eJournal Ilmu Pemerintahan, 2019, 7 (4): 1849-1860 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ipfisip-unmul.ac.id © Copyright 2019 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI GANG TANJUNG KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR KOTA SAMARINDA Muhammad Yusuf1 Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan partisipasi masyarakat di daerah Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda khususnya Gang ini ditekankan mengingat partisipasi masyarakat dalam Tanjung,hal melaksanakan pembangunan di Kelurahan Sungai Pinang Luar Gang Tanjung Kota Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dan dokumentasi, sementara teknik purposive samplingdan accidental sampling, adapun yang menjadi key informanyaitu Ahmad Nor selaku Kepala Dinas Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda, Ketua RT Gang Tanjung Ibu Rohana dan masyarakat yang turut ikut berpartisipasi. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dan hasil penelitian menunjukan Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Kelurahan Sungai Pinang Luar Gang Tanjung Kota Samarinda dilihat dari bentuk partisipasi masyarakatKelurahan Sungai Pinang Luar khusunya masyarakat Gang Tanjung ada yang berjalan baik dan masih ada yang kurang baik, seperti halnya pembangunan yang telah berjalan dengan baik yaitu terlaksananya pembangunan semenisasi jalan yang terdapat di blok - blok Gang Tanjung dan adapun pembangunan yang belum di Gang Tajung yaitu posko penanggulangan bencana kebakaran. teknik penentuan informan menggunakan terlaksana Kata Kunci: partisipasi, masyarakat, Melaksanakan Pembangunan. Pendahuluan Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangun dengan semangat Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscaayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. 1 Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:
eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume ..., Nomor ..., 2019: Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangun dengan semangat lokalitas, Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan. Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program- program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat didalamnya (partisipatif). Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif. Hal tersebut di atas kemudian memunculkan pertanyaan di Kelurahan Sungai Pinang Luar, khususnya di Gang Tanjung kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda, bahwa apakah partisisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan telah terlaksana dengan baik, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Contoh permasalahan yang terjadi di Gang Tanjung adalah masyarakat sangat membutuhkan pembangunan posko penanggulangan kebakaran dan pelebaran badan jalan Gang Tanjung, Masalah yang sering terjadi adalah kebakaran yang dampak kebakarannya pasti besar karena pemukiman penduduk yang padat akses jalan masuk yang sempit hanya bisa dilewati oleh satu mobil saja dan tidak adanya posko penanggulangan kebakaran, karena itu masyarakat Gang Tanjung Rt 31 dan Rt 32 sangat membutuhakan pembangunan posko penanggulangan kebakaran dan pelebaran jalan Gang Tanjung. Masyarakatpun sudah berulang kali memberikan usulan baik kepada ketua Rt, Tokoh masyarakat dan Lurah Sungai Pinang Luar. Disini terlihat kerjasama antar masyarakat dengan ketua Rt dan Lurah dalam proses pembangunan Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar terkesan lambat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih 1850
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung (Muhammad Yusuf) lanjut lagi dan akhirnya memilih judul untuk penulisan skripsi : ''Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda''. Kerangka Dasar Teori Pengertian Partisipasi Kata partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris "participation" yang dapat diartikan suatu kegiatan yang dapat membangkitkan perasaan untuk ikut serta dalam kegiatan- kegiatan organisasi.Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:650), partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Selanjutnya istilah partisipasi telah didefinisikan oleh beberapa ahli diantaranya: Sutrisno (2000:54), "partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan dan pemerintah mengembangkan hasil pembangunan." dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat menekankan pada "partisipasi" langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 17 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pembangunan Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga- lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pembangunan ada dua tahap.Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan 1851
eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume ..., Nomor ..., 2019: kemiskinan.Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan.Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu negara. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, pembina dan pengarah sangat diperlukan.Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan partisipasi peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.Dibutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah, oleh karena itu keseluruhan unsur tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan perencanaan pembangunan itu sendiri. Adupun faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Santoso Sastropoetro (1998 :23) yaitu: Faktor Pendukung 1. faktor kesadaran / kemauan Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri 2. Adanya partisipasi masyarakat Partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat, apalagi yang memulai adalah pemimpin mereka. Sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati nurani sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang 1852
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung (Muhammad Yusuf) sudah merupakan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. 3. Adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Pemerintah selaku pengembang amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah. dalam hal ini pemerintah camat, mereka diharapkan mampu mendorongan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan usaha lainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan Desa serta berperan sebagai kontrol sosial ditengah masyarakat. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 1. MUSBANGDES MUSBANGDES (Musyawarah Pembangunan Desa) atau istilah lainnya Pembangunan Desa). (Musyawarah Rencana MUSRENBANGDES Perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat desa, yang biasanya dihadiri oleh mereka yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, ataupun sesuai dengan kebijakan dari kabupaten, namun seringkali dalam prakteknya hanya menjadi semacam lips servis belaka, karena kegunaan dari musbangdes ini masih perlu dipertanyakan. Mestinya sebelum dilakukan musyawarah di tingkat desa, ketua-ketua RT dan RW mengajak berembuk dengan warga mengenai kebutuhan apa saja yang harus diajukan sebagai usulan kepada pemerintah desa, lalu dilakukanlah musyawarah pembangunan di tingkat desa tersebut. 2. MUSBANGCAM istilah MUSBANGCAM (Musyawarah Pembangunan Kecamatan) atau (Musyawarah Rencana Pembangunan lainnya MUSRENBANGCAM Kecamatan). Merupakan lanjut dari pelaksanaan musyawarah pembangunan di tingkat desa.Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai masukan dari seluruh kawasan desa dalam satu kecamatan, kemudian yang menghadiri biasanya adalah mereka perwakilan dari desa. Karena sudah banyak masukan dari seluruh desa, maka mestinya pada tingkatan ini sudah harus dipikirkan mengenai pembuatan "skala prioritas" pembangunan yang akan diajukan. 3. MUSBANGKAB tindak MUSBANGKAB (Musyawarah Pembangunan Kabupaten) atau istilah lainnya Pembangunan MUSRENBANGKAB Kabupaten).Musyawarah ini dilakukan di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh para perwakilan dari kecamatan-kecamatan untuk kemudian melakukan sinkronisasi rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dengan rencana-rencana yang telah dibikin oleh Dinas-dinas. Nah pada level ini (Musyawarah Rencana 1853
eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume ..., Nomor ..., 2019: biasanya akan terjadi tarik ulur kepentingan antara masukan aspirasi dari masyarakat dan dinas-dinas. Oleh karena memang, harus dicari format skala prioritas pembangunan masyarakat melalui pola perengkingan, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama, dan tidak hanya pada coret-mencoret yang dilakukan oleh para kepala dinas semata. Penentuan skala prioritas ini tidak boleh dilakukan secara sepihak karena hasil dari pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD). Draft APBD ini kemudian diajukan oleh pemerintah kabupaten untuk dimusyawarahkan dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Metode Penelitian Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan PartisipasiMasyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda. Fokus Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah : 1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda yang meliputi: a) Partisipasi Pikiran (ide atau gagasan) b) Partisipasi Tenaga (bekerja langsung) c) Partisipasi Keahlian (kemampuan yang di miliki) d) Partisipasi materi (dana, barang, alat). e) Partisipasi dalam pembangunan posko penanggulangan kebakaran 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda. Hasil Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Partisipasi Pikiran Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut.Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri.Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasikan program-program pembangunan.Institusi pemerintah hanya sekadar memotivasi dan membimbingnya. Partisipasi masyarakat yang semakin 1854
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung (Muhammad Yusuf) meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain: 1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambil keputusan. 2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menangapi proyek-proyek atau program-program pembangunan. 3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 4. Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. 5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. 6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan pembangunan Gang bukanlah hal mudah.Hal ini karena, masyarakat selalu beranggapan bahwa pembangunan merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan pembangunan tersebut.Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan itu harus mendapat upah. Tidak terkecuali pembangunan di gang tanjung.Hal ini wajar karena unsur partisipasi menurut Keith Davis salah satunya adalah keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. Pada awalnya, masyarakat di gang tanjung kelurahan sungai pinang luar tidak mau berpartisipasi. Namun setelah mendapat pengarahan dari lurah beserta aparatnya, juga tokoh-tokoh maka masyarakat gang tanjung bisa membuat masyarakat memahami dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pelaksanaan pembangunan bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Gang tanjung, Ketua Rt Gang Tanjung dan Lurah Sungai Pinang Luar menggambarkan penerimaan ide/gagasan masyarakat masih belum didengar oleh Lurah ataupun kecamatan entah itu ide/gagasanya mungkin tidak sesuai atau bukan prioritas di gang namun masyarakat sudah ada yang memberikan ide/gagasan mereka belum ada tanggapan sampai sekarang terutama masalah terkait kebakaran yang sering terjadi di gang tanjung kelurahan sungai pinang luar. 1855
eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume ..., Nomor ..., 2019: Partisipasi Tenaga Untuk melaksanakan pembangunan daerah secara tepat, efektif dan efisien, dibutuhkan kredibilitas sumber daya manusia masyarakat itu sendiri, dan kualitas aparatur pemerintahan.Di sini dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang mampu merespon persoalan masyarakat setempat.Pembangunan daerah merupakan tugas yang terbebankan kepada seluruh masyarakat di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah kabupaten dan kota saja, melainkan juga tugas dari masyarakat untuk mengarahkan, menentukan dan mengontrol proses pelaksanaan pembangunan daerah itu sendiri. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, sebab dalam diri mereka ada keinginan dan kegairahan untuk merubah masa depannya agar lebih baik.Keinginan serta kegairahan tersebut harus dapat terwujud, sebab usaha-usaha dari pembangunan itu langsung menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat gang tanjung, ketua rt gang tanjung dan lurah sungai pinang luar dapat digambarkan bahwa bentuk partisiasi masyarakat di gang tanjung kelurahan sungai pinang luar, masyarakat ikut berpasrtisipasi tenaga melalui ikut dalam pembangunan fisik seperti sarana prasarana, pekerjaan proyek fisik seperti jalan, tempat ibadah, pos ronda bahkan sekolah. Namun di gang tanjung pastisipasi masyarakat masih kurang baik terlihat masyarakat hanya sedikit yang mau ikut dalam pertisipasi tenaganya disini dibutuhkan peran pemerintah agar masyarakat bisa percaya dan mengerti. Lurah beserta aparatnya harus mampu menjalankan roda pemerintahan desa secara jujur, transparan, akuntabel dan religius sengan begitu masyrakat akan percaya dan mau ikut. gang partisipasi masyarakat dalam diharapkan akan membantu kelancaran pembangunan nasional yang sudah direncanakan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Diharapkan akan membantu pembangunan gang sehingga dapat berjalan dengan lancar dan akan berdampak secara langsung pada pembangunan nasional. Selainitu, indikator keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat karena keterlibatan masyarakat dalam suatu proyek pembangunan merupakan satu dari tiga aspek komponen tata pemerintahan. Meningkatnya pembangunan Berdasarkan hasil wawancar denga masyarakat gang tanjung, ketua rt gang tanjung dan lurah sungai pinang luar peran lurah dalam meningkatkan partisipasi masyrakat terutama dalam partisipasi tenaga masih kurang dikarenakan lurah masih kurang koordinasi dengan rt, tokoh masyarakat, maupun masyarakat. Lurah pun tidak terlalu transaparan apalagi mengenai anggaran jika ada pembangunan fisik jika ada pengerjaan fisik seperti jalan, tempat ibadah, parit dan sejenisnya masyrakat jarang dilibatkan, karena itu akhirnya masyrakat bersisfat acuh karena yang mengerjakan proyeknya biasanya orang dari luar. 1856
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung (Muhammad Yusuf) Semestinya lurah dan staf serta rt bisa lebih transparan agar masyarakat bisa percaya. Partisipasi Keahlian Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Pemerintahan kelurahan sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan kelurahan dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level kecamatan. Partisipasi anggota masyarakat adalah ketertiban anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal.Pastisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan implemetasi anggota masyarakat berkorban dan berkoordinasi dalam program/proyek yang dilaksanakan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pem-bangunannya. Karena antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi dari proses pembangunan itu telah tercipta. Adapun partisipasi keahlian masyarakat di gang tanjung kelurahan sungai pinang luar adalah masyarakat yang memiliki keahliannya masing-masing seperti contoh dalam proses pembangunan tanjung membutuhkan tenaga tukang bangunan, masyarakat yang memilki keahlian tukang bisa ikut berpartisipasi karena memiliki keahlian tersebut. Kemudian partisipasi keahlian masyarakat di gang tanjung adalah masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan keahian mereka masing-masing, contohnya dalah hal tukang bukan hanya tukang tapi ada tukang batu ada tukang untuk kayu dalam hal ini masyarakat sudah mengetahui dan paham mengenai keahlian mereka, dan partisipasi keahlian masyarakat di gang tanjung adalah sesama masyarakat atau warga tentunya sudah saling mengetahui dan saling paham mana mayarakat yang memiliki keahlian tertentu yang bisa membantu dalam proses pembangunan gang tanjung. sarana-prasarana digang 1857
eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume ..., Nomor ..., 2019: Partisipasi Materi Pembangunan merupakan proses pewujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia karena berbagai faktor penyebab dimana salah satu faktornya adalah faktor geografis. Kondisi geografis wilayah Indonesia terdiri atas banyak pulau-pulau yang lautan dimana penduduknya tersebar dihampir selururh pulau yang ada di Indonesia secara tidak merata, faktor persebaran penduduk yang tidak merata ditambah lagi dengan akses atau infrastruktur yang tidak sama dan merata antara satu wilayah dengan wilayah lain menjadi salah satu penghambat untuk mewujudkan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia. terpisahkan oleh Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Faktor Internal internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat kelompok dan individu-individu didalamnya.tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1994:97). secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143). menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah: 1. pengetahuan dan keahlian. dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada; Untuk faktor-faktor yaitu sendiri, kesatuan 2. pekerjaan masyarakat. biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi; 3. tingkat pendidikan dan buta huruf. faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. tingkat buta huruf pada masyarakat akan mempengaruhi dalam partisipasi; 4. jenis kelamin. sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan 1858
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung (Muhammad Yusuf) perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan; 5. kepercayaan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada. terhadap budaya tertentu. masyarakat dengan Menurut Sastropoetro (1985:20), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri, penginterpretasian yang dangkal terhadap agama, kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara dan tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan. Faktor Eksternal Hambatan-hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat yang bersangkutan, antara lain adalah sebagai berikut: 1. kemiskinan. hambatan ini dapat merupakan faktor yang mendasar karena dengan kemiskinan seseorang akan berpikir lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi diri atau kelompoknya; 2. pola masyarakat yang heterogen. hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada; 3. sistem birokrasi. faktor ini dapat dijumpai di lingkungan pemerintahan. seringkali birokrasi yang ada melampaui standar serta terpaku pada prosedur formal yang komplek. Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah sungai pinang luar, ketua rt gang tanjung serta masyarakat gang tanjung tentang solusi dari terhambatnya partisipasi masyarakat di gang tanjung kelurahan sungai pinang luar adalah perlunya perbaikan dan menyadari apa yang kuran dan apa yang perlu di lakukan bukan hanya menyalahkanluraha atau ketua rt gang tanjung namun masyarakat juga haru mengerti dan memahami bagaimana partisipasi masyarakat sangat mendukung dan berarti dalam pembangunan gang tanjung kelurahan sungai pinang luar. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun yang mengarahkan ke partisipasi masyarakat Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat 1859
eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume ..., Nomor ..., 2019: partisipasi masyarakat desa tersebut telah berhasil dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Gang mereka. 2. Dari empat jenis partisipasi yang dikaji, ternyata bentuk partisipasi tenaga memiliki sumbangan yang sangat besar dalam pelaksanaannya 3. Lurah Sungai Pinang Luar beserta aparatnya serta Ketua Rt Gang Tanjung sudah menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakanya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu pembangunan yaitu pembangunan Posyandu sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desanya. Saran 1. Diharapkan agar masyarakat lebih giat berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar. 2. Diharapkan masyarakat didalam memberikan partisipasi tidak hanya berpartisipasi dengan tenaga melainkan dengan partisipasi yang lainnya, seperti partisipasi keahlian, materi, dan partisipasi pikiran. 3. Diharapkan Lurah beserta jajarannya dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar. 4. Mayarakat Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar membutuhakan posko pencegah kebakaran. Daftar Pustaka Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan). Jakarta: CIDEAS. Ndraha, Talizuduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara. Nugroho, Riant. 2003. Reinventing Pembangunan. Jakarta: Gramedia. Sastropoetro, Santoso R.A. 1988. Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni. Supriatna, Tjahya. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiono. 2004. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press. Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga Dokumen - dokumen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 1860