VolumeX NomorX,BulanTahun:h.X-X P-ISSN: XXXX-XXXX,E-ISSN: XXXX-XXXX Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Commercial 4.0 Internasional Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam Barzah Latupono* Email : Dikirim: Direvisi: Dipublikasi: InfoArtikel Keywords:Hukum Islam, Perkawinan. Abstract Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa untuk itu perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun dalam masyarakat tertentu di maluku bila seorang wanita hamil duluan dan laki-laki tidak berada ditempat maka pada saat melakukan ijab kabul diwakili oleh orang tua pihak laki, dari sisi hukum islam dibolehkan asalkan atas persetujuan laki- laki yang akan menikah. 1.Pendahuluan Dalam hidup bermasyarakat peristiwa perkawinan tidak semata-mata merupakan hak perorangan tetapi juga dapat dianggap sebagai masalah keluarga (family) bahkan dalam kehidupan yang masih tradisional perkawinan dianggap sebagai masalah persekutuan masyarakat. Oleh sebab itu untuk tidak mengganggu keseimbangan dalam masyarakat sebagai akibat dari suatu perkawinan, maka dalam setiap persekutuan masyarakat norma perkawinan diatur dalam suatu bentuk aturan yang harus ditaati oleh anggota persekutuan. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam suatu aturan hukum positif yang wajib ditaati oleh setiap warga Negara yang ingin melangsungkan suatu perkawinan.1 Dalam melakukan suatu perkawinan haruslah memenuhi syarat perkawinan itu yang dalam hukum islam harus terpenuhi syarat dan rukunnya yaitu harus ada mempelai, harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar namun dalam masyarakat adat di Maluku tengah Rukun dan syarat menentukan suatu sah suatu perkawinan secara Islam dapat ditangguhkan pemenuhannya apabila mempelai laki-laki dalam melakukan proses ijab Kabul tidak berada ditempat karena sesuatu kondisi yang tidak dapat dihindari maka bila para pihak sepakat dalam melakukan perkawinan dengan ijab Kabul dilakukan oleh ayah mempelai laki-laki maka perkawinan itu tetap dilangsungkan, untuk persoalan seperti ini maka perlu dikaji apakah 1Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka cipta Jakarta, 2010. hal 10 1
perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa yang berhak mengucapkan qabul nikah ialah mempelai pria secara pribadi. Namun dalam kasus perkawinan yang terjadi dikota Bula perkawinan dilakukan tanpa mempelai pria dan pengucapan qabul nikah yang diwakilkan kepada ayah mempela pria. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dari tulisan ini adalah: "Apakah Ijab Qabul dalam Perkawinan yang diwakilkan dibolehkan menurut Hukum Islam" ? 2. Pembahasan a. Pengertian dan syarat Ijab Qabul (Akad Nikah) Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.2 Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perjodohan.3 Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan defenisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama4 yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga. Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Pernyataan yang menunjukan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qabul.5 Kedua pernyataan antara ijab dan qabul nikah inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria. Qabul yang diucapkan hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukan kerelaan secara tegas. Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami isteri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:6 2 Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hal 82 3 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, cet-1, hal 34 4 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hal 73 5 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal 79 6 Abu Husain Muslim bin al-Haajjaj an-Naisaabury, Shahih Muslim, Juz 1, Semarang, Toha Putra, hal 593 2
a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah. b. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat qabul. Dan menghalangi peristiwa ijab. c. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuai bila qabulnya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukan pernyataan persetujuan yang lebih tegas.7contohnya, jika pihak wali mengatakan: "aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah". Lalu si mempelai pria menjawab: "aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah". Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya. d. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan yang lain, didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata- katanya ada yang tidak dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul. Dalam penjelasan yang lain, yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat- syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab qabul) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga8, yaitu: a. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk. 1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam sighat qabulnya: "Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin"9 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak isteri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau isterinya yang harus memberikan nafkah. Hokum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diurakan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat- syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi isterinya. juga dua bentuk: 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: isteri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya isteri supaya menjatuhkan talak kepada isterinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.10 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak isteri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau isterinya yang harus memberikan nafkah. Hokum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diurakan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat- syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi isterinya. juga dua bentuk: 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: isteri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya isteri supaya menjatuhkan talak kepada isterinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.10 2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon isteri mengsyaratkan agar ia tidak dimadu. 3) Perwakilan Ijab Qabul Dalam Perkawinan menurut Hukum Islam 7 Tihami dan Sohari sahrani, Op cit, hal 87-88 8 Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1996, hal 49 9 Ibid, hal 50 10 Ibid, hal 52 3
Dalam fiqh, mewakilkan disebut al-wakalah yang bermakna at-tafwidh atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan seperti jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak, dan perkara perkawinan. Wakalah menurut bahasa dipergunakan untuk beberapa makna, antara lain hifzh (menjaga), tafwidh (menyerahkan), dan i'timad (bersandar). Dan menurut istilah fukaha adalah seseorang meletakan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan tasharruf (tindakan) yang dimilikinya, diketahui, dan bisa digantikan. Rukun wakalah adalah ijab dan qabul, seperti pada akad. Wakalah terlaksana dengan bentuk ungkapan apapun yang terbit dari orang yang mewakilkan dan ungkapan itu menunjukan perwakilan, atau dengan sesuatu yang menggantikan seperti tulisan atau isyarat, dan dengan qabul dari pihak lain dalam bentuk ucapan atau perbuatan, seperti seandainya seseorang berkata kepada orang lain: "aku wakilkan kepadamu untuk hal demikian", dan pihak lain itu diam kemudian melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya. perwakilan dalam qabul nikah harus dipenuhi beberapa syarat-syarat tertentu pada setiap muakkil (orang yang diwakilkan), wakil (penerima perwakilan), dan perkara yang diwakilkan. Pertama: syarat muwakkil (orang yang mewakilkan). Pada muwakkil disyaratkan ia harus berhak melakukan tindakan yang diwakilkan pada orang lain. Maksudnya ia berkelayakan untuk melangsungkan tasharuf (tindakan) untuk dirinya. Demikianlah yang dikatakan penulis al-Mughni; " setiap orang yang sah tindakannya pada sesuatu untuk dirinya, dan sesuatu itu dapat diwakilkan, maka ia sah mewakilkannya kepada lelaki atau perempuan". Syarat ini logis karena seorang wakil penerima perwaliannya dari orang yang mewakilkan. Jika orang yang mewakilkan tidak memiliki hak melangsungkan tasharruf (tindakan), maka ia tidak dapat mewakilkan kepada orang lain, karena manusia tidak dapat memberikan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dan orang yang kehilangan sesuatu tidak dapat memberikan sesuatu itu, seperti yang mereka katakan". Dengan demikian, tidak sah perwakilan orang gila dan anak kecil yang tidak mumayiyiz secara mutlak, juga perwakilan anak kecil mumayyiz dengan tasharruf yang merugikannya secara murni meskipun wali mengijinkannya. Kedua: Syarat wakil (penerima perwakilan). Para wakil disyaratkan memiliki ungkapan yang diakui (mu'tabarah), yaitu berakal dan mumayyis, sehingga sah mewakilkan orang yang sempurna atau tidak sempurna kelayakannya. Tidak sah hukumnya jika wakil itu anak kecil tidak mumayyis atau orang gila, karena pernyataan keduanya tidak berlaku secara mutlak, dan karenanya seluruh tasharruf-nya tidak sah. Sekelompok fukaha' mazhab Syafi'I dan Hambali, berpendapat bahwa syarat pada wakil ia harus berhak melangsungkan tasharruf untuk dirinya sendiri, karena kaidah mengatakan "siapa yang tidak berhak melakukan tasharruf untuk dirinya sendiri maka tidak sah dia wakilkan pada tasharruf tersebut". Dengan demikian, tidak sah sekiranya anak kecil mumayyis menjadi wakil, kecuali pada sesuatu yang ia berhak menjalaninya untuk dirinya sendiri, seperti menerima hibah. Ketiga: sesuatu yang diwakilkan (muakkil fih). a. Diketahui oleh wakil. Tidak mengapa sekiranya ada sedikit ketidaktahuan, apabila perwakilan bersifat khusus. Berbeda dengan ketidaktahuan yang signifikan jika perwakilan bersifat umum, seperti seandainya seseorang mengatakan kepada wakilnya, " Belilah untukku sekehendakmu". Jika sesuatu yang diwakilkan itu terbebas dari ketidaktahuan seperti yang kami sebutkan, maka perwakilan boleh diberlakukan pada seluruh akad dan tasharruf lain dimana muwakkil berhak melangsungkannya untuk dirinya sendiri. Demikianlah, syari'at Islam memperluas cakupan perwakilan dalam hal-hal yang sah untuk diwakilkan. 4
b. Berupa tasharruf yang dibolehkan dalam hukum syari'at. Tidak boleh mewakilkan ghasab dan merusak harta orang lain, juga kejahatan dan seluruh yang diharamkan, Karena perbuatan hukum yang menurut syari'at tidak boleh dilakukan oleh muwakkil, maka perbuatan itu juga tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh dilakukan oleh wakil. c. Berupa tidak mempertimbangkan kecuali pelaksanaannya saja dan tidak mempertimbangkan pelakunya. Adapun tasharruf yang mempertimbangkan pelakunya, maka tidak boleh diwakilkan, karena tujuannya tidak dapat tercapai kecuali jika dilakukan oleh orang tertentu, seperti kesaksian, karena kesaksian berkaitan dengan saksi dan merupakan pemberian informasi tentang apa yang dilihatnya atau didengarnya, sedangkan tujuan ini tidak dapat tercapai jika dilakukan oleh wakilnya. Begitu juga sumpah, ia tidak boleh diwakilkan karena sebab ia berhubungan dengan orang yang bersumpah.11 sesuatu yang bisa diwakilkan dan tasharruf lain yang Untuk sahnya perwakilan tidak diisyaratkan kesatuan tempat (majelis). Seandainya seseorang mewakilkan orang lain dalam keadaan tidak hadir, dan ia mengetahui segera melaksanakannya, maka perwakilan itu sah. Tapi seandainya ia menolak ijab, kemudian penerimaan perwakilan itu melaksanakan apa yang diwakilkan, maka tindakannya ini adalah campur tangan yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang yang mewakilkan. Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh ayah mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan pada tanggal 12 Maret 2014. yang dalam hal ini pengucapan qobul nikahnya dilakukan oleh ayahnya tanpa sepengetahuan dari mempelai laki-laki. awalnya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dulunya pernah bekerja pada satu tempat kerja sebagai karyawan disebuah warung pasar Mardika, setelah beberapa bulan bekerja mempelai laki-laki memutuskan untuk pindah kerja, dan bekerja pada sebuah kapal yang bernama Notto 3, yang rute perjalanannya adalah Indonesia Spanyol. Setelah beberapa bulan kemudian mempelai perempuan datang dan mengadu kepada orang tua lelaki bahwa anaknya telah menghamili perempuan pacarnya, dan sudah hamil 6 bulan karena laki-laki saat itu tidak dapat dihubungi dan demi menjaga nama baik keluarga agar tidak terjadi keributan antara kedua keluarga tersebut maka ayah dari laki- laki mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya dengan si perempuan tanpa sepengetahuan laki-laki yang pernikahannya tersebut diwakilkan ayahnya untuk menerima qabul. Dalam perkawinan ijab qabul menggunakan wakil jarang ditemui, akan tetapi secara umum mewakilkan ijab qabul dalam perkawinan itu dibolehkan karena hal ini juga terjadi pada masa Nabi dan para salafus shalih. Pada masa Nabi dan salafus shalih12 praktik seperti ini dikenal dengan metode takwil yaitu pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain, sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki untuk mewakilkan mengkabulkan nikahnya. Ketentuan akan diperbolehkannya ijab qabul dengan menggunakan wakil juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 yaitu : 11 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta, PT Hadikarya Agung, 1981 hal 71 12 Fiqh Empat Mazhab, hal 340 5
"akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain". Dan Pasal 29 ayat (2) : "Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria". Pasal 29 ayat (3) : Dalam hal calom mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Berdasarkan Pasal tersebut sudah jelas kalau ijab kabul boleh diwakilkan kepada orang lain, baik wali yang tidak bisa ataupun calon pengantin laki-laki yang tidak bisa datang pada waktu akad. Dan jika ada yang keberatan dalam masalah wakil baik dari salah satu orang yang berakad (calon isteri, wali, calon suami), maka hal ini tidak dapat diteruskan, karena tidak ada persetujuan dari orang yang berakad. Dan jikalau diteruskan maka akan bertentangan dengan dasar nikah itu sendiri yaitu didasarkan atas persetujuan calon mempelai seperti yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 16 ayat (1) yaitu : " perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai " Pasal 17 ayat (1) : " Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah " Pasal 17 ayat (2) : " Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan." Ijab Qobul Dalam Perkawinan Yang Diwakilkan Apakah dibolehkan Menurut Hukum Islam Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada ungkapan yang tegas untuk menunjukan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. ungkapan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad pernikahan. Pernyataan pertama sebagai menunjukan kemauan untuk membentuk hubungan suami isteri disebut ijab. Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut qabul. Oleh karena demikian penting arti ijab qabul bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya Diantaranya adalah kesatuan tempat dalam melakukan akad. Jika mencermati pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan kesatuan tempat yaitu sebagai berikut: 1. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab selesai, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dengan demikian adanya persyaratan kesatuan tempat, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul. 6
2. Pendapat yang mengatakan bahwa kesatuan tempat diisyaratkan bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan qabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Dari pemahaman diatas secara tegas dapat diketahui bahwa, adanya persyaratan kesatuan tempat, bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara nyata pengucapan ijab dan qabul dapat diwujudkan. Dan yang perlu digaris bawahi dalam pandangan madzhab Syafi'I ialah bahwa masalah akad nikah mengandung arti ta'abbud yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu cara pelaksanaannya adalah masalah tauqifiyah, dalam arti harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulallah untuk umatnya. Itulah sebabnya mengapa ijab dan qabul itu lafalnya harus seperti yang terdapat dalam nash, seperti lafal nikah atau tazwif. Dalam kaitannya dengan calon suami, ada dua cara akad nikah yang dicontohkan Rasulallah, yaitu bahwa calon suami itu hadir bersama wali perempuan pada satu tempat waktu melakukan akad nikah, atau dengan jalan mewakilkan (taqwil) kepada seseorang yang dipercaya ketika calon suami tidak mampu menghadirinya. Contoh berwakil terdapat dalam hadist diantaranya sebagai berikut: Artinya: Dari Uqbah bin Amir, Bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang laki-laki: "sukakah engkau aku kawinkan dengan si anu?" ia menjawab: "Ya". Dan Nabi bertanya kepada si wanita: "sukakah engkau aku kawinkan dengan si anu?" ia menjawab: "Ya". Lalu Nabi kawinkan antara mereka dan terus mereka menjadi suami isteri. (HR. Abu Daud) Hadist tersebut menunjukan bahwa calon suami itu menyetujui untuk dikawinkan oleh Rasulallah dengan pengertian bahwa Rasulallah disetujui oleh lelaki itu untuk bertindak sebagai wakilnya dalam melakukan akad nikah. Oleh karena hadist tersebut menunjukan arti takwil seperti demikian, maka Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah mengemukakan hadist tersebut sebagai dalil bagi keabsahan berwakil dalam mengakadkan nikah.13 Dia berpendapat bahwa bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan akad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya untuk meminta di akad nikahkan, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majelisnya bahwa akad nikahnya telah diterima. Para ahli fiqh juga berpendapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain, sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki untuk mewakilkan mengkabulkan nikahnya. Ketentuan akan diperbolehkannya ijab qabul dengan menggunakan wakil juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat (2) bahwa "Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria". 13 As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid II, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi hal 128 7
Bersadarkan uraian diatas bahwa hukum islam memperbolehkan mewakilkan dalam hal ijab kabul namun harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dalam hal ini jika dikaitkan dengan kasus diatas maka perkawinan yang dilakukan oleh mempelai perempuan dengan wakil ayah dari mempelai laki-laki tersebut tidak berdasarkan persetujuan mempelai laki-laki dan hal ini juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 28, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan. 3. Kesimpulan Perkawinan yang dilakukan haruslah memenuhi syarat perkawinan yang salah satunya adalah persetujuan kedua mempelai, namun karena dalam masyarakat muslim perkawinan yang dilakukan menurut hukum islam dibolehkan melakukan perwalian dalam ijab kabul asalkan ada persetujuan dari kedua mempelai dan tidak melanggar syarat dan ketentuan dalam hukum islam, namun bila tidak ada persetuan kedua mempelai dan perkawinan itu tetap dilakukan dengan perwalian ijab kabul maka ini tidak dibolehkan dalam hukum islam karena akan membawa kemudaratan bagi para pihak. 4. Rekomendasi Orang tua tidak boleh mengambil keputusan menikahkan anak tanpa persetujuan anaknya dan haruslah pihak lelaki dimintai pendapatnya, apakah setuju atau tidak diwakilkan ijab kabulnya oleh orang tuanya. Daftar Bacaan Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995 Abu Husain Muslim bin al-Haajjaj an-Naisaabury, Shahih Muslim, Juz 1, Semarang, Toha Putra As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid II, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1996 Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1974 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta, Rajawali Pers, 2013 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta, PT Hadikarya Agung Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka cipta Jakarta Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008 UU Perkawinan Kompilasi hukum Islam. 8