Kerangka Kerja Hak Asasi Manusia (HAM) Wilmar International Limited (Wilmar) menghormati dan mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Semua pekerja termasuk Pekerja Kontrak, Pekerja Sementara dan Pekerja Migran. Dokumen ini didasarkan pada Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja dan Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi tiga pilar yakni Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan, ditambah Peningkatan Hak Asasi Manusia. Kami menggunakan kerangka kerja ini sebagai pedoman implementasi dan pengembangan, mekanisme, dan rencana aksi. Kerangka kerja ini berfokus pada (1) Hak-hak Pekerja, dan (2) Hak-hak Masyarakat Adat dan Warga Setempat, dan didukung oleh hal-hal berikut: Kebijakan dan pernyataan kami pada aspek-aspek Hak Asasi Manusia (HAM), terutama: o Nol Deforestasi, Nol Gambut dan Nol Eksploitasi (termasuk Kebebasan Berserikat dan Tidak ada Pekerja Paksa) (NDPE) o Hak Asasi Manusia o Kesempatan Kesetaraan Kerja o Pelecehan seksual, Kekerasan dan Penganiayaan, serta penghormatan terhadap Hak-hak reproduksi o Perlindungan Anak o Piagam Wanita o Prosedur Keluhan o Pelaporan Pelanggaran o Transparansi terkait Perbudakan Modern (UK Modern Slavery Act) Mekanisme uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan memperhitungkan dampak terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Sistem untuk menerima, memproses, memantau dan memulihkan adanya dampak yang merugikan Hak Asasi Manusia (HAM) Wilmar juga berpartisipasi aktif dalam kemitraan dan berbagai platform pihak-pihak pemangku kepentingan untuk mempromosikan, menghormati, dan memberikan dukungan terhadap HAM. Ini termasuk keterlibatan dalam standar sertifikasi seperti Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) di mana kami aktif berdiskusi dalam Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (HAM) -Human Rights Working Group, dan Satuan Tugas Tenaga Kerja, Dewan Sertifikasi Minyak Sawit Malaysia (MPOCC), dan menginisiasi sektor swasta melalui rangkaian lokakarya terkait tenaga kerja di industry kelapa sawit seperti sebagai Decent Rural Living Initiative (DRLI), dan BSR untuk industri kelapa sawit. Sebagaimana komitmen terhadap sustainability, kami juga mempromosikan dan memastikan perlindungan HAM dalam rantai pasok kami. Akhirnya, kami bekerjasama dan berdiskusi dengan pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu memberikan pemahaman dan umpan balik dalam rangka perbaikan berkelanjutan dalam rangka Hak Asasi Manusia (HAM). 1 Mei 2019 1
Fokus Perhatian terkait Hak Asasi Manusia (HAM) Menghormati Hak-Hak Tenaga Kerja Mengormati Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal Perlindungan terhadap hak untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan remediasi Perlindungan Anak Hak-hak Wanita Menghormati hak lahan Masyarakat adat dan masyarakat lokal Pelaporan Pelanggaran Tidak Diskriminatif/Kesempatan yang sama Kebebasan Berserikat Tidak ada Pekerja Paksa dan Terikat Mendukung petani kecil Keluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menghormati Hak-Hak Tenaga Kerja Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hak semua orang yang bekerja di unit bisnis kami dihormati sesuai dengan aturan hukum setempat, nasional, dan internasional yang diratifikasi. Kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa praktik terbaik internasional dilaksanakan ketika kerangka hukum belum ada. Penegasan Kebijakan Tidak Ada Eksploitasi - Tenaga Kerja Paksa Wilmar, pemasok dan sub-kontraktornya secara sadar tidak menggunakan atau mempromosikan penggunaan tenaga kerja paksa atau terikat atau perdagangan manusia dan harus mengambil langkah- langkah yang tepat untuk mencegah penggunaan tenaga kerja tersebut. Perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan pekerja seperti itu untuk memastikan bahwa para korban dirujuk ke layanan yang ada untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Pendekatan Kita - - - - - - Kontrak kerja yang telah distandarkan Pengembalian paspor Kerja lembur sukarela Perekrutan etis Kondisi hidup yang layak Kebebasan bergerak Tidak ada pemotongan yang melanggar hukum Akses pemulihan tanpa tekanan - Orientasi paska kedatangan - Pernyataan Wilmar terkait Transparansi Perbudakan Modern (UK Modern Slavery Act) 1 Mei 2019 2
Penegasan Kebijakan Tidak ada Eksploitasi - Kebebasan Berserikat Kami menghormati hak pribadi untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka, dan untuk berunding hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan aturan hukum, saran untuk perundingan yang independen dan bebas tersedia bagi semua personal. bersama. Di mana Perlindungan Anak Wilmar tidak menoleransi pekerja anak, segala bentuk eksploitasi anak dan pelecehan anak. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilmar mengambil tanggung jawab moral dan dan keselamatan manusia, dan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman dan sehat bagi karyawan, kontraktor, klien, dan pengunjung dalam semua aspek operasinya. hukum untuk kesehatan Tidak Diskriminatif dan Kesempatan yang sama Kami berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan, kami tidak akan melakukan diskriminasi dalam perekrutan, promosi atau pensiun. Kami memastikan profil dan yang tenaga representatif melalui promosi kesetaraan pekerjaan. kerja beragam 1 Mei 2019 Pendekatan Kita
Perwakilan bagi masing-masing unit di mana tidak ada serikat pekerja Tidak ada memastikan pekerja (Perjanjian Kerja Bersama), PKB misalnya SERBUNDO di Sumatera Utara, CNV di Murini Sam Sam dll. Pertemuan berkala antara manajemen dan ketua serikat pekerja untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan anggota serikat pekerja dan pekerja pada umumnya campur independensi tangan dan serikat Akses kependidikan - Akses fasilitas penitipan anak - Verifikasi usia dan prosedur ketat lainnya untuk memastikan tidak ada pekerja di bawah umur Menyediakan pemasok panduan kepada Remediasi untuk pekerja anak - Lingkungan ramah dan aman bagi anak-anak - Audit kontraktor - Sertifikasi & inspeksi (mis. RSPO, EMS, MSPO, ISPO) Penilaian (mis. HIRARC, CHRA) Laporan Enablon - - Asuransi kompensasi pekerja - Perawatan Kesehatan dan Medis - APD gratis dan pelatihan Kesehatan & - -
Keselamatan Pencegahan kecelakaan Kondisi lingkungan yang aman Proses prosedur perekrutan Sumber Daya Manusia berdasarkan prestasi Pelatihan peningkatan pendidikan internal untuk staf Orientasi pasca kedatangan - Pelatihan non-diskriminasi - Perlindungan kehamilan - Di Indonesia, meningkatkan jumlah pekerja tetap. 3
Penegasan Kebijakan Piagam Wanita Wilmar Kebijakan Pelecehan seksual, Kekerasan dan Penganiayaan, serta penghormatan terhadap Hak-hak reproduksi Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif yang ditandai dengan saling kesetaraan menghormati.
dan Mengambil tindakan wajar untuk mencegah insiden dan menangani segera menangani dengan adil segala laporan pelecehan seksual secara pribadi dan rahasia 1 Mei 2019 Pendekatan Kita Memberikan lebih banyak peluang kepada pekerja wanita menjadi karyawan tetap Di perawatan sistem komprehensif untuk personil HIV positif Pelatihan manajemen Saluran khusus dan rahasia untuk keluhan pelecehan seksual Komite Wanita Layanan kesehatan wanita Keluarga Berencana Layanan penitipan anak Afrika,
untuk pekerja
- 4
Penghormatan Terhadap Hak Masyarakat dan Hak Adat Wilmar menghargai dan mengakui bentuk-bentuk kepemilikan lahan dan hak adat dan individu dari masyarakat adat dan lokal. Keterlibatan pemangku kepentingan internasional dan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa proses FPIC diterapkan dengan benar dan terus ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya petani kecil adalah penting untuk memastikan bahwa Wilmar telah berbagi manfaat dan nilai dimana kami beroperasi, sekaligus memastikan keberlanjutannya. Sebagai anggota RSPO, kami juga berkomitmen untuk melindungi para pejuang Hak Asasi Manusia (HAM). Wilmar adalah anggota Satuan Tugas Pejuang HAM RSPO yang mengembangkan pedoman RSPO terkait Perlindungan Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) Kami menyadari bahwa kami perlu memberikan dukungan kepada petani kecil selain memenuhi persyaratan sertifikasi. Saat ini kami sedang merumuskan pendekatan baru berdasarkan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan. Penegasan Kebijakan Tidak Eksploitasi Ada Masyarakat, Hak Tanah dan Hak Masyarakat) - Menghormati Hak Kepemilikan Lahan - Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat dan Lokal untuk memberikan atau menolak persetujuan (Free, Prior, and Informed Consent terhadap kegiatan operasional di lahan mereka dimana terdapat hak legal, Komunal ataupun Adat (Pemberdayaan FPIC) Pendekatan Kami - FPIC sebelum pengembangan baru Pembebasan dan melalui proses hukum yang wajar - Uji tuntas (due diligence) untuk akuisisi legalisasi lahan baru Di Indonesia, berencana untuk meninjau kembali kegiatan operasional internal yang terkait dengan konflik sosial antara Wilmar dan masyarakat Pendekatan resolusi klaim lahan Peluang-peluang dikembangkan setempat dapat komunitas sistematis terhadap dengan yang
Mendukung komunitas petani kecil yang memasok ke pabrik Wilmar, termasuk dukungan sertifikasi Tidak Ada Eksploitasi (Mendukung petani kecil) - Memfasilitasi masuknya petani kecil ke dalam rantai pasok - Memberikan bantuan teknis dan dukungan kepada petani kecil Mendukung dalam petani mencapai sertifikasi berkelanjutan yang diamanatkan secara nasional termasuk upaya untuk meningkatkan mata pencaharian, dan jika memungkinkan sertifikasi RSPO bagi petani kecil kecil Bagi petani kecil yang merupakan pemasok langsung ke Wilmar, diberikan dukungan dapat mematuhi NDPE 1 Mei 2019 5
Melindungi Hak untuk Mengajukan Keluhan dan Hak atas Pemulihan Kami menyadari bahwa tanggapan balik dan masukan dari pemangku kepentingan sangat berharga karena membantu kami meningkatkan transparansi, dan menyediakan sarana untuk mengukur kemajuan pelaksanaan komitmen dan kebijakan kami. Kami terbuka terhadap tanggapan balik terkait apa yang telah dilaksanakan Wilmar dan pemasoknya. Wilmar mempertahankan komitmen tinggi terhadap pendekatan anti-kekerasan dan akan melakukan berbagai kemungkinan, dalam konteks, pencegahan penggunaan kekerasan atau ancaman, dan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang dirugikan oleh operasi kami, memiliki akses pemulihan. Penegasan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran, Kebijakan Pembela Hak Asasi Manusia Menyediakan jalur yang tepat dalam tentang laporan penyampaian dugaan atau penyimpangan laporan terkait penyelewengan keuangan atau masalah lain dan mendapatkan respon atas tindakan yang diambil Pendekatan Kami Menerima dan menindaklanjuti semua laporan, tanpa penekanan (intimidasi) - Menyediakan cara langsung dan lebih cepat bagi pekerja untuk mengajukan pengaduan secara anonim Menyediakan akses pemulihan tanpa adanya penekanan (intimidasi) Bertujuan untuk meyakinkan semua pihak bahwa tindakan seperti itu akan dilindungi dari terhadap pelapor atas itikad baik. intimidasi Prosedur Keluhan Menerima dan menindaklanjuti semua Wilmar berkomitmen untuk menangani keluhan dari pihak eksternal mana pun, organisasi individu, termasuk non- pemerintah dan dengan pemerintah implementasi Kebijakan NDPE. Prosedur Keluhan mendukung dialog terbuka dan inklusif dengan pemangku kepentingan untuk mengatasi proses administrasi yang rumit. terkait organisasi
laporan Menyediakan cara langsung untuk menyampaikan keluhan bagi pemangku kepentingan mana pun, termasuk secara anonim. Memberikan akses pemulihan tanpa intimidasi bagi pengadu di mana kebenaran keluhan telah diverifikasi - Mengidentifikasi tindakan korektif dan proses remediasi dalam memverifikasi isu-isu dan keluhan terkait kegiatan operasional 1 Mei 2019 6
Kepatuhan Pemasok Kebijakan utama kami, yaitu Kebijakan NDPE, juga berlaku kepada pemasok. Ini berarti bahwa kami mengharapkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kebijakan NDPE, secara khusus mencakup Hak Asasi Manusia (HAM). Memastikan pemasok tetap patuh, kami telah melakukan beberapa cara pemeriksaan dan pelaporan dimana teridentifikasi adanya ketidakpatuhan atau perlunya dilakukan tindakan perbaikan. Ini akan memungkinkan Wilmar memberikan dukungan dan informasi kepada pemasok untuk membantu mereka dalam kepatuhan, di antaranya: o Penilaian sendiri yang dilaporkan setiap tahun melalui On Connect Supplier Reporting Tool (SRT) o Penilaian pemasok verifikasi pihak ketiga o Proses remediasi dan tindakan perbaikan o Dukungan pemasok o Pelatihan o Audit pemasok pihak ke-2 (misalnya dilakukan oleh pelanggan Wilmar) Wilmar memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap hal-hal berikut: pekerja anak, pekerja terikat dan pekerja paksa, pembatasan kebebasan bergerak. Bila ini ditemukan dalam kegiatan operasional pemasok, maka pemasok diminta untuk menjelaskan persoalan, dan segera menerapkan tindakan perbaikan dan rencana remediasi/pemulihan. Kegagalan melakukannya dapat menyebabkan penanggguhan. Memastikan Efektivitas Untuk memastikan efektivitas dan perbaikan terus-menerus terhadap strategi, pendekatan, dan tindakan yang telah kami lakukan, kami melakukan yang berikut:
"Melaporkan Indikator Kinerja Utama (KPI) khusus Hak Asasi Manusia dalam laporan Sustaianbility tahunan." Secara berkala meninjau ulang kebijakan NDPE dan kebijakan yang relevan, memasukkan tanggapan balik dan konsultasi dengan masyarakat sipil Hak Asasi Manusia, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), pemerintah, dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Partisipasi dalam kolaborasi pihak-pihak pemangku kepentingan untuk mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip HAM Terlibat dalam kolaborasi pra-kompetitif dengan rekan kerja untuk terus meningkatkan praktik terbaik untuk industri 1 Mei 2019 7