digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya Abstract: International law is generally shown to govern the relations of states in an international arrangement. National law is a law that applies exclusively to the territory of a sovereign state. International law is much influenced by National law, therefore their relationship to one another must be obeyed. The rrelationship between national law and international law has two views, the first is dualism which states that international law and national law combine and create new law. The second is monoism which states that national law is abolished and must follow international law voluntarily. Keywords : Relationship, Law, International, National. Abstrak: Hukum internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat. Hukum internasional banyak dipengaruhi oleh hukum nasional, oleh karena itu hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya harus ditaati. Hubungan hukum nasional dan hukum internasional memiliki dua paham, yang pertama yakni paham dualism yang menyatakan hukum internasional dan hukum nasional bergabung dan menummbuhkan aturan hukum baru. Yang kedua yakni paham monoism yang menyatakan hukum nasional dihapus dan harus mengikuti hukum internasional secara voluntarism (sukarela). Pendahuluan Adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional karena adanya kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti adanya perniagaan atau pula hubungan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olahraga, mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan Untuk bersama merupakan suatu kepentingan bersama. menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan Internasional inilah dibutuhkan hukum dunia menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 1, Nomor 4, Agustus 2020
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa- bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlands-Indie).1 Definisi Hukum Internasional Hukum internasional merupakan istilah pertama yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Hukum internasional dimaknai sebagai public international law atau de droit international public, yang mempunyai ppengertian berbeda dengan hukum perdata internasional (private international law) atau disebut juga the conflict of law. Menurut Sudargo Gautama, hukum perdata internasional dirumuskan sebagai "...keseluruhan peraturan dan keputusan yang menunjukkan stelsel hukum mana yang berlaku atau apa yang jika hubungan-hubungan dan peristiwa- merupakan hukum tertentu peristiwa antara warga negara pada satu waktu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah- kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dengan lingkungan-lingkungan kuasa tempat (pribadi), dan soal-soal".2 Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubung antar Negara namun dalam perkembangan pola hubungan internaional 1 Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional", Jurnal Hukum Dictum, Vol. 14 No. 1, 2016, 70. 2 Setyo Widagdo, dkk, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, (Malang: UB Press, 2019), 1.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.3 Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional adalah atau hukum hukum bangsa-bangsa, hukum antarnegara. Hukum untuk bangsa-bangsa menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.4 antarbangsa dipergunakan Menurut Akehurst: "hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubungan antara negara-negara". Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.5 Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hyde: hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup:6 1. Organisasi organisasi antara hubungan internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan- peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara- negara; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu. internasional, 3 Ibid, 3. 4 Hasanuddin Hasin, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori monism dan Teori Dualisme", Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol.1 No. 2, Desember 2019, 170. 5 Ibid, 171. 6 Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 2. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non- state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional". Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa hukum internasional adalah hukum antar negara atau bangsa yang menunjukkan pada asas atau kaidah yang mengatur hubungan masyarakat, bangsa atau negara. Hukum internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional. Definisi Hukum Nasional Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.7 Hukum positif atau stellingsrecht merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan.8 Menurut J.H.P. Bellefroid, "Hukum positif ialah suatu penyusunan hukum mengenai hidup masyarakat, yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya.9 G. Radbruch menyatakan, ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Hukum positif yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Hukum positif terjemahan dari ius positum dari bahasa latin, yang secara harfiah berarti "hukum yang ditetapkan". Hukum positif ialah hukum yang ditetapkan oleh manusia, yang dalam ungkapan 7 Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional", 70. 8 Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016), 4. 9 Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id kuno disebut "stellig recht". Menurut N. Algra dan K. van Duyvendak istilah lain hukum positif adalah hukum yang berlaku. Jadi, hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Kedudukan hukum intemasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup dimasayarakat dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dan masyarakat intemasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai hukum nasional itu dengan hukum intemasional. Pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari sudut teori dan kebutuhan praktis.10 Di dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum Internasional ini yaitu pandangan yang dinamakan voluntarism, bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah dan pandangan obyektifis, menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Erat hubungannya dengan yang dijelaskan tersebut adalah persoalan hubungan hirarkhiantara kedua perangkat hukum itu, baik merupakan perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tata hukum yang sama.11 10 Dina Sunyowati, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 1, 2013, 76. 11 Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Dari dua teori tersebut, muncullah dua aliran atau sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut: 1. Aliran Monisme Pada paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Menurut paham ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Secara garis besar, aliran monisme berprinsip hukum internasional adalah konsekwensi langsung dari norma dasar seluruh hukum sehingga mengikat setiap individu secara kolektif.12 Akibat dari pandangan monisme ini bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hirarkhi. Persoalan hirarkhi antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monism mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional.13 Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama ialah hukum nasional.Untuk paham yang seperti disebut sebagai paham "monisme dengan primat hukum nasional". Menurut aliran monisme primat hukum nasional, hukum internasional berasal dari hukum nasional. Contohnya adalah hukum yang tumbuh dari praktik negara-negara. Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasional lah yang diutamakan. Paham lain berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama ialah hukum internasional. Pandangan ini disebut sebagai paham "monisme dengan primat internasional". Menurut teori monisme, keduanya sangat mungkin terjadi.14 Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum 12 Ninon Melatyugra, "Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional; Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia", Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1 No. 1, 2016, 48. 13 Dina Sunyowati, "Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional", 77. 14 Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional", 72.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum Internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Alasan utama daripada anggapan ini adalah: 1) Bahwa tidak ada satu organisasi di ataas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini. 2) Dasar dari hukum Internasional yang mengatur hubungan Internasional adalah terletak di dalam wewenang negara-negara jadi untuk mengadakan perjanjian-perjanjian wewenang konstitusional. internasional, Paham monisme dengan primat hukum internasional, maka hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentauan hukum yang hierarkis lebih tinggi. Menurut faham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional pada hakikatnya berkekuatan mengikatnya berdasarakan suatu "pendelegasian" wewenang daripada hukum internasional. 2. Aliran Dualisme Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Triepel (salah seorang pemuka aliran ini) mengemukakan perbedaan mendasar dari kedua system hukum tersebut.15 a) Subyek hukum nasional adalah individu, sedangkan subyek hukum internasional adalah negara. b) Sumber dari hukum nasional adalah kehendak negara masing- masing, sedangkan sumber dari hukum internasional adalah kehendak bersama negara. c) Prinsip dasar yang melandasi hukum nasional adalah prinsip dasar/norma dasar dari konstitusi negara, sedangkan prinsip dasar yang melandasi hukum internasional adalah perjanjian mengikat. Faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem 15 Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 5 No. 3, 2008, 508.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.16 Faham dualisme memberi supremasi pada hukum nasional berdasarkan kedaulatan negara sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa suatu negara patuh terhadap hukum internasional. Berbeda dengan teori monisme yang melihat hukum internasional sebagai satu kesatuan dengan hukum nasional, teori dualisme menempatkan hukum terpisah dengan hukum nasional (International law is not ipso facto part of municipal law). Oleh karena terdapat pemisahan tegas antara kedua jenis hukum tersebut, maka faham dualism menggunakan teknik transformation dimana penerapan hukum internasional harus diikuti dengan proses legislasi untuk mengubah hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional.17 internasional Akibat-akibat dari pandangan dari faham dualisme ini bahwa menurut pandangan ini kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain. Akibat kedua adalah bahwa menurut pandangan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan (renvoi) saja. Akibat lain yang yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Menurut teori ini terdapat pelimpahan wewenang dari hukum internasional kepada hukum nasional (dalam hal ini konstitusi negara) untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum internasional mana yang akan diberlakukan dan prosedur-prosedur apa yang harus ditempuh untuk memasukkannya ke dalam system hukum nasional. Jadi tidak perlu ada suatu tindakan transformasi khusus atau pembuatan hukum nasional khusus dalam rangka pemberlakuan hukum internasional.18 16 Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional", 71. 17 Ninon Melatyugra, "Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional; Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia", 48 18 Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional", 510.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Praktik di Beberapa Negara 1. Inggris inggris menganggap hukum kebiasaan internasional sebagai bagian dari hukum nasional "the law of the land", sehingga dapat diberlakukan di pengadilan Inggris, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:19 a. Ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan- peraturan Inggris, baik peraturan yang telah ada lebih dulu maupun yang sesudahnya. Praktik di b. Ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan yang telah diterima dalam keputusan pengadilan Inggris akan mengikat pengadilan- sesudahnya. Meskipun kemudian ketentuan- pengadilan ketentuan hukum kebiasaan internasional itu berubah. Kedua persyaratan di atas harus dipenuhi oleh semua pengadilan Inggris dalam mempertimbangkan penerimaan ketentuan hukum internasional, meskipun terkadang hasilnya merupakan penolakan atau pelanggaran dari hukum internasional. Kedudukan hukum kebiasaan internasional dalam hukum nasional Inggris dibahas lebih mendalam oleh Lord Denning dalam Trendtex Trading Corp v. Central Bank of Nigeria (1977). Lord Denning menyimpulkan bahwa terdapat dua aliran besar di Inggris mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional yaitu: a. Doktrin Inkorporasi Ketentuan hukum internasional langsung menjadi bagian dari sistem hukum nasional kecuali bila bertentangan dengan tindakan-tindakan parlemen. Doktrin ini telah diterima dan dikembangkan sejak masa Sir William Blackstone. b. Doktrin Transformasi Ketentuan hukum internasional bukan merupakan bagian dari hukum Inggris, kecuali apabila telah diterima dalam keputusan hakim atau tindakan parlemen ataupun kebiasaan yang telah melembaga. Doktrin ini telah diikuti oleh Cockburn C.J dalam R v. Keyn. 2. Amerika serikat Praktik Amerika Serikat berkenaan dengan hukum kebiasaan di Inggris.Hukum kebiasaan internasional dianggap sebagai bagian dari internasional hampir menyerupai praktik 19 Ibid, 517.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id hukum nasional "the law of the land". Acts of the United States Congres dianggap sebagai tidak bertentangan dengan hukum internasional, meskipun undang-undang yang kemudian akan mengalahkan hukum kebiasaan internasional yang terdahulu. Pengadilan Amerika Serikat berhak untuk memastikan ketentuan hukum internasional yang berlaku dengan menunjuk kepada buku teks. Praktik negara- negara dan sumber-sunber lain.20 internasional, Amerika Serikat mempunyai praktik yang berbeda dengan praktik yang dianut oleh Inggris. Berlaku atau tidaknya suatu hukum perjanjian internasional ditentukan oleh ketentuan-ketentuan tertulis Konstitusi Amerika Serikat, dan berdasarkan pada statusnya sebagai "self executing" atau "non self executing"treaties. Dalam praktik Amerika Serikat terdapat pembedaan yang dibuat antara "treaties" dan "executive agreements", yang terakhir ini tidak memerlukan suatu persetujuan badan legislatif dan akan langsung berlaku. 3. Kedudukan Hukum Internasional Di Indonesia Sehubungan dengan perjanjian Undang-undang dasar 1945 tidak memuat ketentuan mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Akan tetapi tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa Indonesia menganut pendirian hukum nasional mengatasi hukum internasional, sebaliknya pendirian menerima supremasi hukum internasional tidak berarti Indonesia harus menerima hukum internasional begitu saja. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dikaji terutama keadaan masyarakat internasional dan Negara Indonesia pada saat yang bersangkutan.21 Dalam praktiknya Indonesia juga membedakan antara perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat., dengan perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan pemerintah eksekutif dan pemberitahuan belaka kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap perjanjian yang memerlukan ratifikasi dari Dewan Perwakilan Rakyat, baru dapat dilaksanakan jika telah keluar Undang-Undang Pengesahanya, dan setelah itu dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional dan pengadilan nasional, tanpa harus memerlukan suatu Undang- 20 Ibid. 519 21 Ibid, 521
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Undang pelaksanaan sendiri22. Namun demikian, dalam hal yang penting sekali seperti bila perjanjian itu akan mengakibatkan perubahan dalam Undang-Undang Nasional; langsung menyangkut kepentingan warga negara; merubah luas lainya, maka tetap diperlukan wilayah dan hal-hal penting pengundangan peraturan pelaksanaannya. internasional Kesimpulan Hukum internasional adalah hukum antar negara atau bangsa yang menunjukkan pada asas atau kaidah yang mengatur hubungan masyarakat, bangsa atau negara. Hukum internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negara- negara pada tatanan internasional. Sedangkan hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat. Di dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum Internasional ini yaitu pandangan yang dinamakan voluntarism dan pandangan pragmatism. Dari dua teori tersebut, muncullah dua aliran atau sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Undang-undang dasar 1945 tidak memuat ketentuan mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Akan tetapi tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa 22 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Indonesia menganut pendirian hukum nasional mengatasi hukum internasional, sebaliknya pendirian menerima supremasi hukum internasional tidak berarti Indonesia harus menerima hukum internasional begitu saja. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dikaji terutama keadaan masyarakat internasional dan negara Indonesia pada saat yang bersangkutan. Inggris menganggap hukum kebiasaan internasional sebagai bagian dari hukum nasional "the law of the land" sehingga dapat diberlakukan di pengadilan Inggris. Sedangkan praktik Amerika Serikat yang berkenaan dengan hukum kebiasaan internasional hampir menyerupai praktik di Inggris. Dimana hukum kebiasaan internasional dianggap sebagai bagian dari hukum nasional "the law of the land". Pengadilan Amerika Serikat berhak untuk memastikan ketentuan hukum internasional yang berlaku dengan menunjuk kepada buku teks. Praktik di Daftar Pustaka Tenripadang, Andi, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional", Jurnal Hukum Dictum, Vol. 14 No. 1, 2016. Sunyowati, Dina, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 1, 2013. Ariadno, Melda Kamil, "Kedudukan hukum Internasional dalam Hukum Nasional", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 5 No. 3, 2008 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional. Widagdo, Setyo, dkk, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, Malang:UB Press, 2019. Hasin, Hasanuddin, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monism dan Teori Dualisme", Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol. 1 No. 2, Desember 2019 Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016. Melatyugra, Ninon, "Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional; Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia", Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1 No. 1, 2016.