Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, Hal 11−16 ISSN 2808-3660 (media online) Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia Rika Aryati1,*, Hamzah Vensuri2, M Febrianto3 1 D III Bina Wisata, AKPAR Paramitha Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia 2 Hukum, Universitas Mohammad Natsir Bukitinggi, Bukittinggi, Indonesia 3 Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia Email: Email Penulis Korespondensi: Abstrak−Penelitian ini untuk megkaji tentang sejarah dan sumber hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan - kepentingan perorangan. Jadi, dalam peradilan hukum perdata itu diutamakan perdamaian karena hukum itu tidak hanya difungsikan untuk menghukum seseorang, tapi juga sebagai alat untukmendapatkan keadilan dan perdamaian. Di Indonesia hukum perdata yang berlaku sekarang, tidak lepas dari sejarah hukum perdata Internasional, karena hukum perdata di Indonesia di pengaruhi oleh penjajah yang datang. Kata Kunci: Hukum; Hukum Perdata; Sejarah Hukum Perdata Abstract−This research is to examine the history and sources of civil law in Indonesia. Civil law is any basic law that governs the interests of individuals. So, in civil law justice it takes precedence over peace because the law not only functions to punish someone, but also as a tool to obtain justice and peace. In Indonesia, the civil law that applies now, cannot be separated from the history of international civil law, because civil law in Indonesia is influenced by the invaders who come. Keywords: Law; Civil Law; Civil Law History 1. PENDAHULUAN Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung atau signifikan atau tidak. Hukum memiliki pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada pembentukan lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Disisi lain, hukum membentuk atau mengubah institusi pokok atau lembaga kemasyarakatan yang penting, maka terjadi pengaruh langsung, yang kemudian sering disebut hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan dengan tujuan melindungi kepentingan perseorangan. Secara yuridis formal, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata .terbagi menjadi 4 buku, yaitu : 1. Buku Ke-Satu tentang Orang 2. Buku Ke-dua tentang Benda 3. Buku Ke-tiga tentang Perikatan 4. Buku Ke-empat tentang Pembuktian dan Kedaluarsa Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda,khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPerdata.) yang berlaku di Indonesia tidak lainadalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Jadi dengan adanya karya ilmiah ini, penulis akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang sejarah hukum perdata di Indonesia. 2. METODE PENELITIAN Penelitian hukum (legal reaserch) yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini dengan memakai beberapa pendekatan yaitu pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Dua pendekatan di atas digunakan peneliti untuk melihat lebih jauh dan mendalam berkenaan dengan sejarah hukum perdata dan sejarah berlakunya BW dan KUHPer di Indonesia. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Sejarah Lahirnya Hukum Perdata Peristiwa dan hubungan hukum tidak terbatas pada suatu daerah, suku, atau negara saja. Hubungan-hubungan hukum antara perseorangan ini dapat melintasi batas - batas yurisdiksi, karena makin terbukanya pergaulan dan kerja sama dalam masyarakat-masyarakat yang bersangkutan. Sejarah HPI tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran para sarjana yang menekuni bidang ini. Ibi societas, ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Apa yang disampaikan Cicero tersebut diyakini kebenarannya. Tidak ada suatu masyarakat pun, betapa pun sederhana struktur sosialnnya menurut ukuran peradaban modern, yang tidak memiliki sistem tata tertib yang mengikat anggota Rika Aryati | Page 11
Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, Hal 11−16 ISSN 2808-3660 (media online) masyarakatnya. Dari ilmu antropologi dan sosiologi hukum, kemudian diketahui ciri khas masing-masing tertib hukum yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam konteks HPI, dalam masyarakat yang masih tertutup misalnya, hukum yang berlaku hanya menganggap pemilik hak dan kewajiban (subjek hukum) adalah anggota masyarakatnya saja. Orang-orang yang berada di luar masyarakat tersebut dianggap objek hukum, dan tidak memiliki hak-hak keperdataan. Kekerasaan terhadap objek hukum dianggap bukan kejahatan, karena dianggap sebagai budak. Ciri seperti ini yang dikenal dengan prinsip personalitas, artinya hukum yang berlaku hanya digantúngkan pada perseorangan yang bersangkutan. Prinsip personalitas mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang terikat secara personal, keturunan, suku, agama, dan lain-lain. Selain prinsip personalitas, kemudian berlaku pula prinsip teritorialitas hukum, dimana hukum berlaku digantungkan pada faktor kediaman, dan berlaku untuk setiap orang yang tinggal di wilayah tersebut. Lingkungan kekuasaan hukum dilekatkan pada kediaman di dalam suatu wilayah tertentu, terhadap setiap orang yang telah bersama- sama menghuni suatu wilayah, tanpa melihat dari mana mereka berasal. Dengan demikian, untuk setiap teritorial ada sistem hukumnya sendiri, yang berlaku untuk subjek, objek hukum, serta peristiwa dan hubungan-hubungan hukum yang ada di wilayah tersebut. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat perkembangan HPI. a. Sejarah Hukum Perdata di Romawi Masa Kekaisaran Romawi ini terjadi pada abad ke-2 sampai abad ke-6 Masehi. Pada saat itu merupakan awal perkembangan Hukum Perdata Internasional, meskipun dalam kenyataan sejarah menunjukkan peristiwa hukum yang diatur pada saat itu masih jauh dari Hukum Perdata Internasional dalam arti yang modern. Pada masa ini pola hubungan internasional dalam wujud yang sederhana sudah mulai tampak dengan adanya hubunganhubungan antara: 1. Warga (cives) Romawi dengan penduduk provinsi-provinsi atau municipia (untuk wilayah di Italia, kecuali Roma) yang menjadi bagian dari wilayah kekaisaran karena penduduknya. 2. Penduduk provinsi atau orang asing yang berhubungan satu sama lain di dalam wilayah kekaisaran Romawi sehingga masing-masing pihak dapat dianggap sebagai subjek hukum dari beberapa yurisdiksi yang berbeda. Hubungan ini muncul karena adanya perdagangan (pada tahap permulaan adalah pertukaran barang atau barter) yang pada tahap berikutnya melahirkan kaidah - kaidah HPI (Hukum Perdata Internasional) Sejalan dengan itu timbul pula masalah tentang hukum apa yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dari hubungan-hubungan hukum itu. Untuk menyelesaikan sengketa - sengketa yang timbul dari segala persoalan yang timbul sebagai akibat hubungan antara orang Romawi dan pedagang asing diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus yang disebut praetor peregrinis. Hukum yang digunakan oleh hakim tersebut pada dasarnya adalah hukum yang berlaku bagi para cives romawi, yakni ius civile yang telah disesuaikan dengan pergaulan internasional. Ius Civile yang telah diadaptasi untuk hubungan internasional tersebut kemudian disebut dengan Ius Gentium. Ius Gentium adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga cives dan orang asing (peregrini). Apabila mereka yang takluk masing-masing dibawah hukum berlainan ini mengadakan hubungan- hubungan hukum satu dengan lain timbullah hubungan-hubungan hukum campuran maka hubungan ini diatur dengan Ius Gentium tersebut. Terdapat salah satu kaidah dalam Ius Gentium yakni ius privatium yang berkembang menjadi HPI (Hukum Perdata Internasional). Ada beberapa asas Hukum Perdata Internasional yang tumbuh dan berkembang pada saat itu dan menjadi asas penting dalam Hukum Perdata Internasional modern yakni: 1. Asas Lex Rei Sitae (Lex Situs) Yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu berada/terletak. 2. Asas Lex Domicilii Yang berarti hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. 3. Asas Lex Loci Contractus Yang berarti bahwa terhadap perjanjian-perjanjian (yang melibatkan para pihak-pihak warga dari provinsi yang berbeda) berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian b. Sejarah Hukum Perdata di Perancis Perjalanan sejarah dari terbentuknya Code Civil Prancis, berawal dari 50 tahun sebelum Masehi, yakni saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat, Hukum Romawi telah berlaku di Perancis yang berdampingan dengan Hukum Perancis Kuno yang berasal dari Hukum Germania yang saling mempengaruhi. Kemudian wilayah negeri Perancis terbelah menjadi 2 (dua) daerah hukum yang berbeda. Bagian Utara adalah daerah hukum yang tidak tertulis (pays de droit coutumier), sedangkan Bagian Selatan merupakan daerah hukum yang tertulis (pays de droit ecrit). Di Bagian Utara berlaku hukum kebiasaan Perancis Kuno yang berasal dari Hukum Germania sebelum resepsi Hukum Romawi, sedangkan di Bagian Selatan berlaku Hukum Romawi yang tertuang dalam Corpus Iuris Civilis pada pertengahan abad ke VI Masehi dari Justianus. Corpus Iuris Civilis pada zaman itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna, terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: 1. Codex Justiniani, 2. Pandecta, 3. Institutiones dan 4. Novelles Codex. Rika Aryati | Page 12
Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, Hal 11−16 ISSN 2808-3660 (media online) Pada bagian kedua abad XVII di Negeri Perancis telah timbul aliranaliran yang ingin menciptakan kodifikasi hukum yang akan berlaku di negeri itu agar diperoleh kesatuan Hukum Perancis. Pada akhir abad XVII, oleh Raja Perancis dibuat beberapa peraturan perundang - undangan (seperti, ordonnance Sur les Donations yang mengatur mengenai soal-soal pemberian, ordonnance Sur les Tertament yang mengatur mengenai soal-soal testamen, ordonannce Sur les Substitutions fideicommissaires yang mengatur mengenai soal-soal substitusi. Kodifikasi Hukum Perdata di Perancis baru berhasil diciptakan sesudah Revolusi Perancis (1789-1795), di mana pada tanggal 12 Agustus 1800 oleh Napoleon dibentuk suatu panitia yang diserahi tugas membuat kodifikasi, yang menjadi sumbernya adalah: 1. Hukum Romawi yang digali dari hasil karya-karya para sarjana bangsa Perancis yang kenamaan (Dumolin, Domat dan Pothier); 2. Hukum Kebiasaan Perancis, lebih-lebih hukum kebiasaan dari Paris; 3. Ordonansi-Ordonansi; 4. Hukum Intermediare, yakni hukum yang ditetapkan di Perancis sejak permulaan Revolusi Perancis hingga Code Civil terbentuk. Kodifikasi Hukum Perdata Perancis, sebagaimana dimaksudkan selesai dibentuk tahun 1804 dengan nama Code Civil des Francais. Code Civil ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1804. Setelah diadakan perubahan sedikit, pada tahun 1807 diundangkan dengan nama Code Napoleon, tapi kemudian disebut dengan Code Civil Perancis. c. Sejarah Hukum Perdata di Belanda Teori D'Argentre ternyata diikuti para sarjana hukum Belanda setelah pembebasan dari masa penjajahan Spanyol32. Tokoh-tokoh teori statute Belanda adalah Ulrik Huber (1636 - 1964) dan Johannes Voet (1647 - 1714). Prinsip dasar yang dijadikan titik tolak dalam teori Statuta Belanda adalah Kedaulatan Ekslusif Negara. Jadi statuta yang dimaksud adalah hukum suatu negara yang berlaku di dalam teritorial suatu Negara. Berdasarkan ajaran D'Argentre, Ulrik Huber mengajukan tiga prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara HPI, yaitu: 1. Hukum dari suatu negara mempunyai daya berlaku yang mutlak hanya di dalam batas-batas wilayah kedaulatannya saja. 2. Semua orang baik yang menetap maupun sementara, yang berada di dalam wilayah suatu negara berdaulat harus menjadi subjek hukum dari negara itu dan terikat pada hukum negara itu. 3. Berdasakan alasan sopan santun antar negara (comitas gentium), diakui pula bahwa setiap pemerintah negara yang berdaulat mengakui bahwa hukum yang sudah berlaku di negara asalnya akan tetap memiliki kekuatan berlaku dimana - mana sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan subyek hukum dari negara yang memberikan pengakuan itu. Selanjutnya untuk menyelesaikan perkara-perkara HPI maka ketiga prinsip di atas harus ditafsirkan dengan memperhatikan dua prinsip lain, yaitu bahwa suatu perbuatan hukum yang dilakukan di suatu tempat tertentu dan : 1. Dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah menurut hukum setempat, harus diakui / dianggap sah juga di negara lain (termasuk negara forum) meskipun hukum negara lain itu menganggap perbuatan semacam itu batal. 2. Dianggap sebagai perbuatan hukum yang batal menurut hukum setempat, akan dianggap batal di manapun juga termasuk di dalam wilayah negara forum. Jadi, dalam HPI menurut Huber, setiap negara memiliki kedaulatan, sehingga Negara memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kaidahkaidah HPI-nya, tetapi dalam kenyataan, negara-negara itu tidak dapat bertindak secara bebas, dalam arti bahwa berdasarkan asas Comitas Gentium negara itu harus mengakui pelaksanaan suatu hak yang telah diperoleh secara sah di negara lain. Selanjutnya Johannes Voet menegaskan kembali ajaran Comitas Gentium dengan menjelaskan sebagai berikut : 1. Pemberlakuan hukum asing di suatu negara bukan merupakan kewajiban Hukum Internasional (publik) atau karena sifat hubungan HPI-nya. 2. Suatu negara asing tidak dapat menuntut pengakuan/ pemberlakuan kaidah hukumnya di dalam wilayah hukum suatu negara lain. 3. Karena itu, pengakuan atas berlakunya suatu hukum asing hanya dilakukan demi sopan santun pergaulan antar negara (Comitas Gentium). 4. Namun demikian, asas comitas gentium ini harus ditaati oleh setiap negara, dan asas ini harus dianggap sebagai bagian dari sistem hukum nasional negara itu. Salah satu asas yang berkembang dari teori Statuta Belanda (teori Comitas Gentium) adalah asas Locus Regit Actum, yang maksudnya adalah "tempat dimana perbuatan dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu" 3.2 Sejarah Berlakunya BW di Indonesia Sejarah Perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan Ilmu Hukum di negara- negara Eropa lainnya, dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung. Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda. Menurut Kansil (1993:63), tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Rika Aryati | Page 13
Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, Hal 11−16 ISSN 2808-3660 (media online) Pembuatan kodifikasi dalam lapangan hukum perdata, dipertahankan juga asas konkordansi, risikonya hampir semua hasil kodifikasi tahun 1848 di Indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negeri Belanda pada tahun 1838, dengan diadakan beberapa perkecualian agar dapat menyesuaikan hukum bagi golongan hukum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa. Adapun yang dimaksud dengan asas konkordansi adalah asas penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 131 ayat (2) I.S. yang berbunyi " Untuk golongan bangsa Belanda harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda. Hal ini menurut Kansil (1993: 115) berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disamaka dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Jadi jelasnya hukum kodifikasi di Indonesia dengan hukum kodifikasi di negeri Belanda adalah berdasarkan asas konkordansi. Sumber pokok Hukum Perdata ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil disingkat KUHS atau Burgerlijk Wetboek (BW). Sumber KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Prancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 sebagai akibat pendudukan Prancis di Belanda maka Hukum Perdata Prancis berlaku di negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sedangkan dari Code Napoleon ini adalah Code Civil yang dalam penyusunannya mengambil karangan pengarang-pengarang bangsa Prancis tentang Hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah pendudukan Prancis berakhir oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai Mr. J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sumber sebagian besar Code Napoleon dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno. Meskipun penyusunan sudah selesai sebelum 5 Juli 1830, tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu, dikeluarkan: 1. Burgerlijk Wetboek (KUH Sipil). 2. Wetboek van Koophandel (KUH Dagang). Berdasarkan asas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan tanggal 30-4-1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku 1 Mei 1848 di Indonesia. Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UndangUndang Dasar 1945 hasil perubahan keempat, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundangundangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian, sepanjang belum ada peraturan yang baru maka segala jenis dan bentuk peraturan perundang- undangan yang ada yang merupakan peninggalan dari zaman kolonial masih dinyatakan tetap berlaku. Hal ini termasuk keberadaan Hukum Perdata. Hanya saja dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan asas dan falsafah negara Pancasila, termasuk apabila telah lahir peraturan perundang-undangan yang baru maka apa yang ada dalam KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku. Contohnya, masalah tanah yang telah ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- pokok Agraria, terutama yang mengenai Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan- ketentuan yang mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulainya berlaku undangundang ini; begitu juga masalah Perkawinan yang telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan. Ketentuan lain adalah dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan beberapa pasal yang ada dalam KUH perdata dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun pasal-pasal tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: a. Pasal 108 sampai dengan 110 BW tentang ketidakwenangan bertindak dari istri konsekuensinya suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Hal ini diperkuat oleh bunyi Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak (suami istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum. b. Pasal 284 ayat (3) BW tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari wanita Indonesia Asli. Konsekuensinya, yaitu tidak menimbulkan putusnya hubungan hukum antara ibu dan anak. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin ini maka dia mendapatkan hak untuk mewarisi dari orang tuanya yang meninggal, misalnya kalau dia bersama-sama dengan golongan 1, dia akan mendapatkan bagian 1/3- nya, apabila dia bersama-sama dengan golongan 2, dia akan mendapatkan bagian ½ dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut. c. Pasal 1579 BW: yang menentukan bahwa dalam sewa menyewa barang, pemilik tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan memakainya sendiri barangnya. Konsekuensinya, yaitu boleh menghentikan, sekalipun demikian, apabila si pemilik akan memakai kembali barang yang disewakannya tersebut, sementara si penyewa masih mempunyai hak maka si pemilik harus memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada si penyewa sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga si penyewa tidak merasa dirugikan. d. Pasal 1682 BW yang mengharuskan penghibahan dengan akta notaris. Konsekuensinya, yaitu tidak mengharuskan penghibahan melalui akte notaris, ini juga berarti bahwa apabila terjadi proses hibah tidak perlu dilakukan melalui akte notaris, namun saksi-saksi sebagai bukti harus tetap ada. e. Pasal 1238 BW yang menentukan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di depan hakim jika didahului dengan penagihan tertulis. Konsekuensinya, yaitu tidak harus didahului dengan penagihan tertulis. Rika Aryati | Page 14
Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, Hal 11−16 ISSN 2808-3660 (media online) f. Pasal 1460 BW tentang risiko dalam perjanjian jual beli barang ditentukan risiko ada pada pembeli. Konsekuensinya, yaitu risiko ditanggung bersama, artinya baik si pembeli maupun si penjual sama menanggung risiko, bahkan apabila terdapat cacat barang yang tersembunyi tidak tertutup kemungkinan risiko tersebut menjadi tanggung jawab si penjual seluruhnya. Sebaliknya, apabila terjadi kasus overmatch atau keadaan memaksa, risiko bisa menjadi tanggungan si pembeli seluruhnya. Jadi, mengenai risiko dari perjanjian jual beli amat tergantung dari persetujuan bersama, kecuali hal-hal yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. g. Pasal 1630 BW yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan. Konsekuensinya, yaitu tidak ada diskriminasi dalam perburuhan.10 3.3 Sejarah Berlakunya KUHPerdata di Indonesia Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba mengupayakan perubahan- perubahan mendasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan de bewuste rechtspolitiek. 17 Tahun 1840 - 1860 merupakan tahun-tahun yang merupakan babakan baru dalam kebijakan kolonial di Indonesia yaitu kebijakan untuk membina tata hukum kolonial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk di satu pihak mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan, dan di lain pihak akan ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi segenap lapisan penduduk yang bermukim dan berusaha di daerah jajahan. Kebijakan tata hukum kolonial ini ternyata mengarah kuat untuk melaksanakan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan preferensi utama untuk mendaya gunakan hukum Eropa atas dasar asas konkordansi. Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Hukum perdata Eropa di Indonesia berasal dari : hukum Romawi, hukum Perancis yang kuno bahkan hukum Belanda yang kuno. Pada tanggal 30 April 1947, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undangundang Hukum Dagang diundangkan dalam Stb. 1847 No. 23. Hal ini terjadi berkat kerja keras dan kesungguhan Scholten van Oud Haarlem, beserta anggota- anggota komisinya, baik yang bekerja di Hindia Belanda maupun yang bekerja di negeri Belanda. Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah hukum kodifikasi yang telah disiapkan dan diundangkan untuk orang- orang Eropa itu patut dan/atau wajib juga diberlakukan untuk kepentingan orang pribumi dan orang non Eropa lainnya. Dan kalau ya, apakah ini berarti bahwa orang-orang pribnumi dan orang-orang non Eropa lainnya yang dipersamakan dengan mereka itu harus ditundukkan kepada peradilan yang diperuntukan bagi orang-orang Eropa. Mungkinkah dan realistikkan kalau maksud itu diwujudkan. Perubahan mendasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan de bewuste rechtspolitiek. 17 Tahun 1840 - 1860 merupakan tahun-tahun yang merupakan babakan baru dalam kebijakan kolonial di Indonesia yaitu kebijakan untuk membina tata hukum kolonial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk di satu pihak mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan, dan di lain pihak akan ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi segenap lapisan penduduk yang bermukim dan berusaha di daerah jajahan. Kebijakan tata hukum kolonial ini ternyata mengarah kuat untuk melaksanakan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan preferensi utama untuk mendaya gunakan hukum Eropa atas dasar asas konkordansi. Berlakunya Kitab Undang-undang hukum Perdata dan Kitab Undang-undang hukum Dagang ini pada mulanya hanya ditujukan bagi Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya. Namun akhirnya dibelakukan juga kepada penduduk Bumi putera sepanjang mereka telah melakukan Vriwillige Onderwerping dan Toepasselijkverklaring. Koninklijk Besluit sebagai Algemeene Bepalingen van Wet geving, merupakan Keputusan raja mengenai ketentuan- ketentuan umum perundangundangan mengandung 3 pasal penting yaitu: 1. Pasal 5, yang menyatakan bahwa penduduk Hindia Belanda dibedakan ke dalam golongan Eropa (beserta yang dipersamakan dengannya) dan golongan pribumi (beserta mereka yang dipersamakan dengannya). 2. Pasal 9, yang menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (yang akan diberlakukan di Hindia Belanda) hanya akan berlaku untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengannya;. 3. Pasal 11, yang menyatakan bahwa untuk golongan penduduk pribumi oleh hakim akan diterapkan hukum agama pranata-pranata kebiasaan orang-orang pribumi itu sendiri, sejauh hukum , pranata dan kebiasaan itu tidak berlawanan dengan asas-asas kepantasan dan keadilan yang diakui umum dan pula apabila terhadap orang-orang pribumi itu telah ditetapkan berlakunya hukum Eropa atau apabila orang pribumi yang bersangkutan telah menundukkan diri pada hukum Eropa. Pasal 9 AB ini kemudian menjelma menjadi Pasal 75 ayat 3 Regeringsreglement Tahun 1854. Pasal 75 RR 1854 ini selanjutnya dimasukan ke dalam Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) Tahun 1925. Amandemen pasal tersebut menentukan bahwa hukum Eropa hanya akan diberlakukan untuk penduduk golongan Eropa Saja, namun dapat pula diterapkan untuk penduduk golongan pribumi. Hukum adat diterapkan terhadap penduduk golongan pribumi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas umum mengenai kepatutan dan keadilan. Sampai pecahnya perang pasifik, bahkan sampai runtuhnya kekuasaan colonial di Indonesia, unifikasi hukum perdata untuk seluruh golongan penduduk tetap dipandang belum mungkin utnuk dilaksanakan. Dualisme hukum di bidang hukum perdata antara Golongan Eropa yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Dagang serta untuk golongan pribumi yang tunduk pada hukum adat tetap berjalan dan berlaku. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Dengan demikian maka seluruh tatanan hukum kolonial Rika Aryati | Page 15
Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, Hal 11−16 ISSN 2808-3660 (media online) yang berlaku pada masa jajahan Belanda masih tetap berlaku sampai diadakan peraturan yang baru termasuk hukum perdata Belanda yang merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda.14 4. KESIMPULAN Dari penelitian disimpulkan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Jadi, dalam peradilan hukum perdata itu diutamakan perdamaian karena hukum itu tidak hanya difungsikan untuk menghukum seseorang, tapi juga sebagai alat untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian. REFERENCES Halimah, H. N. (2015). Perlindungan hukum pekerja perempuan di SPBU "Bersama Membangun Sahabat Jl. Bendungan Sutami no. 1 Malang" tinjauan Undangundang ketenagakerjaan dan hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. Wajiyati, Sri., 2018, Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum, Jakarta: Prenadamedia Group. Simajuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana. Sugeng, 2021, Memahami Hukum Perdata Internasional Internasional, Jakarta: Kencana. Merdekasari, Intan., ddk., 2014, Sejarah Perkembangan Hukum Perdata pada Zaman Romawi, Academia. Yulia, 2015, Hukum Perdata, Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi. Putra, I. B. W. (2016). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional. Sundawa, Dadang., Sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia. Safira, Martha Eri., 2017, Hukum Perdata, Ponorogo: CV. Nata Karya. Rika Aryati | Page 16