BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam kegiatan Pembangunan desa harus memiliki peranan yang sangat penting untuk melihat bagaimana kegiatan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif. Dan dari Hasil Surve saya terdapat langkah langkah Partisipasi Masyarakat Dalam membangunan Desa Di Desa Muara kuis ini meliputi beberapa tahapan-tahapan kegiatan diantaranya sebagai berikut : 5.1. Deskripsi Hasil 5.1.1.Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Muara Kuis Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Apapun bentuk partisipasinya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya. ➢ Perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah desa dengan bentuk Musdes tingkat desa yaitu musyawarah antara Badan Permusyawarah desa (BPD), pemerinta Desa, dan unsur masyarakat yang deselenggarakan oleh BPD dan di fasilitasi pemerintah Desa guna diperuntukan untuk menypakati hal-hal yang bersipat strategis baik itu yang sudah terencana dan hanya pada kesempatan tertentu Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: penyusunan RPJM Desa, dan penyusunan RKP Desa. RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. ➢ Langkah kerja apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pmbangunan tersebut adalah Musdes tingkat desa yaitu musyawarah antara Badan Permusyawarah desa (BPD), pemerinta Desa, dan unsur masyarakat yang deselenggarakan oleh BPD dan di fasilitasi pemerintah Desa guna diperuntukan untuk menypakati hal-hal yang bersipat strategis baik itu yang sudah terencana dan hanya pada kesempatan tertentu. 29
da 4 tahapan dalam proses pembangunan desa, yaitu Perencanaan, Pembangunan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Perencanaan. Pelaksanaan. Pengawasan. Pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil interview dengan Bapak Yon Kelana selaku kepala Desa Muara Kuis , bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, beliau berkata: "Begini mbak, ketika masayarakat ikut serta dalam musyawarah, masyarakat kami berikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau ide-ide terkait tentang apa yang mau di bangun di Desa ini, kemudian dari sekian banyak ide dan masukan yang telah mereka berikan harus mengambil keputusan mana pembangunan yang harus diperioritaskan, jadi kami juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan". Bapak Ilhamdi , selaku sekertaris Desa Muara Kuis juga memaparkan ketika di wawancara, beliau berkata: "iya, masyarakat juga ikut andil dalam pengambilan keputusan , karena kami juga tidak mau mengambil keputusan tanpa disetujui oleh masyarakat Desa Muara Kuis ini mbak Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Yusup selaku kadus dusun 1 dan kadus dusun 2 Bapak Ilhamdi ,pertanyaan dari Bapak Zamroni , "iya, dalam pengambilan keputusan masyarakat juga tikut terlibat kok mbak, terlebih masyarakat yang ikut musyawarah dan memberikan masukanmasukan atau ide-idenya itu mbak" Hal senada juga disampaikan oleh bapak Ilhamdi selaku Kepala Dusun 2, berikut pertanyaan dari bapak Ilhamdi yaitu beliau mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan: "Memang benar kami bermusyawarah bersama masyarakat, serta dalam pengambilan keputusan pun masyarakat ikut terlibat , bahkan hasil keputusan itu atas dasar kesepakatan masyarakat mbak". Terkait dengan pertanyaan diatas, hal sedemikian juga disampaikan oleh bapak Zamroni selaku masyarakat Desa Muara Kuis ketika diinterview, berikut pertanyaannya: Habibullah Sekertaris Desa Muara Kuis Wawancara 23 maret 2022 yusup , Kepala Dusun 1 (KADUS) Desa Muara Kuis , Wawancara, 23 maret 2022 "Iya tentu mbak, kan kami masyarakat juga ikut musyawarah bersama dengan aparatur Desa, jadi saat musyawarah masyarakat juga memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang pembangunan desa yang akan dibangun, jadi dalam pengambilan keputusan kami masyarakat juga mengambil keputusan yang sesuai dengan masukan atau saran dari kami". Berdasarkan hasil observasi, ternyata masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, sebagaimana masyarakat telah memberikan masukan dan saran-saran ketika bermusyawarah, kemudian masyarakat juga 30
terlibat dalam pengambilan keputusan, hal tersebut dibuktikan dengan kesepakatan antara masyarakat dengan aparatur Desa, bukan kesepakatan dari aparatur Desa kemasyarakat, artinya bahwa keputusan muncul dari bawah (masyarakat), atas dasar sumbangan pemikiran, dan masukan-masukan yang telah diungkapkan oleh masyarakat diantaranya ➢ Musrenbang Desa merupakan program desa untuk pembangunan desa secara berkelanjutan atau sosialisasi global yang melibatkan pihak lembaga pemerintah LSM maupun sektor swasta, dan masyarakat setempat yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan pembangunan desa melalui sarana dan bentuk dari keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara lain : Semua masyarakat terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut Semua masyarakat turut musyawarah dalam rapat di balai desa dalam untuk merencanakan pembangunan ➢ Keikutsertaan masyarakat keterlibatan secara sukarela, memberanikan diri secara langsung dalam membantu segala hal yang berkaitan dengan pembangunan guna menunjang pelaksanaan peembangunan baik berupa uang, tenaga, barang, mterial ataupun informasi contoh dikerjakan bersama atau gotong royong. Dalam pembangunan desa diutamakan masyarakat miskin. ➢ Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan adalah kebutuhan anggota masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa masyarakat membutuhkan ditantara: Perencanaan pembangunan harus mlibatkan masyarakat meskipun secara subtansi bahwa rencana pembangunan jangka menegah desa Muara Kuis merupakan penjabaran visi misi kepala desa terpilih namun dalam penyusunan harus tetap partisipasi Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa baik yang bersipatnya jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) ataupun rencana kerja tahunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) harus dilakukan secara pengambilan bagian atau pengikutsertaan (partisipatif) dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan pemerintah Desa Muara Kuis 5.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa ➢ Apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah desa dalam pembangunan Mengecek pembangunan mengontrol tim pelaksaan pembangunan Pemerintahan desa mngawasi dan melakukan pembinaan agar desa benar-benar memanfaatkan dana desa seperti yang diproyeksikan. 31
Mengontrol terus tim supaya pembangunan berjalan dengan semestinya Menurut Awaloedin dan Tjokroamidjojo (1995:18) mengklasifikasikan berbagai peran pemerintah ke dalam tiga kelompok, yakni: a. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan, serta pengawasan. b. Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau swasta. c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial. Adisasmita (2006: 11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan. Bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Setelah semua permasalahan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan dapat diatasi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Masyarakat membuat proposal pengajuan dana sesuai skala prioritas dan perencanaan yang telah ditentukan bersama. Pemerintah disini berperan sebagai regulator yang menyetujui proposal pengajuan dana dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai suplaier yang memberikan dana pembangunan agar dapat dikelola masyarakat. Jadi dalam pelakasanaan pembangunan, peran masyarakat terlihat lebih jelas. Masyarakat berperan mulai dari memberikan tenaga hingga harta benda. Inisiatif masyarakat diantaranya adalah ikut serta membuat pondasi jalan, memberikan makanan dan minuman untuk tukang, hingga menyisihkan sebagian uang untuk menutupi kekurangan dana pembangunan. Kekurangan dana terjadi karena berbagai sebab, terutama oleh pembengkakan anggaran akibat salah memperhitungkan estimasi belanja. Disini pemerintah berperan untuk memberikan masukan-masukan dan arahan bagaimana cara menutupi kekurangan dana. Dalam persfektif Habibullah peran ini termasuk peran pemerintah sebagai penentu arah. Selain itu, pemerintah juga berperan 32
untuk melakukan pendekatan pada para pengusaha agar mau menutupi kekurangan dana. Peran ini termasuk peran pemerintah sebagai juru bicara organisasi. Dilihat dari kategorisasi pola kemitraan Sulistiyani (2004:130-131), peran pemerintah-masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Muara Kuis cukup seimbang. Kerjasama yang terjadi lebih bersifat mutualistik. Pemerintah menyadari bahwa setiap proses pembangunan akan selalu membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan proses pembangunan. Sedangkan masyarakat memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Masyarakat telah menyadari arti penting keterlibatan mereka untuk menentukan hingga mengawasi proses pembangunan. Artinya, kedua belah pihak mempunyai kesamaan visi sehingga saling mendukung satu sama lain dan saling mendapatkan manfaat yang seimbang Mengadakan musdes kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Masyarakat bersama-sama gotong-royong dalam melaksanakan pembangunan ➢ Bagaimana dengan 4 kelompok organisasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan : kelompok organisasi kelompok tani, karang taruna, PKK, posyandu juga ikut dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan bergototong-royong dan juga ikut dalam rapat dalam perencanaan pembangunan 5.1.3. Pemeliharaan Pembangunan Desa ➢ Saling menjaga dan memelihara pembangunan baik itu masyarakat maupun pemerintah desa Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan asumsi apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembagunan berarti masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut. Manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembangunan infrastruktur baik berupa sarana dan prasarana tersebut adalah agar Desa Muara Kuis memiliki suatu perubahan dengan adanya pembangunan yang tidak tertinggal seperti desa-desa yang lainnya. Hal ini lebih jauh lagi dari sekedar menerima dan memanfaatkan adalah dengan memelihara hasil pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepedulian masyarakat terhadap hasil pembangunan tersebut. Sedangkan partisipasi pemeliharaan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana di Desa Muara Kuis dalam hal ini di serahkan kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan yang telah terlaksana ini tidak adanya aturan yang mengikat dari Desa Muara Kuis didalam pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, untuk setiap warga masyarakat harus sadar akan pentingnya menjaga fasilatas yang sudah terpenuhi. Hal 33
ini di tuturkan oleh Bapak Yon Kelana menurutnya pada Tanggal 23 Maret 2022 kegiatan pemeliharaan pembangunan ini tidak adanya aturan yang mengikat dari Desa Muara Kuis untuk memelihara bangunan yang sudah ada. ➢ Merawat dan melestarikan baik itu masyarakat maupun pemerintah desa umum nya seluruh masyarakat desa Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, menjadikan atau mengusahakan suatu lapangan usaha, ,merawat secara rutin dan sistematis, mengatur kegunaan atau memanfaatkannya dengan menjaga dan mengamankannya dan mengembangkan. Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan berarti mendukung kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia, keadilan sosial dan memelihara pembangunan sebagai lingkungan manusia untuk generasi yang akan datang. Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan asumsi bahwa apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembangunan berarti masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut. Manfaat dari hasil pembangunan yang berupa pembuatan talut, gorong-gorong dan pembangunan desa tersebut adalah masyarakat dapat menjaga lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari pencemaran. Hal ini lebih jauh dari sekedar menerima dan memanfaatkan adalah dengan memelihara hasil pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepeduliaan masyarakat terhadap hasil pembangunan desa. Sedangkan partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan diberikan langsung kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari hasil terlaksananya pembangunan desa tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sangat penting karena masyarakat adalah tujuan utama dari setiap pembangunan maka masyarakat juga harus memelihara dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan sudah nampak adanya walaupun pada tahap ini partisipasi dalam proses pemeliharaan, masyarakat hanya diharuskan dan tidak ada peraturan tertulis dan terikat dari Desa Muara Kuis sendiri yaitu dengan menjaga dan merawatnya dengan baik . 5.1.4. Kendala Dalam Pembangunan ➢ Jauhnya jangkauan transportasi untuk pembelian bahan pembangunan Keterbelakangan daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal ketersediaaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas wilayah. Ribuan daerah pedesaan di tanah air sangat 34
timpang keadaannya dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang memiliki dukungan fasilitas lengkap. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur jalan merupakan prasyarat kunci dalam mendukung aktivitas masyarakat untuk mendorong perkembangan ekonomi. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan, maka pertumbuhan ekonomi sangat sulit dicapai. Hal ini akan berakibat pada proses pembangunan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik dan masyarakat mengalami kesulitan untuk malakukan berbagai proses transaksi antar desa ke desa maupun desa dengan kota. Permasalahan tersebut sangat relevan dengan tema webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. Bambang Hudayana, MA (Pengajar pada Departemen Antropoogi FIB UGM, Tim Ahli Pustral UGM, Kepala Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan UGM dan aktivis Institute for Research and Empowerment - IRE) serta Catur Sarjumiharta selaku Kepala Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman. ➢ Rendahnya Sumberdaya Manusia Tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu utang terbesar untuk menunjukkan kualitas pedesaan dalam pembangunan. zamroni menyampaikan bahwa terdapat berbagai perbedaan pola penyelenggaraan jalan desa di masa orde lama, orde baru, dan juga pada era reformasi. Di masa kerajaan, terdapat kesenjangan antara desa dengan pusat kerajaan. Jalan desa dibangun jika terdapat kemanfaatan bagi kerajaan, sehingga terdapat kepentingan lain dari pembangunan jalan desa. Pada jaman penjajahan, Pemerintah jajahan membangun jalan untuk mengeskpansi sumberdaya daripada memberdayakan desa. Pembangunan jalan desa mengandalkan pada tenaga kerja masyarakat, dan mereproduksi budaya kerjabakti seperti gugur gunung, dan kerigan. Pembangunan jalan bisa menjadi sebuah ancaman sehingga desa memilih tetap terisolir (lihat komunitas Samin). Jalan desa menjadi relevan bagi ekonomi desa ketika sumberdaya desa sudah dirombak oleh menjadi komoditas. Komodifikasi sumberdaya desa berjalan terus sampai pada masa kini sehingga orang desa sangat membutuhkan jalan. ➢ Akses Jalan Kurang Memadai Sebagai simpulan, muhammad rasid menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa belum maksimal, dan cenderung menjadi beban desa dan masyarakatnya daripada sebagai solusi dalam hal konektivitas. Selain itu perlu mengembangkan berbagai praktik baik pembangunan jalan desa sebagai kerja kolaboratif pemerintah, desa, CSO, CSR dan masyarakat desa. Pembangunan jalan desa perlu disertai dengan pemberdayaan masyarakat dan memperkuat ekonomi masyarakat di pedesaan melalui perkuatan usaha desa, BUMDes dan PADES sehingga desa mampu mendanai pembangunan jalan desa. 35