PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH Oleh : Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DASAR : UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU NOMOR 12 TH 2011 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 12 TH 2011 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERMENDAGRI NO. 1 TH 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
JENIS DAN HIERARKI PPP Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Perppu; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Pengertian Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 1. TERTIB MATERI MUATAN 2. TERTIB PROSES PEMBENTUKAN 3. TERTIB ASAS HUKUM 4. TERTIB IMPLEMENTASI
1. TERTIB MATERI MUATAN: Materi muatan tdk bertentangan dg PUU lbh tinggi, Materi muatan tdk bertentangan dg kep umum, Materi muatan menyelesaikan masalah/menjawab kebutuhan
2. TERTIB PROSES PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN PRODUK HKM UU 12/2011 Permendagri 1/2014 PERENCANAAN PERSIAPAN PERUNDANG- UNDANGAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1. PERENCANAAN Raperda berasal dari : 1. GUBERNUR 2. DPRD PROVINSI 3. Kumulatif Terbuka (APBD, Putusan MA, penataan kecamatan/desa) Perencanaan penyusunan Perda melalui PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Pasal 239 UU Nomor 23 Tahun 2014)
PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA? Program Pembentukan Perda (dulu bernama Program instrumen perencanaan Legislasi Daerah) adalah program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 angka 10 UU No.12 Tahun 2011) Program Pembentukan Perda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah.
Kehadiran Program Pembentukan Perda (dulu prolegda) dalam merupakan yang pembentukan peraturan daerah, sebagaimana kehendak Pasal 1 angka 1 dan Pasal 32 UU No.12 Tahun 2012. dipersyaratkan bagian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah yang pembuatan penyusunan, mencakup pembahasan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 UU No.12 Tahun 2011). Peraturan tahapan Perundang-undangan perencanaan, atau pengesahan penetapan, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda (Pasal 32 UU No.12 Tahun 2011) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program pembentukan Perda (Pasal 239 UU 23/2014)
Pasal 403 UU 23/2014 Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan badan tidak Perda, pembentukan bertentangan dengan Undang-Undang ini. sepanjang
PENYUSUNAN PROLEGDA/PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA MEKANISME PROLEGDA /PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PENYUSUNAN PROLEGDA/ PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA SUBSTANSI PROLEGDA / PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
Mekanisme Penyusunan Prolegda / Program Pembentukan Perda Penyusunan Prolegda/Program dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Pembentukan Prolegda Prolegda/Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dan penetapan Prolegda Prolegda/Program sebelum Pembentukan Perda dilakukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. setiap tahun PASAL 34 UU NOMOR 12 TAHUN 2011 Perda
Mekanisme Penyusunan Prolegda Prolegda/Program Pembentukan Perda Prolegda /Program Pembentukan Perda DPRD PEMERINTAH DAERAH DIKOORDINIR OLEH BALEGDA/BADAN PEMBENTUKAN PERDA Prolegda disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Balegda.(Pasal 36 ayat (1) UU No.12/2011)
Mekanisme Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD RANCANGAN PROLEGDA/PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD Peraturan DPRD BALEGDA/BADAN PEMBENTUKAN PERDA BALEGDA/BADAN PEMBENTUKAN PERDA menyusun Prolegda dilingkungan DPRD (Pasal 36 ayat (2) UU No.12/2011) BALEGDA/BADAN PEMBENTUKAN PERDA menyusun Prolegda dilingkungan DPRD (Pasal 36 ayat (2) UU No.12/2011) Tata Cara Penyusunan Prolegda/Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD. (Pasal 36 ayat (4) UU No.12/2011)
Mekanisme Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) RANCANGAN PROLEGDA/PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMDA Peraturan Kepala Daerah BIRO HUKUM / BAGIAN HUKUM Biro Hukum/Bagian Hukum mengkoordinasikan penyusunan Perda rancangan dilingkungan Pemerintah Daerah dan dapat mengikut (3) sertakan UUNo.12/2011) prolegda/program instansi vertikal (Pasal 36 ayat Pembentukan terkait Tata Cara Penyusunan prolegda/program Pembentukan Perda dilingkungan Pemda diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. (Pasal 36 ayat (5) UUNo.12/2011)
Penetapan Prolegda/Program Pembentukan Perda Keputusan DPRD tentang Prolegda/Program Pembentukan Perda Provinsi Kabupaten/Kota Rancangan Prolegda /Program Pembentukan Perda DPRD Rancangan Prolegda/Program Pembentukan Perda Pemerintah Daerah RAPAT PARIPURNA DPRD Hasil koordinasi penyusunan Prolegda/Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda (Provinsi/Kab/Kota) dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD. (Pasal 36 UUNo.12/2011).
Substansi Penyusunan Prolegda/Program pembentukan Perda Prolegda/Program pembentukan Perda yang memuat daftar rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan alasan atau dasar pembuatan Perda yaitu: - perintah PUU yang lebih tinggi; - rencana pembangunan daerah; - penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;dan aspirasi masyarakat daerah. Pasal 14 jo Pasal 35 UU No.12/2011
RAPERDA DAN NASKAH AKADEMIS Disiapkan SKPD terkait 2. PERSIAPAN Harmonisasi di Biro Hukum melibatkan SKPD terkait (Tim Penyusun Raperda) PEMBAHASAN ANTARA GUBERNUR ( Biro Hukum, SKPD terkait) DAN DPRD GUBERNUR DPRD
3.PEMBAHASAN Penjelasan Gubernur (Paripurna) Pemandangan Umum Fraksi Pembicaraan Tingkat II (Persetujuan Bersama) 1. Pengambilan Keputusan Dalam Paripurna ; 2. Pendapat Akhir Gubernur Disampaikan dari DPRD ke Gub (7 hari) Permohonan Nomor Registrasi di Biro Hukum Kemendagri (7 Hari) Tanggapan/Jawaban terhadap pemadangan umum fraksi Pembahasan Penyebarluasan Penetapan dan Pengundangan
3a. Nomor Register Gubernur wajib menyampaikan Ranperda yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna (paling lama 7 hari) untuk mendapatkan register Perda kepada Menteri. Bupati/walikota wajib menyampaikan Ranperda yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna (paling lama 7 hari) untuk mendapatkan register Perda kepada Gubernur.
3b.Pengesahan Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan misalnya Perda, Perkada, peraturan bersama kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. Dalam hal berhalangan (sementara/tetap) bisa dilakukan oleh PLT, PLH atau PJ Kepala Daerah. Penandatanganan peraturan DPRD dilakukan oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD
Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan misalnya keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. • Dapat didelegasikan kepada wakil kepala daerah, sekda, atau kepala SKPD. Penandatanganan keputusan DPRD dilakukan oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD, khusus keputusan badan kehormatan (BK) DPRD dilakukan oleh Ketua BK DPRD
3c. Penomoran Penomoran Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan kepala biro hukum/kepala bagian hukum. Penomoran perda, perkada dan peraturan bersama kepala daerah dilakukan dengan nomor bulat. Penomoran keputusan kepala daerah dilakukan dengan kode klasifikasi.
3d. Pengundangan Perda yang telah ditetapkan (ditandatangani kepala daerah) diundangkan dalam lembaran daerah yang merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Masuk di jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peruuan bersangkutan. Pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (semua produk hukum daerah bersifat pengaturan).
3e. Autentifikasi Produk Hukum yang telah ditetapkan (ditandatangani) dan diberi nomor dilakukan autentifikasi. Autentifikasi Perda, Perkada dan Peraturan Bersama Kepala Dearah dan keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Biro Hukum/Bagian Hukum. Autentifikasi peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan produk hukum internal DPRD lainnya dilakukan oleh Sekretaris DPRD
4.PENYEBARLUASAN Penyebarluasan Prolegda, ranperda dan perda; - dilakukan oleh Pemda dan DPRD Penyebarluasan Perda sejak rancangan hingga pengundangan untuk memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
5.PARTISIPASI MASYARAKAT Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkada, peraturan bersama kepala daerah dan per DPRD; Pada saat RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi, konsultasi publik dll.
5. EVALUASI DAN KLARIFIKASI Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yaitu RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi, dan Tata Ruang kepada Menteri; Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Organisasi Perangkat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri; Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri. Materi ini akan dibahas lebih lanjut dalam sesi pengawasan produk hukum daerah
SKPD Pemrakarsa menyusun draft Disampaikan ke Biro Hukum SETDA Pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi (melibatkan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait Mekanisme Penyusunan Peraturan Gubernur Pengundangan dalam Berita Daerah Naskah Salinan di SKPD Naskah Asli / minute di Biro Hukum sosialisasi FINALISASI Penomoran Penandatanganan oleh Gubernur Pengajuan Paraf Koordinasi: SKPD Pemrakarsa Kepala Biro Hukum Asisten yang membidangi Asisten Pemerintahan Sekda Wakil Gubernur
Menerima Draft Rankepgub dan dokumen pendukung dari SKPD Pemrakarsa Pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi (melibatkan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait substansi (bila perlu) Mekanisme Penyusunan Keputusan Gubernur Dokumentasi Naskah Salinan di SKPD Naskah Asli / minute di Biro Hukum FINALISASI Penomoran Penandatanganan oleh Gubernur Pengajuan Paraf Koordinasi: SKPD Pemrakarsa Kepala Biro Hukum Asisten yang membidangi Asisten Pemerintahan Sekda Wakil Gubernur
3. TERTIB ASAS HUKUM: Lex Spe derogate leg Generalis Lex Super derogate leg Inverior Lex Posteriori derogate leg Priori
ASAS HUKUM Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila perbedaan baik tujuan, maksud maupun maknanya (Lex Spe derogate leg Generalis). Contoh : UU No. 13 Tahun 2012 ttg Keistimewaan DIY dengan UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yg lebih rendah tingkatannya (Lex Super derogate leg Inverior). Contoh : PERDA tidak boleh bertentangan dengan UU, PP Perpres, Kepres, Permen. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila terdapat perbedaan baik tujuan, maksud maupun maknanya (Lex Posteriori derogate leg Priori). contoh : UU No. 12 tahun 2011 ttg PPP mengesampingkan UU No. 10 Tahun 2004 ttg PPP. .
4. TERTIB IMPLEMENTASI
Sosialisasi. Manajemen (Aparatur, anggaran,
sarana). Penegakan.
Kewenangan Urusan Pemerintahan UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU NOMOR 23 TAHUn 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota URUSAN WAJIB Urusan Absolut (Pusat) Urusan Konkuren (Pusat dan Daerah): a. Wajib b. Pilihan Urusan pemerintahan Umum (Pusat dan URUSAN PILIHAN Daerah)
Aspek Hukum Kewenangan Pembentukan Perda UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 ayat (1) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 14 dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, produk hukum daerah lainnya dan kepentingan umum