LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI PERDA DAN NON PERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) XIII Jawa Tengah (Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang Dan Kota Pekalongan) 16-17 Januari 2023 Disusun oleh : H. ABDUL HAMID, S.Pd.I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWATENGAH 2023
SISTEMATIKA LAPORAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Maksud dan Tujuan IV. Pelaksanaan V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan VI. Hasil Pelaksanaan VII. Kesimpulan dan Saran VIII. Penutup IX. Dokumentasi
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERDA DAN NON PERDA H ABDUL HAMID, S.Pd.I DAERAH PEMILIHIHAN JATENG XIII (KAB. PEKALONGAN, KAB. PEMALANG, KAB. BATANG DAN KOTA PEKALONGAN) DPRD PROVINSI JAWA TENGAH I. LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 94 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pasal 213, dijelaskan bahwa Penyebarluasan baik Program Pembentukan PERDA, Rancangan PERDA dan PERDA Inisiatif DPRD dapat dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah dan DPRD di daerah Pemilihan maing-masing. Kegiatan penyebarluasan baik Program Pembentukan PERDA, Rancangan PERDA dan PERDA oleh anggota DPRD secara perseorangan ke daerah pemilihannya dilaksanakan melalui Kegiatan Sosialisasi Perda/Non Perda. II. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penajabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tanggal tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022; 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah; 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
III. maksud DAN TUJUAN Maksud dan tujuan untuk: 1) Mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi JawaTengah. 2) Melakukan sosialisai tentang Informasi Fungsi dan Tugas DPRD Jawa Tengah 3) Melaksanakan peran dan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah. 4) Memberikan informasi lain yang dipandang perlu kepada masyarakat. IV. PELAKSANAAN Kegiatan Sosialisasi Perda dan Non Perda dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di dapil 13 (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kab. Batang dan Kota Pekalongan), Kegiatan dilaksanakan dengan mengindahkan Protokol Kesehatan. V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di 13 Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan mematuhi Protokol Kesehatan. Kegiatan Sosialisasi Perda dan Non Perda dilaksanakan sebagai berikut : Tgl Pelaksanaan : 17 Januari 2023 Jam : 15.00 WIB Tempat : Warungpring, Kecamatan Warungpring. Kab. Pemalang Tema : Sosialisasi Perda Jateng Cerdas VI. HASIL PELAKSANAAN Hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda dan Non Perda dilaksanakan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di Kabupaten Pekalongan. Berikut kegiatan yang tersebut ; 1. Peraturan Daerah Jateng Cerdas, satu - satunya perda pertama di Indonesia yang berlatar belakang menjadikan Jawa Tengah menjadi Smart Province
2. Perda Jateng cerdas ini sudah ada pada tahun 2019, dengan nomor peda no. 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas. 3. Perda Jateng Cerdas ini Sebagai payung hukum agar masyarakat mendapatkan pelayanan public yang baik serta kesejahteraan masyarakat terjamin 4. Melalui perda jateng cerdas, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dapat melakukan sinergitas kebijakan - kebijakan pemerintah. 5. Jawa Tengah Cerdas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 6. Beberapa layanan tersebut adalah layanan kemasyarakatan, layanan perekonomian, dan layanan lingkungan cerdas. 7. Layanan Kemasyarakatan Cerdas adalah layanan yang memberikan keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah daerah sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan. 8. Layanan Perekonomian Cerdas adalah layanan yang dapat memaksimalkan sumber daya/potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan. 9. Layanan Lingkungan Cerdas adalah layanan yang menjadikan masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang nyaman, sehat, hijau, serta layak huni yang terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan. 10. Masyarakat diharapkan medukung kinerja - kinerja jateng cerdas, supaya jawa tengah menjadi smart province.
VII. KESIMPULAN DAN SARAN Memperhatikan hasil pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Non Perda "Sosialisasi Perda Jateng Cerdas", berikut kesimpulan dan saran sebagai berikut: 1. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat 2. Mengoptimalkan pelayanan public bagi masyrakat, 3. Agar masyarakat memiliki akses informasi yang baik dan tepat. 4. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha melalui Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas. VIII. PENUTUP Demikian laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Non Perda "Sosialisasi Perda Jateng Cerdas" DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah H. ABDUL HAMID, S.Pd.I
IX. DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISAI