USTADZ DAN POLITIK Perspektif Ustadz Nashrudin Syarief Penulis Dr. H. Cecep Suryana, M.Si. Dini Nurmalasari, S.Ag. Mochamad Yazid Nur Imannullah, S.T. Ila Nurlaila Dachlan, S.Sos. Editor: Asep Iwan Setiawan GUNUNG DJATI PUBLISHING 2024
Pasal 44 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
USTADZ DAN POLITIK Perspektif Ustadz Nashrudin Syarief Penulis: Dr. H. Cecep Suryana, M.Si. Dini Nurmalasari, S.Ag. Mochamad Yazid Nur Imannullah, S.T. Ila Nurlaila Dachlan, S.Sos. Editor: Asep Iwan Setiawan ISBN: 978-623-5485-71-3 Penerbit: Gunung Djati Publishing Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarkat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jl. A.H. Nasution 105, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Cetakan Pertama, Januari 2024 Hak Cipta dilindugi Undang-Undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.
Kata Pengantar Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Nashrudin Syarief yang dengan kemurahan hati dan ilmu keagamaannya, bersedia berbagi pandangan dan pemikirannya terkait peran Ustadz dalam dunia politik. Dunia politik seringkali menjadi medan yang kompleks dan menantang, penuh dengan dinamika dan perbedaan pendapat. Dalam konteks ini, peran seorang Ustadz menjadi sangat penting untuk memberikan arahan dan panduan kepada umat Islam. Ustadz Nashrudin Syarief telah lama menjadi pencerah bagi banyak orang dalam memahami hubungan antara keislaman dan politik, serta bagaimana seorang Muslim dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Buku ini bukan hanya mengulas teori dan konsep, tetapi juga memberikan contoh konkret dan pemahaman mendalam tentang bagaimana seorang Ustadz dapat berperan dalam dunia politik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan. Ustadz Nashrudin Syarief memberikan wawasan yang tajam dan membumi, yang dapat menjadi pedoman berharga bagi para i
pembaca yang ingin lebih memahami peran Ustadz dalam konteks politik yang dinamis. Semoga buku ini memberikan inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya para aktivis dakwah dan pemikir Islam, agar dapat menjadi agen perubahan yang membawa berkah bagi umat dan bangsa. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Nashrudin Syarief atas dedikasi dan kontribusinya dalam menyampaikan pesan kebenaran dan keadilan melalui jalur politik. Bandung, 01 Januari 2024 Tim Penulis, ii
Daftar Isi Kata Pengantar ... i Daftar Isi ... iii BAGIAN 1 Pendahuluan ... 1 A. Membicarakan Ulama: Definisi dan Konsep ... 1 B. Peran Ulama/Ustadz dalam Lingkup Sosial dan Kultural di Indonesia ... 6 C. Peran Ustadz dalam Komunikasi Politik... 10 BAGIAN 2 Profil Ustadz Dalam Politik ... 16 A. Latar Belakang dan Sejarah Peran Politik Ustadz ... 16 B. Peran dalam Masyarakat: Kepemimpinan Agama dan Politik ... 25 C. Pengaruh Ustadz dalam Pengambilan Keputusan Politik 30 BAGIAN 3 Komunikasi Politik Ustadz ... 34 A. Etika Komunikasi dalam Konteks Agama ... 34 B. Platform Komunikasi yang digunakan oleh Ustadz ... 38 C. Pesan dan Narasi Politik Ustadz ... 40 BAGIAN 4 Faktor-Faktor Pengaruh dalam Komunikasi Ustadz ... 56 A. Agama Agama dan Budaya sebagai Basis Komunikasi ... 56 B. Hubungan antara Ustadz dengan Masyarakat dan Pemimpin Politik ... 59 BAGIAN 5 Sosial dan Pengaruh Politik Ustadz ... 64 A. Perubahan Sosial dan Politik melalui Ustadz... 64 B. Respons Masyarakat terhadap Pesan Politik Ustadz ... 67 iii
C. Kontroversi dan Tantangan dalam Peran Politik Ustadz .. 69 BAGIAN 6 Studi Kasus atau Contoh Nyata ... 80 A. Ustadz dan Pengaruhnya dalam Pemilihan Umum ... 80 B. Ustadz sebagai Mediator dalam Konflik Sosial Politik ... 90 C. Keberhasilan dan Kegagalan Ustadz dalam Membawa Perubahan ... 98 BAGIAN 7 Implikasi dan Relevansi ... 101 A. Implikasi Komunikasi Politik Ustadz ... 101 B. Relevansi Model Komunikasi Ustadz ... 124 C. Tantangan dan Peluang Bagi Ustadz ... 150 BAGIAN 8 Kesimpulan ... 163 A. Merumuskan Kembali Peran Ustadz dalam Politik ... 163 B. Menggambarkan Peran Komunikasi dalam Kebiijakan Politik Ustadz ... 166 C. Menyoroti Pentingnya Pengaruh Ustadz terhadap Transformasi Sosial dan Politik ... 169 Daftar Pustaka ... 171 Biografi Penulis ... 175 iv
BAGIAN 1 Pendahuluan A. Membicarakan Ulama: Definisi dan Konsep Sejatinya, dalam konsep ajaran Islam, ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam memimpin masyarakat untuk mencapai tujuan hidup seluruh umat manusia, memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan akhirat. Tugas ulama adalah membimbing umat secara spiritual sesuai ajaran agama. Namun bukan hanya pikiran yang membutuhkan bimbingan, tetapi juga tubuh fisik. Artinya ulama harus membimbing umat menuju kebaikan ruhani dan mental. Ulama harus memahami bahwa cara mengabdikan diri kepada Allah SWT bukan hanya sekedar berdoa, membayar zakat, dan wirid. Padahal, saat pengajian, khutbah atau khutbah di masjid, hanya itu saja yang senantiasa dipelajari. Sementara isu perdagangan, pertanian, politik kenegaraan, ekonomi, dan sosial budaya jarang disebutkan, seolah-olah ada upaya untuk memisahkan isu-isu tersebut dari isu agama, bahkan ada pandangan bahwa umat Islam tidak perlu bersaing dalam upayanya mencapai kemajuan global. Misalnya, jika selama ini isi khutbah atau konferensi para ulama lebih banyak membahas tentang pentingnya memberi dibandingkan menerima, maka 1
bagaimana umat Islam harus selalu hidup sebaik-baiknya dengan tetangga, berta'lim dan dewan dll. Sedangkan kehidupan manusia saat ini terbatas dan penuh dengan berbagai permasalahan, baik itu masalah keluarga, masalah karir, hubungan antar manusia, dan lain-lain. Namun kita sering lupa bahwa semua itu berkaitan erat dengan keadaan perekonomian masyarakat. Bahkan jika orang diberi pelajaran bahwa memberi lebih baik daripada menerima, bagaimana mereka akan memberi jika tidak ada yang memberi? Karena ketidakstabilan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting adanya perubahan paradigma mengenai metode pengajaran yang diajarkan para ulama. Materi khutbah para ulama tidak hanya menjelaskan halal dan haram, masalah akhirat dan segala bentuk ibadah. Meski dokumen ini sangat penting, namun kita tidak boleh mengabaikan persoalan- persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia saat ini. Misalnya masalah pembangunan. Bagaimana keterlibatan ulama dalam mendorong pembangunan dan bagaimana seharusnya pemerintah memimpin pembangunan untuk mencapai tujuan yang tepat. Ulama menempati posisi penting dalam masyarakat Muslim. Ulama tidak hanya sebagai tokoh ilmu pengetahuan yang menguasai dan memahami ajaran agama, namun juga menjadi pengendali, motivator dan penggerak masyarakat demi pembangunan dan pertumbuhan manusia. 2
Perilaku para ulama selalu menjadi teladan dan keteladanan. Kata-kata para ulama selalu menjadi nasehat dan petunjuk. Menurut Agustianto (dalam Rohidin, 2007), ulama merupakan penerang umat dan mempunyai kharisma yang terhormat dalam masyarakat. Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program sangat dipengaruhi oleh para ulama. Ulama juga memahami psikologi sosial sehingga kehadiran agama di masyarakat tidak dianggap menakutkan melainkan hadir dalam kegembiraan, membawa kedamaian, pencerahan ideologi, wawasan keagamaan dan penerimaan oleh mereka. Namun sebenarnya peran ulama sangat luas. Peran ulama tidak hanya sekedar menjaga aspek ibadah mahdhah, memberikan shalawat atau sekedar mendoakan. Hal ini juga mencakup peran agama di bidang lain; politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain- lain, sesuai dengan seluruh ajaran Islam. Sebagaimana dikatakan Agustianto (dalam Rohidin 2007), membatasi peran ulama hanya pada urusan agama, fatwa, dan akhlak merupakan suatu kekeliruan yang serius, karena hal ini dianggap historis, karena secara historis peran ulama sangat luas, seluas ajaran Islam seutuhnya. Sebab pada masa penjajahan, ulama ikut serta dalam meraih kemerdekaan dari penjajah. Pada masa ini, ulama benar-benar menjadi panglima perang. Misalnya saja Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol. Secara definisi, ulama 3
secara linguistik merupakan kata jamak (ja'mu) untuk alim yang diambil dari kata kerja bahasa Arab (fi'l), alima ya'lamu, yang artinya mengetahui atau mengetahui. Jadi, alim adalah orang yang mengetahui, dan ulama adalah orang yang mengetahui. Menurut terminologi, ulama adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan ilmunya khasyyah yaitu rasa takut dan takut kepada Allah, Mendorong mereka yang berilmu mengamalkan ilmu pengetahuan dan menggunakannya untuk kepentingan umat manusia. Sudah menjadi kebiasaan kita di kepulauan Nusantara ini menggunakan perkataan ulama yaitu seseorang yang banyak mengetahui tentang masalah agama. Ulama memberikan peran dan pengaruhnya di masyarakat. Ulama merupakan istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan. Sementara itu, dalam pandangan Horikoshi (dalam Rohidin 2007), fungsi utama dari ulama adalah peran ortodok dan tradisional mereka sebagai penegak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan otodoks di kalangan umat Islam. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an ada yang menegaskan kedudukan ulama: "Sesungguhnya yang takut dan kagum kepada Allah dari ulama" (Q.S.Fathir (35): 27-28). hamba-hamba-Nya hanyalah 4
Ayat ini menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama adalah orangorang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Kemudian dalam konteks pembicaraan Al-Qur'an yang kebenaran kandungannya telah diakui oleh ulama Bani Israil (Q.S. Asy-Syu'araa' (26): 197): "Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?". Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan ulama menurut Al-Qur'an adalah mereka yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun quraniyah, dan dengan pengetahuan tersebut mereka memiliki sifat yang khosyyah dan taqwa. Bagi sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia, menganggap bahwa mereka yang termasuk sebagai ulama terdiri dari dua bagian yakni mereka yang bergelar kiyai dan menjadi pemimpin pada pondok pesantren. Anggapan seperti ini sebenarnya terlalu sederhana, sebab bila kita berkaca pada uraian di atas, pihak-pihak yang memiliki pengetahuan agama tidak terbatas kepada para kiyai dan pemimpin pondok pesantren saja. Para ilmuwan yang mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang membahas tentang dunia beserta isinya ini, kemudian menjadikan ajaran Islam sebagai rujukan terhadap ilmunya itu, boleh dipandang sebagai ulama. Misalnya, seorang 5
professor yang meneliti tentang pola komunikasi antarpribadi dan kaitannya dengan petunjuk Al Qur'an dan Hadits tentang bagaimana proses komunikasi itu berlangsung adalah bisa digolongkan juga sebagai ulama. Demikian pula seorang khatib yang rutin berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat dengan berbagai cara, juga dapat berperan penting dalam kehidupan seorang ulama, meskipun ia tidak bergelar kiyai dan tidak berpendidikan pesantren. Menurut penulis, ustadz atau para guru, aktivis, dan individu yang berkecimpung dalam dunia dakwah dan ikut serta dalam organisasi yang fokus bekerja di bidang dakwah Islam juga patut mendapat pengakuan demikian ilmunya, ia pun rela berjuang menyampaikan pesan dakwah kepada individu lain melalui sistem yang terorganisir. Aktivis sebuah LSM yang beridentitaskan Islam, yang rajin memahami teks Al-Qur'an, lalu dengan pendalaman ilmu agama tersebut mereka mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi umat sehingga ia disebut ulama. Namun dalam masyarakat, ulama hanyalah orang-orang yang memahami ajaran agama. B. Peran Ulama/Ustadz dalam Lingkup Sosial dan Kultural di Indonesia Ustadz merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia. Mereka berperan sebagai pengajar agama, 6
pembimbing spiritual, dan tokoh masyarakat. Posisi dan peran ustadz dalam konteks sosial dan kultural di Indonesia dapat dianalisis dari berbagai aspek, antara lain: 1. Aspek Pendidikan Ustadz berperan penting dalam pendidikan agama di Indonesia. Mereka memberikan pengajaran agama kepada umat Islam, baik di sekolah-sekolah formal maupun di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Pengajaran agama yang diberikan oleh ustadz tidak hanya sebatas pengetahuan tentang ajaran Islam, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan akhlak. Seorang Ustadz atau Ulama memiliki peran dan posisi yang penting dalam pendidikan masyarakat di Indonesia. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman agama, membimbing ibadah, dan memberikan nasehat keagamaan. Selain itu, ustadz juga berperan dalam memelihara dan mengembangkan budaya keagamaan, yang turut membentuk identitas budaya bangsa. Ustadz juga berperan dalam membina dan membimbing dalam menanamkan nilai-nilai moral di masyarakat agar menjadi lebih baik. Ustadz juga harus mampu menjadi teladan bagi santri dan masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk mengayomi, mengajar, mendidik, membina, membimbing. dan 7
2. Aspek Spiritual Ustadz juga berperan sebagai pembimbing spiritual bagi umat Islam. Mereka memberikan bimbingan dan arahan kepada umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ustadz mengajarkan umat Islam tentang cara beribadah, cara berperilaku, dan cara menghadapi berbagai tantangan hidup. 3. Aspek Sosial Ustadz juga berperan sebagai tokoh masyarakat. Mereka sering dimintai pendapat dan nasihat oleh masyarakat dalam berbagai masalah, baik masalah keagamaan maupun masalah sosial. Ustadz juga sering menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. 4. Peran Ustadz dalam Menjaga Ketahanan Sosial Ustadz memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan sosial di Indonesia. Mereka berperan sebagai pemersatu umat Islam dan sebagai agen perubahan sosial. Ustadz mengajarkan umat Islam tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Ustadz mengajarkan umat Islam tentang pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. juga 8
5. Peran Ustadz dalam Menjaga Nilai-Nilai Budaya Ustadz juga berperan penting dalam menjaga nilai- nilai budaya di Indonesia. Mereka mengajarkan umat Islam tentang pentingnya melestarikan budaya-budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama. Ustadz juga mengajarkan umat Islam tentang pentingnya menjaga tradisi-tradisi yang baik. Ustadz memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan identitas budaya Indonesia melalui penyebaran ajaran agama dan pemeliharaan nilai-nilai kearifan lokal. Mereka turut serta dalam memperkuat kesadaran keagamaan dan moralitas masyarakat, yang merupakan bagian integral dari identitas budaya Indonesia. Selain itu, ustadz juga berperan dalam memelihara dan mengembangkan budaya keagamaan, yang turut membentuk identitas budaya bangsa. Melalui pengajaran agama dan nasehat keagamaan, ustadz turut memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, yang pada gilirannya membentuk identitas budaya Indonesia. 6. Peran Ustadz dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ustadz juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Mereka sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ustadz juga sering 9
memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Aktifitas filantropi Islam seperti zakat, sedekah, hibah dan lainnya adalah perwujudan dari ajaran Islam yang diimplementasikan sebagai gerakan pengentasan kemiskinan sebagai bentuk jihad sosial para ulama, ustadz, dan guru agama. Pemahaman fiqh dan kontekstualisasinya dengan fenomena sosial masyarakat menjadi tugas besar para Ulama, Ustadz, dan Guru Agama dalam memahami kembali ayat-ayat Allah SWT kemudian dibentangkan dalam berbagai program dan gerakan bernafaskan Islam. C. Peran Ustadz dalam Komunikasi Politik 1. Mendakwahkan pendidikan politik kepada masyarakat Peta politik di Indonesia dari sejak sebelum kemerdekaan hingga kini bertali erat kaitannya dengan peran, kiprah dan perjuangan para ulama serta tokoh-tokoh keagamaan yang mengitarinya. Hal ini dapat dilacak fakta besarnya di perang besar di Surabaya pada 10 November yang didominasi masyarakat muslim ketika itu. Seruan "fatwa jihad/resolusi jihad" yang digaungkan K.H Hasyim Asy'ari pendiri Nahdhatul Ulama menggerakan banyak umat Islam untuk ikut bertumpah darah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 10
Peranan sentral para ulama sebagai tokoh agama di ranah sosial kultural masyarakat Indonesia yang telah mengakar kuat dan tumbuh bersama kehidupan masyarakat dari dasar berpengaruh luas dan banyak. Ajaran-ajaran keagamaan yang disampaikan para tokoh agama tidak terhenti pada aspek ibadah semata, namun secara keseluruhan kehidupan masyarakat aspek kerohanian masyarakat dibentuk dan dimatangkan hubungan sosial kulturalnya secara dinamis, sehingga tokoh agama seringkali menjadi rujukan masyarakat dalam berkonsultasi dan bertanya tentang kehidupan mereka. Agama menjadi institusi dan cara pandang kuat yang 'membumi' dalam kesejarahan bangsa Indonesia. Terkhususnya agama Islam yang menjadi agama yang mendominasi pemeluknya di Indonesia, selain akulturasi kebudayaan nusantara dengan Islam, agama ini menjadi penguat secara praktis di konteks perpolitikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sepak terjang para politisi berbagai partai politik yang membawa isu-isu keagamaan dalam mendulang suara dukungan masyarakat. Namun gerak dan kiprah politisi dalam membicarakan isu keagamaan tidak akan besar pengaruhnya mengalahkan para tokoh agama. Hal ini menjadikan peran 11
mereka tidak akan pernah tergeser oleh intervensi eksternal secara khusus dari kalangan politisi. Ustadz secara khusus mendakwahkan politiknya dengan gaya dan model yang dapat diterima masyarakat secara mudah dinamis dibandingkan dengan para politisi, guru formal, tokoh budaya sekalipun. Pembahasan hubungan dakwah dan politik merupakan suatu hal yang sangat penting, karena keduanya merupakan faktor pendukung yang sangat diperlukan dalam membimbing manusia menuju tujuan hidupnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, karena sejak zaman Rasul hingga para sahabatnya, Islam telah menguasai aspek sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat itu, sebagai rasul atau khalifah yang mengajarkan agama Islam kepada umatnya, para rasul dan sahabat juga berperan sebagai pemimpin pemerintahan. Kedekatan hubungan antara Islam dan politik, yang dibuktikan dengan partisipasi nyata umat Islam dalam urusan politik, tidak hanya mencerminkan realitas sejarah tetapi juga orientasi keagamaan. Faktanya, menurut Bernard Lewis, "Islam telah dikaitkan dengan kekuasaan sejak didirikan, sejak masa pembentukannya pada masa Nabi dan para 12
khalifah setelah wafatnya Nabi. Hubungan antara agama dan kekuasaan, ummat dan masyarakat politik, dapat dilihat dalam Al-Quran itu sendiri dan teks-teks agama lain yang menjadi dasar keimanan umat Islam" (Syamsuddin, 2001). Pandangan ini menunjukkan bahwa sejarah dan ajaran agama sangat mendukung terciptanya keselarasan antara dakwah dan politik. Politik akan mengatur berdirinya suatu negara, sedangkan dakwah lebih dari itu. Para Ulama memahami kedudukannya sebagai pelaksana risalah dakwah Nabi dalam menyebarkan ajaran agama Islam untuk mengajak manusia menuju kebaikan yang sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan menjauhi segala perbuatan keji, tercela, tercela dan segala bentuk perbuatan tercela lainnya. yang didalamnya terdapat konsep amar makruf nahi munkar. Ma'ruf dipahami sebagai segala sesuatu yang baik dari sudut pandang akal dan hukum syariah. Kebalikannya adalah kemunkaran, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nasehat akal dan syariat. Dari sini kita dapat dengan mudah mengidentifikasi banyak perbuatan yang tergolong baik atau jahat. Kegiatan ibadah seperti shalat, puasa dan dzikir jelas diperintahkan oleh Allah SWT dan manfaatnya dapat dijelaskan secara ilmiah. Mengejar ilmu pengetahuan, kerja keras, disiplin dan hidup hemat juga 13
merupakan perintah agama dan penting untuk kebaikan individu dan masyarakat. Dengan penjelasan diatas, menegaskan kembali bahwa Islam sebagai agama telah sempurna keterlibatannya dalam tiap sendi kehidupan manusia, sedari perjanjian di alam arwah hingga waktu pertanggung jawaban di alam barzakh/akhirat. Karena banyak anggapan masyarakat modern sekarang ini yang mengaitkan politik dan seluruh kegiatan didalamnya sebagai sesuatu yang kotor, dan agama harus dipisahkan darinya. Sejatinya tidak demikian, justru kehadiran Islam (agama) didalam ranah politik untuk memurnikan seluruh praktik dan memaksimalkan fungsi khalifah yang dibebankan kepada manusia. Inilah hubungan antara Dakwah dan politik. Upaya dakwah amar makruf nahi munkar, memajukan kehidupan masyarakat, mengembangkan ajaran Islam, dan memajukan semangat kehidupan beragama di negeri ini, dapat dilakukan melalui jalur politik. Terhadap muatan dakwah Islam yang diyakini membawa manfaat dan kerugian bagi umat Islam sendiri atau patut diduga bertentangan dengan pemeluk agama lain, maka Negara dapat melarang untuk menegakkan peraturan. Aturan-aturan ini lahir dari proses politik. Misalnya tentang alkohol. Tidak semua orang beriman 14
membiarkan minum alkohol mengganggu orang lain, terjadi dalam kehidupan masyarakat. Permainannya sama, namun, bagi sebagian individu, minum-minum dan berjudi adalah hobi, bahkan mata pencaharian mereka. Para ulama yang berdakwah kepada mereka tentang hal ini tentu akan dianggap sebagai ledakan dari masa lalu, bahkan dapat menimbulkan sikap yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin berujung pada tindakan yang tidak sopan. Ruang politik dapat ditata sedemikian rupa untuk mencapai aturan-aturan yang mengatur kehidupan warga negara berdasarkan ajaran agama. Melalui politik juga dimungkinkan untuk memenuhi aspirasi umat Islam. 15
BAGIAN 2 Profil Ustadz dalam Politik A. Latar Belakang dan Sejarah Peran Politik Ustadz Politik Islam sendiri merupakan bentuk perwujudan dari terpenuhinya segala syari'at serta aqidah Islam dalam upaya memimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Politik Islam tidak dapat terealisasi dengan baik jika komponen pentingnya tidak saling melengkapi, termasuk ulama-ulama yang memiliki peran krusial terhadap terwujudnya politik Islam tersebut. Ulama sangat berperan penting dalam menjaga aqidah politik negeri ini agar selalu berada di jalan yang sesuai dengan kaidah dan syari'at Islam. Indonesia dengan mayoritas umat muslim dituntut untuk selalu memiliki pemimpin yang Islami dan mampu mengedepankan kepercayaan terhadap tuhan serta memprioritaskan kepentingan rakyat. Tentu hal tersebut dapat diperoleh dengan cara kesinambungan antara peran ulama dalam senantiasa menuntun dan mengkritik kepemimpinan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan aqidah kepada para petinggi pemerintahan guna terwujudnya pemimpin yang Islami. Pada bidang politik, ulama sangatlah penting dalam 16
menjaga dan mngontrol kebijakan penguasa dari pihak oposisi. Ulama ditekankan memiliki dua peran yang mana dianggap sangatlah penting, yang pertama berdasarkan bobot keilmuanya maka para ulama sudah sepantasnya sebagai pencerah alam pemikiran umat. Yang kedua sebagai panutan umat dalam artian khusus dalam keteladanan moral yang diajarkan dan dicontohkan ulama kepada masyarakat. Bagaimana posisi dan peran ulama' dalam berpolitik selalu menjadi perbincangan tanpa henti baik di kalangan ulama' sendiri maupun mereka yang terjun dalam arena politik. Seperti perbincangan-perbincangan lainnya, isu menghasilkan dua kelompok; mereka yang membolehkan ulama' masuk dalam lingkungan politik praktis agar dapat memberi warna yang baik, dan kelompok yang berpendapat bahwa sebaiknya ulama' tidak terjun langsung dalam politik sehingga netralitas mereka dapat terjaga. Masing- masing pendapat pasti mempunyai alasan dan bukti yang menurut mereka dapat dijadikan sandaran penting dari pendapat tersebut. Peran ulama dalam menjaga keteraturan dan kesenjangan pemerintahan agar sesuai dengan syari'at Islam merupakan tonggak penting agar kepemimpinan tersebut dapat terus berada di jalurnya. Karena Ulama merupakan rangkaian transmisi penyambung kepada sang pemilik syari'at Allah Ta'ala. Sebab ini 17
melalui mereka syari'at Allah sampai kepada ummat muslim. Ulama merupakan pelanjut dan pewaris risalah kenabian sebagaimana dinyatakan dalam hadist berikut: ِضْبَقِب َمْلِعلا ُضِبْقَي ْنِكل َو ، ِساَّنلا َن ِم ُهعزَتْنَي ًاعا َزِتْنا َمْلِعلا ُضِبْقَي َلا َالله َّنإ ، ٍمْلِع ِرْيَغِب اوتْفأَف اوُلِئُسَف ،ًلااَّهُج ًاسوُؤ ُر ُساَّنلا َذَخَّتا ،ًامِلاَع ِقْبُي ْمَل اَذِإ ىَّتَح ، ِءاَمَلُعلا وُّلَضأ َو اوُّلَضَف Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba- hamba. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan." (HR. Al-Bukhari no. 100 dan Muslim no. 2673). Kenyataannya, di negara-negara Islam tidak semua negara memposisikan ulama pada level tertentu. Namun, tidak sedikit pula negara yang kekuatan politiknya berada di bawah pengaruh ulama. Tak jarang penurunan dan pengangkatan seorang pemimpin ada di tangan para ulama. Secara umum, setidaknya ada 4 peran strategis ulama di tanah air, antara lain: a. Sebagai sumber kekuatan moral spiritual b. Sebagai agen sosialisasi Islam c. Sebagai pelopor pembaruan Islam d. Sebagai sumber kekuatan bagi ikatan solidaritas antar 18
umat. Umat butuh kepada ulama bukan hanya dalam bidang urusan hubungan dengan Allah, tetapi Ummat membutuhkan Ulama dibidang ilmu agama untuk interaksi sosial dan kehidupan manusia sehari-hari bahkan hingga hal kecil. Tentu hal ini sudah menyinggung bahwa Ulama sangat harus berperan dalam membimbing ummat dan pemimpin pemerintahan agar tidak lari dari jalur syari'at Allah Swt. Walaupun Indonesia berideologi pancasila, tetapi tetap mengedapankan ketuhanan yang maha Esa yang berarti tuhan di atas segalanya. Terlebih Indonesia memiliki ummat muslim yang besar disinyalir agar harus selalu berada pada kaidah dan ketetapan Islam. Tentu hal ini berdampak terhadap segala ketentuan dan kepemimpinan yang harus selalu berbau Islami. Keterlibatan ulama dalam menjaga kepemimpinan agar dapat terus berada pada syari'at Allah terkadang mengalami pasang surut. Banyak hal yang menjadi penyebab peran ulama tersebut dapat aktif ataupun pasif. Tentu hal ini berhubungan dengan kebebasan para ulama dalam mengkritik dan ikut campur dalam hal pemerintahan. Aktifnya peran ulama dikarenakan banyaknya dukungan baik dari pemerintahan maupun masyarakat dalam upaya terus mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan kaidah Islam. Pasifnya peran ulama 19
tentu terjadi dikarenakan banyaknya hal-hal yang tidak mendukung ulama tersebut untuk terus membimbing pemerintahan dan para pemangku jabatan agar terus tetap berada pada kaidahnya. Peran ulama terkadang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan masyarakat. Karena ada orang yang beranggapan bahwa segala sesuatu tidak mempengaruhi kondisi masyarakat. Keadaan suatu negara akan terancam kehancuran karena salah satu unsur pentingnya yaitu rakyat mengalami gejala kerusakan yang parah. Mengapa orang mengalami gejala kerusakan seperti itu? Imam al-Ghazali berkata, "Kerusakan ra`iyyah (rakyat) adalah karena kehancuran umara (pemerintah), kerusakan pemerintah karena kehancuran para ulama (ilmuwan), dan kerusakan kepada ulama disebabkan oleh kekayaan dan kedudukan ulama." Kondisi umat Islam sangat tergantung pada keberadaan ulama. Jika di tengah ummat banyak ulama, maka ummat akan mendapat hidayah dan terarah, sehingga kehidupan ummat menjadi baik. Sebaliknya jika jumlah ulama semakin sedikit, maka umat akan semakin jauh dari hidayah dan hidayah, sehingga kondisi kehidupan akan semakin rusak. Ulama yang mengikhlaskan niatnya untuk belajar ilmu dan menyebarkannya ke kalangan umat muslim tanpa mengharapkan keduniannya yang diperoleh, ulama inilah yang 20
pantas mempunyai posisi penting dalam sebuah strategi di tengah masyarakat. Maka menjadi kaum yang berada di tengah namun lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan seseorang yang penting tersebut karena seorang ulama adalah penasehat, nasehat dan saran ulama akan selalu di perlukan oleh seseorang pemimpin dalam berbagai bidang masalah. Dahulu juga sebuah kejayaan Islam di bangun dari suatu pondasi Islam pada masa daulah Ummayah, Abbasiyah dan sampai yang terakhir Ottoman Turki, khususnya negara Indonesia juga mendapat kesepakatan dari para ulama. Kalau ulama tidak hadir dalam ranah publik maka yang akan terjadi konsekuensi dan merasa ada yang hilang. Mengapa demikian? Karena ulama diibaratkan pelita dunia, yang menerangi atau penunjuk jalan yang benar. Ulama juga juga akan menjadi cahaya kelak di akhirat bagi yang mengikutinya. Dalam bidang politik itu bisa diartikan sebagai mensiasati, bersiasat bagi umat maka hal itu sangatlah penting dalam perpolitikan di dunia Islam. Kemunculan para ulama seharusnya memberikan teladan terhadap para elit politik juga terhadap ummat Islam di Indonesia. Ulama termasuk figur yang dipamdamh 'alim (berilmu) serta memiliki moral baik. Dengan adanya ulama, semestinya bisa memberikan warna politik lebih baik lagi, bukan semakin memberikan ketimpangan antargolongan atau 21
antarpartai. Hal inilah yang semestinya lebih diberikan perhatian lebih oleh para ulama. Pada dasarnya, yang paling penting untuk disoroti adalah kontribusi ulama dalam mengaktualisasikan perannya di depan seluruh umat. Jika seorang ustadz atau ulama berkecimpung di bidang politik, sudah seharusnya menjadi seorang figur dan contoh yang baik, baik untuk tokoh politik maupun orang yang memandangnya. Namun, jika ustadz tidak ingin terjun di kiprah politik, maka dengan sendirinya dia menjadi ustadz sejati. Artinya, para ulama yang benar-benar peduli dan membimbing umatnya untuk mendapat bimbingan spiritual dalam kehidupan sosial vertikal dan horizontal. Beberapa tahun terakhir, para ulama banyak yang kurang berminat untuk menekuni bidang politik. Tetapi anehnya, perilaku yang ditunjukkan kepada rakyatnya merpakan sikap yang menuju pada arah politik. Seperti saat pemilihan kepala daerah, bupati, calon legislatif, atau lainnya, ulama yang seharusnya dapat menjadi panutan terhadap netralisasi dalam pemilihan tersebut malah memberikan dukungan kepada salah satu calon. Hal ini termasuk kesepakatan politik yang telah terjalin atau bahkan hanya mencari ketenaran belaka. Tentu hal tersebut sangat jauh dari moral dan etika agama. Namun, karena hal ini terjadi, para kandidat melakukan politik sopan dengan 22
ulama dengan tujuan ulama akan condong dan mendukung pada calon yang sopan kepada ulama karena pengaruh mereka. Menurut KBBI Ulama merupakan orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Sedangkan secara bahasa, ulama adalah benrtuk jamak dari kata 'alim yang berarti orang yang berilmu ( dalam bahasa arab ). Artinya, orang yang berilmu dan memumpuni pada khazanah ilmu Islam. Dalam Alquran, ada banyak kata lain yang semakna atau memiliki konotasi yang sama dengan ulama, antara lain ulul 'ilmi (yang mempunyai ilmu), ulil abshar (yang mempunyai pengetahun), ulin nuha (yang mempunyai akal sehat), ulul albab (yang mempunyai hati atau pengetahuan inti/substantif, dan ahludzdzikr (yang selalu menyebut dan mengingat Tuhan). Semua kata yang disebutkan tadi, sering diterjamahkan atau diidentikkan dengan ilmuwan, cendekiawan, intelektual, sarjana, saintis, dan lain-lain. Kata tersebut tercantum dalam surat Fatir ayat 27 dan 28. Ulama dalam konteks ayat tersebut adalah orang yang memahami dan mendalami tentang hukum-hukum kehidupan di alam semesta. Dijelaskan dalam buku Perempuan Ulama di Atas Panggung rueirieh Sejarah oleh KH Husein Muhammad, orang Arab menyebut ahli kimia dengan sebutan 'ulama al-kimiya'. Sementara untuk ahli matematika disebut dengan 'ulama ar- 23
riyadhiyat'. Namun, seiring berjalannya waktu, makna ulama mengalami penyempitan menjadi hanya orang-orang yang memahami ilmu-ilmu agama. Misal, tafsir, hadits, fiqh, ushulfiqih, tasawuf, dan lain-lain. Selain dalam Alquran kata ulama juga terdapat dalam hadits Rasulullah dalam kalimat: ءايبنلااةثروءاملعلا al-'ulama waratsatulanbiya (ulama itu pewaris para nabi). Ada banyak predikat yang disandang oleh ulama, yaitu sirajal-ummah (lampu umat), manaral-bilad (menara/mercusuar negara), qiwanal-ummah (pilar umat), manabi'al- hikam (sumber- sumber kebijaksanaan).10 Jadi, pengertian ulama dalam istilah fiqih memang sangat spesifik, sehingga penggunaannya tidak boleh pada sembarang orang. Semua syaratnya jelas dan spesifik serta disetujui oleh umat Islam dan kunci dari semua itu adalah penguasaan yang cukup tentang bahasa arab dan ilmu-ilmunya, juga tidak boleh dilupakan adalah pengetahuan dan wawasan dalam masalah syariah semua itu merupakan syarat mutlak bagi seorang ulama, agar mampu mengistimbath hukum dari quran dan sunnah. 24
B. Peran dalam Masyarakat: Kepemimpinan Agama dan Politik 1. Mendakwahkan pendidikan politik kepada masyarakat Dalam pandangan sosiologi, agama dipandang sebagai suatu kategori sosial dan tindakan empiris. Agama tidak hanya bersifat doktriner-ideologis, tetapi juga muncul dalam bentuk- bentuk material dalam kehidupan sehari-hari. Aspek penting dalam beragama meliputi kepercayaan, ritual, seremoni, obyek keramat, totem, upacara, kepercayaan, dan mitologi. Sementara itu, dalam perspektif antropologi, agama merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari aspek-aspek kehidupan manusia. Agama juga terkait dengan sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan ritus, umat agama, serta kesatuan sosial yang bersifat agama. Dalam kajian Antropologi, Agama termasuk bagian dari kebudayaan yang paling menarik sehingga agama dalam kenyataanya tidak bisa dipisahkan dengan aspek-aspek komonitas dan masyarakat pemeluk agama. Dari perspektif sosiologi, agama dipelajari sebagai suatu fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku dan interaksi manusia. Sosiologi memandang agama sebagai bagian integral dari masyarakat dan mempelajari dampaknya 25
terhadap struktur sosial, konflik, serta perubahan sosial. Sosiolog Max Weber, misalnya, mengemukakan konsep rasionalisasi dan pemikiran tentang hubungan antara agama dan perkembangan kapitalisme. Sosiolog Émile Durkheim juga menyoroti peran agama dalam memelihara solidaritas sosial. Dari perspektif antropologi, agama dipandang sebagai bagian dari kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari aspek- aspek kehidupan manusia. Agama juga terkait dengan sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan ritus, umat agama, serta kesatuan sosial yang bersifat agama. Antropolog Bronislaw Malinowski, misalnya, menekankan peran agama dalam memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial manusia. Sementara itu, antropolog Émile Durkheim menyoroti peran agama dalam memelihara solidaritas sosial mengintegrasikan masyarakat. Dengan demikian, baik dari perspektif sosiologi maupun antropologi, agama merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan memegang peran penting dalam membentuk struktur sosial, nilai, dan norma dalam masyarakat. Agama juga memengaruhi perilaku, interaksi, serta pola-pola kehidupan manusia secara luas. Namun penulis memberikan beberapa penekanan terhadap Islam sebagai agama tentu berbeda dengan agama dan 26
lainnya, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Dr Nashruddin Syarief selaku narasumber dari penelitian ini, bahwa Islam sebagai agama adalah sekaligus seperangkat pandangan hidup atau wordview seorang muslim. Adalah cara pandang seorang muslim yang seharusnya dalam mengimplementasikan keislamannya dalam kehidupan, tidak hanya saripati nilai-nilai saja, namun sampai pada tataran pemikiran haruslah berpandangan Islami. Hal ini yang menjadi titik perbedaan penulis dalam menjelaskan peran agama Islam dalam masyarakat di Indonesia khususnya, tidak hanya pengaruhnya di tataran ajaran keagamaan, bahkan ranah sosial, ekonomi, budaya, hingga politik sekalipun Islam meletakkan perhatian dan menekankan pentingnya berislam dalam berkehidupan sebagai manusia secara total, kaffah. Posisi hamba aabid dalam berkehidupan manusia menjadi identitas tetap yang harus diteguhkan di zaman yang penuh ketidakteraturan ini menurut Dr. Nashiruddin Syarif karena dengan beridentitaskan Islam, seorang muslim dapat mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dalam berkehidupan dan berkebangsaan sekaligus termasuk didalamnya berpolitik. Dari aspek ini, terlihat bahwa agama memberikan nilai- nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam 27
kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai moral, etika dan spiritual. Norma-norma tersebut mengatur perilaku dan interaksi antar manusia dalam masyarakat. Dan dalam Islam norma-norma yang diinternalisasi dan diakulturasikan dengan budaya masyarakat Indonesia tiap wilayah mendapatkan corak identitas keislamannya sendiri. Namun, ragam perbedaan tersebut menuju pada satu titik yang sama yaitu menjadikan agama (Islam) sebagai seperangkat pandangan hidup dan cara pandang. Selain itu, agama difungsikan dalam membangun solidaritas sosial dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena agama kembali mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, etika sosial-individual, toleransi dan saling menghormati. Nilai-nilai tersebut faktanya dapat menyatukan masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Sehingga sarana untuk menjaga perdamaian dalam lingkup masyarakat sedari tingkat individu dalam masyarakat menjadi suatu keniscayaan. 2. Peran Politik dalam Masyarakat Politik menjadi aspek penting dalam masyarakat, karena berpolitik adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan hingga dalam aspek sosial kemasyarakatan. Konsep kepemimpinan dalam lingkup komunitas manusia meniscayakan sistem politik dengan cara 28
paling sederhana sekalipun, hal ini menentukan bagaimana kualitas seorang pemimpin dapat teruji dan terlihat oleh individu manusia lainnya. Kewenangan seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah salah satunya. Ia dituntut untuk memaksimalkan kedua aspek tersebut dalam rangka mengakomodir seluruh kepentingan komunitasnya (masyarakat hingga negara). Kemaslahatan orang banyak menjadi kata kunci dan kendali pemimpin dalam bekerja. Sehingga politik harus menjadi pengelolaan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Politik juga berperan dalam menjaga dan mempererat hubungan antar bangsa. Politik menjadi sarana untuk menjalin kerja sama dan saling pengertian antar bangsa. Hal ini dapat meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sehingga, politik menjadi suatu pekerjaan penting dalam kehidupan manusia untuk menghidupkan kembali fungsi khalifah dalam jati diri manusia. Dari sinilah peran agama bagi politik dalam perbaikan masyarakat harusnya berjalan, norma-norma agama menjadi inspirasi bagi politik, perwujudan dari ajaran agama diimpelementasikan dalam kegiatan politik langsung maupun 29
tidak langsung. Seperti penyusunan kebijakan publik yang berkepihakan pada kebutuhan orang banyak adalah salah satu contoh kongkrit bagaimana nilai agama menjadi acuan penting dalam seseorang untuk berpolitik. Dengan agama, politik dicegah untuk tidak diselewengkan potensi dan perannya dari sekelompok orang tertentu yang bersifat negatif tentunya yang tidak memperhatikan kepentingan orang banyak. Akibatnya bila terjadi, perilaku korupsi besar-besaran, ketimpangan, tindakan kriminal dan intoleran akan mendominasi fenomena masyarakat. Karenanya, penting bagi seorang muslim untuk berpolitik secara Islami, dalam artian Islam sebagai agama menjadi inspirasi, nahkoda, visi misinya dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara. C. Pengaruh Ustadz dalam Pengambilan Keputusan Politik Definisi ustadz dalam konteks politik Indonesia merujuk pada tokoh agama Islam yang memiliki pengaruh dalam politik. Ustadz sering terlibat dalam praktik politik, membentuk opini masyarakat, dan bahkan terlibat dalam kampanye politik. Mereka memiliki peran dalam membentuk partisipasi pemilih masyarakat dan terlibat dalam politik praktis, yang dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk perubahan pola belajar santri di pondok 30
pesantren. Ustadz juga termasuk dalam kelompok keagamaan yang memiliki ruang partisipasi dalam politik di Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks politik Indonesia, ustadz merujuk pada tokoh agama Islam yang memiliki pengaruh dalam politik dan terlibat dalam praktik politik. Peran ustadz dalam politik Islam di Indonesia meliputi beberapa aspek yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian dan literatur yang ada, peran ustadz dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pengaruh dalam Pembentukan Opini Masyarakat: Ustadz memiliki peran dalam membentuk opini masyarakat terkait isu-isu politik dan keagamaan. 2. Partisipasi Pemilih Masyarakat: Mereka juga berperan dalam membentuk partisipasi pemilih masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum. 3. Politik Praktis: Ustadz terlibat dalam politik praktis, yang dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk perubahan pola belajar santri di pondok pesantren. 4. Perjuangan Kepentingan Umat Islam dan Keadilan Sosial: Ustadz juga terlibat dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam dan keadilan sosial. Ustadz dapat memberikan pengaruh terhadap pemikiran masyarakat tentang partai politik Islam. Ustadz dapat menjelaskan tentang visi dan misi partai politik Islam, serta platform politiknya. 31
Pemahaman yang baik tentang partai politik Islam akan dapat memengaruhi pemikiran masyarakat tentang pilihan politiknya. Ustadz juga dapat memberikan pengaruh terhadap pemikiran masyarakat tentang isu-isu politik Islam. Ustadz dapat memberikan penjelasan tentang isu-isu tersebut dari perspektif agama Islam. Pemahaman yang baik tentang isu-isu politik Islam akan dapat memengaruhi pemikiran masyarakat tentang sikap dan perilakunya dalam menghadapi isu-isu tersebut. Ustadz juga dapat memberikan pengaruh terhadap pemikiran masyarakat tentang Islam dan demokrasi. Ustadz dapat menjelaskan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, serta bagaimana Islam dapat berperan dalam demokrasi. Pemahaman yang baik tentang Islam dan demokrasi akan dapat memengaruhi pemikiran masyarakat tentang peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, pengaruh ustadz terhadap pemikiran masyarakat tentang politik Islam dapat bersifat positif maupun negatif. Pengaruh yang positif dapat terjadi jika ustadz memberikan pemahaman tentang agama Islam yang benar dan utuh. Pengaruh yang negatif dapat terjadi jika ustadz memberikan pemahaman tentang agama Islam yang salah atau sempit. Tentu pengaruh seorang Ustadz disini hanya sebatas himbauan dan rekomendasi, adapun beberapa ustadz yang 32
menyatakan dukungan dan mendorong masyarakat untuk berpihak secara praktis dalam politik tidak sebanyak ustadz di poin yang pertama. Karena pilihan seorang ustadz sangat subjektif dan tidak diperkenankan untuk disebarkan kepada masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat yang positif ataupun negatif. Karena itu, sekalipun seorang ustadz, pilihan politik sejatinya adalah opsional, tidak bersifat mengikat bagi masyarakat, dan tidak dibebankan hukum ketika tidak memilih himbauan atau rekomendasi tersebut. Oleh karenanya penting bagi masyarakat untuk mencari informasi valid, akurat, dan objektif terkait pilihan politik dan situasi sekitarnya secara khusus, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder dan pendapat subjektif tokoh masyarakat apakah menguatkan atau melemahkan informasi valid tersebut. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat terhindar dari intrik negatif politik yang dilakukan sekelompok orang untuk mengeskalasi menjadi sebuah konflik dalam masyarakat. 33
BAGIAN 3 Komunikasi Politik Ustadz A. Etika Komunikasi dalam Konteks Agama Etika komunikasi dalam konteks agama merujuk pada tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Dalam konteks agama Islam, etika komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk hubungan antarindividu dan antara individu dengan Tuhan. Etika komunikasi dalam Islam juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan sopan serta menghindari penggunaan bahasa yang kasar dan vulgar. Dalam pandangan agama Islam, komunikasi memiliki etika yang harus diikuti agar dapat mencapai tujuan yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Etika komunikasi dalam Islam mencakup beberapa aspek, seperti penggunaan bahasa yang baik dan sopan, menghindari penggunaan bahasa yang kasar dan vulgar, serta memperhatikan konteks dan situasi dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang baik dan sopan merupakan salah satu aspek penting dalam etika komunikasi dalam Islam. Dalam Islam, penggunaan bahasa yang baik dan sopan 34
merupakan tuntutan moral yang harus diikuti oleh setiap muslim. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan serta menghindari penggunaan kata-kata yang kasar dan vulgar. Selain itu, etika komunikasi dalam Islam menekankan pentingnya memperhatikan konteks dan situasi dalam berkomunikasi. Dalam Islam, konteks dan situasi sangat penting dalam berkomunikasi. Seorang muslim harus memperhatikan konteks dan situasi dalam berkomunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pihak yang dituju. Dalam konteks politik, etika komunikasi dalam Islam juga memiliki peran penting. Dalam politik, etika komunikasi dalam Islam menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan sopan serta menghindari penggunaan bahasa yang kasar dan vulgar. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan serta menghindari penggunaan kata-kata yang kasar dan vulgar. Dalam konteks agama Islam, etika komunikasi juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Seorang muslim harus memperhatikan penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar pesan juga 35
yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pihak yang dituju. Dalam kesimpulannya, etika komunikasi dalam konteks agama merujuk pada tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Dalam konteks agama Islam, etika komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk hubungan antarindividu dan antara individu dengan Tuhan. Etika komunikasi dalam Islam menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan sopan serta menghindari penggunaan bahasa yang kasar dan vulgar. Etika komunikasi dalam Islam juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks dan situasi dalam berkomunikasi. Dalam buku "Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam menurut Syakur Khalil", etika komunikasi dalam agama Islam mempungkinkan umat untuk menjalankan kehidupan sehari- hari dengan baik. Berikut adalah beberapa catatan penting dari buku tersebut: 1. Komunikasi dalam agama Islam melibatkan penggunaan prinsip-prinsip keislaman. 2. Etika komunikasi dalam perspektif Islam mencakup penggunaan kata-kata yang sopan, konteks dan situasi, kebenaran dan kejujuran, serta pesan-pesan keislaman. 36
3. Etika komunikasi dalam agama Islam juga melibatkan penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 4. Dalam berkomunikasi sehari-hari, umat Islam harus memperhatikan pesan-pesan keislaman yang relevan. 5. Etika komunikasi dalam agama Islam mencakup penggunaan alat peribadi untuk mendukung argumen dan memberikan dukungan pendapat. 6. Etika komunikasi dalam agama Islam juga melibatkan penggunaan kesebutahan untuk mendukung argumen dan memberikan dukungan pendapat. 7. Etika komunikasi dalam agama Islam mencakup penggunaan keterampilan dalam berkomunikasi. 8. Etika komunikasi dalam agama Islam juga melibatkan penggunaan keahlian dan pengalaman pribadi untuk mendukung argumen dan memberikan dukungan pendapat. 9. Etika komunikasi dalam agama Islam juga melibatkan penggunaan keahlian dan pengalaman yang diambil dari pengalaman orang lain untuk mendukung argumen dan memberikan dukungan pendapat. 10. Etika komunikasi dalam agama Islam juga melibatkan penggunaan keahlian dan pengalaman yang diambil dari pengalaman masyarakat umum untuk mendukung argumen dan memberikan dukungan pendapat. 37
Dalam konteks politik, prinsip-prinsip etika komunikasi dalam Islam dapat diterapkan dengan cara menghindari penggunaan bahasa yang kasar dan vulgar, memperhatikan konteks dan situasi, selalu memberikan informasi yang benar, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menyebabkan fitnah dan hoax. B. Platform Komunikasi yang digunakan oleh Ustadz Abdul Basit dalam bukunya berjudul Dakwah Milenial menerangkan bahwa dakwah melalui media digital di satu sisi dapat memberikan manfaat bagi umat. Mereka yang malas membaca buku agama dan sulit datang ke lokasi pengajian dapat dengan mudah untuk memperoleh ilmu pengetahuan mengenai agama. Akan tetapi, fanatisme kelompok, ujaran kebencian, wawasan yang kurang mendalam, juga berpotensi muncul akibat adanya media digital (Basit, 2021). Dakwah melalui media digital akan sangat dipengaruhi oleh ketercukupan dan kemampuan masyarakat mengakses internet. Laporan terbaru We Are Social, sebagaimana disampaikan Athik Hidayatul Ummah, menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% (25 juta pengguna internet). Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, 64% setengah 38
penduduk Indonesia telah merasakan akses ke dunia maya. Persentase pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki jenis perangkat, di antaranya: mobile phone (96%), smartphone (94%), non-smartphone (21%), laptop atau komputer desktop (66%), table (23%), konsol game (16%), hingga virtual reality device (5,1%) (Ummah and Athik, 2020). Data statistik di atas menunjukan amat tingginya kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menggunakan platform digital. Artinya, sangat terbuka peluang untuk masyarakat Indonesia menyaksikan acara dakwa Islamiah, tentunya dari berbagai model dan inovasinya. Athik Hidayatul Ummah menambahkan bahwa sebagaian besar pengguna internet dan media sosial adalah net generation atau generasi yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi. Masyarakat urban middle-class umumnya menjadi konsumen utama internet (Ummah and Athik, 2020), meskipun agama di dunia digital dapat dipelajari dari segmentasi manapun. Perkembangan literatur keislaman secara online semakin jamak. Agus Iswanto menjelaskan: "literatur online yaitu seluruh pengeta-huan keagamaan yang tersedia secara online, baik melalui website yang dicari melalui mesin pencari google, maupun yang tersebar di media sosial. Jadi, tidak hanya sebatas buku elektronik atau eb- ook. Literatur keislaman disebarkan se-cara online 39
oleh untuk menyampaikan sebuah opini terh-adap sebuah permasalahan atau untuk menggerakan massa (Iswanto, 2018). sekelompok aktivis Islam C. Pesan dan Narasi Politik Ustadz Politik itu kepemimpinan, terkait kekuasaan sudah ada dalam ajaran islam, doktrin akidah kita harus ahlussunnah wal jamaah, wal jamaahnya itu berkaitan dengan politik, kita tetap berdasarkan sunnah dalam kepemimpinan politik. Banyak Ustadz yang tidak terjun dalam politik praktis. Keterlibatan Islam dalam diskursus politik tidak hanya berada pada konteks gerakan tetapi juga dalam konteks pemikiran dan keilmuan. Oleh sebab itu sampai saat ini diskursus tentang politik masih sangat kontekstual dan aktual. Beberapa tokoh Islam yang seringkali dirujuk dalam pandangan politiknya misalnya Ibnu Taimiyyah dalam Kitab Siyasah al- Syar'iyyah, atau al- Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah. Gagasan dua ulama tersebut masih diperbincangkan sebagai rujukan dalam diskursus politik Islam. Bahkan berdasarkan rujukan itu ada sebagian kelompok Islam yang menegaskan bahwa Islam bukanlah seputar agama saja melainkan juga negara atau kekuasaan. Di antara prinsip- prinsip Islam yang mengilhami pemikiran tersebut misalnya berangkat dari konsep Islam yang menegaskan bahwa wajib 40
hukumnya mengurusi dan melayani kepentingan manusia, sehingga ditafsirkan jika merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpa keduanya. Tujuan penting yang hendak dicapai adalah menegakkan kemaslahatan umat yang sesuai dengan cita-cita dan etika Islam. Di sinilah umat Islam baik secara individual maupun komunal ada yang memiliki kepentingan untuk masuk pada ranah politik ini. Misalnya pendapat Ibnu Qayyim yang sering dikutip terkait tugas pokok politik Islam adalah mewujudkan suatu tindakan untuk membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah melalui Al-Qur'an tidak menentukan jenis politik tertentu. Prinsip tersebut juga ditafsirkan dalam suatu konsep pemikiran politik yang sering disuarakan oleh sebagian umat Islam. Misalnya Hasan Al Banna menjelaskan politik merupakan persoalan internal (yang mencakup diantaranya: mengurusi persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi- fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa) dan eksternal umat (yang meliputi diantaranya: memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang 41
diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak lain). Pemikiran al-Banna sendiri sangat populer di Indonesia bahkan menginspirasi gerakan- gerakan komunitas Islam tertentu yang mengklaim sebagai bagian dari representasi ajaran Islam. Ormas Muhammadiyah dalam dinamika sosialnya tidak lepas dari keterlibatan diskursus tersebut. Sebagai Ormas Islam Muhammadiyah tidak mengisolasikan dirinya dari wacana politik Islam, meskipun secara langsung menegaskan dirinya bukanlah Organisasi politik tetapi beberapa pengurus dan kader-kadernya terlibat dalam politik praktis seperti Amien Rais. Pada tanggal 13 Oktober 1986 Amien Rais mengenalkan konsep high politics sebagai pedoman berpolitik di tubuh Muhammadiyah seraya memberikan penegasan kembali meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi tidak berarti anti terhadap politik. Konsep high politics yang ditawarkan oleh Amien Rais ialah sikap berpolitik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral etis. Selanjutnya Amien Rais juga memberikan penegasan atas konsep yang dimaksud dan bukti realistisnya sebagai organisasi yang menjalankan konsep tersebut, yaitu bersikap tegas terhadap 42
korupsi, memerangi ketidakadilan serta mendukung konsep demokrasi dan keterbukaan. Amien Rais dalam konsep ini juga tidak lepas dari penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai argumentasi teologis. Dengan demikian menarik untuk dilihat korelasi gagasan high politics dengan penafsiran ayat-ayat yang digunakan dalam Tafsir Al-Azhar karya buya Hamka sebagai pembesar Muhammadiyah. Hadirnya Hamka dalam organisasi Muhammadiyah juga memberikan kontribusi besar mulai dari berkiprah di Lembaga Pendidikan sampai terlibat dalam perumusan sikap Muhammadiyah ketika hendak menghadapi Pemilu 1955. Pertanyaan yang diajukan adalah sejauhmana keterkaitan konsep high politics dengan penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar? Riset ini menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim sebagai pisau analisis. Dalam pandangan sosiolog abad 20 itu menegaskan bahwa pengetahuan yang muncul bukan lahir dari ruang hampa melainkan memiliki akar sosio-historis yang mengitarinya. Oleh karena itu sosiologi pengetahuan mendorong untuk melihat dinamika politik, ekonomi dan budaya yang bersamaan dengan munculnya suatu pengetahuan yang merupakan suatu produk totalitas yang melibatkan perasaan, dan pengalaman 43
yang mendasar. Teori tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam kerangka filosofis terhadap konsep high politics dan penafsiran Hamka atas ayat-ayat yang berbicara tentang etika politik. Sosiologi pengetahuan Karl Mannheim ini juga berbicara seputar ideologi dan utopia. Menurutnya, sangat tidak bisa terjadi upaya memahami pemikiran sosial tanpa melihat adanya benturan-benturan pada saat peristiwa itu terjadi. Sebab ide-ide lahir dari rakyat untuk suatu perjuangan atas isu-isu penting yang berhadapan dengan mereka. Namun dalam kacamata Mannheim, ideologi merupakan produk yang lahir dari keinginan yang tidak sepenuhnya mengandung kebenaran (subyektif). Beberapa riset sebelumnya yang berkaitan dengan kajian ini antara lain riset seputar dinamika berpolitik Muhammadiyah yang dilakukan Kasman Bakry, dkk dengan judul, "Political Dynamics of Muhammadiyah and Relevance to the Concept of the State in Islam," melihat korelasi prinsip Muhammadiyah yang membawa semangat kembali pada Al- Qur'an dan Sunnah dengan gerakan kelompok yang mengusung negara Islam. Kajian yang hampir bersamaan juga dilakukan oleh Gustav Brown dan Amelia Fauzia dengan judul, "Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia."9 its 44
Artikel tersebut melihat peranan penting Muhammadiyah dalam melakukan konter terhadap narasi negara Islam. Riset lain oleh Haedar Nashir, dkk dengan judul, "Muhammadiyah's Moderation Stance in the 2019 General Election" melihat komitmen berpolitik Muhammadiyah pada Pemilu 2019 dengan pilihan high politics bukan low politics berdasarkan asas dasar yang menjadi prinsip Muhammadiyah. Saat zaman soekarno dan soeharto dilengserkan bukan dengan politik praktis tetapi memakai kekuatan masyarakat atau civil society. Masyarakat madani (Civil Society) adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering di perbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari civil society sendiri bermacam-macam dan bervariasi. Civil society dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah dimana istilah yang satu dengan lainnya hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda seperti Masyarakat Sipil (Mansour Fakih), Masyarakat Kewargaan (Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo). Sedangkan dalam bahasa asing, civil society disebutkan ke dalam beberapa istilah seperti Koinonia Politike (Aristoteles), Societas Civilis (Cicero), Comonitas Politica, dan Societe Civile (Tocquivile), Civitas Etat (Adam Ferguson). 45
Konsep civil society ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat madani atau civil society ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. Yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern. Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris Civil Society yang mengambil dari bahasa Latin civilas societas. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (civil society), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani3. Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat4. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. 46
Makna lain bagi istilah civil society yaitu adanya penekanan pada ruang (space) yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu ada juga yang memahami civil society sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial dimana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat. Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani ini sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai Non Government Organization (NGO) yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral kekuasaan negara. Mereka tidak tersentuh hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak menoleransi adanya kompetisi, bervisi plural dalam memaknai kebenaran dan menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai pencipta dan penjaga perdamaian diantar berbagai kepentingan. (Suryanto: 2018, 127-128). Sementara itu, Nurcholis Madjid menekankan istilah Civil Society sebagai masyarakat madani yang berasal dari kata madinah, dalam istilah yang modern mengarah pada semangat dan pengertian Civil Society yang berarti masyarakat yang 47
memiliki sopan santun, beradab, dan teratur yang terbentuk dalam negara yang baik. Di dalam negara ini terdapat kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah, terdapat partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses menentukan kehidupan bersama di bidang politik. Dalam buku Pengantar Ilmu Politik (Suryanto : 2018), dijelaskan bahwa Civil Society sebagai proyek peradaban dan pembangunan dapat direalisasikan terutama oleh tiga agen utama. Pertama, golongan intelektual atau mahasiswa sebagai pengubah pada aspek sosial politik, melalui berbagai ide, inovatif dan kreatif mereka. Kedua, golongan kelas menengah yang akan diposisikan sebagai modal kekayaan demokratisasi dalam sebuah negara. ketiga, golongan arus bawah, mereka lah yang kelak menjadi sumber kekuatan, sekaligus sasaran dan tujuan pemberdayaan politik. Selain itu dibutuhkan adanya organisasi sosial politik sebagai sebuah wadah kelompok kepentingan dengan kemandirian yang tinggi, dibutuhkan juga public sphere atau ruang gerak yang memadai untuk rakyat agar memiliki akses pada lembaga-lembaga administrasi negara, lembaga peradilan dan perwakilan ataupun NGO6. Dapat dikatakan bahwa civil society merupakan suatu ruang (space) yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan di dalam ruang tersebut terdapat 48
asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial yang ada dan bersifat independen terhadap Negara. Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa civil society berwujud kedalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat secara otonom diluar pengaruh negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini memberikan peluang bagi adanya ruang publik (public sphare) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan- kepentingan tertentu. Wujud lain dari civil society ini seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh civil society yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilia- nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka 49
dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, setidaknya terdapat lima point penting dalam civil society, yaitu sebagai berikut: 1. Partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri. 2. Otonom. Masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreatifitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku. 3. Tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilan dampak positif yang dirinya (masyarakat) secara umum. 4. Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Masyarakat madani harus 50
meletakkan permasalahan di atas perbedaan sehingga tidak ditemui pertikaian antar kelompok yang berbau SARA. 5. Terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat. Adapun ciri dari masyarakat sipil sebagai sebuah komunitas yaitu selalu memposisikan dirinya di atas keluarga dan dibawah negara. Bentuk lain dari masyarakat sipil dapat kita lihat ke dalam kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang disebut dengan organisasi masyarakat sipil (ormas) atau juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi-organisasi tersebut memiliki ciri antara lain : mandiri dalam hal pendanaan (tidak bergantung kepada negara), swadaya dalam kegiatannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungannya, bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang sosial, tidak terlibat dalam persaingan politik untuk merebut kekuasaan, bersifat inklusif (melengkapi beragam kelompok) dan menghargai keragaman. Elemen-elemen masyarakat madani merupakan perwujudan dari civil society itu sendiri. Elemen-elemen ini merupakan pilar penegak dari masyarakat madani yang 51
tergabung dalam institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan- kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Elemen- elemen tersebut adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik. 1. Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga swadaya Masyarakat -disingkat LSM- adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil (Civil society) yang termasuk dalam kategori Non- Government Organization (NGO), yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. LSM didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala lokal maupun internasional, dan bertujuan dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat. LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanannya kepada masyarakat. LSM berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara. LSM juga dapat berperan sebagai media analisis dan konsultasi bagi warga atau anggotanya terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, sosial atau politik serta berperan sebagai pemberi peringatan dini kepada pemerintah jika ada 52
indikasi penyelewengan kekuasaan. Baik itu dalam pembuatan kebijakan atau pada saat kebijakan telah di implementasikan8. LSM sebagai kepanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah mampu memberikan fungsi kontrol yang baik dengan memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). 2. Pers dan Media Massa Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari social control. Pers dan media massa mampu menyediakan informasi kepada masyarakat secara cepat, khususnya terkait dengan informasi kebijakan pemerintah. Pers juga menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. Bagi pemerintah, pers akan melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah di lakukan, sehingga pemerintah akan berupaya melakukan perubahan- perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat, pers akan memberikan informasi, pendidikan dan wawasan yang diperlukan sehingga akan menjadi umpan balik bagi pemerintah mengoreksi dirinya demi kemajuan. 53
3. Supremasi Hukum Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat madani, karena salah satu ciri dari masyarakat madani adalah keadilan sosial. Supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu ataupun kelompok. Dengan adanya supremasi hukum maka memberikan jaminan terciptanya keadilan. Dalam supremasi hukum juga keadilan harus ditegakka secara netral, yakni setiap warga negara harus tunduk pada aturan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. 4. Perguruan Tinggi Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivis-aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan intelektual. Perguruan tinggi mempunyai perannya tersendiri sebagai agen social control melalui mahasiswanya. Dengan kemampuan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa dan juga berstatus sebagai agent of change diharapkan mampu memberikan masukan dan juga kritik terhadap pemerintah dalam upaya mendorong pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). 54
5. Partai Politik Partai politik merupakan sebuah kendaraan politik dimana dalam elemen masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik mempunyai fungsi sebagai wadah pengartikulasian dan pengagregasian kepentingan masyarakat. Selain itu, partai politik adalah salah satu struktur politik yang berada di posisi input dan sangat berperan dalam menggerakkan sistem politik10. Partai politik menjadi salah satu pilar penegak masyarakat madani karena partai politik sendiri merupakan kendaraan untuk menduduki kursi parlemen dengan bersaing melalui pemilu. Di kursi parlemen inilah partai-partai kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. 55
BAGIAN 4 Faktor-Faktor Pengaruh dalam Komunikasi Politik Ustadz A. Agama Agama dan Budaya sebagai Basis Komunikasi Komunikasi memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, dan dalam konteks ini, agama dan budaya muncul sebagai faktor kritis yang membentuk dinamika komunikasi. Posisi, peran, dan urgensi agama dan budaya sebagai basis komunikasi tidak hanya mengakar dalam dimensi personal, tetapi juga membentuk fondasi masyarakat secara keseluruhan. Agama seringkali dianggap sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat personal, agama membentuk pemahaman individu tentang kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai etis. Dalam konteks komunikasi, agama menyediakan kerangka kerja untuk memberikan makna dan interpretasi terhadap pesan-pesan komunikatif. Ritual komunikatif, seperti doa dan upacara keagamaan, membentuk 56
hubungan pribadi dengan keilahian, sementara ajaran agama memberikan prinsip-prinsip yang membimbing interaksi sosial. Agama dalam masyarakat Indonesia diasosiasikan sebagai institusi sakral, segala sesuatu yang berkaitan dengan agama adalah persoalan suci yang harus dipatuhi sebagai sebuah norma. Hal ini wajar jika melihat aspek historis bagaimana masyarakat berinteraksi dengan keyakinan- keyakinan kuno-primitif beralih pada dominasi agama lokal kemudian agama hindu-buddha sampai pada Islam hingga saat ini. Alur ini yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam berinteraksi dengan agama. Agama adalah perangkat keyakinan yang wajib diimani dan institusi sakral yang harus dihormati. Namun pada saat ini dalam konteks masyarakat Indonesia yang modern, agama tidak lagi menjadi institusi sakral 'kuno' bahkan menjadi pandangan hidup bagi para penganutnya. Hal ini seperti yang dijelaskan Dr. Nashiruddin Syarief bahwa masyarakat kita mulai memperhatikan urgensi ajaran agama dan penerapannya dalam berkehidupan di era modern sekuler ini. Hal ini meniscayakan adanya gerakan berkesadaran penuh untuk beragama dengan lebih cerdas dan bijak. 57
Budaya mencakup sistem nilai, norma, bahasa, dan praktik yang dipertahankan oleh suatu kelompok. Dalam komunikasi, budaya menentukan pola-pola komunikatif, memberikan arti pada simbol-simbol, dan mengatur perilaku sosial. Bahasa, sebagai elemen budaya utama, adalah alat komunikasi yang merinci norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks global, pemahaman budaya menjadi semakin penting karena kita terlibat dalam interaksi lintas budaya yang kompleks. Agama dan budaya sering saling terkait dan saling memperkaya. Agama bisa menjadi salah satu pilar budaya, dan nilai-nilai agama sering tercermin dalam norma-norma budaya. Misalnya, dalam banyak masyarakat, etika kerja, norma-norma keluarga, dan sikap terhadap lingkungan mencerminkan pengaruh agama. Di sisi lain, budaya memberikan konteks bagi agama untuk berkembang dan diinterpretasikan. Proses adaptasi budaya terhadap nilai-nilai agama juga menghasilkan variasi unik dalam praktik keagamaan. Agama dan budaya membentuk identitas individu dan kelompok. Mereka memberikan kerangka kerja untuk menjawab pertanyaan fundamental tentang siapa kita dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Identitas keagamaan dan budaya dapat memperkaya keragaman dan 58
mendukung pemahaman bersama. Dalam konteks masyarakat multikultural, pemahaman ini menjadi penting untuk meminimalkan konflik dan memperkuat persatuan. Meskipun agama dan budaya dapat menjadi sumber pemahaman dan kerjasama, mereka juga dapat memunculkan tantangan dan konflik. Perbedaan keyakinan agama dan nilai- nilai budaya dapat mengakibatkan ketidaksepahaman, stereotip, bahkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya dan toleransi agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai. B. Hubungan antara Ustadz dengan Masyarakat dan Pemimpin Politik Hubungan antara ustadz (pendeta atau guru agama) dengan masyarakat dan pemimpin politik merupakan fenomena yang kompleks dan memainkan peran krusial dalam membentuk dinamika sosial dan politik suatu komunitas. Ustadz memiliki peran yang penting dalam membimbing dan memberikan panduan spiritual kepada masyarakat, sementara interaksi mereka dengan pemimpin politik menciptakan lanskap di mana agama dan politik saling berdampingan. Membahas dinamika hubungan antara ustadz, masyarakat, dan 59
pemimpin politik, serta dampaknya terhadap kehidupan beragama dan sosial. 1. Peran Ustadz dalam Masyarakat Ustadz seringkali dianggap sebagai pemimpin spiritual dan moral dalam masyarakat. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan arahan keagamaan, mengajar ajaran-ajaran agama, dan membimbing individu dalam memahami dan menjalankan nilai-nilai etis. Selain itu, ustadz sering menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik dan memberikan nasihat terkait masalah pribadi dan keluarga. Dalam konteks ini, hubungan antara ustadz dan masyarakat bersifat sangat personal. Ustadz dapat menjadi teladan moral dan figur yang dihormati, sehingga hubungan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ajaran agama tetapi juga melibatkan aspek-aspek kehidupan sehari-hari, seperti perkawinan, pendidikan anak-anak, dan etika sosial. Selain itu Ustadz berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan. Mereka menjadi perwakilan yang mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi umat kepada kelembagaan keagamaan, serta membantu menyampaikan fatwa atau pandangan keagamaan terkait isu-isu tertentu. Dalam 60
beberapa konteks, ustadz juga dapat memiliki peran sebagai penasehat untuk pemimpin politik. Mereka memberikan perspektif keagamaan terhadap kebijakan-kebijakan yang diusulkan atau diimplementasikan oleh pemerintah. Ustadz juga dapat menjadi advokat keadilan sosial. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip agama, mereka dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat, mengecam ketidakadilan, dan mendorong perubahan positif dalam struktur sosial. Dalam konteks politik, ustadz membawa perspektif keagamaan yang diperlukan untuk memahami dampak kebijakan publik terhadap masyarakat. Keterlibatan ustadz dapat membantu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan kepentingan masyarakat. 2. Pemimpin Politik dan Hubungannya dengan Ustadz Pemimpin politik, dalam kebanyakan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kestabilan dan kesejahteraan sosial. Hubungan antara pemimpin politik dan ustadz dapat bersifat kolaboratif atau konfrontatif, tergantung pada nilai-nilai dan agenda politik masing-masing pihak. Di beberapa negara, pemimpin politik mencari dukungan dari ustadz dan lembaga keagamaan untuk 61
mengkonsolidasikan kekuatan politik mereka. Sebaliknya, ustadz juga dapat berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Hubungan antara ustadz, masyarakat, dan pemimpin politik memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan beragama. Pertama-tama, kolaborasi antara ustadz dan pemimpin politik dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung nilai-nilai keagamaan. Namun, ini juga dapat menimbulkan konflik jika ada perbedaan pandangan atau kepentingan. Dalam beberapa kasus, interaksi dengan pemimpin politik dapat memengaruhi independensi ustadz dalam memberikan panduan moral. Oleh karena itu, penting bagi ustadz untuk menjaga kemandirian mereka dan tetap fokus pada tujuan keagamaan, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik. Dinamika hubungan antara ustadz, masyarakat, dan pemimpin politik juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Pada tingkat masyarakat, hubungan ini dapat menciptakan solidaritas dan kohesi sosial atau bahkan memperlebar kesenjangan dan konflik. Pemimpin politik yang mendapat dukungan dari ustadz dapat memanfaatkan 62
basis keagamaan untuk memperoleh legitimasi politik, sementara ustadz dapat menggunakan akses kebijakan politik untuk memperjuangkan tujuan keagamaan. Hubungan antara ustadz, masyarakat, dan pemimpin politik merupakan unsur kunci dalam struktur sosial dan politik suatu masyarakat. Dinamika kompleks ini dapat membentuk arah kebijakan, nilai-nilai keagamaan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran masing-masing pihak dan mengelola hubungan ini dengan bijaksana agar dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan mendasarkan diri pada nilai-nilai yang bersifat inklusif. 63
BAGIAN 5 Sosial dan Komunikasi Politik Ustadz A. Perubahan Sosial dan Politik melalui Ustadz Pembahasan ini berbeda dengan pembahasan di sub bab sebelumnya meskipun terdapat bahasan serupa seputar sosial dan politik pada sub bab sebelumnya. Namun kali ini, pembahasan akan dipersempit pada wilayah sosial dan politik; preferensi, pandangan, hingga pilihan politik masyarakat yang sedikit banyak dipengaruhi melalui ustadz. Peran ustadz dalam mempengaruhi kondisi sosial dan politik masyarakat dapat dilihat melalui berbagai konteks sejarah, partisipasi politik masyarakat desa, keterlibatan dalam politik praktis, dan cerminan dalam drama. Sebagai contoh, pada masa kekhalifahan dinasti Syafawi, terdapat pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, yang juga turut dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masa tersebut. Ustadz memiliki peran kunci dalam mempersatukan masyarakat melalui ajaran agama. Mereka sering menjadi 64
tokoh yang merumuskan nilai-nilai keagamaan yang bersifat inklusif dan mengajarkan toleransi antarindividu dan kelompok. Dalam konteks politik, nilai-nilai ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk bekerja sama dan menjaga keharmonisan sosial. Oleh karenanya, Ustadz menjadi tokoh agama sekaligus tokoh sosial dalam konteks preferensi politik dan pendidikannya bagi masyarakat. Karena tugas mencerdaskan masyarakat dalam definisi Ustadz tidak terhenti pada tupoksi kerja mengajar ilmu agama, namun menginternalisasi nilai-nilai dan ajaran agama Islam dalam bingkai kehidupan manusia secara individu dan sosial di masyarakat. Dalam banyak masyarakat, ustadz memiliki pengaruh besar terutama dalam konteks pemilihan umum dan politik lokal. Dengan memiliki kredibilitas sebagai pemimpin spiritual, ustadz dapat memengaruhi pemilihan calon politik atau memberikan panduan etis bagi masyarakat dalam proses politik. Posisi ustadz sebagai penasehat moral sering kali dihargai dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan politik. Ustadz juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai 65
agama dan kemanusiaan. Peran ini menciptakan mekanisme check and balance antara otoritas keagamaan dan kebijakan pemerintah, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola politik. Selain itu, penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat desa juga menunjukkan bahwa kondisi sosial dan politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, menyoroti hubungan antara kondisi sosial, politik, dan partisipasi politik masyarakat desa. Di samping itu, keterlibatan ustadz dalam politik praktis juga dapat memengaruhi kondisi sosial dan politik, seperti perubahan pola belajar santri di pondok pesantren. Selain itu, dalam konteks drama, kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat tercermin dan saling terkait, menunjukkan bagaimana perubahan dalam ketiga aspek tersebut dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Peran ustadz dalam mempengaruhi kondisi sosial dan politik masyarakat sangat kompleks dan multidimensional. Dari pembentukan nilai-nilai keagamaan hingga keterlibatan dalam politik dan pembangunan sosial, ustadz memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan arah masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mendukung peran positif ustadz dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, stabil, dan inklusif. 66
B. Respons Masyarakat terhadap Pesan Politik Ustadz Respon positif masyarakat terhadap pesan politik ustadz mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan politik di masyarakat yang mayoritas Muslim. Ustadz, sebagai pemimpin spiritual, seringkali memiliki pengaruh besar terhadap pendapat dan pandangan masyarakat terkait isu-isu politik. Dalam banyak kasus, respon positif terhadap pesan politik ustadz dapat muncul atas dasar rasa kepercayaan, kredibilitas, dan otoritas keagamaan yang dimiliki oleh mereka. Respon positif masyarakat terhadap pesan politik ustadz seringkali dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan otoritas keagamaan yang dimiliki oleh ustadz tersebut. Ustadz yang dihormati dan dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama cenderung lebih mungkin memperoleh respon positif dari masyarakat. Kepercayaan ini menciptakan fondasi bagi pesan politik ustadz untuk diterima dengan baik oleh masyarakat. Ustadz dapat memainkan peran penting dalam membentuk nilai dan etika politik masyarakat. Pesan politik yang dihantarkan oleh ustadz sering kali terkait dengan prinsip- prinsip moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama. Masyarakat yang menghargai dan menginternalisasi nilai-nilai 67
tersebut cenderung memberikan respon positif dan merasa terpanggil untuk mengadopsi sikap politik yang sesuai. Secara faktual dan kasuistik beberapa fenomena tertentu pesan politik ustadz dianggap negatif oleh masyarakat. Dr. Nashiruddin Syarief menyampaikan fenomena Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 adalah bencana sosial besar bagi masyarakat Indonesia. Residu kebencian dan ambisi pilihan politik tertentu masih terasa dan terlihat hingga kini bahkan menjelang Pilpres 2024 ini. Sikap tenggang rasa, peduli, menghormati manusia yang berbeda pilihan politiknya secara praktis dianggap sebagai musuh yang harus diperangi. Fenomena ini berasal dari preferensi politik dan rekomendasi dari ustadz yang bersifat memecah belah, dan pengaruhnya tentu sudah luas di masyarakat. Respon negatif menurut Dr. Nashiruddin Syarief dominan muncul akibat penafsiran ustadz yang kontroversial. Hal ini terjadi karena penyimpangan pesan politik yang disampaikan jauh dari nilai-nilai etis budaya dan agama, meskipun dalam situasi ini ada sekelompok masyarakat yang masih percaya dan mengikuti arahan dan pesan tersebut. Pada momentum seperti itu, masyarakat diarahkan dan "dipaksa" untuk tunduk pada penafsiran agama yang salah dan menyebabkan situasi yang buruk. 68
Karenanya, pemikiran analitik dibutuhkan masyarakat dalam menimbang setiap pesan politik yang disampaikan secara khusus oleh para ustadz. Hal ini dilakukan bukan sebagai bentuk perlawanan atau mencela seorang ustadz, namun prinsip kritis harus dibangun oleh masyarakat supaya terjadi dialektika ide. Sehingga pesan politik yang disampaikan bukan tejadi satu arah, namun dua arah bahkan saling timbal balik. Respon positif masyarakat terhadap pesan politik ustadz dapat menciptakan dinamika positif dalam masyarakat. Kepercayaan pada otoritas keagamaan, pengaruh dalam pembentukan nilai politik, dukungan terhadap partisipasi politik, kritik terhadap kebijakan tidak etis, dan pesan-pesan yang mendukung kesejahteraan sosial dan toleransi dapat membentuk pandangan positif terhadap peran ustadz dalam dunia politik. Namun, penting untuk mempertimbangkan kerangka kerja yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia agar pesan politik ustadz tidak mengarah pada polarisasi yang merugikan masyarakat. C. Kontroversi dan Tantangan dalam Peran Politik Ustadz Peran politik ustadz di Indonesia merupakan subjek yang kontroversial dan penuh tantangan. Meskipun ustadz dianggap sebagai pemimpin spiritual yang dapat memberikan 69
panduan moral dan etis, keterlibatan mereka dalam dunia politik sering kali menimbulkan kontroversi dan tantangan. Salah satunya yang umum dan banyak ditemukan adalah fenomena polarisasi opini dan pemecahan masyarat. Keterlibatan ustadz dalam politik seringkali memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berseberangan, terutama jika ustadz tersebut menyuarakan pandangan yang kontroversial atau bersifat partisan. Hal ini dapat mengakibatkan konflik internal dan menurunkan tingkat harmoni sosial. Karena itu, posisi dan peran ustadz haruslah ditegaskan dan menjadi pribadi yang objektif sebaik mungkin bila dikaitkan dengan permasalahan politik. Hal ini untuk menghidari pandangan negatif masyarakat kepada ustadz yang telah menjadikannya sebagai tokoh utama dalam ilmu agama dan preferensi masalah sosial seperti politik. Selain isu polarisasi opini, ustadz seringkali dihadapkan dengan permasalahan tafsir dan kontekstualisasinya dalam tafsir di masyarakat. Hal ini menjadi dua hal berbeda, karena pemahaman masyarakat sedikit berbeda dengan idealitas tafsir agama, sehingga kerja kontekstual adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana disampaikan Dr. Nashiruddin Syarief menegaskan bahwa posisi ustadz dalam konteks pembahasan 70
agama dan kaitannya dengan politik di masyarakat harus dilakukan dengan objektif. Meskipun begitu, ide dari konteks bukan membenarkan kenyataan yang terjadi, namun meluruskan ide untuk sesuai dan mengoreksi realitasnya. Adapun tantangan utama dalam peran politik ustadz adalah adanya dualisme peran sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik. Beberapa ustadz mungkin berpendapat bahwa partisipasi politik adalah bagian dari tugas mereka untuk membela keadilan dan moralitas, sementara yang lain berpendapat bahwa keterlibatan politik dapat merusak otoritas keagamaan mereka. Dualisme ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana seorang ustadz dapat mempertahankan keseimbangan antara kedua peran tersebut tanpa mengorbankan integritas keagamaan mereka. Kontroversi juga muncul terkait keterwakilan dan perspektif dalam peran politik ustadz. Terdapat pertanyaan tentang sejauh mana ustadz dapat mewakili keragaman masyarakat Indonesia yang heterogen, termasuk perbedaan suku, budaya, dan agama. Keterbatasan dalam perspektif dapat merugikan masyarakat karena kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat. 71
Tantangan pluralitas masyarakat secara ras dan agama di Indonesia masih sangat tinggi. Mebudayakan masyarakat Indonesia dengan prinsip "berbudaya beda adalah sama" adalah satu fenomena yang seringkali jadi tema kegiatan di hampir seluruh kerja dan aktifitas pemerintahan. Salah satunya yang paling sering adalah Kementrian Agama. Kementrian ini secara khusus mengkampanyekan pentingnya memahami, menyadari dan mengimplementasikan prinsip moderat dalam beragama. Tidak hanya soal menghargai, namun kerelaan untuk melihat kebaikan di luar diri dan keyakinan subjektif pribadinya yang berbeda. Begitu juga dalam konteks politik dan sosial, sebagai dua aspek penting yang saling berkelindan antara keduanya, agama menjadi sebuah "jembatan penghubung" dengan mengkomunikasikan ajaran dan nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat secara individual dan sosial. Karena sejatinya, beragama yang baik harus tercermin sejak berpikir yang baik hingga berbuat baik dengan manusia lainnya. Cerminan doktrin politik aswaja dalam sejarah berdirinya Indonesia sangat nampak, tetapi apakah doktrin tersebut bertahan sampai sekarang. Ini memerlukan analisis yang mendalam dengan memperhatikan berbagai pergerakan politik ini dewasa ini. Tulisan ini mencoma mengungkap dan 72
menganalisis doktrin politik aswaja dalam kancah politik Indonesia dewasa ini. Aswaja atau Sunni biasanya dialamatkan kepada orang yang selalu mengikuti perilaku Sunnah nabi dan para sahabatnya (ma ana 'alaihi al-yaum wa ashhabi). Aswaja adalah golongan pengikut yang setia mengikuti ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya. Sedangkan menurut Zamakhsari Dhofier, Aswaja dapat diartikan sebagai para pengikut tradisi nabi dan kesepatan ulama (Ijma' ulama). Dengan menyatakan diri sebagai pengikut nabi dan ijma' ulama, para Kiai secara eksplisist membedakan dirinya dengan kaum moderis Islam, yang berpegang teguh hanya Al-Qur'an dan Al-Hadist dan menolak ijma' ulama.2Selama ini yang kita ketahui tentang ahlusunnah waljama'ah adalah madzhab yang dalam masalah aqidah mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi. Dalam praktek peribadatan mengikuti salah satu madzhab empat, dan dalam bertawasuf mengikuti imam Abu Qosim Al Junandi dan imam Abu Khamid Al-Gozali.Banyak kelompok yang mengklaim dirinya adalah ahlussunnah waljamaah. Hal ini disebabkan ada hadits yang mengayakan kelompok yang selamat hanyalah ahlussunnah waljamaah:َ 73
ىَد ْحِإ ىَلَع ُد ْوُهَيْلا َق َرَتْفِا :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ هاللّ ىَّلَص ِالله ُل ْوُس َر َلاَق :َلاَق َة َرْي َرُه ْيِبَأ ْنَع ًةَق ْرِف َنْيِعْبَس َو ِنْيَتْنِث ْوَأ ىَد ْحِإ ىَلَع ى َراَصَّنلا ِتَق َّرَفَت َو ،ًةَق ْرِف َنْيِعْبَس َو ِنْيَتْنِث ْوَأ ًةَق ْرِف َنْيِعْبَس َو ٍثَلاَث ىَلَع ْيِتَّمُأ ُق ِرَتْفَت َو. "Sesungguhnya Bani Israil pecah menjadi 72 golongan dan ummatku akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka, kecuali satu golongan, mereka bertanya: siapakah yang satu golongan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab; mereka itu yang bersama aku dan sahabat-sahabat. (HR. Turmudzi). Istilah Ahlussunah wal jama'ah terdiri dari tiga kata, "ahlun", "as-sunah" dan "al-jama'ah". Ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan, bukan sesuatu yang tak terpisah- pisah. Ahlun Dalam kitab Al-Munjid fil-Lughah wal-A'alam, kata "ahl" mengandung dua makna, yakni selain bermakna keluarga dan kerabat, "ahl" juga dapat berarti pemeluk aliran atau pengikut madzhab, jika dikaitkan dengan aliran atau madzhab sebagaimana tercantum pada Al-Qamus al-Muhith. Sedangkan As-Sunnah Menurut Abul Baqa' dalam kitab Kulliyyat secara bahasa, "as-sunnah" berarti jalan, sekalipun jalan itu tidak disukai. Arti lainnya, ath-thariqah, al-hadits, as- sirah, at-tabi'ah dan asy-syari'ah. Yakni, jalan atau sistem atau cara atau tradisi. Menurut istilah syara', as-Sunnah ialah sebutan bagi jalan yang disukai dan dijalani dalam agama, sebagaimana dipraktekkan Rasulullah Saw., baik perkataan, 74
perbuatan ataupun persetujuan Nabi SAW.Adapun kata al- jamaah kata "al-jama'ah" dalam kamus Al-Munjid, berarti segala sesuatu yang terdiri dari tiga atau lebih. Dalam Al- Mu'jam al-Wasith, al-jama'ah adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Adapun pengertian "al-jama'ah" secara syara' ialah kelompok mayoritas dalam golongan Islam.Dari pengertian etimologis di atas, maka makna Ahlussunnah wal jama'ah dalam sejarah Islam adalah golongan terbesar ummat Islam yang mengikuti sistem pemahaman Islam, baik dalam tauhid dan fiqih dengan mengutamakan dalil Al-Qur'an dan Hadits dari pada dalil akal. Hal itu, sebagaimana tercantum dalam sunnah Rasulullah SAW., dan sunnah Khulafaurrasyidin RA. Doktrin Politik Aswaja tidak memiliki patokan yang baku tentang negara. Suatu negara diberi kebebasan menentukan bentuk pemerintahannya, bisa demokrasi, kerajaan, teokrasi ataupun bentuk yanglainnya. Aswaja hanya memberikan kriteria (syarat-syarat) yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Sepanjang persyaratan tegaknya negara tersebut terpenuhi, maka negara tersebut bisa diterima sebagai pemerintahan yang sah dengan tidak mempedulikan bentuk negara tersebut. Sebaliknya, meskipun suatu negara memakai bendera Islam, tetapi di dalamnya terjadi banyak penyimpangan dan penyelewengan serta menginjak-injak sistem pemerintahan 75
yang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka praktik semacam itu tidaklah dibenarkan dalam Aswaja. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara tersebut adalah:a. Prinsip Syura (Musyawarah) Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS asy-Syura 42: 36-39: { ىَلَع َو اوُنَمآ َنيِذَّلِل ىَقْبَأ َو ٌرْيَخ ِ َّاللّ َدْنِع اَم َو اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا ُعاَتَمَف ٍءْيَش ْن ِم ْمُتيِتوُأ اَمَف ( َنوُلَّك َوَتَي ْمِهِ هب َر ( َنو ُرِفْغَي 37 ( َنوُقِفْنُي ْمُهاَنْق َز َر ْمُه اوُب ِضَغ اَم اَذِإ َو َش ِحا َوَفْلا َو ِمْثلإا َرِئاَبَك َنوُبِنَتْجَي َنيِذَّلا َو ) 36 هب َرِل اوُباَجَتْسا َنيِذَّلا َو ) 38 اَّم ِم َو ْمُهَنْيَب ى َروُش ْمُه ُر ْمَأ َو َةلاَّصلا اوُماَقَأ َو ْمِهِ ( َنو ُر ِصَتْنَي ْمُه ُيْغَبْلا ُمُهَباَصَأ اَذِإ َنيِذَّلا َو ) 39 Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan- perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan lalimmereka membela diri. Menurut ayat di atas, syura merupakan ajaran yang setara dengan iman kepada Allah (iman billah), tawakal, ) } 76
menghindari dosa-dosa besar (ijtinabul kaba'ir), memberi ma'af setelah marah, memenuhi titah ilahi, mendirikan shalat, memberikan sedekah, dan lain sebagainya. Tergambar musyawarah merupakan suatu bagian integral dan hakekat Iman dan Islam. 1. Al-'Adl (Keadilan) Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam terutama bagi penguasa (wulat) dan para pemimpin pemerintahan (hukkam) terhadap rakyat dan umat yang dipimpin. Hal ini didasarkan kepada QS An- Nisa' 4:58 ا ْوُمُكْحَت ْنَا ِساَّنلا َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِا َو ۙاَهِلْهَا ىٰٓ ا ًرْي ِصَب ۢ اًعْي ِمَس َناَك َ ٰلِا ِتٰن ٰمَ هاللّ َّنِا ِۗ ْلاا اوُّد َؤُت ْنَا ْمُك ُرُمْأَي َ هِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َ هاللّ َّنِا ِۗ هاللّ َّنِا ِلْدَعْلاِب kamu "Sesungguhnya Allah meyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanyaa dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat." pengajaran yang 2. Al-Hurriyyah (Kebebasan) Kebebasan dimaksudkan sebagai suatu jaminan bagi rakyat (umat) agar dapat melakukan hak-hak mereka. Hakhak tersebut dalam syari'at dikemas dalam al-Ushul 77
alKhams (lima prinsip pokok) yang menjadi kebutuhan primer (dharuri) bagi setiap insan. Kelima prinsip tersebut adalah: a) Hifzhun Nafs, yaitu jaminan atas (kehidupan) yang dirniliki warga negara (rakyat). b) Hifzhud Din, yaitu jaminan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. c) Hifzhul Mal, yaitu jaminan terhadap keselamatan harta benda yang dirniliki oleh warga negara. d) Hifzhun Nasl, yaitu jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara. e) Hifzhul 'lrdh, yaitu jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara. Kelima prinsip di atas beserta uraian derivatifnya dalam era sekarang ini lebih menyerupai Hak Asasi Manusia (HAM). 3. Kesetaraan Derajat Semua warga negara haruslah mendapat perlakuan yang sama. Semua warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama pula. Sistem kasta atau pemihakan terhadap golongan, ras, jenis kelamin atau pemeluk agama tetlentu tidaklah dibenarkan. Dari beberapa syarat tersebut tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang mendekati kriteria di atas adalah sistem demokrasi. jiwa 78
Demokrasi yang dimaksud adalah sistem pemerintahan yang bertumpu kepada kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat (civil sociery) sebagai amanat dari Allah. Harus kita akui, bahwa istilah "demokrasi" tidak pemah dijumpai dalam bahasa Al-Qur'an maupun wacana hukum Islam klasik. Istilah tersebut diadopsi dari para negarawan di Eropa. Namun, harus diakui bahwa nilainilai yang terkandung di dalamnya banyak menyerupai prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam berbangsa dan bernegara menurut Aswaja. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), ahlussunnah waljamah dipesamakan dengan Islam wasathiyah atau wasathiyatul Islam. MUI dalam rangka menjabarkan karakteristik sikap kagamaan yang mencerminkan aswaja dituangkan dalam taujihat Islam wasathiyah yang menjadi kepurusan Musyawarah MUI ke IX di Surabaya pada tahun 2021. MUI mengeluarkan karakteristik Islam wasathiyah sebagai berikut: a. Tawassuţ (mengambil jalan tengah). b. Tawāzun (seimbang). c. I'tidāl (lurus dan tegas). d. Tasāmuḥ (toleransi). 79
e. Musāwah (egaliter). f. Syūra (musyawarah). g. Islāḥ (reformasi). h. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas). i. Taţawwur wa Ibtikār (dinamis dan inovatif). j. Taḥaḍḍur (berkeadaban). BAGIAN 6 Studi Kasus atau Contoh Nyata A. Ustadz dan Pengaruhnya dalam Pemilihan Umum Ustadz merupakan elemen yang sangat penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemajuan pondok pesantren, ciri khas pondok pesantren, maupun karakter pondok pesantren 80
sangat tergantung bagaimana seorang Ustadz membawanya. Ustadz sebagai pemimpin di pondok pesantren menggunakan pembelajaran sebagai sebuah pendidikan yang mencerminkan suatu konsistensi dalam memelihara tradisi keilmuan Islam. sistem ini memberlakukan Al Qur'an, Hadits, Ijma', Qias sebagai obyek ilmu dan sumber otentik yang tidak dapat diganggu gugat. Selain sebagai figur yang memiliki pengetahuan keagamaan sebagai teladan masyarakat, Ustadz mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi sentral mereka terkait dengan kedudukan mereka sebagai orang yang terdidik dan mempunyai karismatik. Ustadz dipandang sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan pesantren. Selain sosok yang karismatik, apapun yang diajarkan oleh seorang Ustadz dipandang sebagai kebenaran mutlak yang tidak bisa "diganggu gugat". Dalam kehidupan pesantren, sikap tawadlu' antara santri dan Ustadz sangat kental sekali. Umumnya para santri berpendapat bahwa ilmu adalah hal yang sudah mapan dan dapat diperoleh melalui berkah Ustadz.6 Salah satu cara untuk memperoleh "berkah" Ustadz, adalah menghormati Ustadz tersebut. Kadang-kadang sampai sisa air minum Ustadz saja juga 81
dijadikan rebutan oleh para santri demi mendapat berkah dari Ustadz tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya, Ustadz yang semula hanya seorang pengelola pesantren dan pendidik para santri, menurut Endang Turmudi, Ustadz dapat dibedakan menjadi empat kategori sesuai dengan aktivitasnya. Yaitu, Ustadz pesantren, Ustadz tarekat, Ustadz panggung, dan Ustadz politik. Dalam proses belajar mengajar antara Ustadz dan santri, mungkin dari ketiga kategori Ustadz yang pertama yaitu Ustadz pesantren, Ustadz tarekat dan Ustadz panggung tidak akan membawa pengaruh yang signifikan. Namun bagaimana dengan Ustadz pesantren yang sekaligus terjun dalam politik praktis? Kita tahu bahwa sekarang banyak Ustadz pesantren yang ikut dalam politik praktis baik dalam stuktural maupun simpatisan. Misalkan saja di daerah rembang. disitu ada Ustadz yang terlibat dalam politik praktis, yaitu K.H Maimun Zubaer yang masuk di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), K.H Abdurrohman Khudlori Magelang yang juga masuk di partai kebagkitan bangsa (PKB), K.H Zainuddin M.Z yang juga mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR), dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Melihat fenomena tersebut, tentunya 82
akan mempengaruhi minat belajar para santrinya yang belajar di pondok pesantren tersebut. Minat merupakan ukuran senang tidaknya kita melaksanakan sesuatu. Dengan berminat, mereka akan terdorong untuk berbuat. Minat adalah landasan yang paling menentukan demi keberhasilan proses belajar. Didalam proses belajar mengajar, minat memegang peranan yang sangat penting. Minat dapat memberi stimuli yang mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, suatu barang, kegiatan, atau suatu yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah di stimuli oleh kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain minat menjadi sebab suatu kagiatan dan hasil dari turut sertanya dalam kegiatan itu. Sedangkan unsur-unsur minat itu sendiri ada empat macam, yaitu perasaan senang, perasaan tertarik, perhatian dan motif. Perasaan senang merupakan aktifitas yang didalamnya subyek menghayati nilai-nilai dari suatu obyek. Sedangkan seseorang merasa tertarik pada sesuatu pelajaran apabila diiringi dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan sebelumnya dan mempunyai sangkut paut dengan dirinya. Perhatian adalah pemusatan tenaga/kekuatan jiwa tertuju kepada suatu objek dan pendayagunaan kesadaran untuk mengerti pada suatu aktifitas. Sedangkan motif merupakan 83
kesadaran dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktifitas- aktifitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dalam proses belajar mengajar (dalam hal pendidikan di pesantren), situasi lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung terhadap tumbuh dan berkembangnya minat belajar santri. Salah satunya adalah Ustadz, ustadz /ustadzah, atau guru ngaji. Sedangkan minat belajar merupakan faktor luar (eksternal) terhadap hasil belajar siswa/santri. Karena menurut para ahli pendidikan, hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor dari luar (eksternal), dan faktor dari dalam (internal). Faktor dari dalam berkaitan dengan pribadi siswa, diantaranya adalah kecerdasan anak dan faktor keturunan. Sedangkan faktor dari luar berkaitan dengan lingkungan belajar, minat belajar, guru dan sebagainya. Minat dapat dibangkitkan dengan adanya dorongan dari berbagia pihak, salah satunya adalah dari pendidik. Awalnya anak memiliki sedikit minat dari pembawaannya, kemudian ia memperoleh perhatian yang bermacam-macam dari hasil pengalaman yang mereka dapatkan di lingkungan mereka dimana berada, sebagai bagian dari lingkungan hidup itu. Pada dasarnya minat anak itu sedikit sekali dari keturunannya, ini 84
kemudian didukung oleh perhatian perhatian terhadap lingkungan yang mendukungnya sehingga minat menjadi tinggi. Di kecamatan Limpung kabupaten Batang, terdapat sebuah pondok pesantren yang bernama pondok pesantren Roudlotul Muhtadin yang diasuh oleh dua Ustadz yang cukup terkenal di wilayah Batang. Beliau adalah K.H Ahmad Nur Khozin dan K.H Ahmad Soleh. Kedua Ustadz tersebut sama sama terjun dalam politik praktis yaitu masuk dalam struktural pengurus partai politik PPP (Partai Persatuan Pembangunan) cabang Batang. Bahkan K.H Ahmad Soleh adalah sebagai ketuanya. Tidak hanya kedua Ustadz tersebut, bahkan semua ustadznya sebagian besar juga terlibat dalam politik praktis meskipun berbeda afiliasi politiknya dengan Ustadznya. Sang Ustadz masuk kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan para ustadz masuk partai politik yang lain yaitu PKB. Suatu peristiwa yang melibatkan Ustadz dalam sebuah partai politik tertentu yang dilakukan secara disengaja sehingga tercapai tujuan-tujuan tertentu. Perbuatan ini berkaitan dengan proses perbuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan oleh seorang Ustadz yang memiliki tujuan tertentu dan bukan sebagai perilaku yang muncul secara kebetulan. 85
Sehingga tindakan-tindakan Ustadz pesantren dalam keterlibatannya dalam politik praktis dapat digolongkan pada tindakan rasionalitas, instrumental, nilai-nilai rasionalitas tradisional dan rasionalitas efektif. Ustadz merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli dalam bidang agama islam yang mengajarkan beberapa kita kuning atau kitab klasik kepada para santrinya dan memimpin sebuah pondok pesantren. Sedangkan ustadz lebih dikenal sebagai badal atau wakil Ustadz dalam mengajarkan kitab kuning di pondok pesantren. Sedangkan politik praktis adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Dalam banyak studi mengenai Ustadz, maka Ustadz dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok, yaitu: 1. Ustadz Langgar, yaitu Ustadz yang mengajar para santri di langgar atau di musholla kecil. Biasanya Ustadz ini tinggal di desa-desa yang tidak memiliki pondok pesantren yang dihuni oleh para santrinya, tetapi Ustadz ini mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat sekitar. 86
2. Ustadz Pesantren, yaitu Ustadz yang mempunyai pondok pesantren yang dihuni oleh para santri yang menuntut ilmu agama dari pelosok kampung. Di pondok pesantren inilah seorang Ustadz mengajarkan berbagai kitab klasik kepada para santrinya. 3. Ustadz Mubaligh, yaitu Ustadz yang melaksanakan dakwah dan pengajian di desa-desa dan tempat lain. Biasanya Ustadz ini tidak memiliki pondok pesantren layaknya Ustadz pesantren lainnya. 4. Ustadz Politik, yaitu Ustadz yang banyak terjun kedalam politik praktis meskipun dia menyempatkan diri dalam proses pembalajaran di madrasah dan pesantren. 5. Ustadz Madrasah, yaitu Ustadz yang tugas dan pekerjaannya adalah mengajar para santri di madrasah. Endang Turmudi dalam mengklasifikasikan kiai agak berbeda jika dibandingkan oleh Ahmad Fauzan diatas. Endang Turmudi yang meneliti variasi ke-kiai-an di Jombang Jawa Timur mengklasifikasikan kiai kedalam empat kelompok, yaitu: 1. Kiai Pesantren, adalah kiai yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan di pondok pesantren untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dipondok pesantren. Disini kemudian terjalin hubungan kekerabatan 87
antara kiai dan santri dan membuat lingkungan baru yaitu pondok pesantren. Santri merupakan aset terpenting bagi kehidupan pesantren karena akan sangat menentukan eksistensi pesantren itu sendiri. Disamping itu santri merupakan sumber jaringan antara pesantren yang satu dengan yang lain. Mereka yang menyelesaikan pendidikannya di pesantren dan kemudian menjadi kiai di kampung halamannya, maka mereka akan membangun jaringan antara pesantren yang dulu sebagai tempat belajarnya dengan para santri yang mereka kelola saat ini. Atau bahkan mereka ditunjuk sebagai pengganti kepemimpinan pesantren ketika sang kiai sudah tidak mampu lagi atau sudah meninggal dunia. 2. Kiai Tarekat adalah kiai yang memusatkan pada kegiatan- kegiatan membangun batin (dunia hati) umat islam. Kiai tarekat ini biasanya mempunyai lebih banyak pengikut dibandingkan dengan kiai pesantren. Karena tarekat merupakan lembaga formal, maka pengikutnya adalah anggota formal gerakan tarekat. Ada banyak macam gerakan tarekat yang ada di Indonesia, contohnya adalah Terekat Qodiriyah wa Nahsabandiah dan masih banyak lagi. 88
3. Kiai Politik lebih merupakan katagori campuran. Namun ia lebih concern dalam masalah politik praktis, baik terjun sebagai struktural maupun sebagai jurkam sebuah partai politik. 4. Kiai Panggung adalah kiai yang memusatkan pada kegiatan dakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Biasanya pengikut kiai ini tersebar di beberapa daerah. Namun demikian tidak semua kiai panggung mempunyai banyak pengikut. Hal ini tergantung pada tingkat kepopuleran sang kiai tersebut dalam berdakwah. Dan biasanya kiai ini bersifat lokal, artinya kiai ini hanya terkenal di suatu daerah tertentu dimana kiai itu tinggal. Dari kriteria kiai yang ditawarkan oleh Endang Turmudi diatas, agaknya kurang mewakili jika kita bandingkan dengan realita sekarang ini. Pasalnya terkadang seorang kiai tidak hanya mempunyai satu kapasitas saja, terkadang lebih dari satu kapasitas. Mungkin kiai itu termasuk kiai pesantren namun dia juga sangat disegani dalam dunia politik. Ada juga kiai yang aktif dala kegiatan dakwah dari kampung ke kampung, tetapi dia juga sebagai Mursid salah satu aliran tarekat. Bahkan terkadang ada satu kiai yang memiliki semua kretiria kiai seperti yang diatas. Artinya kiai itu pantas menyandang keempat kreteria kiai diatas. Disamping kiai 89
tersebut memiliki pesantren, dia juga aktif dakwah keliling daerah, aktif dalam politik praktis dan juga dia sebagai mursid salah satu aliran tarekat. B. Ustadz sebagai Mediator dalam Konflik Sosial Politik Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, agama- agama tampil dalam beberapa wajah, di mana yang satu dengan yang lainnya tak jarang saling berhadapan dan tak jarang bertentangan. Wajah-wajah agama-agama tersebut adalah: Pertama: agama tampil sebagai bentuk keyakinan iman; di mana orang-orang yang menjadi pemeluknya dapat memperoleh makna hidup, serta mendapatkan topangan kekuatan batin dalam menghadapi penderitaan, mendapatkan kedamaian hidup, serta mendapat dan merasakan kedalaman makna hidupnya. Meminjam istilah Romo Mangunwijaya, sebagai bentuk keyakinan iman, agama merupakan Jalan Rahmat yang mengajak dan mencambuk para pemeluknya untuk mencari Tuhan dan segala Kebenaran, serta Kebaikan- Nya; mengajak peka serta kagum terhadap keindahan-Nya. Pada sisi ini, orang juga dapat [setidak- tidaknya: merasa] memperoleh jaminan kehidupan kekal yang membahagiakan di kemudian hari setelah dirinya mengalami peristiwa kematian. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam kehidupan ini, 90
tidak sedikit orang yang rela mengorbankan diri dan hidupnya, serta mengabdikan diri dan hidupnya untuk keyakinannya itu. Kedua: agama tampil sebagai organisasi. Dalam masyarakat kita, secara substansial, diakui bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, kesalehan, dan jaminan masa depan terutama untuk kehidupan setelah kematian. Kalau pribadi- pribadi pemeluk agama-agama di negeri ini mengeksplorasi dan mendalami agama dari sisi nilai-nilai substansial ini, mungkin, konflik-konflik sosial dan kerusuhan-kerusuhan massal yang bernuansa agama dan mengatasnamakan agama tidak akan terjadi setidaknya dapat diminimalisasi. Masalahnya adalah, agama juga merupakan organisasi; dan untuk bisa eksis, organisasi selalu membutuhkan anggota (pengikut) yang banyak dan dana yang memadai. Masalahnya kemudian adalah: hasrat untuk memperoleh pengikut dan dana yang sebanyak- banyaknya, agama-agama sering kali menempatkan agama- agama lainnya sebagai kompetitor, bahkan sebagai penghalang. Dengan demikian, klaim-klaim kebenaran yang dilontarkan oleh [para tokoh dan pengikut] agama-agama, sebenarnya, lebih terkait dengan bentuk terselubung masalah rekrutmen pengikut daripada pencarian makna; dan konflik- konflik antar- agama yang terjadi, sebenarnya, juga bukan masalah kebenaran iman; tetapi lebih pada masalah akses ke berbagai fasilitas, baik 91
sosial, ekonomi, maupun politik. Dari sinilah, sektarianisme dan persoalan- persoalan hubungan antar-agama muncul. Itu pulalah sebabnya, mengapa kesenjangan ekonomi yang pengelompokannya diwarnai oleh agama akan sangat mudah digerakkan dan dikonversi menjadi spirit dan pemicu terjadinya konflik sosial yang bernuasa agama; apalagi jika juga diwarnai oleh unsur suku, ras, dan antar- golongan. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana jargon-jargon "China- Kristen-Kaya" dan "Jawa-Muslim-Miskin" dalam menginspirasi dan menyemangati konflik-konflik sosial dan kerusuhan-kerusuhan massal yang terjadi di Jawa pada era 1990-an. Dari penjelasan ini, dapat dikemukakan bahwa, pada kasus-kasus hubungan konfliktual antara Islam dan Kristen, misalnya, sesungguhnya, yang terjadi bukanlah konflik Islam dan Kristen, melainkan konflik antara organisasi Islam dan organisasi Kristen. Ketiga: Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa, dalam konteks perebutan kekuasaan, agama-agama juga sering tampil sebagai modal politik yang bernilai tinggi dan sangat menjanjikan bagi perolehan kekuasaan. Dalam masyarakat yang sangat pluralistik dari segi keagamaan warganya, dan/atau dalam masyarakat yang masih mengedepankan faktor [formalitas] keagamaan dalam segala segi kehidupan sosial- 92
kemasyarakatannya, seperti di Indonesia, afiliasi keagamaan dan simbol-simbol keagamaan yang melekat pada diri seseorang dapat menjadi modal yang sangat tinggi nilainya, terutama, dalam perebutan, perolehan, dan pemertahanan kekuasaan yang tidak dapat diremehkan; sekalipun tidak selalu berjalan linier. Apalagi, dengan berkembangnya kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa memilih pemimpin seagama - bandit sekalipun - jauh lebih penting dan "imani" ketimbang memilih pemimpin yang berkualitas tetapi beda agama. Dalam konteks pemikiran politik Bourdieu, afiliasi keagamaan seseorang dapat dikategorikan sebagai modal sosial; dan simbol-simbol keagamaan seperti predikat "Haji", "Kiai", "Ustad", "Pendeta", serta simbol- simbol keagamaan lain yang melekat pada diri seseorang dapat dikategorikan sebagai modal simbolik. Menurut Bourdieu, modal-modal tersebut sangat berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan- kedudukan sosial. Karena itu, tidak mengherankan jika, di Indonesia tak jarang kita jumpai politisi, pejabat pemerintah, artis-artis, dan/atau tokoh- tokoh publik lainnya umumnya dari kalangan minoritas yang rela meninggalkan agamanya, dan pindah ke (memeluk) agama lain demi kariernya. Gejala ini dengan sangat kuat menunjukkan bahwa 93
di Indonesia masih ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Keempat, masih terkait dengan tampilannya sebagai modal dalam perebutan kekuasaan, agama [juga] tampil dan berperan sebagai Identitas. Penampilan agama sebagai identitas didefinisikan sebagai kepemilikan atas kelompok tertentu yang, pada uraian di atas, dapat menjadi [dan dapat dikategorikan sebagai] modal sosial. Sebagaimana dikemukakan Haryatmoko (2003: 65), kepemilikan atas kelompok tertentu ini akan menjadi lebih kuat lagi jika dikombinasikan dengan identitas kesukuan, seperti: Bali Hindu, Dayak Kristen, Madura Islam, Papua Kristen, Bugis Muslim, Aceh Islam, Toraja Kristen, Ambon Kristen, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam konteks perebutan kekuasaan, konflik atau persaingan antar-pribadi atau kelompok sosial yang sukunya berbeda dapat dengan mudah direduksi dan dikonversi menjadi konflik atau persaingan antar-agama. Dalam konteks ini, nampak jelas dua peran agama dalam kehidupan sosial para pengikutnya, yakni: agama sebagai perekat sosial, dan agama menjadi struktur simbolis dari ingatan kolektif pengikutnya. Kelima: di Indonesia dan juga di banyak negara di berbagai belahan dunia lainnya, agama juga sering tampil 94
sebagai ideologi dalam arti sebagai sistem keyakinan, cara berpikir, dan kategori apa pun yang berjangkauan luas, yang menyediakan fondasi bagi program politik [kekuasaan] dan aksi- aksi sosialnya (Simon Blackburn, 2008). Di sini, agama berperan memberikan kerangka penafsiran terhadap hubungan- hubungan sosial. Dalam tampilan wajah sebagai ideologi ini, agama sering kali menampakkan wajahnya yang sangat garang, terutama ketika berhubungan dengan masalah kekuasaan politik. Bahkan, agama acapkali tampil menjadi lebih garang dan lebih menyeramkan lagi ketika dalam kontingen- kontingen politik yang saling berhadapan dan bertempur dalam memperebutkan kekuasaan terdapat pribadi-pribadi atau kelompok- kelompok yang mempunyai pemahaman eksklusif dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial. Peran agama pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu, meski tidak sepenuhnya benar, dapat dibaca sebagai representasi dari penampilan wajah agama sebagai ideologi ini. Masalahnya adalah: kehadiran agama dalam event- event sosial [dan] politik selalu tidak parsial tidak berwajah tunggal. Kehadiran agama selalu dalam wajah gandanya, sehingga sulit bagi setiap orang untuk membaca dan 95
membedakannya, agama sedang tampil dalam wajah yang mana. Akibatnya, dalam event-event yang bernuansa primordialistik, baik dalam ranah sosial [maupun] politik yang konfliktual, banyak orang yang tidak bisa melihat wajah ganda agama dan cenderung menggeneralisasi agama [menjadi] berwajah tunggal. Dari kasus-kasus konflik sosial dan kerusuhan massal di atas, tak dapat dipungkiri bahwa, dalam kasus-kasus tersebut sangat kental nuansa etnik dan keagamaannya. Dari kelima konflik sosial dan kerusuhan massal yang penulis review, semuanya sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kental dengan nuansa keagamaannya. Kasus- kasus tersebut membenarkan apa yang dikemukakan Haryatmoko (2003: 63) bahwa, di Indonesia, agama cukup sering bukannya mengelakkan konflik; tetapi justru memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis. Faktanya, sangat sulit disangkal bahwa, agama memang tidak jarang memberikan jaminan dukungan kepada pihak yang berkonflik; bukan hanya meringankan atau memberi alibi tanggung jawab pribadi; tetapi juga dalam hal meneguhkan tekad, mempertajam permusuhan, serta memistiskan motif pertentangan. Konflik-konflik sosial dan kerusuhan- kerusuhan massal yang jelas-jelas mencederai spirit agama-agama, tak 96
jarang dilegitimasi menjadi perjuangan membela agama, membela iman dan kebenaran yang diyakini; bahkan sering diklaim sebagai perjuangan demi Tuhan. Hal lain yang juga penting untuk diangkat dari kasus- kasus di atas adalah: dalam masyarakat yang entitasnya bersifat plural baik dari segi kesukuan maupun keagamaannya, mayoritas dan minoritas acapkali menjadi sumber masalah. Dalam pertarungan-pertarungan perebutan kekuasaan, ada kecenderungan yang kuat bahwa, yang mayoritas selalu yakin bahwa kelompoknyalah yang akan [dan pasti] memenangkan pertarungan. Karena itu, tertaut dalam mindset mereka bahwa, kalau mayoritas [sampai] kalah, [berarti] pasti terjadi kecurangan. Bagi kelompok mayoritas, kemenangan dan dominasi adalah hak yang tak bisa dan tak boleh direduksikan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Itulah sebabnya, dalam pertarungan politik kekuasaan, selain tak jarang yang rela meninggalkan agamanya yang minoritas, para politisi di negeri ini juga sering mengangkat dan mengeksploitasi masalah mayoritas-minoritas tersebut sebagai issue politik yang seksi dan laku jual untuk meraih kemenangan. 97
C. Keberhasilan dan Kegagalan Ustadz dalam membawa perubahan Bertitik tolak dari berbagai peristiwa konflik dan kerusuhan massal yang terurai di atas, ada beberapa hal yang penting untuk dicatat dan dijadikan bahan pembelajaran bagi anak-anak bangsa di negeri ini: Pertama, peristiwa-peristiwa konflik sosial dan kerusuhan- kerusuhan massal yang terjadi di Indonesia sebagaimana dikemkakan di atas, dengan sangat kuat menunjukkan bahwa, Anak-anak bangsa di negeri ini tidak tahu [dan tidak bisa] belajar dari pengalaman. Bagi sebagian besar anak-anak Bangsa negeri ini, peribahasa: "Pengalaman adalah guru yang baik." atau "Pengalaman adalah guru yang bijak.", nampaknya tidak berlaku. Kata-kata mutiara yang indah tersebut tidak lebih [hanyalah] rangkaian kata-kata yang tak bermakna. Kedua, adalah menyesatkan jika kita selalu beranggapan bahwa agama-agama tidak memiliki andil dalam konflik-konflik sosial dan kerusuhan-kerusuhan massal yang terjadi di Indonesia. Bagi penulis, setiap orang boleh mengatakan bahwa konflik-konflik sosial dan kerusuhan- kerusuhan massal yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, atau sistem politik 98
yang tidak adil. Tetapi, menurut penulis, sangat naif kalau kita mengabaikan sama sekali peran sentiment keagamaan dan kesukuan di dalamnya. Cara berpikir Marxian yang menyatakan bahwa, "dalam suatu masyarakat di mana warganya sama- sama kaya atau sama-sama miskin, perbedaan etnisitas dan keagamaan (kebudayaan) tidak akan muncul menjadi faktor penyebab terjadinya konflik" sulit dibuktikan. Sebab, kondisi sosial masyarakat seperti yang dibayangkan Marx itu belum pernah terjadi dalam realita - untuk tidak mengatakan bersifat utopis. Ketiga, ketika bersentuhan dengan politik, agama bisa dengan mudah berubah menjadi kekuatan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dan kerusuhan yang hebat. Sebab, agama sangat mudah dimobilisasi menjadi kekuatan yang dibutuhkan dalam reproduksi kedudukan- kedudukan sosial, termasuk di dalamnya: untuk mendapatkan kekuasaan politik. Agama-agama menjanjikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kekuasaan. Karena itu, melalui tulisan ini, politisasi agama dan agamaisasi politik tetap harus dijauhkan; sebab, agama dan politik sejatinya tidak akan pernah bisa berjalan bersama, apalagi disatukan. Mengapa? Baik secara substansial maupun faktual, agama dan politik menyimpan kontradiksi nilai yang tidak mungkin dicairkan dan 99
dikonvergensikan. Gambarannya sangat sederhana: seperti yang kita pahami dan kita yakini selama ini, di dalam kehidupan keagamaan, mengaku diri lemah, dosa, dan salah, adalah kekuatan; tetapi, dalam kehidupan politik, mengaku diri dosa, salah, dan lemah adalah kelemahan. Karena itu, jika dipaksakan, konvergensi agama dan politik hanya akan melahirkan kemunafikan. Keempat, terkait dengan point ketiga, sebagai komunitas beragama, kita harus berhati-hati terhadap janji-janji politisi; karena, bagi para politisi, tak jarang agama hanyalah sebagai kedok dan alat untuk meraih kekuasaan. Kelima, konflik antar-warga masyarakat bisa dengan mudah bermetamorfose menjadi konflik sektarian yang maha dahsyat ketika bersentuhan dengan etnis; apalagi jika dikombinasikan dengan identitas agama. Oleh sebab itu, berkembangnya politik identitas dan/atau politik aliran juga harus dikendalikan, dan kalau bisa harus dijauhkan. Keenam, ketika terjadi ketimpangan sosial yang melampaui ambang batas toleransi entah karena perebutan akses ekonomi atau sumber daya alam tertentu, konflik antar- kelompok warga mansyarakat, bahkan antar- individu sekalipun, bisa memicu dan menyebabkan terjadinya konflik dan kerusuhan massal yang bisa berakibat fatal. Oleh karena 100
itu, kohesi sosial dan sikap saling pengertian harus terus diupayakan dan terus dikembangkan. Ketujuh, terkait dengan masalah perpindahan keyakinan akibat sistem sosial [dan] politik kita yang diskriminatif, kita juga harus sensitif dalam menyikapi dan memberitakannya. Eksposisi kasus-kasus perpindahan agama ke ranah publik sangat besar pengaruhnya terhadap internalisasi nilai-nilai konfliktif dalam kehidupan bersama antar-pemeluk agama; sebab, kasus-kasus perpindahan agama - sekalipun diterima sebagai hak setiap orang - tetap [saja] melukai perasaan; bukan hanya bagi para tokohnya, tetapi juga bagi para pemeluk lainnya. BAGIAN 7 Implikasi dan Relevansi A. Implikasi Komunikasi Politik Ustadz Pembicaraan tentang komunikasi politik sudah dimulai diajarkan oleh Allah Swt kepada manusia sejak awal manusia diciptakan. Penunjukan Nabi Adam As sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memimpin makhluk yang ada di dalamnya merupakan pembicaraan komunikasi politik yang 101
berfungsi untuk menetapkan siapa yang menjadi pemegang amanah mengelola bumi ini. Dari persfektif ini pula dapat ditangkap bahwa membicarakan politik sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan, amanah, konflik dan bagaimana menengahi konflik. Oleh kerana itulah, seseorang yang akan diangkat sebagai pemimpin haruslah orang yang berakal dan memiliki kemampuan berkomunikasi agar dapat berhasil dalam kepemimpinannya. Pemimpin dengan karakteristik seperti pada masa kini, perlu untuk diperjuangkan oleh para ulama sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan umat. Sebagai pemimpin informal bagi masyarakat, ulama harus melaksanakan kiprah dakwahnya dalam segala bentuk, strategi dan metode, tidak terkecuali memasuki wilayah politik. Jika selama ini masuknya ulama ke ranah politik masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan dan pengamat politik, perlu diperjelas bahwa wilayah politik merupakan sarana dakwah yang tidak kalah pentingnya. Sebab perjuangan melalui kegiatan politik, baik dalam politik praktis, maupun pendekatan dalam kaitannya untuk perubahan kebijakan pemerintah, akan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Politik tidak selalu harus dimaknai sebagai sesuatu yang memperebutkan kekuasaan dan pembagian kewenangan. 102
Tapi lebih jauh dari itu, melalui pendekatan politik, ulama akan terlibat langsung dalam pengaturan masyarakat, membuat ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan dalam negara, serta menentukan individu-individu yang akan menjadi pejabat pemerinatahan. Penyertaan ulama dalam politik dan pembangunan juga merupakan aspek daripada partisipasi politik warga negara. Sebagai panutan dalam kehidupan sosial, komunikasi politik ulama dalam pembangunan akan mendapat dukungan dari masyarakat kerana mereka meyakini bahwa keikutsertaan ini adalah panggilan dakwah untuk kepentingan umat. Dukungan yang diberikan masyarakat dalam pembangunan, akan memudahkan dan mempercepat proses pembangunan dan upaya yang dilakukan untuk mendapat hasil- hasil yang diinginkan. Pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah harus mencakup dalam bidang jasmaniah dan rohaniah. Terhadap kedua bidang ini adalah bila dilakukan secara menyeluruh, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan, ianya akan memperoleh hasil yang maksimal, yakni mencipta masyarakat yang seutuhnya. Peranan ulama tidak hanya sebatas dakwah dengan lisan, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Memberikan nasihat kepada pemerintah agar melaksanakan tugasnya sesuai 103
dengan ketentuan yang berlaku, adalah bagian daripada komunikasi politik. Demikian pula ketika ulama terlibat dalam pembuatan peraturan-peraturan negara yang menjadi rujukan dalam aktifitas hidup berbangsa dan bernegara. Hubungan antara ulama dengan pemerintah yang selama ini terdapat jurang dalam penerapannya, perlu upaya mengatasinya, memperbaiki jurang tersebut. Pemerintah harus memberikan ruang dan kesempatan kepada ulama untuk mengejewantahkan partisipasi politiknya dalam pembangunan. Sebab ulama juga merupakan pemimpin informal bagi masyarakat, yang memiliki kesamaan tugas dengan pemerintah, walapun secara konstitusional dalam konteks kewenangan untuk mengatur masalah kebangsaan tetap menjadi kewenangan pemerintah. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak boleh menjadi alat bagi pemerintah untuk menutup pintu demokrasi dalam hal keterlibatan masyarakat. Sebab partisipasi warga negara, termasuk dari kalangan ulama, merupakan bagian yang terpenting dalam sistem negara yang demokratis. Justru ulama sebagai komponen yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih sering berkomunikasi dengan khalayak, lebih memahami kondisi masyarakat, dan lebih dipatuhi serta dihargai oleh masyarakat, sepatutnya menjadi 104
modal penting bagi keikutsertaan mereka dalam pembangunan nasional. Sebagai aktor dalam kajian komunikasi politik, ulama memiliki posisi yang setara sebagai opinion leader atau pemimpin pendapat. Ulama berada pada kedudukan yang sangat penting untuk membentuk tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara: Pertama, ulama memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya dalam bidang ajaran-ajaran agama Islam, namun juga dalam wawasan pembangunan dan kenegaraan. Pengetahuan ini sangat relevan dalam upaya menghadirkan tatanan kehidupan maupun strategi pembangunan yang diperlukan negara. Mereka dapat menghadirkan peraturan-peraturan kenegaraan yang sesuai dengan tatanan budaya, adat-istiadat serta nilai-nilai luhur bangsa, setidaknya jauh dari pertentangan dari ajaran agama. Kedua, sebagai individu yang menguasai ajaran-ajaran agama, kehidupan kepribadiannya sentiasa terjaga, memiliki akhlakul karimah yang terjamin, dan kehidupan yang sederhana. Perilaku sebagian besar elit politik yang telah bertolak dengan cita-cita murni dari politik itu sendiri, telah menyebabkan terjadinya berbagai perkara, seperti kerusakan moral, korupsi, penyelewengan, dan perilaku-perilaku negatif 105
lainnya yang kontraproduktif. Kehadiran ulama yang benar- benar sederhana dan memiliki niat yang tulus, dapat merubah keadaan itu kerana latar belakang akhlak ataupun moralitasnya yang baik. Ketiga, kedekatan ulama dengan masyarakat yang hampir tiada pembatas, menyebabkan telah terbangunnya komunikasi yang antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, ulama dapat memahami kondisi dan keinginan masyarakat. Sehingga ia paham betul bagaimana cara yang tepat untuk membawa masyarakat mencapai kebutuhan hidupnya, baik dari aspek rohaniah maupun jasmaniah. Komunikasi politik (political communication) dapat didefenisikan secara sederhana sebagai sebuah proses komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor- aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan, serta kebijakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya yang memiliki dampak kepada masyarakat luas. Komunikasi politik juga mencakup tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, penyerapan aspirasi, membangun hubungan antar warga negaradengan negara, juga sebaliknya antara negara dengan warga negaraserta antar sesama warga negara. Dari uraian ini, dapat dikemukakan bahwa setiap elit politik, pemerintah 106
sebagai pemimpin formal maupun pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, dan warga negara lainnya merupakan aktor komunikasi politik manakala ianya turut serta berbicara dalam berbagai cara mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Ketika seseorang itu mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang nyata, sesungguhnya dia telah menjadi seorang komunikator politik. Apakah dia itu seorang anggota masyarakat awam, mahasiswa, dosen, staf akademik, alim ulama, tokoh masyarakat, tukang ojek, buruh, petani, nelayan, penjaga warung, dan seterusnya. Sebagai contoh, menjelang bulan Ramadhan 1433 H yang baru lalu, Jakarta dikagetkan dengan peredaran video ceramah di salah satu masjid yang dianggap berbau SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan) yang diperankan penyanyi dangdut H. Roma Irama. Dalam ceramahnya, Roma memberikan informasi tentang belakang individu kandidat Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran kampanye dan berbau SARA. Walaupun dalam pandangan pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ceramah tersebut tidak termasuk dalam kategori pelanggaran kampanye, namun banyak pihak yang mengecamnya, terutama dari kalangan aktivis demokrasi, penggiat HAM (Hak Asasi Manusia), dan tentu saja pihak yang latar 107
merasa dirugikan atas ceramah tersebut. Terlepas dari salah atau benarnya isi ceramah tersebut, dalam aspek komunikasi politik dapat dikatakan bahwa saat itu Roma Irama telah termasuk sebagai aktor komunikasi politik, walaupun posisinya saat itu adalah sedang berceramah di hadapan kaum muslimin di dalam masjid. Pokok pembicaraan dalam komunikasi politik pada umumnya adalah yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan, hubungan antar partai politik, serta upaya yang dilakukan untuk memenangkan pemilihan umum, termasuk di dalamnya adalah prosedur yang mesti ditempuh untuk itu. Akan tetapi, pembicaraan politik tidak hanya terbatas pada beberapa contoh di atas. Ketika kita membicarakan bagaimana membangun bangsa ini, apa peran yang mesti dilakukan oleh kaum muda, untuk mengisi kemerdekaan juga merupakan bagian dari pembicaraan politik. Pertemuan para tokoh masyarakat dalam satu daerah, misalnya untuk meminta tenaga medis supaya ditempatkan di daerahnya, kemudian hal itu disampaikan kepada pemerintah atau anggota legislatif yang berkunjung ke daerahnya, juga merupakan termasuk dalam konteks pembicaraan komunikasi politik. Demikian pula ketika seorang ulama mendatangi kepada daerah yang meminta agar dihentikan peredaran 108
minuman keras di daerahnya pun termasuk dalam kategori pembicaraan komunikasi politik. Sebabnya adalah karena apa yang mereka bicarakan itu berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang memiliki dampak dan melibatkan banyak warga negara. Peran tokoh masyarakat dalam menciptakan keamanan daerah adalah bagian dari pembicaraan politik. Beberapa waktu lalu, menjelang pendaftaran calon gubernur Sulawesi Selatan, ada dua pasangan calon yang akan mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan pada hari yang sama, yakni Jum'at, 15 September 2012 ba'da shalat Jum'at. Keadaan ini sangat dikhawatirkan terjadinya bentrokan antar pendukung kedua pasangan calon, yang diduga kuat akan mengerahkan kekuatan yang besar. Untuk menghindari gesekan yang dapat memicu konflik horizontal, tokoh agama dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan mendatangi tim kampanye salah satu calon gubernur. Mereka meminta secara bijaksana agar ada pasangan calon yang memajukan atau menunda pendaftaran. Ternyata saran tersebut diterima oleh tim kampanye dengan memajukan jadwal pendaftaran dari yang seharusnya setelah shalat Jum'at menjadi sebelum shalat Jum'at. 109
Pembicaraan politik antara tokoh agama ini dengan tim kampanye politik itu adalah merupakan komunikasi politik yang sangat bermanfaat bagi rakyat Sulawesi Selatan. Ketika banyak pihak, terutama pengamat melalui media massa, yang menduga akan terjadi ketegangan kalau ada dua massa dalam jumlah yang sangat besar bertemu, dimana kedua kelompok massa ini memiliki kepentingan yang sama, terutama hal ini terkait dengan politik praktis. Pada awalnya, tidak ada tim yang mau mengalah. Nanti setelah tokoh agama yang memberikan pertimbangan, barulah salah satu tim merubah jadwal pendaftaran, sehingga kemungkinan gesekan antar pendukung dapat dielakkan. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua individu yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah politik dan kenegaraan, dan membicarakannya dengan pihak penguasa, maka pada saat itu dia adalah seorang aktor komunikasi politik. Laswell (dalam Harsono. 1995:16) membagi komunikator politik menjadi: 1. Propagandis, 2. Pendukung utama, dan; 3. Rakyat biasa. Propagandis merupakan orang yang melakukan propaganda. Menyebut kata propaganda, terkesan ada kesan ikut 110
negatif. Akan tetapi dalam bidang politik, propaganda merupakan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pengaruh, dukungan, dan simpati dari khalayak. Propagandis biasanya sudah memiliki peta dan strategi untuk meraih dukungan khalayak. Misalnya, menjelang pemilihan legislatif, sering terdengar adanya serangan Fajar. Artinya adalah pembagian uang (money politic) kepada khalayak untuk memilih atau mendukungnya. Kandidat biasanya memasang foto yang lebih besar berupa baliho di pinggir jalan raya, agar mudah dikenal oleh khalayak di bandingkan dengan lawan politiknya yang memasang foto lebih kecil. Pendukung utama dalam hal ini adalah para individu yang terlibat langsung kegiatan politik praktis, termasuk dalam hal ini adalah para aktivis partai politik, pejabat pemerintahan beserta para pembantunya. Tujuan utama para aktivis politik terlibat dalam kegiatan politik adalah untuk memperoleh kekuasaan. Tidak hanya sebagai calon anggota legislatif, termasuk pula untuk memperoleh peluang untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan dari partai atau individu yang dia perjuangkan. Sedangkan rakyat biasa sebagai komunikator politik akan berlaku manakala dia menyampaikan aspirasi terkait dengan persoalan yang mereka hadapi yang berdampak luas 111
kepada masyarakat lainnya. Ketika ada masyarakat yang melakukan demonstrasi ke kantor Bupati, misalnya untuk meminta agar ke desa mereka dibangun fasilitas kesehatan, atau memperbaiki jalan yang sudah rusak. Demikian pula ketika mereka ingin tahu, siapa yang akan menjadi kepala desa atau calon anggota legislatif mewakili daerah pemilihannya yang akan duduk sebagai wakil rakyat mewakili aspirasinya. Jika dilihat dari pembagian yang lebih umum maka tipe komunikator politik itu akan meliputi tiga kategori: 1. Politikus/politician (pols), 2. Komunikator profesional (pros), dan; 3. Aktivis (vols). Yang termasuk politikus adalah individu yang terlibat dengan partai politik dan elit politik nasional lainnya. Misalnya anggota legislatif, senator, anggota kabinet, dan pejabat negara lainnya. Sedangkan komunikator profesional merupakan orang-orang yang bekerja secara profesional untuk membantu para politikus mencapai tujuannya. Mereka ini bekerja sesuai dengan pesanan dan keinginan dari pihak-pihak yang mempekerjakannya, seperti para pekerja iklan, humas atau juru bicara, serta event organizer (EO). Sedangkan aktivis adalah mereka yang secara sukarela tanpa paksaaan ikut serta terlibat dalam kegiatan pembicaraan politik. Aktivis tidak terikat 112
kepada satu partai politik, mereka ikut terlibat karena kesadaran sendiri untuk memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan negara. Menurut Elihu Katz (dalam Harsono, 1997:17) tipe politikus dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu : 1. Wakil rakyat, atau partisan. Ciri-cirinya mencari prestise, kemudahan-kemudahan atau kekuasaan yang diperjuangkan oleh kelompok. Pada dasarnya sebagian besar individu atau pihak-pihak yang ingin terlibat dalam aktivitas politik adalah untuk mencapai kekuasaan. Dengan kekuasaan yang diperoleh, dia dapat memperoleh fasilitas dari negara, baik sebagai imbalan atas pekerjaannya maupun kemudahan mengakses informasi yang dianggap menguntungkan. Seseorang ingin menjadi anggota legislatif misalnya didorong oleh berbagai motif, ada yang ingin mendapat penghasilan yang lebih banyak, ada juga yang ingin mendapat penghargaan dari masyarakat sebagai anggota lembaga terhormat. Bila seorang penguasa ingin menjadi anggota legislatif, bisa jadi juga karena faktor untuk melindungi perusahaannya atau guna mengembangkan usahanya dengan jalan memudahkan mendapatkan proyek dari negara. 113
2. Ideolog, atau policy formulator. Ciri-cirinya memperjuangkan nilai-nilai seseorang di dalam memperjuangkan suatu perubahan pembaharuan secara revolusioner. Individu yang termasuk dalam kelompok ini biasanya adalah mereka yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non-government organization (NGO). Selain itu dapat pula disebut mereka yang memasuki organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Kelompok ini berjuang untuk mengadakan perubahan dalam suatu negara tanpa melalui saluran politik praktis. Akan tetapi mereka tetap menyuarakan aspirasi, baik secara damai atau mungkin dengan cara demonstratif, seperti unjuk rasa, pengerahan massa dan lain-lain. Kekuatan kelompok LSM dan organisasi sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan, di Indonesia sesungguhnya telah memberikan peran dalam kehidupan era reformasi sekarang ini. Tumbangnya pemerintahan Orde Baru, lebih disebabkan karena upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktivis LSM dan tokoh organisasi sosial keagamaan yang didukung sepenuhnya oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan di seluruh tanah air. Demikian juga dalam pemberantasan 114
korupsi. Mereka lebih kerap berhasil menemukan adanya indikasi korupsi di lembaga pemerintahan daripada yang ditemukan oleh lembaga negara yang ditugaskan untuk mengawasi keuangan negara, seperti pihak Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, maupun pihak internal lembaga itu. Meskipun kiprah organisasi keagamaan di Indonesia sangat penting dan sudah terbukti peran sertanya dalam pembangunan, dalam pandangan Munadi (2008), lembaga keagaman di Indonesia tetap saja memiliki kelemahan, yakni: 1. Masalah keagamaan seringkali ditempatkan sebagai sesuatu yang terpisah dari persoalan ekonomi, sosial dan politik. Lembaga keagamaan seakan-akan hanya mengurusi masalah ibadah yang normatif dengan menutup ruang gerak dalam urusan sosial kemasyarakatan. 2. Praktek keberagamaan masyarakat (secara individu maupun kolektif) masih sangat kental dengan nuansa tektual dan simbolik (ritual), belum mampu memberikan inspirasi dan pencerahan terhadap kontek problem kehidupan sosial masyarakat. 3. Praktek keberagamaan masyarakat belum mampu menciptakan komitmen moral yang kuat sebagai landasan penyelesaian atas problem kehidupan sosial umat. 115
4. Dalam pembangunan agama lebih dianggap sebagai peredam situasi rohani bagi kekuatan-kekuatan kolektif lain, sehingga agama tidak berfungsi universal sebagaimana terakomulasi dalam ajaran al Qur'an. Akibatnya lembaga keagamaan tersisihkan dari arus industrialisasi dan pembangunan ekonomi, dan bahkan tidak jarang dianggap sebagai 'penghambat' modernisasi, mungkinkan ini menjadi penyebab mengapa di daerah- daerah agamis tertentu terjadi kerusuhan massal, yang banyak menelan korban; kesenjangan dan kecemburuan sosial akibat intervensi industrialisasi dan ekonomi yang merambah cepat dengan titik marginnya berada pada kelompok teguh beragama. 5. Lembaga keagamaan, kadangkala secara sadar atau tidak sadar meninggalkan ummatnya atau lebih - lebih ditinggalkan ummatnya. Karena Lembaga keagamaan sering tidak bebas dari kooptasi pembangunan, dan sering dijadikan alat justifikasi atas policy pembangunan. Padahal lembaga ini hendaknya memainkan peran signifikan dalam rangka membantu memberikan pemahaman keagamaan bagi ummatnya. Namun demikian, upaya untuk menjadikan lembaga keagamaan sebagai wahana untuk mendakwahkan ajaran- 116
ajaran Islam harus tetap digalakkan. Kelemahan-kelemahan yang ada tersebut, tidak boleh menjadi penghalang bagi kalangan untuk tetap berkiprah melalui lembaga keagamaan, memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Disamping itu, dalam kajian komunikasi politik juga dikenal adanya komunikator profesional. Komunikator profesional menurut Carey (dalam Harsono.1995:19) terdiri dari: 1. Sebagai jurnalis, tugasnya memberi saran-saran tentang kondisi politik tertentu. Seorang jurnalis yang profesional memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kenegaraan. Melalui informasi yang disajikan dalam media massa, jurnalis dapat mengarahkan kebijakan nasional. Meskipun seorang jurnalis bersifat independen, bukan berarti dia tidak boleh terlibat dalam masalah kenegaraan. Justru itu, dengan sifat yang independen ini, seorang jurnalis dapat memandang suatu masalah secara lebih objektif, netral, dan jujur. Posisi wartawan dalam negara demokrasi sering disebut sebagai kekuatan keempat, setelah lembaga 117
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jurnalis secara formal berada di luar struktur pemerintahan. Akan tetapi perannya sangatlah penting; Pertama, melalui berita yang disajikan, wartawan dapat menjelaskan kepada masyarakat atas keberhasilan pembangunan, mengajak warga negarauntuk berpartisipasi dalam pembangunan. Jurnalis juga dapat menyajikan informasi yang dapat menjadi contoh sebagai rujukan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kedua, melalui fungsinya sebagai kontrol sosial, jurnalis dapat mengawasi jalannya pembangunan agar tetap berada pada koridor, tidak bertentangan dengan aturan, dan memberikan manfaat yang sesungguhnya kepada masyarakat. Fungsi kontrol sosial yang diemban oleh jurnalis saat ini, sangat membantu pembangunan di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, berita pembangunan gedung sekolah yang tiba-tiba ambruk hanya beberapa hari setelah dipergunakan. Demikian juga pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi. Selama ini, banyak kasus korupsi akan macet atau mandek di tengah jalan bila wartawan lupa meliputnya. Namun ketika wartawan gencar memberitakan kasus 118
korupsi tersebut, maka aparat penegak hukum pun semakin antusias mengusutnya. Di daerah-daerah yang keadaan lembaga persnya lemah, pengawasan terhadap keadilan, hukum, dan kesejahteraan pun akan lemah. Demikian pula sebaliknya, bila dalam satu wilayah, terdapat wartawan yang gesit, idealis, dan berdedikasi tinggi, kecenderungan pengusutan kasus hukum semakin gencar. Banyaknya kasus besar yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dewasa ini, adalah tidak lepas dari peran wartawan yang selalu memberitakannya. Akan tetapi, ketika ada kasus lain yang lebih besar, perhatian pemberitaan wartawan terhadap kasus korupsi tadi menjadi terbelah, maka kasus itu dapat hilang atau tidak diketahui lagi ujungnya. 2. Sebagai promotor, bertindak sebagai; sekretaris pers kepresidenan, konsultan politik pada masa pemilu presiden atau manajer kampanye politik. Sebagai pihak yang profesional, para promotor politik dalam kapasitas sebagai komunikator politik tentunya memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap pihak- pihak yang bekerjasama dengannya. Dia mesti berusaha menampilkan sisi yang paling positif kepada pihak yang dibelanya. Membuat suasana yang 119
positif menjadi lebih positif lagi, dan mengupayakan agar situasi yang negatif menjadi positif. Promotor politik akan mengarahkan pimpinannya agar mencapai tujuan politiknya. Apabila ada ketimpangan yang dirasakan masyarakat atas atasannya itu, tugasnyalah untuk menjernihkan dan memberikan penjelasan atas masalah tersebut kepada masyarakat, termasuk pula, katakanlah lawan-lawan politiknya. Ketika banyak kasus yang terjadi di negara ini, pada umumnya media massa akan menjadikan Presiden sebagai sumber berita untuk menjelaskan masalah tersebut. Tentu tidak semua masalah harus presiden yang menjelaskannya. Dalam hal ini, juru bicara presiden berfungsi mewakili presiden menjelaskan hal itu kepada publik. Demikian juga ketika ada sesuatu yang terjadi dengan presiden, misalnya presiden dikabarkan sedang sakit keras. Hal ini bisa berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bisa terjadi spekulasi, misalnya naik turunnya indeks perdagangan di bursa saham, termasuk daya saing mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika. Fungsi juru bicara kepresidenan dalam hal ini adalah menjelaskan kepada 120
publik keadaan presiden yang sesungguhnya, agar masyarakat paham dan tidak menimbulkan isu-isu yang tidak baik. Manakala juru bicara utama yang selalu menjelaskan kondisi presiden tersebut, belum mampu menenangkan situasi, biasanya akan ada lagi pihak yang juga berusaha menjelaskan keadaan presiden, misalnya tim dokter kepresidenan, menteri terkait, atau pihak keluarganya. Penjelasan dari jurubicara dimaksudkan untuk menyampaikan permasalahan sebenarnya, untuk mencegah terjadinya berbagai anggapan yang bermacam- macam dan tidak produktif. 3. Sebagai aktivis, bertindak sebagai juru bicara dari salah satu interest group serta pemimpin pendapat. Kedudukan aktivis pemimpin pendapat sebagai komunikator politik adalah berada pada posisi di tengah- tengah atau netral. Dia tidak punya afiliasi kepada partai politik manapun atau pihak manapun, selain karena untuk tujuan kepentingan nasional. Akan tetapi mereka memiliki kepekaan terhadap persoalan kewarganegaraan dan kebangsaan. Mereka boleh memberikan ide-ide kepada pemerintah dan partai politik dalam rangka mengemban amanah melaksanakan pembangunan. Mereka juga dapat 121
mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah terhadap jalannya pembangunan. Oleh karena sifatnya yang netral, maka tingkat keobjektifannya dalam menilai suatu persoalan kenegaraan lebih tinggi dibandingkan dengan para aktivis politik lainnya. Hal inilah yang perlu didorong, karena ketika saluran politik utama mengalami hambatan, para pemimpin pendapat ini dapat maju ke depan menyuarakan pembaharuan untuk membawa negara kepada cita-citanya. Peranan pemimpin pendapat mesti dipandang sebagai sesuatu yang penting bagi sebuah negara demokrasi, sebab pemimpin pendapat sangat berpengaruh dalam masyarakat. Dia tahu kondisi dan keinginan warga negara. Karena itu, pemimpin pendapat juga berfungsi sebagai pemimpin informal. Negara mesti menjadikan pemimpin pendapat ini sebagai bagian dari pelaksana pembangunan. Partisipasi pemimpin pendapat mencerminkan partisipasi warga negara. Keikutsertaan mereka dalam pembangunan, akan memudahkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan, serta akan dapat mengarahkan fungsi pembangunan itu sehingga terlaksana dengan benar serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat banyak. 122
Terkait dengan peran pemimpin pendapat ini, mereka tidak hanya memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah. Dalam banyak kasus, pemimpin pendapat pun dapat melaksanakan sendiri kegiatan yang dipandang untuk kepentingan negara. Misalnya, ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia pada pertengahan tahun 2000-an, saat Kerajaan Malaysia bermaksud menempati Kepulauan Ambalat di Kalimantan Timur. Oleh para tokoh agama di Indonesia, memandang demonstrasi tersebut, apalagi sudah menjurus kasar karena merusak simbol-simbol negara tetangga, dapat merusak hubungan baik kedua negara. Lalu beberapa tokoh agama Islam, dipimpin oleh Din Syamsuddin, saat itu menjabat sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, melakukan silaturrahim dengan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi. Setelah pertemuan tersebut, demonstrasi yang terjadi di Indonesia, menjadi pulih dan permusuhan antar kedua negara yang serumpun dapat dihindari. Demikian juga, dalam menangani konflik horizontal dan membantu korban bencana alam, para pemuka pendapat memberikan partisipasi yang besar artinya. Seperti ketika terjadi musibah tsunami di Aceh 123
tahun 2004, tokoh-tokoh agama mengerahkan semua kekuatan masyarakat untuk membantu korban bencana ini, dengan mengirimkan berbagai macam bantuan, terutama bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Bukan hanya itu, pemuka pendapat melalui sejumlah organisasi Islam, memberikan beasiswa kepada masyarakat Aceh untuk melanjutkan studinya, seperti di Jakarta, Yogyakarta, bahkan di Makassar. B. Relevansi Model Komunikasi Ustadz Opinion leader adalah sebuah konsep yang muncul dari teori aliran dua-langkah komunikasi yang dikemukakan oleh Paul Lazarsfeld dan Elihu Katz (Siagian dan Yusof, 2011). Teori ini adalah salah satu dari beberapa model yang mencoba menjelaskan difusi inovasi, ide, atau produk komersial. Pemimpin pendapat adalah agen yang merupakan pengguna aktif dan media yang menafsirkan makna pesan media atau konten media yang lebih rendah bagi pengguna akhir. Biasanya pemimpin pendapat dijunjung tinggi oleh orang-orang yang menerima pendapatnya. Pendapat pemimpin ini cenderung spesifik subjek, yaitu orang yang merupakan pemimpin pendapat dalam satu bidang mungkin menjadi follower/penerima di dalam bidang lain. 124
Menurut Nurudin (2004), istilah pemimpin pendapat menjadi perbincangan dalam literatur komunikasi sekitar tahun 1950 hingga tahun 1960-an. Sebelumnya dalam literatur komunikasi sering digunakan kata-kata influentials, influencers, atau tastemakers untuk menyebut pemimpin pendapat. Kata pemimpin pendapat kemudian lebih lekat pada kondisi masyarakat di pedesaan, sebab tingkat media exposure- nya yang masih sangat rendah dan tingkat pendidikan masyarakat yang belum begitu menggembirakan. Akses ke media lebih dimungkinkan dari mereka yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi dan keperluan akan media tidak rendah. Melalui informasi dari merekalah kadang perkembangan terkini lingkungan sekitarnya dan dunia pada umumnya, diketahui masyarakat. Ini berarti, mereka secara tidak langsung menjadi perantara atau sebagai penerjemah pesan berbagai informasi yang diterima olehnya kemudian diteruskan kepada masyarakat. Pihak yang sering terkena media exposure di masyarakat desa kadang diperankan oleh pemimpin pendapat. Mereka ini sangat dipercaya di samping juga menjadi panutan, tempat bertanya dan meminta nasihat bagi anggota kelompok dan masyarakatnya. 125
Ada dua pengelompokan pemimpin pendapat berdasarkan aktif tidaknya dalam perilaku; Pertama, pemimpin pendapat aktif (opinion giving). Pemimpin pendapat disebut aktif jika ia aktif mencari penerima atau followers untuk mengumumkan atau mensosialisasikan sesuatu informasi. Dimana seseorang mencari informasi dan meneruskannya kepada masyarakat. Ini sangat baik, karena tingkat kepercayaan kepadanya sangat tinggi, mengingat banyak masyarakat yang belum memahami suatu permasalahan. Kelebihan dengan cara ini adalah tingkat kepercayaan terhadap pemimpin pendapat sudah terbangun terlebih dahulu. Kedua, pemimpin pendapat pasif (opinion seeking). Artinya pemimpin pendapat dicari oleh followers-nya. Dalam hal ini followers aktif mencari sumber informasi kepada pemimpin pendapat sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Jika followers yang aktif maka dikategorikan sebagai opinion seeking, sedangkan jika pemimpin pendapatnya yang aktif disebut sebagai opinion giving. Keberadaan para pemimpin pendapat sangat terkait dengan budaya politik yang berlaku dalam masyarakat. Ada perbedaan penerimaan terhadap pemimpin pendapat antara satu daerah dengan daerah lain. Jika suatu masyarakat yang masih memegang teguh 126
budaya-budaya lokal, tingkat pengamalan ajaran agama yang masih kental, maka keberadaan pemimpin pendapat masih relevan, karena sesuai dengan budaya politik setempat. Budaya politik adalah berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh khalayak, juga kecenderungan dan pola-pola yang terdapat pada bagian- bagian tertentu dari masyarakat. Budaya politik (Nazaruddin, 1993), juga lazim diartikan sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, bahasa, dan lambang yang dimilikinya. Bagaimana sikap, kepercayaan, dan perasaan seseorang terhadap sistem politik sebenarnya ditentukan oleh bagaimana hubungan antara kebudayaan masyarakat itu dengan struktur politiknya. Terdapat beberapa substansi dari budaya politik (Faturrahman dan Sobari, 2002), yakni: 1. Konsep budaya politik lebih mengedepankan berbagai perilaku non-aktual ketimbang berbagai perilaku aktual. Perilaku nonaktual misalnya adalah orientasi, sikap, nilai dan kepercayaan-kepercayaan. 2. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik, adalah sistem politik. Ini artinya pembicaraan tentang budaya politik tidak bisa lepas dari pembicaraan sistem politik. 127
3. Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen- komponen budaya politik dalam tataran massif (dalam jumlah besar), atau mendiskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan seorang individu. Hal tersebut berkenaan dengan pemahaman bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal, yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Sistem budaya kepemimpinan politik di Indonesia selama ini cenderung masih mengandalkan pemimpin yang dianggap menjadi panutan bagi masyarakat. Disamping itu, bahwa konfigurasi subkultur di Indonesia masih beragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi negara lain, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta, yang semuanya relatif masih rawan. Di pihak lain, kaum elit sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif disebabkan pengaruh pendidikan modern, kadang- kadang bersifat sekuler, dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab disintegrasi separti; agama, kesukuan, dan lain-lain. Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; puratisme dan nonpuratisme. Kecenderungan budaya 128
politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalism dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat disebutkan bapakisme, sikap asal bapak senang (Gatara dan Said, 2007). Budaya kepemimpinan politik di Indonesia saat ini juga cenderung untuk menjadikan para bangSAW.,an dan tokoh- tokoh masyarakat lainnya sebagai penentu kebijakan dalam suatu masalah. Dalam hal ini terjadi semacam pendelegasian kewenangan kepada mereka untuk mengambil keputusan tentang suatu perkara. Keputusan tersebut tetap merupakan kesepakatan dengan para warga masyarakat. Kecenderungan lainnya adalah bahwa masyarakat menganggap merasa setuju saja dengan apa yang mereka putuskan tanpa melakukan koreksi ataupun bantahan terhadap keputusan tersebut. Walaupun ada koreksi atau persetujuan terhadap putusan ini, biasanya sangat jarang terjadi dan biasanya dianggap tidak penting. Dalam pandangan ilmu komunikasi, dikenal adanya teori yang disebut sebagai; two steps flow theory (aliran komunikasi bertahap ganda). Teori ini memandang bahwa karena berbagai keterbatasan dan permasalahan yang cukup kompleks, maka suatu informasi yang disampaikan (message) tidak tertuju langsung kepada seluruh audiens (khalayak). Meskipun banyak khalayak yang mendengar informasi itu, 129
namun banyak juga yang tidak memahaminya. Sedangkan orang yang tidak langsung mendengar, tentu lebih banyak yang belum memahaminya, karena mungkin saja terjadi noise (gangguan) yang dapat menghalangi proses penyampaian informasi. Dalam hal inilah, informasi itu akan terlebih dahulu dicerna dan dimaknai oleh pemimpin pendapat, kemudian akan melanjutkan informasi tersebut kepada khalayak. Di sinilah peran yang sangat besar dari seorang opinion leader atau pemimpin pendapat. Seorang pemimpin pendapat memiliki keleluasaan untuk menerjemahkan informasi yang dimilikinya. Ke mana arah informasi itu akan diberikan, sepenuhnya menjadi kewenangan pemimpin pendapat. Dalam hal ini masyarakat Indonesia pada umumnya sangat mempercayai seorang pemimpin pendapat, karena ia memiliki kelebihan dalam berbagai hal. Misalnya dalam bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, keberanian, harta kekayaan, keturunan, keahlian tertentu, dan sebagainya. Beberapa contoh pemimpin pendapat adalah alim ulama, guru, dokter, bangSAW.,an, juragan, pedagang besar, kepala desa, ketua RT/RW, mantan pejabat pemerintah, maupun mantan militer, atlit berprestasi, bahkan seorang kepala perampok bisa jadi masuk dalam kategori pemimpin pendapat. 130
Pemimpin pendapat memiliki kemahiran tersendiri yang tidak dimiliki oleh anggotanya. Pemimpin pendapat juga mempunyai wawasan luas dan mengetahui berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Rogers (2003) mengemukakan ciri umum pemimpin pendapat yakni: 1. Pemimpin pendapat muncul lebih banyak dalam media massa berbanding pengikutnya; 2. Mereka lebih kosmopolitan daripada pengikutnya; 3. Mereka mempunyai lebih banyak kenalan daripada pengikutnya; 4. Mereka lebih aktif mengambil bahagian secara sosial daripada pengikutnya; 5. Mereka mempunyai status sosial ekonomi yang lebih baik daripada pengikutnya; 6. Mereka lebih inovatif daripada pengikutnya; Mengikut Elihu Katz (1957), para pemimpin pendapat dapat dibedakan dari orang lain dengan tiga kriteria: (a) "siapa dia", personifikasi dari nilai-nilai tertentu; (b). "Apa yang dia ketahui", kompetensinya dan (c ) "siapa yang dia kenal", lokasi sosial strategiknya (Do Kyun Kim, et.al. 2007). Sementara untuk melakukan pengukuran kapasitas kepemimpinan pendapat menarik perhatian dalam berbagai penyelidikan, Rogers dan Cartano (1962) menjelaskan tiga pendekatan: 131
1. Pendekatan sosiometrik, yaitu banyak ahli kumpulan diminta untuk mengetahui mereka yang pendapatnya berpengaruh. 2. Pendekatan informan kunci, merupakan sekumpulan kecil orang yang dianggap punya pemahaman dan pengetahuan lebih tinggi diminta untuk mengetahui siapa pemimpin pendapat kelompok. 3. Pendekatan menunjuk-diri, yaitu responden diminta menjawab beberapa pertanyaaan untuk menentukan sejauh mana mereka menganggap diri mereka menjadi pemimpin pendapat. Untuk mengenali siapa pemimpin pendapat boleh dengan menggunakan analisis rangkaian sosial. Analisis rangkaian sosial mengukur kepentingan struktur seseorang (Borgatti 2006) dan menunjukkan orang yang boleh digelar pusat rangkaian. Pemusatan rangkaian dikira berdasarkan: 1. Degrees (darajat) - berapa banyak hubungan yang dimiliki seseorang. 2. Betweennness (keantaraan) - berapa besar individu mengawal aliran komunikasi di antara individu-individu dan rangkaian komunikasi yang lain. 132
3. Closeness (kedekatan) - mengukur seberapa cepat seseorang boleh mengakses individu lain dengan jalur yang ringkas. Satu keterbatasan yang paling menonjol terhadap teori two step flow communication adalah keyakinan bahwa sebagaimana teori komunikasi massa yang lain, bahwa teori yang sangat kuat 40 tahun lalu ini telah dilemahkan oleh keberadaan media yang terpecah (fragmentasi) seperti yang terjadi saat ini. Fragmentasi bermakna keberadaan media yang terdiri dari ratusan saluran TV dan situs internet, yang membuat situasi jauh lebih mudah bagi seseorang individu untuk memilih atau menolak sumber informasi (Nelson-Field & Riebe, 2011). Keadaan ini dapat dianggap sebagai penyebab berkurangnya peranan pemimpin pendapat dalam masyarakat, karena masa kini masyarakat sudah dapat langsung mengakses berbagai informasi. Walau bagaimanapun peranan pemimpin pendapat pada hari ini masih relevan untuk dikaji lebih dalam, karena kedekatan para pemimpin pendapat baik secara peribadi maupun dalam aspek sosiologi, memberi pengaruh penting bagi masyarakat. Peranan individu secara khusus sangat penting karena kenalan pribadi nampaknya lebih berkesan daripada media massa dalam memperkuat keputusan untuk 133
memilih (Katz 1957). Pendekatan yang dilakukan pemimpin pendapat menyampaikan pesan-pesan kepada komunitasnya dengan cara formal dan interpersonal. Pemimpin pendapat juga mempunyai kekuatan kepribadian sebagai daya dorong terhadap rasa percaya diri dalam pembentukan modal sosial (Scheufele & Shah, 2000). Meskipun sudah cukup banyak media massa yang menjangkau khalayak, peranan pemimpin pendapat masih relevan; 1. Bagi masyarakat pedesaan. Walaupun jangkauan media massa sudah sampai ke masyarakat pedesaan, mereka tetap patuh dan hormat kepada para pemimpin pendapat. Pengaruh budaya yang masih kental , masih berlakunya lembaga adat, dan kebiasaan masyarakat yang selalu pandai menghargai orang lain. Menaruh hormat kepada orang tua, serta tetap memberikan ucapan terimakasih kepada orang yang membantunya. Penduduk di pedesaan biasanya juga masih dalam satu rumpun keluarga, kekerabatan masih dekat, sehingga antar penduduk dengan pemimpin pendapat ada hubungan kekeluargaan. 2. Penduduk kota yang sibuk. Sebagian penduduk kota memiliki pekerjaan yang berat, sibuk, dan keras dalam mencari mata pencaharian 134
untuk menghidupi diri, keluarga, dan termasuk juga orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik yang tinggal bersama dia, maupun yang tinggal di desanya, atau keluarga yang dia sekolahkan di daerah lain. Walaupun kedekatan kepada media massa hampir tidak dapat dipisahkan dari hidupnya, seperti media cetak dan media elektronik. Akan tetapi, karena kesibukannya itu, dia tidak cermat dalam menangkap makna dibalik informasi itu. Oleh karena itu, terhadap informasi-informasi yang penting namun dia tidak pahami dengan baik, dia serahkan saja kepada pemimpin pendapat untuk menentukannya. 3. Umat yang taat beragama. Sebagian besar umat yang beragama cenderung untuk taat kepada pemimpinnya. Jika dia seorang Muslim, tentu dia patuh kepada imamnya atau ulama yang selama ini mendampingi mereka dalam beribadah. Demikian pula dengan jamaah umat agama lain, cenderung untuk patuh kepada pimpinan mereka. Kepatuhan mereka kepada pemimpin pendapat, karena itu dianggap sebagai bentuk ibadah. Misalnya, ketika ulama mengatakan untuk melakukan sesuatu, tentu umat akan melaksanakannya. Umat tahu dan sadar, bahwa apa yang diperintahkan oleh ulama 135
adalah untuk kebaikan bersama dan itu penting untuk dilaksanakan. Dalam struktur sosial masyarakat di Indonesia terdapat kumpulan pemimpin yang mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Terdapat kaum bangSAW.,an atau priyayi dan elit agama seperti ulama atau kiyai yang keduanya sering disebut sebagai pemimpin tradisional, yang berbeda dari elit baru yaitu elit birokrasi dan kaum intelektual (Haedar Nashir 2000). Kumpulan pemimpin walaupun sifatnya adalah informal, akan tetapi pada hakikatnya mereka juga adalah pemimpin yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Kedudukan sebagai pemimpin informal justru dipandang sebagai cara yang baik untuk menyebarkan dan menyampaikan gagasan mereka (Rogers 1976). Melalui kedudukan tersebut, pemimpin pendapat memberikan pencerahan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Secara informal pemimpin pendapat boleh bertemu muka dengan masyarakat tanpa mesti ada halangan, waktu dan mana saja, walaupun dalam keadaan yang mencemaskan/darurat. Di Indonesia, mereka yang termasuk dalam kategori pemimpin pendapat yaitu para pemimpin agama Islam; ulama, ustaz, muballig, imam masjid; pendeta, tokoh masyarakat, bangSAW.,an, hartawan, pengusaha (entrepreneur), tokoh 136
perempuan, dokter, guru, bidan, serta tokoh belia yang mempunyai sumbangan dalam masyarakat. Sumbangan yang mereka berikan kepada masyarakat adalah sesuai dengan bidang keahlian masing- masing, seperti membina mental dan spiritual masyarakat, memberikan bantuan modal, melatih dalam bidang olah raga atau keterampilan hidup, pendidikan moral dan norma- norma budaya masyarakat. Para pemimpin pendapat ini juga dikenali sebagai pihak yang mempunyai tahap kepercayaan yang tinggi. Dalam proses komunikasi politik pada suatu daerah, seorang pemimpin pendapat memiliki peranan yang sangat penting. Informasi-informasi terkait dengan politik di masyarakat pada umumnya terlebih dahulu dikemukakan kepada pemimpin pendapat. Dari sinilah nanti akan menyebar ke masyarakat umum. Misalnya terkait tentang kandidat pemimpin dalam pemilihan umum, pemimpin pendapat memiliki pengaruh terhadap warganya untuk memilih kandidat yang mereka inginkan. Pada umumnya, pilihan yang berasal dari seorang pemimpin pendapat, akan mendapat dukungan dari warga, walaupun pada beberapa kasus, ada pula diantara warga itu yang tidak mau tunduk kepada pesan dimaksud. 137
Terkait dengan pesan-pesan komunikasi politik yang disampaikan kepada khalayak, terdapat tiga jenis komunikator politik, yaitu: 1. Politisi adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, separti aktivis partai politik, ahli-ahliparlimen, menteri, dan sebagainya; 2. Profesional adalah orang yang menjadikan komunikasi sebagai nafkah/mata pencahariannya, baik di dalam maupun di luar politik, yang muncul akibat revolusi komunikasi: munculnya media massa lintas batas dan perkembangan sporadis media khusus (majalah internal, radio siaran, dan sebagainya) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Terdiri dari jurnalis (wartawan, penulis) dan promotor (humas, jurubicara, juru kampanye, relawan, event organizing, dan lain-lain). 3. Aktivis - (a) Jurubicara (spokesman) bagi kepentingan terorganisasi, tidak memegang atau mencita-citakan jabatan pemerintahan, juga bukan profesional dalam komunikasi. Perannya mirip jurnalis. (b) Pemimpin pendapat (opinion leader) -orang yang sering dimintai petunjuk dan informasi oleh masyarakat; meneruskan informasi politik dari media massa kepada masyarakat. 138
Misalnya tokoh informal masyarakat yang kharismatik, atau siapa pun yang dipercaya publik. Dengan pemahaman separti ini, telah dijelaskan bahwa pemimpin pendapat termasuk dalam kategori aktivis komunikator politik yang dapat meneruskan informasi politik kepada khalayak. Menurut Rogers dan Shoemaker (dalam Siagian dan Yusof, 2011), pemimpin pendapat merupakan pribadi-pribadi tertentu yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dalam perilaku opini melalui cara- cara yang disukai oleh orang- orang tersebut. Karakteristik pemimpin pendapat adalah: 1. Pengenalan akan mode yang tinggi. Seorang pemimpin pendapat memahami kondisi khalayak yang beraneka ragam. Ia mampu memberikan pengertian tentang suatu informasi yang diperolehnya kepada khalayak dan khalayak dapat memahaminya dengan baik tanpa ada distorsi atas informasi tersebut. Kecenderungan lain adalah apa yang dikemukakan oleh seorang pemimpin pendapat, akan diikuti oleh khalayak. 2. Memiliki posisi dan kewenangan. Posisi seorang pemimpin pendapat sesungguhnya muncul dengan sendirinya tanpa ada proses pengangkatan atau pemilihan. Dia lahir secara alamiah menjadi seorang 139
pemimpin pendapat sebagai dampak dari kelebihan yang ada pada dirinya. Yang penting seseorang itu memiliki kelebihan dan keunggulan tertentu yang dapat dijadikan teladan, maka dia itu sudah masuk dalam ketegori pemimpin pendapat. Sedangkan kewenangannya sangat tinggi atas kepercayaan dari khalayak. Walaupun tidak mengikat sifatnya, tapi ada juga dalam daerah tertentu sifatnya mengikat. Namun secara umum khalayak cenderung turut dan patuh kepada perintah atau pesan daripada pemimpin pendapat ini. 3. Berkemampuan mencapai atau menjangkau pengikutnya. Pemimpin pendapat berada di tengah-tengah lingkungan kehidupan masyarakat, dia tidak terpisahkan oleh sekat-sekat sosial dan status lainnya. Oleh karena itu, pemimpin pendapat berbeda dengan pejabat atau bangSAW.,an yang feodalistik. Pemimpin pendapat cenderung mendapat tempat di hati masyarakat karena dia itu baik hati dan sering memberikan bantuan kepada warganya. 4. Memiliki status sosial yang strategis. Hal inilah yang menyebabkan seseorang dianggap termasuk sebagai pemimpin pendapat, karena ia berada pada posisi sosial yang sangat strategis. Dikatakan strategis karena seorang pemimpin pendapat mampu memasuki semua lini lingkungan sosial, baik untuk tingkat atas, maupun ke level 140
yang paling rendah. Posisi seperti inilah yang menyebabkan dia dekat dengan masyarakat dan khalayak senantiasa menaruh harapan dan kepercayaan yang besar kepadanya. 5. Bersifat sukarela. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penerjemah informasi kepada warganegara, menyampaikan pesan-pesan yang penting, dan membantu warga negaradalam kewenangannya untuk menjembatani dengan pihak pemerintah, pemimpin pendapat bekerja dengan sukarela. Dia tidak mengharapkan adanya imbalan dalam bentuk apapun daripada warga negarakecuali warga negaratersebut memperoleh manfaat yang besar atas informasi maupun bantuan yang diberikan. Manakala dalam kasus-kasus tertentu pemimpin pendapat memperoleh penghargaan daripada warganegara, dimana pemberian tersebut merupakan inisiatif daripada warga negarayang sifatnya kehendak mereka sendiri, atau sumbangan tanpa paksaan. Individu yang termasuk ke dalam kategori pemimpin pendapat ialah para pemimpin agama, tokoh masyarakat, bangsaw,an, hartawan dan tokoh-tokoh pemuda yang mempunyai sumbangan dalam masyarakat (Siagian dan Abdullah, 2011). Pemimpin pendapat sebagai pemimpin informal boleh dikategorikan kepada tiga golongan: 141
1. Cerdik pandai. Seseorang individu yang dipandang memiliki tingkat intelektual yang tinggi dalam satu bidang, biasanya dipandang sebagai pemimpin pendapat di kalangan masyarakat. Sebagai contoh adalah ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan agama Islam, guru, dosen, dokter, bidan, dan seseorang individu yang mempunyai keahlian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat. 2. Bangsawan. Merupakan individu yang terdiri dari keturunan mulia (herediter). Pada umumnya bangsawan adalah keturunan daripada pihak pemerintah yang berkuasa secara turun- temurun. Mereka menjadi pemimpin pendapat karena warga memandang mereka sebagai keturunan yang mulia. Di Sulawesi Selatan, keturunan bangsawan diberi gelar antara lain Andi, Puang, Karaeng, dan Mara'dia. Apabila ada seorang individu yang memakai gelaran tersebut pada awal namanya atau biasa dipanggil dengan gelaran tersebut, merupakan keturunan bangsawan. 3. Tokoh masyarakat. Dalam kalangan masyarakat juga terdapat pemimpin pendapat berasal daripada seseorang individu yang dihargai karena tergabung dalam tokoh masyarakat, terdiri daripada 142
bekas pegawai pemerintah yang jujur, para hartawan yang dermawan, imam desa, dan kepala dusun. Mereka ini mendapat tempat yang terhormat di hati warga karena keteladanannya dalam lingkungannya. Misalnya memberikan bantuan keuangan, menyelesaikan konflik, menjadi penengah/moderator dalam setiap soalan yang dihadapi masyarakat. Masih ada satu lagi komponen pemimpin pendapat yang cukup disegani yang belum disebutkan di atas, yakni para orang tua masyarakat, di Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, orang tua disebut sebagai hatobangon. Dalam peristiwa-persitiwa penting, baik dalam acara adat maupun kegiatan keagamaan, hatobangon masih memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai masyarakat yang masih menganut kebudayaan dan adat ketimuran, penghormatan kepada orang tua masih cukup terpelihara. Orang tua maksudnya adalah mereka-mereka yang memang sudah berusia lanjut. Walaupun para orang tua ini tidak memiliki ketiga indikator di atas, akan tetapi mereka masih tetap di dengar nasihat, ide, saran, bahkan termasuk pula larangannya. Hal ini karena para orang tua dianggap punya pengalaman, atau biasa diistilahkan sebagai "lebih banyak makan asam-garam". Artinya, banyak yang 143
sudah mereka lakukan dalam hidupnya yang dapat menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Ulama termasuk sebagai pemimpin pendapat, karena memiliki ilmu agama yang luas. Ulama juga masuk dalam kategori sebagai pemimpin informal. Sebagai pemimpin informal, mereka akan didengar, dihormati, dihargai dan diikuti atas pesan-pesannya dalam kehidupan. Mengikut Kartini Kartono (2009), pemimpin informal yaitu orang yang tidak mendapatkan pelantikan formal sebagai pemimpin. Dalam konteks ini adalah pelantikan formal daripada pihak pemerintah. Namun karena pemimpin informal mempunyai sejumlah kualiti atau keunggulan, pemimpin informal mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi psikologi dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Menurutnya, ciri-ciri pemimpin informal antara lain adalah: 1. Tidak mempunyai kuasa yang formal atau legitimasi sebagai pemimpin. 2. Kelompok rakyat atau masyarakat memilih dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima peribadinya. 144
3. Dia tidak menerima sokongan dari organisasi formal dalam menjalankan tugas kepimpinannya. 4. Biasanya tidak mendapatkan ganjaran balas jasa, atau ganjaran pelayanan itu diberikan secara suka rela. 5. Tidak pernah dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak mempunyai atasan. Dia tidak perlu memenuhi syarat-syarat formal tertentu. 6. Apabila ia melakukan suatu kesalahan, ia tidak boleh dihukum, hanya saja respek terhadap dirinya akan berkurang, peribadinya tidak diakui, dan ditinggalkan oleh kumpulannya. Pengaruh pemimpin-pemimpin informal ini bersifat positif, ada pulang yang mungkin dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang negatif. Demikian pula peranannya di tengah masyarakat. Peran sosialnya dalam memberikan pengaruh berupa saran-saran, larangan, dan dukungan oleh masyarakat luas untuk menggerakkan atau berbuat sesuatu. Besarnya peranan itu bergantung pada besar kecilnya dampak sosial yang disebabkan oleh kepimpinannya, serta tinggi-rendahnya status sosial yang diperolehnya (Kartini Kartono, (2009), dimana status sosial ini pada umumnya karena beberapa faktor : 1. Keturunan: seperti keturunan bangSAW.,an, keluarga kaya, dan lain-lain. 145
2. Memiliki harta yang melimpah ruah yang dihasilkannya sendiri. 3. Taraf pendidikan yang lebih tinggi, misalnya dalam bidang agama dan peringkat pendidikan formal. 4. Pengalaman hidup yang lebih banyak, sehingga ia mempunyai kualiti dan kemahiran teknikal tertentu. 5. Memiliki sifat-sifat berkarisma dan ciri-ciri herediter (sifat yang menurun secara genetik daripada orang tua kepada anak) unggul lain. 6. Pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai bagian daripada warganegara, kedudukan pemimpin pendapat perlu dioptimalkan dalam pembangunan nasional dalam sesuatu negara. Partisipasi pemimpin pendapat maupun warganegera dalam pembangunan akan mengukuhkan nilai-nilai demokrasi dan memberi kemudahan dari beberapa aspek. Partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perancangan pembangunan (Soemarmo 2005) . Sebab partisipasi rakyat adalah dasar dari suatu masyarakat demokratik. Melalui partisipasi ini menyediakan sarana bagi rakyat untuk memperdengarkan suara mereka dan untuk memperkasakan mereka yang tak berdaya dalam masyarakat (Eveland, 1993). Sebagai pihak mengemukakan pembangunan dan mempunyai tanggungjawab yang 146
memajukan rakyat, maka adalah penting partisipasi semua pihak digembeling sama. Keperluan kepada kemajuan memerlukan proses pembinaan untuk mengubah keadaan yang serba kekurangan kepada keadaan kesejahteraan hidup yang lebih sempurna (Abdullah, 2001). Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajipan yang sama untuk terlibat dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional bangsa Indonesia hakikatnya adalah usaha mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan konsep pembangunan dalam Islam bersifat menyeluruh, menyentuh, dan memasuki ke dalam jati diri manusia, sehingga dengan demikian terlebih dahulu ia membina manusia seutuhnya, material dan spiritual secara serentak. Tanpa ini, pembangunan yang dilakukan akan runtuh sendiri oleh manusia, sama ada secara sedar atau tidak (Shihab 2001). Di Indonesia dikenal adanya pemimpin informal walaupun dalam konstitusi tidak disebutkan secara jelas dan terperinci. Mengikut Hamdan Rasyid (dalam Siagian dan Abdullah, 2011) di Indonesia terdapat dua jenis pemimpin politik, yakni pemimpin politik formal dan pemimpin politik tidak rasmi. Pemimpin politik informal juga boleh disebut 147
sebagai pemimpin pendapat. Menurut Valente dan Patchareeya (2004) bahwa pemimpin pendapat yaitu orang-orang yang mempengaruhi pendapat, sikap, keyakinan, motivasi, dan perilaku orang lain. Para pemimpin agama Islam disebut ulama. Bagi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, ulama dipanggil dengan sebutan gurutta. Dalam status sosialnya, ulama adalah posisi yang menduduki kedudukan penting di mata masyarakat. Gurutta termasuk ahli agama dan mendapat penghargaan dari masyarakat. Kedudukan yang lebih tinggi dari gurutta yang disebut Anregurutta. Bila dalam istilah gelar akademik, anregurutta itu diibaratkan sebagai professor. Pemberian gelar gurutta atau anregurutta bukanlah pemberian gelar akedemik tetapi pengakuan dari masyarakat. Masyarakat mengakui keahlian ulama tersebut dalam pemahaman Al Quran dan Hadis. Tidak semua yang mengajar agama dipanggil sebagai gurutta, bergantung kepada peringkat keilmuannya (Suryandi 2011). Tugas utama seorang ulama adalah menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dan mengarahkan umat untuk senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran agama menghindari perilaku salah. Sebagai individu yang mendapat kepercayaan daripada rakyat, masyarakat mengharapkan agar serta 148
ulamanya lebih daripada sekadar berceramah, berkhutbah dan menyelenggarakan pengajian, atau memberi tuntunan dan pengarahan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya, tetapi juga mencari alternatif-alternatif baru bagi penyelesaian soalan-soalan sosial dan ekonomi, serta lingkungannya. Ulama, yang menyadari kedudukan mereka sebagai pewaris nabi, merasa bertanggungjawab untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan, bukan hanya terbatas dalam memberikan nasihat dan fatwa, tetapi juga partisipasi dalam bidang-bidang perancangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta menilai baik-buruknya kesan yang diberikannya berdasarkan nilai-nilai yang diamanatkan Tuhan melalui Kitab Suci-Nya (Shihab, 2001). Menurut Azis (2011) ulama birokrat (penghulu), termasuk kaum intelektual dan cendekiawan muslim (the muslim learned) di perguruan tinggi Islam, juga harus memiliki idealisme untuk melakukan amar ma'ruf dan nahy munkar, terutama idealisme untuk melakukan perubahan terhadap sistem birokrasi yang cenderung korup dan terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil (mendzalimi) dan tidak demokratis. 149
C. Tantangan dan Peluang bagi Ustadz 1. Islamophobia Kelompok ini memiliki ketakutan yang luar biasa kepada Islam. Keberadaannya sudah sejak lama dan harus segera melakukan antisipasi. Sekelompok ahli hubungan antar ras atau suku bangsa di Inggris mulai membentuk sebuah komisi khusus dan mempelajari serta menganalisis Islamophobia mulai tahun 1995. Komisi yang meneliti tentang muslim di Inggris dan Islamophobia melaporkan bahwa Islam dipersepsikan sebagai sebuah ancaman, baik di dunia maupun secara khusus di Inggris. Islam disebut sebagai pengganti kekuatan Nazi maupun komunis yang mengandung gambaran tentang invasi dan infiltrasi. Hal ini mengacu pada ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan berlanjut pada ketakutan serta rasa tidak suka kepada sebagian besar orang-orang Islam. Kebencian dan rasa tidak suka ini berlangsung di beberapa negara barat dan sebagian budaya di beberapa negara. Dua puluh tahun terakhir ini rasa tidak suka tersebut makin ditampakkan, lebih ekstrim dan lebih berbahaya (Runnymede Trust, 1997). Istilah Islamophobia muncul karena ada fenomena baru yang membutuhkan penamaan. Prasangka anti muslim berkembang begitu cepat pada beberapa tahun terakhir ini 150
sehingga membutuhkan kosa kata baru untuk mengidentifikasikan. Penggunaan istilah baru yaitu Islamophobia tidak akan menimbulkan konflik namun dipercaya akan lebih memainkan peranan dalam usaha untuk mengoreksi persepsi dan membangun hubungan yang lebih baik (Young European Muslims, 2002). Islamophobia tidak dapat dipisahkan dari problema prasangka terhadap orang muslim dan orang yang dipersepsi sebagai muslim. Prasangka anti muslim didasarkan pada sebuah klaim bahwa Islam adalah agama "inferior" dan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai yang dominan pada sebuah masyarakat (Abdel-Hady, 2004). Islamophobia memiliki beberapa karakteristik. Untuk memahami karakteristik ini dalam laporan Runnymede menjelaskan sebuah kunci untuk memahami perbedaan tersebut, yaitu pandangan yang terbuka dan pandangan yang tertutup terhadap Islam (open and closed views of Islam). Phobia dan ketakutan terhadap Islam yang terjadi merupakan karakteristik dari pandangan yang tertutup terhadap Islam (closed views), sementara ketidaksetujuan yang logis dan kritik serta apresiasi 151
maupun pernghormatan merupakan pandangan yang terbuka terhadap Islam (open views). Dari beberapa deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa Islamophobia adalah bentuk ketakutan berupa kecemasan yang dialami seseorang maupun kelompok sosial terhadap Islam dan orang-orang Muslim yang bersumber dari pandangan yang tertutup tentang Islam serta disertai prasangka bahwa Islam sebagai agama yang "inferior" tidak pantas untuk berpengaruh terhadap nilai- nilai yang telah ada di masyarakat. Mengapa orang benci atau takut kepada komunitas Islam? Sebuah jawaban sederhana yang dapat menjelaskan mengapa orang membenci fihak lain adalah perasaan kalah dan tidak mengetahui bagaimana cara untuk menang. Prasangka sosial akan muncul ketika seseorang berperilaku dan bersikap negatif terhadap seseorang karena keanggotaannya pada kelompok. Beberapa istilah yang terkait dengan prasangka adalah diskriminasi, etnosentrisme, in-group favouritism, in-group bias, out- group derogration, social distance dan stereotip. Hal ini dapat dikaji dari beberapa pendekatan yaitu pendekatan individual, kognitif, antar kelompok, dan sosio- kultural. 152
2. Rivalitas kelompok sekuler dan kelompok Islam Persaingan yang cukup kuat dimulai pada masa kerajaan-kerajaan Islam, BPUPKI pada masa perjuangan, konstituante, era orde baru, dan berlanjut sampai saat ini. Hubungan politik antara Islam dan negara di Indone- sia pada sebagian besar babakan sejarahnya merupakan cerita antagonisme dan kecurigaan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang tidak harmonis ini terutama, tetapi tidak seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan pandangan para pendiri republik ini - yang sebagian besarnya muslim - mengenai negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat di atas adalah apakah negara ini bercorak "Islam" atau "nasionalis". Konstruk kenegaraan pertama mengharuskan agar Islam, karena sifatnya ynag holistik dan kenyataan bahwa agama itu dianut oleh sebagian besar penduduk, diakui dan diterima sebagai dasar idiologi negara. Tetapi atas pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara yang secara sosial-keagamaan bersifat majemuk, maka - demi persatuan nasional - konstruk kenegaraan kedua menghendaki agar Indonesia didasarkan atas Pancasila, sebuah idiologi yang sudah didekonfessionalisasi). 153
Kenyataan bahwa diskursus idiologis seperti itu memancing munculnya konflik, hal itu sebagian besar tidak disebabkan oleh tingkat kesalehan keagamaan yang berbeda di kalangan umat Islam - sebuah pandangan yang melandasi konsep-konsep seperti pemisahan santri- abangan dan Islam-sekuler (atau netral-agama) yang terkenal itu. Tetapi, hal itu terutama disebabkan oleh ketidakmampuan elit politik nasional dalam mendamaikan berbedaan-perbedaan pandangan tersebut di atas, seakan- akan Islam dan nasionalisme merupakan dua entitas yang saling menegasikan. Jika konflik antara kelompok Islam (santri) dan nasionalis (abangan) dipotret pada era pra kemerdekaan, ranah konfliknya adalah dalam konteks perbedaan ideologi dasar perjuangan. Kelompok Islam menghendaki agar Islamlah yang dijadikan dasar idiologi perjuangan menghadapi kolonial, sedangkan nasionalis sekuler menghendaki dasar nasionalisme yang lepas dari Islam. Mereka menyebut kelompoknya sebagai golongan "kebangsaan" nasionalis sekuler, menuntut agar nasionalisme yang lepas dari paham agama manapun, yang harus dijadikan dasar ideologi perjuangan. 154
Mereka, sebagaimana kalangan pragmatis pada umumnya menganggap agama pada dasarnya merupakan 'urusan pribadi dan individual"), karena itu agama sulit memberikan dasar yang kokoh untuk suatu ideologi nasionalis yang mampu mengakomodasi mengintegrasikan seluruh kelompok suku, agama, dan ras yang beraneka ragam di Indonesia. Di kalangan nasionalis sekuler terdapat keyakinan bahwa pengalaman historis dan kehendak hidup bersamalah yang dapat dijadikan dasar ideologi perjuangan bangsa. Mereka diilhami oleh perdapat Ernest Renan tentang pengertian "bangsa" (nation). Dalam salah satu tulisannya, Renan mengemukakan teori tentang pembentuk ideologi bangsa. Bangsa, menurut Renan, ialah suatu asas rohani, yang tumbul dari keadaan-keadaan historis yang tersusun secara mendalam). Teori ideologi bangsa yang dikemukakan Renan, dalam dataran tertentu mempunyai relevansi dengan gejala timbulnya paham kebangsaan di Indonesia. Telah banyak pengorbanan bangsa Indonesia akibat penjajahan pihak asing. Penindasan kolonial asing ini, menurut Goerge dan 155
Kahin, merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya gagasan nasionalisme Indonesia). Terdapat perbedaan prinsip ideologis antara kedua golongan di atas telah menciptakan ketegangan di antara mereka. Ketegangan yang paling jelas terlihat pada retaknya hubungan tokoh-tokoh Sarekat Islam dengan tokoh-tokoh nasionalis sekuler. Mengapa pergulatan ideologis antara kedua kelompok tersebut layak untuk dikaji? Setidaknya ada dua alasan untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama, secara substansial perdebatan ideologis antara dua kelompok itu merefleksikan pertarungan ideologis yang tak kunjung usai dari sekitar tahun 1920 sampai 1945. Gagasan-gagasan yang dipolemikkan itu mendasar dan aktual, seperti masalah apakah agama harus disatukan atau dipisahkan dari politik, masalah prinsip kenegaraan yang bagaimana yang harus dijadikan dasar negara dan sekulerisasi politik dalam masyarakat berpenduduk mayoritas Muslim. Polemik yang menyangkut berbagai ide dan tujuan ini mewarnai corak perkembangan politik, yang berkirar pada masalah peranan Islam, hubungan antara agama dan negara, corak nasionalisme, serta ideologi yang diperlukan dalam menata suatu negara kebangsaan (nation state).5) 156
Kedua, jika kedua kelompok itu dipersonifikasi, maka akan muncul dua tokoh pergerakan nasional yang mewakili masing- masing kelompok, dan secara terang- terangan kedua tokoh itu saling berseteru. Mereka adalah Natsir, mewaliki kelompok Islam dan Soekarno mewakili kelompok nasionalis sekuler. Keduanya adalah tokoh politik paling legendaris dalam sejarah Indonesia kontemporer. Ada pertanyaan menarik yang ingin dijawab dalam kajian ini, mengapa polemik itu terjadi justru diantara dua kelompok dan dua tokoh pergerakan nasional, yang bila dikategorikan menurut terminologi Barat termasuk "manusia mod- ern". Mengapa justru Natsir yang mengoreksi dan mengkritisi gagasan- gagasan "modernisme Islam" Soekarno, yang kedua tokoh itu dikenal sebagai sama-sama modernis Muslim, yang berpendidikan maju (Barat). Tetapi yang jelas, polemik yang mereka bangun sangat berpengaruh terhadap corak dan konfigurasi politik Indonesia menjelang kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Setelah melihat selintas fenomena politik aktual Indonesia pra-kemerdekaan, yang melibatkan kelompok Islam dan nasionalis- sekuler sebagai "petarung" dalam perang ideologi mengenai konsep kebangsaan dan 157
kenegaraan (nation-state), dapat dikerucutkan kajian ini pada tataran ; Pertama, gagasan- gagasan apa yang diusung oleh masing-masing kelompok yang "bertikai" untuk menegaskan keberpihakan politis-ideologis mereka; Kedua, apakah gagasan kedua belah pihak tidak menemukan titik kompromi (kalimah SAW.,a') dalam rangka membangun sintesa sistem politik Indonesia yang dicita-citakan bersama, dalam kata lain apakah tidak ada kontribusi Islam dalam menyusun konsep kenegaraan dan kebangsaan di kemudian hari (pasca kemerdekaan). 3. Keterpecah belahan umat Islam karena ashabiyah yang sangat berlebihan. Secara etimologis 'ashabiyah berasal dari kata 'ashaba yang berarti mengikat. Secara fungsional 'ashabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, 'ashabiyah juga dapat dipahamai sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok. Menurut Muhammad Mahmud Rabie', 'ashabiyah merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam peran 158
sosial, 'ashabiyah dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok. Kedua, keberadaan 'ashabiyah dapat mempersatukan berbagai 'ashabiyah yang bertentangan, sehingga menjadi suatu kelompok yang lebih besar dan utuh. Seperti dikatakan Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, bahwa 'ashabiyah sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi 'ashabiyah, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran. Ibnu Khaldun menempatkan istilah 'ashabiyah menjadi dua pengertian. Pengertian pertama bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (brotherhood). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (self-interest), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. 159
Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama. Mengenai alasan diperlukannya 'ashabiyah tersebut, Ibnu Khaldun menge-mukakan dua premis penting. Pertama, dalam teori tentang berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan. Ia berpendapat bahwa orang tidak mungkin mendirikan negara tanpa didukung persatuan dan solidaritas yang kuat. Di dalamnya terdapat ajakan untuk senantiasa waspada dan siaga sepenuh jiwa dan raga untuk mempertahankan negaranya. Kedua, bahwa proses mendirikan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat, dengan mempertaruhkan nyawa. Kalau dirinya tidak mampu menundukkan lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah atau binasa. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mewujudkannya. Dengan demikian, terbentuknya solidaritas ini mutlak dibutuhkan. Kemudian dalam pembentukan 'ashabiyah tersebut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama mempunyai peran 160
penting dalam membentuk persatuan tersebut. Menurutnya, semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang dibentuk oleh faktor lainnya. Hal tersebut didukung oleh visi agama dalam meredakan pertentangan dan perbedaan visi rakyat, sehingga mereka mempunyai tujuan sama, untuk berjuang bersama menegakkan agamanya. Ini dibuktikan dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah, di mana pasukan umat Islam hanya berjumlah 30.000 orang, padahal tentara Persia di Qadisiyah berjumlah 120.000 orang, sedangkan tentara Heraklitus, menurut al-Waqidi berjumlah 400.000 orang. Meskipun jumlahnya sangat kecil, karena didasari semangat persatuan yang dibentuk oleh peran agama hasilnya umat Islam mampu memenangkan peperangan tersebut. Oleh sebab itu, umat Islam harus mempunyai peran dalam berbagai aspek, terutama pada aspek politik. Umat Islam jangan menganggap bahwa politik itu tidak penting. Anggapan tersebut merupakan hal yang keliru, politik adalah sesuatu yang harus dilakukan agar pemain politik di negeri ini berisi orang-orang baik. Selain itu, umat Islam Jangan menerapkan politik yang rendahan atau recehan. Maksud recehan dalam hal ini adalah tidak mengedepankan 161
praktik politik uang dengan menerima transaksional kebijakan untuk kepentingan tertentu namun merugikan negara yang sangat besar. 162
BAGIAN 8 Kesimpulan A. Merumuskan Kembali Peran Ustadz dalam Politik Peran ustadz dalam politik dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun penataan masyarakat secara terlibat dalam politik sebagai bentuk partisipasi yang bersinggungan dengan negara. Ulama tidak hanya mempunyai kedudukan garda terdepan pesantren, tetapi juga memiliki peranan untuk melakukan transformasi kepada masyarakat, baik menyangkut masalah interpretasi agama, pandangan hidup berdasarkan rujukan agama, memberi bukti konkrit agenda perubahan sosial, melakukan perdampingan ekonomi, maupun politik dalam pengertian luas, yakni peran ulama dalam politik. Ulama yang berpolitik, sebagai pengurus partai politik atau tim sukses calon presiden tertentu, atau bentuk bentuk perilaku politik lainnya, telah menimbulkan pebedaan pandangan di kalangan masyarakat pandangan tersebut termasuk yang mempertanyakan eksistensi dan kepastian ulama untuk terjun langsung ke wilayah politik. Ada banyak pihak yang menyayangkan keterlibatan politis ulama. karena yang dipertaruhkan adalah legitimasi dan eksistensi yang 163
secara istimewa melekat dalam dirinya. Jika pilihan politik nya ini kurang beruntung. dapat memunculkan antipati dalam masyarakat. Dan itu berarti, akan mendistorsi terhadap legitimasi ke ulamanya yang telah bangun sejak lama. Menurut Ahmad Patoni, alasan yang mempengaruhi seorang kiai terlibat dalam politik praktis, adalah: 1. Alasan teologis. Para kiai pesantren adalah figur yang lekat dengan penguasaan khazanah ilmu-ilmu keislaman yang bercorak sunni. Dalam perspektf ini, hubungan antara agama (din) dan politik (siyasah) dalam tradisi sunni pada dasarnya mempunyai hubungan dan tidak bisa dipisahkan secara tegas. Politik dan agama dinilai sebagai bagian integral dari agama, dan karena itu tidak perlu dijauhi. 2. Alasan dawah. Da'wah merupakan usaha sosalisasi terhadap nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Sebagai usaha untuk menyebarkan nilai- nilai yang terkandung di dalam ajaran agama, banyak metode yang dapat ditepuh. Salah satunya adalah lewat jalur politik. Banyak kiai yang berasumsi bahwa dengan lewat jalur politik ini, medan dakwah akan semakin luas, terbuka dan dapat berjalan dengan efektif. 164
3. Alasan solidaritas politik yang sulit dihindari sehingga menjadikan kiai pesantren mau tidak mau harus terjun kedalamnya. Adapun faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan kiai dalam politik praktis menurut Khoiru Ummatin adalah: 1. Faktor kekuasaan, meliputi cara-cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat. b) Faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Untuk mengejar kepentingan ini manusia harus memiliki kekuasaan, kesehatan, ketrampilan, kasih sayang, keadilan dan kejujuran. 2. Faktor kebijaksanaan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk penundang-undangan. 3. Budaya politik, merupakan orientasi subyektif individu terhadap sistem politik. Kebudayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri individu dapat dianalisis dalam beberapa orientasi, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan orientasi evaluatif yang mendasari perilaku politik. 165
B. Menggambarkan Peran Komunikasi dalam Kebiijakan Politik Ustadz Berbicara tentang Islam dan politik merupakan hal yang amat sangat penting, karena keduanya mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, karena sejak zaman Rasul hingga para Sahabatnya, Islam memegang kendali untuk mengatur aspek kemasyarakatan dalam kehidupan keseharian. Bahkan saat itu, sebagai seorang Rasul atau Khalifah yang mengajarkan Islam kepada umatnya, Rasul dan Sahabat juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Politik akan mengatur tentang kenegaraan, sementara dakwah lebih dari sekedar itu. Ulama yang memahami posisinya sebagai pelaksana risalah dakwah Rasulullah SAW.,. dalam menyebarkan ajaran agama Islam untuk menyeru umat kepada kebaikan dalam kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari dari segala perbuatan yang buruk, tercela, hina, dan segala jenis perbuatan yang tidak terpuji lainnya, yang termaktub dalam konsep amar makruf nahi mungkar. Ma'ruf ditafsirkan sebagai segala sesuatu perbuatan yang baik dari sudut pandang akal dan syariah. Lawannya adalah munkar, yakni perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan akal dan syariah. 166
Upaya melaksanakan dakwah dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, model, dan strategi. Dakwah pada dasarnya adalah proses komunikasi, untuk menyampaikan pesan- pesan kebaikan kepada umat manusia. Proses komunikasi yang disampaikan dalam berdakwah biasanya dengan cara lisan dan tulisan. Para ustadz banyak memberikan nasihat atau ceramah kepada umatnya melalui komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Adapun peran komunikasi dalam kebijakan berpolitik seorang ustadz adalah ustadz dapat memberikan informasi kepada umat betapa pentingnya dalam mempelajari dan ikut serta dalam kegiatan berpolitik seperti misalnya tentang pemilihan umum, karena pemilihan umum adalah memilih pemimpin yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan bangsa. Di samping itu, ustadz juga memiliki kewajiban untuk mengarahkan umatnya memilih orang- orang yang memiliki syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam. Justru akan terasa kurang bertanggung jawab manakalah ulama lepas tangan dari masalah ini. Ustadz harus memahami kondisi perpolitikan, tidak boleh buta politik, apalagi kalau harus menyerahkannnya kepada orang lain. Ustadz memang tidak mesti ikut dalam arus politik praktis, akan tetapi jangan juga ada larangan untuk itu. Menurut 167
hemat penulis, bila ada ustadz yang ingin terjun ke gelanggang politik praktis, itu harus didukung oleh umat. Karena sebagai ustadz atau ulama yang menguasai ilmu agama yang mendalam, tentunya pada saat memimpin atau menjadi pemegang kebijakan, akan menjalankannya sesuai dengan landasan agama, minimal tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Untuk meningkatkan hubungan komunikasi antara ustadz dengan umat, perlu dilakukan: 1. Dakwah yang disebarkan para ustadz tidak hanya fokus pada persoalan halal dan haram saja, tapi memperhatikan keadaan perekonomian masyarakat, meningkatkan taraf hidup, mencintai lingkungan, menjaga kelestarian alam sekitarnya, serta masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat yang dapat menjadi materi dakwah. Lebih dari itu, materi tersebut penting pula direalisasikan dimana para ustadz bisa menjadi motivatornya. 2. Ustadz harus menjadi wakil rakyat berkomunikasi dengan pemerintah. Permasalahan sosial, pemerintahan dan politik, merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh ustadz sebagai ulama. Kepentingan umat Islam terhadap situasi kekinian harus diperhatikan oleh para ustadz untuk didiskusikan bersama dengan pemerintah. 168
3. Konsintensi dan sikap istiqamah ustadz dalam menjalankan tugasnya sebagai juru dakwah dan sebagai wakil masyarakat. Dalam hal ini, karakteristik ustadz yang menjadi ciri khasnya tidak boleh hilang, karena ciri-ciri itulah yang menjadikan umat percaya dan taat kepada ulama. Selain adanya komunikasi antara ustadz dan umat, ustadz sebagai praktisi politik pun harus memperhatikan komunikasinya dengan pemerintah, diantaranya harus mempunyai intensitas, kapasitas dan juga kredibilitas sebagai ustadz agar segala kebijakan politiknya didengar dan dilaksankan dengan baik. C. Menyoroti Pentingnya Pengaruh Ustadz terhadap Transformasi Sosial dan Politik Ustadz sebagai ulama mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan pemerintah dalam melakukan perubahan menuju kebaikan masyarakatnya. Ustadz berada pada jalur kultural dengan misi membina sisi spiritual atau rohaniah masyarakat melalui dakwah, ceramah, khutbah, menjadi teladan yang baik untuk masyarakat, lalu menjadi pengajar, pendidik umat dengan mendirikan berbagai Lembaga Pendidikan keagamaan. Ustadz sebagai juru dakwah memiliki peranan tersendiri yang meniktikberatkan pembangunan rohani 169
sebelum menuju pembangunan material. Pembangunan dalam bidang pisik atau material, akan lebih sempurna dan afektif apabila pembangunan rohani sudah mapan. Dalam hal ini akhlak dan sisi kerohanian umat serta pemerintah sudah harus jauh lebih mapan. Termasuk pula yang dimaksudkan di sini adalah akhlak dalam bidang politik-pemerintahan, perekonomian, sosial, pendidikan, kebudayaan, perundang- undangan dan sebagainya. Memang keberhasilan pembangunan dapat diukur dari sisi pemandangan pisik. Akan tetapi sesunggunhnya yang lebih penting adalah manfaat yang dirasakan dari pembangunan itu, merupakan tujuan yang lebih utama untuk didahulukan. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan, dalam mengemban tugasnya, akan lebih baik bila dipegang oleh individi-indivi yang memiliki akhlak dan rohani yang sudah baik. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Saat ustadz mengambil peran di kancah politik, maka harus diniatkan bahwa setiap Langkah yang diambil harus berdasarkan pada visi dan misi dakwah, yaitu Amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap kebijakan yang diambil harus mempunyai misi kebaikan, perubahan terhadap kebajikan. 170
Daftar Pustaka Abdul Wahid, (2013). "Peran Ulama Dalam Negara Di Aceh". Banda Aceh: Jurnal MADANIA, XVII, (1). Abdullah Zawawi, (2015). "Politik Dalam Pandangan Islam," Ummul Qura 5(1). Ahmad Fauzan, (2004). "Kepemimpinana Kiai", Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang. Semarang: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisingo Semarang. Amakhsasri Dophier, (1982). Tradisi Pesantren, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES,), Amien Rais, (1996). Cakrawala Islam: Antara Cita Dan Fakta (Bandung: Mizan). Auri Adam, (1999). "High Politics Sebagai Kerangka Moral Pemikiran Politik Muhammadiyah," Bestari: Malang. Basit, Abdul. (2021). Dakwah Milenial. Banyumas: Wawasan Ilmu. Burnuddin Yusuf, (2018). "Politik Dalam Islam: Makna Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," Aqidah- TA 4(1). 171
dkk Haedar Nashir, (2019). "Muhammadiyah's Moderation Stance in the 2019 General Election," Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies. 57(1). Dwi Budirman A, (2020). "Konsep Kaderisasi Ulama di Indonesia". Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Islam, 09. Endang Turmudi, (2004). Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan. Yogyakarta: LkiS. Gustav Brown dan Amelia Fauzia, (2019). "Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-Making in Indonesia," Asia Studies Review 43(19). Hamka, (2020). "Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim," Scolae: Journal of Pedagogy 3(1). Haryatmoko, (2003). Etika Politik dan Kekuasaan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Iswanto, Agus. (2018). "Membaca Kecenderungan Pemikiran Islam Generasi Milenial Indonesia". Jurnal Multikultural dan Multireligius. Jhon L. Esposito (ed). (2001), Ensiklopedi Dunia Islam Modern, Jilid I, Bandung: Penerbit Mizan. Karl Mannheim, (1960). Ideology and Utopia. London: Routledge. Kasjim Kasman Bakry, Ambo Asse, Darussalam Syamsuddin, Salenda and Roziana Shaari, (2020). "Political Dynamics 172
of Muhammadiyah and Its Relevance to the Concept of the State in Islam," al-'Adalah 17(2). Lester D Crow and Alice Crow. (1984). Psikologi Pendidikan, terj. Kasijan. Surabaya: Rine Ilmu. Mastuhu, (1994). Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS. Mochamad Parmudi. (2015). Kebangkitan Civil society Di Indonesia. Fisip UIN Walisongo. Jurnal at- Taqaddum, 7(2). Muhammad Amin, (2009). "MengIslamkan Kursi Dan Meja; Dialek Ulama Dan Kekuasaan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Muhammad Mahmud Rabie',( 1967). The Political Theory of Ibnu Khaldun. Leiden: E. J. Brill. Muhtarom, H.M, (2005). Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi Sistem Tradisional Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Romo YB Mangunwijaya. (1993). Kosmologi Baru, Agama dan Demokratisasi Bangsa, dalam Imam Aziz, dkk. (peny.): Agama, Demokrasi & Keadilan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sri Suyanta, (2004). "Ulama, Institusi Pendidikan dan Transisi Nilai". Banda Aceh: Jurnal Ar-Raniry. 173
Sumardi Suryabrata, (1998). Psikologi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Suwarni, (2011). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Arya Duta. Tahir Mahmood, "Criminal Lawa in Muslim Countries: Glimpses of Tradisional an Modern Legislation", dalam Criminal Law in Islam and the Muslim World, a comparative Perpective, (Delhi: Institute of Objective Studies) Tendy Choerul Kamal dan Agus Mulyana, (2019). "Peranan Buya Hamka Dalam Pembaharuan Muhammadiyah Tahun 1925- 1966," Factum 8(2) Toto Santoso, (2003). Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press. Yeti Novita, (2016). "Peran Ulama dalam Politik". Banda Aceh: Jurnal Keguruan,.I. Yeti Novita, (2016). Peran Ulama dalam Politik. Banda Aceh: Jurnal Keguruan, I. 174
Biografi Penulis Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar 175
Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan. Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi dengan mahasiwa Prodi S2 Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2023 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Komunikasi Politik Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari pihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu: Komunikasi Politik: Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu: Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021. 176
Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia: Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun facebook dengan alamat cecep suryana Majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56. Mochamad Yazid Nur Imannullah, S.T. Lahir pada 13 September 1995 di Bandung, adalah seorang mahasiswa aktif Program Pascasarjana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), sebelumnya menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Widyatama jurusan Industri. Aktif di Organisasi Pemuda Persis dan sekarang menjadi Staf Humas di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. 177
Ila Nurlaila Dachlan, S.Sos. Lahir pada 4 Desember 1985 di Garut, adalah seorang mahasiswa aktif Program Pascasarjana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), sebelumnya menyelesaikan studi S1-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini menjadi pengasuh di Pesantren Tahfidz untuk Yatim dan Dhuafa. Dini Nurmalasari, S.Ud. Lahir pada 23 Januari 1998 di Bandung, adalah seorang mahasiswa aktif Program Pascasarjana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), sebelumnya menyelesaikan studi S1-nya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan fokus pada jurusan TaSAW.,uf dan Psikoterapi. Akrab dipanggil dengan nama panggilan (Cut), Dini adalah seorang aktivis yang berdedikasi pada kajian Gender dan Perdamaian dan saat ini Dini bekerja sebagai Staf Administrasi Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 178
179