GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR t l TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI ACEH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ACEH, Menimbang a. bahwa jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat merupakan hak setiap tenaga kerja dan masyarakat di Aceh; b. bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya; c. bahwa berdasatkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf j Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta mengawasi pelaksanaan perlindungan jaminart sosial tenaga kerja; Pemerintah Aceh berwenang menyelenggarakan d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 54 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja/buruh baik dalam hubungan kerja maupun di luar kerja dan tenaga kerja perseorangan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penyelenggara di Aceh; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sisterh Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 7. Undang-... /2 �\MW\OATAWAHED\2022 \ PERGUB \ DISNAKER\ APRIL
2 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N om or 6141); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 72); Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730); Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649); 16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238); 17. Peraturan Presiden Noni.or 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); �\MW\ DATAWAHED \2022\PERGUB \DISNAKER \APRIL 18. Peraturan ... / 3
3 - 18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1230); Nomor 19 Tahun 2015 Tahun 2015 Pembayaran Manfaat 19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Kepesertaan, tentang Tata Cara Pendaftaran Penghentian Indonesia 19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Kepesertaan, tentang Tata Cara Pendaftaran Penghentian Indonesia Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1513); 20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Kerja dan tentang Penyelenggaraan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Konstruksi 2076); Program Jaminan Kecelakaan Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Tahun 2015 Nomor (Berita Negara Republik Indonesia 2 1. Pera tu ran Men teri Ketenagakerj aan N om or 01 Tah un 2 0 16 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara �epublik Indonesia 2016 Nomor 243); Program Jaminan Kecelakaan Tahun 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Pemberi Kerja selain Penyelenggara Tahun 2016 Nomor 1004); Republik Indonesia Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Negara (Berita Negara 23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia 23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1624); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tahun 2018 Nomor 611); Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan 864); Tahun 2021 Nomor (Berita Negara Republik Indonesia 26. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh N om or 6 7); 27. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI ACEH. Menetapkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan 1. Perlindungan ini yang dimaksud dengan: Tenaga Kerja adalah jaminan terpenuhinya hak dasar pekerja dan jaminan kesamaan serta perlakua� tanpa diskriminasi kesejahteraan memperhatikan hak­ atas dasar a pa pun untuk mewujudkan pekerja dan keluarganya dengan tetap perkembangan kemajuan dunia usaha. 2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan memenuhi kebutuhan sendiri maupun rpasyarakat. barang dan/ a tau jasa baik untuk 3. Badan ... /4 /:trE \MW \DATAWAHED\2022\ PERGUB \DISNAKER \APRIL
4 - 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disebut BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. adalah Badan Hukum 4. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. dalam sistem dan 5. Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh. Pemerintah Aceh 6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh. 7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh. 8. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan bidang ketenagakerjaan. 8. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan bidang ketenagakerjaan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPA atau Unit Kerja pada SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh. 10. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 12. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. atau yudikatif dan pejabat lain yang 13. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yaag mempekerjakan tenaga kerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. 14. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang.perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 15. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/ a tau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ a tau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, mekanikal, elektrikal kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. dan tata lingkungan masing-masing beserta sipil, 17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 18. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta PU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. 19. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. 20. Peserta ... / 5 4\MW \ DATAWAHED \2022 \ PERGUB \ DISNAKER \APRIL
5 - 20. Peserta Penerima Bantuan Juran yang selanjutnya disebut Peserta PBI adalah pekerja yang masuk kategori fakir miskin dan pekerja tidak mampu. 21. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja _ yang d1tetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ a tau jasa yang telah a tau akan dilakukan. 22. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang �erhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terj�di dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerJa dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui. 23. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ a tau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 24. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 25. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. 26. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 27. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. 28. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. 29. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang Pengawas Ketenagakerjaan diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan peraturan perundang-undangan. untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Indonesia yang ditetapkan dengan undang-undang. 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh. 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota. 33. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban para pihak. kerja, 34. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Pasal 2 . . . /6 '4E \MW\ DATAWAHED \2022\PERGUB \DISNAKER\APRIL
6 - Pasal 2 Peraturan G�bernur . ini dimaksudkan se_bagai dasar hukum dan pedoman bag1 Pemenntah Aceh dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh. Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan Perlindungan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya di Aceh melalui program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP. Pasal4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. kepesertaan dan jaminan; b. tata cara pendaftaran; c. besaran dan tata cara pembayaran iuran; d. tata cara pembayaran; e. sanksi administratif; f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; g. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan h. program kerja dan pembiayaan. BAB II KEPESERTAAN DAN JAMINAN Bagian kesatu Um um Pasal 5 (1) Setiap Pemberi Kerja, selain Penyelenggara Negara secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah, Yc;tng memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan sosial ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan undangan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ Pasal 6 (1) Setiap Pemberi Kerja, selain Penyelenggara Negara yang mengajukan permohonan pengurusan. atau perpanjangan izin usaha dapat dilakukan melalui: a. kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; atau b. pelayanan terpadu satu pintu. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan salinan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dilegalisir oleh BPJS aan. Ketenagakerj (3) Setiap Pemberi Kerja, selain Penyelenggara Negara yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin pada pelayanan terpadu satu pintu wajib melampirkan salinan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dilegalisir oleh BPJS Ketenagakerjaan. (4) Setiap ... /7 � \MW\DATAWAHED \2022\PERGUB \DISNAKER\APRIL
7 - (4) Setiap Peserta p�nerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima Bantuan Produktif telc:-.h tergab:-inf? dalam anggota koperasi serta pelaku UMKM waJib menJad1 peserta aktif prngram jaminan sosial ketenagakerjaan untuk Usaha Mikro, dan pelaku usaha yang yang telah dilegalisir oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bagian Kedua Kepesertaan Pasal 7 program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan a. Peserta PU yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara terdiri atas: Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah; b. Peserta BPU; c. Peserta Aparatur Pemerintahan d. Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi Gampong atau nama lain; dan/ atau jasa lainnya; e. Peserta Pegawai Pemerintah non Aparatur Sipil Negara atau nama lain; f. Peserta non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada BLUD; g. Peserta PBI; h. Peserta Pemagangan; L Peserta Pelatihan J. Peserta Narapidana k. Peserta Mahasiswa dan Siswa Praktek Kerja Lapangan; dan 1. Peserta pekerja migran Indonesia. Kerja; Program Asimilasi; Pasal8 (1) Peserta PU yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berasal dari: Negara sebagaimana a. Pekerja pada perusahaan; b. Pekerja pada orang perseorangan; c. Orang asing yang bekerja di Indonesia dan paling singkat 6 (enam) bulan. (2) Peserta BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berasal dari: a. Pemberi Kerja; b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri; dan c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b yang bukan menerima upah. (3) Peserta aparatur Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c merupakan Peserta yang bekerja pada Pemerintahan Dana Gampong. Gampong yang upahnya bersumber dari Anggaran (4) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi dan/ atau jasa dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan lainnya sebagaimana peserta yang bekerja pada proyek/kegiatan APBN, APBA, Swasta, perorangan fisik baik yang dibiayai dan dana bantuan luar negeri. (5) Peserta Pegawai Pemerintah non Aparatur Sipil Negara atau nama lain se bagaimana dimaksud dalam Pas al 7 h uruf e meru pakan peserta yang bekerja pada instansi Pemerintah yang upahnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. (6) Peserta non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada BLUD dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan peserta sebagaimana yang bekerja pada SKPA yang anggarannya bersumber dari pengelolaan BLUD. .. . / 8 (7) Peserta � \M�\ DATAWAHED \2022 \ PERGUB \ DISNAKER \APRIL
8 - (7) Peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan setiap orang yang memberikan bantuan atau kelompok maupun pertolongan masyarakat yang dibiayai APBN, APBA, APBK, TJSL/CSR dan perorangan. berupa pelayanan pada individu, (8) Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf sehat h merupakan pencari kerja yang memenuhi persyaratan, jasmani dan rohani dan telah lulus seleksi. (9) Peserta Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan setiap orang yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, kerja yang diselenggarakan pemerintah sikap dan etos disiplin, oleh lembaga pelatihan kerja dan/ atau lembaga pelatihan kerja swasta. ( 10) Peserta narapidana program asimilasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan narapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara asimilasi. Negara pada proses (1 l)Peserta mahasiswa dan siswa kerja praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan Mahasiswa dan Siswa yang sedang mengikuti program kerja praktek di tempat kerja. (12)Peserta pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 1, merupakan warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Bagian Ketiga Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal9 Jaminan Sosial ketenagakerjaan meliputi: melalui BPJS Ketenagakerjaan a.JKK; b.JKP; c. JHT; d.JP; dan e. JKM. Paragraf 1 Jaminan Kecelakaan Kerja Pasal 10 (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK. (2) Manfaat JKK sebagaimana yang dimaksud· pada ayat (1) berupa: a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi: 1. pemeriksaan 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah,rumah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara; pemerintah, sakit dasar dan penunjang; 4. perawatan insetif; 5. penunjang diagnotik; 6. penanganan termasuk komorbinitas berhubungan dengan kecelakaan kerja; . dan komplik�si y�ng kerJa dan penyak1t ak1bat 7. Pelayanan Khusus; 8. Alat kesehatan dan implan; 9. Jasa ... /9 �\MW\ DATAWAHED \2022 \ PERGU8 \ DISNAKER \APRIL
9 - 9. J asa dokter medis; 10. Operasi; 11. Pelayanan darah; 12. Rehabilitasi medik; 13. Perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan 14. Pemeriksaan diaknotik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. b. santunan berupa Vang meliputi : 1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas: a) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/ atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/ a tau b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja; 2. santunan sementara tidak mampu bekerja; 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi dan Cacat total tetap; 4. santunan kematian dan biaya pemakaman; 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja; 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (pro these); 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat ban tu dengar dan kacamata; dan/ atau 8. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja. Pasal 11 (1) Pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan yang menimpa tenaga kerja paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam setelah kejadian dan mengirimkan laporan kecelakaan tahap 1 (satu), dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3 (tiga) bentuk KK2 kepada Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai format sebagaimana tercantum dalatn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum mampu untuk bekerja, pemberi kerja berkewajiban untuk terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 (1) Pemberi Kerja wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 (dua) dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3 (tiga) bentuk KK-2 sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, mengenai: a. berakhirnya masa sementara tidak mampu bekerja; b. adanya kepastian tidak mampu bekerja untuk seterusnya atau Cacat total tetap; dan c. peserta meninggal dunia. (2) Pengajuan manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada BPJS Ketenagakerjaan serta melampirkan: dilakukan dengan mengisi formulir a. kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. kartu ... / 10
10 - b. kartu tanda penduduk; c. surat keterangan dokter penasehat; dokter yang memeriksa/merawat dan/atau d. kuitansi e. kuitansi biaya pengobatan dan/ atau perawatan, biaya pengangkutan; bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan . f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. (3) Laporan sebagaimarta dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar surat keterangan dokter yang merawat dengan melampirkan formulir BPJS Ketenagakerjaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak Gubernur ini. terpisahkan dari Peraturan Pasal 13 (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan menetapkan besarnya santunan Pasal 12 BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang bersangkutan. (2) Biaya pengangkutan dan pengobatan/perawatan di rumah sakit serta tunjangan termasuk pertolongan sementara tidak marnpu bekerja, oleh BPJS Ketenagakerjaan bersangkutan, pertama pada kecelakaan, dibayar sebagai pengganti kepada pemberi kerja yang JKK. biaya setelah Penetapan (3) Setiap pengajuan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang asli dan dan Pasal 12 harus dilengkapi sah. dengan bukti tertulis (4) Besaran santunan dan tata cara pengambilan JKK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-und.angan. 2 Paragraf Jaminan Kematian Pasal 14 (1) JKM diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. (2) JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. biaya pemakaman; b. san tu nan Kema tian; dan c. santunan Berkala; d. manfaat beasiswa sesua1 ketentuan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pengajuan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan mengisi formulir sesuai format sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Gubernur ini disertai dengan bukti: a. kartu peserta; b. identitas dilakukan dengan tercantum dalam dari Peraturan diri dapat berupa kartu tanda penduduk, surat 1zm mengemudi dan passport; c. kartu keluarga; d. surat keterangan e. surat keterangan dan kematian; ahli waris yang disahkan pejabat berwenang. (4) Besaran santunan dan tata cara pengambilan berpedoman pada keten tuan per a tu ran perundang-undangan. Paragraf 3 ... / 11 l::et\MW \ DATAWAHED \2022 \PER GU 8 \ DISNAKER \APRIL
11 - Paragraf 3 J aminan Hari Tua Pasal 15 ( 1) Manfaat JHT merupakan keseluruhan iuran yang telah disetor berikut hasil pengembangannya. (2) JHT sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil pada saat tenaga kerja memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. (3) Pengajuan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS dilakukan dengan mengisi formulir sesuai format Ketenagakerjaan s ebagaim".1-na tercant\lm dalam Lampiran yang merupakan bagian _ tidak terp1sahkan dan Peraturan Gubernur ini serta melampirkan: a. identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi dan passport; b. kartu keluarga; dan c. surat keterangan berhenti bekerja. (4) Besaran manfaat hasil pengembangan dan tata cara pengambilan JHT berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Jaminan Pensiun Pasal 16 (1) Usia pensiun ditetapkan 58 (lima puluh delapan) tahun. (2) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat bertambah sampai mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Peserta telah memasuki u�ia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun. (4) Manfaat pensiun berupa: a. pensiun hari tua; b. pensiun cacat; c. pensiun janda atau duda; d. pensiun anak; dan e. pensiun orang tua. Pasal 17 (1) Manfaat Jaminan Pensiun terdiri dari: a. dibayarkan secara lumpsum bagi peserta dengan masa iuran kurang dari 15 (lima belas) tahun; b. dibayarkan setiap bulan bagi peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. (2) Pengajuan Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan mengisi formulir ses·uai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini disertai dengan bukti: a. kartu peserta; b. identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk atau passport; c. kartu keluarga; dan d. surat keterangan berhenti bekerja atau surat keterangan pensiun. (3) Besaran manfaat dan tata cara pengambilan Jaminan Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 ... / 12 4 \MW I DATAWAHED \2022 \PERGUB \DISNAKER \APRIL
. . 12 - Paragraf 5 J aminan Kehilangan Pekerj aan Pasal 18 Manfaat JKP diberikan a. uang tunai; b. akses informasi pasar kerja; dan kerja. c. pelatihan kepada Peserta berupa: Pasal 19 (1) Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian waktu tertentu. kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana penerima manfaat JKP harus bersedia dimaksud pada ayat (1), untuk bekerja kembali. (3) Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut­ sebelum terjadi Pemutusan turut pada BPJS Ketenagakerjaan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja. Pasal20 (1) Manfaat JKP bagi Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja Kerja, dikecualikan karena: a. mengundurkan b. cacat total; c. pensmn; d. meninggal e. perjanjian diri; dunia; dan kerja waktu tertentu yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak. (2) Manfaat JKP bagi peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian Hubungan Kerja oleh Pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila Pemutusan kerja waktu tertentu. (3) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan a. bukti diterimanya dengan: Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/ Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota; b. perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan perjanjiart hubungan industrial bersama; dan dan akta bukti pendaftaran c. petikan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. hubungan industrial yang telah Pasal 21 Manfaat uang tunai sebagaimana sebagai berikut: a. manfaat uang tunai diberikan bulan Upah dengan ketentuan 1. sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) dimaksud dalam Pasal 18 huruf a setiap bulan paling banyak 6 (enam) sebagai berikut: bulan pertama;dan 2. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya. b. Upah ... /13
13 - b. Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Upah yang ditetapkan. dan tidak melebihi batas c. batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 ( limajuta rupiah). d. dalam hal Upah melebihi batas Upah maka Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas Upah. Pasal22 (1) Besaran batas atas Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan evaluasi setiap 2 ( dua) tahun. (2) Evaluasi besaran batas atas Upah dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan berkoordinasi pemerintahan di bidang keuangan dan dewan jaminan sosial nasional. urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan (3) Besaran batas atas Upah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan Upah Pekerja/ Buruh yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat uang tunai, Pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada Pekerja/Buruh secara sekaligus. Pasal24 Pemberian manfaat uang tunai disele.nggarakan Ketenagakerjaan. oleh BPJS Pasal 25 (1) Manfaat akses informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan dalam bentuk layanan: a. Informasi pasar kerja; dan/ atau b. bimbingan jabatan. (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengantar kerja dan/ atau petugas an tar kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerj aan. Pasal 26 (1) Layanan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan. (2) Penyediaan data lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal27 Layanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk: a. asesmen diri a tau penilaian diri; dan/ a tau b. konseling karir. Pasal 28 ... /14 ie.E\MW\OATAWAHED\2022 \PERGUB \OISNAKER\APRIL
14 - Pasal28 Peserta Y8;ng telah mendapatkan ma1:1faat akses informasi pasar kerja harus dan pekeIJaan melaporkan penempatannya melalui Sistem Informasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima bekerja. yang sesuai dengan mmat, bakat dan kompetensi Ketenagakerjaan Pasal29 Manfaat akses informasi pasar kerja diselenggarakan oleh kementerian urusan pemerintah di bidang Ketenagakeriaan. yang menyelenggarakan Pasal30 (1) Manfaat pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi. (2) Manfaat pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui integrasi sistem informasi Ketenagakerj (3) Manfaat pelatihan akses informasi pasar kerja dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Informasi aan. kerja dapat diselenggarakan secara daring dan/ atau luring. Pasal 31 (1) Pelatihan kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. dimaksud pada ayat (1) (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana harus merhenuhi persyaratan a. memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja yang sesuai paling sedikit: dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus; b. terdaftar c. terakreditasi yang dibuktikan dan terverifikasi di sistem informasi ketenagakerjaan; dari lembaga akreditasi dengan sertifikat Menteri. Lembaga Pelatihan Kerja dan akreditasi; d. mendapat persetujuan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pemilihan lembaga pelatihan dan pemanfaatan pelatihan jenis pelatihan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal32 (1) Lembaga Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi melalui uji kompetensi. profesi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi dimaksud pada ayat (1) (2) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana merupakan lembaga sertifikasi lisensi profesi yang telah memperoleh dari badan nasional sertifikasi profesi. Pasal33 ( 1) Peserta yang telah menerima manfaat pelatihan yang telah paling diselesaikan lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan pelatihan. dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan (2) Peserta sebegaimana kembali layanan akses informasi pasar kerja melalui Sistern Informasi Ketenagakerjaan untuk bekerja. Pasal34 (1) Manfaat Pelatihan Kerja diselenggarakan urusan pemerintahan yang oleh Kementerian bidang Ketenagakerjaan. menyelenggarakan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan manfaat Pelatihan Kerja diatur dengan Peratuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. BAB III ... / 15 � \MW\ DATAWAHED \2022\ PERGUB \ DISNAKER \APRIL
15 - BAB III TATA CARA PENDAFTARAN Bagian Kesatu Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan U saha Milik Daerah Pasal35 (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS aan. Ketenagakerj (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi: a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/ direksi; c. fotokopi Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/ direksi; d. fotokopi akta pendirian perusahaan; dan e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar. Bagian Kedua Peserta Bukan Penerima U pah Pasal 36 (1) Peserta BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan. dalam formulir pendaftaran, (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara mandiri/ sendiri atau melalui wadah/kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta atau difasilitasi oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan desa. (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang dan didaftarkan; b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar. Bagian Ketiga Peserta Aparatur Pemerintahan Gampong; Pasal37 (1) Keuchik atau nama lain wajib mendaftarkan dirinya dan aparatur Pemerintahan Gampong sebagai Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran. (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang dan didaftarkan; b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar. Bagian ... / 16 �MW \DATAWAHED\2022\ PERGUB \ DISNAKER\APRIL
16 - Bagian Keempat Peserta yang Bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi dan/ atau Jasa Lainnya Pasal38 (1) Pemberi Kerja pada sektor jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya se bagaimana dimaksud dalam Pas al 7 h uruf d, pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran jasa konstruksi. (2) Formulir pendaftaran jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi: a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/ direksi; c. fotokopi Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/ direksi; d. fotokopi akta pendirian perusahaan; e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah dan terdaftar; g. fotokopi Surat Perintah Kerja dan/ atau fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya. Pasal39 ( 1) Setiap pemberi kerja yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi peserta dan pemenang tender proyek infrastruktur di provinsi wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti bulan terakhir. pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (2) Tempat pelayanan BPJS. Ketenagakerjaan berada pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan unit pembantu pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 40 (1) Setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang. (2) Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan. Pasal 41 (1) Pengguna jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontrak kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) Harga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek, antara pemberi kerja/ pemilik dan kontraktor pembangunan. Pasal 42 Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukti iuran terakhir. bagi perusahaan pihak ketiga atau sub-kontraktor serta Bagian ... / 17 4. MW\ DATAWAHED \2022 \PERGUB \DISNAKER \APRIL r -,
1 7 - Bagian Kelima Peserta Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara Pasal43 (1) Kepala SKPA wajib mendaftarkan Peserta Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang bekerja pada SKPA dengan mengisi formulir pendaftaran. (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar. Bagian Keenam Peserta Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Pasal44 (1) Kepala BLUD wajib mendaftarkan pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dengan mengisi formulir pendaftaran. (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen pendukung meliputi: harus dilengkapi a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar. Bagian Ketujuh Peserta Penerima Bantuan Iuran Pasal 45 (1) Pemerintah Aceh dan Institusi yang menempatkan peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g wajib mendaftarkan peserta PBI dengan mengisi formulir pendaftaran. (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana. dimaksud pada ayat ( 1) dokumen pendukung meliputi: harus dilengkapi a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya; b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan c. Surat keterangan penerima bantuan iuran. Bagian Kedelapan Peserta Pemagangan Pasal46 (1) Institusi yang menempatkan peserta pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h wajib mendaftarkan peserta pemagangan dengan mengisi formulir pendaftaran. (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya; b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dokumen pendukung meliputi: bagi yang sudah terdaftar; dan c. surat pemagangan. Bagian .. . / 18 � WI DATAWAHED \2022 I PERGUB I DISNAKER I APRIL
18 - Bagian Kesembilan Peserta Pelatihan Kerja Pasal47 (1) Institusi yang menempatkan peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i wajib mendaftarkan peserta pelatihan kerja dengan mengisi formulir pendaftaran. (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya; b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah dan terdaftar; c. surat pelatihan kerja. Bagian Kesepuluh Peserta Narapidana Program Asimilasi Pasal 48 (1) Institusi yang menempatkan peserta narapidana program asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j wajib mendaftarkan peserta narapidana program asimilasi dengan mengisi formulir pendaftaran. (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya; b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah dan terdaftar; c. surat program asimilasi. Bagian Kesebelas Peserta Mahasiswa dan Siswa Praktek Kerja Lapangan Pasal49 ( 1) Institusi yang menugaskan peserta mahasiswa dan siswa praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k wajib mendaftarkan peserta mahasiswa dan siswa praktek kerja lapangan dengan mengisi formulir pendaftaran. (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya; b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan terdaftar; bagi yang sudah c. Surat praktek kerja lapangan. Bagian Keduabelas Peserta Pekerja Migran Indonesia Pasal50 (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 1 wajib mendaftarkan dirinya dengan mengisi formulir pendaftaran. (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokurrten pendukung meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya; b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah dan terdaftar; c. surat keterangan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. BAB IV . .. / 19 4-..MW\DATAWAHED \2022 \PERGUB \DISNAKER \APRIL
19 - BAB IV SUMBER, BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN Bagian Kesatu Sumber Iuran Pasal 51 (1) Iuran Peserta PU yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah bersumber dari pemberi kerja dan pekerja. (2) Iuran Peserta BPU bersumber dari pekerja-bukan penerima upah. (3) luran Peserta Aparatur Pemerintahan Gampong bersumber dari APBG. (4) luran Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi dan/ atau jasa lainnya bersumber dari pelaku pengadaan barang/jasa. (5) Iuran Peserta Pegawai Pemerintah non Aparatur Sipil Negara atau nama lain bersumber dari APBN dan APBA. (6) Iuran Peserta non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah bersumber dari dana operasional BLUD. (7) luran Peserta PBI bersumber dari APBN, APBA, dana tanggung Baitul jawab sosial perusahaan (Corporate Mal dan/ atau Instansi lainnya. Social Responsility/CSR), (8) Iuran Peserta Pemagangan bersumber dari Instansi yang menyelenggarakan pemagangan. (9) Iuran Peserta Pelatihan Kerja bersumber dari instansi yang menugaskan. (10) luran Peserta Narapidana Program Asimilasi bersumber dari APBN. (11) Iuran Peserta Mahasiswa dan Siswa Praktek Kerja Lapangan bersumber dari instansi yang menugaskan. (12) Iuran peserta pekerja migran Indonesia bersumber dari yang bersangku tan. Bagian Kedua Besaran Iuran Pasal52 (1) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja PU adalah sebagai berikut: a. JKK 0.24% (nol koma dua puluh empat persen) sampai dengan 1.74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan; b. JK 0.3% (nol koma tiga persen) dari Upah sebulan; c. JHT 3.7% (tiga koma tujuh persen) Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) Tenaga Kerja dari Upah sebulan; d. JP 2 % (dua persen) Pemberi Kerja dan 1 % (satu persen) Tenaga Kerja dari Upah sebulan; dan e. JKP 0.46% (nol koma empat puluh enam persen) dari Upah sebulan. (2) Besarnya iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja BPU adalah sebagai berikut: a. JKK 1 % (satu persen) dari Upah·sebulan; b. JK Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan; dan c. JHT 2% (dua persen) dari Upah sebulan. (3) Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah), luran JKK sebesar 0.21 % (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak; b. pekerjaan ... / 20 4\MW \ DATAWAHED \2022 \ PERGUB \ DISNAKER \APRIL
20 - b. pekerjaan konstruksi den�an nilai kontrak diatas Rp 100.000.000,00 Rp500.000.000,00 penetapan nilai iuran JKK sebagaimana a ditambah 0.17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi c. pekerjaan (seratus JU ta rupiah) sampai dengan (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar dimaksud dalam huruf (seratus juta rupiah). Rpl00.000.000,00 konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta (satu milyar rupiah) dimaksud rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000,00 sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dalam huruf b ditambah 0, 13% (nol ko..ma tiga belas persen) dari selisih dikurangi d. pekerjaan setelah nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi Rp500.000.000,- konstruksi (lima ratus juta rupiah); diatas Rpl.000.000.000,00 (satu milyar (lima milyar rupiah) dimaksud rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dalam huruf c ditambah 0.11 % (nol koma sebelas persen) dari selisih dikurangi e. pekerjaan nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah (satu milyar rupiah); dan Rpl.000.000.000,00 konstruksi (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi diatas RpS.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (4) Dalam hal komponen Upah Pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi puluh empat persen) dari upah sebulan. ditetapkan sebesar 1.74% (satu koma tujuh (5) Besaran iuran program BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat berubah sesuai penetapan peraturan perundangan-undangan mengatur mengenai jaminan sosial keten�gakerjaan. yang dipergunakan yang (6) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi iuran sebagaimana sebagai dasar dimaksud pada ayat (3) setelah perhitungan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 53 (1) Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak nilai maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan tercantum, Kontrak Kerja Konstruksi a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar sebagai berikut: dengan ketentuan Rpl00.000.000,00 0.03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak. b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rpl00.000.000,00 Rp500.000.000,00 penetapan nilai iuran JKK huruf a, ditambah 0.02% (nol koma nol dua persen) dari selisih Konstruksi rupiah). (seratus juta rupiah) sampai dengan (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja juta setelah dikurangi Rpl00.000.000,00 (seratus c. pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta (satu milyar rupiah) rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000,00 sebesar penetapan nilai iuran JKM quruf b, ditambah 0,02cyo (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi (lima ratus juta rupiah); setelah dikurangi Rp500.000.000,00 d. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar (lima milyar rupiah) rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf c, ditambah 0.01 % (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi (satu milyar rupiah); dan setelah dikurangi Rp 1.000.000.000,00 e. pekerjaan ... /21 �\MW\ DATAWAHED \2022\ PERGUB \ DISNAKER \APRIL
21 - e. pekerjaan konstruksi diatas Rp5 .000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iurarr JKM huruf d, ditambah 0,01 % (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (2) Dalam hal komponen Upah tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan. (3) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai. Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Iuran Pasal54 Untuk pembayaran iuran pertama dan iuran lanjutan dilakukan pada Bank kerja sama atau kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal55 (1) Pemungutan iuran bagi tenaga kerja pada jasa konstruksi milik pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBA dan APBK dilaksanakan dengan cara : a. bendahata pengeluaran SKPA membuat nota perhitungan besarnya iuran dan memungut iuran program BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan; berdasarkan nilai kontrak yang persentasenya b. bendahara pengeluaran melampirkan bukti setor dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sebagai pelengkap dokumen dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan lengkap dan benar ke Dinas Keuangan dan Aset Aceh; dan c. bendahara umum daerah meneliti SPM dan SPP yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah kemudian menguji besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang disetorkan. (2) Iuran program BPJS Ketenagakerjaan wajib diselesaikan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Pasal56 Laporan Upah dan mutasi Tenaga Kerja serta rincian iuran per program diserahkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan maupun softcopy. dalam bentuk hardcopy BABV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 57 (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu terhadap pelaksanaan perlindurtgan melalui BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kerja di Aceh. (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk Tim Terpadu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait. Pasal 58 ... / 22 � MW I DATAWAHED \2022 \PERGU8 I DISNAKER \APRIL
22 - Pasal58 (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan program BPJS Ketenagakerjaan pelaksanaan di Kabupaten/Kota. (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Terpadu dimaksud dalarn Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 57 ayat (2). sebagaimana Pasal59 (1) Dalam rangka pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terpadu oleh unsur Pemerintah Aceh dan unsur BPJS Ketenagakerj secara aan. pengawasan pada ayat ( 1) dilakukan yang ditetapkan (2) Pembinaan, dimaksud sebagaimana dan pengendalian oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana oleh Gubernur. Pasal 60 ( 1) Tim Pengarah sebagaimana melakukan pengendalian terselenggaranya aan. Ketenagakerj (2) Tim Pelaksana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan pengarahan dalam rangka jaminan sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya Ketenagakerj jaminan sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS aan. BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 61 ( 1) Sekretaris Daerah melalui asisten bidang perekonomian dan pembangunan bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring di Aceh. sosial Ketenagakerjaan dan SKPA terkait dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan (2) Hasil monitoring dimaksud pada ayat (1) sebagaimana kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan dan evaluasi dilaporkan sewaktu-waktu pertimbangan di Aceh. Ketenagakerjaan dalam penyusunan kebijakan di Jaminan Sosial BAB VII PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN Pasal 62 Untuk mendukung kelancaran Ketenagakerjaan program kerja tahunan. pelaksanaan di Aceh, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana program Jaminan Sosial menyusun Pasal 63 Biaya yang diperlukan pembinaan, pengawasan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. untuk mendukung pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dalam rangka pelaksanaan di Aceh dibebankan pada anggaran BAB VIII ... / 23 ��\ DATAWAHED\2022\ PERGUB \ DISNAKER\APRIL
23 - BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal64 (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ketentuan sesuai Gubernur ini dikenai sanksi administratif peraturan perundang-undangan. sebagaimana (2) Sanksi administratif dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak rrtendapat pelayanan publik tertentu. Pasal65 ( 1) Pengenaan sanksi teguran tertulis se bagaimana dimaksud dalam paling banyak 2 ( dua) kali untuk jangka waktu paling lama 10 ( sepuluh) hari Pasal 64 ayat (2) huruf a diberikan masing-masing kerja. (2) Sanksi teguran tertulis dir'naksud pada ayat ( 1) sebagaimana dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan perundangan-undangan. sesuai ketentuan peraturan Pasal66 ( 1) Pengenaan sanksi denda se bagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b diberikan puluh) hari sejak berakhirnya kedua berakhir. untuk jangka waktu paling lama 30 ( tiga pengenaan sanksi teguran tertulis dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh (2) Sanksi denda sebagaimana BPJS Ketenagakerjaan. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial. Pasal67 (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dilakukan sebagaimana oleh Pemerintah Aceh atas rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan. (2) BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan rekomendasi pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi Tenaga Kerja dan Mobilitas Modal dan Perizinan peraturan dengan Dinas Penduduk Aceh dan Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal68 Bagi pemberi kerja yang telah mengikutsertakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilarang telah diikuti. pekerjanya dalam Undang­ berdasarkan program jaminan sosial Ketenagakerjaan mengurangi yang Pasal 69 ... / 24 � \MW\ DATAWAHED \2022\ PERGUB \ DISNAKER \APRIL
24 - Pasal 69 Ketentuan mengenai perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis dan mutandis untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 70 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. &. ==:;;rni � ,nkan di Banda Aceh :;:;.- � ""'1.l:lJt�� ggal, 1� April 2022 1 <,, Ramadhan 1443 � NUR ACEH, l. *I � BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 11 �\MW \DATAWAHED \2022 \PERGUB \ DISNAKER\APRIL