PANDANGAN DAN SIKAP DASAR FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPI) TENTANG PEMBARUAN AGRARIA A. Kondisi Agraria Di Indonesia Dewasa Ini 1. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945 kondisi struktur agraria di Indonesia mengalami ketimpangan, dimana terjadi pemusatan penguasaan dan pemilikan tanah pada sekelompok orang, sebaliknya sebagian besar rakyat Indonesia hanya menguasai, dan memiliki sebagian kecil tanah pertanian yang ada. 2. Sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan agraria di Indonesia sejak tahun 1960 pemerintah Soekarno mengeluarkan kebijaksanaan pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Upaya pembaruan agraria tersebut tidak membawa hasil yang berarti, karena pelaksanaan pembaruan agraria dihentikan sejak pemerintahan orde baru memegang kekuasaan pada tahun 1965. 3. Ketimpangan agraria tersebut semakin lebar terjadi, karena sejak pemerintahan orde baru berkuasa - dibawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun, pembaruan agraria tidak dilaksanakan. Hal itu disebabkan telah terjadinya perubahan orientasi ideologi negara, dari yang berorientasi kerakyatan (sosialis populis) menjadi kapitalistis, dan menempatkan program pembaruan agraria hanyalah sebagai perogram teknis/persoalan administratif belaka. Sebagai dasar pembangunan yang akan dilaksanakan di Indonesia, masalah agraria tidak dipandang sebagai persoalan yang mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu. 4. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah orde baru yang mendorong terjadinya ketimpangan struktur agraria tersebut antara lain, adalah: a. Dalam upaya mengejar tercapainya swasembada pangan di Indonesia, pemerintah orde baru melaksanakan program revolusi hijau, yakni suatu upaya modernisasi pertanian dengan memasukkan (introdusir) teknologi pertanian dibidang tanaman pangan, dengan mengabaikan ketimpangan pemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang telah terjadi di Indonesia sebelumnya. Kebijaksanaan yang demikian telah menyebabkan program revolusi hijau hanya menguntungkan petani pemilik lahan luas dan pemilik modal saja di pedesaan. b. Dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan keagrariaan yang memberikan kekuasaan kepada sekelompok orang untuk menguasai sumber- sumber agraria dengan tanpa batas dan sewenang-wenang. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya UU Pokok Kehutanan, UU Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan dan UU Perairan, serta undang-undang lainnya yang berkaitan secara langsung dalam menggunakan sumber-sumber agraria. c. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian yang subur untuk dijadikan lahan industri, parawisata real estate (perumahan), lapangan golf, pembangunan DAM besar, perkebunan, hutan industri dan peruntukan-peruntukan lainnya di luar sektor pertanian. Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah menyalahgunakan Hak Menguasai Negara (HMN) yang tercantum dalam UUPA 1960. HMN disalahartikan dan dimanipulasi untuk tidak mengakui kedaulatan rakyat. Hal ini terlihat dari tidak adanya pengakuan pemerintah yang nyata terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pemilikan dan penguasaan sumber agraria yang menjadi bagian hak-hak ulayatnya. d. Pemerintah menggunakan cara-cara kekerasan dengan menggunakan aparat keamanan (TNI atau POLRI), dan kelompok-kelompok teroraginisir serta birokrasi untuk memaksa rakyat menyerahkan lahan-lahan pertanian, tanah adat dan hutan rakyat untuk keperluan pihak pemilik modal besar. 5. Dewasa ini telah terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintahan rejim Soeharto yang otoriter ke era reformsi, yakni jaman perubahan, jaman yang menghendaki perubahan secara total terhadap segala bentuk penyelewengan negara yang telah dilakukan oleh pemerintah orde baru selama 32 tahun berkuasa. 6. Meskipun disebut sebagai jaman perubahan (reformasi) kondisi agraria masih sangat memprihatinkan. Sampai hari ini pemerintah peralihan (transisi), masih meneruskan orientasi pembangunan yang dipegang pada masa orde baru. Pemerintah peralihan (transisi) belum mempunyai agenda kerja tentang pembaruan agraria sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan agraria yang terjadi saat ini di Indonesia. 7. Sementara itu partai-partai yang baru muncul, belumlah menempatkan pembaruan agraria sebagai sendi utama dari perubahan toral (reformasi total) yang sedang mereka coba gulirkan. B. Kenyataan Internasional 1. Pada sisi lain, saat ini dilevel internasional telah terjadi suatu penyempurnaan kekuatan kapital internasional dengan disepakatainya berbagai kebijaksanaan berupa disepakatinya GATT, kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya APEC, dan NAFTA serta dibentuknya Word Trade Organization (WTO)
guna menyempurnakan sistem pasar bebas (free market) yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat posisi dari perusahaan-perusahaan internasional (TNC), dan Multinasional Corporation (MNC) yang pada umumnya dimiliki oleh negara-negara kaya. Keadaan itu mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan agraria di Indonesia. Pengaruhnya dapat dilihat pada kebijaksanaan pembaruan agraria di Indonesia dewasa ini. a. Pihak World Bank (Bank Dunia) dan Ausaid bekerjasama dengan Indonesia melaksanakan program Land Administration Project (LAP), yaitu suatu proyek yang salah satunya adalah melakukan sertifikasi tanah di Indonesia. Selintas proyek tersebut sangat menguntungkan rakyat dalam memiliki sertifikat tanah. Namun bila ditelusuri lebih jauh, ternyata tujuan akhir proyek LAP adalah mendorong terciptanya pasar tanah (land market) yang wajar dan efesien yakni suatu kondisi dimana tanah dianggap sebagai komiditi yang bebas diperjual belikan. Kondisi ini tentu berbeda sekali dengan semangat yang terkandung di dalam UUPA 1960 yang memenempatkan tanah bukan saja sebagai komoditi ekonomis semata melainkan juga berfungsi sosial dan budaya. b. Dengan disepakatinya sejumlah peraturan perdagangan bebas, maka pada saat ini pemerintah Indonesia sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk memproteksi masuknya barang-barang pertanian dari luar. Hal itu tentunya menciptakan kondisi persaingan secara tidak seimbang antara produksi pertanian Indonesia dengan luar negeri, yang mengakibatkan lumpuhnya usaha pertanian di Indonesia. c. Kesepakatan perdagangan bebas juga mendorong lahirnya undang-undang hak paten yang berlaku diperdagangan internasional. Keadaan ini dapat mematikan kreatifitas petani untuk menciptakan, dan menggunakan teknik-teknik pertanian. Sebab para petani tidak bisa dengan mudah lagi untuk meniru atau menggunakan teknik-teknik atau temuan-temuan dibidang pertanian yang telah dipatenkan oleh seseorang ataupun perusahaan-perusahaan internasional dibidang pertanian. Pada sisi lain tentunya petani tidak memiliki kemampuan dalam mempatenkan, apabila memiliki temuan dibidang pertanian. 2. Kebijakan-kebijakan itu tentunya mengabaikan sama sekali gagasan tentang pentingnya pembaruan agraria bagi negara-negara agraris, meskipun negara-negara kapitalis melalui lembaga-lembaga dana internasionalnya sejak tahun 1970 telah mempromosikan dan membantu dilaksanakannya revolusi hijau sebagai pengganti dari konsep pembaruan agraria bagi negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa revolusi hijau telah mengakibatkan tumbuhnya kesenjangan ekonomi dan sosial ditengah masyarakat pedesaan. 3. Sementara itu, upaya untuk mengimbangi hegemoni kekuatan kapital internasional itu belumlah menunjukkan hasil yang berarti. Meskipun saat ini dilevel internasional telah ada suatu kerjasama antara rakyat ke rakyat yang diwujudkan dalam bentuk koalisi rakyat internasional melawan APEC, GATT, MAI (Multi Agreement on Investment) dan kebijakan-kebijakan internasional yang merugikan rakyat. C. Makna Pembaruan Agraria FSPI memandang bahwa pembaruan agraria mendesak untuk segera dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi petani dan masyarakat adat. Dengan alasan sebagai berikut : 1. Pembaruan Agraria adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria. Keadilan agraria itu adalah suatu keadaan dimana dijamin tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang. Keadilan agraria juga merupakan perwujudan kemerdekaan Bangsa Indonesia atas tanah airnya secara substansial. 2. Upaya pelaksanaan pembaruan agraria dimulai dari dilaksanakannya program Landreform yaitu suatu upaya yang mencakup pemecahan dan penggabungan satuan-satuan usaha tani, dan perubahan skala pemilikan. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kemampuan petani dengan berbagai program- program pendidikan, upaya penyediaan kredit, pemilikan teknologi pertanian, sistem perdagangan yang adil, dan mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi massa petani dan koperasi petani, serta infrastruktur lainnya. 3. Gagasan pembaruan agraria (agrarian reform) dipercayai sebagai jalan yang paling memungkinkan untuk dapat memberdayakan rakyat pedesaan dari kedudukannya yang marjinal, sekaligus melepaskan diri dari eksploitasi kekuatan ekonomi besar dan penindasan kekuasaan politik rejim yang dominan 4. Pembaruan agraria selanjutnya diharapkan dapat menciptakan proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian modren yang sehat, terjaminnya kepastian pemilikan tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan mereka, terciptanya sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
5. Dengan demikian pembaruan agraria yang dicita-citakan harus menganut falsafah kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan negara, yang menghargai setinggi-tingginya pada keragaman kebudayaan, hak-hak asasi manusia, demokrasi, keberlanjutan ekologis, dan keadilan gender serta kelangsungan dan ketinggian kwalitas peradaban manusia. D. Posisi FSPI Dalam Mewujudkan Pembaruan Agraria 1. FSPI sebagai gabungan dari organisasi massa perjuangan kaum tani dan kesatuan masyarakat adat menempatkan diri sebagai pelopor dari upaya-upaya pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia. 2. FSPI menempatkan diri sebagai inisiator penjalin koalisi /aliansi dengan lembaga-lembaga, dan individu- individu yang pro pada pembaruan agraria, baik itu dikalangan intelektual dari perguruan tinggi, maupun organisasi non-pemerintah, para jurnalis, maupun lembaga-lembaga internasioanl. 3. FSPI memposisikan diri sebagai kelompok penekan agar pemerintah mempunyai kemauan politik untuk melaksanakan pembaruan agraria secara murni (genuine) dan terus menerus. 4. FSPI menempatkan diri sebagai kelompok pengontrol agar pembaruan agraria dapat dilaksanakan sampai tercapainya pembaruan agraria tersebut. 5. FSPI haruslah menempatkan diri sebagai kelompok penekan sejati, sebagai upaya untuk mencegah tumbuh kembangnya pihak-pihak yang anti pembaruan agraria, seperti kelompok-kelompok bisnis besar dibidang pertanian dan tuan tanah yang menguasai kehidupan politik di Indonesia. 6. FSPI menjadikan pembaruan agraria sebagai sendi utama dari pembaruan total (reformasi total) di Indonesia dewasa ini. 7. FSPI bersama-sama dengan masyarakat internasional lainnya menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan rakyat di tingkat internasional untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan pasar internasional. E. Agenda FSPI Mewujudkan Pembaruan Agraria Agenda FSPI dalam mewujudkan pembaruan agraria adalah meningkatkan kemampuan FSPI sebagai pelopor pembaruan agraria di Indonesia, dan menekan pemerintah (pressure group) untuk melaksanan pembaruan agraria, serta berpartisipasi pada organisasi-organisasi dan aksi-aksi di tingkat nasional dan internasional yang mengimbangi pasar bebas. a. Sikap dan agenda FSPI sebagai organisasi massa tani yang mempelopori pelaksanaan Pembaruan Agraria 1. FSPI memandang bahwa saat ini organisasi-organisasi tani dan organisasi masyarakat adat yang ada di Indonesia masih memiliki perbedaan yang mendasar dalam memandang kondisi agraria yang terjadi saat ini di Indonesia, dan upaya-upaya pembaruan agraria yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu FSPI harus memprakarsai atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menyatukan persepsi diantara organisasi tani dan masyarakat adat yang ada terhadap kondisi agraria di Indonesia dewasa ini, serta upaya pembaruan agraria yang akan dilaksanakan. 2. FSPI memandang bahwa kondisi organisasi-organisasi tani dan masyarakat adat di Indonesia sebagai tulang punggung yang mendorong pelaksanaan pembaruan agraria masih belum menunjukkan kemampuan yang maksimal. Dengan demikian FSPI haruslah memprakarsai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kapabilitas organisasi-organisasi tani dan masyarakat adat tersebut untuk dapat menjadi tulang punggung pelaksanaan pembaruan agraria. 3. FSPI memandang bahwa gerakan pembaruan agraria adalah suatu upaya yang menempatkan penguasaan tanah sebagai alas dari berbagai keragaman sumberdaya alam lain yang memiliki karakteristik dan tipologi yang khas mencakup kehutanan, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, pesisir, kelautan dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian FSPI melakukan berbagai upaya untuk mendudukkan petani dan masyarakat adat serta rakyat setempat sebagai pengelola sumberdaya alam setempat berdasarkan latar kebudayaan dan sejarah yang berbeda-beda. 4. FSPI memandang bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah melakukan penyeragaman sistem penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam, padahal sebenarnya kekayaan kebudayaan yang dijalani sepanjang sejarahnya telah dikembangkan sesuai dengan pola-pola khas masing-masing. Oleh karena itu, FSPI mendorong upaya-upaya untuk merevisi ulang sistem penguasaan lahan, tanah, hutan, pesisir, dan laut serta menyesuaikannya dengan realitas keberadaan petani dan masyarakat adat serta rakyat setempat yang secara turun-temurun sudah menguasai, memiliki dan mengelola kawasan tersebut, seperti revisi ulang terhadap kawasan-kawasan hutan dan perkebunan yang dikuasai untuk diserahkan kembali kepada petani dan masyarakat adat serta rakyat miskin setempat. 5. FSPI akan melakukan upaya-upaya agar sistem pengelolaan kekayaan alam yang mengacu pada pelaksananaan kedaulatan rakyat dengan memegang teguh pengetahuan-pengetahuan lokal dan nilai-nilai keadilan yang berkedaulatan rakyat.
6. FSPI akan mempromosikan pengelolaan kekayaan alam yang mengacu pada prinsip-prinsip dan prespektif pengelolaan ekosistim yang ditopang oleh strategi pembaruan agraria yang adil. 7. FSPI memandang bahwa masyarakat adat adalah sebagai kelompok yang bersifat homogen, berkedudukan dan mempunyai teritori (wilayah) tertentu, beridentitas budaya, hukum dan bahasa yang khas, mempunyai hubungan asal usul dengan tanah (teritori) dan mempunyai struktur kelembagaan serta pengelolaan tersendiri. 8. FSPI mendukung anggotanya dan masyarakat petani lainnya untuk merebut/mendapatkan kembali hak-haknya atas sumber-sumber agraria. b. Sikap dan agenda FSPI menekan pemerintah mewujudkan Pembaruan Agraria 1. Pemerintah transisi sampai hari ini belum merubah orientasi pembangunan ekonomi yang dilaksanakannya dari orientasi mengejar pertumbuhan ekonomi yang memihak pemodal besar menjadi orientasi pembangunan ekonomi yang memihak rakyat dengan sungguh-sungguh. Saat ini perekonomian kerakyatan masih terbatas pada issue belaka, dan kepentingan politis semata. Oleh karena itu, FSPI mengajak semua pihak yang pro rakyat untuk mendesak pemerintah yang berkuasa saat ini agar menjadikan perekonomian kerakyatan sebagai kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan perekonomian Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen rakyat. 2. Pemerintah yang berkuasa saat ini, maupun partai-partai yang baru muncul belum menempatkan pembaruan agraria sebagai sendi utama dalam upaya untuk pembaruan ekonomi Indonesia yang telah berada pada situasi yang sangat hancur saat ini.Untuk itu FSPI mengajak seluruh kekuatan-kekuatan rakyat, baik itu kekuatan organisasi kekuatan politik maupun sosial mendesak pemerintah untuk menjadikan pembaruan agraria sebagai sendi utama dari pembaruan total (reformasi total) di Indonesia. c. Sikap dan agenda FSPI terhadap pasar bebas 1. FSPI memandang saat ini kekuatan pasar internasional melalui berbagai lembaga internasional terus berusaha untuk menciptakan tatanan perekonomian yang tidak adil di dunia ini, disegala bidang perekonomian. 2. FSPI akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengimbangi kekuatan- kekuatan pasar internasional tersebut untuk menciptakan tatanan perekonomian yang adil khususnya di sektor pertanian. 3. FSPI akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk melakukan kampanye pembatalan perjanjian dan hutang antar pemerintah maupun hutang antar pengusaha yang dilegislasi oleh pemerintah yang bersifat eksploitatif terhadap negara-negara miskin, khususnya di sektor pertanian. 4. FSPI akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk melakukan kampanye tentang harus adanya keterlibatan penuh organisasi tani independen dalam negosiasi dan penandatanganan perjanjian antar pemerintah dalam bidang pertanian. Persetujuan dan ketidakpersetujuan untuk perdagangan produk pertanian antar negara haruslah didasarkan atas perundingan antar serikat petani independen di masing-masing negara. 5. FSPI akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk melakukan kampanye tentang perlunya pembubaran, pembatalan dan mencegah berbagai organisasi, skema dan kebijakan yang berdampak internasional yang hanya dirumuskan dan dikuasai oleh segelintir aparat pemerintah negara maju, bank dan lembaga moneter internasional serta pengusaha multi nasional untuk mengeksploitasi rakyat dan petani miskin. Demikianlah pandangan dan sikap dasar FSPI ini dibuat tentang pembaruan agraria. Setelah pandangan dan sikap dasar FSPI terhadap pembaruan agraria ini disahkan, maka seluruh anggota FSPI diwajibkan untuk meratifikasinya menjadi kebijakan anggota FSPI dalam gerakan pembaruan agraria di Indonesia yang saat ini sedang kita laksanakan. Di tetapkan di Pada tanggal Pukul : Lawang, Malang, Jawa Timur : 28 Februari 2003 : 12.40 WIB