Di dalam Perut Oligarki Kekuatan modal memiliki pengaruh besar dalam bangunan politik Indonesia saat ini. Dari urusan penegakan hukum, pembuatan kebijakan dan undang-undang, hingga suara dalam Pemilu, semua dapat dipengaruhi kekuatan modal melalui politik uang. Kekayaan, dalam bahasa politik memang merupakan sumber daya kekuasaan yang sangat kuat dan fleksibel, bahkan hingga ke ranah politik. Dalam situasi kekayaan amat besar dan terkonsentrasi pada sangat sedikit orang di Indonesia, politik tereduksi dari ikhtiar untuk kemaslahatan publik, menjadi hanya upaya untuk mempertahankan kekayaan sebagian kecil masyarakat yang kaya. Sebuah relasi kuasa antara politik dan bisnis yang dinamakan: Oligarki. Pada tahun 1988, Richard Robinson memberikan pandangan yang menarik dalam membaca politik Indonesia dan relasinya dengan kekuatan modal. Dalam bukunya berjudul The rise of capital, ia menjelaskan hubungan yang erat antara politik dan bisnis dalam sistem politik Indonesia di masa orde baru. Merajalelanya korupsi di masa Orde Baru menjadi indikator bahwa pemerintah berjalan tidak atas kepentingan publik, melainkan atas kepentingan privat para birokrat dan pemodal. Setelah 17 tahun kekuasaan Orde Baru berakhir, situasi politik Indonesia tidak banyak berubah meski ruang demokrasi telah dibuka. Berbagai peristiwa politik yang terjadi sepanjang tahun 2015 menunjukan terjadinya kemerosotan agenda publik dalam kebijakan pemerintah Jokowi-JK. Kasus renegosiasi Kontrak Karya Freeport yang menunjukan kepentingan privat para pejabat teras lembaga tinggi negara dan upaya pengebirian Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu potret menguatnya kembali kuasa modal dalam menentukan laju pemerintahan. Hukum Besi Oligarki Oligarki termasuk salah satu konsep yang sering digunakan namun jarang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. Jeffrey Winters, profesor ilmu politik dari Northwestern University mengatakan bahwa Oligarki berawal dari adanya Stratifikasi kekayaan dalam masyarakat. "Seorang oligark adalah figur yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya." ujar Jeffrey yang secara khusus meneliti Oligarki di Indonesia. Adanya kekayaan amat besar yang terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat dan juga motif utama oligark untuk mempertahankan kekayaan merupakan dua kondisi
dasar yang memungkinkan adanya Oligarki. Hasil penelitian Networth Global mengenai seberapa terkonsentrasinya kekayaan di dunia menunjukan bahwa 1% penduduk dunia menguasai 43% kekayaan di dunia. Sedangkan 9% di bawahnya menguasai 44 % Kekayaan di dunia. Sementara 90%, atau mayoritas masyarakat di dunia sangat inferior dalam kekayaan. Dalam bukunya "Oligarchy" (2011), Jeffrey Winters juga memaparkan bagaimana stratifikasi kekayaan di Indonesia begitu besar. Jarak kekayaan antara 50 orang terkaya Indonesia dengan GDP rata-rata penduduk Indonesia adalah 630.000 kali lipat. Angka tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang perbandingannya berjumlah 20.000 kali lipat. Disparitas yang demikian besar tersebut kemudian bertemu dengan realitas politik bahwa kekayaan (wealth) merupakan sumber daya kekuasaan yang sangat kuat dan ini dengan sendirinya fleksibel. Konsentrasi kekayaan mengakibatkan adanya konsentrasi kekuasaan. Menurut Jeffrey Oligarki lebih tepat dimengerti sebagai suatu proses politik dibandingkan sebagai benda atau bentuk pemerintahan. "Oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh mereka yang memiliki kekayaan material amat besar dengan cara mempengaruhi atau terjun langsung dalam pemerintahan, semata-mata untuk mempertahankan atau melipatgandakan kekayaannya," ujar Jeffrey. Politik pertahanan kekayaan tersebut memiliki tantangan dan kapasitas tertentu yang tak dimiliki bentuk dominasi atau eksklusi minoritas lain dalam masyarakat. Dalam relasinya dengan kekuasaan, Oligark menggunakan kekayaannya untuk berkuasa, sedangkan rakyat non-kaya hanya memakai sarana partisipasi politik yang ada seperti Pemilu sebagai modal politiknya. Senada dengan Winters, Airlangga Pribadi, pengajar di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, juga menjelaskan Oligarki sebagai sebuah proses politik. "Oligarki adalah sistem relasi kekuasaan dari kekuatan sosial minoritas yang berkuasa dalam arena politik yang memungkinkan konsentrasi persebaran kemakmuran, otoritas publik dan berbagai bentuk mekanisme pertahanannya bagi kepentingan dari jejaring ekonomi- politik di seputar mereka," jelas Airlangga. Lebih lanjut, kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University, Australia, ini juga menjelaskan bahwa jejaring kekuasaan yang dibangun oligark mampu membajak ruang politik demokrasi serta birokrasi kenegaraan dan mengambil sumber dana publik bagi kepentingan mereka. "Karakter dari oligarki di struktur politik Indonesia bersifat predatoris (pemangsa)," ujarnya. Ketergantungan bisnis para oligark dengan kebijakan pemerintah membuat oligark akan selalu berusaha mempengaruhi kekuasaan. Dalam mempengaruhi kekuasaan tersebut, para oligark dapat terjun langsung ke politik dengan modal yang besar ataupun dengan mensponsori politisi dengan tujuan mempengaruhi kekuasaan. Hal ini yang menurut Luky Djani, pendiri lembaga penelitian Institute for Strategic Initiatives (ISI), berbeda antara pola olgarki di negara maju dan negara berkembang. "Dalam negara yang demokrasinya sudah mapan, para oligark akan bersekutu dengan pemerintah dan mempengaruhi kebijakan di luar pemerintahan, sedangkan di negara berkembang,
mereka lebih cenderung ingin terjun ke politik karena tidak ada jaminan kalau mereka hanya bersekutu saja," ujar Luki Djani. Transformasi Oligarki di Indonesia Vedi R. Hadiz, salah satu ilmuwan sosial politik Indonesia dan juga murid dari Richard Robinson menjelaskan bahwa lahirnya oligarki di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses konsolidasi kapitalisme yang dimulai di awal Orde Baru berdiri, ditandai dengan mulai masuknya modal asing. Oligarki muncul di masa Orde Baru ditandai dengan adanya perselingkuhan antara aparat birokrasi-politik dengan pebisnis besar. "Kita bisa melihat bagaimana kepentingan keluarga-keluarga birokrasi-politik dan bisnis jenjang atas menyatu untuk membentuk oligarki yang menguasai ekonomi dan politik Indonesia," ujar Vedi. Di satu pihak konglomerat menjadi besar karena aliansi politik yang memberikan kemudahan dan perlindungan bagi mereka. Di lain pihak, banyak kelompok bisnis juga muncul dari lingkungan birokrasi dan politik itu sendiri - contohnya keluarga Soeharto. Berkembangnya oligarki di era Orde Baru, menurut Muhammad Ridha, salah seorang peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari Peristiwa 1965. "Adanya penghancuran gerakan rakyat sebagai balance of forces oleh pemerintah setelah peristiwa 1965 memungkinkan konsolidasi kapitalisme di Indonesia," ujar Ridha. Matinya gerakan rakyat membuat sumber daya kekuasaan politik yang tersisa menjadi dominan, yaitu kekuatan modal dan militer. Menurut Ridha, ada tiga pola oligarki, yaitu: Penggunaan kekuasaan politik oleh oligark untuk melindungi diri sendiri, perampokan sumber daya publik dan juga relasi predatoris para oligark. Pasca tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru, oligarki yang dibesarkan oleh otoritarianisme ternyata mampu beradaptasi dan tetap berjaya di masa demokrasi. Elemen-elemen oligarki ini saling berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, karena sifatnya tidak tersentralisasi seperti pada masa Orde Baru, "Oligark tetap mendominasi perekonomian dan di samping itu juga menguasai institusi demokrasi seperti parlemen dan partai, antara lain lewat praktek politik uang," ujar Vedi Hadiz yang bekerja sebagai Profesor of Asian Studies di University of Melbourne, Australia. Jeffrey Winters menggolongkan oligarki di masa Orde Baru sebagai Oligarki Sultanistik karena proses pertahanan kekayaan (wealth defense) selalu kembali ke satu orang yaitu Soeharto. "Soeharto menciptakan oligark di Indonesia dan memposisikan diri sebagai oligark nomor 1 (satu) di seluruh Indonesia, sehingga kekuasaan Soeharto berdasarkan posisi dia sebagai elit politik (yaitu presiden) dan juga sebagai oligark tertinggi di Indonesia," jelas Jeffrey. Bagi Jeffrey, Oligarki di bawah Soeharto hanya punya satu tujuan yaitu mengambil kekayaan alam Indonesia secepatnya dan membagi-bagikan kekayaan tersebut di antara
segelintir orang. "Ekonomi Indonesia adalah ekonomi ekstraktif bukan ekonomi produktif. Jadi, kita jangan heran kalau oligarki di Indonesia terfokus kepada proses ekstraksi kekayaan dan sistim bagi-bagi di antara mereka sendiri," ujar Jeffrey. Sedangkan pasca reformasi, Jeffrey Winters mengkategorikan oligarki yang ada sebagai oligarki penguasa kolektif (ruling oligarchy). "Oligarki kolektif ini bisa jinak kalau para oligark bekerja sama dan punya etika kuat di antara mereka sendiri, biasanya ini butuh waktu lama sekali untuk mencari norma kerja sama. Maka oligarki kolektif bisa liar karena berkompetisi terus menurus dan sering berkelahi secara horizontal," jelas Winters. Selain transisi dari oligarki sultanistik ke oligarki penguasa kolektif sejak 1998, Winters juga menyoroti adanya transisi dari oligarki yang berbasis di Jakarta ke oligarki yang berada di setiap daerah. Hal ini merupakan salah satu hasil dari politik desentralisasi di era reformasi. "Kekuasaan kekayaan (wealth power) menjadi sangat penting dalam setiap pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Winters. Hal senada juga diungkapkan Vedi Hadiz yang juga menyoroti problem yang lahir dari adanya desentralisasi. "Di tingkat lokal, elemen-elemen yang tadinya berada di pinggiran struktur oligarki yang tersentralisasi berupaya untuk menciptakan oligarki lokal sendiri dengan memanfaatkan peluang desentralisasi dan otonomi daerah," ujar Vedi Hadiz. Meskipun demikian, aliansi bisnis dan birokrasi/politik pada umumnya terjadi di tingkat lokal juga, meskipun sering dalam bentuk yang lebih cair. Adapun dalam persoalan bidang bisnis para oligark itu sendiri, fenomena di Indonesia menunjukan bahwa bisnis oligark terpusat di bidang ekstraktif. "Berbeda dengan oligark di Amerika yang fokus bisnisnya produktif (industri), oligark di Indonesia sibuk memperebutkan sumber daya alam Indonesia dalam bisnsi ekstraktif," ujar Jeffrey Winters. Terpusatnya bisnis oligark di bidang ekstraktif ini menurut Luky Djani juga menjadi penyebab mengapa oligark di Indonesia cenderung ingin masuk ke dalam pemerintahan ketimbang beraliansi dengan politisi. "Para oligark bisnisnya sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah, pengeluaran konsesi hingga ekspansi bisnis, kontrak-kontrak dan sebagainya, oleh karena itu akan lebih mudah jika mereka terjun langsung dalam penyusunan kebijakan yang dapat memproteksi mereka," ujar Luky Djani. Oligarki dan Demokrasi Indonesia Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Soeharto, proses demokratisasi dan desentralisasi politik tidak serta merta memperluas akses politik dari mayoritas rakyat untuk mempengaruhi arena politik maupun tatanan ekonomi secara terbuka melalui penegakan aturan hukum yang imparsial. Airlangga Pribadi menjelaskan situasi tersebut muncul akibat praktek politik demokrasi di tingkat nasional maupun lokal masih
didominasi politik oligarki meskipun proses demokratisasi memberikan ruang positif bagi lahirnya kelembagaan politik baru yang lebih terbuka dibandingkan dengan era Orde Baru. "Proses demokratisasi sama sekali tidak mendorong perubahan konfigurasi kekuasaan dan hadirnya kekuatan sosial baru menggantikan kekuatan sosial yang lama, justru yang terjadi adalah terserapnya kekuatan-kekuatan reformis ke dalam gerbong oligarki," jelas Airlangga Pribadi. Proses reformasi 17 tahun silam dalam tataran elit pada dasarnya tak bisa dilepaskan dari peran sebagian oligark. Luky Djani mengatakan bahwa di pertengahan tahun 90'an, sebagian oligark sudah tidak menganggap Soeharto sebagai protektor politik mereka. "Mereka harus siap untuk melakukan antisipasi apabila terjadi pergantian rezim, makanya mereka secara tidak lagsung men-support gerakan reformasi dan oligark ini yang kemudian relatif lebih cepat menyesuaikan diri di sistem politik yang baru," ujar Luky Djani. Pasca institusi demokrasi seperti multipartisme dan Pemilihan Umum dibuat, para oligark pula yang cepat mengisi pos tersebut. "Para oligark yang dulunya semua Golkar, pasca reformasi langsung membentuk partai baru atau bergabung dengan partai politik yang lain berdasarkan kalkulasi kepentingan ekonomi," tambah Luky Djani yang pernah dicalonkan menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Muhammad Ridha reorganisasi kekuatan oligark pasca reformasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari agenda neoliberalisme. Sebagai salah satu fase dalam perkembangan ekonomi kapitalisme, prinsip dari neoliberalisasi yang mengkondisikan kedaulatan dari negara peri-peri menciptakan sistem monarki kapital sehingga tergantung pada perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi perekonomian global, yang juga dialami Indonesia. "Pasca reformasi, Indonesia sepakat dengan agenda pasar tahun 1998. Hal ini ditandai dengan adanya MoU dengan IMF sehingga diharuskan menyusun struktur negara yang kompatibel dengan ekonomi pasar." Jelas Ridha. Ridha beranggapan upaya mengasimilasi struktur negara yang kompatibel dengan ekonomi pasar diperlukan liberalisasi politik sehingga melakukan perubahan terhadap institusi negara, salah satunya dengan munculnya konsep desentraliasasi yang mengizinkan keputusan pasar berada di tingkat lokal untuk mempermudah transmisi modal dan pertukaran kapital. Termasuk agenda good goverment atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan Indonesia, menurut Muhammad Ridha hal tersebut telah menjadi alat bagi oligark untuk kembali menjalankan kepentingan dan mengamankan aset atau kapital bagi sekelompok orang. Hal ini tidak lain diakibatkan karena tata kelola pemerintah selalu dikondisikan jauh dari relasi sosial. "Situasi dan kondisi tata pemerintahan selalu dibuat menjadi lingkup yang vakum dari relasi sosial, sehingga agenda good government selalu disetir oleh pihak yang berkuasa yang telah lama mengelola pada masa Orde Baru," jelas Ridha. Menanggapi fenomena tersebut, Jeffrey Winters pun berpandangan bahwa pada dasarnya para oligark memang menyepakati demokrasi untuk menjadi arena pertarungan selanjutnya pasca Orde Baru. "Pasca Soeharto, para oligark mencari solusi
untuk dapat mempertahankan diri dan demokrasi adalah solusinya, meski sebelumnya harus diatur dulu oleh mereka," ujar Jeffrey. Mahalnya biaya berdemokrasi di Indonesia diyakininya sebagai alasan mengapa oligarki bercampur dengan demokrasi di Indonesia. "Uang besar menjadi bahan bakar seluruh politik di Indonesia, tidak ada modal politik yang lebih penting selain uang," Ujar Jeffrey. Jeffrey Winters pun berpandangan bahwa pada dasarnya oligarki memang dapat berjalan berdampingan dengan demokrasi dalam satu sistem yang sama. "Oligarki muncul bukan karena demokrasi berkurang, melainkan karena konsentrasi kekayaan menjadi terlalu besar di dalam beberapa tangan saja.," ujar Jeffrey Winters. Dominasi kaum oligark meningkat terus menerus karena sistem hukum di Indonesia sangat lemah. Penegakan hukum membantu sekali karena oligarki menjadi jauh lebih jinak. "Kaum oligark yang dibatasi oleh sistim hukum yang kuat lebih baik dibanding kaum oligark yang bebas untuk mendistorsikan ekonomi dan politik Indonesia," ujar Winters. Situasi politik yang sangat bergantung pada kehendak oligarki ini menyebabkan segala instrumen demokrasi pada dasarnya tidak dapat diakses seutuhnya oleh masyarakat. Kedaulatan rakyat seolah hanya menjadi ilusi ketika pilihan politik telah ditentukan oleh para oligark. ***