Volume 3 No. 1 April 2022 e-ISSN : 2721-9755 Email: jurnalindependen@umj.ac.id Website : PERANG DAN KEAMANAN DALAM TINJAUAN TEORI NEOREALISME DAN INSTITUSIONALISME Hamka Hendra Noer 1Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, 15419 hamka.hn@umj.ac.id ABSTRAK Teori neorealisme menyatakan bahwa yang kuat dan berkuasa akan mendominasi dan memonopoli dunia sedangkan yang tidak punya kuasa akan tersingkirkan. Teori ini tidak percaya pada kerjasama yang erat antar negara, tetapi lebih mementingkan keuntungan apa yang diperolehnya. Teori neorealisme yang menganut paham pro-perang (propaganda), telah dibantah oleh teori institusionalisme. Menurut teori institusionalisme, pecahnya perang disebabkan oleh adanya kegagalan institusi politik. Oleh karena itu, masalah keamanan bukan hanya urusan militer, tetapi juga mencakup urusan keamanan nasional dan hubungan ekonomi antar negara. Tujuan yang mencolok antara dua teori itu adalah, institusionalisme percaya bahwa keuntungan yang mutlak dapat dicapai dengan kerjasama yang berkelanjutan dari kedua belah pihak, sedangkan neorealisme didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama tersebut. Artikel ini menggunakan studi kepustakaan atau library research. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif-kritis. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis wacana (discourse analysis) supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisa. Kesimpulannya, teori neorealisme lebih didominasi oleh monopoli kekuasaan dengan menghindari kerjasama. Sementara teori institusionalisme mencari solusi tentang bagaimana mencegah konflik tidak meluas yang saling menguntungkan (win-win solution) sehingga perang tidak terjadi. Kata kunci: Teori Neorealisme, Teori Institusionalisme, Perselisihan Bangsa-Bangsa ASEAN. ABSTRACT The theory of neorealism stated that the strong and powerful will dominate and monopolize the world, whereas the insignificant will become marginalized. This concept was focused on gaining benefits rather than having a profound cooperation between countries. However, the said theory which also believed in pro-war (propaganda) has been argued by institutionalism theory. The institutionalism theory proposed that the outbreak of war may be caused by a failure in political institutions. Therefore, safety issues were more than military affairs but national security and economic relations between countries. The conspicuous objectives between those theories were that the institutionalists believed in sustainable cooperation of both parties to achieve an absolute benefit, whereas the neorealists relied on gaining advantages in cooperation. The article uses the library research and implements a qualitative-critical descriptive on the research method. Discourse analysis is carried out to prevent an overlapping data in the data analysis. In conclusion, theory of neorealism implements a domination by monopolizing power to elude a cooperation to occurred. Meanwhile, the institutionalism theory would prioritize on finding a win-win solution to resolve conflict in order to evade war. Keywords: Neorealism Theory, Institutionalism Theory, ASEAN Nations Dispute. DOI: 10.24853/independen.x.x.xx-xx
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Website: 1. PENDAHULUAN Artikel ini akan membahas bagaimana neorealisme dan institusionalisme menjelaskan keamanan persoalan berdasarkan dan institusionalisme. Penulis berpendapat bahwa peperangan dapat dihindarkan ketika negara- negara bekerjasama dalam satu institusi atau organisasi itu, internasional. Untuk artikel ini akan menjelaskan tentang perang dan keamanan dalam perspektif teori neorealisme dan institusionalisme, melihat hubungan teori tersebut dalam konteks keamanan melalui organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), dan bagaimana implementasi teori ini dalam kasus sengketa yang terjadi pada anggota negara ASEAN. peperangan teori dan neorealisme tujuan A. Teori Neorealisme Teori neorealisme berasal dari kata perilaku realisme. Realisme mempelajari manusia hubungan dalam membentuk antarnegara dan bahwa manusia sejatinya dilahirkan dengan naluri alamiah yang jahat, mementingkan diri sendiri, serakah dan mau berkompetisi sesama untuk hidup. Padahal, menurut teori ini manusia akan berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, walaupun akan menyebabkan kematian di satu sisi atau kedua-duanya (Waltz 1979:168; Walt 1987:117). Dasar dari pendekatan realisme adalah perang Peloponesia.i Kira-kira pada abad ke-5 SM, Thucydides, seorang sejarawan Yunani kuno, berpendapat bahwa perang Pelopon terjadi karena dilema kota-kota Spartan yang melihat kekuatan kota-kota Athena, sehingga menciptakan "dilema keamanan". Sparta merasa terancam, dalam keadaan dilema, kemudian memutuskan sebelum diserang. Maka, "dilema keamanan" adalah penyebab tercetusnya perang tersebut (William, Donald & Shafritz 1994:126). untuk menyerang Konsep mempertahankan perbatasan nasional untuk negara-negara Eropa ini terus mendapat perhatian berabad-abad kemudian. Ini dapat dilihat dalam tulisan-tulisan selanjutnya. Filosof Italia abad ke-16 yang terkenal Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince, sebuah buku panduan untuk raja-raja Italia saat itu, menulis: 26 E-ISSN: 2721-9755 ... it's better for people to be afraid of us [kings] than it is for them to love us [kings], which is to be advised to their sovereigns country that includes cruelty (Viotti & Kauppi 1999:59). in Italy in ruling Filosof Inggris abad ke-17 Thomas Hobbes, meskipun tinggal diberbagai negara pada waktu yang berbeda, menyatakan ide yang sama. Menurut Hobbes, In this short, full of hardship and cruel life... As if everyone is at warfare towards each other (Viotti & Kauppi 1999:60). Ekspresi Hobbes dalam bukunya The Leviathan konsep pengorbanan diri untuk kehidupan manusia. ini, menggambarkan internasional, para filosof awal ini lebih dikenal sebagai sarjana realis kuno. Persamaan pemikiran telah menggabungkan mereka dengan sifat pesimistis alami dari "insting dan ego manusia yang jahat." Mereka yang memiliki kekuasaan seperti raja, akan melakukan tirani kepada orang-orang selama mereka dapat memegang kekuasaan seolah-olah realis menolak moral dan agama dalam hal politik. Oleh karena itu, terkadang pendekatan ini juga dikenal sebagai real-politik. Realis kontemporer terus membahas keamanan, tetapi bukan tentang keamanan nasional modern. Mengutip pandangan Morgenthau (1978:5), menyatakan bahwa suatu negara rentan terhadap bahaya karena para pemimpin nasional sering berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Dalam hubungan selamanya. Golongan Kepentingan ini juga dikenal sebagai bertujuan kepentingan meningkatkan negara. Kekuasaan kemudian didefinisikan sebagai kemampuan material, yaitu kekuatan militer, kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Realis lebih lanjut berpendapat bahwa keamanan hanya dengan mempertahankan dapat kekuatan, terutama kekuatan militer, meskipun ini akan mengarah pada konflik dan perang. Dalam perspektif realis, yang terpenting adalah menjaga kelangsungan hidup negara. nasional yang kekuatan suatu dicapai Meskipun setuju dengan Morgenthau, Waltz (1954:116) muncul dengan pemahaman tentang sebab-sebab konflik dan perang, tetapi merujuk pada apa yang disebut tingkat analisis dalam sistem internasional seperti ditunjukkan pada Gambar 1, yang terdiri dari aktor nasional
Hamka Hendra Noer: Perang dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme dan Institusionalisme INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global 3 (1) pp 25-36 © 2022 dan non-nasional. Pemahaman yang dikenal sebagai neorealisme ini mengasumsikan bahwa perang tidak mungkin dihindari. Neorealisme yang berarti realisme baru (dari kata "neo") berpendapat bahwa terlepas dari manusia atau pemimpin negara, struktur sistem internasional adalah kontributor penyebab perang itu sendiri. Dengan demikian neorealisme juga dikenal sebagai yang mengasumsikan bahwa perang pecah karena struktur tidak memiliki pemerintahan atau anarki. Karena anarki, negara-negara independen melakukan apa pun yang mereka inginkan. Agar aman, negara Angkatan Bersenjatanya demi keamanan nasional untuk mempertahankan dari ancaman militer musuh. Ini adalah masalah yang paling penting menurut pendekatan (Baldwin 1993:260; Koehane neorealisme 1986:201). realisme struktural sistem internasional yang harus membangun perbatasan negara Untuk memahami penyebab perang, Waltz (1954:117) melihat ada tiga tingkatan tingkatan pertama adalah utama yaitu; (i) individu, (ii) tingkatan kedua adalah negara dan masyarakat, dan (iii) tingkatan ketiga adalah sistem internasional (Gambar 1). menaklukkan dunia, sehingga menghasilkan perang (Waltz 1979:142). Pendekatan teori neorealisme ini telah dikritik. Pendekatan ini menggambarkan bahwa yang kuat dan berkuasa akan terus memonopoli dunia sementara yang terus dipinggirkan dan menjadi mangsa yang kuat. (Baldwin Dalam 1993:261; Koehane 1986:181), menyatakan bahwa: lemah akan pandangan neorealisme International organizations were ... created to manage substantial countries. A global institution such as the United Nations (UN) have no power over any actions constituents, which regarding its activities are instructed by the members of countries. This means that the UN is not governed like a country and nor have its own military forces. .... A war is inevitable. Even neorealism the believes international institution or organization is ineffective in helping countries to work side by side. Even if one constituent chooses to cooperate, means to take advantage of the opponents not because the institution is effective. any that Tingkat III Sistem Internasional Tingkat II Negara dan Masyarakat Tingkat I Individu Gambar 1. Tingkat Analisis Kenneth Waltz Sumber: Viotti dan Kauppi 1999 Neorealisme sebenarnya tidak percaya bahwa negara dapat bekerjasama satu sama lain tulus. Jika mereka melakukannya, dengan mereka sebenarnya tidak melakukannya dengan sepenuh hati, karena mereka lebih fokus pada seberapa besar akan mendapatkan manfaat dari pihak lain (Waltz 1979:144). Mereka takut jika satu pihak mendapat lebih banyak keuntungan, maka akan digunakan untuk memperkuat [militer]. Karena, awalnya kemampuannya menjadi teman sekarang adalah lawan. terjadi disebabkan oleh para pemimpin yang egois dan serakah, atau mungkin disebabkan oleh bangsa dan masyarakat yang benar-benar agresif. Yang paling menarik adalah, bahwa perang dapat terjadi karena kurangnya sistem pemerintah yang memantau teori menyebabkan neorealisme, digambarkan seolah-olah semua negara saling bersaing untuk bertahan hidup. Jika perang antarnegara terjadi, itu "dibenarkan" (Waltz 1954:118). Menurut Waltz, suatu negara akan menentukan keamanannya sendiri. Tetapi penyebab perang adalah begitu keamanan nasional dijamin, mereka akan mencoba Perang dimungkinkan sistem internasional persaingan. Dalam Ketika Perang Dingin dimulai, di mana dunia "secara teoritis" dibagi menjadi blok kapitalis yang dipimpin AS dan blok komunis yang dipimpin Uni Soviet (sebelum pecah), perlombaan senjata antara kedua negara adidaya ini berlangsung meskipun tidak ada perang di ini, antara penyeimbang kekuatan sering dilakukan oleh negara sehingga tidak ada kekuatan tunggal yang mendominasi sistem internasional, yaitu negara dapat berkonspirasi dengan yang lemah untuk menyeimbangkan kekuatan yang kuat. Selama era Perang Dingin, dua aliansi militer utama, Pakta Pertahanan Atlantik Utara keduanya. Dalam konteks 27
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Website: (NATO) dan Pakta Warsawa, dibentuk dengan berusaha menyeimbangkan militer kedua kekuatan, AS dan Uni Soviet. Bahkan di Asia Tenggara pernah ada Perjanjian Organisasi Asia Tenggara (SEATO) yang didirikan pada tahun 1954 untuk membatasi kemajuan komunisme di Asia Tenggara dan Asia Barat. Negara anggota Inggris, Prancis, SEATO Selandia Baru, Australia, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Sementara, tidak bergabung dengan SEATO, karena politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bebas artinya tidak tergabung dengan salah satu blok baik itu Blok Barat maupun Blok Timur, sedangkan aktif artinya Indonesia ikut aktif serta dalam menjaga perdamaian dunia. terdiri dari AS, Indonesia B. Teori Institusionalisme Teori neorealisme yang pro-peperangan teori oleh dibantah (propaganda) institusionalisme. Dasar pendekatan dari institusionalisme adalah idealisme. Idealisme berpendapat bahwa meskipun manusia jahat dan egois, konflik dan perang dapat dihindari. Ini karena perilaku manusia dapat dibentuk dan ditingkatkan. jauh Institusionalisme berpendapat bahwa kegagalan institusi politik perang. adalah yang neorealisme Dibandingkan jahat, mengasumsikan bahwa manusia itu institusionalisme berusaha mencari solusi tentang bagaimana mencegah perang terjadi (Othman 2006:191). telah lebih penyebab pecahnya dengan Hugo Grotius, seorang Belanda yang juga dikenal sebagai bapak hukum internasional, menyarankan agar dunia dibagi menjadi masyarakat nasional. Orang-orang di negara ini dipersatukan oleh hukum, kebiasaan, dan etika universal yang sama. Argumen ini semakin diperkuat dalam tulisannya, The Rights of War and Peace Including the Law of Nature and Nations (William, Donald & Shafritz 1994:134- 135). Beliau berpendapat bahwa hukum perdamaian ada seperti halnya hukum perang ada. Damai dapat diciptakan seperti pecahnya perang karena keduanya memiliki hukumnya masing-masing. Dalam konteks yang sama, Emerich de Vattel analisis hukum juga memberikan internasional tentang cara mencegah terjadinya perang. Beliau berpendapat bahwa "keadilan adalah dasar bagi setiap masyarakat, terutama untuk setiap bangsa dan individu" (William, Donald & Shafritz 1994:141). Justeru yang 28 E-ISSN: 2721-9755 menarik berpendapat penggunaan kekuatan untuk menegakkan hak mereka masing-masing (bangsa dan individu) merupakan dasar dari perdamaian universal. Ini berarti dapat aktor menggunakan kekuatan untuk menegakkan hak- hak setiap bangsa dan individu, sehingga tidak terus diganggu untuk kepentingan pihak yang lebih kuat. adalah, de Vattel bahwa nasional (2006:192) pendekatan terhadap perdamaian adalah pendekatan yang ideal. Ini didasarkan pada kehidupan harmonis yang diinginkan oleh masyarakat dan negara. Jika perang dapat dapat dihindari, maka untuk diciptakan. Karena menciptakan institusi yang dapat berfungsi sepenuhnya untuk keharmonisan universal. Menurut Othman idealisme harmonisasi itu, ini penting Oleh karena itu, untuk menciptakan keharmonisan universal, hubungan internasional sebagai di University of Wales, Aberyswyth, Inggris pada tahun 1919. Di antara penyebab peperangan modern yang selalu dipelajari adalah Perang Dunia I.ii Beberapa pihak berpendapat bahwa penyebab perang adalah anarki, yaitu tidak ada dan pemerintah sistem ketidakseimbangan kekuatan dalam (Nye 2003:20). Perlombaan internasional senjata juga dan merupakan faktor dalam pecahnya perang. terulangnya perang besar Untuk mencegah seperti Perang Dunia I, para pemimpin Eropa saat itu telah mengusulkan organisasi berkelas dunia yang akan bertindak sebagai media untuk Idealisme memantau menganut konsep bahwa pendirian lembaga penting untuk menghindari perang dengan bekerjasama di meja perundingan. disiplin akademis didirikan setelah dunia negara, negosiasi diplomatik perang antarnegara. pada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Sebagai internasional, Liga Bangsa-Bangsa bertindak sebagai media dalam mempercepat untuk menghindari konflik dan perang dalam sistem terlepas dari internasional anarki. Namun, telah pembentukannya, Liga Bangsa-Bangsa gagal dalam misinya. Dua dekade kemudian, perang besar lainnya di Eropa dan Asia, Perang Dunia II, pecah pada tahun 1939. Dengan 1945, berakhirnya kredibilitas dan wibawa dari Liga Bangsa- Bangsa jatuh dan berakhir kemudian dibubarkan dan digantikan oleh PBB tahun berikutnya. Gagasan ini mengarah lembaga negosiasi proses perang pada tahun
Hamka Hendra Noer: Perang dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme dan Institusionalisme INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global 3 (1) pp 25-36 © 2022 Bangsa-Bangsa, Liga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah lembaga adalah tujuan perdamaian keamanan memulihkan internasional, meskipun fungsinya kini telah diperluas. Namun keberadaannya berada dalam konteks realisme sempit, yaitu "dunia berada dalam keadaan damai tanpa adanya perang." Ini dapat dilihat di era Perang Dingin ketika dikenal sebagai era damai karena perang sesungguhnya tidak pecah antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Soviet Rusia (Gaddis 1986:101; Walt 1987:92). Tetapi dunia tidak damai karena pecahnya beberapa perang termasuk Perang India-Cina (1962), Perang Iran-Irak (1980- 1988), dan Perang Inggris-Argentina (1982) atas kepemilikan Kepulauan Falkland di Samudra Atlantik Selatan. Seperti yang awalnya dan Ketika era Perang Dingin hampir tentang pentingnya berakhir, pemahaman institusi menjadi jelas ketika perang lebih antarnegara berkurang dan kerjasama ekonomi antarnegara meningkat. Menurut Koehane idealisme sangat mempengaruhi (1989:90), institusionalisme karena perang dapat dihindari ketika bergantung, terutama secara ekonomi. Ketergantungan ini membuat negara takut memprovokasi konflik karena mereka akan kalah. negara-negara saling Ide ketergantungan mulai muncul pada tahun 1970-an ketika Koehane dan Nye membahas kegiatan lintas batas yang dilakukan oleh aktor non-negara, yang mereka sebut transnasionalis, yaitu organisasi non-pemerintah (LSM), Perusahaan Multinasional (TNC), pihak swasta dan lain-lain yang semuanya memainkan peran penting, seperti halnya negara, dalam sistem internasional tersebut (Koehane dan Nye 1971:25). Dengan demikian, masalah keamanan tidak hanya tentang masalah militer, tetapi juga mencakup masalah seperti masalah keamanan nasional. Pentingnya hubungan ekonomi antarnegara dapat mencegah perang meletus. Meskipun institusionalisme setuju bahwa sistem internasional mengandung unsur anarki, kerjasama masih dapat dilakukan neorealisme melalui membandingkan keuntungan bagi mereka untuk bekerjasama, bekerjasama institusionalisme karena percaya bahwa kedua belah pihak akan mendapat manfaat dari yang mereka pikirkan tentang keuntungan absolut (Lipson 1993:142). 2. lain institusi. Jika METODE PENELITIAN Metode penelitian artikel ini didasarkan pada studi kepustakaan atau library research. Library research merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk (Creswell memperoleh data penelitiannya 1994:68). Dalam penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif-kritis yaitu dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data- data yang bergantung pada teori-teori dan naskah-naskah yang ada untuk diterjemahkan tulisan-tulisan yang mengarah berlandaskan kepada diskusi utama. artikel ini, Data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini bersifat kualitatif tekstual dengan menggunakan pijakan terhadap statement dan proporsi-proporsi ilmiah yang dikemukakan oleh para pakar yang erat kaitannya dengan pembahasan. Sumber data dalam artikel ini yaitu menggunakan dokumen pribadi yang berupa bahan-bahan tempat orang yang mengucapkan dengan kata- kata mereka (Creswell 2008:20). Personal dokumen sebagai sumber dasar atau data primernya, dalam hal ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan artikel ini. personal dokumen, sendiri Teknik analisis data dilakukan dengan analisis wacana (discourse analysis) supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisa (Bungin data terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, dimana teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Selain itu dilakukan juga analisis isi, dimana membandingkan antara satu kajian dengan kajian yang lain dalam bidang yang sama dengan artikel ini, baik berdasarkan perbedaan penulisannya maupun mengenai waktu dalam kemampuan mencapai sasaran yang menjadi objek dari kajian ini. 2012:18). Setelah semua kajian-kajian tersebut 3. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Implementasi Teori Neorealisme dan Institusionalisme di Asia Tenggara Berdasarkan diskusi di atas, beberapa orang melihat akar penyebab tidak adanya Amerika (setelah meninggalkan pangkalan militernya di Teluk Subic dan pangkalan angkatan udara di Clark, Philipina tahun 1992), membuat wilayah tersebut, terutama Asia Tenggara tidak stabil. Ini karena Serikat 29
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Website: tidak adanya kekuatan hegemonik yang bertindak sebagai penghalang konflik di wilayah tersebut. Isu-isu seperti ancaman senjata nuklir di Semenanjung Korea, masalah tumpang tindih klaim di Laut Cina Selatan, masalah Cina dan Taiwan, semua memiliki potensi untuk memicu perang karena masih belum terselesaikan dan masih belum ada kesepakatan antara negara- negara (Betts dalam menyelesaikannya 1994:38). Aliran neorealis berpendapat bahwa Asia Timur lebih rentan terhadap konflik dari pada Eropa. Masalah integrasi dan kerjasama menyebabkan Uni Eropa menjadi solid menyebabkan mereka tidak berperang (Buzan & Segal 1998:129; Buzan, Waever & de Wilde 1998:101). Demikian pula, pendapat bahwa realisme akan terus bertindak sebagai kerangka kerja analitis yang sesuai untuk memahami keamanan Asia Tenggara, karena negara-negara di kawasan ini masih memiliki konflik yang tidak ada belum konsensus ancaman eksternal terhadap perdamaian regional. terselesaikan dan juga tentang apakah ada Institusionalisme, di sisi lain, memiliki pandangan optimis terhadap stabilitas kawasan. Dalam pandangan institusionalisme, wilayah akan lebih stabil dan tergantung satu sama lain. Karena ketergantungan tidak mungkin konflik akan mengarah pada pecahnya perang (Alagappa 1995:372; 1998:6). Argumen ini diperkuat oleh pembentukan lembaga-lembaga ekonomi seperti regional dan kerjasama ASEAN, Forum Regional ASEAN (ARF), Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan juga Segitiga Pengembangan antara Singapura- (SIJORI), Malaysia - (Johor) (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand di Segitiga Pembangunan Timur. Untuk menerangkan lebih jelas mengenai persamaan dan perbedaan antara neorealisme dengan institusionalisme, dapat di lihat pada (Tabel 1) di bawah ini. ini, Indonesia Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Neorealisme dengan Institusionalisme Neorealism e N o Uraian Institutionalism e 1 Unit 2 Analisis Perang Negara Struktur Negara Bukan Negara Kegagalan dan 30 E-ISSN: 2721-9755 3 Kerjasam a 4 Masalah Keamana n Sistem Keuntunga n Militer Lembaga Internasional Keunggulan Komparatif Absolut (Relatif) Militer Ekonomi dan Sumber: Diolah oleh penulis (2022) Secara global, meskipun konflik yang mampu memicu perang antarnegara menurun tetapi perang dalam bentuk baru, seperti "Perang Melawan Terorisme" telah membangkitkan peran negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat penggunaan kekuatannya. Menurut Mohammad Agus Yusoff analisis politik dari Universitas Kebangsaan Malaysia (2021), menyatakan: dan Inggris dalam Keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris dalam penggunaan kekuatan di Afghanistan dan Irak dengan alasan menciptakan perdamaian universal, jelas menunjukkan pemikiran realis dan neorealis. Dalam pandangan Amerika Serikat dan Inggris [saat itu], bahwa tidak ada pemerintahan dunia yang dapat menghentikan tindakan mereka. Sementara PBB diharapkan sebagai representasi negara-negara di dunia sebagai lokomotif perdamain, hanya bisa memberi saran tetapi tidak bisa menghentikan penggunaan kekuatan militer yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah ASEAN akan mengikuti jejak Amerika Serikat yang masih menggunakan kekuatan ataukah ASEAN menjadi seperti Uni Eropa yang lebih cenderung bersatu dalam berbagai bidang terutama dalam hal ekonomi untuk kesejahteraan bersama? Di Asia Tenggara, masih banyak masalah yang dapat memicu konflik dan perang regional seperti yang tercantum dalam daftar (Tabel 2) di bawah ini. Meskipun ada beberapa konflik internal di kawasan ini, ASEAN menganut prinsip tidak ikut campur dalam urusan internal negara-negara anggotanya.
Hamka Hendra Noer: Perang dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme dan Institusionalisme INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global 3 (1) pp 25-36 © 2022 Tabel 2. Daftar Konflik di Asia Tenggara No 1 Daftar Konflik Klaim Brunei atas Limbang, Sarawak (Malaysia) Klaim Filipina atas Sabah (Malaysia) Klaim Kepulauan Spratly yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan (oleh Brunei, Cina, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam) Sengketa perbatasan antara Vietnam dan Cina Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Vietnam mengenai garis batas dekat Pulau Natuna di Laut Cina Selatan Sengketa perbatasan perairan antara Vietnam dan Malaysia Kerusuhan di Thailand Selatan Konflik bersenjata KKB Papua dan TNI- Polri (Indonesia) Klaim yang tumpang tindih antara Malaysia dan Singapura atas Pulau Batu Putih di Selat Johor Pemberontakan berkelanjutan kelompok- kelompok demokratis dan gerakan separatis di Myanmar 11 Kekacauan di Filipina selatan Sumber: Diolah oleh penulis (2022) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terjadi sebelum pembentukan ASEAN. Karena keragaman dan ketidaksetaraan dalam hal politik dan ekonomi di kawasan ini, banyak yang memperkirakan bahwa ASEAN akan bubar dengan sendirinya, tetapi kenyataannya bahwa ASEAN sekarang dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga yang telah berhasil mencegah konflik bergejolak di kawasan tersebut, berhasil membangun perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara (Kamarulzaman, Berkovitch & Oishi 2002:24). sehingga ASEAN menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama negara-negara anggotanya melalui politik, ekonomi, budaya dan keamanan. Dalam membangun hubungan antarnegara anggota ASEAN, perlu mematuhi 6 (enam) prinsip untuk mencegah konflik, yaitu: (i) menghormati kemerdekaan, kedaulatan, identitas kesetaraan, nasional (ii) menghormati hak setiap negara untuk bebas dari campur dan subversive, (iii) mengadopsi kebijakan tanpa campur tangan dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota, (iv) menyelesaikan perbedaan dan perselisihan secara damai, (v) tolak penggunaan kekuatan dan ancaman, dan (vi) memberikan kerjasama yang efektif antar negara anggota. Pada tahun 1976, antara (TAC) integritas wilayah dan negara semua anggota, eksternal, tangan koersif, ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional didirikan tahun 1967 dengan anggota dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Deklarasi ASEAN 1967, menjadi pedoman utama bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa menggunakan kekerasan. ASEAN sekarang terdiri dari sepuluh negara Asia Tenggara kecuali Timor Leste. Dasar pendirian ini adalah untuk menciptakan organisasi perdamaian dan stabilitas regional berdasarkan keadilan dan juga sesuai dengan hukum dan Piagam PBB. ASEAN percaya bahwa kerjasama pembentukan dapat institusi. Melalui kerjasama negara-negara anggota, ASEAN untuk juga mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional (Othman 2006:196). ditingkatkan melalui bertujuan Lebih jauh, ASEAN telah berupaya untuk semakin memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota untuk kemakmuran bersama. Pada tahun 1994, ASEAN membentuk Forum Regional ASEAN (ARF) yang sekarang bertindak sebagai salah satu solusi untuk konflik (Anthony melalui dan 2002:533). Mitra dialog ARF terdiri dari anggota ASEAN dan negara-negara di seluruh kawasan dan benua yaitu Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, Jepang, Korea, Mongolia, Selandia Baru, Papua Nugini, Rusia, dan Amerika Serikat. Selain itu, KTT ASEAN diadakan setiap tahunnya, seperti pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas masalah perdamaian dan stabilitas bersama. negosiasi dialog India, B. Kasus Sengketa Dalam Negara ASEAN Meskipun terjadi konfrontasi juga Indonesia dan Malaysia dan antara ketegangan hubungan antara Malaysia dan Filipina tentang masalah tuntutan Sabah, hal itu telah Dalam komunitas negara ASEAN masih saja menghadapi beberapa masalah sengketa terkait dengan antarnegara, perbatasan kedaulatan terutama yang negara, seperti 31
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Website: antarnegara. Menurut Irewati (2014:40), secara nyata, untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kedaulatan wilayah negara. Walaupun demikian, ada beberapa sengketa yang sudah diselesaikan kesepakatan antarnegara yang bersengketa. Walaupun, sengketa wilayah perbatasan di ASEAN mampu diakomodasi dan diselesaikan, baik di tingkat bilateral maupun di tingkat internasional. Dalam proses bersama seringkali memakan waktu yang lama, tarik- menarik kepentingan nasional dari masing- masing dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perpecahan di dalam tubuh ASEAN itu sendiri. tidak mudah cepat dan dengan sesuai kesepakatan pencapaian yang negara bersengketa Bagi negara ASEAN menyelesaikan suatu sengketa wilayah perbatasan menjadi tahapan tersendiri dalam perjalanan ASEAN tanpa melahirkan perang besar antarnegara. Meskipun dalam beberapa sengketa perbatasan ASEAN ada yang mencapai titik kritis, tetapi sengketa yang berlangsung sampai memicu terjadinya perang terbuka. Persoalan ini dapat semangat kebersamaan. Sebagai contoh, dalam tulisan ini penulis coba mengkaji kembali kasus sengketa yang telah dibahas oleh Irewati tentang sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia (dua Pulau Sipadan dan Ligitan), antara Thailand dan Kamboja (Candi Preah Vihear), antara Thailand dan Laos (segmen wilayah perbatasan yang diperebutkan) yang walaupun bersengketa pada akhirnya setuju untuk dibawa ke tingkat Internasional (International Court of Justice). tidak dengan diselesaikan negara (2014) Meninjau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di ASEAN, penulis lakukan sebagai contoh kasus dalam artikel ini untuk memotret implementasi sengketa yang terjadi di negara ASEAN sebagai kerangka teori neorealisme dan institusionalisme. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan dibahas terjadi antaranegara anggota ASEAN. Sengketa ini kalau tidak dikelola dengan baik akan terjadi perang terbuka antarnegara ASEAN. Kajian Irewati analisis sengketa yang Sengketa Indonesia dan Malaysia Menurut Irewati (2014:50), sengketa antara Malaysia dan Indonesia diawali ketika perundingan tahun 1969 oleh kedua negara tidak mencapai kesepakatan dalam upaya Delimitasi 32 E-ISSN: 2721-9755 Landas Kontinen di Laut Sulawesi dimana Pulau Sipadan dan Ligitan berada, meski keduanya berhasil melakukan Delimitasi Landas Kontinen di Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut China Selatan pada 22 September 1969. Berkaitan dengan hal tersebut, kedua negara menyetujui sebuah treaty pada 27 Oktober 1969, dan saling bertukar ratifikasi pada 7 November 1969. kemudian, Malaysia secara sepihak mengeluarkan sebuah peta baru yang menyertakan di dalamnya Sipadan-Ligitan dan Batu Puteh tahun 1979. Hal ini menimbulkan tindakan protes dari Indonesia dan Singapura. Indonesia dibawah Presiden Soeharto melontarkan penolakan formal atas terbitnya peta Malaysia yang ditujukan ke Perdana Menteri Datuk Hussein Onn, dan mendiskusikannya pada 26 Maret 1980. Berikutnya, Presiden Soeharto, melakukan dengan Perdana pertemuan Menteri Malaysia baru, Mahathir Mohamad pada tahun 1992, 1993, 1994. Instruksi untuk penyelesaian masalah bilateral intensif ditingkatkan melalui pertemuan tingkat teknis seperti Senior Official, Joint Commision, dan Joint Working Group (JWG). Tidak hanya sampai di sini, masing-masing Kepala Negara juga menunjuk wakil-wakil khusus untuk melakukan penjajagan adanya peluang untuk penyelesaian sengketa. Namun, upaya keras tidak JWG ataupun wakil-wakil khususnya menghasilkan apapun. Selang sepuluh tahun berturut-turut yang Atas usulan Malaysia, akhirnya pada 14 September 1994, kasus sengketa diusulkan untuk diajukan ke tingkat internasional, yaitu Indonesia, Mahkamah melalui Mochtar Kusumaatmadja sebagai sebenarnya kurang Menteri Luar Negeri, menyetujui adanya pelibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa di ASEAN. Meskipun keanggotaan ASEAN saat itu masih Mochtar berjumlah Kusumaatmadja lebih memilih permasalahan di ASEAN diselesaikan lewat Dewan Tinggi (High Council) sebagaimana tercantum dalam TAC 1979 ASEAN. Bulan Oktober 1996 kedua pemimpin akhirnya, menyetujui sengketa dibawa ke ICJ. Pada 2 November 1998, kedua pihak menyerahkan berkas-berkas ke International Court of Justice (ICJ), dan empat tahun kemudian tepatnya 17 Desember sengketa 2002, Internasional (ICJ). lima negara, negara, ICJ mengumumkan
Hamka Hendra Noer: Perang dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme dan Institusionalisme INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global 3 (1) pp 25-36 © 2022 dimenangkan oleh pihak Malaysia dengan 16 suara banding 1 suara. Dari proses penyelesaian sengketa dua Pulau Sipadan dan Ligitan bisa disimpulkan bahwa peran teori institusionalisme dengan mencari solusi tentang bagaimana mencegah konflik tidak meluas sehingga perang tidak terjadi. Di sisi lain, kedekatan pribadi antara pemimpin negara Indonesia Soeharto dan Malaysia Mahathir Mohamad saat itu mampu menyelesaikan sengketa perbatasan, "sementara" tanpa memunculkan kontak senjata (berbeda dari sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja dan sengketa antara Thailand dan Laos). Sengketa Thailand dan Kamboja Dalam sengketa antara Thailand dan ini Kamboja, proses penyelesaian sengketa mengalami tahap penyelesaian yang beragam. Di samping itu, keputusan tentang penyelesaian sengketa di tingkat Mahkamah Internasional tentang (International Court of kepemilikan Candi Preah Vihear telah diterima oleh kedua belah pihak di tahun 1962. Kenyataan Kamboja adalah pemilik sah Candi Preah Vihear berdasarkan keputusan ICJ tidak disangkal oleh Thailand. Justice) bentuk kerja sama ekonomi, budaya dan pariwisata. Namun, selang waktu setelah itu terjadi kontak senjata lagi di perbatasan. Hingga dilaksanakan pada pertemuan Menteri Luar Negeri antarnegara guna menyepakati pasukan. Sesudahnya, kontak senjata terus terjadi tanpa ada keinginan untuk mengakhirinya. Sampai sejauh tidak berhasil menggiring krisis ke tahap-tahap penyelesaian sebagaimana yang dianjurkan TAC. 25-26 Januari 2009 penarikan ini, kedua negara 2011 Kamboja mengajukan sengketanya dengan Thailand ke tingkat Mahkamah Internasional di Belanda dalam hal interpretasi kembali atas keputusan ICJ 1962 (saat itu dimenangkan pihak Kamboja sebagai pemilik Candi Preah Vihear). Kamboja meminta ICJ untuk membuat aturan penarikan militer Thailand dari perbatasan dekat Candi Preah Vihear. Keputusan sela ICJ menetapkan masing-masing pihak menarik mundur pasukan bersenjata dari wilayah sengketa, serta meminta ASEAN untuk segera mengirim tim pemantau di zona demiliterisasi. Tahun 2013 (bulan November) telah keluar hasil ICJ, bahwa militer Thailand harus keluar dari wilayah sengketa dan Kamboja (Candi ICJ. memenangkan hasil dari keputusan Thailand bisa menerima keputusan ICJ ini. Pada 28 April Preah Vihear), Namun berjalannya waktu, 46 tahun kemudian, ketika UNESCO menetapkan Candi Preah Vihear sebagai warisan situs dunia (World Heritage Thailand tahun memperlihatkan sikap protes besar terhadap UNESCO apalagi terhadap Kamboja. Meski telah melakukan sebelumnya Kamboja pemberitahuan tentang rencana pengajuan candi ini ke UNESCO (Maret 2008), tetapi akhirnya Thailand merasa masalah ini bisa melebar hingga ke wilayah 4,6 km yang masih dalam status sengketa dengan Kamboja. terjadi pemanfaatan atau pencaplokan sebagian kecil wilayah dari wilayah sengketa seluas 4,6 km yang berbatasan dengan Candi Preah Vihear, akan dilakukan Kamboja (Irewati 2014:53). Site) 2008, resmi ke Thailand Thailand khawatir Ketika sengketa semakin mencapai titik kritis dan kedua pasukan bersenjata dari masing- masing pihak sudah saling melakukan kontak senjata di perbatasan (sengketa meningkat menjadi "krisis"), pertemuan bilateral diadakan kembali pada 18-19 Agustus 2008 untuk menyepakati Border Committee (JBC) yang bisa memayungi suatu dibentuknya Joint Kasus sengketa Thailand dan Kamboja ini, pada terjadi yang implementasi mengasumsikan bahwa perang tidak mungkin dihindari. Namun, pada tahapan kedua konflik memasuki oleh Mahkamah Internasional, maka peran teori institusionalisme menjadi penting sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik dan damai. tahapan pertama telah neorealisme teori intervensi Sengketa Thailand dan Laos Pada kasus sengketa antara Thailand dan Laos, penentuan garis perbatasan belum ditelusuri selesai sebelumnya, kedua negara sebenarnya telah berupaya melakukan pertemuan formal guna menemukan ruang negosiasi. Bagi Thailand, klaim garis perbatasan yang disodorkan Laos sesungguhnya adalah garis perbatasan yang dibuat oleh Perancis di masa lalu yaitu ketika Laos masih menjadi bagian dari Indo-China. Pada tahun 1946 antara Thailand dan Perancis sudah sepakat untuk menggunakan perjanjian hingga kini. Kalau 33
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Website: 1893, 1904, 1907 dan 1926 sebagai dasar penentuan batas antara Thailand dan Laos. Penting untuk dipahami bahwa sejumlah perjanjian itu hanya mencantumkan pembagian wilayah saja, dan tidak menetapkan tentang garis-garis batas antarnegara. Kondisi demikian juga dialami oleh Kamboja dan negara lainnya lampau berada di bawah yang di masa kekuasaan negara-negara Eropa, sehingga ini menimbulkan masalah di wilayah perbatasan. Dua sisi kepentingan yang berbeda antara Thailand dan Kamboja maupun Laos. Disatu sisi, Thailand melihat penentuan garis batas harus dirundingkan kembali mengingat kedua negara tetangganya ini sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Eropa (Perancis). Disisi lain, Kamboja dan Laos melihat bahwa apa yang sudah diputuskan dalam perjanjian di masa lampau antara Perancis dan Siam (sebutan Thailand saat itu) tetap menjadi ketentuan final yang tidak bisa digugat (Irewati 2014:55). Ketika Laos mendapat kemerdekaan dari Perancis tahun 1949, sikap politis Thailand tidak mau mengakui batas-batas yang sudah disepakati sebelumnya. Karena itu, Thailand bersikeras untuk mengajukan kembali ketetapan garis batas ke meja perundingan bilateral. Ini adalah yang menjadi latar belakang mengapa sengketa wilayah perbatasan antara Thailand (di Provinsi Phitsanulok) dan Laos (di Provinsi Xaignabouri) yang memperebutkan sebuah wilayah darat terjadi tahun 1970-an dan 1987- 1988. Sengketa tersulut hingga mencapai titik "krisis". Namun, krisis perbatasan yang dihadapi dapat diredam berdasarkan kesepakatan bersama untuk lebih memajukan hubungan ekonomi perbatasan di antara mereka. Hingga kini, sudah dibangun "Jembatan Persahabatan" (Friendship Bridge) di beberapa lokasi Sungai Mekong, yang memisahkan kedua negara ini. empat Jadi dalam konteks sengketa perbatasan yang terjadi antara Thailand dan Laos sejatinya merupakan perjuangan kepentingan atas garis- garis batas sebagai penanda fisik kedaulatan negara. Garis kedaulatan ini masih dalam keadaan status quo, belum ada penyelesaian pada secara perkembangan kerjasama persahabatan yang semakin pesat, kedua pihak secara implisit menjalankan atas penyelesaian perbatasan di bawah payung kerjasama semakin menguntungkan. Yang patut dijaga oleh kedua negara adalah terpenuhinya tuntutan ekonomi di tuntas. Kalau melihat politik time" "buying ekonomi yang 34 E-ISSN: 2721-9755 wilayah yang dipersengketakan agar memunculkan sengketa kembali. tidak Dalam kasus ini, lagi-lagi peran teori institusionalisme yang dikedepankan dengan mencari "win-win solution" tentang bagaimana solusi bersama yang saling menguntungkan sehingga perang tidak terjadi. KESIMPULAN yang Indonesia, Malaysia, Thailand, melibatkan Kamboja, dan Laos di Asia Tenggara, maka lembaga-lembaga telah memainkan peran yang efektif dalam mencegah sengketa yang mengarah kepada peperang. Demikian pula, kerjasama dan ketergantungan ekonomi yang memungkinkan negara-negara anggota di kawasan Asia Tenggara untuk melupakan perbedaan dan permusuhan terkait dengan sehingga konflik masing-masing, menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayahnya. Sementara masalah kedaulatan penting bagi negara-negara di kawasan ini, dan sikap ASEAN dalam memprioritaskan dialog dan terhadap perdamaian di kawasan tersebut. Adanya konflik berbagai regional ASEAN forum telah berkontribusi sengketa negara di Kawasan Asia Tenggara dapat disimpulkan bahwa peran teori institusionalisme dengan mencari solusi tentang bagaimana mencegah tidak meluas sehingga perang tidak terjadi. Kasus sengketa negara di Asia Tenggara, pada tahapan pertama telah terjadi implementasi yang mengasumsikan bahwa perang tidak mungkin dihindari. Namun, pada tahapan kedua konflik memasuki oleh Mahkamah Internasional, maka peran teori institusionalisme menjadi penting sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik dan damai. Dari proses penyelesaian teori neorealisme intervensi Dengan demikian, bekerjasama seperti teori oleh diungkapkan yang institusionalisme dan lebih menguntungkan. Namun, definisi perdamaian harus diperluas untuk menjelaskan bahwa perdamaian tidak hanya berarti tidak ada perang (mengacu pada teori institusionalisme) tetapi lebih dari itu, perlunya pemahaman bersama saling mengerti tentang kedaulatan masing- masing negara. DAFTAR PUSTAKA aliran bermanfaat
Hamka Hendra Noer: Perang dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme dan Institusionalisme INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global 3 (1) pp 25-36 © 2022 Alagappa, M. (1995). Regionalism and Conflict Management: A Framework for Analysis. Review of International Studies 21(4), 359-387. Eckstein, A. (2003). Thucydides, The Outbreak of The Peloponnesian War, and The Foundation of International Systems Theory. Bulletin of The Institute of Historical Research, (24), 757-774. Alagappa, M. (pnyt.). (1998). Asian Security Practice: Material Ideational Influences. Stanford, CA: Stanford University Press. and Elga, Y. (2014). Kisah-Kisah Pembantaian dalam Peperangan Dunia. Kejam Yogyakarta: Palapa. Alfian. (1986). Latar Belakang Terbentuknya Seknas ASEAN ASEAN. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta: Gaddis, J. L. (1986). The Long Peace: Elements of Stability in The Postwar International System. International Security (10), 99- 142. Anthony, M. C. (2002). Partnership for Peace in Asia: ASEAN, The ARF, and The United Nations. Contemporary Southeast Asia 24(3), 528-548. Gaddis, J. L. (1990). Russia, The Soviet Union and The United States: An Interpretative History. New York: McGraw-Hill. Baldwin, D. (pnyt.). (1993). Neorealism and Neoliberalism: Contemporary The Debate. New York: Columbia University Press. Hanson, V. D. (2005). A War Like No Other: How The Athenians and The Spartans Fought the Peloponnesian War. New York: Random House. Betts, R. (1994). Wealth, Power and Instability: East Asia and The United States After The Cold War. International Security 18(3), 34-77. Bungin, B. (pnyt.). (2012). Analisis Data Penelitian Pemahaman Kualitatif: Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Buzan, B & Segal, G. (1998). Rethinking East Asia Security. Dlm. Klare, M.T & Chandrani, Y. (Pnyt.). World Security, hlm. 117-132. Ed. Ke-3. New York: St. Martin"s Press. Irewati, A. (2014). Meninjau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di ASEAN. Jakarta: LIPI. Kamarulzaman, A., Bercovitch, J., & Oishi, M. (2002). The ASEAN Way of Conflict Management: Old Patterns and New Trends. Asian Journal of Political Science, 10(2), 21-42. Kaplan, L. S. (1984). The United States and NATO: The Formative Years. Lexington, Ky: University Press of Kentucky. Koehane, R & Nye, J. (1971). Transnational Relations and World Politics. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Buzan, B., Waever., O & de Wilde. J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner. Koehane, R. (pnyt.). (1986). Neorealism and Its Critics. New York: Columbia University Press. Creswell, J. (2008). Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson. Koehane, and (1989). Interdependence: World Politics in Transition. Ed. Ke- 2. Boston: Little Brown. R. Power Creswell. J. W. (1994). Research Design Qualitative and Quantitative Approaches. London: SAGE Publications. Lipson, C. (1993). International Cooperation in Economic and Security Affairs. Dlm. Baldwin, D. (Pnyt.). Neorealism and Contemporary The Neoliberalism: 35
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Website: Debate, hlm. 132-151. New York: Columbia University Press. Morgenthau, H. J. (1978). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Ed. Ke-5. New York: Alfred A. Knopf. Nye, J. Jr. (2003). Understanding International Conflicts. Ed. Ke-4. New York: Longman. Othman, Z. (2006). Demokrasi, Kepimpinan dan Keselamatan Dalam Politik Malaysia. Dlm. Mayudin, G., Hamil, J., Daud, S., & Zaini Othman. (Pnyt.). Neorealisme dan Institusionalisme dalam Perang dan Keamanan, 187-203. Bangi: hlm. Universiti Kebangsaan Malaysia. Parameswaran, P. (2014). Explaining US Strategic Partnerships in The Asia-Pacific Region: Origins, Developments and Prospects. Contemporary Southeast Asia, 36(2), 262-289. Pasaribu, S. (2019). Buku Sejarah Perang Dunia: History of The World War. Jakarta: Alexander Books. Seknas ASEAN. (1986). ASEAN Selayang Jakarta: Departemen Luar Pandang. Negeri Republik Indonesia. Suryohadiprojo, S. (2005). Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara Yang Modern Dan Efektif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Viotti, P & Kauppi, M. (1999). Realism, Pluralism, Globalism and Beyond. Ed. Ke-3. Boston: Allyn and Bacon. Walt, S. (1987). The Origins of Alliances. Ithaca, NY: Cornell University Press. Waltz, K. (1954). Man, The State and War. New York: Columbia Universty Press. Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. New York: McGraw Hills. Williams, P., Donald M.G., & Jay M. Shafritz. (Pnyt.). (1994). Classics Readings of International Relations. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co. 36 E-ISSN: 2721-9755