PROPOSAL PERNIKAHAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS POLRES DAN PENGADILAN KOTA TERNATE) OLEH Dr. Baharuddin SH. MH HUKUM KELUARGA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE 2018
DAFTAR ISI Halaman Sampul... i Halaman Pengesahan... ..ii Kata Pengantar... ..iii Daftar Isi... ..iv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah... ..1 B. Rumusan Masalah... 5 C. Tujuan Penelitian... ..6 D. Manfaat Penelitian... 6 E. Definisi Operasional... .6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Perkawinan Dalam Indonesia... 8 B. Perngertian Perkawinan... ....11 C. Prinsip-Prinsip Dan Syarat-Syarat Perkawinan Dalam Islam... ..13 D. Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan... 29 E. Landasan Teori ... ..31 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian... ..... 30 B.Tempat Dan Waktu Penelitian... ...... 30 C.Jenis Dan Sumber Data... .30 D.Teknik Pengumpulan Data... .31 E. Analsis Data... .31 Daftar Pustaka 1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta dalam mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan, bahkan banyak produk hukum yang mengacu pada materi hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencerminkan penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap sendi-sendi dalam ajaran beragama khususnya agama Islam. Syariat Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan permasalahan keluarga, merupakan fondasi pertama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk kelurga yang bahagia, sejahtera, damai dan berdasarkan kepada Allah Swt. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan1 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.2 sebagaimana menurut marlina pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun telah dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sacral.3 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2. Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 3.Marlina. 2013, Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Menikah Dini. Empaty. Jakarta.hal.2 2
Keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan payung hukum bagi umat Islam khusunya tentang pengaturan perkawinan. Sebuah perkawinan yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dan perempuan tampa dihadiri oleh pejabat Kantor urusan agama hal ini biasanya terjadi dikalangan anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak istri atau suami. Pernikahan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan seorang suami apabila beristri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari pasangannya dan mendapat ijin dari Pengadilan Agama. Pernikahan ini di dalam masyarakat sering disebut dengan pernikahan dibawah tangan. Latarbelakang pernikahan di bawah tangan disebabkan pihak pengantin pria dan wanita tersebut tidak merujukpada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan ini bertentangan dengan Undang-undang pernikahan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristri lebih dari satu, harus mendapatkan persetujuan dari istri dan mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi pernikahan dibawah tangan. Adapun penyebab terjadinya pernikahan dibawah tangan adalah pihak pria dan wanita tersebut ingin menghindari dari regulasi yang ada. Sebagaimana Pasal 3 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa " pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki'. 3
Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami dinyatakan bahwa " Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan'. Rumusan dari Pasal 3 ayat (2) bahwa menghendaki bahwa suami boleh beristri lebih dari satu apabila hal itu dikehendaki oleh kedua belah pihak suami dan istri. Seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari seorang maka ia dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama setempat. Dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) tentang perkawinan yaitu : Pengadilan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya memberi ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu (berpoligami) apabila : a. Istri tidak dapat menjalangkan kewajibannya sebagai istri b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. Istri tidak melahirkan keturunan Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan suami ke pengadilan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu ; a. Adanya persetujuan dari istri-istri b. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anaknya c. Adanya kepastian suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perkawinan tampa melalui persetujuan istri, walaupun dalam regulasi sangat menghendaki demikian. 4
Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi masih ada pihak istri yang keberatan untuk mengijinkan suaminya untuk menikah lagi. Ada beberapa alasan bagi seorang suami melakukan pernikahan tampa meminta persetujuan kepada pasangannya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, sifat bosan kepada istrinya, kecantikan istrinya sudah berkurang, pelayanan kebutuhan bathinia sudah berkurang karena istri telah mencapai masa monoupose, istri sering mengeluarkan kata-kata yang berlebihan yang menimbulkan ketersingungan seorang suami atau istri telah mengabaikan tata busana disertai dengan tidak memakai make up dan lain sebagainya.Hal-hal seperti inilah yang dapat mempengaruhi seorang suami melakukan pernikahan yang kedua kalinya Kasus pernikahan yang dilakukan tampa persetujuan salah satu pihak selama lima tahun terakhir di POLRES Kota Ternate sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 sebanyak 35 kasus dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri masing-masing 20 kasus di Pengadilan Agama dan 15 kasus di Pengadilan Negeri. Adapun kasus yang telah diselesaikan baik di Pengadilan agama maupun di Pengadilan Negeri sebanyak 10 kasus. 4 Dari uraian diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian sah tidaknya suatu pernikahan tampa melalui persetujuan salah satu pihak, dan bagaimana pernikahan dilakukan tampa mendapatkan akta nikah, serta kedudukan hukum perkawinan dilihat dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. Adapun judul 4. Sumber data POLRES dan Pengadilan Kota Ternate, tanggal 2 - 5 Nopember 2017 5
penelitian adalah " Pernikahan Tampa Persetujuan Salah Satu Pihak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata ( Studi Kasus POLDA Propinsi Maluku Utara" B. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apakah Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Tampa Persetujuan Salah Satu Pihak di Kota Ternate ? 2. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus Pernikahan Tampa Persetujuan salah satu Pihak Di POLRES dan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeridi Kota Ternate ? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan tampa persetujuan salah satu pihak. 2.Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus pernikahan tampa persetujuan salah satu pihak. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1. Secara Teoritis dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum keluarga 2. Secara Praktis dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 1 6
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam E. Defenisi Operasional 1. Pernikahan adalah bentuk kata benda dari kata dasar nikah, yaitu berasal dari Bahasa arab nikkah yang berarti perjanjian perkawinan. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara normal agama, norma hukum, dan norma sosial. Bahtiar Perkawinan adalah pintu baginya bertemu dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mrndapatkan kehidupan yang layak, bahagian serta mendapat keturunan.5 2.Persetujuan adalah pernyataan menyetujui, pembenaran, pengesahan, perkenan dan sebagainya.6 3. Perkawinan dalam perspektif hukum perdata adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, undang- undang memandang perkawinan dari hanya hubungan keperdataan. 7 4. Perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk sebuah rumah tangga 5. Bahtiar A. Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia , Saujana. Yogyakarta. 2004, hal. 15 . 6, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerbit Toha Putra, Jogjakarta. hal. 60 7. Kitab Undang Hukum Perdata. Penerbit Airlangga. Jakarta. 7
yang kekal, sejahtera, bahagia yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 8 8. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Perkawinan Di Indonesia Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke VII Masehi yang di bawah oleh para pedagang-pedagang Arab. Perkembangan hukum Islam di Indonesia menjelang abad XVII, XVIII, dan XIX, baik dalam tatanan intelektual dalam bentuk kitab-kitab dan pemikiran dalam praktek-praktek sangat mengalami kemajuan. Praktek dalam bentuk muamalah (perkawinan, perceraian dan pewarisan),peradilan, dan bentuk ibadah. Hukum Islam di terapkan di kerajaan- kerajaan Islam di seluruh nusantara. Jauh sebelumnya bangsa Belanda masuk ke Indonesia, hukum Islam menjadi hukukm positif di Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan bangsa Belanda dapat di bedakan dalam dua bentuk. Pertama, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC (Verrenigde Oots- Indische Compagnie)yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam, kedua, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum Adat. Hukum Islam dapat berkembang di Indonesia walaupun adanya campur tangan dari VOC. Bahkan dapat dikatakan bahwa VOC dapat membantu 9
penyusunan peraturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan berlaku dikalangan umat Islam.9 Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan pihak Belanda, maka sikap Belanda berubah terhadap hukum Islam. Kendati perubahan ini terjadi secara perlahan-lahan. Perubahan-perubahan dapat terlihat dari tiga aspek yaitu : 1. Menguasai Indonesia sebagai wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup kaya. 2. Menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan proyek krestenisasi. 3. Keinginan belanda ingin menerapkan apa yang disebut dengan politik hukumyang sadar terhadap Indonesia.Belanda ingin mengubah hukum Indonesia dengan hukum Belanda.. Belanda memberikan perhatian yang khusus hanya pada hukum keluarga Islam.10 Pemerintah Belanda memberikan perhatian yang serius terhadap perjalanan hukum Islam. Sebagai contoh melalui stabl. Nomor 22 Pasal 13 di perintahkan kepada Bupati untuk memperhatikan soal-soal agama dapat melakukan tugas sesuai dengan adat istiadat orang jawa seperti soal perkawinan, pembagian pusaka dan sejenis.Perkawinan bagi hukum adat berlaku bagi golongan pribumi, yang tidak memeluk agama Islam maupun kresten. Peraturan tentang perkawinan inipun merupakan konsekuensi politik hukum Belanda sampai abad XIX istilah hukum adat ini tidak dikenal. Pada akhir 9. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Prenada Media. 2004.h.8 10. Muhdan Ulfa. ITinjauan Yurudis Terhadap Perkawinan Tampa Akad Nikah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam. 2008. Jakarta. h.15 10
tersebut barulah istilah hukum adat dikenal. Istilah oleh Snouck Hugronje yang mendalami kesusilaan dan berbagai penduduk di Indonesia. 11 Perkawinan adat merupakan suatu ikatan hidup Bersama antar seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat yang diarahkan pada pembinaan suatu keluarga. Dalam perkawinan adat di bagi atas tiga pembagian : 1. Tatanan Patrineal. Yaitu pengaturan menurut hukum ayah yang merupakan sistem pengaturan kemasyarakatan dimana hanya mengikuti garis pria yaitu ayah, ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya yang dipandang menentukan dalam menetapkan keturunan dari individu. Di dalam keluarga yang menentukakn adalah garis pria. 2. Tatanan Matrineal yaitu pengaturan menurut hukum ibu terhadap penentuan keturunan yang justru kebalikan dari tatanan patrineal. Ikatan keturunan garis keluarga hanya ada pada ibu, ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya. 3. Tatanan Parental, yaitu hubungan kekeluargaan di lihat dari kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu.12 Selama masa penjajahan Belanda golongan Bumi Putra mengajukan permohonan agar dilakukan perubahan hukum perkawinan. Kongres pertama wanita Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 22 sampai 24 Desember 1928 telah dihadiri-hadiri wakil-wakil dari 30 organisasi perempuan Bumi Putra ( seperti Wanito Oetomo, Putri Indonesia, Wanita katolik, Muhammadiyah diwakili kaum wanita, Sarikat islam bagian wanita) kongres ini 11. Wila Chandriwila Supriadi. Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Belanda. Manda Maju. Bandung.2002.h.73 12. 11
berhasil mendirikan PPPI ( Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia) yang berlangsung sejak tanggal 29 sampai 31 Desember 1929, telah mencurahkan perhatian yang cukup besar pada masalah-maslah perkawinan. Topik yang dibicarakan antara lain tentang kewajiban perempuan untuk menentang poligami, perkawinan paksa maupun perkawinan anak-anak. Resolusi tentang permohonan untuk mendesak kepada pemerintah Belanda agar melarang poligami. B. Pengertian Pernikahan Pernikahan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sacral. Harus dihormati dan harus dijaga kelanggenangnya. Oleh karena itu setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan. 13 Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 14 13. Syarifuddin Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Prenada Media Group. 2009. Jakarta.h.20 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 12
Pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya meruapakan ibadah. 15 Prof. Dr. Subekti SH, mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Selanjutnya menurut Prof. Dr. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Definisi perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang berbunyi: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Kata miitsaaqan ghaliidhan ini ditarik dari firman Allah SWT: 12) :ءاسنلا( .اظيلغ ال اثيّم مكنم ن ذخا ّو ضعب ىلا مكضعب ىضفا دلو هن و ذخ أت فيك و "Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaaqan ghaliizhan)". Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 3 yang berbunyi: 15. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam 13
"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)". Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT: .نورّكفتّي مومّل تي لا نل ذ ىف ّنا ةمحرو ةّدوّم مكنيب لعجو اهي لا اونكستّل اجاوزا مكسفنا نّم مكل كلخ نا هتيا نم و . :مورلا( 12) ialah Dia menciptakan "Dan diantara untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih saying. Sesugguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir". tanda-tanda kebesaran-Nya C. Prinsip-Prinsip Dan Syarat-Syarat Perkawinan Dalam Islam Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip perkawinan yaitu : 1. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak. 2. Tidak semua wanita dapat di kawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus di indahkan. 3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. 4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya. 14
5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.16 Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapat dibedakan kedalam tiga macam yaitu : 1. Hak dan kewajiban antara suami istri 2. Hak dan kewajiban antara orang ua dan anaknya 3. Hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan, Hak kewajiban antara suami istri adalah hak dan kewajiban timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut : 1. Menegakkan rumah tangga 2. Keseimbangan dalam rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat 3, Suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum 4, Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap 5. Suami istri wajib saling mencintai, jormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain 6. Suami wajib melindungi istrinya dan memnerikan sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuanya 7, Istri wajib mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya, 16. Al-Zuhaili Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Gema Insani. Bogor.2007.h.25 15
Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalaikan oleh suami terhadap sitrinya maka istrinya dapat mengajukan gugatan kepada suaminya. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalh sebagai berikut : 1. Orang tua wajib memeilihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya, kewajiban orang dapat berlaku sampai anak itu kawin atan mandiri Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 2, Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik ( Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua (Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 4. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 5. Orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 6. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan haka tau mengadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendaki (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 16
Kewajiban yang ketiga disebut dengan alimentasi. Alimentasi adalah kewajiban dari seorang anak untuk memberikan nafkah terhadap orang tuanya manakala ia sudah tua.17 Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka - mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukandi dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat intern itu : 1. Persetujuan kedua belah pihak 2. Izin dai kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun 3. Pria berumur 19 tahun wanita berumur 16 tahun, pengecualian yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati 4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak mabuk 5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari. Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalisasi dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat itu meliputi : 17.Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. Yogyakarta. hal. 59-60 17
1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk 2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat yang memuat : a. nama, umur, agama,/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu, b. hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan. Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi dua macam adalah : (1) syarat materiil dan (2) syarat formal. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan, syarat itu dibagi dua macam, yaitu : 1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus di indahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat ini meliputi : a. monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seroang suami ( Pasal 27 BW) b. persetujuan antara suami istri ( Pasal 28 KUH Perdata) c. terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal 18 tahun dan wanita 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata) d.seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu di bubarkan (Pasal 34 KUH Perdata) 18
e. harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata). 2. Syarat materiil relative, ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada dua macam, yaitu : a. larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dank arena perkawinan b. larangan kawin karena zina c. larangan kawn untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.18 Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan, syarat ini dibagi dalam dua tahapan yaitu : 1. Pemberitahuan tentang maksud kawin (Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Perdata), Pemberitauan disampikan kepada pegawai pencatat sipil. 2. Syarat-syaratyang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan Apabila kedua syarat diatas, baik syarat intern dan syarat ekstern maupun syarat materiil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu sudah dapat dilangsungkan. Momentum suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilangsungkan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing dan di catat menurut Peraturan perundang-undangan (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974). Tujuan diadakan ketetuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 18. Ibid. Salim HS. Hal.62-64 19
1974 adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat dan hukum agama, dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lain, sebagai alat bukti bagi anak-anaknya kelak kemudian, apabila timbul sengketa baik diantara anak kandung maupun anak tiri, dan sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami bagi pegawai negeri sipil.19 Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Perdata Islam di Indonesia. Banyak para pakar-pakar hukum yang berpendapat apa saja prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan pandangan mereka masing-masing. Menurut pandangan M. Nuruddin beberapa asas-asas yang cukup prinsip dalam Undang- Undang Perkawinan adalah:20 a. Menanmpung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. b. Sesuai dengan tuntutan Zaman. c. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal. d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. 19.Ibid salim HS. Hal.64-65 20. H. Amiur Nuruddin, dan Azhari Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. 3. Jakarta: Kencana. 2006. 20
e. Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogamy akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan. f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. g. Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat. Musdah Mulia menjelaskan dalam presefektif lain bahwa prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, yaitu : 1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki- laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari"at islam. 2. Prinsip mawaddah wa rahmah Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT QS ar-Rum:21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak, sedangkan 21
perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis. 3. Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah al- Baqarah:187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. 4. Prinsip mu"asarah bi al-ma"ruf Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah an- Nisa:19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma"ruf. Didalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita. Adapun asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 2. Sahnya perkawinan sangant tergantung pada ketentuan hokum agama dan kepercayaan masing-masing 3. Asas monogamy 4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya 5. Mempersulit terjadinya perceraian 6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang 22
Menarik untuk di analisis, asas-asas perkawinan ini memiliki landasan yang tegas seperti yang termuat dalam al-Qur"an dan Hadits. Seperti yang diurai oleh M. Rafiq asas yang pertama dan keempat dapat dilihat rujukannya pada firman Allah: .ىورّكفتّي مىقّل تي لا كل ذ ىف ّىا ةوحرو ةّدىّه نكٌيب لعجو اهيلا اىٌكستّل اجاوزا نكسفًا يّه نكل قلخ ىا هتيا يه و :مورلا( 12) "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih saying. Sesugguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir". Berkenaan dengan prinsip kedua, sesuatu yang telah jelas dimana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Quran dan al-Hadits.Prinsip ketiga dapat dilihat pada firman Allah: ْوَأ ًةَد ِحا َوَف اوُلِدْعَت الاَأ ْمُتْف ِخ ْنِإ َف َعاَب ُر َو َث َلَُث َو ىَنْثَم ِءاَسِ ّنلا َن ِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف ىَماَتَيْلا يِف اوُطِسْمُت الاَأ ْمُتْف ِخ ْنِإ َو 3) :ءاسنلا( .اوُلوُعَت الاَأ ىَنْدَأ َنِلَذ ْمُكُناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisa: 3) Asas kelima sesuai dengan Hadits Rasul yang berbunyi: )ىذيمرتلا و دود وبا هاور( . ُقلَّطلا ىلاعت ِالله ىلا ِللَحلا ُضغبأ 23
"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian". (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi) Asas keenam sejalan dengan firman Allah: نْبَسَتْكا اام ِم ٌبي ِصَن ِءاَسِ ّنلِل َو اوُبَسَتْكا اام ِم ٌبي ِص َن ِلاَج ِ ّرلِل .. "(karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang mereka usahakan" Perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya membentuk sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang- undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik. Rukun dan Syarat Perkawinan Persfektif Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. a. Perspektif fiqh Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius dikalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.Sayyid Sabk menyimpulkan menurut fuqaha", rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan yang lain termasuk kedalam syarat. 24
Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi"iyyah, syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut sighat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, yakni calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, yakni wali, mahar, calon suami-istri dan sighat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat, tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi"i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat yaitu : 1. Calon suami, dengan syarat: a. Beragama islam b. Laki-laki c. Jelas orangnya d. Dapat memberikan persetujuan e. Tidak terdapat halangan perkawinan 2. Calon istri, dengan syarat: a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani b. Perempuan c. Jelas orangnya d. Dapat dimintai persetujuannya 25
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 3. Wali nikah, dengan syarat: a. Laki-laki b. Dewasa c. Mempunyai hak perwalian d. Tidak terdapat halangan perwalian 4. Saksi nikah, dengan syarat: a. Minimal dua orang laki-laki b. Hadir dalam ijab qabul c. Dapat mengerti maksud akad d. Islam e. Dewasa 5. Ijab Qabul, dengan syarat: a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut d. Antara ijab dan qabul bersambungan e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah g. Majlis ijan dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. 26
b. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Didalam Bab II Pasal 6 ditemukan ayat-ayat perkawinan, sebagai berikut: 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang- orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam Pasal ini. 27
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selanjutnya pada Pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. c. Perspektif KHI Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam Pasal 14. Kendatipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Pasal yang mengatur tentang wali (Pasal 19), saksi (Pasal 24), akad nikah (Pasal 27) namun sistematikanya diltakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Kompilasi Hukum Islam tidak mengikuti skema fiqh, juga tidak mengikuti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.mengenai wali nikah, Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya" 28
Pasal 20 adalah : 1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. 2. Wali nikah terdiri dari a) Wali nasab b) Wali hakim Pasal 21 tentang empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqh Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki- laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Menyangkut dengan wali hakim, Pasal 23 yang berbunyi: 1. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau "adhal atau enggan 2. Dalam hal ini wali "adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yangberkembang dalam fiqh. Pada bagian keempat Pasal 24 ayat 1 dan 2 29
dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. D. Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan Pencegahan perkawinan diatur dalam ketentuan berikut ini, yaitu : 1. Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 2. Pasal 59 sampai dengan Pasal 70 KUH Perdata 3. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 4.Pasal 70 sampai pasal 75 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sedangkan pembatalan perkawinan perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai Pasal 99 BW. Pencegahan perkawinan merupakan upaya untuk merintangi/menghalangi suatu perkawinan antar calon pasangan suami istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah : 1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah 2. Saudara 3. Wali nikah 4. Pengampu 5. Pihak yang berkepentingan ( Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1974). 30
E. Landasan Teori Sesuai dengan judul proposal penelitian diata, maka pendukung teori yang di pakai sebagai berikut : 1. Teori Perjanjian oleh Jhon Locke (1632-1704) Suatu keadaan yang damai, penuh komitmen, saling menolong antara individu-individu di dalam suatu kelompok masyarakat. 2. Teori Kewenangan oleh Ferazzi Kewenangan sebagai hak untuk menjalangkan satu atau lebih fungsi manajemen yang meliputi (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervise( atau suatu urusan tertentu. 21 3. Teori Penyelesaian Ralf Dahrendorf, Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin. adalah mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau pengolongan sengketa atau pertentangan dalam masyarakat, factor penyebab sengketa dan strategi yang diginakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. 21. Ferazzi dalam Ganjong. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Bogor Ghalia. Hal.93 31
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam melakukan penulisan proposal tesis ini adalah penelitian kualitatif deskriftif, yakni jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara sistimatis dan faktual mengenai factor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki. Metode deskriftif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interprestasi tentang data itu.Adapun sumber data adalah data primer dan data sekunder. B. Tempat dan Waktu Penelitian Adapun tempat yang akan peneliti mengambil sumber data dilapangan yaitu Polres Kota Ternate dan Pengadilan Kota Ternate, diharapkan membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun runag lingkup penelitian tersebut karena penulis berkepentingan dengan masalah dalam rangka penyusunan tesis untuk meraih gelar magister hukum sedangkan waktu penelitian adalah 2 Pebruari sampai 30 April 2018. C. Jenis Dan Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah 1. Data Primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dilapangan dan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam perkawinan di Kota Ternate 32
2. Data Sekunder adalah data yang siap dipakai, yaitu buku-buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lain yang dapat menunjang hasil penelitian D. Teknik Pengumpulan Data Adapun Teknik pengumpulan datamelalui : 1. obserfasi Obserfasi merupakan pengaatan yang dilakukan penulis secara sengaja dan sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan perkawinan 2. Interview wawancara Interview wawancara merupakan percakapan penulis dengan pihak yang terkait dengan permasalahan perkawinan di Polres Kota Ternate dan Pengadilan Kota Ternate 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis yang penulis dapatkan melalui pencarian seperti arsip-arsip, buku-buku, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan permaslahan yang penulis angkat. E. Analisis Data Setelah data diperoleh penulis akan menganalisis dengan pendekatan kualitatif deskrifti. Melalui observasi, wawancara sampai pada pengelolaan data. Dan dikelola secara sistematis agar menghasilkan hasil penelitian yang berkopotensi. 33
DAFTAR PUSTAKA al-Qur'an al-Karim. Al-Zuhaili Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Gema Insani. Bogor.2007 Bahtiar A. Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia , Saujana. Yogyakarta. 2004 H. Amiur Nuruddin, Azhari Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. 3. Jakarta: Kencana. 2006. Ghozali, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerbit Toha Putra, Jogjakarta. Mahmud Syaltut. Tafsir al-Qur'anul Karim "Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi al-Qur'an. Bandung: CV. Diponegoro. 1990. .Marlina. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Menikah Dini. Empaty. Jakarta.2013 Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. Yogyakarta. Syarifuddin Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Prenada Media Group. 2009. Jakarta. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 34