BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI REFORM AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
REFORM: I.iii.a Membangun Budaya Kerja
ZONA INTEGRITAS BIRO SDM DAN ORGANISASI DAFTAR ISI 1. PERSEKJEN 40 TAHUN 2021 TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI 2. Persekjen No. 47 Tahun 2019 ttg Disiplin Aparatur Sipil Negara 3. Nodin tentang Peningkatan Disiplin Pegawai 2021 4. Screenshot Kode etik Pegawai PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN DAN KONSULTASI AREA VI
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR 40 TAHUN 2021TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAHKONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007 TENTANG KODE ETIK DANPERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,Menimbang:a.Bahwa untuk meningkatkan integritasdan kepribadian PegawaiMahkamah Konstitusi, agar berperilaku baik, bersih, disiplin, sertatidak tercela dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatursipil negara dan abdi masyarakat, perlu disusun kode etik danperilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;b.Bahwa Persekjen Nomor 004/PER/SET.MK/2007 belum mengaturbeberapa aspek terkait kode etik dan perilaku Pegawai dan gunamemenuhi kebutuhan hukum pegawai di lingkungan Kepaniteraandan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris JenderalMahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan SekretarisJenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi.Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PercepatanPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga AtasUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6554);3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraandan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang PembinaanJiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6477);7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang DisipilinPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 202);
8.Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku PegawaiMahkamah Konstitusi;9.Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku PegawaiMahkamah Konstitusi;10.Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danSekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;11.Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin AparaturSipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat JenderalMahkamah Konstitusi Republik :PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERALMAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAIMAHKAMAH KONSTITUSI.Pasal lKode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiranperaturan ini. Pasal 2Tata cara penegakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana diaturlebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Pasal 3Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.Ditetapkan di Jakarta,Pada tanggal 02 Desember 2021 SEKRETARIS JENDERAL,M. GUNTUR HAMZAH Digital Signature mk-85319051211202105301
LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR 40 TAHUN 2021TANGGAL 02 Desember 2021PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSIPEMBUKAANBahwa merupakan tugas mulia dan keniscayaan bagi para Pegawai Mahkamah Konstitusiuntuk melayani dan mendukung upaya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negarapelaku kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sertameningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi.Bahwa pelayanan dan dukungan para Pegawai dilakukan secara maksimal.Para Pegawaisenantiasa memelihara, menjaga, dan meningkatkan dedikasi, kualitas, dan profesional dalambekerja, serta berperilaku baik, bersih, disiplin, tidak tercela, dan sadar akan tanggung jawab.Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dirumuskan Kode Etik dan PedomanPerilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman yang berisi nilai dan norma untukmemandu dan menilai perilaku Pegawai secara terukur dan terus menerus.Bahwa atas dasar pemikiran tersebut, dengan merujuk kepada peraturanperundang-undangan serta nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat padaumumnya, perlumenyempurnakan rumusan Kode Etik dan Perilaku Pegawai MahkamahKonstitusi yang terdiri dari delapan nilai yaitu Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YangMaha Esa, Integritas, Kerahasiaan, Kejujuran, Kesetiaan Tugas, Pelayanan, Kesetaraan danKesederhanaan beserta norma-norma penerapannya.Bahwa prinsip yang termuat dalam Kode Etik dan Perilaku Pegawai ini dimaksudkanuntuk melengkapi dan bukan untuk mengurangi ketentuan hukum dan perilaku yang telah ada danmengikat Pegawai Mahkamah Konstitusi.
Butir penerapan:1.Dalam kehidupan sehari-hari berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan beradadalam pengawasan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa.Di samping itu, tekunmelaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehinggaapa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin. 2.Dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat senantiasaditumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agamayang berbeda-beda, sehingga selalu dibina kerukunan hidup beragama serta tidakmemaksakan suatu agama kepada orang lain. 3.Dalam kondisi apapun dikembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial yangberlaku, serta meningkatkan etos kerja, disiplin, produktivitas, dan rasa kesetiakawanansosial.NILAI KEDUAINTEGRITASMerupakan sikap batin dan tindakan atau perbuatan yang mencerminkan keutuhan dankeseimbangan kepribadian setiap pegawai, baik sebagai pribadi dan sebagai aparatur sipil negaradalam menjalankan tugasnya. NILAI PERTAMAKEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESAKeimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan upaya peningkatan kualitaskeimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan ibadah sesuaidengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Butir penerapan:1.Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai harus jujur, konsisten, dan tidak boleh menggunakankewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik materiilmaupun nonmateriil bagi diri sendiri,keluarga maupun orang lain.2.Pegawai dilarang dengan sengaja memerintahkan atau mengizinkansesama pegawai, baiksecara horizontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk ataukewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapunsehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau yang akan dilakukan atau tidak dilakukanoleh pegawai berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya, baik atasan maupun pegawai yangbersangkutan.3.Dengan tetap terikat pada prinsip keterbukaan (transparansi), pegawai tidak boleh menerimahadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun, termasuk kenang-kenangan dalam suatu acarayang ditujukan secara langsung kepada pegawaiyang bersangkutan, kecuali yangdiperbolehkan sebagai berikut:a.Menerima plakat, piagam, piala untuk dipajang;b.Pemberian dari luar negeri dapat untuk di-display, tidak dapat diterima oleh pejabatnya;c.Seminar kit yang diberikan berlaku umum, kecuali ada bernilai setara uang;d.Buku-buku untuk menambah pengetahuan;e.Kelahiran, aqikah, pernikahan, tasyakuran berupa makanan dan setara uang sebesarmaksimal Rp 500.000,- per orang;f.Musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atauanak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000 per pemberian per orang;g.Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, danulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang sebesarmaksimal Rp 300.000,- per pemberi, dengan total pemberian Rp 1.000.000,- dalamsetahun;
Semua hal yang diberikan melebihi dari ketentuan di peraturan ini, diserahkan kepada pantiasuhan, panti jompo, panti sosial.4.Pegawai tidak boleh menerima segala bentuk pembayaran.5.Pegawai dilarang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yangmemiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam penanganan perkara diMahkamah Konstitusi, kecuali dalam hal pelaksanaan tugas dinas dengan tetap menjagaintegritas dan independensi lembaga Mahkamah Konstitusi.NILAI KETIGAKERAHASIAAN Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam menjaga dan menyimpan informasi yang belumdiperuntukkan menjadi informasi publik baik lisan maupun tulisan yang terkait dengan rahasianegara atau rahasia jabatan terhadap pihak yang tidak berwenang. Butir penerapan:1.Pegawai dilarang memberikan dan/atau memanfaatkan informasi yang bersifat rahasia, baikdi bidang administrasi umum maupun administrasi justisial. 2.Pegawai dilarang mengemukakan informasi yang berhubungan dengan kegiatan para HakimKonstitusi kepada pihak lain berkaitan dengan kasus yang masih dalam pemeriksaan,termasuk catatan Hakim, draft putusan, hasil penelitian, diskusi internal, memo internal, legalopinion, catatan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dan makalah-makalah yang berkait. 3.Pegawai dilarang memberikan komentar atas perkara yang akan, sedang atau telah diperiksadan diputus oleh Mahkamah Konstitusi kepada pihak lain secara terbuka kecuali dalam
forum ilmiah atau jurnal/artikel ilmiah atas nama dan tanggung jawab pribadi yangdinyatakan secara jelas.4.Pegawai boleh menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatanilmiah di bidang hukum maupun bidang lainnya dengan tetap mengutamakan pelaksanaantugas dinas dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan sertadengan tetap mempertahankan prinsip integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi.NILAI KEEMPATKEJUJURAN Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas selalu dilandasi oleh satunyakata dan perbuatan.Butir penerapan:1.Pegawai dilarang:a.Menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor baik langsung maupun tidaklangsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerjasamadengan Mahkamah Konstitusi.b.Menerima imbalan dan tip dalam bentuk apapun atas jasanya membantu pihak yangmelakukan transaksi (rekanan) atau pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.c.Secara sadar mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerjadi Mahkamah Konstitusi.d.Memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan ataupelayanan dalam kondisi apa pun yang dapat diketahui atau patut diduga bahwakepentingan pemberi adalah untuk memengaruhi Pegawai dalam menjalankan tugasnya.
2.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi Pegawai dalam hal: a.Menerima penghargaan atau anugerah dari publik atas jasa-jasanya.b.Menerima pinjaman secara komersial berdasarkan penalaran yang wajar yang diberikansebagai bagian dari transaksi rutin dengan pemberi pinjaman.NILAI KELIMAKESETIAAN PADA TUGASMerupakan sikap dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakankepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan darisegala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiriatau pihak lain. Butir penerapan:1.Pegawai harus mengutamakan tugas pokok dan fungsinya di Mahkamah Konstitusi. 2.Pegawai diperbolehkan melaksanakan pekerjaan pada hari dan jam kerja sepanjangmemenuhi ketentuan sebagai berikut:a.Tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang melakukan praktik hukum dipengadilan atau yang memiliki keterkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.b.Tidak menganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pegawai.c.Bukan merupakan praktik hukum, kecuali sebagai pengajar, dosen atau narasumber disekolah-sekolah hukum, pengamat atau mengikuti pendidikan.d.Tidak memberikan informasi rahasia Mahkamah Konstitusi kepada pihak lain.e.Ditugaskan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi dengan surat tugas.3.Pegawai harus menolak pekerjaan di luar jam kerja bila terjadi konflik kepentingan ataudiduga ada gejala akan terjadi konflik kepentingan atau pekerjaan dengan para pihak yang
berperkara yang memberi akibat bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai PegawaiMahkamah Konstitusi, kecuali dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan independensiMahkamah Konstitusi.4.Pegawai harus mendedikasikan diri untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian,serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yangdiperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.5.Pegawai dapat melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat peradilan ataumengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.NILAI KEENAMPELAYANANMerupakan sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknyakepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. Butir penerapan:1.Pegawai melakukan tugas secara patut, tekun dan fokus kepada pekerjaan.2.Pegawai menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dengan sikapkeramahtamahan dan kesopanan.3.Pegawai tidak dibenarkan mengubah, memalsukan, menghancurkan atau merusak setiapdokumen yang berada dalam pengawasannya, kecuali sudah diizinkan atau diperkenankanuntuk dimusnahkan.4.Pegawai tidak dibenarkan merekomendasikan pengacara tertentu kepada pihak yang akanberperkara dan/atau kepada pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi.
5.Pegawai berkewajiban untuk memelihara setiap Barang Milik Negara (BMN) MahkamahKonstitusi.6.Dalam menjalankan tugas pelayanan, Pegawai harus bersikap netral tidak memandang Suku,Agama, dan Ras, serta tidak bersikap diskriminatif.NILAI KETUJUHKESETARAANKesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (equal treatment)terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakansatu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisifisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa(diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap Pegawai untuksenantiasa memperlakukan semua pihak secara sama dalam melaksanakan tugasnya.Butir penerapan:1.Pegawai harus menyadari, memahami kemajemukan dalam masyarakat sertaperbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin,agama, golongan, kondisi, fisik, umur, status sosial, status ekonomi, dan keyakinan politik.2.Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakan, Pegawai dilarangberprasangka buruk terhadap seseorang atau suatu kelompok tanpa alasan yang relevan.3.Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai tidak membeda-bedakan terhadap seseorang atausuatu kelompok tanpa alasan yang relevan.
NILAI sikap dan perilaku pegawai yang mencerminkan pola hidup sederhana atau tidakberlebihan. Butir penerapan:1.Pegawai dalam aktivitas sehari-hari harus bersifat ramah dan berperilaku sederhana sertamenghindarkan dari kesan yang berlebihan.2.Pegawai harus dapat menahan diri untuk tidak menggunakan perhiasan, kosmetik, danberpenampilan yang berlebihan. 3.Pegawai dituntut untuk selalu bersahaja dan menjauhkan dari sifat-sifat terlalumembanggakan diri atau menyombongkan diri. 4.Pegawai selalu memberikan contoh teladan dalam pergaulandi kantor, maupun dilingkungan masyarakat. Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi ini, ditandatangani oleh atas namaPegawai Mahkamah Konstitusi pada tanggal dtitetapkan.SEKRETARIS JENDERAL,M. GUNTUR HAMZAH Powered by TCPDF
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR NOMOR 47 TAHUN 2019TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERALMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESASEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,Menimbang :a.bahwa untuk menyikapi perkembangan lingkungan organisasi dan pembinaanaparatur sipil negara, perlu adanya peningkatan integritas dan disiplin agarbudaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja dapat terlaksana sebagaimanamestinya yang diikuti dengan penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara;b.bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkanPeraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang PelaksanaanPeningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan danSekretariat Jenderal Mahkamah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Percepatan PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara 3851);2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korpsdan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4450);5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);7.PeraturanPresiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan KeduaatasPeraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan SekretariatJenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 158);8.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di LingkunganLembaga Pemerintah;9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman PengembanganBudaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);10.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentangPedoman Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;11.Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;13.Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah KonstitusiNomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danSekretariat Jenderal Mahkamah SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSITENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR SIPILNEGARA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIATJENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.
BAB I KETENTUAN UMUMPasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkatoleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan ataudiserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yangmemenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.4.Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari liburkhusus yang ditetapkan oleh pemerintah, serta hari libur yang ditetapkan sebagai hari kerja olehSekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.5.Jam kerja adalah ketentuan waktu yang wajib dipatuhi oleh ASN untuk melaksanakan tugaskedinasan.6.Kegiatan kantor adalah kegiatan yang telah ditentukan oleh Sekretaris Jenderal MahkamahKonstitusi.7.Budaya tertib adalah suatu sikap dan perilaku membiasakan diri untuk taat asas dan patuh terhadapketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.8.Budaya bersih adalah suatu sikap dan perilaku membiasakan diri untuk menciptakan pikiran,perbuatan, suasana, dan lingkungan yang selalu bersih.9.Budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yangdiyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas danpekerjaan sehari-hari dengan semangat untuk maju dan kemajuan.10.Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yangditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidakditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin.11.Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang tidak menaatikewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun
di luar jam kerja.12.Hukuman disiplin adalah sanksi administratif yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggarperaturan disiplin ASN.13.Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukumandisiplin ASN.14.Atasan langsung adalah pejabat yang langsung membawahi ASN yang bersangkutan.BAB II HARI DAN JAM KERJAPasal 21.Hari dan jam kerja bagi ASN Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:Senin s.d Kamis:Pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB Istirahat :Pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB Jumat :Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIBIstirahat:Pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.2.Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 (tigapuluh tujuh koma lima) jam.3.Setiap ASN wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta melakukan perekaman waktukedatangan dan kepulangan jam kerja pada mesin pencatat kehadiran.4.Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan dengan kegiatanyang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.5.Dalam hal terdapat kegiatan penanganan perkara atau kegiatan lain di luar jam kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ASN wajib melakukan perekaman waktu kepulangan pada mesin pencatatkehadiran 30 (tiga puluh) menit setelahpengumuman penanganan perkara atau kegiatan lainselesai.6.Dalam hal ASN yang terlambat masuk kerja 1 (satu) s.d 30 (tiga puluh) menit wajib melakukanperekaman waktu kepulangan pada mesin pencatat kehadiran sesuai dengan lama keterlambatanpaling banyak 5 (lima) kali dalam satu bulan yang sama.7.Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan dapat berubah berdasarkan surat edaran dari Kepala Biro Sumber
Daya Manusia dan Organisasi atau rapat pleno di bidang kepegawaian. 8.Dalam hal pegawai lupa dalam mengisi absen datang/pulang, harus dapat dibuktikan dengan jujurberupa:a.Surat pernyataaan yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan dua orang saksi;b.Dengan mengecek kebenaran hal tersebut melalui CCTV;c.Dengan menggunakan bukti lain yang sah seperti: struk ATM (BRI Mahkamah Konstitusi),pemesanan history transportasi online;d.Setelah membuat surat pernyataan, kemudian membuat SIKD yang ditujukan ke SekretarisJenderal untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian SDM. 9.Pengajuan hak cuti tahunan dilakukan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan cuti. 10.Pengajuan hak cuti tahunan yang diserahkan setelah pelaksanaan cuti, tidak dapat diproses. BAB IIIPENINGKATAN BUDAYA TERTIBPasal 3Setiap ASN Mahkamah Konstitusi wajib:1.Menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan.2.Memakai pakaian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kepaniteraan danSekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:a.Senin s.d Kamis 1.ASN pria memakai kemeja putih lengan panjang, dasi dan celana panjang berwarnahitam sebagaimana tertuang dalam lampiran I peraturan ini;2.ASN wanita memakai kemeja putih lengan panjang dan rok/celana panjang berwarnahitam dengan ukuran panjang rok minimal 5 cm di bawah lutut sebagaimana tertuangdalam lampiran II peraturan ini, kecuali petugas persidangan dan pada saat pelaksanaanupacara resmi tetap memakai rok;3.Contoh kemeja putih lengan panjang dan rok/celana, dapat dilihat pada contohterlampir;4.Memakai sepatu kerja warna hitam;
5.Bagi petugas penerima permohonan dan persidangan, wajib menggunakan sepatuformal berwarna hitam. b.Jumat1.ASN pria memakai pakaian sopan berupa batik atau pakaian muslim pria (koko) ataupakaian dengan bahan produk dalam negeri dan celana panjang berwarna gelap;2.ASN wanita memakai pakaian sopan berupa batik atau pakaian dengan bahan produkdalam negeri dipasangkan dengan rok/celana panjang dengan ukuran panjang rokminimal 5 cm di bawah lutut;3.Diperbolehkan menggunakan sepatu bebas, kecuali pada saat dilaksanakan sidang;4.Memakai seragam olahraga ketika mengikuti kegiatan olahraga.3.Mengenakan tanda pengenal pegawai yang telah ditentukan.4.Kembali ke tempat kerja setelah selesai mengikuti upacara bendera, olahraga atau kegiatan lainnyayang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal.5.Menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan MahkamahKonstitusi.6.Mengikuti kegiatan upacara, rapat, olahraga, coffee morning, dan kegiatan lain yang ditentukanoleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. 7.Merekam kehadirannya melalui mesin presensi yang telah disediakan pada saat masuk kantor danpulang kantor serta menyimpan bukti rekam.8.Meminta izin minimal secara lisan kepada atasannya apabila akan meingggalkan ruangan untukkepentingan kedinasan/pekerjaan.9.Meminta izin tertulis/pemberitahuan melalui media elektronik kepada atasannya apabila akanmeninggalkan kantor pada jam kerja.10.Bagi ASN yang melaksanakan tugas dinas pada saat jam kerja atau di luar jam kerja baik di dalammaupun di luar kantor harus didukung dengan:a.Surat tugas ASN yang melibatkan eselon I/setara eselon I, eselon II/setara eselon II,dan/atau eselon III/setara eselon III, surat tugas ditandatangani secara digital oleh SekretarisJenderal Mahkamah Konstitusi;b.Surat tugas ASN eselon IV dan/atau pejabat fungsional tertentu/khusus/umum yang melibatkanlebih dari 1 (satu) unit kerja, surat tugas ditandatangani secara digital oleh Sekretaris JenderalMahkamah Konstitusi;c.Surat tugas ASN eselon IV dan/atau pejabat fungsional tertentu/khusus/umum serta pelaksanapada unit kerja tertentu ditandatangani secara digital oleh pejabat eselon II pada unit kerja yang
bersangkutan.11.Bagi ASN eselon I/setara eselon I membuat surat izin tidak masuk kerja atau tidak mengikutikegiatan yang telah ditentukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.12.Bagi ASN eselon II/setara eselon II membuat surat izin tidak masuk kerja atau tidak mengikutikegiatan yang telah ditentukan kepada Sekretariat Jenderal. 13.Bagi ASN eselon III/setara eselon III, eselon IV dan/atau pejabat fungsional tertentu/khusus/umummembuat surat izin tidak masuk kerja atau tidak mengikuti kegiatan yang telah ditentukan kepadaSekretaris Jenderal melalui dan diketahui oleh pimpinan unit kerja eselon II/setara eselon II yangsetara.14.Bagi ASN pelaksana membuat surat izin tidak masuk kerja atau tidak mengikuti kegiatan yang telahditentukan kepada pimpinan unit kerja eselon II/setara eselon II yang selanjutnya dilaporkankepada Sekretariat Jenderal.Pasal 4Setiap pegawai Mahkamah Konstitusi dilarang:1.Memakai sandal/sepatu olahraga selama jam kerja kecuali karena keadaan lain sehingga tidakmemungkinkan memakai sepatu kerja.2.Masih menggunakan helm, sandal, kaos, dan jeans pada saat masuk kantor, dan diharuskan sudahmenggunakan sepatu kerja.3.Bagi pegawai pria memelihara rambut panjang.4.Mewarnai rambut dengan warna terang dan warna-warni (dapat menggunakan warna gelap).5.Memakai baju hamil yang warnanya tidak sesuai dengan warna seragam kerja bagi ASN wanitayang sedang hamil.6.Memakai pakaian transparan/tipis, ketat, dan berenda.7.Membuat gaduh atau bunyi-bunyian sehingga mengganggu ASN lain yang sedang bekerja.8.Menyampaikan perkataan atau narasi yang dapat membuat perasaan yang tidak menyenangkan bagiASN lain atau patut diduga menyerang ASN lain melalui media sosial atau disampaikan secaratidak prosedural.BAB IVPENINGKATAN BUDAYA BERSIH
Pasal 5Setiap ASN Mahkamah Konstitusi wajib:1.Menjaga dan memelihara kebersihan ruangan di lingkungan unit kerja maupun di lingkunganMahkamah Konstitusi.2.Menjaga dan memelihara barang inventaris kantor.3.Merapikan atau menyimpan berkas dan/atau dokumen dalam laci atau lemari serta menguncisebelum meninggalkan ruangan kerja.4.Meletakkan dan/atau menyimpan minuman dan makanan pada tempat yang ditentukan.5.Menjaga dan memelihara kebersihan toilet.6.Merapikan ruangan dan mengembalikan alat-alat untuk kepentingan rapat setelah selesaidipergunakan.7.Memungut sampah yang tercecer di lantai.Pasal 6Setiap ASN Mahkamah Konstitusi dilarang:1.Membuang sampah serta kotoran lainnya di lantai/tangga atau tempat lain yang bukan padatempatnya.2.Menulis, mencoret, dan menempel gambar atau tanda lain pada barang inventaris kantor, ruangankerja, dan di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang tidak berkaitan dengan tugas pekerjaan.3.Merokok di area gedung kantor kecuali pada tempat yang telah ditentukan.BAB VPENINGKATAN BUDAYA KERJAPasal 7ASN Mahkamah Konstitusi wajib:1.Melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan secara cermat,cepat, dan akurat.2.Meningkatkan kinerja dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas, dan efisiensi.
3.Menyampaikan laporan pekerjaannya kepada atasan langsung secara periodik.4.Melakukan koordinasi dengan rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan.5.Melaporkan kepada atasan dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pekerjaan.6.Memberikan bimbingan kepada bawahan.7.Melaporkan kepada atasan dalam hal terjadi penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh ASNdi unit kerja yang bersangkutan.8.Bertanggung jawab atas surat/dokumen yang diterimanya dan penyelesaian beban tugas yangmenjadi tanggung jawabnya.9.Merahasiakan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.10.Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi).11.Menolak gratifikasi yang ditujukan karena jabatan sebagai pegawai.12.Mematikan arus listrik pada peralatan elektronik apabila telah selesai digunakan atau sebelumpulang/meninggalkan kantor.Pasal 8ASN Mahkamah Konstitusi dilarang:1.Mempublikasikan opini, komentar, kritik, saran dan tanggapan yang berkaitan dengan institusi danseluruh aktivitas di dalamnya melalui media massa/media sosial tanpa seizing dari dan/atau menuliskan kata-kata kasar dan sikap kebencian serta perilaku yang tidakterpuji yang dapat merendahkan martabat ASN lainnya baik secara vertical maupun horizontal sertaberita bohong (hoax).3.Meninggalkan tempat kerja/pulang kerja ketika kegiatan penanganan perkara atau kegiatan lain diluar jam kerja sedang berlangsung tanpa izin.4.Menunda pekerjaan yang seharusnya dapat segera diselesaikan.5.Mengganggu ASN lain yang sedang bekerja.6.Meminta dan/atau menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain baik secara langsungmaupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berkaitan dengan tugas kedinasan,kedudukan dan/atau jabatannya.
BAB VI SANKSIPasal 91.ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diberikan sanksi. 2.Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan jenissanksi sebagai berikut:a.Surat Peringatan Pertama, diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin lebihdari 3 (tiga) kali dalam satu bulan;b.Surat Peringatan Kedua, diberikan kepada ASN yang telah mendapatkan Surat PeringatanPertama dan melakukan pelanggaran disiplin kembali lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulanpada bulan berikutnya dalam tahun yang sama;c.Surat Peringatan Ketiga, diberikan kepada ASN yang telah mendapatkan Surat PeringatanKedua dan melakukan pelanggaran disiplin kembali lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulanpada bulan berikutnya dalam tahun yang sama;d.Dalam hal ASN yang telah mendapatkan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud padahuruf c dan melakukan pelanggaran disiplin kembali akan dikenakan hukuman disiplinberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dane.Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berakibat terhadap tidakdiberikannya tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal tentangtunjangan kinerja. 3.Bukti pelanggaran disiplin berupa terlambat masuk kantor, pulang kantor lebih awal tanpaketerangan, tidak masuk kantor tanpa keterangan, tidak mengikuti upacara bendera, senam, dankegiatan lain yang ditentukan dapat diperoleh dari presensi elektronik dan/atau daftar hadir.4.Bukti pelanggaran disiplin berupa pelanggaran budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerjadiperoleh dari keterangan tertulis atasan langsung, dan laporan hasil inspeksi mendadak dariInspektorat.5.Atasan langsung ASN yang melakukan pelanggaran disiplin atau Inspektorat menyampaikaninformasi pelanggaran ASN kepada Bagian Sumber Daya Manusia.6.Dalam hal pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteriapelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplinsesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Pasal 101.Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d dilakukan oleh atasan langsung ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.2.Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ASN yangbersangkutan dan tembusannya kepada Bagian Sumber Daya Manusia dan Inspektorat.Pasal 111.Atasan langsung yang tidak memberikan sanksi terhadap bawahan yang terbukti melakukanpelanggaran disiplin, diberikan sanksi oleh atasan yang lebih tinggi secara berjenjang, sama denganjenis sanksi yang seharusnya diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.2.Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memberikan sanksi kepada ASN yang melanggardisiplin.Pasal 121.Dikecualikan dan tidak berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (5), Pasal 3 ayat (7), danPasal 9 ayat (1) bagi Sekretaris Jenderal karena tugas dan tanggung jawab Sekretaris Jenderalsebagai Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan kepala kantor yangbanyak melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga di luar Mahkamah Konstitusi.2.Sekretaris Jenderal tetap melakukan perekaman kehadiran pada saat tiba dan pulang kantorsemata-mata untuk kepentingan alibi kehadiran di kantor.BAB VIIPENUTUPPasal 13Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 52 Tahun2013 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan SekretariatJenderal Mahkamah Konstitusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 14Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di JakartaPada 18 Desember 2019Sekretaris Jenderal, M. Guntur Hamzah Digital Signature mk2096128256191204084635
Nomor: 913/KP.02.04/05/2021 Jakarta, 06 Mei 2021Lampiran:-Perihal:Peningkatan Disiplin PegawaiKepada Yth.:1.Pejabat Struktural dan Fungsional;2.Seluruh Pegawai di lingkungan Mahkamah KonstitusiDengan hormat, dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kepaniteraan danSekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:1.Seluruh pegawai agar tertib administrasi dalam hal presensi online saat masuk dan pulang kerjasesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat JenderalMahkamah Konstitusi;2.Kepada seluruh pegawai agar dapat melakukan presensi pulang kerja dari ruang kerjanyamasing-masing supaya tidak terjadi menumpukan pegawai yang melanggar protokol kesehatan;3.Bagi pegawai yang menggunakan fasilitas jemputan, apabila ada rekan jemputan yang masihmenyelesaikan tugas di kantor maka dapat ditunggu maksimal 30 menit;4.Bagi pegawai yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.Demikian pemberitahuan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiandan kerja samanya, disampaikan terima kasih.a.n.Sekretaris JenderalKepala Biro Sumber Daya Manusia danOrganisasi,Teguh WahyudiTembusan Yth.:1.Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;2.Panitera Mahkamah Konstitusi; Digital Signature mk1995056660210506011111