BAB II PENGATURAN PENERAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU A.Pengertian Hak dan Kewajiban Pekerja Hak dan kewajiban buruh harus dipahami dengan jelas oleh pekerja. Selain itu, informasi ini juga penting bagi calon pekerja yang akan memasuki dunia kerja. Informasi ini diharapkan dapat menambah wawasan Dulur Naker dan mencegah terjadinya perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Di bawah ini adalah hak dan kewajiban karyawan Kewajiban Tenaga Kerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : 1. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 2. Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. ikut
3. Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja. 4. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat. 5. Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.20 Hak Tenaga Kerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. 2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. 3. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 4. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 20 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja. 6. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berHak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. 7. Setiap tenaga kerja mempunyai Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri. 8. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (Satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. 9. Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh. 10. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 11. Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 12. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
13. Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 14. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. B. Pengertian Penerapan Upah Minimum Upah atau gaji merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan.Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 31 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa"kesejahteraan pekerja adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dan/atau kebutuhan, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal di luar hubungan kerja, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat 21 Gaji yang diterima para pekerja sangat berarti bagi kelangsungan hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,karena dengan mendapatkan gaji seseorang dapat mewujudkan cita-citanya,sekaligus meningkatkan taraf hidup yang layak bagi umat manusia.Kemampuan dan keterampilan seseorang sangat mempengaruhi gajinya.22 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Nomor 30,gaji adalah hak pekerja/pegawai untuk menerima dan mewujudkannya dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau pemberi kerja kepada pekerja.Karyawan diidentifikasi dan dibayar dalam bentuk uang sesuai dengan aturan hukum suatu 21 Asri Wijayanti, Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi, (Jakarta Sinar Grafrika, ,2010),h.107 22 Soedjardi, Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, (Jogjakarta : Pustaka Yustisia, 2008)
perjanjian kerja.Perjanjian atau ketentuan tunjangan kepada karyawan atau pekerja dan keluarganya atas pekerjaan dan atau jasa yang dilakukan atau akan dilakukan.Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja dengan ketentuan ketentuan pengupahan dalam perjanjian kerja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Apabila ternyata ketentuan pengupahan dalam kontrak kerja bertentangan dengan undang-undang, maka ketentuan pengupahan berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undang.23 a) Gaji pokok yaitu gaji pokok yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang dilakukan,besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan. b) Tunjangan tetap, yaitu pembayaran tetap yang berhubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan secara teratur kepada pekerja atau pekerja dan keluarganya dan dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran gaji pokok,tunjangan istri,tunjangan keluarga,tunjangan jabatan dan lain.Pembayaran sekaligus dilakukan secara berkala dan tidak terikat pada kehadiran pekerja,pekerja atau pencapaian suatu prestasi tertentu. c) Tunjangan tidak tetap,khususnya suatu pembayaran yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pekerja atau pekerja,yang diberikan secara tidak teratur kepada pekerja atau pekerja dan keluarganya dan dibayarkan per satuan waktu tidak sama dengan satuan waktu.ketika gaji pokok 23 Abdul R Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta : Pt.Indeks, 2009), h.29 lain-
dibayarkan,seperti tunjangan perjalanan atau tunjangan makan jika diberikan berdasarkan kehadiran pekerja atau pekerja. Penghasilan yang bukan upah terdiri atas : Memiliki fasilitas yaitu kenikmatan dalam bentuk fisik maupun natura yang diberikan perusahaan dengan alasan khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, seperti transportasi,makanan,dan lain-lain.Makan gratis,tempat ibadah, layanan penitipan anak, koperasi,kantin dan tempat lainnya. a) Bonus,yaitu pembayaran yang diterima pekerja sebagai akibat keuntungan perusahaan atau akibat kinerja pekerja di atas target produksi normal atau akibat peningkatan produktivitas,besarnya bonus yang dibagikan ditetapkan berdasarkan kesepakatan. b) Tunjangan Hari Raya (THR), tantiem dan bagi hasil lainnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa seluruh pekerja berhak atas penghasilan yang menjamin penghidupan yang layak bagi umat manusia (pasal 88 ayat 1). Untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja.Termasuk kebijakan gaji. a) Upah minimum. b) Pembayaran lembur. c) Dibandingkan dengan Gaji Tidak Masuk Kerja Karena Absen. d) Kurangnya gaji karena pekerjaan selain pekerjaa. e) Upah untuk melaksanakan hak istirahat. f) Bentuk dan metode gaji.
g) Denda dan pemotongan gaji. h) Hal-hal yang bisa dihitung dengan gaji. I.Struktur dan skala remunerasi. i) Uang pesangon;Dan Rephrase. j) Perhitungan gaji dan pajak penghasilan a) Pengertian Upah Upah minimum Seperti yang telah kami jelaskan, pendapatan yang dihasilkan oleh karyawan di perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan kerja. Dari hubungan formal ini, tidak boleh dilupakan bahwa pekerja adalah pribadi dan dilihat dari sudut pandang ini. 24 kemanusiaan,wajar jika pekerja menerima imbalan yang wajar dan perlindungan yang wajar.Dalam hal ini,upah minimum harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.Upah minimum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penghidupan yang layak,yaitu setiap penetapan upah minimum harus sejalan dengan setiap langkah agar tercapai perbandingan antara upah minimum dengan kebutuhan penghidupan yang bermartabat yang ditetapkan oleh Menteri.Sumber Daya Manusia, kekuatan tekad.Pencapaian kebutuhan hidup yang bermartabat harus dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan usaha.Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum adalah gaji bulanan terendah termasuk 24 G Kartasapoetra dkk, Hukum perburuhan di Indonesia berlandaskan pancasila, (Jakarta : Sinar grafika, 1994),h 101
upah.Pokok terdiri dari alokasi tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.Dasar dan kewenangan penetapan upah minimum sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Pasal 3 adalah:25 a) Penetapan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Berkelanjutan (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. b) Gaji minimum yang ditentukan pada ayat (1) untuk mencapai tujuan tersebut. c) dibandingkan dengan Rencana Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perbandingan upah minimum dengan nilai KHL pada periode yang sama. d) Untuk mencapai KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan tonggak sejarah (milestone) KPI dalam bentuk peta jalan pencapaian KPI bagi sebagian perusahaan industri padat karya dan lainnya dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: kondisi kemungkinan dari dunia bisnis. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa jenis upah minimum adalah sebagai berikut: e) Upah minimum regional;upah minimum yang berlaku bagi seluruh usaha pada subsektor tertentu di daerah tertentu; 25 Hardijan Rusli, Hukum ketenagakerjaan berdasarkan UU N0 13/2003Tentang Ketenagakerjaan,( Bogor : Ghalia Indonesia, ,2004), h. 91
f) Upah minimum regional, yaitu upah minimum yang berlaku bagi seluruh perusahaan pada industri dan bidang tertentu; g) Upah minimum regional/upah minimum provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku bagi semua usaha di suatu wilayah. Upah Minimum Regional (UMR)/UMP berbeda-beda di setiap daerah. UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah daerah yang berlaku umum, kelangsungan dan perkembangan usaha, perkembangan usaha perekonomian daerah dan nasional. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan usulan dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota.Kontraktor dilarang membayar upah kepada pekerja atau pekerja yang lebih rendah dari upah minimum di wilayah tempat pekerjanya bekerja,termasuk pekerja atau pekerja masa percobaan pada 03 (tiga) bulan pertama.Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat)tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 dan paling banyak Rp 400.000,00 (empat ratus juta rupiah).186 ayat 1 UU No.Dalam hal pemberi kerja tidak dapat membayar upah minimum,maka pemberi kerja dapat mengajukan penangguhan pembayaran kepada agen tenaga kerja untuk jangka waktu tertentu. Pengusaha harus mengajukan permohonan penangguhan penerapan upah minimum kepada Gubernur melalui dinas ketenagakerjaan provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal perundingan dengan pengusaha yang berlaku.Apabila serikat pekerja belum terbentuk, perundingan untuk menyepakati penundaan
pemberlakuan upah minimum dilakukan antara pengusaha dan pekerja/pekerja sah yang mewakili lebih dari 50% (dalam sepuluh) pekerja.pekerja/pegawai yang menerima upah minimum pada perusahaan yang bersangkutan. Permohonan penangguhan harus disertai dengan:26 a) satu Perjanjian tertulis asli antara kontraktor dan serikat pekerja/serikat buruh dari perusahaan yang bersangkutan; b) Laporan keuangan perusahaan meliputi neraca,perhitungan laba/rugi dan penjelasannya selama 2 (dua) tahun terakhir.Apabila perusahaan berbentuk badan hukum maka laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan; c) Dibandingkan dengan salinan keputusan pendirian perusahaan d) Data gaji berdasarkan pekerja/jabatan. e) Jumlah pekerja dan jumlah pekerja yang diusulkan untuk menerapkan upah minimum; f) Perkembangan produksi dan pemasaran 2 (dua) tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran 2 (dua) tahun mendatang. Sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Benham:"Upah dapat didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada seorang pekerja berdasarkan suatu pengaturan jaminan,"yang ditetapkan berdasarkan perintah 26 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.
eksekutif Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Penggajian selama 1 tahun berturut-turut..27 Upah minimum ini merupakan upah terendah yang akan digunakan oleh pengusaha sebagai standar untuk menentukan upah sebenarnya dari pekerja yang dipekerjakan pada usahanya.Upah minimum biasanya ditetapkan oleh pemerintah dan berubah setiap tahunnya tergantung tujuan penetapan upah minimum, yaitu: a) Menyoroti pengertian dan peran pekerjaan (pegawai) sebagai subsistem dalam hubungan kerja. b) Melindungi kelompok kerja dari sistem gaji yang sangat rendah dan tidak memadai secara material. c) Mempromosikan kemungkinan dibayar berdasarkan nilai pekerjaan yang dilakukan. d) Berusaha untuk memastikan pekerjaan yang tenang dan damai di perusahaan. e) Berusaha untuk mendorong peningkatan standar hidup secara formal. Upah minimum adalah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau orang dalam industri untuk membayar pekerja di lingkungan usaha atau pekerjaannya.Menurut Permen No 1 Tahun 1999,Pasal 1 ayat 1,upah minimum adalah gaji bulanan terendah termasuk gaji pokok,termasuk tunjangan tetap.Gaji ini berlaku bagi para lajang dengan pengalaman kerja 0-1 tahun,yang berfungsi sebagai 27 Indra Riko Rosandi., et. al., "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Penerapan Upah Minimum Di Kota Samarinda)", eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 5, 3 (2017), 1119-1130.
jaring pengaman,yang ditetapkan dengan perintah eksekutif Gubernur berdasarkan rekomendasi Badan Penggajian dan berlaku selama satu tahun berturut-turut. a. Komponen Upah Komponen gaji meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap,dimana gaji pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap.Sedangkan menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Gaji dan Pendapatan Bukan Gaji,terdapat ketentuan Komponen gaji meliputi. 1) Gaji pokok adalah gaji pokok yang dibayarkan kepada pegawai menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang dilakukan dan gaji tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan. 2) Tunjangan tetap; pembayaran rutin terkait pekerjaan yang diberikan secara teratur kepada pekerja dan keluarga mereka dan dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan. Tunjangan makan, tunjangan perjalanan dapat dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak terikat dengan kehadiran pekerja, yaitu tunjangan tersebut diberikan tanpa memperhatikan kehadiran pekerja dan dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok. 3) Tunjangannya tidak tetap; pembayaran yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pekerja dan dibayarkan secara tidak teratur kepada
pekerja dan keluarganya serta tidak dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. b. Tidak Termasuk Komponen Upah: 1) Fasilitas; kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena alasan yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti transportasi, makanan gratis, tempat ibadah, jasa penitipan anak, koperasi, kantin, dan lain-lain. 2) Bonus; Pembayaran yang diterima pekerja dari keuntungan perusahaan, baik karena kinerja pekerja melebihi kuota produksi normal maupun karena peningkatan produktivitas. 3) Tunjangan Cuti (THR); dan pembagian keuntungan lainnya. 4) Undang-undang ini dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 5) pemerataan hak; 6) kepastian hukum; 7) bisnis yang nyaman dan terjamin C. Pengaturan Upah Minimum Dalam Perundang-Undangan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dirumuskan atau diatur oleh organisasi atau otoritas publik melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Menggantikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Pasal 2 Ayat (1) PP 36/2021) Setiap orang Semua pekerja berhak atas perlakuan yang sama.Dalam penerapan sistem
pengupahan tanpa diskriminasi.Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama nilainya (Pasal 88A ayat (1) dan (2) UU 13/2003 jo.28 Setiap orang atau pekerja selalu membutuhkan uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,seorang pekerja harus bekerja agar mendapatakan gaji atau upah. Pekerjaan dapat dilakukan secara mandiri atau kepada orang/perusahaan lain (swasta) sebagai pekerja/karyawan. Bekerja sama dengan orang lain menimbulkan hubungan kerja, yaitu hubungan majikan-pegawai berdasarkan perjanjian kerja. Dalam hal ini terdapat unsur pekerjaan yang dibayar dengan bekerja pada orang/perusahaan lain (swasta) sebagai pekerja/pegawai. Bekerja sama dengan orang lain menimbulkan hubungan kerja, yaitu hubungan majikan-pegawai berdasarkan perjanjian kerja.29 Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/pegawai berdasarkan suatu perjanjian kerja, yang memuat unsur-unsur pekerjaan, upah dan pesanan.Hubungan pekerja adalah hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang dihasilkan dari suatu kontrak kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu. Hubungan perburuhan disebut juga dengan hubungan kerja atau hubungan kerja.1 Ada 3 (tiga) faktor/faktor yang menentukan adanya suatu hubungan kerja, yaitu: 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 29 Aries Harianto, Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 194.
1) Ada pekerjaan yang harus diselesaikan; 2) Memiliki perintah (bekerja atas perintah atasan/majikan); Dan 3) Gaji. 30 Tanpa salah satu dari ketiga faktor ini, tidak ada hubungan kerja. Hubungan kerja ini mewakili pandangan kedua belah pihak, yang intinya menyatakan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut Iman Soepomo, pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, yang terjadi setelah tercapai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, yang mana pekerja menyatakan kesanggupannya bekerja pada pekerja tersebut majikan ketika menerima upah. dan ketika pengusaha menyatakan kesediaannya untuk mempekerjakan pekerja berdasarkan gaji, hal ini masih dianggap sebagai masalah besar di negara berkembang seperti Indonesia.Di satu sisi pekerja mengharapkan upah yang tinggi namun di sisi pengusaha, upah yang tinggi akan membebani biaya operasional perusahaan.Terakhir, upah masih menjadi permasalahan besar di sektor ketenagakerjaan. Abdul Khakim berpendapat bahwa kompensasi merupakan permasalahan yang sangat penting dalam sektor ketenagakerjaan dan meskipun ia tidak mahir dalam menangani kompensasi, namun tidak jarang hal tersebut berpotensi menjadi konflik dan berujung pada pemogokan dan/atau pemogokan atau protes.Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/pegawai untuk diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja 30 Penny Naluria Utami, Penetapan Upah Minimum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pekerja, Sosio Informa Vol. 5, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2019 Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, hal.163.
atau pekerja.ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan kontrak kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan yang dibayarkan kepada pekerja/pegawai dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau telah diberikan. J. Bambang berpendapat bahwa dalam dunia ketenagakerjaan, kebijakan kompensasi yang tidak adil, adil dan profesional dapat menimbulkan ketidakstabilan lingkungan kerja yang berujung pada perselisihan hubungan kerja antara pekerja dan pekerja.31 Sebaliknya kebijakan remunerasi yang adil, wajar, dan profesional akan meningkatkan motivasi kerja, sehingga meningkatkan produktivitas kerja, sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis antara pekerja dan perusahaan. Upah harus berdasarkan standar hidup, dan upah harus berdasarkan standar hidup. keyakinan bahwa pekerja/pegawai harus diberi upah yang adil sehingga pekerja/pegawai dapat memenuhi standar kebutuhan hidupnya Penetapan upah minimum untuk menjamin kesejahteraan pekerja sebagai jaring pengaman sangatlah penting. Sebagai jaring pengaman, upah minimum harus menjadi patokan atau ambang batas minimal dalam penggajian pekerja/pegawai agar upah pekerja/pegawai tidak turun tajam ke level terendah. Hal ini penting karena ketidakseimbangan posisi tawar dalam pasokan tenaga kerja berarti bahwa pekerja yang berada pada posisi yang lebih lemah sering kali menerima upah yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan banyak pekerja/pegawai tidak bekerja dengan baik karena seringkali pemberi kerja memberikan gaji yang rendah kepada 31Bambang R Joni. Hukum Ketenagakerjaan. Cet 1. Pustaka Setia. Bandung: 2013.
pekerja/pegawainya. Seringkali pengusaha memberikan upah yang tidak sepadan dengan kebutuhan hidup layak pekerja demi menghemat biaya produksi. Hal ini biasanya terjadi karena pemberi kerja menganggap upah hanya sebagai biaya yang dikeluarkan dalam produksi suatu barang atau jasa. Lebih lanjut, sebagai jaring pengaman, penetapan upah minimum harus dapat memberikan kepastian kepada pekerja bahwa mereka akan menerima upah yang sesuai dengan kebutuhan upah pokoknya. Upah minimum sebagai jaring pengaman harus menjadi batas minimal untuk menggaji pekerja dan juga harus mampu memenuhi kebutuhan pekerja untuk hidup sejahtera. Pekerja dapat sejahtera jika upah yang diperolehnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik. Banyak pekerja yang tidak sejahtera karena upah yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar penghidupan yang layak. Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tugas negara untuk berupaya mencapai tujuan tersebut dengan dukungan masyarakat, khususnya pengusaha dan pekerja tentunya. Kesejahteraan karyawan lebih bergantung pada besarnya gaji, penghasilan lain, dan tunjangan yang diterimanya. Upah dan tunjangan pekerja lebih bergantung pada pihak di luar dirinya, baik pengusaha maupun negara. Tunjangan pekerja tidak dapat diharapkan diberikan secara sukarela oleh pemberi kerja saja, sehingga seringkali diperlukan paksaan negara melalui instrumen hukum. Secara teoritis, tujuan utama negara adalah mencapai perlindungan sosial yang adil, yaitu salah satu
jenis negara kesejahteraan. Fokusnya adalah pada pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan individu, sehingga negara terikat untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan. Peran menciptakan kesejahteraan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Friedmann bahwa, sebagai negara kesejahteraan, negara secara otomatis bertanggung jawab atas penyediaan jaminan sosial, seperti menjamin standar hidup minimum bagi warga negaranya. Upah menurut Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan. Ketentuan mengenai pengupahan tersebut di atas seharusnya menjadi dasar bagi pengusaha atau pemberi kerja untuk mengiplementasikan ketentuan tentang pemberian upah bagi pekerja atau buruh, termasuk didalamnya pekerja/Buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau pekerja/buruh kontrak.Namun demikian di dalam praktek sering masih terdengar bahwa masih ada diskriminasi terutama dalam hal pengupahan Pekerja/Buruh dengan Perjanjian kerja Waktu tertentu yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang diwakili oleh lembaga terkait yaitu Dinas
Ketenagakerjaa,sehingga pekerja/buruh mendapat hak-hak dan perlindungan hukum sebagaimana yang telah dimanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Ketenagakerjaan. Praktik di Kabupaten Kepulauan Aru bahwa Pemda Kabupaten dalam hal ini Bupati belum mengeluarkan SK tentang Upah Minimum sehingga pemberian upah didasarkan pada keputusan pemberi kerja.Hal ini tentunya dapat merugikan kepentingan pekerja karena bisa saja upah tidak didasarkan pada jenis pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang dilakukan pekerja. Terlihat, beberapa pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama (bekerja di toko berbeda) mendapat gaji bulanan sebesar Rp 1.000.000, sementara yang lain mendapat gaji bulanan sebesar Rp 900.000.Sekalipun penetapan upah didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja,besaran yang disepakati mungkin tidak sesuai dengan tingkat yang ditentukan melalui upah minimum. Hal ini menjadikan keberadaan pekerja untuk memperoleh upah sangat bergantung pada kepentingan pengusaha, sehingga dapat merugikan kepentingan pekerja.Untuk itu perlu adanya pengawasan oleh pemerintah setempat agar dapat mengevaluasi kesepakatan pengupahan antara pengusaha dan pekerja agar tidak terjadi konflik antara pekerja dan pengusaha.Pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dengan berbagai pendukung yang mendukung pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diundangkan sebelumnya,termasuk perselisihan perselisihan upah.Hal ini tentu saja memberikan peluang bagi
pekerja/buruh untuk menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi,dan penyelesaian perselisihan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada para pihak yang berselisih