BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Narkotika sebagai musuh terbesar dalam kalangan masyarakat yang sangat merugikan bangsa karena mayoritas penggunanya adalah pemuda-pemuda penerus bangsa. Narkotika haruslah dijauhkan dari generasi-generasi penerus bangga demi tercapainya cita-cita bangsa yang sejahtera. Hukum narkotika ini haruslah merupakan hukum yang dapat menjangkau ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotika dari masa ke masa.1 Tahun 1976 merupakan titik penting dalam sejarah pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia, karena pada tahun ini Indonesia mulai memiliki undang-undang yang merupakan pembaharuan hukum tentang narkotika yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masa kini mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan- ketentuan pertanggungjawaban dan penetapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika. Tahun 1976 merupakan tahun penting bagi hukum narkotika Indonesia dengan fakta kelahiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 1976. Undang-undang narkotika ini terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia. 1 Soedjono Dirdjosisworo, 1990, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1 1
Hal ini logis mengingat bahwa perjalanan dan perjuangan untuk mendapatkan undang-undang narkotika nasional ini dipengaruhi kuat oleh gangguan dan ancaman penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai masalah nasional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini penting artinya bagi penanggulangan narkotika di Indonesia, terutama apabila dikaji dari segi hukum dan perundangan, memerlukan jawab yang bersifat pemaparan undang-undang yang berlaku sebelum dan ketentuan yang berpengaruh dalam mempersiapkan Undang-Undang No. 9/ 1976. Penting pula untuk diungkapkan faktor-faktor non hukum yang mendorong ditertibkannya undang-undang narkotika.2 Pemerintah memutuskan karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, maka undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaanya, sehingga lahirlah Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.3 Kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan 2 Ibid, hlm. 9 3 Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta, Djambatan, hlm. 155 2
perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Di samping itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 64 mengatur mengenai kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diharapkan dapat membantu dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi, dan kabupaten/ kota sebagai instansi vertikal yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/ kota, sebagai contoh yakni BNN P DIY yang didirikan pada tahun 2003 diharapkan mampu menanggulangi peredaran gelap narkotika di DIY. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah generasi muda, pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka pengguna narkotika dan obat-obat berbahaya di provinsi DIY pada 2013 mencapai 87.432 orang. Data BNN juga menyebutkan, jumlah pengguna narkotika di DIY terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada 2004 misalnya dari sebanyak 57.483 orang naik menjadi 68.980 orang pada 2008, naik menjadi 69.700 orang pada 2012. Peningkatan pengguna narkotika di DIY tentu saja turut menyumbang peningkatan jumlah pengguna 4 Siswanto, 2012, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1 3
narkotika secara nasional, bahkan DIY masuk prevalensi pengguna narkotika urutan lima besar di Indonesia. Sementara itu, dalam proyeksi 2011-2015 berdasarkan kenaikan sekitar 0,12 persen per tahun dari penelitian pada 2008- 2011 diprediksikan pada 2014 pengguna narkotika di DIY bisa mencapai 97.432 orang. Tahun 2015 diprediksikan bisa mencapai 109.675 orang, atau sekitar 3,37 persen dari jumlah penduduk yang ada di DIY.5 Menurut Pribadi Wicaksono wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2013 menjadi wilayah paling tinggi dalam kasus penggunaan narkotika dan obat terlarang dibanding daerah lain di provinsi DIY. Di Kabupaten Sleman, sepanjang 2013 terungkap 90 kasus penggunaan narkotika dan di Kota Yogyakarta mencapai 60 kasus. Sementara di Kabupaten Bantul 45 kasus, 4 kasus di Kulonprogo, dan Gunung Kidul sama sekali tak ada laporan kasus. Berdasarkan data BNNP DIY untuk wilayah Kota Yogyakarta, temuan kasus paling tinggi terjadi di lima kecamatan utama yakni Umbulharjo 18 kasus, Gondokusuman 17 kasus, Mergangsan 14 kasus, Gedongtengen 11 kasus, dan Tegalrejo 6 kasus. Wilayah Sleman, temuan paling banyak ada di Kecamatan Depok yang dikenal sebagai pusat perguruan tinggi swasta dengan temuan kasus mencapai 46 kasus. Sedangkan di Kabupaten Bantul terbanyak temuan ada di Kecamatan Sewon dengan jumlah 20 kasus.6 5 Ruslan Burhani, diy-87432-orang, halaman ini diakses pada hari Minggu, 22 November 2015 pukul 13.00 WIB. 6 Pribadi Wicaksono, halaman ini diakses pada hari Minggu, 22 November 2015 pukul 13.00 WIB. 4
Maraknya kasus narkotika ada beberapa kasus telah banyak bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapatkan sanksi berat berupa pidana mati, seperti dalam kasus Zainal Abidin satu-satunya terpidana mati yang narkotiknya adalah ganja. Zainal ditangkap di rumahnya di Kelurahan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, akibat kasus kepemilikan ganja, pada 21 Desember 2000. Bersama barang bukti 58,7 kilogram ganja, ditangkap pula istri Zainal yaitu Kasyah dan teman Zainal yang dari Aceh, Aldo. Pada tanggal 13 Agustus 2001. Zainal divonis 18 tahun oleh Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 4 September 2001 Zainal divonis PT Palembang hukuman mati, tanggal 2 Mei 2005 Zainal mengajukan PK ke Mahkamah Agung, tanggal Desember 2014 Zainal mengajukan grasi ke Presiden Jokowi, namun pada tanggal 2 Januari 2015 Grasi Zainal ditolak dengan Keppres Nomor 2/G Tahun 2015, dan pada tanggal 25 April 2015 Zainal mengajukan PK kedua namun di tolak oleh MA.7 Pada saat Indonesia menjadi Great Market dalam kancah Narkotika dunia. Kondisi itu ditopang oleh Faktor Demografi yang besar (ingat, saat ini Indonesia sedang memperoleh bonus demografi). Kondisi alam Indonesia yang luas dengan rentang garis pantai yang panjang, menjadi surga bagi para penyelundup Narkotika dan menjadi handicap Pemerintah dalam pengelolaan wilayah. Segala cara dilakukan oleh para mafia/ sindikat narkotika internasional, mulai dari menyamar menjadi pedagang kain, hingga memacari/ menikahi wanita- wanita pribumi. satunya-terpidana-mati-ganja/, halaman ini diakses pada hari Kamis, 19 Mei 2016 pukul 19.39 WIB 5
Pemerintah Indonesia sudah sangat serius untuk memberantas penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika, seperti yang kita ketahuan bahwa pemerintah telah benar-benar tegas dalam menerapkan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika yang telah di eksekusi mati pada tanggal 29 April 2015, Rabu dini hari meskipun terdapat tekanan dari berbagai negara mengenai sanksi pidana mati eksekusi terhadap terpidana mati tetap dilaksanakan karena masih diakui dalam hukum positif Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 2/PUU- V/2007 ditolak untuk seluruhnya; Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Menyatakan Permohonan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), walaupun putusan tersebut terdapat dissenting opinion oleh empat orang hakim konstitusi. Putusan tersebut berkaitan dengan adanya permohonan dari para terpidana mati khususnya Narkotika.8 Penulis ingin mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkotika dan apakan dengan diterapkannya sanksi pidana mati tersebut dapat menghentikan atau mengurangi pelaku pengedar narkotika khususnya di Indonesia yang mengalami bahaya narkoba. 8 Artikel, Hamdan Zoelva, Dinamika Eksekusi Hukuman Mati. 6
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar dalam rangka penanggulangan narkotika? 2. Faktor apa yang menghambat penanggulangan peredaran narkotika? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar dalam rangka penanggulangan narkotika. 2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat penanggulangan peredaran narkotika. D. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Penerapan Penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.9 Berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa penerapan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu hal, yang bertujuan untuk dapat selalu diterapkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. 2. Pengertian Narkotika Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan 9 Kamus istilah manajemen, 1994, Universitas Michigan, Pustaka Binaman Presindo, hlm. 155 7
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibebankan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang ini.10 a. Smith Kline dan French Clinical Staff membuat difinisi sebagai berikut: "Narcotics are drugs which produce insesibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous system. Included in this difinition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)". Artinya lebih kurang sebagai berikut: Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroine) dan candu sintesis (meperidine dan methadone). b. Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "Narcotic Identification Manual"(1973) antara lain mengatakan: Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat- zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Termasuk juga narkotika 10 Gatot Supramono, Op.Cit, hlm. 159 8
sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.11 3. Pemberian Sanksi Pidana Mati Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis- jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baran-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.12 Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Bentuk- bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu: a. Pidana Pokok 1. Pidana mati 2. Pidana Penjara 3. Kurungan 4. Denda 11 Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, hlm. 33 ini diakses pada hari Sabtu, 30 Oktober 2015 pada pukul 10.00 WIB. 9
10 5. Tutupan b. Pidana Tambahan 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu 2. Perampasan Barang-barang Tertentu 3. Pengumuman Putusan Hakim Menarik untuk dipahami adalah jenis pidana mati, yang dalam rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan yang tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340), dan sebagainya.13 Alasan mempertahankan pidana mati karena berbagai produk UU telah menetapkan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika/ Psikotropika, UU Terorisme dan UU Pengadilan HAM. Membaca UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong, tetapi harus secara utuh. Menurut Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan, "Hak setiap orang untuk hidup", akan tetapi jika dibaca isi Pasal 28J UUD 1945 secara eksplisit mengatakan: "kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh UU. Artinya bahwa penerapan sanksi pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pencantuman sanksi pidana mati di berbagai undang-undang tersebut termasuk di dalam RUU-KUHP mendatang telah 13 Bambang Waluyo, 2014, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12
mempunyai legitimasi konstitusional. Penerapan sanksi pidana mati telah mempunyai legitimasi konstitusional, maka pemberlakuan hukuman mati di Indonesia pun tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana mati, sebab kriteria atau elemen/unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sekalipun penerapan sanksi pidana mati bukan jaminan terjadinya efek jera para penjahat kriminal, namun penerapan sanksi pidana mati di Negara Indonesia yang beraneka-ragam suku, ras, agama, setidaknya akan dapat meminimalisir berbagai angka kejahatan di Indonesia. Menyikapi penerapan sanksi pidana mati di Indonesia, kita tidak boleh berpandangan sempit hanya tertuju kepada kepentingan terpidana mati saja, tetapi juga harus melihat kepentingan secara nasional, khususnya pihak korban yang terbunuh secara sadis, biadab Hakim harus melihat secara cermat dan hati-hati, fakta hukum yang terungkap di persidangan, siapa otak intelektualnya, apakah ia hanya turut membantu atau yang disuruh melakukan kejahatan tersebut. Jika putusan hakim tingkat pertama masih dirasa kurang adil, masih bisa diperbaiki oleh hakim tingkat banding, hakim kasasi dan hakim peninjauan kembali di Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007). Tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal, yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus, ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara komulatif dengan menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus, misalnya 11
12 pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. KUHP menjelaskan bahwa, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok. Sekalipun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, untuk tindak pidana narkotika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau di pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya. Berkaitan dengan pro dan kontra yang ada di masyarakat mengenai keberadaan dan pelaksanaan sanksi pidana mati serta dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika pada masa mendatang, RUU KUHP baru mengandung pemikiran reformasi tentang pidana mati yang menetapkan bahwa: a. Pidana khusus atau/ eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak; b. Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir; c. Upaya terakhir dijatuhkan/ dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan. Khusus untuk kasus tindak pidana narkotika, sejak tahun 1999-2006 tercatat yang dijatuhi hukuman mati sebanyak 63 orang terdiri atas 59 orang laki- laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria: 9 orang). Kemudian yang telah di eksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994- 2004) baru 2 (dua) orang, yaitu tahun 1994 terpidana mati Steven (warga negara
13 malaysia) dan tahun 2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (Warga Negara India). Terpidana mati kasus tindak pidana narkotika sebanyak 63 orang dan telah di eksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu sejumlah 60 orang.14 4. Pengertian Pengedar Narkotika Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 Undang-Undang Narkotika). Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (pasal 32 UU Narkotika).15 Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak lepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam satu jaringan kejahatan internasional. Keuntungan yang besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat. Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operasi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil- 14 Muhammad Yamin, 2012, Tidak Pidan Khusus, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 175 15 Gatot Supramono, Op. Cit, hlm. 172
14 hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting terhadap kasus tindak pidana narkotika ialah penyidik, dalam hal ini penyidik POLRI, diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika.16 5. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Penanggulangan narkotika adalah penanggulangan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud, tetapi karena ingin berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.17 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional membentuk Bakorlak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugasnya adalah untuk menanggulangi bahaya narkotika. Sayangnya, badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran 16Muhammad Yamin, Op. Cit, hlm. 174 17 Ganjar Sagita, 2013, Skripsi "Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polri di Wilayah Hukum Sleman", hlm. 34
15 sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.18 Pencegah dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan hukum pidana, akan tetapi bisa juga dengan usaha-usaha lain tanpa menggunakan hukum pidana. Usaha yang terakhir ini biasanya memang tidak secara langsung dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, akan tetapi efeknya untuk menjauhkan orang dari kejahatan pada umumnya tidak diragukan. Maksudnya ialah misalnya pendidikan agama, pendidikan jiwa, pengisian waktu terluang dengan kegiatan pramuka dan sebagainya. Penanggulangan kejahatan dengan cara "non penal" ini tidak dibicarakan lebih lanjut. Fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sangsi dari cabang hukum lainnya.19 Penanggulangan tindak pidana narkotika agar lebih efektif maka dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika 18 AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8. 19 Sudarto, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm. 43
Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melalukan koordinasi. BNN dalam Undang-undang ini ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementrian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN juga mempunyai perwakilan di daerah Provinsi, dan Kabupaten/ Kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.20 E. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum. Melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Normatif Empiris yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan tinjauan lapangan ke Pengadilan Negeri untuk 20 Siswanto, Op. Cit , hlm. 1 16
17 memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. 2. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi: Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Badan Narkotika Narsional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut: a. Data Primer Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Badan Narkotika Narsional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kuisioner yang dibagikan ke masyarakat khususnya tentang penerapan sanksi pidana mati terhadap peredaran gelap narkotika dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
b. Data Sekunder Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika c) Perpres Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota. d) Perpres Nomor 23 tentang Badan Narkotika Nasional 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur- literatur yang terkait dengan penerapan sanksi pidana mati dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sehingga menunjang penelitian yang dilakukan. 3) Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, dan terminologi hukum. 18
4. Narasumber Dalam penulisan ini untuk melengkapi data diperlukan narasumber, yaitu: a. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Candra Nurendra A., S.H. Kn., M.Hum. b. Humas Pengadilan Negeri Bantul Bapak Supandriyo., S.H., M. H. c. Anggota Bidang Brantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Siti Alfiah. d. Ketua Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Endang. 5. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut: a. Studi Lapangan Dilakukan dengan cara mencari data ke Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul, dan Pengadilan Negeri Sleman untuk mencari data-data yang dibutuhkan dan melakukan wawancara ke narasumber. b. Studi Kepustakaan Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait 19
dengan peredaran gelap narkotika dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. c. Kuisioner Dilakukan dengan cara membagikan beberapa kuisioner kepada masyarakat umum untuk mengetahui seberapa paham masyarakat dengan penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika. 6. Metode Analisis Data Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis untuk di analisis untuk menjawab permasalahn kesatu menggunakan analisis perspektif dengan pendekatan konsep perundang-undangan berkaitan dengan efektivitas penjatuhan sanksi pidana mati dalam penanggulangan tindak pidana narkotika sedangkan untuk menjawab permasalahan yang kedua digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif21 F. Sistematika Skripsi BAB I Pada bab pendahaluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. BAB II Pada bab ini menguraikan tinjauan umum 21 Skripsi Rudianto, 2010, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, hlm. 17 20
Pengertian Narkotika, jenis-jenis Narkotika, pelaku pengedar, tindak pidana, akibat penyalahgunaan, penanggulangan Narkotika. BAB III Pada bab ini menguraikan tentang Penerapan Sanksi Pidana yang terdiri dari pengertian Penerapan, jenis-jenis sanksi pidana, sanksi pidana berdasarkan undang-undang Narkotika, sanksi pidana mati dalam perkara pidana Narkotika, sanksi pidana mati dalam perkara pidana Narkotika berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. BAB IV Pada bab ini menjelaskan tentang penyajian data dimana berisi fakta atau data yang sudah dikumpulkan dan relevan serta melakukan pengkaijian terhadap penelitian yang didapat yang berisi tentang penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika. BAB V Menyajikan kesimpulan dimana pernyataan singkat tentang hasil akhir yang mengaitkan antara data lapangan yang didapatkan untuk dijadikan pijakan dengan hasil analisis dan pertimbangan berdasarkan fakta lapangan juga. 21