BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan akuntansi ini tidak memuat seluruh isi kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Semarang, tetapi hanya memuat paragraf-paragraf kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi- transaksi yang terjadi pada entitas akuntansi berdasarkan basis akrual. 4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja penguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Laporan Keuangan entitas akuntansi meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual penuh, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterimadi Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan bebandiakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersihtelah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas UmumDaerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihakasing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadianatau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpamemperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 29
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan danpenerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos- pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. 4.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening/Akun 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan. Definisi dan Klasifikasi Pendapatan; 1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 3. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan kelompok pendapatan, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), b. Pendapatan Perimbangan, c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, 30
Pengakuan Pendapatan; 1. Pendapatan LO diakui pada saat: a. Pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan; dan b. Pemerintah kota Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan. 2. Pendapatan LRA diakui pada saat: Diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pengukuran Pendapatan; 1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengungkapan Pendapatan; 1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah: a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; d. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja Definisi dan Klasifikasi Beban dan Belanja 1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 2. Belanjamerupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 3. Beban diklasifikasikan menurut : a. Klasifikasi beban berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban 31
perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain. b. Klasifikasibelanja berdasarkan kelompok terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. 1. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. c. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 1. Belanja pegawai, 2. Belanja bunga, 3. Belanja subsidi, 4. Belanja hibah, 5. Belanja bantuan sosial, 6. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; 7. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan 8. Belanja tidak terduga. d. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang dan jasa, dan 3. Belanja modal. e. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP No.71 tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan di lingkungan pemerintah kota Semarang harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA). f. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi belanja berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. g. Klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja lain-lain/tidak terduga dan Belanja Transfer. 32
Pengakuan Beban dan Belanja; 1. Beban diakui pada saat: a. Timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik. b. Terjadinya konsumsi aset Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan bersangkutan/berlalunya waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi). 2. Belanja diakui pada saat: a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengukuran Beban danBelanja; 1. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto. 2. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengungkapan Beban dan Belanja; 1. Hal-hal yang harus diungkapkan sehubungan dengan beban adalah: a. Pengeluaran beban tahun berkenaan b. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja adalah: a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah. c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang aset 33
didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. d. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Definisi Pembiayaan 1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisitdan atau memanfaatkan surplus anggaran. 2. Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengakuan Pembiayaan 1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. 2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran Pembiayaan 1. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan asas bruto Pengungkapan Pembiayaan 1. Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan pembiayaan antara lain : a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah kota Semarang. 34
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. 2. Kas terdiri dari: a. Kas di Kas Daerah, b. Kas di Bendahara Penerimaan, c. Kas di Bendahara Pengeluaran, d. Kas di BLUD, e. Kas BOS f. Dana Kapitasi 3. Setara Kas adalah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan 4. Setara Kas terdiri dari : a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; b. Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan). Pengakuan Kas dan Setara Kas 1. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat: a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan. Pengukuran Kas dan Setara Kas 1. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pengungkapan Kas dan Setara Kas 1. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Rincian kas dan setara kas; b. Kebijakan manajemen setara kas; dan c. Informasi lainnya yang dianggap penting. 35
4.4.5 Kebijakan Akuntansi Piutang Definisi dan Klasifikasi Piutang 1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah. 2. Klasifikasi Piutang dibagi atas : a. Piutang Pendapatan 1. Piutang Pajak Daerah 2. Piutang Retribusi 3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah 4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah 5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 6. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 7. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 8. Piutang Pendapatan Lainnya b. Piutang Lainnya 1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 2. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 4. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 5. Beban Dibayar di Muka 6. Piutang Lain-lain Pengakuan Piutang 1. Piutang diakui diakui ketika diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Kota Semarang antara lain karena adanya penetapan dan/atau tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. 2. Piutang pajak dapat diakui sebagai piutang memenuhi kriteria: a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau c. telah diterbitkan surat atau dokumen lain yang sah yang dapat dipersamakan dengan surat ketetapan atau surat penagihan. 36
3. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu: a. self assessment, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri; dan b. official statement, dimana penetapan dilakukan oleh dinas pelayanan pajak, 4. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan diakui saat terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak yang Terutang (SPPT). 5. Piutang Retribusi diakui apabila SKPD/Unit Kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang sah yang diperlakukan sama dengan SKRD. 6. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang yang termasuk dalam kelompok ini seperti Piutang atas bagian laba BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD. 7. Piutang Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD/Unit Kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumeninilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca. 8. Piutang Denda Pajak diakui dengan dokumen Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) saat dicatat dalam sistem yaitu SIMPAD, SIMKASDA dan SIMPBB. STPD ini dapat berupa dokumen SKPD/SKPDKB dan/atau SPPT PBB dan/atauKuitansi Pembayaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan 9. Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi. 10. Piutang BLUD diakui dengan kriteria: 37
a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut. b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau c. Telah diterbitkan surat penagihan. 11. Piutang Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui ketika berita acara hasil lelang diterbitkan dan belum dilunasi. 12. Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir diakui ketika timbul hak Pemerintah Kota Semarang yang belum dipenuhi atas bunga atau bagi hasil dana bergulir yang disepakati oleh pihak penerima dana bergulir berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran Piutang 1. pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan. 2. Pengukuran piutang denda dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Teguran /Surat Tagihan Pajak Daerah. Piutang Pajak Daerah 1. Pengukuran saat pengakuan a. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal.yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang b. Piutang pajak dicatat sebesar nilai penerimaan pajak yang yang sudah terlanjur dikembalikan kepada wajib pajak, namun seharusnya tidak dikembalikan kepada wajib pajak sesuai Surat Keputusan Keberatan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali. 2. Pengukuran setelah pengakuan Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan, keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. 38
Piutang Retribusi Daerah 1. Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah. Piutang Lain-lain PAD yang Sah 1. Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 1. Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penilaian Piutang 1. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkanjatuh tempo piutang (pendekatan umur piutang). 2. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu: a) Kualitas lancar, b) Kualitas kurang lancar, c) Kualitas diragukan, dan d) Kualitas macet. 3. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan: a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun. b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun. c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun. d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun. 39
4. Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar: Persentase Taksiran Penyisihan Penggolongan Piutang Tak Tertagih No Kualitas Piutang Bukan Pajak Pajak Retribusi Transfer dan Retribusi dan transfer A Lancar 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % B Kurang Lancar 10 % 10 % 10 % C Diragukan 50 % 50 % 50 % D Macet 100 % 100 % 10 5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar: a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus); b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar: a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus); b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar: a. 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar; 40
b. 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); c. 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 8. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Pemberhentian pengakuan 1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus bukuan (write-off) dan penghapus tagihan (writedown). Penyajian dan pengungkapan piutang 1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa: a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; b) Rincian jenis piutang dan seldom menurut umur; c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. e) Informasi lainnya yang dianggap penting. 2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. 41
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan Definisi dan Klasifikasi Persediaan 1. Persediaan adalah asset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2. Persediaan merupakan aset yang berwujud: a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Pengakuan Persediaan 1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pencatatan Persediaan 1. Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa. Pengukuran Persediaan 1. Persediaan disajikan sebesar: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, 42
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. 3. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir. 4. Metode fisik pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan Pengungkapan Persediaan 1. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah sebagai berikut: a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan c. Kondisi persediaan. 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi Definisi dan Klasifikasi Investasi 1. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2. Klasifikasi Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: a. Investasi Jangka Pendek, dan b. Investasi Jangka Panjang. Definisi dan Klasifikasi Investasi 1. Investasi jangka pendek Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. 2. Investasi jangka pendek terdiri dari: a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan; segera 43
b. Surat Utang Negara (SUN); c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Definisi dan Klasifikasi Investasi 1. Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. 2. Investasi jangka panjang terdiri dari : a. Investasi Non Permanen; dan b. Investasi Permanen 3. Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 4. Investasi permanen terdiri dari: a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara; b. Investasi permanen lainnya. 5. Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 6. Investasi non permanen terdiri dari: a. Pembelian Surat Utang Negara; b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga; c. Dana Bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintahkota secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. Pengakuan Investasi 1. Suatu pengeluaran kas dan/atau asset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 44
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kota Semarang; b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 2. Dana Bergulir Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria: a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah; b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (reliable). Pengukuran Investasi 1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Pengukuran Hasil Investasi 1. Pengukuran investasi jangka pendek: a. Investasi dalam bentuk surat berharga: 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan. 2. Pengukuran investasi jangka panjang: a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. b. Investasi non permanen: 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. 45
2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. 3. Pengukuran Dana Bergulir Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir. Penilaian Investasi 1. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: a. Metode biaya Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b. Metode ekuitas Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang 46
dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. d. Kepemilikan bersifat nonpermanent menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 3. Metode Penilaian Dana Bergulir Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan/penyisihan dana bergulir diragukan tertagih. 4. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan mempertimbangkan sekurang- kurangnya jatuh tempo dana bergulir. 5. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas: a. dana bergulir dengan kelola sendiri, b. dana bergulir dengan executing agency dan c. dana bergulir dengan chanelling agency. 6. Dana bergulir dengan kelola sendiri terdiri atas kualitas: a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana kooperatif. b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan. c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 47
(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukanpelunasan; dan/atau (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau (4) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau (5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure). 7. Dana bergulir dengan executing agency terdiri ataskualitas: a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembagalainnya mengalami musibah (force majeure). 8. Dana bergulir dengan chanelling agency terdiri atas kualitas: a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau 48
(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan. c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan. (3) Surat Tagihan dapat berupa Surat Teguran dari Dinas Koperasi dan Bank chanelling dan / atau dokumen lain yang dipersamakan. d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketigabelum melakukan pelunasan; dan/atau (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure). Persentase Penyisihan Dana Bergulir 9. Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan: a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar; b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar; c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan dan d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet Pengungkapan Investasi 10. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang- kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; 49
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; f. Perubahan pos investasi. 11. Pengungkapan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: (a) Dasar Penilaian Dana Bergulir; (b) Jumlahdana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya; (c) Besarnya suku bunga yang dikenakan; (d) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir: (e) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir. 4.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: a. Tanah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. b. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai. c. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 50
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Pengakuan Aset Tetap 3. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 4. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: a. Berwujud; b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai; f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara. g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut : Jumlah Harga No. Uraian Lusin/Set/Satuan (Rp) 1 Tanah 1 2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas: 2.1 Alat-alat Berat 300.000 2.2 Alat-alat Angkutan 300.000 51
Jumlah Harga No. Uraian Lusin/Set/Satuan (Rp) 2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 300.000 2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 300.000 2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 300.000 Alat-alat Kantor 300.000 Alat-alat Rumah Tangga 300.000 2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 300.000 2.7 Alat-alat Kedokteran 300.000 2.8 Alat-alat Laboratorium 300.000 2.9 Alat Keamanan 300.000 3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: 3.1 Bangunan Gedung 10.000.000 3.2 Bangunan Monumen 10.000.000 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas: 4.1 Jalan dan Jembatan 10.000.000 4.2 Bangunan Air/Irigasi 10.000.000 4.3 Instalasi 1.000.000 4.4 Jaringan 1.000.000 5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: 1 5.1 Buku dan Perpustakaan 1 5.2 Barang Bercorak Kesenian/ 1 Kebudayaan/Olahraga 5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan 1 b. Ternak 1 c. Tumbuhan Pohon Persediaan d. Tumbuhan Tanaman Hias Persediaan 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 5. Pengeluaran-pengeluaran peralatan dan mesin kurang dari 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai Persediaan. 6. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau diatas 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai Persediaan. 52
7. Barang berupa tirai/gordyn/vertical atau horizontal blind / sejenisnya, karpet / wall paper dan barang sejenis diperlakukan sebagai persediaan. 8. Barang berupa flashdidk, USB, Mouse, keyboard, Stabiliser, stop kontak portable, UPS portable, microphone, pesawat telpon /sejenis diperlakukan sebagai persediaan 9. Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan lainnya (missal: bantal, guling, kasur, sprei, selimut, bed cover dan sejenisnya) diperlakukan sebagai persediaan. 10. Barang berupa umbul-umbul, reklame, ompak bendera/sejenisnya diperlakukan sebagai persediaan. Pengukuran Aset Tetap 11. Pengukuran aset tetap dilakukan dengan: a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan atau pada saat diperoleh/diketahui. b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi: 1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. c. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh atau /diketahui. Sambil menunggu proses penetapan nilai wajar sebagaimana tersebut diatas tersebut, aset berkenaan tetap catat dengan nilai Rp1,00 (satu rupiah). 12. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut: a. Komponen Biaya Perolehan 1) Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 53
Biaya perolehan aset terdiri dari: a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat; dan b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. antara lain: (1) biaya persiapan; (2) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost); (3) biaya pemasangan (installation cost) (4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; (5) biaya konstruksi; dan (6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil. c) Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi keijanya (siap pakai). d) Biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. e) Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. b. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap 1) Aktivitas Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula. 54
2) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria huruf a dan b sebagaiberikut: (a) Manfaat ekonomi atasbarang/aset tetap yang dipelihara: Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau Bertambah umur ekonomis; dan/atau Bertambah volume; dan/atau Bertambah kapasitas produktivitas. (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut : No Uraian JumlahHargaLusi . n/Set/Satuan (Rp) 1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas: 2.1 Alat-alatBerat 300.000 2.2 Alat-alatAngkutan: 300.000 2.3 Alat-alatBengkeldan Alat Ukur 300.000 2.4 Alat-alatPertanian/Peternakan 300.000 2.5 Alat-alatKantordanRumahTangga 300.000 Alat-alatKantor 300.000 Alat-alatRumahTangga 300.000 2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 300.000 2.7 Alat-alatKedokteran 300.000 2.8 Alat-alatLaboratorium 300.000 2.9 Alat Keamanan 300.000 3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: 3.1 BangunanGedung 10.000.000 3.2 BangunanMonumen 10.000.000 4 Jalan, IrigasidanJaringan, yg terdiri atas: 4.1 Jalan danJembatan 10.000.000 4.2 BangunanAir/Irigasi 10.000.000 4.3 Instalasi 1.000.000 4.4 Jaringan 1.000.000 55
No JumlahHargaLusi . Uraian n/Set/Satuan (Rp) 5 Aset TetapLainnya, yang terdiri atas: 1 5.1 BukudanPerpustakaan 1 5.2 1 5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan 1 b. Ternak 1 c. Tumbuhan Pohon Persediaan d. Tumbuhan Tanaman Hias Persediaan 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 13. Penambahan masa manfaat karena ada perbaikan terhadap asset tetap baik berupa overhaul dan renovasi/rehab disajikan pada tabel berikut: 56
Kode Barang 1 3 01 00 00 000 3 01 01 00 000 3 01 02 00 000 3 01 03 00 000 3 02 00 00 000 3 02 01 00 000 3 02 02 00 000 3 02 03 00 000 3 02 04 00 000 3 02 05 00 000 3 03 00 00 000 3 03 01 00 000 Uraian 2 ALAT BESAR ALAT BESAR DARAT ALAT BESAR APUNG ALAT BANTU ALAT ANGKUTAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR ALAT ANGKUTAN AMPUNG TAK BERMOTOR ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR ALAT BENGKEL BERMESIN Jenis 3 Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Renovasi Overhaul Renovasi Overhaul Overhaul Presentase Renovasi/restorasi/Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan) 4 > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% >75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% >75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) 5 1 3 5 1 2 4 1 2 4 1 2 3 4 0 1 1 1 2 3 4 6 1 1 1 2 3 6 9 12 1 2 3 4 57
Kode Barang URAIAN 3 03 02 00 000 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 3 03 03 00 000 ALAT UKUR 3 04 00 00 000 ALAT PERTANIAN 3 04 01 00 000 ALAT PENGOLAHAAN 3 05 00 00 000 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 3 05 01 00 000 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 3 05 02 00 000 ALAT RUMAH TANGGA 3 06 00 00 000 ALAT STUDIO , KOMUNIKASI , DAN PEMANCAR 3 06 01 00 000 ALAT STUDIO 3 06 02 00 000 ALAT KOMUNIKASI 3 06 03 00 000 PERALATAN PEMANCAR 3 06 04 00 000 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI 3 07 00 00 000 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 3 07 01 00 000 ALAT KEDOKTERAN JENIS Renovasi Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Presentase renovasi/restorasi/overhaul dari hilal buku aset tetap (di luar penyusutan) > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% >0% s.d 20% >21% s.d 40% >51% s.d 75% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) 0 0 1 1 1 2 2 3 1 2 5 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 2 3 4 5 2 5 7 9 0 1 2 3 58
KODE BARANG URAIAN 3 07 02 00 000 ALAT KESEHATAN UMUM 3 08 00 00 000 ALAT LABORATORIUM 3 08 01 00 000 UNIT ALAT LABORATORIUM 3 08 02 00 000 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 3 08 03 00 000 ALAT LABORATORIUM FISIKA 3 08 04 00 000 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN 3 08 05 00 000 RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 3 08 06 00 000 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 3 08 07 00 000 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA 3 08 08 00 000 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI JENIS Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Presentasi renovasi/restorasi/overhaul dari hilal buku aset tetap (di luar penyusutan) > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) 0 1 2 3 2 3 4 4 3 5 7 8 3 5 7 8 2 4 5 5 2 4 4 5 1 2 3 4 3 5 7 8 2 4 5 5 59
KODE BARANG URAIAN 3 09 00 00 000 ALAT PERSENJATAAN 3 09 01 00 000 SENJATA API 3 09 02 00 000 PERSENJATAAN NON SENJATA API 3 09 03 00 000 SENJATA SINAR 3 09 04 00 000 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 3 10 00 00 000 3 10 01 00 000 KOMPUTER KOMPUTER UNIT 3 10 02 00 000 PERALATAN KOMPUTER 3 11 00 00 000 ALAT EKSPLORASI 3 11 01 00 000 ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI 3 11 02 00 000 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA 3 12 00 000 3 12 01 00 000 ALAT PENGEBORAN MESIN ALAT PENGEBORAN JENIS Overhaul Renovasi Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Presentasi renovasi/restorasi/overhaul dari hilal buku aset tetap (di luar penyusutan) > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) 1 2 3 4 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 4 5 5 2 4 6 7 60
KODE BARANG 3 12 02 00 000 3 13 00 000 3 13 01 00 000 3 13 02 00 000 3 13 03 00 000 3 14 00 00 000 3 14 01 00 000 3 14 02 00 000 3 15 00 00 000 3 15 01 00 000 3 15 02 00 000 3 15 03 00 000 URAIAN ALAT PENGEBORAN NON MESIN ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN SUMUR PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ALAT BANTU EKSPLORASI ALAT BANTU EKSPLORASI ALAT BANTU PRODUKSI ALAT KESELAMATAN KERJA ALAT DETEKSI ALAT PELINDUNG ALAT SAR JENIS Renovasi Renovasi Renovasi Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Renovasi Renovasi Presentasi renovasi/restorasi/overhaul dari hilal buku aset tetap (di luar penyusutan) > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 3 5 7 8 2 4 6 7 2 4 6 7 1 2 2 3 0 0 1 2 0 1 1 1 61
KODE BARANG 3 15 04 00 000 3 16 00 00 000 3 16 01 00 000 3 17 00 00 000 3 17 01 00 000 3 18 00 00 000 3 18 01 00 000 3 18 02 00 000 3 18 03 00 000 3 19 00 00 000 3 19 01 00 000 4 01 00 00 000 4 01 01 00 000 4 01 02 00 000 URAIAN JENIS ALAT KERJA PENERBANGAN Overhaul ALAT PERAGA ALAT PERAGAPELATIHAN DAN PERCONTOHAN Overhaul PERALATAN PROSES/PRODUKSI UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI Overhaul RAMBU-RAMBU RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT Overhaul RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA Overhaul RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT Overhaul PERALATAN OLAH RAGA PERALATAN OLAH RAGA Renovasi BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA Renovasi BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL Renovasi Presentase renovasi/restorasi/overhaul dari hilal buku aset tetap (di luar penyusutan) > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% 76 s.d 100% > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) 2 3 4 6 2 4 5 5 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 2 4 2 5 7 9 1 1 2 2 5 10 15 50 5 10 15 62
KODE BARANG URAIAN 4 02 00 00 000 MONUMEN 4 02 01 00 000 CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI 4 03 00 00 000 BANGUNAN MENARA 4 03 01 00 000 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN 4 04 00 00 000 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 4 04 01 00 000 TUGU/TANDA BATAS 5 01 00 00 000 JALAN DAN JEMBATAN 5 01 01 00 000 JALAN 5 01 02 00 000 JEMBATAN 5 02 00 00 000 BANGUNAN AIR 5 02 01 00 000 BANGUNAN AIR IRIGASI 5 02 02 00 000 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT 5 02 03 00 000 BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER 5 02 02 00 000 BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 5 02 05 00 000 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH JENIS Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Presentasi renovasi/restorasi/overhaul dari hilal buku aset tetap (di luar penyusutan) > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 0% s.d 30% > 30% s.d 60% > 60% s.d 100% > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 0% s.d 5% > 5% s.d 10% > 10% s.d 20% > 0% s.d 5% > 5% s.d 10% > 10% s.d 20% > 0% s.d 5% > 5% s.d 10% > 10% s.d 20% > 0% s.d 5% > 5% s.d 10% > 10% s.d 20% > 0% s.d 5% > 5% s.d 10% > 10% s.d 20% PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) 5 10 15 5 10 15 5 10 15 2 5 10 5 10 15 2 5 10 2 5 10 1 3 5 1 2 3 2 2 3 63
KODE BARANG 5 02 06 00 000 5 02 07 00 000 5 03 00 00 000 5 03 01 00 000 5 03 02 00 000 5 03 03 00 000 5 03 04 00 000 5 03 05 00 000 5 03 06 00 000 5 03 07 00 000 5 03 08 00 000 5 03 09 00 000 5 03 10 00 000 URAIAN JENIS Presentasi renovasi/restorasi/overhaul dari hilal buku aset tetap (di luar penyusutan) BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% BANGUNAN AIR KOTOR RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% INSTALASI INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% INSTALASI AIR KOTOR RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% INSTALASI GARDU LISTRIK RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% INSTALASI PERTAHANAN RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% INSTALASI GAS RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% INSTALASI PENGAMAN RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% INSTALASI LAIN RENOVASI > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) 5 10 15 5 10 15 2 7 10 2 7 10 1 3 5 1 3 5 5 10 15 5 10 15 1 3 5 5 10 15 1 1 3 1 1 3 64
Kode Barang Uraian Jenis Presentase Renovasi/restorasi/Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan) PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN) 5 04 00 00 000 5 04 01 00 000 JARINGAN JARINGAN AIR MINUM OVERHAUL > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% 2 7 10 5 04 02 00 000 JARINGAN LISTRIK OVERHAUL > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% 5 10 15 5 04 03 00 000 JARINGAN TELEPON OVERHAUL > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% 2 5 10 5 04 04 00 000 JARINGAN GAS OVERHAUL > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% 2 7 10 6 02 01 01 002 ALAT MUSIK MODERN / BAND OVERHAUL > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% > 50% s.d 75% > 75% s.d 100% 1 1 2 2 6 07 00 00 000 6 07 02 01 001 ASET TETAP DALAM RENOVASI peralatan dan mesin dalam renovasi OVERHAUL > 0% s.d 100% 2 6 07 03 01 001 gedung dan bangunan dalam renovas OVERHAUL > 0% s.d 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% 5 10 15 6 07 04 01 001 jalan irigasi dan jaringan dalam renov renovasi / overhaul > 0% s.d 100% 5 14. Perhitungan penambahan umur ekonomis sebagaimana point 3) berlaku mulai pada pemeliharaan tahun 2016. 15. Pengeluaran biaya pemeliharaan terhadap aset tetap yang belum ada nilainya (nilai Rp1,00) maka biaya pemeliharaan dilakukan kapitalisasi tapi tidak menambah umur ekonomis. Penyusutan 16. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing- masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah : Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan Masa Manfaat 17. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan. Asset tetap dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). 18. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut: 65
KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT PERALATAN DAN MESIN 3 01 00 00 000 ALAT BESAR 3 01 01 00 000 ALAT BESAR DARAT 3 01 02 00 000 ALAT BESAR APUNG 3 01 03 00 000 ALAT BANTU 3 02 00 00 000 ALAT ANGKUTAN 3 02 01 00 000 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 3 02 02 00 000 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 3 02 03 00 000 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 3 02 04 00 000 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 3 02 05 00 000 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 3 03 00 00 000 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 3 03 01 00 000 ALAT BENGKEL BERMESIN 3 03 02 00 000 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 3 03 03 00 000 ALAT UKUR 3 04 00 00 000 ALAT PERTANIAN 3 04 01 00 000 ALAT PENGOLAHAN 3 05 00 00 000 ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA 3 05 01 00 000 ALAT KANTOR 3 05 02 00 000 ALAT RUMAH TANGGA 3 06 00 00 000 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 3 06 01 00 000 ALAT STUDIO 3 06 02 00 000 ALAT KOMUNIKASI 3 06 03 00 000 PERALATAN PEMANCAR 3 06 04 00 000 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI 3 07 00 00 000 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 3 07 01 00 000 ALAT KEDOKTERAN 3 07 02 00 000 ALAT KESEHATAN UMUM 3 08 00 00 000 ALAT LABORATORIUM 3 08 01 00 000 UNIT ALAT LABORATORIUM 3 08 02 00 000 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 3 08 03 00 000 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA 3 08 04 00 000 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN 3 08 05 00 000 RADIATION APLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 3 08 06 00 000 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 3 08 07 00 000 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA 3 08 08 00 000 ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI 3 09 00 00 000 ALAT PERSENJATAAN 3 09 01 00 000 SENJATA API 3 09 02 00 000 PESENJATAAN NON SENJATA API 3 09 03 00 000 SENJATA SINAR 3 09 04 00 000 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 3 10 00 00 000 KOMPUTER 3 10 01 00 000 KOMPUTER UNIT 3 10 02 00 000 PERALATAN KOMPUTER 10 8 7 7 2 10 3 20 10 5 5 4 5 5 5 5 10 15 5 5 8 15 15 10 10 7 15 10 10 3 5 4 4 4 Pengungkapan Aset Tetap 19. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap apabila ada. 20. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : a) Penambahan, b) Pelepasan, 66
c) Akumulasi penyusutan, d) Mutasi aset tetap lainnya. 3) Informasi Penyusutan, meliputi : a) Nilai penyusutan; b) Metode penyusutan yang digunakan; c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan 3. Suatu asset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan dating berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh; b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan 4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi. 5. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. 6. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan 67
tingkat penyelesaian pekerjaan; b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan 7. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi : 1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 3. Jumlahbiaya yang telah dikeluarkan; 4. Uang muka kerja yang diberikan; 5. Retensi. 8. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi. 4.4.10. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan 1. Dana Cadanganmerupakandana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran. 2. Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Pengakuan Dana Cadangan 3. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pengukuran Dana Cadangan 4. Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D- LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Bunga dana cadangan sebagai pemanbahan dana cadangan 5. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. 68
6. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pengungkapan Dana Cadangan 7. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan; b. Tujuan pembentukan dana cadangan; c. Program dankegiatan yang akandibiayaidaridanacadangan; d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan; e. Sumber dana cadangan; dan f. Tahun anggaran pelaksanaan dana anggaran 4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya 1. Aset lainnya adalah aset Pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. 2. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: a. Tagihan Jangka Panjang : 1. Tagihan Penjualan Angsuran 2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah b. Kemitraan dengan Pihak : 1. Kerjasama Pemanfaatan Ketiga 2. Bangun Guna Serah 3. Bangun Serah Guna 4. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur c. Aset Tidak Berwujud : 1. Goodwill 2. Lisensi dan Frenchise 3. Hak Paten/Hak Cipta 4. Royalti 5. Software 6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 7. Aset Tidak lainnya 8. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan d. Aset Lain - lain : 1. Aset yang diusulkan dihapus 2. Aset dalam proses penelusuran 3. Aset tanah yang tidak masuk neraca 69
3. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi: a. Tagihan Jangka Panjang; b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan c. Aset lain-lain. 4. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi: a. Aset Tak Berwujud; dan b. Aset lain-lain. Pengakuan Aset Lainnya Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut: 1. Tagihan Jangka Panjang Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. a. Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III. b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah (SKPKD). 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa: a. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap 70
menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). b. Bangun Guna Serah - BGS Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan aset berupa tanah milik pemerintah daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya. BGS diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya BGS. c. Bangun Serah Guna- BSG Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya. d. Kerjasama Penyediaan Infrastuktur (KSPI) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur(KSPI) adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KSPI diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSPI. 3. Aset Tidak Berwujud (ATB) aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas: a. Goodwill Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan 71
pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan. b. Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. c. Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain. d. Software Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan. Software dimaksud merupakan software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. e. Lisensi Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. g. Aset Tak Berwujud Lainnya Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati 72
tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika: a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 4. Aset Lain-Lain Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Aset Lain-lain antara lain terdiri dari : a. Aset yang diusulkan dihapus. Aset dimaksud merupakan aset yang rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). b. Aset dalam proses penelusuran Aset dalam proses penelusuran adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah namun masih membutuhkan penelusuran keberadaannya. c. Aset tanah yang tidak masuk neraca. Aset dimaksud adalah aset tanah milik pemerintah daerah, namun tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk menunjag operasional dinas karena terjadi perubahan fisik/dataran tanahnya hilang antara lain karena abrasi, erosi, dan lain-lain. Pengukuran Aset Lainnya a. Tagihan Jangka Panjang 1. Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. 2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan 73
Pembebanan Kerugian Daerah dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM). b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 1. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Setelah selesai perjanjian kerjasama KSP, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSP yang dapat berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. Hasil KSP tersebut berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSP serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan. 2. Bangun Guna Serah - BGS BGS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Setelah selesai perjanjian kerjasama BGS, Pemerintah Daerah memperoleh hasil BGS yang sesuai perjanjian yang diadakan oleh mitra BGS. Hasil BGS tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian BGS serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan. 3. Bangun Serah Guna - BSG BSG dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanahatau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BSG tersebut ditambah nilai perolehan bangunan yang diserahkan oleh pihak ketiga 4. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.Kerjasama ini dilaksanakan khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur. Setelah selesai perjanjian kerjasama KSPI, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSPI berupa infrastruktur seperti jalan, bendungan dan lainnya yang diadakan oleh mitra KSPI. 74
Hasil KSPI tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSPI serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan. c. Aset Tidak Berwujud Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari: 1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; 2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah: 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan. 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari. 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. 75
d. Aset Lain-lain Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya Amortisasi 1. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. 2. Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus. Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah: Penyusutan per periode =Nilai yang dapat disusutkan Massa Manfaat) Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu). 3. Masa manfaat aset tak berwujud selain yang memiliki masa manfaat tak terbatas adalah selama 4 (empat) tahun. 4. Penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya perbaikan yang berupa upgrade disajikan pada tabel sebagai berikut : Presentase PENAMBAHAN Uraian Jenis Renovasi/restorasi/Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap MASA MANFAAT (di luar penyusutan) (TAHUN) Software Upgrade > 0% s.d 25% 1 > 25% s.d 50% 1 > 50% s.d 75% 2 > 75% s.d 100% 2 Pengakuan Aset Lainnya Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang- kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, b. sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1. Besaran dan rincian aset lainnya; 2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud; 3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, 76
KSP,BSG dan BGS); 4. Informasi lainnya yang penting. 4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban Definisi dan Klasifikasi Kewajiban Kewajiban adalah: Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Semarang. Klasifikasi kewajiban a. Dalam neraca pemerintah kota Semarang, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 1. Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah kota Semarang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 ( dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 2. Kewajiban jangka panjang Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban pemerintah kota Semarang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pengakuan Kewajiban 1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Pengukuran Kewajiban 3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pengungkapan Kewajiban 4. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah: a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Semarang berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Semarang dan jatuh temponya; 77
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; e. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi: 1) Pengurangan pinjaman; 2) Modifikasi persyaratan utang; 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman; 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman; 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjman; dan 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur. g. Biaya pinjaman: 1) Perlakuan biaya pinjaman; 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. 4.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Definisi dan Klasifikasi Ekuitas 1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kota Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah kota Semarang. Klasifikasi 2. Ekuitas diklasifikasikan dalam: a. Ekuitas Awal, b. Surplus/Defisit LO, dan c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas. Pengakuan dan pengukuran ekuitas 3. Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban. 78