DAFTAR ISI DOKUMEN Telah Terdapat Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan dalam Tugas Fungsi Utama DAFTAR ISI ... i TELAH TERDAPAT IDENTIFIKASI/PEMETAAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM TUGAS FUNGSI UTAMA... 1 SK PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PA BANJARNEGARA... 3 PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PA BANJARNEGARA... 10 IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA... 26
V.5.a Telah Terdapat Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan dalam Tugas Fungsi Utama Identifikasi atau Pemetaan Benturan Kepentingan dalam Tugas Fungsi Utama telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarnegara.
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I.A Jl. Letjend. Suprapto Telp. (0286) 592810 Fax. 591593 Banjarnegara - 53418 Website: Email : pa_bna@yahoo.co.id JAWA TENGAH SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR W11-A5/1670/HM.00/V/2019 T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA, Memperhatikan : Rapat Pimpinan dan Pejabat Teknis dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin 21 Mei 2019; Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara yang membangun penjaminan mutu, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara; b. bahwa dalam forum Rapat Pimpinan dan Pejabat Teknis dan esekretariatan Pengadilan Agama Banjarnegara pada 21 Mei 2019 telah diidentifikasi bentuk, jenis, dan sumber potensi benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara; c. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya. M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA PENANGANAN TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA PETUNJUK PELAKSANAAN Senin
KESATU : Petunjuk Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Terlampir; Pengadilan Agama Banjarnegara, sebagaimana KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam mengenal, mencegah,dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; KETIGA : Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya; KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Banjarnegara Pada tanggal : 27 Mei 2019 KETUA, Drs. H.M. BADAWI, SH,MSI Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang (sebagai laporan). 2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Banjarnegara.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR W11-A5/1670 /HM.00/V/2019 T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara didalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif,berintegritas, independen, transparan, dan responsibel. Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya. 59A/Sek/SK/11/2014 B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan. Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah: 1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan. 2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja; 3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara. 4. Menegakkan integritas. 5. Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan. D. Pengertian Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya. Kepentingan Pribadi pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain. sehingga dapat mempengaruhi adalah keinginan/kebutuhan Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. luas yakni meliputi pemberian Gratifikasi adalah pemberian dalam arti uang,barang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, BAB II PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN A. Prinsip Dasar Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut: 1. Mengutamakan kepentingan umum; 2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan; 3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan; 4.Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadapbenturan kepentingan. B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan
Identifikasi Bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara, antara lain: 1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait; 2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi; 3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan; 4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya; 5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; 6. Penyalahgunaan jabatan; 7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang. Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara, antara lain: 1.Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; 2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; 3. Pemberian izin yang diskriminatif; 4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat; 5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional; 6. Komersialisasi pelayanan publik; 7.Penggunaan kepentingan informasi rahasia untuk aset dan pribadi/golongan; 8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi; 9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; 10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; 11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur. Identifikasi Sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara, antara lain dapat berasal dari: 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; 2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; 3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh akibat
seorang pejabat/pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya; luas meliputi pemberian uang, barang,rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan 4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti 5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yangada. C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara dilarang: 1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan; 2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA; 3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, perundangundangan; kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan 4.Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; 5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainment) kedudukannya,termasuk dalam rangka hari acara lainnya; dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan raya keagamaan atau 6. Mengijinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk Banjarnegara; apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Agama lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; 8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk 7. Menerima refund dan keuntungan pribadi memenangkan satu atau beberapa Pengadaan Barang/Jasa Banjarnegara; pihak dalam pelaksanaan Agama di lingkungan Pengadilan 9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama. D. Penanganan Benturan Kepentingan 1.Pada Agama Banjarnegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara harus mendasarkan diri pada: a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku; b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil; c. Profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas; d. Prinsip-prinsip pelayanan prima; e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi. 3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya. 4. Pejabat/Pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (WhistleBlowing System). 5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut: a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi; b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan; c. Membatasi akses informasi; d. Mutasi; e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab; f. Pengunduran diri dari jabatan. E. Langkah Tindak Lanjut Seluruh benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masingmasing. ketentuan dan kebijakan terkait penanganan F. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara. penanganan benturan kepentingan agar KETUA, Drs. H.M. BADAWI, SH,MSI
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA DISUSUN UNTUK MENJADI RUJUKAN BAGI APARATUR PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME & WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI BANJARNEGARA 2019
KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pengadilan Agama Banjarnegara dapat menyelesaikan penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan, walaupun bentuknya masih sangat sederhana. Sejak diterapkannya Pembangunan Zona Integritas untuk Pengadilan di Indonesia oleh Mahkamah Agung RI untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sekilas tujuan ini mudah ditulis dan diucapkan, namun pelaksanaannya sungguh mustahil dapat dicapai. Untuk itu, selaku Pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara berusaha mewujudkan cita-cita yang luhur dan mulia ini. Untuk mewujudkan cita-cita luhur Pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara telah membuat pedoman penanganan benturan kepentingan yang menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara. Pedoman penanganan benturan kepentingan memuat banyak hal , mulai dari pengertian benturan kepentingan, bentuk- bentuk situasi benturan kepentingan, sumber-sumber penyebab benturan kepentingan, pencegahan benturan kepentingan, norma dan standar benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, mekanisme pelaporan benturan kepentingan dan terakhir adalah sanksi terhadap benturan kepentingan. Demikian penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan ini kami susun seobyektif mungkin, namun kami sadar tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif kami sangat harapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa yang akan datang. Banjarnegara,03 Juni 2019 ii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... PENGANTAR... DAFTAR ISI ... BAB I PENDAHULUAN ... A. Latar Belakang ... B. Maksud Dan Tujuan ... C. Ruang Lingkup ... BAB II BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST... .. A Pengertian ... B Bentuk - Bentuk Situasi Benturan Kepentingan ... C. Sumber-Sumber Penyebab Benturan Kepentingan ... BAB III PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN... A. Bentuk Pencegahan ... B. Norma dan Standar Pencegahan Benturan Kepentingan ... BAB IV PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN ... A. Prinsip Dasar ... B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan ... C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan... ... Lampiran : 1. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN ... 2. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN ... 3. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN... 13 3. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN... 13 i ii iii 1 1 2 2 3 3 4 5 .7 7 7 9 9 9 10 11 iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesinalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesinalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesinalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya dibidang pelayan publik menjadi tidak efisien dan efektif. Pegadilan Agama Banjarnegara yang berorientasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel. Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesinalisme di bidang masing-masing, seringkali aparatur Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap citra Pengadilan. Oleh karena itu Pimpinan menyadari betapa pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarnegara, sehingga tercipta pengelolaan Pengadilan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun 1
pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugasnya. Dengan demikian , maka disusunlah Pedoman Penaganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Banjarnegara yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Banjarnegara dimaksudkan dan bertujuan sebagai berikut : 1. Sebagai Pedoman bagi Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan yang terjadi di Pengadilan. 2. Sebagai Pedoman bagi Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Pengadilan untuk mewujudkan Pengadilan Agama Banjarnegara yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). C. Ruang Lingkup Jenis-jenis benturan kepentingan yang sering terjadi dalam ruang lingkup di Pengadilan meliputi : 1. Putusan Pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan. 2. Pengangkatan/mutasi/promusi hakim yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu. 3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah (keluarga), hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi putusannya. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik, sehingga tidak bisa menajalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel. 2
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) A. Pengertian "Benturan Kepentingan" (conflict of interest) diartikan sebagai situasi atau kondisi dimana Penyelenggara Negara yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan citra Pengadilan. Dalam pengertian lain "Benturan Kepentingan" sama dengan "Konflik Kepentingan" yang berarti situasi dimana Penyelenggara Negara yang mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang- undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas atau kinerja yang seharusnya. Penyelenggara Negara dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terdiri dari : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara. 3. Menteri. 4. Gubernur. 5. Hakim. 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku : a. Komisaris, Direksi, Pejabat struktural pada BUMN dan BUMD. b. Pimpinan BI. c. Pimpinan Perguruan Tinggi. d. Pejabat eselon I dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan Sipil, Militer, dan Kepolisian Negara. 3
e. Jaksa. f. Penyidik. g. Panitera Pengadilan. h. Pimpinan dan Bendahara Proyek. "Atasan Langsung" adalah meliputi Wakil Ketua, hakim, Panitera, dan Sekretaris atasan langsungnya adalah Ketua Pengadilan. Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti atasannya adalah Panitera, Kasub Bagian Kepegawaian, Kasub Bagian Keuangan dan Umum, Kasub Bagian IT dan Pelaporan atasan langsungnya adalah Sekretaris. "Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara" yang dimaksudkan disini adalah Pegawai Negeri yang bekerja pada Pengadilan Agama Banjarnegara meliputi hakim, pegawai bagian kepaniteraan dan pegawai bagian kesekretariatan. B. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan Benturan Kepentingan dalam Lembaga Pengadilan, seringkali terjadi dalam situasi yang berbeda-beda seperti : 1. Situasi yang memberikan akses khusus kepada salah seorang Aparatur Pengadilan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan. Misalnya adanya Proyek Pengadaan Barang/Jasa atau Proyek Pembangunan, yang terkait dengan jabatannya, dimana kewenangan penilaian suatu obyek yang berhubungan dengan kualifikasi rekanan, berada pada diri penilai. Dalam hal seperti ini, pihak Pemangku Keputusan sebaiknya mengundurkan diri dan tidak melibatkan diri dalam mengambil keputusan. 2. Situasi dimana terdapat hubungan kekeluargaan dan pertemanan/persahabatan, yang memiliki kepentingan atas keputusan hakim dan atau tindakan Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara dengan jabatannya di Pengadilan tersebut. Misalnya ada keluarga aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara yang berperkara di Pengadilan, dan melalui keluarganya supaya hakim dapat memberikan 4
keputusan sesuai yang diinginkan. Atau adanya hubungan pertemanan dengan Pemangku Keputusan, sehingga akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan. Dalam hal seperti ini Hakim atau pihak Pemangku Keputusan harus mengabaikan setiap adanya upaya untuk mempengaruhi putusannya demi tegaknya keadilan. 3. Situasi yang menyebabkan Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara menerima gratifikasi atau pemberian atau penerima hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi. Dalam hal seperti ini, pihak Pemangku Keputusan sebaiknya berani menolak gratifikasi atau hadiah cinderamata yang diberikan kepada dirinya, karena akan menimbulkan benturan kepentingan dikemudian hari dan menjadikan putusan yang diberikan tidak obyektif. 4. Situasi dimana terdapat hubungan keluarga dekat antara Aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa dengan pihak lain/pihak-pihak berperkara yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan Aparatur Pengadilan tersebut sehubungan dengan jabatannya di Pengadilan. Dalam hal keadaan seperti ini, Pihak Pemangku Keputusan (hakim) harus mengundurkan diri, dan tidak melibatkan dirinya dalam menangani perkara tersebut. C. Sumber-Sumber Penyebab Benturan Kepentingan Setelah memperhatikan bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan di atas, dapat dipahami, bahwa sumber benturan kepentingan adalah meliputi : 1. Adanya perangkapan jabatan, dimana Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya di Pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel. 2. Adanya hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara dengan pihak yang terkait dengan kegiatan penyelesaian kasus/perkara di Pengadilan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. 5
3. Adanya gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Aparatur Pengadilan dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme. 4. Adanya kelemahan sistem pengawasan di lembaga pengadilan, dan kepentingan pribadi (vested intrest) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. 6
BAB III PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN A. Bentuk Pencegahan Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Banjarnegara, perlu dibuat aturan bagi Aparatur Pengadilan terkait hal-hal yang dilarang meliputi : 1. Dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat didalamnya potensi benturan kepentingan. 2. Dilarang memamfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban DIPA Pengadilan Agama Banjarnegara. 3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Dilarang melakukan transaksi dan atau menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. 5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah/cinderamata dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya. 6. Dilarang mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat Pengadilan Agama Banjarnegara dan atau diluar Pejabat Pengadilan. 7. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. 8. Dilarang bersifat diskrimanatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pengadilan Agama Banjarnegara. B. Norma dan Standar Pencegahan Benturan Kepentingan Untuk mengetahui ada tidaknya benturan kepentingan dalam suatu masalah dapat dilihat melalui metode vrifikasi, norma dan standar penilaian sebagaimana tersebut di bawah ini : 7
Standar verifikasi No Prinsip 1. Anggaran berbasis kinerja 2. Kepastian pengangkatan tenaga kontrak 3. Pengadaan barang Jasa dan 4. Pengawasan Indikator Perjalanan dinas dengan sesuai pencapaian output kinerja a. Analisis Jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan yang ditetapkan Ketua PA. Banjarnegara b. Pengangkatan tenaga kontrak sesuai dengan kompetensi. c. Penempatanny a tidak boleh satu unit kerja dengan keluarga. 1. Pengadaan Barang Jasa Perpres Tahun 2010 2. Pelaksanaannya dilakukan secara online oleh ULP dan sesuai 54 1. Pelaksanaan audit dilakukan secara profesional. 2. Tim audit harus independen. 3. Pembentukan Satgas SPIP. Pedoman Penilaian Verifier MetodeVerifikasi Norma a. Dokumen penganggar an berbasis kinerja b. Dokumen penganggar an berbasis DIPA a. Dokumen analisis jabatan. b. Dokumen kompetensi tenaga kontrak c. Dokumen anggota keluarga Periksa ada tidaknya anggaran berbasis kinerja 1. Periksa ada atau tidaknya dokumen analisa jabatan 2. Periksa ada atau tidaknya dokumen kompetensi tenaga kontrak 3. Periksa Penilaian Memenuhi keabsahan & kelengkapan dokumen anggaran berbasis kinerja Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen analisis jabatan, kelengkapan dokumen kompetensi tenaga kontrak, dan dokumen anggota keluarga. dokumen anggota keluarga Dokumen pengaturan secara online pengadaan barang/ jasa ada Periksa atau tidaknya dokumen online Pengadaan Barang/jasa Memenuhi kelengkapan dokumen online barang/jasa 1. Dokumen pelaksanaa audit n (SPT,LHP) 2. SK Satgas SPIP. 1. Periksa ada tidaknya dokumen pelaksanaan audit. 2. Periksa ada atau tidaknya SK Satgas SPIP. Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan audit, kelengkapan dokumen SPIP. 8
BAB IV PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN A. Prinsip Dasar Penangan situasi benturan kepentingan, harus berpegang dengan prinsip dasar sebagai berikut : 1. Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan DILARANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan kepentingan tersebut, atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan kebaikan Pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut. 2. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara, dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan Ketua Pengadilan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan contoh formulir terlampir. 4. Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pihak lain yang berpotensi dapat mempengaruhi keputusan dalam jabatannya. B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara wajib melaporkan hal tersebut melalui : 1. Atasan Langsung Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah 9
aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan langsung. 2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistle Blowing System dilakukan apabila pelapor adalah Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara atau pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan di Pengadilan tersebut. Pelaporan melalui Whistle Blowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Pelaporan Pelanggaran/ Whistle Blowing System di Pengadilan, dan untuk Pengadilan Agama Banjarnegara dapat dilihat pada Website Pengadilan Agama Banjarnegara. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan pada angka 2 di atas, harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Pengadilan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk atau fitnah. C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan Setiap Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini berlaku bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa. Dan mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal : Banjarnegara : 03 Juni 2019 10
LAMPIRAN I SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : ... Jabatan : ... Pangkat/Gol Ruang : ... Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarnegara Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan : Proyek/Pekerjaan : ... Nilai Proyek/Pekerjaan : ... Bentuk benturan kepentingan : ... Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Banjarnegara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Banjarnegara, ... Hormat saya, ... 11
LAMPIRAN II SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : ... Jabatan : ... Pangkat/Gol Ruang : ... Unit Kerja : ... Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung dengan : N a m a : ... Jabatan : ... Pangkat/Gol Ruang : ... Unit Kerja : ... Hubungan : ... Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Banjarnegara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Banjarnegara, ... Hormat saya, ... 12
LAMPIRAN III SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : ... Jabatan : ... Pangkat/Gol Ruang : ... Unit Kerja : ... Menyatakan dengan sebenarnya memiliki hubungan dengan sedarah dalam hubungan keluarga inti (dekat) dengan Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara : N a m a : ... Jabatan : ... Pangkat/Gol Ruang : ... Unit Kerja : ... Hubungan : ... Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Banjarnegara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Banjarnegara, ... Hormat saya, ... 13
No. 1 2 3 4 IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Uraian Benturan Kepentingan Pemanfaatan aset BMN yang tidak sesuai peruntukan, alokasi BMN yang seharusnya diperuntukkan untuk menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain diluar urusan dukungan pelaksanaan tugas Aset yang cenderung berpotensi digunakan diluar tusi antara lain kendaraan, laptop, handphone, tablet, printer, scanner,lcd dan perangkat perkantoran lain termasuk penggunaan sarana kantor untuk keperluan bukan dinas yang dilakukan diluar standar penggunaan yang dibenarkan oleh peraturan Pengusulan atas pengadaan pegawai kontrak secara tidak terbuka, obyektif dan transparan sehingga pegawai yang diangkat berasal dari bentuk bentuk afiliasi tertentu (saudara, kenalan atau afiliasi lainnya) Proses Pengembangan karir pegawai memungkinkan mengakomodir keinginan (mutasi, promosi, rotasi) Pejabat/ Pegawai Yang Terkait Seluruh pegawai Panitera, Sekretaris, Bagian Kepegawaian Pimpinan dan pegawai Penyebab 1. Penggunaan aset oleh pihak lain 2. Penggunaan diluar kepentingan dinas (misalnya untuk usaha/bisnis) Hubungan Afiliasi - Adanya unsur balas budi, gratifikasi Hubungan Afiliasi - Adanya unsur balas budi, gratifikasi Penyalahgunaan Jabatan Para Pejabat Struktural, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi prihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung Prosedur Penanganan/Pencegahan 1. Perlu SOP dan monev secara periodik untuk pemeriksaan penggunaan BMN 2. Pembuatan komitmen dari pengguna Proses rekruitmen secara terbuka Menyusun pedoman karir pegawai Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan Kode Etik
5 IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Penanganan perkara/kasus hukum yang tidak Independent dengan Advocat atau masyarakat yang berperkara Hakim dan seluruh pegawai 1. Karena adanya hubungan afiliasi antara yang berperkara dengan pegawai kominfo 2. Adanya gratifikasi Pegawai yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam penanganan perkara tersebut - Diadakan rapat pembahasan dan pembinaan rutin