Jurnal Al-Bayan Vol. 24 No. 1 Januari - Juni 2018, 128 - 144 GERAKAN DAKWAH SULTAN AGUNG (Arti Penting Perubahan Gelar Sultan Agung Terhadap Gerakan Dakwah di Jawa Pada Tahun 1613 M - 1645 M) Oleh Hariyanto (Mahasiswa S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Abstrak Puncak kejayaan kerajaan Mataram terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Agung. Ia berhasil melakukan gerakan dakwah hingga menguasai Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah di Jawa Barat. Banyak strategi gerakan dakwah yang dilakukan oleh Sultan Agung. Namun, perubahan dan penambahan gelar oleh Sultan Agung merupakan satu hal yang menjadi pembeda dari raja-raja Mataram sebelumnya. Sultan Agung tercatat melakukan perubahan serta penambahan gelarnya mulai dari "Panembahan" menjadi "Susuhunan" atau "Sunan", hingga "Sultan" Gelar "susuhunan" atau "sunan" yang lazim digunakan oleh para wali memberi kharisma (kewibawaan) pada diri raja. Gelar tersebut dipakai karen wilayah- wilayah yang telah dikuasainya terdapat wilayah para Wali besar Islam. Gelar "Sultan" yang disandang Sultan Agung semakin memperkokoh dirinya sebagai seorang pemimpin sekaligus tokoh Agama yang memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya dan penciptanya. Kompleksitas gelar yang disandang Sultan Agung mampu mengangkat derajatnya dan membawa efek sosial bagi gerakan dakwahnya. Daerah-daerah yang semulanya tidak mengakui dirinya sebagai raja, berhasil mengakui dirinya sebagai raja serta tunduk dan patuh atas kebijakan raja. Gelar lengkap Sultan Agung dikenal dengan sebutan "Sultan Agung Hanyakrakusuma Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah" memiliki makna bahwa Raja Mataram ketiga merupakan seorang pemimpin yang mendapat amanah dari Allah untuk menata kehidupan rakyatnya. Kata Kunci: Gelar, Sultan Agung, Gerakan Dakwah Abstract The peak of the glory of the Mataram kingdom occurred during the reign of Sultan Agung. He managed to perform da'wah movement to master Central Java, East Java and some areas in West Java. Many strategies of da'wah movement conducted by Sultan Agung. However, the change and the addition of the title by Sultan Agung is one thing that distinguishes the previous Mataram kings. Sultan Agung recorded the changes and the addition of his title ranging from "Panembahan" to "Susuhunan" or "Sunan", to "Sultan" Degree "Susuhunan" or "Sunan" commonly used by the guardian gives charisma (authority) to the king. The title is used karen areas that have mastered the territory of the great Muslim Guardians. The title of "Sultan" which bears Sultan Agung further strengthens himself as a leader as well as a figure of Religion, who has responsibility towards his people and its creator. Complexity of
the title that carried the Sultan Agung able to raise its degree and bring social effects for the movement of his da'wah. Areas that did not initially recognize themselves as kings, managed to recognize themselves as kings and submit and obey the king's policies. The complete title of Sultan Agung known as "Sultan Agung Hanyakrakusuma Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah" has the meaning that the third Mataram King is a leader who gets the mandate from Allah to organize the life of his people. Keywords: Title, Sultan Agung, Movement of Da'wah A. Pendahuluan Gelar merupakan identitas kedudukan seseorang. Bagi seorang raja, gelar dapat melambangkan kedudukannya. Kompleksitas gelar seorang raja akan menambah kewibawaannya serta dapat berpengaruh terhadap ketaatan masyarakatnya. Pada umumnya, penggunaan gelar "Raja" dipakai pada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada masa perkembangan Islam, gelar "Raja" berubah menurut istilah daerah masing- masing. Seperti, Karaeng, Arung, dan Batara di Sulawesi, Kolana di daerah Maluku. Gelar Raja di Jawa pun bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan tempat, seperti: "Adipati atau Pati, Senapati, Pangeran, Kiai Gede, Susuhunan (sunan), hingga Sultan". Misalnya gelar adipati atau senapati Jimbun untuk Raden Fatah yang menjadi raja Demak pertama. Gelar pati atau pate untuk penguasa-penguasa kerajaan Islam di Pesisir Utara Jawa seperti Rate Rodim, Pate Unus dan Pate Wira. Sedangkan Gelar Pangeran, Panembahan dan Susuhunan dipergunakan untuk raja-raja Islam pada masa peralihan Indonesia-Hindu ke Islam. Gelar tersebut diakhir lebih bersifat kerohanian, seorang raja juga dipandang sebagai pemimpin umat Islam, seperti halnya raja di Banten yang mengunakan gelar kerohanian "Maulana" yang berarti tuan atau penguasa, Maulana Hasanuddin dan Maulana Yusuf.1 Beragam gelar yang telah disebutkan memiliki makna tersendiri. Setiap gelar yang digunakan erat kaitannya dengan konteks atau kebutuhan raja pada masa itu. Gelar yang bersandar pada nama seorang raja dapat berasal dari dirinya sendiri atau pemberian orang 1A. Daliman, Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), Hal. 84-85 128 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018
lain sebagai bentuk penghargaan. Beragam faktor dapat menjadi latar belakang penggunaan gelar seperti politik, budaya masyarakat, Agama. Pada raja kerajaan mataram2 ketiga yakni Sultan Agung, tercatat melakukan beberapa kali perubahan atau penambahan gelar, seperti gelar "panembahan" yang dipakai pada awal pemerintahanya. Kemudian "Susuhunan" atau "Sunan" pasca keberhasilan dirinya menguasi Madura atau daerah-daerah para wali-wali besar Islam, dan gelar "Sultan" pada saat raja Banten menerima gelar Sultan dari pemuka Mekkah". Dalam gerakan dakwah banyak strategi yang dapat dilakukan. Hal mencolok yang menjadi pembeda raja mataram ketiga dengan raja-raja sebelumnya ialah dalam hal penggunaan gelar. Perubahan-perubahan gelar yang dilakukan Sultan Agung tidak terlepas dengan kondisi sosiologis dan psikologis masyrakatnya kala itu. Dengan demikian, perubahan-perubahan gelar oleh Raja Sultan Agung memiliki arti penting terhadap keberhasilan gerakan dakwah, sehingga hal tersebut penting untuk dijelaskan. B. Makna Perubahan Gelar Sultan Agung Bagi Gerakan Dakwah Dalam perkembangannya, Islam pedalaman tampak terdapat usaha untuk saling mengadopsi dan mengadaptasi antara dua wilayah kebudayaan yang berbeda, yaitu Jawa dan Islam. Istilah Islamisasi Jawa dan Jawanisasi Islam menjadi trend pembahasan para sejarawan. Hal demikian yang dilakukan pada zaman keemasan Mataram ketika Sultan Agung mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar yang mengkombinasikan antara Islam dan Jawa.3 Sultan Agung lahir pada Tahun 1593 di Kota Gede, Kerajaan Mataram dan wafat pada Tahun 1645 di Karta (Plered, Bantul), kerajaan Mataram. Nama asli Sultan Agung yakni Raden Mas Jatmika atau yang dikenal dengan sebutan Raden Mas Rangsang putra dari 2Mataram terletak didaerah aliran sungai opak dan progo yang bermuara di laut selatan. Nama mataram ada yang menghubungkan dengan bahasa sanskerta, matr, yang berarti ibu, sehingga mataram diberi arti sama dengan kata Inggris Motherland yang berarti tanah air atau ibu pertiwi. Sedangkan dalam kebiasaan di Jawa, memberikan sebuah nama-nama tempat berkaitan dengan nama pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan yang banyak didaerah tersebut, seperti melati, jatinom, poj-pitu, majapahit. Menurut M. M sukarto K. Atmodjo nama Mataram berasal dari Jawa asli. Mataram adalah nama bunga sejenis bunga Dahlia yang berwarna merah menyala, (lihat buku A. Daliman, Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), Hal. 176-177 3Sutiyono, Poros Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2013), Hal 29 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018 129
pasangan Prabu Hanyokrowati (raja kedua Mataram) dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati (putri pangeran Benawa, raja Pajang).4 Pendiri Mataram tidak pernah memakai gelar yang lebih tinggi dari gelar Ki Ageng Mataram yang memberi petunjuk bahwa ia tidak pernah menganggap dirinya lebih dari seorang pendiri dinasti atau kerajaan.5 Namun setelah berdirinya kerajaan Mataram, para raja Mataram mempunyai gelar yang berbeda-beda. Gelar bagi masyarakat Jawa memilki efek sosial yang kuat terhadap martabat seseorang. 6 Penggunaan gelar bagi raja-raja Mataram merupakan salah satu upaya memperkokoh kekuasaan. Dalam masa kepemimpinan Sultan Agung, tercatat beliau melakukan perubahan gelar, mulai dari "Panembahan" menjadi "Susuhunan" atau "Sunan", hingga "Sultan" atau lengkapnya "Sultan Agung Hanyakrakusumo Sayyidin Panatagama Senopati Ing Alaga Abdurrahman Khalifatullah" sebagai upaya memperteguh kedudukannya sebagai raja yang besar. Menurut Turner yang dikutip Sindung Hariyanto dalam bukunya yang berjudul dunia simbol orang jawa, simbol mempunyai fungsi "menghasut" tindakan sosial, atau dengan kata lain simbol mempunyai fungsi transformatif perilaku sosial masyarakat pendukungnya.7 Perubahan gelar yang dipakai oleh Sultan Agung merupakan simbol yang memiliki makna. Kondisi dan situasi suhu politik pada saat itu sedang sangat tinggi. Seorang pemimpin harus mampu memutar otak untuk mencari berbagai strategi yang jitu agar dapat mempertahankan serta memperluas daerah kekuasaannya. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa raja ketiga yang dipimpin oleh Sultan Agung. Kecerdasan Sultan Agung dalam menjalankan pemerintahannya tidak terlepas dari kecermatan dan kemampuan Sultan Agung dalam memahami situasi dan kondisi psikologis serta sosiologis rakyatnya. 4 Soedjipto Abimanyu, Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara; Sejarah Dan Biografinya, (Yogyakarta: Laksana, 2014). Hal 475 5A. Daliman, Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), Hal. 181 6 G. Moedjanto, Konsep Kekuasaan Dan Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), Hal 21 7Sindung Haryanto, Dunia Simbol Orang Jawa, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013). Hal iii 130 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018
Setiap raja yang naik tahta pada kerajaan Mataram selalu dihadapi tantangan masalah pemantasan diri. Pemantasan diri dilakukan raja disebabkan adanya tekanan dari masyarakat sekitar yang masih belum dapat menerima kehadiran kerajaan Mataram. Hal tersebut dikarenakan kerajaan-kerajaan sebelumnya berasal dari keturunan para penguasa, sedangkan kerajaan Mataram hanya berasal dari keturunan petani (kalangan rendah) yang kala itu menjadi kasta terendah. Hal demikian menjadi tantangan dan tugas utama Sultan Agung untuk terlebih dahulu meyakinkan rakyat Mataram bahwa dirinya pantas menjadi Raja. Seiring perpindahan pusat kekuasaan Islam dari pesisir ke pedalaman dan surutnya peran para wali, perkembangan dakwah Islam ke pedalaman ternyata tidak mengalami penurunan, melainkan terus berkembang pesat. Dakwah Islam melalui jalur politik mencapai puncaknya pada masa Sultan Agung (1613-1645). Masyarakat Jawa sangat tergantung pada tata cara beragama dan berbudaya para penguasa atau golongan diatasnya. Dalam istilah Romawi Kuno disebutkan sebuah slogan "Une Roi, Une Loi, Une Foi" artinya satu raja, satu hukum, dan satu agama. Agama raja adalah agama rakyat.8 Rakyat Mataram yang masih dominan melaksanakan tradisi - tradisi mistis peninggalan kerajaan Majapahit dinilai Sultan Agung sebagai suatu tradisi yang tetap dijaga bukan harus di kubur dan digantikan dengan budaya Islam. Hal demikian dilakukan Sultan Agung untuk menarik perhatian masyarakatnya yang kala itu belum mampu untuk meninggalkan ritual-ritual peninggalan kerajaan majapahit yang kuat dunia mistisnya. Alhasil Sultan Agung lebih memilih jalan untuk mengkolaborasikan tradisi tersebut dengan budaya Islam sebagai upaya Islamisasi di Jawa. Strategi politik gerakan dakwah Sultan Agung yang mencolok dan berbeda dari raja- raja mataram sebelumnya adalah penggunaan "gelar". Adapun gelar-gelar yang dipakai Sultan Agung sebagai berikut. 8Dalam Disertasi Muhammad Irfan Riyadi, Tranformasi Sufisme Islam Dari Demak Ke Mataram Abad WVI-XVII M, (Yogyakarta, 2016). Hal 195 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018 131
1. Makna Gelar Susuhunan atau Sunan Pada awal pemerintahannya, Raden Mas Rangsang 9 bergelar "panembahan". Panembahan berasal dari kata "sembah" yang berarti "yang disembah" atau "yang menerima sembah".10 Gelar "panembahan" telah dipakai raja-raja Mataram sebelumnya panembahan Senapati dan panembahan Krapyak, sehingga dapat dipahami bahwa gelar "panembahan" yang menjadi gelar awal Sultan Agung merupakan warisan dari para pendahulunya. Gelar "panembahan" dipakai Sultan Agung hingga tahun 1624 yang kemudian dirubah menjadi "susuhunan" atau "sunan" agung. Gelar "Susuhunan" diproklamasikan pada acara garebek puasa pada 15 Agustus 1624. Pada acara ini, Raja mengundang semua Raja yang telah dikuasainya serta juga mengundang sekutunya yakni raja Cirebon. Pada saat acara ini pula salah seorang pembesar mengusulkan dihadapan Raja untuk mempersembahkan kepadanya gelar "Susuhunan Ingalaga Mataram" yang kemudian disetujui raja, sehingga raja pun mengaruniai pemberi gelar raja itu dengan gelar Raden Arya Wira Nata Pada, beserta daerah berikut penduduknya, sedangkan pangeran Cirebon diberikan gelar Panembahan.11 Kepopuleran wali-wali besar Islam merupakan faktor politik yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh. Karena itu pada tahun 1624 Sultan Agung memakai gelar "Susuhunan Ngalaga Mataram". Gelar baru "sunan", telah menjadi gelar para wali atau pengganti mereka yang hanya berlaku untuk Giri selama tiga generasi dan rupanya juga untuk Kadilangu selama lima generasi. Gelar susuhunan mengandung derajat kehormatan yang tinggi.12 "Susuhunan" berasal dari kata "suhun" dalam bahasa Yogya "suwun" yang berarti "dipunji" (ditaruh diatas kepala).13 Sehingga secara makna bahasa dapat dipahami antara 9Nama asli Sultan Agung. 10 G. Moedjanto, Konsep Kekuasaan Dan Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), Hal 18-19 11 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1986). Hal 132-133 12Soemarsaid Moertono, Negara Dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau; Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), Hal 41 13 G. Moedjanto, Konsep Kekuasaan Dan Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), Hal 18-19 132 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018
"Panembahan" yang berarti yang "disembah" dan Sunan "yang dipuji" memilki persamaan yakni mengandung kehormatan. Gelar "Sunan" yang digunakan oleh raja Mataram ketiga yakni Sultan Agung sebelumnya telah dipakai oleh para wali sanga seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Boning, Sunan Giri, Sunan Boning, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Djati. Gelar "Sunan" yang dipakai raja menunjukan kedudukan raja sebagai pelindung agama, karena pada umumnya gelar sunan dalam masyarakat hanya diperuntukan bagi para wali penyebar Islam. Gelar itu dianggap sebagai strategi untuk menuntut kesetiaan rakyatnya. Gelar pangeran yang dipakai selama ini dianggap terlalu rendah karena sama seperti gelar yang dipakai bangsawan kerajaan yang menjadi bawahannya. Disisi lain pengunaan gelar "sunan" juga berdampak pada sulitnya utusan belanda dibawah kepemimpinan kepala perdagangan Jan Vos untuk bertemu raja, sehingga Jan Vos melalui juru bahasa menyapa raja dengan "Kaisar ingalogo yang maha berkuasa".14 Pada awal mula kerajaan Mataram, Masyarakat Mataram tidak sepenuhnya mengakui kerajaan Mataram sebagai penerus kerajaan Demak dan Panjang. Hal itu dikarenakan isu yang berkembang di masyarakat Mataram, kerajaan Mataram bukan keturunan penguasa, melainkan kalangan rendah (petani). Permasalahan tersebut jika tidak segera disikapi, maka akan semakin berkembang dan dapat berdampak pada tidak patuhnya rakyat Mataram terhadap raja Mataram, bahkan dimungkinkan timbulnya perlawanan atau pemberontakan. Menurut G. Moedjanto dinasti Mataram adalah dinasti petani, maka pemakaian gelar merupakan hal yang sangat penting, karena dalam masyarakat Jawa, penggunaan gelar mempunyai efek sosial yang kuat. Martabat seseorang dapat bisa naik karena gelar, sehingga pemakaian gelar dimanfaatkan dan disesuaikan dengan kondisi politik serta perkembangan pengertian gelar itu dalam masyarakat. Pemakain gelar-gelar berarti pembangunan kekuasaan.15 Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan penggunaan gelar bagi raja adalah untuk membangun kekuasaan dinasti atau memperkuat kedudukan politik. 14Ibid., Hal 28 15Op.cit., Hal 21-22 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018 133
Tindakan penyamaan gelar raja dan wali bertujuan memberi kharisma (kewibawaan kesaktian) sejajar dengan para wali, yang dimata rakyat memiliki kedudukan lebih tinggi dari raja.16 Hal ini dapat dicermati dengan adanya pula Islamisasi di mataram melalui akulturasi budaya. Sebagaimana yang diketahui bahwa rakyat pada kala itu masih banyak yang beraga Hindu-Budha. 2. Makna Gelar Sultan Gelar Sultan pertama kali di pergunakan di Indonesia oleh Sultan Malik Al-Saleh, raja Samudra Pasai, sebagaimana yang tertulis di batu nisannya yang didapatkan di kampung Samudra, bekas kerajaan Samudra Pasai, dekat Kabupaten Lhokseumawe sekarang. Pada batu nisan tersebut tertulis bahwa Sultan Malik Al-Saleh meninggal pada Tahun 696 H atau 1297 M.17 Dengan adanya gelar sultan ini di Samudera pasai menandakan bahwa telah lebih dahulu menggunakan gelar "Sultan". Pada Tahun 1636, dalam kerajaan Mataram diselenggarakan sidang raya kerajaan untuk membicarakan gelar baru yang akan dipakai Sunan Agung, pada saat yang bersamaan Sunan Agung mendapat kabar bahwa raja Banten menerima gelar "Sultan" oleh ulama besar Mekkah, sehingga Sunan Agung juga menginginkan gelar tersebut.18 Pasca keberhasilan menguasai Jawa Timur, Sultan Agung melanjutkan ekspansi ke Jawa Barat khususnya Banten. Banten merupakan jalur pelayaran dan perdagangan antara kerajaan di Indonesia dan sekitarnya. Bahkan dengan bangsa-bangsa dengan berbagai negeri di Asia dan Eropa bahkan di Asia bagian Timur. 19 Hal ini menjadi daya tarik sendiri mengingat sebelumnya, Sultan Agung telah berhasil menguasai Jawa Timur (Surabaya), yang notabenya dijadikan sebagai jalur pelayaran Secara garis politik, seusai Sultan Agung menguasi Jawa Timur, maka gerakan dakwah (ekspansi wilayah) dilanjutkan kewilayah Jawa Barat, salah satunya Banten yang secara geografis juga sama dengan posisi Surabaya yang di pesisir. Banten menjadi kompetitor 16Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), Hal. 148 17Ibid., Hal. 84-85 18 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1986) Hal 272. 19Uka Tjandrasasmita, Banten Abad XV - XXI pencapaian Gemilang Penorehan Menjelang, (Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011). Hal 56 134 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018
Mataram, sehingga kerajaan Mataram juga menginginkan Banten untuk tunduk dengan Mataram. Namun usaha mataram tidak membuahkan hasil, justru Raja Banten mendapat gelar "Sultan". Pemberian gelar "Sultan" kepada Raja Banten20 semakin memanaskan suhu politik antara Mataram dan Banten. Claude Gullot dalam bukunya yang berjudul Banten: Sejarah Dan Peradaban Abad X - XVII menjelaskan bahwa Kerajaan Mataram menyerang Banten untuk menyatukan seluruh pulau jawa dibawah kekuasaanya dan mengusir komunitas orang asing yang besar dari pelabuhan-pelabuhan. Tahun 1629 dan 1630 Mataram melancarkan serangan ke Pesisir Utara bagian Barat Jawa, namun Banten berhasil menghentikannya.21 Pada tahun 1641, Sunan Agung berhasil mendapatkan gelar bernuansa Arab dari pemimpin ka'bah di mekkah yakni Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram, sehingga Sultan Agung disebut sebagai Sultan Mataram. Gelar tersebut tidak dapat dimaknai sebatas sebutan semata, melainkan juga bagian dari legitimasi politik. Menurut Sartono Kartodirdjo, hubungan yang tegang antara Mataram dan Pesisir memberi petunjuk kuat mengenai kedudukan kedua otoritas itu. Pengumpulan kekuasaan politik dan pengaruh religius di satu tangan akan memperbesar kewibawaan raja Mataram. Usaha raja Mataram untuk memperoleh gelar Sultan, memiliki kecenderungan kuat untuk mengembangkan semacam "Caesaropapisme". Meski tindakan itu merupakan tantangan terhadapnya dikarenakan bertentangan dengan hirarki kekuasaan menurut de facto-nya.22 Sultan menggambarkan ketaatan seseorang terhadap agama, sehingga dapat dipahami bahwa penggunaan gelar tersebut sebagai usaha Raja untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa dirinya juga seorang yang religius. Masyarakat memandang raja sebagai contoh yang baik untuk diikuti segala tindak lakunya. Perubahan-perubahan gelar yang dipakai oleh raja 20Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdulkadir (1596-1651). Sultan ini dikenal sebagai orang yang arif bijaksana dan banyak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Ia berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama negara Islam, ia menjadi penguasa Banten pertama yang mendapat gelar sultan dari penguasa arab di mekah pada tahun 1636, keteranga ini dapat dilihat pada karya Nina h. lubis, dkk, Sejarah banten, membangun tradisi dan peradaban, diterbitkan oleh badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi banten, 2014. Hal 57 21Claude Guillot Banten; Sejarah Dan Peradaban Abad X - XVII, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2011), Hal 207 22Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium, (Jakarta, Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1993). Hal 148 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018 135
mataram pemerintahan sultan agung merupakan strategi politik dalam usaha meyakinkan masyarakat atas kepemimpinanya. Menurut Sindung Haryanto, Sultan bukan hanya pemimpin secara politis administratif, melainkan juga merupakan seseorang pemuka agama (ulama). Kapasitas kepemimpinan Sultan tidak saja menyangkut pada aspek-aspek lahiriyah melainkan juga aspek batiniyah. Sultan merupakan pemimpin yang mempunyai kapabilitas intelektual sekaligus juga spiritual.23 C. Arti Penting Perubahan Gelar Bagi Gerakan Dakwah Dalam struktur sosial masyarakat Majapahit, terdapat tiga tingkatan: kaum agama pada posisi yang paling atas, kalangan keraton dianggap sebagai kaum ksatria, dan masyarakat desa-desa. Namun demikian perlu dipahami bahwa keabsahan kaum agama ditentukan oleh raja, sehingga raja berada pada posisi atas kaum agama, bahkan diatas hukum agama. Keberadaan raja sebagai kepala negara menempatkan raja di atas semua manusia biasa, di atas hukum, karena ia adalah dewa agung yang menjelma diatas dunia. Hal tersebut di Majapahit dikenal dengan doktrin ke-agung Binatara-an. Pola Agung Binathara atau "Raja Dewa" bagi kerajaan Mataram dinilai sangat penting. Dengan men-"dewa" kan Raja, maka posisi spiritual raja berada jauh diatas manusia (rakyat) biasa, sehingga tidak tersentuh hak berkuasanya. Dokrin ke-agungbinatara-an pada kerajaan Mataram dapat berjalan setelah terjadi perubahan relasi kaum agamawan dengan kaum kraton, pasca runtuhnya Surabaya (keturunan Sunan Ampel) dan Giri (keturunan Sunan Giri) yang berarti runtuhnya hegemoni kuasa agama atas raja. Berangkat dari sini, Sultan Agung memakai gelar "Agung Binathara, Baudendha Anykrawan" (agung laksana dewa, pemelihar hukum, dan pemegang kekuasaan) yang disambung dengan gelar Islam "Sultan Sayyidin Abdurahman Panatagama Khalifatullah" (sultan yang maha pengasih pengatur agama sebagai wakil tuhan di ats dunia). Kedua rangkaian ini menandakan bahwa raja berada pada posisi tengah antara wakil sempurna Tuhan dari agama Islam dan wakil dewa dari agama Hindu-Budha.24 23Sindung Haryanto, Dunia Simbol Orang Jawa, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013). Hal 102 24Dalam Disertasi Muhammad Irfan Riyadi, Tranformasi Sufisme Islam Dari Demak Ke Mataram Abad WVI-XVII M, (Yogyakarta, 2016). Hal 237-238 136 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018
Sebagai kerajaan yang menonjolkan sikretisme agama, maka Sultan Agung mengangkat dirinya dengan gelar Senapati Ing Aloga Ngabdurahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah tanah Jawa (panglima dimedan perang, hamba yang maha pengasih, tuan yang mengatur agama, dan wakil Allah di dunia). Gelar ini berarti bahwa raja Mataram adalah sebagai panglima perang yang memiliki kesaktian, juga sebagai orang yang berkuasa mengatur agama dan menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan.25 Sultan Agung beranggapan bahwa gelar raja Mataram secara sinkretis merupakan upaya untuk mengakhiri atau memadamkan masalah pergolakan-pergolakan yang diilhami paham keagamaan seperti pembangkangan dari wilyah-wilayah Pesisir terhadap Mataram.26 Merupakan sebuah perwujudan simbolik "Manunggaling Kawula Gusti" atau menyatunya antara manusia (hamba) dengan Tuhannya. Hal ini merupakan kepatuhan rakyat terhadap Raja (Sultan). Mengenai ciri kepatuhan masyarakat kepada pemimpin, khususnya Raja merupakan penjelmaan dewa yang patut disembah, dihormati, dan dijadikan pusat sumber berkah untuk kesejahteraan rakyatnya.27 Doktrin keagungbinataraan merupakan konsep kekuasaan raja-raja Mataram. Raja- raja Mataram adalah pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang dan sekaligus sebagai hakim. Kekuasaan raja-raja Mataram begitu besar, sehingga di mata rakyat, raja dianggap sebagai pemilik segala sesuatu, baik harta benda maupun manusia. Adapun sikap raja terhadap keinginan raja, rakyat hanya dapat menjawab "nderek karsa dalem" (terserah kepada kehendak raja). Kekuasaan yang begitu besar itu dikatakan "wenang wisesa ing sanagari" berwenang tertinggi di seluruh negeri. Dalam istilah pewayangan, kekuasaan yang besar digambarkan "gung binathara, bau dhendha nyakrawati" (sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia).28 Dalam Kedudukannya sebagai penguasa negara, raja berhak mengambil tindakan apa saja dan dengan cara bagaimana saja terhadap, segala isi yang ada didalamnya, kerajaanya termasuk hidup manusia, sehingga jika raja menginginkan sesuatu, maka dengan mudah ia 25Sutiyono, Poros Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2013), Hal 29 26Ibid., Hal 30 27Ibid., Hal 39 28 G. Moedjanto, Konsep Kekuasaan Dan Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), Hal 77 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018 137
akan memerintahkan untuk mengambilnya. Kalau yang merasa berhak atas sesuatu itu mempertahankanya, maka akan diperangi. Sebaliknya kalau ada orang yang dipandang tidak pantas berada dalam kedudukannya, dengan mudah raja akan mengambil kedudukan tersebut, bila perlu dengan membunuhnya. Dengan demikian implikasi dari konsep ajaran ke- agungbinataraan tersebut bagi rakyat adalah rakyat harus tunduk merunduk kepada raja, jika berbicara atau mengajukan usul harus menyembah dahulu.29 Dalam konsep kekuasaan Jawa Raja, konsep kekuasaan melalui doktrin ke- agungbinataraan yang telah diutarakan sebelumnya barunya separo dari konsep tersebut. Kekuasaan yang besar tadi harus diimbangi dengan kewajiban yang dirumuskan dengan kalimat "ber budi bawa leksana, ambeg adil para marta" (meluap budi luhur mulia dan sifat adilnya terhadap semua yang hidup, atau adil dan penuh kasih. Dengan demikian raja yang dikatakan baik adalah raja yang menjalankan keseimbangan antara kewenangannya yang besar dengan kewajiban yang besar juga.30 Raja merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi, pusat segala kekuasaan. Ia begitu dihormati oleh raja-raja lain karena kebesarannya, kekayaan yang melimpah, istana yang besar dan indah. Penerapan-penerapan konsep ke-agungbinataraan yang lengkap dan tepat, mendatangakan "negeri ingkang apanjang-apunjung, pasir wukir jinawi, gemah ripah, karta tur raharja" (negara yang tersohor karena wibawanya yang besar, luas wilayahnya ditandai oleh pegunungan sebagai latar belakangnya, sedangkan didepannya terdapat sawah yang sangat luas, sungai yang selalu mengalir, dan pantainya terdapat pelabuhan yang besar. Negeri itu subur sehingga apapun yang ditanam pasti tumbuh dengan baik, sedangkan semua barang dagangan murah harganya sehingga terbeli oleh semua orang. Para saudagar memperdagangkan barang dagangannya siding dan malam tanpa ada hentinya, orang dapat bepergian kemana saja dan kapan saja dengan rasa aman. Sementara banyak orang asing yang datang dan bertempat tinggal untuk berdagang, rumah-rumah berderet-deret di kanan-kiri jalan, begitulah keadaan negara makmur, sehingga negeri yang sebenarnya luas nampak terasa sempit. Para petani memelihara ternak seperti kerbau atau lembu, itik atau ayam, membiarkan ternaknya pergi mencari makan sendiri pada siang hari, sedangkan pada malam 29Ibid., Hal 78 30Ibid., 138 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018
hari ternak itu kembali ke kandang masing-masing dengan selamat dan aman karena tidak gali (karta). Melihat keadaan yang demikian itupun musuh tidak ada yang berani menyerang, sedangkan para bupati dan punggawa lainnya seiasekata dalam menunaikan karya mengemban tugas pengabdian kepada raja.31 Raja yang secara konsekuen menjalankan konsep atau doktrin ke-agungbinataraan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, bersikap murah hati. Raja yang demikian itu telah menjalankan kewajiban "anjijaga tata tetreming praja, sehingga disebut raja yang "wicaksana"32 Raja yang demikian itu akan mendapat pujian yang begitu tinggi dari rakyat yang menjadi kawulanya. Begitu tingginya penghormatan dan pujian terhadap raja sehingga raja digambarkan bukan lagi sebagai manusia biasa dengan kesaktiannya yang menumpuk tiada taranya. Semua orang rela pasrah kepada raja karena mereka tahu dengan ciri watak yang demikian itu hanya mendatangkan kebaikan bagi dirinya maupun banyak orang lain tanpa terkecuali. Di lain pihak raja pun kemudian merasa pula bahwa dirinya mempunyai hak dan kekuasaan mutlak untuk mengatur negara.33 Konsep ke-agungbinataraan itu pada zaman Mataram dalam bentuk penggunaan gelar "Panembahan, Sunan dan Sultan" yang diikuti oleh kalimat "Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah". 34 . Dari gelar tersebut raja Mataram ketiga mampu memperteguh kekuasaanya. Dalam konsep kekuasaan kerajaan Jawa di Demak contohnya, menegaskan bahwa raja adalah pusat alam semesta dan sumber kekuasaan. Atas dasar itulah Raja Jawa juga bergelar "Susuhunan", gelar yang biasanya digunakan oleh para pemimpin agama, dan "Panatagama", pelindung dan pengatur agama.35 Gelar Sultan yang panjang merupakan kompleksitas ide-ide atau konsep-konsep yang terkadung di dalamnya. Ide atau konsep tersebut terinspirasi dari ajaran Islam yang merupakan agama resmi kesultanan Yogyakarta. Secara konseptual, gelar yang disandang 31Ibid., Hal 80 32Ibid. 33Ibid., Hal 81 34Ibid. 35Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 229. Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018 139
Sultan mempunyai implikasi yang luas meliputi aspek kehidupan manusia, oleh karena kedudukannya sebagai Sultan tidak saja mendapatkan legitimasi dari rakyat melainkan juga mendapatkan legitimasi dari Tuhan yang Maha Esa. Menurut As'ad, gelar datang dari Allah sebagai anugerahnya, dan kekuasaan yang dipegangnya merupakan amanat ke-Tuhanan (amanat ilahiyah) yang bersifat suci dan sakral. Oleh karena itu, kata Sultan yang juga berasal dari Al-Qur'an dan Hadits dapat dikonotasikan bahwa pelaksanaan kekuasaan sultan dimaksud mesti didasarkan ruh Islam.36 Unsur Gelar Makna Harfiahnya Sultan Penguasa (kata ini disebut dalam al-qur'an 33 kali sebagai isim nakirah dan 2 kali di-mudhof-kan pada dhamir, banyak pula hadits nabi yang menyebut kata ini Senopati Ing Alogo Panglima besar perang jihad (melawan keterbelakangan, kebodohan, kedzaliman) Ngabdurahman Meskipun demikian, ia tetap menjadi hamba tuhan yang maha pengasih. Semua tugas yang dijalankan semata-semata sebagi bentuk pengabdian kepada- nya Sayyidin Sayyid (bendera, penghulu, pembesar, yang Penotogomo dipertuan-agung) dalam menata kehidupan beragama Khalifatullah Wakil Allah (petugas allah), pengemban amanat allah, mandataris allah swt. Tabel 01. Makna Gelar37 Gelar Senopati Ing Alogo bermakna pemimpin perang dalam arti perang fisik, karena kondisi saat gelar ini dipakai pada saat itu kondisi politik dalam keadaan labil dan hubungan 36Sindung Haryanto, Dunia Simbol Orang Jawa, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013). Hal 101 37Tabel ini diadaptasi dari buku karya Sindung Haryanto, Dunia Simbol Orang Jawa, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013). Hal 103 140 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018
antar negara diliputi kompetisi dan konflik. Sedangkan panotogomo bertujuan untuk merangkul semua fraksi politik yang ada di wilayah kekuasaan Mataram.38 Gelar Senapati Ing Aloga Ngabdurahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah berjasa sebagai sumbangan Islam untuk meningkatkan kebesaran raja. Gelar ini, menghendaki pengakuan dan dukungan seluruh dunia muslim.39 Gelar yang diberikan atau melekat pada diri Sultan, bukanlah sekedar gelar atau rangkaian kata-kata indah melainkan penuh makna. Hal demikian menyebabkan konsekuensi dan implikasi yang besar dan berat. Gelar tersebut juga merefleksikan konsep raja dan kekuasaan masyarakat Jawa yang khas atau tidak ditemui padanannya di tempat lain. Sultan bukanlah seseorang "tiran atau diktator", sebaliknya Sultan justru dituntut untuk memerintah secara hati-hati oleh karena pemerintahannya harus dapat dipertanggung jawabkan (accountable) bukan saja terhadap seluruh rakyatnya melainkan juga pada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini merupakan konsekuensi dari gelar Khalifatullah yang jika diterjemahkan adalah pengemban amanat Allah swt. Jadi dengan demikian gelar tersebut merupakan pengaruh langsung dari agama Islam yang didalam salah satu ajarannya menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggung jawaban atas kepemimpinanya.40 Menurut Mark R. Woodward, penerimaan gela-gelar oleh Sultan Agung sebagai bentuk memperkokoh klaim-klaim kegamaan mengenai pentingnya kekerabatan, tetapi hal itu memperlihatkan bahwa strategi legitimasi bertemu dengan resistensi yang ada, khusunya dari ulama.41 Salah satu peninggalan tata kota yang diciptakan oleh sultan agung adalah menyatunya pusat pemerintahan, masjid, dan alu-alun. Dihampir semua kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dijumpai model tata kota yang menggambarkan menyatunya masjid sebagai pusat ruhani, kantor pemerintahan sebagai pusat birokrasi atau pangreh projo, serta alun-alun sebagai tempat pertemuan antara birokrat, ulama dan rakyat.42 Menurut Soedjipto 38Ibid., Hal 106 39Soemarsaid Moertono, Negara Dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau; Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), Hal 34-35 40Sindung Haryanto, Dunia Simbol Orang Jawa, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013). Hal 101 41Mark R. Woodward, Islam Jawa: Kesalehan Normative Versus Kebatinan. (Yogyakarta: LKiS, 1999), Hal 92 42Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LKis, 2005), Hal 75 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018 141
Abimanyu, Sultan Agung dapat dikatakan pelopor penyatunya pusat pemerintahan, Masjid dan alun-alun. Sehingga di kota manapun, jika ada alun-alun maka akan terdapat Masjid jami' (besar) di dekatnya. Hal ini menyebabkan gerakan dakwah Islam berkembang dengan pesat.43 Dengan demikian, gelar-gelar yang digunakan Raja Mataram ketiga mempunyai makna filosofis sebagaimana yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini: Tabel 02. Arti Penting Perubahan Gelar No 1 Gelar Susuhunan atau Sunan Arti Penting Gelar Susuhunan atau Sunan bertujuan untuk memulihkan atau penyatuan kekuasaan. Hal demikian dikarenakan gelar ini diperoleh setelah Raja Mataram ketiga berhasil menguasai banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh para Wali besar Islam Gelar ini juga menunjukan kedudukan raja sebagai pelindung agama, 2 3 Sultan Sultan Agung Hanyakrakusuma Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah Gelar kapasitas kepemimpinan raja tidak saja menyangkut pada aspek-aspek lahiriyah saja melainkan juga aspek batiniyah. Raja merupakan pemimpin yang mempunyai kapabilitas intelektual sekaligus juga spiritual. Gelar lengkap ini memiliki arti penting untuk mengakhiri atau memadamkan masalah pergolakan-pergolakan yang diilhami paham seperti pembangkangan dari keagamaan wilayah-wilayah Pesisir terhadap Mataram. Gelar ini berjasa sebagai sumbangan Islam untuk meningkatkan kebesaran Raja. Gelar ini menghendaki pengakuan dan dukungan seluruh dunia Muslim. Sultan menunjukan D. Penutup Gelar memiliki efek sosial. Kompleksitas gelar yang disandang Sultan Agung mampu mengakat derajatnya dan membawa pengaruh bagi gerakan dakwahnya. Da#erah-daerah 43 Soedjipto Abimanyu, Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara; Sejarah Dan Biografinya, (Yogyakarta: Laksana, 2014). Hal 480 142 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018
yang semulanya tidak mengakui Sultan Agung sebagai raja, berhasil mengakui dirinya sebagai raja. Kemudian, keberhasilan dirinya melakukan ekspansi wilayah serta menguasai wilayah pun mampu diterima oleh masyarakat setempat. Seperti penggunaan gelar "susuhunan" atau "sunan" yang lazim digunakan oleh para wali. Gelar tersebut memberi kharisma (kewibawaan) pada diri raja. Gelar tersebut dipakai dikarenakan wilayah-wilayah yang telah dikuasai, sebelumnya merupakan wilayah para Wali, sehingga gelar "Sunan" mampu menjadikan masyarakat setempat untuk tetap tunduk dan patuh terhadap kekuasaannya serta dimata rakyat memiliki kedudukan lebih tinggi dari seorang raja. Gelar "Sultan" yang disandang Sultan Agung semakin memperkokoh dirinya sebagai seorang tokoh Agama bukan hanya sekedar sebagai seorang Raja yang memimpin suatu kerajaan. Hal demikian diperkuat dengan kompleksitas gelar yang dikenal dengan sebutan "Sultan Agung Hanyakrakusuma Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah" yang memiliki makna bahwa Raja Mataram ketiga bukan hanya sekedar Raja pada umumnya, melainkan juga sebagai pemuka agama yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan mencerminkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan yang Maha Esa. Kecermatan Sultan Agung dalam memilih dan menggunakan gelar, mampu mempengaruhi psikologis masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Alhasil, gerakan dakwahnya berhasil menguasai Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan beberapa daerah di Jawa Barat. DAFTAR PUSTAKA A. Daliman, Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012). Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). Claude Guillot Banten; Sejarah Dan Peradaban Abad X - XVII, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2011). De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung (Jakarta: Pt Pustaka Grafitipers, 1986). Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018 143
G. Moedjanto, Konsep Kekuasaan Dan Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987). Nina H. Lubis, Dkk, Sejarah Banten, Membangun Tradisi Dan Peradaban, Diterbitkan Oleh Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Banten, 2014. Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium, (Jakarta, Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1993), Sindung Haryanto, Dunia Simbol Orang Jawa, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013). Slamet Muljana, Runtuhnya kerajaan hindu-jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, (Yogyakarta: LKiS, 2005). Soedjipto Abimanyu, Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara; Sejarah Dan Biografinya, (Yogyakarta: Laksana, 2014). Soemarsaid Moertono, Negara Dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau; Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985). Sutiyono, Poros Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2013). Uka Tjandrasasmita, Banten Abad XV - XXI Pencapaian Gemilang Penorehan Menjelang, (Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011). Mark R. Woodward, Islam Jawa: Kesalehan Normative Versus Kebatinan. (Yogyakarta: LKiS, 1999) Disertasi Muhammad Irfan Riyadi, Tranformasi Sufisme Islam Dari Demak Ke Mataram Abad WVI- XVII M, (Yogyakarta, 2016). 144 Jurnal Al-Bayan/ VOL. 24. NO. 1 Januari - Juni 2018