BAB II LANDASAN TEORI 2.1 New Public Management New Public Management merupakan teori dari manajemen publik yang memiliki anggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih unggul dibandingkan manajemen sektor publik. Dari anggapan tersebut timbul konsep bahwa untuk memperbaiki manajemen sektor publik tersebut diperlukan adopsi beberapa teknik dan praktik dari manajemen sektor swasta dalam pengelolaan organisasi sektor publik (Mahmudi, 2003). Penerapan New Public Management dalam sektor publik dapat menyebabkan perubahan secara signifikan. Karena pada awalnya sistem manajemen sektor publik memiliki sistem manajemen yang masih tradisional terkesan kaku, hierarkis, serta birokratis akan berubah menjadi lebih fleksibel serta mampu mengakomodir pasar. Penerapan New Public Management dapat dikatakan bahwa sebagai adanya suatu perubahan modernisasi manajemen dan administrasi publik. 7
Pada penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi (2003) menunjukkan bahwa terdapat tujuh komponen utama dalam New Public Management antara lain yaitu (1) Manajemen profesional di sektor publik, (2) Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja, (3) Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome, (4) Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, (5) Menciptakan persaingan di sektor publik, (6) Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik (7) Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam mengguna-kan sumber daya. Indonesia telah menerapkan konsep New Public Management dalam hal pengelolaan sektor publiknya. Dibuktikan dengan adanya Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk penyedia jasa layanan publik. Layanan yang disediakan oleh BLU/BLUD antara lain yaitu layanan pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana, dan pengelolaan kawasan. Tujuan dari dibentuknya BLU/BLUD ini yaitu untuk memisahkan peran pemerintah sebagai regulator serta upaya pengembangan aktivitas agencification. Pelayanan publik tidak harus diselenggarakan oleh pemerintah secara murni, dapat diselenggarakan oleh instansi dengan pengelolaan seperti bisnis dengan menggunakan prinsip kewirausahaan dan manajemen sektor swasta (Box, 1999). 2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkа pelaksanaan pengelolaan pemerintahan daerahnya yang dapat dinilai dengan uang (Yuwono, 2008). Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan subsistem dan sistem pengelolaan keuangan negara yang menjadi elemen pokok dalam penyelenggaraаn 8
pemerintahаn daerah. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anisa Sitompul (2014) menguraikan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam perencanaan, pemerintah pusat memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengharmonisasikan pembangunan antar daerahnya. Pada pelaksanaan pengelolaan daerah terdapat larangan untuk melakukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan APBD yang telah disusun karena dapat membebani negara dan daerah wajib melaksanakan APBD berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan hemat. Pemerintah daerah wajib menyusun LKPD dalam setiap periode anggaran, melaporkan capaian kinerjanya secara sistematis dan terstruktur. Bendahara pengeluaran daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/TUP/GUP pada pengguna anggaran. Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah disebutkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 antara lain yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selain itu pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih 9
efektif dan efisien serta memenuhi tiga pilar tata kelola pemerintahan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. 2.3 Pengelolaan Keuangan BLUD Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas pada BLUD terkait penerapan praktik bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PPK-BLUD yang dibentuk guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dapat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa berorientasi terhadap profit, prinsip yang dilakukan dalam penyelenggaraannya yaitu produktivitas dan efisien. BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, seperti dalam mengelola pendapatan dan belanjanya. Seluruh pendapatan BLUD kecuali hibah terikat dapat dikelola secara langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD. BLUD juga dapat melakukan investasi jangka pendek guna memperoleh tambahan pendapatannya. Pada saat melakukan belanja, BLUD dapat belanja melebihi pagu yang telah ditetapkan tetapi masih di dalam batas yang ditetapkan oleh kementerian keuangan. Fleksibilitas yang didapatkan dalam PPK-BLUD tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan BLUD kepada masyarakat. Guna menerapkan PPK-BLUD, satuan kerja perlu memenuhi persyaratan-persyaratan yang diseleksi secara ketat oleh Tim Penilai. BLUD dalam pelaksanaannya akan dikendalikan oleh perjanjian kinerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD. Karena kepala daerah 10
bertanggung jawab atas kebijakan layanan BLUD dan pemimpin BLUD bertanggung jawab atas hasil dari kebijakan layanan BLUD. Oleh karena itu, penerapan PPK-BLUD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan satuan kerja sehingga dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan serta mencerdaskan masyarakat. 2.4 Pendapatan BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Fleksibilitas tersebut salah satunya yaitu BLUD dapat menggunakan seluruh pendapatannya guna membiayai belanjanya. Penjelasan terkait pengelolaan pendapatan BLUD diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu bahwa seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung guna membiayai belanja BLUD, pendapatan BLUD meliputi pendapatan dari hasil aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai dengan kebutuhan. Imbalan dari hasil jasa pelayanan yang diberikan merupakan salah satu pendapatan utama BLUD. Namun BLUD masih terdapat pendapatan dari sumber lain antara lain yaitu hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain- lain pendapatan BLUD yang Sah. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi jasa giro, pendapatan bunga. investasi, pengembangan usaha, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain yang berasal dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh BLUD. 11
Dalam hal imbalan atas jasa layanan yang diberikan, BLUD tidak dapat secara bebas menentukan tarif layanannya. Tarif layanan BLUD telah diatur dalam Peraturan Bupati/Daerah dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, kebutuhan, pengembangan layanan, asas keadilan dan kepatutan, daya beli masyarakat, dan kompetitif. Dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dikatakan bahwa dari semua sumber pendapatan BLUD tersebut, tidak semua dapat dikelola secara langsung oleh BLUD. Pendapatan yang dapat dikelola secara langsung untuk membiayai belanjanya harus sesuai dengan RBA yang telah disusun. Catatan atas pendapatan BLUD akan dikonsolidasikan dengan RKA SKPD dengan akun pendapatan daerah yang masuk ke dalam pendapatan asli daerah jenis lain-lain pendapatan yang sah pada obyek pendapatan BLUD. 2.5 Penelitian Terdahulu Sejalan dengan penelitian yang akan penulis bahas dalam KTTA ini. Menurut Kondoy et al. (2019) dikatakan bahwa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang saat ini berstatus BLU memiliki pengaruh terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Kondoy et al., 2019). Penelitian tersebut dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan variabel "Terbentuknyа Unsrat menjadi BLU" (X) dan variabel "Peningkatan PNBP" (Y) serta sampel dilakukan pada jangka waktu 3 tahun. Sejalan dengan pembahasan tersebut Nilawati (2009) berpendapat dalam penelitiannya bawah terdapat peningkatan pada lain-lain PAD yang sah yang salah satu penyebabnya yaitu karena adanya lonjakan dana kapitasi kompensasi 12
pelayanan BLUD RUSD dan Puskesmas dari BPJS Kesehatan (Nilawati, 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan BLUD memiliki kontribusi pada pendapatan daerah. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun dalam melakukan penelitian mengenai "Evaluasi Antara Kinerja Keuangan Dan Operasional Pada Satuan kerja Rumah Sakit Umum Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum". Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kinerja keuangan dan kinerja pelayanan yang tinggi akan menstimulasi peningkatan kemandirian keuangan rumah sakit apabilа tingkat ketergantungan rumah sakit terhadаp APBN semakin rendah (Madjid et al., 2009). Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan RSUD. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Priastuti (2017) yang mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan BLUD melalui perhitungan Cost Recovery Rate (CRR) dan Tingkat Kemandirian (TK) pada RSUD Ambarawa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada saat RSUD Ambarawa telah menerapkan PPK BLUD terjadi peningkatan CRR dari 104% menjadi 143% dalam kurun waktu 3 tahun, mengartikan bahwa RSUD surplus dan mampu membiayai kegiatan operasional dari hasil pendapatan operasionalnya. Di sisi lain TK RSUD Ambarawa juga mengalami peningkatan dari 104% menjadi 307% dalam waktu 3 tahun (Priastuti, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari, et.al (2009) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan rumah sakit berbanding lurus dengan kinerja keuangan 13
rumah sakit dan tingkat kepuasan pasien. Hal ini mengartikan bahwa dengan semakin optimalnya pelayanan yang diberikan kepada pasien maka berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dari rumah sakit tersebut. Adanya penerapan PPK-BLUD pada RSUD dapat meningkatkan pendapatan daerah karena RSUD telah mampu membiayai operasionalnya sendiri dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2015). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan rumah sakit untuk menghasilkan surplus operasional maka rumah sakit telah beroperasi secara efektif dan efisien., dan variabel ketergantungan terhadap APBD menunjukkan negatif maka mengartikan semakin kecil tingkat ketergantungan rumah sakit terhadap APBD. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan PPK-BLUD pada rumah sakit pemerintah dapat berhasil mengurangi ketergantungan terhadap subsidi pemerintah. 14