PERAN KECAMATAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI MODEL PENGUATAN PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (P-PTPD)
PERAN KECAMATAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI MODEL PENGUATAN PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (P-PTPD)
KATA PENGANTAR Penguatan Kecamatan dan Desa (Kecamatan and Village Strengthening) adalah salah satu kegiatan unggulan (flagship) Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. KOMPAK berkolaborasi dengan 24 kabupaten dan 7 provinsi lokasi kerjanya di Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK mendukung kegiatan penguatan peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan (binwas) desa dan koordinasi sektoral, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum. Kecamatan berpotensi mendorong koordinasi dan kolaborasi yang strategis, baik secara horizontal dengan OPD terkait, maupun vertikal dengan pemerintah desa dan kabupaten. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018, dimana Kecamatan memiliki tugas dan kewewenangan yang dilimpahkan kepadanya oleh bupati terkait pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Model utama KOMPAK dalam penguatan tata kelola kecamatan adalah mengujicobakan pelaksanaan Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD). PTPD adalah tim aparat kecamatan yang mendampingi desa dalam rangka peningkatan kapasitas desa sebagai bagian dari tugas kecamatan untuk melakukan binwas desa. Secara keseluruhan seluruh kegiatan ini dituangkan dalam Rencana Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD) yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah uji coba model P-PTPD di lokasi kerja KOMPAK, dibutuhkan suatu kajian yang dapat mengidentifikasi kemajuan, perubahan, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan selama tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, studi "Peran Kecamatan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Model Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD)" dilakukan. Studi ini ditujukan untuk menelusuri perubahan peran kecamatan terkait tata kelola desa dan berbagai faktor yang memengaruhinya, serta respon pemangku kepentingan yang relevan terkait model ini. Kami berharap agar laporan studi ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan untuk pengembangan program sejenis oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga dapat mendukung prinsip KOMPAK dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, kami berharap hasil studi ini dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh akademisi dan mitra pembangunan lainnya yang memiliki ketertarikan dalam isu pembangunan desa dan desentralisasi. Jakarta, 12 Januari 2022 Lily Hoo Performance Director
Peran Kecamatan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Model Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD) Cetakan Pertama, Januari 2022 ISBN: ... Hak Cipta dilindungi Undang-Undang ©2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Penulis: Leni Dharmawan Nelti Anggraini Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Temuan, intepretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Publikasi ini dapat disalin dan disebarkan untuk tujuan non-komersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi communication@kompak.or.id Publikasi juga tersedia di KOMPAK (Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia) Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta Pusat, 10320 Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090
Daftar Isi Daftar Isi i Daftar Tabel ii Daftar Kotak ii Daftar Gambar ii Daftar Singkatan dan Akronim iii Ringkasan Eksekutif 1 Temuan utama 1 Rekomendasi 3 1. Latar Belakang 5 2. Model PTPD Uji Coba 8 3. Metodologi 10 3.1. Tujuan Studi 10 3.2. Pertanyaan Studi 10 3.3. Lokasi dan Waktu Studi 10 3.4. Teknik Pengambilan Data 13 3.5. Beberapa Keterbatasan 14 4. Regulasi terkait Peran Kecamatan dan Posisi PTPD 15 5. Implementasi 19 5.1. Konteks Lokasi 19 5.2. Implementasi Awal Penguatan PTPD 25 5.3. Peran/Tugas yang Diharapkan dari PTPD 28 5.4. Proses dan Pelaksanaan Replikasi PTPD 29 5.5. Pusat Belajar/Klinik Desa 31 6. Peran yang Dilakukan PTPD 33 6.1. Peran PTPD terkait Administrasi dan Perencanaan 33 6.2. Peran PTPD dalam Upaya Memfasilitasi Peningkatan Pelayanan Dasar 34 6.3. Peran Kecamatan dan PTPD terkait COVID-19 35 6.4. Peran Fasilitasi untuk Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) 36 i
7. Respons terkait Peran PTPD 37 7.1. Pandangan Kecamatan 37 7.2. Pandangan Desa 39 7.3. Pandangan P3MD 40 7.4. Pandangan UPTD/Sektor 42 7.5. Pandangan Kabupaten 43 8. Perubahan Peran Kecamatan Setelah Ada PTPD 46 8.1. Peningkatan Kuantitas Jenis Kegiatan Binwas Desa 46 8.2. Peningkatan Kualitas Binwas Desa 47 8.3. Tidak Ada Perubahan dalam Peran Kecamatan 48 9. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan 49 9.1. Regulasi/peraturan Pendukung 49 9.2. Anggaran 50 9.3. Mutasi Staf dan Tidak Ada Pelatihan untuk Staf Pengganti 52 9.4. Kepemimpinan Camat 53 9.5. Dukungan Kabupaten 54 9.6. Manfaat/Insentif 54 10. Kesimpulan dan Rekomendasi 57 10.1. Kesimpulan 57 10.2. Rekomendasi 58 Daftar Pustaka 60 ii
Daftar Tabel Tabel 1. Kriteria Pemilihan Lokasi 11 Tabel 2. Lokasi Penelitian 12 Tabel 3. Jadwal Penelitian 13 Tabel 4. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan 16 Masyarakat dan Tugas PTPD Tabel 5. Konteks Kabupaten Lokasi Studi 20 Tabel 6. Konteks Kecamatan Lokasi Studi 22 Tabel 7. Penguatan Kapasitas PTPD di Kecamatan Dampingan KOMPAK dan 27 non-KOMPAK (Replikasi) Tabel 8. Jumlah Kecamatan Replikasi di Kabupaten Lokasi Penelitian Tahun 2018-2020 29 Tabel 9. Tim-Tim terkait Desa di Kecamatan Lokasi Studi 49 Tabel 10. Ilustrasi Belanja Salah Satu Kecamatan Lokasi Penelitian 52 Tabel 11. Aktor Kunci Kecamatan/PTPD dan Partisipasi dalam Pelatihan Dasar PTPD 53 iii
Daftar Kotak Kotak 1. Tugas Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) 9 Kotak 2. Situasi Kecamatan Selama Pandemi COVID-19 24 Daftar Gambar Gambar 1. Komponen PKAD Terpadu 25 Gambar 2. Alur Implementasi PTPD 26 Gambar 3. Cuplikan tugas PTPD dalam SK PTPD di kecamatan lokasi Studi 29 iv
Daftar Singkatan dan Akronim ADD Adminduk APB APBD APBDes APBN APD ASN Bappeda BDT BPD Bendes Bimtek Binwas BLT COVID-19 DD Dikbud DPMD GESI Kabid Kasi Kasi Ekbang Kasi Fispra Kasi Kesra Kasi Pem Kasi PM Kaur Kemendagri Kemendesa KK KUA KOMPAK Lansia Musdes Musrenbang Musrenbangcam OPD PADes PAUD Alokasi Dana Desa Administrasi Kependudukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Alat Pelindung Diri Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Basis Data Terpadu (sekarang dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS) Badan Permusyawaratan Desa Bendahara Desa Bimbingan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Langsung Tunai Corona Virus Disease of 2019 (Penyakit yang dikarenakan Virus Corona tahun 2019) Dana Desa Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Gender equality and social inclusion (kesetaraan gender dan inklusi sosial) Kepala Bidang Kepala Seksi Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kepala Seksi Fisik dan Prasarana Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Urusan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kepala Keluarga Kantor Urusan Agama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Lanjut Usia Musyawarah Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan Organisasi Perangkat Daerah Pendapatan Asli Desa Pendidikan Anak Usia Dini v
PbMAD PD Pemdes Perbup Permen Pilkada Pilkades PKAD Terpadu PKH PLD P3MD P-PTPD PNPM Posyandu PTO PTPD PP PU Puskesmas Rakor RAPB Desa Ranperbup Ranperdes RI-SPKAD RKP RKP Desa RPJM RPJM Desa SDM Sekcam Sekdes SK SPJ TA-PKAD Tapem TKSK ToT Tupoksi UPTD UU WA Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa Pendamping Desa Pemerintah Desa Peraturan Bupati Peraturan Menteri Pemilihan Kepala Daaerah Pemilihan Kepala Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu Program Keluarga Harapan Pendamping Lokal Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pos Pelayanan Terpadu Petunjuk Teknis Operasional Pembina Teknis Pemerintah Desa Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Pusat Kesehatan Masyarakat Rapat koordinasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rancangan Peraturan Bupati Rancangan Peraturan Desa Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Rencana Kerja Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumber Daya Manusia Sekretaris Camat Sekretaris Desa Surat Keputusan Surat Pertanggungjawaban Tenaga Ahli Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Tata Pemerintahan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Training of Trainers Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Undang-Undang WhatsApp (aplikasi perpesanan) vi
RINGKASAN EKSEKUTIF Ringkasan Eksekutif Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) adalah aparat kecamatan yang berfungsi mendampingi desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Harapannya dengan dukungan PTPD ini pemerintah desa bisa menjalankan tata kelola desa yang baik termasuk dalam mengelola sumberdayanya. PTPD sendiri merupakan model yang baru dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan belum diatur secara formal. Mereka perlu mendapat peningkatan kapasitas untuk melakukan tugasnya. Studi "Peran Kecamatan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Model Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD)" bertujuan untuk mempelajari: (1) bagaimana perubahan peran kecamatan setelah uji coba P-PTPD dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola desa; (2) apa faktor-faktor utama yang memengaruhi pelaksanaannya; dan (3) bagaimana perspektif desa, kecamatan, dan kabupaten dalam memandang peran PTPD untuk mendukung tata kelola desa. Pengumpulan data dilakukan Juni-Oktober 2020 secara daring karena pandemi COVID-19. Studi dilaksanakan di lokasi dampingan KOMPAK yang mengujicobakan model P-PTPD. Lokasi studi yang terpilih adalah Kabupaten Pekalongan dan Bima yang memenuhi kriteria sebagai kabupaten dengan paling sedikit satu kecamatan yang memiliki PTPD dan mendapat dampingan KOMPAK, dan satu kecamatan yang mereplikasi model PTPD tanpa dampingan KOMPAK. Di setiap kecamatan dipilih dua desa untuk melihat tanggapan mereka tentang dukungan kecamatan bagi desa. Satu kabupaten, Bantaeng, dengan satu kecamatan dampingan KOMPAK dan satu desa terpilih sebagai lokasi uji coba instrumen. Total terdapat tiga kabupaten, lima kecamatan, dan sembilan desa sebagai lokasi studi.1 Temuan utama 1. Terdapat tiga pola perubahan peran kecamatan setelah uji coba dan replikasi model P-PTPD dilakukan. Pertama, peningkatan kuantitas pembinaan dan pengawasan (binwas) desa oleh kecamatan yang melakukan lebih banyak peran binwas ini dalam tata kelola desa, ketimbang sebelum ada PTPD. Kedua, peningkatan kualitas binwas desa oleh kecamatan yang melakukan kegiatan binwas desa yang sama, namun dengan kualitas yang lebih baik. Ketiga, tidak ada perubahan dalam peran kecamatan terkait binwas desa. Perubahan pertama dan kedua ditemukan di kecamatan dampingan KOMPAK meskipun belum terindikasi apakah perubahan ini dapat berkelanjutan. Sedangkan pola perubahan ketiga ditemukan di lokasi replikasi. 2. Faktor-faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan P-PTPD. a. b. Regulasi. Tidak ada regulasi dan petunjuk yang memperjelas posisi, fungsi, dan peran PTPD. Hal ini menimbulkan kebingungan PTPD mengingat PTPD juga menjadi bagian dari tim-tim lain terkait binwas desa dengan alokasi anggaran tersendiri. Anggaran. Ketiadaan anggaran berkaitan dengan regulasi yang menjadi dasar hukum PTPD untuk masuk dalam struktur anggaran kecamatan. Kabupaten belum memperbarui peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 1 Oleh karena tidak banyak perubahan dalam instrumen setelah uji coba, lokasi uji coba juga masuk dalam analisis untuk memperkaya informasi dan tidak memengaruhi metodologi. 1
RINGKASAN EKSEKUTIF c. d. e. f. Kepemimpinan Camat. Ketergantungan kepada figur pemimpin masih sangat kuat, apalagi dengan status formal PTPD yang masih lemah. Pergantian pimpinan dan figur penggerak lainnya mengakibatkan kegiatan P-PTPD menjadi tersendat. Dukungan Kabupaten. Pada saat pengumpulan data belum ditemukan kabupaten yang memiliki pembinaan menyeluruh untuk kecamatan dan desa, serta ketersediaan panduan-panduan teknis masih terbatas. Dalam hal anggaran, baru Kabupaten Pekalongan yang telah meningkatkan anggaran untuk kecamatan, termasuk untuk binwas desa. Mutasi dan penguatan kapasitas. Pergantian staf cukup sering namun staf pengganti tidak memperoleh pembekalan yang cukup untuk menggantikan peran PTPD. Manfaat/insentif menjalankan P-PTPD. Bagi PTPD, menjadi PTPD merupakan tugas/keharusan. Namun pengembangan kapasitas yang mereka dapat yang membuat mereka merasa dihargai oleh desa, membantu meningkatkan motivasi mereka. Sementara bagi kecamatan, adanya PTPD meningkatkan peran dan membantu kecamatan dalam binwas desa. Bagi UPTD yang ikut dalam tim PTPD, mereka mendapat kesempatan untuk mendorong program/isu sektor mereka dalam perencanaan desa. Sedangkan bagi kabupaten, PTPD membantu mengawal proses administrasi di desa, apalagi dengan dampingan KOMPAK pada saat uji coba ini tidak banyak berimplikasi pendanaan bagi kabupaten. 3. Pandangan desa, kecamatan dan kabupaten terhadap model P-PTPD. a. b. c. Desa: PTPD belum dapat merespons kebutuhan desa yang beragam sesuai dengan kemajuan tiap-tiap desa. PTPD masih berfokus pada pembinaan administrasi dan pelaporan yang memang masih dibutuhkan oleh sebagian desa. Desa-desa yang sudah menguasai hal ini membutuhkan dukungan untuk menangani masalah- masalah lain, misalnya mengembangkan kegiatan perekonomian desa, yang belum banyak diberikan oleh PTPD. Kecamatan: PTPD meningkatkan marwah dan peran kecamatan, yang sebelumnya posisi kecamatan "tidak dianggap" atau dilewati saja oleh pemerintah desa. PTPD berfungsi mengawasi pengelolaan Dana Desa untuk meminimalkan terjadinya "temuan" oleh Inspektorat. Kabupaten: PTPD membantu memperkecil jarak jangkau pembinaan desa, terutama bagi kabupaten dengan jumlah desa yang besar, mendiseminasikan informasi dan mempromosikan program prioritas kabupaten. Namun belum semua berjalan baik karena keterbatasan kapasitas PTPD. 4. Kecamatan replikasi baru sebatas membentuk tim PTPD dan mengesahkannya lewat Surat Keputusan Camat. Proses selebihnya yang ada dalam model pembentukan PTPD di lokasi KOMPAK, terutama dalam penyediaan peningkatan kapasitas, tidak diikuti. Akibatnya, adanya tim PTPD di lokasi tidak memberikan perbedaan atau perubahan. 5. Pelaksanaan model P-PTPD berjalan tanpa diikuti dengan evaluasi dan hal ini dikeluhkan oleh camat. Sebagai penanggung jawab PTPD mereka membutuhkan umpan balik terhadap pelaksanaan P-PTPD untuk perbaikan program. 6. Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa aspek keterwakilan perempuan menjadi pertimbangan dalam pemilihan anggota tim PTPD. Hal tersebut belum diatur dalam panduan PTPD. Anggota PTPD perempuan ada di tiga kecamatan dan mereka masuk dalam tim PTPD karena jabatan mereka. 2
RINGKASAN EKSEKUTIF Rekomendasi Ada beberapa rekomendasi yang bisa diberikan penelitian ini, baik yang bersifat umum yaitu terkait model P-PTPD maupun yang khusus untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kabupaten. Kemendagri
Memperjelas posisi, fungsi, dan peran PTPD dan tim-tim lainnya dalam struktur organisasi yang beroperasi di kecamatan khususnya dalam payung binwas. Perlu kejelasan posisi PTPD melalui peraturan pusat: apa tugasnya, apa yang harus dicapai (program kerja) dan bagaimana hubungannya dengan berbagai tim kecamatan yang menangani desa. Kejelasan ini penting untuk dan pertanggungjawaban kinerja PTPD. Mendorong penyediaan anggaran. Berkaitan dengan peraturan tentang PTPD, pemerintah pusat perlu mendorong kabupaten menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas-tugas PTPD. Menjalankan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu dengan simultan, tidak hanya P-PTPD dan Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa. Tanpa sistem peningkatan kapasitas yang utuh, model P-PTPD tidak dapat berjalan optimal terutama terkait peningkatan kapasitas PTPD. Selain itu evaluasi harus menjadi bagian dari sistem peningkatan kapasitas PTPD. Kabupaten
Menyusun dan menjalankan sistem pembinaan PTPD. Kabupaten perlu menyiapkan sistem pembinaan di tingkat kabupaten dan kecamatan yang merupakan bagian dari PKAD Terpadu, termasuk evaluasi dan umpan baliknya dari kabupaten untuk kecamatan. Ini akan membantu memastikan keberlanjutan program/kegiatan P-PTPD walaupun ada pergantian personel. Memetakan kapasitas kecamatan dan desa-desanya. Kapasitas dan kebutuhan desa yang menjadi sasaran pembinaan oleh PTPD berbeda-beda. Begitu pula kapasitas PTPD sebagai pembina. Agar dukungan kepada desa optimal, perlu ada kesesuaian kapasitas pembina dan sasarannya sehingga kabupaten bisa menempatkan PTPD yang bisa menjawab kebutuhan desa. Menyediakan anggaran operasional PTPD dalam binwas sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan pengertian PTPD adalah bagian dari pelaksanaan fungsi binwas, pembiayaan PTPD dapat mengikuti penggolongan, pemberian kode, dan penamaan mengikuti Permendagri ini. Menerbitkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Perlu ada peraturan bupati mengikuti perubahan yang ada dalam PP tersebut. Mendorong/memfasilitasi saling belajar antarkecamatan di kabupaten.
Umum
Mengatur isu keterwakilan anggota PTPD perempuan dan gender equaility and social inclusion (GESI, kesetaraan gender dan inklusi sosial) dalam panduan. Panduan perlu mengatur isu keterwakilan anggota PTPD perempuan dan penguatan perspektif GESI bagi pendamping desa. Pengaturan ini dapat membantu meningkatkan partisipasi dan membuka akses untuk peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok rentan di desa. 3
RINGKASAN EKSEKUTIF
Melakukan replikasi secara selektif sesuai kondisi/kemampuan kabupaten. Replikasi tidak hanya mengeluarkan peraturan bupati tetapi dibarengi dengan komitmen anggaran dan pembinaan serta pendampingan yang memadai. Pada tahap awal replikasi bisa diprioritaskan untuk misalnya, kecamatan-kecamatan yang jauh/terpencil. Mendalami/studi lebih lanjut terkait pelimpahan kewenangan ke kecamatan, terutama yang terkait sektor. Semua kabupaten lokasi sudah melimpahkan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk meningkatkan pelayanan publik dan sekaligus memperkuat peran kecamatan. Kecuali yang terkait binwas desa, pelimpahan kewenangan pada sektor lain belum sepenuhnya berjalan. Perlu pemahaman lebih lanjut terkait kendala yang ada dan bagaimana cara mengatasinya. 4
LATAR BELAKANG 1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberdayakan desa dengan kewenangan dan sumber daya yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengelola pembangunan mereka sendiri. Pemberdayaan ini dilakukan setelah selama 20 tahun desa kehilangan otonominya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,2 yang mengembalikan otonomi kepada desa. Namun otonomi ini tidak diikuti dengan sumber daya yang memadai selama lebih dari 10 tahun ketika rata-rata desa hanya mengelola dana sebesar Rp260 juta (2012).3 Sejak berlakunya UU Desa, dana transfer berupa Dana Desa (DD), bagi hasil pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan keuangan ke desa meningkat pesat setiap tahun. Pada 2020 besarnya mencapai Rp113 triliun lebih untuk sekitar 75.000 desa atau rata-rata Rp1,5 miliar per desa.4 Menyadari keterbatasan kapasitas dan pengalaman desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya baru ini, UU Desa memberi amanat kepada pemerintah supra desa untuk mengawasi dan mendampingi pemerintah desa, serta meningkatkan kapasitas mereka agar dapat melakukan tugas-tugas sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Selain itu, Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara khusus menetapkan kecamatan untuk membina dan mengawasi (binwas) desa. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan merinci tugas ini lebih jauh, di samping tanggungjawab lainnya. Berbeda dengan desa, kecamatan tidak lagi merupakan tingkat pemerintahan/administrasi seperti sebelum era desentralisasi. Posisi kecamatan mengalami perubahan seiring waktu (Muslim, 2017). Setelah desentralisasi ke kabupaten - setelah UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dicabut oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepadanya. Kecamatan tidak memiliki banyak kontrol atas desa seperti sebelumnya meskipun tetap bertugas membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggaran kecamatan terbatas sementara anggaran desa sebelum UU Desa masih kecil, sehingga tidak banyak kegiatan yang dapat desa lakukan dan pihak kecamatan menganggap tidak banyak yang perlu diawasi. Desa yang baru mendapatkan otonominya kembali lebih sering berhubungan langsung dengan kabupaten untuk mengakses berbagai sumber daya ketimbang lewat kecamatan (Wetterberg et al., 2014). Dengan makin meningkatnya sumber daya yang dikelola desa pada masa UU Desa, pengawasan dan pendampingan terhadap pemerintah desa menjadi penting. Kecamatan diharapkan membantu melakukan pembinaan dan pengawasan desa untuk mempercepat pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seperti yang sudah disinggung sebelumnya, menugaskan kecamatan sebagai pembantu bupati untuk membina dan mengawasi desa. Namun kurangnya dukungan dan ketidakjelasan kewenangan dari kabupaten serta kurangnya pemahaman akan peran dan tanggungjawab membuat kecamatan tidak banyak melakukan 2 3 4 UU Nomor 22 Tahun 1999 menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Tahun 2012 realisasi pendapatan desa Rp19,092 miliar dan Indonesia memiliki 72,944 desa (angka tahun 2013) (Abidin, 2015). 5
LATAR BELAKANG pembinaan dan pengawasan ini.5 Banyak peraturan kepala daerah terkait tugas dan fungsi kecamatan yang belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dan kewenangan atas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa masih sering dianggap sebagai milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saja.6 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah lembaga utama yang merancang peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa secara menyeluruh. Kemendagri, dengan dukungan KOMPAK, menyusun Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD) yang dimulai dari tingkat pusat sampai desa. Namun, rancangan tersebut belum diterbitkan secara resmi. Di tingkat kecamatan khususnya, dirancang upaya penguatan terhadap sekelompok aparat kecamatan yang mendampingi desa dalam rangka peningkatan kapasitas desa yaitu Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD) dan aparat yang ditugaskan mendapat sebutan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD). Dalam "Draf Panduan PTPD", pengertian PTPD adalah "Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di kantor kecamatan yang diberikan tugas khusus untuk menggerakkan perubahan di Lingkungan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pendampingan kepada Pemerintahan Desa dalam proses pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Desa serta dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui pelatihan khusus" (halaman 4).7 Maksud adanya PTPD, seperti yang disebutkan lebih lanjut dalam "Draf Panduan PTPD" adalah: (a) Membantu camat dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; (b) Membantu camat menjadi koordinator pendamping desa; (c) Membantu mempertemukan kepentingan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa; dan (d) Menjadi pendamping bagi pemerintah desa dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien berdasar pada kewenangan desa.8 PTPD dilatih untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada desa dengan menggunakan modul dan materi pelatihan yang telah disusun oleh Kemendagri. Kemendagri juga mengembangkan sistem pelatihan berjenjang, dimulai dengan sekelompok pelatih nasional yang melatih sekelompok orang di tingkat provinsi yang kemudian melatih PTPD. Dengan pelatihan ini PTPD diharapkan siap menjalankan tugasnya di lokasi masing-masing. Selain memberikan wewenang bagi pemerintah supra desa untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa, bagian Penjelasan Pasal 112 ayat 3 dan 4 UU Desa menetapkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa harus difasilitasi, dan pemerintah supra desa menyediakan sumber daya manusia dan manajemen untuk pemberdayaan tersebut. Sebagai respons atas pengaturan ini, Kementerian Desa (Kemendesa) menyediakan pendamping profesional untuk desa yang berbasis di kecamatan yang dikenal sebagai pendamping desa (PD). Pendamping desa juga didukung oleh beberapa pendamping lokal desa (PLD) di kecamatan dan spesialis teknis yang berbasis di kabupaten, yang semuanya berada di bawah program P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dari Kemendesa. 5 6 7 8 "PTPD Pilot Profile," Dokumen KOMPAK, versi 3, 8 Juli 2019, tidak diterbitkan. Lihat juga SMERU, "Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan UU Desa," Catatan Kebijakan, No1, Desember, 2015. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan nama generik. Di kabupaten penamaan dan cakupan tugas dinas ini bisa berbeda-beda. Pengertian ini agak berbeda dari yang dijelaskan sebelumnya dalam dokumen yang sama (hal. 3) yang tidak menganggap PTPD sebagai tugas khusus, tetapi sebagai fungsi yang harus dijalankan oleh perangkat kecamatan. Draf panduan ini, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, tahun 2019. Draf ini antara lain memberikan penjelasan awal (nonteknis) dan umum tentang PTPD, termasuk dasar pemikiran, maksud dan tujuan adanya PTPD serta fungsi, peran dan tugas PTPD. 6
LATAR BELAKANG KOMPAK, sebuah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target pengurangan tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan, memprakarsai dan/atau mendukung inisiatif pemerintah melalui sejumlah program, termasuk untuk membantu desa dan pemerintah supra desa. Salah satu program unggulan dukungan KOMPAK adalah pengembangan dan uji coba pelaksanaan P-PTPD yang sudah dirancang oleh Kemendagri di 44 kecamatan (dalam 26 kabupaten, 7 provinsi) di Indonesia, di bawah Program Penguatan Kecamatan dan Desa.9 Fase desain percontohan P-PTPD dilakukan tahun 2016- 2017, implementasi dan penyempurnaan model dimulai pada Juli 2017, dan akan berakhir pada Desember 2021. KOMPAK juga mendorong program ini untuk direplikasi oleh kecamatan lain di kabupaten dampingan KOMPAK. Ada kabupaten yang mendorong semua kecamatannya untuk membentuk PTPD, ada juga kecamatan-kecamatan yang berinisiatif sendiri untuk mereplikasi model P-PTPD ini. Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia didukung oleh Bank Dunia, berencana untuk meluncurkan dukungan program pengembangan kapasitas pemerintah desa tahun 2021. Pengalaman KOMPAK dalam implementasi P-PTPD akan menjadi masukan yang penting dan tepat pada waktunya. Kondisi inilah yang melatarbelakangi KOMPAK untuk melakukan "Kajian Peran Kecamatan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Model Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD)" di daerah dampingannya, dengan tujuan utama untuk mendapatkan pembelajaran yang bisa menjadi masukan untuk pemerintah. 9 Ketujuh provinsi itu adalah Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat. 7
MODEL PTPD UJI COBA 2. Model PTPD Uji Coba10 Model PTPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam tata kelola desa dengan memberikan dukungan teknis kepada PTPD dan aktor terkait lainnya di tingkat kecamatan, agar dapat memberikan dukungan yang optimal kepada aparatur pemerintahan desa. Mereka membantu camat untuk, antara lain, melakukan pembinaan dan pengawasan desa dan mempertemukan kepentingan pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Sejauh mungkin dukungan ini memanfaatkan sumber daya atau narasumber yang berada di kabupaten/provinsi, termasuk yang nonpemerintah. Ada beberapa hal utama yang dilakukan dalam tahap awal uji coba ini. Pertama, aparat kecamatan yang ditunjuk oleh camat menjadi PTPD dilatih di provinsi oleh para pelatih. Para pelatih ini sudah dilatih oleh pelatih yang sekaligus terlibat dalam perancangan program ("grand master") untuk mempersiapkan mereka menjalankan perannya. Setelah pelatihan, sebagian dari para pelatih ini direkrut menjadi Tenaga Ahli Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (TA PKAD) yang ditempatkan di setiap provinsi yang memfasilitasi berbagai kegiatan dan mendiseminasikan desain P-PTPD ke pemerintah kabupaten. Di tingkat kabupaten, bupati didorong untuk menerbitkan peraturan bupati yang melegalkan pembentukan PTPD di tingkat kecamatan, dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas PTPD. Hal ini terutama berkaitan dengan administrasi dan tata kelola pemerintah desa serta biaya operasional lainnya. Diharapkan minimal dua orang aparat kecamatan dan/atau pendamping (community facilitators) yang sudah dilatih tadi dapat aktif berinteraksi dengan pemerintah desa di wilayah mereka, untuk mengidentifikasi kapasitas yang ada dan kebutuhan pembelajaran. PTPD bisa memberikan dukungan secara langsung atau menjembatani pemerintah desa dengan para penyedia pelatihan di daerah, termasuk tenaga ahli, fasilitator ataupun organisasi masyarakat sipil ataupun swasta, untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas yang terkait dengan kebutuhan desa. Sejalan dengan itu, di kecamatan dibentuk klinik atau pusat belajar yang dikelola oleh PTPD untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi di antara sesama pemerintah desa, misalnya terkait bagaimana menyiapkan perencanaan desa, membuat laporan yang disyaratkan, dan menyiapkan dan mengelola anggaran desa. Pada tahap selanjutnya, TA PKAD diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan dalam uji coba ini dan mendorong serta mendiseminasikan konsep P-PTPD kepada pemerintah kabupaten. Uji coba P-PTPD ini diawali dengan pemetaan sumber daya setempat, termasuk peraturan- peraturan dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas aparat desa, modul-modul pelatihan, narasumber, dan pelatih yang mumpuni. Selain itu dipetakan juga pendanaan yang tersedia atau berpotensi untuk mendukung pelaksanaan P-PTPD, serta konteks setempat dan variasi dalam pelaksanaan P-PTPD di berbagai wilayah. Semua ini dilaksanakan secara kontinu sampai tahun 2020. Salah satu tugas PTPD adalah memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat desa melalui pembelajaran mandiri aparatur desa (PbMAD) sebagai salah satu komponen dari strategi RI- SPKAD yang dikembangkan oleh Kemendagri dengan dukungan KOMPAK (Kotak 1). PTPD diharapkan bisa memberikan bimbingan dan pengawasan dalam proses belajar ini. Desa mengidentifikasi dan menentukan apa yang mau mereka pelajari atau dalami sesuai dengan kebutuhan mereka. Desa-desa yang memiliki kesamaan kebutuhan bisa bergabung untuk membuat penyelenggaraan PbMAD lebih efisien dan efektif dengan saling berbagi pengalaman. 10 Bagian ini mengacu pada "PTPD Pilot Profile," Dokumen KOMPAK, versi 3, 8 Juli 2019, tidak diterbitkan. 8
MODEL PTPD UJI COBA PTPD akan memberi pendampingan, misalnya dalam mengidentifikasi kebutuhan maupun menjadi atau membantu mencarikan narasumber yang sesuai. Narasumber bisa datang dari sesama desa di kecamatan, termasuk perangkatnya, bisa juga berasal dari luar kecamatan. Metode pembelajarannya pun tidak harus di dalam kelas (konvensional). PbMAD ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa "berskala masif dan bersifat efektif, efisien, akseleratif, responsif, dan berkelanjutan" dalam waktu 2-5 tahun dan dapat secara merata menjangkau seluruh aparatur desa di Indonesia.11 Kotak 1. Tugas Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)12 Aparatur Pemerintah di Kecamatan yang menjalankan fungsi sebagai PTPD mempunyai tugas antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mengkoordinasikan proses pengembangan kapasitas Aparatur Desa oleh Instansi Pemerintah, Instansi Non Pemerintah dan Lembaga Pengembangan Kapasitas lainya berdasarkan kebutuhan desa. Memfasilitasi pembelajaran mandiri Aparatur Desa (PbMAD) yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PbMAD. Mengkoordinasikan kegiatan Rapat Koordinasi bulanan di Kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Mengkoordinasikan proses penerbitan peraturan di desa sesuai dengan diamanatkan regulasi diatasnya maupun peraturan di Desa lainnya. Mengawasi implementasi peraturan yang sudah disusun di Desa maupun regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Mengkoordinasikan kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Mengkoordinasikan kepastian anggaran yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten. Mengkoordinasikan usulan pembangunan desa melalui perencanaan pembangunan desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Mengkoordinir pendampingan desa di Kecamatan. Melaksanakan tugas-tugas fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi: 1 0. 1 1. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Memfasilitasi penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan Desa. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait desa. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan. Memfasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. Memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Memfasilitasi pennyusunan laporan penggunaan APBDes. Memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan Pemeritahan Desa. Memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa. 11 12 "Draf Petunjuk Teknis Operasional PbMAD" versi tahun 2017 (belum diterbitkan), hal 4. Dikutip dari "Draf Panduan PTPD", halaman 7-8. 9
METODOLOGI 3. Metodologi 3.1. Tujuan Studi Studi ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami bagaimana model P-PTPD dapat meningkatkan peran kecamatan dalam membantu pemerintah desa, guna meningkatkan kapasitas mereka dalam administrasi desa dan pelayanan publik.13 Studi ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan proses dan hasil dari model P-PTPD yang telah diujicobakan semenjak tahun 2017, serta untuk memahami seperti apa PTPD yang dianggap berfungsi dan berperan baik, dan apa faktor-faktor utama yang memengaruhinya. Selain itu, hasil dari kajian ini akan menjadi pembelajaran untuk perbaikan model P-PTPD ke depan sebelum direplikasi. 3.2. Pertanyaan Studi Studi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: a. Bagaimana perubahan peran kecamatan setelah P-PTPD diimplementasikan, terutama yang berkaitan dengan penguatan tata kelola desa? b. Apa faktor-faktor utama yang memengaruhi pelaksanaannya? c. Bagaimana perspektif desa, kecamatan, kabupaten dalam memandang peran PTPD dalam mendukung tata kelola desa? 3.3. Lokasi dan Waktu Studi Penelitian ini dilakukan di lima kecamatan dan sembilan desa di tiga kabupaten dampingan KOMPAK dengan kriteria seperti yang tertuang dalam Tabel 1. Berikutnya, berdasarkan kriteria ini, Tabel 2 memerinci lokasi yang terpilih. 13 Khusus tentang peran kecamatan dalam peningkatan pelayanan dasar, lihat Muslim, E. S. (2017). 10
METODOLOGI Tabel 1. Kriteria Pemilihan Lokasi Kabupaten Kecamatan Desa 1. 2. 3. Bagian barat dan timur Indonesia: Kab. Pekalongan (Barat), Kab. Bima (Timur), dan Kab. Bantaeng (Timur dan lokasi uji coba instrumen). Bukan daerah dengan kondisi ekstrem dan spesifik (misalnya, Papua, Aceh dan/atau wilayah kepulauan). Kabupaten yang mendapat dukungan KOMPAK dan memiliki kecamatan yang mereplikasi pendekatan P-PTPD. Per kabupaten dipilih dua kecamatan dengan kriteria: 1. 2. 3. 4. Kecamatan yang menguji coba/mereplikasi pendekatan PTPD. Indikatornya: ada penetapan tim PTPD di kecamatan tersebut (baik melalui surat keputusan (SK) camat atau mekanisme lainnya). Kecamatan memperoleh/ tidak dukungan KOMPAK. Bukan lokasi ekstrem dan spesifik. Lokasi dengan jaringan seluler yang memadai karena penelitian ini dilakukan melalui wawancara jarak jauh/ virtual. Per kecamatan dipilih dua desa dengan kriteria: 1. 2. 3. 4. Desa dengan kinerja baik dan rata-rata (menurut versi kecamatan). Desa dengan jaringan seluler yang memadai karena penelitian ini dilakukan melalui wawancara jarak jauh/ virtual. Bukan lokasi ekstrem dan spesifik. Jarak ke kecamatan (jauh/ dekat). 11
METODOLOGI Tabel 2. Lokasi Penelitian Provinsi Kabupaten Kecamatan (pseudonim) Kriteria Desa (pseudonim) Kriteria Sulawesi Selatan Bantaeng* Kecamatan Satu Lokasi KOMPAK • Kecamatan yang pertama kali menguji coba P-PTPD Desa Lapa Kinerja rata-rata, dekat dengan ibu kota kecamatan, akses seluler memadai. Jawa Tengah Pekalongan Kecamatan Dua (KOMPAK) Lokasi KOMPAK • Kecamatan yang pertama kali menguji coba P-PTPD Desa Kreo Kinerja baik, dekat dari ibu kota kecamatan, akses seluler memadai. Desa Gemel Kinerja rata-rata, jauh dari ibu kota kecamatan, akses seluler memadai. Kecamatan Tiga (non- KOMPAK) Lokasi non- KOMPAK • Kecamatan yang mereplikasi pendekatan P-PTPD Desa Pawang Desa Hutomo Kinerja baik, jauh dari ibu kota kecamatan, akses seluler memadai. Kinerja rata-rata, dekat dari ibu kota kecamatan, akses seluler memadai. NTB Bima Kecamatan Empat (KOMPAK) Lokasi KOMPAK • Kecamatan yang pertama kali menguji coba P-PTPD Desa Limbe Kinerja rata-rata, dekat dari ibu kota kecamatan, akses seluler memadai. Desa Hua Kinerja baik, jauh dari ibu kota kecamatan, akses seluler memadai. Kecamatan Lima (non- KOMPAK) Lokasi non- KOMPAK • Kecamatan yang mereplikasi pendekatan P-PTPD Desa Sira Desa Hulu Kinerja baik, dekat dari ibu kota kecamatan, akses seluler memadai. Kinerja rata-rata, jauh dari ibu kota kecamatan, akses seluler memadai. Lokasi uji coba instrumen studi. Karena tidak banyak perubahan dalam instrumen setelah uji coba, lokasi uji coba juga masuk dalam analisis. 12
METODOLOGI Kegiatan studi PTPD secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Tabel 3. Waktu Pelaksanaan Studi Kajian dokumen dan penyusunan instrumen penelitian Mei - Juni 2020 Uji coba instrumen dan pengumpulan data di Kabupaten Bantaeng Juni - Juli 2020 Pengumpulan data di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Bima Juli - Oktober 2020 Analisis dan penulisan laporan November 2020 - Februari 2021 3.4. Teknik Pengambilan Data Studi ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan yang merupakan informan kunci. Informan kunci pada awalnya diidentifikasi melalui diskusi awal dengan tim KOMPAK dan TA-PKAD yang bertugas di masing-masing provinsi dan kabupaten studi. Informan lainnya diidentifikasi melalui metode snowballing.14 Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder seperti dokumen nasional terkait kecamatan, peraturan-peraturan bupati dan surat-surat keputusan camat yang terkait, modul pelatihan PTPD, dan dokumen lainnya yang dianggap relevan dengan topik kajian ini. Data sekunder digunakan untuk finalisasi instrumen wawancara dan juga untuk verifikasi/ periksa silang informasi yang diperoleh melalui wawancara. Mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19, pengumpulan data primer dalam kajian ini dilakukan secara jarak jauh melalui wawancara virtual. Wawancara dilakukan melalui panggilan telepon, aplikasi Zoom video/audio, dan aplikasi WhatsApp. Wawancara di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional umumnya dapat dilakukan via aplikasi Zoom, namun wawancara tingkat kecamatan dan desa lebih sering dilakukan dengan menggunakan panggilan telepon seluler dan panggilan WhatsApp karena jaringan internet yang kurang memadai untuk penggunaan Zoom. Waktu/jadwal wawancara mengikuti ketersediaan waktu masing-masing informan. Hampir 70 persen wawancara dilakukan pada pagi dan siang hari, sisanya dilakukan pada sore dan malam hari. Kajian ini mewawancarai empat kelompok informan kunci. Pertama, pemangku kepentingan di tingkat kabupaten seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kantor Sekretariat Daerah, dan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-P3MD). Kedua, pemangku kepentingan tingkat kecamatan seperti perwakilan tim PTPD termasuk anggota PTPD perempuan masing-masing kecamatan, camat, sekcam, puskesmas, UPTD pendidikan serta pendamping desa. Ketiga, pemangku kepentingan di tingkat desa seperti Kepala Desa, aparat desa termasuk sekdes dan perwakilan kaur/kasi, dan perwakilan BPD. Keempat, perwakilan KOMPAK di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional serta TA-PKAD di provinsi dan nasional. 14 Dengan metode snowballing, informan diidentifikasi berdasarkan wawancara atau informasi dari informan sebelumnya. 13
METODOLOGI Kajian ini juga mempertimbangkan aspek kesetaraan gender (gender equality) dalam proses desain studi, pengumpulan data, dan analisis. Misalnya, panduan wawancara kajian didesain mengakomodasi aspek gender, termasuk memastikan keterwakilan informan perempuan dalam setiap kelompok sasaran yang dimintai keterangan, seperti aparat desa perempuan, PTPD perempuan, BPD perempuan, dan staf OPD perempuan. Keterwakilan perempuan sebagai informan dalam kajian ini adalah sekitar 22 persen dari total informan yang berjumlah 82 orang (64 laki-laki dan 18 perempuan). 3.5. Beberapa Keterbatasan Studi ini dirancang menjelang pembatasan perjalanan seiring dengan mewabahnya pandemi COVID-19. Oleh karena itu pengumpulan data hanya bisa dilakukan secara virtual yang membawa beberapa konsekuensi maupun kemungkinan bias:
Pemilihan lokasi kecamatan studi cenderung/bias ke daerah yang akses komunikasi seluler/internet relatif baik. Daerah seperti ini umumnya berada di dekat ibu kota kabupaten dan cenderung lebih "maju", bukan daerah yang jauh atau agak terpencil. Ada kesulitan mengandalkan/mengharapkan kiriman dokumen pendukung dari para informan (dibandingkan kalau peneliti mencari langsung di lapangan). Tidak dapat melakukan observasi langsung, misalnya terkait bagaimana klinik desa beroperasi. Walaupun pemilihan lokasi bias pada daerah dengan jaringan seluler/internet yang baik, pada kenyataannya tetap ada kendala dalam koneksi. Wawancara sering terputus dan harus dijadwal ulang, sehingga memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain keterbatasan yang disebabkan oleh proses pengumpulan data jarak jauh, studi ini juga mengalami keterbatasan akibat adanya mutasi atau pergantian staf dan pimpinan di lembaga pemerintahan di lokasi penelitian baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Hal ini berpengaruh terhadap terbatasnya informan kunci yang sejak awal terlibat dalam implementasi P-PTPD. Misalnya dalam tiga tahun terakhir, semua kecamatan lokasi studi mengalami pergantian camat dan staf yang sebelumnya terlibat dalam P-PTPD (lihat Bagian 9.3). Hal yang sama juga terjadi di tingkat desa karena adanya pemilihan kepala desa baru dan pergantian aparat desa. Kondisi ini berpengaruh terhadap kedalaman informasi yang diperoleh terkait dengan perubahan peran kecamatan dalam binwas desa. Tim peneliti berupaya untuk menghubungi informan kunci yang telah pindah/dimutasi, namun hanya sebagian kecil yang dapat dilacak dan dihubungi karena berbagai alasan seperti nomor kontak yang tidak aktif dan informan tidak merespons permintaan wawancara. Untuk mengurangi dampak keterbatasan tersebut, tim peneliti mencoba triangulasi informasi dengan informan lain yang terkait, di tingkat kecamatan, kabupaten, desa dan dengan tim KOMPAK di kabupaten. Triangulasi informasi juga didukung lewat data sekunder misalnya SK awal pembentukan tim PTPD dan klinik desa serta laporan/evaluasi implementasi awal P-PTPD di lokasi kajian dari KOMPAK. 14
REGULASI TERKAIT PERAN KECAMATAN DAN POSISI PTPD 4. Regulasi terkait Peran Kecamatan dan Posisi PTPD Pasal 112 UU Desa No. 6 Tahun 2014 menugaskan pemerintah supra desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, mengingat tanggungjawab administrasi desa sebagai penerima Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 225 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan salah satu dari sembilan butir tugas camat yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa. Selanjutnya pada Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tugas kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan desa dijabarkan ke dalam 18 butir. Sebagian besar tugas tersebut berupa fasilitasi berbagai kegiatan pemerintahan desa, mulai dari administrasi tata pemerintahan, penerapan dan penegakan aturan, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan desa, penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan inklusif, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.15 Aparat kecamatan dengan sendirinya bertugas mendukung atau membantu camat menjalankan tugasnya, dan ini bisa ditemukan dalam peraturan di tingkat kabupaten studi yang diterbitkan tahun 2017 sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Kabupaten lazimnya mengeluarkan peraturan bupati yang memerinci tugas camat dan para pembantunya, terutama Sekretaris dan beberapa Kepala Seksi. PTPD, sebutan yang belum muncul secara resmi dan yang menurut rancangan Kemendagri adalah aparatur sipil negara (ASN) kecamatan, tidak ada dalam struktur organisasi kecamatan. Tidak juga disebutkan pembina teknis perangkat desa sebagai fungsi ASN kantor kecamatan, sementara memang, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, beberapa tugas kunci PTPD (lihat Kotak 1) sudah ada dan melekat dalam perangkat kecamatan, terutama pada Kepala Seksi Tata Pemerintahan (Kasi Pem) dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kasi PM). Tabel 4 memperlihatkan beberapa tugas Kasi Pem dan Kasi PM berdasarkan peraturan bupati masing-masing, yang terlihat hampir sama dengan beberapa tugas PTPD. Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan seorang Kasi Pem di Kecamatan Lima, "...[tugas-tugas PTPD] sebelumnya sudah pernah dilakukan, namun berpusat di Kasi Pemerintahan saja dan itu tidak maksimal...dengan adanya PTPD lebih menyeluruh dan juga ada orang-orang ahli [teknis], misalnya ada Kasi Fispra [Kepala Seksi Fisik dan Prasarana]." Pemilihan kepala seksi sebagai PTPD diasumsikan bisa lebih menjamin karena yang bersangkutan sudah memiliki kemampuan dasar untuk menjalankan tugas PTPD. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tidak eksplisit memakai kata inklusif namun jelas mengamanatkan pelibatan perwakilan berbagai kelompok yang ada di masyarakat, termasuk perempuan, warga miskin, dan pemerhati dan perlindungan anak dalam musyawarah desa (Pasal 80). 15
REGULASI TERKAIT PERAN KECAMATAN DAN POSISI PTPD Tabel 4. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Tugas PTPD16 Peran Kasi Pem dan Kasi PM PTPD Fasilitasi pemerintahan umum Melaksanakan kegiatan pemerintahan umum melalui rapat koordinasi, pembinaan aparat desa. Melaksanakan tugas-tugas fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi: Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa. - Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. - Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan desa. Mengoordinasikan kegiatan rapat koordinasi bulanan di kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. • Memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Administrasi kependudukan Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan. Peraturan/ regulasi desa Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintah desa dalam penyusunan produk hukum desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. • Memfasilitasi penataan desa dan penyusunan peraturan desa. Mengoordinasikan proses penerbitan peraturan desa sesuai dengan amanat regulasi di atasnya maupun peraturan desa lainnya. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. • Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait desa. Implementasi peraturan dan kebutuhan adanya peraturan Mengawasi implementasi peraturan yang sudah disusun di desa maupun regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. • Mengoordinasikan kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. 16 Tugas Kasi Pem dan Kasi PM diringkas dari peraturan bupati terkait di dua kabupaten (Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bima) dan tugas PTPD dikutip dari "Draf Panduan PTPD". Masing-masing peraturan memiliki rincian tugas yang berbeda. Hanya kemiripan tugasnya yang ditampilkan dalam Tabel 4. 16
REGULASI TERKAIT PERAN KECAMATAN DAN POSISI PTPD Peran Kasi Pem dan Kasi PM PTPD Pembinaan, monitoring dan evaluasi anggaran desa Fasilitasi kerja sama intra dan interdesa Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui monitoring dan evaluasi agar sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. • Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa. • Memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). • Memfasilitasi penyusunan laporan penggunaan APB Desa. • Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Memfasilitasi kerja sama antardesa dan kerja- sama desa dengan pihak ketiga. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. • Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa. • Memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). • Memfasilitasi penyusunan laporan penggunaan APB Desa. • Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Memfasilitasi kerja sama antardesa dan kerja- sama desa dengan pihak ketiga. Koordinasi dengan kabupaten Mengoordinasikan kepastian anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah kabupaten. • Mengoordinasikan usulan pembangunan desa melalui perencanaan pembangunan desa di tingkat kecamatan dan kabupaten. • Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa. Pengembangan kapasitas Mengoordinasikan proses pengembangan kapasitas aparatur desa oleh instansi pemerintah, instansi nonpemerintah dan lembaga pengembangan kapasitas lainnya berdasarkan kebutuhan desa. • Memfasilitasi pembelajaran mandiri aparatur desa (PbMAD) yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) PbMAD. Mengoordinasi pendampingan desa di kecamatan. Lainnya Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan. • Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa. 17
REGULASI TERKAIT PERAN KECAMATAN DAN POSISI PTPD Tabel 4 menunjukkan Tugas PTPD terlihat lebih mendetail dan teknis, serta banyak terkait pada pengembangan kapasitas aparat desa dan memfasilitasi aparat desa dalam pembelajaran mandiri (lihat Bagian 6.4). Di samping itu masih ada pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, khususnya yang terkait desa untuk memperpendek jarak fisik pembinaan dan pengawasan desa, seperti mengevaluasi APBDes dan melakukan verifikasi laporan atau surat pertanggungjawaban (SPJ). Tugas ini untuk memastikan pemerintah desa menyusun APBDes, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan atau "tertib administrasi", terutama dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Camat membentuk tim untuk melakukan tugas ini dan PTPD ikut menjadi anggota tim. "Draf Panduan PTPD" tidak terlalu jelas memosisikan PTPD. Panduan ini mengatakan, "aparatur Pemerintah di Tingkat Kecamatan harus mampu menjalankan fungsi sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Pembinaan teknis bagi pemerintahan desa memang merupakan fungsi atau atribut kecamatan yang dilakukan oleh berbagai perangkatnya, bukan tugas baru atau tugas sementara (ad hoc). Namun, seperti yang sudah disinggung pada Bagian 1, Panduan yang sama mengatakan PTPD adalah penugasan khusus. Ketidakjelasan peran PTPD ini menimbulkan kebingungan mengenai tugas yang semestinya mereka lakukan. Hal ini terefleksi dari variasi penafsiran peran PTPD yang dikemukakan masing-masing informan PTPD saat wawancara. Lebih detail tentang variasi penafsiran peran PTPD dapat dilihat pada Bagian 6. 18
IMPLEMENTASI 5. Implementasi Bagian ini membahas awal berjalannya model P-PTPD di lokasi studi, dimulai dengan penjelasan konteks masing-masing lokasi, implementasi dan peran/tugas yang diharapkan dari PTPD. Selanjutnya, akan dibahas juga bagaimana model P-PTPD ini direplikasi di kabupaten studi dan pelaksanaan pusat belajar atau klinik desa yang menjadi bagian dari model P-PTPD. 5.1. Konteks Lokasi Bagian ini akan menggambarkan secara umum konteks lokasi studi (Tabel 5 dan 6), misalnya terkait karakteristik kabupaten dan kecamatan, antara lain demografis, mata pencaharian, jumlah penduduk miskin, regulasi lokal yang terkait, dan jumlah kecamatan dengan PTPD. Selain itu diberikan sekilas gambaran situasi lapangan selama pandemi COVID-19 (Kotak 2). Di antara tiga kabupaten studi, Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah penduduk yang terbesar kurang lebih antara dua sampai empat kali kabupaten lainnya. Dengan demikian, walaupun proporsi kemiskinan ketiga kabupaten hampir sama yaitu pada kisaran 9,03-9,74 persen, Pekalongan memiliki jumlah penduduk miskin yang jauh lebih besar. Jumlah desa di Kabupaten Pekalongan juga paling besar yakni 272 desa, sedangkan jumlah desa di Kabupaten Bantaeng paling sedikit yakni 46 desa. Luas wilayah dan jumlah desa yang ada di suatu kabupaten dapat memengaruhi sejauh mana interaksi fisik/tatap muka antara pemerintah kabupaten (khususnya DPMD) dan desa, terutama terkait binwas desa. Misalnya, kabupaten dengan jumlah desa yang relatif sedikit seperti Kabupaten Bantaeng, tidak terlalu mengalami kesulitan dalam menjangkau semua desa di wilayah mereka. Dalam setahun pemerintah kabupaten (dalam hal ini DPMD) dapat mengunjungi setiap desa satu sampai dua kali. Pemerintah desa-desa di Bantaeng juga relatif mudah mengakses pemerintah kabupaten, karena jarak yang relatif dekat. Sementara itu, situasi di Kabupaten Pekalongan merupakan kebalikan dari Kabupaten Bantaeng. Jumlah desa yang cukup banyak - hampir enam kali jumlah desa di Bantaeng - menyebabkan interaksi antara kabupaten dan desa terbatas. Berdasarkan wawancara dengan Dinas PMD Kabupaten Pekalongan, tidak sampai setengah dari semua desa yang dapat dikunjungi kabupaten dalam setahun, itu pun lebih banyak desa-desa yang aksesnya relatif dekat dari kabupaten. Selain itu struktur kelembagaan DPMD kabupaten yang menangani beberapa bidang sekaligus - pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana - menyebabkan fokus pengurusan desa terbagi. Hanya ada enam sampai tujuh orang staf yang langsung menangani 272 desa. Akibatnya, jangkauan binwas dari kabupaten ke semua desa menjadi terbatas. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap sejauh mana peran kecamatan dibutuhkan desa. Dari tiga kabupaten ini terdapat dua kecamatan yang menguji coba pendekatan P-PTPD di Bantaeng (salah satunya kecamatan dampingan KOMPAK), tiga di Pekalongan (termasuk satu kecamatan dampingan KOMPAK) dan 18 (semua kecamatan) di Bima (termasuk dua kecamatan dampingan KOMPAK). 19
IMPLEMENTASI Tabel 5. Konteks Kabupaten Lokasi Studi Deskripsi Kabupaten Bantaeng Kabupaten Pekalongan Kabupaten Bima Jumlah penduduk (jiwa) 201.115 897.711 483.901 Persentase penduduk miskin 9,03 9,71 9,74 Luas wilayah (km2) 395,8 836,1 4.389 Mata pencaharian utama Pertanian; Perikanan Industri pengolahan; Pertanian; Kehutanan; Perikanan; Perdagangan; Konstruksi Pertanian; Perdagangan; Transportasi; Industri pengolahan Jumlah kecamatan 8 kecamatan 19 kecamatan 18 kecamatan Jumlah desa dan kelurahan 46 desa dan 21 kelurahan 272 desa dan 13 kelurahan 192 desa Jumlah kecamatan yang memiliki PTPD 2 kecamatan 3 kecamatan Semua kecamatan telah mengeluarkan SK tim PTPD Regulasi lokal yang terkait SK Bupati Bantaeng Nomor 100/33/1/ 2018 tentang Penetapan Jenis-jenis Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat. • Perbup Bupati Bantaeng Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan PKAD. Perbup Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat. • SK Bupati Pekalongan Nomor 137/269 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. SK Bupati Bima Nomor 188.45/755/03.1/ 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bima kepada Camat. • Ranperbup PKAD Bima (dalam proses pengesahan). Sudah ada Pergub PKAD tingkat provinsi. 20
IMPLEMENTASI Rata-rata kecamatan yang menjadi lokasi penelitian memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dekat dengan ibu kota kabupaten, kecuali Kecamatan Dua di Pekalongan yang jauh dari kota (dataran tinggi), berbatasan dengan kabupaten lain, dan jumlah penduduk dan desanya paling kecil. Umumnya mata pencarian penduduk di sektor pertanian. Jumlah PTPD yang membantu camat melakukan pembinaan terhadap desa juga bervariasi, paling banyak di Pekalongan dan paling sedikit di Bima. Anggota PTPD perempuan berkisar dari 0-25 persen dari total anggota tim. Peningkatan peran kecamatan untuk mendukung peningkatan tata kelola desa dan layanan dasar sudah mulai mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan regulasi lokal yaitu SK Bupati dan Peraturan Bupati, terkait pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat yang sudah ada mulai tahun 2017 dan 2018. Regulasi tersebut memberi legitimasi bagi kecamatan untuk melakukan peran binwas desa dan juga peningkatan layanan dasar, karena peran tersebut juga masuk dalam hal-hal yang dilimpahkan oleh bupati. Namun dalam implementasinya, pelimpahan kewenangan dianggap belum maksimal oleh kabupaten dan kecamatan, karena mayoritas dari hal-hal yang dilimpahkan belum dilaksanakan oleh kecamatan. Beberapa faktor penyebab kurang berjalannya regulasi ini adalah tidak adanya anggaran untuk kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan, minimnya sosialisasi terkait regulasi tersebut - masih ada kecamatan yang tidak paham apa saja kewenangan yang dilimpahkan - dan tidak ada dukungan dari sektor yang kewenangannya dilimpahkan kepada kecamatan. Selain regulasi tentang pelimpahan kewenangan dari bupati ke camat, ada juga kabupaten yang telah menerbitkan regulasi terkait Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, misalnya Kabupaten Bantaeng yang menerbitkan Perbup PKAD tahun 2018. Dua kabupaten lainnya juga sedang dalam proses mengesahkan perbup yang sama/relevan, misalnya Bima (Ranperbup PKAD), dan Pekalongan (Ranperbup Binwas Desa). Juga sudah ada aturan yang sama di Provinsi NTB dan Jawa Tengah. 21
IMPLEMENTASI Tabel 6. Konteks Kecamatan Lokasi Studi Deskripsi Kecamatan Satu, Kabupaten Bantaeng Kecamatan Dua, Kabupaten Pekalongan Kecamatan Tiga, Kabupaten Pekalongan Kecamatan Empat, Kabupaten Bima Kecamatan Lima, Kabupaten Bima Jumlah penduduk (jiwa) 34.072 13.105 37.674 48.211 37.765 Mata pencaharian Petani rumput laut, nelayan, petani sawah dan kebun, usaha membuat batu bata merah Petani padi dan palawija Petani padi, palawija dan buah (durian), pekerja sektor industri dan penambangan galian C Petani padi dan jagung Petani padi, jagung dan bawang merah Anggaran tahun 2020 Rp500 juta Rp2,3 miliar17 Rp2,7 miliar18 Rp573,45 juta Tidak ada informasi Jumlah desa 10 desa 9 desa 15 desa 14 desa 14 desa Tahun pembentukan Tim PTPD per SK Camat 2017 2017 2020 2017 2017 Jumlah PTPD (laki-laki/ perempuan) 8 (6 laki-laki, 2 perempuan) 18 (17 laki-laki, 1 perempuan) 17 (13 laki-laki, 4 perempuan) 5 (5 laki-laki, 0 perempuan) 5 (5 laki-laki, 0 perempuan) Unsur PTPD Staf kecamatan, puskesmas, pendamping desa, TA P3MD Staf kecamatan, puskesmas, UPTD Pendidikan, UPTD PU, Kepala KUA, TKSK, Fasilitator PKH, Pendamping desa Staf kecamatan, pendamping desa, UPTD Pendidikan, UPTD Puskesmas, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, UPTD Dikbud, Pendamping Lokal Desa (PLD) Staf kecamatan Staf kecamatan 17 18 Jumlah anggaran yang ditetapkan APBD untuk kecamatan pada akhir tahun 2019. Jumlah ini kemudian mengalami penurunan (40-50%) untuk penanganan COVID-19 (refocusing anggaran). Jumlah anggaran yang ditetapkan APBD untuk kecamatan pada akhir tahun 2019. Jumlah ini kemudian mengalami penurunan (40%-50%) untuk penanganan COVID-19 (refocusing anggaran). 22
IMPLEMENTASI Deskripsi Kecamatan Satu, Kabupaten Bantaeng Kecamatan Dua, Kabupaten Pekalongan Kecamatan Tiga, Kabupaten Pekalongan Kecamatan Empat, Kabupaten Bima Kecamatan Lima, Kabupaten Bima Keberadaan klinik desa Ada (namun sudah tidak aktif ) Ada (namun sudah tidak aktif ) Tidak ada Ada (aktif ) Tidak ada Kegiatan PbMAD Pernah ada sekali pada awal PTPD dibentuk, namun saat ini tidak aktif Pernah ada ketika kepemimpinan Camat sebelumnya, saat ini tidak ada kegiatan PbMAD Tidak pernah ada Pernah ada, saat ini tidak aktif Tidak pernah ada Keberadaan tim lain terkait perencanaan dan penganggaran desa Tim Evaluasi RKP Desa dan RAPB Desa Tim Binwas Desa, Tim Evaluasi RKP Desa dan APB Desa Tim Binwas Desa, Tim Evaluasi RKP Desa dan APB Desa Tim Evaluasi RAPB Desa dan LPJ desa Tim Binwas Dana Desa, Tim Evaluasi RAPB Desa, Tim Verifikasi Dokumen Pertanggung- jawaban Belanja Desa 23
IMPLEMENTASI Kotak 2. Situasi Kecamatan Selama Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 memengaruhi kerja kecamatan dalam mendukung tata kelola desa dan salah satu yang menjadi catatan utama adalah pemotongan anggaran kecamatan. Di Kabupaten Pekalongan, menurut keterangan salah seorang informan, besar pemotongan mencapai 40-50 persen yang digunakan untuk menangani COVID-19, di samping sebagai anggaran untuk pelaksanaan pilkada pada akhir tahun 2020. "Honor tim binwas dipangkas tahun ini karena ada COVID-19. Biasanya dapat enam bulan setiap tahun, sekarang hanya tiga bulan, jadi untuk tahun ini udah habis anggarannya," ungkap salah seorang staf dari Kecamatan Tiga sekaligus anggota PTPD Kabupaten Pekalongan. Sebagian besar anggaran yang dipotong adalah alokasi untuk pembelian/perbaikan kendaraan dinas dan rumah dinas. Oleh karena itu kunjungan ke desa-desa, terutama yang medannya berat/jauh menjadi terganggu. Selain itu pertemuan yang melibatkan banyak orang dibatasi sehingga kegiatan seperti rakor kecamatan hampir tidak lagi dilakukan. Di Kabupaten Bantaeng yang anggaran kecamatannya sudah terbatas sejak sebelum COVID-19 - hal itu disebabkan penghilangan anggaran untuk rakor tahun 2017 dan 2018 - kembali tidak melaksanakan rakor karena pemotongan anggaran untuk mengatasi pandemi paling tidak sampai Agustus 2020, ketika pengumpulan data studi ini dilakukan. Beberapa kecamatan mencoba mengatasi minimnya koordinasi tatap muka dengan desa melalui koordinasi via grup WhatsApp terutama untuk menyampaikan informasi- informasi terbaru terkait COVID-19. Di Kabupaten Bima juga ada pembatasan pertemuan. Grup WhatsApp menjadi media untuk menyebarkan informasi lintas sektor kecamatan untuk menangani pandemi, terutama terkait data seputar COVID-19 dari puskesmas dan apa yang perlu dilakukan. Namun dari pengakuan informan, rakor kecamatan tetap diadakan selama pandemi meskipun sifatnya insidental. Kedua cara tersebut digunakan termasuk ketika kecamatan harus menjelaskan kepada desa bagaimana mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan pandemi untuk membiayai pembelian perlengkapan untuk protokol kesehatan, misalnya thermo-gun, APD untuk satgas COVID-19 di desa, dan pembuatan tempat-tempat cuci tangan. 24
IMPLEMENTASI 5.2. Implementasi Awal Penguatan PTPD Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kemendagri menyusun Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD). RI-SPKAD tersebut diterjemahkan dalam bentuk Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu yang terdiri dari lima sub program: Pelatihan Dasar atau Pembekalan bagi Unsur Pimpinan Desa (PUPD); Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD); Penguatan Pembina Teknis Pemerintah Desa (P-PTPD); Penguatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK); Penguatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Provinsi (PKAPP). Kelima komponen tersebut didesain untuk dapat dilaksanakan baik secara simultan maupun berurutan.19 Gambar 1. Komponen PKAD Terpadu P-PTPD PbMAD PKAK PKAD TERPADU PUPD PKAPP Sumber: Draf Pedoman Umum PKAD Terpadu (versi 3) KOMPAK secara bertahap melakukan uji coba P-PTPD di tujuh provinsi lokasi dampingannya sejak tahun 2017. Dari wawancara dengan berbagai informan, secara sederhana, alur atau proses implementasi P-PTPD di lokasi KOMPAK dapat dilihat dalam Gambar 2. 19 Lebih detail tentang PKAD terpadu, lihat draf Pedoman Umum PKAD (versi 3), Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, 2019 (belum diterbitkan) 25
IMPLEMENTASI Gambar 2. Alur Implementasi PTPD Rekrutmen Pelatihan Dasar Penetapan tim PTPD Bimtek Tematik Pembentukan Klinik Desa dan Penye- lenggaraan PbMAD serta Binwas Desa Implementasi P-PTPD diawali dengan adanya pelatihan bagi orang-orang yang berpotensi menjadi anggota tim di masing-masing kecamatan, termasuk dari UPTD dan P3MD.20 Untuk tiga kecamatan lokasi studi yang mendapat dukungan KOMPAK, pelatihan awal untuk semua calon anggota tim PTPD difasilitasi oleh KOMPAK di ibu kota provinsi, bergabung dengan peserta dari kabupaten lain. Sedangkan untuk kecamatan non-KOMPAK, tidak ada pelatihan awal untuk semua anggota tim PTPD, kecuali satu orang di lokasi non-KOMPAK, di Kabupaten Bima. Ada informasi bahwa Provinsi Jateng, Sulsel dan NTB sempat melakukan pelatihan dasar PTPD yang dibiayai oleh Kemendagri pada 2018, namun studi ini tidak menemukan data siapa-siapa saja yang dilatih dan jumlahnya. Meskipun begitu, menurut informan kecamatan dari Kabupaten Bantaeng dan Bima, peserta yang dilatih oleh Kemendagri hanya satu orang per kecamatan. Secara keseluruhan Tabel 7 memperlihatkan penguatan kapasitas awal yang diberikan kepada PTPD. 20 Meskipun dalam "Draf Panduan PTPD" tertulis bahwa PTPD adalah ASN/staf kantor kecamatan, namun di tiga dari lima kecamatan lokasi penelitian, orang yang dilatih dan diangkat menjadi PTPD juga berasal dari berbagai unsur di luar kantor kecamatan misalnya P3MD dan puskesmas (lihat Tabel 6). 26
IMPLEMENTASI Tabel 7. Penguatan Kapasitas PTPD di Kecamatan Dampingan KOMPAK dan non-KOMPAK (Replikasi) Aspek Lokasi KOMPAK Non KOMPAK (Replikasi) Materi pelatihan dasar PTPD Tata kelola desa secara umum (misalnya: mekanisme perencanaan desa, pengelolaan keuangan, implementasi pelaporan). • Peran kecamatan/PTPD terkait binwas desa. • Teknik fasilitasi. • Regulasi terbaru terkait penyelenggaraan Dana Desa.
Dari dua lokasi kecamatan replikasi, hanya kecamatan replikasi di Kabupaten Bima yang anggota PTPD pernah mendapat pelatihan PTPD dari Kemendagri, namun hanya satu orang. Tidak ada informasi materi apa saja yang diberikan selama pelatihan dasar PTPD dari Kemendagri. Frekuensi/lama pelatihan dasar Sekali (selama lima hari), dibiayai oleh KOMPAK. Empat hari, dibiayai oleh Kemendagri. Peserta Semua calon PTPD yang direkrut oleh camat (termasuk dari UPTD dan P3MD) dan beberapa perangkat kabupaten. Catatan: Tidak ada pelatihan dasar bagi anggota PTPD baru yang menggantikan anggota yang dimutasi. Satu orang per kecamatan (di NTB dan Sulsel). Di lokasi replikasi di Jateng, tidak ditemukan ada anggota PTPD yang pernah dilatih oleh Kemendagri. Aspek gender equality and social inclusion (GESI) dalam pelatihan dasar PTPD Bimtek Tidak ada informasi.21 • Khusus lokasi KOMPAK, PTPD mendapat penguatan terkait GESI melalui bimbingan teknis (bimtek) atau training yang diselenggarakan oleh KOMPAK. Ada beberapa bimtek yang difasilitasi KOMPAK misalnya TOT fasilitator belajar desa, TOT terkait layanan dasar, TOT sekolah anggaran desa. Tidak ada informasi. Hanya di Kabupaten Bima yang menyediakan bimtek untuk PTPD terkait review RPJM Desa, RAPB Desa dan LPJ Desa. Pelatihan Penyegaran Tidak ada Tidak ada Seperti ditunjukkan dalam Tabel 6, latar belakang anggota tim PTPD bervariasi antarkabupaten. Di Kabupaten Bima, PTPD hanya dari perangkat kantor kecamatan (biasanya hampir semua kepala seksi menjadi anggota tim PTPD). Di Kabupaten Bantaeng, anggota tim PTPD terdiri dari perangkat kecamatan, puskesmas dan anggota P3MD kabupaten dan kecamatan. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan, anggota tim PTPD terdiri dari perangkat kecamatan, UPTD di kecamatan dan fasilitator/pendamping program pemberdayaan yang ada di kecamatan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa (P3MD) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Di Pekalongan jumlah anggota tim PTPD kecamatan 17-18 orang per kecamatan, sedangkan di Kabupaten Bima dan Bantaeng lebih sedikit yakni hanya 5-8 orang per kecamatan. 21 Pembahasan mengenai GESI juga tidak ditemukan dalam "Draf Panduan PTPD". 27
IMPLEMENTASI Pemilihan anggota tim PTPD di setiap kecamatan dilakukan oleh camat. Camat menunjuk orang- orang yang dianggap mampu dan sering berinteraksi dengan desa, biasanya dikaitkan dengan tugas dan fungsi masing-masing, walaupun pada kenyataannya penugasan sebagai PTPD ini juga bisa sekadar untuk memenuhi ketentuan jumlah anggota tim, karena hanya sebagian yang aktif membantu desa. Selain itu, camat di tiga kecamatan lokasi studi mengundang atau mengajak UPTD dan pendamping program pemberdayaan yang berbasis di kecamatan untuk ikut terlibat dan masuk dalam tim PTPD. Hampir di semua kecamatan lokasi penelitian, nama individu PTPD dan jabatannya tercantum dalam SK PTPD. Namun di dua kecamatan di Pekalongan, camat yang baru melakukan perubahan dengan hanya menulis jabatan orang yang masuk tim PTPD dalam SK pengangkatan misalnya, kepala puskesmas, Kasi Pemerintahan, dan pendamping desa bidang pemberdayaan. Implikasinya, jika orang yang memegang jabatan tersebut dipindah atau dimutasi, otomatis penggantinya yang menjadi PTPD. Berdasarkan informasi dari lapangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa aspek keterwakilan perempuan menjadi pertimbangan dalam pemilihan anggota tim PTPD. Hal tersebut belum diatur dalam panduan PTPD.22 Dari lima lokasi kecamatan studi, ada tiga kecamatan di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Bantaeng yang memiliki anggota PTPD perempuan. Mereka masuk dalam tim PTPD karena jabatan mereka, sesuai dengan SK Camat yang mengharuskan mereka masuk dalam tim, misalnya Kasi PM. Di dua kecamatan studi di Kabupaten Bima, baik kecamatan yang merupakan lokasi KOMPAK maupun non-KOMPAK, tidak ada anggota PTPD perempuan.23 Anggota-anggota perempuan itu tidak menunjukkan kendala dalam bertugas atau berinteraksi sebagai PTPD, sama seperti ketika mereka menjalankan tugas non-PTPD. Di kecamatan-kecamatan lokasi KOMPAK, biasanya KOMPAK memfasilitasi kegiatan-kegiatan pascapelatihan di masing-masing kecamatan. Di Kabupaten Pekalongan misalnya, setelah pelatihan PTPD tahun 2017, KOMPAK memfasilitasi lokakarya atau bimbingan teknis bagi PTPD untuk penyusunan dokumen perencanaan atau RKP Desa. Kemudian KOMPAK mempertemukan PTPD dengan pemerintah desa yang sedang membahas rencana desa menyusun RKP di tahun 2018. Hal yang sama juga dilakukan di lokasi KOMPAK di Kabupaten Bima. Di Kabupaten Bantaeng, kegiatan pascapelatihan relatif tidak ada karena kekosongan posisi TA PKAD Sulsel selama delapan bulan. 5.3. Peran/Tugas yang Diharapkan dari PTPD Berdasarkan SK pengangkatan PTPD, terlihat ada variasi tugas tim PTPD antarkecamatan, bahkan tidak semua tugas ini sama dengan yang ada dalam "Draf Panduan PTPD". Di dua kecamatan lokasi KOMPAK di Kabupaten Bantaeng dan Pekalongan, tugas PTPD yang tertulis lebih banyak fokus pada fasilitasi pelaksanaan pembelajaran mandiri aparatur desa (PbMAD), sesuai dengan RI-SPKAD dan merujuk pada "Draf Panduan PTPD" misalnya memfasilitasi pelatihan dan bimbingan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa; memfasilitasi dan memotivasi aparatur desa dalam melaksanakan pembelajaran mandiri aparatur desa; dan membantu camat memastikan terkoordinirnya fasilitator belajar PbMAD. Sedangkan di dua kecamatan lokasi kajian di Kabupaten Bima dan Pekalongan (replikasi), tugas PTPD masih sangat umum atau tidak cukup terperinci (Gambar 3). 22 23 Lihat draf Panduan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD), Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2019. Ada informasi sebelumnya ada seorang anggota PTPD perempuan di salah satu kecamatan di Bima. Staf ini sudah pensiun dan belum ada penggantinya. 28
IMPLEMENTASI Gambar 3. Cuplikan Tugas PTPD dalam SK PTPD di Kecamatan Lokasi Studi KEDUA: Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, secara umum mempunyai tugas: 1. 2. 3. Membantu Camat dalam membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengoptimalkan tugas dan fungsi Kecamatan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Memberikan pelatihan membangun sistem dan memberikan konsultasi kepada aparatur desa, baik pendampingan dalam pemerintahan desa, serta memberikan keterampilan dasar PTPD, Perencanaan pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelayanan Sosial Dasar di Desa dan penyusunan Peraturan Desa. Walaupun tugas PTPD telah secara jelas terperinci dalam SK, itu tidak berarti dapat segera dipahami. Di Kabupaten Bantaeng misalnya, seorang kasi yang stafnya menjadi anggota PTPD menunjukkan kebingungan ini karena ia melihat ada tumpang tindih tugas. "Saya juga kurang tahu dengan jelas titik berat pendampingan PTPD ini seperti apa. Kan kalau pendampingan teknis sudah ada pendamping desa. Di kecamatan masing-masing seksi juga melakukan pendampingan jika ada desa yang butuh, dan juga tidak jelas kepada siapa PTPD ini mesti melapor." - Kasi Ekonomi Pembangunan, Kecamatan Satu, Kabupaten Bantaeng. 5.4. Proses dan Pelaksanaan Replikasi PTPD Pada awalnya P-PTPD hanya diuji coba di kecamatan lokasi KOMPAK. Namun, sejumlah kecamatan lain di kabupaten lokasi studi mencoba mereplikasi atau membentuk tim PTPD melalui SK Camat seperti halnya di lokasi KOMPAK (Tabel 8). Inisiator replikasi biasanya camat atau pemerintah kabupaten (DPMD dan Bappeda). Tabel 8. Jumlah Kecamatan Replikasi di Kabupaten Lokasi Penelitian Tahun 2018-2020 Kabupaten Jumlah kecamatan uji coba PTPD (Lokasi KOMPAK) -- Tahun uji coba Jumlah kecamatan yang melakukan replikasi P-PTPD - - Tahun replikasi24 Inisiator replikasi Bantaeng 1 Kecamatan -- 2017 1 Kecamatan -- 2018 DPMD Pekalongan 1 Kecamatan -- 2017 2 Kecamatan -- 2018 Camat Bima 2 Kecamatan -- 2017 16 Kecamatan -- 2018 Bappeda dan DPMD Dari Tabel 8 terlihat bahwa Kabupaten Bima merupakan kabupaten yang paling banyak melakukan pembentukan tim PTPD. Semenjak tahun 2018 semua kecamatan di Bima sudah memiliki PTPD yang diangkat melalui SK Camat. Pembentukan ini didorong oleh DPMD dan Bappeda melalui surat bupati, karena melihat kemajuan pengelolaan administrasi desa-desa di lokasi KOMPAK yang dinilai cukup baik. Seorang informan OPD Kabupaten Bima menjelaskan dalam kalimat berikut. 24 Jumlah pada 2020 (Juni-Oktober) ketika pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan. 29
IMPLEMENTASI "Kami melihat ada pembelajaran baik PTPD dari dua lokasi KOMPAK di Bima yang dapat direplikasi di seluruh kecamatan. Setelah dilatih, PTPD di sana aktif mendampingi desa. Bupati Bima kemudian mengeluarkan surat SK No. 150/2017 yang ditujukan kepada seluruh Camat di Kabupaten Bima agar membentuk tim PTPD." Di Kabupaten Pekalongan ada dua kecamatan yang mencoba mereplikasi P-PTPD, setelah mendengar keberhasilan tim PTPD di lokasi KOMPAK dalam mendorong desa untuk menyusun perencanaan dan penganggaran tepat waktu. Replikasi di dua kecamatan tersebut didorong oleh camat. Sedangkan, di Kabupaten Bantaeng, replikasi didorong oleh pemerintah kabupaten dan hanya dilakukan di satu kecamatan karena pemerintah kabupaten belum melihat adanya champion di kecamatan lainnya yang dianggap mampu untuk mendorong penguatan desa. Penelitian ini juga mengumpulkan data di dua lokasi kecamatan yang mereplikasi P-PTPD, satu di Pekalongan dan satu lagi di Bima. Wawancara dengan sebagian besar informan kunci di kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan bahwa apa yang mereka replikasi baru sekadar membentuk tim PTPD seperti di lokasi kecamatan KOMPAK, namun proses lainnya tidak ikut direplikasi, misalnya pelatihan atau penguatan awal untuk tim PTPD agar mereka memahami peran dan fungsinya. Alasan utama mereka tidak mereplikasi proses yang dilakukan KOMPAK adalah karena keterbatasan anggaran dan juga belum ada regulasi yang mendukung PTPD di tingkat kabupaten. Di salah satu lokasi kecamatan replikasi di Kabupaten Pekalongan, camat hanya mengeluarkan SK pembentukan tim PTPD yang terdiri dari 17 orang dan berasal dari berbagai unsur termasuk dari unsur kecamatan, UPTD, dan pendamping desa. Camat kemudian mengundang TA-PKAD KOMPAK untuk memberikan satu hari briefing umum terkait PTPD dan perencanaan desa, seperti penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes pada 2018. Salah satu informan staf kecamatan dari Kecamatan Tiga Kabupaten Pekalongan, yang juga PTPD di kecamatan replikasi memberikan kesannya terkait briefing awal PTPD tahun 2018. "Tidak semua peserta nyambung dengan isu yang dibahas [ketika briefing satu hari]. Ada juga salah satu peserta dari Kasubag rumah tangga kecamatan merasa tidak tahu apa pun terkait topik tersebut. Paling yang paham hanya peserta dari pendamping desa dan Kasi PMD kecamatan karena itu sudah tugas mereka." - Staf Kecamatan Tiga, Kabupaten Pekalongan Setelah briefing awal, tidak ada tindak lanjut kegiatan P-PTPD di kecamatan tersebut karena tak lama setelah itu camat dimutasi ke kecamatan lain. Pada pertengahan 2020 ketika pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan, tidak banyak staf kecamatan yang tahu/paham tentang PTPD, bahkan ada yang mengatakan baru tahu ada PTPD - karena alasan pergantian dan mutasi pegawai - meskipun nama dan posisi mereka ada dalam SK PTPD. Alhasil, tim PTPD baru ada di atas kertas. Dalam kenyataannya, menjadi PTPD tidak membuat mereka lebih aktif membina desa dibandingkan dengan sebelumnya, dan tidak ada perubahan berarti dalam peran kecamatan setelah ada PTPD. Namun di sisi lain, kecamatan membentuk tim binwas yang diisi oleh staf kecamatan, termasuk yang menjadi PTPD, yang memiliki jadwal dan agenda yang cukup rutin melakukan pembinaan dan pengawasan desa. Pada kesempatan inilah PTPD bisa ikut berinteraksi membantu desa. 30
IMPLEMENTASI Seperti halnya di Kabupaten Pekalongan, hal serupa terjadi di Kabupaten Bima, dimana masih banyak kecamatan yang tim PTPD-nya hanya ada di atas kertas dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena ketidakjelasan peran dan fungsi. Misalnya dalam SK PTPD hanya dicantumkan bahwa tugasnya PTPD membantu camat dalam melakukan binwas desa, namun tidak ada panduan bagi kecamatan mengenai apa dan bagaimana yang mesti dilakukan, tidak ada dukungan anggaran, dan juga isu kapasitas anggota PTPD itu sendiri. Pembentukan PTPD tidak datang dengan petunjuk teknis, seperti pengakuan seorang PTPD di Kecamatan Lima, sehingga anggota PTPD yang direkrut melanjutkan saja apa yang biasa mereka lakukan di kecamatan. "Binwas dan PTPD belum begitu eksis karena belum ada dukungan...yang dilakukan selama ini paling setahun dua kali tim binwas turun untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa dari administrasi sampai fisik." Kecamatan Lima membentuk tim binwas atas inisiatif sendiri, tidak berdasarkan dorongan kabupaten, seperti ketika membentuk tim PTPD. 5.5. Pusat Belajar/Klinik Desa Pusat belajar atau klinik merupakan salah satu upaya yang diujicobakan dalam PKAD Terpadu untuk mengoptimalkan pembelajaran mandiri di tingkat desa. Secara konsep, klinik desa diharapkan dapat menjadi ruang konsolidasi berbagai sumber daya baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk membantu desa merespons/mengatasi persoalan yang dihadapinya (KOMPAK, 2018). Dari lima kecamatan lokasi kajian, terdapat tiga kecamatan dampingan KOMPAK yang memiliki klinik atas dorongan KOMPAK sebagai bagian dari uji coba P-PTPD. Camat menyediakan ruangan khusus di kantor kecamatan untuk keperluan klinik ini, misalnya sebagai tempat konsultasi aparat desa dan membahas RAPB Desa. Dua kecamatan memakai nama lokal dan lebih menunjukkan klinik ini sebagai "balai" atau "rumah" sementara satu lagi tetap memakai nama "klinik". Tidak ditemukan klinik desa di dua kecamatan non-KOMPAK yang menjadi lokasi penelitian ini karena memang konsep klinik desa ini belum pernah diperkenalkan ke dua kecamatan tersebut. Secara umum keberadaan klinik di lokasi KOMPAK dinilai positif - baik oleh kecamatan maupun desa lokasi kajian - karena memberikan ruang khusus bagi desa berkonsultasi atau berdiskusi di kecamatan, dibandingkan kondisi sebelumnya saat desa hanya bisa mendatangi meja pejabat kecamatan yang dicari. Dokumen-dokumen terkait desa juga disimpan di ruang klinik ini sehingga memudahkan bagi desa dan kecamatan jika perlu mengaksesnya. Bahkan pada awalnya ada jadwal piket PTPD di ruang itu sehingga desa bisa tahu siapa yang bertugas jika mereka datang. Keberadaan klinik memberikan simbol bahwa kecamatan menyediakan dukungan khususnya untuk pemerintah desa. Namun, saat studi ini berlangsung, hanya satu dari tiga klinik yang masih memiliki kegiatan. Di dua kecamatan yang tidak ada kegiatan, ruang klinik sudah dipakai untuk kegiatan atau keperluan lain, termasuk untuk persiapan pilkada. Yang satu masih berfungsi sebagai tempat berkonsultasi walaupun nama "klinik" menjadi persoalan juga di sini karena bagi beberapa informan desa, ruang ini memberi kesan sebagai tempat menangani "masalah". Hanya desa-desa yang "bermasalah" yang berkonsultasi di situ misalnya, terkait pertanggungjawaban keuangan atau pelaporan SPJ. 31
IMPLEMENTASI Penyebab kurang optimalnya pelaksanaan pusat belajar atau klinik bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, tidak adanya prosedur tetap yang jelas bagaimana klinik harus beroperasi. Konsultasi desa masih bersifat insidental, dalam pengertian jika desa butuh mereka datang dan belum disiapkan atau disepakati program pembelajaran yang menyeluruh. Kedua, tidak lepas dari butir pertama, multisektor yang ada di kecamatan seperti puskesmas dan UPTD pendidikan belum terlalu mendapat ruang untuk berperan aktif. Salah satu anggota tim PTPD dari puskesmas di salah satu lokasi studi di Kabupaten Pekalongan menceritakan, bahwa pada awalnya pernah direncanakan ada piket bergilir di klinik yang melibatkan semua anggota PTPD, namun setelah itu tidak pernah ada tindak lanjut. Ketiga, seperti yang disinggung di paragraf sebelumnya, belum semua desa memahami keberadaan dan fungsi klinik serta memanfaatkannya, apalagi kalau ada kesan klinik hanya untuk konsultasi desa yang "bermasalah." Keempat, klinik kehilangan "motor" pendorong kegiatan yang sebelumnya direpresentasikan oleh camat atau salah satu kepala seksi yang sudah dimutasi ke tempat lain. 32
PERAN YANG DILAKUKAN PTPD 6. Peran yang Dilakukan PTPD Berdasarkan wawancara dengan sebagian besar informan kunci, peran yang dilakukan PTPD lebih banyak sebatas membantu penguatan administrasi dan perencanaan serta penganggaran di desa. Peran mereka untuk meningkatkan layanan dasar masih terbatas pada ikut memastikan desa mengalokasikan anggaran untuk layanan dasar yang menjadi isu prioritas pemerintah daerah dan nasional, seperti stunting dan sanitasi. Belum banyak terdengar PTPD memfasilitasi desa berinovasi dan mengembangkan ekonomi desa walaupun kebutuhan itu ada dan sempat dikeluhkan oleh desa (Bagian 7.2), kecuali di Kecamatan Dua tetapi itu pun lebih banyak dilakukan oleh camat baru yang kebetulan juga seorang wiraswasta. Ia membangun kerja sama dengan toko-toko daring dan menggalakkan potensi wisata di desa-desa tertentu. Kalau pun ada bantuan PTPD dalam pengurusan adminduk - yang sering dikemukakan Kasi Pem di desa - tampaknya bantuan memang sudah biasa dilakukan oleh Kasi Pem yang merangkap menjadi PTPD, dan hal itu memang bagian dari tugas seorang Kasi Pem. 6.1. Peran PTPD terkait Administrasi dan Perencanaan Di kecamatan lokasi KOMPAK, sebagian besar anggota tim PTPD yang berasal dari perangkat di kantor kecamatan dan pendamping desa berperan aktif memberikan dukungan kepada desa terkait penyusunan administrasi dan perencanaan. Di lokasi non-KOMPAK dimana PTPD secara kelembagaan/tim tidak aktif, orang-orang/staf kecamatan yang terdaftar dalam tim PTPD di lokasi tersebut berperan dalam membantu desa terkait administrasi dan perencanaan. Mereka bergerak atas nama tim lain misalnya tim binwas desa atau tim reviu RAPB Desa, apalagi sebutan PTPD belum terlalu dikenal di desa. Peran yang PTPD jalankan antara lain, melakukan reviu dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan seperti RPJM Desa, RKP Desa, RAPB Desa, dan LPJ Desa; memastikan proses perencanaan ini sesuai peraturan atau "tidak potong kompas". Memastikan proses perencanaan sesuai aturan dianggap penting oleh sebagian besar informan di tingkat kecamatan dan kabupaten, karena masih ada desa-desa yang hanya menyusun RKP Desa namun tidak memiliki dokumen RPJM Desa, atau desa memiliki dokumen RPJM Desa tanpa melakukan musrenbang desa. PTPD di lokasi KOMPAK juga berperan aktif memastikan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan, misalnya dengan cara mengingatkan desa sebelum musyawarah untuk mengundang kelompok perempuan. PTPD memastikan musyawarah khusus perempuan benar-benar dilakukan dan ada perwakilan perempuan dalam tim penyusunan RPJM Desa. Contohnya, di Kecamatan Empat, Kabupaten Bima, PTPD ikut melakukan reviu dokumen penganggaran desa-desa di wilayahnya, untuk memastikan desa menganggarkan dana untuk musyawarah khusus perempuan. Menurut pengamatan salah satu informan PTPD di lokasi KOMPAK di Bima, sebelum ada PTPD tidak semua desa melakukan musyawarah terkait perencanaan desa. Dokumen-dokumen perencanaan ini, misalnya RKP Desa, dibuatkan oleh "orang-orang kabupaten" bahkan ada juga desa yang tidak memiliki RPJM Desa. Saat itu kecamatan pun jarang terlibat dalam urusan perencanaan dan pembangunan di desa karena mereka merasa ini bukan wewenangnya. Namun dengan adanya tim PTPD, kecamatan mulai aktif terlibat dalam pembinaan dan pengawasan di desa. 33
PERAN YANG DILAKUKAN PTPD "Sebelum tugas di kecamatan, saya dulu pernah menjadi Sekretaris Desa dan pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa. Dulu kecamatan jarang sekali berinteraksi dengan desa kecuali untuk tanda tangan dokumen pencairan. Namun setelah ada PTPD, desa mulai mengikuti tahapan-tahapan perencanaan rutin meskipun masih ada keterlambatan." - Informan PTPD Kecamatan Empat, Kabupaten Bima 6.2. Peran PTPD dalam Upaya Memfasilitasi Peningkatan Pelayanan Dasar Dalam hal layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peran PTPD terbatas pada ikut memastikan desa mengalokasikan anggaran untuk bidang ini, terutama bagi isu-isu yang menjadi prioritas daerah dan nasional. "Dalam pelatihan [PTPD] juga ada materi bagaimana desa lebih peduli pada usulan layanan sosial dasar. Jadi kami mendorong RKPDes agar lebih fokus ke pelayanan sosial dasar karena selama ini desa lebih ke fisik. Ada sedikit intervensi dari puskesmas dan pendidikan, bagaimana caranya agar kegiatan-kegiatan pendidikan dan kesehatan bisa dapat alokasi lebih besar [di APBDes]. PTPD masuk pada saat penyusunan RKP Desa, mendorong kegiatan-kegiatan pendidikan dan kesehatan." - Informan PTPD Kecamatan Dua, Kab. Pekalongan Di lokasi yang tidak melibatkan UPTD sebagai PTPD seperti di Kabupaten Bima, UPTD menitipkan pesan kepada PTPD untuk mendorong pembiayaan dari desa. Forum pertemuan lintas sektor kecamatan biasanya menjadi sarana bagi UPTD untuk mendorong isu sektor agar mendapat pembiayaan desa. PTPD juga ikut mendorong untuk memastikan desa menganggarkan kegiatan-kegiatan terkait pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas nasional dan daerah, misalnya alokasi untuk kegiatan pencegahan stunting seperti pemberian makanan tambahan, pembangunan gedung PAUD, dan anggaran untuk fasilitator adminduk desa. Di Pekalongan, evaluasi kinerja PTPD di kecamatan dampingan KOMPAK oleh TA-PAKD Jawa Tengah tahun 2018 menunjukkan, ada 33,33 persen desa yang menaikkan alokasi pelayanan dasar bahkan nilainya lebih dari 100 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya. Perubahan ini terjadi karena kinerja PTPD yang cukup aktif di awal pembentukan. Tim PTPD yang baru dilatih membuat rencana kerja tindak lanjut (RKTL) selama enam bulan untuk pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan RKP Desa. Tujuannya untuk memastikan dokumen perencanaan selesai tepat waktu dan desa-desa meningkatkan anggaran untuk pelayanan dasar. Kecamatan mengundang desa untuk membahas jadwal pendampingan dan dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan juga melibatkan PTPD dari unsur sektoral (puskesmas dan UPTD Pendidikan). Tim KOMPAK kabupaten dan provinsi ikut mendampingi dan memberikan masukan dalam proses pendidikan tersebut. Hasilnya, seluruh desa di kecamatan tersebut menyelesaikan dokumen RKP 2018 dengan tepat waktu dan ada peningkatan alokasi anggaran untuk layanan dasar, seperti yang dilaporkan TA PAKD. 34
PERAN YANG DILAKUKAN PTPD 6.3. Peran Kecamatan dan PTPD terkait COVID-19 Meskipun tidak terlalu mendalam, kajian ini mencoba melihat peran kecamatan dan PTPD selama pandemi COVID-19 mengingat ketika pengambilan data pandemi tengah berlangsung. Informasi dari informan di tiga kabupaten lokasi penelitian menunjukkan bahwa semua kecamatan lokasi penelitian melakukan beberapa peran untuk merespons pandemi COVID-19. Peran-peran tersebut antara lain melakukan sosialisasi mengenai COVID-19 bersama puskesmas dan memastikan desa mengalokasikan anggaran untuk pencegahan COVID-19, misalnya untuk pembangunan tempat cuci tangan di beberapa lokasi strategis di desa, penyediaan masker dan disinfektan, dan anggaran untuk tim satgas COVID-19 di desa. Peran ini cukup merata dilakukan baik di kecamatan lokasi KOMPAK dan non-KOMPAK. Kecamatan juga berperan memberikan penjelasan terkait peraturan pengalokasian BLT-DD dalam anggaran desa. Dalam situasi pandemi, desa bisa menggunakan anggarannya untuk memberi bantuan kepada warga, walaupun kegiatan itu tidak ada dalam RPJM Desa, seperti yang disampaikan salah satu Kepala Desa. "Kami kadang bingung antara aturan dan kebijakan, misalnya ada kebijakan, apakah ini udah ada aturannya, permen terkait BLT COVID ini karena ini gak ada di RPJM Desa. Ini yang kemudian kami konsultasikan pada Pak Camat" - Kepala Desa Gemel, Kecamatan Dua, Kabupaten Pekalongan Atas permintaan desa, kecamatan membantu memberikan sosialisasi dan klarifikasi kepada warga melalui musyawarah desa terkait bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga. Desa memerlukan bantuan kecamatan untuk menghadapi protes warga yang curiga akan bantuan- bantuan nontunai yang tidak diberikan sesuai peraturan. Biasanya kecurigaan dan protes dipicu beberapa hal, antara lain kurang koordinasi terkait bantuan yang besarannya tidak sama dan diberikan kepada kelompok yang berbeda, dan/atau data penerima bantuan tidak sesuai dengan kenyataan di desa. Salah seorang Kepala Desa yang meminta bantuan camat menceritakan masalahnya: "Sebelum ada COVID saya ngumpulin warga banyak sampai hampir 50 orang. Sekarang dikurangi karena gak boleh ngumpulin warga banyak. Hanya perwakilan lembaga desa yang diundang. Namun ternyata penyampaiannya gak langsung pada masyarakat. Hal ini berdampak warga tidak dapat informasi/tidak sampai informasi ke masyarakat.... saya [juga biasa] konsul ke Pak Camat, kan Pak Camat atasan saya. Pak Camat bilang dimusdeskan, ada berita acara, undang semua perwakilan warga, jadi saya tidak terombang-ambing dan ada dasar hukumnya, gitu kata Pak Camat. Camat bilang kalau butuh tim kecamatan, mereka siap diundang." - Kepala Desa Hutomo, Kecamatan Tiga, Kabupaten Pekalongan Meskipun informasi dari lapangan menunjukkan bahwa staf kecamatan yang terdaftar dalam tim PTPD aktif melakukan peran-perannya bersama staf kecamatan dan camat, namun tidak ada bukti yang kuat yang dapat menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan adalah tugasnya sebagai tim PTPD. Selain itu, berdasarkan informasi dari informan kabupaten, hampir semua kecamatan lokasi studi, baik yang PTPD-nya aktif maupun tidak aktif (lokasi replikasi), melakukan peran yang kurang lebih sama. 35
PERAN YANG DILAKUKAN PTPD 6.4. Peran Fasilitasi untuk Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) Berdasarkan dokumen "Draf Panduan PTPD" yang disusun oleh Kemendagri, salah satu tugas pembinaan PTPD adalah melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur desa yang dilakukan melalui pembelajaran mandiri aparatur desa yang dikenal dengan PbMAD. Metode belajar mandiri ini mengedepankan pola belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan aparatur desa dalam mengemban tugas dan fungsinya.25 Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran PTPD terkait fasilitasi PbMAD masih terbatas. Dari lima kecamatan lokasi studi, hanya tiga kecamatan yang semuanya kecamatan dampingan KOMPAK, yang pernah mencoba menginisiasi kegiatan PbMAD. Ini pun hanya sempat berjalan sebentar. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya pemahaman dan kapasitas PTPD dalam memfasilitasi proses PbMAD. Di kecamatan lokasi kajian di Kabupaten Bantaeng misalnya, kegiatan PbMAD sempat berjalan setelah pelatihan awal pada 2018. Saat itu PTPD melakukan pemetaan kapasitas aparatur desa di masing-masing desa dan membuat rencana tindak lanjut untuk peningkatan kapasitas, namun tidak ada tindak lanjut, padahal desa-desa sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PbMAD. Hal yang sama juga terjadi di kecamatan lokasi KOMPAK di Pekalongan. Di sini kegiatan PbMAD sempat berjalan pada masa kepemimpinan camat terdahulu. Tiga bulan sekali desa- desa diajak saling berkunjung untuk belajar satu sama lain, termasuk mempelajari bagaimana menghidupkan kembali kelompok selapanan,26 sebagai ajang diskusi warga untuk menjaring aspirasi dan meniru kegiatan pengumpulan dana sosial melalui jimpitan.27 "Dulu [periode Camat sebelumnya] ada kegiatan per tiga bulan secara bergilir di tiap-tiap desa... Baru [berjalan di] tiga desa, setelah itu Pak Camat pindah. Yang ikut kegiatan itu adalah Sekdes dan Kades. Semua tim kecamatan hadir. Desa-desa berbagi kesulitan dan [praktik] yang baik. [Manfaat kegiatan ini menjadi] motivasi. Desa lain sudah bagus. Kami dapat info bagaimana desa tersebut melakukannya. Misalnya, kok Desa A ada selapanan, ada penjaringan aspirasi, kenapa desa itu maju adminnya?...[Desa lain] punya kas untuk dana sosial untuk membantu warga di saat darurat [lewat jimpitan]. - Kepala Desa Gemel, Kecamatan Dua, Kabupaten Pekalongan. 25 26 27 Lebih jelas tentang bagaimana kaitan antara PbMAD dengan PKAD terpadu lihat Gambar 1. Pertemuan warga, biasanya di tingkat dusun, setiap 35 hari sekali. Setiap rumah tangga menyumbang, biasanya segenggam beras setiap malam yang dikumpulkan oleh petugas ronda. Frekuensi dan volume sumbangan tergantung kesepakatan. 36
RESPONS TERKAIT PERAN PTPD 7. Respons terkait Peran PTPD Bagian ini membahas tanggapan berbagai pemangku kepentingan dari sudut pandang masing-masing terhadap pendekatan P-PTPD yang telah diimplementasikan selama ini. Apa yang mereka pahami terkait peran PTPD, apa yang diharapkan dari PTPD dan apa manfaat yang diberikan selama ini? Informasi ini dapat memberi gambaran hal-hal yang perlu didukung atau dikembangkan lebih lanjut agar PTPD bisa memberikan manfaat yang optimal. 7.1. Pandangan Kecamatan Dari sudut pandang kecamatan, baik itu berasal dari camat, sekcam, dan para kasi, PTPD memiliki dua fungsi utama. Pertama, adanya PTPD yang aktif menjalankan tugasnya berpotensi untuk meningkatkan peran kecamatan yang sebelumnya melihat posisinya melemah, "tidak dianggap," "tidak ditengok" atau dilewati saja oleh pemerintah desa. Kondisi ini muncul sejak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, saat kecamatan menjadi bagian dari perangkat pemerintah daerah dan desa menjadi lebih otonom dengan bertanggung jawab langsung kepada bupati. Saat itu, desa tidak responsif terhadap undangan atau permintaan dari kecamatan misalnya soal data. Desa lebih sering berkonsultasi langsung ke kabupaten, khususnya ke dinas terkait, apalagi kalau kecamatan tidak dapat melayani atau menjawab pertanyaan desa, terutama terkait dengan regulasi yang harus diikuti desa dalam menyusun rencana dan anggaran desa. Kedua, PTPD berfungsi untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa. Kecamatan melihat sejak UU Desa berlaku, desa mendapatkan dana yang cukup besar. "Semua langsung ke desa," kata Camat Kecamatan Dua, Pekalongan. Sayangnya perangkat di desa dianggap masih lemah. Banyak perangkat desa masih bingung dengan tugas mereka dan tidak paham apa yang harus dikerjakan, terutama menyangkut peraturan dan pengadministrasian pengelolaan dana. "Harus ada kontrol dan di sinilah kecamatan berkepentingan membentuk PTPD...membuka keran konsultasi bagi desa... Perlu binwas. BLT dan perlengkapan penanganan COVID-19 perlu binwas [mengacu ke masa pandemi ketika studi dilakukan]. Kalau tidak tertib bisa jadi temuan," lanjut camat yang sama sekaligus mempertegas tugas kecamatan dan tujuan yang hendak dicapai. Di sisi lain, pada umumnya PTPD sering kali sulit menjelaskan peran mereka sebagai PTPD jika dibandingkan dengan peran mereka sebelum menjadi PTPD, dan dibandingkan dengan peran para pendamping P3MD. Mereka paham PTPD bertugas membina dan mengawasi pemerintah desa, seperti dikemukakan bagian sebelumnya. Namun, tanpa disebut PTPD pun itu sudah menjadi tugas mereka. Bedanya sekarang, ada tim sehingga bisa bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi itu pun terhambat karena tidak ada penjabaran fungsi yang spesifik dan anggaran khusus untuk secara aktif meningkatkan kunjungan ke desa. "Kami hanya melakukan reviu dan verifikasi APBDes. Kami juga tidak bisa turun ke desa karena desa kan sudah ada pendampingnya untuk perencanaan. Juga sudah ada timnya di desa untuk RPJM Desa, RKP, dan RAPB Desa. Jadi kami hanya reviu dan verifikasi dokumen yang sudah jadi... Kecamatan hanya melakukan monitoring apakah itu dilaksanakan" - Staf kecamatan/PTPD Kecamatan Satu. Variasi unsur yang masuk dalam tim PTPD (Tabel 6) juga merefleksikan kekaburan akan tujuan dan peran PTPD. Di dua kecamatan mereka adalah ASN kantor kecamatan saja, sementara di tiga 37
RESPONS TERKAIT PERAN PTPD kecamatan lain PTPD juga berasal dari non-ASN, seperti P3MD dan fasilitator PKH. Yang jelas semua anggota tim sudah mempunyai tugas masing-masing dan karena tugas inilah mereka diikutkan ke dalam tim PTPD (ex-officio), tidak diikuti dengan anggaran tambahan/khusus. Di samping itu, khususnya untuk daerah dampingan KOMPAK, perangkat kecamatan yang menjadi PTPD menyatakan, bahwa lewat pelatihan dan pendampingan KOMPAK mereka menjadi lebih tahu dan paham tentang proses perencanaan dan penganggaran desa, yang menjadi fokus dan tugas mereka. Oleh karena itu mereka merasa lebih mampu untuk memberi bimbingan atau pembinaan kepada desa. Hal ini berdampak pada rasa percaya diri dalam menjalankan tugas. Peningkatan kemampuan ini membuat mereka lebih sering diminta bantuannya oleh pemerintah desa, baik untuk berkonsultasi meminta saran atau solusi tentang masalah-masalah yang dihadapi desa, maupun untuk memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran desa. Sebagai PTPD mereka merasa lebih dianggap atau dihargai oleh desa, karena lebih sering diundang oleh desa dan lebih dikenal. Semua ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi PTPD. Mereka aktif mengecek, biasanya jika ada keterlambatan laporan SPJ, apakah desa telah melakukan kegiatan sesuai tahapan yang sudah dijadwalkan dan apa masalah yang menyebabkan keterlambatan. Secara umum mereka melihat tugas mereka adalah, "Membantu tugas-tugas camat dalam melakukan pembinaan di desa," kata seorang PTPD dari Kecamatan Lima. Sebelum ada PTPD, tidak ada informan staf kecamatan yang pernah mendapat pelatihan, kecuali pelatihan-pelatihan terkait program atau proyek tertentu, misalnya, pelatihan bagi tim verifikasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Biasanya kalau ada pelatihan dari kabupaten hanya camat yang diundang, seperti yang diakui juga oleh salah seorang informan dari kantor Sekretariat Daerah. Tidak mengherankan bila staf kecamatan yang menjadi PTPD merasa senang bisa meningkatkan kapasitas mereka yang pada gilirannya mengangkat wibawa mereka. Adanya staf KOMPAK di lapangan juga sangat membantu mereka memberikan akses untuk berkonsultasi atau mencari informasi, dibandingkan dengan lokasi non-KOMPAK, yang para PTPD-nya mengakui sering terlambat mendapatkan informasi dari kabupaten, terutama yang menyangkut peraturan-peraturan baru dari pemerintah pusat.28 Lepas dari apresiasi terhadap pelatihan dan fasilitasi yang diberikan kepada PTPD selama ini, kecamatan mengeluhkan bahwa sampai saat ini tidak ada evaluasi dan umpan balik dalam pelaksanaan PTPD. Hal ini penting untuk membantu mereka memperbaiki diri dan bisa lebih menjamin keberlangsungan PTPD, seperti yang disampaikan oleh salah seorang camat. "Agar [PTPD] bisa bertahan, mestinya dari pusat atau provinsi/kabupaten melakukan evaluasi terhadap apa yang kami lakukan, jadi jika ada kekurangan kami bisa dikasih tahu dan mesti ditingkatkan sumber daya PTPD. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan ada kekurangan atau tidak, jika tidak ada yang memberi tahu atau memberi masukan. Bukan hanya minta laporan saja namun juga datang ke sini dan melihat apa yang jadi kendala dan kekurangan kami di sini. Jadi jika ada kendala, kami juga diberi tahu apa solusinya. Mesti ada evaluasi, agar kami punya motivasi dan semangat yang tinggi." - Camat Kecamatan Empat, Kabupaten Bima 28 Sebaliknya kekosongan posisi staf KOMPAK di lapangan sempat menghambat kegiatan (Bagian 5.2) dan saat pengumpulan data berlangsung di Pekalongan, "Dulu biasanya sebulan dua kali paling tidak ada kegiatan...sekarang seperti anak ayam kehilangan induk...'ditinggal setengah matang'," ungkap Camat Kecamatan Dua. 38
RESPONS TERKAIT PERAN PTPD 7.2. Pandangan Desa Tidak semua desa di kecamatan yang memiliki PTPD tahu tentang PTPD, khususnya di kecamatan dan desa yang tidak didampingi KOMPAK. KOMPAK awalnya mendampingi tiga desa di kecamatan dan Kabupaten Bima (NTB). Baru satu tahun terakhir KOMPAK mendampingi semua desa di kecamatannya, yang intensitasnya menjadi terbatas karena adanya pandemi. Di Kabupaten Pekalongan yang didampingi KOMPAK, tidak semua desa mengetahui PTPD terutama yang lokasinya agak jauh dari kecamatan. Desa-desa yang dekat dengan kecamatan biasanya tahu atau paling tidak pernah mendengar tentang PTPD. Namun rata-rata desa mengakui pendampingan oleh kecamatan bertambah sejak adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, lepas dari mereka tahu atau tidak tahu tentang PTPD. Pendampingan lebih banyak terkait proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan regulasi yang ada, karenanya perangkat desa yang berinteraksi dengan PTPD, selain kepala desa, terbatas pada Sekretaris Desa, Bendahara Desa (Kaur Keuangan) dan Kasi Pemerintahan. Perangkat lain, seperti Kasi Kesra dan kepala dusun, hampir tidak pernah berinteraksi dengan PTPD kecuali di forum-forum terbuka, misalnya ketika tim kecamatan mengunjungi desa untuk melakukan binwas. "Dari dulu Pak Salam [PTPD/Kasi Pemerintahan Kecamatan Lima]29 sudah babak belur membantu desa bahkan sebelum ada Dana Desa...selalu bersedia merespons dan menerima konsultasi dari desa. Dia lebih aktif membantu desa terutama setelah ada Dana Desa dan pelimpahan kewenangan..." - Kabid Perencanaan dan Pelaporan Desa Sira, Kecamatan Lima, Kabupaten Bima "Bukan bermaksud mengecilkan peran PLD [Pendamping Lokal Desa-P3MD]...tapi dilihat dari background-nya yang lebih berfungsi mendampingi desa adalah PTPD... Sejak 2018 dengan adanya Perbup Pelimpahan, PTPD mewakili kecamatan untuk dampingi desa, sering ngopi bareng..."30 - Sekdes Desa Limbe, Kecamatan Empat, Kabupaten Bima "Mereka [PTPD] ini orang-orang kecamatan...tapi [dengan adanya PTPD] jadi satu pintu... besar manfaatnya buat desa, [desa] bisa konsultasi ketika kesulitan. [Dulu biasanya hanya Kades dan Sekdes yang berkonsultasi], baru sekitar 2014-15 saya konsultasi karena sebelum ada Dana Desa [administrasi] tidak terlalu sulit, tidak seperti sekarang. Alokasi Dana Desa tidak seberapa." - Kaur Umum dan Perencanaan, Desa Gemel, Kecamatan Tiga, Kabupaten Pekalongan Rata-rata perangkat desa yang diwawancarai menyatakan kesulitan administrasi pengelolaan anggaran pada awal pelaksanaan Dana Desa, terutama untuk memahami peraturan- peraturannya yang cukup banyak dan sering kali berubah. Beban kerja pemerintah desa menjadi semakin berat karena kemampuan perangkat desa tidak merata - masih ada perangkat tamatan Sekolah Dasar, rata-rata berusia lebih dari 50 tahun - serta tidak ada bimbingan/pelatihan yang memadai untuk perangkat desa yang baru. Baru sekitar dua tahun terakhir ini posisi Sekretaris Desa diisi oleh lulusan universitas (S1) yang umumnya sudah terbiasa menggunakan komputer dan relatif lebih cepat memahami tugas-tugas administrasi yang ada, walaupun kerap harus belajar atau mencari informasi sendiri.31 Akibatnya satu sampai dua orang perangkat yang mumpuni ini, biasanya sekdes dan bendes, menjadi tumpuan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan sehingga beban pekerjaan tidak terdistribusi merata di antara perangkat dan memperlambat penyelesaian tugas. 29 30 31 Kasi ini masuk dalam tim verifikasi usulan PNPM. PTPD kebetulan adalah warga desa yang bersangkutan. Dari lima sekretaris desa yang diwawancarai, tiga bergelar sarjana. 39
RESPONS TERKAIT PERAN PTPD Penumpukan tugas pada satu-dua orang perangkat ini berkontribusi pada keterlambatan terlambat penyusunan perencanaan dan pengganggaran ketika kabupaten sendiri menyampaikan pagu indikatif tahun berikut. Ini cukup merata dikeluhkan oleh aparat desa di Kabupaten Bima karena sudah terjadi dua-tiga tahun terakhir ini. Desa enggan menggunakan pagu tahun lalu (meskipun sudah didorong oleh PTPD dan P3MD) karena itu artinya menambah beban pekerjaan pemerintah desa dengan harus merevisi rencana yang sudah dibuat, termasuk mengulang musyawarah jika diperlukan. Bagi desa-desa yang memiliki perangkat yang berpengalaman atau berkualifikasi baik (desa- desa ini biasanya menjuarai lomba desa, tepat waktu dalam berbagai pelaporan atau mendapat berbagai penghargaan, dan perangkatnya menjadi pemimpin forum profesi mereka di kecamatan), PTPD masih dipandang belum maksimal mendampingi desa atau kurang proaktif, dalam arti datang hanya ketika diundang oleh desa ke musyawarah. PTPD diakui membantu desa memberikan masukan, memonitor kegiatan yang dikerjakan desa atau mengecek sebelum Inspektorat datang dan memberi masukan kalau ada laporan yang kurang. Namun bagi mereka, PTPD masih dianggap kurang dalam arti, "Kurang tanya ke desa, perlu jemput bola," kata Sekdes Hua. Kepala Desa Hua lebih gamblang lagi. Ia mengharapkan PTPD mengerti kondisi dan permasalahan desa, tidak sekadar mengikuti instruksi dari atas, tetapi paham juga latar belakang instruksi itu dan bisa memberikan pemahaman/wawasan itu kepada desa, selain mendorong inovasi untuk kemajuan perekonomian desa. "PTPD tidak boleh kaku menghadapi persoalan desa karena setiap desa unik dan memiliki persoalan dan kebutuhan berbeda. PTPD harus diberikan pemahaman yang lebih baik. Jadi ketika mendampingi desa, PTPD dapat mendorong inovasi sesuai kebutuhan desa masing- masing. Misalnya, ada program rumah pangan yang diwajibkan oleh Bupati... Mestinya PTPD menjelaskan program ini jalannya seperti apa dan hasil yang diharapkan bagaimana, bukan sekadar mewajibkan desa untuk menganggarkan itu... Selama ini desa ogah-ogahan melaksanakannya." - Kades Hua, Kecamatan Empat, Kabupaten Bima BPD sebagai salah satu lembaga penting di desa, merasa terbatas interaksinya dengan PTPD dan tim binwas kecamatan. Kalau pun ada, biasanya hanya seputar penjelasan tentang apa yang menjadi tugas dan kewenangan BPD dalam pertemuan-pertemuan di desa. Atau BPD berkonsultasi dengan kecamatan terkait dengan pilkades (yang diselenggarakan oleh BPD) dan peraturannya. Tidak semua BPD paham atau tahu apa itu PTPD. 7.3. Pandangan P3MD Pelaku P3MD di tingkat kecamatan (pendamping desa) di lokasi KOMPAK melihat model PTPD memberikan dua nilai tambah utama bagi mereka. Pertama, mereka memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengembangan kapasitas tambahan yang relevan dengan pekerjaan mereka misalnya pelatihan terkait PbMAD dan training of trainers (TOT) Sekolah Anggaran Desa. Hal ini dimungkinkan karena hampir di semua kecamatan KOMPAK, tim pendamping desa masuk dalam tim PTPD atau dalam tim klinik desa. Kedua, keterlibatan pelaku P3MD dalam tim PTPD dapat mempermudah interaksi pendamping desa dengan pemerintah desa, apalagi kalau para pendamping ini dimasukkan ke dalam tim PTPD, atau dilibatkan dalam kegiatan binwas kecamatan ke desa. Yang paling sering dikemukakan oleh para pendamping ini adalah rasa lebih disegani kalau desa melihat mereka sebagai PTPD atau tim kecamatan ketimbang orang nonpemerintah. Para pendamping merasa lebih didengar oleh desa dan diikuti sarannya ketika datang bersama tim kecamatan. Mereka membandingkan tanggapan 40
RESPONS TERKAIT PERAN PTPD desa ketika mereka menghadapi pemerintah desa sendiri; perangkat sering kali mengiyakan saran pendamping tetapi tidak selalu menindaklanjutinya. Pendamping desa (PD) dan PTPD juga saling berbagi informasi dan saling mengisi terutama jika jumlah desa di kecamatan cukup banyak atau lebih dari 10 desa. Kalau PD melihat PTPD membantu membuat pendamping desa lebih didengar oleh desa, PTPD melihat PD dapat memberikan bantuan teknis untuk hal-hal yang belum terlalu mereka pahami, terutama terkait peraturan-peraturan baru dari pusat. Sejak terbitnya UU Desa yang langsung berjalan dalam satu tahun (2015), banyak peraturan baru yang dibuat oleh kementerian dan sering berubah atau direvisi. PD mendapatkan informasi ini lebih cepat lewat jalur para Tenaga Ahli P3MD di kabupaten ketimbang PTPD di kecamatan.32 Bahkan seorang Sekcam dari Kecamatan Lima mengakui bahwa kecamatan sering terlambat menerima informasi dari kabupaten atau pusat, belum lagi perubahan-perubahan yang terjadi di tengah jalan, terutama masa pandemi COVID-19. Dibandingkan dengan staf kecamatan, kades dan sekdes sering kali bisa mendapat informasi lebih dulu terkait aturan baru. Biasanya, seperti yang dikatakan oleh Kasi Ekbang Kecamatan Satu, kalau ada perubahan atau informasi baru, pemdes dipanggil oleh Dinas PMD dan/atau mendapat informasi dari asosiasi/forum mereka (forum kades/forum sekdes). Urusan peraturan ini bisa juga menimbulkan masalah karena perbedaan acuan. PTPD dan kabupaten biasanya mengikuti peraturan yang diterbitkan Kemendagri, sementara P3MD mengacu pada peraturan yang diterbitkan Kemendesa (misalnya Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa). Selama ini, karena perbedaan esensi kedua peraturan ini tidak terlalu besar, para pendamping masih bisa mengatasi dan menjelaskan kepada pemerintah desa.33 "Semua memiliki tanggungjawab yang sama untuk mendampingi desa. Bedanya yang satu dari Kemendagri, satu lagi dari Kemendesa. Kami satu kamar di sini," begitu pandangan salah seorang PD di Kecamatan Empat. Mereka merasa mempunyai kesamaan misi, yaitu membantu desa. Respons positif lainnya dari P3MD terkait PTPD adalah ketika P3MD dilibatkan dalam pelatihan- pelatihan dan bimbingan teknis, terutama yang diselenggarakan oleh KOMPAK. Mereka menyatakan merasakan manfaat pelatihan ini dalam menjalankan tugas mereka, karena memang pada praktiknya tugas P3MD dan PTPD hampir sama dalam mendampingi desa. Latar belakang sebagai fasilitator membuat pendamping dan tenaga teknis P3MD bisa memanfaatkan lebih cepat hasil pelatihan seperti yang diakui oleh pendamping P3MD di Kecamatan Satu. Bagi P3MD kolaborasi pendampingan dengan PTPD bermanfaat. "Urusan pembangunan desa bukan hanya tata pemerintahan tapi juga bagaimana usulan masyarakat desa bisa masuk, kelompok masyarakat terbina, dan lain-lain. Jadi banyak yang harus diurus... tetapi karena yang satu ini [tata pemerintahan] belum beres, setiap tahun pendamping hanya berkutat pada masalah ini saja. Perencanaan belum bisa tepat waktu, SPJ terlambat, urusan lain jadi terabaikan. Tapi...kehadiran PTPD bisa membantu [walaupun mereka] belum menguasai semua komponen. PTPD butuh juga PD bergabung." - P3MD, Kabupaten Bima 32 33 Salah seorang TA-PKAD mencatat, sejak 2015 ada 57 aturan turunan dari UU Desa baik dari Kemendesa maupun Kemendagri, yang perlu diketahui para pendamping termasuk PTPD. Karena Permendes terbit setelah Permendagri dan dua peraturan ini sejajar, secara legal formal, ketentuan Permendes yang dipakai. Lihat (diakses 17 Desember 2020). 41
RESPONS TERKAIT PERAN PTPD 7.4. Pandangan UPTD/sektor Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan UPTD/sektor dalam tim PTPD lebih banyak ditemukan di kecamatan yang mendapatkan dukungan KOMPAK. Hal ini disebabkan UPTD yang ada di kecamatan dilibatkan sejak awal model PTPD diujicobakan, misalnya UPTD diikutkan dalam pelatihan dasar PTPD, bimtek dan juga kunjungan ke desa. Sementara itu, di semua kecamatan replikasi tidak ditemukan keterlibatan aktif UPTD dalam tim PTPD, meskipun ada satu dari dua kecamatan replikasi yang memasukkan UPTD di kecamatan sebagai anggota. Penyebab hal tersebut karena semenjak awal PTPD yang ada di kecamatan tidak berjalan - apa yang dilakukan staf kecamatan sama seperti sebelum ada PTPD. Dengan kata lain PTPD hanya ada di atas kertas. Di kecamatan lokasi KOMPAK, UPTD yang tergabung dalam tim PTPD menganggap keterlibatan mereka di sana dapat memberikan legitimasi ekstra untuk memastikan desa mendukung isu-isu sektor. UPTD yang ditemukan terlibat aktif dalam PTPD adalah UPTD kesehatan atau puskesmas. Bagi puskesmas, ikut turun ke desa sebagai PTPD memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses perencanaan desa dan melihat peluang dimana sektor/UPTD dapat mendorong isu prioritas UPTD terkait penganggaran kegiatan oleh desa. Dukungan ini ikut membantu puskesmas mencapai target kerjanya. "Jika puskesmas sendiri yang memberikan input kepada desa, mungkin tidak akan didengar atau tidak ada tindak lanjutnya....tadinya saya pikir mengadakan kelas ibu hamil hanya wewenang puskesmas, namun ternyata sekarang desa juga bisa ikut mendukung lewat anggaran mereka. - Kepala Puskesmas, Kecamatan Empat, Kabupaten Bima "Dengan menjadi PTPD kita bisa berdiskusi dengan desa untuk menjelaskan masalah terkait kesehatan. Pemerintahan, kesehatan, pendidikan itu tidak bisa jalan sendiri- sendiri, saling membutuhkan. Di situ PTPD sangat memfasilitasi kita.....Ketika awal PTPD saya juga bersuara agar desa tidak mengusulkan pembelian ambulans desa, karena tidak efisien karena mahal. Dan kemungkinan besar akan lebih banyak digunakan oleh perangkat desa ketimbang masyarakat yang membutuhkan. Saya mendorong adanya mobil siaga. Jadi mobil siaga itu dari masyarakat, dan nanti desa hanya mengatur terkait mekanisme penggunaan, biaya, dll. yang dapat diatur lewat perdes. Jadi Dana Desa tidak habis untuk biaya pemeliharaan ambulans yang cukup mahal. Selain itu dana itu banyak berputar ke masyarakat. - Mantan Kepala Puskesmas/mantan PTPD, Kecamatan Dua, Kabupaten Pekalongan Namun, keterlibatan UPTD dalam PTPD juga sangat tergantung dengan koordinasi dari pihak kecamatan, dalam pengertian, mereka akan bergerak jika diajak serta atau diundang oleh pihak kecamatan seperti yang dikatakan salah satu PTPD dari puskesmas di Kecamatan Satu, "Dulu almarhum Pak Abbas yang menjadi koordinator, sekarang [stafnya] yang biasa memberi tahu kalau ada kegiatan." Sebelumnya UPTD ini jarang diundang ke musyawarah, hanya diminta masukan saja kalau desa mau membangun posyandu, pendataan lansia, dan penambahan kader posyandu. 42
RESPONS TERKAIT PERAN PTPD 7.5. Pandangan Kabupaten Adanya uji coba model penguatan kecamatan melalui pendekatan PTPD, umumnya diapresiasi oleh semua perwakilan pemerintah kabupaten lokasi studi yang diwawancara. Mereka yang menyambut baik terutama karena melihat ada perubahan peran kecamatan dalam melakukan binwas desa di kecamatan-kecamatan dukungan KOMPAK. Misalnya, mereka lebih proaktif dalam membina desa-desa agar lebih tertib administrasi (lihat Bagian 8). Meskipun begitu, hanya satu dari tiga kabupaten lokasi penelitian yakni Kabupaten Bima, yang pemerintah kabupatennya menunjukkan ketertarikan untuk mereplikasi pendekatan PTPD di semua kecamatannya. Dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Pekalongan dan Bantaeng belum menunjukkan ketertarikan. Ada beberapa alasan ketidaktertarikan ini misalnya, di Kabupaten Bantaeng ada anggapan bahwa agar pelaksanaan PTPD berhasil dibutuhkan champion dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas di tingkat kecamatan. "Peran kecamatan ini antara ada dan tiada. Selama ini mereka hanya sekadar sebagai penanggung jawab kewilayahan. Sulit untuk meminta mereka melakukan fungsinya [terkait binwas desa] karena masalah SDM, back up regulasi, dan anggaran. Kecamatan sering dianggap sebagai pembuangan aparat yang kurang mampu bekerja di level kabupaten. Dukungan regulasi juga tidak ada sebagai kebijakan untuk menguatkan kecamatan. Anggaran yang mereka miliki hanya untuk rutinitas kegiatan administrasi, bukan untuk mendukung desa." - Informan OPD, Kabupaten Bantaeng Sedangkan di Kabupaten Pekalongan, pemerintah kabupaten merasa perlu ada regulasi yang lebih jelas mengenai PTPD. Juga ada anggapan bahwa PTPD bukan sesuatu yang baru, hanya bajunya yang baru namun isinya lama. "Ada atau tidak ada PTPD, fungsinya Camat memang mesti koordinasi sektor di kecamatan, jadi PTPD itu cuma baju saja tapi fungsi itu memang sudah ada." - Informan OPD, Kabupaten Pekalongan Sebagai tambahan, sejak 2018, Kabupaten Pekalongan sudah memiliki tim sejenis PTPD di semua kecamatan yang disebut tim binwas desa. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perbedaan peran dan tugas tim PTPD dan tim binwas. "Kalau mereka [staf kecamatan] menguasai tupoksi dengan baik, pasti bisa melaksanakan PTPD walaupun [di kecamatan ini] mungkin lebih dikenal [tim] binwasnya daripada PTPD karena memang baru diperkenalkan istilah PTPD ini di beberapa desa." - Camat Kecamatan Tiga, Kabupaten Pekalongan Di Kabupaten Bima, Dinas PMD dan Bappeda mendorong replikasi PTPD di semua kecamatan pada 2018 karena melihat uji coba di dua kecamatan KOMPAK yang dianggap berhasil. Meskipun begitu, kabupaten melihat implementasi PTPD di lokasi replikasi belum menunjukkan keberhasilan. Hampir semua informan di tingkat kabupaten melihat PTPD hanya efektif di dua kecamatan yang merupakan lokasi KOMPAK, sisanya pada umumnya tidak efektif meskipun semua kecamatan telah memiliki PTPD. Itu terlihat karena lebih dari setengah kecamatan di Bima yang masih belum dapat melakukan peran yang sudah dilimpahkan kabupaten, misalnya terkait reviu RAPB Desa. 43
RESPONS TERKAIT PERAN PTPD Masih ditemukan kesalahan/kekeliruan oleh kabupaten dalam RAPB Desa yang telah direviu oleh kecamatan. Salah satu hal yang menjadi masalah adalah masih minimnya kapasitas staf kecamatan dalam melakukan peran pembinaan desa, seperti diungkapkan salah satu informan OPD di Kabupaten Bima. "SDM di kantor kecamatan masih kurang. Rata-rata kepala seksi di kantor kecamatan sudah tua dan mau pensiun. Tidak ada motivasi menyerap hal-hal baru. Saat ini banyak sistem pendataan di desa menggunakan aplikasi smartphone, misalnya e-HDW [untuk data stunting] itu butuh pemahaman di tingkat staf kecamatan untuk dapat melakukan pembinaan di desa. Meskipun tidak semua, namun rata-rata staf kecamatan kurang familiar dengan aplikasi-aplikasi tersebut." - Informan OPD, Kabupaten Bima "Di semua kecamatan ada PTPD, dan di SK-kan namun fungsinya lebih pada tiba masa dan tiba waktu. Dalam arti jika desa minta konsultasi mereka layani, namun tidak ada upaya lebih aktif yang lebih reguler... Kecamatan pada umumnya tidak punya kemampuan yang merata untuk menjawab persoalan. Tidak punya analisa mendalam terhadap suatu masalah. Penjelasan dari kecamatan tidak sedetail kabupaten. Kecamatan hanya paham yes or no, tapi tidak memberikan pertimbangan lain, misalnya apa yang menjadi prioritas kabupaten." - Informan OPD, Kabupaten Bima Di sebagian besar kecamatan di Bima, PTPD tidak efektif karena pada umumnya kecamatan hanya membentuk tim melalui SK Camat, tanpa ada penguatan kapasitas untuk melakukan peran binwas desa. Situasi ini berbeda dengan lokasi KOMPAK. Di sini setelah direkrut, PTPD dilatih dan juga diberikan penguatan kapasitas dan pendampingan dari KOMPAK. Khusus untuk Kabupaten Bima, memang ada sedikit upaya dari pihak kabupaten terutama Dinas PMD untuk melakukan bimtek dua kali setahun terkait reviu RAPB Desa/LPJ Desa yang menyasar kepada anggota PTPD di kecamatan, namun kegiatan tersebut sifatnya terbatas dan tidak menjangkau seluruh anggota PTPD di setiap kecamatan. Selain isu kapasitas staf, selama ini upaya penguatan terhadap kecamatan dari kabupaten di semua lokasi studi juga sangat terbatas. Itu terjadi karena berbagai alasan misalnya ruang fiskal yang terbatas dan juga masalah wewenang, sehingga kabupaten tidak proaktif mendorong penguatan kecamatan. OPD beranggapan bahwa kecamatan adalah OPD tersendiri yang mestinya dapat melakukan penguatan kapasitas sendiri: "Kalau mau meningkatkan kapasitas kecamatan, jangan minta kabupaten untuk memberi pelatihan, namun kasih mereka uang untuk melatih diri sendiri harusnya seperti itu." - Informan dari OPD, Kabupaten Bima "Tidak mungkin Camat atau kecamatan dibina oleh dinas PMD karena sama-sama OPD, Camat bukan wilayah kami." - Informan OPD, Kabupaten Pekalongan "Tupoksi kecamatan di bawah Tapem tetapi Tapem juga belum tentu punya nomenklatur peningkatan kapasitas kecamatan. Jadi saat ini mengandalkan dukungan luar, seperti dari KOMPAK. PTPD sebenarnya bisa untuk menjawab berbagai persoalan tetapi kualitas SDM belum memadai. Selain itu PTPD berada di luar struktur pemerintahan...." - Informan OPD Bantaeng 44
RESPONS TERKAIT PERAN PTPD Di semua lokasi penelitian hampir semua informan tingkat kabupaten setuju bahwa pembinaan dan penguatan kapasitas untuk kecamatan diperlukan agar kecamatan dapat lebih optimal menjalankan peran binwas desa. Namun, wawancara dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa selama ini belum ada upaya terkoordinasi dari OPD lintas sektor kabupaten untuk penguatan kecamatan termasuk PTPD. Padahal dalam komponen PKAD terpadu, kabupaten diharapkan melakukan upaya yang terkoordinir untuk penguatan dan pengawasan kepada kecamatan agar dapat menjalankan perannya melakukan pembinaaan dan pengawasan desa. 45
PERUBAHAN PERAN KECAMATAN SETELAH ADA PTPD 8. Perubahan Peran Kecamatan Setelah Ada PTPD Penelitian ini menunjukkan ada tiga pola perubahan peran kecamatan setelah uji coba dan replikasi model PTPD dilakukan: 1. 2. 3. Kecamatan melakukan lebih banyak peran binwas desa ketimbang sebelum ada PTPD (peningkatan kuantitas binwas desa). Kecamatan melakukan kegiatan binwas desa yang sama namun dengan kualitas yang lebih baik (peningkatan kualitas binwas desa). Tidak ada perubahan dalam peran kecamatan. 8.1. Peningkatan Kuantitas Jenis Kegiatan Binwas Desa Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PTPD meningkatkan kuantitas kegiatan binwas desa oleh kecamatan. Artinya kecamatan melakukan tambahan kegiatan yang berkaitan dengan binwas desa yang belum pernah mereka lakukan sebelum ada PTPD. Beberapa contoh:
Kecamatan Empat: Kecamatan melakukan peran baru yaitu memfasilitasi desa menyusun dokumen RPJM Desa dan RKP Desa, dan memastikan desa melalui tahapan-tahapan perencanaan yang sesuai regulasi. Kecamatan melalui tim PTPD juga melatih tim penyusun RPJM Desa di desa. Peran ini belum pernah dilakukan oleh kecamatan sebelumnya. "Sebelum ada PTPD, tidak ada keterlibatan pemerintah kecamatan pada waktu itu untuk perencanaan desa, kecuali hanya untuk rekomendasi pencairan dana yang butuh tanda tangan Camat. Sebelumnya desa membuat saja dokumen perencanaan mereka tanpa ada tahapan yang semestinya. Saat ini sudah mulai dilaksanakan sesuai tahapan meskipun masih terlambat." - Staf Kecamatan Empat, Kabupaten Bima
Kecamatan Dua: Kecamatan memfasilitasi/mengoordinasi sektor di kecamatan misalnya UPTD puskesmas dan pendidikan, agar ikut membantu perencanaan desa. Masuknya UPTD dalam tim PTPD memberikan ruang lebih banyak bagi UPTD karena dengan keahlian yang mereka miliki, mereka berperan membantu desa terkait perencanaan, meskipun ketersediaan tenaga ahli tidak merata di setiap kecamatan. Sebelum ada PTPD, sebagian informan kecamatan mengatakan bahwa biasanya hanya camat sendiri (atau diwakili staf ) yang datang pada pertemuan perencanaan di tingkat desa.
Kecamatan Satu, Dua, dan Empat: Setelah implementasi PTPD, kecamatan proaktif mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat kelompok rentan di desa. Misalnya, ada anggaran khusus untuk musyawarah khusus perempuan dan anak seperti yang terjadi di Kecamatan Satu dan Empat. Di Kecamatan Empat, PTPD juga memberikan arahan kepada desa agar ada perwakilan perempuan dalam tim perumus/penyusun RPJM Desa. Perubahan ini hanya terlihat di kecamatan yang mendapat dukungan KOMPAK, di mana PTPD- nya sempat berjalan baik di awal-awal pelaksanaan, serta mendapat dukungan penguatan kapasitas dan pendampingan dari KOMPAK. Pendampingan KOMPAK juga membantu kecamatan untuk memahami apa yang menjadi kewenangan mereka terkait binwas desa. Jadi, meskipun sudah ada regulasi nasional yang menyebutkan bahwa binwas desa adalah salah satu tugas camat, tidak semua camat dan staf kecamatan memahaminya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu kasi sekaligus PTPD yang bertugas di Kecamatan Empat. 46
PERUBAHAN PERAN KECAMATAN SETELAH ADA PTPD "Pihak kecamatan juga baru mengetahui apa kewenangan mereka terkait binwas desa setelah ada advokasi dari KOMPAK...kami merasa diuntungkan sekali dengan adanya KOMPAK itu. Beberapa hal yang dulu kami tidak tahu, baru tahu setelah diadvokasi mereka." - Staf Kecamatan Empat, Kabupaten Bima Bagaimana peningkatan kuantitas peran binwas kecamatan berdampak pada perubahan tata kelola desa, belum dapat dipotret secara mendalam melalui studi ini. Meskipun begitu, beberapa informan tingkat desa yang diwawancara menyampaikan beberapa perubahan setelah ada PTPD. Salah satunya adalah desa mereka telah menganggarkan dalam APB Desa tahun 2019 dan 2020 untuk kegiatan musyawarah khusus untuk kelompok rentan karena dorongan kecamatan terutama PTPD. Penelitian juga menemukan bahwa perubahan yang disebutkan tidak semuanya berkelanjutan. Misalnya untuk Kecamatan Dua, perubahan peran kecamatan terkait memfasilitasi/mengoordinasi sektor di kecamatan agar ikut membantu perencanaan desa hanya bersifat sementara, karena tokoh kunci yang berperan mendorong hal tersebut dimutasi, selain juga ada mutasi/pergantian orang di pihak UPTD sendiri. ini 8.2. Peningkatan Kualitas Binwas Desa Peningkatan kualitas pelaksanaan binwas desa juga merupakan salah satu perubahan yang terjadi di kecamatan setelah implementasi PTPD. Artinya, kecamatan melakukan aktivitas binwas yang sama namun dengan lebih baik. Misalnya, di Kecamatan Satu (Kabupaten Bantaeng), sebelum implementasi PTPD, kecamatan sudah ditugaskan melakukan reviu RPJM Desa dan RAPB Desa. Namun, selama ini kecamatan tidak tahu bagaimana proses melakukan reviu tersebut atau hal apa saja yang mesti direviu. Ada sekitar lima orang staf kecamatan yang masuk menjadi tim reviu dan verifikasi RKP Desa dan RAPB Desa, namun tidak satu pun yang pernah diberikan informasi dan paham bagaimana proses itu sebaiknya dilakukan. Setelah ada pelatihan dan penguatan terhadap tim PTPD di Kecamatan Satu, salah satu staf Kecamatan Satu yang juga PTPD mengatakan bahwa penguatan terhadap PTPD membantu dia melakukan tugasnya di kecamatan dengan lebih baik. "Setelah dapat pelatihan dari KOMPAK [pelatihan dasar PTPD], saya lebih paham perencanaan dan pengelolaan keuangan desa itu seperti apa, apa saja yang mesti diperhatikan. Kalau dulu [ketika reviu RAPB Desa] hanya perhatikan kesalahan penjumlahan dan penghitungan, saat ini sudah mulai melihat apakah yang dianggarkan ada di RAPBDes, ada dalam RKP." - Staf Kecamatan Satu, Kabupaten Bantaeng Contoh lain di Kecamatan Empat, sebelum ada PTPD peran kecamatan hanya dilakukan dengan meneruskan surat yang dikirim kabupaten mengenai jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan desa kepada pemerintah desa. Sekarang selain menyampaikan informasi itu, kecamatan proaktif memantau dan memastikan desa melakukan kegiatan proses perencanaan sesuai ketentuan dan jadwal, bahkan ikut mendampingi prosesnya. Begitu juga ketika saatnya laporan pertanggungjawaban harus masuk, kecamatan yang biasanya hanya menunggu laporan, mengecek dan mencari tahu masalah yang dihadapi desa untuk bisa diselesaikan. 47
PERUBAHAN PERAN KECAMATAN SETELAH ADA PTPD "Dulu setelah kami memberikan laporan, baru kecamatan turun untuk evaluasi dan monitoring. Kalau saat ini kecamatan mulai dari perencanaan sudah ambil peran; tanggung jawab mereka lebih besar." - Kades Hua, Kecamatan Empat, Kabupaten Bima Selain itu, di lokasi dampingan KOMPAK, kecamatan menyediakan ruang khusus untuk desa berkonsultasi dengan PTPD. Dengan interaksi yang bertambah, kecamatan lebih mengetahui perkembangan desa-desa di wilayahnya dan memberikan bantuan yang diperlukan sejalan dengan kapasitasnya. Ketika sekdes dan bendahara mau mengambil rekomendasi pencairan, mereka juga datang ke kecamatan dan diskusi dengan pihak kecamatan. Sebelumnya, desa langsung ke ruang camat dan minta tandatangan. Namun semenjak ada klinik desa, pertemuan apa pun dengan desa biasanya dilakukan di ruangan klinik tersebut. Adanya klinik memberi ruang lebih bagi pemerintah desa untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan pihak kecamatan. Diskusi informal dengan PTPD yang sudah terlatih terkait desa juga meningkatkan pemahaman desa mengenai topik-topik tertentu misalnya terkait pengelolaan keuangan. Keberadaan tim PTPD juga berarti bertambahnya perangkat yang berperan melakukan pembinaan desa di kecamatan. Sebelumnya pembinaan desa semata-mata menjadi urusan Kasi PM atau Kasi Pem, namun saat ini paling tidak sudah bertambah dua atau tiga orang lagi yang membina desa. Anggota tim PTPD sendiri paling sedikit lima orang. Kasi PM Kecamatan Lima mengatakan bahwa dengan adanya tim PTPD membuat beban pembinaan desa tidak terlalu bertumpu kepada satu orang di kecamatan, walaupun ia akui yang aktif dan sudah biasa membantu desa dalam tim PTPD hanya beberapa orang saja. Keberadaan anggota lainnya tampaknya hanya untuk memenuhi jumlah personel saja. 8.3. Tidak Ada Perubahan dalam Peran Kecamatan Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun sudah ada implementasi PTPD, tidak ditemukan ada perubahan yang berarti dalam peran kecamatan terkait binwas desa. Hal ini terjadi di kecamatan yang mereplikasi pendekatan PTPD. Penyebab tidak ada perubahan adalah implementasi PTPD hanya di atas kertas, dalam arti tim PTPD dibentuk melalui SK Camat namun tidak ada penguatan, dan PTPD di lokasi replikasi tidak mendapat pemahaman yang cukup mengenai peran dan fungsinya. Ini bukan berarti bahwa kecamatan replikasi tidak melakukan fungsi binwas, hanya saja tidak ditemukan ada perubahan peran kecamatan terkait binwas sebelum dan sesudah replikasi PTPD. 48
FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN 9. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan 9.1. Regulasi/peraturan Pendukung Sampai saat tidak ada regulasi dan petunjuk yang memperjelas posisi, fungsi, dan peran PTPD. Hal ini menimbulkan kebingungan PTPD, mengingat ada tim-tim lain terkait binwas desa di kecamatan yang juga diikuti oleh anggota tim PTPD dari kantor kecamatan, dengan alokasi anggaran tersendiri (Tabel 9). Tidak ada pemahaman bahwa PTPD adalah bagian dari tim binwas dan kegiatannya didukung oleh anggaran untuk tim binwas. Dari lima kecamatan studi, tiga kecamatan memiliki tim binwas tersendiri, walaupun rata-rata anggota tim PTPD yang berasal dari perangkat kantor kecamatan masuk dalam tim binwas ini. Petunjuk operasional yang bisa menjadi pegangan kerja PTPD tidak ada, termasuk pelibatan sektor dan aktor lainnya yang bisa mendukung desa. Akibatnya kegiatan PTPD terbatas dan keterlibatan sektor lebih banyak tergantung dari inisiatif kecamatan. Tabel 9. Tim-Tim terkait Desa di Kecamatan Lokasi Studi No. Nama Tim (generik) Tugas pokok Waktu/ frekuensi kegiatan Anggota Lokasi kerja (umumnya) 1 Tim Evaluasi RAPB Desa Mengevaluasi RAPB Desa untuk memastikan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2-3 kali setahun sebelum pencairan dana ASN kantor kecamatan, termasuk PTPD Kantor kecamatan 2 Tim Verifikasi SPJ Melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan bukti belanja dan mengikuti peraturan yang berlaku. 2-3 kali setahun sebelum pencairan dana ASN kantor kecamatan, termasuk PTPD Kantor kecamatan 3 Tim Binwas Memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan desa (fisik dan nonfisik) untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Memantau keamanan dan ketertiban terutama pada masa pilkades.* 2-3 kali setahun sebelum pencairan dana ASN kantor kecamatan, termasuk PTPD (Pekalongan)** UPTD kecamatan dan pendamping program yang ada (di kecamatan replikasi di Bima) Kantor kecamatan 4 Tim PTPD Membantu camat melakukan binwas desa dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa. Mengikuti kunjungan tim binwas dan kalau mendapat undangan dari desa dan ditugaskan oleh Camat (mis. menghadiri musdes). ASN kantor kecamatan saja (Bima) UPTD kecamatan dan pendamping program yang ada mis. P3MD, PKH (Pekalongan) Ke desa kalau ikut tim binwas atau ditugaskan camat, atau diundang desa. Selebihnya di kantor kecamatan Pada masa pemilihan kepala desa, tim binwas memantau keamanan dan ketertiban guna mengantisipasi potensi konflik atau mengatasi konflik dan melibatkan kepolisian dan militer setempat. ** Di Pekalongan camat menganggap binwas adalah tugas internal kecamatan dan karenanya anggota tim (berdasarkan SK Camat) berasal dari kantor kecamatan saja, namun ketika mengunjungi desa anggota tim PTPD bisa ikut, termasuk PTPD yang berasal dari UPTD dan pendamping. 49
FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN Dari tabel di atas paling tidak ada dua hal yang perlu didudukkan dengan jelas. Pertama, dilihat dari peran yang diharapkan dimainkan oleh PTPD (berdasarkan tugas pokoknya), frekuensi kegiatan PTPD berbeda dengan tim-tim lainnya. Pada dasarnya kegiatan PTPD berlangsung sepanjang tahun, berbeda dengan tim evaluasi, tim verifikasi, dan tim binwas yang ada saat ini. Oleh karena itu perlu ada dukungan operasional untuk membantu kerja PTPD. Kedua, kalau batasan PTPD adalah ASN kantor kecamatan - dengan pengertian penentu siapa yang masuk dalam tim PTPD adalah diskresi camat - maka UPTD dan para pendamping program misalnya P3MD dan PKH bukan termasuk PTPD. Namun keterlibatan mereka penting karena dibutuhkan oleh desa, lagipula UPTD dan P3MD juga mendapat manfaat dari keterlibatan ini sepanjang keterlibatan ini digerakkan oleh kecamatan. Kantor kecamatan sendiri tidak memiliki keahlian teknis sektoral yang dibutuhkan desa. Dengan demikian PTPD di bawah pimpinan camat, perlu mengoordinasikan UPTD dan para pendamping untuk bersama-sama mendukung desa, misalnya dalam sebuah tim koordinasi, bila mereka tidak dianggap sebagai PTPD karena non-ASN. Sebaliknya bila tidak dibatasi pada status ASN kecamatan, perlu ada pengaturan lintas sektor yang menjadi pedoman bersama. Di samping ketidakjelasan posisi, fungsi, dan peran PTPD itu, belum ada cukup kejelasan dasar hukum bagi PTPD untuk masuk dalam struktur anggaran kecamatan. Kabupaten sendiri belum memperbarui peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan sesuai PP Nomor 17/2018 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di lokasi studi peraturan bupati terkait diterbitkan tahun 2017. Sampai saat ini kecamatan hanya melakukan kegiatan binwas reguler yang dilakukan menjelang tahap-tahap pencairan DD, dengan anggaran yang terbatas. Sebelum ada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sulit bagi kabupaten mengalokasikan dana untuk mendukung PTPD - termasuk dukungan dalam peningkatan kapasitas - dan ini tampaknya menjadi salah satu alasan minimnya dukungan anggaran kabupaten. Namun, kabupaten belum sepenuhnya memahami dan mengikuti Permendagri ini. Ada usaha di Kabupaten Pekalongan dan Bima untuk menerbitkan peraturan bupati tentang pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan yang diharapkan bisa ikut mencakup dukungan untuk PTPD, namun sampai saat akhir studi, perbup masih berupa rancangan. 9.2. Anggaran Isu anggaran menjadi isu sentral karena hampir semua informan kecamatan mengemukakan hal ini, termasuk para pelaku P3MD yang tidak secara langsung terkait dengan isu ini, tetapi menyampaikan apa yang mereka lihat atau ketahui. Tidak ada lokasi yang memiliki mata anggaran untuk operasional PTPD secara khusus, terutama karena memang tidak ada regulasi yang bisa mendasari pembiayaan PTPD. Selama ini kegiatan PTPD dilekatkan pada tugas dan fungsi personel yang sudah ada, termasuk PTPD yang berasal dari UPTD, dengan menggunakan anggaran fungsional yang melekat di masing-masing instansi. Dukungan untuk pelatihan atau bimbingan teknis selama ini diperoleh dari KOMPAK untuk kecamatan dampingan KOMPAK. Untuk kabupaten yang sudah mereplikasi P-PTPD di semua kecamatan, kabupaten memberikan bimbingan teknis terkait perencanaan dan penganggaran dan biasanya dilakukan bersama KOMPAK. 50
FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN Tidak adanya alokasi anggaran untuk PTPD berdampak pada minimnya ruang gerak mereka untuk dapat turun menjalankan tugas mendampingi desa, kecuali desa-desa yang menjadi domisili PTPD itu sendiri. Sering diungkapkan keengganan PTPD turun ke desa, baik ke sesama PTPD maupun ke pendamping P3MD, karena tidak ada kendaraan. Yang umum terjadi adalah PTPD turun ke desa bersama camat dan staf kecamatan lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di desa. Selebihnya, desa yang mendatangi PTPD, berkomunikasi melalui telepon, atau PTPD menitipkan pesan melalui pendamping desa yang turun ke desa. Kalau pun PTPD berkunjung ke desa, biasanya atas undangan desa untuk, misalnya, memfasilitasi bimbingan teknis atau pertemuan lainnya, dan desa memberikan honorarium kepada PTPD yang dialokasikan dalam anggaran desa. Keterbatasan gerak PTPD diungkapkan oleh salah seorang PTPD. "PTPD ini masa depannya belum jelas. Kita ini hanya gotong royong saja. Ini tugas sukarela, bentuk kepedulian saja ini... lagian memang di pundak kita juga sudah ada tugas ini." - PTPD/Kecamatan Lima, Kabupaten Bima Dari kutipan di atas, di satu sisi perangkat melihat apa yang dikerjakan PTPD adalah memang tugas mereka. Di sisi lain, mereka melihat PTPD adalah penugasan baru dengan posisi/jabatan baru yang tidak diikuti dengan dukungan finansial, sementara ada tim-tim serupa yang memperoleh anggaran, misalnya tim evaluasi RAPB Desa dan tim verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja desa (biasa disebut Tim SPJ) yang biasanya juga diisi oleh PTPD. Tidak ada pedoman/ petunjuk tertulis untuk memperjelas berbagai posisi dan tugas tim-tim yang ada yang terkait dengan pembinaan desa. Pada 2019 dan 2020, beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan mendapatkan peningkatan alokasi dari kabupaten karena ada pembangunan fisik yakni pembangunan atau renovasi gedung kantor. Namun, kecamatan-kecamatan di kabupaten ini mengalokasikan dana khusus untuk pembinaan dan pengawasan, Rp40-Rp70 juta per tahun (Tabel 10). Dalam tabel ini terlihat alokasi binwas bukan merupakan program tersendiri tetapi berada di bawah Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan dan sejajar dengan, misalnya, kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak.34 Sementara itu, seperti dikatakan seorang informan kajian ini di kecamatan, kegiatan P-PTPD masuk dalam alokasi anggaran binwas ketika PTPD ikut turun ke desa melakukan binwas, biasanya dua sampai tiga kali setahun. 34 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh kecamatan merupakan sebuah program yang membawahi sejumlah kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. 51
FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN Tabel 10. Ilustrasi Belanja Salah Satu Kecamatan Lokasi Penelitian 2018 2019 2020 Total Belanja 2.747.357.000 2.320.269.000 2.332.115.500 Belanja Tidak Langsung 1.620.757.000 1.678.944.000 1.695.383.000 Belanja Langsung 1.126.600.000 641.325.000 636.732.500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 232.000.000 263.740.000 284.637.300 Program ..... 589.600.000 104.450.000 68.411.400 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 305.000.000 273.135.000 283.683.800 Peningkatan ... 10.000.000 5.725.000 9.975.500 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 17.000.000 11.950.000 15.000.000 Pendampingan Panitia Pemilihan ... 15.000.000 12.600.000 Pembinaan dan Pengawasan Desa 38.000.000 44.620.000 40.330.000 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak ... 29.500.000 37.650.000 57.418.800 Fasilitasi Kegiatan Masyarakat ... 7.000.000 7.500.000 Fasilitasi ... 7.000.000 10.000.000 Pendampingan Panitia ... 10.000.000 14.810.000 Fasilitasi Pelayanan Administrasi ... 30.000.000 4.960.000 9.999.900 Peningkatan Kesadaran ... 40.000.000 49.570.000 59.999.900 Penyelenggaraan ... 50.000.000 51.750.000 69.999.800 Fasilitasi Forum ... 23.750.000 25.000.000 10.959.900 Fasilitasi Promosi ... 20.000.000 Fasilitasi Penanganan Pengaduan ... 15.000.000 Proporsi Anggaran Binwas Desa terhadap Belanja Kecamatan 1,4% 1,9% 1,7% Proporsi Anggaran Binwas Desa terhadap Belanja Langsung Kecamatan 3,4% 7,0% 6,3% 9.3. Mutasi Staf dan Tidak Ada Pelatihan untuk Staf Pengganti Masalah lain yang cukup berpengaruh pada kegiatan P-PTPD adalah mutasi staf/pejabat, termasuk camat dan sekcam (Tabel 11). Mutasi tidak bisa dihindari sebagai bagian dari sistem kepegawaian. Persoalannya, pengganti staf yang dimutasi tidak dipersiapkan mengambil peran orang yang digantikan. Dari tabel ini terlihat sebagian besar tokoh kunci PTPD tidak mengikuti pelatihan dasar PTPD. Dari lima kecamatan studi, dalam tiga tahun terakhir sejak 2017, semua kecamatan lokasi studi mengalami pergantian camat dan sekcam yang biasanya dianggap sebagai penggerak tim PTPD. Empat kecamatan mendapat kepala seksi pemerintahan atau pemberdayaan yang baru - dua kepala seksi yang biasanya ikut dalam tim PTPD. Oleh karenanya di lokasi-lokasi ini kegiatan P-PTPD menurun dibandingkan ketika baru dibentuk, termasuk di lokasi dampingan KOMPAK. Tidak ada pelatihan/persiapan yang memadai bagi staf baru. Mereka menjalankan peran mereka dengan pemahaman yang terbatas, "Akhirnya ya kita lakukan saja tugas otodidak, sesuai penafsiran kita masing-masing," ujar Kasi Pem, Kecamatan 52
FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN Lima, terkait terbatasnya pelatihan bagi PTPD. Tim PTPD yang awalnya cukup aktif mulai berkurang kegiatannya dan kegiatan klinik desa dan PbMAD yang paling terdampak. Evaluasi yang dilakukan oleh TA-PKAD Jawa Tengah tahun 2018 untuk lokasi dampingan KOMPAK menyatakan hal berikut. "[di Pekalongan] hanya sekitar 33,33 persen PTPD yang telah mendapatkan pelatihan dasar untuk pembekalan tugas sebagai PTPD, sisanya merupakan PTPD yang menerima limpahan penugasan sesuai fungsi/jabatannya sebagai pengganti dari pejabat sebelumnya". Tabel 11. Aktor Kunci Kecamatan/PTPD dan Partisipasi dalam Pelatihan Dasar PTPD Kecamatan Keterangan Satu Dua Tiga Empat Lima Pelatihan PTPD dasar/ pertama 2017 2017 2018* 2016 2016** Awal penugasan pejabat di kecamatan saat ini: Camat 2020 2019 2018 2017 2018 Sekcam *** 2017 akhir
2017 2018
Kasi Pem
n.a ***
2020 2010
2007 Kasi PM
2020 2020
Catatan: * Pelatihan singkat satu hari dari KOMPAK atas permintaan camat sebelumnya (awal 2018) mengingat kecamatan ini bukan dampingan KOMPAK. ** Pelatihan ini diberikan oleh Kemendagri dan hanya satu orang yang ikut dari kecamatan ini. *** Tanda "-" dalam tabel menunjukkan yang bersangkutan tidak masuk dalam tim PTPD, atau posisi itu sedang kosong. **** Data tidak tersedia. Dinas PMD merasakan betul perbedaan masuknya staf baru yang tidak terlatih, namun PMD tidak dapat memberikan pelatihan, kecuali bimbingan teknis singkat, karena memang pelatihan untuk kecamatan di luar ranah PMD. Sementara itu Bagian Tata Pemerintahan mengakui selama ini tidak ada pelatihan untuk staf kecamatan, kecuali untuk penjenjangan, dengan alasan minimnya anggaran. Dengan demikian peningkatan kapasitas sampai saat ini selalu dikalahkan oleh prioritas lain dalam pengalokasian anggaran. 9.4. Kepemimpinan Camat Kepemimpinan camat merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keaktifan tim PTPD. Hal ini dikemukakan oleh para informan nonkecamatan di semua kabupaten studi, misalnya pejabat kabupaten, pendamping P3MD, dan KOMPAK. Ketergantungan kepada figur pemimpin masih sangat kuat, apalagi dengan status formal PTPD yang masih lemah. Ketika camat berganti, penggantinya belum tentu bisa cepat memahami PTPD atau kalau pun paham, bisa jadi camat yang baru memiliki program atau kebijakan yang berbeda. Apalagi kalau camat baru tidak cukup didukung oleh bawahan yang kompeten yang bisa menjadi "motor" kegiatan. "Penting antara mesin dan sopirnya sejalan. Kalau pun sopir bagus, mesin nggak dukung, sulit juga," 53
FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN seperti yang dikatakan seorang pejabat kabupaten yang mengibaratkan camat sebagai sopir dan sekcam sebagai mesin mobil. Ini yang terjadi di Kecamatan Dua, yang tadinya program berjalan baik namun menjadi tersendat setelah camat dan sekcam pindah tugas ke tempat lain. 9.5. Dukungan Kabupaten Seperti yang sudah disinggung di Bagian 5.2, dalam rancangan RI-SPKAD yang salah satu komponennya adalah PKAD Terpadu, kabupaten merupakan salah satu unsur penting yang perlu terlibat dalam peningkatan kapasitas aparatur desa. Kabupaten diharapkan untuk, antara lain, menyusun petunjuk teknis pembinaan PTPD berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri, menyediakan anggaran dan melakukan pembinaan dan pengawasan PTPD, menyediakan anggaran operasional PTPD, serta menyelenggarakan penguatan kapasitas PTPD. Namun belum ada kabupaten yang memiliki pembinaan secara menyeluruh untuk kecamatan dan desa serta panduan-panduan teknis masih terbatas, "Masih disiapkan," menurut salah seorang informan di kabupaten. Selain itu, belum banyak dukungan langsung kabupaten untuk PTPD/kecamatan. Baru Kabupaten Pekalongan yang meningkatkan anggaran untuk kecamatan, termasuk untuk pembinaan dan pengawasan desa. Perlu dicatat, pedoman terkait belum dikeluarkan oleh Kemendagri secara resmi, dan RI-SPKAD pun demikian. Kabupaten, terutama Dinas PMD dan Bappeda, biasanya memberikan bimbingan teknis terkait isu atau kegiatan yang harus dilakukan oleh kecamatan dan desa. Misalnya mengadakan rapat koordinasi untuk membahas bagaimana melakukan reviu anggaran desa, atau apa yang perlu dilakukan ketika menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, disertai dengan format terkait, dan bagaimana mekanisme pencairan dana. Bimbingan teknis biasanya dilakukan dalam satu hari, dengan mengundang peserta dari seluruh kecamatan. Dalam beberapa kegiatan, KOMPAK ikut memfasilitasi dengan menyiapkan narasumber dan materi. Namun keterbatasan waktu dan besarnya jumlah peserta membuat bimbingan teknis tidak begitu efektif. Kalau jumlah peserta dikurangi - hanya beberapa perwakilan per kecamatan, termasuk camat - implikasinya tidak banyak PTPD yang bisa dilatih. Di samping itu, dari pengamatan informan kabupaten, masih sulit mengharapkan materi dalam bentuk soft copy dan dipelajari sendiri tanpa penjelasan yang memadai bagi sebagian besar PTPD. Untuk kabupaten yang relatif kecil, Dinas PMD mendatangi kecamatan dan mengumpulkan desa di sana untuk memberikan bimbingan teknis sekaligus untuk desa dan kecamatan. Grup WhatsApp juga dipakai kabupaten untuk membagikan informasi dan diskusi. Dengan keterbatasan dukungan, memang peningkatan kapasitas PTPD masih tersendat dan mau tidak mau dukungan mereka ke desa pun terbatas. Bahkan di salah satu kabupaten, pelimpahan kewenangan terkait desa, dalam hal ini evaluasi RKP/RAPB Desa yang ditangani PTPD, terpaksa ditarik kembali ke kabupaten dengan alasan kapasitas. Kabupaten sendiri menyadari baru sebagian kecil kecamatan yang memiliki perangkat yang memadai, dan tahu pula penting untuk memberi pembinaan awal kepada PTPD sebelum dilepas bertugas (khususnya di kecamatan yang tidak didampingi KOMPAK). Kendala utama yang disebutkan adalah keterbatasan anggaran. 9.6. Manfaat/Insentif Bagian ini membahas apa yang mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan atau terlibat pada pelaksanaan PTPD, berdasarkan apa/manfaat yang mereka harapkan. Dengan kata lain apa insentif yang memotivasi mereka ikut terlibat. Di sini akan dibahas insentif bagi PTPD, kecamatan, UPTD, dan bagi kabupaten yang memengaruhi pelaksanaan PTPD di lapangan. 54
FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN 1. Bagi PTPD: Pada awalnya tidak ada insentif tertentu yang mendorong staf kantor kecamatan menjadi PTPD karena mereka ditunjuk langsung oleh camat, atasan mereka. Namun ada harapan (expectation) dengan adanya SK pembentukan tim, akan ada anggaran bagi PTPD termasuk honorarium mereka, seperti yang mereka tahu selama ini, misalnya, ada honor untuk perangkat yang ikut dalam tim evaluasi RAPB Desa dan tim verifikasi SPJ. Harapan ini tidak terwujud tetapi ada beberapa manfaat yang mereka rasakan. Kesempatan untuk pengembangan kapasitas. Seperti yang telah dikemukakan dalam Bagian 7.1, kegiatan pengembangan kapasitas untuk pegawai kecamatan sangat minim. Kalau pun ada pelatihan, biasanya pelatihan itu terkait untuk kenaikan pangkat, bukan terkait tugas PTPD. Berada dalam tim PTPD, terutama yang didampingi KOMPAK, memperluas kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dan pada akhirnya dapat membantu mereka melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pengembangan kapasitas dalam konteks ini bukan hanya sekadar pelatihan, namun juga melalui bimbingan teknis, mentoring dan berbagi pengetahuan antar-PTPD dari sektor lain atau dari pendamping P3MD. Bimbingan teknis juga bertambah dari kabupaten, baik di daerah dampingan KOMPAK maupun non-KOMPAK, khususnya ketika ada tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan, misalnya terkait penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran setiap tahun. "Sebelumnya saya tidak tahu banyak tentang APBDes, namun Pak Camat menugaskan [saya] untuk jadi tim reviu RAPBDes... Tidak ada pelatihan atau bimbingan teknis untuk melakukan itu. Dengan masuk [ke dalam] tim PTPD dan dilatih KOMPAK, saya dapat pelatihan untuk lebih memahami hal itu - bagaimana melakukan Reviu RABPBDes." - Anggota PTPD, Kecamatan Satu, Kabupaten Bantaeng Merasa lebih dihargai. Dengan masuk menjadi anggota PTPD, staf kecamatan mendapat kesempatan lebih banyak untuk terlibat dan berinteraksi dengan desa misalnya melayani konsultasi desa lewat media WA, mengikuti camat untuk kunjungan binwas desa, mendampingi musrenbang desa, monitoring pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan lain sebagainya. Mereka tidak hanya lebih banyak terlibat dan berinteraksi dengan desa, tetapi juga membawa pengetahuan atau informasi yang mereka dapat dari pelatihan dan bimbingan teknis yang membantu atau dibutuhkan desa. Oleh karena itu mereka merasa lebih dihargai oleh desa. Yang lebih konkret lagi, mereka sering diminta oleh desa sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas yang desa adakan setiap tahun. Biasanya desa menyediakan honorarium untuk para narasumber ini. Ini menjadi insentif finansial juga bagi PTPD. Selain merasa dihargai di desa, di kantor mereka sendiri PTPD juga merasakan ada penghargaan. Mereka lebih dipercayai oleh camat untuk melakukan tugas-tugas terkait desa. "Apa pun tim yang berhubungan dengan desa yang dibentuk di kecamatan, kami PTPD dilibatkan oleh Camat," kata staf kecamatan dan PTPD di Kecamatan Empat, Kabupaten Bima. Hal itu termasuk misalnya keterlibatan dalam tim binwas dan mendapatkan honorarium dari situ. 2. Bagi kecamatan: Meningkatkan peran kecamatan. Bagi kecamatan secara keseluruhan adanya PTPD memperkuat posisi kecamatan terhadap desa. Sebelumnya, seperti yang sering dikatakan berbagai informan, kecamatan "tidak dianggap" oleh desa, "tidak ada marwahnya" dan sering dilewati oleh desa. Kalau kecamatan melakukan pengawasan, desa mempertanyakan dan menganggap itu bukan tugas kecamatan tetapi tugas Inspektorat. Adanya PTPD memperkuat posisi kecamatan sebagai 55
FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN pembina sekaligus pengawas, walaupun berbeda dengan Inspektorat.35 Bahkan beberapa desa mengemukakan mereka merasa lega kalau sudah "dibinwas" oleh kecamatan sebelum Inspektorat turun. Artinya kalau ada kesalahan, sudah bisa diidentifikasi dalam binwas dan bisa diperbaiki sebelum ada pemeriksaan oleh Inspektorat. Membantu pembinaan dan pengawasan desa. Binwas desa adalah tugas yang sudah melekat di kecamatan. Dengan adanya PTPD yang menjalankan tugasnya, kemungkinan camat atau kecamatan mendapat teguran dari kabupaten karena ada "temuan" Inspektorat di desa menjadi lebih kecil, seperti yang terjadi di Pekalongan di mana dua orang camat mereplikasi P-PTPD atas inisiatif sendiri. Perangkat kecamatan di lokasi studi menyatakan kecamatan malu kalau ada desa mereka yang terkena kasus "ada temuan oleh Inspektorat", apalagi kalau sampai masuk pengadilan seperti yang pernah terjadi belum lama ini. Ketika itu camat harus menjadi saksi (di luar lokasi studi), seperti yang diceritakan salah seorang Kasi Kecamatan Tiga. Kecamatan dianggap lalai membina desa-desanya dan mendapat teguran dari kabupaten. Tertib administrasi menjadi target utama. 3. Bagi UPTD: Kesempatan untuk mendorong isu sektor dalam perencanaan desa. PTPD yang berasal dari UPTD misalnya puskesmas melihat bahwa keterlibatan mereka di PTPD membantu mereka untuk mendorong isu prioritas sektor di wilayah kecamatan dalam perencanaan desa. Hal yang sering kali menjadi isu bagi UPTD adalah terkadang desa membuat perencanaan dan implementasi kegiatan yang terkait sektor tertentu tanpa melibatkan UPTD. Dengan menjadi anggota PTPD, perwakilan sektor juga dilibatkan memberikan masukan dalam perencanaan desa. "Saya mau aktif PTPD karena saya merasa diuntungkan. Masyarakat lebih banyak terfasilitasi mengenai kesehatan. Ketika ada kegiatan ke desa, saya juga ikut terlibat dengan "baju PTPD" bukan puskesmas. PTPD dianggap desa sebagai orang pemerintah. ......sementara desa itu akan lebih banyak patuh dan mendengar orang pemerintah, namun kalau ke puskesmas biasanya mereka nuntut aja kalau pelayanan tidak jalan." - Mantan PTPD dari unsur kesehatan di Kecamatan Dua, Kabupaten Pekalongan 4. Bagi kabupaten PTPD dapat membantu proses administrasi di desa. Keberadaan PTPD dinilai dapat mempercepat proses administrasi di desa karena dengan asistensi dari PTPD, dokumen-dokumen administrasi yang disiapkan desa lebih baik kualitasnya. Selama ini yang menjadi keluhan kabupaten adalah: terbatasnya pengalaman dan kemampuan desa untuk mengelola dana yang besar yang berdampak pada administrasi yang kurang baik, misalnya proses perencanaan dan pelaporan terlambat, perencanaan desa dan kabupaten tidak sinergis, dan ada temuan Inspektorat. PTPD membantu desa memperbaiki administrasi pengelolaan keuangan mereka dan menjadi saringan untuk memeriksa semua dokumen sebelum dikirim ke kabupaten. Tidak banyak implikasi pendanaan. Untuk mendapatkan manfaat itu bisa dikatakan tidak banyak dana yang dikeluarkan oleh kabupaten. Nyatanya sampai saat ini tidak ada alokasi khusus terkait PTPD dari anggaran kabupaten, termasuk di kabupaten yang semua kecamatannya mempunyai PTPD. Kabupaten mengeluarkan surat mendorong kecamatan membentuk tim PTPD, tetapi tidak diikuti dengan pelatihan/peningkatan kapasitas dan petunjuk teknis yang memadai, kecuali di lokasi yang didukung KOMPAK yang biasanya ikut dimanfaatkan kecamatan lain dan kabupaten ikut mendanai sebagian biaya bimbingan teknis (cost-sharing). 35 Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang telah melibatkan kecamatan belum terbit ketika pengumpulan data untuk studi ini berlangsung. 56
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 10. Kesimpulan dan Rekomendasi 10.1. Kesimpulan
Ada tiga pola perubahan peran kecamatan setelah uji coba/replikasi model P-PTPD dilakukan. Pertama, kecamatan melakukan lebih banyak peran binwas dalam tata kelola desa ketimbang sebelum ada P-PTPD (peningkatan kuantitas binwas desa). Kedua, kecamatan melakukan kegiatan binwas desa yang sama namun dengan kualitas yang lebih baik (peningkatan kualitas binwas desa). Ketiga, tidak ada perubahan dalam peran kecamatan terkait binwas desa. Perubahan satu dan dua ditemukan di kecamatan dampingan KOMPAK, meskipun belum terindikasi apakah perubahan ini dapat berkelanjutan. Sedangkan pola perubahan ketiga ditemukan di lokasi replikasi.
Faktor-faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan P-PTPD: o o o o o o Regulasi. Tidak ada regulasi dan petunjuk yang memperjelas posisi, fungsi, dan peran PTPD. Hal ini menimbulkan kebingungan PTPD mengingat ada tim-tim lain terkait binwas desa di kecamatan yang juga diikuti oleh anggota tim PTPD dari kantor kecamatan dengan alokasi anggaran tersendiri. Anggaran. Tidak adanya anggaran ini terkait dengan regulasi yang menjadi dasar hukum bagi PTPD untuk masuk dalam struktur anggaran kecamatan. Kabupaten belum memperbarui peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kepemimpinan Camat. Ketergantungan kepada figur pemimpin masih sangat kuat, apalagi dengan status formal PTPD yang masih lemah. Pergantian pimpinan dan figur penggerak lainnya membuat kegiatan P-PTPD melambat. Dukungan Kabupaten. Belum ada kabupaten yang memiliki pembinaan secara menyeluruh untuk kecamatan dan desa dan panduan-panduan teknis masih terbatas. Dalam anggaran, baru Kabupaten Pekalongan yang meningkatkan anggaran untuk kecamatan termasuk untuk pembinaan dan pengawasan desa. Mutasi dan Penguatan Kapasitas. Mutasi cukup sering namun staf pengganti tidak memperoleh persiapan menggantikan peran PTPD yang digantikan. Manfaat/insentif Menjalankan PTPD. Bagi PTPD, menjadi PTPD merupakan tugas/ keharusan namun kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dan merasa dihargai membantu meningkatkan motivasi. Sementara bagi kecamatan, adanya PTPD meningkatkan peran dan membantu kecamatan dalam binwas desa. Bagi UPTD ikut dalam tim PTPD memberi kesempatan untuk mendorong program/isu sektor mereka dalam perencanaan desa. Sedangkan bagi kabupaten, PTPD membantu mengawal proses administrasi di desa dan pada saat ujicoba ini tidak banyak implikasi pendanaan bagi kabupaten.
Pandangan desa, kecamatan dan kabupaten terhadap model P-PTPD. o Desa: PTPD belum dapat merespons kebutuhan desa yang berbeda sesuai dengan kemajuan desa masing-masing. PTPD masih fokus pada pembinaan administrasi dan pelaporan yang memang masih dibutuhkan oleh sebagian desa. Desa-desa yang sudah menguasai hal ini membutuhkan dukungan untuk menangani masalah-masalah lain, misalnya mengembangkan kegiatan perekonomian desa yang belum banyak diberikan oleh PTPD. 57
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI o o Kecamatan: PTPD meningkatkan peran kecamatan yang sebelumnya melihat posisinya "tidak dianggap" atau dilewati saja oleh pemerintah desa. PTPD berfungsi mengawasi pengelolaan dana desa untuk meminimalkan terjadinya "temuan" oleh Inspektorat. Kabupaten: PTPD membantu memperkecil jarak jangkau pembinaan desa, terutama bagi kabupaten dengan jumlah desa besar, mendiseminasikan informasi dan mempromosikan program prioritas kabupaten. Namun belum semua berjalan baik karena keterbatasan kapasitas PTPD.
Kecamatan replikasi P-PTPD baru sebatas membentuk dan menetapkan tim PTPD lewat Surat Keputusan Camat. Proses selebihnya yang ada dalam model pembentukan PTPD di lokasi KOMPAK, terutama dalam penyediaan peningkatan kapasitas, tidak diikuti. Akibatnya, adanya tim PTPD di lokasi ini tidak memberikan perbedaan atau perubahan. Pelaksanaan model P-PTPD berjalan tanpa diikuti dengan evaluasi dan hal ini dikeluhkan khususnya oleh camat. Sebagai penanggungjawab PTPD mereka membutuhkan umpan balik atau masukan terhadap pelaksanaan PTPD untuk perbaikan program. Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa aspek keterwakilan perempuan menjadi pertimbangan dalam pemilihan anggota tim PTPD. Hal tersebut belum diatur dalam panduan P-PTPD. Anggota PTPD perempuan ada di tiga kecamatan dan mereka masuk dalam tim PTPD karena jabatan mereka. 10.2. Rekomendasi Ada beberapa rekomendasi yang bisa diberikan penelitian ini, baik yang umum terkait model P-PTPD maupun yang khusus untuk Kemendagri dan kabupaten sendiri. 10.2.1. Kemendagri
Memperjelas posisi, fungsi, dan peran PTPD dalam struktur organisasi dan tim-tim lainnya yang beroperasi di kecamatan dalam payung binwas. Perlu kejelasan posisi PTPD melalui peraturan pusat: apa tugasnya, apa yang harus dicapai (program kerja) dan bagaimana hubungannya dengan berbagai tim kecamatan yang menangani desa. Kejelasan ini penting untuk dan pertanggungjawaban kinerja PTPD. Mendorong penyediaan anggaran. Berkaitan dengan peraturan tentang PTPD, pemerintah pusat perlu mendorong kabupaten menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas-tugas PTPD. Menjalankan PKAD Terpadu dengan simultan, tidak hanya P-PTPD dan PbMAD. Tanpa sistem peningkatan kapasitas yang utuh model P-PTPD tidak bisa berjalan optimal, terutama terkait peningkatan kapasitas PTPD. Evaluasi harus jadi bagian dari sistem peningkatan kapasitas ini. 10.2.2. Kabupaten
Menyusun dan menjalankan sistem pembinaan P-PTPD. Kabupaten perlu menyiapkan sistem pembinaan di tingkat kabupaten dan kecamatan yang merupakan bagian dari PKAD Terpadu, termasuk evaluasi dan umpan baliknya, dari kabupaten untuk kecamatan. Ini akan membantu memastikan keberlanjutan program/kegiatan PTPD walaupun ada pergantian personel. 58
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Memetakan kapasitas kecamatan dan desa-desanya. Kapasitas dan kebutuhan desa yang menjadi sasaran pembinaan oleh PTPD berbeda-beda. Begitu pula kapasitas PTPD sebagai pembina. Agar dukungan kepada desa optimal, perlu ada kesesuaian kapasitas pembina dan sasarannya sehingga kabupaten bisa menempatkan PTPD yang bisa menjawab kebutuhan desa. Menyediakan anggaran operasional PTPD dalam binwas sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan pengertian PTPD adalah bagian dari pelaksanaan fungsi binwas, pembiayaan PTPD dapat mengikuti penggolongan, pemberian kode dan penamaan mengikuti Permendagri ini. Menerbitkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Perlu ada peraturan bupati mengikuti perubahan yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut. Mendorong/memfasilitasi saling belajar antarkecamatan di kabupaten.
10.2.3. Umum
Mengatur isu keterwakilan anggota PTPD Perempuan dan pengarusutamaan GESI dalam panduan. Panduan perlu mengatur isu keterwakilan anggota PTPD perempuan dan pengarusutamaan gender equality and social inclusion dalam pendamping desa. Pengaturan ini dapat membantu meningkatkan partisipasi dan membuka akses untuk peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok rentan di desa. Melakukan replikasi secara selektif sesuai kondisi/kemampuan kabupaten. Replikasi tidak hanya mengeluarkan peraturan bupati tetapi dibarengi dengan komitmen anggaran dan pembinaan serta pendampingan yang memadai. Pada tahap awal replikasi bisa diprioritaskan untuk, misalnya, kecamatan-kecamatan yang jauh/terpencil. Mendalami/studi lebih lanjut terkait pelimpahan kewenangan ke kecamatan. Semua kabupaten lokasi studi sudah melimpahkan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk meningkatkan pelayanan publik dan sekaligus memperkuat peran kecamatan. Kecuali yang terkait binwas desa, pelimpahan kewenangan dalam sektor lain belum sepenuhnya berjalan. Perlu memahami kendala yang ada dan bagaimana mengatasinya. 59
Daftar Pustaka Abidin, Muhammad Zainul. 2015. "Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa," Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6 (1): 61-76. Badan Pusat Statistik. 2021. "Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. 2019. "Panduan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)," Draf. Direktorat Jenderan Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. 2019. "Pedoman Umum Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (Terpadu)," Draf. KOMPAK. 2018. Kualitas Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Implementasi UU Desa: Pembelajaran Uji coba PKAD Terpadu 2017-2018. Jakarta: KOMPAK. KOMPAK. 2019. "PTPD Pilot Profile," Dokumen KOMPAK, Juli 8, Jakarta. Muslim, E. S. 2017. Meningkatkan Pelayanan Dasar Lini Depan, Menggagas Penguatan Peran Kecamatan dan Unit Layanan di Kecamatan. Jakarta, Indonesia: Yayasan Akatiga dan RTI International bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2020. "Ketentuan yang Berlaku dalam Pembuatan RPJM Desa." Hukum Online, Januari 30. Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7). Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73). Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Syukri, Muhammad. 2016. Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan UU Desa. Catatan Kebijakan SMERU (1) Wetterberg, Anna, Jon R. Jellema, dan Dharmawan, Leni. 2014. The Local Level Institutions Study 3: Overview Report. Jakarta: Coordinating Ministry for People's Welfare, TNP2K, and PNPM Support Facility. 60