlindungan regulasi yang mengikat bagi hukum dan kepastian hukum bagi perusahaan transnasional dapat pemegang atau pemilik hak kekayaan _Environment. 38 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. 129
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo intelektual yang meluangkan waktu, alih teknologi memungkinkan negara tenaga dan modalnya untuk Indonesia untuk menerapkan prinsip pengembangan dan penelitian kedaulatan suatu negara dimana setiap teknologi sehingga dapat bernilai dan perusahaan transnasional atau bermanfaat bagi orang lain. Namun perusahaan yang melakukan yang perlu menjadi perhatian dalam penanaman modal untuk mengelola permasalahan ini adalah perlunya sumber daya alam yang ada juga dapat membuat suatu pengaturan tentang memberikan kemanfaatan yang alih teknologi yang saat ini umumnya kurang lebih seimbang dengan negara kita peroleh dari perusahaan perusahaan transnasional tersebut transnasional maupun negara maju berada. Aturan alih teknologi yang secara lebih efisien dan efektif dalam berkaitan dengan pengembangan dan penerapannya. Sehingga pemanfaatan penelitian yang dilakukan oleh dan pengembangan alih teknologi lembaga penelitian dan perguruan yang dilakukan dapat berjalan tinggi telah disusun dan dibentuk hal sebagaimana mestinya yang dalam hal ini harusnya juga menjadi pemicu ini dapat benar-benar terserap pada untuk membentuk dan menyusun sumber daya manusia yang ada aturan alih teknologi selayaknya dengan demikian tenaga kerja negara-negara maju semisal negara Indonesia memiliki kemampuan dan Amerika yang sudah memiliki keahlian selain untuk pengaturan mengenai alih teknologi mengaplikasikan kegiatan tersebut yang disusun dalam Federal namun mampu menciptakan suatu Technology Transfer Act and Related karya dari pengembangan alih Legislation39 yang selain memberikan teknologi ini. pengaturan terhadap pengaturan Perlunya suatu aturan terkait perjanjian lisensi hal ini juga tersendiri/sui generis dalam aturan mengatur mengenai langkah 39 Environtment Protection Agency, "Federal Technology Transfer Act and Related Legislation of 1986", diakses 10 Juni 2020. 130
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo kolaboratif negara-negara lain dengan perlu untuk segera dibentuk. Sehingga negara Amerika untuk saling mewujudkan negara yang mandiri menggunakan dan memanfaatkan dalam artian mampu memanfaatkan teknologi yang dimilikinya dengan kemampuan dan teknologi anak demikian alih teknologi tersebut tetap bangsa sebagaimana yang menjadi memberikan manfaat terhadap tujuan para pendiri bangsa dapat kegiatan pembangunan dan tercapai. perekonomian di negara Amerika. Dengan berkaca pada keadaan D. Penutup tersebut arti penting dari alih Pengaturan alih teknologi yang teknologi dipandang membawa suatu berlaku di indonesia pada umumnya perubahan yang berdampak besar tersebar di beberapa peraturan perundang- pada kemajuan teknologi dan undangan yang berlaku di Indonesia dan persaingan dunia dalam kegiatan juga ketentuan peraturan internasional perdagangan internasional. Berbagai yang berlaku secara universal. Dari macam hal telah dialami negara berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia untuk berada pada keadaan tersebut pada umumnya memberikan yang seperti ini bahkan sumber daya pemahaman bahwa terdapat peran penting alam yang terus menerus dieksplorasi alih teknologi dari aspek penanaman tanpa pernah dapat melakukan modal maupun penelitian dan ekplorasi dan merasakan mengolah pengembangan yang deselenggarakan kekayaan alam sendiri dengan oleh lembaga penelitian juga pendidikan kemampuan yang dikembangkan dan tinggi sebagai suatu transfer ilmu diciptakan oleh anak bangsa sendiri pengetahuan dan teknologi. Namun membuat keadaan menjadi kurang pengaturan alih teknologi yang diatur menguntungkan bagi Indonesia. Oleh dalam berbagai peraturan perundang- karena itu perlunya pengaturan dalam undangan tersebut belum mengatur alih teknologi agar Indonesia sedikit tentang alih teknologi secara rinci baik demi sedikit dapat lepas dari dari mekanisme pengaturan proses alih ketergantungan dari negara maju teknologi dan dampak hukumnya terhadap 131
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Indonesia sebagai host dari perusahaan Pengaturan mengenai alih teknologi transnasional berdiri. Aturan mengenai yang berlaku sebagai ius contitutum ini alih teknologi dalam peraturan penanaman dirasakan belum cukup memberikan modal memberikan kewajiban kepada perlindungan terhadap alih teknologi yang penanam modal yang ingin mendirikan ada di Indonesia. Walaupun di beberapa usahanya untuk melakukan alih teknologi peraturan perundang-undangan ketentuan kepada tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi mengenai pengalihan alih teknologi dapat hal ini masih belum sepenuhnya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi dirasakan oleh tenaga kerja yang ada sebab sebagai salah satu cara yang ditempuh aturan tersebut tidak memberikan untuk memperoleh alih teknologi dari ketegasan dalam sanksi bila tidak negara maju maupun perusahaan dilakukannya ketentuan tersebut. Sama transnasional. Namun, perjanjian lisensi halnya dengan aturan di dalam sistem ini lebih memberikan perlindungan kepada nasional ilmu pengetahuan dan teknologi pemilik hak untuk tetap dapat menguasai yang mengatur mengenai pentingnya alih dan memperoleh kembali alih teknologi. Tahap ini mengatur alih teknologinya apabila telah selesai masa teknologi sebagai suatu bagian dari perjanjian lisensi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan dan penelitian dalam melakukan penyusunan dan pengaturan bidang ilmu pengetahuan dan mengatur secara sui generis terhadap upaya alih kolaborasi antara lembaga penelitian serta teknologi merupakan langkah penting pendidikan tinggi untuk mengembangkan pemerintah Indonesia untuk mencoba mengenai alih teknologi. Padahal yang meningkatkan pertumbuhan dibutuhkan Indonesia adalah pengaturan perekonomian Indonesia terutama dalam mengenai alih teknologi yang mengatur melakukan ekspor teknologi ke pada tataran aspek kemanfaatannya dan perdagangan dunia agar dapat bersaing mekanisme hukum dari alih teknologi dengan negara lainnya. Namun tentunya yang diperolehnya agar dapat hal ini harus dilakukan dengan adanya dikembangkan atau dicipta ulang menjadi perhatian dari pemerintah dalam alih teknologi yang dapat dimanfaatkan penyusunan dan pembentukan peraturan bagi kepentingan Indonesia. mengenai alih teknologi secara sui generis. 132
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo DAFTAR PUSTAKA Bliznets, Ivan Anatolyevich et al, 2018, "Technology Transfer In Digital Era: Legal Environtment", Journal of History Culture and Art Research, Vol. 7, No. 1, hlm 359. al_Era_Legal_Environment. Environtment Protection Agency. "Federal Technology Transfer Act and Related Legislation of 1986". related-legislation, diakses 10 Juni 2020. Ernowo dkk. "Ketersediaan Nikel dan Kobalt Untuk Bahan Industri Baterai Listrik di icle&id=1214&Itemid=610. diakses 13 Desember 2020. Gardner, Bryan. 2004. Black's Law Dictionary. Thomson Reuters. Eight Edition. United States. Gianie. "Indonesia Sudah Menjadi Negara Maju?". eIm9Plg. diakses pada 10 Juni 2020. Hanoraga, Tony dan Niken Prasetyawati. "Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Ekslusif Paten". Jurnal Sosial Humaniora. Volume 8 Nomor 2. November 2015. Khanna, Sushil. 1984. "Transnational Corporations and Technology Transfer: Contours of Dependence in Indian Petrochemical Industry". Economic and Political Weekly. Volume 19 Nomor 31/33. Kompas. "Usai Dikuasai Bagaimana Nasib Freeport Saat Ini?". diakses pada tanggal 10 Juni 2020. Lindsey, Tim. et al. 2006. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Alumni. Bandung. Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta. Mertokusumo, Sudikno. 2008. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta. Merdeka. "Sejarah Freeport Indonesia Hingga Jadi Rebutan Negara Maju". negara-maju.html. diakses pada tanggal 10 Juni 2020. Mochtar, Dewi Astutty. 2001. Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Perkembangan Teknologi di Indonesia. Alumni. Bandung. 133
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Nguyen, Tu Thanh. 2010. Competition Law. Technology Transfer and The Trips Agreement: Implications for Developing Countries. Edward Elgar Publishing Limited. United Kingdom. Pamuntjak, Amir. 1994. Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi. Djambatan. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43) Pikahulan, Rustam Magun. 2017. "Konsep Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal di Indonesia Bidang Industri Otomotif". Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. XIII. Nomor 02. Rakhmawati, Rosyidah. 2004. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Banyumedia. Malang. Saidin, O.K. 2015. "Transplantation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law: The Victory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology". Journal of Intellectual Property Rights. Volume 20. Schwab, Klaus. 2019. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Switzerland. Soedijana, F.X. et al.. 2008. Ekonomi Pembangunan Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. Sujatmiko, Agung. "Perjanjian Lisensi Merek Terkenal". Jurnal Mimbar Hukum. Volume 20 Nomor 2. Juni 2010. Sulastri, Endah. 2014. "Analisis Kewajiban Alih Teknologi Dalam Investasi Asing di Indonesia". Jurnal Filsafat dan Budaya Syar-I. Volume 1 Nomor 2. Sumantoro. 1993. Masalah Pengaturan Alih Teknologi. Alumni. Bandung. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD). 2001. Transfer Of Technology. United Nations. New York and Geneva. United Nation Charter. diakses Rabu 10 Juni 2020. Wartini, Sri. 2002. "Aspek-Aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing Produksi Teknologi Pertambangan di Indonesia". Jurnal Hukum. Volume 9 Nomor 20. 134
PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020 Reinardus Budi Prasetiyo Wicaksono, Pebrianto Eko. "Ini Daftar Perusahaan Penghasil Migas Terbesar di Indonesia". migas-terbesar-di-indonesia. diakses 13 Desember 2020. World Intellectual Property". diakses pada 10 Juni 2020. Intellectual Property Organization. "What is 135