Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK TERHADAP PERJANJIAN MULTILATERAL PARA PIHAK Adwani Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh adwani@unsyiah.ac.id Abstract: International relation builds to achieve national interest of the states. Generally, the international relation is based on treaties; bilateral or multilateral that binding upon the parties. termination. The research found that termination of a diplomatic relation does not decreasing the legal obligation of the party that derived from a multilateral treaty. However, the obligation toward the treaty is postponed due to some principal changes occurred at the state parties. Furthermore, a multilateral treaty applies not only limited to the state parties but it also applies for non member states. Abstrak: Negara-negara dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan nasional, salah satunya dapat dilakukan melalui hubungan-hubungan internasional. Hubungan tersebut umumnya dibangun melalui suatu perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral yang mengikat para pihak dari perjanjian tersebut. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat yang terjadi dari pemutusan hubungan diplomatik terhadap perjanjian multilateral bagi para pihak dalam perjanjian. Hasilnya bahwa pemutusan hubungan diplomatik tidak mengurangi keterikatan para pihak yang memutuskan hubungan diplomatik untuk melaksanakan kewajiban dari perjanjian multilateral tersebut, hanya saja dapat ditangguhkan untuk sementara waktu karena terjadinya perubahan mendasar di negara pendukung kewajiban internasional tersebut. Perjanjian multilateral bukan saja berlaku bagi negara pesertanya, akan tetapi berlaku juga bagi negara bukan peserta perjanjian tersebut. Kata Kunci: Akibat Pemutusan Hubungan dan Perjanjian Multilateral Pendahuluan Hubungan-hubungan internasional terjadi di antara anggota-anggota masyarakat internasional. Anggota masyarakat internasional yang utama dan pertama adalah negara yaitu sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana yang telah terjadi sejak dahulu dan sampai dengan sekarang. Adanya saling ketergantungan satu negara dengan tidak dapat dihindari serta saling lainnya timbal balik yang kemudian menyebabkan perlu upaya membutuhkan secara mempertahankan hubungan tetap dan terus menerus antara negara-negara dan pada tahap selanjutnya melahirkan kepentingan-kepentingan masyarakat internasional untuk memelihara dan mengatur hubungan tersebut.1 1 Mochtar Kusumaatmadja, 1976, hlm. 12. 159
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 Negara-negara pada dasarnya memerlukan peningkatan hubungan berdasarkan keadaan dan sarana yang memungkinkan negara-negara tetap dapat menjalankan hubungan satu sama lainnya. Keadaan tersebut merupakan keadaan yang menjamin hubungan yang aman dan tertib guna mewujudkan kepentingan-kepentingan negara, seperti kepentingan politik. Dalam kerangka ini perwujudan kepentingan tersebut dilakukan melalui perjanjian internasional. Kepentingan untuk menjaga dan mengatur hubungan-hubungan bermanfaat merupakan kepentingan bersama. Karena itu, untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional dibutuhkan hukum untuk menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Salah satu bentuk perwujudan dalam menjaga hubungan kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional.2 Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan oleh klausula penutup dari perjanjian tersebut.3 Perjanjian internasional merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengatur hubungan dan persoalan internasional. Pada permulaan abad ini ditemukan tulisan Sumeria mengisahkan tentang perjanjian yang diadakan sekitar 3100 SM antara negara kota Lagash di Mesopotamia dan Umma negara kota lainnya di Mesopotamia mengenai penentuan tapal batas.4 Sejak zaman dahulu hubungan-hubungan internasional antar negara dilakukan melalui perjanjian internasional. Dewasa ini perjanjian internasional menempati tuntutan yang penting dalam hubungan internasional. Perjanjian internasional merupakan instrumen utama yang dimiliki masyarakat internasional berkenaan dengan pengembangan hubungan kerjasama internasional. Perjanjian Internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum internasional positif karena lebih menjamin kepastia hukum. Di dalam perjanjian internasional, diatur juga hal- hal yang menyangkut hak kewajiban antara subjek-subjek hukum internasional (antarnegara).5 Hal demikian tidak terlepas dengan pembukaan hubungan diplomatik yang juga dilakukan perjanjian antara para pihak yang menjalin hubungan tersebut. Dalam kaitan ini mengenai perjanjian internasional tentang Hubungan Diplomatik telah diatur dalam Konvensi Wina 1961. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa pentingnya perjanjian internasional sebagai norma bagi ketertiban kehidupan masyarakat internasional.6 Penggolongan perjanjian internasional dari segi jumlah negara yang ikut serta mengikat pada perjanjian dapat dibedakan antara perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.7 Perjanjian Multilateral merupakan perjanjian yang dikuti oleh banyak pihak atau negara- negara, sehingga dapat terjalin hubungan satu sama lain, termasuk hubungan diplomatik. 2 Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 105. 3 Boer Mauna, Hukum Internasional pengertian peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 124. 4 Mike Komar, Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Internasional, (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 1986), hlm. 1. 5 blogspot. html, DNVHV-XP¶DWWDQJJDO$SULO 6 JG. Strarke, Introduction to International Law, (London: Butterworth, 1989), hlm. 583. 7 T. May Rudy, Hukum Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 127. 160
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 Namun hubungan tersebut tidak selamanya berjalan baik, bahkan terjadi pemutusan hubungan tersebut. Pemutusan Hubungan Diplomatik Berbagai macam hal dalam hubungan diplomatik antar negara dewasa ini, tidak luput menimbulkan benturan-benturan atau hambatan-hambatan yang cukup berarti, bahkan tidak jarang menimbulkan akibat buruk hubungan antara negara dengan negara. Berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungan antar negara bahwa sebagian besar diantaranya adalah merupakan penyalahgunaan keistimewaan dan kekebalan. Di antara kasus atau persoalan-persoalan yang terjadi, tidak sedikit dari persoalan tersebut menganggu hubungan antara negara tersebut, seperti kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para diplomat/staf diplomat dan anggota keluarganya. Demikian juga pencurian kecil-kecilan di toko-toko maupun di pusat-pusat perbelanjaan. Sebagaimana kasus yang terjadi di Inggris yaitu dengan meninggalnya Ny. Sally Kertesz pada bulan Oktober 1977 akibat ditabrak oleh anggota staf diplomatik Finlandia. Berdasarkan catatan bahwa pada tahun 1977 saja di Inggris terdapat 33 kasus diplomatik yang mengenderai kenderaan dalam keadaan mabuk. Charlotte Owen merupakan korban tabrak lari yang dilakukan oleh seorang atase dari Kenya pada bulan Januari 1984 di Inggris yang akibatnya korban cedera lengannya, sehingga kehilangan pekerjaannya sebagai fotografer.8 Bentuk pelanggaran kecil yang terjadi seperti keengganan membayar biaya parkir yang dilakukan oleh staf misi diplomatik dengan menggunakaan kenderaan diplomatik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sepertinya sebagai pelanggaran sepele, akan tetapi lama kelamaan dapat menjadi pemicu untuk memutuskan hubungan diplomatik. Dengan demikian sebetulnya bahwa bukan pelanggaran besar saja yang menyebabkan terjadi pemutusan hubungan diplomatik, namun pelanggaran kecil pun mempunyai akibat yang sama bagi pengakhiran hubungan diplomatik antara negara penerima dengan negara pengirim. Misi diplomatik dapat berakhir untuk berbagai alasan. Prosedur yang harus diikuti pada akhir suatu misi, dianggap sama pentingnya dengan dimulainya misi tersebut.9 Berdasarkan hal tersebut, bahwa berakhirnya hubungan diplomatik tersebut ditandai dengan tingkat kualitas hubungan yang makin lama semakin berkurang dan sampai pada suatu keadaan yang tidak baik dan diakhiri dengan pemutusan hubungan. Sebagai akibat pemutusan hubungan, maka kedua belah pihak menutup kedutaan dan memanggil kembali dutanya ke negara masing-masing. Hal lain yang menyebabkan berakhirnya hubungan diplomatik antar negara adalah karena pecahnya perang antara negara-negara tersebut. Akan tetapi terdapat juga negara- negara yang memutuskan hubungan diplomatiknya secara sepihak, yang dapat disebabkan karena adanya protes atau ketidaksetujuan terhadap tindakan illegal dari negara pengirim. 8 Chuck Ashman and Pamela Tresscot Outrage, An Investigation into the Abuse of Diplomatik Immunity, (London: WH. Allen & Co, 1986), hlm. 210-233. 9 Krishnamurti, CVG, Modern Diplomacy Dialectic and Dimention, (New Delhi: Suger Publication, 1980), hlm. 183. 161
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 Biasanya tindakan tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum nasional negara penerima dan sangat merugikan negara penerima, seperti mencampuri terlalu jauh kepentingan politik negara penerima, sehingga diambil tindakan sepihak. Pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan suatu hal yang gawat dan biasanya dilakukan sebagai jalan terakhir bila cara-cara lain yang kurang radikal tidak memberikan hasil. Pemutusan hubungan diplomatik terjadi secara otomatis bila terjadi perang antara kedua negara. Juga dapat terjadi tanpa adanya perang bila sengketa antara kedua negara sudah sebegitu rupa sehingga tindakan apapun yang diambil seperti pengusiran diplomat atau pemanggilan kepala perwakilan masih tidak cukup.10 Dalam hal ini terdapat bermacam-macam alasan penyebab putusnya hubungan diplomatik. Pemutusan hubungan diplomatik sering terjadi karena kebijakan suatu negara yang sangat bertentangan dengan posisi negara lain atau kegiatan yang tidak wajar dari personal diplomatik. Seperti yang terjadi pada tahun 1973 terjadi pemutusan hubungan antara Libya dan Mesir, Ethiopia dengan Israel. Pada tahun 1976 pemutusan hubungan diplomatik antara Inggris dengan Uganda dan Mesir dengan Syiria. Pada tahun 1979 negara-negara Arab, kecuali Sudan, Somalia dan Oman memutuskan hubungan dengan Mesir sebagai akibat perjanjian perdamaian antara negara tersebut dengan Israel tahun 1978.11 Pengakhiran Hubungan Diplomatik Antar Negara Meningkatnya kerjasama antar negara dalam menggalang perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, maka tugas misi diplomatik dalam pelaksanaannya semakin meningkat.12 Dalam usaha meningkatkan kerjasama antar negara, maka perlu dibangun hubungan politik yang serasi. Namun tidak dapat disangkal bahwa dalam perjalanannya terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga negara merasa dirugikan melakukan tindakan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Menurut Starke yang dikutip dalam Syahmin AK, menyebutkan bahwa berakhirnya misi diplomatik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negaranya. Surat panggilan itu wajib disampaikan kepada Kepala negara atau Menteri Luar Negeri dan wakil yang bersangkutan kemudian diberikan ‡OHWWHU GH UHFUHDQFH· \DQJ PHQ\HWXMXL SHPDQJJLODQQ\D. Seringkali pemanggilan itu berarti hubungan kedua negara memburuk. 2. Permintaan negara penerima agar wakil yang bersangkutan dipanggil kembali, ini juga berarti hubungan kedua negara sedemikian tegangnya. 3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para keluarganya pada saat perang pecah antara kedua negara. 4. Selesainya tugas misi, dan 10 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 539. 11 Ibid, hlm. 540. 12 Edi Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 32. 162
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 5. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.13 Ketentuaan Pasal 54 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, menentukan bahwa suatu negara peserta dapat menuntut berakhirnya berlaku perjanjian atau menangguhkan perjanjian, apabila hal tersebut disetujui oleh semua peserta Konvensi. Walaupun demikian perlu diingat bahwa Pasal 54 tersebut hanya menegaskan dasar pengaturan yang alternatif sifatnya, dan arena itu dapat saja mempunyai kausa yang bermacam-macam dapat terjadi.14 Pada dasarnya dalam hukum internasional diakui bahwa pelanggaran terhadap ketentuan suatu perjanjian oleh negara peserta dapat memberi hak kepada negara lain untuk menuntut berakhirnya suatu perjanjian atau menangguhkan berlakunya perjanjian. Di samping itu, Konvensi mengatur pula bahwa hanya apabila terjadi pelanggaran mendasar atau suatu pelanggaran berat yang dilakukan oleh suatu negara peserta maka pengaturan atau prinsip tersebut di atas dapat diterima. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa pengakhiran suatu perjanjian pada umumnya dapat terjadi, yaitu: 1. Tujuan perjanjian telah tercapai; 2. Habisnya masa berlaku perjanjian; 3. Punahnya salah satu peserta atau punahnya objek perjanjian; 4. Adanya persetujuan untuk mengakhiri perjanjian. 5. Adanya perjanjian pengganti; 6. Pengakhiran sepihak.15 jumlah peserta sampai di bawah jumlah minimum yang diperlukan untuk memberlakukan suatu perjanjian tidaklah mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut.· Di dalam beberapa perjanjian secara universal atau secara multilateral bahwa pembatalan atau pengunduran diri diatur dalam perjanjian itu sendiri. Seperti dalam perjanjian Genocide dan Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan sakit dalam pertempuran darat, menetapkan bahwa pembatalan atau pernyataan tidak terikat lagi mulai berlaku 1 tahun setelah pemberitahukannya dilakukan kepada Dewan Federal Swiss.16 Sedangkan Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum laut, tidak memuat klausula pengunduran diri. Demikian juga Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.17 Alasan penting lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri atau menangguhkan berlakunya perjanjian adalah dalam hal terjadinya perubahan yang fundamental atau apa yang dikenal dengan maxim 13 Syahmin AK, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, (Armico, 1988), hlm. 63-64. 14 Budiono Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek operasional Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 48. 15 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Putra Abardin, 1999), hlm. 97. 16 Mochtar Kusumaatmadja, 1997, hlm. 123. 17 Mieke Komar, Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Internasional, (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 1986), hlm. 1 163
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 sic stantibus·.18 Meskipun demikian kebanyakan ahli hukum internasional menyadari bahwa akan ditemui banyak kesulitan dalam penerapan asas rebus sic stantibus tersebut.19 Prinsip yang penting disini adalah clausula rebus sic stantibus, suatu prinsip yang menegaskan bahwa negara peserta dapat mengambil langkah yang ditujukan untuk mengesampingkan kewajiban yang dikehendaki oleh perjanjian.20 Dalam hal untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul, maka penerapan asas rebus sic stantibus harus dibatasi ruang lingkupnya dan diatur prosedur penggunaannya dengan seksama sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi sebagai berikut: 1. Perubahan keadaan tidak terjadi pada waktu pembentukan. 2. Perubahan tersebut adalah keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut. 3. Tidak dapat diramalkan sebelumnya akan terjadi; 4. Keadaan tersebut merupakan suatu dasar penting pemberian persetujuan terikatnya negara penerima. 5. Akibat adanya perubahan tersebut adalah sedemikian beratnya, sehingga mempengaruhi ruang lingkup kewajiban yang ditimbulkan perjanjian. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Konvensi memberikan dua pengecualikan bahwa alasan rebus sic stantibus tidak dapat digunakan bagi suatu tuntutan pembatalan perjanjian atau pengunduruan diri dari perjanjian apabila perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang menetapkan berkenaan dengan wilayah. Bilamana perubahan keadaan tersebut diakibatkan karena suatu pelanggaran terhadap perjanjian itu oleh negara yang menuntut batalnya perjanjian tersebut. Alasan lainnya untuk mengakhiri berlakunya perjanjian apabila pembentukan perjanjian tersebut bertentangan dengan kaedah dasar hukum internasional.21 Bilamana diperhatikan bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 64 yang menjelaskan bahwa suatu kaedah dasar dalam arti Konvensi adalah suatu kaedah yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dalam suatu keseluruhannya sebagai suatu kaedah yang tidak diperkenankan diadakan penyimpangan. Kaedah ini hanya dapat dirubah dengan kaedah berhubungan dengan lahirnya dasar internasional baru dan bersifat umum.22 Pemutusan Hubungan Diplomatik yang Berakibat Terhadap Perjanjian Multilateral Para Pihak Perjanjian internasional dikatakan sebagai sumber hukum yang terpenting dewasa. Perjanjian internasional menjadi instrument utama pelaksanaan hubungan internasional, seperti perjanian multinasional.23 Perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang 18 George Schwazenberger, A Manual of International Law, (0LOWRQ 3URIHVVLRQDO %RRN¶V Limited, 1976), hlm. 138. 19 Lord Mc. Nair, The Law of Treaties, (Oxford: Clarendon, Press, 1971), hlm. 493. 20 Jawahir Thontawi dan Pranoto Iskandar, 2002, hlm. 57. 21 Lihat Pasal 53 Konvensi Wina 1969. 22 Mieke Komar, Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Internasional, (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 1986), hlm. 1. 23 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 28. 164
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 diadakan antara banyak pihak atau negara-negara, yang pada umumnya mengikat para pihak dan pihak negara lainnya. Akan tetapi pada hakikatnya perjanjian tersebut secara positif mengikat para pihak yang ikut serta dan yang telah meratifikasikannya, di samping itu juga harus dihormati oleh negara-negara bukan peserta. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat suatu perjanjian yang berbeda dengan perjanjian yang bersifat treaty contract, yaitu perjanjian multilateral yang umumnya dikenal law making treaty, yaitu suatu perjanjian yang secara langsung menimbulkan kaedah-kaedah bagi masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta. Hal tersebut adalah berbeda dengan treaty contract yang hanya menimbulkan akibat hukum bagi peserta. Perjanjian umum atau law making treaty adalah perjanjian-perjanjian yang ditinjau dari isi atau kaedah hukum yang dilahirkannya dapat dikuti oleh negara-negara lain yang semula tidak ikut dalam proses pembuatan perjanjian tersebut. Dengan demikian perjanjian itu ditinjau dari segi materi maupun kaedah hukum yang dilahirkan tidak saja berkenaan dengan kepentingan negara yang ikut tersebut, melainkan juga merupakan kepentingan pihak-pihak lainnya.24 Pada umumnya perjanjian yang dikatakan sebagai law making treaty memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan kodifikasi kebiasaan-kebiasaan internasional, misalnya berkenaan dengan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik Konvensi. Perjanjian atau Konvensi tersebut secara tegas diterapkan tidak hanya kepada para peserta, akan tetapi juga kepada bukan peserta Konvensi. Dengan demikian sesungguhnya bahwa keterikatan bukan peserta tersebut pada dasarnya bukan karena perjanjian namun oleh aturan kebiasaan-kebiasaan.25 Dengan demikian, bilamana dianalisis bahwa law making treaty ternyata mengikat semua pihak atau semua negara, meskipun terdapat peserta perjanjian yang memutuskan hubungan diplomatik. negara-negara tersebut tetap saja terikat pada perjanjian multilateral yang merupakan law making treaty. Contoh kasus dalam hal ini mengenai pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Portugal. Hal tersebut sebagai suatu kenyataan bahwa Indonesia dan Portugal yang telah memutuskan hubungan diplomatiknya, akan tetapi pemutusan hubungan tersebut tidak berpengaruh terhadap perjanjian multilateral bagi kedua belah pihak, seperti terhadap Konvensi Jenewa 1982 tentang Hukum Laut bahwa Konvensi ini tetap berlaku di antara mereka. Melihat pada Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kewajiban kepada negara pantai Indonesia untuk membolehkan kawasan teritorialnya dipakai untuk pelayaran internasional dan adalah merupakan kewajiban bagi negara pantai guna penggunaan pelayaran internasional yang terdapat dalam Konvensi Hukum laut 1982, sebagai berikut: 1. Hak lintas damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai yang harus dilakukan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut lintas damai Internasional dan ketentuan hukum termasuk internasional.26 Ketentuan 24 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 215. 25 JG. Starke, Introduction to International Law, (London: Butterworth, 1989), hlm. 445 26 Lihat Pasal 19 Konvensi Tentang Hukum laut 1982. 165
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 memberikan kewajiban terhadap Indonesia secara internasional pada Portugal sepanjang Portugal melaksanakan hak internasionalnya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Konvensi dan hukum internasional pada umumnya. Dalam kaitan ini bahwa Indonesia tidak boleh menghalang-halangi Portugal untuk melaksanakan lintas damai meskipun di antara kedua negara tersebut tidak ada hubungan diplomatik. Bilamana Indonesia menghalang-halangi lintas damai tersebut berarti Indonesia melanggar Ketentuan hukum laut internasional. Keadaan tersebut memberi hak kepada Portugal untuk melakukan penuntutannya. Dengan demikian hak dan kewajiban berkenaan dengan lintas damai tersebut tudaklah hanya berlaku sepihak terhadap Indonesia, namun juga berlaku bagi Portugal. Hal tersebut berarti bahwa Indonesia dan Portugal sama-sama dapat melaksanakan hak lintas damai. 2. Selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang terletak dalam kawasan negara pantai. Pada dasarnya hal ini sama saja dengan ketentuan pelaksanaannya dengan hak lintas damai, yaitu pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum laut dan ketentuan internasional lainnya. Dalam Konvensi Hukum laut internasional bahwa ketentuan penggunaan selat yang diperuntukan bagi pelayaran internasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hak dan kewajiban internasional pada kawasan perairan territorial suatu negara tidak akan mempengaruhi keberadaannya meskipun telah terjadi pemutusan hubungan diplomatik di antara mereka yang telah dikenai hak dan kewajiban internasional tersebut. Dalam hal ini, kemungkinan yang timbul terhadap hak dan kewajiban internasional di atas adalah penangguhan atau penutupan sementara terhadap ketentuan hak lintas damai dan pelayaran di selat yang berstatus internasional. Hal ini disebabkan bilamana terjadi rebus sic stantibus pada negara yang dikenai hak dan kewajiban tersebut. Hal demikian menimbulkan akibat bahwa untuk sementara penggunaan hak internasional di kawasan perairan territorial mereka ditutup karena yang bersangkutan terjadi suatu keadaan bahwa karena keadaan ini negara tersebut tidak dapat menjamin penggunaan hak internasional itu pada kawasan perairannya. Keadaan demikian dapat dihubungkan dengan ketentuan untuk penangguhan berlakunya perjanjian internasional tersebut. Kesimpulan dan Saran Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan diplomatik tidak mengurangi keterikatan para pihak yang memutuskan hubungan diplomatik untuk melaksanakan perjanjian multilateral seperti yang diuraikan di atas, akan tetapi hanya perjanjian multilateral Di antara mereka dapat ditangguhkan untuk sementara karena terjadinya perubahan yang fundamental di negara pendukung kewajiban internasional tersebut. Dalam Konvensi Jenewa juga diatur mengenai penangguhan pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan diplomatik tidak dapat dikatakan terhadap perjanjian multilateral. Perjanjian berakhir pula keterikatan para pihak 166
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 multilateral tersebut bukan saja berlaku terhadap negara pesertanya, akan tetapi bagi negara bukan peserta juga berlaku. Negara-negara yang telah memutuskan hubungan diplomatik diharapkan supaya untuk tidak mengenyampingkan perjanjian-perjanjian multilateral yang telah diadakan sebelumnya Di antara negara-negara tersebut. Di sampan itu juga untuk tetap menjalankan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan perjanjian tersebut. DAFTAR PUSTAKA Ashman, Chuck, and Pamela Tresscot Outrage, An Investigation Into the Abuse of Diplomatik Immunity, WH. Allen & Co London, 1986. Bhakti, Yudha. Hukum Internasional Bunga Rampai, Bandung: Alumni, 2003. CVG, Krishnamurti. Modern Diplomacy Dialectic and Dimention, New Delhi: Suger Publication, 1980. Komar, Mieke. Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Internasional, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 1986. Kusumaatmadja, Mochtar. Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang, Bandung: 2003. _______. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Putra Abardin, 1999. Kusumahadidjojo, Budiono. Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Bandung: Bina Cipta, 1986. Mauna, Boer. Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2005. _______. Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2002. Nair, Lord MC. The Law of Treaties, Oxford: Clarendon, Press, 1961. Nasbaum. A Concise History of the Law of Nation, 1958. Parthiana, I Wayan. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2003. Rudy, T. May. Hukum Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2002. Schwazebeerger, George. A Manual of International Law 0LOWRQ 3URIHVVLRQDO %RRN¶V Limited, 1976. Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Starke, JG. Introduction to International Law, London: Butterworth, 1989. Suryono, Edi. Perkembangan Hukum Diplomatik, Bandung: Mandar Maju, 1992. Syahmin, AK. Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Armico, 1988. Thontowi, Jawahir. Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: Refika Aditama, 2006. 167
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 html, aksHV-XP¶DWWDQJJDO$SULO. 168