PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR N O M O R : TAHUN 2OO4. ! T D I T T A I T G i-, [_l i-, i t i l l t l l | | | ! l t l t i t l l r i i r l l ' l ' . i \ l l : l i l N l ' A i I i i A I l U I ' A ' l ' l l N L l A l i l ' f O 1 ' l l \ l t l i i
Menimb anq M e n g i ng at PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : l. TAHUN 2044 r E N T A N G PERUSAHAAN DAERAH JANANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAN BARITO TIMUR : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom,karena itu Daerah perlu memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Pasal 79 huruf a ayat (3) dan Pasal 84 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 ; b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab ; c. bahwa pengaturan Perusahaan Daerah huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabuoaten Barito llmur. : 1 . Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalirnantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomcr : 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1820); 2 , Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria; 3 . Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; A Undang-undang Nomor : B Tahun L974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999; 5 . Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 6 . Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah;
Menetapkan : 7. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito llmur Propinsi Kalimantan Tengah; tentang Pengusahaan Tanah-tanah Negara; 7. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito llmur Propinsi Kalimantan Tengah; tentang Pengusahaan Tanah-tanah Negara; 9. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun I97S tentang Pengurusan, peftanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5); 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6); 13, Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1gB3 tentang Tata Cara Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), perusahaan Umum (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 19BB Nomor 3). Dengan Persetujuan DFWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO NMUR M E M U T U S K A N : PERATURAN DAEMH KABUPATEN BARITO TTMUR TENTANG PERUSAHMN DAEMH JANANG 2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Barito Timur; c. Bupati adalah Bupati Barito Timur; d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Barito Timur ; e. Dewan Penruakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Tlmur yang selanjutnya disingkat DPRD ; f. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Janang, yang selanjutnya disingkat PD. Janang ; g. Badan Usaha Mifik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat ; h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Janang ; i. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Janang ; j. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Janang. 3AB II STATUS Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perusahaan Daerah Janang yang berstatus sebagai Badan usaha Milik Daerah Kabupaten Barito Tmur. (2) Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini berada dibawah dan jawab kepada Bupati Kepala Daerah. beftanggung BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Janang. (2) Perusahaan Daerah Janang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
(3) PD. lanang mempunyai wilayah kerja I usaha di dalam Daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar Daerah. (4) Apabila dianggap perlu PD. Janang dapat membuka Cabang di dalam Daerah mauDun di luar Daerah. MAKSUD, ,r;Jt"iJ u,oo*G usAHA Pasal 4 (1) PD. Janang dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan teroorganisasi dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. (2) PD. Janang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan laoangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 5 (1) PD. Janang bergerak dibidang usaha : a. b. Penyewaaan Alat-alat berat; c. Perdagangan; d. Peftanian, Perhutanan dan perkebunan; e. Peftambangan; f . g. Transportasi danTelekomunikasi. lasa Konstruksi; Industri; (2) Pengembangan atau pengurangan bidang usaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat peftimbangan Badan Pengawas. BAB V MODAL DAN STRUKTUR ORGANISASI Pasal 6 (1) Modal Dasar PD. Janang adalah berasal dari APBD Kabupaten Barito Timur, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DpRD Kabupaten Barito Timur. (2) Modal PD. Janang tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat ditambah dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah. (3) Modal PD. Janang tidak terbagi atas saham-saham. Pasal 7 Modal pangkal Perusahaan daerah sefuruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan Daerali yang dipisahkan, dan tidak terdiri dari saharn - saham. 4
Pasal B ( 1 ) Neraca awal pemakaian modal yang seluruhnya terdiri atas pelimpahan sebagian Kekayaan daerah, dapat diberikan baik dalam bentuk Uang m a u p u n B a r a n g . \ 1 ) Modal Dasar Perusahaan Daerah yang seluruhnya berasal dari penyisihan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Kemampuan Keuangan Daerah dan kelayakan Perkembangan Perusahaan Daerah dengan tetap memperhatikan Peraturan Undang- unda n g ya ng b erl a ku ; Pasal 9 Selain Modal sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 dan Pasal 7 Dalanr Peraturan Daeralr ini, Perusahaan Daerah dapat memperoleh Dana dari kredit-kredit Dalam Negeri dan Luar Negeri atau dari oblikasi dan sumber- sumber D an a l ai n ya ng sy ah . Pasal 10 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini. Pasal 11 (1) PD . Ja na n g men ye d ia kan dana cadangan umum yang diatur dan dik em ban g ka n me nur u t ke tentuan dalam peraturan Daerah ini . (2) semu a a la t l i qu i da te d is i mpan pada Bank pem bangunan Daerah atau Ban k P eme ri n ta h ya ng d itunj uk oleh Bupati . BAB Vi PENGU RU S Pasal L2 Pengurus PD. lanang terdiri dari : a . h U . Direksi. B a d a n P e n g a w a s .
BAB VII DIREKSI Bagian Pertama PENGANGKATAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 13 (1) Direksi diusulkan oleh Badan Pengawas, dengan diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya. (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat - syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan. (4) syarat-syarat yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah : a. Syarat-syarat umum : 1). Warga Negara Indonesia. 2). Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 3). setia dan taat kepada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 4). Setiap dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah; 5). Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta kepada Pernerintah; 6)' lldak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 7), Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun. b. Syarat-syarat khusus : 1 \ 2 ) . Mempunyai kepribadian dan sifat Kemampuan manajerial; Diutamakan mempunyai pendidikan sa{ana (S.1); kepemimpinan sefta sekurang-kurangnya 3)' Mempunyai pengaraman kerla minimal 5 (lima) Tahun di perusahaan yang dibuKikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; . 4). Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
5). Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping 6). Berwibawa dan jujur. termasuk menantu dan ipar; (5) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan pelantikan dan bersangkutan pengambilan sumpah/janji menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (6) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu : a. Sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan PD. Janang. b. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal L4 Jumlah Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai DireKur Utama. Pasal 15 (1) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di pD. Janang. (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila DireKur diangkat menjadi Direktur Utama; (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) Tahun. (4) Pengangkatan untuk masa labatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerya PD. Janang setiap tahun. TUGAS DAN WEWENANG Pasal 16 Direksi dalam mengelola pD. Janang mempunyai a. Memimpin dan mengendalikan b. Mempunyai Rencana Kerja 5 (rima) tahun dan Rencana ke4a Anggaran PD. Janang Tahunan kepada Badan pengawas untuli mendapat Pengesahan. tugas sebagai berikut : semua kegiatan pD. Janang. 7
c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuari Badan Pengawas. d. Memb in a p ega w ai . e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Janang. f . Menyelenggarakan g. Mewakili PD. Janang baik di dalam dan diluar Pengdilan. h. Menyampaikan administrasi umum dan keuangan. laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Labafl-ugi kepada Badan Pengawas. Pasal 17 Direksi dalam mengelola PD. Janang mempunyai wewenang sebagai berikut : a, Mengangkat dan memberhentikan pegawai; b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi; c. Menandatangani Neraca dan perhitungan Laba/Rugi; d. Menandatangani Ikatan Hukum dengan pihak lain. Pasal 1B (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal : a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungjkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran PD, Janang. b. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda-benda bergerak dan atau tak bergerak milik pD. Janang. c. Penyeftaan modal dalam perusahaan d. Mengadakan lain; tindakan - tindakan lain yang dipandang perru adanya persetujuan atau pengesahan Badan pengawas. (2) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan - ketentuan tersebut pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili pD. Janang dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan. Pasal 19 (1) Direksi dalam pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan PD. Janang berpedoman sesuai dengan Anggaran perusahaan dan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Badan pengawas. (2) setiap mutasi barang PD. Janang baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peftimbangan dari Badan pengawas. (3) Keputusan Bupati tersebut pada ayat (2) pasal ini, baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari DPRD. B
Bagian Kedua TAFIUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN Pasal 20 (1) Tahun Buku PD. -)ananE adalah Tahun Takwin; (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik. (3) Neraca dan perhitungan Laba/rugi Tahunan yang telan mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas, (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan rencana kerya dan Anggaran PD. Janang. (5) Apabila pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Janang yang diajukan dianggap telah disahkan. Bagian Ketiga PENGHASILAN HAK-HAK DIREKSI Pasal 21 (1) Penghasilan Direksi terdiri dari : a. Gaji; b. Tunjangan. (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pokok Direksi, Badan dilakukan oleh Bupati dengan ketentuan-ketentuan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah. Bagian Keempat C U T I Pasal 22 (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut ; a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
10 c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris; d. Cuti alasan penting; e. Cuti sakit. (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas. cuti mendapat penghasilan penuh dari PD. (4) Direksi selama melaksanakan J a n a n g , Bagian Kelima PEMBERHENTIAN DIREKSI Pasal 23 Direksi diberhentikan dengan alasan: a. Atas permintaan sendiri; b . M e n i n g g a l d u n i a ; c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan d. tugasnya; lldak melaksanakan disetujui; tugasnya sesuai dengan program yang telah e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Janang; f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Pasal 24 (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bu pati. Pasal 25 Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerla setelah menerima melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan : a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sebagai Direksi bagi anggota Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 23 huruf c, d dan f. b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 23 huruf e.
Pasal 26 (1) Dire ksi ya ng d ib erh e nti kan sebagai mana dim ak sud dalam pasal 23 hur uf a, b d an c, d ib er hen ti k an dengan horm at. (2) Dire ksi ya ng d ib erh e nti kan sebagai mana dim ak sud dalam Pasal 23 hur uf d, e d am f, d ib er hen ti k an tidak dengan hor m at . (3) Dire ksi ya ng d ib erh e nti kan sebagai mana dim ak sud dalam pasal 23 hur uf b selain diberi uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pad a b ul an ter ak hi r j ug a diberi kan uang penghar gaan yang besar nya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. (4) Dire ksi se ba ga i ma na d imaksud dal am pasal 23 huruf c selai n diberi kan uan g p esa n gon se be s ar 5 ( lim a) kali penghasil an yang diteri m a pada bul a n te rakh i r j ug a d iber ikan uang penghar gaan yang besar nya ditetapkan secara proposiaonal sesuai masa jabatannya. (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kemb a li d ib er ik an u an g penghar gaan sesuai dengan kemam puan PD. J a n a n g . Pasal 27 Paling lama 3 (tiqa) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pe ng aw as su da h me nga j uk an calon Di reksi kepada Bupati . Pasal 28 (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan s e be l um mas a j ab at ann ya ber akhir . (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk ma sa j ab ata n p al i ng lam a 3 ( ti ga) bulan. BAB VIII BADAN PENGAWAS Bagian Pertama PENGANGKATAN Pasal 29 (1) Ba da n P en ga w a s d ia ng ka t oleh Bupati . (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang ya ng p rofe siona l se s uai dengan bidang usaha pD. Janang. l l
(3) Untuk diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Menyediakan waktu yang cukup; b. lldak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun; d. Mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk mejalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan PD. Janang. (4) Disamping syarat dimaksud pada ayat (3), anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan PD. Janang. (5) Sebelum Anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terhadap terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan pelantikan dan yang bersangkutan pengambilan sumpah/ janji Jabatan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku. (6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (7) Pembinaan Umum dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. Pasal 30 lumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua rnerangkap anggota. Pasal 31 r 1 \ Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa Jabatan. (2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila : a . b . Ir'larnpu mengawasi PD. Janang sesuai dengan program kerja; Mampu memberikan saran kepada Direksi agar pD. Janang mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang. T 2
t 3 (4) Bupati tidak duduk dalam Badan Pengawas sesuai pasal 48 Undang- undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (5) Badan Pengawas dipitih oleh tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG Pasal 32 Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengawasi kegiatan operasional PD. Janang. b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi. c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi. d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan perhitungan labaiRugi. e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja pD. Janang. f . Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai masalah lain yang dianggap penting bagi penglolaan PD. Janang. Pasal 33 Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan pD. Janang. rencana keqa dan anggaran pD. Janang. c, Mengesahkan d. Menerima atau nrenolak pertanggungjawaban Keuangan dan program tugas , Kerja Direksi tahun berjalan, Bagian Ketiga PENGHASiLAN Pasal 34 Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium. pasal 35 (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 4A olo (empat pululr persen) dari penghasilan Direktur Utama.
(2) Sekretaris Badan pengawas menerima honorarium sebesar 35 0/o (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama. (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 0/o (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama. Pasal 36 Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa nroduksi. Bagian Keempat PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS Pasal 37 Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan : a. Atas permintaan sendiri; b . M e r r i n g g a l d u n i a ; c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d. I rdak melaksanakan tugas dan wewenangnya; e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan pD. Janang. f . Di hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 38 (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasar 37 huruf b, c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan : a' Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan pengawas bagi Badan pengawas yang melakukan perbuatan dalam paial 37 huruf c. d dan f. l4
b . C . Keputusan Bupati tentang pemberhentian Sem entara sebagaimana Badan Pengawas bagi Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 37 huruf e. BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 39 (1) Semua pegawai PD. Janang termasuk anggota Direksi, yang ternyata tindakan merugikan PD. Janang karena tindakan melawan tugas yang dibebankan kepadanya dengan melakukan hukum dan atau melalaikan langsung atau tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah / terhadap pegawai atau Direksi PD. Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya J a n a n g . (3) Semua pegawai PD. lanang yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki PD. Janang wajib memberikan peftanggungjawaban ketentuan yang berlaku. tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan (4) Tuntutan terhadap pegawai yang melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal inr, dilakukan menurut ketentuan yang berraku bagi pegawai pD. Janang. (5) Semua surat bukti dan surat klain yang termasuk bagian dari tata buku dan administrasi PD. Janang disimpan ditempat pD Janang atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3) pasal ini untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menglnggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan. (6) untuk keperluan pemeriksaan yang ber-talian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti atau surat-surat dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara. BAB X LAPORAN PERHITUNGATJ HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PD, JANANG DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN pasal 40 Direksi wajib menyampaikan dan kegiatan PD. Janang kepada Bupati sekali dalam setiap triwulan. laporan perhitungan hasil usaha secara berkala l r L f
Pasal 41 (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati selambat- lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagainrana dimaksud pada ayat (i) pasal ini, berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara / Akuntan Publik. (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Bupati. (4) Perhitungan tahunan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara teftulis. BAB )C PENETAPAN DAN PENGGUNMN LABA Pasal 42 (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 41 Peraturan Daerah ini, setelah lebih dahulu dikurangi cadangan tujuan, ditetapkan penggunaan sebagai berikut : a. Untuk dana Pembangunan Daerah, sebesar 55 % (lima puluh rima perseratus). b. Untuk Cadangan Umum, sebesar 20 o/o (dua puluh perseratus). c, untuk Jasa produksi Direksi, Pegawai dan Badan pengawas, sebesar 7,5 o/o (tujuan setengah perseratus). d. Untuk sumbangan dana pensiun pegawai dan sokongan, sebesar 10 o/o (sepuluh perseratus). e. untuk dana sosial dan pendidikan pegawai, sebesar 7,5 o/o (tujuh setengah perseratus). (3) Dana Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatas penggunaannya pada tahun buku yang akan datang harus diusulkarr kepada Bupati dengan terebih dahulu mendapat peftimbangan dari Badan Pengawas. 16
BAB }XI PEMBUBAMN DAN PERUBAHAN STATUS PD. ]ANANG Pasal 43 (1) Pembubaran, peleburan/ penggabungan atau perubahan status PD. Janang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Semua kekayaan PD. Janang setelah diadakan liquidate menjadi milik / kekayaan Pemerintah Daerah. (3) Dalam hal liquidate, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi / laba yang telah disahkan tidak mengambarkan keadaan PD. Janang yang sebenarnya. BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 44 (1) Untuk membantu tugas - tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang. (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan pengawas dan dibebankan kepada pD. Janang. Pasal 45 (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 20 % (dua puluh perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit. (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya o'itetaptan oleh Direksi. Pasal 46 Apabila dalam 2 (dua) Tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan Bupati dapat mengganti Direksi. Pasal 47 Direksi yang akan melakukan perjafanan Dinas ke Luar Negeri harus mendapat ijin dari Bupati. t 7
Pasal 48 Dana representatif disediakan dari anggaran PD. Janang paling tinggi 75 o/o (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan pD. Janang. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Disahkan di Tamiang Layang padatanggal 23 - 4 - 2OO4 BUPATI BARTTO TIMUR, a [n!t* \ 7 ' ' V ' I Drs. l-1. ZAIN ALKIM Di undangkan di Tamiang Layang p a d a t a n gga l 2 4 - 4 - 2 Oo4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, ( ^ . 1 Drs. MORESONO E.D.MM. Pembina Utama Muda NrP. 010 072 663 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2OO4 NOMOR 1 SERI C 1 8