BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia, setiap penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem dimaksud adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Penyelenggaraan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah, dan merupakan bentuk penerapan dari praktik pemerintahan yang baik (good governance). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) akan mewujudkan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah (governance), pembangunan (development), dan pelayanan publik (public services). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Utara tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 1
2019 - 2023, Rencana Kerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD, masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. Laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka : 1. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Sumatera Utara; 2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif; 3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah provinsi Sumatera Utara guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik; 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi Sumatera Utara. 1.3. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA a. Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar kurang lebih 182.414,25 km2 yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 72.981,23 km2 dan luas lautan sebesar kurang lebih 109.433,02 km2. Berdasarkan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah terbesar adalah kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km2, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 2
sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km2 atau 8,40 persen kemudian kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47km2 atau sekitar 8,26 persen, sedangkan luas wilayah terkecil adalah kota Tebingtinggi dengan luas wilayah 31,00 km2 atau sekitar 0,04 persen. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebaga berikut : Sebelah Utara : Provinsi Nanggroe Aceh Sebelah Barat : Samudera Hindia Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat Sebelah Timur : Selat Malaka b. Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara terletak pada 10 - 40 lintang utara dan 980 - 1000 bujur timur. Provinsi Sumatera Utara memiliki 213 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah pantai timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Selat Malaka dan sisanya 207 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat. Secara regional pada posisi geografis, Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. c. Topografi Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari utara ke selatan. Kemiringan tanah antara 0 - 12 persen seluas 47.810 km2, antara 12 - 40 persen seluas 6.305 km2 dan diatas 40 persen seluas 17.719 km2, sedangkan luas wilayah Danau Toba 1.129,20 ha atau 1,57 persen. Wilayah pantai timur merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km2 atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembapan tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah dataran tinggi dan wilayah pantai barat seluas 46.758,69 km2 atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi, dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 3
d. Geologi Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai vulkanik. Jalur patahan (subduction) di pantai barat sepanjang ± 250 km merupakan pusat- pusat gempa di dasar laut. Kondisi struktur geologi yang kompleks dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 persen dari luas wilayah Sumatera Utara. e. Hidrologi Kondisi hidrologi di Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa, dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71 Daerah Aliran Sungai (DAS). Jumlah induk sungai di Sumatera Utara sebanyak 99 buah, anak sungai sebanyak 783 buah, ranting sungai sebanyak 659 buah, anak ranting sungai 342 buah. f. Klimatologi Tipe Iklim Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin passat dan angin muson, dan musim yang ada yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret. Curah Hujan Curah hujan relatif tinggi berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Suhu dan Kelembaban Udara Ketinggian permukaan dataran Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter diatas permukaan laut, beriklim cukup panas mencapai 35,800C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya mencapai 13,400C. Kelembaban udara rata-rata 78%-91%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 4
g. Penggunaan Lahan Penggunaan Lahan untuk kawasan Budidaya Penggunaan lahan Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 ha atau sekitar 33 persen. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu 69 persen dari luas hutan di Sumatera Utara. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti : industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada. Penggunaan lahan untuk kawasan lindung Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 1076 / MENLHK- PTKL / KUH / PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2016, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah ± 3.010.160,89 ha atau ± 41,25persen dari luas total wilayah daratan. Kawasan hutan tersebut dengan fungsi hutan konservasi seluas ± 424.476,01 ha; hutan lindung seluas ± 1.197.174,58 ha; hutan produksi terbatas seluas ± 634.521,04 ha, hutan produksi tetap seluas ± 675.345,69 dan hutan produksi konversi seluas ± 78.643,58 ha. 1.4. Isu Strategis Pemerintah Provinsi Sumatea Utara Tahun 2020 Isu strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 adalah : 1. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan konektifitas dan kemaritiman dengan isu strategis : a) Pengembangan pusat kegiatan ekonomi pada kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara; b) Peningkatan aksesibilitas pada daerah tertinggal, terdepan dan wilayah perbatasan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 5
c) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (rumah layak huni, air minum, sanitasi dan listrik); d) Percepatan penyediaan layanan komunikasi dan informatika di wilayah perdesaan, pulau terluar dan terdepan di Sumatera Utara; e) Peningkatan konektifitas pada wilayah bagian dataran tinggi dan pantai barat serta kepulauan Nias. 2. Pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan melalui pengembangan pertanian, industri pengolahan, pariwisata, jasa dan perdagangan antara lain: a) Peningkatan nilai tambah ekonom dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan; b) Peningkatan skill dan daya saing tenaga kerja; c) Kemudahan dan perluasan akses keuangan/pembiayaan; d) Peningkatan daya saing produk industri bernilai tambah; e) Peningkatan dan optimalisasi sektor jasa; f) Peningkatan dan optimalisasi sektor pariwisata. 3. Peningkatan pembangunan SDM dan pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, antara lain: a) Mempercepat pengurangan kemiskinan; b) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; c) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; d) Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; e) Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar (rumah layak huni, air minum, sanitasi dan listrik). 4. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air serta mitigasi bencana, antara lain: a) Peningkatan kebutuhan energi; b) Pemenuhan kebutuhan pangan; c) Peningkatan kesejahteraan petani; d) Peningkatan layanan irigasi; e) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, industri dan rumah tangga; f) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; g) Adaptasi iklim dan mitigasi bencana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 6
5. Peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pencegahan korupsi: a) Belum maksimalnya pelaksanaan SAKIP; b) Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemprovsu; c) Belum tersedianya regulasi untuk pelaksanaan dana desa di tingkat provinsi; d) Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan Pemerintah Desa e) Belum optimalnya pengembangan kawasan unggulan pedesaan dan pemanfaatan dana desa; f) Belum optimalnya penegakan peraturan daerah; g) Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan terorisme yang sering disebut Narkoba-Terorism; h) Melemahnya pemahaman ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan; i) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2023 Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional dan global namun dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyeleraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. 2.1.1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 - 2025. Visi pembangunan jangka menengah provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Adapun visi provinsi Sumatera Utara tahun 2009 - 2023 adalah : "Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat" Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 8
Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut : Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hal dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan; Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera Utara; Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktifitas keseharian; Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek. Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 sebagai berikut: Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau; Misi Kedua : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis; Misi Ketiga : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri; Misi Keempat : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 9
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia; Misi Kelima : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab. 2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis stratejik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah: Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam karena kehidupan iman dan memiliki Tujuan Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara religius yang Indikator Tujuan Indeks Kerukunan Umat Beragama 1.1 Sasaran Meningkatnya kerukunan umat beragama antar Indikator Sasaran Indeks Kerukunan umat beragama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 10
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran tersedianya taqwa, sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1.2 Meningkatnya ketersediaan sandang pangan Kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta 1.3 Meningkatnya rumah yang layak Harga-harga yang terjangkau 1.4 Meningkatnya kesehatan yang prima 1.5 Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan 1.6 Meningkatnya keterjangkauan harga 1.7 Meningkatnya konektifitas infrastruktur Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, kelola tata yang pemerintah dan baik, Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara bermartabat dalam politik yang Indeks Demokrasi 2.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik adil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Rasio Rumah Layak Huni Usia Harapan Hidup Total Fertiiti Rate (TFR) Nilai Tukart Petani Persentase Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Gini Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Rasio elektrifikasi Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 11
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran terpercaya, yang masyarakat berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial serta kuat yang harmonis; politik beretika, yang 2.2 Meningkatnya politik beretika yang 2.3 Meningkatnya masyarakat berwawasan kebangsaan yang Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam karena pendidikan masyarakatnya yang terpelajar, Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat Harapan sekolah lama 3.1 Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif berdaya saing dan mandiri berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam karena pergaulan terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, menjadi sehingga teladan Asia Tenggara dan Dunia di Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara bermartabat dalam pergaulan yang Indeks Ketentraman dan ketertiban Masyarakat 4.1 4.2 Menurutnya kasus narkoba, judi, prostitusi dan penyeludupan Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender pembangunan dalam Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam karena lingkungan yang ekologinya alamnya terjaga, dan yang bersih Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan Indeks Hidup Kualitas 5.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan Meningkatnya pengelolaan yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Indikator Sasaran Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Persentase Masyarakat yang menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan Angka Rata-rata Lama Sekolah Persentase Terpeliharanya Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur Indeks Pembangunan Gender Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Resiko Bencana Jumlah kunjungan 12
Misi indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab Tujuan Indikator Tujuan Sasaran 5.2 pariwisata berkelanjutan yang Indikator Sasaran wisatawan mancanegara Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 2.2. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 - 2023 Misi Indikator Kinerja Utama Satuan 2019 2020 Target 2021 2022 2023 Mewujudkan masyarakat Utara Sumatera bermartabat yang kehidupan dalam memiliki karena taqwa, iman dan tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, yang kesehatan mata prima, pencaharian yang menyenangkan, serta yang terjangkau harga-harga 1 2 3 4 Indeks Kerukunan umat beragama Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai Tukar Petani (NTP) Tingkat Pengangguran terbuka Poin Skor Poin Persen 77 90,4 100,10 5.5 80 92,3 100,10 5,45 83 94,3 100,10 5,4 85 96,3 100,10 5,32 90 98,1 100,20 5,3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 13
Misi Indikator Kinerja Utama Satuan 2019 5 Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,3 6 Persentase kemiskinan Persen 8,87 7 Indeks gini Poin 0,325 8 Rasio rumah layak huni Persen 92,72 9 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 68,74 10 Total Fertility Rate (TFR) Nilai 2,86 11 Tingkat Kemantapan Provinsi Jalan Persen 82,99 12 Resiko Elektrifikasi Persen 99,9 13 Inflasi Persen 2,95 Mewujudkan Sumatera Utara bermartabat yang dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, kelola tata yang pemerintah adil, baik, politik terpercaya, yang beretika, masyarakat yang 14 15 16 IPM Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Poin Opini Predikat 71,12 WTP B Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 2020 5,4 8,43 0,32 93,22 68,87 2,84 84,52 100 2,9 71,67 WTP B Target 2021 5,5 8,04 0,315 93,72 69 2,82 86,29 100 2,85 72,22 WTP BB 2022 5,6 7,7 0,31 94,22 69,13 2,8 88,59 100 2,8 72,77 WTP BB 14 2023 5,7 7,39 0,3 94,72 70,00 2,78 90 100 2,75 73,32 WTP BB
Misi Indikator Kinerja Utama Satuan 2019 berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis Mewujudkan Sumatera yang dalam karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri Utara bermartabat pendidikan 17 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9,79 Mewujudkan Utara Sumatera bermartabat yang dalam pergaulan karena terbebas dari narkoba, judi, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan Asia Tenggara dan dunia di 18 19 Indeks Ketentraman Ketertiban dan Masyarakat Persentase Masyarakat menerima pemahaman wawasan kebangsaan yang Poin 100 0,90 100 Mewujudkan Utara Sumatera bermartabat yang lingkungan dalam ekologinya karena yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab 20 21 22 23 Indeks Pembangunan Gender Indeks lingkungan hidup kualitas Indeks bencana resiko Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Poin Poin Poin Orang 90,87 68,00 145 280.000 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 2020 9,97 0,93 100 90,93 69,00 134,4 300.000 Target 2021 10,15 0,96 100 91 70,00 127 370.000 2022 10,33 0,99 100 91,08 71,00 121 400.000 15 2023 10,50 1 100 91,09 72,00 109 500.000
2.3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh Pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut : Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target 1. Meningkatnya umat beragama kerukunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Poin 80 2. Meningkatnya sandang pangan ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 92,3 3. Meningkatnya pencaharian menyenangkan mata yang Nilai Tukar Petani (NTP) Tingkat pengangguran terbuka Skor Persen 100,10 5,45 Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,4 Persentase kemiskinan Persen 8,43 Indeks Gini Poin 0,32 4. Meningkatnya rumah yang Rasio rumah layak huni Persen 93,22 layak 5. Meningkatnya kesehatan yang Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 68,74 prima Total Fertility Rate (TFR) Nilai 2,86 6. Meningkatnya dasar infrastruktur Tingkat kemantapan jalan Provinsi Rasio Elektrifikasi Persen Persen 84,52 100 7. Meningkatnya keterjangkauan Inflasi Persen 2,9 harga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 16
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 8. Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 9. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik kelola Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) 10. Meningkatnya masyarakat yang cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri terpelajar, Angka rata-rata lama sekolah 11. Terwujudnya masyarakat yang sumatera bermartabat dalam pergaulan utara Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat 12. Menurunnya kasus prostitusi narkoba, penyelundupan judi, dan Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan 13. Meningkatnya Implementasi Gender pengarusutamaan dalam pembangunan Indeks pembangunan gender 14. Meningkatkannya pengelolaan yang lingkungan berkelanjutan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup Indeks resiko bencana 15. Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Satuan Poin Opini Predikat Tahun Poin Persen Poin Poin Poin Orang Target 71,67 WTP B 9,97 0,93 60 90,93 68,7 134,4 300.000 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2020. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement). Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata- rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Nilai Angka Interpretasi 1 ≥ 80 Sangat Baik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 18
2 60 - 79,9 Baik 3 50 - 59,9 Sedang 4 0 - 49,9 Kurang 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja (%) I Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 1 Indeks beragama Kerukunan umat Poin 80 76.30 95,38 2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 92,3 83,77 90,76 3 Nilai Tukar Petani (NTP) Skor 100,10 115,21 106,54 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 5,45 6,91 112,39 5 Pertumbuhan ekonomi Persen 5,4 2,6 98,49 6 Persentase kemiskinan Persen 8,43 8,75 100,55 7 Indeks Gini Poin 0,32 0,316 97,84 8 Rasio rumah layak huni Persen 93,22 95,77 102,46 9 Usia harapan hidup Tahun 68,87 69,10 100,32 10 Total Fertility Rate (TFR) Nilai 2,84 3,07 108,10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 19
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 11 Tingkat kemantapan jalan Persen 84,52 82,27 97,34 Provinsi 12 Rasio Elektrifikasi Persen 100 99,82 99,82 13 Inflasi Persen 2,9 1,96 79,89 14 Indeks pembangunan manusia Poin 71,67 71,77 100,34 II Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis 1 Opini BPK terhadap laporan Opini WTP kinerja keuangan daerah 2 Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) Predikat B III Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri 1 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9,97 9,54 99,17 IV Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia 1 Indeks ketentraman dan ketertiban masyakarakat Poin 0,93 0,59 63.44 2 Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan Persen 60 40 66,67% 3 Indeks Pembangunan Gender Poin 90,93 90,71 99,76 V Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang ramah, berbudaya, terjaga, alamnya yang bersih dan berperikemanusiaan, dan beradab indah, penduduknya yang 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 69 69.37 101 2 Indeks Resiko Bencana Poin 134,4 150 112 3 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Orang 300.000 44.285 14,76 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 20
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2019 - 2023 maupun RKPD tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan indikator kinerja utama (IKU) telah ditetapkan 15 (lima belas) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 SASARAN URAIAN JUMLAH INDIKATOR KINERJA Sasaran 1 Meningkatnya kerukunan umat beragama 1 Indeks Beragama Kerukunan Umat Sasaran 2 Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Sasaran 3 Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan 5 Nilai Tukar Petani (NTP) Tingkat pengangguran terbuka Pertumbuhan ekonomi Persentase kemiskinan Indeks gini Sasaran 4 Meningkatnya rumah layak huni 1 Rasio rumah layak huni Sasaran 5 Meningkatnya kesehatan yang prima 2 Usia Harapan Hidup (UHH) Total fertility rate (TFR) Sasaran 6 Meningkatnya infrastruktur dasar 2 Tingkat kemantapan jalan Provinsi Rasio elektrifikasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 21
SASARAN URAIAN JUMLAH INDIKATOR KINERJA Sasaran 7 Meningkatnya keterjangkauan harga 1 Inflasi Sasaran 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 2 Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) Sasaran 9 Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri 1 Angka rata-rata lama sekolah Sasaran 10 Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan 1 Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat Sasaran 11 Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan 1 Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan Sasaran 12 Meningkatnya pengarusutamaan pembangunan Implementasi dalam Gender 1 Indeks pembangunan gender Sasaran 13 Meningkatnya pengelolaan lingkungan 2 Indeks kualitas lingkungan hidup hidup yang berkelanjutan Indeks resiko bencana Sasaran 14 Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan 1 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Sasaran 15 Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara 1 Indeks pembangunan manusia yang bermartabat dalam kehidupan 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2020 3.3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 22
Tabel 3.4 Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2020 No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2020 Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Interpretasi Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama 1 Indeks kerukunan umat beragama Poin 80 76,30 95,38 Sangat Baik Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 92,3 83,77 90,76 Sangat Baik Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan 1 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 100,10 115,21 106,54 Sangat Baik 2 Tingkat terbuka pengangguran Persen 5,45 6,91 112,39 Sangat Baik 3 Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,4 2,60 98,49 Sangat Baik 4 Persentase kemiskinan Persen 8,43 8,75 100,55 Tinggi 5 Indeks gini Poin 0,32 0,316 97,84 Sangat Baik Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah layak huni 1 Rasio rumah layak huni Persen 93,22 95,77 102,46 Sangat Baik Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima 1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 68,74 69,10 100,32 Sangat Baik 2 Total fertility rate (TFR) Nilai 2,84 3,07 108,10 Sangat Baik Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya infrastruktur dasar 1 Tingkat kemantapan jalan Provinsi Persen 84,22 82,27 97,34 Sangat Baik 2 Rasio elektrifikasi Persen 100 99,82 99,82 Sangat Baik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 23
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2020 Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Interpretasi Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga 1 Inflasi Persen 2,9 1,96 79,89 Baik Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat 1 Indeks manusia pembangunan Poin 71,67 71,77 100,34 Sangat Baik Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 1 Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah Opini WTP 2 Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) Predikat B Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri 1 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9,97 9,54 99,17 Sangat Baik Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan 1 Indeks ketentraman dan ketertiban masyakarakat Poin 0,93 0,59 63,44 Baik Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan 1 Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan Persentase 60 40 66,67% Baik Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pergaulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 24
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2020 Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Interpretasi 1 Indeks pembangunan gender Poin 90,93 90,71 99,76 Sangat Baik Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 1 Indeks Lingkungan Hidup Kualitas Poin 69 69,37 101 Sangat Baik 2 Indeks Resiko Bencana Poin 134,4 150* 112* Tinggi Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Orang 300.000 44.258 14,76 Kurang 3.3.2 Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2020 Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 - 2023. Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. Misi I ini terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan diukur melalui 14 (empat belas) indikator kinerja yaitu : Sasaran Strategis 1 : meningkatnya kerukunan umat beragama. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah :
Indeks Kerukunan Umat Beragama Berbagai bentuk penilaian capaian tentang kerukunan telah dibuat, namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran karena dilakukan berdasarkan tujuan, teknis, dan standar yang berbeda-beda. Kementerian Agama selaku instansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 25
pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama menetapkan suatu ukuran standar penyusunan indeks kerukunan umat beragama yang disusun secara komprehensif dengan standar nasional. Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama. Survei untuk kerukunan umat beragama dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama Republik Indonesia. Merujuk pada angka kerukunan umat beragama nasional 73,83 terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional. Indeks ini menarik beberapa rumusan, (salah satunya) adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing. Untuk provinsi Sumatera Utara skor indeks kerukunan umat beragama berada di atas rata-rata nasional yaitu 76,30 (data tahun 2019) dengan kategori Baik. Sasaran Strategis 2 : meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah:
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pangan berperan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Ketersediaan pangan yang cukup, seimbang, dan berkualitas akan meningkatkan kualitas hidup. Berbagai tantangan dan permasalahan harus dihadapi dan dipecahkan dalam melaksanakan pembangunan pangan. Kapasitas sumberdaya alam untuk memproduksi pangan akan semakin terbatas. Persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air untuk kegiatan sektor lain akan semakin tinggi. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat seharusnya memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi, dan tidak hanya memperhatikan kuantitasnya. Tubuh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 26
membutuhkan setidaknya 45 (empat puluh lima) jenis zat gizi yang dapat dipenuhi dengan mengonsumsi beragam jenis makanan dan minuman. Semua kebutuhan zat gizi tersebut tidak dapat dipenuhi dari satu jenis pangan saja, sehingga sangat penting untuk mengonsumsi beragam jenis pangan. Beragamnya jenis pangan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi konsumsi gizi. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah untuk mencukupi kebutuhan gizi, bahkan berbagai zat gizi tambahan lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan juga dapat diperoleh. Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia diukur dengan menggunakan metode pengukuran Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya ditunjukkan dengan skor mutu pangan yang semakin tinggi. Tidak ada satupun jenis pangan yang mempunyai seluruh kandungan gizi yang dibutuhkan manusia secara lengkap dan cukup, sehingga semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya. Semakin tingginya skor mutu pangan yang dihitung menggunakan pendekatan PPH menunjukkan pola konsumsi pangan yang semakin beragam dengan komposisi yang semakin baik dan berimbang, sehingga konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat. Tingkat kelayakan konsumsi pangan dalam memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Gizi dan Pangan (WNPG X 2012). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 89,6 dan tahun 2020 menurun menjadi 83,77 atau turun sebesar 6,51 persen. Pencapaian ini juga dibawah target skor pola pangan harapan konsumsi pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 92,3 poin. Penurunan jumlah konsumsi disebabkan antara lain masa pandemi Covid-19 dimana banyak keluarga berkurang kemampuannya dalam pembelian bahan makanan. Menghadapi pandemi Covid-19 pemerintah telah berupaya untuk menangani hal ini dengan memperluas cakupan program perlindungan social sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera kedepanya akan meningkatkan promosi dan kampanye pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan agar masyarakat Sumatera Utara bisa mengkonsumsi beraneka ragam bahan makanan yang ketersediaannya di pasaran sudah mencukupi kebutuhan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 27
Sasaran Strategis 3 : meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan. Hasil pengukuran melalui 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah : 1) Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara pada Oktober 2020, NTP Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 1,42 persen dibanding September 2020 yaitu dari 110,44 menjadi 112,01. Terjadinya kenaikan NTP Oktober 2020 disebabkan oleh naiknya NTP pada tiga subsektor, yaitu NTP subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 1,63 persen, NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 2,50 persen, dan NTP subsektor Peternakan sebesar 0,76 persen. Sedangkan NTP subsektor Tanaman Pangan turun sebesar 0,27 persen dan NTP Subsektor Perikanan turun sebesar 0,37 persen. Tabel 3.5 Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor September 2020 Oktober 2020 (1) (2) (3) Persentase Perubahan (4) 1. Tanaman Pangan (Padi & Palawija) a. Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP) 96,87 96,61 0,27 b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) 101,04 101,22 0,17 Padi 99,88 99,64 0,24 Palawija 105,08 106,70 1,54 c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 104,31 104,77 0,45 Indeks Konsumsi Rumah Tangga 104,34 104,94 0,57 Indeks BPPBM 104,19 104,19 0,01 2. Hortikultura a. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 95,01 96,55 1,63 b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) 99,16 101,06 1,91 Sayur-sayuran 97,83 101,92 4,18 Buah-buahan 99,63 99,53 0,10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 28
Subsektor September 2020 Oktober 2020 Tanaman Obat 117,61 115,48 c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 104,38 104,67 Indeks Konsumsi Rumah Tangga 104,68 105,12 Indeks BPPBM 103,75 103,76 3. Tanaman Perkebunan Rakyat a. Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 126,77 129,93 b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) 132,15 136,05 Tanaman Perkebunan Rakyat 132,15 136,05 c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 104,25 104,71 Indeks Konsumsi Rumah Tangga 104,24 104,82 Indeks BPPBM 104,26 104,27 4. Peternakan a. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 99,02 99,77 b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) 103,66 104,82 Ternak Besar 106,43 106,64 Ternak Kecil 107,51 110,00 Unggas 97,68 99,28 Hasil Ternak 100,99 100,03 c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 104,69 105,07 Indeks Konsumsi Rumah Tangga 104,29 104,86 Indeks BPPBM 105,30 105,38 5. Perikanan a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (NTNP) 99,78 99,42 b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (It) 104,63 104,65 c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidayaan 104,85 105,26 Ikan (Ib) - Indeks Konsumsi Rumah Tangga 104,84 105,40 Indeks BPPBM 104,15 104,31 5.1 Perikanan Tangkap a. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 101,19 100,86 b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) 105,19 105,21 Penangkapan Perairan Umum 107,72 108,23 Penangkapan Laut 104,98 104,95 c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) 103,96 104,31 Indeks Konsumsi Rumah Tangga 104,99 105,57 Indeks BPPBM 102,45 102,48 5.2 Perikanan Budidaya a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 94,61 94,12 b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It) 102,46 102,49 Budidaya Air Tawar 102,58 102,62 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Persentase Perubahan -1,82 0,28 0,42 0,00 2,50 2,95 2,95 0,44 0,55 0,00 0,76 1,12 0,20 2,32 1,64 0,96 0,36 0,55 0,07 0,37 0,02 0,39 0,54 0,16 0,32 0,02 0,47 0,02 0,34 0,55 0,03 0,52 0,03 0,04 29
Subsektor September 2020 Oktober 2020 Budidaya Laut 101,29 101,29 Persentase Perubahan 0,00 Budidaya Air Payau 102,48 102,48 0,00 c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib) 108,30 108,89 0,55 Indeks Konsumsi Rumah Tangga 104,27 104,77 0,48 Indeks BPPBM 110,69 111,35 0,60 Gabungan/Provinsi Sumatera Utara b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) a. Nilai Tukar Petani (NTP) c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) Indeks Konsumsi Rumah Tangga 115,25 104,35 110,44 104,34 117,37 104,78 112,01 104,91 1,84 0,42 1,42 0,55 Indeks BPPBM 104,31 104,33 0,02 Gabungan/Provinsi Sumatera Utara tanpa Perikanan b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) a. Nilai Tukar Petani (NTP) c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 115,57 110,77 104,33 117,76 112,40 104,77 1,89 1,47 0,42 Indeks Konsumsi Rumah Tangga 104,32 104,89 0,55 Indeks BPPBM 104,32 104,33 0,01 2) Tingkat Pengangguran Terbuka Tenaga Kerja adalah faktor kunci dan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Selain sebagai subjek dan objek pembangunan, sehingga perbaikan dari sisi ketenagakerjaan akan berpengaruh positif terhadap arah pembangunan. Perbaikan dari sisi ketenagakerjaan pada kondisi saat ini dapat dilihat dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pekerja terampil dan terdidik, pekerja penuh, kebijakan upah, dan faktor lain seperti mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesadaran K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 tercatat sebesar 5,39 persen dan pada tahun 2020 sebesar 6,91 persen. Capaian TPT Tahun 2019 telah melampaui target RPJMD, namun pada tahun 2020 TPT Sumatera Utara meningkat menjadi 6,91 persen. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan TPT Provinsi Sumatera Utara meningkat 1,52 poin. Akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian Nasional pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 5,23 persen, capaian Provinsi Sumatera Utara masih lebih rendah. Dampak pandemi Covid-19 memberi pengaruh buruk bagi makro ekonomi Indonesia sehingga mengalami peningkatan terhadap TPT sebesar 7,07 persen pada tahun 2020, sehingga tingkat capaian TPT Provinsi Sumatera Utara ini menjadi lebih baik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 30
dibandingkan capaian Nasional. Masih belum signifikannya capaian penurunan pengangguran antara lain disebabkan belum terpenuhinya skill tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dapat pula terjadi jika investasi yang masuk tidak menyerap banyak tenaga kerja daerah. Jika dibandingkan dengan provinsi regional sumatera pada tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke- 2 (dua) tertinggi dari 10 (sepuluh) Provinsi se-Sumatera setelah provinsi Kepulauan Riau. 3) Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. Jika melihat pertumbuhan ekonomi secara nasional, Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam 10 (sepuluh) besar provinsi dengan pertumbuhan tertinggi. Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-8 (delapan) secara nasional dan merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi ke 2 (dua) di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebelum masa pandemi Covid-19 memperlihatkan bahwa hampir semua daerah melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 5 (lima) persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,22 persen, sedangkan pada triwulan III Tahun 2020 menurun sebesar 2,6 persen (yoy). Namun capaian ini masih tetap berada di atas pertumbuhan Nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen pada Tahun 2019 dan minus 3,49 persen (yoy) pada Triwulan III Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi-regional sumatera pada tahun 2019, provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-3 (tiga) dari 10 (sepuluh) Provinsi Regional Sumatera dan/atau berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Lampung. Namun pada tahun 2020, capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berada pada posisi ke-7 (tujuh). Pandemi Covid-19 telah menyebabkan aktivitas ekonomi Sumatera Utara mengalami penurunan cukup signifikan, sehingga pada triwulan III Tahun 2020, perekonomian Sumatera Utara menurun 2,60 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan Provinsi-Regional Sumatera tersebut pada triwulan III Tahun 2020 terlihat pada grafik dibawah ini: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 31
Grafik 3.1. Pertumbuhan Ekonomi PERTUMBUHAN EKONOMI 0 1 2 e l t i T s i x A 3 4 5 6 7 Aceh Sumate ra Utara Sumate ra Barat Riau Jambi Sumate ra Selatan Bengku lu Lampu ng Kep. Babel PERTUMBUHAN EKONOMI 0,11 2,6 2,87 1,67 0,79 1,4 0,09 2,41 4,38 4) Persentase Kemiskinan Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin, yaitu dari 8,63 persen pada September 2019 menjadi 8,75 persen pada Maret 2020. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,28 juta jiwa pada Maret 2020, atau berkurang sekitar 23 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 di daerah pedesaan sebesar 8,77 persen. Daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 8,77 persen. Daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,34 poin, sedangkan daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,16 poin jika dibandingkan September 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp. 502.904,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 376.790,- (74,92 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 126.114,- (25,08 persen). Pada periode September 2019 - Maret 2020, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan. P1 naik dari 1,480 pada September 2019 menjadi 1,513 pada Maret 2020, dan P2 naik dari 0,372 menjadi 0,388. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Kep. Riau 5,81 32 Indone sia 3,49
cenderung menurun dan semakin menjauh dari garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin tinggi. Secara umum, pada periode 2007 - Maret 2020 tingkat kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, September 2014 hingga September 2015 yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan pada Maret 2020 sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2007 sampai dengan Maret 2020. Grafik 3.2 Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.283,29 ribu jiwa atau sebesar 8,75 persen terhadap total penduduk. Jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Maret 2019, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.282,04 ribu jiwa atau sebesar 8,83 persen, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,25 ribu jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,08 poin. Jika dibandingkan dengan keadaan semester lalu pada September 2019, dimana jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 33
penduduk miskin sebanyak 1.260,50 ribu jiwa dengan persentase 8,63, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebanyak 22,8 ribu jiwa dan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,12 poin. Beberapa faktor yang diduga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode September 2019 - Maret 2020 antara lain adalah: a. Selama periode September 2019 - Maret 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,45 persen; b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,73 persen pada Februari 2020, menurun jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2019 yang sebesar 5,41 persen; c. Pertumbuhan Ekonomi cukup stabil meskipun sedikit melambat, dari 5,21 persen pada Triwulan IV 2019 menjadi 4,65 persen pada Triwulan I 2020; d. Nilai Tukar Petani di Sumatera Utara selama beberapa periode terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dimana NTP September tahun 2019 sebesar 97,34 persen meningkat menjadi 109,41 di Maret 2020, sehingga diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di perdesaan; e. Meskipun rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 periode September 2019 - Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,30% namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan yang sebesar 2,61%. 5) Indeks Gini Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan gini ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,316. Terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,001 poin jika dibandingkan September 2019 yang sebesar 0,315. Peningkatan gini rasio ini berarti terjadi kenaikan tingkat ketimpangan pengeluaran. Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,338 sedikit meningkat dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,337. Demikian juga Gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,255 meningkat dibanding gini ratio September 2019 yang sebesar 0,262. Pada Maret 2020, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,53 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 34
kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,99 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,63 yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah. Grafik 3.3 Indeks Gini Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah layak huni. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah :
Rasio Rumah Layak Huni Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni juga menjadi tantangan sesuai dengan misi pembangunan sumatera Utara periode 2020 - 2023 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria : 1. Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi; 2. Sumber air minum layak; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 35
3. Sanitasi layak; 4. Sumber penerangan listrik; 5. Jenis atap bukan dari daun atau lainnya; 6. Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya; 7. Jenis lantai bukan lantai tanah. Dari ketujuh kriteria diatas, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni. Gambar grafik 2.1 memperlihatkan perkembangan rasio rumah layak huni di Sumatera Utara. Dari catatan BPS sejak tahun 2013 hingga 2018 terlihat pertumbuhan rumah layak huni terus meningkat, dari 86,12 % tahun 2013 menjadi 93,18 % ditahun 2018. Artinya dari 3.332.796 rumah yang ada, masih terdapat sekitar 227.296 rumah yang membutuhkan penanganan agar menjadi rumah yang layak huni. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio rumah layak huni antara lain melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pendataan rehabilitasi rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota, yaitu : 1. Kota Pematang Siantar : Kecamatan Siantar Utara Desa Martoba 25 unit Kecamatan Siantar Barat Kelurahan Banjar 25 unit 2. Kabupaten Tapanuli Selatan : Kecamatan Angkola Muaratais Desa Basilam Baru 14 unit Kecamatan Sipirok Desa Hutasuhut 12 unit Kecamatan Sipirok Desa Panguraban 10 unit Kecamatan Sipirok Desa Marsada 14 unit 3. Kota Padangsidimpuan : Kec. P. Sidimpuan Batunadua Kel. Desa Siloting 10 unit Kec. P. Sidimpuan Tenggara Kel. Pijor Koling 10 unit Kec. P. Sidimpuan Hutaimbaru Kel. Hutaimbaru 10 unit Kec. P. Sidimpuan Batunadua Desa Purwodadi 10 unit Kec. P. Sisimpuan Tenggara Desa Manunggang Jae 10 unit Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 36
4. Kabupaten Batubara : Kecamatan Datuk Tanah Desa Glugur Makmur 13 unit Kecamatan Sei Suka Desa Pematang Jering 13 unit Kecamatan Lima Puluh Pesisir Desa Bulan Bulan 12 unit Kecamatan Lima Puluh Desa Simpang Gambus 12 unit 5. Kabupaten Dairi : Kecamatan Siempat Nempu Hulu Desa Lae Nuaha 50 unit Kecamatan Padang Lawas Utara 50 unit Kecamatan Portibi Desa Bara 11 unit Kecamatan Padang Bolak Desa Garoga 15 unit Kecamatan Padang Bolak Desa Pagaran Tonga 14 unit Kecamatan Padang Bolak Desa Simbolon 10 unit 6. Kabupaten Tapanuli Tengah : Kecamatan Sirandorung 15 unit Kecamatan Barus 20 unit Kecamatan Barus Utara 20 unit Kecamatan Sorkam 15 unit Kecamatan Sibabangun 20 unit Kecamatan Badiri 10 unit Selain itu, rehabilitasi rumah layak huni dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat pada peringatan hari Keluarga Nasional dalam rangka pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilaksanakan di : 1. Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan 2 unit 2. Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang 13 unit 3. Desa Hasang Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuanbatu Utara 10 unit 4. Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai 10 unit 5. Desa Manggis Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai 13 unit 6. Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuanbatu 12 unit Selain dari APBN Provinsi Sumatera Utara sebanyak 460 unit, rehabilitasi rumah tidak layak huni juga ada melalui APBN sebanyak 8.799 unit dan melalui Dana Alokasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 37
Khusus (DAK) perumahan sebanyak 2.752 unit. Total rehabilitasi rumah tahun 2020 adalah sebanyak 12.011 unit. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah:
Usia Harapan Hidup (UHH) Usia harapan hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 - 2020, Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir sebesar 1,64 tahun, dirata- ratakan usia harapan hidup tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, usia harapan hidup saat lahir sebesar 67,46 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 69,10 tahun, namun masih dibawah capaian usia harapan hidup nasional tahun 2020 yaitu 71,74. Total Fertility Rate (TFR) Kelahiran merupakan faktor penyebab besarnya jumlah penduduk, angka kelahiran yang tinggi akan menyebabkan masalah ledakan penduduk. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, tidak menjamin tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut lebih tinggi pula. Angka kelahiran adalah indikator yang sangat penting didalam melaksanakan perencanaan pengendalian penduduk. Total Fertility Rate (TFR) adalah taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita bila para wanita tersebut secara terus menerus hamil pada saat mereka berada dalam tingkat fertilitas menurut usia mereka pada saat sekarang. Angka ini dapat menjawab pertanyaan : berapa rata-rata jumlah anak yang dapat dilahirkan seorang wanita selama masa hidupnya. Pada tahun 2020 target Total Fertility Rate (TFR) sebesar 3,07 persen dapat diartikan bahwa setiap perempuan pada usia subur di Provinsi Sumatera Utara melahirkan tidak lebih dari 3 (tiga) orang anak tapi belum cukup mencapai target program Keluarga Berencana (KB) yaitu 2 (dua) orang anak. Jumlah angka kelahiran di Sumatera Utara sudah mengalami penurunan akan tetapi belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh : 1. Penggunaan alat kontrasepsi masih rendah; 2. Tingginya angka putus pakai alat kontrasepsi; 3. Kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 38
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya infrastruktur dasar. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah :
Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Panjang jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini sepanjang 39.376,25 Km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 2632.22 Km, Jalan Provinsi sepanjang 3.005,65 Km dan Jalan Kabupaten/ Kota sepanjang 33.738,38 Km. Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan kondisi jalan mantap sebesar 82.99% pada tahun 2019 dengan realisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 81.10%. Sedangkan pada tahun 2020, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan provinsi dengan realisasi sepanjang 77.748 km, dari target 98 km pada RPJMD. Sehingga kondisi kemantapan jalan provinsi tahun 2019 - 2020 dapat dilihat dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut : Tabel 3.6 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2019 dan 2020 Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 39
Grafik 3.4 Perbandingan Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2019 dan 2020 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi 85 84,52 84 82,99 83 82,27 82 81,1 81 80 79 2019 2020 Target Renstra Realisasi Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2020 adalah 82,27%. Kondisi tersebut mengalami peningkatan bila dibandingan dengan tahun 2019 yaitu meningkat sebesar 1.17%. Namun, pada tahun 2020 kemantapan jalan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yaitu 84.52% tidak tercapai. Tidak tercapainya target persentase panjang jalan provinsi disebabkan oleh adanya refocussing kegiatan dan realokasi anggaran akibat Covid-19 serta adanya kegiatan yang diluncurkan di tahun 2021. Provinsi Sumatera Utara juga memiliki jembatan provinsi yang berjumlah 1.214 unit yang tersebar di kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan total panjang 17.397,68 m. Jumlah dan total panjang jembatan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penambahan/peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 1.087 unit dan total panjang 14.820,85 m. Hal tersebut dikarenakan : 1. Kegiatan survey teknis kondisi jembatan pada ruas-ruas lama baru terlaksana kembali pada TA. 2020, terakhir dilaksanakan pada TA. 2016 yang masih menggunakan SK Status Kewenangan Jalan Gubsu 2012 (Pada TA.2019 kegiatan survey hanya dilakukan pada 40 ruas-ruas baru yang berubah status menjadi kewenangan jalan provinsi, jembatan pada ruas lama masih mengacu kepada data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 40
TA.2016), sehingga terdapat banyak updating data pada jembatan-jembatan di ruas lama; 2. Terdapat penambahan/perubahan panjang ruas jalan pada beberapa ruas-ruas lama di dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 sehingga terdapat penambahan unit jembatan waktu dilakukan survey kembali; 3. Terdapat penambahan unit jembatan pada ruas-ruas jalan yang lapis permukaannya masih berupa sirtu/base/tanah/berbatu yang sebelumnya tidak terdata; 4. Terdapat beberapa jembatan kembar/duplikasi yang tidak terdata sebelumnya terhitung 1 (satu) unit, seharusnya 2 (dua) unit. Pada RPJMD 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan jembatan dalam kondisi baik sebesar 83,04% dengan realisasi target sebesar 84.06%. Kondisi tersebut mengalamai peningkatan sebesar 0.35% bila dibandingkan dengan jembatan provinsi dalam kondisi baik pada tahun 2019, yaitu sebesar 83,71%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 3.7 Kondisi Jembatan Provinsi Tahun 2019 dan 2020 Kondisi Jembatan Tahun Tahun Satuan Jumlah (unit) Baik 862 Rusak Ringan 168 Rusak 57 Total 1,087 2019 Panjang (m) 12,407.25 1,982.40 431.20 14,820.85 Persentase Kondisi (%) 83.71 13.38 2.91 100.00 Tahun Jumlah (unit) 999 190 25 1,214 2020 Panjang (m) 13,709.01 2,085.07 513.8 17,397.68 Persentase Kondisi (%) 84.06 12.79 3.15 100.00 Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
Rasio Elektrifikasi Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik yang ruang lingkupnya meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi serta konsumen selaku pengguna tenaga listrik. Pengembangan penyediaan tenaga listrik disesuaikan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 41
laju pembangunan untuk mempertahankan pasokan tenaga listrik yang merata dan bermutu. Ketersediaan energi listrik daerah dapat dilihat dari 2 sisi yang berbeda, yaitu : a. Sisi Pasokan (supply side) Energi Listrik Sistem kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari sistem dengan transmisi 150 kV dan 275 kV serta distribusi 20 kV. Interkoneksi sistem tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero) yang meliputi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Interkoneksi Sumbagut dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Pada tahun 2020 kondisi kelistrikan sub sistem Sumatera Bagian Utara kapasitas pembangkit sebesar 3826 MW, dengan beban puncak 2325 MW dan daya pembangkit khusus sistem Sumatera Utara sebesar 3447,3 MW. Cakupan Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara meliputi seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan luas 72.981 km2. Pada wilayah kerja tersebut, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara melakukan kegiatan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik untuk pelanggan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan publik serta kegiatan pembangkitan pada daerah-daerah yang masih dilayani secara isolated dengan dipasok oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Selain PT. PLN (Persero), pihak investor juga mempunyai peran dalam penyediaan kelistrikan di Sumatera Utara melalui wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. Wilayah usaha tersebut adalah sebagai berikut: 1. Wilayah Usaha PT. Mabar Elektrindo yang berlokasi di Kawasan Industri Medan; 2. Wilayah Usaha PT. Perkebunan Nusantara III yang berlokasi di KEK Sei Mangke Kab. Simalungun. Beberapa hal yang dapat menyebabkan belum maksimalnya kemampuan pasok pembangkit, antara lain: 1. Masih adanya pembangkit eksisting yang sudah berumur di atas 20 tahun khususnya di pembangkit sektor Belawan dan Medan sehingga rentan mengalami kerusakan; 2. Kapasitas pembangkit yang relatif kecil tidak efisien dan teknologi sudah out of date, dibandingkan dengan pembangkit teknologi baru. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 42
b. Sisi Kebutuhan (demand side) Energi Listrik Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, pemakaian daya listrik juga pasti mengalami peningkatan. Kondisi Kebutuhan daya listrik Tahun 2020 beban puncak menurun menjadi 1.859 MW dan cadangan meningkat menjadi 1.292 MW (69%). Turunnya penggunaan daya listrik (beban puncak) disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengakibatkan kurangnya penggunaan/konsumsi daya listrik terkhusus sektor industri dan bisnis.
Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun 2020 Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah memberikan bantuan sambungan rumah listrik PLN beserta instalasi listrik bagi keluarga kurang mampu yang belum memiliki kWh meter sendiri. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini, yaitu : a. Menurunnya jumlah keluarga kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki kWh meter atau sambungan listrik dari PLN sendiri; b. Terbangunnya instalasi sambungan listrik rumah tangga keluarga kurang mampu yang benar dan tepat sesuai dengan kriteria-kriteria persyaratan (standar yang berlaku) secara teknis dan non teknis sehingga aman dari bahaya kelistrikan dan layak; c. Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan produktivitas keluarga kurang mampu penerima bantuan sambungan rumah; d. Meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 300 sambungan yang tersebar di 12 Kecamatan dan 65 Desa di Provinsi Sumatera Utara dengan perincian sebagai berikut: Tabel 3.8 Pebangunan Listrik Pedesaan Tahun 2020 No. 1 2 3 Kabupaten Langkat Padang lawas Tapanuli Selatan TOTAL Jumlah kecamatan 2 3 7 12 Jumlah desa 6 17 42 65 Jumlah masyarakat ( KK ) 100 100 100 300 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 43
Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Pada tahun 2020 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) ini dibangun di Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Desa Ranto Panjang merupakan salah satu desa terpencil di Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki akses terhadap listrik. Untuk sampai ke lokasi harus naik perahu lebih kurang 6 jam. PLTMH yang dibangun memiliki kapasitas 35 kW dengan jumlah sambungan 330 rumah tangga. Diharapkan agar PLTMH ini dapat menyediakan listrik bagi masyarakat desa terkhusus untuk penerangan. Tujuan kegiatan ini adalah pengembangan dari energi baru terbarukan dan masyarakat di daerah yang belum terjangkau listrik dapat menikmati listrik. Setelah PLTMH ini beroperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat karena akan menghemat pengeluaran untuk keperluan penerangan dan masyarakat dapat mengembangkan ekonomi kreatif, dan juga diharapkan anak- anak dapat belajar lebih mudah untuk memacu minat belajar sehingga masa depan mereka lebih baik. Dengan dilaksanakannya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) ini, maka akan menambah rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara dengan teraliri listrik sebanyak 330 Rumah Tangga.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Pada tahun 2020 merupakan tahun pertama kegiatan ini, dan telah selesai dibangun 2 (dua) unit Pembangkit Listrik Listrik Listrik (PLTS) yang dipergunakan untuk membantu penyedian air bagi lahan pertanian (sawah). Pembangunan PLTS terpusat yang dilaksanakan diperuntukan untuk membantu sektor pertanian dalam hal membantu menyediakan air. Kegiatan ini dibuat dengan 2 (dua) jenis, yaitu hibrid dengan PLN dan berdiri sendiri dengan harapan akan di dapatkan gambaran jenis mana yang lebih tepat digunakan untuk pemanfaatan tenaga matahari sebagai sumber energi pompa. a. Pembangunan Solar Panel Surya Daya 24 Kwp Hibrid Dengan Pompa Air Tenaga Listrik PLN Mendukung Program Terintegrasi Produksi Padi ( 8 Ton/Tahun) yang berlokasi dikordinat 2°28'50.23"U dan 98°48'0.82"T tepatnya di Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir. Modul yang dipasang sebanyak 76 unit dengan kapasitas masing-masing adalah sebesar 325 Wp, sehingga kapasitas total adalah sebesar 24.700 Wp atau sebesar 24,7 kWp, berdasarkan data dari globalatlas bahwa estimasi power output di lokasi tersebut sebesar 3,596 kWh/kWp, sehingga estimasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 44
daya yang dihasilkan perhari sebesar 88.8 kWh, sebulan sebesar 2664 kWh, kalau tarif listrik sebesar 1444 Rp./kWh maka penghematannya adalah sebesar Rp.3.846.816/bulan. b. Pembangunan solar panel surya daya 24 Kwp hibrid dengan pompa air tenaga listrik PLN mendukung program terintegrasi produksi padi (8 ton/tahun) yang berlokasi dikoordinat 2°38'45.58"U dan 98°41'2.87"T tepatnya di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Modul PLTS 68 unit dengan kapasitas masing-masing adalah sebesar 330 Wp, sehingga kapasitas total adalah sebesar 22.440 Wp. Pompa celup (submersible) yang digunakan berdaya 15 kW dengan debit maksimal 235 m3/jam dengan jalur pipa lebih kerang 600 meter dan ketinggian lebih kurang 10 meter, pompa yang dipasang diestimasi dapat menghasilkan air sebesar 1000 m3 / hari.
Pembangunan SHS/PLTS di Desa Terpencil di Sumatera Utara PLTS adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang memanfaatkan panas matahari sebagai sumber energi listrik untuk penerangan. Untuk tahun 2020 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah membangun 57 Unit PLTS/SHS di 3 Kabupaten di 3 Kecamatan di Sumatera Utara, yaitu : Tabel 3.9 Pembangunan PLTS TA. 2020 No. 1 2 KABUPATEN Kabupaten Langkat Kabupaten Humbang Hasundutan KECAMATAN DESA Padang Tualang Desa Besilam Onan Ganjang Desa Parbotihan JUMLAH PUTS 50 Unit 9 Unit 3 4 5 6 7 Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Karo Kabupaten Simalungun Kabupaten Samosir Kabupaten Padang Lawas Tinada Tiga Panah Raya Kahean Balige Sosopan Ulu Barumun Barumun Desa Prongil Julu Desa Singa Desa Sambosar Raya Desa Sibolah Hotang Sas Desa Pagaranbira Jae Desa Siraisan Kelurahan Pasar Sibuhuan Desa Pancaukan Desa Arse Simatorkis 9 Unit 9 Unit 8 Unit 8 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit Jumlah 101 Unit Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 45
Pembangunan Penerangan Umum Tenaga Surya (PUTS) Tabel. 3.10 Pembangunan PUTS TA. 2020 No Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/ Desa Jumlah PLTS/SHS Desa Parbuluan III 7 Unit 1 Kab. Dairi Kec. Parbuluan Desa Parbuluan IV 12 Unit 2 Kab. Samosir Kec. Palipi Desa Saor Nauli Hatoguan 19 Unit Desa Sibuluan 4 Unit 3 Kab. Humbang Hasundutan Onan Ganjang Desa Parnapa 3 Unit Desa Sigalogo 12 Unit Jumlah 57 Unit Tabel 3.11 Kondisi kelistrikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data rasio elektrifikasi Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 46
Sumber : PT. PLN (Persero) Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah :
Inflasi Pada tahun 2019 inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 2,33 persen sedangkan pada Tahun 2020 tingkat inflasi tercatat sebesar 1,96 persen. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang tercatat sebesar 2,72 persen pada Tahun 2019 namun lebih tinggi dibandingkan capaian sebesar 1,68 persen pada Tahun 2020. Inflasi Provinsi Sumatera Utara kedepan diharapkan dapat terus stabil tentunya dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara kedepan harus lebih meningkatkan perdagangan Inter/Intra Regional antar daerah di Pulau Sumatera sehingga seluruh daerah di Sumatera dapat mencapai angka inflasi terjangkau yang merata. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 47
Perbandingan Inflasi di antara Provinsi - Regional Sumatera dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 3.5 Inflasi Series 1 Series 2 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 3 5 9 0 . 1 6 9 0 . 2 3 3 0 . 1 9 6 0 . 2 1 1 0 . 1 6 6 0 . 2 3 6 0 . 2 4 2 0 . 1 4 0 0 . 7 1 0 2 0 6 0 . 1 5 5 0 . 2 9 1 0 . 8 9 0 3 4 4 0 . 2 0 0 0 . 3 1 9 0 . 2 1 1 0 . 2 0 3 0 . 1 1 8 0 . 500
Sasaran Strategis 8 : Menurunnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah :
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 71,77. Angka ini meningkat sebesar 0,03 poin atau tumbuh sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2019. Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,10 Tahun, lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,23 tahun, lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan tahun 2019. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,54 tahun, lebih lama 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 2 7 2 0 . 1 6 8 0 . 48
Pada tahun 2020, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,42 juta rupiah per tahun, menurun 229 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2020. IPM Sumatera Utara meningkat dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 71,77 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,68 persen per tahun. Pada periode 2019-2020, IPM Sumatera Utara tumbuh 0,04 persen. Selama periode 2010 hingga 2020, IPM Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang cukup besar, status pembangunan manusia Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pembangunan manusia Sumatera Utara telah berstatus "tinggi" mulai tahun 2016. Sementara selama periode 2010 hingga 2015 pembangunan manusia Sumatera Utara masih berstatus "sedang". Tabel 3.12 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 49
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis. Misi II ini terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator dimaksud adalah: 1. Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini terkait dengan target pemerintah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas 4 (empat) tahapan penilaian yaitu Laporan Keuangan harus sesuai standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan perundang-undangan. Ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya opini, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan laporan keuangan untuk melihat apakah sudah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aturan ini menganut basis accrual, dimana aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis accrual. Opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan Tahun 2020 belum diterima, karena pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru dilaksanakan pada bulan Januari 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan akan disampaikan pada bulan Mei tahun berjalan. 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana target yang ditetapkan untuk Tahun 2021 adalah B. Hasil evaluasi yang diterima di tahun 2021 adalah merupakan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. Namun sampai saat penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2020 ini, hasil evaluasi laporan kinerja tahun 2019 belum keluar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 50
Tabel 3.13 Komponen Penilaian Nilai No. Komponen Yang Dinilai Bobot 2019 2020 a. Perencanaan Kinerja 35 20,42 b. Pengukuran Kinerja 20 14,59 c. Pelaporan Kinerja 15 11,64 d. Evaluasi Internal 10 5,88 e. Capaian Kinerja 20 9,99 Nilai Hasil Evaluasi 100 62,52 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. Misi III ini terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Sasaran Strategis : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :
Angka Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sumatera Utara tumbuh 1,15 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sumatera Utara yang lebih baik. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Utara usia 25 tahun ke atas mencapai 9,54 tahun, atau telah menamatkan pendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Indikator rata-rata lamanya sekolah dalam penghitungan IPM menggunakan batasan usia 25 tahun keatas. Digunakan untuk menggambarkan kapasitas pendidikan penduduk usia dewasa. Dalam buku publikasi statistik kesra biasanya digunakan batasan usia 15 tahun keatas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 51
Tabel 3.14 Angka Rata-rata Lama Sekolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 52
Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia. Misi IV ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Sasaran Strategis 1 : terwujudnya masyarakat sumatera utara yang bermartabat dalam pergaulan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Baik". Indikator dimaksud adalah :
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Untuk melaksanakan itu maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah 0,59 point. Pada tahun 2019 jumlah kasus pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan yang tertangani sebanyak 83 kali, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 56 kali menjadi 139 kali. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi covid-19 dan pengesahan omnibus law rancangan undang- undang cipta kerja yang banyak mengundang respons masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sedang". Indikator dimaksud adalah :
Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan Pemahaman wawasan kebangsaan diberikan untuk menumbuhkan rasa berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan diharapkan rasa persaudaraan dan kebersamaan diantara masyarakat dapat lebih baik lagi. Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan pembauran melalui pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan peningkatan Kesadaran Bela Negara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 53
Bela negara, menjadi hal dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Dari kedua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Bela Negara merupakan Hak dan Kewajiban Konstitusional WNI. Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdian masing-masing. Adapun nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam bela negara, agar menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara adalah cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan negara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Untuk kegiatan ini, dikarenakan situasi pandemi kegiatan dilaksanakan melalui virtual mempergunakan meeting zoom dan dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang diikuti sebanyak 400 orang. Meskipun dilaksanakan secara virtual, bukan berarti mengurangi makna dari pelaksanaan kegiatan ini justru dengan situasi yang ada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih bisa tetap melaksanakan kegiatan Hari Bela Negara ke-72 Tahun 2020. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :
Indeks Pembangunan Gender Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Capaian sebesar 90,71 poin pada tahun 2020 atau sebesar 99,8 persen dari target sebesar 90,93 poin terhadap indikator Indeks Pembangunan Gender, mengindikasikan bahwa upaya implementasi pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender di Provinsi Sumatera Utara berjalan cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah keterwakilan kaum perempuan dalam pembangunan dan akses ekonomi serta keterwakilan perempuan di instansi pemerintahan, swasta, dan menjadi Pimpinan (pembuat keputusan) dan anggota Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 54
parlemen mengalami peningkatan. Ini menunjukkan pembangunan manusia Indonesia menurut kesadaran gender menunjukkan trend perbaikan, yang tercermin dari indeks pembangunan gender yang mendekati angka 100 yang menunjukkan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab. Misi V ini terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja. Indikator dimaksud adalah : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH tetap mengacu pada penghitungan tahun sebelumnya. Namun pada parameter IKTL terdapat penambahan parameter yaitu tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan ≥25% dan sempadan sungai, danau dan pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati. Tabel 3.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Target Realisasi Kinerja Capaian Kinerja (%) Indeks Kualitas Air (IKA) 80,00 Indeks Kualitas Udara (IKU) 89,30 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 46,45 Total 69 69,37 101% Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 55
Capaian Kinerja untuk Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dijelaskan sebagai berikut:
Indeks Kualitas Air Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan menggabungkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan di 5 Sungai dan 1 Danau di Provinsi Sumatera Utara yaitu Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai Wampu, Sungai Deli, dan Sungai Belawan. Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020: Metode perhitungan Indeks Kualitas Air didasarkan pada metode perhitungan Indeks Pencemar Air Sebagaimana terdapat pada Kepmenlh 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air; Parameter yang wajib dianalisa meliputi: TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Baku Mutu Acuan adalah Kelas I dan II PP No.82 Tahun 2001; Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2020 adalah : 80 Nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) Ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) Penggunaan air; dan (d) Tingkat erosi dan sedimentasi.
Indeks Kualitas Udara Indeks kualitas udara dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO2 dan NO2 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada daerah yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran. merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter- parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi satu nilai sehingga muda Pertambahan penduduk menjadi faktor utama penurunan kualitas udara. Selain lokasi, kualitas udara dipengaruhi oleh sumber pencemar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 56
polutan, serta meteorologi dan topografi. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh emisi dari berbagai sumber, baik dari proses alam diantaranya letusan gunung berapi dan kebakaran hutan ataupun akibat aktivitas manusia yang menghasilkan polutan seperti transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil, industri, pembangkit listrik, timbunan sampah dan penebangan liar. Untuk melihat kondisi kualitas udara di Indonesia salah satunya dengan menghitung Indek Kualitas Udara (IKU). Indeks Kualitas Udara merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara adalah : Gambaran kualitas udara ambien diperoleh melalui analisa parameter SO2 dan NO2. Pengukuran parameter SO2 dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang emisi dari industri dan kendaraan berbahan bakar solar serta bahan bakar lain yang mengandung sulfur sedangkan parameter NO2 dimaksudkan untuk memberi gambaran emisi yang dihasilkan oleh kendaran bermotor berbahan bakar bensin; Metode penghitungan Indeks Kualitas Udara dilakukan Udara dilakukan dengan passive sampler; Pengukuran dilakukan mewakili lokasi pemukiman, industri, transportasi serta perkantoran.
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kualitas tutupan lahan (land cover) mendeskripsikan kondisi penampakan permukaan lahan secara fisik, baik penampakan alami berupa vegetasi maupun penampakan buatan manusia. Kualitas tutupan lahan saat ini diukur berdasarkan keberadaan hutan sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam klasifikasi penutupan lahan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - KLHK, tutupan hutan meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 57
Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara:
Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) dilakukan dengan mengakumulasikan Luas Tutupan Hutan, Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada Kawasan Hutan, Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada sempadan sungai dengan kemiringan lereng >25% dan Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada sempadan danau dengan kemiringan lereng >25%. Berdasarkan Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang diterima tahun 2020, diperoleh informasi sebagai berikut: 1. Jenis dan luas tutupan lahan pada kawasan hutan; 2. Jenis dan luas tutupan lahan pada kawasan budidaya; 3. Jenis dan luas tutupan lahan pada sempadan sungai; 4. Jenis dan luas tutupan lahan pada sempadan danau. Data yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah masih data Tahun 2018 karena belum ada data terbaru yang didapatkan untuk menghitung luas tutupan lahan. Berdasarkan klasifikasi penjelasan kualitatif terhadap rentang nilai IKLH yang disusun oleh KLHK pada tahun 2018 (sumber: IKLH Indonesia 2018), bahwa nilai IKTL 46,45 mengandung arti bahwa kualitas tutupan lahan Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori "Sangat Kurang Baik" (40≤IKLH<50). Oleh karena itu, indeks kualitas tutupan lahan perlu difokuskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan pada tahun mendatang. Tidak tercapainya target nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Sumatera Utara disebabkan karena berkurangnya luasan hutan primer dan hutan sekunder dimana terdapat banyak hutan yang telah dialih fungsikan menjadi perkebunan, bangunan, gedung, perumahan, sarana prasarana umum, jalan dan sebagainya. Kualitas tutupan lahan dapat ditingkatkan dengan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung, rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, penghijauan untuk ekosistem darat dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir seperti mangrove. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 59
2. Indeks Resiko Bencana Tahun 2020 telah terjadi sebanyak 172 bencana yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 927 kejadian/potensi di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk ujian yang sangat berat dengan pandemi Covid-19 yang merubah tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dengan korban jiwa sebanyak 679 orang. Untuk itu, diharapkan masyarakat tetap waspada atas potensi ancaman bencana baik alam maupun non alam dan terus melaksanakan protokol kesehatan. Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara memiliki indeks resiko bencana tinggi yaitu 150. Tabel 3.16 Data Bencana Provinsi Sumatera Utara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 60
Tabel 3.17 Dampak Bencana Tabel 3.18 Indeks Resiko Bencana Indonesia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 61
Sasaran Strategis 2 : meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "kurang". Indikator dimaksud adalah :
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kunjungan wisatawan mancanegara di sumatera utara anjlok 82,89 persen pada 2020 atau tinggal 44.285 orang. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang terjadi secara global. Kedatangan wisatawan mancanegara dari Bandara Kualanamu pada tahun 2020 hanya mencapai 4.455 orang, dari bandara Silangit sebanyak 2.144 orang. Wisatawan dari Malaysia masih mendominasi jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Utara yaitu sebanyak 20.258 orang. Selain itu, wisatawan dari Singapura yang berkunjung ke sumatera utara sebanyak 2.517 orang. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 62
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 denganTarget Jangka Menengah No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2020 Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Interpretasi Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama 1 Indeks beragama kerukunan umat Poin 80 76,30 95,38 Sangat Baik Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 92,3 83,77 90,76 Sangat Baik Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan 1 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 100,10 115,21 106,54 Sangat Baik 2 Tingkat terbuka pengangguran Persen 5,45 6,91 112,39 Sangat Baik 3 Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,4 2,60 98,49 Sangat Baik 4 Persentase kemiskinan Persen 8,43 8,75 100,55 Sangat Baik 5 Indeks gini Poin 0,32 0,316 97,84 Sangat Baik Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah layak huni 1 Rasio rumah layak huni Persen 93,22 95,77 102,46 Sangat Baik Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima 1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 68,74 69,10 100,32 Sangat Baik 2 Total fertility rate (TFR) Nilai 2,84 3,07 108,10 Sangat Baik Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya infrastruktur dasar 1 Tingkat kemantapan Provinsi jalan Persen 84,22 82,27 97,34 Sangat Baik 2 Rasio elektrifikasi Persen 100 99,82 99,82 Sangat Baik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 63
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2020 Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Interpretasi Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga 1 Inflasi Persen 2,9 1,96 79,89 Baik Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat 1 Indeks manusia pembangunan Poin 71,67 71,77 100,34 Sangat Baik Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 1 2 Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) Opini Predikat WTP B Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri 1 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9,97 9,54 99,17 Sangat Baik Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan 1 Indeks ketentraman dan ketertiban masyakarakat Poin 0,93 0,59 63,44 Baik Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan 1 Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan Persen 60 40 66,67% Baik Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pergaulan 1 Indeks pembangunan gender Poin 90,93 90,71 99,76 Sangat Baik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 64
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2020 Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Interpretasi Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 69 69,37 101 Sangat Baik 2 Indeks Resiko Bencana Poin 134, 4 150* 112* Tinggi Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Orang 300. 000 44.258 14,76 Kurang 1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut : Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional No. Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2020 Realisasi Nasional Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama 1 Indeks beragama kerukunan umat Poin 80 76,30 73,83 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 92,3 83,77 94,70 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan 1 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 100,10 115,21 103,25 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 65
No. Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2020 Realisasi Nasional 2 Tingkat pengangguran terbuka Persen 5,45 6,91 7,07 3 Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,4 2,60 3,49 4 Persentase kemiskinan Persen 8,43 8,75 9,78 5 Indeks gini Poin 0,32 0,316 0,381 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah layak huni 1 Rasio rumah layak huni Persen 93,22 95,77 70 Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima 1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 68,74 69,10 71,47 2 Total fertility rate (TFR) Nilai 2,84 3,07 2,45 Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya infrastruktur dasar 1 Tingkat Provinsi kemantapan jalan Persen 84,22 82,27 92 2 Rasio elektrifikasi Persen 100 99,82 99,2 Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga 1 Inflasi Persen 2,9 1,96 1,68 Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat 1 Indeks pembangunan manusia Poin 71,67 71,77 71,94 Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 1 Opini BPK terhadap laporan Opini WTP 2 kinerja keuangan daerah Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) Predikat B Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 66
No. 1 1 1 1 1 2 Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2020 Realisasi Nasional Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9,97 9,54 8,48 Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan Indeks ketentraman dan ketertiban masyakarakat Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan Poin 0,93 0,59 Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan Persentase 60 40 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pergaulan Indeks pembangunan gender Poin 90,93 90,71 Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 69 69,37 70,27 Indeks Resiko Bencana Poin 134,4 150* Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Orang 300.000 44.258
2. Keberhasilan dan Permasalahan/Kegagalan Kinerja A. Keberhasilan Faktor penyebab keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sasaran misi adalah sebagai berikut : Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 67
Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh program : 1. Program pembinaan keagamaan; 2. Program masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; 3. Program peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan; 4. Program peningkatan produksi tanaman pangan; 5. Program penngkatan produksi tanaman hortikultura; 6. Program pemasaran dan pengolahan hasil; 7. Program pengembangan budidaya perikanan; 8. Program peningkatan kesempatan kerja; 9. Program kualitas dan produktifitas tenaga kerja; 10. Program peningkatan promosi dan kemitraan; 11. Program promosi dan investasi; 12. Program pengendalian penduduk; 13. Program pengembangan perumahan; 14. Program perbaikan rumah layak huni; 15. Program obat dan perbekalan kesehatan; 16. Program perbaikan gizi masyarakat; 17. Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan; 18. Program rehabilitas/pemeliharaan jalan dan jembatan; 19. Program pembinaan jalan dan jembatan; 20. Program pembinaan dan pengawasan pengembangan energi; Untuk mewujudkan kestabilan harga di masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan, difasilitasi dengan peningkatan penjualan produksi KUKM dan peningkatan sarana usahanya sekaligus meningkatkan mutu produknya dengan memberikan sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual, sertifikasi Halal dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 68
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan. Selain itu, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya rasa berbangsa dan bernegara perlu diberikan pembekalan wawasan kebangsaan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan. Untuk mewujudkannya didukung oleh : 1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Kesenjangan tingkat pendidikan penduduk dirasakan masih cukup besar, terutama tingkat pendidikan penduduk perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut disebabkan, antara lain, oleh ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan didukung : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 69
1. Program Pembinaan Pendidikan Khusus; 2. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas; 3. Program Sekolah Menengah Kejuruan; 4. Program Pembinaan dan Ketenagaan; 5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Lainnya; 6. Program peningkatan sarana dan prasarana SMA; 7. Program peningkatan sarana dan prasarana SMK; 8. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khusus; Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia. Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan dan meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, yang didukung : 1. Program pengembangan wawasan kebangsaan; 2. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal; 3. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga; Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu hubungan yang terjalin antara seluruh benda, daya, dan kondisinya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan hal yang ada di sekitarnya. Yang termasuk dalam suatu hubungan ini ialah manusia dan tingkah lakunya. Maka dari itu, jika lingkungan hidup rusak, kualitas lingkungan hidupnya pun akan turun, kalau kualitas lingkungan hidup menurun akan muncul berbagai masalah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 70
Untuk memajukan pariwisata Sumatera Utara, kemudahan akses infrastruktur, amenitas, promosi dan pelaku bisnis perlu menjadi perhatian guna mengembangkan sektor pariwisata. Promosi khususnya untuk kawasan wisata Danau Toba yang dijadikan pemerintah sebagai kawasan strategis pariwisata. Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup; 2. Program kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Program rehabilitasi dan rekonstruksi; 4. Program pemasaran pariwisata; 5. Program destinasi pariwisata; 6. Program pengembangan kepariwisataan. B. Permasalahan/Kegagalan Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut telah tercapai dengan mendapat kategori "sangat baik" sekaligus memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang. Untuk merealisasikan seluruh indikator kinerja dimaksud tetap didukung oleh program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dukungan dan komitmen Kepala Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. C. Realisasi Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum selama tahun 2020. APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 71
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 - 2023 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan hasil identifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat daerah maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 yang disepakati telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2020 serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2020. Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020. Tabel 3.21 Realisasi Anggaran BELANJA NO PERANGKAT DAERAH (%) ANGGARAN REALISASI 1 2 3 4 5 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.834.682.516.247 5.990.576.221.426 102,67 2 RS. Umum Haji Daerah 88.001.477.670 86.378.810.746 98,16 3 Badan Penghubung Daerah Provinsi 17.052.112.633 16.617.205.060 97,45 4 Dinas Kelautan dan 38.501.136.616 37.199.266.274 96,62 Perikanan 5 KDH & WKDH 8.515.340.000 8.222.991.436 96,57 6 Inspektorat Daerah Provinsi 51.369.112.372 49.454.182.667 96,27 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 27.644.966.941 26.555.850.200 96,06 8 Dinas Lingkungan Hidup 43.916.792.891 42.166.217.397 96,01 9 Dinas Perhubungan 72.578.255.660 71.008.062.198 97,84 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 72
BELANJA NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN 10 Dinas Sumber Daya Air, 307.213.682.646 Cipta Karya dan Tata Ruang 11 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu 18.256.996.532 12 Dinas Bina Marga dan Bina 561.834.926.424 Konstruksi 13 Dinas Komunikasi dan 28.207.667.902 Informatika 14 Dinas Sosial 86.703.607.701 15 Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem 63.477.677.625 16 Badan Penelitian dan 15.452.305.750 Pengembangan Daerah 17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17.969.001.605 18 Dinas Perkebunan 36.637.916.507 19 Dinas Perpustakaan dan 22.492.065.000 Arsip 20 Dinas Energi dan Sumber 38.759.697.152 Daya Mineral 21 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 289.602.801.672 22 Satuan Polisi Pamong Praja 44.673.701.845 23 Dinas Tenaga Kerja 44.100.158.875 24 Dinas Tanaman Pangan dan 176.927.002.478 Hortikultura 25 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 63.591.925.159 26 Dinas Kesehatan 361.328.896.844 27 Dinas Kependudukan dan 13.152.201.152 Pencatatan Sipil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 REALISASI 296.489.135.895 17.397.284.196 540.136.264.535 26.736.337.956 81.796.606.419 60.585.981.236 14.557.245.180 16.883.897.424 34.256.933.439 20.961.990.105 37.590.198.777 273.786.261.841 41.040.275.472 41.893.912.917 168.290.339.184 57.960.367.259 338.769.577.794 11.927.492.293 (%) 96,51 95,29 96,14 94,78 94,34 95,44 94,21 93,96 93,50 93,20 96,98 94,54 91,87 95,00 95,12 91,14 93,76 90,69 73
BELANJA NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI 28 Dinas Pengendalian 14.267.776.132 13.547.553.432 Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 29 Dinas Kebudayaan dan 59.282.605.971 53.564.896.114 Pariwisata 30 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia 26.181.266.926 24.859.596.793 31 Dinas Kehutanan 121.067.821.712 108.689.614.427 32 Badan Kepegawaian 23.034.347.676 21.990.027.109 Daerah 33 Dinas Pemuda dan Olah 308.182.643.184 275.832.628.994 Raga 34 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.517.824.375 10.205.531.173 35 Dinas Ketahanan Pangan 107.666.123.831 95.132.389.988 dan Peternakan 36 Dinas Perindustrian dan 41.377.857.287 38.118.719.496 Perdagangan 37 Badan Kesatuan Bangsa, 16.818.968.276 15.217.022.097 Politik 38 Badan Penanggulangan 24.338.066.580 22.492.556.248 Bencana Daerah 39 Dinas Koperasi dan Usaha 28.682.407.024 24.797.257.946 Kecil Menengah 40 Sekretariat DPRD 314.379.708.692 264.825.807.354 41 Dinas Pendidikan 3.495.071.832.098 3.060.919.646.366 42 Biro Pemerintahan 3.578.136.652 3.547.560.055 43 Biro Umum dan 210.285.701.838 199.068.948.918 Perlengkapan 44 Biro Humas dan 14.565.750.616 13.353.514.728 Keprotokolan 45 Biro Bina Perekonomian 2.309.480.452 2.060.652.350 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 (%) 94,95 90,36 94,95 89,78 95,47 89,50 88,61 88,36 92,12 90,48 92,42 86,45 84,24 87,58 99,15 94,67 91,68 89,23 74
BELANJA NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI 46 Biro Administrasi 3.459.911.705 2.681.728.035 Pembangunan 47 Biro Otonomi Daerah dan 2.760.634.303 2.584.747.096 Kerjasama 48 Biro Sosial dan Kesejahteraan 5.776.484.272 4.500.086.376 49 Biro Organisasi 2.505.727.535 2.346.978.380 50 Biro Hukum 2.880.635.375 2.251.121.955 TOTAL 13.212.635.656.409 12.671.827.494.757,60 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu REFOCUSING DAN REALOKASI Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mewabah baik secara internasional sampai dengan wilayah lokal, maka Pemerintah Republik Indonesia mengambil tindakan untuk mengatasinya. Adapun tindakan yang dilakukan antara lain adalah melakukan refocusing dan realokasi anggaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan refocusing anggaran Perangkat Daerah yang dialokasikan ke belanja tidak terduga. Adapun dasar pelaksanaan antara lain : 1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (20 Matret 2020); 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 (14 Maret 2020); 3) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (2 April 2020); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 (%) 77,51 93,63 77,90 93,66 78,15 95,91 75
5) Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (9 Maret 2020). Dalam rangka pelaksanaan refocusing dan realokasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan refocusing antara lain : 1) Refocusing Tahap I melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (3 April 2020); 2) Refocusing Tahap II melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (14 Mei 2020). Adapun hasil refocusing dan realokasi yang dilakukan antara lain : Tabel 3.22 Pendapatan Daerah Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 76
Tabel 3.23 Belanja Daerah Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tabel 3.24 Pembiayaan Daerah Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 77
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2019 - 2023, dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2019. Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama serta analisis kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan sebagai sarana/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban B. Langkah Yang Akan Dilaksanakan Di Masa Mendatang Penguatan akuntabilitas instansi pemerintah salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP ini dirancang untuk mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 78
Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan hal - hal sebagai berikut : 1. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan sampai ke sampai ke aparatur sipil negara untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkualitas; 2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara di mulai dari peningkatan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 sampai ke dokumen pelaksanaan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah; 3. Menyelaraskan sistem perencanaan, sistem penganggaran sampai ke sistem akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan; 4. Memanfaatkan perencanaan kinerja secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja; 5. Melakukan monitoring atas realisasi target secara periodik atas kinerja rencana aksi secara berkala; 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. GUBERNUR SUMATERA UTARA, EDY RAHMAYADI Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 79