DAFTAR KONVENSI INTERNASIONAL BIDANG MARITIM DIMANA INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA No. NAMA KONVENSI 1. Convention on the Establishment of the International Mari- time Consultative Or- ganization, 1948(IMO Convention '48) RINGKASAN ISI Konvensi tentang pembentukan organisasi internasional yang menangani bidang maritim dengan tugas pokok penanganan mengenai keselamatan pelayaran dan perlin- dungan lingkungan laut dari bahaya pencemaran yang bersumber dari kapal. Pada tahun 1983, nama organisasi ini berubah dari IMCO menjadi "International Maritime Or- ganization (IMO)" 2. Amendments of 1991 of the IMO Convention (IMO Amendments '91) 3. Amendments of 1993 of the IMO Con- vention (IMO Amendments '93) 4. International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74) Amandemen terhadap Konvensi IMO sesuai dengan resolusi A.724(17) yang ditetapkan dalam Sidang Assembly ke- 17 pada bulan November 1991 yang berisi "institualization of the Facilitation Committee" Amandemen terhadap Konvensi IMO sesuai dengan resolusi A.735(18) yang ditetapkan dalam Sidang Assembly ke- 18 pada bulan November 1993 yang berisi penambahan jumlah anggota Council IMO dari 32 negara menjadi 40 negara dengan komposisi 10 negara dengan kategori A, 10 negara dengan kategori B, dan 20 negara dengan kategori C. Konvensi ini merupakan aturan pokok internasional di bidang keselamatan kapal dengan isi antara lain a turan mengenai survey, stabilitas dan pembagian ruang kapal, permesinan, instalasi listrik, konstruksi kapal, peralatan pemadam kebakaran, per- alatan keselamatan jiwa, radio komunikasi, peralatan nevigasi di kapal, keselamatan muatan kapal, dsb. Konvensi SOLAS versi pertama diterbitkan pada tahun 1914 dan selanjutnya dikembangkan beberapa kali termasuk Konvensi SOLAS 1960 dan terakhir versi tahun 1974 yang berisi ketentuan mengenai "tacit acceptance procedure" yakni ketentuan mengenai penerapan amandemen Kon- vensi terhadap para pesertanya tanpa melalui prosedur penerimaan secara resmi dengan ketentuan bahwa sebagian besar negara peserta telah menerapkan ketentuan amandemen dimaksud. LEGALITAS Indonesia meratifikasi kon- vensi ini dan menjadi anggota IMO sejak bulan September 1960 dengan Surat Pejabat Presiden kepada Sekretaris Jenderal IMO No. 9796/1960 tanggal 7 Mei 1960 Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1996 Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1996 Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980
No. NAMA KONVENSI the Protocol of 1978 5. relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS PROT 1978) International Convention on Load Lines, 1966 (LOAD LINES Convention 66) 6. 7. International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 (TONNAGE Convention 69) 8. Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea 1960 9. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG Convention 72) International Convention for Safe Containers, 1972 (CSC Convention 72) 8. Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea 1960 9. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG Convention 72) International Convention for Safe Containers, 1972 (CSC Convention 72) 11. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW Convention 78) 12. Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971(STP Convention 71) RINGKASAN ISI Aturan mengenai batas garis muat yang aman bagi keselamatan kapal, pencegahan terhadap kelebihan muatan dan keselamatan lambung timbul, aturan mengenai keselamatan platform dan peningkatan stabilitas kapal. Aturan internasional mengenai tonase kapal komersial yang dikaitkan dengan keselamatan pelayaran dan perhitungan perpajakan, tarif kepelabuhanan, tarif pungutan lainnya. Pengaturan mengenai pencegahan kecelakaan/tubrukan kapal di laut. Aturan mengenai keselamatan pelayaran terutama dalam rangka pencegahan tubrukan di laut dengan menetapkan ketentuan "Traffic Separation Scheme (TSS)" di beberapa kawasan yang diperkirakan rawan kecelakaan karena kondisi alam atau padatnya lalulintas pelayaran. Aturan mengenai keselamatan peti kemas dan aturan pengangkutannya di kapal. Selain itu, guna memperoleh peti kemas yang aman, ditetapkan pula standar pengujian terhadap produksi peti kemas dan pengujian ulang terhadap peti kemas serta pengawasan terhadap peredarannya. Konvensi ini berisi aturan-aturan internasional yang standar mengenai pendidikan dan sertifikasi bagi nakhoda dan awak kapal serta calon pelaut yang akan bekerja di kapal niaga yang melakukan pelayaran internasional. Konvensi ini juga mengatur mengenai ketentuan dinas jaga di kapal. Konvensi ini mengatur tentang keselamatan kapal yang melakukan angkutan penumpang (terutama dimaksudkan untuk kapal angkutan jemaah haji di kawasan Samudera Hindia dan kawasan di sekitarnya). LEGALITAS Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1988 Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1976 Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1989 KEPPRES No. 107/1968 D I C A B U T Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1979 Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1989 Keputusan Presiden No. 60 Tahun 1986 Keputusan Presiden No. 72 Tahun 1972
No. NAMA KONVENSI 13. Protocol of 1973 relating to the Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971 (STP Protocol 73) 14. Convention on the International Maritime Satellite Organization,1976 (INMARSAT Convention 76) 15. Operating Agreement relating to the INMARSAT Convention 76 (INMARSAT OA 76) 16. Operating Agreement relating to the INMARSAT Amendments 89 (INMARSAT OA Amendments 89) 17. Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965 (FACILITATION Convention 65) 18. International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78) And Protocol of 1998 19. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC Convention 69) 20. Protocol of 1992 relating to the CLC Convention 69 (CLC Protocol 92) RINGKASAN ISI Aturan tambahan bagi kesalamatan kapal yang melakukan angkutan penumpang. Konvensi ini mengatur mengenai penggunaan komunikasi satelit khususnya yang digunakan dalam dunia pelayaran karena komunikasi dengan menggunakan radio teresterial sudah semakin padat dengan jangkauan yang terbatas. Perjanjian antar negara mengenai pengoperasian dan penggunaan INMARSAT yang semula dikhususkan untuk komunikasi maritim. Amandemen mengenai INMARSAT OA 76 yang mengatur mengenai perluasan penggunaan satelit dengan kendaraan bergerak. Konvensi ini mengatur mengenai standar prosedur dan penggunaan formulir secara internasional dalam hubungannya dengan kegiatan kemaritiman. Dengan penggunaan formulir dan pengurusannya yang seragam, maka lalulintas pelayaran internasional akan semakin mudah dan lancar. Konvensi ini mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh minyak dari kapal dan menggantikan "International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954 (OILPOL)". Konvensi ini juga mengatur mengenai pencegahan pencemaran karena kecelakaan kapal tanker dan kapal-kapal lainnya. Sampai saat ini yang berlaku adalah ketentuan Annex I mengenai Pencemaran oleh Minyak dan Annex II mengenai Barang Cair Berbahaya dalam bentuk curah. Konvensi ini mengatur mengenai sistem yang memungkinkan korban pencemaran memperoleh ganti rugi dari pemilik kapal (pengangkut) yang secara langsung harus bertanggungjawab terhadap pencemaran (strict liability). Protokol ini mengatur mengenai penambahan jumlah maksimum ganti rugi akibat pencemaran dari pemilik kapal sebesar + 22 juta Dollar. LEGALITAS Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1979 Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1986 Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1986 Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1999 Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2002 Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 (Ratifikasi terhadap MARPOL, Annex I & II) Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2012 (Ratifikasi terhadap Annex III, IV, V & VI) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 Keputusan Presiden 55 tahun 1999
No. NAMA KONVENSI International 21. Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FUND Convention 71) 22. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Wastes and their Disposal, 1991 United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (UNCLOS 1982) 23. Convention on the Continental Shelf 1958, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 1958, Convention on the High Seas 1958 24. United Nations Convention on a Code of Conduct of Liner Conferences, 1972 25. International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 RINGKASAN ISI Konvensi ini mengatur mengenai tambahan kompensasi yang dapat diterima oleh pihak yang dirugikan akibat terjadinya pencemaran oleh minyak. Tambahan kompensasi ini dikelola oleh Lembaga FUND yang menerima kontribusi dari pemilik minyak (muatan) yang menjadi anggota Konvensi Fund. Konvensi ini mengatur mengenai prosedur pengangkutan dan pembuangan limbah antar negara serta pengaturan mengenai jenis limbah yang dapat ditransportasikan dan dibuang antara negara satu ke negara lain. Konvensi ini memuat ketentuan mengenai hak dan ke-wajiban negara terhadap wilayah teritorialnya serta dasar hukum untuk menentukan batas wilayah teritorial. Disamping itu diatur pula mengenai hak negara terhadap laut bebas dan kewajibannya untuk melindungi lingkungan laut dari bahaya kerusakan akibat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya baik hayati maupun non-hayati. Pengaturan Landas Kontinen, Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Alam di Laut Lepas dan Konvensi Laut Lepas Konvensi ini memuat aturan mengenai pengoperasian perusahaan angkutan laut secara internasional, terutama dalam rangka pembagian muatan diantara perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapal dengan kebangsaan yang berbeda. Konvensi ini merupakan pengembangan dari kedua konvensi sebelumnya dengan memasukan unsur kerugian lingkungan (environmental loss) sebagai salah satu dari tanggungjawab pemilik yang harus didahulukan. Namun apabila terbukti bahwa kerugian lingkungan tersebut dijamin oleh asuransi sesuai dengan ketentuan konvensi internasional lainnya, maka kerugian tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab yang didahulukan. LEGALITAS Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1978 Dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1998 Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tanggal 21 Juli 1993 (BAPEDAL) Undang-undang No. 17 Tahun 1985 Undang-undang No. 19 /1961 6 September 1961 Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1976 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2005
No. NAMA KONVENSI International 26. Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendments To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001 (BUNKER 2001), 27. 28. 29. International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships 2001 (AFS 2001) International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM) 30. ASEAN Memorandum of Understanding on Cooperation Relating to Marine Casualty and Marine Incident Investigation 31. Memorandum of Understanding on ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Response RINGKASAN ISI Konvensi ini memuat aturan mengenai kewajiban mempersiapkan tindakan yang harus diambil, termasuk pembuatan badan penyelamatan tingkat pusat dan daerah untuk koordinasi. Meliputi prosedur kegiatan dan untuk menghadapi keadaan darurat saat operasi SAR. Konvensi ini bertujuan untuk memastikan adanya kompensasi yang cukup, cepat, dan efektif kepada pihak yang menderita kerusakan yang disebabkan oleh kebocoran minyak, dimana minyak tersebut berasal dari tangki bahan bakar kapal. Konvensi ini memberikan batas maksimal jumlah tanggung jawab pihak pencemar dimana dapat dijadikan dasar hukum pihak asuransi untuk bisa menimbang potensi tanggungjawabnya Konvensi ini memuat aturan-aturan mengenai pelapisan, pengecatan, perlakuan permukaan kapal untuk mengendalikan menempelnya organisme yang merugikan pada badan kapal Konvensi ini memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan laut dengan mencegah penyebaran organisme air yang merusak (harmful aquatic organism) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan membuat standar dan prosedur manajemen ballast water dan sedimen MoU mengenai kerjasama investigasi dalam hal kecelakaan dan korban jiwa di laut. MoU mengenai mekanisme kerjasama penanggulangan dan pencegahan kebocoran minyak LEGALITAS Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2012 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2014 Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2014 Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2015 Ratifikasi Tidak Diperlukan Ditandatangani di Ha Noi, Viet Nam, 10-Des-2009 Mulai Berlaku 10-Desember- 2009 (Tanggal Penandatanganan oleh para Pihak) (Pasal 12 Paragraf 1) Ratifikasi Tidak Diperlukan Ditandatangani di Mandalay, 28-Nov-2014 Mulai Berlaku 28-November- 2014 (Tanggal Penandatanganan ) (Pasal 11 Ayat 1)
No. NAMA KONVENSI 32. Maritime Labour Convention, 2006 33. Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 34. Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 35. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995 RINGKASAN ISI Konvensi yang mengatur hak-hak pelaut Protokol dari Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 Protokol ini adalah harmonisasi sistem dari survei dan sertifikasi kapal SOLAS 1974, LL 1966 dan MARPOL 73/78, termasuk IBC Code, BCH Code, IGC Code Dengan adanya Protokol ini harmonisasi survei dan sertifikasi kapal sehingga kapal dimungkinkan untuk melakukannya (survey dan sertifikasi) secara bersamaan Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal Protokol ini adalah harmonisasi sistem dari survei dan sertifikasi kapal SOLAS 1974, LL 1966 dan MARPOL 73/78, termasuk IBC Code, BCH Code, IGC Code Dengan adanya Protokol ini harmonisasi survei dan sertifikasi kapal sehingga kapal dimungkinkan untuk melakukannya (survey dan sertifikasi) secara bersamaan The 1995 STCW-F Convention menetapkan persyaratan pelatihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk awak kapal penangkap ikan dengan ukuran 24 meter atau lebih yang berlayar secara internasional. LEGALITAS Undang Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974) Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017 tentang Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW- F), 1995