KEPATUHAN HUKUM IBU TERHADAP KETENTUAN PIDANA TERKAIT PERBUATAN MENGAKIBATKAN PENDERIATAAN PSIKIS ANAK Tisa Windayani Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta email: tisa.windayani@atmajaya.ac.id disampaikan 28/11/18 - di-review 3/12/18 - diterima 22/12/18 DOI: 10.25123/vej.3081 Abstract Art 80 and Art 76C of Law No. 35/2014 purports to protect children from domestic violence (including most importantly those committed by the mother of the child). This article using empirical juridical purports to analyze what factors are influential in determining compliance. Primary data is collected using purposive sampling technique and subsequently is analyzed qualitatively. The main result of the research is that avoidance of penal sanction is not a significant role in determining legal compliance. More significant or influential are factors such as the extent or level of understanding the rule's purpose or values behind the existing rule (prohibiting domestic violence), the need to maintain good relationship with the child; identification of the mother with certain groups in society and personal values. Keywords: legal compliance, domestic violence, penal sanction Abstrak Undang-undang No. 35 Tahun 2014 melalui Pasal 80 dan Pasal 76C mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan dalam keluarga, terutama ibu dari anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mencoba menelaah faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi kepatuhan hukum ibu terhadap pasal-pasal tersebut di atas. Data primer dari kelompok ibu dikumpulkan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan kemudian diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor "menghindari sanksi pidana" tidak terlalu berpengaruh dalam mendorong kepatuhan hukum. Sebaliknya faktor yang berpengaruh adalah keyakinan terhadap kegunaan kaidah/aturan, upaya menjaga relasi dengan anak; identifikasi dengan kelompok tertentu dalam masyarakat, dan representasi values pribadi. Kata kunci: kekerasan psikis anak, kepatuhan hukum, pidana perlindungan anak Pendahuluan Perlindungan terhadap anak senantiasa berupaya diwujudkan oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melahirkan berbagai produk hukum yang tujuannya adalah memberikan jaminan atas berbagai hak anak. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan sebagai VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 442
Undang-undang payung yang mengatur tentang anak di Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah terkait perbuatan kekerasan pada anak. Dalam Pasal 1 Angka 16, dijelaskan definisi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2014 mengakui kemungkinan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan yang bersifat psikis. Sedangkan pasal tersebut tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "perbuatan". Namun demikian, pendapat beberapa ahli menunjukkan bahwa kekerasan lebih banyak diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekuatan atau berkaitan dengan tindakan fisik. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan kekerasan, sangat berpotensi mempengaruhi kondisi psikis atau psikologis anak yang mendapatkan perlakuan tersebut. Berbagai riset telah mengemukakan hal demikian. Menurut Boyd dan Nihart, respon korban tindak kekerasan salah satunya adalah respon psikologis yang meliputi harga diri rendah, rasa bersalah dan malu serta marah1. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa faktor psikis anak merupakan hal penting yang harus dilindungi, dalam hal ini dengan adanya ancaman pidana bagi orang yang melakukan kekerasan yang menimbulkan penderitaan psikis tersebut. Berkaitan dengan keberadaan anak, maka peran orang tua dalam kehidupan anak amat sangat penting. Namun tidak jarang terjadi justru orang tua lah yang melakukan kekerasan pada anaknya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa setidaknya 70 persen pelaku kekerasan pada anak adalah orang tua mereka sendiri2. Oleh karena itulah penelitian ini akan 1 Boyd and Nihart dalam Achir Yani S. Hamid, Aspek Psikososial Pada Korban Tindak Kekerasan Dalam Konteks Keperawatan Jiwa, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 8, No. 1, 2004, Hlm. 28. 2 tinggi, diakses pada April 2018. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 443
fokus pada perilaku orang tua khususnya ibu pada anaknya. Seperti telah disebutkan di atas bahwa salah satu bentuk perbuatan yang diancam dengan ketentuan pidana Pasal 80 adalah kekerasan yang berupa perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik tersendiri dalam penerapannya, seperti: bagaimana membuktikan penderitaan psikis dan apakah batasan dari "perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak"? Apakah semua perbuatan, termasuk perbuatan non fisik yang ringan dan berdasarkan logika yang wajar yang pasti pernah dilakukan oleh hampir semua ibu, misalnya memarahi anak juga termasuk dalam perbuatan tersebut? Apabila termasuk, apakah berarti ibu yang memarahi atau membentak anaknya dapat dikenakan sanksi pidana, mengingat hal ini akan sangat mungkin justru menimbulkan dampak negatif bagi keutuhan keluarga dan akhirnya bagi si anak. Pertanyaan terakhir terkait apakah batasan dari penderitaan psikis anak? Apakah kondisi psikis anak yang takut dan sedih karena dimarahi beberapa kali oleh ibunya juga termasuk dalam batasan tersebut atau hanya anak yang mengalami tekanan psikis berat dan terus menerus? Berdasarkan hal-hal tersebut dan mengingat bahwa Pasal 80 merupakan hukum positif yang berlaku, menjadi penting untuk melihat bagaimanakah efektivitas berlakunya Pasal 80 berikut pasal acuannya yaitu Pasal 76C dan Pasal 1 Angka 16, khususnya terkait "perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak", terhadap kelompok responden ibu. Hal tersebut dilakukan dengan melihat bagaimana pengetahuan dan pengaruh ketentuan hukum terhadap perilaku kelompok responden pada anak dengan menggunakan konsep kepatuhan hukum. Dalam penelitian ini akan dipermasalahkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan hukum kelompok responden ibu pada Pasal 76C terkait ketentuan pidana dalam Pasal 80 dari Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga akan diteliti tingkat kepatuhan hukum kelompok responden ibu pada Pasal 76C terkait ketentuan pidana dalam Pasal 80 dari Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 444
Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Beberapa ahli menyamakan dengan penelitian hukum sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer3. Penelitian hukum empiris menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat4. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari efektivitas hukum, kepatuhan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum pada masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial pada aturan hukum5. Penelitian ini melihat bagaimana pengetahuan sekaligus kepatuhan ibu pada Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1), sebagai ketentuan yang memuat ancaman sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis bagi anak. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu peristiwa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu mengambil data dari responden ibu dengan karakteristik tertentu. Terdapat 67 responden dalam penelitian ini yang dapat digunakan datanya. Metode pengumpulan data yang digunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampling tanpa berdasarkan populasi dan dengan menetapkan ciri tertentu6, yaitu: a. pendidikan minimal Sarjana; penentuan level pendidikan ini berdasarkan alasan bahwa ibu yang mempunyai pendidikan minimal sarjana lebih besar peluangnya untuk mempunyai pengetahuan tentang aturan larangan melakukan kekerasan pada anak, dan sekaligus kemampuan untuk memahami aturan tersebut; 3 4 5 6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.14. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 20. Id. Id, hlm 111. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 445
b. memiliki anak dengan usia maksimal 12 tahun; c. tinggal serumah dengan anak. Selain itu digunakan data sekunder, yaitu menggunakan data yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian ini antara lain; UUD 1945, KUHP, dan UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; b. Bahan hukum sekunder, teori dan pendapat ahli, hasil penelitian dan pemikiran terkait topik penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada responden dan pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Pembahasan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 memberikan batasan definisi anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Perlindungan Anak ini mengatur berbagai hak anak. Guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan hak-hak tersebut, Undang-Undang ini diperkuat dengan ketentuan pidana yang memberikan ancaman pidana terhadap orang yang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan pelanggaran dari beberapa hak yang ingin dilindungi. Salah satu perlindungan yang ingin diberikan adalah dari terjadinya tindak kekerasan pada anak. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 76C yang berbunyi "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak". Larangan ini dilengkapi dengan ancaman sanksi pidana yang ada dalam Pasal 80 sebagai berikut: (1) (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 446
(3) (4) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Sedangkan mengenai kata "kekerasan" yang disebutkan dalam Pasal 76C, Undang-Undang No. 35 tahun 2012 juga telah memberikan definisi dalam Pasal 1 Angka 16 yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Rumusan tersebut memasukan penderitaan psikis sebagai salah satu kondisi yang apabila terjadi maka pelaku perbuatannya diancam dengan sanksi pidana seperti dalam Pasal 80. Pasal 1 Angka 16 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perbuatan seperti apa yang dimaksud. Karena itu menjadi logis apabila kekerasan dalam Pasal 80 diartikan sebagai semua perbuatan yang menimbulkan akibat yang disebutkan, yang salah satunya adalah penderitaan psikis bagi anak, baik berupa tindakan fisik maupun tindakan non fisik. Hal ini setidaknya mengacu pada makna kata perbuatan yaitu sesuatu yang diperbuat (dilakukan); tindakan, kelakuan; tingkah laku7. Maksud dari pembuat Undang-Undang agar kekerasan mencakup bukan hanya tindakan fisik yang mengakibatkan penderitaan fisik (seperti luka fisik), juga terlihat dari dimasukkannya "penelantaran" sebagai salah satu bentuk perbuatan yang termasuk dalam kekerasan. Hal ini menunjukkan semangat yang tinggi dari pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan seluas dan semaksimal mungkin bagi anak. Maksud mulia yang terepresentasi melalui rumusan Angka 16 dalam prakteknya sangat mungkin menghadapi kendala. Misalnya saja bagaimanakah mengetahui atau mengukur penderitaan psikis pada anak? Karena sangat mungkin perbuatan yang bukan berbentuk perbuatan fisik 7 ditelusuri pada 29 Oktober 2018. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 447
misalnya orang tua yang memarahi atau membentak anak secara bertubi-tubi atau sering dilakukan ternyata menimbulkan penderitaan psikis bagi si anak. Lalu apakah tindakan yang demikian termasuk dalam kekerasan yang dimaksud dalam Angka 16? Dan lebih lanjut, apakah dalam hal demikian lalu orang tua si anak akan dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 80 ayat (4)? Terlepas dari kelemahan rumusan Angka 16 terhadap batasan kekerasan bagi Undang-undang No. 35 tahun 2014 upaya pemerintah memberikan perlindungan patut dihargai. Pada kenyataannya penderitaan psikis pada anak memang patut mendapatkan perhatian. Hal ini karena faktor psikis adalah faktor penting dalam pembentukan karakter anak. Perbuatan yang berakibat penderitaan psikis memiliki dampak yang cukup serius. Menurut Violence Prevention Initiative (2009), kekerasan yang dialami oleh anak dalam berbagai jenisnya akan memengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik anak8. Secara lebih khusus disebutkan bahwa dampak kekerasan emosional dapat berupa9:
Anak memperlihatkan perilaku yang ekstrim ;
Perkembangan fisik dan emosional anak lambat;
Anak sering mengeluh sakit kepala atau perut sakit karena alasan yang tidak jelas;
Anak terlihat frustasi ketika mengerjakan tugas; dan
Anak mencoba bunuh diri. Selain itu sebuah penelitian yang dilakukan di sebuah desa di Halmahera Barat menemukan bahwa kekerasan pada anak berdampak negatif pada kejiwaan anak yaitu: 1. Menjadi penyendiri, pendiam; 2. Melakukan hal-hal diluar kendali orang tua (menjadi pecandu alkohol, seks bebas, hidup bebas tanpa adanya didikan); 3. Stres yang kronis; 4. Kesulitan disekolah dalam hal konsentrasi; 5. Rasa ketakutan yang berlebih sehingga tidak ada rasa percaya diri, dan tidak berdaya; 6. Menjadi keras kepala, mudah marah; 7. Susah diatur; 8. Tidak disiplin; 9. Tidak menghargai orang yg lebih tua; 10. Agresif, suka mengganggu, suka 8 Violence Prevention Initiative (2009) dalam Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, hlm. 22 Id. 9 VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 448
menggertak, suka bertingkah jagoan; 11. Tidak terurus; 12. Tidak mau mendengar perkataan orang tua atau keras kepala10. Sebuah artikel lain mengemukakan bahwa efek tindak kekerasan tersebut demikian luas yaitu11 : 1. Ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi 2. Ada yang menjadi sangat pasif dan apatis 3. Ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri 4. Apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orang tuanya (parental extension) 5. Mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri 6. Sulit menjalani relasi dengan individu lain 7. Timbulnya rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya, karena merasa hanya dirinyalah yang selalu bersalah sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya. 1. Kepatuhan Hukum Pasal 80 dan pasal rujukannya yaitu Pasal 76C dan Pasal Angka 16 tentunya diharapkan dapat berfungsi melindungi anak dari tindak kekerasan. Terkait fungsi hukum ini Roscoe Pound, seperti yang dikutip oleh Wignjosoebroto bahwa "law is a tool of social engineering". Atas dasar ini, maka hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, tentunya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya12. Namun demikian, menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengembangan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia, lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada konsep law as o tool of social engereering itu sendiri13. 10 Edwin Manumpahi dkk, Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1, 2016. 11 Muhammad Taufik dkk dalam Yanti Tombeng, Kekerasan Fisik Tethadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak, Lex Crimen Volume No. 2 April 2014, hlm. 37 12 Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, edisi pertama, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 70 13 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 9-10 VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 449
Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan konsep kepatuhan hukum. Dalam hal ini adalah kepatuhan kelompok responden kepada ketentuan dalam Pasal 76C. Apabila mengacu pada pandangan tentang fungsi hukum di atas, ketiga pasal tersebut (Pasal 76c, Pasal 1 angka 16, dan Pasal 80) seharusnya memang berfungsi sebagai tool of social engineering atau lebih jauh lagi sebagai alat pembaharuan masyarakat, yaitu untuk mengubah perilaku masyarakat kepada sesuatu yang dituju yaitu perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhinya14. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek hukum merupakan faktor penting dalam kepatuhan hukum. Itulah alasan Penulis mengunakan data primer yaitu kelompok responden ibu dengan karakteristik tertentu. Menurut Soerjono Soekanto kepatuhan terhadap kaidah hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu15 : a. Sebab pertama mengapa seseorang atau kelompok atau masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah- kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah sebenarnya telah ada sewaktu sesorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut. b. Sosialisasi terhadap kaidah tersebut lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini menjadi semakin kuat ketika manusia sudah mulai mengulangi perbuatan- perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama. 14 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 207 15 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 54 VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 450
c. Manusia taat karena kegunaan kaidah tersebut. Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur bagi seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaidah. d. Salah satu sebab mengapa orang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Berdasarkan perspektif instrumental dan perspektif normatif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perspektif instrumental mengatakan, kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan adanya hukuman16. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuhinya, kendatipun mengorbankan kepentingannya17. Kepatuhan hukum seringkali dikaitkan dengan kesadaran hukum walaupun sedianya keduanya berbeda. Pemahaman kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita 16 Satjipto Rahardjo, Supra No 14, hlm. 208 17 Id. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 451
masing-masing terhadap orang lain18. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi19. Sedangkan pada kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi20. Scholten memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan21. Kesadaran hukum juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum22, di antara kelima faktor lainnya yaitu: 1. Faktor Hukum; hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak23. 2. Faktor Penegakan Hukum; Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. 24. 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung; Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin 18 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Liberti, Yogyakarta, 1981, hlm. 3 19 Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, hlm. 3 20 Id. 21 Scholten dalam Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, 1984, Liberty, hlm 2. 22 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 23 24 Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5 Id, hlm. 8 Id, hlm 21 VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 452
penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual25. 4. Faktor kesadaran hukum masyarakat; apakah masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para penjahat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan26. 5. Faktor Kebudayaan; kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari)27. Pada penjelasan tentang kesadaran hukum di atas, secara logis dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang memuat keinginan atau kehendak dari individu sendiri untuk memahami hukum dan pada gilirannya mengkristal menjadi perilaku yang menentukan tingkat kepatuhan hukumnya. Hasil dari proses tersebutlah yang kemudian berkontribusi, bersama keempat faktor lainnya, untuk dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan. Terdapat beberapa tingkat kepatuhan hukum sebagai berikut: a. Compliance; kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghidarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut. b. Identification; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap 25 26 Ellya Rosana, Supra No 19 hlm. 18 27 Soerjono Soekanto, Supra No 22, hlm 64-65 Id, hlm 37 VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 453
terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut. c. Internalization; seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan. d. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada28. 2. Gambaran dan Hasil Temuan Dari Kelompok Responden Guna menjawab masalah penelitian, Penulis melakukan pengambilan data primer dari kelompok ibu dengan karakteristik yaitu: berusia 30 sampai 40 tahun, berpendidikan minimal Sarjana, mempunyai anak dengan rentang usia 6-12 tahun, dan tinggal satu rumah dengan anak. Perolehan data dilakukan dengan kuesioner. Dari 80 kuesioner yang disebar, terdapat 67 kuesioner yang dapat dipakai informasinya. Sedangkan alasan penentuan keempat karakteristik adalah sebagai berikut: a. berusia 30-40 tahun; penetuan batas usia ini berkaitan dengan penentuan batasan usia anak, dalam arti bahwa ibu yang mempunyai usia anak 6-12 tahun rata-rata berada pada usia 30-40 tahun. b. berpendidikan minimal sarjana; penentuan level pendidikan berdasarkan alasan bahwa ibu yang mempunyai pendidikan minimal sarjana lebih besar peluangnya untuk mempunyai pengetahuan tentang aturan larangan melakukan kekerasan pada anak, dan sekaligus kemampuan untuk memahami aturan tersebut. c. usia anak 5-11 tahun; penentuan rentang usia ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada usia tersebut anak belum dapat melakukan perlawanan berarti pada ibu. Anak mempunyai kecenderungan menerima perlakukan apapun terhadap dirinya. Selain itu juga bahwa masa ini adalah masa penting karena mencakup peralihan ke masa remaja dimana anak 28 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana, 2009, Jakarta, hlm. 347-348 VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 454 ini
mulai mempunyai otonomi. Menurut Piaget, usia 2-7 tahun disebut masa pra operasi, sedangkan usia 7-11 tahun masa operasional konkret29. Khususnya untuk tahapan 7-11 tahun, anak sudah dapat berpikir lebih logis dan mulai dapat membuat pertimbangan atas peristiwa atau sesuatu yang terjadi, meskipun hanya ada saat tersebut30. Dari segi perkembangan emosionalnya, pada usia itu anak mulai mempunyai pemahaman awal terkait hal-hal yang berbau emosional. Menurut Zeman, perkembangan emosi anak pada usia tersebut secara singkat adalah sebagai berikut: i) anak menunjukkan bermacam-macam ketrampilang pengaturan diri, ii) anak sensitif terhadap tanda-tanda kontekstual sosial yang diberikan sebagai pengarah untuk mengekspresikan atau mengendalikan emosi negative, iii) anak mengembangkan seperangkat harapan tentang hasil dari mengekspresikan emosi kepada orang lain, iv) anak memahami bahwa keadaan emosional seseorang tidak sesederhana seperti yang mereka bayangkan di tahun sebelumnya, v) anak memahami bahwa mungkin saja seseorang mengalami lebih dari satu emosi pada satu waktu tertentu, vi) anak laki-laki kurang terbuka untuk menunjukan emosi takut pada distress dibandingkan anak perempuan31. Dari perkembangan emosi tersebut terlihat pentingnya pengalaman interaksi antara anak bersama ibu termasuk bagaimana perlakuan ibu pada anak. d. tinggal satu rumah dengan anak; penentuan karateristik ini sebagai syarat responden didasarkan pada logika bahwa ibu yang tinggal satu rumah dengan anak tentunya akan banyak berinteraksi dengan anak, sehingga kemungkinan ibu berada dalam situasi yang berpotensi untuk berperilaku dengan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan psikis pun lebih banyak dibandingkan ibu tidak tinggal satu rumah dengan anak. Dari sini 29 Jiane Piaget dalam Robert Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik, Pt. Indeks, Jakarta, 2011, hlm. 329. Id. 30 31 Zeman dalam Herlina, Bibliotherapy, Pustaka Cendekia Utama, Bandung, 2013, hlm. 36-39 VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 455
diharapkan dapat terlihat bagaimana kepatuhan hukum ibu pada larangan tersebut. Kuesioner ditujukan untuk memperoleh informasi tentang kepatuhan hukum ibu berdasarkan beberapa ide inti (keypoints) dari konsep kepatuhan hukum dan kesadaran hukum yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Ide tersebut kemudian direpresentasikan dalam pertanyaan pada kuesioner seperti dapat dilihat pada tabel 1. Jumlah kuesioner yang disebarkan adalah 80 kuesioner, namun jumlah yang dapat dipakai informasinya adalah sebanyak 67 kuesioner. Pada bagian awal kuesioner, responden diberi pertanyaan: "Apakah Anda pernah melakukan salah satu dari perbuatan berikut pada anak Anda? 1) perbuatan fisik (memukul dengan atau tanpa alat/menendang/ mencubit/menjewer/menarik rambut/mendorong) 2) perbuatan non fisik Apabila jawaban responden adalah "pernah" maka responden diminta melanjutkan mengisi Kuesioner A, apabila jawaban responden adalah "tidak pernah"maka melanjutkan mengisi Kuesioner B. Kedua versi kuesioner tersebut berisi pertanyaan yang berbeda, namun pada intinya bertujuan sama yaitu untuk menggali informasi tentang pengetahuan responden tentang larangan perbuatan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak dan ancaman sanksi pidananya, apa yang menyebabkan responden mematuhi/tidak mematuhi larangan tersebut, bentuk kekerasan yang dilakukan (pada Kuesioner A) dan apa yang dilakukan responden ketika berada dalam situasi responden marah/kesal/kecewa pada anak. Tabel 1 Keypoints Indoktrinir, Pemahaman Aturan, Kegunaan Kaidah, dan Sanksi Keypoints Faktor-faktor Indoktrinir; sosialisasi, kebiasaan terkait kaidah Representasi dalam pertanyaan kuesioner A (pernah melakukan) Representasi dalam pertanyaan kuesioner B (tidak pernah melakukan) Responden menjawab Ya/Tidak untuk alasan "tidak melakukan kekerasan psikis"di bawah ini: Karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan pada anak tersebut VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 456
Pengetahuan dan pemahaman aturan Persepsi terhadap kegunaan kaidah; adanya insentif dari aturan Upaya menjaga relasi; identifikasi dengan kelompok Menghindari sanksi; adanya insentif dan hukuman Representasi values pribadi sesuai dengan perlakuan dan kebiasaan yang Anda alami sejak kecil Apakah responden mengetahui aturan hukum Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak" Pengetahuan responden tentang Apakah responden mengetahui aturan hukum "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak" Pengetahuan responden tentang bentuk- bentuk kekerasan bentuk-bentuk kekerasan Konsep responden tentang kekerasan psikis Konsep responden tentang kekerasan psikis Pengetahuan responden tentang sanksi pidananya Pengetahuan responden tentang sanksi pidananya Apakah menurut responden, aturan yang melarang perbuatan kekerasan psikis pada anak yang memuat ancaman sanksi penjara dan denda tersebut diperlukan dalam hubungan orang tua dengan anak Responden menjawab Ya/Tidak untuk alasan "tidak melakukan kekerasan psikis"di bawah ini: Karena Anda setuju dengan tujuan dari aturan hukum yang melarang kekerasan terhadap anak yaitu : melindungi anak Karena menurut Anda aturan yang melarang perbuatan kekerasan pada anak yang memuat ancaman sanksi penjara dan denda tersebut dibutuhkan dalam hubungan antara orang tua dan anak Apakah menurut responden perbuatannya dapat berakibat negative pada hubungan dengan anak Responden menjawab Ya/Tidak untuk alasan "tidak melakukan kekerasan psikis"di bawah ini: Karena responden khawatir akan berpengaruh negative pada hubungan responden dengan anak Karena responden khawatir akan berpengaruh negative pada hubungan responden dengan pasangan Apakah pada saat melakukan perbuatan tersebut responden mengetahui bahwamungkin saja terkena sanksi penjara dan denda? Responden menyatakan hal berikut atau tidak: Responden yakin tidak akan terkena sanksi penjara dan denda atas perbuatan kekerasan pada anaknya Menurut responden pihak Responden memilih pernyataan berikut: tidak melakukan perbuatan HANYA karena responden tidak mau terkena sanksi penjara dan denda. tidak melakukan SALAH SATU ALASANNYA tidak mau terkena sanksi penjara dan denda, disamping alasan lainnya. tidak melakukan BUKAN karena responden tidak mau terkena sanksi penjara dan denda, tetapi karena alasan lainnya. berwenang sulit membuktikan perbuatan kekerasan orang tua yang hanya berakibat penderitaan psikis pada anaknya Seberapa kuatkah alasan "tidak mau terkena sanksi penjara dan denda". Responden menyatakan hal berikut atau tidak Perbuatan yang saya lakukan pada anak saya itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan orang tua pada anaknya di lingkungan keluarga besar saya Apabila tidak ada ancaman sanksi penjara dan denda untuk perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak, apakah diri responden tetap tidak akan melakukannya. Responden menjawab Ya/Tidak untuk alasan "tidak melakukan kekerasan psikis"di bawah ini: Karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan psiki pada anak itu sesuai dengan nilai-nilai (agama/ keyakinan/budaya/hal lainnya) yang diyakini VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 457
Dari kuesioner yang dapat digunakan, yaitu sebanyak 67 kuesioner didapatkan data dan informasi yang dapat diringkas sebagai berikut: Tabel 2 Data dan Ringkasan Informasi Kuesioner Informasi Pendidikan responden Status pekerjaan Jumlah anak Melakukan perbuatan mengakibatkan penderitaan psikis Lamanya waktu bersama anak dalam satu hari (rata-rata) Jumlah responden S1: 55 ; S2: 12 Fulltime: 29 Parttime: -- Wiraswasta: 10 Tidak bekerja: 28 1 anak: 2 2 anak: 61 3 anak/lebih: 4 Pernah: 53 Tidak pernah: 14 < 3 jam : 0 3-5 jam : 21 >5 jam : 46 Lebih lanjut akan dipaparkan informasi yang lebih mendalam terkait perbuatan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan psikis bagi anak. A. Kelompok responden yang menjawab "pernah" melakukan salah satu bentuk kekerasan yang ditanyakan, didapatkan informasi sebagai berikut: 1) Semua responden di kelompok ini (53 orang) menjawab pernah melakukan kekerasan non-fisik yaitu "membentak". Semua responden melakukan "membentak" tersebut sebagai respon atas perilaku dan sikap anak, misalnya anak tidak menuruti perintah/larangan, anak tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. 2) Terkait dengan pengetahuan responden, semua responden menjawab mengetahui aturan "setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak", (Pasal 76C) dan juga mengetahui bahwa "perbuatan yang mengakibatkan penderitaan secara psikis" termasuk di dalam perbuatan kekerasan pada anak. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 458
B. 3) Semua responden mempunyai konsep yang mirip tentang "penderitaan psikis bagi anak" yaitu pada intinya adalah anak mengalami penderitaan secara mental. Sebagian besar responden juga berpendapat bahwa perbuatan "membentak" dapat menimbulkan penderitaan psikis bagi anak, walaupun sebagian kecil (3 orang) responden berpendapat tidak atau kadang-kadang saja menimbulkan penderitaan psiskis. 4) Terkait dengan pengetahuan responden tentang ancaman sanksi pidana. Hampir setengah dari responden berpendapat bahwa diri mereka dapat terkena sanksi pidana penjara dan denda karena perbuatan membentak, sedangkan lebih dari setengah dari responden tidak mengetahui dapat terkena sanksi tersebut. Sementara pada pertanyaan lain terlihat bahwa sebagian responden yakin bahwa dirinya tidak akan terkena sanksi tersebut. 5) Hampir semua responden berpendapat bahwa perbuatan "membentak" tersebut sangat mungkin berakibat negatif bagi relasi responden dengan anaknya. Hanya sebagian kecil yang berpendapat sebaliknya. 6) Semua responden menjawab bahwa perbuatan "membentak"tersebut adalah sesuatu tindakan yang biasa dilakukan oleh orang tua pada anaknya di lingkungan keluarga besar responden. Kelompok responden yang menjawab "tidak pernah" melakukan salah satu bentuk kekerasan yang ditanyakan, didapatkan informasi sebagai berikut: 1) Semua responden mengetahui ketentuan hukum "setiap orang dilarang melakukan kekerasan pada anak" dan semua responden juga mengetahui bahwa perbuatan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan psikis termasuk dalam aturan kekerasan yang dilarang terssebut. Konsep kekerasan yang mengakibakan penderitaan psikis dari semua responden meliputi semua bentuk kekerasan non-fisik yang disebutkan dalam kuesioner. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 459
2) Sebagian besar responden tidak mengetahui adanya ancaman sanksi penjara dan denda bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak, sehingga responden yang sama tersebut menyatakan bahwa alasan tidak melakukan perbuatan itu BUKAN karena takut terkena sanksi penjara ataupun denda tapi berdasarkan alasan lain. Alasan lain tersebut bervariasi seperti : karena kasih sayang pada anak, ingin memberi pendidikan perilaku yang baik salah satunya dengan memberi contoh melalui perilaku pada anak, ingin anak tumbuh dalam lingkungan yang menyenangkan dan anak bebas berpendapat, ingin bisa menjadi orang yang dipercaya anak, tidak mau anak patuh karena takut namun karena hormat pada orang tua dan kesadaran sendiri, ingin anak tumbuh menjadi anak yang menyenangkan, bukan anak yang stres terhadap sesuatu. Sedangkan hanya sedikit responden yang mengetahui adanya ancaman sanksi penjara atau denda, dan responden yang sama ini memilih pernyataan bahwa salah satu alasan tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis adalah tidak mau terkena sanksi penjara atau denda, disamping alasan lainnya. Untuk alasan lainnya tersebut antara lain: karena menyayangi anak, tidak mau anak trauma, ingin mempunyai hubungan yang dekat dengan anak, dan tidak mau anak menjadi takut dengan dirinya. 3) Terkait dengan pertanyaan seberapa kuat alasan "tidak mau terkena sanksi penjara dan denda" membuat diri responden tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis, dimana responden harus memilih level dari mulai "tidak kuat, "sedang" dan "sangat kuat", sebagian besar responden yang mengetahui ancaman sanksi penjara atau denda berdasarkan pertanyaan sebelumnya memilih level "tidak kuat". 4) Pada pertanyaan yang meminta responden untuk menjawab memilih YA/TIDAK pada sejumlah alasan lain yang membuat tidak melakukan VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 460
perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak, semua responden menjawab YA pada alasan-alasan berikut: 4.1) Karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan pada anak itu sesuai dengan nilai-nilai (agama/keyakinan/budaya/hal lainnya) yang responden yakini. 4.2) Karena responden khawatir akan berpengaruh negatif pada hubungan Anda dengan anak Anda 4.3) Karena responden setuju dengan tujuan dari aturan hukum yang melarang kekerasan terhadap anak yaitu : melindungi anak 4.4) Karena menurut responden aturan yang melarang perbuatan kekerasan pada anak yang memuat ancaman sanksi penjara dan denda tersebut dibutuhkan dalam hubungan antara orang tua dan anak. Sedangkan untuk alasan-alasan di bawah ini, sebagian responden menjawab TIDAK, namun lebih banyak responden yang menjawab YA. 4.5) Karena responden khawatir akan berpengaruh negatif pada hubungan responden dengan pasangan 4.6) Karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan pada anak tersebut sesuai dengan kebiasaan dan perilaku dalam keluarga besar responden 4.7) Karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan pada anak tersebut sesuai dengan perlakuan dan kebiasaan yang responden alami sejak kecil Analisis Dalam rangka menjawab masalah penelitian maka pada bagian ini data dan informasi yang diperoleh dari kuesioner akan dibahas dengan menggunakan konsep kepatuhan dan kesadaran hukum khususnya yang menjelaskan tentang faktor-fator yang mempengaruhi kepatuhan hukum dan level kepatuhan hukum dari kedua kelompok responden yaitu kelompok yang menjawab pernah VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 461
melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis dan kelompok yang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Faktor- Faktor Terkait Kepatuhan Hukum Responden Kelompok Responden Yang Pernah Melakukan Perbuatan Mengakibatkan Penderitaan Psikis. Dari hasil temuan berdasarkan kuesioner, faktor pengetahuan responden terdiri dari: i)pengetahuan tentang larangan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis, ii) pengetahuan tentang perbuatan "membentak" termasuk perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis, dan iii) pengetahuan responden bahwa perbuatan "membentak" yang dilakukannya dapat membuat diri mereka terkena sanksi penjara atau denda. Informasi dari kuesioner ditujukan untuk melihat pengetahuan mana yang dimiliki oleh responden namun ternyata tidak berfungsi sebagai faktor yang membuat responden mematuhi aturan. Dari data yang dikumpulkan terlihat bahwa pengetahuan pada angka i) dan ii) ternyata tidak berfungsi sebagai faktor yang membuat responden kelompok ini mematuhi Pasal 76C. Sedangkan pengetahuan pada angka iii) masih mungkin berperan sebagai faktor bagi sebagian responden untuk mematuhi Pasal 76C, mengingat sebagian responden yang pernah melakukan perbuatan tersebut ternyata memang tidak mengetahui adanya ancaman sanksi penjara atau denda sehingga apabila mereka mengetahui masih dapat diharapkan pengetahuan tersebut dapat membuat mereka tidak melakukannya/mematuhi Pasal 76C. Selanjutnya adalah faktor "menjaga relasi dengan anak (pengaruh perbuatan terhadap relasi)". Terlihat dari informasi dalam kuesioner bahwa, bagi sebagian besar responden di kelompok ini, faktor "menjaga relasi dengan anak" tidak berfungsi untuk membuat responden mematuhi Pasal 76C, karena sebagian besar responden mengetahui bahwa perbuatan "membentak" sangat mungkin berakibat negatif bagi relasi responden dengan anaknya. Terkait dengan faktor indoktrinasi dan kebiasaan, terlihat bahwa kebiasaan dan pengalaman semua responden dalam lingkungan keluarga besarnya ternyata tidak sejalan dengan kaidah (perbuatan yang dilarang) dalam VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 462
Pasal 76C, karena semua responden menganggap perbuatan membentak adalah hal yang biasa dalam keluarga besar. Sehingga salah satu faktor dalam konsep kepatuhan hukum yang menyatakan bahwa orang mematuhi hukum karena kaidah dalam hukum tersebut sesuai dengan didikan dan kebiasaan yang diterima dari kecil tidak dapat diberlakukan pada kelompok responden ini, oleh karena itu tidak dapat diharapkan menjadi faktor yang akan membuat mereka mematuhi Pasal 76C. Catatan yang menurut Penulis juga penting terkait indoktrinasi dan kebiasaan ini adalah kenyataan bahwa perbuatan membentak merupakan perbuatan yang dianggap lumrah dalam lingkungan responden, ditambah kenyataan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui ancaman sanksi pidananya membuat kemungkinan responden tidak layak, secara moral, dibebani sanksi pidana. Mengingat juga ancaman pidana maksimal dari Pasal 80 cukup berat yaitu 3 tahun 6 bulan dan dapat ditambah sepertiganya apabila yang melakukan adalah orangtua si anak Kelompok Responden Yang Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Mengakibatkan Penderitaan Psikis Faktor pengetahuan tentang adanya aturan hukum yang melarang perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis seperti yang termasuk dalam lingkup Pasal 76C dan juga sanksi penjara atau denda yang mengikutinya (seperti dalam Pasal 80) ternyata tidak berfungsi bagi kepatuhan hukum responden. Karena walaupun semua responden mengetahui larangan perbuatannya seperti dalam lingkup Pasal 76C, namun sebagian besar responden tidak mengetahui ancaman sanksi pidananya. Namun, responden tetap berperilaku sesuai dengan kaidah dalam Pasal 76C. Dengan kata lain faktor "menghindari sanksi" yang merupakan salah satu faktor yang membuat orang mematuhi hukum tidak memberi pengaruh pada sebagian besar responden pada kelompok ini, karena mereka nyatanya tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak walaupun mereka tidak mengetahui adanya ancaman sanksi pidana bagi yang melakukan. Sedangkan bagi responden (yang hanya berjumlah sedikit) yang mengetahui sanksinya, ternyata faktor "pengetahuan akan VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 463
sanksi/menghindari sanksi" itu juga tidak berfungsi sebagai faktor yang mendominasi karena mereka menjawab bahwa faktor tersebut bukan faktor satu- satunya dan bahkan, pada pertanyaan yang lebih mendalam, sebagian besar menjawab faktor itu merupakan faktor yang "tidak kuat" dalam diri mereka. Bagi semua responden dalam kelompok ini, alasan berikut secara positif membuat mereka tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak, yaitu: karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan pada anak itu sesuai dengan nilai-nilai (agama/keyakinan/budaya/hal lainnya) yang responden yakini, karena responden khawatir akan berpengaruh negatif pada hubungan responden dengan anak, karena responden setuju dengan tujuan dari aturan hukum yang melarang kekerasan terhadap anak yaitu: melindungi anak, dan karena menurut responden aturan yang melarang perbuatan kekerasan pada anak yang memuat ancaman sanksi penjara dan denda tersebut dibutuhkan dalam hubungan antara orang tua dan anak. Beberapa alasan tersebut sesungguhnya termasuk dalam faktor yang membuat orang mematuhi hukum menurut Soerjono Soekanto, yang Penulis telah terjemahkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner (lihat Tabel 1). Dan apabila alasan-alasan itu dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki semua responden tentang larangan perbuatan yang mengakibakan penderitaan psikis pada anak, maka sangat kuat kemungkinannya bahwa responden, yang tidak mengetahui akan adanya ancaman sanksi, mematuhi aturan Pasal 76C tersebut karena faktor-faktor di atas. Atau dengan kata lain sangatlah besar kemungkinannya bahwa responden yang mengetahui larangan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak, namun tidak mengetahui ancaman sanksi pidananya, menjadi mematuhi larangan tersebut karena faktor-faktor yang disebutkan pada paragraf ini. Berfungsinya faktor-faktor tersebut nampaknya berlaku juga bagi responden yang mengetahui keberadaan ancaman sanksi pidananya. Mengingat, tidak ada responden yang menyatakan bahwa pengetahuan akan sanksi pidana sebagai satu-satunya alasan untuk tidak melakukan perbuatan itu. Sehingga baik responden mengetahui atau tidak mengetahui ancaman sanksi pidana, faktor- faktor di atas sangat mungkin menjadi faktor mereka mematuhi pasal 76C. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 464
Selanjutnya, alasan berikut dinyatakan oleh sebagian besar responden dalam kelompok ini sebagai alasan mereka tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis, yaitu: karena responden khawatir akan berpengaruh negatif pada hubungan responden dengan pasangan, karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan pada anak tersebut sesuai dengan kebiasaan dan perilaku dalam keluarga besar responden, karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan pada anak tersebut sesuai dengan perlakuan dan kebiasaan yang responden alami sejak kecil. Alasan- alasan di atas juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, yaitu termasuk faktor: "Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah sebenarnya telah ada sewaktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut". Dari pemaparan di atas terlihat bahwa faktor "menghindari sanksi" besar kemungkinan telah berpengaruh bagi responden kelompok ini sehingga mereka mematuhi Pasal 76C, dimana hal ini sesungguhnya sangat berkaitan dengan kesadaran hukum. Karena sesuai dengan pendapat Sudikno mengenai kesadaran hukum bahwa responden dalam kelompok ini telah memiliki kesadaran tentang bagaimana seyogyanya perilaku mereka terhadap orang lain, dalam hal ini anaknya. Dalam perpektif kesadaran hukum responden telah memiliki konsep tentang apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Bila mengacu pada konsep lain dari kesadaran hukum, keberadaan ancaman sanksi menjadi tidak begitu penting bagi kelompok ini. Tingkat Kepatuhan Hukum Responden Dari data dan analisis pada bagian sebelumnya, kelompok responden yang tidak pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis anak tentunya lebih mudah untuk dikategorikan tingkat kepatuhannya. Berdasarkan karakteristik tingkat kepatuhan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 465
kelompok responden yang berjumlah 14 orang (dari 67 orang) ini memenuhi tingkat internalization karena faktor yang bekerja bagi kepatuhan hukum responden adalah yang berkaitan dengan nilai yang dianut responden. Sedangkan untuk kelompok responden yang pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis bagi anak, yang berjumlah 53 orang, tidak dapat secara tegas ditentukan tingkat kepatuhannya. Hal ini karena faktor-faktor kepatuhan hukum ternyata tidak berfungsi. Walaupun ada kemungkinan bekerjanya faktor "menghindari sanksi" yang membuat tingkat kepatuhan compliance menjadi faktor yang paling mendekati tingkat kepatuhan kelompok ini. Tentunya dengan catatan yang telah Penulis kemukakan sebelumnya bahwa rumusan Pasal 76C dan Pasal 1 angka 16 mengakibatkan masuknya perbuatan (membentak) yang dilakukan responden kelompok ini ke dalam perbuatan yang diancam sanksi pidana. Padahal secara moral belum tentu responden layak dikenakan sanksi pidana, mengingat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dianggap biasa menurut indoktrinasi dan kebiasaan lingkungan responden, dan ketidaktahuan responden akan ancaman sanksi pidananya. Penutup Kesimpulan Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum responden pada ketentuan pidana tentang perbuatan mengakibatkan penderitaan psikis anak adalah sebagai berikut: A. bagi kelompok responden yang pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis anak ditemukan bahwa faktor yang berfungsi adalah faktor upaya responden untuk menghindari sanksi pidana, apabila responden mengetahui keberadaan ancaman sanksi tersebut. Sedangkan faktor yang menurut hasil penelitian tidak berfungsi adalah pengetahuan tentang larangan perbuatan, faktor kemungkinan timbulnya pengaruh negatif dalam relasi responden dengan anak, dan faktor indoktrinasi, kebiasaan dan pengalaman dalam lingkungan keluarga besar responden. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 466
B. bagi kelompok responden yang tidak pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis anak ditemukan bahwa faktor upaya menghindari sanksi tidak berperan bagi sebagian besar responden kelompok ini. Sedangkan faktor yang berperan bagi semua responden dalam kelompok ini adalah: keyakinan responden terhadap kegunaan kaidah/aturan, upaya responden menjaga relasi dengan anak; identifikasi dengan kelompok, dan representasi values pribadi dari responden. Tingkat kepatuhan hukum responden sangat mendekati tingkat internalization bagi kelompok yang tidak pernah melakukan. Sedangkan bagi kelompok yang pernah melakukan tidak dapat dikategorikan secara tegas, walaupun kemungkinan yang paling mendekati adalah tingkat compliance. Saran Dikarenakan dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor "menghindari sanksi pidana" ternyata bukan merupakan faktor yang kuat ataupun dominan bagi kepatuhan hukum dari kedua kelompok responden (walaupun bagi kelompok yang pernah melakukan masih ada kemungkinan tersebut), terhadap aturan yang melarang perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis, maka perlu dipikirkan kembali apakah memang ancaman sanksi pidana benar-benar diperlukan bagi perbuatan tersebut. Terlebih lagi apabila perbuatannya adalah seperti perbuatan yang dilakukan oleh responden dalam penelitian ini yaitu membentak anak. Oleh karena itu menurut Penulis, batasan perbuatan yang termasuk dalam lingkup Pasal 76C perlu ditinjau lagi. Dalam hal ini Penulis menyarankan pembatasan lingkupnya menjadi hanya sebatas perbuatan fisik yang mengakibatkan penderitaan fisik dan juga penderitaan psikis. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 467
Daftar Pustaka Buku: Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial (Legisprudence), termasuk Prudence) Kencana, Jakarta, 2009. Interpretasi Undang-undang Herlina, Bibliotherapy, Pustaka Cendekia Utama, Bandung, 2013. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009. Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004. Robert Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik, Pt. Indeks, Jakarta, 2011. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung, 1982. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Liberti, Yogyakarta, 1981. Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, edisi pertama, ELSAM, Jakarta, 2002. Peraturan Perundangan-Undangan: UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jurnal: Achir Yani S. Hamid, Aspek Psikososial Pada Korban Tindak Kekerasan Dalam Konteks Keperawatan Jiwa, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 8, No. 1, 2004. Edwin Manumpahi dkk, Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1, 2016 Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014. Muhammad Taufik dkk dalam Yanti Tombeng, Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak, Lex Crimen Volume No. 2 April 2014. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 468
Internet: indonesia-masih-tinggi, diakses pada April 2018. ditelusuri pada 29 Oktober 2018. Lain-Lain: Violence Prevention Initiative (2009) dalam Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017. VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 469