STATUS HUKUM KEPERDATAAN ADOPSI ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SKRIPSI Oleh: Nurul Qomariyah NIM. 18210146 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2022
STATUS HUKUM KEPERDATAAN ADOPSI ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SKRIPSI Oleh: Nurul Qomariyah NIM. 18210146 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2022 ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul : STATUS HUKUM KEPERDATAAN ADOPSI ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum. Malang, 07 April 2022 Peneliti, Nurul Qomariyah NIM 18210146 iii
MOTTO اًماَمِا َ ْيُِقَّتُمْلِل اَنْلَعْجاَّو ٍُيُْعَا َةَّرُ ق اَنِتّٰ يِ رُذَو اَن ِجاَوْزَا ْنِم اَنَل ْبَه اَنَّ بَر َنْوُلْوُقَ ي َنْيِذَّلاَو Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Furqan : 74) vi
PEDOMAN TRANSLITERASI A. Umum Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan basaha Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. B. Konsonan ا = Tidak dilambangkan ض = Dl ب = B ط = Th ت = ث = ج = ح = خ = د = ذ = ر = T Ts J H Kh D Dz R ظ ع غ ف ق ك ل م = Dh = '(koma menghadap ke atas) = Gh = F = Q = K = L = M vii
ز = س = ش = ص = Z S Sy Sh ن و ه ي = = = = N W H Y Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع". C. Vokal, Panjang, dan Diftong Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = Misalnya لاق Menjadi qâla Vokal (i) panjang = Î Misalnya ليق Menjadi qîla Vokal (u) panjang = Û Misalnya نود Menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut: Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi Qawlun Diftong (ay) = ي misalnya يرخ menjadi Khayrun viii
D. Ta' Marbûthah (ة) Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya ةسردملل ةلاسرلا menjadi al risâlat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله ةحمر فى menjadi fi rahmatillâh. E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata sandang berupa "al" (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ... 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. ix
KATA PENGANTAR Alhamd li Allahi Rabb al-'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al- 'Aliyy al-'Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul "Status Hukum Keperdataan Adopsi Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Ditinjau Dari PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak" dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada : 1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 3. Erik Sabti Rahmawati, MA,.M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. x
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 5. Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. 6. Segenap Dosen Penguji ujian skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 7. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 8. Almaghfurlah KH. Ahmad Dahlan Ghoni, Ibu Nyai Hj. Zulfa, serta ustadz- ustadzah Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu keagamaan kepada peneliti. 9. Misdi dan Hoiriyah, selaku kedua orang tua peneliti yang telah berusaha dengan keras baik dalam hal doa, materi, dukungan, serta tenaga. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan serta penelitian skripsi ini dengan baik, ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada beliau dan permohonan maaf atas banyaknya kesalahan. 10. Santoso dan Mufidah, serta Sarnawi dan Atiyah selaku keluarga sekaligus narasumber dalam penelitian ini. 11. Sahabat-sahabat KKM-DR Tempursari serta Azrina haflah angkatan 2018 PPS Shirothul Fuqoha' yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik secara lahir maupun batin. xi
12. Serta semua pihak yang turut serta memberi masukan, arahan, dan banyaknya informasi terkait kebutuhan penulisan penelitian ini. 13. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times. Setelah terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan peneliti yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang. Malang, 07 April 2022 Peneliti, Nurul Qomariyah NIM. 18210146 xii
ABSTRAK Nurul Qomariyah, NIM 18210146, 2022. Status Hukum Keperdataan adopsi Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Ditinjau Dari PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum. Kata Kunci : Adopsi, Penetapan Pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Adopsi anak merupakan peralihan hak anak angkat dari lingkungan orang tua atau wali yang sah ke dalam lingkungan orang tua angkat. Dalam pelaksanaannya, adopsi anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak. Namun, hal berbeda dilakukan oleh satu pasangan di Desa Sidodadi di mana mereka melakukan adopsi anak hanya berdasar pada persetujuan dari seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, fokus permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah mengenai status hukum keperdataan adopsi anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan. jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Data yang dihasilkan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kepada pasangan orang tua angkat, kakek dan nenek angkat, bidan, dan perangkat desa. Pengelolaan data dilakukan dengan edit, klasifikasi, verifikasi, analisa data, dan konklusi atau kesimpulan. Penelitian ini merupakan Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan di antaranya: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, kebiasaan masyarakat yang enggan melalui proses panjang, serta kurangnya sosialisasi dari perangkat daerah mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kemudian status keperdataan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya karena akta kelahiran dibuat tanpa catatan pinggir berdasarkan penetapan pengadilan meskipun dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Status anak angkat yang berubah menjadi anak kandung di akta kelahiran dan kartu keluarga pun tidak mengubah kedudukan anak angkat dalam silsilah keluarga terutama dalam hal perwalian dan pewarisan. xiii
ABSTRACT Nurul Qomariyah, NIM 18210146, 2022. The Civil Problems of Adopting Children Without Going Through a Court Decision Judging from the Government Regulation Number 54 of 2007 Implementation of Child Adoption. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum. concerning Keywords: Adoption, Court Decision, Government Regulation Number 54 of 2007. Adoption of a child is the transfer of the rights of an adopted child from the environment of the parent or legal guardian to the environment of the adoptive parent. In practice, the adoption of a child must be carried out through a court order as stated in government regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. However, infertile couples do different things in Sidodadi Village where they adopt children only based on the consent of all family members. Thus, the focus of the problem that will be examined in this study is regarding the civil legal status of child adoptions that are carried out without going through a court order. This research is a type of empirical juridical research with a qualitative approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary data sources. The data obtained were obtained interviews, and documentation to infertility couples, parents of infertility couples, midwives, and village officials. Data management is done by editing, classifying, verifying, analyzing data, and drawing conclusions. through observation, The results of this study indicate several factors that cause child adoption without going through a court order including: lack of public understanding of the adoption procedure in accordance with applicable regulations, people's habits that are reluctant to go through a long process, and lack of socialization from local officials regarding child adoption procedures. which is in accordance with the applicable provisions, namely Government regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. Then the civil status of adopting a child without going through a court order does not get legal certainty as it should be because the birth certificate is made without a side note based on a court order even though it is issued by an authorized institution. The status of an adopted child who turns into a biological child on the birth certificate and family card does not change the position of the adopted child in the family tree, especially in terms of guardianship and inheritance. xiv
صخلملا نود لافطلأا نيبت في ةيندلما لكاشلما نيبت قيبطت نأشب ٥٤ نالاوم ةعماج .ةعيرشلا ةيلك .يملاسلإا ةرسلأا نوناق ةسارد جمنارب .لاقم . . مقر ةيموكح ةحئلا نع رداص يئاضق مكبح رورلما لافطلأا . ٢٠٢٢ ۱۸۲۱۰۱٤٦ . بلاطلا ةيوه مقر ةنسل ٢٠٠٧ . ةيرمق لا رون .يرتسجالما .سناسيل ح، ة يلز تييس :فرشلما .جنلاام ةيموك لحا ةيملاسلإا ميهاربإ كلام ٢٠٠٧ ةنسل ٥٤ مقر ةيموكح ةحئلا ، ةمكمح رارق ، نيبت :ةيحاتفلما تاملكلا دلاولا ةئيب لىإ نيوناقلا يصولا وأ دلاولا ةئيب نم نىبتلما لفطلا قوقح لقن وه لفطلا نيبت في روكذم وه امك ةمكلمحا نم رمأ للاخ نم لفطلا نيبت متي نأ بيج ، ةيلمعلا ةسراملما في .نيبتلما جاو عيجم ةقفاوم ىلع ًءانب طقف لافطلأا نونبتي ثيح نيوناقلا عضولبا قلعتي ةساردلا هذه في اهثبح متيس تيلا ةلكشلما زيكرت نإف ، لياتلباو زلأا موقي ، كلذ عمو .لافطلأا نيبت ذيفنت نأشب ٢٠٠٧ ةنسل مقر ةيموكلحا ةحئلالا ٥٤ يدادوديس ةيرق في ةفلتمخ ءايشبأ مقعلبا نوباصلما .ةرسلأا دارفأ .ةمكلمحا نم رمبأ رورلما نود متت تيلا لافطلأا نيبتل نيدلما تناايبلا رداصم .يعون جهنم وذ بييرجتلا نيوناقلا ثحبلا نم عون وه ثحبلا اذه للاخ نم تناايبلا ىلع لوصلحا تم .ةيثلاثلاو ةيوناثلاو ةيلولأا تناايبلا رداصم يه ةمدختسلما نم نوناعي نيذلا جاوزلأا رومأ ءايلوأو مقعلا نم نوناعي نيذلا جاوزلأل قيثوتلاو تلاباقلماو ةظحلالما ققحتلاو اهفينصتو تناايبلا ريرتح قيرط نع تناايبلا ةرادإ متت .يُيورقلا يُلوؤسلماو تلاباقلاو مق علا .جئاتنلا صلاختساو اهليلتحو اهنم رورلما نود لافطلأا نيبت لىإ يدؤت تيلا لماوعلا نم ديدعلا لىإ ةساردلا هذه جئاتن يرشت تاداعو ، ابه لومعلما حئاولل اًقفو نيبتلا تاءارجلإ روهملجا مهف مدع :كلذ في ابم ةمكلمحا نم رمبأ يُيللمحا يُلو ؤسلما نم ةيعامتجلاا ةئشنتلا صقنو ، ةليوط ةيلمعب رورلما في نوددتري نيذلا صاخشلأا ةيموكلحا ةحئلالا يهو ، ابه لومعلما ماكحلأا عم قفاوتت تيلاو .لافطلأا نيبت تاءارجبإ قلعتي اميف نم رمبأ رورلما نود لفط نيبت ةيعرش نإف ثم نمو .لافطلأا نيبت ذيفنت نأشب ٢٠٠٧ ةنسل ٥٤ مقر نودب اهؤارجإ متي دلايلما ة داهش نلأ كلذ نوكي نأ يغبني امك نيوناق يُقي ىلع لصتح لا ةمكلمحا عضو .ةصخرم ةسسؤم نع ةرداص انهأ نم مغرلا ىلع ةمكلمحا نم رمأ ىلع ًءانب ةيبناج ةظحلام xv
لفطلا ةناكم يرغي لا ةرسلأا ةقاطبو دلايلما ةداهش في .ثايرلماو ةياصولبا xvi دلو بلصلا لىإ لوحتي يذلا نىبتلما لفطلا قلعتي اميف ةصاخ ، ةلئاعلا ةرجش في نىبتلما .
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... iii HALAMAN PERSETUJUAN ... iv PENGESAHAN SKRIPSI ... v MOTTO ... vi PEDOMAN TRANSLITERASI ... vii KATA PENGANTAR ... x ABSTRAK ... xiii ABSTRACT ... xiv صخلملا ... xv DAFTAR ISI ... xvii DAFTAR TABEL ... xix BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 6 C. Tujuan Penelitian ... 6 D. Manfaat Penelitian ... 7 E. Sistematika Penulisan ... 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 10 A. Penelitian Terdahulu ... 10 B. Kajian Pustaka ... 15 1. Adopsi ... 15 2. Akta Autentik ... 22 BAB III METODE PENELITIAN ... 29 A. Jenis Penelitian ... 29 B. Pendekatan Penelitian ... 29 C. Lokasi Penelitian ... 30 xvii
D. Sumber Data ... 30 E. Metode Pengumpulan Data ... 31 F. Metode Pengolahan Data ... 33 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 36 A. Gambaran Umum ... 36 1. Identitas Pasangan Orang Tua Angkat ... 36 2. Identitas Anak Angkat ... 37 B. Hasil Penelitian ... 37 1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Adopsi Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan ... 38 2. Status Hukum Keperdataan Adopsi Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ... 45 BAB V PENUTUP ... 61 A. Kesimpulan ... 61 B. Saran ... 62 DAFTAR PUSTAKA ... 64 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II DAFTAR RIWAYAT HIDUP xviii
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tabel 3.1 Infoman DAFTAR TABEL xix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari pernikahan antara sepasang suami dan istri dengan tujuan dan harapan yang sama. Salah satu tujuan pernikahan adalah keinginan untuk memiliki anak atau keturunan sebagai simbol cinta antara suami dan istri. Setiap keluarga pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan anak (buah hati) sebagai hasil dari pernikahannya. Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dengan baik dan harus diberikan perlindungan serta penghidupan yang layak. 1Anak adalah anugerah yang tak ternilai dan sebagai warisan keluarga yang harus terus berlanjut demi mempertahankan garis keturunan.2 Oleh karena itu, sebuah keluarga akan terasa kurang lengkap tanpa adanya anak. Akan tetapi, tidak semua pernikahan dapat menghasilkan keturunan karena beberapa faktor. Selanjutnya, apabila keturunan yang diinginkan tidak diperoleh secara alami, maka diperoleh dengan jalan mengambil alih anak orang lain kemudian memasukkanya dalam anggota keluarga sebagai pengganti dari keturunan yang tidak dapat diperoleh secara alami (biologis). Hal semacam ini disebut dengan istilah adopsi 1 Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia," Jurnal Ilmiah Vol 15 No 2 (2016) 214. 2 Bertus Adel, Rustiyarso, Amrazi Zakso, "Model Adopsi Bagi Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak dalam Mempertahankan Perkawinan di Desa Kecurit Toho," Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Vol 7 No 1(2018) 2. 1
(pengangkatan anak). Adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antar orang tua dan anak yang telah diatur oleh perundang- undangan dan mengakibatkan adanya penetapan hak serta kewajiban terhadap pihak terkait. Adopsi anak ini secara umum dilakukan dengan alasan yang berbeda. Adakalanya karena kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi agar dapat menemani anak yang sebelumnya, juga sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu. Adapun tujuan dari adopsi anak itu sendiri antara lain untuk menjaga hubungan rumah tangga yang telah dibina. Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan "Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya". Suatu perbuatan hukum tentu akan menimbulkan adanya akibat hukum di kemudian hari. Dalam hal adopsi anak ini, adanya bukti tertulis sangat dibutuhkan karena adopsi anak tanpa ada suatu bukti dapat menimbulkan permasalahan apabila terjadi sengketa baik dalam hal pewarisan maupun hubungan mahram. Dokumen penetapan pengadilan dinilai penting karena menjelaskan bahwasanya adopsi anak dilakukan secara legal. Selain itu, dalam dokumen penetapan pengadilan juga terdapat berbagai macam hak dan kewajiban baik bagi orangtua maupun anak angkat. Apabila dokumen tersebut tidak ada, maka hak dan kewajiban dari 2
masing-masing pihak tidak dapat digugat.3 Kemudian mengenai perlindungan hukum terhadap anak angkat. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak yang berkualitas dan sejahtera. Pemerintah bertanggungjawab dalam perlindungan hak anak angkat melalui pencatatan pengangkatan anak. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan salinan penetapan dari pengadilan sebagai dasar untuk catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran. Selain diatur dalam hukum positif, adopsi anak ini juga diatur dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, adopsi anak benar dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: Pertama, tidak memutus hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Kedua, kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Ketiga, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan langsung nama orang tua angkat kecuali sekedar untuk tanda pengenal. Keempat, orang tua angkat tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya.4 Dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan yaitu adanya hubungan darah. Namun, anak angkat dapat tetap menjadi ahli waris melalui wasiat wajibah yang sesuai dengan Pasal 209 KHI 3 Ika Putri Pratiwi, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2013) 21. 4 Ahmad Bayuki, "Analisis hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak dalam 2018), Kandungan" (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 3
4 yang menyatakan Seorang anak angkat berhak mendapat 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.5 Adopsi (pengangkatan anak) ini telah sering dilakukan oleh keluarga di Indonesia baik secara legal, sesuai prosedur maupun secara adat. Adapun hal yang perlu digaris bawahi ialah pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan hasil berupa penetapan pengadilan.6 Prosedur ini bertujuan supaya terdapat kepastian hukum antara orang tua dan anak tersebut. Selain itu, prosedur pengangkatan anak ini juga telah diatur dalam pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Apabila hukum disini berfungsi sebagai rekayasa sosial serta penertiban, maka adopsi anak tersebut dapat memiliki kekuatan hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat di kemudian hari. Akan tetapi, hal berbeda terjadi pada satu pasangan di RT/RW 19/06 Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Pasangan yang telah lama menjalani ikatan pernikahan ini tak kunjung mendapat momongan. Hal ini mengundang empati dari salah satu kerabat yang tidak lain merupakan adiknya. Akhirnya muncullah kesepakatan bahwa anak ketiga dari adiknya akan diberikan kepada pasangan tersebut. Digunakannya istilah 'diberi' 5 Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)." Jurnal Hukum Diktum Vol 14 No 2 (2016) 188. 6 Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak," Jurnal Katalogis Vol 5 Nomor 5(2017) 176.
5 karena anak tersebut diberikan langsung secara kekeluargaan sesaat setelah dilahirkan tanpa melalui penetapan pengadilan sebagaimana Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan. Adopsi semacam ini memang kerap kali dilakukan di masyarakat. Akan tetapi, mengingat adanya Peraturan pemerintah yang telah menetapkan terkait prosedur pengangkatan anak menimbulkan sejumlah persoalan terkait status hukum keperdataan serta faktor yang melatarbelakangi adopsi oleh pasangan tersebut dengan tanpa melalui penetapan dari pengadilan. Dalam penelitian ini peneliti berinisiatif untuk meneliti serta menjawab persoalan-persoalan tersebut melalui observasi serta wawancara terkait legalitas adopsi anak oleh pasangan di RT/RW 19/06 Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak. B. Rumusan Masalah Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah : 1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi adopsi tanpa melalui penetapan pengadilan pada pasangan orang tua angkat RT/RW 19/06 Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang? 2. Bagaimana status hukum keperdataan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi adopsi tanpa melalui penetapan pengadilan pada pasangan orang tua angkat RT/RW 19/06 Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang . 2. Untuk menjelaskan status hukum keperdataan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak. D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat teoritis a. Diharapkan dapat membuka wawasan yang lebih luas mengenai status hukum keperdataan pelaksanaan adopsi anak oleh pasangan orang tua angkat RT/RW 19/06 Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang tanpa melalui prosedur pengadilan b. Diharapkan dapat menambah informasi dan refrensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya. 2. Manfaat praktis 6
7 a. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan dan menetapkan status hukum keperdataan serta faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan.. b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan pengkajian masalah yang relevan. E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan bertujuan agar pembahasan dalam penelitian lebih terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh para pembaca, Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pada bab I meliputi latar belakang adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak, rumusan masalah yaitu untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab- bab berikutnya. Pada bab II berisi landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang
dibahas dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini akan dijabarkan tentang penelitian terdahulu dengan tujuan untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang setelah itu akan mengacu pada pembahasan status hukum keperdataan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak. Pada bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer dan sekunder), metode pengumpulan data, (wawancara dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (pemeriksaan data atau edit, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan). Tujuan metode penelitian ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai harapan peneliti yaitu penelitian yang otentik dengan data yang rinci dan jelas. Pada bab IV menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi faktor-faktor yang melatarbelakangi adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan beserta status hukum keperdataan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak. Pada bab V berisi kesimpulan dari hasil analisis mengenai status hukum keperdataan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian terdahulu Penelitian terdahulu berperan penting dalam sebuah karya ilmiah sebagai tolak ukur dari kajian permasalahan sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti adanya nilai orisinalitas dari penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian ini, antara lain: 1. Muhammad Kasyful Anwar Budi, Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. Menjelaskan tentang praktek pengangkatan anak oleh masyarakat Desa Bojong yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan beserta mengukur seberapa jauh kesadaran masyarakat terhadap PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.7 2. Linda Noviani, Kedudukan Hukum dan Penetapan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan pengadilan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten 7 Muhammad Kasyful Anwar Budi, "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)," Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), (Undergraduate thesis, Universitas 9
10 Tulungagung). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. IAIN Tulungagung. 2019. Menjelaskan tentang kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa adanya penetapan pengadilan dengan meninjau pada hukum positif dan hukum Islam.8 3. Noor Hidayah, Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya. Tesis. Pasca Sarjana Hukum Keluarga. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2019. Menjelaskan tentang adopsi anak yang dilakukan di luar pengadilan di Kota Palangka Raya beserta kajian-kajian hukum positifnya. 9 4. Sutan Siregar, Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan). Jurnal Vol 1 No 1. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Tapandi Selatan, Sumatera Utara. 2019. Menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan kedudukan anak adopsi dalam kewarisan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.10 5. Fitri Handayani dan Muzakkir Abubakar, Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukum (Suatu Kajian Berdasarkan 8 Linda Noviani, "Kedudukan Hukum dan Penetapan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Ds Kates Kec Kauman Kab Tulungagung)," (Undergraduate thesis, IAIN Tulungagung, 2019), tulungagung.ac.id/12429/ 9 Noor Hidayah, "Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangka raya," (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), 10 Sutan Siregar, "Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)," Jurnal Vol 1 No 1(2019) 428.
11 Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3 No 4. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 2019. Menjelaskan tentang pelaksanaan pengangkatan anak oleh masyarakat Kecamatan Dewantara beserta faktor penyebabnya agar kemudian dapat menentukan akibat hukum dari pelaksanaan adopsi tersebut. 6. Ahmad Mangantar Daulay dkk, Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Mengadopsi Anak Tidak Melalui Pengadilan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam Vol 1 No 2. Fakultas Hukum. Universitas Samudra Langsa. 2019. Menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui pengadilan.11 Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan dalam beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini, akan dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No Nama/Judul/Univer sitas/Tahun Persamaan Perbedaan 1 Muhammad Kasyful Anwar Budi, Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ditinjau dari PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris saja. 11 Ahmad Mangantar Daulay dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Orang yang mengadopsi Anak Tidak Melalui pengadilan," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam Vol 1 No 2(2019) 133.
Pengangkatan Anak). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. 2 Linda Noviani, Kedudukan Hukum dan Penetapan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan pengadilan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung). Skripsi. IAIN Tulungagung. 2019. 3 Noor Hidayah, Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2019. Dalam penelitiannya, menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus lapangan (field research). Pelaksanaan pengangkatan anak Kemudian dalam hal konteksnya, penelitian ini juga menjelaskan mengenai faktor- faktor yang melatarbelakangi adanya adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Penelitian tersebut lebih fokus pada kedudukan hukum dan pemenuhan hak dengan meninjau hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini, tidak hanya tentang keabsahan hukum, namun juga tentang beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya adopsi tanpa melalui penetapan pengadilan. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normatif empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Dalam konteksnya, penelitian tersebut tentang adopsi anak di luar pengadilan dengan tetap mengkaji hukum 12
4 Sutan Siregar, Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan). Jurnal. Universitas Muhammadiyah Tapandi Selatan, Sumatera Utara. 2019. Meninjau PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. positif di Indonesia. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan adopsi anak tanpa adanya penetapan pengadilan. Metode pengumpulan data dalam penelitian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan teori dari beberapa literatur serta melakukan wawancara terhadap hakim PN Padangsidimpuan. Sedangkan penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap pasangan orang tua angkat. Dalam konteksnya, penelitian tersebut lebih fokus terhadap kewarisan dalam adopsi tersebut. sedangkan penelitian ini, tidak hanya terfokus pada satu aspek karena membahas tentang keabsahan yang nantinya dapat meliputi 13
5 Fitri Handayani dan Muzakkir Abubakar, Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukum (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 2019. 6 Ahmad Mangantar Daulay dkk, Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Mengadopsi Anak Tidak Melalui Pengadilan. Jurnal. Universitas Samudra Langsa. 2019 Pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Selain itu, dalam penelitiannya, menggunakan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yang diterapkan yaitu yuridis empiris. waris, status hukum, dan lain- lain. Penelitian tersebut selain meninjau hukum positif juga meninjau hukum Islam, sedangkan penelitian ini hanya meninjau dari satu peraturan yaitu PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian tersebut lebih fokus pada penegakan hukum terhadap orang yang melakukan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan. sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap keabsahaan PP No 54 Tahun 2007 terhadap pelaksanaan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan. 14
B. Kerangka Teori 1. Adopsi a) Pengertian Adopsi Adopsi berasal dari bahasa latin adoption yang berarti pengangkatan sebagai anak sendiri. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dalam mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat yang kemudian bertanggungjawab atas pendidikan, perawatan, dan membesarkan anak tersebut.12 Adopsi ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau anak bagi orangtua yang tidak memiliki anak. Akibat dari adopsi yaitu anak yang diadopsi selanjutnya berstatus sebagai anak angkat yang sah serta memiliki hak dan kewajiban pada dirinya. Pengertian di atas merupakan pengertian menurut hukum positif. Sedangkan pengertian adopsi menurut hukum Islam ialah pengangkatan dan pemeliharaan anak dimana status kekerabatannya tetap dalam lingkup keluarga kandungnya, dengan kata lain anak tersebut tetap menjadi anak kandung berikut dengan segala akibat hukumnya.13 Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5: 12 Tiono Eddy dkk, Jurnal Doktrin, Vol 3 No 6. (2015) 2 13 Andi Megamawarni, "Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perlindungan Anak." (Undergraduate thesis, IAI Muhammadiyah Sinai, 2020), 15
16 ـّٰلا ُمُكَجا َو زَا َلَعَج اَم َوۚ هِف وَج يِف ِن يَب لَق ن ِ يِٕۤ مُكُل وَق مُكِلٰذ ّٰاللّٰ َلَعَج اَم مُكَء اَن بَا مُكَء اَيِع دَا َلَعَج اَم َو ۚ مُكِت ٰهَّمُا َّنُه ن ِم َن و ُرِه ٰظُت ّٰاللّٰ َو مُكِها َو فَاِب ّٰاللّٰ َد نِع ُطَس قَا تَدَّمَعَت اَّم نِك ٰل َو هِب مُت أَط خَا ْٓاَم يِف ٌحاَنُج مُك يَلَع َس يَل َو مُك يِلا َوَم َو ّٰاللّٰ َناَك َو مُكُب وُلُق م ٍلُج َرِل ُ َوُه مِهِٕۤى اَبٰ ِلِ مُه وُع دُا)٤( َل يِبَّسلا ىِد ه َي َوُه َو َّقَح لا ُل وُقَي ُ وُمَل عَت مَّل نِاَف ۚ ِ دلا ىِف مُكُنا َو خِاَف مُهَء اَبٰا ا ْٓ ِن يِ )٥( اًم ي ِح َّر ا ًر وُفَغ ُ "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (5)". (Q.S. Al-Ahzab: 4-5)14 Pada dasarnya pengertian adopsi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:15 1. Adoption Plena, yaitu adopsi yang menyebabkan hubungan anak dan orang tua biologisnya putus sama sekali. 2. Adoption Minus Plena, yaitu adopsi dimana hubungan antara anak dan orang tua biologisnya tidak putus. Dengan demikian, 14 Al-Qur'an tafsir Web, diakses pada 18 Maret 2022, 15 Andi Megamawarni, Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perlindungan Anak. 25.
hubungan antara anak dan orang tua angkat hanya sebatas hubungan pemeliharaan dan pendidikan saja. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adopsi menurut hukum positif termasuk dalam kategori pertama karena memutus hubungan antara anak dengan orang tua biologisnya. Sedangkan adopsi menurut hukum islam termasuk kategori kedua karena hubungan antara anak dengan orang tua biologisnya tidak terputus. Mengenai tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri. Suatu keluarga dalam mengangkat anak secara umum bertujuan untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan serta menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Tujuan dari pengangkatan anak (adopsi) juga disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.16 Selain itu, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan mengenai tujuan adopsi anak yang hanya dilakukan untuk kesejahteraan atau kepentingan anak. Peraturan ini 16 Tiono Eddy dkk, Jurnal Doktrin, Vol 3 No 6, 7. 17
sekaligus menjadi jaminan perlindungan bagi anak terutama pada anak angkat yang baru saja melewati proses adopsi.17 b) Akibat Pelaksanaan Adopsi Pelaksanaan adopsi anak berakibat pada pemutusan atau hilangnya hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya yang diadopsi oleh orang lain, serta menimbulkan hukum baru antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sebagai anak yang sah, anak angkat dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya. Kedudukan sebagai anak yang sah tersebut secara umum membawa dampak terhadap kewarisan dengan orang tua angkatnya, sedangkan kewarisan terhadap orang tua kandungnya kemudian dihapus. Demikian pula kekuasaan orang tua yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang meliputi pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan. 18 Dalam prakteknya, pengadilan telah menyebutkan akibat hukum dari adopsi anak, yaitu: 1) Hubungan darah. Dalam hal ini, dianggap sulit untuk memutuskan hubungan antara anak dan orang tua kandung. 2) Hubungan waris. Secara waris, tegas bahwa anak sudah tidak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya. 17 Rini Safarianingsih, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan" Jurnal Perahu. Vol 9 No 2 (2017) 27. 18 Riki Rivanda Saputra, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi pada Pengadilan Agama kelas IA Tanjung karang)." (Undegraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 18
3) Hubungan perwalian. Dalam hal ini perwalian beralih kepada orang tua angkat dimulai sejak putusan ditetapkan oleh pengadilan. 4) Hubungan marga, gelar, dan kedudukan adat. Anak akan mendapat gelar atau marga sesuai dengan orang tua angkat. Adapun dalam hal perwalian, apabila anak angkat adalah perempuan maka yang menjadi wali nikahnya nanti tetap ayah kandungnya selagi masih hidup. Sebagaimana dalam Pasal 19-22 Kompilasi Hukum Islam yang tidak menyebutkan terkait orang tua angkat sebagai wali nikah: Bagian Ketiga Wali Nikah Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim. Pasal 21 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 19
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya. Kemudian dalam hal pewarisan, Hukum Islam telah menetapkan bagian waris anak angkat yang tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta orang tua angkat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak mendapat bagian waris dari orang tua angkatnya dengan dasar wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian dari total seluruh harta orang tua angkat.19 Selain melalui wasiat wajibah, pewarisan dapat dilakukan dengan jalan hibah. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seseorang dapat menghibahkan maksimal 1/3 bagian dari harta bendanya di hadapan dua orang saksi. Adapun harta 19 Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab IV, Pasal 209. 20
yang dihibahkan merupakan harta yang benar-benar milik penghibah itu sendiri.20 c) Prosedur Pelaksanaan Adopsi Anak Proses adopsi anak menurut perundang-undangan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu adopsi anak antar Warga Negara Indonesia (Domestic Adoption) dan adopsi antara anak angkat Warga Negara Indonesia dengan orang tua angkat Warga Negara Asing (Inter Country Adoption). Adapun pelaksanaan adopsi anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai berikut: 1) Orang tua angkat mengajukan surat permohonan ke pengadilan di wilayah setempat. 2) Petugas dari dinas sosial akan mengecek terkait keadaan dan lingkup kehidupan dari orang tua angkat. 3) Calon orang tua angkat dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal. 4) Menjalani persidangan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. 5) Permohonan disetujui atau ditolak oleh pengadilan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwasanya adopsi anak harus melalui penetapan pengadilan, pengadilan memiliki wewenang dalam mengesahkan pengangkatan anak. Sebelumnya hanya Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memberi 20 Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab IV, Pasal 210. 21
penetapan pengangkatan anak. Namun setelah Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 disahkan, Pengadilan Agama pun turut berwenang dalam menetapkan pengangkatan anak. Kewenangan ini merupakan kewenangan absolut di mana pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama dan non muslim di Pengadilan Negeri.21 Adapun kewenangan absolut itu sendiri yaitu kewenangan mutlak badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan pengadilan yang berbeda (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama). Sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, terlebih dahulu orang tua angkat beserta anak angkat melakukan uji kelayakan dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 12-13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 12 (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. Memerlukan perlindungan khusus (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; 21 Kharisma Galu Gerhastuti dkk, "Kewenangan pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-Orang yang Beragama Islam" Diponegoro Law Journal, Vol 6 No 2 (2017) 3. 22
b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.22 Pasal 13 Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: a. Sehat jasmani dan rohani; b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima)tahun; c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat; d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f. Tidak merupakan pasangan sejenis; g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.23 2. Akta Autentik a) Pengertian Akta Autentik Keabsahan suatu data dapat dibuktikan dengan adanya bukti tertulis yang biasanya berupa akta autentik. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang oleh/atau di hadapan pejabat umum (notaris) 22 Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 23 Pasal 12-13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 23
yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat.24 Adapun ketentuan mengenai pengertian dan kekuatan pembuktian akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR yang bunyinya serupa dengan Pasal 285 Rbg, "Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung degan perihal pada akta itu". 25 b) Kekuatan Hukum Akta Autentik Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam akta autentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang apabila salah satunya memiliki cacat, maka akta autentik tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti yang dikatakan sebelumnya. Akta autentik dikatakan bukti yang mengikat karena apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya dan dianggap benar oleh hakim selama tidak dibuktikan sebaliknya. Kemudian dikatakan bukti yang sempurna karena akta tersebut sudah tidak memerlukan penambahan alat bukti yang lain.26 24 Gary Junaroid, "Akta Autentik (Authentieke Akte) Sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)," (Undergraduate thesis, Universitas Indonesia, 2009), 9/20200135-S22635-Gary%20Junarold.pdf 25 Otong Satyagraha, "Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di Pengadilan (Studi thesis, Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)," Universitas Islam Indonesia, 2016), a.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Undergraduate 26 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 91. 24
Di sisi lain, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdata bahwasanya kekuatan pembuktian suatu akta autentik adalah sempurna, namun hal tersebut dapat terwujud apabila lawan sidang tidak mengajukan bukti. Dengan demikian, kekuatan akta autentik dapat dilumpuhkan karena sempurna di sini bukan berarti bersifat menentukan atau memaksa, sehingga dapat dilumpuhkan dengan bukti yang lain. Pada dasarnya, dalam hukum pembuktian memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan. Namun, terdapat batasan dalam pembuktian tersebut yaitu pada alat bukti yang sudah memiliki kekuatan pembuktian yang memaksa, maka tidak dapat diajukan lagi bukti lawan. Misalnya, alat bukti sumpah atau persangkaan yang telah disebutkan dalam Undang- Undang bahwa bukti tersebut tidak dapat dibantah, dilumpuhkan, maupun disandingkan dengan bukti lawan.27 Philipus. M. Hadjon menyatakan bahwa syarat suatu akta data dikatakan akta autentik yaitu: dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (baku), dan dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum. Kemudian Irawan Soerodjo juga menyatakan terkait syarat suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik. Sama dengan Philipus, namun terdapat satu poin tambahan yaitu:28 27 Gary Junaroid, "Akta Autentik (Authentieke Akte) Sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 Perkara Perdata K/PDT/1992)," hal 51. 28 Mesak Tambing, "Keabsahan Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris yang Mengalami 2020), Keributan," (Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 25
1) Dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang 2) Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. 26
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Berdasarkan topik yang dipilih dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang diterapkan yaitu yuridis empiris (field research). Jenis penelitian ini dilakukan karena data penelitiannya didapatkan dari sumber utama di lapangan melalui wawancara. Sumber utama tersebut meliputi pasangan orang tua angkat, kakek dan nenek angkat, bidan, dan perangkat desa di Desa sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. B. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut diterapkan karena data yang dihasilkan berupa data deskriptif baik kalimat tertulis, lisan, maupun perilaku yang dapat diamati dari pasangan orang tua angkat sebagai narasumber utama dalam penelitian ini. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena atau faktor-faktor yang mempengaruhinya dan melihat keterkaitan antara suatu faktor dengan faktor yang lain yang biasa disebut dengan studi kasus.29 Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan antara status hukum keperdataan pelaksanaan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak. 29 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54-55. 27
C. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di RT/RW 19/06 Desa Sidodadi Dusun Sumberduren, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. D. Jenis dan Sumber Data 1. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh pertama kali langsung dari sumbernya yang kemudian diamati dan dicatat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dari pasangan orang tau angkat di Desa Sidodadi, lebih tepatnya di RT 19 RW 06 Dusun Sumberduren Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Selain itu, terdapat beberapa pihak yang turut andil dalam proses adopsi tersebut yang meliputi bidan serta perangkat desa. 2. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berfungsi untuk mendukung atau menguatkan keterangan dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 2) Buku-buku yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengangkatan Anak 28
29 3) Jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara lain: a) Jurnal Perahu Vol 9 Nomor 2 oleh Rini Safarianingsih tahun 2017 dengan judul Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan. b) Jurnal FKIP Untan Pontianak oleh Bertus Adel, Rustiyarso, dan Zakso dengan judul Model Adopsi Bagi Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak dalam Mempertahankan Perkawinan di Desa Kecurit Toh. c) Jurnal Katalogis, Vol 5 Nomor 5 Universitas Tadulako oleh Muhammad Heriawan pada tahun 2017 dengan judul Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak. d) Jurnal Ilmiah Vol 15 No 2 IAIN Batusangkar oleh Sa'adatul Maghfira pada tahun 2016 dengan judul Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. E. Metode Pengumpulan Data 1. Metode Interview/Wawancara Metode wawancara/interview adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan.30 Metode ini dilakukan karena data diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang 30 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 114
30 diajukan langsung terhadap pasangan orang tua angkat, kakek dan nenek angkat, bidan serta perangkat desa di Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang yaitu: Tabel 3.1 Informan Wawancara No Nama Umur Status 1 Bapak Santoso 52 Tahun Orang tua 2 Ibu Mufidah 45 Tahun angkat 3 Bapak Sarnawi 72 Tahun Kakek dan 4 Ibu Atiyah 70 Tahun nenek angkat 5 Ibu Anik 41 Tahun Bidan 6 Bapak Hermawan 35 Tahun Sekretaris Desa Sidodadi 7 Bapak Muklis 44 Tahun Sekretaris Desa Sidodadi tahun 2008 2. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Adapun dalam penelitian ini, dokumentasi yang perlu didapatkan ialah: 1) Pasangan orang tua angkat 2) Kakek dan nenek angkat 3) Proses wawancara bersama orang tua angkat, kakek dan nenek angkat, orang tua kandung, bidan, dan perangkat desa
31 F. Metode Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan pada setiap perolehan data dan catatan lapangan, dimulai dengan direduksi, dideskripsikan, dianalisis, yang kemudian ditafsirkan. Pegolahan data dilakukan dengan beberapa metode yang secara garis besar meliputi: 1. Editing/Edit Editing yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data dan menghapus keragu-raguan data sebelum data tersebut diolah. Kegiatan ini dilakukan karena daftar pertanyaan serta hasil dari wawancara pada pasangan orang tua angkat, kakek dan nenek angkat, perangkat desa, dan bidan perlu dipilih dan dipilah dengan tujuan data yang diperoleh dapat lebih spesifik dan sesuai dengan target dari penelitian. 2. Classifying/Klasifikasi Klasifikasi data dilakukan dengan pola-pola tertentu yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembahasannya. Data mentah masih perlu dikelompokkan antara yang berupa data dan non data. Kegiatan ini dilakukan karena perlu adanya pengelompokan antara data mentah dan data yang sudah siap dipaparkan baik dari hasil wawancara pada pasangan orang tua angkat, kakek dan nenek angkat, bidan serta perangkat desa maupun data yang bersumber dari beberapa literatur yang berkaitan.
3. Verifying/Verifikasi Verifikasi yaitu meninjau kembali kebenaran data yang diperoleh oleh peneliti supaya lebih terjamin nilai validitasnya. Verifikasi dilakukan dengan konfirmasi kembali pada sumber lain, baik primer maupun sekunder. Kegiatan ini dilakukan karena akan dilakukan juga peninjauan kembali terhadap hasil dari penelitian ini. Peninjauan kembali bisa dimulai dari konfirmasi terhadap pasangan orang tua angkat, kakek dan nenek angkat, bidan serta perangkat desa sebagai sumber data primer dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data sekunder. 4. Analyzing/Analisis Kegiatan ini berupa pengelompokkan, membuat suatu urutan serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Dalam konteks ini, analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yaitu salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.31 Analisis ini dilakukan karena dalam penelitian ini, data-data-data yang sudah terkumpul kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat yang dapat menggambarkan dan menjelaskan terkait beberapa faktor yang melatarbelakangi adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan serta status hukum keperdataan adopsi oleh pasangan di Desa Sidodadi yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan. 31 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 5. 32
5. Concluding/Kesimpulan Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Kegiatan ini dilakukan karena peneliti akan menghubungkan data-data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kemudian dirangkum dalam kesimpulan terkait beberapa faktor yang melatarbelakangi adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan serta legalitas PP No 54 Tahun 2007 terhadap adopsi yang dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan. 33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum 1. Identitas Pasangan Orang Tua Angkat Bapak Santoso dan Ibu Mufidah merupakan pasangan di RT 19 RW 06 Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang yang melakukan adopsi anak. Di usia pernikahan yang sudah terbilang cukup lama, pasangan ini belum juga dikaruniai momongan. Bapak santoso yang kesehariannya sebagai penjual bakso keliling dibantu oleh Ibu Mufidah dalam menyiapkan bahan jualannya. Setelah 13 tahun hidup hanya berdua, pasangan ini mendapat empati dari kerabat jauh yang merupakan adik dari Bapak Santoso yang bernama Bapak Jema'in dan Ibu Sriati. Dalam berumah tangga, pasangan ini hidup dalam lingkungan keluarga Ibu Mufidah. Ibu Mufidah sendiri merupakan anak pertama dari Bapak Sarnawi dan Ibu Atiyah. Adik-adik Ibu Mufidah yang mayoritas perempuan menjadi tetangga sekaligus kerabat dekatnya. Adopsi anak tersebut disepakati saat usia kandungan mencapai 5 bulan. Bapak Jema'in dan Ibu Sriati yang berdomisili di Magetan pun datang ke Malang untuk melakukan persalinan di daerah tempat tinggal pasangan orang tua angkat, lebih tepatnya di Puskesmas Kedung Rampal Kidul. 34
2. Identitas Anak Angkat Amiratus Zahro merupakan anak ketiga dari Bapak Jema'in dan Ibu Sriati yang kemudian menjadi anak angkat dari Pasangan Bapak Santoso dan Ibu Mufidah. Lahir pada tanggal 06 Desember 2008 di Puskesmas Kedung Rampal Kidul dan biasa dipanggil dengan Amira. Dalam tumbuh kembangnya, Amira diasuh oleh segenap keluarga besar dari Ibu Mufidah. Ia menjadi anak tunggal dalam keluarga kecil Bapak Santoso. Dalam silsilah keluarga besar, Amira menjadi cucu paling tua karena Ibu Mufidah merupakan anak pertama dari Bapak Sarnawi dan Ibu Atiyah. Awal pendidikan Amira di mulai di MI Miftahul Ulum Sidodadi di dekat rumahnya. Kemudian melanjutkan di MTs Shirothul Fuqoha'. Kini, Amira duduk di bangku kelas VIII. Latar belakang keluarga Ibu Mufidah yang berbasis santri, mengharuskan Amira juga menetap di pondok pesantren. Adapun pondok pesantren yang dipilih yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha', satu yayasan dengan sekolah formalnya. Amira tumbuh menjadi anak yang ceria dan baik terhadap orang-orang di sekitarnya dengan berbekal didikan keluarga dan asuhan pondok pesantren. 35
B. Hasil Penelitian 1. Faktor Yang Memengaruhi Adopsi Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Adopsi anak merupakan suatu perbuatan mengalihkan kuasa atas anak angkat dari orang tua atau wali yang sah kepada orang tua angkatnya. Pelaksanaan adopsi pun berbeda di tiap daerah, adakalanya secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun secara hukum adat. Pun adakalanya dengan menemui langsung orang tua kandungnya maupun melalui Lembaga Sosial seperti Panti Asuhan. Secara umum, adopsi memang dilakukan karena ingin melanjutkan garis keturunan dan untuk mempertahankan rumah tangga yang dibina. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh Bapak Santoso dan Ibu Mufidah. Adopsi dilakukan dengan berlandaskan mufakat dari seluruh anggota keluarga. dan perjanjian antara orang tua sah dan orang tua angkat yang tak lain merupakan adik dari Bapak Santoso sendiri. Alasan kuat dari adopsi ini berbeda dari kedua belah pihak yaitu: Pertama, dari pihak orang tua kandung. Dikarenakan keterbatasan ekonomi dan usia kakak dari anak adopsi tersebut masih berusia satu tahun. Kedua, dari pihak orang tua angkat. Dikarenakan belum dikaruniai momongan meskipun usia pernikahannya sudah mencapai 13 tahun. Pasangan ini pun hampir berpisah lantaran visi yang dimiliki mulai berbeda. 36
37 tapi belum ada momongan. Terus makin hari makin ngerasa ndak nyaman, sering beda pendapat. Kita nyaris berpisah. Nah, adeknya bapak itu kasihan. Mereka bilang mau ngasih anaknya. Nduk ini anak ketiga. Sebenernya awalnya mau ngambil anak yang kedua, itu cowok usianya satu tahun. Tapi adek bilang, jangan yang cowok itu. Soalnya udah keliatan dan udah dibarengi mulai lahir. Jadi, kalo mau ya dibuatkan terus nanti dikasih ke saya".32 "Kan nikahnya udah lama, Keputusan untuk adopsi ini pun disepakati oleh seluruh anggota keluarga baik dari pihak Bapak Santoso maupun dari pihak Ibu Mufidah. Bapak Sarnawi dan Ibu Atiyah sebagai orang tua dari Ibu Mufidah menjelaskan bahwasanya segenap keluarga besar menyetujui pelaksanaan adopsi oleh pasangan tersebut. Hal demikian tentu dengan beberapa pertimbangan antar anggota keluarga terutama adik-adik dari Ibu Mufidah yang kesehariannya tinggal bersama Ibu Mufidah sebagai tetangga serta kerabat dekat. Keluarga besar yang menyetujui adanya adopsi ini merupakan wujud dari dukungan. Hal ini tentu berpengaruh besar pada langkah- langkah yang akan dilakukan berikutnya oleh pasangan orang tua angkat di mana mereka dapat lebih yakin atas keputusannya dan percaya bahwa anggota keluarga yang lain dapat memberikan bantuan saat dibutuhkan. Dalam hal ini, dukungan dari keluarga besar diwujudkan dengan antusiasme atas keputusan pasangan orang tua angkat tersebut serta turut hadir dalam proses adopsi mulai dari kelahiran anak angkat sampai penjagaan dan perawatannya. 32 Mufidah, Wawancara (08 Desember 2021)
38 "Mereka nikah itu memang sudah lama. Adik- adiknya udah punya anak semua, tapi mereka belum. Kalo soal hubungan pernikahan, ya rumah tangga pasti ada naik turunnya, pernah memang cerita kalo di rumah gini gini. Terus tiba-tiba datang ke saya sama ibu bilang kalo mau adopsi anak dari adiknya yang di Magetan. Katanya, yang di sana menawarkan soalnya kasihan udah lama menikah belum ada momongan. Ya tanya juga ke adik-adiknya yang di sini. Alhamdulillah semua setuju dan mau menganggap anak itu sebagai anak sendiri nantinya".33 Kesepakatan utama yang perlu ditegaskan yaitu mengenai jenis kelamin anak. Anak yang diadopsi harus perempuan, hal tersebut sebagai pertimbangan di kemudian hari terutama mengenai masalah mahram. Dikarenakan dalam kesehariannya nanti, anak tersebut akan sering bersama para bibinya yang rumahnya saling berdekatan. Selain itu, menghindari adanya kesalahpahaman dalam hal kecil seperti bersentuhan dengan ibunya setelah wudhu'. "Cuma satu yang kita tekankan di sini, anaknya harus perempuan. Soalnya di sini kan ya kumpulnya sama bulek-bulek, jadi biar ndak jadi kesalahpahaman perihal mahram. Contoh kecilnya pas punya wudhu terus nanti gitu mbak. Kalo anaknya bersentuhan sama ibunya kok batal kan bingung nanti. Pas umur kandungan di sana udah 5 bulan, ngabarin bayinya perempuan, jadi apa ndak. Akhirnya semua di sini sepakat mengiyakan".34 laki-laki, Dapat dilihat bahwa keluarga dari pasangan orang tua angkat ini tidak hanya sekedar memberikan dukungan, namun juga sangat memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh adopsi tersebut. Anak angkat bukan merupakan mahram. Apabila anak angkatnya laki-laki 33 Sarnawi, Wawancara (28 Desember 2021) 34 Atiyah, Wawancara (28 Desember 2021)
maka akan menimbulkan kesulitan dalam menjelaskan batasan mahram pada saat anak angkat masih berusia dini. Oleh karena itu, syarat utama dari anak angkat harus perempuan, jadi tidak terjadi kesulitan maupun kebingungan dalam proses mendidiknya. Contoh kecil yakni ketika masing-masing memiliki wudhu', tidak ada masalah apabila anak angkat bersentuhan dengan ibunya dan para bibi yang setiap hari bertemu dengannya. Dalam adopsi ini, Amira yang merupakan anak dari adik Bapak Santoso menjadi mahram dengan statusnya sebagai keponakan. Sehingga tidak perlu khawatir terkait hubungan mahram yang akan terus berjalan hingga Amira beranjak dewasa. Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, maka segenap anggota keluarga menyetujui dan adosi dapat dilakukan. Proses persalinan berlangsung di Puskesmas Kedung Rampal Kidul dengan dibantu oleh Ibu Anik selaku bidan di Desa Sidodadi. Bapak Jema'in dan Ibu Sriati yang berdomisili di Magetan akhirnya tinggal di rumah orang tuanya untuk sementara waktu di Kedung Rampal Kidul. Ibu Anik selaku bidan yang membantu persalinan sebelumnya tidak mengetahui bahwasanya anak tersebut akan diadopsi oleh pasangan Bapak Santoso dan Ibu Mufidah. Beliau baru mengetahui setelah anak tersebut dilahirkan. "Bapak Jema'in dan Ibu Sriati sudah melakukan dua kali kontrol menjelang persalinan. Kontrolnya dengan membawa buku KIA dari Kecamatan Plaosan, Magetan. Selama kontrol itu mereka nggak bilang kalau anaknya itu mau diadopsi. Saya baru tau setelah persalinan pas saya mau ngisi berkas-berkas persalinannya. Waktu itu Pak Jema'in sama Pak Santoso bilang kalau anaknya mau diadopsi gitu. Jadi, untuk 39
berkas-berkas persalinan seluruh diatasnamakan Pak Santoso. Awalnya saya bingung, mbak. Saya tanya, adopsinya dengan alasan apa. Pak Jema'in bilang kalau kakak dari anak ini baru berusia satu tahun dan mereka memiliki keterbatasan ekonomi, jadi anak itu kemudian diberikan dan diadopsi oleh Pak Santoso".35 dan biaya Ibu Anik juga mengatakan bahwa beliau telah menjelaskan mengenai prosedur adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Namun, Bapak Santoso tetap bersikeras agar adopsi anak dilakukan dengan langsung mengatasnamakan semua berkas kelahiran pada Bapak Santoso dan Ibu Mufidah. tahapan- tahapan adopsi anak itu seperti apa. Kan kalau adopsi anak itu anaknya harus dibawa ke Sidoarjo dulu selama tiga bulan untuk mengecek kelayakan anak, layak apa tidak untuk diadopsi. Pun dengan orang tua angkatnya juga, layak apa tidak untuk jadi orang tua angkat. Tapi waktu itu Pak Santoso dan Pak Jem'ain minta langsung dialihkan saja nama di berkas-berkas persalinan itu. Katanya adopsi ini secara kekeluargaan saja. Pak Santoso ini juga kan kakak dari Pak Jema'in dan Ibu Sriati, jadi adopsi ini memang dilakukan sudah dengan beberapa pertimbangan yang sudah disepakati "36 "Iya mbak. Saya sudah menjelaskan Sikap Bapak Santoso dan Bapak Jema'in yang tetap teguh dengan keputusannya untuk adopsi secara langsung melalui kesepakatan dan pernyataan lisan dari kedua pihak cukup menggambarkan wujud dari sikap sebagian warga Indonesia yang cenderung memilih hal yang instan. Selain itu, tentu baik orang tua kandung maupun orang tua angkat telah 35 Anik Susilowati, Wawancara (23 Desember 2021) 36 Anik Susilowati, Wawancara (23 Desember 2021) 40
memberikan kepercayaannya secara penuh dengan mengetahui kepribadian dan prinsip hidup masing-masing pihak. Setelah berkas-berkas kelahiran siap dan Ibu Anik memberikan surat keterangan bidan, Bapak Santoso dan Ibu Mufidah pun mendatangi Kantor Desa untuk memproses akta kelahiran anak. Di Kantor Desa, tidak ada himbauan lebih lanjut mengenai proses adopsi anak yang harus melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Santoso: "Waktu itu ndak ada yang mengarahkan ke pengadilan, mbak. Jadi, kita cuma ke Kantor Desa. Di sana kita dipandu sama salah satu perangkat desa, katanya cuma butuh Kartu Keluarga dan berkas- berkas kelahiran anak. Iya, waktu itu saya bilangnya cuma mau bikin akta kelahiran dan nggak ditanya ini anak angkat apa bukan".37 Dari penjelasan Bapak Santoso dalam wawancaranya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa beliau mendatangi Kantor Desa memang untuk mengajukan pembuatan akta kelahiran. Namun, beliau tidak menjelaskan asal usul dari anak tersebut sehingga perangkat desa di masa itu memberikan persyaratan sebagaimana pembuatan surat pengantar pada umumnya. Bapak Muklis yang menjabat sebagai sekretaris desa pada masa itu mengatakan bahwa Bapak Santoso datang bersama Ibu Mufidah ke Kantor Desa dengan membawa beberapa persyaratan yang diminta oleh Bapak Muklis. "Sebelumnya itu, Ibu Mufidah menghubungi saya di SMS tanya kalau mau buat akta kelahiran itu 37 Santoso, Wawancara (08 Desember 2021) 41
gimana? Butuh apa aja? Saya jawab datang ke Kantor Desa membawa buku nikah mereka, KK, dan surat dari bidannya. Terus setelah beberapa saat, mereka ke kantor dengan membawa berkas-berkas itu tadi. Iya, saya memang tidak menanyakan lebih lanjut mengenai status anak itu. Begitu mereka datang ya langsung saya buatkan surat pengantarnya karena di SMS memang sudah bilang kalau mau buat akta itu. Memang di sisi lain ya Ibu Mufidah ini teman saya waktu zaman sekolah dulu. Jadi untuk tanya jawab secara chat pribadi memang sudah biasa gitu, mbak. Sebelumnya saya tidak tau tentang adopsi, ya baru tau sekarang ini dari samean, mbak. Soalnya kita teman sekolah tapi bukan yang dekat banget gitu."38 Dari hasil wawancara Bapak Muklis tersebut dapat dilihat bahwa kedatangan Bapak Santoso dan Ibu Mufidah ke Kantor Desa sesuai dengan arahan dari Bapak Muklis. Namun, satu hal yang kurang diperhatikan dan dicermati yaitu mengenai asal usul anak yang seharusnya ditanyakan terlebih dahulu sebelum membuat surat pengantar. Latar belakang teman semasa sekolah bukan tolak ukur untuk mengabaikan hal-hal yang seharusnya lebih diperhatikan demi mencegah adanya kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sependapat dengan Bapak Muklis, Bapak Hermawan selaku Sekretaris Desa yang menjabat sejak Januari 2021 juga menjelaskan terkait tugas perangkat desa sebagai tujuan awal dalam proses pembuatan akta kelahiran. Lebih lengkapnya beliau menjelaskan bahwasanya Kantor Desa hanya memberikan surat pengantar pembuatan akta kelahiran yang kemudian diajukan ke Kantor Kecamatan. Surat pengantar tersebut berisikan identitas orang tua dan anak sebagai dasar dari pembuatan akta 38 Muklis, Wawancara (30 Maret 2022) 42
kelahiran. Berkas-berkas yang diperlukan yaitu kartu keluarga, surat nikah, dan surat keterangan dari dokter atau bidan yang menangani kelahiran. Setelah Kantor Kecamatan, surat tersebut diajukan ke Dinas Kependudukan (Dispenduk) karena hanya Dispenduk yang berwewenang untuk mengeluarkan akta kelahiran. "Jadi gini, mbak. Yang membuat akta kelahiran itu bukan desa. Kami hanya memberikan surat pengantar saja. Nah, surat pengantar ini nanti dibawa ke kecamatan. Baru nanti diajukan ke Dispenduk. Soalnya yang punya wewenang untuk mengeluarkan dan mengesahkan akta kelahiran itu hanya Dispenduk. Untuk surat pengantar itu sendiri berisi seputar identitas orang tua dan anak berdasarkan Kartu Keluarga, surat nikah, dan surat dari dokter".39 Bapak Hermawan menjelaskan bahwa selama beliau menjabat, belum pernah ada yang mengajukan pembuatan akta kelahiran atas anak angkat. Beliau juga menjelaskan bahwasanya pengajuan pembuatan akta kelahiran anak angkat harus disertai dengan surat penetapan dari pengadilan. Dengan demikian, maka berkas-berkas pengajuan pembuatan akta kelahiran berjumlah empat surat yang terdiri dari kartu keluarga, surat keterangan bidan/dokter, surat nikah, dan surat penetapan pengadilan. "Kalau akta kelahiran untuk anak angkat ya harus menyertakan surat penetapan dari pengadilan juga. Jadi berkas yang dibawa ke Kantor Desa ada empat, tiga berkas yang tadi ditambah surat penetapan dari pengadilan".40 39 Hermawan, Wawancara (11 Januari 2022) 40 Hermawan, Wawancara, (11 Januari 2022) 43
Keberadaan perangkat desa sebagai langkah awal pembuatan akta kelahiran anak angkat tentu menjadi perhatian utama. Karena, di sinilah asal-usul anak angkat diketahui dengan jelas sebagaimana seharusnya. Akta kelahiran dapat dikategorikan sebagai akta kelahiran anak kandung atau anak angkat dengan salinan penetapan yang dibawa saat meminta surat pengantar dari desa. Apabila sejak awal pengajuan pembuatan akta kelahiran tidak didasari salinan penetapan dari pengadilan, maka akta kelahiran tersebut merupakan akta kelahiran anak kandung. Dalam kasus pasangan Bapak Santoso dan Ibu Mufidah ini, akta kelahiran yang seharusnya memiliki catatan pinggir dan disebut sebagai akta kelahiran anak angkat menjadi akta kelahiran anak kandung disebabkan tidak adanya salinan penetapan pengadilan yang dilampirkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarnawi dan Ibu Mufidah, dapat diambil kesimpulan bahwa adopsi anak oleh pasangan orang tua angkat ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dengan seluruh anggota keluarga. Adopsi disetujui dengan adanya persyaratan dan pernyataan lisan antara orang tua kandung dan orang tua angkat dengan berlandaskan kepercayaan dari masing-masing pihak. Setelah dilahirkan, anak angkat langsung dibawa oleh segenap keluarga dari Ibu Mufidah dan seluruh berkas atas nama Bapak Santoso dan Ibu Mufidah. Mengenai prosedur adopsi anak, dari hasil wawancara Ibu Anik dan Bapak Hermawan dapat disimpulkan bahwa mereka menjelaskan terkait alur pelaksanaan adopsi beserta beberapa berkas 44 telah
yang diperlukan dalam pengajuan akta kelahiran anak angkat. Ibu Anik menjelaskan bahwasanya pelaksanaan adopsi anak dimulai dengan pengecekan kelayakan anak angkat dan orang tua angkat, kemudian pengajuan adopsi di pengadilan. Adapun Bapak Hermawan menjelaskan setelah mengajukan permohonan adopsi di pengadilan, berikutnya pembuatan akta kelahiran yang dimulai dari kantor desa terlebih dahulu. Orang tua angkat ke kantor desa dengan membawa berkas-berkas sebagai landasan dari surat pengantar. Berkas-berkas tersebut meliputi buku nikah orang tua angkat, kartu keluarga, surat keterangan dari dokter/bidan, dan salinan penetapan dari pengadilan. Berikutnya, surat pengantar disetorkan ke kecamatan untuk diajukan ke Dinas Kependudukan (Dispenduk) karena hanya Dispenduk yang memiliki wewenang untuk membuat dan mengeluarkan akta kelahiran. Amiratus Zahro diadopsi pada tahun 2008 dan saat pembuatan akta kelahirannya, Bapak Santoso mengatakan bahwa tidak ada yang mengarahkan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan ditambah beliau tidak mengatakan terkait pengangkatan Amiratus Zahro. Bapak Hermawan yang baru menjabat sejak Januari 2021 juga mengatakan bahwa selama beliau menjabat belum pernah ada yang mengajukan akta kelahiran anak angkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bapak Muklis selaku sekretaris desa yang menjabat saat kelahiran Amiratus Zahro menganggap bahwa Amiratus Zahro memang anak kandung dari Bapak Santoso dan Ibu Mufidah sehingga pembuatan surat 45
pengantar dari desa tidak didasari dengan salinan penetapan dari pengadilan. Sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, adopsi anak harus dilakukan dengan melalui penetapan pengadilan. Namun, masyarakat Indonesia yang tidak ingin segalanya menjadi rumit akan selalu memilih jalan pintas yang menurutnya akan baik-baik saja. Begitu pun pada prinsip Bapak Santoso dan Bapak Jema'in dimana mereka memilih jalan pintas pembuatan akta kelahiran dengan hanya berlandaskan surat keterangan dokter/bidan tanpa melalui penetapan pengadilan. Hal demikian tentu kurang tepat dalam pandangan ketentuan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah diatur mengenai tata cara adopsi anak beserta persyaratan yang harus dipenuhi. Peraturan yang dibuat pada tahun 2007 tersebut tentunya sudah harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amiratus Zahro yang lahir pada tahun 2008 di mana seharusnya adopsi sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Dari beberapa data yang telah dipaparkan, adopsi yang dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan ini dikarenakan beberapa faktor antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dilihat dari keinginan keras Bapak Santoso dalam pembuatan akta kelahiran. Dimulai ketika mengisi data-data persalinan 46
47 hingga surat keterangan dokter/bidan. Ibu Anik sebagai bidan dan paham terkait prosedur adopsi telah cukup memberikan penjelasan, namun mendapat penolakan baik dari pihak orang tua sah maupun orang tua angkat. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta perangkat desa yang kurang teliti dalam pengawasan asal usul anak tersebut. 2. Status Hukum Keperdataan Adopsi Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pengertian adopsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tercantum dalam Pasal 1 poin 2, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.41 Pengangkatan anak atau adopsi merupakan hal yang sudah wajar dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, adopsi dilakukan menurut peraturan perundang- undangan dengan memohon penetapan dari pengadilan yang berwenang maupun secara adat istiadat apabila masih diterapkan di daerah tersebut. Adopsi yang dilakukan sesuai adat istiadat, keabsahan atau validitasnya 41 Pasal 1Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak
ditentukan oleh kaidah-kaidah adat istiadat tersebut. Namun, kemudian dapat dimohonkan pada pengadilan untuk penetapan adopsi guna mendapat kepastian hukum.42 Maksud dari kepastian hukum di sini ialah:43 a. Pasti dalam peraturan hukum yang mengatur permasalahan abstrak pemerintah tertentu. b. Pasti kedudukan hukum dari subjek dan objek hukum dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara. c. Mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun. Tujuan pengangkatan anak secara general dilakukan demi kesejahteraan anak karena kepentingan calon anak menjadi hal utama yang perlu dipertimbangkan. Kepentingan tersebut harus diwujudkan dengan adanya permohonan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan. Hal tersebut sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak: 1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. 2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.44 Adapun adopsi anak yang dilakukan oleh Bapak Santoso dan Ibu Mufidah ini tanpa melalui penetapan pengadilan. kelahiran Amiratus 42 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 112 43 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung: Cipta Aditya bakti, 2001), 53. 44 Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 48
Zahro hanya dibuktikan dengan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan akta autentik sebagai bukti atas kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga. Akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang oleh/atau di hadapan pejabat umum (notaris) yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat karena apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya dan dianggap benar oleh hakim selama tidak dibuktikan sebaliknya. Selain itu, dikatakan bukti yang sempurna karena akta tersebut sudah tidak memerlukan penambahan alat bukti yang lain. Kemudian, akta kelahiran digunakan sebagai legalitas serta pengikat antara anak adopsi dan orangtua angkat. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada perwalian dan pewarisan dalam hukum Islam. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya adopsi yang dilakukan oleh pasangan Bapak Santoso dan Ibu Mufidah tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di mana dalam peraturan tersebut disebutkan pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, sedangkan pasangan ini melakukan hal yang sebaliknya dengan memilih adopsi atas kesepakatan keluarga tanpa adanya uji kelayakan menjadi anak angkat dan orang tua angkat serta tanpa penetapan dari pengadilan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai anak angkat dan orang tua angkat telah disebutkan dalam Pasal 49
12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak: Pasal 12 (3) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. Memerlukan perlindungan khusus (4) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.45 Pasal 13 Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: a. Sehat jasmani dan rohani; b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima )tahun; c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat; d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f. Tidak merupakan pasangan sejenis; g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan 45 Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 50
m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwasanya pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, Penetapan tersebut diajukan dengan tujuan sebagai dasar dicantumkannya catatan pinggir di akta kelahiran. Adopsi yang dilakukan oleh pasangan Bapak Santoso dan Ibu Mufidah ini juga seharusnya dibuktikan melalui akta kelahiran yang sudah tercantum catatan pinggir di dalamnya. Namun, dikarenakan adopsi hanya didasari kesepakatan dua pihak dan pendaftaran akta kelahiran langsung atas nama pasangan orang tua angkat maka status Amiratus Zahro dalam akta kelahiran murni sebagai anak kandung. Hal tersebut tentu bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Adapun asal usul anak dijelaskan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam dari pada Undang-Undang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 telah menyebutkan bahwa anak sah adalah: 1. Anak yang dilahitkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan memutus nasab anak angkat dengan orang tua sah diharamkan oleh Islam. Syariat Islam melarang anak bergantung pada nasab selain pada orang tua kandungnya sendiri. Selain itu Allah SWT berfirman dalam surat Al- 51
52 Ahzab ayat 4-5 mengenai keharaman at-tabanni dengan menisbahkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya dan hal tersebut merupakan perbuatan dosa besar.46 Secara materiil, akta kelahiran Amiratus Zahro ini sudah memenuhi persyaratan karena dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Namun, secara formil akta tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku karena akta yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status Amiratus Zahro yang seharusnya sebagai anak angkat berubah menjadi anak kandung tanpa melalui penetapan dari pengadilan ini tidak sah dan termasuk perbuatan rekayasa identitas. Hal- hal tersebut dapat terjadi karena memang untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan memerlukan biaya, proses yang sulit, dan waktu yang cukup lama.47 Sedangkan baik pihak orang tua kandung maupun orang tua angkat enggan melalui proses yang panjang dan ingin segera tuntas untuk segala administrasinya. Terkait legalitas akta kelahiran Amiratus Zahro yang dibuat tanpa adanya catatan pinggir ini, Bapak Hermawan selaku Sekretaris Desa Sidodadi menjelaskan bahwasanya akta kelahiran tersebut legal karena kedua pihak keluarga telah menyepakatinya walaupun hanya dengan pernyataan lisan. Namun, hal tersebut tetap bertentangan dengan 46 M. Luthfi Mustahdi, "Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan medan Demai)." (Undergraduate thesis, UIN Sumatera Utara, 2018), 47 Siti Zulaicha dkk, "The Validity of The Birth Certificate of an Adopted Child Assigned ti Adoptive Parents," Icoless (2021): 122.
peraturan di Indonesia terutama undang-undang tentang kependudukan. Pendaftaran anak angkat yang secara langsung diatasnamakan sebagai anak kandung ini tentu merupakan manipulasi data kependudukan yang mana seharusnya anak angkat tetap dengan status anak angkatnya disertai dengan bukti akta kelahiran yang memiliki catatan piggir di dalamnya.48 Sependapat dengan Bapak Hermawan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang juga menyatakan bahwa motif pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan dan status anak angkat dalam akta kelahiran dibuat sebagai anak kandung merupakan manipulasi data penduduk yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terutama pada Pasal 94 yang menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.49 Selanjutnya, Dispendukcapil juga menjelaskan bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran telah disederhanakan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. Peraturan tersebut mengatur bahwa tidak perlu melampirkan surat keterangan dari lurah. Selain itu, apabila surat keterangan dari dokter/bidan tidak ada, maka dapat diganti dengan mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab 48 Hermawan, wawancara, (17 Maret 2022) 49 Pasal 94 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 53
Mutlak (SPTJM) data kelahiran yang ditandatangani oleh penanggung jawab/orang tua anak dengan kesaksian dari dua orang saksi.50 Adopsi anak merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kuasa anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Oleh karena itu, adopsi anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Apabila dilakukan sebaliknya akan menimbulkan adanya akibat hukum dalam beberapa aspek di antaranya: a. Adanya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misal anak angkat yang masuk sebagai anggota keluarga dari orang tua angkat menjadi mahram yang tidak boleh dinikahi. b. Tidak ada hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat, dikarenakan tidak adanya bukti yang sah terkait adopsi anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. c. Tidak adanya hak dan kewajiban tertentu antara anak dan orang tua angkat karena tidak terdapat dokumen atau bukti yang sah dalam mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga apabila terjadi kesalahan atau perkara di kemudian hari, para pihak tidak memiliki kewenangan untuk saling menggugat. Implikasi lain yang ditimbulkan dari adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan antara lain dalam hal perwalian dan pewarisan. Apabila anak angkat adalah perempuan, maka untuk hak perwalian tetap jatuh pada ayah kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hukum 50 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. 54
Islam, perwalian pernikahan terhadap anak perempuan harus dilakukan oleh ayah kandungnya apabila masih ada. Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan sebagaimana berikut: Bagian Ketiga Wali Nikah Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim. Pasal 21 (2) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. 55
Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya. Dengan demikian, berdasarkan peraturan yang ada dapat disimpulkan terkait kedudukan orangtua angkat sebagai wali dalam pernikahan. Apabila orangtua atau keluarga kandung dari anak adopsi masih ada, maka merekalah yang berhak menjadi wali pernikahan dengan pengecualian apabila wali enggan untuk menikahkan atau sedang berhalangan.51 Sebagaimana pula yang telah disampaikan oleh Bapak Santoso. "Berhubung ini anaknya perempuan ya, mbak. Masalah perwalian juga perlu dipikirkan. Ayah kandungnya masih hidup. Jadi, nanti yang menjadi wali nikahnya ya ayahnya sendiri."52 Dengan demikian, wali nikah dari Amiratus Zahro tetaplah ayah kandungnya yang berdomisili di Magetan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwasanya Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 51 Asrovin Fua Ahsan, "Konsep Nasab Anak Adopsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Ibrahim Malang, 2008), (Undergraduate Positif)." 52 Santoso, Wawancara, (29 Desember 2021). thesis, UIN Maulana Malik 56
dengan orang tua kandungnya.53 Mengenai pemberitahuan mengenai adopsi tersebut, Ibu Mufidah mengatakan dalam wawancaranya bahwa beliau akan memberitahukan Amira perihal adopsinya di saat dia akan menikah nanti.54 Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak tua angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang kandungnya. 2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.55 Implikasi adopsi yang selanjutnya yaitu dalam hal pewarisan. Hukum Islam menjelaskan bahwasanya anak adopsi bukan sebagai dasar dan penyebab pewarisan dikarenakan prinsip dasar dalam pewarisan ialah adanya hubungan darah atau arham. Di lain sisi, Staatblad 1917 No. 219 telah menetapkan bahwasanya adopsi menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana berikut: a. Pasal 11: anak yang diadopsi secara hukum memiliki nama keturunan dari para adopter (orang tua angkat) b. Pasal 12 ayat 1: anak adopsi dibuat sebagai anak yang lahir dari orang yang mengadopsi. Dengan demikian, anak angkat menjadi ahli waris atas orang tua adopsi.56 53 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 54 Mufidah, wawancara, (29 Desember 2021). 55 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 56 Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Hukum Waris Terhadap Anak Adopsi dalam Perspektif Islam," Jurnal An-Nuha Vol 7 No 1. (2020): 99. 57
Perbuatan ini merupakan perbuatan menyamakan kedudukan anak angkat dan anak kandung mulai dari pemeliharaan hingga pewarisan. Namun, Staatsblad 1917 No. 129 memberi pembatasan lain dari hak waris anak angkat yaitu hanya dengan mendapat bagian waris yang tidak diwasiatkan.57 Pasal 209 KHI menyebutkan bahwasanya anak angkat berhak mendapat bagian waris dari orang tua angkatnya dengan dasar wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian dari total seluruh harta orang tua angkat. Ibu Mufidah menjelaskan bahwa warisan akan dialihkan sebagian pada Amiratus Zahro. Ibu Mufidah dan Bapak Santoso telah sepakat untuk mengalihkan nama sebagian aset keluarga menjadi atas nama Amiratus Zahro. Hal tersebut dilakukan agar anak angkat dapat tetap memperoleh harta warisan. "Untuk waris nanti pengalihan nama, mbak. Nah, pengalihan namanya itu pas saya sama ayahnya masih hidup gini. Insyaa Allah nanti kalau dia udah nikah. Bukan wasiat, ya pengalihan nama aja. Nanti pembagiannya disesuaikan dengan keadaan. Ini sudah didiskusikan dengan anggota keluarga yang lain dan sudah sepakat semuanya"58 Dilihat dari pernyataan Ibu Mufidah terkait pengalihan nama saat orang tua masih hidup, maka pemberian harta waris ini dilakukan secara hibah. Hibah adalah pemberian harta kekayaan secara sukarela tanpa syarat atas dasar kebaikan semata saat masih hidup tanpa adanya 57 Ni Wayari Manik Prayustini dan I Ketut rai Setiabudhi, Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata, Jurnal. 4. 58 Wawancara, Mufidah. (29 Desember 2021). 58
imbalan.59 Hibah dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila terdapat surat perjanjian antara penghibah dan penerima hibah. Hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah. Rukun merupakan bagian yang paling pokok karena apabila terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka suatu hal menjadi tidak sah. Kompilasi Hukum Islam secara khusus tidak mengatur terkait poin-poin rukun hibah, namun dalam Pasal 210 secara jelas menyebutkan bahwa seseorang dapat menghibahkan maksimal 1/3 bagian dari harta bendanya di hadapan dua orang saksi. Selain itu, dalam pelaksanaannya harta yang dihibahkan harus benar-benar milik penghibah. Dengan demikian, rukun hibah menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu: a. Hibah dilaksanakan dengan tidak melebihi bagian 1/3 dari harta benda penghibah. b. Harta yang dihibahkan harus merupakan milik penghibah.60 Kemudian mengenai syarat-syarat hibah. Syarat merupakan suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan. Syarat hibah ini meliputi pemberi hibah, penerima hibah, dan barang yang dihibahkan sebagaimana berikut: a. Pemberi hibah 59 Robiah Alawiyah dan Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)," Al-Mizan. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol 4 No 2 (2020):112. 60 Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab IV, Pasal 210. 59
Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Pernyataan tersebut diperjelas kembali dengan Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam: "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya". Dapat disimpulkan bahwasanya syarat pemberi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu: 1) Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun 2) Berakal sehat 3) Tanpa adanya paksaan 4) Masih hidup b. Penerima hibah Syarat bagi penerima hibah ialah keberadaannya secara fisik diketahui dengan jelas dan hadir saat akad hibah berlangsung. Hibah hanya dapat diberikan kepada seseorang yang masih dalam keadaan hidup. Adapun memberi hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan dikatakan tidak sah. Bagi anak yang masih berusia muda dianggap belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, hibah dikatakan tidak sempurna kecuali terdapat wali yang melakukan penerimaan hibah tersebut. Mengenai batas seseorang dianggap 60
memiliki kecakapan hukum telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: "Seseorang dapat dikatakan memiliki kecakapan hukum, kriterianya adalah telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah". Dengan demikian, seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun dianggap telah cakap dan dapat melaksanakan aqad.61 c. Barang yang dihibahkan Dalam hal syarat barang yang dihibahkan, terdapat beberapa sumber hukum antara lain: Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah". Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan dalam Pasal 711, Pasal 712 ayat 1 dan Pasal 713. 1) Pasal 711: Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah. 2) Pasal 712 ayat 1: Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah. 3) Pasal 713: Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui, Dari beberapa sumber hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dari barang yang akan dihibahkan yaitu: 1) Barang yang dihibahkan harus ada dan pasti diketahui saat akad berlangsung. 61 Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad, (Yogyakarta: Moco Media, 2009), 33-34. 61
2) Barang yang dihibahkan harus berasal dan benar-benar milik pemberi hibah. Hukum Islam menyebutkan tiga syarat dalam melakukan hibah sebagaimana berikut: a. Ijab, pernyataan pemberian hibah dari pemberi hibah b. Qabul, pernyataan dari penerima hibah c. Qabdh, penyerahan harta baik dalam bentuk maupun simbolis. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris atas harta orang tua angkatnya dikarenakan prinsip utama dari waris itu sendiri adalah adanya hubungan darah. Sistem hibah yang dilakukan oleh pasangan orang tua angkat ini bertujuan agar Amira tetap memperoleh harta warisan darinya. Mereka berniat mewariskan sebagian harta warisannya dengan alih nama semasa mereka masih hidup. Dapat dilihat bahwasanya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 210 ayat 1 KHI yang menyatakan bahwasanya orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ukuran 1/3 bagian ini merupakan ukuran maksimal yang telah ditentukan dalam hukum waris di Indonesia dan tidak dapat ditambah lagi dengan alasan apapun. Adapun mengenai perlindungan hukum yang merupakan hak dari setiap anak termasuk anak angkat, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah menyatakan 62
63 bahwa pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kesejahteraan atau kepentingan anak. Peraturan ini merupakan jaminan perlindungan bagi anak terutama anak angkat yang baru saja melewati proses pengangkatan anak. Pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap anak angkat dengan melakukan pencatatan yang dibuktikan dengan adanya salinan persetujuan dari pengadilan. Adapun pengadilan yang dimaksud di sini yaitu Pengadilan Negeri bagi non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang muslim.62 Dari pemaparan secara keseluruhan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya adopsi anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Proses tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan serta mendapatkan kepastian hukum, legalitas hukum, dan keadilan hukum. Selain itu, agar terciptanya penertiban praktek hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta kelahiran anak angkat dapat dikatakan sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, namun tetap saja bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Kemudian status hukum anak angkat yang ditulis sebagai anak kandung dalam akta kelahiran dan kartu keluarga tidak serta merta mengubah kedudukan anak angkat tersebut terutama dalam hal perwalian dan pewarisan. 62 Rini Safarianingsih, "Akibat Hukum Pengangkatan AnakTanpa Penetapan Pengadilan" Jurnal Perahu, Vol 9 No 2(2017): 27
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pemaparan data dan hasil analisa sebagaimana yang telah tercantum dalam rumusan masalah, maka peneliti mendapat kesimpulan berikut: 1. Faktor-faktor yang memengaruhi adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan yang dilakukan oleh pasangan Bapak Santoso dan Ibu Mufidah ini ialah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keinginan masyarakat yang cenderung enggan menunggu proses yang lama dan sedikit rumit membuat sejumlah masyarakat mengambil jalan cepat dengan tujuan agar pembuatan akta kelahiran segera diselesaikan dan dapat melanjutkan fokus pada hal-hal lainnya. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari perangkat desa terkait prosedur pengangatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Status Hukum Keperdataan adopsi anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan tidak mendapat kepastian hukum sebagaimana semestinya. Adopsi yang dilakukan oleh pasangan infertilitas Bapak Santoso dan Ibu Mufidah hanya berdasarkan mufakat dari seluruh anggota keluarga. Kelahiran Amiratus Zahro dibuktikan dengan akta kelahiran yang langsung atas nama Bapak Santoso dan Ibu Mufidah. Adopsi itu sendiri dapat berpengaruh pada pewarisan dan perwalian. Proses 64
65 pengangkatan anak itu sendiri harus melalui penetapan pengadilan demi mendapatkan kepastian dan legalitas hukum agar kesejahteraan anak angkat dapat terjamin, serta terwujudnya praktek hukum yang tertib di masyarakat. Selain itu, akta kelahiran yang dibuat tanpa terdapat catatan pinggir di dalamnya dikatakan bukan akta autentik meskipun dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. B. Saran 1. Bagi Negara/pemerintah Sebagaimana hasil penelitian di atas, bahwasanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak belum cukup tersosialisasi dengan baik di masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang melakukan adopsi anak hanya sesuai kehendaknya tanpa melalui penetapan pengadilan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah agar dapat memberikan regulasi yang jelas dengan menegaskan kembali terkait adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan ini. Hal tersebut dapat dimulai dari perangkat desa di mana mereka lah yang dapat menjumpai atau berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Selanjutnya, perangkat desa dengan tegas menjelaskan kembali kepada masyarakat serta memperketat persyaratan dan alur pembuatan akta kelahiran anak adopsi. Hal tersebut tentu bertujuan agar masyarakat dapat lebih memahami terkait alur adopsi yang benar sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta agar masyarakat lebih patuh dan tidak semena-mena meskipun alur yang ditempuh harus sedikit rumit demi keadaan yang kondusif dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. 2. Bagi pasangan orang tua angkat Dalam membentuk keluarga yang harmonis, memang perlu dilengkapi dengan adanya momongan. Namun, tidak semua pasangan dapat memilikinya atau dikaruniai momongan tersebut. Menyikapi hal tersebut, suatu pasangan dapat melakukan adopsi anak. Adopsi anak yang baik dan benar adalah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dengan demikian, diharapkan setiap pasangan apabila hendak melakukan adopsi untuk terlebih dahulu memahami persyaratan serta prosedur adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan. 66
DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Kompilasi Hukum Islam Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Buku Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997. Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani. Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad. Yogyakarta: Moco Media, 2009. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: Cipta Aditya bakti, 2001. Musthofa. Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media, 2005. Nasir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005. Pandika, Rusli. Hukum Pengangkatan Anak,. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Rasyid, Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001. Jurnal Adel, Bertus, Rustiyarso, dan Amrazi Zakso, Model Adopsi Bagi Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak dalam Mempertahankan Perkawinan di Desa Kecurit Toh., Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Vol 7 No 1(2018): 2 Ahmad Mangantar Daulay dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Orang yang mengadopsi Anak Tidak Melalui pengadilan," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam Vol 1 No 2(2019): 133. 67
Alawiyah, Robiah dan Nadjematul Faizah, Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017), Al-Mizan. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol 4 No 2 (2020): 112. Heriawan, Muhammad. Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Katalogis, Vol 5 Nomor 5 (2017): 176. Junaroid, Gary. Akta Autentik (Authentieke Akte) Sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992). 51. Kharisma Galu Gerhastuti dkk. Kewenangan pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-Orang yang Beragama Islam, Diponegoro Law Journal, Vol 6 No 2 (2017) 3. Lutfi Syarifuddin, Muhammad. Hukum Waris Terhadap Anak Adopsi dalam Perspektif Islam. Jurnal An-Nuha Vol 7 No 1 (2020): 99. Maghfira, Saadatul. Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ilmiah, Vol 15 No 2 (2016): 214. Megamawarni, Andi. Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perlindungan Anak. 25. Pratiwi, Ika Putri. Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2013): 21. Prayustini, Ni Wayari Manik dan I Ketut rai Setiabudhi, Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata. Jurnal: 4. Rais, Muhammad. Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). Jurnal Hukum Diktum, Vol 14 No 2 (2016): 188. Safarianingsih, Rini. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan. Jurnal Perahu, Vol 9 No 2(2017): 27 Siregar, Sutan. "Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)," Jurnal Vol 1 No 1(2019): 428. Siti Zulaicha dkk, The Validity of The Birth Certificate of an Adopted Child Assigned ti Adoptive Parents. Icoless (2021): 122. 68
Skripsi Bayuki, Ahmad. "Analisis hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan", Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018. Budi, Muhammad Kasyful Anwar. "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)," Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020 Fuad Ahsan, Asrovin . "Konsep Nasab Anak Adopsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)" Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. Hidayah, Noor. "Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangka raya," Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019. %2017014061.pdf Junaroid, Gary. "Akta Autentik (Authentieke Akte) Sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)", Undergraduate thesis, Indonesia, 2009. Universitas 9/20200135-S22635-Gary%20Junarold.pdf Megamawarni, Andi. "Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perlindungan Anak", Undergraduate 2020. EGAWARNI.pdf thesis, IAI Muhammadiyah Sinai, Mufti, Abdul Rozaq ."Kecenderungan Depresi pada Wanita yang mengalami Gangguan Infertilitas", Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2008. Mustahdi, M. Luthfi. "Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan medan Demai)", Undergraduate thesis, UIN Sumatera Utara, 2018. Noviani, Linda . "Kedudukan Hukum dan Penetapan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam 69
(Studi Kasus di Ds Kates Kec Kauman Kab Tulungagung)," IAIN Tulungagung, 2019. Undergraduate tulungagung.ac.id/12429/ thesis, Rivanda saputra, Riki. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi pada Pengadilan Agama kelas IA Tanjung karang)", Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020. Satyagraha, Otong. "Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di Nomor: Islam Pengadilan 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)", Undergraduate Indonesia, 2016. (Studi Kasus Putusan Pengadilan thesis, Universitas Siregar, Sopiah. "Keharmonisan pernikahan pada Pasangan yang Mengalami thesis, Universitas Medan Area, 2016. infertilitas", Undergraduate pdf Tambing, Mesak. "Keabsahan Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris yang Mengalami Keributan", Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020. Triani Puspita Sari, Diah. "Implementasi Pengaturan Adopsi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak", Undergraduate thesis, Universitas Indonesia. 2010. Website Al-Qur'an Tafsir Web ahzab-ayat-4-5.html 70
Lampiran I A. Dokumentasi wawancara dengan narasumber Foto 1: Wawancara bersama pasangan infertilitas Bapak Santoso dan Ibu Mufidah Foto 2: Wawancara bersama orang tua pasangan infertilitas Bapak Sarnawi dan Ibu Atiyah
Foto 3: Wawancara bersama Bidan Ibu Anik Susilowati Foto 4: Wawancara bersama Sekretaris desa Sidodadi Bapak Hermawan
Foto 4: Wawancara bersama Sekretaris Desa Sidodadi Tahun 2008 Bapak Muklis B. Dokumentasi Pasangan Infertilitas dan Anak Angkat Foto 5: Bapak Santoso dan Ibu Mufidah bersama anak angkat Amiratus Zahro
C. Dokumentasi Pendukung Foto 6: Puskesmas Pembantu Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Foto 8: Akta Kelahiran Amiratus Zahro
Lampiran II PEDOMAN WAWANCARA A. Bapak Santoso dan Ibu Mufidah (Pasangan Infertilitas) 1. Apakah alasan bapak/ibu melakukan adopsi anak? 2. Mengapa adopsi yang bapak/ibu lakukan disebut dengan istilah diberi? 3. Bagaimana proses adopsi yang bapak/ibu lakukan? 4. Menurut bapak/ibu, apakaha proses adopsi tersebut sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan? 5. Bagaimana identitas anak adopsi yang dapat bapak/ibu jelaskan? 6. Apakah anak angkat masih terhubung baik dengan orang tua angkat? Bagaimana bapak/ibu membangun hubungan tersebut? 7. Apakah bapak/ibu tau mengenai akibat hukum dari adopsi anak? B. Bapak Sarnawi dan Ibu Atiyah (Orang Tua Ibu Mufidah) 1. Menurut bapak/ibu, bagaimana kehidupan pernikahan pasangan Bapak Santoso dan Ibu Mufidah ini? 2. Bagaimana proses musyawarah keluarga terkait adopsi yang menjadi pilihan pasangan Bapak Santoso dan Ibu Mufidah? 3. Apa poin penting yang menjadi alasan utama adopsi dapat memunculkan kata sepakat dalam keluarga?
C. Ibu Anik Susilowati (Bidan Desa Sidodadi) 1. Bagaimana proses adopsi yang dilakukan oleh Bapak Santoso dan Ibu Mufidah? 2. Adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus melalui penetapan pengadilan, menurut ibu apakah adopsi yang dilakukan oleh pasangan Bapak Santoso dan Ibu Mufidah ini dapat memperoleh keabsahannya? 3. Setelah persalinan tentu data-data mengenai orang tua dan anak tercatat di puskesmas, dokumen apa saja yang dapat menjadi berkas persalinan sekaligus bukti adanya adopsi? D. Bapak Hermawan (Sekretaris Desa Sidodadi Sejak Januari 2021) 1. Apakah di Desa Sidodadi sering ada permohonan pembuatan akta kelahiran atas anak adopsi? 2. Menurut bapak, bagaimana pembuatan akta kelahiran anak adopsi yang tanpa melalui penetapan pengadilan? Apakah akta tersebut dapat dikatakan sah secara hukum? 3. Berkas apa saja yang diperlukan desa sebagai landasan pembuatan surat pengantar pembuatan akta kelahiran?
E. Bapak Muklis (Sekretaris Desa Sidodadi Tahun 2008) 1. Bagaimana pembuatan surat pengantar dari desa di masa tersebut? 2. Bagaimana Bapak Santoso dan Ibu Mufidah meminta surat pengantar dari desa di kala itu? 3. Apakah bapak mengetahui bahwa Amiratus Zahro adalah anak angkat dari Bapak Santoso dan Ibu Mufidah?
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Nurul Qomariyah NIM : 18210146 Alamat : RT 19 RW 06 Dsn Sumberduren Ds Sidodadi Kec Gedangan Kab Malang TTL : Malang, 28 November 2000 No. HP : 081330276393 Email : Riwayat Pendidikan Formal 1 Tk Dharma Wanita II 2005-2006 2 MI Miftahul Ulum 2006-2012 3 MTsN Malang III 2012-2015 4 MAN Gondanglegi 2015-2018 5 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2022 Riwayat Pendidikan Non-Formal 1 PPS Shirothul Fuqoha' 2012-2018 2 PP Darul Ulum Al-Fadholi 2 2019-2022 Riwayat Organisasi 1 Sekretaris PAKPT IPPNU Wahid 2020-2021 Hasyim UIN Malang 2 CO Dept Pengembangan 2021-2022 Keorganisasian PKPT IPPNU UIN Malang