BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Faktor utamanya adalah seiring dilaksanakannya otonomi daerah, dimana otonomi daerah merupakan tatanan penyelenggaraan negara yang berasal dari pemerintah. Perlu diketahui bahwa organisasi sektor publik tidak sama dengan sektor swasta, dimana sektor swasta berfokus pada memaksimumkan laba sedangkan sektor publik berfokus pada pengoptimalan bagi kebutuhan masyarakat. Organisasi sektor publik ialah suatu program yang aktivitasnya berfokus pada pelayanan publik. Dalam meningkatkan proses melayani masyarakat desa, pemerintah desa menjadi sorotan, karena semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat desa terhadap pengelolaan publik. Masyarakat menilai bahwa tujuan utama sektor publik ialah pemberian pelayanan publik, namun bukan berarti organisasi sektor publik tidak berkaitan dengan finansial . Terdapat contoh tujuan finansial pada organisasi sektor publik, jika sektor swasta adalah memaksimalkan untuk kesejahteraan pemegang saham, maka tujuan finansial sektor publik untuk memaksimalkan pelayanan publik, karena untuk mencapai pelayanan publik yang baik diperlukan dana. Salah satu contoh organisasi sektor publik yang berhubungan dengan pembangunan dan pelayanan publik adalah Pemerintahan Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mengatur pentingnya masyarakat dalam sistem Kepemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014. Dimana pemerintah desa mampu melihat langsung kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar sebagai ujung tombak dalam pelaksanaannya, terdapat kosekuensi yang diberikan kepada pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai keluhan dari masyarakat yang disampaikan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat 1
maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan maka diperlukan akuntabilitas dan transparansi yang membawa dampak sangat signifikan dalam Pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai pemerintahan yang baik. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019. Untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat pelayanan kepada masyarakat, organisasi sektor publik dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan, misi dan visi yang tertuang dalam kinerja organisasi. Menurut (Mardiasmo, 2018) Organisasi sektor publik merupakan faktor penting dalam pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja, pengukuran yang andal (reliable) menjadi salah satu faktor kunci suksesnya organisasi serta menilai akuntabilitas organisasi dalam mencapai pelayanan publik yang baik dan tepat. Dalam pengukuran kinerja, sistem pengendalian organisasi sektor publik dibutuhkan untuk pelaksanaan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dapat dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2018). Pengukuran organisasi sektor publik menjadi aspek penting dalam menilai kinerja pemerintah dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan 2
efektivitas (Mardiasmo, 2018). Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi, pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (cost of output) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan efisien, apabila proses kegiatan operasional dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi berdasarkan konsep Value For Money sehingga masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan memberikan keseimbangan serta tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Masyarakat berhak mengetahui setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa salah satunya adalah Kantor Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Kantor Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember merupakan salah satu organisasi sektor publik yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keuangan desa dan pembangunan desa yang berkualitas. Dalam mewujudkan desa yang berkualitas maka Kantor Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember memiliki beberapa program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan. Program kerja yang dilakukan oleh pihak desa terkait pada program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Dari program kerja tersebut desa wonojati mempunyai kewajiban dalam merealisasikan pada masing-masing bidang sesuai dengan anggaran yang diterima oleh pihak desa. Namun sesuai dengan kondisi dilapang bahwa terdapat beberapa anggaran yang belum terealisasi. 3
Berikut data realisasi dengan anggaran pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember berdasarkan laporan realisasi APB Desa : Tabel 1.1 Realisasi dan Anggaran Pendapatan Desa Wonojati, Kec.Jenggawah, Kab. Jember Berdasarkan uraian diatas, kinerja keuangan pemerintah desa wonojati terdapat anggaran pendapatan yang masih belum terealisasikan. Jika dilihat dari hal tersebut yang menjadi dasar dilakukannya penelitian terkait kendala apa yang terjadi dalam kegiatan merealisasikan belanja dan Desa Wonojati sendiri belum pernah dilakukan pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep value for money. Maka penelitian ini mengukur dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menggunakan konsep value for money. Semua permasalahan yang diperoleh menjadi latar belakang penelitian, sehingga mengambil judul penelitian "PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY". (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)". 4
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah kinerja keuangan Kantor Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada tahun 2018 sampai 2021 dikatakan ekonomis menggunakan konsep value for money ? 2. Apakah kinerja keuangan Kantor Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada tahun 2018 sampai 2021 dikatakan efisien menggunakan konsep value for money ? 3. Apakah kinerja keuangan Kantor Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada tahun 2018 sampai 2021 dikatakan efektif menggunakan konsep value for money ? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengukur dan menganalisis apakah kinerja keuangan Pemerintah Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada tahun 2018 sampai 2021 dikatakan ekonomis berdasarkan konsep value for money. 2. Untuk mengukur dan menganalisis apakah kinerja keuangan Kantor Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada tahun 2018 sampai 2021 dikatakan efisien berdasarkan konsep value for money. 3. Untuk mengukur dan menganalisis apakah kinerja keuangan Kantor Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada tahun 2018 sampai 2021 dikatakan efektif berdasarkan konsep value for money. 1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Bagi Pemerintah Desa Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja keuangannya dalam merealisasikan belanja dan memberi masukan pada pihak desa terkait seberapa besarkah penyerapan yang tercapai dengan 5
memperhatikan konsep value for money yang terdiri dari 3 yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 2. Manfaat Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan ilmu mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan value for money. 3. Manfaat Bagi Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian lain dan pembaca. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan pengukuran kinerja value for money. 6