GUBERNUR PAPUA PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA, Menimbang : a. bahwa pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dimaksudkan untuk supremasi hukum, mewujudkan keadilan, penegakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan kesejahteraan berdasarkan prinsip keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua; ekonomi, peningkatan b. bahwa implementasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk program, kegiatan, bantuan-bantuan keuangan belum memberikan hasil yang optimal karena tidak saling sinergi, terpadu, sehingga dan diperlukan suatu program yang tepat untuk mewujudkan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua; terkoordinasi tersinkronisasi c. bahwa untuk menjawab ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar orang asli Papua, Pemerintah meletakkan dasar program strategis pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; d. bahwa program strategis pembangunan ekonomi dan kampung bertujuan untuk mempercepat kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan kampung guna terwujudnya kesejahteraan bagi orang asli Papua terutama yang berada di kampung-kampung secara berkesinambungan menuju kemandirian masyarakat yang sejahtera; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Program Strategis dan Kelembagaan Kampung; e. Pembangunan Ekonomi Mengingat ........./2
2 - Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang 1 tentang Nomor Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Tanggungjawab Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Tahun 2014 11. Peraturan ........../3
3 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 14); 15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24); 16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian, Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROGRAM KHUSUS STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG. TENTANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Papua. 2. Gubernur ialah Gubernur Papua. 3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua. 5. Majelis ......../4
4 - 5. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. 6. 7. Distrik yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. 8. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota. 9. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. 10. Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung, yang selanjutnya disebut Prospek adalah program yang direncanakan dan terarah dan berkelanjutan dengan dilaksanakan secara sistematis, memanfaatkan potensi sumber daya yang terdapat di kampung/kelurahan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan orang asli Papua. 11. Penanggung Jawab Operasional, yang selanjutnya disingkat PJO adalah seorang pejabat dari unsur birokrasi yang mempunyai tugas-tugas operasional kegiatan dan administrasi serta pelaporan baik di distrik, kabupaten dan provinsi yang diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 12. Badan Musyawarah Kampung, yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung. 13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 14. Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi yang bersumber dari dana Otonomi khusus dan dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabuaten/Kota yang bersumber dari dana otonomi khusus maupun sumber daya lainnya yang diperuntukan untuk membiayai program pembangunan ekonomi dan peningkatan program kesejahteraan masyarakat kampung/kelurahan. kelembagaan penguatan kapasitas guna 15. Tim Tiga Tungku, yang selanjutnya disebut Tim Tiga adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari unsur pemerintahan kampung yang ditunjuk, tokoh adat, dan tokoh agama yang masing-masing unsur terdiri dari tiga orang atau lebih dan merupakan perwakilan dari ketiga unsur. 16. Tim ......../5
5 - 16. Tim Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TPKK adalah kelompok masyarakat yang dipilih dari dan oleh anggota masyarakat untuk mengelola dan melaksanakan setiap tahapan kegiatan kampung/kelurahan. 17. Pendamping Kampung/Kelurahan adalah warga kampung/kelurahan terpilih yang bertugas memfasilitasi atau pemandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan program ditingkat kampung/ kelurahan dan kelompok masyarakat pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil kegiatan. 18. Tim Penulis Usulan, yang selanjutnya disingkat TPU adalah kelompok anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah kampung/kelurahan untuk menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah rencana pembangunan kampung/ kelurahan. 19. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh masyarakat kampung/ kelurahan untuk melakukan pemeriksaan serta penilaian terhadap usulan dalam yang kegiatan musyawarah rencana pembangunan kampung/kelurahan. diajukan masyarakat kampung/kelurahan 20. Penanggungjawab Operasional Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PjOK adalah aparatur pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan administrasi serta pelaporan program ditingkat Distrik. 21. Tim Pelaksana Kegiatan Distrik, yang selanjutnya disingkat TPKD adalah kelompok masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Distrik untuk mengelola kegiatan dan keuangan di Distrik. 22. Pendamping Distrik adalah anggota masyarakat dengan kualifikasi tertentu yang dipilih untuk mendampingi masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan program pembangunan kampung/kelurahan pada wilayah Distrik. 23. Tim Koordinasi Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung/Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang terdiri dari seluruh instansi/dinas Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan pengembangan peranserta masyarakat, pembinaan administrasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. 24. Pendamping Kabupaten/Kota adalah tenaga profesional yang memberikan pendampingan dan bimbingan secara intensif serta memberi dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku program di distrik dan kampung/ kelurahan. 25. Tim Koordinasi Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung/Kelurahan tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi tentang program, kegiatan, serta pembiayaan secara terpadu juga berperan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan tugas-tugas fasilitasi lainnya yang mendorong peranserta masyarakat dalam setiap tahapan program. 26. Musyawarah ......../6
6 - 26. Musyawarah Rencana Pembangunan Distrik, yang selanjutnya disebut Musrenbang Distrik adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat distrik untuk mendapatkan masukan dan menghimpun berbagai usulan hasil musyawarah kampung/kelurahan sebagai kegiatan prioritas dari kampung/kelurahan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. 27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung/Kelurahan, yang selanjutnya disebut RPJM Kampung/Kelurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan kampung/kelurahan, arah kebijakan keuangan kampung/kelurahan dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja. 28. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung/Kelurahan yang selanjutnya disebut RPT Kampung/Kelurahan adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran kampung/kelurahan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat melalui Musrenbang Kampung/Kelurahan untuk dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. 29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung/Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kampung/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para kampung/kelurahan untuk pemangku menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. (stakeholders) kepentingan 30. Pelaku Program adalah orang-orang yang terlibat secara langsung baik struktural maupun fungsional pada setiap tingkatan. 31. Petunjuk Teknis Operasional adalah pedoman yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan. 32. Musyawarah Kampung Pertanggung Jawaban, selanjutnya disingkat MKP adalah musyawarah yang dilakukan untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan kepada masyarakat. BAB II TUJUAN PROSPEK Pasal 2 Prospek bertujuan : a. meningkatkan kualitas dan taraf hidup orang asli Papua; b. meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat kampung/ kelurahan; dan c. mempercepat proses pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat kampung/kelurahan. Pasal 3 Sasaran penyelenggaraan Prospek adalah orang asli Papua yang bertempat tinggal di kampung/kelurahan dengan kelembagaannya. Pasal ......./7
7 - Pasal 4 Prospek dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. pemberdayaan; b. keberpihakan kepada orang asli Papua; c. perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua; d. keberpihakan kepada perempuan; e. keterbukaan; f. akuntabilitas; g. partisipasi; h. desentralisasi; i. kompetisi sehat; j. pembelajaran bersama; dan k. keberlanjutan. Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Prospek dilaksanakan pada kampung/kelurahan dan distrik. (2) Penyelenggaraan Prospek (1) dilaksanakan melalui pola pemberdayaaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kampung/kelurahan dan distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kampung/kelurahan dan distrik yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar pada Pemerintah Provinsi Papua. BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wewenang masing-masing bertanggungjawab atas penyelenggaraan Prospek. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan; b. perencanaan dan penyediaan dana; c. perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan; dan d. evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan program dan pemanfaatan dana. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui penyusunan program dan kegiatan berdasarkan perencanaan partisipatif secara bersama-sama dengan melibatkan pemangku kepentingan. Pasal ......./8
8 - Pasal 7 Prospek dilaksanakan dengan prioritas meliputi program : a. peningkatan standar hidup orang asli Papua meliputi, pemenuhan pangan dan gizi, pendapatan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif kreatif masyarakat di tingkat kampung/kelurahan; b. penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri dalam berpartisipasi untuk mengembangkan usaha produksi masyarakat di tingkat kampung/kelurahan terutama bagi orang asli Papua baik secara perorangan maupun kelompok; c. peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan; d. mempertahankan atau menjaga kelestarian budaya asli dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan turun temurun; dan e. peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung usaha ekonomi produktif kreatif. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pemerintah Provinsi Pasal 8 Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan Prospek mempunyai tugas : a. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap kebiajakan, program, kegiatan pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung/kelurahan; b. melakukan sinkronisasi perencanaan dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan kampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap para pelaku program di tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan; d. memadukan program-program pemberdayaan masyarakat dari sektor maupun lembaga-lembaga donor; e. melaksanakan sistem, mekanisme dan prosedur penyaluran dana pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung yang telah ditetapkan; dan f. menyiapkan dana pembinaan dan pendampingan. Pasal 9 Pemerintah Provinsi Papua dalam menyelenggarakan Prospek berwenang : a. melakukan verifikasi dan menetapkan kampung/kelurahan yang berhak menerima dana Prospek; b. meminta pertanggungjawaban dari masyarakat secara berjenjang atas penggunaan dana Prospek; c. menunda pemberian dana dan pendampingan bagi kabupaten/kota yang melakukan penyalahgunaan dan penyimpangan atas sistem, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Prospek; dan d. meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Prospek dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Bagian ....../9
9 - Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 10 Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Prospek mempunyai tugas : a. melakukan pengendalian, pemantauan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan Prospek; b. melakukan sinkronisasi perencanaan dan pembiayaan pelaksanaan Prospek dengan Pemerintah Provinsi; c. melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap para pelaku program di tingkat distrik dan kampung/kelurahan; d. melaksanakan sistem, mekanisme dan prosedur dalam menggunakan dana Prospek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan e. menyiapkan dana pembinaan dan pendampingan. Pasal 11 Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Prospek berwenang : a. mengajukan usulan dari kampung/kelurahan penerima dana Prospek kepada Pemerintah Provinsi; b. meminta laporan pertangungjawaban dari kepala distrik, kepala kampung/ kelurahan atas pelaksanaan Prospek; dan c. melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana Prospek kepada Pemerintah Provinsi. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT KAMPUNG/KELURAHAN Pasal 12 Masyarakat kampung/keluraham berhak atas mutu kehidupan yang layak dan bermartabat yang meliputi : a. pemenuhan dan peningkatan standar hidup penduduk asli Papua dari sisi makanan dan perbaikan gizi, pendapatan, sandang, papan, pelayanan kesehatan melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif; b. pemenuhan pelayanan pendidikan yang bermutu; c. peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan; dan d. penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri dalam berpartisipasi untuk mengembangkan usaha produksi masyarakat secara individu dan kelompok. Pasal 13 Masyarakat kampung/kelurahan berkewajiban : a. melaksanakan Prospek secara bertangunggjawab dan berkelanjutan; b. memelihara hasil pembangunan; dan c. mengelola dana Prospek secara bertanggungjawab. BAB ....../10
10 - BAB V PELAKSANA PROSPEK Bagian Kesatu Tugas Pelaksana Program Pasal 14 Prospek dilaksanakan oleh organisasi pelaksana yang tersusun secara hirarkis mulai dari provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung/kelurahan. Pasal 15 (1) Pelaksana program di kampung/kelurahan terdiri atas : a. kepala kampung/kelurahan; b. tim pelaksana kegiatan kampung/kelurahan; c. pendamping kampung/kelurahan; d. tim penulis usulan; dan e. tim verifikasi. (2) Pelaksana program di distrik terdiri atas : a. kepala distrik; b. penanggungjawab operasional kegiatan; c. tim pelaksana kegiatan distrik; dan d. pendamping distrik. (3) Pelaksana program di kabupaten/kota terdiri atas : a. bupati/walikota; b. tim koordinasi tingkat kabupaten/kota; dan c. pendamping kabupaten/kota. (4) Pelaksana program di provinsi terdiri atas : a. Gubernur; b. tim koordinasi tingkat provinsi; dan c. tim koordinator manajemen provinsi. (5) Pengorganisasian pelaksana Prospek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam struktur organisasi pada masing- masing tingkatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah personil, tata cara rekruitmen, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja pelaksana program diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian Kedua Tugas Pelaksana Program di Kampung/Kelurahan Pasal 16 Kepala kampung/kelurahan dalam kedudukan sebagai pelaksana Prospek mempunyai tugas : a. menyusun rencana pembangunan jangka menengah kampung/kelurahan yang didalamnya memuat hasil usulan musyawarah kampung/kelurahan yang akan dibiayai dengan dana pembangunan berbasis kampung; b. membina ......./11
11 - b. membina, menasehati dan mengendalikan TPKK, pendamping kampung/ kelurahan, tim verifikasi, dan tim penulis usulan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat kampung/kelurahan; dan c. menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Distrik terhadap pelaksanaan pembangunan kampung/kelurahan yang dilakukan oleh TPKK. Pasal 17 TPKK mempunyai tugas : a. merencanakan dan menetapkan tahapan pelaksanaan kegiatan Prospek; dan b. mengelola dan melaksanakan kegiatan Prospek. Pasal 18 Pendamping kampung/kelurahan mempunyai tugas : a. mendampingi dan memandu masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program di tingkat kampung/kelurahan; dan b. melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan dana dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan. Pasal 19 TPU mempunyai tugas : a. menyiapkan persyaratan dan menyusun usulan kegiatan/proposal berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dalam musyawarah kampung/kelurahan; dan b. menyiapkan dokumen kegiatan yang meliputi RPJMK dan RPT kampung/ kelurahan untuk pelaksanaan musrenbang distrik. Pasal 20 Tim Verifikasi mempunyai tugas : a. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kegiatan kampung/kelurahan yang direncanakan; dan b. membuat rekomendasi terhadap usulan kegiatan kampung/kelurahan yang direncanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian. Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pelaksanaan dan tugas TPKK, TPU, Tim Verifikasi, dan Pendamping Kampung/Kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian ......./12
12 - Bagian Ketiga Tugas Pelaksana Program Di Distrik Pasal 22 (1) Kepala Distrik dalam kedudukan sebagai unsur pelaksana Prospek mempunyai tugas : a. membina dan mengawasi pelaksanaan Prospek di wilayah administrasi pemerintahannya; b. membantu dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Prospek; dan c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota secara berkala. (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh TPKD. Pasal 23 (1) TPKD mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan program di tingkat distrik; b. mengkoordinasikan pertemuan berkala dan rutin dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat kampung/kelurahan; c. membangun kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam hal pemasaran, bantuan teknis dan kebutuhan penting lainnya; d. memberikan bantuan teknis kepada TPKK dalam mengelola keuangan kelompok; dan e. membantu PjOK dalam proses pencairan dana program. (2) Dalam melaksanakan tugas, TPKD didamping oleh pendamping distrik. Pasal 24 Pendamping Distrik mempunyai tugas : a. memberikan penguatan kapasitas pendamping kampung/kelurahan dan pelaku lainnya di tingkat kampung/kelurahan; b. memberikan bantuan teknis, supervisi dan dukungan lainnya kepada pendamping kampung/kelurahan dalam melaksanakan pendampingan program pembangunan kampung/kelurahan; dan c. memfasilitasi masyarakat dalam tahap sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat distrik maupun di tingkat kampung/ kelurahan. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pelaksanaan dan tugas Kepala Distrik, TPKD, dan Pendamping Distrik diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian ....../13
13 - Bagian Keempat Wewenang dan Tugas Pelaksana Program di Kabupaten Pasal 26 Bupati/Walikota berwenang : a. menugaskan/memerintahkan SKPD untuk menyusun Prospek berdasarkan dokumen perencanaan kampung/kelurahan dan distrik; b. menyusun kebijakan dan program yang berkaitan dengan Prospek; c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Prospek; dan d. meminta laporan pelaksanaan Prospek dari SKPD. Pasal 27 Tim Koordinasi Prospek tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas : a. menginventarisasi program-program SKPD dalam mendukung Prospek; b. memadukan dan menyerasikan program-program dan pembiayaan dari SKPD serta lembaga-lembaga lain dalam mendukung Prospek; dan c. menangani dan memecahkan masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Prospek. Pasal 28 Pendamping Kabupaten/Kota mempunyai tugas : a. memberikan pendampingan dan bimbingan secara intensif serta memberi dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku program di distrik dan kampung/kelurahan; b. menjaga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program di wilayahnya agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme program; dan c. memberikan laporan secara tertulis tentang hasil pelaksanaan pembangunan berbasis kampung/kelurahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi. Bagian Kelima Wewenang dan Tugas Pelaksana Program di Provinsi Pasal 29 Gubernur mempunyai wewenang : a. mengalokasikan dana Prospek dalam APBD Provinsi; b. memerintahkan SKPD untuk menyusun program yang berkaitan dengan Prospek sesuai dokumen perencanaan; c. mengendalikan kebijakan dan program yang berkaitan dengan Prospek; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Prospek; e. meminta laporan pelaksanaan Prospek dari SKPD Provinsi dan Bupati/ Walikota; dan f. melakukan pembinaan terhadap Tim Koordinasi Provinsi. Pasal ......./14
14 - Pasal 30 Tim Koordinasi Provinsi mempunyai tugas : a. menginventarisasi program SKPD tingkat provinsi dalam mendukung Prospek; b. mencari solusi terhadap persoalan yang muncul terkait hasil kegiatan Prospek; c. memadukan program dan pembiayaan dari SKPD tingkat provinsi dan lembaga lain dalam mendukung Prospek; dan d. melakukan monitoring dan evaluasi Prospek di kabupaten/kota, distrik dan kampung/kelurahan. Pasal 31 Koordinator Manajemen Provinsi mempunyai tugas : a. memberikan dukungan teknis dan manajemen kepada seluruh pelaksana program; b. membimbing, mendampingi untuk dan keterampilan bagi seluruh pendamping mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat distrik; dan peningkatan kemampuan c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Prospek di kabupaten/kota. Pasal 32 Ketentuan mengenai pedoman tata cara pelaksanaan tugas pendamping kabupaten/kota dan tim koordinasi tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB VI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PERTANGGUNG JAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PROSPEK Bagian Kesatu Perencanaan Prospek Pasal 33 (1) Perencanaan Prospek disusun oleh pelaku program bersama masyarakat. (2) Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai dalam pembangunan dokumen Musrenbang kampung/kelurahan. perencanaan kampung/kelurahan (3) Dokumen perencanaan pembangunan kampung/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kampung/kelurahan. (4) Dokumen perencanaan pembangunan kampung/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari daftar usulan kampung/kelurahan yang pembiayaannya bersumber dari dana block grant (APBD) dan sumber dana lain. (5) Ketentuan mengenai perencanaan pembangunan dan Musrenbang kampung/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian ....../15
15 - Bagian Kedua Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Prospek Pasal 34 Pelaksanaan Prospek dilakukan berdasarkan dokumen rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh masyarakat dalam Musrenbang Kampung. Pasal 35 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh TPKK disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah kampung/kelurahan pertanggung jawaban. (2) TPKK wajib menyampaikan laporan tertulis kepada TPKD dan kepala kampung berdasarkan hasil pertanggungjawaban dalam musyawarah kampung/kelurahan pertanggung jawaban. (3) TPKD menyampaikan laporan tertulis pada Pendamping Distrik. (4) Pendamping Distrik menyampaikan laporan tertulis pada Pendamping Kabupaten/Kota. (5) Pendamping Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tertulis pada Koordinator Manajemen Provinsi. (6) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 36 (1) Kepala Distrik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Prospek secara tertulis kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan. (2) Dalam hal Kepala Distrik tidak menyampaikan laporan kegiatan dan sanksi penggunaan administratif. dana Prospek Bupati/Walikota memberikan Pasal 37 (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Prospek kepada Gubernur setiap akhir tahun anggaran. (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan dana Prospek Gubernur memberikan sanksi administratif. Pasal 38 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) berupa : a. b. teguran tertulis; dan penundaan penyaluran dana. Pasal ...../16
16 - Pasal 39 (1) Gubernur wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban laporan keterangan termuat dalam pelaksanaan Prospek pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRP. yang (2) Laporan Prospek wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa. Bagian Ketiga Evaluasi Kegiatan Prospek Pasal 40 (1) Masyarakat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan dana yang dilakukan oleh TPKK dalam MKP. (2) Masyarakat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan dana yang dilakukan oleh TPKD dalam Musyawarah Distrik. (3) Masyarakat melakukan evaluasi terhadap kinerja Pendamping Distrik dalam Musyawarah Distrik. (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 41 (1) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Distrik dalam pelaksanaan Prospek. (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Prospek. BAB VII SUMBER DAN PEMANFAATAN DANA PROSPEK Bagian Kesatu Sumber Dana Pasal 42 (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana Prospek. (2) Dana Prospek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD Kabupaten /Kota; d. Alokasi Dana Kampung sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; dan e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dialokasikan setiap tahun dalam APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota. Pasal ......./17
17 - Pasal 43 Dana Prospek bersumber dari dana yang dipisahkan dari dana otonomi khusus untuk BLM, dana operasional kegiatan dan penunjang administrasi program sebelum dibagi antara Provinsi dengan kabupaten. Pasal 44 (1) Dana BLM untuk Prospek dialokasikan paling sedikit Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) untuk setiap kampung/kelurahan per tahun. (2) Dana BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk telah direncanakan dan disepakati oleh membiayai kegiatan yang masyarakat dalam musyawarah kampung. Pasal 45 Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana dana operasional kegiatan Distrik paling sedikit sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap Distrik sebagai dana penunjang pelaksanaan program (DOP3) Prospek. Pasal 46 (1) Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana penunjang administrasi program sebesar 1% (satu perseratus) dari total jumlah BLM Provinsi. (2) Dana penunjang administrasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi jumlah BLM yang diterima setiap kampung/kelurahan. Pasal 47 (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana penunjang administrasi program paling sedikit sebesar 5% (lima perseratus) dari total dana BLM yang diterima Kabupaten/Kota. (2) Dana penunjang administrasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi jumlah BLM yang diterima setiap kampung/kelurahan. Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 48 (1) Dana Prospek yang berasal dari Pemerintah Provinsi dimanfaatkan untuk membiayai Prospek dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan standar hidup orang asli Papua yang dipandang dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, pemberdayaan gender dan infrastruktur dasar serta penguatan kapasitas kelembagaan kampung, penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri untuk mengembangkan usaha produksi orang asli Papua baik secara perorangan maupun berkelompok serta menjaga kelestarian budaya asli Papua dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang. (2) Dana sebagimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15% (lima belas perseratus) wajib diperuntukkan untuk kegiatan perempuan. BAB ......./18
18 - BAB VIII MEKANISME PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PROSPEK Pasal 49 (1) Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran dana Prospek melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota. (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membukukan/mencatat sebagai penerimaan daerah Kabupaten/Kota. (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipindahbukukan ke rekening kolektif TPKD setelah : a. terlaksananya musyawarah kampung; dan b. mempertanggungjawabkan dana sebelumnya. Pasal 50 Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau SKPD yang menangani pemberdayaan masyarakat kampung melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening kolektif TPKD. Pasal 51 TPKD menyalurkan dana Prospek dari rekening kolektif TPKD ke rekening kampung/kelurahan atas permintaan TPKK berdasarkan RPD. Pasal 52 Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dan pemindahbukuan dana Prospek diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB IX LARANGAN Pasal 53 Dilarang menggunakan dana BLM yang berasal dari Pemerintah Provinsi untuk : a. membiayai pembangunan atau rehabilitasi bangunan kantor; b. membayar gaji pegawai; c. membeli kapal berbobot diatas 10 (sepuluh) ton dan perlengkapannya; d. membeli "chainsaw", senjata, bahan peledak, asbes, dan bahan lainnya yang merusak lingkungan; e. membiayai kegiatan yang mempekerjakan anak-anak dibawah usia kerja; f. membiayai kegiatan politik praktis atau partai politik dan pembiayaan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata atau kepolisian; dan g. pembelian pupuk kimiawi, obat pertanian kimiawi seperti insektisida, pestisida, herbisida dan lainnya. Pasal ......../19
19 - Pasal 54 Dana BLM yang berasal dari Pemerintah Provinsi tidak diperbolehkan untuk dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada setiap orang dan/atau kelompok yang penggunaannya di luar RPD yang dibuat melalui tahapan perencanaan bersama masyarakat. Pasal 55 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan sanksi administrasi berupa : a. kewajiban pengembalian uang sebesar yang disalahgunakan; dan/atau b. penghentian penyaluran dana BLM untuk periode berikutnya. BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 56 (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu diberi kewewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang keuangan daerah; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang keuangan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang keuangan daerah; d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara pidana di bidang keuangan daerah; e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau barang bukti dalam perkara pidana di bidang keuangan daerah; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang keuangan daerah; dan g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang keuangan daerah. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB ......../20
20 - BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 57 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 19 Desember 20148 Juli 2013 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 19 Desember 2014 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG I. UMUM Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang ini berarti pula wewenang untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang asli Papua yang sebagian besar berada atau bertempat tinggal di kampung untuk merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan dalam skala mikro yang berbertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat kampung, dan mempercepat proses pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat kampung berdasarkan prinsip pemberdayaan, keberpihakan kepada orang asli Papua, perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, desentralisasi, kompetisi sehat, pembelajaran bersama, keberpihakan kepada perempuan, serta keberlanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, maka Peraturan Daerah Khusus ini bermaksud untuk menjabarkan hal-hal mendasar dalam Undang- Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu: 1. Aspek kekhususan dalam pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. 2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. 3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berciri : a. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; b. pelaksanaan ......../2
2 - b. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, bagi dan masyarakat; dan berkeadilan bermanfaat langsung c. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Salah satu upaya strategis untuk menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai Subjek utama, adalah dengan pelaksanaan secara konsekuen Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung atau PROSPEK yang bertujuan untuk menjadikan orang asli Papua, terutama yang memiliki kondisi sosial ekonomi kurang mampu secara bertahap menjadi semakin mampu dan pada akhirnya dapat memiliki kemampuan sosial ekonomi yang mandiri. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Peningkatan kualitas hidup meliputi pemenuhan makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal maupun sarana dan prasarana dasar. Huruf b Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan peran kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hak dasar hidup. Huruf c Cukup jelas Pasal 3 Orang asli Papua di Kampung yang dikategorikan kurang mampu, antara lain: memiliki rumah yang tidak layak, seperti rumah berlantai tanah dan beratap rumbai, pendapatannya tidak pasti, dan tidak cukup untuk membiayai anak sekolah sampai tingkat SMP serta sulit untuk mempunyai tabungan. Pasal 4 Prospek dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. prinsip pemberdayaan yaitu prinsip pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat kampung serta penguatan kelembagaannya; b. prinsip keberpihakan kepada orang asli Papua yaitu sejak proses perencanaan sampai dengan pemnafaatan hasil diutamakan bagi peningkatan kualitas hidup orang asli Papua; c. prinsip ........./3
3 - c. prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua yaitu peningkatan perlindungan hak asar terhadap sumber pendapatan asli Papua yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat asli Papua; d. prinsip keberpihakan kepada perempuan yaitu dalam seluruh proses tahapan wajib melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingan terwakilui; e. prinsip keterbukaan yaitu semua informasi tentang program wajib terbuka dan diketahui oleh semua warga kampung ; f. prinsip akuntabilitas yaitu semua penerimaan dan pengeluaran kampung wajib dipertanggungjawabkan dengan baik; g. prinsip partisipasi yaitu semua masyarakat wajib terlibat aktif dalam seluruh proses mulai dari perencanaan sampai dengan memelihara untuk pengembangannya; h. prinsip desentralisasi yaitu pemberian kewenangan dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat dikampung untuk mengelola program secara mandiri; i. prinsip kompetisi sehat yaitu seluruh warga kampung mendapat kesempatan yang sama unutuk mengajukan saran,pendapat dan juga untuk menghindarai upaya dominasi dari dimaksudkan individu; j. prinsip pembelajaran bersama yaitu semua tahapan proses dikerjakan bersama-sama dan perbaikan pun dikerjakan bersama- sama; dan k. prinsip keberlanjutan yaitu sebagai proses pemberdayaan yang terus menerus dan berkesinambungan. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal ......./4
4 - Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Tim Koordinasi tingkat Provinsi beranggotakan SKPD dan instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki tugas, pokok dan fungsi berkaitan pemberdayaan masyarakat kampung. SKPD lain Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas tersebut antara Perikanan, Dinas Perkebunan,Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaan program strategis pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung SKPD yang menjadi anggota Tim Koordinasi bekerja dalam koordinasi BPMK sebagai Ketua Tim Koordinasi. Pasal ......./5
5 - Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dana bersumber dari APBN adalah Dana BLM yang dialokasikan untuk semua Distrik yang telah terregistrasi di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Honor pendamping, Dana Operasional Kegiatan untuk pelatihan masyarakat dan Dana Operasional Kegiatan untuk perencanaan masyarakat yang dikirim langsung ke kabupaten/kota dengan DIPA. Dana ....../6
6 - Dana yang bersumber dari APBD Provinsi adalah Dana yang bersumber dari dana Otonomi Khusus yang dipisahkan sebelum dibagi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai prosentase yang ditetentukan oleh Gubernur berupa dana BLM Provinsi dan Dana Operasional Kegiatan Distrik. Dana yang bersumber dari kabupaten/kota adalah dana yang dialokasikan untuk kampung yang merupakan bagian dari dana Otonomi Khusus. Alokasi dana kampung adalah dana kabupaten/kota yang dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan dana penunjang administrasi program adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk biaya koordinasi, pendampingan dan operasional. Pasal 47 Ayat (1) Dana sebesar 15% (lima belas per seratus) tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif, antara lain dalam bentuk usaha simpan pinjam. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal ......./7
7 - Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5