ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum p-ISSN 2723-2301 | e-ISSN 2723-2298 Volume 4 Nomor 2, Februari 2021, Halaman 147 - 164 Open access at: Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PADA ANAK DI BAWAH PERWALIANNYA Heidy Amelia Neman Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Email: Abstrak Lembaga perwalian dalam hukum Perdata diperlukan untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kepentingan seorang anak dan harta kekayaannya, dalam hal anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Perwalian sudah diatur dalam KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2002 dan KHI. Peraturan-peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban wali dan anak di bawah perwalian. Wali memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan perwalian dengan baik dan tidak boleh merugikan anak di bawah perwaliannya. Tetapi dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban wali terhadap anak, maka timbulah permasalahan menyangkut perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian. Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum wali dalam perwalian. Kata-kata kunci: Tanggung Jawab Hukum; Wali; Perwalian. Abstract Custodial institutions in civil law are required to represent and be responsible for the interests of a child and his assets if the child is not under the parents' control. Custody has been regulated in the Civil Code, Law no. 1 of 1974, Law no. 23 of 2002 and KHI. These laws and regulations regulate the rights and obligations of guardians and children under guardianship. Guardians have a legal responsibility to carry out custody properly and must not harm children under their custody. However, because there are no laws and regulations that specifically regulate guardians' responsibility to children, problems arise regarding legal protection for children under guardianship. This article discusses the legal responsibilities of guardians in custody. Keywords: Legal Responsibility; Guardian; Guardianship.
148 JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA [Vol. 4, No. 2, 2021] PENDAHULUAN Penduduk Negara Indonesia lebih banyak bertempat tinggal di desa atau pedalaman dan memiliki tingkat ekonomi yang sebagian besar di bawah garis kemiskinan. Hal ini dapat mempengaruhi pada tahap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak yang di bawah umur. Anak-anak yang di bawah umur masih membutuhkan banyak seperti biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya yang lainnya. Anak-anak di bawah umur sangatlah dipengaruhi oleh ketidakcakapan orangtuanya ini akan mengganggu proses perkembangannya dan pertumbuhannya dan dapat dipengaruhi oleh salah satu atau kedua orangtuanya sudah meninggal dunia. Anak yang di bawah umur, pertumbuhan dan perkembangannya dapat dipengaruhi oleh perceraian orang tuanya dan juga dapat dipengaruhi karena salah satu atau kedua orang tuanya dicabut kekuasaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) merupakan hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 pada pasal 28 B ayat (2) menentukan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas diskriminasi dan perlindungan. Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab pada biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan anak. Orang tua bertindak untuk kepentingan si anak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak semua orang tua bisa melakukannya. Selain itu, tidak semua anak berada dalam kekuasaan orang tuanya. Dalam menghadapi keadaan itu, maka perlu ada suatu lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua kepada anak yang di bawah umur atau belum mencapai usia yang ditentukan (18 tahun) dan/atau belum kawin. Lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua dikenal dengan perwalian (kekuasaan perwalian). Lembaga perwalian dalam Bahasa Belanda di artikan dengan istilah Voogdij.1 Seorang wali harus bertanggung jawab terhadap anak di bawah perwaliannya. Tanggung jawab wali salah satunya diatur pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) yang intinya menyatakan bahwa: wali wajib mengurus anak perwaliannya dan harta bendanya dengan sebaik- baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya, membuat daftar harta benda anak dari awal serta perubahan-perubahannya, bertanggungjawab pada harta benda anak walinya serta kerugian dari kelalaian dan kesalahannya dan masih banyak lagi sesuai dengan dasar hukum yang lain. Kenyataannya banyak sekali wali yang tidak melakukan kewajibannya atau tidak memberikan hak anak perwaliannya padahal anak perwaliannya sudah berusia 18 tahun ataupun sudah kawin dan banyak sekali kasus harta benda anak perwaliannya sudah habis digunakan wali saat akan diserahkan kembali kepada anak perwaliannya. Semua ini dapat disebabkan dari berbagai faktor yaitu kurangnya pengetahuan, sifat boros, kurangnya sosialisasi, tidak mencatat daftar 1 Ishak, 'Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia' (2017) 19 (3) Kanun Jurnal Ilmu Hukum 571, 572-573.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI harta benda anak dan perubahannya, tidak jelasnya pengawasan terhadap wali, tidak ada lembaga pengawas wali. Berdasarkan uraian diatas maka keluarlah suatu isu hukum dalam penelitian ini adalah "pertanggungjawaban hukum wali tidak melaksanakan kewajiban pada anak di bawah perwaliannya". Dalam pembahasan ini penulis memakai teori dan berbagai dasar hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab hukum. Penulis menggunakan dasar hukum dan teori ini sebagai pedoman untuk menjawab isu hukum "Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di Bawah Perwaliannya". PEMBAHASAN Perwalian Anak Di Bawah Umur dalam Hukum Positif Di Indonesia Anak mempunyai karakter khusus atau spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan anak merupakan salah satu kelompok yang rentan haknya terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Perwalian adalah suatu usaha yang berbentuk perlindungan atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta ataupun dengan dirinya2 pada umumnya, anak diartikan yang lahir akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan jika di dalam suatu perkawinan. Hukum yang berlaku di masyarakat atau hukum positif di Indonesia, menyatakan bahwa anak adalah orang yang di bawah umur (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut sebagai anak yang berada dalam pengawasan wali (minderjarige under voordij). Anak menurut Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21), dan tidak lebih dahulu telah kawin. 3 Perwalian adalah lembaga untuk menggantikan kekuasaan orang tua kepada anak yang belum mencapai umur yang ditentukan atau belum kawin. Anak yang di bawah umur yaitu anak yang belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, belum berusia 18 tahun menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 atau belum berusia 21 tahun4, menurut pasal 1 huruf h KHI, "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum".5 Dan menurut pasal 107 ayat (1) dan (2) KHI 2 3 4 5 Alam, dkk, Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam (Pernada media Group 2008) 151. Agung Maradona, 'Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum' (2018) 9 (2) Jurnal Keadilan Progresif 177, 182. Ishak (n 1) 573. Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam. 149
150 JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA [Vol. 4, No. 2, 2021] perwalian hanya terhadap anak yang umurnya di bawah 21 tahun atau belum pernah menikah dan perwalian ini meliputi terhadap diri dan harta kekayaannya.6 Tujuan perwalian adalah menempatkan seorang anak yang di bawah umur dalam perwalian sehingga semua kepentingan dari sang anak akan menjadi tanggung jawab wali, wali akan berperan sebagai orang tua sang anak yang masih di bawah umur untuk menjalankan tugas si wali, hak perwalian memberikan gambaran bahwa manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara pribadi, ini disebabkan karena ketergantungan dari sifat dan sistem pada kesehariannya, jadi anak yang di bawah umur tidak dapat menentukan yang baik atau yang buruk, menjaga diri, harta kekayaan dan lain-lain. Karena itu, perlu adanya hak perwalian pada seseorang, tujuannya agar diri dan harta kekayaan sang anak dapat terjaga dan terpelihara sesuai dengan yang telah tercantum oleh undang-undang.7 Berdasarkan penjelasan, dapat kita pahami bahwa perwalian adalah kekuasaan untuk menggantikan kekuasaan orang tua kepada anak dan harta kekayaannya. Perwalian juga dapat karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan tindakan hukum atau telah meninggal dunia. KUHPerdata, KHI dan UU No. 1 tahun 1974 adalah bagian dari hukum tertulis yang sudah mengatur mengenai peraturan-peraturan hukum mengenai perwalian di Indonesia. Di dalam peraturan-peraturan ini tercantum berbagai ketentuan- ketentuan tentang perwalian (kekuasaan perwalian). 8 Menurut KUHPerdata faktor anak bisa berada di bawah perwalian karena orang tuanya telah bercerai, orang tuanya telah meninggal dunia, pencabutan kekuasaan orang tua atau anak itu lahir sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan telah selesai bisa karena perceraian, meninggal salah satu pihak atau karena pembatalan perkawinan.9 Menurut Subekti, "anak yang berada di bawah perwalian yaitu; (a) Anak sah, yang orang tuanya telah meninggal dunia salah satu atau keduanya. (b) Anak sah yang kedua orang tuanya sudah dicabut kekuasaannya atas anak itu sebagai. (c) Anak sah, yang orang tuanya telah bercerai, atau (d) Anak yang lahir di luar perkawinan".10 Menurut hukum perdata perwalian terdiri dari 3 macam yaitu; "a) perwalian berdasarkan undang-undang (wettelijke voogdij) perwalian ini dilakukan oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu (Pasal 345 KUHPerdata). b) perwalian dengan wasiat orang tua (testtamentair voogdij) adalah perwalian dengan surat wasiat oleh seseorang dari orang tuanya, Orang yang mempunyai kekuasaan sebagai orang tua berhak mengangkat wali untuk anaknya apabila ia meninggal dunia (Pasal 355 KUHPerdata). c) perwalian yang ditunjuk oleh hakim, apabila tiada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat maka hakim menetapkan seorang wali (datieve voogdij) (Pasal 359 KUHPerdata)"11. Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama diatur dalam pasal 345 KUHPerdata yang menyatakan "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang di bawah umur, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan 6 7 8 9 10 11 Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Widya, dkk, 'Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)' (2016) 4 (3) USU Law Journal 174, 179. Ishak (n 1) 575. Ishak (n 1) 576. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2003) 53. Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (Prestasi Pustaka 2006) 92.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya". Bagi wali menurut undang-undang (wetterlijk voogdij) pasal 352 ayat (3) KUHPerdata "dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua. Untuk anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya akan berada di bawah perwalian bapak atau ibunya yang mengakuinya, maka orang tua yang lebih dahulu mengakuinyalah yang menjadi wali. jika pengakuan anak dilakukan bersama-sama (bapak dan ibu) maka bapaklah yang menjadi wali." Wali yang ditunjuk sesuai wasiat atau dengan akta autentik oleh ayah atau ibu diatur dalam pasal 355 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan "bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak lebih berhak mengangkat wali kepada anak-anaknya bilamana ia meninggal dunia, perwalian itu tidak ada pada orang tua yang dengan sendirinya atau karena putusan hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 (5) KUHPerdata." Wali yang dipilih orang tua (wali wasiat/terstamentaire voogdij) bermula saat orang tua anak itu meninggal dan sesudah wali menyatakan bahwa ia menerima diangkat sebagai wali. Dan yang terakhir adalah perwalian yang diangkat oleh Hakim, Pasal 359 KUHPerdata menentukan "bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan)". Datieve voogdij atau wali yang diangkat oleh hakim dimulai saat pengangkatan itu jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila ia tidak hadir maka perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya.12 Berdasarkan pasal 379 KUHPerdata, "orang yang tidak diperbolehkan menjadi wali; A) Orang yang sakit ingatan. B) Orang yang di bawah umur. C) Orang yang sedang dalam pengampuan. D) Orang yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian. E) Pejabat pengadilan dan panitia pengadilan. F) Kepala dan anggota Balai Harta Peninggalan."13 Pihak-pihak yang dapat diangkat menjadi wali boleh meminta pembebasan dari pengangkatan apabila orang yang telah berusia 60 tahun, tentara yang berdinas aktif, seseorang yang memiliki kepentingan Negara dan harus di luar negeri, sudah menjadi wali untuk 5 orang anak lain atau telah mempunyai 5 orang anak sah atau lebih. Mereka dapat meminta pembebasan karena dikhawatirkan tidak bisa menjalankan tanggung jawab perwalian dengan baik terhadap anak dan harta kekayaannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada anak itu. Kekuasaan orang tua dapat dicabut, ini diatur oleh pasal 48 ayat (1) UU Pekawinan yang menyatakan, kekuasaan orang tua dapat dicabut karena permohonan keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan karena wali melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk.14 Perceraian perkawinan tidak menyebabkan anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada di dalam 12 Maradona (n 3) 180-181. 13 14 Ishak (n 1) 577. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 151
152 JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA [Vol. 4, No. 2, 2021] perwalian, anak tetap di bawah kekuasaan salah satu orang tuanya, dan jika anak merupakan anak di luar kawin maka anak itu berada dalam kekuasaan ibunya. Dalam pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 menentukan kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anaknya berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan tentang penguasaan anak maka pengadilanlah yang akan memberi putusan. Jika terjadi perselisihan atas penguasaan anak, maka keputusan hak penguasaan ditentukan oleh pengadilan. Anak yang masih di bawah umur hak asuh nya akan diberikan kepada ibu, sedangkan ayah diberikan tanggung jawab untuk menanggung semua biaya pemeliharaan anaknya.15 tentang perwalian, maka disimpulkan bahwa kewajiban wali adalah; (a) Mendidik dan merawat anak dengan sebaik-baiknya. (b) Mewakili anak di pengadilan ataupun di luar (perdata). (c) Mengurus harta anak. (d) Membuat daftar harta kekayaan anak. (e) Mengadakan tanggungan berupa hipotik atau gadai untuk pengurusan harta sang anak. (f) wali membuat pertanggungjawaban mengenai pengurusan harta anak pada wali pengawas. (g) Mengganti-rugi apabila wali melakukan kesalahan pada terakhir atas harta kekayaan anak. pengurusannya atas harta anak diakhir perwaliannya. (i) Menyerahkan semua harta kekayaan pada anak apabila telah berumur 21 tahun atau telah kawin.16 Hal yang dilarang dan tanggung jawab seorang wali diatur dalam Pasal 21 ayat (1) qanun17, wali berkewajiban untuk: A) Merawat anak perwaliannya; B) Membimbing tentang agama; C) Mengajarkan keterampilan lain dan Pendidikan dasar ; D) Memberikan layanan kesehatan; E) usaha memberikan tempat tinggal; F) Mengelola harta kekayaan anak perwaliannya; G) Membuat daftar harta kekayaan anak perwaliannya pada awal jabatannya; H) Mencatat perubahan harta kekayaan anak perwaliannya; terakhir I) Memberikan seluruh harta anak perwaliannya jika telah berusia di atas 18 tahun atau telah kawin, kecuali anak itu tidak cakap hukum.18 Ketentuan KUHPerdata yang mengatur (h) Membuat pertanggungjawaban Dengan uraian yang diatas maka dapat digambarkan bahwa wali harus melakukan pertanggungjawaban terakhir mengenai harta kekayaan anak apabila tugas wali sudah selesai. Tanggung jawab ini dilakukan kepada sang anak setelah ia sudah berusia 18 tahun atau kepada ahli warisnya apabila sang anak telah meninggal dunia.19 Penetapan perwalian pada mulanya diperlukan sebuah upaya untuk mendata semua harta kekayaan anak, dan wali harus mencatat semua perubahan pada harta tersebut. Harta kekayaan haruslah dilakukan pengecekan setiap tahun untuk mengetahui berapa banyak harta kekayaan anak perwalian, ini berfungsi untuk memastikan hartanya tetap terjaga. Selain itu, wali tidak diperbolehkan untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan harta kekayaan 15 16 17 18 19 Bernadetta T Wulandari, 'Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya' (2007) 7 (1) Jurnal Hukum 79. Ishak (n 1) 583 Istilah qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Zahratul Idami, 'Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya' (2012) 12 (1) Jurnal Dinamika Hukum 60, 66. Subekti (n 10) 54
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI atau aset-aset yang dimiliki sang anak, kecuali sedang dalam keadaan genting atau memaksa. Harta kekayaan anak dapat dialihkan melalui sewa-menyewa, jual beli, ataupun melalui berbagai perbuatan hukum yang lain, semua hal itu tidak diperbolehkan oleh pasal 393 KUHPerdata kecuali sudah mendapatkan izin dari hakim.20 Subekti mengatakan, "apabila perwalian ini dilakukan oleh ayah atau ibu anak, maka mereka memiliki hak untuk memakai harta kekayaannya. Orang tua berhak menikmati harta kekayaan anak."21 Hak wali apabila melakukan perwalian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pasal 383 ayat (2), 1. Bahwa anak perwalian wajib menghormati walinya. 2, hak untuk mendapatkan upah.22 Pasal 411 KUHPerdata menyatakan, jika perwalian bukan oleh ayah atau ibu, maka wali mendapatkan upah sebesar 3% dari pendapatan, 2% dari pengeluaran atau 11/2 % dari modal yang wali terima sebagai pengurus harta kekayaan anak.23 Dan pasal 112 KHI menyatakan wali dapat menggunakan harta anak perwaliannya, selama untuk keperluannya secara wajar atau jika wali itu fakir.24 Untuk memperkecil presentase wali tidak melakukan kewajibannya dengan baik, maka dibuatlah wali pengawas (tooziende voogd) yang sebenarnya adalah Balai Harta Peninggalan (Weeskamer). Wali pengawas memiliki beberapa kewajiban dan sudah diatur di dalam pasal 370 sampai dengan Pasal 374 KUHPerdata, kewajiban wali pengawas adalah "mewakili kepentingan anak jika tidak sesuai dengan kepentingan wali, Mengharuskan wali membuat daftar warisan anak, menjadi pengawas pengurusan harta oleh wali, meminta pertanggungjawaban wali setiap tahun, meminta pemecatan wali apabila wali melakukan kesalahan atau kecurangan yang besar, memohon kepada pengadilan untuk mengangkat wali baru apabila perwalian terulang".25 Jika ada hak dan kewajiban wali maka ada hak dan kewajiban anak yang di bawah perwalian. Pada UUD 1945 menyatakan "bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Untuk anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya maupun anak-anak yang terlantar adalah tugas negara untuk memeliharanya."26 hak anak adalah mendapatkan perlindungan, perlindungan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak secara yuridis seperti perlindungan dalam aspek hukum perdata dan hukum public, perlindungan anak non yuridis seperti perlindungan dalam aspek kesehatan, sosial, dan Pendidikan.27 Dalam pasal 383, 385 dan 409 KUHPerdata, pasal 50 sampai 54 pada UU No. 1 tahun 1974 dan KHI pasal 110 dan pasal 111 dapat disimpulkan bahwa 20 21 22 23 24 25 26 Yulita Dwi Pratiwi, 'Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas' (2019) 1 (1) Jurnal Suara Hukum 61, 64. Subekti (n 10) 51. pasal 383 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam. Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian (Rineka Cipta 2000) 161. Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo, 'Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan' (2019) 12 (1) Jurnal Notarius 298, 301. Pratiwi (n 20) 62. 27 153
154 JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA [Vol. 4, No. 2, 2021] hak anak perwalian yaitu hak atas pengasuhan, hak mendapatkan Pendidikan, hak untuk diwakili kepentingan hukumnya di luar dan di depan pengadilan, hak pengurusan harta kekayaan, hak mendapat ganti rugi karena kesalahan wali terhadap hartanya, hak mendapat seluruh harta kekayaannya apabila anak sudah berumur 21 tahun atau telah kawin dan dalam KHI ada tambahan yaitu hak mendapatkan bimbingan agama dan hak mendapatkan pendidikan dan keterampilan Setelah semua hak anak di bawah perwalian Adapun kewajiban yang harus dilakukan anak di bawah perwalian. Kewajiban anak perwalian adalah wajib menghormati walinya ini sesuai pasal 328 ayat (2) KUHPerdata. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak mengatur tentang kewajiban anak kepada wali, tetapi disimpulkan bahwa anak harus menghormati walinya, karena perwalian adalah penggantian kekuasaan orang tua dan dalam pasal 46 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik.28 Menurut Pasal 331 KUHPerdata faktor-faktornya perwalian dapat berakhir adalah a) anak di bawah umur dalam perwalian, dikembalikan ke dalam kekuasaan orang tua. b) anak di bawah umur dalam perwalian, dikembalikan kedalam kekuasaan orang tua, berdasarkan Pasal 206 b atau Pasal 232 a, pada saat berlangsungnya perkawinan. c) Jika anak luar kawin di bawah umur dan telah diakui maka sesuai undang-undang disahkan, pada saat perkawinan berlangsung yang menyebabkan absahnya anak tersebut. (d) Orang di bawah pengampuan mendapatkan kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan selesai. perwalian dapat dicabut dengan keputusan pengadilan, bisa karena permintaan orang tua (jika masih hidup), saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, keluarga dalam garis lurus ke atas karena wali dianggap melalaikan kewajibannya atau memiliki kelakuan buruk terhadap sang anak. Jika seorang wali diambil kekuasaannya maka pengadilan akan menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Teori Dan Prinsip Hukum Perwalian Anak Untuk menjawab isu hukum ini maka penulis menggunakan teori-teori hukum sebagai pedoman dalam menjawab isu hukum ini. Pertama adalah teori perlindungan hukum, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa "hukum melindungi kepentingan subjek hukum dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam tersebut. Menempatkan kekuasaan dapat dilakukan secara terukur dengan arti, ditentukan oleh keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan disebut hak, tetapi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai hak, melainkan hanya sebagai kekuasaan tertentu untuk menjadi suatu alasan melekatnya hak itu pada seseorang".29 Setiono mengungkapkan bahwa "perlindungan hukum itu adalah "tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk rangka kepentingannya 28 29 Pasal 46, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (ed. 5, Citra Aditya Bakti 2000) 53.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia".30 Menurut Muchsin, "perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia."31 Teori perlindungan hukum berfungsi sebagai landasan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak dari penyalahgunaan kewenangan perwalian yang diberikan oleh pengadilan kepada orang tua wali, di mana diperlukan tanggung jawab orang tua wali atas perwalian yang didapatkannya. Kedua adalah teori kepastian hukum, teori ini dapat dijawab menggunakan peraturan perundang-undangan atau normatif. Kepastian hukum normatif yaitu ketika sebuah peraturan yang dibuat secara pasti untuk mengatur secara jelas dan logis. Hukum memiliki 3 pemikiran dasar hukum yaitu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Hukum seharusnya adalah hukum yang mencerminkan ketiga unsur tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum diartikan bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang mengikat dan harus ditaati. kepastian hukum terkandung dalam putusan hakim dan putusan itu berisi prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum terjamin oleh sifat otoritas dan prediktabilitas dengan putusan-putusan yang terdahulu. Fungsi teori kepastian hukum adalah untuk melindungi dan menjamin hak anak perwalian yang ditetapkan oleh lembaga peradilan agama. 32 Seorang hakim harus melihat dari segi hukum dan realita dalam memberikan penetapan akhirnya agar putusan itu bersifat adil dan tidak pandang bulu. Dan teori yang terakhir yaitu, teori tanggung jawab hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, "teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi tiga teori, yaitu: a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend). c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya".33 Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik, maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa anak (role of the child) adalah harapan masa depan sehingga kepentingan anak harus dijadikan sebagai yang memperoleh prioritas (paramount of importance) dalam setiap keputusan yang 30 31 Muchsin, 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia' (Tesis Universitas Setiono, 'Rule Of Law (Supremasi Hukum)' (Tesis Universitas Sebelas Maret 2004) 3. Sebelas Maret 2003) 14. 32 Widya (n 7) 176. 33 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Citra Aditya Bakti 2010) 503. 155
156 JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA [Vol. 4, No. 2, 2021] berkaitan dengan anak. Prinsip the best interest of the child digunakan agar ada pemikiran bahwa anak adalah korban dari segala hal termasuk ketidaktahuan (ignorance) karena faktor usianya. Jika prinsip ini diacuhkan, maka masyarakat akan menciptakan seseorang yang lebih buruk dikemudian hari.34 Pada kenyataannya, anak ternyata tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian. Sehingga negara dan masyarakat yang berkepentingan akan kualitas dari anak-anak tersebut dan berfikir bahwa anak (role of the child) adalah tangan untuk memberikan harapan masa depan, harus perlindungan terhadap hak anak sehingga bisa timbul prinsip paramount of importance (memperoleh prioritas tinggi) Agar perlindungan terhadap anak dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dianut suatu prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. ikut campur Karena anak adalah prioritas tertinggi maka timbulah prinsip the best interest of the child (Kepentingan Terbaik Anak) seorang wali harus dapat melihat kepentingan terbaik anak di bawah perwaliannya dalam segala aspek, jangan sampai karena ketidaktahuannya anak di bawah perwaliannya menjadi korban ketidaktahuannya (ignorance). Menurut Irwanto, "ada beberapa prinsip perlindungan anak, di mana: pertama, Anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga di mana hak- haknya harus dilindungi."35 Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Perwalian Anak-anak yang di bawah perwalian perlu mendapatkan perlindungan dari hukum karena anak adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Kepada mereka digantungkan segala harapan di masa mendatang. Oleh sebab itu perhatian besar harus diberikan kepada mereka agar mereka dapat menyongsong hari esok dengan lebih baik. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat dan keluarga). Keluarga adalah pihak pertama paling bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak. Perlakuan terhadap anak harus sangat hati-hati terlebih kalau anak itu bukan anak kandung, seperti anak yang berada di bawah perwalian kita, dengan penetapan pengadilan anak tersebut telah menjadi tanggung jawab wali, seorang wali haruslah menjalankan semua kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditentukan.36 Dikarenakan anak yang masih di bawah umur belum dapat bertindak atas dirinya sendiri maka diperlukan suatu usaha perlindungan hukum bagi hak anak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, yang antara lain disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat (1), yang berbunyi bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, 34 Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi 35 36 Hak Anak (Citra Aditya Bakti 1999) 106. Elfina Lebrine Sahetapy, 'Perlindungan Hak Anak' Disciples (Jakarta, Agustus-Desember 2009) 2. Idami (n 18) 64
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI berada di bawah kekuasaan wali". Pada ayat (2) disebutkan bahwa "perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya."37 Dalam pasal 54 menyatakan bahwa "Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut."38 Perlindungan anak di bawah perwalian juga diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) dari pasal 33 sampai pasal 36 tetapi dalam pasal 37 sampai pasal 38 juga dapat dipakai dalam perlindungan anak di bawah perwalian. Undang-undang ini menyatakan jika wali yang sudah mendapat penetapan pengadilan "dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum" walaupun kata yang digunakan adalah "dapat mewakili anak" di dalam kenyataannya, wali dapat melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri karena tidak ada badan atau lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi wali. wali yang membuat kerugian harta kekayaan anak dapat dituntut oleh anak (setelah dia dewasa) atau dituntut keluarga anak untuk membayar ganti rugi dan wajib membayarnya jika ada putusan pengadilan, ini tidak disebutkan dalam undang-undang, tetapi karena tidak dicabut, ketentuan UU No. 1 tahun 1974 mengenai hal ini dianggap masih tetap berlaku.39 Dalam peraturan perundang-undangan wali harus bertanggung jawab atas semua harta kekayaan anak perwaliannya, wajib membuat daftar harta kekayaan saat memulai jabatannya dan seiring berjalannya perwalian wali harus mencatat perubahan-perubahan dari harta itu ini diharuskan dan merupakan bentuk tanggung jawab wali terhadap perwaliannya. Tetapi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan atau Lembaga pengawas perwalian yang khusus wali dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya, dan apabila dirasa merugikan anak perwaliannya, anak dapat meminta ganti rugi dan menuntut wali (jika sudah cakap hukum) dengan bukti daftar harta kekayaannya. Dalam kasus ini Balai Harta Peninggalan sebagai Wali pengawas hanya berhak untuk mengajukan permohonan penetapan, ini dipersulit lagi dengan Balai Harta Peninggalan belum mempunyai tempat di setiap ibukota provinsi, kabupaten/kota, ataupun kota kecamatan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan yang ada hanya sebuah syarat dan tata cara perlindungan harta anak seperti kewajiban wali untuk mencatat harta kekayaan anak, kewajiban untuk mencatat perubahan yang terjadi pada harta kekayaan anak setiap tahun, pertanggungjawaban jika wali menyebabkan kerugian pada harta anak, serta menyerahkan daftar harta kekayaan anak ketika perwalian akan menyelesaikan tugas perwaliannya, ini semua tidak diperintahkan untuk diatur lanjut dalam peraturan pemerintah, dan bukan peraturan perlindungan hukum untuk anak di dalam perwaliannya. lebih 37 Ilyas, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang di bawah umur Akibat Kehilangan Orang Tua' (2011) 13 (2) Kanun Jurnal Ilmu Hukum 77-78. Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 38 39 Al Yasa' Abubakar, 'Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktek Di Mahkamah Syar`Iyah' (2011) 10 (2) Jurnal Ilmiah Islam Futura 10-11. 157
158 JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA [Vol. 4, No. 2, 2021] Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wali Lalai dalam Melakukan Kewajiban dan Tanggung Jawab Terhadap Anak yang berada di bawah Perwaliannya Dalam kehidupan sekarang banyak sekali anak yang seharusnya dengan tuanya kondisi kehidupan meninggalkan harta benda yang seharusnya membuat kehidupan anak itu layak. Ini dapat terjadi karena wali tidak bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi anak di bawah perwaliannya. Dari kenyataan ini dapat ditemukan beberapa faktor penghambat wali dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak yang di bawah umur. (1) Kurangnya pemahaman atau kurangnya pengetahuan wali. Kurangnya pemahaman wali terhadap kewajibannya merupakan salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya kewajiban wali. Hal ini sudah ditunjukkan dengan adanya wali yang hanya mempedulikan dan mengurus harta peninggalan anak saja tanpa peduli dengan kewajibannya untuk mengurus kepentingan anak.40 layak tetapi masih terlantar, padahal orang (2) Tidak adanya sanksi dari pengadilan untuk wali yang tidak melaksanakan kewajiban ini menjadi faktor pendorong wali untuk melakukan mengabaikan kewajibannya yang sudah ditetapkan pengadilan.41 (3) Wali memiliki sifat boros, wali cenderung menghabiskan harta kekayaan anak di bawah perwaliannya untuk gaya hidup pribadinya sehingga harta kekayaan anak perwaliannya akan cepat habis. Yang keempat adalah kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wali anak di bawah umur yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dan peraturan perundang-undangan. (5) Wali tidak mencatat daftar harta benda anak dan perubahannya, ini terjadi bisa juga karena kurangnya sosialisasi dan itikad tidak baik dari wali. Dengan tidak mencatat daftar harta benda anak di bawah perwaliannya, wali bisa dengan mudah untuk melakukan penyelewengan, penggelapan atau perbuatan penyalahgunaan harta kekayaan anak. Dan daftar harta kekayaan anak ini dapat menjadi bukti bagi anak untuk menggugat walinya, apabila daftar harta kekayaan anak di bawah perwaliannya tidak pernah tercatat maka, kemampuan anak untuk membuktikan bahwa walinya dengan sadar melakukan kelalaian atau tindak pidana lain akan menjadi lemah. (6) Tidak jelasnya pengawasan terhadap wali, dikarenakan tidak adanya lembaga resmi pengawas wali sehingga pengawasan wali dibebankan kepada balai harta peninggalan apabila diperintahkan kepadanya. Dengan tidak jelasnya pengawasan terhadap wali, maka wali dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya saja tidak memperdulikan anak di dalam perwaliannya. (7) Wali ternyata tidak cakap hukum, atau semena-mena atas kekuasaannya, maka jabatannya dapat dicabut dan pengadilan akan menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1974 lebih lengkap dari ketentuan dalam undang-undang ini, karena dalam UU No. 1 tahun 1974 disebutkan pihak yang berwenang mengajukan permohonan sedang dalam UU 40 41 Ilyas (n 37) 91. Ilyas (n 37) 92.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI No. 23 tahun 2002 ini tidak disebutkan. Alasan perwalian lainnya yang juga dapat dicabut misalnya karena pindah tempat tinggal atau domisili, ini tidak diatur oleh kedua undang-undang ini, maka dapat dianggap sebagai kekosongan hukum.42 Dari berbagai faktor atau sebab-sebab di atas, tugas wali pengawas juga diatur dalam pasal 366 KUHPerdata yang menyatakan "dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan tugas wali pengawas". Selain itu juga diatur dari beberapa pasal dalam KUHPerdata seperti pada pasal 1036 menyatakan "Memerintahkan wali untuk membuat perhitungan tentang pengelolaan harta peninggalan", pasal 338 pertanggungjawaban menyatakan "Menuntut pencabutan kekuasaan wali dan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan, sampai wali memberikan jaminan secukupnya", pasal 401 menyatakan "Memerintahkan wali untuk membuat pernyataan penerimaan warisan terbatas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat", pasal 1072 menyatakan "Menghadiri pelaksanaan pembagian warisan dan jika dipandang perlu, mengoreksi konsep pembagian warisan dimaksud", pasal 370 ayat (1) menyatakan "Mewakili kepentingan si anak belum dewasa, bila kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan wali", pasal 370 ayat (2) menyatakan "Wajib memaksa wali untuk membuat daftar atau perincian barang-barang harta peninggalan/warisan yang jatuh ke tangan si anak belum dewasa", pasal 371 menyatakan "Wajib memberikan jaminan secukupnya", pasal 372 menyatakan "Setiap tahun harus minta kepada wali memberikan perhitungan ringkas dan pertanggungjawaban dan memperlihatkan surat berharga milik anak", pasal 373 menyatakan "Menuntut pemecatan bila wali dalam perhitungan ringkas menemukan tanda-tanda kecurangan atau kealpaan besar dan yang terakhir pasal 374 menyatakan "mengangkat wali baru". 43 Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Menjalankan Kewajiban Terhadap Anak Perwaliannya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Seorang wali yang ditunjuk oleh hakim berdasarkan penetapan pengadilan bisa menggantikan anak dalam hal perbuatan hukum di dalam atau di luar pengadilan untuk kebutuhan dan kepentingan sang anak. 44Wali juga berguna mewakili anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tua atau hanya memiliki salah satu saja dan yang kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak cakap hukum. Apabila seorang anak mempunyai warisan, ada banyak peluang yang besar untuk mendapatkan pengakuan perwalian sesuai dengan cara formal yaitu sistem hukum yang ada. Perwalian ini dilakukan agar wali memiliki akses yang mudah pada harta anak di bawah perwaliannya. Agar perwalian dianggap sah, seorang wali haruslah ditunjuk hakim lalu akan ditetapkan oleh pengadilan.45 Itikad tidak baik inilah, yang sering terjadi di masa sekarang sehingga banyak sekali wali yang melakukan 42 43 44 45 Abubakar (n 39) 12. Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, 'Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak Di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak' (2015) 22 (12) Jurnal Media Hukum 218, 225. Pratiwi (n 20) 62. Ilyas (n 37) 87. 159
160 JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA [Vol. 4, No. 2, 2021] perbuatan seperti lalai, menyelewengkan, menggelapkan harta kekayaan, atau perbuatan-perbuatan penyalahgunaan harta kekayaan anak di bawah perwaliannya. Belum ada sanksi pidana yang dibuat untuk wali apabila wali tidak mematuhi peraturan yang ada dalam undang-undang yang mengatur tentang perwalian. Di dalam UU No. 32 Tahun 2002 tercantum bab mengenai Ketentuan Pidana, yaitu Bab 12, pada pasal 77 sampai dengan 90. Disini tercantum "sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- atas beberapa kejahatan terhadap anak, yang umumnya berkenaan dengan fisik dan mental". Di dalam ketentuan pidana itu tidak mengatur sanksi pidana mengenai penggelapan atau penyelewengan, penyalahgunaan harta kekayaan anak. seperti yang telah dibahas, anak atau keluarga anak mempunyai hak untuk mengajukan ganti rugi apabila ada kerugian harta kekayaan anak yang dilakukan oleh wali 46 atau hanya sanksi yang berlaku dalam KUHP sekiranya wali melakukan perbuatan pidana. Apa bila terjadi kelalaian atau kesalahan wali anak atau keluarganya dapat meminta ganti rugi, tetapi banyak sekali yang dipertimbangkan, seperti anak yang baru beranjak dewasa apakah dapat paham mengenai penyelewengan harta kekayaan miliknya oleh wali, bisa dipastikan apabila ada daftar harta kekayaan tetapi jika wali tidak melakukan tugas ini atau wali mencatatnya dengan tidak benar atau memanipulasinya dan tidak ada sama sekali yang mengawasi dan menegur wali. Kedua, anak hanya dapat melakukan perbuatan hukum seperti menggugat wali pada umur 18 tahun dan anak itu harus membuktikan bahwa walinya melakukan kelalaian atau kesalahan yang merugikan anak itu. Dan sangat dimungkinkan sekali anak yang baru beranjak dewasa tidak paham atau mengetahui mengenai apa yang menjadi haknya. Ketiga, apabila wali memiliki itikad tidak baik maka wali tidak akan mendidik atau membiarkannya sehingga anak ini akan di posisi kemiskinan, kebodohan, atau terintimidasi sehingga anak tidak memiliki pengetahuan akan hukum dan tidak berani melakukan gugatan terhadap walinya. Karena banyaknya kekosongan hukum yang ada, ini menjadi tugas hakim dan pengadilan untuk memperbaiki dan mengisi kekosongan hukum ini. Hakim harus dengan cerdas memilih dan menetapkan wali bagi anak di bawah umur. Penetapan pengadilan tentang wali dalam prakteknya hakim hanya mempertimbangkan "duduknya perkara" dan "tentang hukumnya" seperti yang ada dalam permohonan yang biasanya tentang pengangkatan wali, apakah sudah memenuhi persyaratan hukum atau belum, dan belum pernah ada yang menyebutkan jumlah harta dipermohonan yang harus dilindungi. Jika permohonan diterima, maka amar penetapan pada intinya hanyalah berisi penetapan bahwa wali yang bernama x ditetapkan sebagai wali atas nama y, serta "Menghukum Pemohon untuk melaksanakan hak kewajibannya sebagai wali dari anak tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Sumber: Penetapan Mahkamah Syar`iyyah Banda Aceh Nomor 107/Pdt.P/2007/Msy-BNA). Ada juga redaksi yang berbunyi, "Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perwaliannya terhadap anak tersebut dan harta 46 Abubakar (n 39) 14.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI bendanya sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Sumber: Penetapan Mahkamah Syar`iyyah Banda Aceh Nomor 78/Pdt.P/2010/MS-BNA). Dengan ini harta milik anak yang menjadi tanggung jawab wali dan harus dilindungi tidak dituliskan di dalam permohonan penetapan pengadilan.47 Peran hakim sangat penting untuk menghindari anak terjebak keadaan yang tidak adil, walaupun hal itu tidak dirasakan oleh si anak. Tanggung jawab membesarkan anak adalah tugas kedua orang tuanya, mengajarkan dalam berbagai aspek seperti merawat secara fisik, budaya ke dalam kehidupan dan sosialisasinya di dalam masyarakat, secara tegas bahwa orang tualah yang harus mendidik anaknya tentang hukum, agama, etika dan tentang menjadi bagian dari masyarakat, dan apabila tidak sanggup, maka masyarakatlah yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perwalian melalui penetapan pengadilan seharusnya untuk melindungi hak-hak anak seperti harta kekayaan anak, dalam kenyataannya perwalian berubah menjadi sesuatu yang merugikan anak di bawah perwalian. Hal lain perlu menjadi rujukan, dalam pertimbangan hukum, karena pengadilan hanya menggunakan UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, Sedangkan UU No. 23 Tahun 2002, pada umumnya tidak digunakan. PENUTUP Orang tua adalah pihak utama yang bertanggung jawab pada semua biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan anak. Orang tua juga bertindak untuk kepentingan si anak. dikarenakan hal itu banyak anak yang kehilangan orang tuanya sehingga anak itu tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya lagi. Seorang anak di bawah umur belum mengerti mengenai memperjuangkan hak-haknya sebagai anak, maka dengan ini anak membutuhkan wali yang baru untuk mengurus dirinya dan harta bendanya. Dapat dikatakan anak berdasarkan pasal 330 KUHPerdata bahwa di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21), dan tidak lebih dahulu telah kawin. Wali bertugas untuk melindungi anak dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya48 Faktor anak bisa berada di bawah perwalian karena orang tuanya telah bercerai, orang tuanya telah meninggal dunia, pencabutan kekuasaan orang tua atau anak itu lahir sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan telah selesai bisa karena perceraian, meninggal salah satu pihak atau karena pembatalan perkawinan.49 Menurut hukum perdata perwalian terdiri dari 3 macam yaitu; a) perwalian berdasarkan undang-undang (wettelijke voogdij) perwalian ini dilakukan oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu (Pasal 345 KUHPerdata). b) perwalian dengan wasiat orang tua (testtamentair voogdij) adalah perwalian dengan surat wasiat oleh seseorang dari 47 48 49 Abubakar (n 39) 16. Alam dkk (n 2) 151. Alam dkk (n 2) 576. 161
162 JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA [Vol. 4, No. 2, 2021] orang tuanya, Orang yang mempunyai kekuasaan sebagai orang tua berhak mengangkat wali untuk anaknya apabila ia meninggal dunia (Pasal 355 KUHPerdata). Ketiga, perwalian yang ditunjuk oleh hakim, apabila tiada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat maka hakim menetapkan seorang wali (datieve voogdij) (Pasal 359 KUHPerdata)50. Wali memiliki kewajiban (a) Mendidik dan merawat anak dengan sebaik- baiknya. (b) Mewakili anak di pengadilan ataupun di luar (perdata). (c) Mengurus harta anak. (d) Membuat daftar harta kekayaan anak. (e) Mengadakan tanggungan berupa hipotik atau gadai untuk pengurusan harta sang anak. (f) wali membuat pertanggungjawaban mengenai pengurusan harta anak pada wali pengawas. (g) Mengganti-rugi apabila wali melakukan kesalahan pada harta kekayaan anak. (h) Membuat pertanggungjawaban terakhir atas pengurusannya atas harta anak di akhir perwaliannya. (i) Menyerahkan semua harta kekayaan pada anak apabila telah berumur 21 tahun atau telah kawin.51 Wali wajib bertanggung jawab terhadap anak dengan melakukan semua kewajiban di atas tanpa terkecuali, tetapi wali tetap memiliki hak yang harus ia dapat sebagai upah dalam menjadi wali anak yaitu sudah diatur dalam pasal 383 (2) KUHPerdata, anak perwalian wajib menghormati walinya. 2, hak untuk mendapatkan upah.52 Pasal 411 KUHPerdata menyatakan, jika perwalian bukan oleh ayah atau ibu, maka wali mendapatkan upah sebesar 3% dari pendapatan, 2% dari pengeluaran atau 11/2 % dari modal yang wali terima sebagai pengurus harta kekayaan anak.53 Wali pengawas (balai harta peninggalan) adalah sebagai Lembaga pengawas dari pengadilan untuk mengawasi wali. Apabila wali tidak melaksanakan kewajibannya lembaga inilah yang akan mengawasi wali, tetapi Lembaga pengawas wali tidak mengawasi wali secara terus menerus atau tidak memiliki kejelasan dikarenakan menurut pasal 370 sampai dengan Pasal 374 KUHPerdata, kewajiban wali pengawas adalah "mewakili kepentingan anak jika tidak sesuai dengan kepentingan wali, Mengharuskan wali membuat daftar warisan anak, menjadi pengawas pengurusan harta oleh wali, meminta pertanggungjawaban wali setiap tahun, meminta pemecatan wali apabila wali melakukan kesalahan atau kecurangan yang besar, memohon kepada pengadilan untuk mengangkat wali baru apabila perwalian terulang".54 Dilihat dari kewajiban lembaga pengawas dapat disimpulkan bahwa lembaga ini tidak mengawasi wali secara penuh tetapi memiliki jangka waktu yang lama dan tidak pasti, sehingga dengan begini wali dapat melakukan perbuatan yang merugikan anak di bawah perwaliannya seperti menggelapkan, lalai, menyelewengkan, atau perbuatan-perbuatan penyalahgunaan harta kekayaan anak di bawah perwaliannya. Apabila dari awal pengangkatan wali sudah memiliki itikad tidak baik wali dapat tidak mencatat daftar harta kekayaan anak sehingga apabila besok anak di bawah perwaliannya sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah, ia akan kesulitan untuk menggugat walinya dikarenakan daftar harta kekayaan anak adalah bukti yang penting. 50 51 52 53 54 Tutik (n 11). Ishak (n 1) 583. pasal 383 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ali Afandi (n 25) 161.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI Tanggung jawab hukum oleh wali terhadap anak di bawah perwaliannya belum ada yang secara khusus mengaturnya, tetapi dapat dikenakan dalam UU No. 32 Tahun 2002 ada bab mengenai Ketentuan Pidana, yaitu Bab 12, Pasal 77 sampai 90. Disini tercantum "sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- atas beberapa kejahatan terhadap anak, yang umumnya berkenaan dengan fisik dan mental". Tetapi tidak ada sanksi pidana yang mengatur mengenai penggelapan atau penyelewengan, perbuatan penyalahgunaan harta kekayaan anak. seperti yang telah dibahas di atas, anak atau keluarga anak diberi hak untuk mengajukan ganti rugi apabila ada kerugian harta kekayaan anak yang dilakukan oleh wali 55 Dapat dilihat banyak sekali kekosongan hukum yang ada, dalam tanggung jawab hukum wali terhadap anak di bawah perwaliannya, dengan demikian, perwalian melalui penetapan pengadilan seharusnya untuk melindungi hak-hak anak seperti harta kekayaan anak, dalam kenyataannya perwalian berubah menjadi sesuatu yang merugikan anak di bawah perwalian. Menurut penulis dikarenakan banyaknya kekosongan hukum yang ada dalam tanggung jawab hukum wali, maka sangatlah perlu dibuatnya lembaga pengawas wali yang secara khusus dan membuat peraturan tambahan yang tegas memuat tentang tanggung jawab hukum wali terhadap anak di bawah perwaliannya ini karena sesuai dengan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab hukum. DAFTAR REFERENSI Buku Afandi A, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian (Rineka Cipta 2000). Alam, dkk, Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam (Pernada media Group 2008). Joni M dan Tanamas ZZ, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak (Citra Aditya Bakti 1999). Muhammad A, Hukum Perusahaan Indonesia (Citra Aditya Bakti 2010). Rahardjo S, Ilmu Hukum (ed. 5, Citra Aditya Bakti 2000). Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2003). Tutik TT, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (Prestasi Pustaka 2006). Jurnal Ishak, 'Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia' (2017) 19 (3) Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Maradona A, 'Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum' (2018) 9 (2) Jurnal Keadilan Progresif. 55 Abubakar (n 39) 14. 163
164 JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA [Vol. 4, No. 2, 2021] Widya, dkk, 'Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)' (2016) 4 (3) USU Law Journal. Wulandari BT, 'Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya' (2007) 7 (1) Jurnal Hukum. Idami Z, 'Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya' (2012) 12 (1) Jurnal Dinamika Hukum. Pratiwi YD, 'Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas' (2019) 1 (1) Jurnal Suara Hukum. Alfarobi ZS dan Prasetyo MH, 'Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan' (2019) 12 (1) Jurnal Notarius. Ilyas, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang di bawah umur Akibat Kehilangan Orang Tua' (2011) 13 (2) Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Abubakar AY, 'Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktek Di Mahkamah Syar`Iyah' (2011) 10 (2) Jurnal Ilmiah Islam Futura. Heriyani E dan Yuniarlin P, 'Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak Di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak' (2015) 22 (12) Jurnal Media Hukum. Tesis Muchsin, 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia' (Tesis Universitas Sebelas Maret 2003). Setiono, 'Rule Of Law (Supremasi Hukum)' (Tesis Universitas Sebelas Maret 2004). Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kompilasi Hukum Islam.