BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Setiap Program Pembangunan Baik jangka pendek, menengah dan panjang senantiasa memiliki sasaran dan tujuan tertentu, Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks Indonesia baik Nasional maupun Daerah Tingkat I dan Tingkat II, sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indoensia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tatanan kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemajuan tersebut, kiranya terwujud dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras dan berkesinambungan dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam lingkungannya, serta ber taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka mencapai sasaran utama tersebut diatas, perlu diadakan upaya pengembangan dan pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk serta terwujudnya kualitas keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Kendati pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas dan maju berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, akan tetapi bagi sebagian pengambilan kebijakan, pertumbuhan penduduk yang meningkat dianggap tidak merisaukan. Akan tetapi, bagi sebagian yang lain pertumbuhan penduduk yang meningkat dianggap salah satu hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan secara luas, sebagai salah satu ilustrasi, perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi domain yang kemudian harus dipenuhi oleh sektor lainnya, misalnya penyediaan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, pangan dan pakaian. Kekhawatiran banyak orang tentang keamanan pangan misalnya secara langsung 1 -
berhubungan dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali, demikian juga halnya dengan kebutuhn dasar lainnya. Memang hubungan antara keduanya tidak bersifat eksklusif karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kompleksitas hubungan yaitu teknologi dan organisasi. Akan tetapi aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan dan tidak bisa diabaikan. Dalam konteks kota Bima, salah satu isu strategis yang terkait dengan perkembangan kualitas penduduk dan di Kota Bima adalah perubahan komposisi penduduk, khususnya menurut umur. Dengan terjadinya perubahan komposisi penduduk menurut umur dimasa lalu. Kota Bima adalah salah satu dari sepuluh kabupaten/Kota yang mendapat bonus demografi kedua dari Kota Mataram, sehingga Kota Bima Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) 76.37 atau tergolong dalam kategori IPM sedang artinya dari setiap 100 penduduk terdapat penduduk usia produktif atau jumlah penduduk yang usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif. Tahapan windows of opportunity ditandai dengan angka komposisi ketergantungan yang semakin rendah dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur. Kondisi tersebut disertai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya penduduk lansia harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat tahapan selanjutnya yakni dimana kondisi tersebut merupakan kesempatan yang hanya datang sekali dan harus direspons dengan kebijakan yang memadai. Persoalan yang terkait dengan pertumbuhan dan komposisi penduduk, Kota Bima masih dihadapkan pada masalah ketimpangan distribusi penduduk antar kecamatan, persoalan ketimpangan distribusi penduduk pada dasarnya erat kaitannya dengan persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Disatu pihak ketimpangan distribusi penduduk melahirkan persoalan over population yang ditunjukan oleh diantaranya adalah kepadatan 2 -
penduduk dan tekanan penduduk, dipihak lain muncul persoalan optimalisasi sumber daya alam khusus di daerah yang kaya sumber daya alam tetapi jumlah penduduknya sedikit. Permasalahan kuantitas dan kualitas penduduk pada akhirnya bukan hanya menggambarkan persoalan kependudukan, tetapi lebih dari itu, persoalan tersebut merupakan permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi. Hal tersebut berkaitan juga dengan pemikiran secara konseptual bahwa hubungan antara kependudukan dan pembangunan ekonomi bersifat resiprokal (timbal balik). Dari satu sisi, ketika variabel kependudukan diletakkan sebagai variabel bebas, maka setiap intervensi untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut akan memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah pembangunan lainnya. Sementara itu, perubahan lingkungan strategis, baik pada skala internasional, nasional maupun internal, telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika kebijakan kependudukan. Pada skala internasional, kesepakatan internasional, baik hasil dari ICPD di Kairo tahun 1994, MDG, SDG dan juga kesepakatan internasional lainya, telah menyebabkan perubahan orientasi kebijakan kependudukan juga. Sebagai contoh, prinsip-prinsip ICPD yang belum sepenuhnya tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992 menjadi salah satu pertimbangan penting dilakukannya amandemen UU tersebut yang kemudian menjadi UU No.52 Tahun 2009. Arah kebijakan pembangunan kependudukan dan hasil ICPD yang menekankan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi telah mewarnai program keluarga berencana paska ICPD dan untuk aktualisasinya dalam kerangka otonomi daerah telah diperkuat dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, komitmen untuk mengadopsi 20 tahun Plan of Action (PoA) ICPD yang mencakup tujuan penting kebijakan penduduk dan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable 3 -
development), pendidikan, kesetaraan gender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana dan kesehatan seksual. Dalam skala kedaerahan ada dua aspek penting yang perlu dicatat. Pertama adalah perubahan kewenangan pemerintahan daerah (otonomi daerah) yang menuntut adanya pemahaman dan komitmen pentingnya pembangunan kependudukan berkelanjutan dari para pimpinan daerah. Kedua, sejalan dengan perubahan pemerintahan tersebut, maka kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan pembangunan kependudukan. Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya Kota Bima merumuskan acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, berupa kebijakan umum dalam bentuk Rancangan Induk Pembangunan Kependudukan atau Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Hal ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan penjabaran dari RPJP Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 dan RPJMD Kota Bima dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan kependudukan melalui pembentukan kelompok kerja (working group). Melalui Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/668/478/X/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tingkat Kota Bima Periode 2019-2024 telah terbentuk lima kelompok kerja untuk menyusun GDPK yang masing-masing bertanggung jawab untuk menyusun rancangan induk atau grand design termasuk roadmap pembangunan kependudukan. Kelima kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut: 4 -
1. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk (Kelompok Kerja I): 2. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk (Kelompok Kerja II): 3. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga (Kelompok Kerja III): 4. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk 5. (Kelompok Kerja IV): 6. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan (Kelompok Kerja V). Kelima kelompok kerja tersebut telah bekerja secara maksimal dan telah menghasilkan konsep rancangan induk atau grand design. Hasil dari kelima kelompok kerja tersebut merupakan sumber utama dalam penyusunan GDPK pembangunan kependudukan ini. Dengan kata lain, dokumen GDPK ini merupakan integrasi dan penyerasian hasil kerja dari kelima kelompok kerja. diharapkan dokumen GDPK ini dapat menjadi landasan dan acuan bagi perumusan program atau kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Kota Bima serta mengintegrasikannya dengan dokumen pembangunan yang lainnya. GDPK merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan kependudukan Kota Bima dengan melihat target pencapaian sampai dengan tahun 2045. Dengan demikian, dalam dokumen ini dicantumkan pula roadmap yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2045 sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil oleh setiap SKPD/sektoral/lembaga dalam mendukung implementasi Pembangunan kependudukan di Kota Bima. Selain itu, penyusunan GDPK juga memerhatikan beberapa dokumen yang telah ada terlebih dulu, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima (RPJMD). Diharapkan dengan menggunakan referensi tersebut, GDPK yang 5 -
dihasilkan merupakan dokumen yang komprehensif, akomodatif, dan terstruktur. 1.2. Dasar Hukum. Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Induk atau Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34) 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188). 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (KDRT) 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI 6 -
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 25. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 26. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 27. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependududkan Nasional 28. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 7 -
daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. 31. Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 178/DP3AP2KB/2019 tentang Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota. 1.3. Visi Pembangunan Kependudukan Kota Bima : "Terwujudnya Generasi Berkualitas Melalui Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. 1.4. Misi Pembangunan Kependudukan Kota Bima : 1. Meningkatkan Ketahanan Keluarga 2. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 3. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Keluarga Berencana Berbasis Data Mikro 1.5. Arah Kebijakan : 1. Pembangunan kependudukan yang menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama. 2. Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di daerah maupun masyarakat. 3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan. 4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya. 8 -
1.6. Tujuan Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan melalui pencapaian tujuan Pembangunan Kependudukan. Tujuan Pembangunan Kependudukan tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis daerah adalah adanya penanganan secara komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi dan tipologi masing- masing daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu diperlukan adanya landasan kerangka pikir sebagai acuan umum guna mendapatkan permasalahan, isu, kebijakan dan program kegiatan spesifik kedaerahan dengan tetap sinergis dengan tujuan pembangunan secara umum baik secara nasional maupun kewilayahan. Berikut ini disajikan landasan kerangka pikir penyusunan Grand Design Pembangunan Kota Bima (Gambar 1.1). Gambar 1.1. Tujuan Pembangunan Kependudukan Selama Tahun 2020-2045. Tahun 2020-2045 Tahun 2015-2035 Penduduk berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai penduduk Kota Bima yang hebat dan bermentalitas unggul, dalam rangka memberi kontribusi terhadap pembangunan masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera Peningkatan kualitas penduduk Pengendalian Kualitas Penduduk Penataan Pesebaran dan Pengaturan Mobilitas Pembangunan Keluarga Pengembangan Sistem Infoemasi dan Kependudukan Yang Berkualitas dan Terintegrasi 9 -
1.7. Sasaran 1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. 2. Pencapaian windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk. 3. Pencapaian kualitas penduduk (terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi). Ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 4. Pencapaian penduduk yang berkualitas melalui pembangunan keluarga yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi, cerdas dan berkarakter serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal. 5. Pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi. 1.8. Hubungan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bima dengan Dokumen Perencanaan Lain. Rancangan Induk atau Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah suatu dokumen rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 tahunan yang berisi tentang kecenderungan parameter kependudukan, isu-isu penting kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan managemen database dan informasi kependudukan. Rancangan Induk atau Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bima adalah merupakan bagian integral dari 10 -
pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuannya secara makro ialah tercapainya kondisi kependudukan yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan masyarakat dan bangsa, khususnya di Kota Bima. Oleh karena itu, Rancanan Induk atau Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bima disusun dengan berpedoman kepada cita-cita bangsa dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya melalui peningkatan indeks pembangunan manusia yang berlandaskan pengembangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui penyerasian kebijakan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan managemen data base dan informasi kependudukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka disamping dokumen grand design Pembangunan Kependudukan Nasional Tahun 2020- 2045, grand design Pembangunan Kependudukan Nusa Tenggara Barat 2020-2045, maka Rancangan Induk/Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bima juga disusun dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan lain yang telah ada masih berlaku seperti Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Bima, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima, dan Rencana Strategis Kota Bima dan lain sebagainya yang dipandang berhubungan dengan Pembangunan Kependudukan. Secara skematis kerangka pikir perumusan Rancangan Induk atau Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bima tersaji dalam gambar berikut (Gambar 1.2). 11 -
Gambar 1.2. Kerangka Pikir Perumusan Rancangan Induk atau Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bima CITA-CITA BANGSA KESEJAHTERAAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 1. Pengendalian kuantitas penduduk 1. Program pengendalian kuantitas penduduk 2. Peningkatan kualitas penduduk 2. Program Peningkatan kualitas penduduk Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) IPM 3. Penataan persebaran dan pengaturan obilitas penduduk 3. Program pembangunan keluarga 4. Penataan 4. Program persebaran dan pengaturan obilitas penduduk Penataan persebaran dan pengaturan obilitas penduduk 5. Pembangunan manajemen data base dan informasi kependudukan 5. Peogram Pembangunan manajemen data base dan informasi 12 -