Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 Kendala Dalam Perjanjian Sewa Kapal TUGBOAT dan BARGE 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder Di Perairan Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya Marthin Loies* Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Email: Ralang Hartati Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Email: Mohammad Wira Utama Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Email: Abstrak Mekanisme penggunaan transportasi kapal melalui jalur sewa atau charter, akan melakukan perikatan yang dituangkan di dalam bentuk konkrit berupa surat perjanjian sewa. Rumusan masalah yang dibahas yaitu kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder dan upaya hukum dalam mengatasi kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder. Kesimpulan dalam penelitian ini, mengenai kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder yaitu kurangnya kesadaran hukum pihak kedua dalam memahami isi klausul perjanjian khususnya Pasal III dan X dan tidak menuangkan ke dalam akta otentik sehingga tidak mendapat penjelasan dari Notaris mengenai isi-isi dari klausul perjanjian, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa bagi para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati. Upaya hukum mengatasi kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder di wilayah perairan Indonesia dengan menerapkan itikad baik dalam melaksanakan prestasi (hak dan kewajiban) dan menuangkan perjanjian sewa menyewa tersebut ke dalam akta otentik dihadapan Notaris. Kata Kunci: Perjanjian, Sewa, Upaya Penyelesaian Abstract One of the sea transportations that is really needed is transport ships, both from domestic and overseas routes. The mechanism for using ship transportation via rental or charter routes will carry out an agreement that is outlined in concrete form in the form of a charter agreement. The formulation of the problem discussed is the obstacles in the 49
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 rental agreement for the 230 feet Tugboat and Barge as a means of transporting boulders and legal efforts to overcome obstacles in the rental agreement for the 230 feet Tugboat and Barge as a means of transporting boulders. The conclusion in this research, regarding the obstacles in the 230 feet Tugboat and Barge rental agreement as a means of transporting boulders, is the lack of legal awareness of the second party in understanding the contents of the agreement clauses, especially Articles III and Notary regarding the contents of the agreement clauses, resulting in disputes for the parties in the agreed agreement. Legal efforts to overcome obstacles in the 230 feet Tugboat and Barge rental agreement as a means of transporting boulders in Indonesian waters by applying good faith in carrying out achievements (rights and obligations) and writing the rental agreement into an authentic deed before a Notary. Keywords: Agreement, Lease, Settlement Efforts A. Pendahuluan Pada saat ini kebutuhan akan transportasi laut sangat diperlukan, mengingat makin meningkatnya perekonomian maritim di Negara Indonesia. Salah satu transportasi laut yang sangat dibutuhkan ialah kapal pengangkut, baik itu dari jalur dalam negeri, maupun luar negeri. Mekanisme penggunaan transportasi kapal melalui jalur sewa atau charter. Pada proses sewa menyewa kapal para pihak akan melakukan perikatan yang dituangkan di dalam bentuk konkrit berupa surat perjanjian sewa. Di dalam surat perjanjian sewa tersebut terdapat beberapa klausula baku yang sudah disepakati oleh para pihak. Pengertian Kapal yang digunakan adalah untuk melakukan manuver/ pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal Tugboat digunakan pula untuk menarik tongkang (Barge), kapal rusak, dan peralatan lainnya.1 Barge adalah kapal pengangkut kargo yang umumnya tidak memiliki baling- baling sendiri sehingga bergantung pada kapal Tugboat untuk memberinya daya dorong. Sementara kapal Tugboat adalah penggerak utama Barge yang terhubung ke Tugboat menggunakan tali penarik. Jarak antara Tug Boat dan Barge bisa mencapai 200 meter atau lebih. Perjanjian sewa-menyewa kapal Tugboat dan Barge ini sebenarnya menguntungkan dari kedua belah pihak, dimana bagi pemilik kapal tetap miliki kapalnya dan tetap mendapat pembayaran dari penyewa. Sedangkan keuntungan 1 Febriani Lawindra, "Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat Di PT. Panca Merak Samudera", Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Volume 3 No. 1, 2015 50
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 bagi penyewa adalah dapat mempergunakan kapal untuk keperluannya dalam bisnis perdagangan antar pulau dengan harga yang sudah disepakati.2 Perjanjian sewa menyewa Kapal Tugboat dan Barge dibuat untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara pihak, agar aman dan mendapatkan kepastian hukum. Walaupun terkadang sengketa ini sangat sulit dihindari tetapi setidaknya dapat diminimalisir. Perjanjian dalam pelaksanaannya tidak selalu mulus tanpa hambatan, hambatan yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa Kapal Tugboat dan Barge seperti tidak membayar uang sewa seperti yang telah dijanjikan, menanggung resiko terhadap kerusakan yang terjadi setelah Kapal Tugboat dan Barge berada di tangan penyewa, penyewa berdalih bahwa kapal sudah tidak layak digunakan padahal ketika saksi dari penyewa memeriksa keadaan kapal tidak ada komplain dan saksi tersebut sempat mengambil foto dari kapal tersebut. Keterangan bahwa Kapal Tugboat dan Barge tersebut layak jalan juga dibuktikan dengan adanya surat dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia). Wanprestasi yaitu suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah disepakati pada suatu perjanjian tersebut dan bukan dalam keadaan memaksa.3 Untuk menentukan kapan seseorang harus melakukan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah dibuatnya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan atau yang biasa disebut dengan litigasi maupun diluar pengadilan (non litigasi). Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai bentuk Wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder dan upaya hukum dalam mengatasi Wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder. B. Pembahasan dan Analisis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder 2 Chubb, "Kapal Tunda dan Tongkang-Memahami Jebakan Kerugian dan Kiat-Kiat Menghindarinya" terdapat disitus %E2%80%93- memahami-jebakan- diakses pada tanggal 30 Desember 2022 Pukul 15.10 WIB. 3 Nindyo Pramono, "Hukum Komersil", Bandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 221. 51
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 Dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak akan mengacu pada perjanjian yang telah mereka buat. Menyimpang dari hak dan kewajiban dalam perjanjian yang telah mereka buat, akan mengakibatkan sengketa hukum yang pada akhirnya akan diselesaikan oleh lembaga litigasi ataupun non litigasi sesuai dengan kesepakatan pilihan hokum yang mereka buat. Ambil contoh salah satu klausula dalam perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli, tentang para pihak dalam berkontrak. Penentuan siapa-siapa yang menjadi para pihak dalam perjanjian, sangat penting dalam kepastian hukum berkontrak. Seandainya terjadi sengketa, maka siapa yang menjadi pihak penggugat dan tergugat akan sangat penting jika dihadapkan ke depan persidangan, agar jangan sampai terjadi error in persona. Jadi, apa yang telah disepakati oleh para pihak merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-undang itu mengatur bagaimana mereka harus bertingkah laku dalam pelaksanaan perjanjian yang telah mereka buat. Ada hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengikatkan dirinya dalam undang-undang yang telah mereka buat. Apa yang menjadi kewajiban pihak yang satu, akan hak pihak lawan disisi yang lain. Masing-masing bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian sehingga apa yang oleh undang- undang yang mereka buat merupakan cerminan asas kepastian hukum bagi mereka berdua, bukankah tujuan undang-undang yang mereka buat adalah terlaksananya prestasi masing-masing pihak dan pemenuhan hak-hak mereka berdua yang dijamin oleh hukum. Sebagaimana fakta hukum berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tug boat dan Barge (Tongkang) 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder antara Utomo Santoso sebagai Direksi PT Ecotrans Samudera dengan Zulpan Siregar sebagai Direktur PT. Haluan Samudera Makmur dilakukan dengan terpenuhi syarat sahnya perjanjian. Dimana isi dalam perjanjian yang dimaksud terdapat prestasi yang harus dilaksanakan para pihak yang telah disepakati bersama dengan bukti tanda tangan para pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Masing-masing bentuk memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dimana Perjanjian tertulis tentu lebih menjamin kepastian dibandingkan perjanjian yang dilakukan secara lisan karena dalam perjanjian tertulis para pihak tidak dapat 52
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 memungkiri apa yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut yang tentu saja sebelumnya telah disepakati.4 Perjanjian adalah suatu unsur krusial dalam melakukan kehidupan sehari- hari terutama dalam bidang bisnis, ditambah dengan kemajuan teknologi dan adanya bisnis pencharteran/penyewaan kapal yang memudahkan hubungan seseorang dengan yang lainnya, hubungan tersebut dilakukan melalui hubungan hukum yaitu perjanjian, salah satunya sewa menyewa kapal Tugboat dan Barge. Dalam KUHD juga diatur mengenai perjanjian sewa menyewa kapal yakni pada Pasal 453 KUHD.5 Prestasi yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tugboat dan Barge (Tongkang) 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder antara Utomo Santoso sebagai Direksi PT Ecotrans Samudera dengan Zulpan Siregar sebagai Direktur PT. Haluan Samudera Makmur, antara lain: a. Pihak yang menyewakan atau Pemilik Kapal 1) Pihak pemilik kapal mengadakan serah terima kapal, dokumen, sertipikat kapal, dan seluruh awaknya sesuai crew list kepada pihak penyewa kapal di Tanjung Priok sesuai tanggal berita acara On Hire. 2) Pihak pemilik kapal bertanggung jawab atas bebannya sendiri biaya- biaya seperti gaji ABK, asuransi kapal dan tongkang, perpanjangan dokumen kapal, biaya agenda untuk pergantian crew list, peralatan komunikasi dan navigasi, spare part dan stoknya di kapal, maintenance kapal, docking kapal. 3) Pihak pemilik kapal melakukan inspeksi atau pemeriksaan ke atas kapal untuk memastikan kapal dalam keadaan terawat baik, 4) Pihak pemilik kapal wajib segera memperbaiki apabila kapal mengalami kerusakan pada mesin kapal sehingga kapal tidak dapat beroperasi atau out of order berdasarkan laporan nahkoda dan KKM. b. Pihak penyewa Kapal c. Kapal diserahterimakan kembali atau off hire pada akhir masa sewa/kontrak di Pelabuhan Tanjung Priok dan kapal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak 4 Reni Anggriani, "Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi", Jurnal Media Hukum, Vol 22 No. 2, 2015. 5 Clariesha Vetriani Pratiwi, "Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Antara PT.Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dan Panapoid International (HK) CO, LTD", Diponegoro Law Review, Vol. 1 Nomor 2, 2013 53
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 pertama. Apabila pengembalian kapal melewati waktu yang disepakati, maka kelebihan waktu kapal akan diperhitungkan sesuai skema yaitu jumlah sewa (satu) bulan dibagi 30 (tiga puluh) hari dikali kelebihan hari. d. Apabila pihak penyewa kapal membatalkan perjanjian secara sepihak maka kewajiban membayar penalty sebesar 1 (satu) bulan harga sewa, deposit/jaminan milik pihak penyewa menjadi milik pihak yang menyewakan, biaya yang timbul atas pengembalian dan atau penarikan kapal yang dilakukan pihak pemilik kapal akan dibebankan kepada pihak penyewa kapal. Pihak penyewa kapal wajib mengembalikan kapal dalam keadaan baik dan bersih. e. Pihak penyewa kapal wajib membayar sewa dengan sistem time charter selama 30 (tiga puluh) hari dengan harga yang disepakati. f. Pihak penyewa kapal bertanggung jawab atas bebannya sendiri untuk biaya-biaya seperti insentif (bonus/premi) kepada crew kapal, asuransi cargo, HSD solar sebagai bahan bakar kapal, agency fee, air water, peralatan-peralatan kapal untuk keamanan dan keselamatan dan biaya- biaya yang berhubungan dengan pengoperasian kapal dan pengangkutan muatan. g. Melindungi pihak yang menyewakan kapal dari segala konsekuensi yang dilakukan master, officer, atau agen dalam menandatangani bills of loading. h. Kewajiban mengoperasikan kapal sesuai dengan peraturan perundang- undangan nasional dan regulasi-regulasi internasional yang berlaku. Selain itu, dalam mengoperasikan kapal di perairan wilayah perairan Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Apabila kapal dioperasikan diluar wilayah tersebut, maka wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak yang menyewakan. i. Pihak yang menyewakan tidak dibenarkan/dilarang membawa muatan berupa batu belah, pasir laut, kayu, nickel, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan barang-barang lainnya yang dilarang oleh undang- undang. Uraian prestasi tersebut di atas, merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan dan tidak dapat dilanggar oleh para pihak dalam perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan 54
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 Batu Boulder antara Utomo Santoso sebagai Direksi PT. Ecotrans Samudera dengan Zulpan Siregar sebagai Direktur PT. Haluan Samudera Makmur. Undang-undang itu mengatur bagaimana mereka harus bertingkah laku dalam pelaksanaan perjanjian yang telah mereka buat. Ada hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengikatkan dirinya dalam undang-undang yang telah mereka buat. Apa yang menjadi kewajiban pihak yang satu, akan hak pihak lawan disisi yang lain. Masing-masing bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian sehingga apa yang oleh undang-undang yang mereka buat merupakan cerminan asas kepastian hukum bagi mereka berdua, bukankah tujuan undang- undang yang mereka buat adalah terlaksananya prestasi masing-masing pihak dan pemenuhan hak-hak mereka berdua yang dijamin oleh hukum. Seandainya ada satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan tidak menyerahkan barang atau menyerahkan barang yang sebagian rusak, maka akan memberikan hak kepada pihak lawan untuk menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti rugi atau tidak. Jadi, ada kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak para pihak jika pihak yang satu menciderai janjinya. Fakta hukum dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder antara Utomo Santoso sebagai Direksi PT. Ecotrans Samudera dengan Zulpan Siregar sebagai Direktur PT. Haluan Samudera Makmur terjadi permasalahan hukum berdasarkan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Pihak Zulpan Siregar Direktur PT. Haluan Samudera Makmur sebagai Penggugat I dan Kartono Direktur PT Kartono Sari Cemerlang sebagai Penggugat II terhadap Obaja Utomo Santoso Direktur PT Ecotrans Samudera. Selanjutnya gugatan yang dimaksud telah masuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara Nomor 977/Pdt.G/2019/PN.Tng. Menurut penulis, diketahui bahwa walaupun dalam melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder telah terpenuhi ketentuan Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan disepakati bersama dengan bukti tanda tangan para pihak. Terhadap hal ini, mengutip pendapat ahli sarjana hukum bahwa aturan perjanjian secara umum dalam KUHPerdata masih terdapat kurang lengkap dan 55
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 bahkan dikatakan terlalu luas dan banyak mengandung kelemahan, adapun kelemahannya sebagai berikut:6 a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak: Hal ini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata" mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak berarti kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikat diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya perlu ada rumusan saling mengikatkan diri. Jadi jelas, nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. b. Kata "Perbuatan" mencakup juga kata konsensus/kesapakatan dalam pengertian "perbuatan", termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa dan perbuatan melawan hukum Kedua hal tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebenarnya maksud yang ada dalam rumusan tersebut adalah "perbuatan hukum". a. Pengertian perjanjian terlalu luas: Untuk pengertian perjanjian dalam hal ini dapat diartikan juga pengertian perjanjian mencakup melansungkan perkawinan atau janji kawin. Padahal perkawinan sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang memncakup hubungan lahir bathin. Sedangkan yang dimaksud dalam perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata adalah hubungan antara debitor dengan kreditor. Dimana hubungan antara debitor dan kreditor terletak dalam lapangan hukum harta kekayaan saja selebihnya tidak, jadi, yang dimaksud hanya perjanjian kebendaan saja, bukan perjanjian personal. b. Tanpa menyebut tujuan Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak disebut apa tujuan yang mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya apa. Secara umum, pelaksanaan sewa menyewa kapal untuk kepentingan transportasi laut di wilayah perairan Indonesia terdapat beberapa kendala 6 Op.Cit., hlm. 224-225 56
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 seperti terlambatnya penyerahan kapal oleh pemilik kapal kepada penyewa kapal sehingga dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian carter kapal dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pemilik kapal dan adanya ketidak sesuaian antara spesifikasi kapal yang diperjanjikan dengan kapal yang diserahkan oleh pemilik kapal atau terlambatnya pihak pencarter untuk mengembalikan kapal dan kondisi kapal pada saat dikembalikan oleh si pencarter mengalami kerusakan. Permasalahan hukum yang terjadi antara Zulpan Siregar Direktur PT. Haluan Samudera Makmur sebagai Penggugat I dan Kartono Direktur PT Kartono Sari Cemerlang sebagai Penggugat II melawan Obaja Utomo Santoso Direktur PT Ecotrans Samudera, disebabkan adanya kendala-kendala dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder, sebagai berikut: a. Kurangnya Memahami Klausul Perjanjian Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah, hal ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. Kesadaran akan kewajiban hukum berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang dan perjanjian yang kerap dilakukan masyarakat dalam kegiatan berbisnis. Hal ini, dapat dilihat pada Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder antara Utomo Santoso sebagai Direksi PT Ecotrans Samudera dengan Zulpan Siregar sebagai Direktur PT. Haluan Samudera Makmur. Sebagaimana dalam klausul Pasal III dan Pasal X perjanjian tersebut, menerangkan: Pasal III Kapal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak Pertama. Pasal X Pihak Kedua dalam mengoperasikan kapal milik pihak pertama didalam penunjukkan keagenan tidak dibenarkan memakai nama perusahaan milik pihak pertama dan untuk menunjuk keagenan harus milik perusahaan pihak kedua dan segala tanggung jawab sepenuhnya ditanggung perusahaan milik Pihak Kedua. 57
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 Berdasarkan kedua klausul tersebut di atas, seharusnya pihak Kedua dapat menjalankannya sesuai dengan ketentuan isi klausul tersebut. Akan tetapi, isi klausul tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan pemahaman dari pihak Kedua selama kapal tersebut di sewakan kepadanya dapat menunjukkan pihak lain untuk mengoperasikan kapal yang telah disewakan. Hal ini, berakibat kewajiban pihak Kedua yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati bersama. b. Tidak dibuat Ke dalam bentuk Akta Otentik Ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, dikenal alat-alat bukti yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai bukti tulisan termasuk didalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata). Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan fakta hukum dalam penelitian ini, diketahui bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder antara Utomo Santoso sebagai Direksi PT Ecotrans Samudera dengan Zulpan Siregar sebagai Direktur PT. Haluan Samudera Makmur ini dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat yaitu Notaris yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik. Dimana suatu perbuatan hukum harus dituangkan dalam bentuk akta notaris, yakni sebagai syarat formil yang sifatnya mengikat. Dalam fungsi ini akta notaris dibuat untuk melengkapi suatu perbuatan hukum, yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa. Pentingnya suatu perjanjian dibuat akta otentik selain merupakan sebagai alat bukti, Notaris dalam membuat akta otentik yang dimaksud dapat juga memberikan 58
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 penjelasan mengenai klausul-klausul dalam perjanjian, sehingga para pihak dapat lebih memahami isi klausul dan akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran yang disengaja ataupun tidak. Hal ini, juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam membuat perjanjian khususnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder antara Utomo Santoso sebagai Direksi PT Ecotrans Samudera dengan Zulpan Siregar sebagai Direktur PT. Haluan Samudera Makmur. Upaya Hukum Dalam Mengatasi Kendala Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder Dalam penelitian ini, diketahui terdapat beberapa kendala dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder di wilayah perairan Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terhadap kendala yang dimaksud tersebut, dapat dilakukan upaya sebagai bentuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: a. Menerapkan itikad baik dalam memenuhi prestasi dalam sewa menyewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder Agar terciptanya suatu kesapakatan dalam perjanjian sewa menyewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder dari pihak pemilik kapal dan penyewa kapal wajib memahami dan mengetahui apa saja prestasi yang harus dipenuhi supaya terjadi kesepakatan perjanjian pencarteran kapal yang baik dan tidak ada yang dirugikan. Dari segi pemilik kapal wajib memberitahukan keadaan yang sesungguhnya tentang kondisi dan riwayat kapalnya. Sedangkan dari penyewa kapal, wajib mengembalikan kapal yang disewanya dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dan membayar sejumlah biaya tertentu serta kondisi kapal yang dikembalikan dalam kondisi yang baik seperti awal diserahkan kepada penyewa kapal. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder, ketika akan melakukan dan membuat perjanjian sewa menyewa kapal biasanya diawali dengan adanya pra meeting antara kedua belah pihak untuk memberikan informasi kebutuhan pemilik kapal dengan spesifikasi kapal yang dimiliki oleh pemilik kapal. Ketika akan membuat perjanjian sewa menyewa kapal setelah pra meeting proses atau tahapan yang ditempuh selanjutnya yaitu: 1) Tahap Pertama 59
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 Dalam tahap ini diawali dengan diterimanya Letter of Intent atau surat ketertarikan untuk melakukan kerjasama sewa kapal yang dikeluarkan oleh PT. Haluan Samudera Makmur (penyewa kapal) dengan mencantumkan spesifikasi dan kondisi kapal yang dibutuhkan, komoditi yang diangkut, tipe kontrak perjanjian serta lama kontrak yang diinginkan. Kemudian dari pihak pemilik kapal yaitu PT Ecotrans Samudera akan mengeluarkan Surat Penawaran Harga untuk tipe kontrak yang dipilih oleh penyewa kapal serta mencantumkan term of payment yang dikehendaki. Setelah itu, pihak pemilik kapal akan menyelesaikan proses administrasi lainnya seperti meminta pihak pencarter untuk menyerahkan identitas diri KTP atau SIM, alamat yang jelas, bersedia mematuhi dan mengikuti peraturan yang berlaku serta mengisi formulir yang disediakan. Syarat administrasi tersebut untuk mendukung dan meyakinkan bahwa memang betul perjanjian kapal tersebut atas dasar suatu sebab yang halal seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu "Adanya kesepakatan di antarapara pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal". 2) Tahap Kedua Pada tahap ini dilakukan pembuatan kontrak perjanjian sewa kapal atas dasar kesepakatan pada tahap awal diatas. Hal ini digunakan untuk menguatkan dan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian carter. Secara umum ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sewa kapal berdasarkan time charter atau waktu, yaitu: a) Penyediaan kapal oleh pemilik kapal dengan menyebutkan ukuran/daya muat, kecepatan, pemakaian bahan bakar dan persediaan bahan bakar yang ada di kapal; b) Pelabuhan dimana penyerahan kapal akan dilaksanakan dan waktu penyerahan kepada penyewa kapal; c) Mengoperasikan kapal dan melakukan kegiatan perdagangan dengan tidak melawan hukum, serta memasuki pelabuhan yang aman untuk navigasi agar kapal dapat sandar dengan aman; d) Keharusan membayar gaji awak kapal, premi asuransi kapal, perbekalan, oleh pemilik kapal dan berjanji untuk memelihara kapal sepenuhnya secara efisien; 60
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 e) Pencarter menyediakan dan membayar bahan bakar, membayar uang labuh dan uang sandar, mengatur dan membayar biaya bongkar/muat barang; f) Penyewa kapal menyetujui untuk membayar sejumlah uang sewa kapal yang sudah disepakati; g) Ketentuan mengenai penyerahan kembali kapal; h) Nakhoda berada dibawah perintah pencarter; i) Daftar resiko yang dikecualikan dari bahaya laut; j) Ganti rugi pada pemilik kapal untuk kerugian atau kerusakan kapal k) karena ketidak hati-hatian sewaktu memuat atau membongkar barang dari kapal; l) Ketentuan York-antwerp Rules 1974/1990 mengenai kerugian laut (general average); m) Pembayaran komisi kepada ship broker sebagai biaya negosiasi dalam pembuatan perjanjian pencarteran kapal; n) Ketentuan penyelesaian melalui arbitrase. Berdasarkan data dari pihak pemilik kapal yaitu PT. Ecotrans Samudera, tangggung jawab dari kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut: a) Tanggung Jawab Pihak Pertama (pihak pemilik kapal yaitu PT Ecotrans Samudera) bertanggung jawab atas bebannya sendiri biaya-biaya gaji ABK kapal, asuransi kapal dan tongkang, peralatan Komunikasi dan navigasi, spare part dan stoknya di atas kapal, maintenance kapal, docking kapal. Pihak Pertama atas biayanya sendiri berhak untuk melaksanakan inspeksi atau pemeriksaan ke atas kapal untuk memastikan kapal dalam keadaan terawat baik. Jika diperlukan, Pihak Pertama dapat juga memeriksa seluruh dokumen kapal untuk mengetahui riwayat kapal selama masa sewa. b) Tanggung jawab Pihak Kedua (penyewa kapal PT. Haluan Samudera Makmur) antara lain sebagai berikut: (1) Pihak Kedua bertanggung jawab atas bebannya sendiri untuk biaya- biaya Insentif (bonus)/Uang towing ABK, asuransi Cargo (Insurance for Cargo) dan atau asuransi lainnya yang diperlukan Pihak Kedua, MSO/HSD dan Lube Oil, agent Fees termasuk biaya tambat dan labuh (clearance In/Out), tug assist, keamanan kapal (safety), mooring dan lain-lain untuk operasional kapal, air tawar (fresh water), peralatan 61
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 kapal lainnya yang diperlukan Pihak Kedua untuk keamanan dan keselamatan muatannya baik di pelabuhan maupun dalam berlayar, komisi-komisi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pengoperasian kapal dan pengangkutan muatan Pihak Kedua, serta penambahan perlengkapan tongkang untuk tali lasit dan lain-lain dan perlengkapan kapal untuk peta-peta yang belum ada sesuai trayek yang diinginkan Pihak Kedua. (2) Pihak Kedua bertanggung jawab atas semua tuntutan kerugian atau tuntutan hukum dari pihak lain dan atas ditahannya kapal oleh pihak lain oleh karena masalah muatan yang diangkut oleh Pihak Kedua (3) Pihak Kedua melindungi Pihak Pertama dari segala konsekuensi atau kewajiban yang dilakukan Master, Officer atau agen dalam menandatangani Bills of Lading atau dokumen-dokumen muatan lainnya yang diperintah oleh Pihak Kedua. (4) Pihak Kedua hanya diperkenankan untuk mengoperasikan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi- regulasi Internasional yang berlaku. (5) Mengenai pemakaian BBM, air tawar, insentif (bonus), uang towing ABK dan lain sebagainya berkenaan dengan operasi kapal milik Pihak Pertama dimana Pihak Kedua dapat berhubungan langsung serta mengatur bersama kapten kapal yang bersangkutan. (6) Pihak Kedua wajib mengisi bahan bakar (HSD) yang resmi (legal). Pihak Pertama akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum apabila Pihak Kedua tidak mengisi bahan bakar (HSD) yang tidak resmi (Ilegal). (7) Dalam hal pembelian bahan bakar, baik atau tidak baik, layak atau tidak layak kondisi bahan bakar minyak merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua selaku pembeli bahan bakar minyak tersebut. Ketika surat perjanjian sewa kapal selesai dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka dapat dilakukan tahap selanjutnya. 3) Tahap Ketiga Berdasarkan uraian mengenai prestasi dalam perjanjian sewa menyewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder di wilayah perairan Indonesia, agar dapat dipahami dan 62
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 mengetahui risiko-risiko yang ditanggung apabila tidak menjalankan prestasi yang dimaksud dalam perjanjian tersebut. Selain itu, diperlukan juga itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder di wilayah perairan Indonesia yang merupakan bentuk kepatuhan, yaitu "penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakukan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak".7 b. Perjanjian sewa menyewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder di wilayah perairan Indonesia dibuat Akta Notaris. Sebagaimana diketahui bahwa Perjanjian sewa menyewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder merupakan akta dibawah tangan dikarenakan tidak dibuat di hadapan Notaris. Setiap perjanjian yang akan disepakati sebaiknya dibuat di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sampai di sidang di pengadilan ada bukti yang otentik dan tidak bisa dibatalkan. Akta Notaris merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta.8 Jika isi dari fakta semacam itu disangkal disuatu pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notariel, kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal itu bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana yang sangat berat. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang: 1) tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang- undang; 2) menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang 7 Ridwan Khairandy, "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak", Pasca Sarjana FH-UI, Depok, 2003, hlm. 190. 8 G.H.S. Lumbang Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris", Sinar Grafika, Jakarta, 1980, hlm. 237. 63
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; 3) mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan; 4) berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris; 5) mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon,9 bahwa syarat akta otentik, yaitu di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh dan di hadapan Pejabat umum. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.10 Akta Notaris adalah akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (volledig bewijs), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya. Selain membuat akta otentik, Notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum, penjelasan atas hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu perjanjian antar para pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris berperan untuk selalu bertindak jujur dan tidak berpihak, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam undang-undang, serta merahasiakan segala keterangan dan segala sesuatu yang diperolehnya dari para penghadap atau kliennya kepada pihak lain. Sebagaimana dalam Perjanjian sewa menyewa Kapal Tugboat Dan Barge 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder, para pihak dapat meminta penjelasan terhadap klausul-klausul prestasi dan akibat hukumnya apabila tidak menjalankan atau melaksanakan prestasi. Hal ini, agar para pihak dapat mengerti dan mengetahui dan menghindari dari sengketa atau perselisihan yang membutuhkan tahapan atau proses yang panjang dalam menyelesaikannya. 9 Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik", Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm. 3. 10 H. Salim HS. dan H. Abdullah, "Perancangan Kontrak dan MOU", Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 101-102. 64
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 C. Penutup Simpulan 1. Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder yaitu kurangnya kesadaran hukum pihak kedua dalam memahami isi klausul perjanjian khususnya Pasal III dan X dan tidak menuangkan ke dalam akta otentik sehingga tidak mendapat penjelasan dari Notaris mengenai isi-isi dari klausul perjanjian, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa bagi para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati. 2. Upaya hukum mengatasi wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder di wilayah perairan Indonesia dengan menerapkan itikad baik dalam melaksanakan prestasi (hak dan kewajiban) dan menuangkan perjanjian sewa menyewa tersebut ke dalam akta otentik dihadapan Notaris. D. Daftar Pustaka Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92. Clariesha Vetriani Pratiwi, "Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Antara PT.Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dan Panapoid International (HK) CO, LTD", Diponegoro Law Review, Vol. 1 Nomor 2, 2013. Chubb, "Kapal Tunda dan Tongkang-Memahami Jebakan Kerugian dan Kiat-Kiat Menghindarinya" terdapat disitus tunda-tongkang-%E2%80%93- kerugian-kiat-kiat- menghindarinya.html diakses pada tanggal 30 Desember 2022 Pukul 15.10 WIB. memahami-jebakan- Febriani Lawindra, "Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat Di PT. Panca Merak Samudera", Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Volume 3 No. 1, 2015. G.H.S. Lumbang Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris", Sinar Grafika, Jakarta, 1980, hlm. 237. H. Salim HS. dan H. Abdullah, "Perancangan Kontrak dan MOU", Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 101-102. Reni Anggriani, "Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi", Jurnal Media Hukum, Vol 22 No. 2, 2015 Nindyo Pramono, "Hukum Komersil", Bandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 221. 65
Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 2 September 2023 Ridwan Khairandy, "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak", Pasca Sarjana FH- UI, Depok, 2003, hlm. 190. Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik", Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm. 3. 66