2 OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 /POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan pemegang saham independen dan kualitas keterbukaan oleh perusahaan terbuka dalam transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, perlu untuk menyesuaikan peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu; b. bahwa peraturan terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar dan praktik terbaik di pasar modal sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Menetapkan 2 - Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Afiliasi adalah: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 2. Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pengendali sebagaimana
3 - dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka. 3. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. 4. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. 5. Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan. 6. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. 7. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4 - 9. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau b. bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali. 10. Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 11. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. 12. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik. 13. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 14. Pegawai adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perusahaan Terbuka. 15. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal. 16. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
5 - BAB II TRANSAKSI AFILIASI Bagian Kesatu Lingkup Transaksi Pasal 2 Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi dalam: a. 1 (satu) kali transaksi; atau b. suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Bagian Kedua Prosedur Pasal 3 (1) Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. (2) Perusahaan Terbuka wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1) Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib: a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud; b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat;
6 - c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dalam hal: 1. nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS; 2. Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan/atau 3. melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen. (2) Jangka waktu antara tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan: a. tanggal Transaksi Afiliasi; atau b. tanggal pelaksanaan RUPS dalam hal Transaksi Afiliasi wajib memperoleh persetujuan RUPS, wajib paling lama 6 (enam) bulan. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta penyampaian keterbukaan informasi dan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan: a. paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi; atau b. bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS. (4) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus meliputi:
7 - a. laporan Penilai; dan b. dokumen pendukung lainnya. Pasal 5 Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) jika melakukan Transaksi Afiliasi sebagai berikut: a. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan Terbuka kepada anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama juga menjabat sebagai Pegawai dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan Terbuka, serta telah disetujui RUPS; b. transaksi Perusahaan Terbuka dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka tersebut maupun dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS; c. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama menjabat juga sebagai Pegawai, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS; d. transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan ketentuan: 1. transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan
8 - informasi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan 2. syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka; dan/atau e. transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau setelah Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan ketentuan: 1. transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 2. syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka. Pasal 6 (1) Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) jika melakukan Transaksi Afiliasi sebagai berikut: a. transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; b. transaksi antara: 1. Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali; 2. sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud; atau 3. Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali
9 - paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut; c. transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah; d. transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri; e. transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali; f. transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun; g. transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan dengan Perusahaan Terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud; dan/atau h. transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah. (2) Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.
10 - Pasal 7 (1) Dalam hal Perusahaan Terbuka merupakan lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu, Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi. Pasal 8 (1) Perusahaan Terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) jika melakukan Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. (2) Dalam menjalankan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dilakukan pada awal transaksi. (3) Dalam hal terdapat perubahan syarat dan kondisi atas Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta perubahan tersebut berpotensi merugikan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib kembali melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 9 (1) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perusahaan Terbuka.
11 - (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencakup informasi: a. jenis Transaksi Afiliasi; b. pihak yang bertransaksi; c. sifat hubungan Afiliasi; d. nilai transaksi; dan e. pernyataan direksi bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Dalam hal pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam laporan keuangan tahunan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib memberikan rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan pada laporan tahunan. Bagian Ketiga Keterbukaan Informasi Pasal 10 Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib memuat paling sedikit: a. uraian mengenai Transaksi Afiliasi, memuat paling sedikit: 1. tanggal transaksi; 2. objek transaksi; 3. nilai transaksi; 4. nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perusahaan Terbuka; dan 5. sifat hubungan Afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Terbuka; b. dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan Penilai untuk melakukan penilaian atas objek transaksi, ringkasan laporan Penilai paling sedikit: 1. identitas pihak; 2. objek penilaian; 3. tujuan penilaian; 4. asumsi dan kondisi pembatas;
12 - 5. pendekatan dan metode penilaian; dan 6. kesimpulan nilai; c. ringkasan laporan Penilai mengenai kewajaran transaksi, paling sedikit: 1. identitas pihak; 2. objek penilaian; 3. tujuan penilaian; 4. asumsi dan kondisi pembatas; 5. pendekatan dan metode penilaian; dan 6. pendapat kewajaran atas transaksi; d. proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perusahaan Terbuka yang disusun paling sedikit berdasarkan laporan keuangan dengan penelaahan terbatas dengan ketentuan tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal laporan penilaian, dalam hal transaksi berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; e. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak Afiliasi; f. rencana Perusahaan Terbuka, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi terkait lainnya, apabila Transaksi Afiliasi yang dilakukan merupakan transaksi pengambilalihan perusahaan; g. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika terdapat laporan tenaga ahli atau konsultan independen; h. pernyataan direksi bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan i. pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa Transaksi Afiliasi: 1. tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan 2. semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
13 - BAB III TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN Bagian Kesatu Prosedur Pasal 11 (1) Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Benturan Kepentingan wajib: a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud; b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat; c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS. (2) Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS wajib paling lama 6 (enam) bulan. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta penyampaian keterbukaan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS untuk Transaksi Benturan Kepentingan. (4) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus paling sedikit: a. informasi tentang rencana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; b. laporan Penilai;
14 - c. data perusahaan yang akan diakuisisi atau didivestasi, jika objek transaksi berupa saham, mencakup paling sedikit: 1. laporan posisi keuangan pembukaan yang telah diaudit, untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum melakukan kegiatan usaha; 2. laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut, untuk perusahaan yang sudah berdiri paling singkat 2 (dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha; 3. laporan keuangan yang diaudit yang disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya, untuk perusahaan yang sudah berdiri namun kurang dari 2 (dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha; 4. struktur permodalan; dan 5. struktur kepengurusan, jika data tersebut belum tersedia bagi publik dan belum terdapat di Otoritas Jasa Keuangan; d. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika terdapat laporan tenaga ahli atau konsultan independen; e. pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa informasi material yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan f. dokumen pendukung lainnya. Pasal 12 (1) Perusahaan Terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), jika melakukan Transaksi Benturan Kepentingan sebagai berikut: a. transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah
15 - Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah; b. transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; c. transaksi antara: 1. Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali; 2. sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud; atau 3. Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut; d. transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan dengan Perusahaan Terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud; dan/atau e. transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah. (2) Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Benturan Kepentingan. Pasal 13 (1) Dalam hal Perusahaan Terbuka merupakan lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu, Transaksi Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka
16 - tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) Lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Benturan Kepentingan. Pasal 14 Perusahaan Terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), jika melakukan Transaksi Benturan Kepentingan sebagai berikut: a. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan Terbuka kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama juga menjabat sebagai Pegawai, dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan Terbuka, serta telah disetujui RUPS; b. transaksi Perusahaan Terbuka baik dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka tersebut maupun dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali, atau transaksi Perusahaan Terkendali baik dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS; c. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan Pemegang Saham Utama
17 - yang juga sebagai Pegawai, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS; d. transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau setelah Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan persyaratan: 1. transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 2. syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka. Bagian Kedua Keterbukaan Informasi Pasal 15 Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib memuat paling sedikit: a. uraian mengenai transaksi, memuat paling sedikit: 1. objek transaksi; 2. nilai transaksi; 3. nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perusahaan Terbuka; dan 4. sifat Benturan Kepentingan dari pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut; b. dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan Penilai untuk melakukan penilaian atas objek transaksi, ringkasan laporan Penilai paling sedikit: 1. identitas pihak; 2. objek penilaian; 3. tujuan penilaian; 4. asumsi dan kondisi pembatas; 5. pendekatan dan metode penilaian; dan 6. kesimpulan nilai;
18 - c. ringkasan laporan Penilai mengenai kewajaran transaksi, paling sedikit: 1. identitas pihak; 2. objek penilaian; 3. tujuan penilaian; 4. asumsi dan kondisi pembatas; 5. pendekatan dan metode penilaian; dan 6. pendapat kewajaran atas transaksi; d. proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perusahaan Terbuka yang disusun paling sedikit berdasarkan laporan keuangan dengan penelaahan terbatas dengan ketentuan tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal laporan penilaian; e. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan; f. rencana Perusahaan Terbuka, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi terkait lainnya, apabila transaksi yang dilakukan merupakan transaksi pengambilalihan perusahaan; g. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika terdapat laporan tenaga ahli atau konsultan independen; dan h. pernyataan dewan komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. BAB IV PENGUNGKAPAN DAN PELAKSANAAN KEMBALI PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 16 Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan hasil pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan
19 - yang telah disetujui Pemegang Saham Independen pada laporan tahunan. Pasal 17 (1) Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib: a. mengungkapkan dalam laporan tahunan; dan b. memberikan penjelasan khusus atas tidak terlaksananya Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan tersebut dalam RUPS terdekat. (2) Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan, Perusahaan Terbuka wajib mengikuti prosedur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS kembali atas transaksi tersebut. Pasal 18 Dalam hal Transaksi Afiliasi yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS atau Transaksi Benturan Kepentingan tidak disetujui Pemegang Saham Independen dalam RUPS, rencana transaksi dimaksud baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui Transaksi Afiliasi yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS atau Transaksi Benturan Kepentingan tersebut. BAB V MEDIA PENGUMUMAN Pasal 19 (1) Pengumuman Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan bagi Perusahaan Terbuka yang
20 - sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: a. Situs Web Perusahaan Terbuka; dan b. Situs Web bursa efek. (2) Pengumuman Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: a. Situs Web Perusahaan Terbuka; dan b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pengumuman tersebut. Pasal 20 Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui Situs Web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Dalam hal Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali melakukan transaksi selain Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
21 - Pasal 22 Dalam hal: a. Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan; atau b. transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan oleh: 1. Perusahaan Terkendali yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau 2. Perusahaan Terkendali yang merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka, hanya Perusahaan Terkendali dimaksud yang wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 23 Dalam hal Transaksi Afiliasi dilakukan melalui Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Penawaran Umum. Pasal 24 (1) Dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, Perusahaan Terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. (2) Dalam hal Transaksi Benturan Kepentingan nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan
22 - usaha, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Pasal 25 Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan merupakan transaksi pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Pasal 26 Dalam hal Perusahaan Terbuka melakukan transaksi dengan manajer investasi yang dalam portofolio efek yang dikelolanya terdapat saham Perusahaan Terbuka dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, Perusahaan Terbuka wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 27 (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
23 - (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
24 - Pasal 29 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada masyarakat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu beserta Peraturan Nomor IX.E.1 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2020. Pasal 31 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020. Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
25 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 157 Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja
I. 2 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 /POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN UMUM Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai regulator sektor jasa keuangan khususnya bidang pasar modal, berperan dalam mengatur dan mengawasi terselenggaranya pasar modal secara teratur, adil, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan para investor khususnya Pemegang Saham Independen. Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, peningkatan kepatuhan pelaku pasar modal dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan kepentingan para investor khususnya Pemegang Saham Independen tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan oleh Perusahaan Terbuka yang saat ini berlaku. Ketentuan yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik pasar modal di Indonesia maupun di negara lain telah mengalami perubahan dan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini dengan praktik yang
2 - berjalan dan praktik terbaik (best practice) di pasar modal, kebutuhan pasar, dan standar internasional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Yang dimaksud dengan "Transaksi Afiliasi" antara lain: 1. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; 2. pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar aset atau segmen operasi; 3. perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa; 4. sewa-menyewa aset; 5. pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya; 6. menjaminkan aset Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan 7. memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee). Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh kondisi yang menunjukkan suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, antara lain: 1. terdapat ketergantungan dan/atau kesinambungan antar transaksi yang direncanakan; 2. perolehan efek perusahaan lain secara bertahap untuk tujuan pengendalian atau investasi; 3. pelepasan efek perusahaan secara bertahap untuk tujuan divestasi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian; dan 4. perolehan atau pelepasan satu kesatuan aset yang dilakukan secara terpisah (contohnya menjual pabrik dengan cara memisah-misah komponennya dan dijual kepada pihak yang berbeda).
3 - Contoh transaksi yang merupakan 1 (satu) rangkaian: 1. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A dari pihak X, Y, dan Z. Transaksi ini dipandang sebagai saling terkait karena objek saham yang dibeli sama yaitu saham PT A dan mengindikasikan adanya tujuan Perusahaan Terbuka untuk mengambil alih PT A. 2. Perusahaan Terbuka membeli saham PT X, PT Y, PT Z dari PT A. Pembelian tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah karena PT A bermaksud menjual PT X, PT Y, PT Z secara satu paket dan kegiatan usaha PT X, PT Y, PT Z saling berkaitan. PT A menetapkan satu harga untuk paket tersebut. Contoh transaksi yang bukan merupakan suatu rangkaian transaksi: 1. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A, PT B, dan PT C dari pihak X (pihak yang sama), dimana pembelian masing- masing saham PT A, PT B, dan PT C dilakukan secara terpisah. 2. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A dari X, saham PT B dari Y, dan saham PT C dari Z dalam waktu yang bersamaan. Kedua transaksi tersebut bukan merupakan suatu rangkaian transaksi karena objek transaksi merupakan saham yang berbeda. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "prosedur yang memadai" antara lain prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi. Kondisi yang menunjukkan suatu transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain apabila Transaksi Afiliasi dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle). Ayat (2) Cukup jelas.
4 - Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Angka 1 Yang dimaksud dengan "batasan nilai" adalah batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Angka 2 Contoh Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, antara lain: 1. transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha Perusahaan Terbuka secara proforma sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih; atau 2. transaksi yang dapat menyebabkan Perusahaan Terbuka mengalami rugi tahun berjalan secara proforma. Angka 3 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "tanggal Transaksi Afiliasi" adalah tanggal pada saat penandatanganan perjanjian, perjanjian tersebut memenuhi kondisi sebagai berikut: 1. bersifat final dan mengikat; dan 2. menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang bertransaksi.
5 - Contoh tanggal Transaksi Afiliasi: 1. PT A Tbk menjual tanah kepada PT B, dimana PT A Tbk dan PT B merupakan entitas yang dikendalikan oleh pihak yang sama. Dalam perjanjian terdapat persyaratan tangguh bahwa transaksi jual beli menjadi efektif berlaku apabila PT B telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS atas transaksi dimaksud. Dengan demikian, tanggal Transaksi Afiliasi adalah tanggal pelaksanaan RUPS PT B yang menyetujui transaksi dimaksud. 2. PT A Tbk membeli saham PT X yang memiliki kesamaan direksi dengan PT A Tbk. Dalam perjanjian terdapat persyaratan tangguh bahwa penjualan saham PT X menjadi efektif berlaku apabila PT X telah melepas seluruh penyertaan sahamnya (divestasi) pada PT Z. Dengan demikian, tanggal Transaksi Afiliasi adalah tanggal divestasi seluruh saham PT Z oleh PT X. Huruf b Ketentuan ini bertujuan agar pemegang saham publik memperoleh informasi yang lengkap terkait dengan rencana pelaksanaan transaksi, sehingga penyampaian pengumuman keterbukaan informasi dan pengumuman RUPS harus dilakukan bersamaan. Yang dimaksud penyampaian dokumen dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS adalah penyampaian dokumen ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada hari yang sama dengan pengumuman RUPS. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung lainnya" antara lain dokumen perjanjian jual beli.
6 - Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Transaksi Perusahaan Terbuka dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka tersebut maupun dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali antara lain pemberian pinjaman dan bantuan pembayaran premi asuransi dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali kepada semua Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan Terbuka. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
7 - Huruf g Rencana pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dituangkan dalam rencana bisnis lembaga jasa keuangan yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Huruf h Yang dimaksud dengan "restrukturisasi" adalah transaksi restrukturisasi dalam rangka memperbaiki atau mempertahankan kelangsungan usaha dan telah memperoleh persetujuan dari kementerian yang membawahi perusahaan dalam pengendalian pemerintah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha" adalah transaksi yang akan dilaksanakan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha baru yang akan menghasilkan pendapatan usaha dan telah mendapat persetujuan RUPS terkait perubahan kegiatan usaha. Contoh transaksi yang termasuk kegiatan usaha antara lain: Pembelian bahan baku termasuk dalam biaya operasional (Operational Expenditure/OPEX). Contoh transaksi yang tidak termasuk kegiatan usaha antara lain: Perolehan pendanaan dalam rangka membiayai kegiatan usaha, pembelian mesin produksi, pembelian tanah untuk properti investasi, penjualan piutang, penjualan aset tidak produktif, sewa aset digunakan untuk kegiatan produksi, membeli atau membangun aset yang digunakan untuk kegiatan produksi dan termasuk dalam belanja modal (Capital Expenditure/CAPEX). Ayat (2) Cukup jelas.
8 - Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Informasi mengenai identitas pihak paling sedikit: 1. nama; 2. alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat email; 3. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini; 4. pengurusan; 5. pengawasan; dan 6. susunan pemegang saham. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
9 - Ayat (3) Ketentuan ini bertujuan supaya pemegang saham publik memperoleh informasi yang lengkap terkait dengan rencana pelaksanaan transaksi, sehingga penyampaian pengumuman keterbukaan informasi dan pengumuman RUPS perlu dilakukan bersamaan. Yang dimaksud dengan "penyampaian dokumen dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS" adalah penyampaian dokumen ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada hari yang sama dengan pengumuman RUPS. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung lainnya" antara lain dokumen perjanjian jual beli. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
10 - Huruf d Rencana pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dituangkan dalam rencana bisnis lembaga jasa keuangan yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Transaksi Perusahaan Terbuka baik dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka tersebut maupun dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali, atau transaksi Perusahaan Terkendali baik dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka antara lain pemberian pinjaman dan bantuan pembayaran premi asuransi dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali kepada semua Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan Terbuka. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 15 Huruf a Cukup jelas.
11 - Huruf b Informasi mengenai identitas pihak paling sedikit: 1. nama; 2. alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat email; 3. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini; 4. susunan pemegang saham; dan 5. pengurus. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.
12 - Pasal 21 Contoh transaksi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, antara lain: 1. transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha Perusahaan Terbuka sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih; atau 2. transaksi yang dapat menyebabkan Perusahaan Terbuka mengalami rugi tahun berjalan. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain berupa penundaan pelaksanaan RUPS. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.
13 - Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6532