PANDUAN PENERAPAN JEJARING LAYANAN TUBERKULOSIS di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta berbasis Kabupaten/kota (District-Based Public-Private Mix/DPPM) KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 2019
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 2
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota KATA PENGANTAR Jejaring Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah-Swasta berbasis Kabupaten-Kota (District-Based Public-Private Mix = DPPM) merupakan salah satu strategi peningkatan akses layanan TB yang bermutu dengan prinsip desentralisasi pada kabupaten/ kota yang tertuang dalam Strategi Nasional Program Penanggulangan TB Tahun 2016- 2020. DPPM melibatkan semua fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik pemerintah maupun swasta dalam upaya ekspansi pelayanan pasien TB dan kesinambungan program penanggulangan TB secara komprehensif dengan koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Tujuan dari pendekatan DPPM ini adalah untuk menjamin ketersediaan akses layanan TB yang merata, bermutu, dan berkesinambungan bagi masyarakat terdampak TB untuk menjamin kesembuhan pasien TB dalam rangka menuju eliminasi TB tahun 2030. DPPM dapat mengatasi kesenjangan dalam hal penemuan kasus TB, kualitas pelayanan TB maupun pelaporan kasus TB. Hal itu berkaitan dengan banyaknya jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia namun kontribusinya terhadap notifikasi kasus TB masih rendah, khususnya dari sektor swasta. Selain itu, diagnosis dan pengobatan tuberkulosis juga perlu menjadi perhatian. Panduan DPPM ini ditujukan kepada seluruh Tim PPM TB, pelaksana program TB, penyedia pelayanan kesehatan, serta organisasi terkait. Panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam membentuk jejaring layanan agar seluruh pihak terkait bersatu dan bergerak secara sinergis untuk penanggulangan TB di Indonesia. Panduan ini masih jauh dari yang sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun, narasumber dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian Panduan DPPM. Jakarta, Januari 2019 Direktur Jendral P2P, Kementerian Kesehatan RI dr. Anung Sugihantono, M.Kes NIP 196003201985021002 3
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota TIM PENYUSUN Pengarah: Anung Sugihantono, dr., M. Kes Wiendra Waworuntu, dr., M. Kes Koordinator: Imran Pambudi, dr., MPHM Editor: Sulistya Widada, dr. Nurjannah, SKM, M. Kes Kontributor: Adhi Sanjaya, dr. Ajeng Sukmawati, dr. Alfi Lailiyah, SKM Anna Uyainah, dr., SpPD, K-P, MARS Aturut Yansen, SKM Bawa Wuryaningtyas, SKM, MM Benyamin Sihombing, dr. Betty Nababan, dr., M. Epid Bey Sonata, dr. Bobby Herman Simarmata, dr. Budiarti Setyaningsih, SKM, M. Kes Carmelia Basri, dr., M. Epid Diah Handayani, dr., Sp. P (K) Didik Eka Sunarja Putra, SKM, M. Si Dikki Pramulya, dr. Endang Lukitosari, dr., MPH Era Renjana D., dr. Erlina Burhan, Dr. dr., Sp. P (K), M. Sc Fainal Wirawan, dr. Firza Asnely Putri, dr. Helmi Suryani Nasution, SKM Hendry Iskandar Pane, dr., M. Kes Ida Bagus Sila Wiweko, dr., Sp. P Meilina Farikha, dr., M. Epid Murni Luciana Naibaho, dr., MKM Nastiti Kaswandani, dr., Sp. A (K) Nining Mularsih, SKM, M. Epid 4
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota Novayanti Tangirerung, dr. Ovi Norfiana, dr., MKM R. A. Della Patrisia Pramesti, SKM Regina Loprang, dr. Rena Titis Nur Kusumawardani, SKM Retno Kusuma Dewi, dr., MPH Roro Antasari, SKM Rudy E. Hutagalung, BSc Setiawan Jatilaksono, dr. Shena Masyita Deviernur, SKM Shopia Talena Patty, SKM Sity Kunarisasi, dr., MARS Sudijanto Kamso, Prof. Dr., MPH, PhD Suhardini, SKM, MKM Sulistyo, SKM, M. Epid Syarifah Khodijah, SKM Widiastuti, dr., MKM Wita Nursanthi, dr., MARS Yeremia Prawiro Mozart Runtu, dr. Yoana Anandita, SKM 5
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota DAFTAR SINGKATAN B/BKPM BTA BPJS DM DOTS DPM DPPM FKRTL FKTP IAI IDAI IDI ISTC KOPI TB MDR NSPK NTP OAT ODHA PAMKI PAPDI PATELKI PDKI PDP PDPI PDS PatK- LIN PDSRI PDUI PERDOKI PNPK Posbindu Poskesdes Posyandu PPM PPM PPNI : Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat : Basil Tahan Asam : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Diabetes Melitus : Directly Observed Treatment Short-course : Dokter Praktik Mandiri : District-Based Public Private Mix : Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut : : : : : : Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis : Multi-Drug Resistant : Norma, Standar, Prosedur, atau Kriteria : National Tuberculosis Program : Obat Anti Tuberkulosis : Orang dengan HIV/AIDS : Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia : Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia : Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia : Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia : Perawatan, Dukungan dan Pengobatan : Perhimpunan Dokter Paru Indonesia : Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Indonesia Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Ikatan Apoteker Indonesia Ikatan Dokter Anak Indonesia Ikatan Dokter Indonesia International Standard Tuberculosis Care : Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia : Perhimpunan Dokter Umum Indonesia : Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia : Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran : Pos Pembinaan Terpadu : Pos Kesehatan Desa : Pos Pelayanan Terpadu : Public-Private Mix : Puskesmas Pelaksana Mandiri : Persatuan Perawat Nasional Indonesia 6
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota PRM PS QA RS SIRS SITT/SITB SOP TB TCM UKBM UKM UKP WHO WIFI TB : Puskesmas Rujuka Mikroskopis : Puskesmas Satelit : Quality Assurance : Rumah Sakit : : : : : : Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat : Upaya Kesehatan Masyarakat : Upaya Kesehatan Perorangan : World Health Organization : Wajib Notifikasi Tuberkulosis Sistem Informasi Rumah Sakit Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu Standar Operasional Prosedur Tuberkulosis Tes Cepat Molekuler 7
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i TIM PENYUSUN ... ii DAFTAR SINGKATAN ... iv DAFTAR ISI ... vi DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ... viii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Tujuan ... 2 C. Sasaran ... 2 D. Ruang Lingkup ... 2 E. Dasar Hukum ... 2 BAB II KONSEP JEJARING LAYANAN TB DI FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAN SWASTA BERBASIS KABUPATEN/KOTA (DISTRICT-BASED PUBLIC-PRIVATE MIX/ DPPM) ... 4 A. Pengertian ... 4 B. Tujuan ... 4 C. Peran dan Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ... 5 1. Kementerian Kesehatan ... 5 2. Dinas Kesehatan Provinsi... 5 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... 6 D. Pengorganisasian DPPM TB ... 6 1. Struktur Organisasi Tim DPPM ... 6 2. Peran dan Tanggung Jawab Tim DPPM TB ... 7 3. Langkah Pembentukan Tim DPPM ... 9 BAB III MEKANISME JEJARING LAYANAN TUBERKULOSIS ... 11 A. Jejaring Internal ... 11 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ... 11 2. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) ... 12 8
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota B. Jejaring Eksternal ... 15 1. Peran dan Fungsi ... 16 2. Alur Rujukan Diagnostik TB ... 18 3. Alur Rujukan Pasien Pindah Pengobatan dan Pasien Mangkir ... 19 4. Pengelolaan Logistik ... 21 C. Pencatatan dan Pelaporan ... 22 BAB IV KOALISI ORGANISASI PROFESI DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS ... 24 A. Tingkat Nasional ... 26 B. Tingkat Provinsi ... 26 C. Tingkat Kabupaten/Kota ... 26 BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN INDIKATOR ... 28 A. Monitoring ... 28 B. Evaluasi ... 29 C. Indikator ... 30 DAFTAR PUSTAKA ... 32 LAMPIRAN ... 33 9
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Gambar 1. Ilustrasi Jejaring Layanan TB (District-Based Public-Private Mix = DPPM) ... 4 Gambar 2. Struktur Organisasi Tim DPPM ... 7 Gambar 3. Alur Pembentukan Tim DPPM ... 9 Gambar 4. Jejaring Internal TB di Puskesmas ... 12 Gambar 5. Jejaring Internal TB di Rumah Sakit ... 13 Gambar 6. Jejaring Eksternal TB ... 15 Gambar 7. Alur Rujukan/Pindah Pasien TB Antar Fasyankes dalam Satu Unit Registrasi (Dalam Satu Kabupaten/Kota)... 20 Gambar 8. Alur Pelacakan Pasien TB Mangkir dari Fasyankes ... 21 Gambar 9. Pengelolaan Logistik ... 22 Gambar 10. Alur Notifikasi Wajib... 23 Tabel 1. Indikator DPPM TB ... 30 10
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang mempunyai beban tuberkulosis (TB) yang tinggi dan menempati posisi ke-3 di dunia saat ini. Selain itu, kasus TB-MDR, TB-HIV, TB-DM, TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya juga semakin bertambah dan menjadi tantangan. Berdasarkan Laporan Global TB tahun 2018, estimasi insiden kasus TB di Indonesia sebanyak 842.000 kasus (termasuk 36.000 kasus TB-HIV) dan 23.000 kasus TB-RR/MDR. Dari total kasus tersebut, hanya 446.732 kasus TB (53%) yang dilaporkan sehingga masih terdapat 395.268 kasus TB yang belum ditemukan dan dilaporkan (missing cases). Terdapat lebih dari 15.000 fasilitas kesehatan (faskes) yang terdiri atas rumah sakit (RS) pemerintah dan swasta, Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (B/BKPM), puskesmas, Dokter Praktik Mandiri (DPM), klinik dan lain-lain. Sebanyak 75% dari total RS pemerintah dan hampir semua puskesmas sudah terlibat dalam Program Nasional TB (National TB Program/NTP). RS pemerintah dan puskesmas berkontribusi dalam tatalaksana kasus TB masing-masing sebesar 27% dan layanan swasta sebesar 42%. Angka notifikasi kasus TB dari RS pemerintah (18%), puskesmas (72%), RS swasta (8%) dan DPM (1%) (Laporan JEMM 2017). Berdasarkan Studi Patient Pathway Analysis tahun 2017, data pola masyarakat dengan gejala TB dalam hal mencari pengobatan awal lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) swasta (74%) dibanding puskesmas dan RS pemerintah (24%). Hal ini mungkin dikarenakan masyarakat lebih mudah menuju akses swasta (private) dibandingkan publik. Rasio pencarian pengobatan di fasyankes swasta paling besar ada di farmasi/apotek (52%), DPM (19%) dan RS (3%). Studi yang dilakukan Boston Consulting Group di tahun 2018 menunjukkan 65% kasus TB memperoleh diagnosis TB di FKTP termasuk 44% di puskesmas, namun 82% kasus TB menyelesaikan pengobatan di rumah sakit, di mana 79% nya di RS swasta. Dari kondisi di atas yang menunjukkan tingginya prevalensi TB di Indonesia dan angka penemuan kasus yang rendah, diperlukan adanya penguatan jejaring layanan dengan melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta (Public-Private Mix/PPM). Indonesia menganut asas desentralisasi pemerintahan, di mana wewenang pemerintahan berada di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan asas tersebut, urusan bidang kesehatan termasuk penanggulangan TB adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. 11
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota Oleh karena itu, diperlukan jejaring layanan TB berbasis kabupaten/kota. Jejaring Layanan TB di Fasilitas Kesehatan Pemerintah-Swasta Berbasis Kabupaten/Kota atau District-Based Public-Private Mix (DPPM) merupakan pendekatan komprehensif untuk melibatkan secara sistematis semua fasyankes, baik pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan TB di kabupaten/kota. Dalam penerapan DPPM tersebut, diperlukan panduan dalam pelaksanaan DPPM TB. B. Tujuan Buku ini digunakan sebagai acuan dalam penerapan jejaring layanan TB di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta berbasis kabupaten/kota (DPPM). C. Sasaran Sasaran buku ini, yaitu: 1. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Fasilitas Kesehatan 3. Organisasi Profesi D. Ruang Lingkup Ruang lingkup buku ini adalah: 1. Konsep Jejaring Layanan TB di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota (District-Based Public-Private Mix/DPPM) 2. Mekanisme Jejaring Layanan Tuberkulosis 3. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia dalam Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) 4. Monitoring dan Evaluasi E. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 6. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 Laboratorium Klinik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 8. tentang 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 6. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 Laboratorium Klinik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 8. tentang 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 12
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek 19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 13
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 14
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota BAB II KONSEP JEJARING LAYANAN TB DI FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAN SWASTA BERBASIS KABUPATEN/KOTA (DISTRICT-BASED PUBLIC-PRIVATE MIX/DPPM) Upaya peningkatan akses terhadap layanan TB yang berkualitas dan sesuai standar membutuhkan jejaring layanan TB yang saling terintegrasi antar semua layanan di kabupaten/ kota. Penerapan DPPM di fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, B/BKPM, DPM, klinik, apotek dan laboratorium) yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya perluasan layanan TB yang berkualitas sehingga akan menambah jumlah layanan TB yang sesuai standar nasional, termasuk dalam sistem pencatatan dan pelaporannya. A. Pengertian Jejaring Layanan TB di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta Berbasis Kabupaten/ Kota (District-Based Public-Private Mix/DPPM) adalah jejaring layanan tuberkulosis dalam satu kabupaten/kota yang melibatkan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Jejaring ini terdiri dari seluruh layanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta mulai dari puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik dan DPM, serta layanan pendukung (apotek dan laboratorium). Dinkes Kab/Kota Tim PPM Koordinasi Fasyankes Pemerintah/ Public Fasyankes Swasta/ Private Kerja sama Gambar 1. Ilustrasi Jejaring Layanan TB (District-Based Public-Private Mix = DPPM) 15
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota B. Tujuan 1. Tujuan Umum: Penerapan DPPM bertujuan agar semua fasilitas layanan kesehatan yang menangani TB berpartisipasi dalam jejaring sehingga semua pasien TB dapat ditemukan dan diobati sesuai standar dan tercatat dalam sistem informasi Program TB Nasional. 2. Tujuan Khusus: a. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam kepemimpinan (regulasi/ kebijakan) dan ketersediaan anggaran dan pembiayaan terhadap Program Penanggulangan TB di kabupaten/kota. Peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai koordinator dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan DPPM di wilayahnya. Peningkatan peran organisasi profesi (Koalisi Organisasi Profesi Indonesia/ KOPI TB) sebagai penggerak DPPM. Percepatan penemuan kasus TB di wilayah kabupaten/kota. Peningkatan layanan TB yang berkualitas dan sesuai standar di seluruh fasyankes kabupaten/kota. Pemanfaatan teknologi dan inovasi sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota. b. c. d. e. f. C. Peran dan Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 1. Kementerian Kesehatan Peran dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan DPPM adalah sebagai berikut: a. Menyusun kebijakan terkait District-Based Public-Private Mix (DPPM); b. Mengidentifikasi mitra terkait (organisasi profesi, lintas program dan sektor); c. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders PPM di tingkat nasional; d. Memfasilitasi pembentukan dan berkoordinasi dengan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia dalam Penanggulangan TB (KOPI TB); e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPPM secara berkala dan berkelanjutan. 2. Dinas Kesehatan Provinsi Peran dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dalam pelaksanaan DPPM adalah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi mitra terkait (organisasi profesi, lintas program dan sektor); b. Memfasilitasi pembentukan dan berkoordinasi dengan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia dalam Penanggulangan TB (KOPI TB); c. Memastikan jejaring layanan TB di kabupaten/kota berjalan dengan baik; 16 Kerja sama Koordinasi Fasyankes Swasta/ Private
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota d. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders PPM di tingkat provinsi B. Tujuan maupun kabupaten/kota; 1. Tujuan Umum: e. Membangun dan memperkuat jejaring termasuk melakukan fasilitasi Penerapan DPPM bertujuan agar semua fasilitas layanan kesehatan yang kerjasama lintas batas wilayah; menangani TB berpartisipasi dalam jejaring sehingga semua pasien TB dapat f. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPPM secara ditemukan dan diobati sesuai standar dan tercatat dalam sistem informasi berkala dan berkelanjutan; Program TB Nasional. g. Memastikan ketersediaan anggaran dan pembiayaan DPPM TB. 2. Tujuan Khusus: a. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam kepemimpinan (regulasi/ 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Koordinasi kebijakan) dan ketersediaan anggaran dan pembiayaan terhadap Program Peran dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan DPPM adalah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi fasilitas kesehatan di wilayah setempat; b. Memfasilitasi pembentukan dan berkoordinasi dengan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia dalam Penanggulangan TB (KOPI TB) bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi; c. Membentuk tim DPPM TB; d. Memfasilitasi pertemuan/workshop dan dukungan teknis bersama tim DPPM Penanggulangan TB di kabupaten/kota. b. Peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai koordinator dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan DPPM di wilayahnya. c. Peningkatan peran organisasi profesi (Koalisi Organisasi Profesi Indonesia/ KOPI TB) sebagai penggerak DPPM. Fasyankes Swasta/ d. Percepatan penemuan kasus TB di wilayah kabupaten/kota. e. Peningkatan layanan TB yang berkualitas dan sesuai standar di seluruh Private terkait implementasi DPPM; fasyankes kabupaten/kota. e. Membangun dan memperkuat jejaring termasuk melakukan fasilitasi f. Pemanfaatan teknologi dan inovasi sesuai dengan kondisi masing-masing kerjasama lintas batas wilayah; kabupaten/kota. f. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPPM secara berkala dan berkelanjutan; C. Peran dan Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi g. Memastikan fasilitas pelayanan kesehatan melakukan tatalaksanan TB secara dan Kabupaten/Kota standar; h. Memastikan adanya tim DOTS/TB di rumah sakit wilayahnya; i. Memastikan ketersediaan anggaran dan pembiayaan DPPM TB. 1. Kementerian Kesehatan Peran dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan DPPM adalah sebagai berikut: a. Menyusun kebijakan terkait District-Based Public-Private Mix (DPPM); D. Pengorganisasian DPPM TB b. Mengidentifikasi mitra terkait (organisasi profesi, lintas program dan sektor); Jejaring Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota (District-Based Public-Private Mix/DPPM) dilaksanakan dalam suatu tim yang dibentuk bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan fasilitas layanan kesehatan baik pemerintah dan swasta, serta didukung oleh organisasi profesi yang ada di kabupaten/kota. Jejaring yang dibentuk pada setiap kabupaten/kota ini diharapkan akan menambah jumlah pelayanan TB yang sesuai standar nasional, termasuk dalam sistem pencatatan dan pelaporannya sehingga perlu dibentuk tim DPPM TB yang terdiri dari unsur-unsur, sebagai berikut: 1. Unit/bidang yang terkait dengan TB di dalam Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (bidang pencegahan penyakit, bidang pelayanan kesehatan, perencanaan dan lain-lain); Rumah sakit (pemerintah dan swasta); Puskesmas dan FKTP lainnya; c. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders PPM di tingkat nasional; d. Memfasilitasi pembentukan dan berkoordinasi dengan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia dalam Penanggulangan TB (KOPI TB); Kerja sama e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPPM secara berkala dan berkelanjutan. 2. Dinas Kesehatan Provinsi Peran dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dalam pelaksanaan DPPM adalah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi mitra terkait (organisasi profesi, lintas program dan sektor); b. Memfasilitasi pembentukan dan berkoordinasi dengan Koalisi Organisasi 2. 3. 4. Organisasi Profesi/KOPI TB; Profesi Indonesia dalam Penanggulangan TB (KOPI TB); c. Memastikan jejaring layanan TB di kabupaten/kota berjalan dengan baik; 17
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 5. 6. Apotek 7. Masyarakat (organisasi kemasyarakatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat/UKBM). Laboratorium Berikut adalah penjelasan dari pengorganisasian tim DPPM TB. 1. Struktur Organisasi Tim DPPM Secara generik, susunan organisasi tim DPPM terdiri dari ketua, sekretaris dan minimal tiga bidang yaitu (i) bidang advokasi dan regulasi; (ii) peningkatan sumber daya manusia (SDM); (iii) perencanaan dan monitoring evaluasi. Struktur tim DPPM ini dapat dikembangkan sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Ketua Sekretaris Bidang Advokasi dan Regulasi Bidang Peningkatan SDM Bidang Perencanaan dan Monev Gambar 2. Struktur Organisasi Tim DPPM Gambar 2. Struktur Organisasi Tim DPPM 2. Peran dan Tanggung Jawab Tim DPPM TB a. Ketua: 1) Menyusun program kerja DPPM; 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPPM. 3) Memastikan jejaring layanan TB yang telah terbentuk di wilayahnya berjalan dengan baik. 4) Membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar anggota dan tim inti DPPM. 5) Memastikan masing-masing bidang dalam tim DPPM menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal. b. Sekretaris: 1) Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM; 2) Memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja DPPM; 3) Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan DPPM. Bidang Advokasi dan Regulasi: 1) Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang 1) Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM; 2) Memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja DPPM; 3) Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan DPPM. Bidang Advokasi dan Regulasi: 1) Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang mendukung ataupun menghammbat pelaksanaan DPPM. 18 Bidang Advokasi dan Regulasi Gambar 2. Struktur Organisasi Tim DPPM
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota Laboratorium 2) Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk membuat 5. 6. Apotek regulasi yang mendukung pelaksanaan DPPM. 7. Masyarakat (organisasi kemasyarakatan dan upaya kesehatan bersumberdaya 3) Membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada pemerintah daerah, pimpinan fasyankes dan institusi terkait; masyarakat/UKBM). Berikut adalah penjelasan dari pengorganisasian tim DPPM TB. 4) Membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan koordinasi dengan 1. Struktur Organisasi Tim DPPM seluruh stakeholders PPM di tingkat kabupaten/kota. Secara generik, susunan organisasi tim DPPM terdiri dari ketua, sekretaris dan 5) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun alur jejaring minimal tiga bidang yaitu (i) bidang advokasi dan regulasi; (ii) peningkatan layanan TB di kabupaten/kota. sumber daya manusia (SDM); (iii) perencanaan dan monitoring evaluasi. Struktur d. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): tim DPPM ini dapat dikembangkan sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah 1) Membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota mengidentifikasi dan memetakan masing-masing. fasyankes di wilayah kabupaten/kota; 2) Membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi; Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) memfasilitasi pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi. Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam menjaga kualitas pelayanan (quality assurance/QA). 4) Ketua 3) Sekretaris Bidang Bidang Bidang Advokasi dan Regulasi Peningkatan SDM Perencanaan dan Monev 5) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan TB. Gambar 2. Struktur Organisasi Tim DPPM Gambar 2. Struktur Organisasi Tim DPPM 2. Peran dan Tanggung Jawab Tim DPPM TB e. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi: 1) Merencanakan kegiatan DPPM bersumber dari pembiayaan setempat a. Ketua: dan sumber lain yang tidak mengikat; 1) Menyusun program kerja DPPM; 2) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut Program Penanggulangan TB. 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPPM. 3) Memastikan jejaring layanan TB yang telah terbentuk di wilayahnya berjalan dengan baik. 3) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memantau 4) Membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar anggota dan pencapaian indikator PPM. tim inti DPPM. 4) Melakukan pemantauan mandiri jejaring layanan TB, baik secara 5) Memastikan masing-masing bidang dalam tim DPPM menjalankan periodik maupun blusukan. peran dan fungsinya dengan optimal. 5) Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data kuantitatif b. Sekretaris: dan kualitatif untuk kepentingan advokasi. Terlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan TB di tingkat kabupaten/kota, khususnya pencapaian indikator-indikator terkait PPM. 1) Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM; 6) 2) Memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja DPPM; 3) Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan DPPM. c. Bidang Advokasi dan Regulasi: 1) Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang mendukung ataupun menghammbat pelaksanaan DPPM. 19 Gambar 2. Struktur Organisasi Tim DPPM Bidang Advokasi dan Regulasi
Analisis situasi: Status Pembentukan Tim DPPM Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 3. Langkah Pembentukan Tim DPPM Berikut adalah langkah-langkah pembentukan tim DPPM. Analisis situasi: Status Pembentukan Tim DPPM Sudah Belum Apakah Tim DPPM aktif? Identifikasi unsur-unsur untuk terlibat dalam Tim DPPM, termasuk KOPI TB Ya Tidak Belum Bentuk rancangan Tim DPPM Lanjutkan Revitalisasi Pengesahan Tim DPPM oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Gambar 3. Alur Pembentukan Tim DPPM Gambar 3. Alur Pembentukan Tim DPPM 1) Analisis Situasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menganalisis kondisi DPPM di wilayahnya terkait status pembentukan tim DPPM (terbentuk/belum terbentuk) dan status keaktifan tim DPPM (aktif/tidak aktif). Bila tim DPPM belum terbentuk maka perlu dilakukan pembentukan, sedangkan bila tim DPPM tidak aktif maka perlu dilakukan revitalisasi. 2) Identifikasi dan Pembentukan Rancangan Tim DPPM Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengidentifikasi unsur-unsur yang akan dilibatkan menjadi tim DPPM, sesuai dengan unsur-unsur tim DPPM yang dijelaskan sebelumnya. Penunjukkan anggota tim DPPM dikomunikasikan secara formal dan informal untuk memastikan calon anggota yang ditunjuk bersedia dan mampu berkontribusi dalam tim DPPM. Dinas Kesehatan Kab/Kota (baik Bidang P2 dan Yankes) bersama perwakilan fasyankes, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan menyusun rancangan Tim DPPM beserta pengorganisasiannya, antara lain terdiri atas: 1) 2) Anggota tim DPPM 3) 4) Mekanisme kerja tim DPPM 5) Struktur organisasi tim DPPM Tugas pokok dan fungsi tim DPPM Pembiayaan 3) Pengesahan Tim DPPM Tim DPPM TB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai kondisi wilayah masing- masing. Setelah tim disahkan, tim perlu menyusun rencana kerja dan penganggaran kegiatan DPPM TB. Revitalisasi 20 Tidak
Analisis situasi: Status Pembentukan Tim DPPM Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 3. Langkah Pembentukan Tim DPPM BAB III Berikut adalah langkah-langkah pembentukan tim DPPM. MEKANISME JEJARING LAYANAN TUBERKULOSIS Analisis situasi: Status Pembentukan Tim DPPM Pelaksanaan DPPM TB merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya. Seluruh fasyankes baik pemerintah maupun swasta yang ada di kabupaten/kota dilibatkan dalam penanggulangan TB. Jejaring ini dapat dilaksanakan dengan pendekatan pemerintah- pemerintah, dan pemerintah-swasta. Jejaring pemerintah-pemerintah yang dimaksud adalah jejaring antara program TB dengan institusi pemerintah lainnya seperti: rumah sakit milik pemerintah daerah, rumah sakit TNI/ POLRI, lembaga pemasyarakatan, Balai/ Balai Besar Laboratorium Kesehatan (B/BBLK), Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), B/BKPM dan sebagainya. Jejaring pemerintah-swasta yang dimaksud adalah jejaring antara program TB dengan institusi swasta, seperti rumah sakit swasta, DPM, laboratorium swasta, dan apotik swasta. Sudah Belum Apakah Tim DPPM aktif? Identifikasi unsur-unsur untuk terlibat dalam Tim DPPM, termasuk KOPI TB Ya Tidak Belum Bentuk rancangan Tim DPPM Lanjutkan Revitalisasi Pengesahan Tim DPPM oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Gambar 3. Alur Pembentukan Tim DPPM Berdasarkan lingkup pelaksanaan, jejaring layanan TB terdiri dari 2 jenis, yaitu jejaring internal dan jejaring eksternal. Gambar 3. Alur Pembentukan Tim DPPM 1) Analisis Situasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menganalisis kondisi DPPM di wilayahnya terkait status pembentukan tim DPPM (terbentuk/belum terbentuk) dan A. Jejaring Internal status keaktifan tim DPPM (aktif/tidak aktif). Bila tim DPPM belum terbentuk Jejaring internal TB adalah jejaring di dalam fasyankes yang meliputi seluruh unit yang menangani pasien tuberkulosis, semakin besar fasyankes maka semakin besar jejaring internal antar unit layanan di dalamnya. Mekanisme jejaring internal di FKTP dan FKRTL adalah sebagai berikut: maka perlu dilakukan pembentukan, sedangkan bila tim DPPM tidak aktif maka perlu dilakukan revitalisasi. 2) Identifikasi dan Pembentukan Rancangan Tim DPPM Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengidentifikasi unsur-unsur yang akan dilibatkan menjadi tim DPPM, sesuai dengan unsur-unsur tim DPPM yang 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di tingkat kabupaten/kota terdiri atas puskesmas, DPM, dan klinik. Jejaring internal FKTP yang dimaksudkan adalah jejaring internal TB di puskesmas. dijelaskan sebelumnya. Penunjukkan anggota tim DPPM dikomunikasikan secara formal dan informal untuk memastikan calon anggota yang ditunjuk bersedia dan mampu berkontribusi dalam tim DPPM. Dinas Kesehatan Kab/Kota (baik Bidang P2 dan Yankes) bersama perwakilan Jejaring internal TB di puskesmas bertujuan untuk: fasyankes, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan menyusun a. Meningkatkan kegiatan kolaborasi layanan antar unit layanan, misalnya antara unit pelayanan umum, gigi, MTBS, KIA, HIV dan unit lainnya di dalam puskesmas; rancangan Tim DPPM beserta pengorganisasiannya, antara lain terdiri atas: 1) Struktur organisasi tim DPPM 2) Anggota tim DPPM b. Mengurangi terjadinya keterlambatan diagnosis TB (delayed-diagnosis) dan 3) Tugas pokok dan fungsi tim DPPM kasus TB yang tidak terlaporkan (under-reporting); 4) Mekanisme kerja tim DPPM c. Meningkatkan peran petugas TB dalam penemuan, pencatatan dan 5) Pembiayaan pelaporan kasus TB; 3) Pengesahan Tim DPPM d. Memastikan kasus TB dilaporkan secara berkala melalui sistem informasi Tim DPPM TB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau program tuberkulosis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai kondisi wilayah masing- masing. Setelah tim disahkan, tim perlu menyusun rencana kerja dan Revitalisasi penganggaran kegiatan DPPM TB. 21 Tidak
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota Mekanisme jejaring internal TB di puskesmas adalah sebagai berikut: Gambar 4. Jejaring Internal TB di Puskesmas Alur jejaring Internal penanganan pasien TB di FKTP: a. Pasien dapat datang ke unit Pelayanan Umum, Pelayanan Gigi, Pelayanan MTBS, KIA atau langsung ke unit DOTS melalui loket pendaftaran. Jika ditemukan terduga TB dari unit pelayanan, terduga TB dikirim ke unit pelayanan DOTS kemudian petugas DOTS mengisikan form TB.06 Selanjutnya terduga TB dikirim ke laboratorium dengan mengunakan TB.05 untuk pemeriksaan dahak. b. c. d. Hasil pemeriksaan dahak dicatat di form TB.04 kemudian dikirim ke dokter yang bersangkutan. e. Diagnosis dan klasifikasi dilakukan oleh dokter di unit DOTS. f. Rawat Inap Bila diagnosis sudah ditegakkan, pasien TB segera di registrasi dengan menggunakan form TB.01 dan TB.02 kemudian dimasukkan ke TB.03. Unit DOTS memberikan penyuluhan dan tata cara pengambilan obat, serta menentukan PMO. Pasien TB yang telah mendaftar di loket pendaftaran dapat langsung ke unit DOTS. Puskesmas perlu memastikan mekanisme agar pasien-pasien TB yang berobat di puskesmas dapat berobat tepat waktu dan tidak mangkir. Salah satu upaya tersebut adalah dengan cara memeriksa kartu TB.01 dan jumlah obat di masing-masing kotak OAT. Unit pelayanan yang memerlukan logistik baik OAT maupun non-OAT, seperti pot dahak, formulir pencatatan TB, reagen, modul TCM dan sebagainya, dapat diperoleh dari bagian logistik puskesmas. g. h. i. 22
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 2. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Rumah sakit sebagai FKRTL terdiri atas beragam unit di dalamnya yang perlu dilibatkan dalam penanggulangan TB. Jejaring internal TB di rumah sakit bertujuan untuk: a. Meningkatkan kegiatan kolaborasi layanan antar unit pelayanan; b. Mengurangi terjadinya keterlambatan diagnosis TB (delayed-diagnosis) dan c. kasus TB yang tidak terlaporkan (under reporting); Pembentukan Tim DOTS yang melibatkan semua unit pelayanan/instalasi yang ada di rumah sakit; d. Memastikan kasus TB dilaporkan secara berkala melalui sistem informasi program tuberkulosis. Mekanisme jejaring internal TB di RS adalah sebagai berikut: Poli Umum Laboratorium Laboratorium Loket Pendaftaran Poli Spesialis Radiologi Radiologi UGD Rawat Inap Patologi Anatomi/ Patologi Klinik UNIT DOTS Farmasi Rekam Medis PKMRS Gambar 5. Jejaring Internal TB di Rumah Sakit Catatan: Skema di atas adalah skema dasar untuk alur penataksanaan pasien TB di rumah sakit, dalam penerapannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keperluan dari masing- masing rumah sakit. Alur jejaring Internal penanganan pasien TB di rumah sakit: a. Pasien dapat datang ke Poli Umum, UGD atau poli spesialis (Penyakit Dalam, Paru, Obgyn, Anak, Bedah, Syaraf dan lain-lain) ataupun langsung ke poli DOTS melalui loket pendaftaran. b. Jika ditemukan terduga TB dari poli maupun rawat inap, terduga TB dikirim ke laboratorium/radiologi untuk dilakukan pemeriksaan diagnostik TB. c. Hasil pemeriksaan penunjang dikirim ke dokter yang bersangkutan. Diagnosis dan klasifikasi dilakukan oleh dokter poliklinik/rawat inap atau unit DOTS pengirim. 23
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 1) Untuk pasien rawat jalan, setelah diagnosis TB ditegakkan, pasien dikirim ke Unit DOTS untuk diregistrasi (bila pasien meneruskan pengobatan di RS tersebut), kesepakatan penunjukan PMO, diberi penyuluhan dan tata cara pengambilan obat dan mengisi kartu TB.01. Pencatatan dan pelaporan penatalaksanaan pasien TB dilakukan oleh unit DOTS. Pencatatan awal tersangka TB (TB.06) juga dilakukan di unit pelayanan langsung (poliklinik). Pasien TB yang ditemukan di poli selain unit DOTS dapat diobati di poli tersebut dengan catatan pasien tersebut harus dicatat dan dilaporkan ke unit DOTS. 2) Untuk pasien rawat inap, petugas rawat inap menghubungi unit DOTS untuk memindahkan pasien ke ruangan khusus (isolasi) dan registrasi pasien. Pengobatan TB selanjutnya dapat dilakukan melalui unit DOTS setelah selesai rawat inap, apabila pasien memutuskan melanjutkan pengobatannya di rumah sakit tersebut. Bagi pasien TB pasca rawat inap yang memutuskan untuk melanjutkan pengobatan TB di fasyankes lain, diberikan surat rujukan pindah pengobatan melalui unit DOTS. Peran masing masing unit/instalasi: 2) Untuk pasien rawat inap, petugas rawat inap menghubungi unit DOTS untuk memindahkan pasien ke ruangan khusus (isolasi) dan registrasi pasien. Pengobatan TB selanjutnya dapat dilakukan melalui unit DOTS setelah selesai rawat inap, apabila pasien memutuskan melanjutkan pengobatannya di rumah sakit tersebut. Bagi pasien TB pasca rawat inap yang memutuskan untuk melanjutkan pengobatan TB di fasyankes lain, diberikan surat rujukan pindah pengobatan melalui unit DOTS. Peran masing masing unit/instalasi: 1) Unit DOTS merupakan pusat dari semua kegiatan pelaksanaan strategi DOTS. Unit ini akan mengkompilasi data TB dari unit lain dan dilaporkan ke Sistem Informasi TB (SITT/SITB). Saat ini, integrasi antara SIMRS dengan SITT sedang dalam proses pengembangan. Bila SIMRS sudah terintegrasi dengan SITT, data yang di- entry melalui SIMRS akan otomatis masuk ke SITT/SITB. Untuk mendapatkan hasil akhir pengobatan, pelaporan melalui SITT tetap diperbaharui sampai selesai pengobatan. IGD, poli umum, poli spesialis maupun rawat inap berperan dalam menemukan suspek maupun menegakkan diagnosis. 2) 3) Instalasi penunjang Lab.mikrobiologi, menerima rujukan pemeriksaan mikroskopis dahak untuk diagnosis maupun pemantauan hasil dengan surat pengantar TB.05, dan mencatatnya di dalam TB.04. 1) Unit DOTS merupakan pusat dari semua kegiatan pelaksanaan strategi DOTS. Unit ini akan mengkompilasi data TB dari unit lain dan dilaporkan ke Sistem Informasi TB (SITT/SITB). Saat ini, integrasi antara SIMRS dengan SITT sedang dalam proses pengembangan. Bila SIMRS sudah terintegrasi dengan SITT, data yang di- entry melalui SIMRS akan otomatis masuk ke SITT/SITB. Untuk mendapatkan hasil akhir pengobatan, pelaporan melalui SITT tetap diperbaharui sampai selesai pengobatan. IGD, poli umum, poli spesialis maupun rawat inap berperan dalam menemukan suspek maupun menegakkan diagnosis. 2) 3) Instalasi penunjang Lab.mikrobiologi, menerima rujukan pemeriksaan mikroskopis dahak untuk diagnosis maupun pemantauan hasil dengan surat pengantar TB.05, dan mencatatnya di dalam TB.04. Instalasi radiologi berfungsi bila diperlukan foto toraks. Hasil pembacaan foto toraks dikembalikan kepada unit yang mengirim. e. Unit DOTS rumah sakit perlu memastikan mekanisme agar pasien-pasien TB yang berobat di rumah sakit dapat berobat tepat waktu dan tidak mangkir. Salah satu upaya tersebut adalah dengan cara memeriksa kartu TB.01 dan jumlah obat di masing-masing kotak OAT. f. Poli yang memerlukan logistik baik OAT maupun non-OAT, seperti pot dahak, formulir pencatatan TB, reagen, modul TCM dan sebagainya, dapat diperoleh dari bagian logistik rumah sakit. 24
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota B. Jejaring Eksternal Jejaring eksternal adalah hubungan kerja timbal balik untuk mendapatkan kemudahan akses layanan sesuai standar yaitu kerjasama antar fasyankes sehingga penemuan kasus meningkat dan memastikan semua pasien TB di wilayahnya mendapat pengobatan sesuai standar. Mekanisme jejaring eksternal DPPM digambarkan sebagai berikut: Gambar 6. Jejaring Eksternal TB Untuk memastikan Tim DPPM TB tingkat kabupaten/kota menjalankan fungsinya dengan baik, diperlukan mekanisme jejaring kerja dan kemitraan. Koordinasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Tim DPPM serta KOPI TB yang ada di dalamnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan berfungsinya jejaring layanan TB yang saling terintegrasi antar semua layanan, memastikan semua kasus TB tercatat dan terlaporkan serta menjalankan fungsi advokasi ke pemerintah daerah terkait Program TB. Pada tingkat layanan primer, puskesmas merupakan penanggung jawab di wilayah kerjanya, di mana wewenangnya untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan FKTP. Jejaring layanan di tingkat layanan dasar yaitu Puskesmas dengan DPM, Klinik Pratama, dan masyarakat (organisasi kemasyarakatan). Pada tingkat layanan rujukan, rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dan Klinik Utama, mempunyai peran sebagai layanan rujukan pasien TB dengan penyulit dari layanan primer (FKTP). Di tingkat layanan rujukan ini, peran dari Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk TB yang beranggotakan berbagai organisasi profesi sangat diperlukan sesuai dengan peran dan fungsinya. 25
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 1. Peran dan Fungsi Peran dan tanggung jawab dari unsur-unsur dalam jejaring eksternal TB adalah sebagai berikut: a. Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional. Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta mempunyai peran sebagai penyedia layanan rujukan TB. Di RS, anggota organisasi profesi yang merupakan bagian dari KOPI TB sangat diperlukan sesuai dengan peran dan fungsinya. Direktur RS dan seluruh unit yang terkait dalam tatalaksana TB, mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut: 1) Menjaring terduga TB; 2) Melakukan tatalaksana pasien TB sesuai standar; 3) Membentuk Tim DOTS dan memastikan adanya manajer kasus TB yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program TB; 4) Menjalankan fungsi sebagai fasyankes rujukan; 5) Membentuk kolaborasi layanan antar unit (jejaring internal) di rumah sakit untuk memastikan layanan TB sesuai standar; 6) Melakukan pertemuan rutin dengan melibatkan semua unit (jejaring internal); 7) Menerapkan wajib lapor kasus pasien TB yang ditemukan dan diobati melalui sistem pelaporan TB di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (SITT/ SITB, e-TB Manager); 8) Merujuk pasien TB tanpa penyulit ke puskesmas; 9) Terlibat dalam jejaring layanan TB berbasis kabupaten/kota (DPPM TB) (jejaring eksternal) dengan fasilitas kesehatan lainnya dan Dinas Kesehatan. b. Puskesmas dan FKTP Lain Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014, Puskesmas adalah unit pelaksana jawab teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayahnya, dimana wewenangnya untuk (i) mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan FKTP; (ii) melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan. Berdasarkan fungsi dan wewenang tersebut, puskesmas harus memastikan berjalannya jejaring layanan TB (dengan melibatkan DPM, klinik dan FKTP lainnya) di wilayahnya. 26
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota Puskesmas dan FKTP lain mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut: 1) Puskesmas mengidentifikasi DPM, klinik dan fasilitas kesehatan lain di wilayah kerjanya; 2) Puskesmas melakukan pembinaan kepada FKTP di wilayah kerjanya; 3) Puskesmas melakukan penemuan secara pasif di layanan kesehatan dan secara aktif bekerjasama dengan kader/masyarakat; 4) FKTP lain menjaring terduga TB dan mengirimnya untuk pemeriksaan mikroskopis dan sebagainya; 5) Puskesmas dan FKTP memberikan layanan TB mulai dari penemuan kasus sampai pengobatan secara tuntas; 6) Puskesmas memastikan pelaksanaan kegiatan terpadu program TB (TB-HIV, TB anak, TB-DM, dan lain-lain) di tingkat puskesmas dan FKTP lain di wilayahnya; 7) Puskesmas membentuk jejaring layanan TB dengan FKTP lain (DPM, klinik dan klinik Lapas/Rutan) di wilayah kerjanya; 8) Puskesmas melakukan penguatan sistem surveilans TB: memantau implementasi sistem wajib lapor pasien TB baik di puskesmas maupun di FKTP lain (DPM, klinik dan klinik Lapas/Rutan) di wilayah kerjanya melalui sistem informasi program TB (contohnya WIFI TB, SITT/SITB, e-TB Manager); 9) FKTP lain melaporkan kasus TB sesuai standar ke puskesmas; 10) FKTP lain mengambil logistik OAT dan non-OAT ke puskesmas wilayahnya; 11) FKTP lain berkoordinasi dengan puskesmas di wilayahnya mengenai pasien TB yang mangkir maupun pasien TB yang dirujuk; 12) Puskesmas melakukan pelacakan kasus mangkir dan putus obat yang berdomisili di wilayahnya sesuai laporan dari fasyankes lain berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 13) Puskesmas mendorong pelaksanaan promosi kesehatan dan UKBM. c. Organisasi Profesi Beberapa Organisasi Profesi telah berkomitmen terlibat dalam upaya penanggulangan TB yang kemudian bergabung dan saling kerjasama dengan membentuk koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Tugas pokok dan fungsi Organisasi Profesi dijelaskankan lebih rinci dalam BAB IV. 27
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota d. Laboratorium Laboratorium mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut: 1) Melakukan pemeriksaan spesimen terduga TB; 2) Memastikan pelayanan terkait TB dilakukan sesuai standar; 3) Berkoordinasi dengan fasyankes dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. e. Apotek Apotek mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut: 1) Menyediakan OAT sesuai pedoman nasional program pengendalian TB; 2) Melayani resep OAT dari fasyankes dalam program pengendalian TB; 3) Membantu memberikan penyuluhan tentang OAT pada pasien (cara minum, efek samping dan bahaya pengobatan apabila tidak menyelesaikan dengan tuntas); 4) Monitoring pasien TB dalam pengambilan obat di apoteknya; 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan fasyankes difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 6) Melakukan komunikasi dengan dokter yang mengirimkan resep apabila ada hal-hal yang meragukan. f. Masyarakat Komponen masyarakat dapat dibagi menjadi organisasi kemasyarakatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM). Organisasi kemasyarakatan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut: 1) Berkoordinasi dengan puskesmas terkait investigasi kontak dan penemuan kasus TB 2) Mengedukasi masyarakat terkait TB; 3) Melakukan penemuan terduga TB secara aktif; 4) Melakukan pendampingan pasien TB; 5) Membantu advokasi terkait penanggulangan TB kepada pemerintah daerah; 6) Mobilisasi sumber daya. UKBM mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut: 1) Mengedukasi masyarakat terkait TB; 2) Melakukan penemuan terduga TB. 2. Alur Rujukan Diagnostik TB Pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis TB terdiri dari pemeriksaan bakteriologis dan pemeriksaan penunjang lain. Pemeriksaan bakteriologis terdiri dari pemeriksaan mikroskopis, Tes Cepat Molekuler (TCM) dan pemeriksaan 28
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota biakan, sedangkan pemeriksaan penunjang lain terdiri dari pemeriksaan foto toraks dan histopatologi. Fasyankes yang tidak memiliki fasilitas pemeriksaan laboratorium dapat merujuk pasien atau spesimen ke fasyankes lain untuk diagnosis maupun follow up pasien TB dan TB Resistan Obat. Fasyankes yang dapat melakukan pemeriksaan mikroskopis TB adalah Puskesmas Rujukan Mikroskopis (PRM), Puskesmas Pelaksana Mandiri (PPM) dan RS DOTS. Beberapa Puskesmas saat ini memiliki status sebagai Puskesmas Satelit (PS) yang melakukan pemeriksaan mikroskopis sampai dengan fiksasi, kemudian merujuk sediaan yang telah di fiksasi ke PRM sesuai pengaturan oleh Dinas Kesehatan setempat. Fasyankes yang dapat melakukan pemeriksaan biakan adalah laboratorium yang terpantau mutunya oleh Laboratorium Rujukan Nasional TB BBLK Surabaya. Fasyankes yang dapat melakukan pemeriksaan TCM adalah RS, Puskesmas maupun laboratorium. Pengaturan rujukan pasien/spesimen ke fasyankes TCM dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai beban kerja masing-masing laboratorium TCM. Berdasarkan Permenkes no 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, diagnosis TB dapat dilakukan dengan menggunakan TCM jika terdapat akses terhadap pemeriksaan TCM. Diagnosis TB RO dan TB pada HIV harus diupayakan agar dapat dilakukan dengan TCM walaupun pasien datang ke fasyankes yang tidak memiliki akses terhadap TCM. Jika kapasitas laboratorium TCM masih rendah, Dinas Kesehatan dapat mengatur agar fasyankes di sekitar laboratorium TCM merujuk spesimen dari terduga TB ke laboratorium TCM terdekat. Fasyankes tersebut merupakan jejaring TCM dan hanya melakukan pemeriksaan mikroskopis untuk follow up. Jumlah dahak yang diperlukan untuk pemeriksaan TCM sebanyak 2 (dua) dahak dengan kualitas bagus. Alur Diagnosis Laboratorium, Pengobatan dan Pencatatan Pelaporan TB disesuaikan dengan jenis fasyankes dan ketersediaan alat TCM dan dapat dilihat di lampiran 1. 3. Alur Rujukan Pasien Pindah Pengobatan dan Pasien Mangkir Pasien mangkir ataupun putus obat dan pasien pindah ke fasyankes non DOTS dapat menghambat penyelesaian pengobatan. Untuk menjamin pasien TB menyelesaikan pengobatannya sampai tuntas, dibutuhkan jejaring eksternal di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Mekanisme jejaring untuk pasien yang pindah seperti gambar alur dibawah: 29
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota , Bagian bawah TB 09 dan TB 10 Gambar 7. Alur Rujukan/Pindah Pasien TB Antar Fasyankes dalam Satu Unit Registrasi (Dalam Satu Kabupaten/Kota). a. b. c. d. e. tersebut Jika Pasien pindah pengobatan antar menginformasikan kepada fasyankes yang dituju dan Dinas Kesehatan dengan menyertakan OAT sisa, fotokopi TB 01 dan TB 09; Fasyankes yang menerima pasien pindah mengkonfirmasi ke fasyankes pengirim atau mengirimkan TB.09 bagian bawah; Bila pengobatan pasien pindah sudah selesai, fasyankes yang menerima pasien pindah menginformasikan dan mengirimkan TB.10 ke fasyankes pengirim; Jika pasien pindah pengobatan keluar kabupaten/kota asal dapat digunakan komunikasi lintas batas wilayah (antar Dinas K esehatan Kab/Kota atau antar Dinas Kesehatan Provinsi); Rujuk balik dari layanan sekunder ke layanan primer. Unit TB DOTS RS dapat berkomunikasi secara aktif dengan poli DOTS Puskesmas. fasyankes, fasyankes Mekanisme jejaring untuk pasien mangkir adalah sebagai berikut: Gambar 8. Alur Pelacakan Pasien TB Mangkir dari Fasyankes 30
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota a. Sebelum memulai pengobatan pada pasien TB sebaiknya ditentukan pengawas menelan obat (PMO), alamat dan nomor kontak pasien TB untuk dapat menindaklanjuti jika pasien TB mangkir dari pengobatan; b. Pasien mangkir/putus obat milik DPM, Klinik maupun RS dapat dikomunikasikan dengan Puskesmas sebagai Pembina layanan primer/penanggung jawab wilayah dan menginformasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; c. Puskesmas dapat berkoordinasi dengan kader kesehatan/organisasi kemasyarakatan untuk melacak pasien mangkir/putus obat dan menginformasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 4. Pengelolaan Logistik logistik dilakukan pada setiap tingkat pelaksana program Pengelolaan penanggulangan TB, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan fasyankes. Pengelolaan logistik dimulai dari perencanaan dan perhitungan kebutuhan logistik sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan. Perencanaan dilakukan dengan sistem bottom up planning yaitu perencanaan yang dimulai dari tingkat fasilitas kesehatan ke tingkat diatasnya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, dan seterusnya. Pengusulan hasil perencanaan kebutuhan logistik dilakukan mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi kebutuhan seluruh fasyankesnya. Penyusunan perencanaan ini dilakukan setiap tahun dan diusulkan secara berjenjang sesuai jadwal perencanaan dan pengusulan yang disepakati. Distribusi logistik dilaksanakan berdasarkan permintaan secara berjenjang untuk memenuhi kebutuhan logistik. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Rumah Sakit Puskesmas Alur Distribusi DPM Klinik Alur Permintaan dan Pelaporan Gambar 9. Pengelolaan Logistik DPM/Klinik yang ingin menangani kasus TB dapat memperoleh logistik dari puskesmas setempat. Puskesmas merekapitulasi perencanaan kebutuhan logistik dari DPM/Klinik dan puskesmas. Puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta yang menangani kasus TB dapat mengajukan perencanaan dan 31 Puskesmas
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota memperoleh logistik tersebut dari Dinas Kesehatan setempat. Semua pasien TB dan penggunaan OAT baik OAT program maupun non-program harus dicatat dan dilaporkan ke puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat. Logistik yang dimaksudkan adalah logistik baik OAT maupun non-OAT, seperti pot dahak, formulir pencatatan TB, reagen, modul TCM dan sebagainya. Pemenuhan logisitik ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing fasyankes dan perencanaan logistik fasyankes ini diajukan secara berjenjang. C. Pencatatan dan Pelaporan Seluruh fasyankes yang menangani kasus TB harus mencatat kasus TB yang ditanganinya dan melaporkan kepada Puskesmas/Dinas Kesehatan. Pencatatan dan Pelaporan kasus TB dilaksanakan melalui: 1. 2. Puskesmas, B/BKPM dan RS menggunakan SITT/SITB. FKTP non Puskesmas (DPM dan klinik) melaporkan kasus TB melalui: a. SITT/SITB - Bagi DPM dan klinik yang memiliki akses SITT/SITB. WIFI TB Bagi daerah yang mempunyai akses internet, DPM dan klinik dapat melaporkan kasus TB dengan menggunakan WiFi TB yang sudah terkoneksi langsung dengan SITT/SITB. b. Manual - Bagi yang tidak mempunyai akses terhadap kedua aplikasi di atas, DPM dan klinik dapat melaporkan kasus TB melalui format pelaporan yang standar ke puskesmas maupun melalui media komunikasi lain yang disepakati (misalnya telepon, SMS, WhatsApp Group, dan sebagainya). Puskesmas melakukan pencatatan kasus yang telah dilaporkan dari media komunikasi lain ke dalam format pelaporan yang standar, serta mengisi kolom asal rujukan.
3. 4. Khusus fasilitas kesehatan layanan TB RO dan/atau memiliki alat TCM menggunakan e-TB Manager. Fasilitas penunjang kesehatan dilakukan secara manual dan elektronik dalam format pelaporan yang standar. 32
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kab/Kota WIF I Puskesmas Sistem Informasi TB (SITT/SITB) FKTP non Puskesmas FKRTL Keterangan: Garis Biru : Pencatatan (TB.06 dan TB.03) Garis Orange : Pencatatan WIFI TB Garis Hijau : Pelaporan ( TB.07, TB.11, TB.08, Laporan WIFI TB) Garis Hitam Putus-Putus : Akses Data Gambar 10. Alur Notifikasi Wajib 33 Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 34
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota BAB IV KOALISI ORGANISASI PROFESI DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS Koalisi organisasi profesi penanggulangan tuberkulosis adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen dan saling berkerjasama untuk terlibat dalam upaya penanggulangan TB di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota melalui jejaring PPM TB. Pada awalnya, organisasi profesi seperti IDI, PDPI, PAPDI, IDAI, PDUI dan IAI sudah terlibat dalam Program Penanggulangan TB khususnya untuk mendukung PPM TB namun masih berjalan sendiri-sendiri, belum terjadi koordinasi yang baik antara organisasi profesi dengan program Penanggulangan TB. Saat ini organisasi profesi di tingkat pusat yang berkomitmen dan telah menandatangani kesepakatan bersama untuk Program Penanggulangan TB sebanyak 13 organisasi, yaitu IDI, PDPI, PAPDI, IDAI, PDUI, PERDOKI, PDS PATKLIN, PATELKI, PDKI, PAMKI, PPNI, PDSRI, dan IAI. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia dalam Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) ini bersifat terbuka sehingga organisasi profesi lainnya dapat bergabung dalam koalisi organisasi profesi. Koalisi organisasi profesi untuk penanggulangan TB bertujuan: 1. Meningkatkan keterlibatan praktisi dalam kegiatan penanggulangan TB nasional; 2. Menjamin semua anggota profesi melaksanakan tata laksana TB sesuai dengan International Standard Tuberculosis Care (ISTC) dan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran TB (PNPK TB); 3. Menjamin semua pasien TB yang diobati ternotifikasi dalam sistem informasi Program TB Nasional; 4. Meningkatkan keberhasilan penanggulangan TB. Dalam pelaksanaannya, ada 3 (tiga) peran dan fungsi dari koalisi organisasi profesi untuk mendukung penanggulangan TB, yaitu: 1. Sebagai praktisi ahli di tempat praktik masing-masing menjadi bagian dari PPM dalampelayanan langsung pada pasien dan melaporkan langsung ke dalam sistem informasi di kabupaten/kota sesuai pedoman; 2. Di Rumah Sakit berfungsi sebagai tenaga ahli yang menjadi motivator, fasilitator,pelaksana pelayanan kesehatan dan mendorong terbentuknya jejaring internal layanan TB yang sinergis. 3. Di dalam jejaring DPPM sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan fasyankes melalui pelatihan, pembinaan, supervisi dan mentoring. 35
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota Koalisi ini dibentuk ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Koalisi di tingkat nasional dibentuk oleh Subdit TB bekerjasama dengan semua organisasi profesi yang terlibat dalam penanggulangan TB. Koalisi tingkat provinsi dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi bekerjasama dengan organisasi profesi yang ada di provinsi tersebut dengan berkoordinasi dengan KOPI TB tingkat pusat. Untuk tingkat kab/kota anggota organisasi Profesi sebagai KOPI TB menjadi bagian dari tim DPPM TB. Secara rinci tugas dan fungsi masing-masing organisasi profesi dalam koalisi tingkat pusat adalah sebagai berikut: 1. IDI sebagai induk organisasi profesi dokter mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tatalaksana TB sesuai standar serta melaporkan kasus TB yang ditemukan dan atau diobati. 2. PDPI, PAPDI, IDAI, PERDOKI, PDUI, dan PDKI sebagai organisasi profesi yang menangani TB memberikan informasi teknis tentang manajemen kasus TB dan memberikan anjuran kepada anggotanya untuk melakukan wajib lapor. 3. PAMKI, PDS PATKLIN dan PATELKI sebagai organisasi Ahli Mirobilogi Klinik, ahli Patologi Klinik dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya agar (1) melakukan pemeriksaan TB sesuai pedoman; (2) memastikan layanan labotoriumnya ikut dalam uji mutu kualitas labotorium pemeriksaan TB dan (3) memastikan adanya kelanjut layanan bagi orang yang terindikasi TB. 4. PDSRI sebagai organisasi Ahli Radiologi akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya agar (1) mendukung intensifikasi penemuan kasus TB melalui kegiatan skrining terduga TB menggunakan pemeriksaan radiologis, (2) memastikan semua pasien sugestif TB berdasarkan pemeriksaan radiologis TB mendapatkan tatalaksana lanjutan diagnosis sesuai standar. 5. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai induk organisasi apoteker akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya agar (1) tidak melayani pembelian OAT tanpa resep; (2) melakukan konfirmasi kepada dokter memberikan resep OAT yang tidak sesuai standar dan (3) memastikan orang dengan gejala TB untuk memeriksakan diri ke fasyankes. 6. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai induk organisasi perawat akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya agar (1) memastikan orang dengan gejala TB mendapatkan pemeriksaan sesuai standard; (2) mendukung pengobatan TB sesuai standar, (3) Memberikan edukasi dan informasi tentang penanggulangan TB kepada keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan KOPI TB dalam mendukung DPPM adalah sebagai berikut: A. Tingkat Nasional Tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut: 1. Melakukan pemetaan organisasi profesi yang akan dilibatkan dalam koalisi dan pemetaan anggota dari masing-masing organisasi profesi; 36
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 2. Menyampaikan informasi (Surat edaran) mengenai pembentukan koalisi organisasi profesi pusat ke wilayah/cabang baik melalui website organisasi profesi masing- masing maupun di pertemuan; 3. Menjadi narasumber untuk koalisi organisasi profesi di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota; 4. Mendukung dan terlibat dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur, atau Kriteria (NSPK); 5. Menyusun rencana kerja dan evaluasi koalisi organisasi profesi; 6. Melakukan supervisi dan monitoring ke provinsi dan kabupaten/kota; 7. Memberikan informasi terbaru terkait perkembangan program penanggulangan TB ke masing-masing organisasi profesi. B. Tingkat Provinsi Tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut: 1. Memfasilitasi pembentukan Koalisi Kabupaten/Kota bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi; 2. Melakukan pemetaan organisasi profesi yang akan dilibatkan dalam koalisi dan pemetaan anggota dari masing-masing organisasi profesi; 3. Mengkoordinasikan kegiatan koalisi kabupaten/kota; 4. Menyusun rencana kerja dan evaluasi koalisi organisasi profesi; 5. Melakukan supervisi dan monitoring ke kabupaten/kota; 6. Memberikan informasi terbaru terkait perkembangan program penanggulangan TB ke masing-masing organisasi profesi; 7. Dalam menjalankan kegiatannya, koalisi tingkat provinsi akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan mitra terkait; 8. Bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan mitra lainnya menjadi tim advokasi ke pemerintah daerah dan DPRD Provinsi; 9. Merupakan bagian dari Tim Pelatih Provinsi. C. Tingkat Kabupaten/Kota Tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut: 1. Sebagai praktisi ahli di tempat praktik masing-masing menjadi bagian dari PPM dalam pelayanan langsung pada pasien dan melaporkan langsung kedalam sistim informasi di kabupaten/kota sesuai pedoman; 2. Di Rumah Sakit berfungsi sebagai tenaga ahli yang menjadi motivator, fasilitator, pelaksana pelayanan kesehatan dan mendorong terbentuknya jejaring internal layanan TB yang sinergis; 3. Di dalam jejaring DPPM sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan fasyankes melalui pelatihan, pembinaan, supervisi, mentoring klinik, dan advokasi. 37
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 38
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN INDIKATOR Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPPM merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menilai keberhasilan. Monitoring dilakukan secara rutin, berkala dan berjenjang sebagai deteksi awal masalah dalam pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan, indikator, dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dalam rentang waktu lebih lama, biasanya minimal setiap enam bulan s/d satu tahun sekali. Pada tingkat nasional, Subdit TB bersama dengan mitra dan stakeholder terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DPPM TB. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, monitoring akan dilaksanakan oleh tim DPPM TB setiap enam bulan dalam pertemuan rutin dan setiap tahun sebagai bagian dari pertemuan rutin monitoring evaluasi program TB nasional. A. Monitoring Pelaksanaan monitoring DPPM merupakan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat di kegiatan DPPM di setiap tingkatan, dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Di tingkat kabupaten/kota, monitoring dilaksanakan di bawah koordinasi kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tujuan monitoring DPPM adalah: 1. Memantau proses implementasi DPPM dengan mengacu pada indikator dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Operasional DPPM TB; 2. Mengidentifikasi masalah dan kesenjangan saat implementasi DPPM TB; 3. Mengatasi dan mengantisipasi dampak dari masalah yang teridentifikasi. Kegiatan monitoring DPPM dapat berupa surveilans, supervisi, dan validasi data yang dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkatannya dengan melibatkan pelaksana DPPM: 1. 2. 3. Tingkat kabupaten, prosesnya melibatkan seluruh fasyankes yang menangani TB dan organisasi kemasyarakatan. a. Puskemas melibatkan FKTP non puskesmas (DPM dan klinik) yang berada di wilayah kerjanya; b. Rumah sakit melibatkan seluruh unit yang terkait dalam tatalaksana TB. Tingkat provinsi melakukan monitoring dan dukungan teknis pelaksanaan DPPM TB. Tingkat nasional, Kementerian Kesehatan - Subdit TB melakukan monitoring pencapaian pelaksanaan DPPM TB. 39
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota Metode monitoring dapat melalui: 1. Surveilans Surveilans merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh data epidemiologis yang diperlukan dalam sitem informasi program penanggulangan TB, baik yang menggunakan data rutin maupun non-rutin. Dalam prosesnya, data rutin dapat berasal dari sumber data TB seperti SITT/SITB, eTB manager, WIFI TB dan SIMRS. Sementara untuk data non-rutin dapat menggunakan hasil survei dan penelitian. 2. Supervisi Supervisi merupakan suatu proses yang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi petugas. Selain itu, hasil supervisi dapat digunakan sebagai bahan refleksi keberhasilan dan perbaikan program sehingga seluruh catatan proses supervisi harus didokumentasikan dengan baik. Supervisi dilakukan secara berjenjang dengan melihat hal-hal sebagai berikut: a. Observasi b. Interview dan diskusi, termasuk mendiskusikan permasalahan yang ditemukan Analisa pencatatan dan pelaporan c. d. Manajemen interview Stakeholder interview e. f. Bantuan teknis g. Mencari pemecahan permasalahan bersama-sama h. Memberikan temuan, rekomendasi dan saran perbaikan 3. Validasi data Validasi data merupakan kegiatan untuk memastikan kualitas data yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kelengkapan dan keakuratan data antara yang dicatat dan dilaporkan. B. Evaluasi Tujuan evaluasi untuk menganalisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan DPPM TB sekaligus memberikan arah kebijakan program TB. Sumber data yang bisa dipakai adalah data primer dan berbagai sumber data sekunder seperti laporan monitoring DPPM TB dan pelaporan rutin fasyankes. 40
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota C. Indikator Untuk menilai kemajuan dan keberhasilan kegiatan DPPM, digunakan indikator masing- masing sebagai berikut: Tabel 1. Indikator DPPM TB 1. Proporsi kabupaten/kota yang mempunyai Tim PPM kab/kota Adalah jumlah kabupaten/kota yang sudah mempunyai Tim DPPM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala Dinas Kesehatan. Numerator Jumlah kabupaten/kota yang sudah membentuk Tim PPM yang ditan- dai dengan ditetapkannya berdasarkan SK Kepala Daerah/Kepala Dinas Kesehatan. Jumlah kabupaten/kota -- x 100% Data PPM Denumerator Rumus Perhitungan Sumber Data Frekuensi Perhitungan Setiap semester Wasor Provinsi Penanggung Jawab Untuk melihat gambaran perkembangan pembentukan dan fungsi Tim Kegunaan Penilaian DPPM 2. Proporsi fasyankes pemerintah NTP yang melaporkan kasus TB diantara seluruh fasyankes pemerintah NTP Adalah jumlah fasyankes pemerintah NTP (puskesmas, B/BKPM) yang melaporkan kasus TB dian- tara seluruh fasyankes pemerintah NTP. Numerator Jumlah fasyankes pemerintah NTP (puskesmas, B/BKPM) yang melapor- kan kasus TB Jumlah seluruh fasyankes NTP (puskesmas, B/BKPM) x 100% Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) / SITB, Data Pusdatin, dan Data Dasar Frekuensi Perhitungan Triwulanan Penanggung Jawab Kegunaan Penilaian Denumerator Rumus Perhitungan Sumber Data 2. Proporsi fasyankes pemerintah NTP yang melaporkan kasus TB diantara seluruh fasyankes pemerintah NTP Adalah jumlah fasyankes pemerintah NTP (puskesmas, B/BKPM) yang melaporkan kasus TB dian- tara seluruh fasyankes pemerintah NTP. Numerator Jumlah fasyankes pemerintah NTP (puskesmas, B/BKPM) yang melapor- kan kasus TB Jumlah seluruh fasyankes NTP (puskesmas, B/BKPM) x 100% Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) / SITB, Data Pusdatin, dan Data Dasar Frekuensi Perhitungan Triwulanan Penanggung Jawab Kegunaan Penilaian Denumerator Rumus Perhitungan Sumber Data 3. Proporsi fasyankes pemerintah non- NTP yang melaporkan kasus TB diantara seluruh fasyankes pemerintah non- NTP Adalah jumlah fasyankes pemerintah non-NTP (RS dan klinik pemerintah) yang melaporkan kasus TB diantara seluruh fasyankes pemerintah non-NTP. Rumah sakit dan klinik pemerintah adalah rumah sakit/klinik milik Kementerian Kesehatan, Kemen- terian Lain, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, POLRI, dan TNI. Numerator Jumlah fasyankes pemerintah non-NTP (RS dan klinik pemerintah) yang melaporkan kasus TB Jumlah seluruh fasyankes pemerintah non-NTP (RS dan klinik pemerin- tah). x 100% Denumerator Rumus Perhitungan 41
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota Sumber Data Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) / SITB, Data SIRS Yankes, Data BPJS Kesehatan Frekuensi Perhitungan Triwulanan Penanggung Jawab Kegunaan Penilaian Pengelola Program Provinsi, Kab/Kota Untuk mengetahui keterlibatan fasyankes pemerintah non-NTP dalam pelaporan kasus TB. 4. Proporsi fasyankes swasta yang melaporkan kasus TB diantara seluruh fasyankes swasta Adalah jumlah fasyankes swasta (rumah sakit swasta, DPM, klinik swasta) yang melaporkan kasus TB diantara seluruh fasyankes swasta (rumah sakit swasta, DPM, klinik swasta). Rumah sakit dan klinik swasta adalah rumah sakit/klinik milik swasta/perorangan, perusahaan, BUMN, dan organisasi non profit. Numerator Jumlah fasyankes swasta (rumah sakit swasta, DPM, klinik swasta) yang melaporkan kasus TB. Jumlah seluruh fasyankes swasta (rumah sakit swasta, DPM, klinik swasta). x 100% Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) / SITB, Data SIRS Yankes, Data BPJS Kesehatan Denumerator Rumus Perhitungan Sumber Data Frekuensi Perhitungan Triwulanan Penanggung Jawab Kegunaan Penilaian Pengelola Program Provinsi, Kab/Kota Untuk mengetahui keterlibatan fasyankes swasta dalam pelaporan kasus TB. 5. Proporsi notifikasi kasus TB dari fasyankes swasta Adalah jumlah kasus TB yang ternotifikasi dari fasyankes swasta diantara seluruh fasyankes baik pemerintah maupun swasta. Fasyankes swasta terdiri dari rumah sakit swasta, klinik swasta, dan DPM. Numerator Jumlah kasus TB yang ternotifikasi dari fasyankes swasta (rumah sakit, klinik, DPM). Jumlah kasus TB yang ternotifikasi dari seluruh fasyankes baik pemerintah maupun swasta. x 100% Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) / SITB Denumerator Rumus Perhitungan Sumber Data Frekuensi Perhitungan Triwulanan Penanggung Jawab Kegunaan Penilaian Pengelola Program Provinsi, Kab/Kota Untuk mengetahui kontribusi notifikasi kasus TB dari fasyankes swasta. 42
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota DAFTAR PUSTAKA 1. Kementerian Kesehatan RI. National Strategic Plan of Tuberculosis Control 2016-2020. Indonesia: Kemenkes RI, 2016. 2. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Indonesia: Kemenkes RI, 2016. 3. Kementerian Kesehatan RI. Survei Prevalensi Tuberkulosis 2013-2014. Indonesia: Kemenkes RI, 2015. 4. Surya A, Setyaningsih B, Suryani Nasution H, Gita Parwati C, Yuzwar YE, Osberg M, et al. Quality Tuberculosis Care in Indonesia: Using Patient Pathway Analysis to Optimize Public-Private Collaboration. J Infect Dis. 2017 January;216:S724-32. 5. The Boston Consulting Group. Tinjauan penyedia layanan kesehatan swasta untuk meningkatkan penanganan TB di Indonesia. [Presentation]. Jakarta: BCG, 2018. 6. The Joint External TB Monitoring Mission (JEMM TB). JEMM TB Report Indonesia. Indonesia: JEMM TB, 2017. 7. World Health Organization. Engaging all health care providers in TB control: guidance on implementing public-private mix approaches. Geneva: WHO, 2006. 8. World Health Organization. Engaging private health care providers in tb care and prevention: a landscape analysis. Geneva: WHO, 2018. 9. World Health Organization. Global TB Report. Geneva: WHO, 2018. 10. World Health Organization. Public-private mix for TB care and control: a toolkit. Geneva: WHO, 2010. 43
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota LAMPIRAN Lampiran 1. Alur Diagnosis Laboratorium, Pengobatan, serta Pencatatan dan Pelaporan TB Alur 1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan TB Resisten Obat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TB Resisten Obat Gambar 1.1 Alur 1 Fasyankes Rujukan TB RO dan Fasyankes TB RO Keterangan: 1.1 Internal (Diagnosis) 1. Terduga TB yang datang ke Poli DOTS: a. Apabila tidak memenuhi kriteria terduga TB RO dikirim ke Lab untuk di TCM. b. Apabila memenuhi kriteria terduga TB RO dirujuk ke Poli TB RO dan akan dikirim ke Lab untuk di TCM. 2. Terduga TB dari Poli Lain dirujuk ke Poli DOTS atau dapat langsung dikirim ke Lab untuk di TCM. Petugas Poli lain wajib memastikan terduga TB tercatat di TB.06 Poli DOTS. 3. Disarankan yang dikirimkan ke Lab adalah dahak untuk mengurangi risiko infeksi dan mencegah pasien hilang. 1.2 Internal (Pengobatan) 1. Terduga TB dari poli DOTS dan poli lain dengan hasil TCM MTB Pos Rif Sensitif akan diobati di Poli DOTS. 44
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 2. Terduga TB yang tidak memenuhi kriteria terduga TB RO dari poli DOTS dan poli lain dengan hasil TCM MTB Pos Rif Resisten harus dilakukan TCM ulang oleh petugas lab dengan menggunakan dahak kedua. Hasil yang digunakan adalah hasil TCM ulangan. Jika hasil TCM ulangan: a. MTB Pos Rif Resisten akan dirujuk dan mendapatkan pengobatan di Poli TB RO. b. MTB Positif Rif Sensitif akan mendapatkan pengobatan di Poli DOTS. c. MTB Negatif, ikuti alur MTB Negatif sesuai dengan Permenkes TB no 67 Tahun 2016. 3. Terduga TB yang memenuhi kriteria terduga TB RO dengan hasil TCM: a. MTB Pos Rif Sensitif dirujuk ke Poli DOTS. b. MTB Pos Rif Resisten mendapatkan pengobatan di Poli TB RO. 1.3 Internal (Pencatatan dan Pelaporan) 1. Terduga TB dan pasien TB di Poli DOTS dan Poli TB RO dicatat di register TB.06, formulir TB.05, formulir TB.01, formulir TB.02, dan register TB.03. 2. Pencatatan elektronik: a. Data terduga TB Sensitif yang diperiksa TCM wajib dimasukkan ke e-TB Manager dan SITT/SITB oleh petugas TB di Poli DOTS. b. Data terduga TB RO yang diperiksa TCM wajib dimasukkan ke e-TB Manager c. oleh petugas TB RO di Poli TB RO. Data pasien TB Sensitif (hasil TCMnya MTB Pos Rif Sensitif) wajib dimasukkan ke SITT/SITB oleh petugas TB di Poli DOTS. d. Data pasien TB RO (hasil TCMnya MTB Pos Rif Resistan) wajib dimasukkan ke e-TB Manager oleh petugas TB di Poli TB RO. 3. Hasil TCM terduga TB dicatat ke TB.04 dan TB.05 dan dimasukkan ke e-TB Manager oleh petugas Lab. 1.4 Eksternal (Diagnosis) 1. Orang atau contoh uji Terduga TB dari Fasyankes lain (non DOTS) dirujuk ke Poli DOTS. 2. Orang atau contoh uji Terduga TB dari Fasyankes lain (DOTS): a. b. Jika memenuhi kriteria terduga TB RO dirujuk ke Poli TB RO. Jika tidak memenuhi kriteria terduga TB RO dirujuk ke Poli DOTS. 1.5 Eksternal (Pengobatan) 1. Terduga TB dari fasyankes lain non DOTS dengan hasil TCM: a. MTB Pos Rif Sensitif disarankan diobati di Poli DOTS atau fasyankes lain (DOTS) terdekat dengan domisili pasien. b. MTB Pos Rif Resisten pengobatan dimulai di Poli TB RO. 2. Terduga TB dari fasyankes lain DOTS dengan hasil TCM: a. MTB Pos Rif Sensitif diobati di Poli DOTS atau fasyankes pengirim. b. MTB Pos Rif Resisten pengobatan dimulai di Poli TB RO. 45
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 1.6 Eksternal (Pencatatan dan Pelaporan) 1. Terduga TB dari fasyankes lain (non DOTS dan DOTS) yang datang ke poli DOTS atau poli TB RO dicatat di TB.06 Poli DOTS atau Poli TB RO dan dimasukkan ke e-TB Manager dan SITT/SITB oleh Perawat/ Data Officer di Poli DOTS atau Poli TB RO. 2. Apabila ada terduga TB dari fasyankes lain (non DOTS dan DOTS) yang datang ke Lab untuk di TCM, maka petugas lab wajib memastikan terduga TB tercatat di TB.06 Poli DOTS dan Poli TB RO . 3. Hasil TCM terduga TB dari fasyakes lain (DOTS dan non DOTS) dicatat ke TB.04 dan TB.05 dan dimasukkan ke e-TB Manager oleh petugas Lab. Alur 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Non Rujukan TB Resisten Obat dengan Tes Cepat Molekuler (TCM) Gambar 1.2. Alur 2 Fasyankes Non Rujukan TB RO dengan TCM Keterangan: 1.1 Internal (Diagnosis) 1. Terduga TB yang datang ke Poli DOTS dikirim ke Lab untuk TCM 2. Terduga TB dari Poli Lain dirujuk ke Poli DOTS atau dapat langsung dikirim ke Lab untuk di TCM. Petugas Poli lain wajib memastikan terduga TB tercatat di TB.06 Poli DOTS. 3. Disarankan yang dikirimkan ke Lab adalah dahak untuk mengurangi risiko infeksi dan mencegah pasien hilang. 1.2 Internal (Pengobatan) 1. Terduga TB dari poli DOTS dan poli lain dengan hasil TCM MTB Pos Rif Sensitif akan diobati di Poli DOTS. 2. Terduga TB yang tidak memenuhi kriteria terduga TB RO dari poli DOTS dan poli lain dengan hasil TCM MTB Pos Rif Resisten harus dilakukan TCM ulang oleh 46
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota petugas lab dengan menggunakan dahak kedua. Hasil yang digunakan adalah hasil TCM ulangan. Jika hasil TCM ulangan: a. MTB Pos Rif Resisten akan dirujuk dan mendapatkan pengobatan di Fasyankes Rujukan TB RO. b. MTB Negatif, ikuti alur MTB Negatif sesuai dengan Permenkes TB no 67 Tahun 2016. 3. Terduga TB yang memenuhi kriteria terduga TB RO dengan hasil TCM: a. MTB Pos Rif Sensitif dirujuk ke Poli DOTS. b. MTB Pos Rif Resisten mendapatkan pengobatan di Fasyankes Rujukan TB RO. 1.3 Internal (Pencatatan dan Pelaporan) 1. Terduga TB dan pasien TB di Poli DOTS dicatat di register TB.06, formulir TB.05, formulir TB.01, formulir TB.02, dan register TB.03. 2. Pencatatan elektronik: a. Data terduga TB Sensitif dan TB RO yang diperiksa TCM wajib dimasukkan ke e-TB Manager dan SITT/SITB oleh petugas TB di Poli DOTS. b. Data pasien TB Sensitif (hasil TCMnya MTB Pos Rif Sensitif) wajib dimasukkan c. ke SITT/SITB oleh petugas TB di Poli DOTS. Data pasien TB RO (hasil TCMnya MTB Pos Rif Resistan) wajib dimasukkan ke e-TB Manager oleh petugas TB RO di Poli TB RO Fasyankes Rujukan TB RO. 3. Hasil TCM terduga TB dicatat ke TB.04 dan TB.05 dan dimasukkan ke e-TB Manager oleh petugas Lab. 4. Terduga TB yang hasil TCM-nya MTB Pos Rif Resisten dirujuk ke fasyankes TB RO dengan membawa formulir rujukan terduga/pasien TB RO yang sudah diisi hasil pemeriksaan TCM. 1.4 Eksternal (Diagnosis) 1. Orang atau contoh uji terduga TB dari Fasyankes lain (DOTS dan non DOTS) dirujuk ke Poli DOTS untuk dilakukan pemeriksaan TCM. 1.5 Eksternal (Pengobatan) 1. Terduga TB dari fasyankes lain (DOTS dan non DOTS) dengan hasil TCM: a. MTB Pos Rif Sensitif disarankan diobati di Poli DOTS atau fasyankes lain (DOTS) terdekat dengan domisili pasien. b. MTB Pos Rif Resisten dirujuk untuk medapatkan pengobatan ke fasyankes rujukan TB RO. 1.6 Eksternal (Pencatatan dan Pelaporan) 1. Terduga TB dari fasyankes lain (DOTS dan non DOTS) dicatat di TB.06 dan dimasukkan ke e-TB Manager dan SITT/SITB oleh Perawat/ Data Officer di Poli DOTS. 47
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 2. Terduga TB yang hasil TCM-nya MTB Pos Rif Resisten dirujuk ke fasyankes TB RO dengan membawa formulir rujukan terduga/pasien TB RO yang sudah diisi hasil pemeriksaan TCM. Poli DOTS pengirim harus menutup data terduga TB di e-TB Manager. 3. Hasil TCM terduga TB dari fasyakes lain (DOTS dan non DOTS) dicatat ke TB.04 dan TB.05 dan dimasukkan ke e-TB Manager oleh petugas Lab. Alur 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Non Tes Cepat Molekuler (TCM) yang DOTS Gambar 1.3. Alur 3 Fasyankes Non TCM yang DOTS Keterangan: 3.1 Internal (Diagnosis) 1. Terduga TB yang datang ke Poli DOTS (orang atau contoh uji): a. yang memerlukan pemeriksaan TCM (Terduga TB RO, Terduga TB dengan HIV Pos, Terduga TB Anak, TB Terduga dengan kondisi tertentu seperti hasil BTA Negatif dengan kecurigaan TB) dirujuk ke fasyankes yang memiliki TCM untuk dilakukan pemeriksaan TCM. yang tidak memenuhi kriteria di atas dikirim ke Lab untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis. b. 2. Terduga TB dari Poli Lain dirujuk ke Poli DOTS atau dapat langsung dikirim ke Lab untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Petugas Poli lain wajib memastikan terduga TB tercatat di TB.06 Poli DOTS. 3.2 Internal (Pengobatan) 1. Terduga TB dari poli DOTS dan poli lain dengan hasil terkonfirmasi bakteriologis atau terdiagnosis klinis akan diobati di Poli DOTS. 2. Terduga TB yang dikirim dari poli DOTS ke fasyankes TCM dengan hasil: 48
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota a. MTB Pos Rif Resisten dirujuk ke fasyankes rujukan TB RO untuk memulai pengobatan. b. MTB Pos Rif Sensitif disarankan mendapatkan pengobatan di Poli DOTS fasyankes TCM atau fasyankes pengirim. c. MTB Negatif mengikuti alur sesuai dengan Permenkes TB no 67 Tahun 2016. 3.3 Internal (Pencatatan dan Pelaporan) 1. Semua Terduga TB di Poli DOTS dicatat di TB.06 serta dimasukkan ke SITT/ SITB oleh Perawat/ Data Officer. 2. Terduga TB yang dirujuk ke fasyankes TCM dicatat di TB.06 dan dimasukkan ke e-TB Manager dan SITT/SITB oleh Perawat/ Data Officer di Poli DOTS fasyankes TCM. 3. Poli DOTS mengisi TB.05 sebagai pengantar pemeriksaan contoh uji: a. Untuk terduga TB dari poli DOTS ke laboratorium mikroskopis. b. Untuk orang atau contoh uji yang memenuhi kriteria pemeriksaan TCM dari poli DOTS ke fasyankes TCM disertai formulir rujukan pasien. 3.4 Eksternal (Diagnosis) 1. Terduga TB dari fasyanakes non DOTS yang datang ke Poli DOTS (orang atau contoh uji): a. yang memerlukan pemeriksaan TCM (Terduga TB RO, Terduga TB dengan HIV Pos, Terduga TB Anak, TB Terduga dengan kondisi tertentu seperti hasil BTA Negatif dengan kecurigaan TB) dirujuk ke fasyankes yang memiliki TCM untuk dilakukan pemeriksaan TCM. b. yang tidak memenuhi kriteria di atas dikirim ke Lab untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis. 3.5 Eksternal (Pengobatan) 1. Terduga TB dari fasyankes non DOTS dengan hasil: a. Terkonfirmasi bakteriologis atau terdiagnosis klinis disarankan diobati di fasyankes DOTS. b. MTB Pos Rif Resisten, dirujuk untuk memulai pengobatan ke fasyankes rujukan TB RO dan diinformasikan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk ditindaklanjuti. 3.6 Eksternal (Pencatatan dan Pelaporan) 1. Terduga TB dari fasyankes non DOTS yang datang ke Poli DOTS dan tidak dikirim ke fasyankes TCM dicatat di TB.06 serta dimasukkan ke SITT/SITB oleh Perawat/ Data Officer. 2. Terduga TB dari fasyankes non DOTS yang dikirim ke fasyankes TCM dicatat di TB.06 dan dimasukkan ke e-TB Manager oleh Perawat/ Data Officer di Poli DOTS fasyankes TCM. 49
Panduan Penerapan Jejaring Layanan TuberkulosisDi Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota 3. Poli DOTS fasyankes non TCM-DOTS mengisi TB.05 sebagai pengantar pemeriksaan contoh uji: a. Untuk terduga TB dari fasyankes non DOTS ke laboratorium mikroskopis. b. Untuk orang atau contoh uji terduga yang memenuhi kriteria terduga TB RO dari fasyankes non DOTS ke fasyankes TCM disertai formulir rujukan terduga TB RO. c. Untuk orang atau contoh uji yang tidak memenuhi kriteria terduga TB RO dari poli DOTS ke fasyankes TCM sesuai jejaring disertai surat pengantar dokter. Alur 4 Laboratorium Mandiri dengan Tes Cepat Molekuler (TCM) Non Fasyankes Gambar 1.4. Alur 4 Laboratorium Mandiri TCM Non Fasyankes Keterangan: 4.1 Diagnosis Lab TCM Mandiri hanya menerima pemeriksaan orang atau contoh uji terduga TB dari fasyankes jejaring TCM. Fasyankes jejaring TCM diatur oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan bersifat dinamis. 4.2 Pencatatan dan Pelaporan 1. Fasyankes pengirim wajib mengisi data dasar terduga di TB 05 dan mengirimkan TB 05 bersama dengan orang dan contoh uji ke lab mandiri TCM non fasyankes. 2. Orang atau contoh uji terduga TB yang dilakukan pemeriksaan di lab mandiri TCM non fasyankes dicatat dari TB.05 ke TB.04 dan dimasukkan ke e-TB Manager oleh petugas lab. Petugas Lab memasukkan data dasar terduga TB (variable utama) dan hasil TCM. 3. Hasil pemeriksaan TCM dari lab mandiri TCM dicatat di TB.05 dan dikembalikan ke fasyankes pengirim. 50