Latar Belakang Seri Dukungan KOMPAK untuk Kebijakan Nasional Tim DID: Katalis bagi Peluang Penerimaan dan Kualitas Pemanfaatan Dana Insentif Daerah Indira Sari, Devi Suryani, Marwan Idris, Bonnix Maulana, Muhammad Haekal, Mohamad Wahyudi, dan Yohanes Eripto Dana Insentif Daerah, atau disingkat DID, adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator penilaian DID (untuk tujuan seleksi penerima) pada dasarnya merupakan indikator kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah dari berbagai tingkat pemerintahan di daerah tersebut. Namun, banyak daerah tidak memahami indikator dan tata cara penghitungan DID, sehingga peluang untuk menambah kapasitas pendanaan melalui DID tidak termanfaatkan dengan maksimal. Alokasi DID selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Dalam APBN 2021, alokasi DID mencapai Rp13,5 triliun, sehingga meningkat 35% dari alokasi tahun 2019 yang sebesar Rp10 triliun. Pada tahun 2020, bahkan terdapat tambahan alokasi DID sebesar Rp5 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19. Tren kenaikan alokasi DID selama tahun 2017-2021 menunjukkan meningkatnya jumlah daerah yang berpeluang memperoleh DID serta meningkatnya jumlah alokasi dana yang dapat diperoleh. Meskipun demikian, menurunnya alokasi DID pada tahun 2022 yang hanya menjadi Rp7 triliun karena menurunnya pendapatan negara akibat pandemi akan meningkatkan persaingan daerah dalam mendapatkan DID. Uji petik kebijakan DID yang diselenggarakan KOMPAK di tujuh provinsi dampingan menunjukkan fakta bahwa semua kabupaten belum menguasai indikator-indikator DID. Daerah penerima DID tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi apakah akan menerima DID sekaligus belum mempersiapkan rencana pemanfaatan secara lebih matang. Akibatnya, pembelanjaan DID tidak selalu memberikan daya ungkit untuk capaian indikator kinerja yang masih rendah. Di sisi lain, ketidakpahaman atas indikator-indikator DID telah menghambat daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah dalam meningkatkan peluangnya mendapatkan DID, padahal bagi daerah ini, DID dapat membantu meningkatkan kemampuan pendanaan prioritas pembangunan daerah. 1
Perubahan yang Dihasilkan Di satu sisi, terbatasnya pemahaman daerah atas indikator DID mengurangi peluang daerah untuk dapat mengakses DID dan di sisi lain, mengurangi kualitas pemanfaatan dana transfer karena daerah penerima tidak memprediksi akan menerima DID, sehingga penyusunan rencana pemanfaatan dana tersebut tidak optimal. Untuk membantu meningkatkan peluang dalam mengakses DID, meningkatkan kemampuan untuk memprediksi nilai DID yang akan diterima, dan mendukung kualitas belanja daerah yang bersumber dari dana transfer, KOMPAK membantu sejumlah kabupaten meningkatkan peluangnya dengan cara yang lebih terarah, strategis, dan terkoordinasi melalui Tim Dana Insentif Daerah. Tim Dana Insentif Daerah atau Tim DID adalah tim lintas perangkat daerah yang khusus dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordinasi lintas perangkat daerah dalam upaya percepatan pencapaian indikator DID. Tim DID terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur instansi vertikal, dan unsur nonpemerintah daerah. Unsur pemerintah daerah dalam Tim DID umumnya meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Sekretariat Daerah (Setda). Unsur instansi vertikal yang utama terdiri atas Badan Pusat Statistik (BPS) atau kantor statistik. Unsur nonpemerintah daerah, antara lain, perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. Secara garis besar, tim ini bertugas menyiapkan data capaian indikator DID, memfasilitasi koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait pencapaian indikator DID, menyiapkan rekomendasi program/kegiatan pendukung capaian indikator DID, dan membentuk kelompok kerja untuk mendukung pencapaian indikator DID dalam rangka meningkatkan pagu penerimaan DID. Kabupaten yang telah memiliki Tim DID, antara lain, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Keberhasilan Kabupaten Bener Meriah, yang sebelumnya tidak mendapat DID pada tahun 2020, hingga dapat memperoleh DID pada tahun 2021 dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yaitu sebesar Rp63,8 miliar, menjadi bukti inspiratif bahwa daerah dapat mengubah peluangnya dengan cara yang lebih terarah, strategis, dan terkoordinasi melalui Tim DID. Sesuai tujuan dari pembentukan Tim DID, yaitu memperbaiki kualitas koordinasi lintas perangkat daerah agar perbaikan kinerja pada indikator penilaian DID dapat terencana dan terlaksana dengan lebih baik, Tim DID Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Brebes, serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah berkontribusi dalam membawa daerahnya masing-masing hingga berhasil mendapatkan DID pada tahun 2021 setelah tidak mendapatkan DID pada tahun 2020. Adapun kabupaten lainnya berhasil mempertahankan capaian DID (tetap menjadi penerima DID). Selain berupa keberhasilan mendapatkan alokasi DID, perubahan yang dihasilkan dari berfungsinya Tim DID adalah perbaikan sikap dan cara kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan, pencatatan, dan pelaporan hasil kegiatan. Sebelumnya, perangkat daerah cenderung mengulang kegiatan dan cara kerja dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah adanya koordinasi melalui Tim DID, perangkat daerah menjadi lebih mampu mengenali, berfokus pada perbaikan yang perlu diprioritaskan, dan peduli terhadap kualitas penyampaian layanan, pencatatan, dan pelaporan hasil kegiatan. Pemahaman terhadap indikator dan tata cara penghitungan DID telah memotivasi daerah beserta perangkat daerahnya melakukan perubahan cara kerja. Pendampingan KOMPAK terhadap Tim DID juga berhasil mendorong daerah dalam memanfaatkan alokasi DID untuk memperbaiki kinerja layanan dasar dan kinerja sektor yang masih belum maksimal. Pemahaman oleh berbagai sektor atas kinerja mana yang telah memadai dan kinerja mana yang masih perlu diperbaiki untuk memperoleh DID pada tahun-tahun berikutnya telah mendorong pemanfaatan DID untuk indikator-indikator kinerja yang lebih membutuhkan perbaikan. Sebagai contoh, Kabupaten Bener Meriah memanfaatkan alokasi DID untuk memperkuat pembiayaan program/kegiatan layanan dasar, pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), dan program/kegiatan pada sektor yang capaian kinerjanya masih relatif rendah, contohnya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 2
Bentuk Dukungan KOMPAK Dengan demikian, keberadaan Tim DID dengan kapasitas yang lebih baik tidak hanya diperlukan pada tahap penyusunan rencana untuk memperoleh DID, tetapi juga pada tahap perencanaan pemanfaatan DID agar pembelanjaan DID dapat mengungkit capaian indikator kinerja lainnya yang masih rendah. Tim DID dengan kapasitas analisis dan advokasi yang lebih baik menjadi salah satu katalisator bagi akselerasi pembangunan daerah. Sejak tahun 2018, KOMPAK secara rutin melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas dalam meningkatkan capaian indikator-indikator DID untuk 5 provinsi dampingan KOMPAK, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi NTB, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Di tahun 2019, setelah acara penguatan kapasitas di Kabupaten Sumbawa, Bappeda menyadari bahwa diperlukan strategi khusus untuk perbaikan indikator-indikator ini yang harus dilakukan melalui koordinasi lintas OPD. Oleh karena itu, tercetuslah ide untuk membuat Tim Percepatan Pencapaian Indikator Dana Insentif Daerah, atau disingkat Tim DID, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 652 Tahun 2019. Praktik baik Kabupaten Sumbawa ini selanjutnya dipromosikan oleh KOMPAK ke kabupaten-kabupaten dampingan KOMPAK yang menargetkan untuk mendapatkan DID. Untuk kabupaten ini, KOMPAK mendorong pembentukan Tim DID untuk mengoptimalkan kualitas koordinasi lintas perangkat daerah agar perbaikan kinerja pada indikator penilaian DID dapat terencana dan terlaksana dengan lebih baik. Selain Kabupaten Sumbawa, Tim DID juga dibentuk oleh Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Brebes, serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Di tingkat provinsi, Gubernur Aceh mengeluarkan sebuah surat edaran kepada seluruh kabupaten/kota tentang Perbaikan Indikator Kinerja Daerah untuk Mendukung Peningkatan Penerimaan DID. Surat keputusan bupati tentang Pembentukan Tim DID dan Surat Edaran Gubernur Aceh kepada seluruh kabupaten/kota tentang perbaikan indikator kinerja daerah tersebut terlampir. KOMPAK selanjutnya mendukung peningkatan kapasitas Tim DID melalui pendampingan dalam sejumlah kegiatan, dengan a) memfasilitasi diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) dan lokakarya, meningkatkan pemahaman bersama lintas perangkat daerah tentang DID, indikator penilaian DID (untuk tujuan seleksi penerima), tata cara penghitungan DID, dan penilaian mandiri indikator DID di tiap OPD, serta memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan upaya dalam mendapatkan DID; b) menyosialisasikan kebijakan terkait indikator penilaian DID untuk tahun berikutnya; c) menyusun rekomendasi teknis untuk memperkirakan penerimaan DID pada tahun berikutnya berdasarkan data yang telah tersedia, baik dari BPS maupun kementerian/lembaga; d) pada kabupaten/kota yang menerapkan DID berbasis kinerja, memfasilitasi peningkatan kinerja desa/kelurahan melalui penerapan insentif desa berbasis kinerja, yaitu dengan menginternalisasi indikator penilaian DID yang capaiannya masih rendah ke dalam indikator penilaian kinerja desa; dan e) memperkuat advokasi terhadap pemerintah daerah untuk menginternalisasikan indikator DID ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga dapat menjadi justifikasi dalam pengalokasian anggaran yang memadai pada sektor yang capaian kinerjanya relatif rendah, khususnya sektor yang terkait dengan pelayanan dasar dan ekonomi kesejahteraan. Dalam memperkuat kualitas koordinasi lintas perangkat daerah agar lebih berorientasi hasil, KOMPAK memberikan pendampingan teknis kepada Tim DID terkait pengelolaan pertemuan koordinasi rutin, sehingga pertemuan ini memiliki fokus atau agenda yang jelas, antara lain melalui 3
Keberlanjutan Upaya Perbaikan Lampiran: a) analisis rapor kinerja penerimaan DID tahun sebelumnya; b) pemeriksaan ketersediaan data indikator penilaian DID pada tiap perangkat daerah terkait; c) analisis data dan merekomendasikan indikator DID yang perlu menjadi prioritas perbaikan kinerja; d) pembahasan kendala dan solusi untuk perangkat daerah yang belum menunjukkan kinerja optimal; dan e) pemerincian tugas berbagai perangkat daerah untuk tujuan perbaikan capaian indikator penilaian DID. Contoh pembagian tugas tersebut secara lebih lengkap terdapat pada bagian Lampiran. Dari pengalaman pendampingan ini, dapat diketahui bahwa kepala daerah dan sekretaris daerah memainkan peran yang krusial dalam memimpin koordinasi Tim DID karena pelaksanaannya melibatkan berbagai sektor, organisasi vertikal, dan/atau unsur di luar pemerintah daerah. Keberadaan Tim DID bukan hanya untuk membantu daerah dalam mendapatkan dana tambahan, tetapi juga untuk membantu proses pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan secara lebih luas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemahaman atas indikator penilaian DID memberi peluang bagi lebih banyak daerah untuk memanfaatkan DID dalam mengungkit kinerja pembangunan daerah. Belajar dari pengalaman KOMPAK dalam memberikan dukungan bagi kabupaten untuk dapat mengakses dan memanfaatkan DID dengan lebih baik, keberadaan Tim DID yang berfungsi optimal menjadi suatu prasyarat. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan untuk dapat terus memperkuat kapasitas Tim DID. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan secara mandiri, dengan berkonsultasi dengan tim pakar, atau dengan berjejaring dengan perguruan tinggi. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat mengembangkan kerja sama atau bertukar pengalaman dengan kabupaten/kota lain yang memiliki Tim DID yang kuat. Pemerintah pusat diharapkan dapat menjaga kejelasan indikator dan tata cara penghitungan DID. Kejelasan indikator dan tata cara penghitungan DID memungkinkan daerah dapat memprediksi peluang dan alokasi DID yang dapat diterima, sehingga selanjutnya dapat mendorong perbaikan perencanaan untuk mengakses dan memanfaatkan DID. Surat Edaran Gubernur Aceh tentang Perbaikan Indikator Kinerja Daerah untuk Mendukung Peningkatan Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 652 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Indikator Dana Insentif Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019. Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 178 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Optimalisasi Indikator Dana Insentif Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020. Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 903/463 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pencapaian Dana Insentif Daerah Kabupaten Brebes. Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 549 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pencapaian Alokasi Dana Insentif Daerah. 4
Contoh pembagian tugas untuk berbagai perangkat daerah dalam perbaikan capaian indikator penilaian DID Kabupaten Bener Meriah NO KATEGORI INDIKATOR TUGAS PENANGGUNG JAWAB KRITERIA UTAMA (PRASYARAT) ܐ Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Wajar Tanpa Pengecualian [WTP]) ܐ Penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Membangun koordinasi dengan kepala daerah dan berbagai sektor untuk memastikan pemenuhan kriteria utama agar daerah memenuhi syarat untuk masuk ke tahap penilaian kinerja Setda, Inspektorat Daerah, BPKAD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) ܐ Penerapan e-government, e-procurement, dan e-budgeting ܐ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 1 KESEHATAN FISKAL APBD (DELTA) ܐ Local taxing power: Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non-migasQuality of spending: Realisasi belanja modal untuk pendidikan/ realisasi total belanja pendidikanQuality of spending: Realisasi belanja modal untuk kesehatan/ realisasi total belanja kesehatan ܐ Menetapkan kebijakan yang mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ܐ Membangun koordinasi dengan sektor pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan belanja modalMendorong peningkatan pembelanjaan untuk mandatory spending Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan DPRD 2 PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN (DELTA) ܐ Angka Partisipasi Murni SMP (APM-SMP) ܐ Peta Mutu Pendidikan SMP ܐ Mengukur Rasio Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat menengah Dinas Pendidikan ܐ Mendorong perbaikan perbandingan APM- SMP 5
NO 3 4 5 6 7 KATEGORI PELAYANAN DASAR PUBLIK KESEHATAN (DELTA) PELAYANAN DASAR PUBLIK INFRASTRUKTUR DASAR (DELTA) EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN (DELTA) KEMUDAHAN INVESTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR ܐ Persentase balita stunting ܐ Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi ܐ Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan ܐ Persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layakPersentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak ܐ Persentase penduduk miskinIndeks Pembangunan Manusia (IPM) ܐ Tingkat pengangguran Kinerja PTSP Penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) TUGAS ܐ Mengelola intervensi gizi spesifik pada ibu hamil ܐ Mengelola intervensi gizi sensitif dan percepatan penurunan stunting ܐ Menentukan lokasi fokus intervensi penurunan stunting ܐ Membangun koordinasi dengan BPS terkait hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun N-1Mengidentifikasi sasaran rumah tangga dengan sumber air minum yang tidak layak yang dinyatakan dalam persentase ܐ Membangun koordinasi dengan BPS terkait data capaian tahun N-1 ܐ Meningkatkan anggaran untuk program penurunan kemiskinan ܐ Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja untuk kelompok sasaran ܐ Evaluasi kinerja PTSP ܐ Memfasilitasi percepatan pelaksanaan izin berusaha ܐ Mengolah data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD ܐ Memperbaiki data yang dituangkan dalam LPPD (wajib diverifikasi atau divalidasi) PENANGGUNG JAWAB Dinas Kesehatan Dinas PUPR Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi DPMPTSP Bagian Pemerintahan Umum Setda 6
NO 8 9 10 KATEGORI PERENCANAAN DAERAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INDIKATOR Penghargaan pembangunan daerah Inovasi pelayanan publik terbaik Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja TUGAS PENANGGUNG JAWAB ܐ Menyiapkan dokumen yang menjadi objek penilaian, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bappeda ܐ Menyiapkan dokumen RKPD ܐ Mengidentifikasi inovasi yang dikembangkan Mendorong inovasi pelayanan publik agar menjadi program (dan mendapat alokasi anggaran), menjadi bagian dari Tupoksi, memiliki dasar hukum, dan menjadi budaya organisasi. Bagian Organisasi dan PA Setda ܐ Memastikan sasaran Pemda sesuai dengan kebijakan nasional Bagian Organisasi dan PA Setda ܐ Memastikan upaya mencapai target disertakan dalam perencanaan ܐ Memastikan adanya kemajuan dalam mencapai target ܐ Memastikan pencapaian kinerja telah dilaporkan ܐ Memastikan pencapaian kinerja telah ditinjau dan dievaluasi KOMPAK Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta 10320 Indonesia T: +62 21 8067 5000 E: communication@kompak.or.id 7