DIPLOMASI MARITIM INDONESIA dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019 Asep Setiawan Ali Noer Zaman
Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog dalam Terbitan (KDT) i - x + 110 hlm Cetakan Pertama : Juni 2020 Hak cipta dilindungi Undang-undang Hak Penerbitan pada UM Jakarta Press Penulis: Asep Setiawan Ali Noer Zaman Desain sampul dan tata letak : Bunga Tiara Sekar Ratih ISBN : 978-602-0798-66-0 Diterbitkan oleh : UM Jakarta Press University of Muhammadiyah Jakarta Press Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Tangerang Selatan 15419 Telp. : 021-7492862, 7401894
RINGKASAN BUKU ini mengkaji diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna pada tahun 2014- 2019. Perbatasan maritim di Kepulauan Natuna ini menjadi rawan meskipun Indonesia sudah menyatakan wilayah di sekitar zona ekonomi eksklusif merupakan bagian dari hak kedaulatan Indonesia sesuai dengan Hukum Laut Internasional (United Nations Convention for the Law of the Sea /UNCLOS). Isu hak kedaulatan menjadi perhatian Indonesia karena belakangan ini China semakin kuat mengklaim wilayah tersebut dengan menggunakan doktrin sembilan garis putus-putus (nine-dash-line). Akibatnya, perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diakui oleh UNCLOS dianggap sebagai wilayah China di Laut China Selatan. Metode kualitatif digunakan dalam penulisan buku ini untuk menemukan makna dari diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dengan data dari wawancara dan studi pustsaka. Temuan kajian buku ini adalah Indonesia melakukan diplomasi maritim kooperatif dengan melakukan langkah- langkah diplomatis sekaligus mengajak menghormati hak berdaulat Indonesia. Diplomasi maritim persuasif juga dilakukan antara lain mengganti nama kawasan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Sedangkan diplomasi koersif dengan unjuk kekuatan militer dan pembangunan pertahanan di Kepulauan Natuna dalam menjaga kedaulatan dan juga hak berdaulat. China yang nelayannya terlibat dalam pencarian ikan illegal di ZEE Indonesia masih belum menerima sikap Indonesia dengan alasan wilayah itu adalah zona tradisional nelayan China. Kata Kunci: Kepulauan Natuna, Diplomasi, Perbatasan, Maritim, China, Indonesia iii
Diplomasi Maritim Indonesia iv
KATA PENGANTAR PERTAMA-tama, kami menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah serta Pengetahuan untuk me nyelesaikan buku tentang diplomasi maritim Indonesia di Kepu lauan Natuna. Penulisan buku ini bertujuan untuk memahami sekaligus meng- analisis diplomasi maritim Indonesia berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan di perairan Kepulauan Natuna. Hak berdaulat Indonesia terganggu di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang membentang 200 mil laut dari garis pantai ke arah Laut China Selatan karena ternyata sejumlah nelayan China mencari ikan secara illegal. Bahkan dengan dalih menjaga nelayan, kapal pengawal pantai China turut menjaga operasi illegal di ZEE Indonesia Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai pentingnya hak berdaulat di perairan Indonesia ini dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menjaga wilayah Indonesia. Kepulauan Natuna dan sekitarnya ini tidak hanya kaya akan sumber daya hayati seperti ikan tetapi juga sumber daya alam seperti minyak dan gas. Apabila hak ber- daulat itu terbengkalai maka akan terjadi kegiatan illegal di kawasan perairan Indonesia yang sekarang disebut Natuna Utara. Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murod M.Si. yang telah memberikan kesempatan dalam mengkaji lebih dalam isu kedaulatan di Natuna ini. Demikian ju- ga ucapan terimakasih disampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu v
Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Usni M.Si. atas du kung- annya untuk melanjutkan penelitian sampai selesai. Terimakasih juga disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Muham- madiyah Jakarta Dr. Tri Yuni Hendrawati, M. Si yang ikut memberikan fasilitas dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini. Kami, tim penulis, perlu menyebutkan beberapa nama informan ahli yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancara. Terimakasih kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dr. Teuku Faizasyah yang telah berusaha menjawab sejumlah pertanyaan disertai dengan lampiran dokumen. Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada Dr. Arfin Sudirman dari Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, Dr. Ian Montratama dari Prodi Hubungan Internasional, Universitas Pertamina dan Laode Muhamad Fathun M.Si. dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah meluangkan waktu untuk menerima per min- taan wawancara. Ucapan terimakasih tidak lupa kami sampaikan kepada Penerbit UMJ Press yang menjadikan buku ini dapat dibaca secara luas di kalangan akademisi dan peminat Hubungan Intenasional. Kami berharap buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi per kem bangan studi diplomasi maritim ketika Indonesia menyatakan sebagai Poros Maritim Dunia. Penulis juga berpendapat buku ini masih banyak kekurangannya, semoga saran dan masukan dari para pembaca akan menjadikan masukan bagi penyempurnaan di masa mendatang. Jakarta, 6 Juni 2020. Asep Setiawan dan Ali Noer Zaman vi
DAFTAR ISI RINGKASAN ... iii KATA PENGANTAR ... v DAFTAR ISI ... vii DAFTAR GAMBAR ... viii DAFTAR TABEL ... ix BAB I PENDAHULUAN ... 1 BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DIPLOMASI MARITIM ... 7 2.1. Diplomasi Maritim ... 7 2.2. Keamanan Maritim ... 14 2.3. Kepentingan Nasional ... 17 BAB III NATUNA DAN ISU PERBATASAN ... 25 3.1. Geografi dan Potensi Natuna ... 25 3.2. Isu-isu terkait Perbatasan Maritim ... 28 3.3. Isu di Kawasan ZEE ... 31 3.4. Isu dengan China ... 36 BAB IV DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DI NATUNA ... 45 4.1. Diplomasi Maritim Kooperatif ... 53 4.2. Diplomasi Maritim Persuasif ... 58 4.3. Bangun Pariwisata ... 64 4.4. Diplomasi Bilateral ... 65 4.5. Diplomasi Multilateral ... 69 4.6. Diplomasi Maritim Koersif ... 73 4.7. Bangun Pangkalan ... 83 4.8. Menjaga Kedaulatan Natuna ... 89 vii
DAFTAR PUSTAKA ... 97 LAMPIRAN ... 103 viii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ... 3 Gambar 2: Diplomasi Maritim Kooperatif ... 8 Gambar 3: Kerangka Konseptual Diplomasi Maritim ... 9 Gambar 4: Dimensi Diplomasi Maritim ... 11 Gambar 5: Fungsi Kekuatan Maritim ... 12 Gambar 6: Keamanan Maritim ... 15 Gambar 7: Peta Baru Perbatasan Laut Natuna Utara ... 26 Gambar 8: Kepulauan Natuna ... 27 Gambar 9: Perbatasan Laut dengan 10 Negara ... 32 Gambar 10: Peta Nine-Dash Line China ke PBB ... 37 Gambar 11: Laut Natuna Utara ... 40 Gambar 12: Laut Natuna Utara dan Nine-Dash Line ... 41 Gambar 13: Saling Klaim di Laut China Selatan ... 42 Gambar 14: Kapal Patroli China di Natuna ... 43 Gambar 15: Lokasi Insiden Tahun 2016 ... 50 Gambar 16: Insiden di ZEE di Kepulauan Natuna ... 51 Gambar 17: Insiden Nelayan China ... 52 Gambar 18: Penamaan baru Perairan Natuna Utara ... 59 Gambar 19: Lokasi Natuna Utara ... 60 Gambar 20: Perairan Natuna Utara ... 67 Gambar 21: Presiden Jokowi di Kapal Perang RI di Natuna ... 74 Gambar 22: Presiden di Kapal Perang RI ... 76 Gambar 23 Presien Jokowi Awal 2020 ke Natuna ... 77 Gambar 24: TNI AL mengawasi Kapal China ... 79 Gambar 25: Pengawal Udara Natuna ... 80 Gambar 26: Patroli Kapal di Natuna ... 81 Gambar 27: Pembangunan TNI di Natuna ... 84 Gambar 28: Peta pangkalan militer Indonesia ... 85 ix
DFTAR TABEL Tabel 1: Elemen dan Tipe Koersif ... 10 Tabel 2: Batas Landas Kontinen RI dengan Negara Tetangga ... 29 Tabel 3: Perbatasan Indonesia dengan Tetangga ... 30 Tabel 4: Kasus Aktivitas Illegal Fishing oleh Nelayan China di ZEEI ... 48 Tabel 5: Pelanggaran China ... 49 Tabel 6: Kerjasama Indonesia ... 63 Tabel 7: Kekuatan Laut Indonesia ... 83 x
BAB I PENDAHULUAN KEPULAUAN Natuna merupakan salah satu kawasan perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga di sekitar Laut China Selatan. Status Kepulauan Natuna dan perairan sekelilingnya dianggap tidak bermasalah oleh dunia. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sikap resmi bah wa Kepulauan Natuna dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari wi layah Indonesia dan tidak termasuk ke dalam wilayah yang diklaim China.1 Namun status ini belakangan mendapat tantangan karena be- berapa kali China menunjukkan diri melalui kegiatan para nelayan dan kapal patrolinya di sekitar perairan Natuna.2 Kegiatan nelayan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia muncul terutama sejak ben- trokan tahun 2016. Sebagai negara yang bertetangga secara maritim di Laut China Selatan, China menunjukkan adanya kebijakan yang tidak konsisten, dengan menganggap wilayah perairan sekitarnya sebagai bagian dari dirinya dengan berdasarkan peta nine-dash line yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2009. Wilayah sekitar Kepulauan Natuna memiliki kekayaan alam yang besar. Terdiri dari 300 pulau kecil dan pulau karang yang terbentang 1 Donald E. Weatherbee. 2016. "Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea". Perspective. Singapore: ISEAS. 2 Aaron L. Connelly. 2016. "Indonesia in the South China Sea: Going it alone." Analysis. Sydney: Lowy Institute. 1
sepanjang pantai timur Semenanjung Malaysia sampai dengan Kali- mantan Utara, wilayah ini memiliki nilai strategis tinggi bagi Indonesia. Kekayaan alam yang dimaksud adalah cadangan gas alam yang terletak di landas pantai Natuna. Salah satu perkiraan menyebutkan bahwa cadangan gas yang masih sifatnya potensial ada lebih dari 200 triliun kaki kubik. Persoalannya, kandungan karbondioksida dalam cadangan gas ini mencapai 70 persen dan yang bisa ditambang hanya 46 triliun kaki kubik atau setara dengan 8,3 milyar barel minyak. Kalau dikalkulasikan dalam dollar, nilainya setara dengan 628,7 milyar dollar jika harga per barel adalah 75 dollar Amerika. Angka itu merupakan 40 persen dari cadangan total minyak Indonesia3 Dengan kekayaan alam yang besar, termasuk kekayaan ikan dan mineral serta lokasi yang strategis di Laut China Selatan, maka posi si Natuna ini sangat penting dalam konteks kekuatan nasional Indo nesia. Lokasinya yang jauh dari ibu kota Indonesia telah membuat pe ngem- bangan wilayah perbatasan maritim tersebut mengalami keterbelakangan, sehingga menjadi peluang bagi negara lain termasuk nelayan China untuk memanfaatkan kekayaan laut di perairan Natuna. Tidak hanya kaya dengan sumber daya alam, lokasi Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan ini juga merupakan kawasan strategis karena menjadi perhatian negara luar kawasan seperti Amerika Serikat. Washington menghendaki perairan ini tidak dikuasai China namun menjadi perairan internasional yang terbuka. Selain itu Amerika Serikat menghendaki kawasan Laut China Selatan ini stabil, tidak dalam kondisi konflik kekerasan4. Dengan demikian Amerika Serikat memiliki akses ke Laut China Selatan sekaligus menjaga mitra strategisnya seperti Jepang. Semakin hari pelanggaran kedaulatan terhadap Indonesia semakin tinggi dan transparan namun Jakarta tidak memiliki kebijakan yang kuat untuk menahan masuknya nelayan asing beroperasi di Zona Ekonomi 3 Iis Gindarsah.2016."Strategic hedging in Indonesia's defense diplomacy". Defense & Security Analy- sis. 4 Taylor Fravel 2016. "U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995". Power Politics in Asia's Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea. New York: Springer. 2
Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna. Baru sejak pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo terdapat kebijakan keras menenggelamkan kapal asing di perairan Indonesia termasuk di Natuna5. Seperti tampak dalam gambar berikut, sebenarnya Natuna tidak termasuk dalam klaim wilayah China dengan doktrin nine-dash-line. Gambar 1 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sumber: I Made Andi Arsana and Clive Schofield (2013) Selama pemerintahan Joko Widodo, strategi Indonesia sebagai negara yang memiliki doktrin poros maritim dunia mengukuhkan per- lunya pengamanan perairan di Indonesia dan penyelesaian perbatasan maritim. Diplomasi maritim Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menjaga keutuhan wilayah. Dengan melakukan diplomasi maritim ini diharapkan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia memiliki perjanjian dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Kebijakan Indonesia yang mengukuhkan diri sebagai poros ma- 5 Leo Suryadinata and Mustafa Izzuddin. 2017. The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute. 3
ritim dunia ini tidak serta merta menyelesaikan potensi pertikaian di ZEE Indonesia di Natuna dengan negara tetangga khususnya China. Posisi China yang semakin kuat secara politik dan militer menyebabkan baik sengaja atau tidak sengaja percobaan untuk melakukan pelanggaran wila- yah kedaulatan Indonesia, yang kemudian tercetus dalam berbagai la- poran adanya nelayan China yang beroperasi di ZEE Indonesia di Natuna. Di satu sisi China semakin assertif dalam mengklaim wilayahnya di Laut China Selatan mengikuti doktrin nine-dash line, yang mencakup sebagian wilayah maritim sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Anggota ASEAN ini sudah lama bersengketa dengan China di kawasan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Namun China menunjukkan tidak ada tanda tanda mau menyelesaikan secara legal karena adanya perbedaan basis penyelesaian. China menggunakan Sembilan garis putus-putus sebagai dasar klaimnya sementara negara lain menggunakan UNCLOS untuk mengatur perbatasan maritim6. Diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna ini tidak mengalami perkembangan karena Indonesia selama ini mengklaim tidak melihat adanya masalah di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, China semakin tampak menggunakan sembilan garis putus-putus sebagai bagian dari landasan kebijakan barunya termasuk untuk kawasan perairan di sekitar Natuna. Sejumlah aktivitas nelayan China dilaporkan beroperasi di kawasan ZEE bahkan di dalam wilayah peraturan Natuna. Tidak hanya nelayan bahkan telah dilaporkan kapal patroli laut China juga sudah memasuki wilayah hak berdaulat Indonesia di Natuna. Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebutkan setidaknya 63 kapal ikan berbendera China dan dua kapal penjaga pantai China (coast guard) memasuki wilayah perairan ZEE Indonesia pada 19 Desember - 30 Desember 2019.7 Meski semakin besar persoalan perbatasan di Natuna dengan China, respons Indonesia masih menyandarkan kepada klaim legal 6 Ibid. 7 Indonesia Boosts Patrols Near Natuna Islands, as Row with China Escalates. Diakses 1 April 2020. 4
United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Pemerintah Indonesia pun secara tegas menolak klaim Cina atas perairan Natuna Utara yang mengacu pada nine-dash line atau sembilan garis imajiner itu. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan kasus perbatasan di Natuna sekaligus peneguhan kedaulatan belum menguatkan petunjuk bahwa isu ini sudah selesai. Diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia melalui penegakan poros maritim dunia dan berbagai forum internasional masih menunggu hasil yang diinginkan Indonesia. Kajian mengenai kebijakan Indonesia terhadap isu perbatasan maritim di Kepulauan Natuna sudah banyak dilakukan. Obsatar Sinaga & Verdinand Robertua (2018) dalam menjelaskan kebijakan Indonesia terhadap Laut China Selatan menggunakan konsep humble-power.8 Indonesia memanfaatkan kemenangan Filipina di Permanent Court of Arbitration Juli 2016 yang menggunakan regulasi dari UNCLOS sebagai sandaran menyelesaikan isu perbatasan maritim. Dengan memanfaatkan putusan di Mahkamah Arbitrasi Internasional itu Indonesia memiliki peluang dalam mengadopsi kebijakan terhadap perairan maritim yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Leo Suryadinata (2016) menyebutkan bahwa sikap Indonesia ter- kait dengan klaim China terhadap kawasan di Laut China Selatan ter ma- suk perairan di Kepulauan Natuna sudah tegas.9 Indonesia tidak meng akui ke bijakan China memberlakukan nine-dash-line atau sembilan ga ris ter pu- tus-putus di Laut China Selatan. Oleh karena itulah Indonesia me nya ta kan tidak ada pertikaian perbatasan kedua negara di Kepulauan Natuna. Iis Gindarsah (2017) dalam salah satu kajiannya menyatakan bahwa kawasan Laut China Selatan dipandang penting oleh Indonesia sehingga pertikaian di dalamnya akan berimbas langsung ke Indonesia 8 Obsatar Sinaga & Verdinand Robertua. 2018. "Indonesia in the South China Sea Dispute: Hum- ble-Hard Power". Global & Strategis, Th. 11, No. 2. 9 Leo Suryadinata and Mustafa Izzuddin. 2017. "The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations". Trend in Southeast Asia. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute. 5
yang berbatasan di Kepulauan Natuna.10 Kebijakan Indonesia terhadap pertikaian di Laut China Selatan yang belum menyentuh Kepulauan Natuna pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disinggung dalam kajian Derry Aplianta (2015)11. Indonesia mengambil posisi netral dalam pertikaian di Laut China Selatan. Diplomasi maritim yang secara luas dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia telah dilakukan oleh Najamuddin Khairur Rijal (2018)12. Belum banyak yang mengkaji diplomasi maritim Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna. Fo- kus penelitian sebelumnya berkisar kepada perbedaan cara pandang ke dua negara dan juga sikap Indonesia yang mengambil posisi masalah Na tuna sudah selesai. Kajian ini akan mengangkat bagaimana diplomasi maritim yang dilakukan Indonesian dalam menghadapi isu di perbatasan maritim Natuna Utara khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 10 Iis Gindarsah. 2018. "Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea". Dalam Maintaining Maritime Order in the Asia Pacific. Tokyo: The National Institute for Defence Studies. 11 Derry Aplianta. 2015. "Indonesia's Response in the South China Sea Disputes: A comparative analysis of the Soeharto and the post-Soeharto era". Journal of ASEAN Studies, Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 1-21 12 Najamuddin Khairur Rijal. 2018."Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia". Global & Strategis, Th. 13, No. 1. 6
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DIPLOMASI MARITIM SEJUMLAH konsep digunakan dalam penelitian ini yakni diplomasi ma- ritim, keamanan maritim dan kepentingan nasional. Menurut Christian Le Mière (2014), diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional dan karena itu diplomasi maritim adalah manajemen hubungan inter nasional melalui domain maritim.13 Diplomasi maritim merupakan peng gunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional dan bukan hanya untuk menangani ketegangan di bidang maritim yang biasanya dilakukan dengan menggunakan hukum laut internasional. 2.1 Diplomasi Maritim Christian Le Mière secara berurutan membagi diplomasi maritim dalam tiga kategori yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koer sif. Dalam diplomasi maritim kooperatif semua pihak bekerja secara sukarela seperti Angkatan Laut memberikan bantuan kemanusiaan ke- pada sebuah negara yang terkena bencana. Dengan demikian kapal pe- rang tidak hanya dipakai untuk menghadapi pertempuran tetapi juga ke- giatan lain seperti pemberian bantuan saat bencana atau bantuan kepada para pengungsi yang kelaparan. Aktivitas lain dari diplomasi maritim 13 Christian Le Mière. 2014. Maritime Diplomacy in the 21st Ventury: Drivers and Challenger. London: Routledge. p. 7 7
menyangkut pertukaran personil, program pendidikan, dan pertemuan kolaboratif yang bertujuan membangun saling percaya. Christian Le Mière menggambarkan diplomasi maritim kooperatif seperti gambar di bawah ini dimana bentuk diplomasi bisa bermacam- macam mulai dari Humanitarian Assistance (HA) atau Disaster Response (DR) sampai dengan operasi gabungan keamanan maritim. Dengan bantuan kemanusiaan dan bantuan terhadap bencana, maka aktivitas itu disebut sebagai diplomasi maritim kooperatif yang hasilnya antara lain membangun pengaruh atau soft power dan saling percaya. Kunjungan persahabatan (goodwill visit) kapal perang sebuah negara juga akan memberikan dampak yang berpengaruh dan membangun saling percaya di antara mereka yang terlibat. Bentuk lain diplomasi maritim kooperatif adalah latihan gabungan (joint exercise) dan operasi maritim gabungan (joint maritime security operations) yang oleh Christian Le Mière disebut akan bisa membangun rasa saling percaya dan terbentuknya sebuah koalisi. Gambar 2: Diplomasi Maritim Kooperatif Sumber: Christian Le Mière (2014) Diplomasi maritim persuasif bertujuan menguatkan pengakuan pi- hak lain terhadap kekuatan nasional suatu negara yang antara lain dengan menunjukkan kekuatan angatan lautnya (demonstrasi kekuatan militer). Sedangkan diplomasi maritim koersif dilakukan dengan penggunaan 8
instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Selain itu, diplomasi maritim persuasif juga ber- tujuan untuk meningkatkan prestise internasional. Diplomasi koersif yang dikenal dengan gunboat policy dilakukan antara lain dengan penggunaan kekuatan maritim seperti kapal perang untuk mengancam dan blokade maritim. Tujuan dari diplomasi koersif antara lain membangun kekuatan militer, akses maritim global, mencapai tujuan militer, menakut-nakuti target dan memenangkan pertikaian. Gambar 3: Kerangka Konseptual Diplomasi Maritim Bentuk Diplomasi Tujuan: sebagai soft Kooperatif: power, membangun Bantuan saling percaya koalisi Diplomasi Maritim Kooperatif Kemanusiaan, Kunjungan Persahabatan, Tujuan: mendapatkan Bentuk Diplomasi pengakuan sebagai Maritim Persuasif: Diplomasi Maritim Diplomasi Maritim Persuasif Unjuk kehadiran kekuatan maritim yang efektif, kekuatan militer, meningkatkan demonstrasi prestise kekuatan maritim, Diplomasi Maritim Koersif Bentuk Diplomasi Maritim Koersif: Tujuan: bangun (gunboat policy) Penggunaan kekuatan militer, akses kekautan maritim seperti kapal perang untuk maritim global, capai tujuan militer, menakut- nakuti target, memenangkan pertikaian Sumber: Diolah dari Christian Le Mière (2014) Dalam pengertian lebih luas mengenai diplomasi koersif, Perez Aida menjelaskan unsur-unsur dan tipe dari diplomasi koersif. Terdapat em- pat elemen dalam diplomasi koersif ini, yakni tuntutan, cara yang digu- nakan untuk menciptakan situasi yang mendesak atau penting, ancaman hu kuman jika tidak dipenuhi, dan kemungkinan penggunaan insentif. Se dangkan tipe dari diplomasi koersif ini, jelas Perez Aida, mulai dari ulti- matum, ultimatum secara implisit, pendekatan "try & see", penekanan se- car a bertahap dan pendekatan "carrot and stick". Diplomasi maritim ini 9
kental dengan pengertian pengerahan arsenal militer mulai dari kapal pe- rang sampai dengan persenjataan di bidang maritim untuk melakukan an- cam an, penekanan, menggetarkan lawan sehingga baik langsung atau pun ti dak langsung tujuan dari diplomasi maritim ini dapat dicapai tanpa ter ja- di nya kontak fisik atau adu senjata. Jadi aspek diplomasi yang me mak sa ini memberikan tekanan kepada pihak lain agar tunduk kepada keingin an nya. Tabel 1: Elemen dan Tipe Koersif Elemen Teoritis Tipe Diplomasi Koersif Empat Varibale Dasar Tuntutan - Cara yang digunakan dalam menciptakan situasi yang mendesak Ultimatum - "Tacit Ultimatum" - Pendekatan "Try & See" Ancaman hukuman jika tidak ditaati Menekan secara bertahap Kemungkinan penggunaan insentif Pendekatan "carrot and stick" Sumber: Perez Aida (2015)14 Diplomasi maritim dalam dimensi kedaulatan (sovereignty) ber tu- juan untuk menjaga kedaulatan politik dan keutuhan wilayah Indonesia. Dengan pengertian operasional ini maka pelaksanaannya diarahkan untuk penguatan hukum dan perjanjian maritim, percepatan penyelesaian perundingan perbatasan, penguatan pertahanan dan ketahanan maritim, serta peningkatan pembangunan wilayah maritim.15 Diplomasi maritim dalam dimensi keamanan (security) bertujuan mendukung terciptanya stabilitas keamanan di perairan Indonesia. Se- bagai negara kepulauan terbesar di dunia, perairan Indonesia rentan ter- hadap berbagai sumber ancaman, seperti illegal fishing, pembajakan, pen- cemaran laut, terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Berbagai ancaman 14 Aida M. Perez 2015. "Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick" ". Open Access Dissertations. 1557. University of Miami. 15 Kemlu RI. 2016. Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian luar Negeri Republik Indonesia. p. 10
tersebut tentunya berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, bahkan keamanan kawasan Diplomasi maritim juga memiliki dimensi kesejahteraan, yang diwujudkan dalam apa yang disebut diplomasi ekonomi kelautan. Di- plo masi ekonomi kelautan adalah aktualisasi peran aktor negara me- la lui kebijakan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung Visi Poros Maritim melalui pembangunan kelautan yang memberi manfaat lang- sung bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan kelautan di sini antara lain pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim seperti dengan di- wujudkannya tol laut, deep sea port, untuk mendukung distribusi logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Diharapkan proyek-proyek tersebut dapat menumbuhkan kerja sama investasi dengan negara lain sehingga dapat menggerakkan perekonomian rakyat secara langsung. Gambar 4: Dimensi Diplomasi Maritim Sumber: Diolah dari Kemenlu Selanjutnya, Christian Le Mière menjelaskan dalam sebuah gambar bagaimana fungsi dari kekuatan maritim di dunia saat ini. Setidaknya ada empat domain kekuatan maritim yakni diplomasi maritim, keamanan maritim, search and rescue, dan alat untuk perang. Dalam empat domain 11
yang disebut sebagai empat sudut berlian itu, Le Mière memetakan sejumlah aktivitas atau program atau aksi yang terjadi. Dalam pola segi empat berbentuk berlian itu digambarkan berbagai fenomena yang biasanya terjadi antara diplomasi maritim dan perang ma- ritim antara lain deterens strategis, deterens konvensional, koersif Ang katan Laut dan proyeksi Angkatan Laut. Berbagai fenomena yang mun cul antara diplomasi dan terjadinya perang menunjukkan proses per kem bangan yang terjadi ketika diplomasi tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Gambar 5 : Fungsi Kekuatan Maritim Sumber: Christian Le Mière (2014) Berbeda dengan konsep yang diajukan oleh Christian Le Mière, In- do nesia telah merumuskan kebijakan maritim dalam peraturan Presiden ta hun 2017. Di dalamnya telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan di plo- masi maritim yang disebutkan sebagai "pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna me menuhi ke pen- 12
ting an nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional." Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa "Diplomasi maritim Indonesia tidak dapat hanya diartikan secara sempit dalam bentuk pe- rundingan internasional di bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi Angkatan Laut. Diplomasi maritim Indonesia adalah pe lak- sanaan politik luar negeri yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global tetapi juga yang meng gunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi ke pentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum na- sional dan hukum internasional." Program-program utama dalam melak- sa nakan strategi kebijakan diplomasi maritim, sebagai berikut:16 a. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral; b. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan; c. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan; d. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga; e. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional; f. Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan g. Pembakuan nama pulau. Dari pengertian diplomasi maritim yang dikemukakan oleh Chris- tian Le Mière kebijakannya dapat berlangsung dalam salah satu dari tiga jenis yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif. Namun demikian sebuah negara bisa juga melaksanakan diplomasi maritim sekaligus dua atau bahkan tiga jenis diplomasi yang lain secara simultan. Sedangkan dari diplomasi maritim yang diatur dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017, diplomasinya dirinci dalam berbagai bentuk 16 Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Kebijakan Kelautan Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. 13
kegiatan mulai dari kepemimpinan di bidang maritim sampai dengan pembakuan nama pulau, termasuk di dalamnya penamaan perairan seperti yang terjadi di Natuna. Peraturan Presiden ini tidak hanya secara konseptual merumuskan makna dari diplomasi maritim tetapi juga men- ja di kebijakan pemerintah Indonesia komprehensif. 2.2. Keamanan Maritim Keamanan maritim mengacu kepada perlindungan terhadap wilayah maritim suatu negara beserta infrastruktur, ekonomi, lingkungan maupun masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan yang terjadi di laut.17 Pengertian lainnya, maritime security adalah "the combination of preventive and responsive measures to protect the maritime domain against threats and intentional unlawful acts" (kombinasi langkah preventif dan responsif untuk melindungi domain maritim dari ancaman dan potensi tindakan pelanggaran hukum).18 Rumusan lain mengenai keamanan maritim disam- paikan oleh Lutz Feldt dkk.19 Dalam gambar berikut ini tampak bahwa Gambar 6: Keamanan Maritim Sumber: Feldt (2013) 17 Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Emil Mahyudin. 2017. Pengantar Studi Keamanan. Malang: Intrans Publishing. p.65. 18 Lutz Feldt, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. 2013. Maritim Security - Perspectives for a Comprehen- sive Approach. Berlin: Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW. 19 Barry Buzan. 1991. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post- Cold War Era. Harrow: Longman.p.20 14
Jika keamanan maritim itu diartikan sebagai perlindungan unsur- unsur tersebut maka terdapat pengertian tentang sesuatu yang meng- ancam kepada keamanan tersebut. Ancaman terhadap keamanan mari- tim ini dijelaskan dalam Oceans and Law of the Sea tahun 2008 :20 1.) Piracy and armed robbery, merupakan bentuk kejahatan yang biasa terjadi di laut yang dapat membahayakan awak kapal sekaligus ke- amanan jalur navigasi maupun komersial. Terrorist acts, merupakan salah satu ancaman bagi keamanan ma- ritim karena tidak hanya berdampak pada penyerangan fisik namun juga berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi. Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction, meru pa- kan ancaman terbesar bagi keamanan maritim jika dilakukan untuk tujuan terorisme. Illicit trafficking in narcotic drug and psychotropic substance, meru- pa kan ancaman keamanan maritim yang paling sering ditemui se- jak dulu. Perdagangan obat-obatan terlarang ini biasa dilakukan selama ataupun setelah pelayaran. Smuggling and trafficking of persons, baik penyelundupan mau- pun perdagangan manusia melalui jalur laut keduanya sama-sama meng ancam keselamatan sekaligus menyalahi hak asasi manusia. Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, merupakan an caman bagi keamanan maritim yang berskala pada keamanan pangan, ekonomi, sosial, politik maupun lingkungan. Intentional and unlawful damage to the marine environment, me- ru pakan aktivitas yang merusak ekosistem laut sehingga da pat mengancam keamanan maritim suatu negara karena dapat ber pe- ngaruh pada ekonomi negara pantai. 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) Dari uraian mengenai ancaman keamanan tersebut dapat dipahami bahwa ancaman keamanan maritim tidak semata-mata dalam bentuk militer tetapi juga non-militer. Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) diatur penegakan hukum agar terhindar dari 20 Ibid. 15
ancaman di laut territorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Marry Ann Palma mendefinisikan keamanan maritim dengan kon disi terbebasnya suatu negara dari berbagai ancaman terhadap ke- pen tingan nasionalnya di laut. Ancaman tersebut baik berupa ancaman militer, maupun non-militer seperti tindakan kekerasan untuk memaksa, mendorong sebuah kepentingan dan tujuan politik, menantang ke dau- latan sebuah negara, mengabaikan hukum, baik nasional dan inter na sio- nal, pemanfaatan secara ilegal sumberdaya laut, transportasi ilegal ter- hadap barang dan orang melalui laut. 21 Menurut Marry Ann Palma, permasalahan keamanan maritim dapat dibagi dalam dua kategori, yakni, pertama, keamanan maritim se bagai keamanan nasional, yang mempunyai tujuan melindungi inte- gritas wilayah dari sumber ancaman internal (konflik komunal dan se pa- ratisme). Kedua, keamanan maritim sebagai kepentingan keamanan yang berdampak regional. Setiap negara pasti memiliki kebijakan terhadap adanya ancaman eksternal (transnational crime), yang mana kebijakan atau jurisdiksi nasional tersebut berimplikasi pada dinamika regional di suatu kawasan 2.3. Kepentingan Nasional Kebijakan luar negeri seperti dijelaskan oleh K.J Holsti (1992)22 dan James Rosenau (1976)23 merupakan tindakan sebuah negara terhadap ne- gara lain atau lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan luar negeri memiliki tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam konsep kepentingan nasional. Dengan kata lain terdapat hubungan yang dekat antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri ditentukan oleh kepentingan nasional yang akan dicapainya se- dangkan kepentingan nasional ditentukan oleh sejumlah faktor baik sifat- nya domestik maupun internasional. Dalam konsepsi Holsti setidaknya terdapat empat tujuan dari poli- 21 Mary Ann E Palma. 2009.Legal and Political Responses to Maritim Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore. Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Papier No. 31. 22 K.J. Holsti.1992. International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice Hall. p. 9. 23 James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd. 1976. World Politics: An Introduction. New York: The Free Press. 16
tik luar negeri dalam kerangka membela kepentingan nasionalnya yakni ke amanan, otonomi, kesejahteraan dalam arti luas, status dan gengsi.24 Tu juan dari politik luar negeri dengan demikian adalah untuk membela kepentingan nasional masing-masing negara. Rumusan kepentingan nasional itu sendiri beraneka ragam dan bahkan sebagian pihak meragu- kan istilah tersebut karena sifatnya yang ambigu.25 Mengutip Callahan, Morin menjelaskan kerangka yang diajukan untuk memahami istilah kepentingan nasional negara-negara demokratis. Kerangkanya itu membedakan antara "needs" (kebutuhan) dan "wants" (keinginan) pemerintah. Kebutuhan terkait dengan "kebutuhan" adalah kepentingan vital untuk menjamin perlindungan dan survival di dunia in ternasional seperti perlindungan terhadap warga, territorial, akses ter- hadap sumber energi, kesehatan ekonomi dan keamanan sekutunya. Se- dangkan kepentingan nasional yang terkait dengan "keinginan" adalah me rujuk kepada keinginan negara yang tidak terkait langsung dengan ke amanan seperti memajukan hak asasi manusia dan demokrasi di luar negeri. Menurut Rosenau perlu dibedakan konsep kepentingan nasional sebagai alat analisis dan sebagai tindakan politik. As an analytic tool, it is employed to describe, explain, or evaluate the sources or the adequacy of a nation's foreign policy. As an instrument of political action, it serves as a means of justifying, denouncing or proposing policies. Both usages, in other words, refer to what is best for a national society. They also share a tendency to confine the intended meaning to what is best for a national society. Beyond these general considerations, however, the two uses of the concept have little in common. (Sebagai alat analitik, kepentingan nasional digunakan untuk menggambarkan, men- jelas kan, atau mengevaluasi sumber atau kecukupan kebi jakan luar negeri suatu negara. Sebagai instrumen aksi po litik, ke- pen tingan nasional berfungsi sebagai sarana untuk mem be nar- 24 K.J. Holsti. Ibid. 25 Jean-Frederic Morin and Jonathan Paquin. 2018. Foreign Policy Analysis: A Toolbox. New York: Palgrave Macmillan. p.23. 17
kan, mencela, atau mengusulkan kebijakan. Dengan kata lain, kedua penggunaan itu merujuk pada apa yang terbaik un tuk masyarakat nasional. Kedua konsep tersebut juga sama-sa ma cenderung membatasi makna yang dimaksudkan dengan apa yang terbaik bagi masyarakat nasional. Namun, di luar per tim- bangan umum ini, kedua penggunaan konsep tersebut memiliki sedikit kesamaan.) Berdasarkan pengertian itu, maka konsep kepentingan nasional merupakan alat analisis untuk menerangkan, menjelaskan dan meng- evaluasi sumber-sumber atau alasan politik luar negeri suatu negara. Dengan konsep kepentingan nasional ini maka perilaku politik luar negeri dapat dengan lebih objektif dianalisis. Formulasi kepentingan nasional yang menjadi sorotan sejak awal adalah yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau. Rosenau menye- butkan bahwa Morgenthau sebagai pakar realis merupakan penemu istilah kepentingan nasional yang mengartikan sebagai "interest is the perennial standard by which political action must be judged and directed" (kepentingan adalah standar abadi dimana tindakan politik di tentukan dan diarahkan). Maka tujuan politik luar negeri harus didefinisikan sesuai dengan kepentingan nasional. Pertanyaannya apakah kepentingan sebuah bang sa (nation) itu? Morgenthau menjelaskan, "sejenis kepentingan yang ditentukan tindakan politik dalam periode sejarah tertentu tergan- tung kepada konteks politik dan budaya di mana politik luar negeri itu diformulasikan"26 Kemudian Morgenthau menyebutkan bahwa kon- teks faktor-faktor itu diartikan sebagai kepentingan dalam arti "po wer" (kekuasaan). Bagi Morghentahu power adalah kekuatan untuk menen- tukan negara lain. Nuechterlein (1976) mengartikan kepentingan nasional sebagai the perceived needs and desires of one sovereign state in relation to other sovereign states comprising the external environment (kebutuhan dan 26 James N. Rosenau. 1971. The Scientific Study of Foreign Policy. New York: The Free Press. H.241 18
keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat terhadap negara berdaulat lainnya terkait dengan lingkungan eksternal).27 Dari pengertian ini maka tampak adanya pengertian mengenai persepsi kebutuhan negara mengenai apa kepentingan nasional itu sebagai hasil dari proses politik di dalam negeri. Selain itu pengertian ini berkaitan dengan negara berdaulat, bukan dengan organisasi internasional. Dari pengertian ini juga tampak adanya apa yang disebut sebagai perbedaan antara lingkungan domestik dan internasional. Akhirnya, dari pengertian ini maka kepentingan na- sional berbicara mengenai kepentingan bangsa, bukan kelompok, biro- kra si atau organisasi politik. Selanjutnya Nuechterlein (1976) membagi kepentingan nasional itu menjadi tiga yang mendasar yakni:28 1. Kepentingan Pertahanan: perlindungan negara dan warganya dari ancaman kekerasan fisik dari negara lain dan atau pihak eksternal yang mengancam pemerintahan. Kepentingan Ekonomi: peningkatan kekuatan ekonomi negara dalam berhubungan dengan negara lain. Kepentingan Tata Dunia: perlindungan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara merasa aman dan di mana warga atau perdagangannya berjalan damai di luar perbatasannya. Kepentingan Ideologi: perlindungan dan peningkatan nilai-ni- lai yang dianut dan diyakini negara bangsa bernilai baik secara unversal. 2. 3. 4. Dari pengertian mengenai kepentingan nasional tersebut perlin- dung an territorial dan manusia menjadi hal yang sangat mendasar bagi sebuah negara. Kepentingan mempertahankan keutuhan sebuah negara termasuk warga di dalam dan luar negeri menjadi perhatian banyak negara modern saat ini. Sedangkan kepentingan ideologi dapat dikesampingkan terlebih dahulu ketika muncul prioritas menghadapi ancaman wilayah. Dalam kajian modern, pertanyaan yang muncul dengan konsep 27 Donald. E. Nuechterlein. 1976. "National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making". British Journal of International Studies. 246-266. 28 Ibid. 19
kepentingan nasional adalah apakah perspektif ideologi menentukan pe ngertian kepentingan nasional?29 Ideologi, baik yang formal seperti Marx is me-Leninisme atau ideologi Liberal Kapitalisme, ikut menentukan kepentingan nasional sebuah bangsa seperti dijelaskan Nuechterlein tentang kepentingan nasional yang bersifat ideologis. Kriteria untuk mencapai kepentingan nasional di luar negeri juga ditentukan sifatnya yang ojektif seperti terkait dengan perlindungan territorial. Dengan meng- hubungkan kepentingan nasional kepada politik luar negeri tampak ba h- wa perilaku negara juga ditentukan oleh aliran ideologinya yang ikut me- ner jemahkan sasaran capaian kepentingan nasional. Meskipun hu bungan kepentingan nasional yang ditentukan oleh ideologi ini bersifat abstrak namun dalam fenomena internasional terdapat sejumlah kepentingan nasional yang memperjuangkan kepentingan yang sifatnya ideologis. Masih menurut Nuechterlein, untuk analisis yang lebih baik dalam menentukan intensitas dari kepentingan nasional, perlu adanya kategori pengertian sebagai berikut: 1. Isu-isu Survival: ketika eksistensi sebuah negara terancam seperti ka rena serangan militer atas wilayahnya atau ancaman serangan dari musuh karena tuntutannya ditolak. Dalam pengertian ini mung kin tidak ada isu ekonomi, tantanan dunia atau ideologis na- mun hanya kepentingan pertahanan semata. Isu-isu Vital: ketika ancaman serius sangat mungkin terjadi kepada sebuah negara kecuali kebijakan yang kuat termasuk pengerahan pa sukan konvensional untuk mencegah serangan negara lain atau menggetarkan musuh. Isu-isu vital dalam jangka panjang akan menjadi ancaman serius terhadap keadaan politik dan ekonomi sebagai isu-isu survival. Isu-isu Besar: dimana keadaan politik, ekonomi dan ideologis ne- gar a terancam karena pengaruh peristiwa dan trend di lingkungan in ter nasional dan memerlukan tindakan koreksi dalam mencegah mereka menjadi ancaman serius terhadap isu-isu vital. 2. 3. 29 Theodore A. Couloumbis, James H. Wolfe. 1990. Introduction to International Relations: Power and Justice. Englewood Cliffs: Prentice Hall. p. 99. 20
Dalam menjelaskan konsep kepentingan nasional ini, Couloumbis (1990) membagi dalam dua aliran berfikir yakni objektif dan rasional serta school of thought lainnya, yang disebut sebagai perebutan kepentingan ber bagai kekuatan politik.30 Menurut aliran pemikiran yang objektif, ide n- tifikasi kepentingan nasional merupakan ilmu. Sedangkan menurut aliran berfikir kedua, kepentingan nasional merupakan sebuah seni. Couloumbis mencatat aliran pertama dianut oleh Plato yang elitis, yang menyerahkan penilaian kepentingan polis itu kepada raja yang dipandu filosof. Dasar asumsinya antara lain keputusan yang bijaksana dan menyeluruh, para pengambil kebijakan tidak korupsi dan dapat di- laksanakan. Sedangkan tokoh pemikiran kedua yakni Aristoteles yang menekankan aspek demokratis. Bagi Aristoteles, kebajikan publik, ter- masuk kepentingan nasional, dapat dimaknai melalui proses demokratis yang terbuka dan melibatkan perdebatan. Dalam kajian modern, pertanyaan yang muncul dengan konsep kepentingan nasional adalah apakah perspektif ideologi menentukan pengertian kepentingan nasional? Ideologi yang formal seperti Marxisme- Leninisme maupun idelogi Liberal Kapitalisme ikut menentukan kepen- tingan nasional sebuah bangsa. Burchill menyatakan studi konsep kepentingan nasional seperti dijelaskan Frankel (1970) membagi mereka yang menggunakan kepen- tingan nasional untuk menjelaskan dan menganalisis politik luar negeri sebuah negara dan mereka yang menggunakan konsep ini sebagai pembe- naran atau rasionalisasi perilaku negara dalam hubungan internasional.31 Oleh sebab itu muncul pemahaman yang objektif yang meyakini adanya kriteria objektif terhadap politik luar negeri yang dapat dievaluasi dan diperbandingkan. Selain itu, ada pemahaman yang sifatnya subjektif yang menekankan perubahan prioritas dan preferensi pengambil kebijakan serta publik dan penjelasan tindakannya. 32 Menurut Frankel seperti dijelaskan Burchill, kepentingan nasional 30 ibid. p.97. 31 Burchill. Scott. 2005.The National Interest in International Relations Theory. New York: Palgrave Macmillan.p.3 32 Joseph Frankel. National Interest. 1970. London: Palgrave Macmillan. p 15-17. 21
objektif berkaitan dengan tujuan utama politik luar negeri sebuah negara, yang ditemukan para pengambil kebijakan melalui sebuah sistem penye- lidikan. Inilah yang disebut kepentingan permanen, terdiri dari faktor- fak tor seperti geografi, sejarah, negara tetangga, sumber daya alam, jum lah penduduk dan etnik. Sedangkan kepentingan nasional subjektif ter gantung kepada preferensi pemerintah tertentu atau kebijakan elit ter- masuk ideologi, agama dan identitas kelas. Kepentingan itu didasarkan kepada penafsiran dan perubahan pemerintah. Meskipun formulasi kepentingan nasional ini sudah jelas dan banyak versinya namun konsep kepentingan nasional tetap memiliki kele- mahan. Rosenau (1971) dan Morin (2018) misalnya menyebutkan istilah kepentingan nasional ini pada dasarnya ambigu dan sulit menentukan manakah kepentingan yang utama. Kelemahan lainnya adalah sulitnya menjelaskan kriteria yang menentukan adanya kepentingan itu dan melacak kehadirannya dalam kebijakan utama. Lalu jika sudah dite mu- kan kepentingan nasional, masih belum tentu ada prosedur untuk m e- nentukan kepentingan yang kumulatif. 33 Namun demikian meskipun istilah ini ambigu namun terdapat kese pakatan bahwa kepentingan nasional ini merupakan justifikasi utama dalam tindakan sebuah negara. Penggunaan konsep kepentingan nasional untuk menilai tindakan sebuah negara di luar negeri itu kemudian perlu dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang sifatnya tetap dan kontekstual. Karena kepentingan nasional bisa berubah, maka kebijakan luar negeri dapat berubah juga karena adanya faktor domestik dan internasional. 33 Jean-Frederic Morin and Jonathan Paquin. 2018. Foreign Policy Analysis: A Toolbox. New York: Palgrave Macmillan. 22
BAB III NATUNA DAN ISU PERBATASAN DALAM bab ini akan dijelaskan mengenai kondisi Natuna yang masuk dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Natuna. Kemudian dibahas potensi di dalamnya termasuk sumber daya alam. Bagian akhir dari bab ini mengulas isu-isu yang berkaitan dengan perbatasan Natuna dengan negara-negara lain serta dinamika di dalamnya. 3.1. Geografi dan Potensi Natuna Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepu- lauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kam boja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jam bi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian ti mur de- ngan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat.34 Dengan demikian se be nar- nya Natuna tidak berbatasan secara maritim dengan China, tetapi klaim China di Laut China Selatan itu menjadikan kedua negara memiliki per- batasan dengan ZEE Indonesia. Natuna disebutkan berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal sebagai 34 Profil Kabupaten Natuna. Diakses 10 Maret 2020. 23
penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. 35 Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan dilantiknya Bupati Natuna Andi Rivai Siregar oleh Menteri Dalam Negeri ad interm Jenderal TNI Faisal Tanjung di Jakarta. Gambar 7 : Peta Baru Perbatasan Laut Natuna Utara Sumber: Dari peta yang dirilis Indonesia setelah bagian ZEE Indonesia di- na makan Laut Natuna Utara bukan Laut China Selatan, maka jelas ke- daulatan di kawasan itu berada di Indonesia. Gambaran Pulau Natuna lebih detil lagi seperti dirilis oleh pemerintah Kabuaten adalah sebagai berikut. Perubahan nama kawasan perairan ZEE di utara Kepulauan Na- tuna menjadi perairan Natuna Utara memiliki beberapa arti baik sim- bolis maupun arti nyata. Arti simbolis merujuk penegasan Indonesia 35 Ibid 24
ter hadap kepemilikan Laut Natuna Utara dengan identitas Indonesia yang membedakannya dengan Laut China Selatan yang sering disebut di dunia internasional. Dengan pengertian simbolis ini Indonesia ingin mengabarkan kepada dunia dan khususnya ke China bahwa kawasan ter sebut berada dalam ZEE Indonesia, bukan kawasan bebas apalagi ka- wasan nelayan tradisional China. Arti nyata penamaan itu terlihat pada nama Laut Natuna Utara di dalam peta Indonesia dan diharapkan dunia me mahami dan mengikuti penamaan tersebut. Gambar 8 : Kepulauan Natuna Sumber: natunakab.go.id36 Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari enam Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu 36 Diakses 1 April 2020. 25
Tebang Ladan. Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Na tuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga ta hun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan Kecamatan Pal Matak, Subi, Bunguran Utara dan Pulau Laut, dan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53. Tahun 2007 Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan, 6 Ke camatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Ti mur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75. Penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2010 berjumlah 69.003 jiwa, yang terdiri dari 35.741 jiwa penduduk laki-laki dan 33.262 jiwa penduduk perempuan Kepulauan Natuna, seperti dijelaskan dalam situs resmi Kabupaten Natuna, memiliki kekayaan sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari satu juta ton per tahun yang baru dimanfaatkan 36%, yang sekitar 4,3% oleh Kabupaten Natuna. Pertanian dan perkebunan mencakup seperti ubi-ubian, kelapa, karet, sawit dan cengkeh. Objek wisata: bahari (pantai, pulau selam), gunung, air terjun, gua dan budidaya. Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEE) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.37 Dari penjelasan itu tampak bahwa Kepulauan Natuna dan seki tar- nya kaya akan sumber daya hayati laut dan sumber daya alam yang ma- sih belum tergali di dalam laut seperti migas. Dengan lokasi strategis ini Kepulauan Natuna masih memerlukan perhatian terutama dalam pe- ngem bangan ekonomi agar para nelayannya mampu memanfaatkan ZEE yang membentang 200 mil laut dari garis pantai. 3.2. Isu-isu terkait Perbatasan Maritim Secara geografis, Kabupaten Natuna terletak pada posisi 1 dengan 70 19' Lintang Utara dan 105 mempunyai luas 264.198,37 Km 262.197,07 km2 dan si sa nya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 km. 37 Diakses 1 April 2020. 26
Kabupaten Natuna secara administrasi berbatasan dengan: Sebelah Utara: Vietnam dan Kamboja Sebelah Selatan: Kepulauan Sebelah Timur: Malaysia Sebelah Barat: Kabupaten Kepulauan Anambas. Posisi geografis tersebut membuat Natuna menjadi wilayah strategis terutama karena kekayaan dalam lautnya. Sumber daya perikanan laut Natuna yang men- capai lebih dari satu juta ton per tahun baru dimanfaatkan sekitar 36 persen. Perbatasan di Natuna ini sebagian sudah diselesaikan terutama dengan negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Tabel 2: Batas Landas Kontinen RI dengan Negara Tetangga Sumber: Muzwardi (2016)38 Isu yang muncul di perbatasan Natuna selain manajemen per ba- tasan adalah illegal fishing. Menurut Ady Muzwardi, keterbatasan ma na- jemen perbatasan di wilayah perairan Natuna menyebabkan illegal fishing semakin sering terjadi. Hal ini tidak lepas dari tidak adanya kerjasama dan kesepakatan dengan negara negara yang berbatasan dengan Indonesia. Lemahnya pengawasan terhadap illegal fishing di Laut China Selatan dikarenakan :39 38 Ady Muzwardi. 2016. Analisa Pengelolaan Manajemen Perbatasan (Studi Kasus: Illegal Fishing di Perairan Natuna). Dalam Prosiding Seminar Bersama Program StudiIlmu Hukum FISIP Umrah dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 39 Ibid. 27
1) Limitasi alami berupa Laut Cina Selatan dengan kondisi iklim yang menyulitkan kapal-kapal kecil seperti kapal patroli untuk berlayar. 2) Minimnya jumlah dan kualitas kapal patroli yang dimiliki Pos TNI AL, di mana sebagian besar merupakan kapal yang sudah tua (berupa kapal kayu) sehingga tidak layak untuk digunakan dalam tugas patroli batas wilayah laut Negara. 3) Minimnya pengetahuan pengelolaan perbatasan oleh tenaga te- naga pengaman perbatasan, sehingga tidak mendukung fungsi han kam di perbatasan. Tabel 3: Perbatasan Indonesia dengan Tetangga Sumber: Ady Muzwardi (2016) Menurut Ady Muzwardi secara umum tindakan Illegal Fishing yang terjadi di perairan Natuna, antara lain: a. Penangkapan ikan tanpa izin; b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan 28
d. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin. Tingginya angka tindakan Illegal Fishing di perairan Natuna di se- babkan keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lin tas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Ke- amanan (CIQS) yang belum maksimal. Dengan kata lain, pemanfaatan wilayah ZEE Indonesia masih belum menjadi perhatian sekaligus masih kurang adanya dukungan baik dari sisi pengawalan keamanan maupun dukungan pemodalan. 3.3. Isu di Kawasan ZEE Indonesia mengenal Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982. Oleh karena itu sepanjang 200 mil laut dari haris pantai merupakan kedaulatan ZEE kecuali diatur perbatasan maritim. Isu perbatasan maritim ini masih terus dibahas oleh beberapa negara tetangga Indonesia namun tidak ada perbatasan wilayah yang dibahas dengan China. Hal ini dikarenakan secara fisik wilayah daratan China jaraknya ribuan kilometer dari Kepulauan Natuna. Oleh karena itulah belum ada pengaturan perbatasan maritim dengan China antara Laut Natuna Utara dengan Laut China Selatan. Namun seperti tampak dalam gambar berikut, Indonesia telah mengatur perbatasan maritim dengan tetangga sekitarnya termasuk dengan Vietnam dekat Natuna. 29
Gambar 9: Perbatasan Laut dengan 10 Negara Sumber: Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah (2019)40 Sejak tahun 1969 Indonesia telah berhasil menyepakati batas maritim dengan negara tetangga. UNCLOS 1982 mengatur 3 (tiga) jenis batas maritim, yaitu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Adapun berbagai perjanjian yang telah berhasil disepakati adalah sebanyak 18 Perjanjian Batas Maritim, yaitu: 1. Indonesia - Malaysia: a. Landas Kontinen, 27 Oktober 1969, dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969. b. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970, dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1971. 2. Indonesia - Singapura a. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973, dengan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1973. b. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009, dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2010. c. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2017. 3. Indonesia - Australia 40 Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah. 2019." Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim". Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, h. 251 - 282. 30
a. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971, dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971. b. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 dengan Keppres Nomor 66 Tahun 1972. c. Garis - garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973, dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1973. d. Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997 4. (belum diratifikasi) Indonesia - Thailand a. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972. b. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975 dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1977. 5. Indonesia - India a. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974. b. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977 dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977. 6. Indonesia - India - Thailand a. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1978. 7. Indonesia -Vietnam a. Garis Batas Landas Kontinen di Utara Pulau Natuna, 26 Juni 2003 dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2007. 8. Indonesia - Filipina a. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014, masih dalam proses ratifikasi. 9. Indonesia - PNG a. Garis Batas Landas Kontinen, 13 Desember 1980 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1982. 31
Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif di bagian utara Natuna pada 1 Maret 1980. Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZEE suatu negara berhimpit dengan ZEE negara lain maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara terse- but. H. Abd Thalib, yang mengutip Bab III Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menyebutkan bahwa: (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mem- punyai dan melaksanakan: a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, penge- lolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan- kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin; b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan : 1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi- instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; 2) penelitian ilmiah mengenai kelautan; 3) perlindungan dan pelestarian lingkungan taut; c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kon- vensi Hukum Laut yang berlaku. (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban In- do nesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan me- nurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan pe nerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif diatur 32
oleh Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut:41 1. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan pe nerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kebel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini. Pasal 88 sampai pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini. 2. 3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus mem- per hatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini. Sementara hak dan kewajiban Indonesia di ZEE di perundangan Indonesia diatur dalam Hak berdaulat. Kewajiban yurisdiksi dan hak-hak lain di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dalam Bab III Pasal 4 UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan mempertimbangkan argumentasi hukum dan landasan perundangan maka isu di ZEE itu bukan merupakan kedaulatan territorial namun kedaulatan dalam mengelola kekayaan laut dan perairan di dalamnya. Mengenai ZEE sendiri, angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau sekitar 370,4 km. Sejak adanya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan. Jika lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi 41 H. Abd Thalib. 2016. Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum FISIP Umrah dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 33
eksklusif adalah 200-12 = 188 mil laut. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah (teritorial) dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sum- ber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Dan yang saat ini di- hadapi Indonesia berkaitan dengan nelayan dan coast guard China adalah pelanggaran hak berdaulat di ZEE Natuna. 3.4. Isu dengan China China menyerahkan peta yang menyertakan nine-dash line di Laut China Selatan yang diklaimnya kepada PBB tanggal 7 Mei 2009. China mengklaim wilayah kedaulatannya berada di dalam sembilan garis putus- putus yang diletakkan di peta Laut China Selatan. China mengklaim peta itu berdasarkan penafsiran historisnya sehingga tidak ada standar internasional seperti tanggal penerbitan, koordinat dan ciri peta modern lainnya. Terungkapnya klaim Cina tahun 2009 itu menimbulkan reaksi dari negara tetangganya termasuk Indonesia. 34
Gambar 10: Peta Nine-Dash Line China ke PBB Sumber: (2020)42 42 m_e.pdf. Diakses Maret 2020. 35
Pada tahun 2010, secara resmi Indonesia menyampaikan protes di forum PBB dan mempertanyakan dasar hukum yang mengklaim wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan nine-dash line. Indonesia menolak penggunaan nine-dash line sebagai dasar klaim perairan di Laut China Selatan bukan dengan UNCLOS 1982. Dengan hadirnya peta baru China itu maka dimulai babak baru isu Laut China Selatan sejak negara itu mengklaim Spartly dan Paracel. Kawasan ini diklaim oleh beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Itulah yang menjadi alasan bagi Indonesia sejak tahun 1990 untuk mengadakan workshop mengenai LCS yang merupakan pertemuan informal negara yang terlibat konflik LCS. Kebijakan Indonesia menjadi urgen setelah pada 17 Juni 2016 ada dugaan klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. Termasuk klaim tum- pang tindih di Kepulauan Natuna. Pernyataan China ini berbeda de ngan ke bi jakan Indonesia yang memandang ZEE merupakan wilayah In do nesia berdasarkan UNCLOS 1982. Disinilah persoalan muncul bagi Indonesia sendiri untuk melakukan diplomasi baik kepada China mau pun ke negara tetangga lainnya untuk memetakan lagi kedaulatan di Kepulauan Natuna. Isu perbatasan maritim dengan Laut China Selatan yang diklaim China dekat Kepulauan Natuna tidak pernah menjadi masalah sampai tahun 2016. Dalam upaya menegakkan doktrin Poros Maritim Dunia, pemerintahan Joko Widodo melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal di perairan Indonesia termasuk kapal-kapal nelayan China, sehingga timbul insiden di zona ekonomi eksklusif Kepulauan Natuna pada tahun 2016. Inilah peristiwa pertama yang menimbulkan ketegangan kedua negara karena secara terang-terangan kapal-kapal nelayan China disertai kapal patrol Cina beroperasi di ZEE Kepulauan Natuna. Kapal KKP berusaha menangkap kapal pencuri ikan asal China Kawy Fey 10078 dengan pemeriksaan kapal tersebut. Dilaporkan kapal coast guard China menabrak kapal tersebut KKP ditafsirkan sebagai protes China. Karena insiden itu terjadi di ZEE Indonesia maka kasus tabrakan itu menjadi perhatian dan dapat disebut pelanggaran perairan Indonesia. Akibat insiden itulah maka Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan nota diplomatik atas tindakan kapal coast guard China. 36
Namun kemudian Menkopolhukam Luhut Panjaitan melakukan langkah langsung menemui China untuk meredakan ketegangan. Insiden yang melibatkan kapal berbendera China kembali terjadi Juni 2016 saat kapal patroli Indonesia memberikan tembakan peringatan terhadap kapal bendera asing. Kapal tersebut ternyata diawaki enam orang warganegara China. Setelah itu pemerintah China menyampaikan protes resmi atas insiden penembakan terhadap nelayan China yang diklaimnya sebagai wilayah pemancingan tradisional China. Sepanjang tahun 2016, sedikitnya terekam tiga kali insiden yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Chinese Coast Guard. Keterlibatan Chinese Coast Guard ini menunjukkan China tidak mengakui hal yang diatur oleh United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Setidaknya ada empat unsur pengaturan di dalam UNCLOS yakni batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen. Beberapa hari setelah keteganga di ZEE itu, Presiden Joko Widodo mengunjungi Natuna menggunakan KRI Imam Bonjol. Kunjungan ini di- baca sebagai sebuah pesan kepada China bahwa kedaulatan Indonesia ti dak bisa dianggap main-main. China dengan menggunakan doktrin nine-dash line (sembilan garis terputus-putus) mengklaim tidak ada pe- langgaran batas perairan dengan Indonesia. Bahkan China menganggap ada nya tumpang tindih wilayah kedaulatan di ZEE Indonesia itu karena ada nya prinsip nine-dash line yang tidak diakui oleh UNCLOS. China meng klaim bahwa ZEE Indonesia itu adalah wilayah nelayan tradisional China. Indonesia pada 14 Juli 2017 menamai perairan di sekitar Natuna sebagai North Natuna. Juru bicara Kemenlu China Geng Shuang menya- taan tidak mengetahui mengenai penamaan itu namun nama Laut China Selatan memiliki pengakuan internasional dan memiliki batas geografis yang jelas. Dia menegaskan, negara yang menamai ulang wilayah itu tidak memiliki makna apa apa.43 43 Indonesia Declares "North Natuna Sea" - China: "Totally Meaningless". 37
Gambar 11: Laut Natuna Utara Sumber: Akibat dari penangkapan ikan secara ilegal tersebut nelayan Na- tuna mengalami kerugian. Seorang nelayan yang dihubungi Antara me n- jelaskan bahwa pendapatan ikan nelayan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau berkurang sekitar 75 persen, semenjak Desember 2019 sampai Januari 2020.45 Menurut nelayan ini satu kelompok nelayan mengumpulkan hing- ga 4 kotak ikan. Satu kotak bisa memuat hingga 100 Kg ikan. Namun kini, para pencari ikan hanya bisa mengumpulkan satu kotak. Perolehan ikan itu didapat dari empat hari di laut sampai seminggu. Selain karena hambatan cuaca dan gelombang laut tinggi, nelayan Natuna khawatir akan kapal nelayan asing seperti dari Vietnam dan sangat mungkin juga dari China. 44 Ibid 45 38
Gambar 12: Laut Natuna Utara dan Nine-Dash Line Sumber: Indonesia Joins The South China Sea Fray46 Penamaan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari kebijakan Indonesia untuk memberikan tanda yang jelas mengenai kedaulatan wi layah Zona Ekonomi Eksklusif. Meski ada negara tidak setuju dengan penamaan baru itu seperti diekspresikan China, Indonesia tetap memiliki keabsahan menamakan wilayah itu dengan nama lain selain Laut China Selatan di peta-peta resmi. Dengan adanya nama baru maka Indonesia memberikan pene- gasan secara hukum formal bahwa perairan di utara Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan itu dinamai Laut Natuna Utara atau North Natuna Sea. Di utara perairan yang masuk dalam ZEE Indonesia itu terbentang Laut China Selatan yang memiliki klaim tumpang tindih antara China dengan Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina. 46 Diakses 30 Maret 2020. 39
Gambar 13 Saling Klaim di Laut China Selatan Sumber: Peta tersebut memperlihatkan bagaimana klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan akibat negosiasi yang belum selesai. karena antara lain China memiliki klaim terhadap hampir semua kawasan maritim di Laut China Selatan berdasarkan klaim nine-dash line. Klaim China itulah kemudian yang langsung maupun tidak langsung berimbas kepada perairan yang sekarang disebut Natuna Utara. Di kawasan inilah para nelayan China melakukan penangkapan ikan di daerah ZEE 40
Indonesia. Bahkan dalam beberapa insiden aktivitas nelayan China itu dilihat seperti dikawal oleh kapal pengawal pantai China. Gambar 14: Kapal Patroli China di Natuna Sumber Gambar tersebut menunjukkan pergerakan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar saat melakukan patroli udara di Laut Natuna 4 Januari 2020. 47 Diakses 20 Mei 2020. 41
Diplomasi Maritim Indonesia 42
BAB IV DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DI NATUNA PEMBAHASAN dalam bab ini seperti dijelaskan dalam kerangka kon- septual sebelumnya menggunakan konsep dari Christian le Miere (2014) bahwa diplomasi maritim adalah pengelolaan hubungan internasional melalui domain maritim. Diplomasi maritim merupakan penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional. Diplomasi maritim dapat dibagi kedalam kategori, yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif. Diplomasi maritim kooperatif adalah semua pihak bekerja secara sukarela seperti dalam kasus bantuan kemanusiaan yang dilakukan ang- katan laut kepada sebuah negara yang terkena bencana. Aktivitas lain dari diplomasi maritim menyangkut pertukaran personil, program pendidikan, dan pertemuan kolaboratif yang bertujuan membangun saling percaya. Diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk menguatkan peng- akuan pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki suatu negara antara lain dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya. Sedangkan Diplomasi maritim koersif dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Dalam konteks diplomasi maritim pemerintah dapat menjaga 43
kedaulatan negara dengan beberapa langkah di antaranya:48 a. mempercepat negosiasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga; b. meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar, dan c. mengamankan sumber daya kelautandalam wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE). Karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mengelola dan mencari solusi sengketa territorial dan mari- tim di kawasan. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara mitra un- tuk menghilangkan sumber konflik maritim seperti illegal fishing, pelang- garan kedaulatan, sengketa teritorial, dan kerusakan lingkungan laut Diplomasi maritim bersama klaster Batas Maritim dan klaster Ruang Laut menjadi salah satu klaster/aspek penting dalam pembangunan ke- ma ritiman yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini. Diplomasi Maritim terdiri dari 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Perundingan dan Pe- nye lesaian Batas Laut; (2) Penguatan Diplomasi Maritim; (3) Penye lesaian Toponimi; dan (4) Penataan Ruang Laut. Sehubungan dengan pro gram pemerintah tersebut, strategi yang dilakukan mencakup:49 (1) Percepatan Penyelesaian Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga; (2) Percepatan Submisi Penetapan Ekstensi Landas Kontinen Sesuai dengan Hukum Internasional; (3) Peningkatan Kepemimpinan Di dalam Berbagai Kerjasama Bidang Kelautan Pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral; (4) Peningkatan Peran Aktif Dalam Upaya Menciptakan Dan Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia Melalui Bidang Kelautan; (5) Kepemimpinan atau Peran Aktif Dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan; (6) Peningkatan penempatan WNI di Berbagai Organisasi Internasional Bidang Kelautan; 48 Dita Birahayu. 2019. Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui Diplomasi Maritim. Prosiding Seminakel, 2019 - 49 Ibid. 44
(7) Pembakuan Nama Pulau; (8) Penciptaan Keterpaduan Lintas Program Antar Sektor Di Wilayah Laut; (9) Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Laut Nasional; Sebelum membahas bagaimana diplomasi maritim Indonesia dila- kukan, dapat dicatat di bawah ini sejumlah pelanggaran China di kawasan ZEE Indonesia seperti tampak dalam tabel berikut. Tabel ini mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan kapal nelayan China sampai pada tahun 2016. Tahun 2019 berulang lagi pelanggaran kapal nelayan China di wilayah ZEE Indonesia bahkan dikawal kapal coast guard China yang berujung terjadi ketegangan militer kedua pihak di wilayah Natuna. 45
Tabel 4 Kasus Aktivitas Illegal Fishing oleh Nelayan China di ZEEI Sumber: Riska50 Selain tabel tersebut terdapat penjelasan lainnya mengenai pelang- garan nelayan China di kawasan perairan Natuna dalam kurun waktu 2009 sampai 2013 seperti di bawah ini. Ini menunjukkan bahwa klaim Indonesia mengenai pelanggaran China terjadi sebelum kebijakan penenggelaman 50 Ela Riska. 2017. "Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna". Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2. 46
kapal digalakkan Indonesia untuk menjaga sumber daya laut. Tabel 5 Pelanggaran China Sumber: Fauzan (2019) Dari tabel tersebut tampak telah terjadi pelanggaran sejak tahun 2009 sebelum Indonesia menghadapinya dengan serius. Pelanggaran itu tampak dari data penangkapan nelayan China yang beroperasi di kawasan ZEE Indonesia. Data lain menyebutkan pelanggaran nelayan China terjadi juga 20 Juni 2009, kemudian 13 Mei 2010 kapal Yuzheng 302 yang melanggar ZEE disergap KRI SRE-386, kemudian tanggal 15 Mei kembali kapal Yuzheng 301 melakukan provokasi yang dipantau Kapal HIU 003 dan HIU 004. Tanggal 23 Juni 2010 kembali terjadi provokasi Yuzheng 303 dan 311 yang dipantau oleh HIU 009, HIU 010, KRI Ahmad Yani dan KRI Teuku Umar. Selanjutnya hampir tiap tahun terjadi pelanggaran kecuali di tahun 2011 dan 2014 yang tidak terungkap adanya pelanggaran. Bisa jadi d masa itu memang tidak ada pelanggaran atau ada pelanggaran tetapi tidak terekam oleh Indonesia karena berbagai alasan misalnya tidak ada patrol ketika pelanggaran terjadi. Dan pelanggaran yang kemudian menjadi perhatian Indonesia terjadi tahun 2016 di wilayah ZEE Indonesia. 47
Gambar 15 : Lokasi Insiden Tahun 2016 Sumber: I Made Andi Arsana (2020)51 Pelanggaran itu terjadi lagi bahkan sampai akhir tahun 2019. Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letnan Kolonel Laut (P) Fajar Tri Rohadi mengatakan, kehadiran Coast Guard China menimbulkan reaksi dari KRI- KRI yang beroperasi di perairan tersebut. Fajar menjelaskan, pada tanggal 30 Desember 2019 KRI Tjiptadi-381 saat melaksanakan patroli sektor di perbatasan ZEEI Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 05 06 20 U 109 15 80 T mendeteksi 1 kontak kapal di radar pada posisi 05 14 14 U 109 22 44 T jarak 11.5 NM menuju selatan dengan kecepatan 3 knots. Selanjutkan dikatakan, setelah didekati pada jarak 1 NM kopal tersebut adalah CHINA COAST GUARD nomor lambung 4301 (CCG 4301) yang sedang mengawal beberapa kapal ikan China yang melakukan aktivitas perikanan.52 Fajar menjelaskan, komunikasi telah dilakukan. KRI Tjiptadi-381 51 Diakses 27 Maret 2020. 52 Ini Kronologis RI Protes Keras Klaim China Soal Natuna Diakses Maret 2020. 48
lalu mengusir kapal-kapal nelayan yang berupaya menangkap ikan secara ilegal. KRI Tjiptadi-381 mencegah kapal CCG 4301 untuk tidak mengawal kegiatan perikanan yang illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) lantaran posisinya berada di perairan ZEEI. Gambar 16: Insiden di ZEE DI Kepulauan Natuna Sumber: Connelly (2016)53 Peta lain menunjukkan perkiraan terjadinya insiden antara kapal China dan kapal Indonesia. Berulangkali bahkan sampai tahun 2019, ne- layan China dengan kawalan kapal coast guard China berusaha mela kukan penangkapan ikan secara illegal. Dengan adanya kebijakan Indonesia un- tuk menangkap dan menenggelamkan kapal asing di perairan ZEE sekitar Natuna, maka Indonesia memberlakukan kebijakan itu dengan tegas. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap kapal-kapalnya tetapi juga mengadili para pelakunya karena terbukti melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia. 53 Aaron L. Connelly. 2016. Indonesia in the South China Sea: Going it Alone. Sydney: Lowly Institute. 49
Gambar 17: Insiden Nelayan China Sumber: (2016)54 Bab pembahasan ini akan dibagi beberapa bagian mulai dari di- plomasi Indonesia yang bersifat koersif berupa pengerahan perangka militer di wilayah Natuna dan sekitarnya, kemudian diplomasi persuasif de ngan melakukan protes kepada China dan melakukan perbaikan di dalam negeri, diplomasi multilateral di tingkat ASEAN serta diplomasi kooperatif untuk tetap berdialog karena terdapat kepentingan hubungan diplomatik yang lebih luas. Namun secara umum diplomasi maritim pemerintahan Joko Wi- dodo selama 2014-2019 dalam menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna sudah menunjukkan perhatian yang tinggi. Menurut Arfin Sudirman (2020), dalam konteks diplomasi maritim di Indonesia, Kepulauan Natuna ini agak kompleks. Dari perspektif diplomasi maritim sebetulnya yang dilakukan Presiden Jokowi seperti menghubungkan dengan Laut Natuna Utara, lalu dalam konteks diplomasi pertahanan, sudah melakukan mi- literisasi Natuna. Semua itu sebetulnya sudah bisa dibilang secara di plo- masi bersifat simbolis atau kode keras bahwa kedaulatan Natuna sudah 54 Ini peta lokasi bentrok TNI AL & AL China di Laut Natuna. Diakses 1 April 2020. 50
tidak bisa ditawar lagi.55 Menurut Pemerintah Indonesia, Sejak awal, Indonesia secara bila- teral menyampaikan permintaan klarifikasi maupun protes terhadap ne- gara yang tidak menghormati kedaulatan RI. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan kedaulatan RI di wilayahnya. Salah satu hasil tin- dakan ini bahwa sejak tahun 1995 Pemerintah RRT telah menyatakan tidak ada klaim tumpang tindih terhadap Kepulauan Natuna dan meng- akui Kepulauan tersebut milik Indonesia.56 Dalam menghadapi isu perbatasan ini Indonesia memandang ter- dapat faktor eksternal dan internal. Faktor eskternal dari China. Wa laupun Pemerintah RRT telah menyatakan sikap menghormati kedaulatan RI di sekitar Kepulauan Natuna, namun pelanggaran kapal-kapal RRT te tap terjadi dari waktu ke waktu. Perlu dipahami bahwa apa yang dila ku kan RRT merupakan upaya untuk melakukan power projection. Yang di - lakukan pihak RRT terkait erat dengan kepentingan politik di dalam ne- geri untuk memperkuat kekuasaan dengan menggunakan asumsi se pihak yang tidak diakui hukum internasional, seperti traditional fishing grounds, relevant waters dsb. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh negara- negara lain seperti oleh kapal-kapal Vietnam, Malaysia dsb mendorong Indonesia dan negara-negara yang berbatasan langsung untuk segera menyelesaikan perundingan terkait perbatasan.57 4.1. Diplomasi Maritim Kooperatif Diplomasi maritim kooperatif dijalankan Indonesia dalam meng- hadapi China di Laut China Selatan agar wilayah Indonesia tidak ter- ganggu. Dalam konsep Christian Le Mière (2014), diplomasi kooperatif ini merupakan kebijakan diplomasi dalam domain maritim seperti ku n- jungan persahabatan, hubungan diplomasi, bantuan kemanusiaan dan juga bantuan dalam bencana alam. Setidaknya sejak 1990 Indonesia mengklaim bukan menjadi pihak yang terlibat klaim di Laut China selatan. Oleh karena itu sejak tahun 1990 55 Wawancara Dr. Arfin Sudirman via aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020. 56 Wawancara dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Dr. Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020 57 Wawancara dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Dr. Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020. 51
sampai 2000 Indonesia melakukan pertemuan informal untuk mencari solusi klaim tumpang tindih di Laut China Selatan antara China dengan anggota ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Fi- lipina. Ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk menengahi isu-isu per batasan maritim di Laut China Selatan. Ketika pada akhirnya Indonesia terpaksa terlibat karena ketika 2009, China mengumumkan kebijakan nine-dash line di Laut China Se- latan dimana perairan Natuna masuk di dalamnya, maka Indonesia ma- sih menjaga hubungan diplomatik yang tidak mengundang konflik. K e- bijakan Indonesia selalu membawa penyelesaian perbatasan maritim dalam kerangka UNCLOS meskipun tidak diakui oleh China. Hubungan China dan Indonesia pada umumnya tidak dalam kondisi konflik atau permusuhan. Hal itu terlihat dari hubungan diplomatik yang relatif berjalan lancar pada periode 2014-2019. Bahkan jika indikator per dagangan bilateral dijadikan basis dalam penilaian hubungan kedua negara, maka dapat disebut kedua negara melakukan perdagangan yang saling menguntungkan. Demikian juga kunjungan persahabatan ber- langsung antara kedua negara, baik dalam domain maritim maupun tidak. Dalam konteks hubungan itulah selain melakukan unjuk kekuatan dalam perlindungan kedaulatan dan aksi protes terhadap perilaku China, Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk meredakan ketegangan me- lalui kerjasama. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar maraknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tidak dibesar-besarkan.58 Meski begitu, masuknya kapal ikan asing di per airan Natuna dinilai menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih mem perketat pertahanan serta pengawasan. Luhut mengakui juga bahwa Indonesia kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Bahwa Indonesia masih berlaku kooperatif terhadap China mes- kipun terjadi pelanggaran di perairan Natuna, tampak dari pernyataan Men teri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengatakan persoalan 58 Riwayat Konflik China-Indonesia di Laut Natuna ", Diakses 10 Maret 2020. 52
itu tidak akan menghambat investasi China.59 Pertimbangan Prabowo ini antara lain menjaga hubungan bilateral termasuk dalam investasi asing membangun infrastruktur. Adanya masalah di perbatasan Natuna dianggap tidak akan menghambat investasi China di Indonesia termasuk diantaranya dalam membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung. Tindakan kooperatif terhadap China juga menjadi pandangan Men teri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengharapkan insiden di perairan Natuna Utara tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan China. Untuk meredakan ketegangan, sesuai bertemu duta besar China untuk Indonesia, Xiao Qiaan 16 Januari 2020, Mahfud menjelaskan pemerintah China dan Indonesia sepakat bahwa tidak ada sengketa wilayah di Natuna. Namun Indonesia dikatakan akan mengusir nelayan China yang mengambil sumber daya ikan di kawasan ZEE Indonesia. Menanggapi sikap Indonesia seperti dijelaskan Mahfud, Duta Besar China, Xiao Qian juga berusaha meredakan ketegangan dengan me- ngatakan Indonesia dan China memiliki hubungan yang erat, terutama dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, Xiao Qian mengaku bahwa hubungan antara kedua negara tidak selalu baik, terutama terkait masalah klaim wilayah di Perairan Natuna. "Saya tahu bahwa kita memiliki ma- salah, namun saya yakin kita bisa mengurusnya dengan baik dan kita dapat berdiskusi guna menemukan solusi permasalahan tersebut," kata Xiao.60 Menurutnya, nelayan-nelayan China masuk ke Perairan Natuna atas inisiatif mereka sendiri untuk mencari ikan. Ia mengaku pihaknya akan terus berdialog dengan Indonesia melalui kanal-kanal diplomatik seperti Kementerian Luar Negeri. Sikap kooperatif di isu Natuna itu ditempatkan dalam konteks hubungan RI-China secara luas. Pakar Hubungan Internasional Uni- versitas Indonesia Yeremia Lalisang mengungkapkan Indonesia memiliki kepentingan yang lebih besar terkait hubungan bilateralnya dengan Chi na, sehingga wajar jika pemerintah lebih memilih jalur diplomatik 59 Ibid. 60 Natuna: China dan Indonesia sepakat tidak ada sengketa soal ZEE, 'demi stabilitas kawasan'. Diakses 24 Maret 2020. 53
ketimbang kontroversi.61 Oleh karena itu Indonesia masih berusaha men- cari jalan yang seimbang dalam isu ZEE di Natuna sehingga tidak merusak hubungan bilateral. Diplomasi kooperatif ini juga dilakukan Indonesia dalam kerangka menjaga hubungan diplomatik yang lebih luas. Selain itu terdapat kepen- tingan Indonesia untuk tetap menerima aliran investasi dari China. Ca- tatan Badan Koordinasi Penanaman Modal seperti dilansir CNN Indonesia menyebutkan tahun 2019 investasi dari China senilai 3,31 milyar dollar Amerika yang dialirkan ke 1.888 proyek.62 Tahun 2014, China mengalirkan investasi sebesar 800,02 juta dollar Amerika ke Indonesia untuk 501 proyek. Tahun 2015 investasi China tu- run menjadi 628,33 juta dollar Amerika untuk 1.234 proyek. Tahun 2016, nilai investasi meningkat menjadi 2,66 miliar dollar Amerika untuk 1.234 proyek pada 2016. Tahun 2017, investasi China naik lagi menjadi 3,36 mi- liar dollar Amerika bagi 1.977 proyek. Tahun 2018 mengalami pe nurunan lagi menjadi 2,37 miliar dollar Amerika untuk 1.562 proyek. Di tengah perlunya membangun hubungan bilateral Indonesia- China, perselisihan yang terjadi dengan ditangkap dan diusirnya nelayan China di Natuna perlu diarahkan kepada sifat kooperatif di wilayah ini. Untuk mencegah penangkapan secara ilegal, sudah saatnya Indonesia melakukan kerjasama dengan China di kawasan Laut China Selatan dan Laut Natuna Utara. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kasus kerjasama Malaysia dan Indonesia di ZEE yang berbatasan.63 Masih menyangkut diplomasi kooperatif ini, Dr Ian Montratama menjelaskan gagasan dari Prof. Hasyim Djalal mengenai perlunya Joint Development Zone dapat dikembangkan. Gagasannya adalah bekerjasama dalam menggali sumberdaya alam disana daripada terlibat konflik. Co- n toh kerjasama di kawasan ini adalah Vietnam dan China; meski ter- libat konflik perbatasan keduanya dapat melakukan kerjasama dalam 61 ibid 62 Pecah di Natuna, Jokowi-Xi Jinping Tetap 'Mesra' di Investasi. Diakses 26 Maret 2020. 63 Wawancara dengan Dr. Ian Montratama, Universitas Pertamina tanggal 22 April 2010. 54
eksploitasi migas di Laut China Selatan. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjajagi kerjasama pembangunan (joint development) di ZEE Indonesia dan perairan Indoensia. Bentuk kerjasama ini bias dilakukan dalam masalah perikanan. Con tohnya, China menangkap ikan di kawasan perairan Laut China Se- latan. Ikan-ikan tersebut biasanya diproses di Hongkong. Padahal, jika ada kerjasama, proses itu bisa dilakukan di dekat Natuna, yang juga akan mendukung ekonomi nelayan Natuna. Namun demikian isu kerjasama dengan China di Natuna khususnya memiliki hambatan psikologis karena dalam sejarah Indonesia, China sebagai negara komunis dipandang ter- libat dalam G30S PKI tahun 1965. Mengenai kerjasama ini, Dr. Ian Montratama menjelaskan bahwa win-win solution harus menemukan trust level yang cukup tinggi. Asum- sinya, tidak ada negara yang berusaha untuk mengeksploitasi negara lain tapi tetapi bagaimana mencari solusi untuk bisa hidup berdampingan secara damai, memanfaatkan sumber daya yang ada di lahan sengketa un tuk kedua belah pihak. Selain sudut pandang realis yang hanya me- ne ka n kan keamanan dan ancaman dari China, perlu dimunculkan per- spektif liberal di mana negara yang terlibat dalam perselisihan pun dapat bekerjasama dalam satu atau dua bidang. Peluang pengembangan diplomasi kooperatif dengan jalan ker- jasama didukung pendapat Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta yang menyatakan bahwa dengan kerjasama itu nelayan-nelayan China dapat mencari ikan di luar batas wilayah negaranya.64 Bahkan melalui pendekatan ekonomi ini, kedua negara juga bisa bekerjasama da- lam pengelolaan aset maritim; misalnya semua hasil perikanan di lakukan dan ditangkap oleh Indonesia dan hasilnya di ekspor ke China. Dengan kerjasama itu, nelayan China tidak perlu melanggar hukum demi mencari ikan. Itulah opsi rasional kedua negara. 64 Wawancara Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta, 20 April 2020. 55
4.2. Diplomasi Maritim Persuasif Dalam melakukan langkah peneguhan sikapnya ini, Indonesia juga melakukan diplomasi persuasif terhadap isu maritim Kepulauan Na- tuna. Secara konseptual telah ada sejumlah program dalam diplomasi. Di antara langkah persuasif ini adalah dengan melakukan perubahan na ma Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara di wilayah yursdiksi In- donesia pada Juli 2017. Perubahan itu diumumkan Kementerian Koor- dinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Re- publik Indonesia (NKRI) baru. Indonesia mengajukan nama baru itu untuk menciptakan kejelasan hukum laut dan mengamankan Zona Eko- nomi Eksklusif di perairan Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, ada beberapa hal ba- ru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbaharui. "Pertama, ada per janjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara In- donesia-Singapura sisi barat dan sisi timur," jelas Havas.65 Contoh lain adalah perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi. 65 Riwayat Konflik China-Indonesia di Laut Natuna. Diakses 25 Maret 2020. 56
Gambar 18: Penamaan baru Perairan Natuna Utara Sumber: Arif Havas Oegroseno menjelaskan, pemerintah Indonesia memilih nama Laut Natuna Utara berdasarkan penamaan yang telah lebih dulu di gunakan industri migas untuk perairan tersebut. Penamaan baru itu di sebut didasarkan pada sejumlah kegiatan migas yang menggunakan n a ma Natuna Utara dan Natuna Selatan. Supaya ada kejelasan dan ke- samaan dengan landas kontinen, tim nasional sepakat menamakan kolom air itu sebagai Laut Natuna Utara. Menurut Arif, proses penamaan yang di kerjakan lintas kementerian dan lembaga itu sesuai dengan standar yang ditetapkan International Hidrographic Organization dan ketentuan Electronic Navigational Chart. Indonesia berkeyakinan dengan penamaan ba ru itu tidak akan menyulut sengketa baru terkait Laut Cina Selatan. 66 Cina sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia 'tidak kondusif'. indonesia/indonesia-40610330. Diakses 19 Maret 2020. 57
Gambar 19: Lokasi Natuna Utara Sumber: Indonesia optimis bahwa penamaan baru itu tidak bermasalah karena Indonesia tidak bersengketa dengan Cina di perbatasan. Apalagi, Indonesia menggunakan zona maritim sesuai konvensi hukum laut. Peta Indonesia memiliki koordinat, tanggal, dan data yang jelas. Arif menyatakan, pemerintah Indonesia tak akan bernegosiasi dengan negara lain yang mengajukan klaim tanpa dasar konvensi hukum laut, termasuk Cina yang berkeras dengan peta sembilan garis putus mereka. Namun menghadapi kebijakan Indonesia itu, juru Bicara Kemen- terian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap pergantian penye- butan nama itu tak masuk akal. "Dan tidak sesuai dengan upaya stan- darisasi mengenai penyebutan wilayah internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang.68 Penegasan sikap Indonesia untuk mentaati asas-asas hukum laut internasional ditegaskan lagi pada bulan Januari 2020 dengan me nge- 67 Imbas sengketa Cina-Filipina, wilayah Indonesia mekar 100 mil laut. nesia/indonesia-40605643. Diakses 19 Maret 2020. 68 Cina sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia 'tidak kondusif'. indonesia/indonesia-40610330. Diakses 19 Maret 2020. 58
luarkan statemen mengenai kasus yang telah terjadi di Natuna. Menlu Retno Marsudi menyatakan empat sikap resmi pemerintah RI.69 Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE In- donesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum in ternasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk meng- hor mati implementasi dari UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak per- nah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok, yang tidak memiliki landasan hukum internasional. Penegasan Menlu Retno Marsudi mengenai kebijakan Indonesia ter hadap kedaulatan di Kepulauan Natuna ditegaskan lagi oleh Menko Polhukam Mahfud MD 3 Januari 2020 yang mengatakan, secara hukum, China tidak memilki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka.70 Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan langkah- langkah untuk menjaga kedaulatan negara. Dikatakan pula secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna). Menko Polhukam mengungkapkan, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016. Sikap Indonesia yang baru muncul awal Januari 2020 itu menun- jukkan bahwa kedaulatan Kepulauan Natuna merupakan sesuatu yang didukung oleh UNCLOS dan China tidak memiliki yurisdiksi di dalamnya. Seperti ditegaskan lagi oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ber- dasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim China atas nine dash lines (sembilan garis putus-putus) di perairan 69 Konflik Natuna, Jokowi: Diplomatik Damai Tapi Tegas. Diakses 10 Maret 2020. 70 Ibid. 59
Natuna. Retno menyebut, batas wilayah itu tanpa dasar hukum. "Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," ujar Retno usai rapat tertutup di Kantor Kemenkopolhukam, 3 Januari 2020.71 Retno menyebut China merupakan salah satu bagian dari UNCLOS (United Nations Convetion on the Law of the Sea) 1982. Oleh karena itu, Menlu RI meminta China wajib menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Pakar kebijakan luar negeri dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, menilai langkah pemerintah yang selama ini sebatas melayangkan nota protes tidak mempan sebab persoalan tersebut terus berulang. 72 Diperlukan sebuah kebijakan yang tegas secara diplomatic, misalnya dengan menarik pulang duta besar Indonesia di Beijing. Dengan langkah seperti itu diharapkan China memperhatikan protes Indonesia sehingga dapat menarik lagi seluruh kapal patrolinya dari perairan Natuna utara. Namun demikian, Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menje- laskan bahwa penarikan duta besar merupakan opsi terakhir. "Pe ngelolaan hubungan antarnegara dilakukan secara terukur. Dalam mengelola hu- bungan tersebut, termasuk pada saat muncul satu permasalahan, di- tempuh berbagai pilihan kebijakan, dan penarikan dubes lazimnya me- ru pakan opsi terakhir," katanya.73 71 Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek den- gan China. Diakses 25 Mei 2020. 72 Ibid. 73 Ibid. 60
Tabel 6: Kerjasama Indonesia Sumber: Rand Corporation (2016) Namun mengenai China yang kukuh menggunakan doktrin nine- dash line di Laut China Selatan, Laode Muhamad Fathun dari UPN Ve- teran Jakarta mengatakan, Indonesia tidak perlu repot-repot karena memang karakter negara yang cenderung mau merubah statusnya dari big power menjadi super power cenderung akan membuat sensasi-sen- sasi untuk memperlihatkan kekuatan dan kekuasaanya. Dia akan me- nun jukkan kekuatannya yang semakin meningkat kepada dunia. Oleh karena itu kebijakan Indonesia yang paling kuat adalah melihat kem- bali peta nasionalnya sesuai aturan konvensi hukum laut, kemudian me lakukan negosiasi perbatasan tanpa tawar menawar dengan China. Artinya kedaulatan tersebut sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Oleh sebab itulah diplomasi maritim harus tetap digalakkan dengan 61
mengutamakan asas rasionalitas untuk kepentingan bersama. Laode ber- pendapat, sudah bukan jamannya kedua negara berkonflik dan saling klaim tekait wilayah yang sudah jelas pemiliknya. Ada baiknya kedua ne- gara bersinergi memberantas kejahatan laut lainya seperti terorisme ma- ritim, kejahatan narkoba, dan penyelundupan senjata api ilegal. 4.3 Bangun pariwisata Seperti dijelaskan juga oleh Teuku Faizasyah, Indonesia juga perlu membenahi diri ke dalam negeri. Dalam bahasa Faizasyah, Indonesia harus secara konsisten menyampaikan concern atas setiap pelanggaran yang dilakukan di wilayahnya dengan berpegang kepada hukum inter- nasional. 74 Di dalam negeri, pemerintah juga harus memperkuat sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan pelanggaran di wi- layah perairan Indonesia. Sinergitas ini diperlukan untuk memastikan pe mahaman kondisi riil di lapangan, koordinasi pengawasan dan pe- nindakan, kesesuain kebijakan di berbagai lini termasuk langkah-langkah kebijakan luar negeri dan penyampaian informasi yang akurat dan terukur kepada publik. Diantara memperkuat dalam negeri yang dilakukan adalah Indo- nesia juga melakukan diplomasi maritim persuasif melalui pembenahan di dalam negeri. Salah satunya adalah menjadikan kawasan Natuna se- bagai destinasi wisata maritim. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Ke- daulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Dedy Miharja mengatakan bahwa Kepulauan Natuna saat ini sedang menjadi proyek percontohan bagi kawasan destinasi wisata bahari di Indonesia. Indonesia ingin menjadikan kawasan Natuna sebagai pariwisata bahari.75 Dedy memaparkan bahwa nantinya, Natuna akan memiliki ra- tusan home stay yang dikelola oleh masyarakat setempat, serta pe nge m- bangan sarana dan fasilitas bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan bawah laut. Kehadiran secara fisik Indonesia di Kepulauan Natuna perlu me n- 74 Wawancara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Dr. Teuku Faizasyah. 4 Juni 2020. 75 Natuna Akan Jadi Proyek Percontohan Destinasi Wisata. Diakses 18 Maret 2020. 62
jadi perhatian agar tidak mengulang pengalaman ketika Sipadan Ligitan diserahkan kepada Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kehadiran fisik aparat Indonesia sangat diperlukan dan patut diapresiasi. "Karena dalam konsep hukum internasional, klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim di atas peta atau melakukan proses diplomatik, tapi harus ada penugasan," kata Hikmahanto. 76 Hikmahanto mencontohkan lewat kasus kekalahan Indonesia pa- da 1998 di Mahkamah Internasional dalam perkara perebutan Pulau Si- pa dan dan Ligitan. Indonesia kalah karena minimnya kehadiran fisik pe merintah. Untuk kasus Natuna, Hikmahanto bahkan menyarankan ke ha diran fisik itu tidak cuma ditempuh dengan penambahan pasukan peng amanan dan armada. Yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mendampingi nelayan-nelayan lokal. Pendampingan ini penting untuk melawan kapal-kapal nelayan China yang mendapat pengawalan dari negaranya. Selain itu, pendampingan juga penting untuk menjamin agar kerja nelayan Indonesia tidak dihalau atau bahkan diusir apabila bertemu penjaga kapal China. "Karena keberadaan ZEE Natuna tidak dianggap ada oleh China. Justru yang dianggap ada [oleh China] adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China," katanya. 4.4. Diplomasi Bilateral Diplomasi maritim persuasif secara bilateral dilakukan dengan pengiriman nota protes ke China ketika terjadi pelanggaran di ZEE In- donesia. Namun protes itu dijawab dengan menyatakan Indonesia telah menahan kru kapal nelayan China secara tidak sah. China menegaskan bahwa ZEEI perairan Kepulauan Natuna merupakan bagian dari tradi- tional fishing ground China (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016). Indonesia dan China memiliki mekanisme bilateral dalam bentuk MOU Kerja Sama Perikanan pada tahun 2012. Di dalamnya dimuat ke se- pakatan untuk memberantas ilegal fishing namun MOU ini tidak belum 76 Babak Baru Konflik Indonesia dan Cina di Atas Perairan Natuna. Diakses 20 Maret 2020. 63
ditindaklanjuti kepada tahap operasional. Oleh sebab itu, MOU ini belum dapat dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan kepada pelaku illegal fishing di Kepulauan Natuna. Namun dalam insiden terakhir tahun 2019, secara diplomasi Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, mengatakan perairan Natuna adalah milik Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan perairan Natuna memang milik Indonesia.77 Xiao Qian menyampaikan itu usai bertemu Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan tanggal 24 Januari 2020. Xiao Qian memastikan pemerintah China tidak akan mempermasalahkan fakta tersebut. "Pertama, tidak ada perselisihan antara Indonesia dengan China terkait teritorial kita. Natuna adalah milik Indonesia. China ti dak pernah permasalahkan itu. China juga memiliki klaim teritorial sen diri terkait Kepulauan Spratly dan Indonesia pun tidak pernah mem per- masalahkan itu," katanya. 77 Kemlu Respons Dubes China soal Natuna: Memang Milik Indonesia. Diakses 18 Maret 2020. 64
Gambar 20: Perairan Natuna Utara Sumber: detikcom (2020)78 Dalam insiden 19 Maret 2016, di mana terjadi pelanggaran ke- daulatan di ZEE, Indonesia mengajukan protes langsung kepada per wa- kilan China di Jakarta. Menlu Retno Marsudi mengatakan kepada Sun We Dei bahwa insiden ini merusak hubungan baik antara Indonesia-RRC. Indonesia menegaskan kedaulatan dan hak ekonominya di Natuna, yang dilindungi oleh prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia tidak berkepentingan dengan sengketa wilayah antara China dengan beberapa negara, misalnya Vietnam dan Filipina, di Kepualauan Spartly. Sehingga, Natuna seharusnya tidak dilibatkan oleh negara ber- sengketa. "Saya sampaikan penekanan bahwa Indonesia bukan me ru- pakan claim state di Laut China Selatan," kata Retno.79 Insiden 19 Maret itu terjadi ketika KP Hiu 11 melakukan upaya 78 Ibid. 79 Ini peta lokasi bentrok TNI AL & AL China di Laut Natuna. Diakses 18 Maret 2020. 65
penangkapan KM Kway Fey 10078, sebuah kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, di Perairan Natuna, 19 Maret 2016. Proses penangkapan oleh tim KKP dan TNI AL melalui KP Hui 11 tidak berjalan mulus, lantaran sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078. Menurut Indonesia ada dua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal coast guard China dalam kacamata Kemlu. Pertama adalah pelanggaran coast guard China terhadap hak berdaulat dan juridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Sedangkan pelanggaran kedua adalah upaya kapal China ini menghalang- halangi proses penegakan hukum aparat Indonesia. Namun pemerintah China beranggapan kapal KM Kway Fey 10078 yang ditangkap tersebut masih berada di lautan China, di mana sekitar lebih dari 80 persen wilayah Laut China Selatan diklaim China. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan dan menjamin keamanan seluruh nelayan yang ditangkap.80 Menghadapi berbagai persoalan yang ada di perairan Indonesia jalur bilateral dengan terkait China menegaskan ke China bahwa, sejak awal Indonesia menyatakan diri bukan sebagai claimant state terhadap persoalan di Laut Tiongkok Selatan (LTS).81 Indonesia tidak pernah melakukan klaim terhadap Kepulauan. Spratly dan Paracel, serta memahami bahwa China berdasarkan peta nine-dash-line tidak pernah melakukan klaim atas Laut Natuna. ini, Indonesia menggunakan Faizasyah juga menyatakan, Indonesia konsisten dalam posisinya yang menyatakan bahwa klaim sepihak China tidak sesuai dengan hukum Internasional terutama UNCLOS. Indonesia juga memandang bahwa China perlu menghormati negara-negara yang memiliki kepentingan di LTS sesuai dengan UNCLOS. Menurut Faizasyah, Menjaga hubungan bilateral dengan negara- 80 Ibid 81 Penjelasan Jubir Kemlu Teuku Faizasyah dalam wawancara tertulis. 66
negara di kawasan juga penting. Kerjasama pengawasan wilayah meru- pakan salah satu yang dapat dilakukan untuk memastikan nihilnya pe- langgaran di wilayah masing-masing. Selain itu hubungan baik diperlukan untuk mendorong berbagai finalisasi perundingan perbatasan yang masih berlangsung. 4.5. Diplomasi Multilateral Mengenai diplomasi multilateral ini, Teuku Faizasyah menjelaskan, Indonesia sudah sedari awal menggunakan ASEAN untuk ikut menjaga kepentingan Indonesia termasuk juga dengan negara-negara anggota lain nya.82 Menyadari adanya keprihatinan/masalah bersama di kawasan terkait situasi di Laut China Selatan dan sekitarnya menjadikan pentingnya sikap bersama di antara sesama negara di kawasan. Tidak hanya dalam menjaga kepentingan Indonesia terkait perairannya, Indonesia juga me- milliki kepentingan penyelesaian dan perkembangan damai atas situasi Laut China Selatan. Diplomasi maritim persuasif Indonesia dilakukan pula secara mul- tilateral melalui ASEAN. Salah satu langkah diplomasi persuaif secara multiteral dijelaskan oleh pakar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, yang menyebutkan persoalan dengan China bisa diakhiri dengan mempercepat penyelesaian rancangan Code of Conduct yang disusun negara-negara ASEAN. "Code of Conduct itu ber isi pengaturan bersama bagaimana berperilaku di kawasan yang ada pulau-pulau yang disengketakan. Seandainya China setuju, mungkin akan mencegah suatu tindakan sepihak yang merugikan kepentingan negara lain," ujar Aleksius Jemadu.83 Pertengahan 2017, naskah code of conduct di Laut China Selatan disepakati dalam pertemuan ke-14 ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Conduct of Parties in the South China 82 Wawancara dengan Jubir Kemlu Dr Teuku Faizasyah, Juni 2020. 83 Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China. Diakses 25 Maret 2020. 67
Sea di Guiyang China.84 Indonesia aktif dalam pertemuan itu dengan mengusulkan draf COC Framework dalam pertemuan ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC (JWG on DOC) di Bali akhir Februari 2017.85 Pertemuan ini menyepakati pendekatan terhadap isu di Laut China Selatan yang meletakkan dasar untuk mempecepat pembahasan COC Framework.86 Juli 2017, Indonesia melakukan pembaharuan peta RI, salah satunya dengan memberi nama baru di perairan sekitar Natuna menjadi Perairan Natuna Utara. Penamaan Perairan Natuna Utara merupakan bagian dari diplomasi maritim Indonesia untuk memetakan batas batas wilayah di Natuna. Penamaan wilayah baru ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki yurisdiksi kuat atas kepulauan Natuna termasuk Zona Ekonomi Eksklusifnya. Menurut Dr. Arfin Sudirman, secara umum pendekatan diplomatik dengan soft power merupakan langkah yang memiliki dampak dalam menghadapi China di Natuna. Soft power yang diutamakan oleh Indonesia itu sebetulnya bukan ditujukan ke China, tetapi mengikutsertakan beberapa kekuatan di luar wilayah Asia dan ASEAN untuk bisa terlibat di Laut China Selatan.87 Pihak luar seperti Amerika Serikat harus bisa dilibatkan, sehingga mencakup Five Power Defence Arrangement (FDA). Dengan memainkan soft power, Indonesia bisa meyakinkan Amerika Serikat bahwa Laut China Selatan itu harus stabil dan jauh dari konflik. Diplomasi Indonesia secara multilateral dalam menjaga Kepulauan Natuna ini juga ditegaskan oleh Teuku Faizasyah bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara-negara kawasan, melalui forum ASEAN 84 Joint Press Briefing on the 14th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM-DOC) Diakses 1 Maret 2020. Lihat pula Nadiah Oryza Shabrina.2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine- Dash Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 6 (2). pp. 133-146. 85 86 ASEAN-China Sepakati COC Framework Laut China Selatan 87 Wawancara Dr. Arfin Sudirman via aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020. 68
mendorong adanya penyelesaian damai atas setiap klaim-klaim yang dilakukan para claimant states.88 Salah satunya sejak 2002, ASEAN dan RRT telah memiliki Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) beserta Guidelines on the implementation of DOC dan ASEAN Six-point principles. Pembahasan implementasi DOC ini selanjutnya dilakukan dalam Joint-working Group on the implementation of DOC dan Senior-official meeting on the implementation of DOC. Indonesia juga senantiasa memanfaatkan forum internasional untuk menyampaikan concern atas klaim unilateral RRT maupun mendorong tiap pihak yang bersengketa untuk menghormati hukum internasional. Indonesia juga aktif menggunakan forum baik ASEAN maupun PBB untuk mendorong penyelesaian sengketa atau concern secara damai dan untuk meningkatkan kepercayaan di antara tiap negara yang memiliki kepentingan.89 Dalam forum PBB perkembangan terbaru menunjukkan Indonesia mengajukan apa yang disebut sebagai nota edaran tertanggal 26 Mei 2020.90 Nota edaran ini memuat tiga poin sikap Indonesia terkait dengan isu di Laut China Selatan. Pertama, Indonesia bukan negara pengklaim pertikaian kedaulatan di Laut China Selatan. Indonsia telah memainkan peran aktif yang imparsial dalam membangun saling percaya negara pengklaim dan menciptakan atmosfir perdamaian melalui serangkaian workshop mengenai Laut China Selatan sejak 1990. Kedua, Indonesia juga mengikuti dengan seksama perdebatan dalam peta yang merujuk kepada peta "nine-dotted-lines". Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai landasan hukum, cara menggambar dan status dari garis putus-putus itu. Tampaknya garis terputus-putus itu mungkin merupakan zona maritim dari berbagai pertikaian di perairan Laut China Selatan. Mengenai fitur tersebut, Indonesia merujuk kepada posisi Republik Rakyat China dalam kaitan dengan zona maritim pulau sangat kecil dan karang seperti pernyataan berikut: 88 Penjelasan dari Jubir Kemlu Ri Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020. 89 Ibid 90 Menjaga Hak berdaulat dengan Diplomasi Surat. Kompas 5 Juni 2020. Lihat Pula 69
a. Pernyataan Kepala Delegasi Republik Rakyat China Duta Besar Chen Jianghua pada Sidang ke-15 International Seabed Authority (ISBA) di Kingston Jamaika Juni 2009 yang secara khusus menyebutkan bahwa "Klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan batu karang sebabagai basis perhatian prinsip-prinsip penting Konvensi dan seluruh kepentingan masyarakat internasional. " Dia menjelaskan lebih lanjut dengan merujuk pernyatan Duta Besar Arvid Prado di Malta bahwa "jika batas yurisdiksi 200 mil laut dapat ditemukan dalam pemilikan pulau-pulau tidak berpenghuni, sangat kecil atau terpencil, efektivitas administrasi internasional space lautan melampui yurisdiksi nasional akan sangat lemah." b. Pernyataan delegasi China pada pertemuan ke-19 State Parties on the Law of the Sea (SPLOS) 22-26 Juni tahun 2009 di New York, yang menegaskan kembali bahwa "menurut Pasal 121 UNCLOS, batukarang yang tidak berpenghuni manusia atau kehidupan ekonomi tidak harus memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen". Pertama, Indonesia bukan negara pengklaim pertikaian kedaulatan di Laut China Selatan. Indonsia telah memainkan peran aktif yang imparsial dalam membangun saling percaya negara pengklaim dan menciptakan atmosfir perdamaian melalui serangkaian workshop mengenai Laut China Selatan sejak 1990. Kedua, Indonesia juga mengikuti dengan seksama perdebatan dalam peta yang merujuk kepada peta "nine-dotted-lines". Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai landasan hukum, cara menggambar dan status dari garis putus-putus itu. Tampaknya garis terputus-putus itu mungkin merupakan zona maritim dari berbagai pertikaian di perairan Laut China Selatan. Mengenai fitur tersebut, Indonesia merujuk kepada posisi Republik Rakyat China dalam kaitan dengan cona maritim pulau sangat kecil dan pulau karang seperti pernyataan berikut: a. Pernyataan Kepala Delegasi Republik Rakyat China Duta Besar Chen Jianghua pada Sidang ke-15 International Seabed Authority (ISBA) di Kingston Jamaika Juni 2009 yang secara khusus menyebutkan bahwa "Klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan 70
batu karang sebabagai basis perhatian prinsip-prinsip penting Kon vensi dan seluruh kepentingan masyarakat internasional. " Dia menjelaskan lebih lanjut dengan merujuk pernyatan Duta Be sar Arvid Prado di Malta bahwa "jika batas yurisdiksi 200 mil laut da- pat ditemukan dalam pemilikan pulau-pulau tidak berpenghuni, sangat kecil atau terpencil, efektivitas administrasi internasional space lautan melampui yurisdiksi nasional akan sangat lemah. b. Pernyataan delegasi China pada pertemuan ke-19 State Parties on the Law of the Sea (SPLOS) 22-26 Juni tahun 2009 di New York, yang menegaskan kembali bahwa "menurut Pasal 121 UNCLOS, ba- tukarang yang tidak berpenghuni manusia atau kehidupan ekonomi tidak harus memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen". 3. Dalam kaitan pernyataan wakil Republik Rakyat China juga relevan terhadap situasi di Laut China Selatan dan jadi tidak hanya benar untuk keadaan fitur yang terpencil dan sangat kecil di Laut China Selatan tidak berhak mendapatkan zona ekonomis eksklusif atau landas kontinen sendiri. Membolehkan pulau karang tidak berpenghuni, batu karang dan pulau karang terisolasi dari daratan dan di tengah laut dalam sebagai poin basis ruang maritim menjadi keprihatinan prinsip-prinsip dasar Konvensi dan mengganggu kepentingan yang sah masyarakat global. 4. Oleh karena apa yang disebut "peta garis terputus-putus" seperti dalam edaran Nomor CML/17/2009 tertanggal 7 Mei 2009, jelas lemah basis hukum internasional dan sama dengan melemahkan UNCLOS 1982. Upaya mengedarkan sikap Indonesia dalam sebuah surat di PBB termasuk dalam langkah untuk meyakinkan China dan Dunia mengenai pentingnya menghormati hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna Utara. 4.6. Diplomasi Maritim Koersif Respons Indonesia dalam menghadapi serangkaian pelanggaran di ZEE adalah dengan melakukan diplomasi koersif. Diplomasi maritim koersif, jelas Christian Le Miere (2014), dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Kalau mengacu kepada pengertian Christian Le Miere, sebenarnya unjuk kekuatan militer itu termasuk kedalam diplomasi 71
persuasif seperti diperlihatkan dalam kasus di Kepulauan Natuna. Namun dalam penelitian ini koersif diterjemahkan sebagai pengerahan perangkat militer termasuk angkatan laut sebagai unjuk kekuatan serta perangkat pemaksa untuk mengusir gangguan dari negara asing terhadap ZEE di Kepulauan Natuna. Indonesia menggunakan instrumen ini untuk mengukuhkan ke- beradaannya di Kepulauan natuna melalui gelar latihan militer besar be- saran pada Oktober 2016 yang dilaksanakan TNI. Latihan militer ini me- nunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempertahankan kedau lat annya yang terganggu dengan adanya rongrongan dari kapal-kapal nelayan China yang beroperasi di ZEE, yang dibantu kapal pengawal pantai China. Gambar 21: Presiden Jokowi di Kapal Perang RI di Natuna Sumber: Antara91 Dalam gambar itu tampak Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna 91 Pakar: Indonesia harus hadir secara fisik di ZEE 17 Maret 2020. 72
di atas kapal perang yang berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. KRI Imam Bonjol adalah kapal yang digunakan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) untuk menangkap kapal-kapal China yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna beberapa waktu lalu. Gambar yang ditangkap media massa itu seolah ingin menunjukkan bahwa isu kedaulatan territorial Indonesia tidak akan pernah diremehkan. Bahkan kehadiran militer di Natuna, meskipun disebut oleh Dr Ian Montratama sebagai sebuah kekuatan militer yang asimetris jika dibandingkan negara adidaya seperti China, telah memberikan kesan kesiagaan dan ketegasan Indonesia. Gambar selanjutnya juga menunjukkan bagaimana Presiden Joko Widodo menaruh perhatian penuh kepada isu kedaulatan di Kepulauan Natuna termasuk di ZEE Indonesia. Sikap tegas terhadap China yang mengklaim bahwa nelayannya menangkap ikan di wilayah tradisionalnya tidak dapat diterima oleh Indonesia sebagai penjelasan yang masuk akal. Pembenaran itu ditanggapi dengan penegasan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan kekuatan militer meskipun secara simbolis di perairan Natuna Utara. Meski diakui kekuatan militer Indonesia tidak sehebat China, termasuk kekuatan maritimnya, gesture Indonesia di dunia internasional ini menunjukkan pentingnya mempertahankan kedaulatan meskipun bukan dalam arti territorial namun ZEE yang diakui oleh UNCLOS. 73
Gambar 22: Presiden di Kapal Perang RI Sumber: gesuri.id (2020)92 Presiden Joko Widodo melakukan penekanan baru dengan me- ren canakan pangkalan militer di kepulauan Natuna. Latihan perang juga dilakukan di perairan Natuna pada Mei 2017. Latihan militer ini me- ngerahkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat melibatkan 5.899 personel, yang dihadiri Presiden Jokowi, Panglima TNI dan beberapa menteri. Se- lain itu dilaporkan pula hadir 23 gubernur dari berbagai provinsi. Latihan militer ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yang terganggu dengan adanya rong- rongan dari kapal-kapal nelayan China yang beroperasi di ZEE yang di- bantu kapal pengawal pantai China. 92 Konflik Natuna, Jokowi: Diplomatik Damai Tapi Tegas. Diakses 1 Maret 2020. 74
Gambar 23: Presiden Jokowi Awal 2020 ke Natuna Sumber: Benarnews93 Mengenai pengerahan kapal perang ini Jokowi menyebutnya sebagai perlawanan terhadap pelanggaran kedaulatan. Kebijakan diplo masi koersif ini kembali ditegaskan Jokowi Maret 2019. Jokowi menegas kan Indonesia melakukan perlawanan terhadap klaim kedaulatan di per batasan maritim Natuna. Salah satu bentuk perlawanan dikatakannya adalah dengan membawa kapal perang RI ke Natuna dalam upaya men jaga kedaulatan teritorial. "Saat itu ingat saya bawa kapal perang kita ke Na tuna dan saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Ti dak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu," katanya.94 Pengerahan mesin perang ke Kepulauan Natuna ini sesuai dengan pendapat Ken Booth bahwa angkatan laut di seluruh dunia secara uni- versal memiliki 3 (tiga) peran yang dikenal dengan Trinitas Peran 93 In Letter to UN Chief, Indonesia Takes Stand on South China Sea. Diakses 8 Juni 2020. 94 Soal Klaim Cina terhadap Natuna, Jokowi: Saya Bawa Kapal Perang. Diakses 25 Maret 2020. 75
Angkatan Laut antara lain:95 1) Peran Militer (Military) yang hakikatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik ber- senjata. Penggunaan kekuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka me- negakan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal se- tiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, me lindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga. 2) Peran Polisionil (Constabulary) yang dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pem ba- ngunan nasional. 3) Peran Diplomasi (Diplomacy) di mana peran ini dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam men dukung kebijakan luar negeri pemerintah dan dirancang untuk mem- pengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan. Dengan demikian latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Angkatan Laut memiliki fungsi perangkat militer, polisi dan juga diplomasi. Unjuk kekuatan yang merupakan diplomasi maritim Indonesia terhadap klaim China di ZEE Indonesia masih terus berlanjut. Badan Keamanan Laut atau Bakamla menemukan 30 kapal berlayar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada Jumat, 3 Januari 2020. Keberadaan kapal-kapal tersebut dikawal oleh tiga armada kapal penjaga pantai atau coast guard milik Pemerintah China. "Pada 10 Desember, kami menghadang dan mengusir kapal itu. Terus tanggal 23 kapal itu masuk kembali, kapal coast guard dan beberapa kapal ikan dari China waktu itu," kata Direktur Operasi Laut Bakamla Nursyawal Embun.96 Diplomasi koersif pengerahan kekuatan militer ini, jelas Laode 95 Dita Birahayu. 2019. Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui Diplomasi Maritim. Prosiding Seminakel, 2019 - Diakses 25 Maret 2020. 96 Cina Klaim Natuna, 30 Kapalnya Masih Ada di ZEE Indonesia. Diakses 10 Maret 2020. 76
Muhamad Fathun (2020), menunjukkan keberhasilan karena faktanya setidaknya kapal-kapal China mampu dipukul mundur oleh Indonesia. Hal ini juga menjadi diplomasi pertahanan Indonesia untuk menciptakan kepercayaan kepada publik bahwa Indonesia bisa menjaga integritas wilayahnya. Gambar 24: Militer Indonesia Kawal Laut Natuna Utara Sumber: bisnis.tempo.co (2020)97 Gambar di atas menunjukkan bagaimana militer Indonesia mengawal perairan di ZEE Laut Natuna Utara. Gambar itu diambil dari KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I yang menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin 30 Desember 2019. KRI Tjiptadi-381 menghalau kapal Coast Guard China untuk menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan di kawasan sekaligus menjaga stabilitas di wilayah perbatasan. 97 Ibid. 77
Gambar 25: TNI AL mengawasi Kapal China Sumber: Kapal Indonesia mengawasi Kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal pencari ikan China di ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara membuat hubungan kedua negara kembali menegang. Sikap Indonesia yang keras ditunjukkan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono awal Januari 2020 yang menyatakan operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada lima KRI, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.99 Pasukan yang dipimpin langsung oleh Yudo ini telah bertolak dari Jakarta ke Natuna menggunakan satu pesawat Boeing TNI AU pada tanggal 3 Januari 2019. Operasi siap tempur kali ini krusial karena status perairan Natuna belakangan sudah jadi "perhatian bersama." TNI tidak hanya mengerahkan pengawal militer dari laut Indonesia tetapi juga pengawalan udara di Natuna seperti tampak dalam gambar berikut. 98 Diakses 20 Maret 2020. 99 Babak Baru Konflik Indonesia dan Cina di Atas Perairan Natuna. Diakses 24 Maret 2020. 78
Gambar 26: Pengawal Udara Natuna Sumber: Bersamaan dengan unjuk kekuatan tersebut Indonesia juga mela- kukan diplomasi persuasif di mana Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Cina untuk Indonesia. Indonesia melayangkan nota protes keras terhadap pemerintah Cina atas pelanggaran ini. Pemerintah Indonesia secara tegas menolak klaim Cina atas perairan Natuna Utara yang mengacu pada Nine Dash-Line atau sembilan garis imajiner itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan berencana meningkatkan kekuatan militer di kawasan tersebut. "Itu nanti ada satu flight pesawat tempur, ada tiga nanti kapal jenis korvet, kemudian ada satu pasukan marinir, Paskhas, satu batalion Angkatan Darat di situ. Marinir nanti lengkap dengan sea rider-nya. Bersenjata semua itu. Kalau ada apa-apa itu nanti dia (masuk)," kata Ryamizard.101 100 Diakses 7 April 2020. 101 Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif. 79
Aksi China melakukan provokasi akhir tahun 2019 disebut oleh Derek Grossman dari Rand Corporation sebagai ujian ke pemerintahan baru Jokowi yang terpilih kedua kalinya.102 Dalam kabinet baru Jokowi Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menhan yang dipandang kritis terhadap China. Selain itu China juga sedang mencoba melihat reaksi pengganti Menteri Susi Pudjiastuti yang mengambil sikap keras terhadap kapal-kapal China di Natuna tahun 2016. Edhy Prabowo disebut bertekad bersikap sama namun belum teruji. Menurut Grossman, Beijing bertaruh bahwa Indonesia tidak akan berani mengganggu hubungan bilateral akibat isu Natuna. Grosman menyebutkan, juru bicara Kemenlu China Geng Shuang mengatakan Indonesia akhirnya akan melihat gambaran besar hubungan bilateral dan stabilitas regional, menyelesaikan secara tepat dengan China serta mendukung kondisi yang kondusif untuk merayakan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Tidak beraninya Indonesia ini karena menurut Grossman, Indonesia menerima sekitar 3,6 milyar investasi pada paruh pertama 2019 dan prakarsa Belt and Road dengan mendanai sejumlah proyek infrastruktur Indonesia serta dana relokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 102 html. Diakses 10 Maret 2020. 80
Tabel 7: Kekuatan Laut Indonesia Sumber: Rand Menurut Teuku Faizasyah, apa yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan di perairan Indonesia dilakukan oleh sejumlah ins- tansi yang berwenang seperti BAKAMLA, PSDKP, Polair, KPLP yang ber- tugas di garda depan untuk melakukan penegakkan hukum. Di tingkatan yang lebih besar upaya ini juga didukung oleh TNI AL. Namun dalam pra k teknya, penegakkan hukum perlu dilakukan sesuai porsinya untuk meng hindari kekeliruan ataupun eskalasi.103 4.7.Bangun Pangkalan Penguatan kehadiran Indonesia di Kepulauan Natuna dilakukan de ngan adanya usulan pembangunan pangkalan militer. Komisi I DPR me nilai, pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna, Provinsi Ke- pri, sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan di ba gian tengah Indonesia - yang berhadapan langsung dengan bebe- ra pa negara, termasuk tentu saja China. "Apalagi pembangunan wilayah per t a han an bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wi l a yah (teritorial, red) beberapa negara dan Laut China Selatan," ka- 103 Wawancara Juru Bicara Kemlu Dr. Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020. 81
ta Ang gota Komisi I DPR, Mahfud Siddiq tanggal 24 Maret 2019.104 Men- kopolhukam Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya telah meng usul kan pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna tersebut. Ren cananya dibuat seperti kapal induk, untuk menjadi basis militer yang kuat bagi AL dan AU di sana. Gambar 27: Patroli Kapal di Natuna Sumber: Antara 105 Sebelumnya tahun 2016, setelah insiden penangkapan kapal Chi- na Maret 2016, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu jengkel de ngan kondisi perbatasan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, yang mem pri- hatinkan. Ia berkata, saat berkunjung ke sana, gerbang perbatasan Na tuna tidak dijaga aparat keamanan. "Itu pintu masuk (negara). Masuk kompleks perumahan saja dijaga, kok itu enggak dijaga. Sudah berapa lama (seperti 104 Harus ada pangkalan militer di Pulau Natuna, Kepri. Diakses 18 Maret 2020. 105 13 institusi sepakat awasi Laut Natuna Utara untuk cegah tumpang-tindih. ang-tindih. Diakses 8 Maret 2020. 82
itu). Jadi kalau ada maling masuk, lumrah saja karena enggak dijaga," kata Ryamizard di Jakarta.106 Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk, Ryamizard mengatakan telah memberi petunjuk khusus ke pada ketiga matra TNI, baik Angkatan Darat, Udara, dan Laut. Gambar 28: Pembangunan TNI di Natuna Sumber: Fernandes Simangunsong (2018)107 Satu kompi Korps Pasukan Khas TNI AU akan ditempatkan di Na- tuna. Satu kompi terdiri dari 150-200 personel. Selain itu, kekuatan Ang- katan Udara di Natuna akan dilengkapi radar, penangkis udara, drone, dan pesawat tempur. Namun sebelum pesawat tempur dikirim ke Natuna, pang kalan udara di sana akan diperbaiki lebih dulu. "Karena kalau untuk pesawat tempur tidak layak, bisa rusak pe- 106 Menhan Jengkel dengan Kondisi Perbatasan di Natuna. Diakses 8 Maret 2020. 107 Fernandes Simangunsong and Imelda Hutasoit.2018. "A Study of the development of Natuna Regency as a key site on Indonesia's Outer Border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea." Journal of Marine and Island Cultures.Vol 7. No 2. 83
sawat itu," kata Ryamizard. Sementara untuk membangun kekuatan Ang- katan Laut di Natuna, akan dibangun dermaga untuk kapal patroli yang dilengkapi dengan satu kompi marinir. Penguatan militer ditegaskan pula oleh KSAL, Laksamana Ade Su- pandi memastikan, di mana prajurit akan ditempatkan di wilayah ber- daulat di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pihaknya juga meng- ha dirkan strategi operasi di kawasan tersebut. Apalagi hingga kini, China masih mengklaim adanya traditional fishing line di titik 9-Dashed Line yang berdekatan dengan perairan Natuna. "Itu (9-Dashed Line) sudah dijelaskan Menlu sama Menko Polhu- kam. Kita hadirkan kapal sebagai strategi naval operation. Pokoknya di wi layah kedaulatan utuh atau di kawasan hak berdaulat di ZEE, TNI AL harus hadir disana," kata Ade di Jakarta.108 Memperkuat militer yang ada menjadi salah satu prioritas. Membangun kekuatan militer merupakan salah satu kebijakan selain latihan gabungan.109 Pakar Hubungan Inter- nasional dari Universitas Pertamina Ian Montratama menyebutkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan pangkalan militer ini telah mendorong adanya satuan militer integratif di Natuna sehingga terdapat pangkalan besar dengan skadron yang sifatnya permanen. Awal tahun 2016, Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya menggungkapkan bahwa DPR telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 450 miliar untuk mem- perkuat pangkalan militer TNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Laut China Selatan.110 TNI dinilai tidak saja harus me miliki pangkalan militer yang memadai di Pulau Natuna, tetapi juga personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. "Natuna itu adalah wilayah yang paling jauh dan paling terluar sehingga misalkan ter jadi apa-apa itu memakan waktu. Jadi dalam rangka penguatan wi- 108 TNI AL Perketat Pengawalan Wilayah Natuna. Diakses 9 Maret 2020. 109 Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna hadang Diakses Maret 2020. 110 Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna. Diakses 6 Maret 2020. 84
layah itu sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, disitu di- butuhkan penguatan-penguatan misalkan penambahan prajurit, pem- buatan fasilitas dan infrastruktur seperti pangkalan dan sebagainya. Ja di muaranya lebih pada penguatan diri dari kejadian yang tidak kita ingin- kan," kata Tantowi Yahya. Selain pembangunan pangkalan militer, Indonesia juga mem- per panjang landas pacu Lanud Ranai untuk didarati pesawat tempur, membangun dermaga yang dapat disinggahi sejumlah kapal perang. TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan patroli di Natuna dan menambah radar untuk memantau wilayah.111 Letak Pulau Natuna yang sangat strategis di dekat kawasan Laut Cina Selatan dan sumber daya alam yang luar biasa, menjadikan kawasan ini di- perebutkan banyak negara. Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan Chi- na merupakan beberapa negara yang mengklaim kepemilikan kawasan itu. Gambar 29: Peta pangkalan militer Indonesia Sumber: Pengerahan hard power dalam menghadapi isu perbatasan maritim 111 Diakses 28 Maret 2020. 85
Natuna tidak direkomendasikan dalam menghadapi China karena kalkulasi perimbangan kekuatan Indonesia yang kalah jauh.112 Unjuk kekuatan militer itu disebut Dr Ian Montratama sebagai pesan kepada China bahwa Indonesia menanggapi serius isu perbatasan Natuna. Pesan lainya, jika Indonesia ini memiliki sikap tegas di perbatasan maritim, maka negara lain yang sependapat dengan Indonesia juga bisa terlibat di dalamnya. Inilah hal yang perlu dimainkan Indonesia dalam menghadapi isu perbatasan maritim di Natuna Utara. Senada dengan Dr Ian Montratama, Dr. Arfin Sudirman dari Fisip Unpad bahkan menegaskan perlunya dimensi diplomasi soft power bersamaan dengan hard power.113 Penggunaan soft power antara lain penguatan fungsi territorial militer di Natuna yang juga mencakup hubungan kemasyarakatan. Sedangkan hard power fungsinya lebih untuk kekuatan penggetar (deterence) dalam rangka berjaga-jaga. Namun demikian penggunaan hard power di wilayah ZEE Indonesia sifatnya terbatas karena perairan Natura Utara bukan bagian dari territorial namun bagian dari wilayah di mana Indonesia memiliki hak berdaulat berdasarkan UNCLOS 1982. Menurut Dr. Arfin Sudirman, pengerahan hard power Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Dengan perhitungan matematika sederhana, menghadapkan Indonesia dengan China tidak mungkin sebanding bahkan jika seluruh negara ASEAN digabungkan. Indonesia dalam hal ini dapat menyertakan negara lain dalam berhadapan dengan China tetapi terutama dengan kekuatan soft power berupa diplomasi. Diplomasi koersif ingin menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia tegas dalam isu Natuna ini. Aspek positifnya bagi TNI adalah sejak 2016 ada penambahan anggaran pertahanan. Kenaikan anggaran pertahanan ini mendapat dukungan dari DPR untuk rencana strategis 2020-2024. Akan tetapi pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah Indonesia mengalihkan perhatiannya terhadap bahaya pandemi. Yang masih menjadi pertanyaan, apakah pendekatan koersif 112 Wawancara Dr Ian Montratama dari Hubungan Internasional Universitas Pertamina 22 April 2020. 113 Wawancara Dr Arfin Sudirman, Fisip Unpad, melalui aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020. 86
dengan hard power tepat dalam menangani isu di ZEE Natuna ini? Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta menjelaskan, pendekatan soft power justru merupakan pilihan yang lebih tepat. Alasannya, a) konstitusional, b) militer c) ekonomi dan d) emosional. Mengapa pendekatan soft power? Karena Indonesia adalah negara middle power walau tidak menutup kemungkinan kedepan bisa menjadi high power. Negara super power saja akan sangat sulit untuk mempertimbangkan perang dan konflik di era globalisasi ini. Laode menambahkan, penggunaan hard power bisa merugikan ekonomi, personil dan persahabatan, dan akhirnya bisa memperkeruh hubungan internasional. Pendekatan soft power juga lebih relevan karena sesuai amanat konstitusi. Apalagi jika melihat pertimbangan kemampuan militer Indonesia sangat jauh dari Tiongkok, sehingga mustahil bagi Indonesia untuk menang. Selain itu wilayah Natuna bukan wilayah perang yang diatur dalam konvensi sehingga tidak ada benar jika menggunakan pendekatan militer. Selanjutnya Laode menambahkan, pendekatan militer hanya dida- sarkan pertimbangan emosional, bukan rasional sehingga kalkulasinya tidak matang. Di lain sisi, Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan China walaupun sempat berkonflik di era Orde Baru. Dengan pengalaman masa lalu itulah pendekatan melalui diplomasi lebih relevan buat Indonesia. Perlu ditekankan bahwa diplomasi dengan China dalam rangka men jaga kedaulatan Natuna harus melalui multi jalur dan dikirim para diplomat yang memiliki pengalaman dan kedekatan kultural dengan China sehingga pendekatan tersebut sungguh mampu meredam konflik kedua negara. 4.8. Menjaga Kedaulatan Natuna Dari uraian di atas, Indonesia melakukan tiga dimensi diplomasi maritim sekaligus, yakni kooperatif, persuasif dan koersif. Pendekatan se cara simultan ini menunjukkan adanya pertimbangan luas dari pe me- rintah untuk menjaga kedaulatan di perbatasan maritim Natuna, lebih tepatnya di ZEE Indonesia yang terbentang 200 mil laut dari pantai Natuna 87
ke arah Latu Natuna Utara. Diplomasi koersif ditunjukkan dengan pernyataan mengenai wi- layah kedaulatan yang tidak dapat ditawar lagi, mulai dari presiden sam- pai dengan para pejabat militer. Unjuk kekuatan militer dengan la tihan gabungan di Kepulauan Natuna menandakan pendekatan hard po wer ter hadap isu Natuna dari Indonesia. Meskipun kekuatan militer In do- nesia tida bisa dibandingkan kekuatan militer China, namun reaksi In- do n e sia yang tegas dengan memperlihatkan kekuatan militer dapat me- ngi rimkan pesan kepada China agar memikirkan ulang dukungannya ke pada nelayan yang mencari ikan di ZEE Indonesia dengan alasan se- bagai wilayah tradisional nelayan China. Klaim China itu bisa disebut mengada-ada karena jarak dari daratan China ke perairan laut Natuna Utara mencapai ratusan mil laut. Oleh sebab itu, selain menggunakan dalih tempat mencari ikan tradisional China juga menggunakan peta nine-dash line tahun 2009 sebagai dasar klaim China untuk membela ber- operasinya nelayan China di Natuna. Selain pendekatan keras berupa unjuk kekuatan militer untuk men jaga kedaulatan di Natuna, Indonesia juga menempuh pendekatan persuasif dengan pendekatan bilateral dan multilateral. Dari pendekatan persuasif, Indonesia mengerahkan jalur-jalur diplomatik bilateral mau- pun multilateral. Di tingkat bilateral Indonesia mengajukan protes lang- sung ke pemerintah China atas pelanggaran yang dilakukan nelayan di wilayah ZEE. Di tingkat multilateral Indonesia menggunakan forum seperti ASEAN untuk menegakkan kode perilaku di Laut China Selatan agar klaim nine-dash line tidak diselesaikan melalui jalur militer. Sedangkan pendekatan kooperatif digunakan untuk menjaga hu- bungan yang lebih luas antara kedua negara. Indonesia masih ingin me- manfaatkan dana investasi China di Indonesia yang jumlahnya milyaran dollar untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia masih menganggap masih perlu bekerja sama dengan China di bidang ekonomi meksipun terdapat masalah penangkapan ikan secara illegal nelayan China di ZEE Natuna. Pengerahan diplomasi maritim ini telah ikut menjaga stabilitas kawasan di sekitar Kepulauan Natuna dari gangguan eksternal termasuk 88
para nelayan asing diantaranya dari China yang beroperasi secara illegal di kawasan ZEE Indonesia dan bahkan masuk wilayah perairan Indonesia. Menurut Dr. Arfin Sudirman, dalam menjaga hak berdaulat ZEE In donesia, peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru perlu ditingkatkan.114 Kehadiran armada laut di Kepulauan Natuna kurang memadai untuk menjaga hak berdaulat di ZEE Natuna dan kedulatan territorial Indonesia. Kekuatan Bakamla dengan demikian perlu diting- katkan sehingga mampu mengawal para nelayan Indonesia 200 mil laut dari garis pantai. Dengan dua per tiga dari wilayah Indonesia terdiri atas laut, Bakamla diperkirakan hanya mampu memenuhi pengawalan ku- rang dari setengahnya untuk menjaga ZEE Indonesia. Berbeda dengan de ngan yang dimiliki oleh China, negara itu memiliki senjata yang cang- gih, dan telah memodifikasi kapal-kapal perangnya yang menjadi coast guard. Mereka mengawal nelayan-nelayannya untuk memancing atau mengambil ikan seperti terjadi di Natuna. Dalam konteks perlindungan kedaultan maritim inilah, seperti dijelaskan Laode Muhamad Fathun, apa yang dilakukan oleh Jokowi se- benarnya adalah bentuk kelanjutan dari pendahulunya yaitu Soekarno dengan Negara Baharinya. Negara Bahari saat ini dimaknai sebagai ne- gara maritim yang membutuhkan pelaksanaan diplomasi maritim sebagai bentuk implementasi politik luar negeri Indonesia.115 Menurut Laode, implementasi Indonesia sebagai nagara maritim dimaknai Jokowi dengan membentuk Poros Maritim Dunia (PMD) dengan diplomasi sebagai salah satu prinsipnya. Kebijakan turunannya, yakni Nawacita dan Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan upaya mencapai kepentingan nasional Indonesia. Artikulasi diplomasi ini kemudian di- sebut oleh Kementerian Luar Negeri RI sebagai diplomasi maritim yang me miliki tiga domain yaitu sovereignty, security dan prosperity. 114 Wawancara Dr Arfin Sudirman, Fisip Unpad, melalui aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020. 115 Wawancara tertulis Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta 20 April 2020. 89
Diplomasi Maritim Indonesia 90
BAB VI PENUTUP DALAM menghadapi isu perbatasan maritim di Kepulauan Natuna, ter- utama saat berhubungan dengan negara tetangga seperti China, In do- nesia melakukan diplomasi maritim untuk menegaskan ke daulatannya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan UNCLOS 1982. Namun Chi na menyebut operasi nelayan di wilayah yang disebut ZEE Indonesia sebagai wilayah tradisional nelayan China sehingga saat melakukan pen- carian ikan, Coast Goard China terkesan mengawal mereka. Maka ber da- sarkan penanganan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna, yang ke- mudian disebut Laut Natua Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, diplomasi maritim kooperatif digunakan Indonesia da lam menangani kasus perbatasan maritim dengan China di Kepulauan Na- tuna. Kebijakan melakukan diplomasi kooperatif diplomatik dilakukan un tuk mengingatkan China tentang telah terjadinya pelanggaran di ZEE Indonesia di Natuna Utara di mana para nelayan China secara ile- gal menangkap ikan di sana. Indonesia bersifat kooperatif mengingat Chi na merupakan investor besar di Indonesia dan kebijakan yang keras da pat mengganggu hubungan ekonomi dan politik yang lebih luas. Chi- na juga menyatakan, meski terkesan mendua, bahwa tidak ada per se li- sihan perbatasan dengan Indonesia di Natuna. Namun demikian Chi na menyebutkan penangkapan ikan oleh nelayan di ZEE Indonesia ka rena 91
wilayah itu dikenal sebagai zona nelayan tradisional meskipun posisinya sebenarnya sangat jauh dari garis pantai China daratan. Salah satu pe- mikiran yang muncul dalam diplomasi kooperatif ini adalah mem ba- ngun kerjasama di wilayah perairan ZEE Indonesia dalam masalah pe- man faatan sumber daya maritim dengan China sehingga penangkapan ikan bisa dikelola untuk manfaat bersama yang saling menguntungkan. Namun gagasan kerjasama ini masih belum dijajagi karena Indonesia tampaknya belum menyiapkan sumber daya untuk mengelola ZEE di Laut Natuna Utara. Kedua, Indonesia juga menggunakan perangkat diplomasi maritim persuasif untuk menegaskan kedaulatannya di ZEE Kepulauan Natuna. Salah satu penegasan diplomasi ini adalah mengubah nama perairan di utara Kepulauan Natuna yang masuk dalam ZEE Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama itu sekaligus meneguhkan kehadiran In donesia setidaknya dalam peta resmi negara bahwa wilayah itu me- rupakan daerah hak berdaulat Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 yang juga ditandatangani China. Meskipun demikian, penamaan baru itu mendapat kritik dari China sebagai sesuatu yang tidak memiliki standar internasional. Ketiga, secara simultan Indonesia menggunakan pendekatan di- plo masi maritim koersif sebagai cara untuk menjaga kedaulatan di ZEE Kepulauan Natuna yang diketahui digunakan nelayan China untuk menangkap ikan secara ilegal. Jenis diplomasi ini, seperti halnya gunboat diplomacy, merupakan pengerahan perangkat militer untuk mencapai tujuan diplomasi, yakni takut, tunduk dan menyerah. Diplomasi koersif antara lain merupakan unjuk kekuatan militer berupa latihan militer atau seperti diteguhkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa hak berdaulat Indonesia di ZEE merupakan sesuatu yang sungguh diperhatikan. Keempat, kedaulatan Indonesia di wilayah maritim khususnya di ZEE Kepulauan Natuna sejauh ini dapat dijaga antara lain dengan pe- rangkat diplomasi maritime serta berbagai aparatur pemerintah mulai dari kementerian pertahanan sampai dengan Bakamla. Namun karena China masih belum menerima prinsip dasar UNCLOS maka hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna masih harus diperjuangkan baik secara bilateral 92
maupun multilateral. Indonesia juga dapat membuka peluang kerjasama di ZEE Indonesia dengan Negara-negara tetangga termasuk dengan China dalam memanfaatkan sumber daya hayati dan sumber daya alam. Dalam menghadapi isu Natuna ini, pertama, pemerintah Indonesia perlu menegaskan kehadirannya secara fisik di kawasan Laut Natuna Utara yang menjadi bagian dari ZEE Indonesia. Kehadiran fisik ini da- pat dilakukan dengan keberadaan patrol Angkatan Laut atau dengan Ba kamla. Selain itu kehadiran fisik juga dilakukan dengan mengelola ka wasan perairan Natuna mulai dari penangkapan ikan sampai dengan pariwisata. Berbagai kementerian dapat dilibatkan juga pengusaha swasta diajak dalam melakukan penangkapan ikan di Natuna Utara dengan mendukung nelayan lokal atau investasi di bidang eksplorasi sumber daya alam dalam jangka panjang. Kedua, Kementerian Pertahanan perlu hadir secara terus menerus melalui patroli atau pengembangan pangkalan di Kepulauan Natuna. Kehadiran secara fisik aparat keamanan perlu dilakukan secara regular dan terus menerus sehingga dunia dapat mengetahui bahwa hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna dijaga dan ditegakkan. Ketiga, kerjasama bilateral dan multilateral perlu dibuka oleh pemerintah sehingga tidak fokus kepada konflik dan perbedaan pandang- an mengenai perbatasan maritime dan ZEE. Kerjasama itu antara lain da- lam penangkapan ikan serta eksplorasi sumber daya alam serta keamanan lalu lintas maritime di kawasan ZEE Indonesia dan perairan internasional. 93
Diplomasi Maritim Indonesia 94
DAFTAR PUSTAKA Buku Arsana, I Made Andi and Clive Schofield. (2013). Indonesia's "Invisible" Border with China. New York: M.E. Sharpe. Boeije, Hennie. (2010). Analysis in Qualitative Research. Los Angeles: Sage. Burchill. Scott. 2005.The National Interest in International Relations Theory. New York: Palgrave Macmillan Buzan, Barry. 1991. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Harrow: Longman. Connelly, Aaron L. (2016). Indonesia in the South China Sea: Going it alone. Sydney: Lowly Institute. Couloumbis, Theodore A., James H Wolfe. 1990. Introduction to International Relations: Power and Justice. Englewood Cliffs: Prentice Hall Creswell, John W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Aproaches. Los Angeles: Sage. Frankel, Joseph. National Interest. 1970. London: Palgrave Macmillan Fravel, Taylor. 2016. "U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995". Dalam Power Politics in Asia's Contested Waters : Territorial Disputes in the South China Sea. New York: Springer. Gindarsah, Iis. 2016. Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea. Holsti, K.J.1992. International Politics: A Framework for Analysis. New 95
Jersey: Prentice Hal Lamont, Christopher. 2014. Research Methods in International Relations. London: Sage. Le Mière, Christian. 2014. Maritime Diplomacy in the 21st Ventury: Drivers and Challenger. London: Routledge. Morin, Jean-Frederic and Jonathan Paquin. 2018. Foreign Policy Analysis: A Toolbox. New York: Palgrave Macmillan. Nordquist, Myron H. and John Norton Moore. 2012. Maritime Border diplomacy. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. Rosenau, James N. 1971. The Scientific Study of Foreign Policy. New York: The Free Press. Rosenau, James N., Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd. 1971. World Politics: An Introduction. New York: The Free Press. Suryadinata, Leo. 2016. Did the Natuna Incident Shake Indonesia-China Relations? ISEAS: Perspective. Issues 2016. No 19. Suryadinata, Leo and Mustafa Izzuddin. 2017. The Natunas: Territorial Integrityin the Forefront of Indonesia-China Relations. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute. Suryadinata, Leo and Mustafa Izzuddin. 2017. "The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations". Trend in Southeast Asia. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute. Weatherbee, Donald E.2016. "Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea". Perspective Issue No 18. Singapore: ISEAS. Yani, Yanyan Mochamad , Ian Montratama, Emil Mahyudin. 2017. Pengantar Studi Keamanan. Malang: Intrans Publishing. Jurnal Aplianta, Derry.2015. Indonesia's Response in the South China Sea Disputes: A Comparative Analysis of the Soeharto and the Post-Soeharto Era. Journal of ASEAN Studies, Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 1-21 Birahayu, Dita. 2019. "Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia - Melalui Diplomasi Maritim". Prosiding Seminakel, 2019 96
Connelly, Aaron L. 2016. Indonesia in the South China Sea: Going it Alone. Sydney: Lowly Institute. Feldt, Lutz, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. 2013. Maritim Security - Perspectives for a Comprehensive Approach. Berlin: Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW. Fauzan, Kamarulnizam Abdullah, Mohammad Zaki Ahmad. "Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing". AEGIS | Vol. 3 No. 2, Mar- Sep 2019. Gindarsah, Iis. 2018. "Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea". Dalam Maintaining Maritime Order in the Asia Pacific. Tokyo: The National Institute for Defence Studies. Nuechterlein, Donald. E. 1976. "National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making". British Journal of International Studies. 246-266. Palma, Mary Ann E. 2009. Legal and Political Responses to Maritim Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore. Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Papier No. 31. Perez, Aida M. 2015. "Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick"" .Open Access Dissertations. 1557. University of Miami. Rijal, Najamuddin Khairur. 2018." Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia". Global & Strategis, Th. 13, No. 1. Riska. Ela. 2017. "Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna". Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2. Sinaga, Obsatar & Verdinand Robertua. 2018." Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power." Global & Strategis, Th. 11, No. 2. Shabrina, Nadiah Oryza.2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 6 (2). pp. 133-146. 97
Simangunsong, Fernandes and Imelda Hutasoit.2018. "A Study of the development of Natuna Regency as a key site on Indonesia's Outer Border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea." Journal of Marine and Island Cultures.Vol 7. No 2. Dokumen Kemlu RI. 2016. Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian luar Negeri Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Kebijakan Kelautan Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Sumber Online Indonesia Protes China Terkait Pelanggaran ZEE di Natuna. zee-12302019161448.html. Cina Klaim Laut Natuna, Menhub Akan Tambah Kapal Ikan dan Patroli. Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna. Menjaga Kedaulatan Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China. indonesia/indonesia-50999466. Joint Press Briefing on the 14th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM-DOC) 98
framework ASEAN-China Sepakati COC Framework Laut China Selatan Menjaga Hak berdaulat dengan Diplomasi Surat. Kompas 5 Juni 2020. Pakar: Indonesia harus hadir secara fisik di ZEE secara-fisik-di-zee-natuna. Konflik Natuna, Jokowi: Diplomatik Damai Tapi Tegas. damai-tapi-tegas-b1YFrZpUL. In Letter to UN Chief, Indonesia Takes Stand on South China Sea. Soal Klaim Cina terhadap Natuna, Jokowi: Saya Bawa Kapal Perang. bawa-kapal-perang-dj8B. Diakses Cina Klaim Natuna, 30 Kapalnya Masih Ada di ZEE Indonesia. masih-ada-di-zee-indonesia. indonesia-51143850. Diakses 7 April 2020. Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif. natuna_cina_indonesia. Harus ada pangkalan militer di Pulau Natuna, Kepri. natuna-kepri.html. 13 institusi sepakat awasi Laut Natuna Utara untuk cegah tumpang- tindih. Menhan Jengkel dengan Kondisi Perbatasan di Natuna. 99
perbatasan-di-natuna/. TNI AL Perketat Pengawalan Wilayah Natuna. wilayah-natuna. Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna hadang hadang-china.html. Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna. Diakses 6 Maret 2020. kedaulatan-natuna. 100
LAMPIRAN Brief Paper Kementerian Luar Negeri RI 101
Diplomasi Maritim Indonesia 102
Diplomasi Maritim Indonesia 103
Diplomasi Maritim Indonesia 104
Diplomasi Maritim Indonesia 105
Diplomasi Maritim Indonesia 106
Diplomasi Maritim Indonesia 107
Diplomasi Maritim Indonesia 108
PENULIS Asep Setiawan adalah pengajar dan peneliti di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar sarjana Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Padjadjaran sedangkan gelar Master Hubungan Internasional dari Universitas Birmingham, Inggris. Tahun 2019 meraih gelar Doktor Hubungan Internasional juga dari Universitas Padjadjaran dengan disertasi mengenai Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Nuklir Iran di PBB. Asep focus kepada kajian Politik Luar Negeri, Hubungan Internasional di Asia dan Timur Tengah serta kajian Diplomasi dan Keamanan Global. Buku yang pernah diterbitkan antara lain Hubungan Internasional Abad ke-21, Politik Luar Negeri Indonesia dan Dinamika Timur Tengah. Ali Noer Zaman kini bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan master dalam ilmu politik dari Universite de Marseille III, Perancis. Minat studinya mencakup politik internasional, Islam dan politik, dan isu-isu lingkungan. 109
Diplomasi Maritim Indonesia 110