IMPLEMENTASI DOMISILI PARA PIHAK PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG GUGATAN SEDERHANA oleh : Naomi Renata Manihuruk - 19941222 201712 2 001 PENDAHULUAN Lahirnya PERMA No. 2/2015 dilatarbelakangi pada proses penyelesaian kontrak di pengadilan yang dinilai masih terlalu lama dan berbelit-belit, padahal pada kenyataannya sengketa kontrak tidak selalu bernilai tinggi1. Penyelesaian yang lama dan berbelit-belit ini dapat menghambat perkembangan usaha di Indonesia, padahal salah satu tawaran yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha-pengusaha baik asing maupun dalam negeri adalah kemudahan berusaha di Indonesia (easy of doing business). Proses penyelesaian perkara yang lama dan tidak simpel juga secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara global, karena prinsip ekonomi selalu mempertimbangkan waktu proses dan biaya yang diperlukan. Dengan adanya PERMA No. 2/2015 diharapkan pengadilan dapat mewujudkan prinsip umum yang sudah sejak lama menjadi cita-cita peradilan Indonesia yakni penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan2. PERMA No. 2/2015 telah diberlakukan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015. Namun pada implementasinya menurut pandangan Penulis PERMA No. 2/2015 memiliki permasalahan-permasalahan terutama pada persyaratan pengajuan gugatan sederhana yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Salah satu fokus utama Penulis adalah mengenai permasalahan persyaratan domisili yang diatur pada Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama". Penentuan mengenai dimana domisili penggugat dan tergugat ini sangat berpengaruh terhadap dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan menggunakan PERMA No. 2/2015. Penulis dalam tulisan ini mengupas mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "domisili", bagaimana ketentuan hukum acara perdata mengatur mengenai domisili, apa dokumen yang dapat menyatakan seseorang berdomisili disuatu tempat, bagaimana gugatan-gugatan sederhana yang telah berlangsung selama ini dalam menentukan domisili para pihak. 1 Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana Teori Praktik dan Permasalahannya, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 8. 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakim. 1
RUMUSAN PERMASALAHAN Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis dalam tulisan ini, yaitu : Bagaimana macam-macam pengertian domisili? Bagaimana pembuktian terhadap domisili sebagaimana persyaratan pengajuan gugatan sederhana pada Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 2/2015? PEMBAHASAN 1. PENGERTIAN DOMISILI 1.1 Pengertian Domisili Menurut Para Ahli Prof. Subekti dalam bukunya berjudul "Pokok-pokok Hukum Perdata" menyebutkan bahwa tiap orang menurut hukum, harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat tinggal tersebut dinamakan domisili. Sama halnya dengan Badan Hukum harus mempunyai tempat kedudukan tertentu. Biasanya orang mempunyai domisili di tempat kediaman pokok. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, domisili dianggap berada di tempat ia sungguh-sungguh berada3. Sebagian orang mempunyai domisili mengikut pada domisili orang lain, misalnya istri, anak, dan seseorang yang dalam pengampuan. Ada juga domisili yang dipilih berhubungan dengan suatu urusan misalnya pemilihan yang ditetapkan dalam suatu kontrak. Terhadap seseorang yang meninggal, rumah kematian merupakan "domisili penghabisan" dari orang yang meninggal tersebut. Domisili penghabisan ini penting untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam soal warisannya, hakim mana yang berkuasa mengadili dan dalam hal mengajukan gugatan terhadap hutang-hutang si meninggal kepada ahli warisnya4. Menurut Neng Yani Nurhayani dalam bukunya berjudul "Hukum Perdata" menyebutkan domisili secara garis besar dibedakan menjadi dua pengertian antara lain : 1) Tempat tinggal sesungguhnya, yaitu tempat seseorang melakuan hak dan memenuhi kewajiban perdata pada umumnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya dapat dibedakan pula atas dua macam yaitu : a. Tempat tinggal yang bebas atau yang berdiri sendiri tidak terikat/bergantung pada hubungannya dengan pihak lain; 3 Prof. Subekti, S.H., Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 21. 4 Ibid, hlm. 22. 2
b. Tempat tinggal yang tidak bebas artinya tempat tinggal yang terikat bergantung pada pihak lain misalnya tempat tinggal anak belum dewasa dirumah orang tua/walinya tempat tinggal orang yang berada di bawah pengampunan atau dirumah pengampunya buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikannya jika buruh itu tinggal bersama majikannya. 2) Tempat tinggal yang dipilih, yaitu jika dalam suatu sengketa di pengadilan kedua belah pihak yang berperkara atau salah satunya dapat memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Pemilihan tempat tinggal ini dilakukan dengan suatu akta.5 1.2 Domisili Dalam Hukum Acara Perdata Ketentuan mengenai domisili diatur pada bab tersendiri di dalam KUHPerdata yang tertuang pada Pasal 17 hingga Pasal 25 dalam Bab III tentang tempat tinggal atau domisili. KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggal. Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana. Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada Kepala Pemerintahan baik di tempat yang ditinggalkan, maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. Bila tidak ada pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaan- keadaannya. Disebutkan pula dalam KUHPerdata keadaan-keadaan tertentu yang menentukan tempat tinggal atau domisili seseorang, sebagai berikut : (a) mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas. (b) seorang perempuan yang telah kawin bertempat tinggal pada suaminya. (c) anak dibawah umur mengikuti tempat tinggal orang tuanya atau yang dikuasakan kepada mereka atau walinya. (d) orang dewasa yang berada di bawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampuan mereka. (e) buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikannya bila mereka tinggal serumah dengannya. (f) rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya terakhir. (g) dalam hal telah dilakukan pemilihan tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya, maka dituangkan dalam suatu akta. 5 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 104. 3
Ketentuan lain yang berkaitan dengan domisili dalam hukum acara perdata adalah ketentuan yang diatur dalam HIR pada Pasal 118 dalam Bab IX mengenai wewenang pengadilan negeri dalam mengadili perkara perdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui maka diajukan di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Dan apabila tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat. Keadaan lain diatur bahwa apabila gugatan itu tentang barang tetap, maka diajukan di dalam daerah hukum dimana terletak barang tersebut. Atau apabila telah dipilih tempat tinggal dengan surat akta, maka gugatan dapat diajukan dalam daerah hukum tempat tinggal yang dipilih itu. 2. PEMBUKTIAN DOMISILI DALAM GUGATAN SEDERHANA 2.1 Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana Perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4. Pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan gugatan sederhana adalah Panitera dan Hakim. Pada Pasal 7 PERMA No. 2/2015 menyebutkan bahwa Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas persyaratan pendaftaran gugatan sederhana. Apabila gugatan yang didaftarkan tidak lengkap berkas-berkasnya, maka Panitera akan mengembalikan gugatan tersebut kepada penggugat supaya memenuhi ketentuan dalam Perma. Sedangkan, pada Pasal 11 PERMA No. 2/2015 menyebutkan bahwa Hakim melakukan pemeriksaan materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana. 2.2 Pembuktian Domisili Pembahasan pembuktian domisili pada poin ini menjelaskan mengenai dokumen- dokumen yang sah secara hukum yang digunakan untuk membuktikan atau menerangkan seseorang berdomisili di suatu tempat. Penjelasan dilakukan dengan melihat pada subjek- subjek hukum agar menciptakan penulisan yang sistematis. Subjek hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Manusia (natuurlijk person) dan Badan Hukum (rechtspersoon). 4
a) SUBJEK HUKUM MANUSIA Penduduk tetap dan resmi Bentuk identitas resmi penduduk yang berlaku di seluruh wilayah NKRI adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP)6. Penduduk pindah Untuk mengetahui domisili dari penduduk yang mengalami perpindahan tempat tinggal dapat diketahui melalui Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang. Surat keterangan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK dan KTP bagi penduduk bersangkutan dan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing7. Terhadap WNI yang pindah ke luar negeri domisilinya dapat diketahui dari Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Tempat tinggal nyata Umumnya tempat tinggal nyata dibuktikan dengan kehadiran selalu di tempat tersebut. Tempat tinggal nyata sifatnya sementara karena adanya perbuatan atau keperluan tertentu yang mengakibatkan orang bersangkutan bertempat tinggal di tempat tersebut, dan yang tidak berlangsung terus menerus untuk jangka lama. Dokumen yang dapat menunjukkan domisili yang sementara ini adalah Surat Keterangan Domisili. Dalam praktik dilapangan surat keterangan ini masih banyak ditemukan, namun jika melihat pada website di dispenducapil.go.id pada masing-masing kabupaten/kota, maka Surat Keterangan Domisili ini diganti dengan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) atau Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)8 yang digunakan bagi penduduk yang tinggal di suatu tempat namun hanya untuk keperluan tertentu, misalnya karena pekerjaan atau pendidikan. Pemberlakuan surat keterangan ini hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika masa berlaku habis maka wajib diperpanjang kembali. 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan di UU No. 24/2013 tidak menggunakan istilah 'KTP' namun 'KTP-el/ kartu tanda penduduk elektronik'dan masa berlakunya seumur hidup. 7 Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai penduduk asing, apabila memiliki Izin Tinggal Tetap maka wajib pula memiliki KTP/KTP-el. Masa berlaku KTP dari penduduk asing adalah sesuai dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. 8 Diakses tanggal 05/12/2018. 5
Pemilihan tempat tinggal Pemilihan terjadi karena peristiwa hukum membuat perjanjian, dan tempat tinggal itu dipilih oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu. Tempat tinggal ini dibuktikan oleh akta otentik yang mereka buat di muka Notaris. Misalnya dalam perjanjian ditentukan tempat yang dipilih adalah kantor Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1 B. Tempat tinggal ikutan Tempat tinggal ikutan ditentukan oleh undang-undang, misalnya : tempat tinggal istri sama dengan tempat tinggal suami, tempat tinggal anak mengikuti tempat tinggal orang tua, tempat tinggal orang di bawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampunya/walinya. Pembuktian dapat diketahui melalui akta perkawinan, KK atau KTP orang tua, putusan pengadilan tentang penunjukan wali pengampu. Kelangsungan tempat tinggal ikutan ini berhenti atau dihentikan apabila status hukum yang bersangkutan berubah. b) BADAN HUKUM Perseroan Terbatas Untuk mengetahui domisili atau tempat kedudukan dari suatu perusahaan menurut undang-undang dilihat pada anggaran dasar perusahaan tersebut9. Selain dari anggaran dasar perusahaan, dikenal pula SKDP/SKDU/SKTU yang merupakan surat keterangan untuk menunjukkan tempat tinggal tetap dari suatu perusahaan. Walaupun pengurusan surat keterangan ini tidak memiliki payung hukum atau tidak ada peraturan khusus yang mengatur, namun dalam praktiknya merupakan syarat untuk memenuhi pengajuan perizinan usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan NPWP untuk Wajib Pajak Badan. Yayasan dan Koperasi Sama halnya dengan perseroan, domisili atau tempat kedudukan dari yayasan / koperasi menurut undang-undang dilihat pada anggaran dasar10. Dalam yayasan maupun koperasi juga mengenal Surat Keterangan Domisili yang 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps. 17 menyebutkan "perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota/kabupaten dalam wilayah NKRI yang ditentukan dalam anggaran dasar" 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Ps. 4. dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perkoperasian, Ps. 8. 6
digunakan sebagai dasar persyaratan pengurusan perizinan lainnya. Dalam praktiknya ketentuan mengenai surat keterangan ini diatur oleh kebijakan masing-masing kabupaten/kota. 2.3 Domisili Dalam Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 2/2015 Jika melihat pada PERMA No. 2/2015, tidak terdapat ketentuan apapun yang menjelaskan atau menerangkan mengenai pengertian domisili maupun pembuktian domisili. Namun, di dalam Buku Saku Gugatan Sederhana yang disusun oleh Mahkamah Agung menentukan bahwa gugatan sederhana didaftarkan di kepaniteraan pengadilan di daerah hukum penggugat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menuliskan dengan jelas alamat tempat tinggalnya11. Namun menurut Penulis, KTP tidak mencakup pengertian-pengertian domisili yang begitu banyak dan bermacam-macam, sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Penulis pada pembahasan sebelumnnya. Pengertian yang bermacam-macam menciptakan pembuktian domisili yang bermacam- macam pula. Untuk melihat penerapan pembuktian domisili dalam persyaratan pengajuan gugatan sederhana secara praktik di pengadilan, Penulis melakukan observasi di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1 B. Penulis mengobservasi dua perkara gugatan sederhana yang penerapan pembuktiannya berbeda satu dengan yang lain. 1) PERKARA NOMOR 116/PDT.G.S/2017/PN.SMD Perkara ini mengenai uang pengganti (konpensasi) terhadap rumah milik ayah Penggugat (telah meninggal) yang mengalami dampak pembangunan waduk Jatigede. Bukti domisili yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa Penggugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, serta Penggugat mengajukan bukti-bukti pendukung lainnya seperti Surat Kematian Ayah Penggugat, Surat Kelahiran Penggugat, KTP Ayah Penggugat dan Penetapan Ahli Waris. Dalam perkara ini Hakim melihat bukti-bukti yang diajukan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan kemudian menyatakan bahwa gugatan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 2/2015 sehingga layak untuk dinyatakan sebagai gugatan sederhana. 11 Buku Saku Gugatan Sederhana, disusun oleh Mahkamah Agung RI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2015, hlm. 17. 7
2) PERKARA NOMOR 430/PDT.G.S/2018/PN.SMD Perkara ini mengenai uang pengganti (konpensasi) terhadap tempat tinggal Penggugat yang mengalami dampak pembangunan waduk Jatigede. Bukti domisili yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa Penggugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang. Namun ketika Penggugat diperiksa identitasnya oleh Hakim berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam KTP tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan beralamat (domisili) di daerah Kabupaten Majalengka, sehingga dengan kata lain domisili Penggugat tidak berada di wilayah hukum Kabupaten Sumedang. Perkara ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan domisili berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 2/2015, dan gugatan dinyatakan bukan gugatan sederhana. Jika melihat pada kedua perkara tersebut, tidak terdapat kejelasan mengenai dasar pembuktian domisili yang dapat dijadikan pedoman dalam pengajuan persyaratan gugatan sederhana. Tidak dijelaskan pula dalam perkara tersebut mengenai pertimbangan mengapa Surat Keterangan Domisili dapat diterima atau tidak dapat diterima atau mengapa KTP dapat diterima sebagai pembuktian domisili. Menurut Penulis, PERMA No. 2/2015 yang memberikan pembuktian domisili yang tidak jelas dan tidak terang ini akan mengakibatkan hilangnya hak-hak sebagian orang untuk mengajukan gugatannya secara sederhana. Dampak lain berupa keadaan-keadaan semula yakni penyelesaian perkara yang lama dan berbelit-belit yang diharapkan dapat diatas dengan adanya PERMA No. 2/2015 menjadi tidak dapat terwujud. Penulis juga perlu membahas mengenai pemilihan domisili. Dalam perkembangan modern ini, akan sangat banyak masyarakat yang melakukan kerjasama/perjanjian. Mengenai pemilihan domisili, buku karangan Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto berjudul "Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya" menyebutkan bahwa dalam Pasal 4 ayat 4 draft Perma tertanggal 15 April 2015 tercantum ketentuan "dalam hal para pihak dalam perjanjian telah menunjuk suatu tempat atau pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara penggugat dapat mengajukan gugatan kepada KPN pada daerah hukum yang telah ditentukan sesuai perjanjian" namun pasal tersebut kemudian dihilangkan pada draft tanggal 16 April 201612. 12 Op.cit, Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, hlm. 33 - 34. 8
Hilangnya ketentuan pasal tersebut sangat disayangkan, karena adakalanya para pihak dalam sebuah kontrak yang nilainya kecil telah menunjuk pengadilan yang akan menyelesaikan sengketannya. Jika dihubungkan dengan pemanggilan, akan ada kemungkinan problem ketika antara para pihak tersebut tidak berdomisili sama di daerah tersebut sehingga pemanggilan harus melalui delegasi maka keadaan ini akan sangat memakan waktu proses persidangan padahal gugatan sederhana dibatasi waktu penyelesaian perkaranya. Mengenai problem ini, menurut pandangan Penulis, para pihak tidak mungkin memilih suatu domisili tertentu jika terhadap pemilihan tersebut akan memberikan hambatan kepada dirinya dalam hal surat-menyurat. Problem pemanggilan ini pula sebenarnya sudah dapat diatas dengan adanya panggilan secara elektronik13, sehingga meskipun para pihak tidak satu domisili, pemanggilan tidak perlu menggunakan delegasi dan kekhawatiran lamanya waktu pemanggilan karena berbeda wilayah hukum tidak akan terjadi. Dan jika dihubungkan dengan lahirnya PERMA No. 2/2015 yaitu untuk mengatasi sengketa kontrak antara pengusaha-pengusaha, maka hilangnya pasal ini sangat disesali karena sering ditemukan bahwa pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian melakukan pemilihan domisili. Pemilihan domisili ini hanyalah sia-sia jika ketentuan Perma tidak merangkul permasalahan ini. Untuk mengatasi ketidakjelasan dalam pengertian dan pembuktian domisili, berdasarkan Pasal 32 PERMA No. 2/2015 pada Bab VIII tentang ketentuan peralihan menyebutkan "ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini". Sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka berbagai macam pengertian domisili dan pembuktian domisili dalam hukum acara perdata yakni KUHPerdata, HIR, dan peraturan lainnya harusnya dibenarkan dalam pengajuan persyaratan gugatan sederhana. Selain ketentuan peralihan tersebut, Penulis berpegang pada prinsip Ius Curia Novit. Prinsip ini diartikan bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara14. Berdasarkan prinsip tersebut menurut Penulis, Hakim dapat menafsirkan ketentuan mengenai domisili dalam PERMA No. 2/2015 untuk mengakomodir persyaratan terhadap domisili yang dinilai Penulis multitafsir. 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini merupakan dasar adanya e-court. Mengenai pemanggilan secara elektronik diatur pada Pasal 11 hingga Pasal 15. 14 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 821. 9
PENUTUP 1. KESIMPULAN Arti penting domisili atau tempat tinggal bagi seseorang atau badan hukum ialah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukum, dan apabila ber-urusan dengan pengadilan. Berkaitan dengan domisili ini, ketidakjelasan PERMA No. 2/2015 tentang domisili sebagai syarat pengajuan gugatan sederhana, dapat menghilangkan hak-hak sebagian orang untuk mengajukan gugatannya secara sederhana. Dalam praktik di pengadilan yang dilakukan observasi oleh Penulis, ketidakjelasan Perma juga menimbulkan pada pembuktian yang berbeda satu dengan yang lain. Penulis menilai, ketentuan mengenai domisili yang diatur pada hukum acara perdata biasa dan peraturan lainnya seharusnya dibenarkan sebagai pembuktian domisili. Dengan adanya prinsip Ius Curia Novit Hakim dapat menafsirkan ketentuan mengenai domisili dalam PERMA No. 2/2015 untuk mengakomodir persyaratan terhadap domisili yang dinilai Penulis multitafsir. 2. SARAN Berdasarkan permasalahan yang ada terkait domisili, Penulis berpandangan bahwa Mahkamah Agung perlu melakukan penyempurnaan atau revisi pada Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 2/2015 sehingga tidak menghilangkan hak-hak sebagian orang untuk mengajukan gugatannya secara sederhana. Perma juga diharapkan dapat menjangkau berbagai macam domisili, tidak hanya domisili hukum namun juga domisili sengketa. DAFTAR PUSTAKA Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana Teori Praktik dan Permasalahannya, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017. Prof. Subekti, S.H., Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1994. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Buku Saku Gugatan Sederhana, disusun oleh Mahkamah Agung RI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2015. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakim. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 10