BAB II LANDASAN TEORI A. Penetapan Upah Menurut Teori Konvensional 1. Upah Menurut Konvensional Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja professional seperti pegawai, pemerintah, dosen, guru, manajer, dan akuntan.Pembayaran itu biasanya sebulan sekali.Upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang kasar yang pekerjaanya selalu berpindah-pindah seperti, pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.1 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia upah diartikan sebagai bayaran yang diberikan sebagai balasan jasa atau ongkos tenaga yang sudah dikerjakan oleh orang lain, hasil sebagai akibat dari pekerjaan.2 Upah juga merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan. Upah dalam teori Ekonomi diartikan sebagai pembayaran atas jasa- jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.3 Teori Ekonomi tidak membedakan diantara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran keatas jasa-jasa pekerja kasar 1Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, (Edisi Ketiga, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 350 2Abdullah Pius, Prasetya Danu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkol 1998) hlm. 602 3Ibid. hlm. 351
17 dan tidak tetap. Kedua jenis pendapatan pekerja ( pembayaran kepada pekerja) disebut dengan upah. Para Ekonom cenderung melihat penghasilan tenaga kerja pada upah riil rata-rata, yaitu upah menunjukan kekuatan daya beli persatu jam kerja, dengan kata lain upah nominal atau upah uang dibagi dengan biaya hidup.4 Dalam Ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (efficiency-wage).Teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif.Sebuah teori upah-efisiensi, yang lebih banyak diterapkan dinegara-negara miskin menyatakan bahwa upah mempengaruhi nutrisi.5 Para pekerja yang membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktifitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.6 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.7 4 Paul A. Samuelson, dan William D. Nordhaus, Ilmu Mikro Ekonomi, Alih Bahasa, ( Edisi Ke-17, Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2003) hlm. 283 5 N. Georgy Mankew, Makro Ekonomi, ( Edisi Ke-6, Jakarta: Erlangga, 2006) hlm. 165 6 Karl E, Case dan Ray C, Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi, ( Edisi Terjemahan, Jilid Ke-2, Edisi Ke-8, Jakarta: Erlangga), hlm. 226 7 Republika Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 3
2. Komponen Upah Penghasilan pekerja/buruh yang didapat dari pengusaha ada yang berupa upah dan bukan upah. Menurut surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I. No.SE-07/MEN/1990, penghasilan tersebut terdiri dari upah dan non upah. Penghasilan upah komponennya terdiri dari: a. Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besanya ditetapkan kesepakatan. b. Tunjangan tetap yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara bertahap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Tunjangan tetap pembayarannya dilakakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau suatu pencapaian suatu prestasi kerja. c. Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja/buruh dan keluarganya diberikan serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport atau tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja/buruh.8 Penghasilan yang bukan upah merupakan: 1) Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya. 8Maimun, Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar, (Cet. II, Jakarta, PT. Padnya Paramita, 2007) hlm. 48 18
2) Fasilitas yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal khusus atau meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh seperti fasilitas kendaraan, pemberian makan secara Cuma-Cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan lain-lain. 3) Bonus yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktifitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan. 9 Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia, oleh karena itu pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh yang meliputi: a. Upah Minimum b. Upah kerja lembur c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya f. Bentuk dan cara pembayaran upah 9Ibid, hlm 48 19
Jaminan hukum atas upah yang layak tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D dan pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan upah dan penghidupan bagi kemanusiaan. Juga UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana dalam pasal 88 menyebutkan bahwa setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk mewujudkannya pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh,10 diantaranya yaitu upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), upah lembur, struktur dan skala upah yang proporsional, dan upah untuk pembayaran pesangon. Hubungan industrial, kedudukan upah minimum merupakan persoalan prinsipil.Upah minimum harus dilihat sebagai bagian sistem pengupahan secara menyeluruh. Pada dasarnya pengertian upah menganut pada apa yang termuat dalam konvensi International Labour Organization (ILO) mengenai perlindungan upah atau Protection of wage.Indonesia juga mengikuti acuan tersebut dengan sedikit penyesuaian. Pengertian upah yang dianut oleh Negara Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981 mengenai perlindungan upah adalah suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang- undangan, yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 10Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 88 20
pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik unruk buruh sendiri maupun keluarganya.11 Menurut Soedarjadi, upah minimum adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja kepada pekerja yang paling rengdah tingkatannya.12 Pengertian upah tersebut, maka upah disatu sisi adalah merupakan hak pekerja/buruh dan kewajiban pengusaha, disisi lain pekerja/buruh wajib memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk bekerja atau memberikan jasa. Disamping itu Negara kita juga menganut bahwa upah juga memiliki sifat sosial, dimana besarnya upah dan tunjangan harus dapat memenuhi kebutuhan keluarga. 3. Prosedur Penetapan Upah Minimum. Pemerintah Indonesia selalu mengubah-ubah kebijakn ketenagakerjaan terutama menyangkut penanganan pengupahan.Kebijakan penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM), kemudian berubah menjadi kebutuhan hidup minimum (KHM), dan sekarang berubah menjadi kebutuhan hidup layak (KHL).13 Kebijakan pengupahan di Indonesia lebih kepada perpaduan konsep- konsep pengupahan tersebut.Ini disebabkan kompleksitas permasalahan 11Suwarto, Hubungan Industrial dalam Praktek, (Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia: 2003) hlm. 188 12Soedarjadi, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi (Cet ke-5: Jakarta: Rja Grafindo, 2008) hlm. 75 13Achmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan, (Cet ke-2, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm, 7 21
pengupahan, seperti adanya tingkat upah yang masih berada dibawah standar kebutuhan fisik minimum. Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2003 tentang Dasar dan Wewenang Penetapan Upah Minimum yaitu:14 a. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan Ekonomi. b. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL. c. Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama. d. Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pad ayat (2) gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa peninjauan besarnya upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota diadakan satu tahun sekali.15: 560/5796/III.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal permohona penerbitan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan Tahun 2016. Bahwa dalam memdrong peningktan 14Peraturan Menteri No. 4, Thn. 2014. Diakses pada 15Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Thn 2003, Pasal 1 ayat 3 22
23 pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten. Dan dalam pelaksanaanya harus memeperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada kebutuhan hidup layak. Upah Minimum dapat ditetapkan sebesar Rp. 1.800.500.,- (satu juta delapan ratus lima ratus rupiah) per bulan. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya.Dalam surat kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi propinsi Lampung Nomor Upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja nol (0) sampai dengan satu (1) tahun.Perkembangan penetapan upah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh.Namun pada saat ini penetapann upah minimum masih dibawah pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) karena penetapannya dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan keseimbangan perusahaan. Variabel-variabel tambahan dalam hal pertimbangan penetapan upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, kemampuan dan kelangsungan perusahaan, upah yang berlaku pada umumnya didaerah lain, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan Ekonomi dan pendapatan perkapita, produktovitas tenaga kerja, dan usaha marginal, dikarenakan selain variabel tersebut merupakan indikator
pertumbuhan Ekonomi, juga merupakan turunan dari standar yang diberlakukan oleh International Labour Organization.16 4. Faktor Pertimbangan dalam Penetapan Upah Minimum a. Kebutuhan Hidup Layak Kebutuhan hidup layak adalah dasar dalam penetapan upah minimum.Komponen kebutuhan hidup layak merupakan komponen- komponen pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh seorang pekerja selama satu bulan.17 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang komponen dan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang dalam sebulan dengan 3000 kilo kalori perhari dan pelaksanaan tahapan pencapaian tersebut terdiri dari 60 items. Standar KHL terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 1) Makanan dan Minuman (11 items) 2) Sandang (13 items) 3) Perumahan (26 items) 4) Pendidikan (2 items) 5) Kesehatan (5 items) 6) Rekreasi dan Tabungan (2 items) 7) Transportasi (1 items)18 Komponen tersebut yang menjadi bahan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten, yang dilaksanakan oleh dewan 16Penentuan Kebijakan Pengupahan, di akses: wongdesmiwati. Word 26-05-2016 17Kebutuhan Hidup Layak KHL, 18 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 10/MEN/VII/2012 tanggal 10 juli tahun 2012 24
pengupahan kabupaten yang terdiri dari unsur tripartit, yakni: Asosiasi Pengusaha, Seriakat Buruh/Pekerja, dan pemerintah yang membetuk tim survey untuk melakukan survey pasar terhadap komponen- komponen tersebut. b. Produktivitas Makro Sesuai dengan Permenakertarans No. Per-17/MEN/VII/2005 pasal 4 ayat (6) adalah perbandingan antara jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai PDRB adalah merupakan hasil dari seluruh tenaga kerja yang melakukan proses produksi pada waktu itu. Sehingga nilai yang diperoleh merupakan nilai hasil perhitungan agregat seluruh kegiatan perekonomian yang ada disuatu daerah yang di data oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai yang didata secara time series dibandingkan dengan data perumbuhan tenaga kerja akan dapat membantu memprediksi perluasan kesempatan tenaga kerja.19 Manfaat peningkatan produktivitas makro adalah,20 1) Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang menunjang terwujudnya kemakmuran sehingga: a) Meningkatkan standar hidup dan martabat bangsa, b) Memperkokoh eksistensi dan potensi bangsa yang berarti memantapkan ketahanan nasional. 19Suwarto, Hubungan Industrial dalam Praktek, (Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia: 2003) hlm. 67 20Ibid.hlm. 69 25
205 26 2) Dapat meningkatakan kemampuan bersaing secara nasioanal sehingga menambah penadapatan negara, mendorong pemerintah untuk mengadakan investasi baru, dan memperluas kesempatan kerja. 3) Sebagai alat untuk membantu merumuskan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. c. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi merupakan hasil perhitungan agregat seluruh kegiatan perekonomian yang ada dan didata oleh BPS dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara makro sering dikaitkan bahwa apabila terjadi pertumbuhan Ekonomi maka kerja merupakan unsur dari masyarakat sehingga apabila terjadi pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi penambahan income dan penambahan income bagi masyarakat pekerja dapat juga dikatakan sebagai pertambahan upah atau kenaikan upah.21 Pendekatan ini menunjukan adanya pertumbuhan Ekonomi maka harus ada kenaikan upah karena pembentukan Ekonomi dipengaruhi oleh adanya kenaikan upah. d. Usaha Yang Paling Tidak Mampu (Marginal) Negara Indonesia merupakan negara yang labour surplus, maka pemerintah berupaya untuk mendorong perluasan kesempatan dan pertambahan tenaga kerja. Karena tingginya pengangguran maka hal ini akan memepengaruhi kondisi syarat-syarat kerja. Sepanjang 21Hardijan Rusli, Hukum Tenaga Kerjaan (Cet-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014) hlm.
27 tingkat pengangguran tingkat tinggi maka akan sulit dilakukan perbaikan syarat-syarat kerja termasuk perbaikan upah dalam melaksanakan hubungan kerja. Demikian hal nya dengan usaha yang paling tidak mampu (marginal) usaha digolongkan dengan sektor formal.Usaha sektor informal ini sering juga disebut sebagai kitab pengaman perekonomian karena mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sulit.22 e. Kondisi Pasar Tenaga Kerja Dalam kondisi pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, dimana pencarian kerja (penawaran tenaga kerja) jauh lebih besar dari lowongan kerja (permintaan tenaga kerja) maka seperti yang disebutkan diatas akan sulit memperbaiki syarat-syarat perbaikan kerja. Maka dalam kondisi ini diperlukan penetapan uapah minimum.23 5. Mekanisme penetapan upah a. Upah Minimum Pelaksanaan terkait penetapan upah minimum diatur Permanekertrans No.1 tahun 1999 tentang upah minimum junco Kepmanekertrans No.226/MEN /2000 tentang bebrapa perubahan pasal dalam permenaketrans No.1 Tahun 1999. Dalam peraturan ini upah minimum adalah upah bulanan yang terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan 22Ibid.hlm.. 206 23Ibid. hlm. 208
28 tetap,24berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.25 Penetapan upah minimum di lakukan ditingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, dimana Gubernur menetapakan besaran Upah Minimum Propinsi (UMP), atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) berdasarkan usualan dari komisi penelitian pengupahan atau jaminan sosial dewan ketenagkerjaan daerah, sekarang Dewan Pengupahan Provinsi atau Kab/Kota) dengan mempertimbangkan; kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dsbnya. Usulan besaran upah minimum yang disampaikan oleh dewan pengupahanmerupakan hasil survey kebutuhan hidup seorang pekerja lajang yang diatur tersendiri dalam peraturan menteri tenaga kerja tentang Komponen kebutuhan hidup pekerja lajang (lihat sub bab sejarah). Dalam ketentuan yang terbaru kebutuhan hidup seorang pekerja lajang diatur dalam PERMENAKERTRANS No, 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pentahapan kebutuhan hidup layak, Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan 7 Kelompok dan 60 komponen kebutuhan bagi buruh/pekerja lajang yang menjadi dasar dalam melakukan survey harga dan menentukan besaran nilai upah minimum. 24Pasal 1 permenaketrans No: PER-01/MEN/1999jo Kepmenaketrans Nomor KEP.226/MEN 2000 25Pasal 13 ayat 2 Permenaktrans. No.226/MEN/2000
29 Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan 1(satu) tahun sekali atau dengan kata lain upah minimum berlaku selama 1 tahun. Selain upah minimum sebagaimana tersebut tadi, Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) yang didasarkan pada Kesepakatan upah antara organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikatburuhSehingga Upah Minimum dapat terdiri dari Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMS Kabupaten/kota). Sekalipun terdapat beberapa ketentuan upah minimum, namun upah minimum yangberlaku bagi setiap buruh/pekerja dalam suatu wilayah pada suatu industri tertentu hanya satu jenis upah minimum. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam KEPMENAKERTRANS Nomor: Kep-231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
30 Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha denganpekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.Menurut Saget (2006) praktek ini sudah jelas bertentangan dengan definisi upahminimum sebagai sesuatu yang wajib dan bukanlah pilihan. b. Kesepakatan Upah (Perundingan Upah) Di samping penetapan upah minimum yang dilakukan pemerintah melalui undang-undang,penetapan upah dapat juga dilakukan melalui kesepakatan. Penetapan melalui kesepakatan ini biasanya dilakukan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan:Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja denganpengusaha. Kesepakatan tertulis yang dimaksud merupakan hasil perundingan antara seorang pekerja atau serikat buruh/serikat pekerja dengan pengusaha terkait syarat dankondisi kerja termasuk di dalamnya besarnya upah. Bentuk kesepakatan tertulis antara seorang buruh/pekerja dengan pengusaha tertuang dalam perjanjian kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (buruh dan pengusaha),yang dalam berbentuk tertulis sekurang-kurangnya memuat: a). nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; b). nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
31 c). jabatan atau jenis pekerjaan; d). tempat pekerjaan; e). besarnya upah dan cara pembayarannya; f). syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha danpekerja/ buruh; Sedang bentuk kesepakatan tertulis antara Serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha tertuang dalam perjanjian kerja bersama (PKB), Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berbunyi Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikatburuh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Pembuatan perjanjian kerja bersama dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.Perundingan secara kolektif di mungkinkan bila perusahaan sudah berdiri serikat buruh/serikat pekerja dan keanggotaannya sudah mencapai lebih dari 50% (50% +1) atau SB/SP mendapat dukungan lebih dari 50% dari jumlah buruh yang terdapatdi perusahaan. Adapun materi yang dirundingkan terkait dengan syarat dan kondisi kerja termasuk upah dan komponen upah. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih
rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. c. Struktur Skala Upah Selain perundingan upah, mekanisme penetapan upah juga dapat dilakukan melaluipenyusunan struktur dan skala upah.Hal ini sesuai dengan ketentuan.Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upah pekerja/buruh di perusahaan. Penyusunan struktur dan skala upah, pengusaha perlu melakukan analisa jabatan; uraian jabatan dan evaluasi jabatan. Pembuatan struktur upah dilakukan dengan menyusun struktur upah terendah sampai yang tertinggi dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu: a). Struktur organisasi; b). rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan; c). kemampuan perusahaan; d). upah minimum; e). kondisi pasar. Sedang penyusunan skala upah dapat dilakukan melalui : skala tunggal atau skala ganda. Dalam skala tunggal setiap jabatan pada golongan jabatan yang samamempunyai upah yang sam.Sedang dalam skala ganda, setiap golongan jabatan mempunyai nilai upah nominal terendah dan tertinggi. 32
33 Penyusunan struktur dan skala upah hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi danmempertimbangkan kondisi perusahaan. d. Peninjauan Upah Secara Berkala Mekanisme penetapan upah lainnya adalah melalui peninjauan upah secara berkala, sebagaimana diatur dalam UU 13/2003 Pasal 92 (2): "Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas". Peninjauan ini dapat dilakukan baik karena alasan kenaikan upah minimum (berupa upah sundulan bagi mereka yang telah berpengalaman), kenaikan inflasi, kenaikan produktivitas maupun meningkatnya kekayaan perusahaan. Peninjauan upah secara berkala biasanya biasanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 6. Kebijakan Perlindungan Upah Kebijakan pengupahan yang mengatur tentang mekanisme penentuan upah di pasar kerja, pemerintah juga menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh/pekerja, Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi :
a. upah minimum; b. upah kerja lembur; c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d.upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan Tabel Regulasi Perlindungan Upah Uraian UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Aturan Pelaksanaan a. Upah Minimum Pasal 88 ayat 3 huruf a. Pasal 88 ayat 4 1) Permaneketran s No. 01 tahun 1999 tentang upah minimum Juncto dan Kepmenaketran s No. 226/MEN/2002 tentang perubahan beberapa pasal dalam Permanaketran s No. 01 tahun 1999. 2) Permanaketran s No. 13 tahun 34
b. Upah lembur Kerja 2012 tentang komponen dan pantahapan kebutuhan hidu layak. Kepmenaketrans No. 102/MEN/VI/2004 c. Upah masuk karena berhalangan tidak kerja Pasal 93 ayat (3) d. Upah masuk karena melakukan kegiatan lain di pekerjaan luar nya e. Upah tidak kerja karena Pasal 93 ayat (2) Pasal 93 ayat (4) menjalankan hak istirahat kerjanya f. Bentuk caara pembayaran upah g. Denda waktu dan PP No. Tahun 1981 Tentang perlindungan upah dan potongan upah h. Hal-hal dapat diperhitungkan dengan upah yang PP No. Tahun 1981 tentang perlindungan upah PP No. Tahun 1981 Tentang perlindungan upah 7. Prinsip-prinsip Penetapan Upah Minimum Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999, paling tidak ada sepuluh prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia. a. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. 35
36 b. Upah minimum wajib dibayar kepada bekerja secara bulanan atau dengan kesepakatanantara pekerja dan pengusaha misalnya untuk upah mingguan atau upah dua mingguan. c. Besarnya upah pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, atau dalam masa percobaanadalah serendah-rendahnya sebesar upah minimum. d. Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang bekerja dibawah satu tahun. e. Peninjauan upah dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha. f. Pekerja dengan sistem borongan atau dengan satuan hasil serendah rendahnya adalahsebesar upah minimum untuk upah bulanannya. g. Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan berdasar hari kehadiran (dengan prorata basis). h. Perusahaan yang telah memberikan upah diatas upah minimum tidak diperbolehkanmenurunkan upah. i. Dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan untuk memelihara prestasi kerja(produktivitas) yang ukurannya dirumuskan bersama antara pekerja dan pengusaha. j. Pengusaha yang tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja diijinkanuntuk melakukan penangguhan sementara kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.Selanjutnya dengan adanya otonomi daerah pemerintah mengatur kebijakan ketenagakerjaannya, termasuk didalamnya kebijakan upah minimum di
37 dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang isinya antara lain: a). Pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidulayak(KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga Upah minimum diarahkankepada pencapaian kebutuhan hidup layak. b). Upah Minimum dapat diterapkan: berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoraldapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasionaldan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan c). Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari DewanPengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. d). Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan
wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. B. Penetapan Upah Minimum Menurut Ekonomi Islam 1. Upah Menurut Pandangan Ekonomi Islam Upah atau gaji adalah pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi.26 Upah dalam bahasa arab sering disebut dengan ajrun/ajran yang berati memberikan upah/hadiah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamakan juga al-ajru atau al- ujrah (upah).27Jadi kata ajran mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan menurut istilah fiqih adalah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ujrah disebutkan secara jelas.28 Upah diberikan sebagai balas jasa atau kerugian yang diterima pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Menurut Afzalur Rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga diri tenaga kerja (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.29 26Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, Jejak Bisnis Rassul.(Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 309 27Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29 28Yusanto, Menggagas Bisnis Islam, ( Jakarta: Gema Insan Pres, 2002), hlm. 193 29Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361 38 iwad
Sumber hukum dalam islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalah dengan menggunakan Al- Qur'an dan Sunnah nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Sumber hukum uapah salah satunya diambil dari Al- Qur'an surat Hud ayat 15:30 َنﻮُﺴَﺨۡﺒُﯾ ﻻ ﺎَﮭﯿ ِﻓ ۡﻢُھَو ﺎَﮭﯿِﻓ ۡﻢُﮭَﻠَٰﻤۡﻋَأ ۡﻢِﮭۡﯿَﻟِإ ﱢفَﻮُﻧ ﺎَﮭَﺘَﻨﯾِزَو ﺎَﯿۡﻧﱡﺪﻟٱَةٰﻮَﯿَﺤۡﻟٱ ُﺪﯾِﺮُﯾ َنﺎَﻛ Artinya: Barang siapa yang menghendaki kehudupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka didunia dengan sempurna dan mereka didunia tidak akan dirugikan. 2. Bentuk dan Syarat Upah a. Bentuk-bentuk upah Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan seimbang. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.31 Taqiyudin An-Nabhani mengatakan bahwa upah dapt dibedakan menjadi:32 1) Upah (ajrun) musamma, yaitu yang telah disebut dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika uang disebutkan harus disertai adanya 30 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diponegoro, Bandung. Hlm. 176 31Gravenage, Ekonomi Selayang Pandang, (Bandung:1995), hlm. 17 32Taqiyudi An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam, alih bahasa, Muhammad Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti,1996) hlm. 803 39
kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan. 2) Upah (ajrun) misl yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja. b. Syarat-syarat pemberian upah Adapun syarat pemberian upah, Taqiyyudin An-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:33 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. 2) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud sesuai adalah sesuai dengan kesepakata bersama, tidak mengurangi dan menambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. 3) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi, lauk pauk, maka tidak boleh diberikan sudah basi atau kuran sedap. 4) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad. 5) Upah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa). 33Ibid, hlm. 89-90 40
41 6) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan tau sejenisnya. 3. Tingkatan dalam pemberian upah Ada beberapa tingkatan pemberian upah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaannya dalam kehidupan berbisnis, diantaranya mengacu pada bakat dan keterampilan seorang pekerja.Adanya pekerja intelektual dan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatannya.Selain itu perbedaan upah yang timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang karena ketidak tahuan atau kelembanan dalam bekerja dan masih banyak faktor-faktor lainnya.34Islam mengakui adanya berbagai tingkatan pekerja, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing-masing pekerja. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya Qs. Al-Ahqaf (46:19):35 ﻢ Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah an dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan- pekerjaan mereka sedang tiada dirugikan. 34Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-dasar Ekonomi Islam, alih bahasa . M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Wakaf,1993), hlm. 117 35Departemen Agama RI, Op.Cit.hlm 401
Oleh karena itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab Negara untuk mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari hasil kerjasama itu.36 Tingkatan upah minimum ditentukan dengan memperhatiakan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah, sehingga dalam kondisi apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Perkiraan besarnya uapah diukur berdasarkan kadar jasa yang diberikan tenaga kerja, berdasarkan kesempatan dari orang yang bertransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli sesuai manfaat serta waktu yang tepat dimana pekerjaan itu dilakukan. a. Tingkat upah minimum Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya (pengusaha).Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja memperoleh kehidupan yang layak, dan yang sebenarnya.37 b. Tingkat upah tertinggi Faktor yang menentukan tinggi atau tidaknya upah seseorang pekerja adalah dari kinerja seorang tersebut, atau dari bakat dan 36Afzalur Rahman, Op.Cit, hlm. 365 37Ibid, hlm. 336 42
keterampilan yang dimilki seorang pekerja.Terdapat perbedaan pemebrian upah antara pekerja yang intelaktual dengan pekerja yang tidak handal. Islam tidak memberikan upah berada dibawah tingkat upah minimum yang telah ditentukan berdasrkan kebutuhan kelompok pekerja, maksudnya adalah Islam memeperbolehkan pemberian tingkat upah sesuai pada apa yang telah dikerjakan oleh seorang pekerja, sehingga pekerja mendapatkan haknya. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya menyediakan upah bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan, disamping itu untuk menunjang efisiensi kerja mereka juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi barang-barang produksi.Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan upah melampaui batas tertinngi dalam penetuan batas maksimum upah tersebut. Qs. An Najm ayat 39:38 ٣٩ ِﻺ Artinya: dan bahwasanya seorang manusia memperoleh selain apa yang telah diusahakannya Menjelaskan tentang apa yang dapat dituntut para pekerja dari para majikan. Dengan demikian, upah maksimum yang mereka tuntut dari para majikan harus susuai dengan apa yang telah mereka 38Departemen Agama RI, Op.Cit. hlm.421 43 tiada
sumbangkan dalam keberhasilan bersama faktor-faktor produksi lainnya. c. Tingkat upah sebenarnya Kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya atau sesuai dengan besarnya upah yang telah ditetapkan, agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan buruh, amka upah akan berada diantara upah minimum dan maksimum yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontribusi yang telah diberikan pekerja. Islam telah menyediakan usaha pengamanan yang melindungi hak majikan dan pekerja.Jatuhnya upah dibawah tingkat upah minimum atau naiknya upah melebihi batas upah maksimum seharusnya tidak terjadi. Upah yang sebenarnya akan berubah dengan sendirinya berdasarkan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang sudah dipengaruhi oleh standar hidup pekerja. 4. Prinsip-prinsip Penetapan Upah dalam Islam Hal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah tentang upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yakni antara buruh dan pengusaha. a. Prinsip kelayakan Adapun makna layak dalam pandangan Islam, yaitu: 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan. 44
hlm. 36 45 2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran Upah harus sesuai dengan apa yang telah ditetapakan, tidak merugikan pihak pekerja dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. b. Prinsip keadilan Prinsip penentuan upah disebutkan dalam Al-Qur'an telah menjelaskan konsep dalam pemberian upah atau gaji kepada para pekerja.39 1) Adil bermakna jelas transparan 2) Adil bermakna proporsional Prinsip adail secara proporsional digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah perengahan, moderat dalam penetuan upah pegawai, tidak berlebih ataupun terlalu sedikit (profesional).Tujuannya agar mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka.40 5. Prinsip Ekonomi Islam 1. Kejujuran (amanah) Kata al-amanahyang secara etimologis berarti "jujur dan lurus" secra terminologis syar'i "sesuatu yang disampaikan kepada yang berhak menerimanya". Dengan demikian kejuuran (al- amanah) disini ialah suatui sifat dam sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan 39Eggy Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya, (Jakarta: PPMI,2000), 40Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 202
46 kepadanya, baik berupa harta bend, rahasia maupun tugas kewajiban. Dalam al-qur'an terdapat beberapa makna tentang amanah menjadi tiga macam: a. Amanah hamba kepada alloh, yaitu janji untuk taat, menggunakan nurani dan anggota badannya untuk hal- hal yang bermanfaat. b. Amanah hamba kepada sesamanya, yaitu menjaga sesuatu yang diterima dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. c. Amanah hamba kepada dirinya sendiri. 2. Keadilan ('Adalah) Adil memeiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya; menempatkan secara proporsional; perlakuan setara atau seimbang. Adapun makna keadilan disisi lain sering diartikan sebagai sikap yang selalu menggunakan ukuran sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Sifat dan sikap adil ada dua macam.Adil yang berhubungan dengan perseorangan dan adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan pemerintahan.Adil perseorangan adalah tindakan memeberikan hak kepada orang yang mempunyai hak. Bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau
47 memberikan hak orang lain tanpa menguranginya, itulah yang dinamakan adil. Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan misalnya tindakan hakim yang menghukum orang yang jahat sepanjang neraca keadilan.Jika hakim menegakkan neraca keadilannya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil. Jika ia berat sebalah maka dipandang dzalim. Pemerintah dipandang adil apabila mengusahakan kemakmuran kepada rakyatnya. 3. Keseimbangan Konsep keseimbangan menjadi konsep lanjutan yang memiliki benang merah dengan konsep keadilan.Allah menggambarkan posisinya dengan kondisi dimana bila terjadi ketimpangan dalam kehidupan berekonomi, makahendaknya dikembalikan pada posisi semula.Posisi yang tuju adalah keseimbangan, pertengahan, keadilan. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individuyang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri sendiri dan orang lain. 4. Kebenaran Ialah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan.Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat.Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam
48 hubungan antara manusia dan antar satu golongan dengan golongan lainnya. 5. Tolong menolong Prinsip dasar Ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir dan batin. C. Kesejahteraan Buruh 1. Definisi secara umum Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.41Kesejahteraan dapat diartikan perassan hidup yang setingkat lebih tinngi dari kebahagiaan. Orang merasa bahagia hidupnya apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.42 Pengertian kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan 41W. J. S Poerwadarminta, Penegertian Kesejahteraan Manusia, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 126 42 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Multi Presindo,2008). Hlm 166
49 yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya. Menurut HAM (Hak Asasi Manusia), definisi kesejahteraan barbunyi: bahwa setiap laki- laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial. Jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.43 Berdasarkan pengertian kesejahteraan diatas, maka standar kesejhteraan dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu:44 a. Pra Sejahtera Keluarga yang belum dapat memnuhi kebutuhan dasar secara minimal, yaitu kebutuhan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. b. Sejahtera 1 Indikator keluarga sejahtera tahap saru yakni melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing yang dianut, makan dua kali sehari atau lebih, pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan, lantai rumah bukan dari tanah, bila anggoya keluarga sakit berobat kesarana rumah sakit atau petugaskesehatan. c. Sejahtera II Indikator keluarga sejahtera II yakni anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dianut, makan daging/ikan/ telur sebagai lauk pauk paling tidak sekali dalam seminggu, memeperoleh pakaian baru dalam satu tahun 43Diakses pada Tanggal 14 juni 2016 44 Diakses pada lama/pekerjaan/TPPK-I.DOC, Tanggal 16 juni 2016
terakhir, anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir, luas lantai tiap penghuni rumah 8 meter persegi, mempunyai penghasilan tetap. d. Keluarga Sejahtera III Indikator keluarga sejahtera III yakni upaya keluarga untuk meningkatkan atau menambah penegtahuan agama, keluarga mempunyai tabungan, makan bersama paling kurang sehari sekali, ikut dalam kegiatan masyarakat, rekreasi bersama/ penyagaran paling tidak sekali dalam enam bulan, memeperoleh berita dari surat kabar/ radio/ televisi/ majalah, anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah setempat. e. Keluarga Sejahtera III Plus Keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial, spikologis, maupun penegembangan, serta telah mampu memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat indikator keluarga sejahtera III plus yakni memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela dalam bentuk material kepada masyarakat, aktif sebagai pengurus yayasan. 2. Indikator Kesejahteraan a. Tingkat pendapatan Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang bersal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga.Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat meterial. 50
b. Komposisi pengeluaran Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga.Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi penegluaran untuk mengkonsumsi makanan terhadap seluruh penegeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.45 3. Pengertian kesejahteraan (falah) dalam Ekonomi Islam Falah dapat diartikan sebagai kebahagiaan, keberuntugan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir dan batin, yang biasa ia rasakan didunia dan diakhirat kelak. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang. Pendefinisian Islam tentang kesejateraan mencakup dua pengertian:46 a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagian harus lah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dan lingkungan sosialnya. b. Kesejahteraan di dunia dan diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup didalam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau 45Wuradji, Sosiologi Pendidikan, Jakarta, P2LPTK, 1998. Hlm.34 46Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), hlm.4 51
kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditunjukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri sendiri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Idealisasi "kesejahteraan hidup" dalamislam khususnya, dan agama samawi pada umumnya, adalah "kehidupan surgawi" yaitu kehidupan disurga nanti yang selalu digambarkan sebagai berikut:47 1) Serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi 2) Kecukupan sandang yang bagus-bagus 3) Tempat tinggal yang indah dan nyaman 4) Lingkungan hidup yang sehat dan segar 5) Hubungan yang selalu dekat dengan Alloh, tuhan maha pemurah 6) Dikelilingi pelayan yang terampil dan menggairahkan 7) Hubungan sosial yang aman, tentram, dan damai Kunci keberhasilan untuk mencapai kehidupan sejahtera dan ideal itu harus melalui proses yang panjang, yaitu:48 a. Keimanan yang mantapa kepada Alloh dan Rasulnya, dan rukun iman lainnya. Kewajiban beriman kepada Allah itu bertujuan untuk menjadi pemegang dalam kehidupan dan dapat meningikat perasaan. Dengan demikian manusia tidak akan nyeleweng, ataupun keluar dari jalan yang benar dalam perjalanan bersama yang lain. 47Moh. Thahah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, (Jakarta: Lantabora Pers). Hlm. 161 48Ibid, hlm.162 52
53 b. Kemampuan melakukan amal-amal shaleh baik amalan yang bersifat ritual seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain, dan amalan- amalan bersifat sosial seperti, pendidikan, kesehatan, dan masalah- masalah kesejahteraan lainnya maupun amalan yang bersifat cultural, yang lebih luas seperti pendayagunaan dan pelestarian budaya alam, penagggulangan bencana, dan pelestarian budaya alam dan sebainya. c. Kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang merusak kehidupan. 4. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam Ekonomi Islam dijelaskan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.49Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera sebagai tatanan Ekonomi, Islam menganjurkan untuk bekerja dan berusaha. Indikator kesejahteraan menurut Islam merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Quraisy ayat 3-4 ۡﻦﱢﻣ ﻢُﮭَﻨَﻣاَءَو عﻮُﺟ ﻦﱢﻣ ﻢُﮭَﻤَﻌۡﻃَأ ٓيِﺬﱠﻟٱ ِﺖۡﯿَﺒۡﻟٱ اَﺬَٰھ ﱠبَر ْاوُﺪُﺒۡﻌَﯿۡﻠَﻓ ِۢفۡﻮَﺧ Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (ka'bah).Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. 49Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
Berdasarkan indikator diatas dapat dijelaskan bahwa.50 a. Meneyembah tuhan (pemilik) ka'bah Indikator sejahtera yang pertama dan paling utama didalam Al- Qur'an adalah "menyembah tuhan (pemilik) rumah (ka'bah), mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan tauhid sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang khalik. Semua aktifitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktifitas. b. Menghilangkan Lapar Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali terhadap tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang yang lapar adalah Allah, jadi ditegaskan bahwa rezeki dari Allah, bekerja merupakan sarana untuk mendapatkan rezeki dari Allah ini juga bermakna secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan menghilangkan lapar bukan berlebih-lebihan. c. Menghilangkan rasa takut Membuat suasana aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat.Jika dimasyarakat masih banyak tindak kriminal seperti oemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan kriminal tinggi lainya, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian, 50Departemen Agama RI, Op.Cit. hlm. 483 54
pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan menjaga kesholehan merupakan bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat. 5. Kriteria Masyarakat Sejahtera Menurut BPS Menurut BPS 2014 indikator51 yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapata, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempet tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. a. Indikator pendapatan dapat digolongkan menjadi 3 yaitu: 1) Tinggi (>Rp. 10.000.000) 2) Sedang (Rp. 5.000.000) 3) Rendah (<Rp. 5.000.000) b. Indikator penegeluaran digolongkan menjadi 3 yaitu: 1) Tinggi (>Rp. 5.000.000) 2) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000) 3) Rendah (<Rp. 1.000.000) c. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 3 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: 51EEP. Vol.4.No. 2.2014:15-18 55
d. 1) Permanen Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinngi dan atapnya terdiri seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2014) 2) Semi permanen Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plester/kayu kulitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng /sirap / asbes (BPS, 2014) 3) Non permanen Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya (BPS, 2014) Indikatortempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, serta memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan kedalam golongan yaitu: 1) Lengkap 2) Cukup 3) Kurang 56
57 e. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu: 1) Bagus (<25% sering sakit) 2) Cukup (25%-50% sering sakit) 3) Kurang (>50% sering sakit) f. Indikator kemudahan mendapatkan pelayan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan kedalam 3 golongan yaitu: a) Mudah b) Cukup c) Sulit g. Indikator kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak sekolah kesekolah dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan kedalam 3 golongan yaitu: 1) Mudah 2) Cukup 3) Sulit h. Indikator kemudian mendapatkan transportasi terdiri dari 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan.