Menimbang Mengingat UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2007 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; c. bahwa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2007 dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil, dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2007 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor sebagaimana 28/DPD/2006 tanggal 13 Juli 2006; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007; : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) Tambahan Lembaran Negara Republik sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); telah beberapa kali diubah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Indonesia Nomor 3843) Tambahan Lembaran Negara Republik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 15. Undang-Undangl Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. 2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan intemasional. 3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. 4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. 5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas lata badan usaha milik negara serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. 6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. 7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah. 8. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankan. 9. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. 10. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. 11. Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 12. Belanja barang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai pembelian bararig dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. 13. Belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. 14. Pembayaran bunga utang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk
pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. 15. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. 16. Belanja hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. 17. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uangjbarang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian/lembaga, guna melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial. 18. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 11 sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum. 19. Belanja ke daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. 20. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 21. Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pe1aksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 22. Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 23. Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 24. Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2091 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya. 25. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran. 26. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi. 27. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN. 28. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan
nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan dukungan infrastruktur. 29. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 30. Dukungan infrastruktur adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial danjatau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko dalam pelaksanaan proyek kerjasama penyediaan infrastruktur. 31. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua, pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjatnan proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri. 32. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing yang dapat dirupiahkan. 33. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu. 34. Tahun Anggaran 2007 meliputi masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2007. Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2007 diperoleh dari sumber-sumber: a. Penerimaan perpajakan; b. Penerimaan negara bukan pajak; dan c. Penerimaan hibah. (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.462.000.000.000,00 (lima ratus sembilan triliun empat ratus enam puluh dua miliar rupiah). (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.926.957.783.000,00 (dua ratus sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.668.965.000.000,OO (dua triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah). (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direncanakan sebesar Rp723.057.922.783.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga triliun lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). (2), ayat (3), dan ayat Pasal 3 (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari: a. Pajak dalam negeri; dan b. Pajak perdagangan internasional. (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp494.591.600.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus juta rupiah). (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp14.870.400.000.000,00 (empat belas triliun delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus juta rupiah). (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini. Pasal 4 (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari: a. Penerimaan sumber daya alam; b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara; dan c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya. (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.256.914.000.000,00 (seratus empat puluh enam triliun dua ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah). (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.100.000.000.000,00 (sembilan belas triliun seratus miliar rupiah). (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.570.043.783.000,00 (empat puluh lima triliun lima ratus tujuh puluh miliar empat pu,luh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga vibu rupiah). (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini. Pasal 5 (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terdiri dari: a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan b. Anggaran belanja ke daerah. (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). (3) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.794.599.050.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah). (4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp763.570.799.018.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan belas ribu rupiah). Pasal 6 (1) Anggaran belanja pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas: a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi; b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja. (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh ratus
tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). (4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). (5) Rincian lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat menurut unit organisasi/bagian anggaran dan menurut program/ kegiatan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. lebih Pasal 7 (1) Anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang; c. Belanja modal; d. Pembayaran bunga utang; e. Subsidi; f. Belanja hibah; g. Bantuan sosial; dan h. Belanja lain-lain. (2) Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2007 menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 6 ayat (2), menurut fungsi sebagwmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2006. Pasal 8 (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemenntah pusat berupa: a. pergeseran anggaran belanja: (i) antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran; (ii) antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau (iii) antarjenis belanja dalam satu kegiatan. b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan c. perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran PHLN; ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsijkabupatenjkota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi. (3) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/ kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah.
(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilaporkan Pemerintah kepada DPR sebelum dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pasal 9 (1) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Dana perimbangan; dan b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian. (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.342.751.050.000,00 (dua ratus lima puluh triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah). (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.451.848.000.000,00 (delapan triliun empat ratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah). Pasal 10 (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufa terdiri dari: a. Dana bagi hasil; b. Dana alokasi umum; dan c. Dana alokasi khusus. (2) Dana bagi basil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.461.251.050.000,00 (enam puluh delapan triliun empat ratus enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah). (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.787.400.000.000,00 (seratus enam puluh empat triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah). (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.094.100.000.000,00 (tujuh belas triliun sembilan puluh empat miliar seratus juta rupiah) (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam tentang Perimbangan Keuangan antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (6) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini. Pasal 11 (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dan: a. Dana otonomi khusus; dan b. Dana penyesuaian. (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.045.748.000.000,00 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah). (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.406.100.000.000,OO (empat triliun empat ratus enam miliar seratus juta rupiah). Pasal 12 (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2007 sebesar
Rp.723.057.922.783.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga triliun lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp763.570.799.018.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2007 terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp40.512.876.235.000,00 (empat puluh triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran. (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber: a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp55.068.296.235.000,00 (lima puluh lima triliun enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp14.555.420.000.000,00 (empat belas triliun lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah). (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini. Pasal 13 (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2007, Pemerintah menyusun Laporan tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 Semester Pertama mengenai: a. Realisasi pendapatan negara dan hibah; b. Realisasi belanja negara; dan c. Realisasi pembiayaan defisit anggaran. (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2007, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. Pasal 14 Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007. Pasal 15 Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2007, akan ditampung pada pembiayaan perbankan dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya. Pasal 16 (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 dengan perkembangan danl atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, apabila terjadi: a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007; b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya barns digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2007. (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2007 berakhir. Pasal 17 (1) Setelah Tahun Anggaran 2007 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2007 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 18 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 94
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 I. UMUM Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang dimaksud, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2007 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2007 antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. APBN Tahun Anggaran 2007 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2007. Di samping itu, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 juga diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu: (a) penanggulangan kemiskinan; (b) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; (c) revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; (d) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (e) penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; (f) penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik; (g) rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nias (Sumatera Utara), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, serta mitigasi dan penanggulangan bencana; (h) percepatan pembangunan infrastruktur; serta (i) pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir. Berbagai besaran APBN Tahun Anggaran 2007 sangat dipengaruhi oleh asumsi makro yang menclasarinya, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan, harga minyak internasional, dan tingkat produksi (lifting) minyak Indonesia. Dengan memperhatikan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, membaiknya pola dan kualitas pertumbuhan, meningkatnya peran investasi yang didukung oleh perbaikan investasi, dan perbaikan ekspor, maka infrastruktur, kebijakan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2007 diperkirakan akan mencapai sekitar 6,3 (enam koma tiga) persen. Sementara itu, melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2007, dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2007, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan terjaminnya pasokan dan lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, yang didukung oleh kebijakan penetapan harga oleh pemerintah (administered price), maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada level 6,5 (enam koma lima) persen. iklim Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai rata-rata 8,5 (delapan kama lima) persen pada tahun 2007. Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang tetap kuat, terutama oleh industri Cina dan India, serta ketatnya spare capacity di negara-negara produsen
minyak karena investasi di sektor perminyakan yang relatif lambat, maka rata-rata harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dalam tahun 2007 diperkirakan akan berada pada kisaran US$63,0 (enam puluh tiga koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, sedangkan tingkat lifting minyak mentah diperkirakan sekitar 1,0 (satu koma nol) juta barel per hari. Berdasarkan arah perkembangan kerangka ekonomi makro Indonesia tahun 2007 tersebut, maka kebijakan fiskal tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekohomi makro namun tetap mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tantangan pokok yang dihadapi kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan banyak berkaitan dengan upaya untuk terns menurunkan defisit APBN, dan mengurangi tingkat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam rangka mencapai kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), seraya mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia. Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi kebijakan fiskal tahun 2007 diarahkan pada dua langkah mendasar. Pertama, memadukan secara sinergi antara langkah-langkah konsolidasi fiskal untuk mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), dengan upaya menstimulasi perekonomian dengan kualitas pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, dalam hal pengelolaan utang, mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal. Hal ini akan diupayakan melalui pengendalian detisit anggaran tahun 2007 menjadi sekitar 1,1 (satu koma satu) persen. Defisit anggaran terse but akan diupayakan melalui berbagai langkah pembaharuan (reformasi) perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara, maka kebijakan perpajakan dalam tahun 2007, selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Hal ini akan dilakukan antara lain melalui pemberian beberapa fasilitas perpajakan di bidang-bidang dan sektor-sektor tertentu dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar pengenaan pajak yang sehat dan kompetitif, agar tidak mengganggu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Berkaitan dengan itu, kebijakan perpajakan dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Penerimaan perpajakan meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk, PajakjPungutan Ekspor, dan pajak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kebijakan PNBP akan lebih dititikberatkan melalui peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing Kementerian/Lembaga, antara lain melalui: (i) penyusunan peraturan perundang-undangan PNBP, serta evaluasi dan penyempurnaan tarif di bidang PNBP, dan (ii) melakukan verifikasi besaran PNBP dan penegakan hukum (law enforcement) di bidang PNBP. Di lain pihak, optimalisasi penerimaan hibah akan dilakukan antara lain melalui monitoring pencairan atas komitmen para donor dalam rangka hibah, khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena musibah bencana. Di bidang Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan tahun 2007 akan diarahkan pada langkah-langkah strategis untuk mempertajam prioritas alokasi anggaran, yaitu an tara lain
untuk: (i) perbaikan pendapatan aparatur negara dan pensiunan; (ii) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang; (iii) peningkatan kualitas pelayanan dan operasional pemerintahan serta pemeliharaan aset negara; (iv) investasi pemerintah di bidang infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; (v) pemberian subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas ke masyarakat; (vi) peningkatan anggaran pendidikan sejalan dengan amanat UUD 1945; serta (vii) kesinambungan bantuan langsung ke masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang belanja ke daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab, juga diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kebijakan belanja ke daerah dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk: (i) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (ii) mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah (public service provision gap); (iii) mendukung kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dalam kebijakan ekonomi makro (iv) meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD); (v) meningkatkan efisiensi sumber clara nasional; serta (vi) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas alokasi belanja ke daerah. Dengan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam APBN Tahun Anggaran 2007 diperkirakan masih terdapat defisit anggaran, yang akan dibiayai dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, akan dilakukan langkah-langkah kebijakan guna memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir. Langkah-langkah kebijakan di sisi pembiayaan dalam negeri terse but akan ditempuh antara lain dengan: (i) melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) melalui langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu, penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang (debt switching) serta pembelian kembali (ii) melanjutkan kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal; (iii) memanfaatkan dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias; (iv) menggunakan sebagian dana simpanan pemerintah; dan (v) ,memberikan dukungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraan Pemerintah-Swasta. (buyback) obligasi negara; Sementara itu, di sisi pembiayaan luar negeri, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi: (i) mengamankan pinjaman luar negeri yang telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan (ii) pembayaran cicilan pokok utang Iuar negeri yang sudah jatuh tempo. Dalam rangka membiayai pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah akan mengedepankan prinsip kemandirian, dengan Iebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Pendanaan dari Iuar negeri akan dilakukan lebih selektif dan berhati-hati, dengan mengupayakan beban pinjaman yang paling ringan melalui penarikan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dan tenggang waktu yang panjang, dan tidak mengakibatkan adanya ikatan politik, serta diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif. APBN diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di samping itu, keseimbangan pembangunan termasuk didalamnya penganggaran perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas tugas perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan
kenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen APBN dan APBD untuk pendidikan nasional. Namun mengingat amanat konstitusi untuk memperhatikan berbagai bidang lainnya secara keseluruhan, dalam tahun 2007 anggaran pendidikan diperkirakan masih mencapai sekitar 11,8 (sebelas koma delapan) persen dari APBN. Perhitungan tersebut adalah nilai anggaran pendidikan sebagai prosentase perbandingan (dalam persen) antara alokasi anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara (tidak termasuk gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan) terhadap keseluruhan belanja negara (tidak termasuk keseluruhan gaji). Definisi anggaran pendidikan yang dipakai dalam tahun 2007 tersebut tetap konsisten dengan amanat dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pengalokasian anggaran pendidikan juga harus sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah menetapkan fungsi pendidikan (beserta anggarannya) dilimpahkan ke Daerah, serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendukung perbaikan kesejahteraan para pendidik. Dengan demikian, anggaran pendidikan perlu dilihat seb,agai keseluruhan anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup seluruh program dan aktivitas yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. terhadap APBN Mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen bukan hanya kewajiban APBN tetapi juga bagi APBD, sehingga ke depan dengan menggunakan definisi anggaran pendidikan tersebut di atas diharapkan pemenuhan amanat konstitusi dapat dicapai, baik di APBN maupun APBD. Sejalan dengan upaya pemenuhan anggaran pendidikan, yang juga sangat penting untuk disiapkan adalah program-program peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang akan menjadi panduan nasional agar pengalokasian anggaran pendidikan dapat efektif dan nyata. II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penerimaan perpajakan sebesar Rp509.462.000.000.000,OO (lima ratus sembilan triliun empat ratus enam puluh dua miliar rupiah) terdiri atas: (dalam rupiah) a. Pajak dalam negeri 4111 Pajak Penghasilan (PPh) 494.591.600.000.000,00 261.698.300.000.000,00 41111 PPh minyak bumi dan gas
alam 411111 PPh minyak bumi 411112 PPh gas alam 41112 PPh nonmigas 41.241.700.000.000,00 16.072.300.000.000,00 25.169.400.000.000,00 220.456.600.000.000,00 411121 PPh Pasal 21 34.905.000.000.000,00 411122 PPh Pasal 22 non impor 5.546.300.000.000,00 411123 PPh Pasal 22 impor 19.494.900.000.000,00 411124 PPh Pasal 23 24.659.900.000.000,00 411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi 2.465.200.000.000,00 411126 PPh Pasal 25/29 badan 86.882.700.000.000,00 411127 PPh Pasal 26 13.989.900.000.000,00 411128 PPh final dan fiskal luar negeri 32.512.700.000.000,00 4112 Pajak pertambahan niIai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) 4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 161.044.200.000,000,00 21.267.000.000.000,00 5.389.900.000.000,00 4115 Pendapatan cukai 4116 Pendapatan pajak lainnya 42.034.700.000.000,00 3.157.500.000.000,00 b.Pajak perdagangan internasional 14.870.400.000.000,00 4121 Pendapatan bea masuk 4122 Pendapatan pajak/pungutan ekspor 14.417.600.000.000,00 452.800.000.000,00 Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk PT Pertamina (Persero) secara rata-rata dihitung berdasarkan 50 persen dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu setelah dikenakan pajak. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp210.926.957.783.000,00 (dua ratus sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas: (dalam rupiah) a. Penerimaan sumber daya alam 4211 Pendapatan minyak bumi 146.256.914.000.000,00 103.903.700.000.000,00 421111 Pendapatan minyak bumi 103.903.700.000.000,00 4212 Pendapatan gas alam 421211 Pendapatan gas alam 35.989.000.000.000,00 35.989.000.000.000,00 4213 Pendapatan pertambangan umum 421311 Pendapatan iuran tetap 421312 Pendapatan royalti batubara 3.564.214.000.000,00 59.246.000.000,00 3.504.968.000.000,00
b. c. 4214 Pendapatan kehutanan 42141 Pendapatan dana reboisasi 42142 Pendapatan provisi sumber 2.550.000.000.000,00 1.302.000.000.000 00 daya hutan 42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan 1.217.000.000.000,00 31.000.000.000,00 4215 Pendapatan perikanan 250.000.000.000,00 421511 Pendapatan perikanan 250.000.000.000,00 Bagian Pemerintah atas laba BUMN 19.100.000.000.000,00 4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN 19.100.000.000.000,00 Penerimaan negara bukan pajak lainnya 45.570.043.783.000,00 42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan 423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan 2.564.483.000,00 8.257.489.294.000,00 423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan 7.287.484.000,00 423113 Pendapatan penjua1an hasil tambang 6.111.487.733.000,00 423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan 2.128.061.143.000,00 423115 Pendapatan penjualan obat- obatan dan hasil farmasi lainnya 206.253.000,00 423116 Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya 5.081.970.000,00 423117 Penjua1an dokumen-dokumen pelelangan 307.912.000,00 423119 Pendapatan penjualan lainnya 2.492.316.000,00 42312 Pendapatan penjualan aset 26.845.790.000,00 423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 101.548.000,00 423122 Pendapatan penjualan kendaraan bermotor 622.282.000,00 423123 Pendapatan penjualan sewa beli 25.035.073.000,00 423129 Pendapatan penjualan aset lainnya yang lebih/rusak/ dihapuskan 42313 Pendapatan sewa 1.086.887.000,00 33.911.252.000,00 423131 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri 423132 Pendapatan sewa gedung, 13.020.709.000,00 bangunan, dan gudang 423133 Pendapatan sewa benda-benda 18.529.089.000,00 bergerak 1.825.172.000,00 423139 Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya 42314 Pendapatan jasa I 536.282.000,00 9.397.752.526.000,00 423141 Pendapatan rumah sakit dan
instansi kesehatan lainnya 1.930.095.690.000,00 423142 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) 20.669.382.000,00 423143 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB 2.354.471.257.000,00 423144 Pendapatan hak dan perijinan 2.936.949.473.000,00 423145 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan 44.788.490.000,00 423146 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai) 1.754.794.035.000,00 423147 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 423148 Pendapatan jasa bandar 64.972.350.000,00 udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian 289.366.224.000,00 423149 Pendapatan jasa I lainnya 1.645.625.000,00 42315 Pendapatan jasa II 2.120.027.217.000,00 423151 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 477.359.738.000,00 423152 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 423153 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 820.000.000.000,00 5.469.068.000,00 423155 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa 423157 Pendapatan bea lelang 423158 Pendapatan biaya pengurusan 3.025.600.000,00 28.527.961.000,00 piutang dan lelang negara 423159 Pendapatan jasa II lainnya 86.184.011.000,00 699.460.839.000,00 42316 Pendapatan bukan pajak dari luar negeri 423161 Pendapatan dari pemberian 310.155.927.000,00 surat perjalanan Republik Indonesia 28.890.927.000,00 423162 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 281.265.000.000,00 42321 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 27.573.415.000,00 423211 Pendapatan legalisasi tanda tangan 1.057.856.000,00 423212 Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan 250.459.000,00 423213 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) 615.300.000,00 423214 Pendapatan hasil denda/
Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 tilang dan sebagainya 15.759.000.000,00 423215 Pendapatan ongkos perkara 8.525.600.000,00 423219 Pendapatan kejaksaan dan peradiIan lainnya 1.365.200.000,00 42331 Pendapatan pendidikan 5.597.840.314.000,00 423311 Pendapatan uang pendidikan 4.631.979.130.000,00 423312 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 27.008.385.000,00 423313 Uang ujian untuk menjalankan praktik 15.510.000,00 423319 Pendapatan pendidikan lainnya 938.837.289.000,00 42342 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu 423421 Penerimaan kembali belanja 4.098.991.000,00 pegawai pusat 2.453.685.000,00 423422 Penerimaan kembali belanja pensiun 1.250.000,00 423423 Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni 423424 Penerimaan kembali Belanja 1.625.035.000,00 lain pinjaman LN 19.021.000,00 42344 Pendapatan pelunasan piutang 7.850.929.172.000,00 423441 Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara 7.850.000.000.000,00 423442 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendaham 929.172.000,00 42347 Pendapatan lain-lain 11.943.419.885.000,00 423471 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji 2.284.821.000,00 423472 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah 1.960.426.000,00 423473 Pendapatan kembali/ganti rugi atas kerugian 1.818.676.000,00 423475 Pendapatan denda pelanggaran di bidang pasar modal 13.000.000.000,00 423476 Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) 423479 Pendapatan anggaran 4.200.000.000.000,00 lain-lain 7.724.355.962.000,00 Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang
diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama. Yang dimaksud dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat multi years. Tidak termasuk dalam luncuran tersebut adalah PHLN yang belum disetujui dalam APBN tahun 2007 dan pinjaman yang bersumber dari kredit ekspor. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan dilaporkan Pemerintah kepada DPR sebelum dilaksanakan tembusan surat penetapan perubahan adalah dengan mengirimkan rincian/pergeseran anggaran dari Departemen Keuangan kepada DPR berdasarkan usulan kementerian/lembaga. Yang dimaksud dengan dilaporkan pclaksanaannya dalam APBN Perubahan adalah melaporkan perubahan rincian/ pergeseran yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2007 diajukan kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan pemerintah pusat adalah melaporkan perubahan rincianjpergeseran yang dilakukan sepanjang tahun 2007. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jumlah dana bagi basil tersebut termasuk: 1.Pembayaran kekurangan dana bagi basil tahun 2000-2005 sebesar Rp231.428.920.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: (dalam rupiah) i. ii. DBH Pajak DBH SDA 5.057.000.000,00 226.371.920.000,00 Sumber pembiayaan untuk kekurangan pembayaran dana bagi basil tahun tersebut berasal dari penggunaan Rekening Saldo 2000-2005 Anggaran Lebih dan tercatat dalam pembiayaan perbankan dalam negeri. 2.DBH atas pertambangan umum-royalti penerimaan proyeksi piutang negara hasil produksi batubara sebesar Rp3.148.833.530.000,OO (tiga triliun seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Jumlah dana alokasi khusus tersebut termasuk pembayaran kekurangan dana alokasi
khusus tahun 2005 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah). Sumber pembiayaan kekurangan pembayaran dana alokasi khusus tahun 2005 tersebut berasal dari penggunaan Rekening Saldo Anggaran Lebih dan tercatat dalam pembiayaan perbankan dalam negeri. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Dana perimbangan sebesar Rp250.342.751.050.000,00 (dua ratus lima puluh triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah dikurangi pembayaran kekurangan DBH dan DAK tahun 2000 sampai dengan 2005 serta bagian daerah atas proyeksi piutang negara hasil produksi batubara, terdiri atas: (dalam rupiah) 1. Dana bagi hasil (DBH) a. DBH Perpajakan 65.080.988.600.000,00 33.060.197.400.000,00 i DBH Pajak Penghasilan - Pajak penghasilan Pasal 21 - Pajak penghasilan 7.474.040.000.000,00 6.981.000.000.000,00 Pasal 25/29 orang pribadi ii DBH Pajak Bumi dan Bangunan iii DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5.389.900.000.000,00 493.040.000.000,00 20.196.257.400.000,00 b. DBH Sumber Daya Alam 32.020.791.200.000,00 i DBH Minyak Bumi ii DBH Gas Alam iii DBH Pertambangan Umum 2.851.371.200.000,00 - Iuran Tetap - Royalti iv DBHKehutanan - Provisi Sumber Daya 15.827.070.000.000,00 11.623.150.000.000,00 47.396.800.000,00 2.803.974.400.000,00 1.519.200.000.000,00 Hutan 973.600.000.000,00 Iuran Hak Pengusahaan Hutan 24.800.000.000,00 Dana Reboisasi v DBH Perikanan 520.800.000.000,00 200.000.000.000,00 2. Dana Alokasi Umum (DAU) 164.787.400.000.000,00 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) a. DAK bidang pendidikan b. DAK bidang kesehatan c. DAK bidang infrastruktur 5.032.740.000.000,00 17.092.500.000.000,00 5.195.290.000.000,00 3.381.270.000.000,00 i Jalan ii Irigasi 3.113.060.000.000,00 857.310.000.000,00 iii Air bersih dan sanitasi d. DAK bidang kelautan dan 1.062.370.000.000,00 perikanan e. DAK bidang pertanian f. DAK bidang prasarana 1.100.360.000.000,00 1.492.170.000.000,00 pemerintahan 539.060.000.000,00 g. DAK bidang lingkungan hidup 351.610.000.000,00 Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dana otonomi khusus sebesar Rp4.045.748.000.000,00 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) terdiri atas: 1.Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Papua untuk pembiayaan peningkatan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan berlaku sebesar Rp3.295.748.000.000,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah); dan selama 20 tahun sejak tahun 2002 2.Dana tambahan dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, sebagai pelaksanaaq Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 34 ayat (3) huruf f sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah). Ayat (3) Dana penyesuaian sebesar Rp4.406.100.000.000,00 (empat triliun empat ratus enam miliar seratus juta rupiah) terdiri dari atas: 1.Dana penyesuaian sebesar Rp674.446.700.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dialokasikan kepada provinsi yang menerima DAU tahun 2007 lebih kecil dari tahun anggaran 2005; 2.Dana penyesuaian sebesar Rp168.466.800.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dialokasikan kepada daerah yang menerima DAU tahun 2007 lebih kecil dari tahun anggaran 2006; dan 3.Dana penyesuaian sebesar Rp3.563.186.500.000,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik infrastruktur jalan dan lainnya. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp40.512.876.235.000,00 (empat puluh triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri atas: 1.Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp55.068.296.235.000,00 (lima puluh lima triliun enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri atas: (dalam rupiah) a. Perbankan dalam negeri 12.962.028.920.000,00 b. Non-perbankan dalam negeri i Privatisasi (neto) 42.106.267.315.000,00 2.000.000.000.000,00 Penerimaan privatisasi -Penyertaan modal negara 3.300.000.000.000,00 1.300.000.000.000,00
ii PenjuaJan aret program restrukturisasi perbankan 1.500.000.000.000,00 iii Surat utang negara (neto) 40.606.267.315.000,00 iv Dukungan infrastruktur -2.000.000.000.000,00 Pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening Pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp12.962.028.920.000,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk penggunaan SAL sebesar Rp233.028.920.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membiayai kekurangan pembayaran DBH dan DAK dari berbagai daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Privatisasi neto merupakan selisih antara penerimaan privatisasi dengan penyertaan modal negara. Pelaksanaan privatisasi dan penyertaan modal negara diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. SUN neto merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Jumlah rupiah penerbitan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali surat utang negara diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Untuk mendukung pembangunan kelistrikan di Indonesia, Pemerintah akan memberikan surat jaminan pada pembiayaan Proyek Pembangunan Listrik menggunakan pembangkit batubara sebesar 10.000 MW dengan memperhitungkan resiko finansial yang mungkin terjadi. 2.Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif Rp14.555.420.000.000,OO (empat betas triliun lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) terdiri atas: (dalam rupiah) a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) 40.274.580.000.000,00 -Pinjaman program 16.275.000.000.000,00 -Pinjamanproyek b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 23.999.580.000.000,00 54.830.000.000.000,00 Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ayat (3) Laporan keuangan yang diajukan dalanl rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah memuat koreksi/ penyesuaian (audited financial statements) sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 18 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4662 LAMPlRAN I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007 BUKU I PRIORITAS PEMBANGUNAN, SERTA KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... BAB 1 PENDAHULUAN ... BAB 2 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL i 1.1- 1 TAHUN 2007 ... 1.2- 1 A. Kondisi Umum ... A.I. Pencapaian Tahun 2005 dan 1.2- 1 Perkiraan Tahun 2006 ... 1.2- 1 A.2. Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2007. 1.2- 5 B. Tema Pembangunan Tahun 2007
dan Pengarusutamaan Pembangunan ... C. Prioritas Pembangunan Tahun 2007 ... I. Penanggulangan Kemiskinan ... 1.2-17 II. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor ... 1.2-20 1.2-16 1.2-17 III. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Perdesaan ... 1.2-22 IV. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan ... V. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan 1.2-26 Korupsi, dan Reformasi Birokrasi ... 1.2-29 VI. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik ... 1.2-31 VII. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana ... VIII. Percepatan Pembangunan Infrastruktur .... IX. Pembangunan Daerah Perbatasan dan 1.2-34 1.2-37 Wilayah Terisolir ... 1.2-45 BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ... A. Kondisi Ekonomi Tahun 2005 dan Perkiraan Tahun 2006 ... 1.3- 1 B. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2007 1.3- 6 C. Tantangan Pokok ... D. Arah Kebijakan Ekonomi Makro ... E. Proyeksi Ekonomi Tahun 2007 ... 1.3- 9 BAB 4 KAIDAH PELAKSANAAN ... 1.4- 1 BAB 5 PENUTUP ... 1.5- 1 LAMPIRAN:MATRIKS PRIORITAS, FOKUS, DAN KEGIATAN 1.3- 1 1.3- 7 1.3- 8 PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007 ... IL- 1 BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2006. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKP mengacu kepada RPJMN. Di dalam RPJMN Tahun 2004-2009 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 7 tanggal 19 Januari 2004 sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden tahun 2004, ditetapkan 3 Agenda Pembangunan, yaitu: 1.Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; 2.Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan 3.Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. terpilih dalam Pemilu Presiden pada Ketiga Agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam RKP.
Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan tahun RKP, ditetapkan Tema Pembangunan Nasional yang menunjukkan titik berat pelaksanaan Agenda Pembangunan. Dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahunan dengan fokus, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1.Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan dengan sasaran-sasaran yang terokur sehingga langsung dapat dirasakan marifaatnya oleh masyarakat; 2.Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; 3.Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama; 4.Realistis untuk dilaksanakan., Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, RKP memuat prioritas pembangunan, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, dan lintas wilayah yang tercerminkan dalam bentuk: (i) kemngka regulasi, serta (ii) kerangka investasi pemerintah dan layanan umum. rancangan kerangka ekonomi makro serta Dengan demikian RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKP mempunyai futlgsi pokok sebagai berikut: 1.Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik; 2.Menjadi pedoman da1am menyusun APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan 3.Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Lebih lanjut, sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, RKP menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP Daerah (RKPD). Dokumen RKP Tahun 2007 di1engkapi dengan Buku II yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program. BAB 2 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2007 A.KONDISI UMUM A.1.PENCAPAIAN TAHUN 2005 DAN PERKIRAAN TAHUN 2006 Secara ringkas pelaksanaan pembangunan pada tahun pertama dan perkiraan pada tahun kedua RPJM Tahun 2004 -2009 memberikan beberapa kemajuan penting dalam pelaksanaan ketiga agenda pembangunan yaitu: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai; Menciptakan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Kemajuan penting tersebut adalah sebagai berikut. AGENDA AMAN DAN DAMAI Dalam pelaksanaan Agenda Aman dan Damai dicapai kemajuan yang berarti tercermin dari kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara umum makin kondusif. Berbagai upaya penegakan hukum di bidang perjudian, illegal logging dan illegal fishing, korupsi, peredaran gelap dan produksi narkoba menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pengawalan proses politik di daerah khususnya pemilihan kepala daerah, meskipun sering memunculkan gejolak karena benturan dari pendukung calon kepala daerah, dapat berjalan dengan baik.
Kemajuan dalam pelaksanaan Agenda Aman dan Damai juga ditunjukkan oleh terorisme Dr. Azahari. keberhasilan aparat kepolisian dalam menangkap gembong Keberhasilan ini semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik khususnya konflik SARA di Poso telah dibentuk Komando Operasi Keamanan Sulawesi Tengah yang mulai beroperasi pada awal Januari 2006. Dengan pembentukan komando operasi tersebut diharapkan konflik horisontal antar masyarakat dapat semakin diredakan. Tercapainya kesepakatan Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 merupakan kemajuan yang sangat berarti dalam upaya penyelesaian masalah separatisme di Aceh. Penghancuran seluruh persenjataan milik GAM, penarikan pasukan non organik TNI dan Polri, serta timbulnya kesadaran bersama akan pentingnya kedamaian, merupakan modal dasar pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh yang sedang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Tsunami. Sementara itu, gerakan separatis di Papua terutama upaya intemasionalisasi proses integrasi Papua ke dalam NKRI mengalami peningkatan eskalasi, Namun melalui upaya kontra diplomasi, pihak luar negeri mampu diyakinkan untuk tetap mengakui Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tahun 2006, penciptaan kondisi aman dan damai dilakukan melalui upaya- upaya penyelesaian dan pencegahan konflik. Penyelesaian Aceh dengan telah ditandatanganinya MoU Helsinki dan telah ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh dititikberatkan antara lain pada kelanjutan pencapaian MoU termasuk pelaksanaan Pilkada. Sedangkan penyelesaian dan pencegahan konflik di beberapa daerah akan diorientasikan untuk mengatasi dampak-dampak kekerasan fisik dan psikologis dengan melibatkan pecan organisasi-organisasi kemasyarakatan termasuk pranata-pranata adat lokal dan aparatur pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator serta peningkatan penyediaan informasi publik. Hal lain yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memperkuat ikatan kebangsaan dan pengembangan ruang dialog untuk meningkatkan rasa saling percaya di dalam masyarakat. AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS Dalam pelaksanaan agenda adil dan demokratis dicapai beberapa kemajuan penting. Salah satunya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Kemajuan ini tidak terlepas dari berfungsinya kelembagaan yang ada yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Koordinasi Pemberantasan Kompsi, serta komitmen yang kuat dari Presiden untuk mendorong penegakan hukum. Sejak tahun 2004, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hingga akhir tahun 2005, Presiden dan DPR telah mengeluarkan Surat Izin Pemeriksaan terhadap pejabat negara yang terindikasi tersangkut kasus korupsi sebanyak 200 buah dari 228 permintaan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung. Dalam pada itu, pembangunan bidang penyelenggaraan negara diarahkan pada reformasi birokrasi, sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga bidang tersebut dilaksanakan saling terkait dan mendukung. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan melanjutkan berbagai upaya sistematis untuk memberantas korupsi, antara lain percepatan penerbitan peraturan perundang-undangan yang mengatur izin pemeriksaan terhadap penyelenggaraan negara, audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara, peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi, penuntasan kasus-kasus korupsi, serta peningkatan kualitas pengawasan. reformasi birokrasi dilakukan melalui penyempurnaan dan percepatan Sedangkan implementasi pedoman pelayanan pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas penyelenggaraan peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi, peningkatan administrasi negara, penyelesaian dan penerapan
kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan pegawai, penyempurnaan sistem remunerasi PNS, serta peningkatan keberdayaan masyarakat. Keberhasilan lain dalam Agenda Adil dan Demokratis adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala daerah secara langsung berjalan dengan aman, adil, dan demokrastis. Sampai dengan akhir tahun 2005, telah dilaksanakan 213 pemilihan kepala daerah secara langsung meliputi 7 provinsi, 174 kabupaten, dan 32 kota dan sampai Oktober 2006 telah dileaksanakan sebanyak 49 pemilihan kepala daerah secara langsung yang meliputi 4 provinsi, 39 kabupaten, dan 6 kota. AGENDA KESEJAHTERAAN RAKYAT Pelaksanaan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain bencana alam di daerah, kekuatiran terhadap wabah penyakit, serta meningkatnya tekanan eksternal terhadap stabilitas ekonomi di dalam negeri. Bencana alam gempa bumi di Alor dan Nabire, bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, serta bencana alam banjir dan longsor yang baru saja terjadi di beberapa daerah di Sumatra, Jawa dan Kalimantan, telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Selain itu, beberapa kejadian luar biasa yang terjadi di beberapa daerah, seperti adanya penyebaran virus flu burung dan terjadinya musibah kekurangan pangan di Papua, menunjukkan beragamnya bencana kemanusiaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ini membutuhkan penanganan secara khusus. Sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana, pemulihan terhadap daerah-daerah yang tertimpa bencana terus ditingkatkan dengan memantapkan tahap rehabilitasi dari tiga pentahapan yang direncanakan. Meningkatnya ketidakstabilan ekonomi pada tahun 2005 mengurangi kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai. Meskipun perekonomian Indonesia tahun 2005 tumbuh sebesar 5,6 persen, lebih tinggi dari tahun 2004 (5,1 persen), tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin belum mampu dikurangi. Pada bulan Februari dan Oktober 2005, jumlah angkatan kerja yang bekerja bertambah sebesar l,8 juta jiwa dan 2,9 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2004. Sedangkan lapangan kerja barn yang tercipta pada bulan Februari dan Oktober 2005 masing-masing sebesar 1,2 juta orang dan 2,0 juta orang. Dengan pertambahan angkatan kerja yang lebih besar dari lapangan kerja baru, pengangguran terbuka pada bulan Februari 2005 meningkat menjadi 10,8 juta orang (10,3 persen) dan pada bulan Oktober 2005 diperkirakan menjadi ll,6juta orang (10,8 persen). Harga minyak dunia dan suku bunga Fed Funds yang terus meningkat sejak paruh kedua tahun 2004 memberi tekanan yang berat terhadap stabilitas moneter dan ketahanan fiskal. Rupiah sempat melemah dan kekuatiran terhadap ketahanan fiskal meningkat. Untuk menjaga ketahanan fiskal dan menahan gejolak rupiah, harga BBM di dalam negeri dinaikkan dua kali dalam tahun 2005 serta ditempuh kebijakan moneter yang ketal melalui kenaikan suku bunga. Sejak akhir Agustus 2005, BI rate ditingkatkan lima kali hingga pada bulan Desember 2005 mencapai 12,75 persen. Rangkaian kebijakan ini mampu menjaga kembali stabilitas rupiah meskipun terjadi lonjakan yang tinggi pada laju inflasi bulan Oktober 2005. Secara bertahap nilai tukar rupiah yang sempat melewati Rp 10.000,- per dolar AS menguat kernbali. Dalam keseluruhan tahun 2005, nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.705 per dolar AS. Laju inflasi tahunan (y-o-y) yang sempat mencapai 17,9 persen dan 18,4 persen pada bulan Oktober dan November 2005 melunak menjadi 17,1 persen pada bulan Oesember 2005. Membaiknya stabilitas moneter mendorong kembali kinerja pasar modal kita. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta yang sempat melemah di bawah angka 1000, kembali meningkat dan ditutup pada angka 1.162,6 atau menguat 9,6 persen dibandingkan akhir tahun 2004. Dalam tahun 2006, stabilitas ekonomi akan ditingkatkan terutama untuk menurunkan laju inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter ditingkatkan dengan memperhatikan timing dari implementasi kebijakan tiskal dan moneter serta pengaruhnya terhadap perekonomian secara menyeluruh. Kebijakan
moneter diarahkan untuk mengendalikan likuiditas perekonomian dengan mengupayakan suku bunga yang secara riil mampu menjaga kepercayaan terhadap rupiah serta mengurangi tekanan inflasi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan didorong sejak awal tahun 2006 oleh kebijakan fiskal dan diperkuat oleh kebijakan moneter yang melonggar pada triwulan III atau IV/2006. Meskipun kebijakan fiskal pada tahun 2006 tetap diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran sebesar 0,7 persen PDB, pengaruh peluncuran dana pada awal tahun 2006 dapat memberi dorongan bagi kegiatan ekonomi dan pada gilirannya akan memberi pengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat. Dorongan tiskal terhadap perekonomian juga akan diberikan oleh belanja daerah dengan semakin besarnya fungsi pelayanan masyarakat yang diberikan oleh daerah. Keselarasan antara APBN dan APBD sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dari penggunaannya. Dengan tekanan inflasi yang melunak pada triwulan 111/2006, kebijakan moneter diharapkan melonggar pada triwulan III atau IV /2006 dan diperkirakan akan makin mendorong kegiatan investasi yang iklimnya dibenahi sejak awal tahun 2006. Dengan upaya-upaya ini, perekonomian tahun 2006 diperkirakan lebih baik dari tahun 2005. Stabilitas ekonomi diperkirakan membaik dengan nilai tukar yang relatif stabil, laju inflasi yang terkendali, serta suku bunga yang menurun. Dalam empat bulan pertama tahun 2006, rata-rata nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp 9.212,- per USD; laju inflasi menurun menjadi 15,4 persen (y-o-y) pada bulan April 2006; serta cadangan devisa meningkat menjadi US$ 42,8 miliar pada akhir bulan April 2006. Stabilitas ekonomi yang meningkat tersebut selanjutnya turut berperan dalam mendorong kinerja pasar modal. Pada akhir bulan April 2006, IHSG di BEl meningkat menjadi 1464,4 atau naik 26,0 persen dibandingkan akhir tahun 2005. Dengan perkembangan ini, laju inflasi pada akhir tahun 2006 diperkirakan menurun menjadi 8 persen. Dengan dorongan pada pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun 2006 melalui pemanfaatan pengeluaran pemerintah serta peningkatan investasi dan penguatan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dalam keseluruhan tahun 2006 diperkirakan mencapai 6 persen. Resiko pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari 6 persen masih ada apabi1a terjadi gejolak eksternal yang besar serta lambatnya penguatan daya beli masyarakat dan peningkatan investasi. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus didorong oleh peningkatan pendidikan dan kesehatan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan memberikan hasil yang cukup baik, antara lain ter1ihat pada peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2004 APK pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs masing-masing telah mencapai 107,1 persen dan 82,2 persen, sedangkan APK pada jenjang SMNSMK/MA telah mencapai 54,4 persen (Susenas 2004). Rata-rata ,lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas meningkat menjadi 7,2 tahun dan angka buta aksara kelompok usia yang sarna dapat diturunkan menjadi 9,6 persen. Sementara itu, status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan, antara lain terlihat pada angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup, dan prevalensi kurang gizi. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2002-2003). Angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2002 -2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 66,2 tahun (2003). Prevalensi gizi kurang menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 27,5 persen (2004). Namun dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung terjadi stagnasi. A.2.MASALAH DAN TANTANGAN POKOK TAHUN 2007 Dengan berbagai kemajuan pokok yang dicapai pada tahun 2005 dan perkiraan pada tahun 2006, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. MASIH TINGGINYA PENGANGGURAN TERBUKA. Pengangguran terbuka terus meningkat. Pada awal tahun 2006, pengangguran terbuka meningkat menjadi 11,1 juta orang atau 10,4 persen. Tambahan lapangan kerja hanya mampu menyerap 300 ribu orang. Dengan kondisi seperti ini, jumlah penganggur terbuka belum dapat terserap pada kegiatan
ekonomi. Di sektor pertanian terdapat penambahan jumlah orang yang bekerja, yaitu sekitar 500 ribu orang. Sementara itu, beberapa sektor justru mengalami penurunatl, seperti sektor industri sekitar 74 ribu orang, sektor perdagangan sekitar 341 ribu orang, dan sektor bangunan 43 ribu orang. Seperti halnya tahun 2005, persentase pengangguran berusia 15-24 tahun masih sangat besar, sekitnr 60,0 persen. Dengan permasalahan tersebut di atas, tantangan utama yang harus dihadapi pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya penciptaan lapangan kerja, utamanya penciptaan lapangan kerja formal, masih sangat rendah. Sampai awal tahun 2005, jumlah angkatan kerja mencapai 105,8 juta orang atau bertambah 1,8 juta orang dibandingkan tahun 2004, sedangkan lapangan kerja barn yang tercipta sebesar 1,2 juta. Upaya ini untuk menciptakan lapangan kerja yang luas memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Kedua, mendorong pekerja berpindah dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. Dari 1,2 juta lapangan kerja baru yang tercipta pada formal. Rendahnya keterampilan/keahlian dan kompetensi tenaga kerja menjadi tantangan yang harus dihadapi. tahun 2005, hanya 200 ribu lapangan kerja Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang masih bekerja di lapangan kerja informal. Upaya-upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja terus dilakukan, termasuk upaya-upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antara pekerja formal dan informal. Tantangan ini berkaitan erat dengan pemberdayaan UMKM yang banyak menyerap tenaga kerja informal. MASIH BESARNYA JUMLAH PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN. Meningkatnya pengangguran terbuka dan tekanan terhadap stabilitas moneter di dalam negeri mengakibatkan jumlah pen duduk miskin masih cukup besar. Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin dipcrkirakan sebesar 35,2 juta jiwa atau 15,8 persen dari jumlah penduduk. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan tidak saja semata-mata dilihat dati kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga upaya-upaya lain untuk memenuhi kebutuhan dasar. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melihat aspek yang sifatnya multi dimensi. Upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada: Pertama, perluasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha. Kedua, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang bersifat pemberdayaan. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin menjadi penting karena akan mendudukkan mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat lebih miskin, diperlukan berbagai upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga mengubah pandangan terhadap masyarakat miskin dari beban (liabilities) menjadi potensi (assets). Berbagai proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan tersebut di atas perlu didukung oleh perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang pro-poor termasuk tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh masyarakat miskin antara lain sebagai berikut. Pertama, kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah gizi kurang. Rendahnya kemampuan daya beli dan kesadaran masyarakat akan pangan dengan gizi yang layak merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin. Berdasarkan data yang digunakan oleh MDGs dalam indikator kelaparan, hampir dua-pertiga penduduk Indonesia berada di bawah asupan 2100 kalori per kapita/hari. Data Susenas tahun 2003 menyebutkan bahwa jumlah anak balita yang mengalami kurang gizi tercatat 27,5 persen dari jumlah total anak balita. Berbagai kasus gizi kurang dan rawan pangan terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal menunjukkan persoalan terbatasnya infrastruktur dasar seperti jalan, sarana perhubungan, listrik, dan sarana dan prasarana produksi, yang menghambat berkembangnya di versifikasi pangan dan usaha ekonomi masyarakat miskin di daerah-daerah tersebut. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pengetahuan masyarakat
tentang asupan gizi yang baik. Kedua, terbatasnya akses atas kebutuhan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selama ini kelompok masyarakat miskin dihadapkan pada masalah tingginya biaya pendidikan. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah dihapuskan pada kenyataannya masih ada pengeluaran lain di luar iuran sekolah yang menghambat masyarakat miskin menyekolabkan anaknya. Putus sekolah juga masih terjadi, terutama pada jenjang pendidikan menengah, karena alasan anak harus membantu orangtua mencari nafkah. Kelompok masyarakat miskin juga dihadapkan pada mahalnya biaya pengobatan dan perawatan, jauhnya tempat pelayanan kesehatan, dan rendahnya jaminan kesehatan. Pada kelompok termiskin hanya sekitar 15 persen yang memiliki Kartu Sehat (KS). Rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan antara lain disebabkan oleh ketidaktahuan tentang proses pembuatan KS dan kurang dipahaminya manfaat pelayanan oleh pemegang KS. Selanjutnya tempat tinggal yang sehat dan layak juga merupakan kebutuhan dasar yang masih sulit dijangkau masyarakat miskin. Data Potensi Desa 2003 menunjukkan bahwa di sekitar 17 kabupaten/kota terdapat permukiman dengan Jumlah keluarga lebih dan 19.000 yang bertempat tinggal di bantaran sungai dan permukiman kumuh. Pada lingkungan tempat tinggal yang tidak layak ini masyarakat miskin sering dihadapkan pada masalah keterbatasan air bersih, terutama air minum, dan sanitasi yang baik. Ketiga, belum tersusunnya sistem perlindungan sosial yang memadai. Perlindungan sosial basi masyarakat miskin, khususnya fakir miskin dan PMKS, diperlukan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan dapat mengakses sistem pelayanan sosial dasar. Jumlah fakir miskin berdasarkan data BPS dan Pusdatin Departemen Sosial tahun 2004 mencapai 14,8 juta jiwa dan jumlah PMKS mencapai 9,4 juta jiwa. Upaya yang telah dilakukan selama ini adalah dengan peningkatan pemberdayaan peran keluarga miskin. Akan tetapi dengan situasi ekonomi saat ini, yang ditandai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak hingga dua kali dalam tahun 2005, telah menjadikan kelompok masyarakat yang berada di dekat garis kemiskinan menjadi kelompok rentan terhadap kemiskinan. Keempat, rendahnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Tidak adanya aset yang dapat digunakan untuk penjarninan kredit menyebabkan mereka sulit mendapatkan permodalan dan akses terhadap sarana dan prasarana produksi serta bantuan teknis yang diperlukan. Salah satunya disebabkan karena masyarakat miskin sering terkendala oleh tidak adanya hak kepemilikan atau hak penggunaan lahan tempat mereka tinggal atau berusaha. Kendala ini juga dialami oleh para pelaku usaha mikro dimana selain keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana produksi juga karena masih rendahnya kapasitas para pelaku usaha mikro. MASIH RENTANNYA KEBERLANJUTAN INVESTASI DAN RENDAHNYA DAYA SAING EKSPOR NON-MIGAS. Meskipun investasi dan penerimaan ekspor non migas meningkat sejak tahun 2004; kenaikannya cenderung melambat. Facia tahun 2005, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto tumbuh 9,9 persen; lebih lambat dari tahun 2004 (14,6 persen). Secara triwulanan, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto melambat sejak triwulan 111/2004 dari 17,4 persen menjadi 1,8 persen pada triwulan IV /2005 (y-o-y). Minat investasi sebagaimana yang tercermin dari nilai persetujuan PMDN dan PMA juga masih jauh di bawah periode sebelum krisis. Penerimaan ekspor non-migas, meskipun pada tahun 2005 meningkat sebesar 18,6 persen; kenaikannya lebih didorong oleh peningkatan harga komoditi di pasar intemasional. Kemampuan produksi di dalam negeri belum mampu secara maksimal memenuhi permintaan eksternal yang tinggi. Upaya untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non-migas akan ditingkatkan. Tantangan ini semakin besar dengan kemungkinan melambatnya perekonomian dunia dan meningkatnya persaingan antar negara baik dalam menarik investasi maupun mempertahankan pangsa pasar ekspomya di luar negeri. Perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya gains ekspor non-migas diarahkan untuk mengurangi harnbatan-hambatan pokok antara lain prosedur perijinan yang panjang, administrasi perpajakan dan kepabeanan, kepastian hukum, peraturan-peraturan daerah yang mengganggu, iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif, serta infrastruktur. PEMENUHAN KEBUTUHAN ENEROI DI DALAM NEOERI MASIH TERKENDALA.
Pengembangan enegi di dalam negeri dihadapkan pada masalah kebutuhannya yang terns meningkat serta ketergantungannya yang sangat besar pada sumber energi konvensional. Penggunaan energi primer selama ini masih bertumpu pada minyak bumi (54,4 persen), gas bumi (26,S persen), batubara (14,1 persen); sedangkan sumber-sumber energi lainnya hanya sekitar 4,8 persen. Pemanfaatan energi final juga masih bertumpu pada beberapa jenis, yaitu BBM (63 persen), gas bumi (17 persen), dan listrik (10 persen). Disamping itu, konsumsi energi di dalam negeri juga relatif lebih boros dibartdingkan negara-negara lainnya. Ketergantungan energi yang sangat tinggi pada minyak bumi dan kecenderungan menurunnya produksi di dalam negeri akan meningkatkan kerentanan pembangunan terhadap gejolak harga minyak dunia. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri juga dihadapkan pada kendala infrastruktur energi yang terbatas dan tidak optimal yang pada gilirannya mengakibatkan terganggunya kelancaran dan distribusi energi. Dalam kaitan itu, pemenuhan kebutuhan energi dihadapkan pada tantangan sebagai berikut. Pertama, mempercepat pencarian sumber energi sebagai upaya peningkatan cadangan sumber daya energi nasional. Kedua, meningkatkan proses produksi dan penciptaan nilai tambah produksi melalui proses pengolahan energi final di dalam negeri dengan mendorong pemanfaatan dan penguasaan teknologi rancang bangun dalam menjamin kelancaran dan pemerataan distribusi energi final. Ketiga, menyediakan energi kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. Pengurangan ketergantungan yang tinggi terhadap BBM didorong dengan diversifikasi atau penganekaragaman energi guna mengembangkan pemanfaatan dan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan sebagai energi altematif, seperti panas bumi dan energi berbasis nabati, yakni biodiesel, dan biofuel. Energi ini, terutama biodiesel, dan biofuel, apabila dikelola dengan baik dapat memenuhi kebutuhan energi secara lokal. Percepatan pemanfaatan dan pengembangan energi altematif juga membuka peluang usaha dan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha mulai dari budi daya, pengolahan dan niaganya. RENDAHNYA PRODUKTIVITAS PERTANIAN DALAM ARTI LUAS DAN BELUM TERKELOLANYA SUMBER DAYA ALAM DAN POTENSI ENEROI TERBARUKAN SECARA OPTIMAL. Upaya untuk mendorong pertanian dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pangan dihadapkan pada beberapa masalah pokok, yaitu: masih rentannya produksi padi sebagai akibat banyaknya bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2005 dan awal tahun 2006; rendahnya tingkat produksi petemakan dan lemahnya sistem kesehatan hewan nasional yang dapat mengganggu produksi dan keamanan pangan hasil ternak; serta rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas hasil peternakan, perkebunan dan hortikultura, serta rendahnya dukungan infrstruktur pertanian dan perdesaan. Selanjutnya tantangan untuk mendorong produktivitas pertanian dalam arti luas juga dihadapkan pada lemahnya sistem pengelolaan usaha perikanan dan rendahnya produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan yang disebabkan oleh terbatasnya penguasaan teknologi, kompetisi dalam penggunaan lahan perairan, terjadinya overfishing, kenaikan harga dan kelangkaan BBM, masalah pengaturan perijinan, dan kerusakan ekosistem perairan; tingginya kegiatan pencurian ikan (illegal fishing), baik oleh kapal-kapal asing maupun domestik; terbatasnya kemampuan dalam penyediaan benih/bibit bennutu dan pakan, serta buruknya irigasi tambak; rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang berakibat pada rendahnya mutu, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan; kurangnya pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya untuk mengawetkan hasil perikanan yang dapat mengganggu keamanan hasil ikan; lemahnya penegakan hukum, praktek illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, tumpang tindih kawasan hutan terutama dengan pertambangan, klaim kawasan hutan oleh masyarakat adat, serta konversi kawasan hutan untuk penggunaan lain serta review RTRWP/RTRWK yang tidak rnemenuhi kaidah yang berlaku merupakan bagian penyebab dari semakin tcrdegradasinya hutan Indonesia. Selanjutnya dukungan sektor pertanian juga masih terbatas dalam pemanfaatan hasil pertanian untuk sumber-sumber energi terbarukan (renewable energy). Masalah-masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam tahun 2007. KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN RAKYAT MASIH RELATIF RENDAH.
Meskipun terjadi peningkatan, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina; serta masih jauh dari sasaran Millennium Development Goals (MDGs). Di bidang pendidikan, belum semua anak usia 7-15 tahun mengikuti pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun nonformal sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan masih terdapat anak-anak yang tidak dapat menyelesaikan jenjang sekolah dasar sebagaimana sasaran MDGs bidang pedidikan. Keadaan tersebut harus segera diatasi, untuk rnenjamin semua anak paling tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Partisipasi pendidikan rnenengah dan pendidikan tinggi juga masih sangat rendah, padahal kornpetisi global menuntut tersedianya penduduk berpendidikan menengah dan tinggi yang bennutu dalam jumlah yang memadai. Penyebab utarna rendahnya partisipasi pendidikan adalah faktor ekonomi yang disusul oleh faktor geografi. Anak yang tidak dapat bersekolah umumnya berasal dari keluarga miskin dan atau yang tinggal di daerah perdesaan, terpcncil dan kepulauan. Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan penduduk miskin jauh lebih rendah daripada penduduk kaya, dan partisipasi pendidikan penduduk perdesaan lebih rendah daripada penduduk perkotaan. Kualitas pendidikan juga dinilai masih rendah karena belum sepenuhnya mampu memberikan kompetensi sesuai dengan tahap pendidikan yang dijalani peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh ketersediaan dan kualitas pendidik yang belum memadai, kesejahteraan pendidik yang masih rendah, fasilitas belajar yang belum tersedia secara mencukupi dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Sementara itu, pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan: mutu, ketersediaan, dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil; angka kesakitan yang rnasih tinggi terutama karena penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, tuberkulosis paru, malaria, diare dan infeksi saluran pernafasan, yang diperburuk dengan munculnya penyakit baru seperti flu burung yang berpotensi menjadi pandemi; masih tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita serta berbagai masalah gizi utama lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya; belum optimalnya dukungan pelayanan kesehatan di bidang obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, dan keamanan pangan; serta perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan. Khusus mengenai flu burung, data menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terkonfirmasi (confirmed cases) maupun yang meninggal. Untuk itu upaya pencegahan dan penanggulangan harus lebih ditingkatkan secara terkoordinasi. Dalam k,aitan ini telah disusun strategi nasional pengendalian flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influensa tahun 2006 - 2008. PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI BELUM DIDUKUNG SECARA OPTIMAL OLEH LEMBAGA PENEGAK HUKUM. Meskipun terdapat kemajuan dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, kapasitas kelembagaan baik pada lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan lainnya serta dukungan sarana prasarana untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi belum optimal. Belum tuntasnya pembenahan kelembagaan penegak hukum untuk mempercepat pemberantasan korupsi, kendala aparat penegak hukum untuk bertindak secara cepat, tepat dan akurat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi terlihat dati kemampuan, profesionalisme dan kualitas yang masih jauh dari yang diharapkan. Permasalahan yang juga mengemuka dari permasalahan korupsi adalah masih lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Penegakan hukum terhadap hak asasi manusia juga dirasakan oleh masyarakat masih jauh dari rasa keadilan terutama terhadap kasus-kasus yang belum terselesaikan. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini menjadi perhatian
masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri perlu segera diselesaikan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan selanjutnya adalah menuntaskan reformasi birokrasi dalam rangka memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini antara lain adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan baik internal, eksternal termasuk pengawasan masyarakat dan sistem pertanggungjawaban publik yang berakibat masih tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sisfem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur aparatur negara dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. MASIH RENDAHNYA RASA AMAN, KURANG MEMADAINYA KEKUATAN PERTAHANAN, DAN MASIH ADANYA POTENSI KONFLIK HORISONTAL. Memasuki tahun 2007 aktivitas pembangunan diperkirakan masih menghadapi kendala berupa rendahnya rasa aman sebagai akibat dari tindak kriminal yang berupa kejahatan konvensional maupun transnasional. Kejahatan konvensional merupakan tingkat pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat, kesenjangan sosial, dan berbagai dampak kondisi perekonomian negara. Sementara itu, kejahatan transnasional yang terdiri dari tindak terorisme dan kejahatan narkoba merupakan kejahatan terorganisir yang melibatkan beberapa negara. Meskipun aparat keamanan telah berhasil menewaskan gembong terorisme, namun upaya mengatasi aksi terorisme masih menghadapi tantangan dengan belum tertangkapnya Noordin M Top beserta jaringannya. Sementara itu kejahatan di bidang narkoba yang terkait dengan pengungkapan sejumlah kasus narkoba seperti pembongkaran pabrik ekstasi skala besar, penangkapan para bandar pengedar, pelaksanaan hukuman atau eksekusi terpidana mati kasus narkoba diperkirakan belum dapat menekan kejahatan narkoba mengingat besarnya nilai ekonomi peredaran narkoba. Di sisi lain hasil pembangunan pertahanan keamanan baik dari sisi profesionalisme personil maupun peralatan pendukung belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. implikasi dari tingginya frekuensi konflik bernuansa kekerasan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada tahun 2005 dan 2006, masih menuntut pembinaan kehidupan sosial masyarakat berupa kesabaran dan kewaspadaan politik yang tinggi untuk menjamin keberlanjutan perdamaian dan pencegahan konflik. Konflik-konflik yang berdimensi politik tinggi, seperti proses Pilkada, dapat menjadi bahaya laten bagi keharmonisan hidup antar kelompok masyarakat. Pada masa mendatang, potensi konflik-konflik sosial diharapkan dapat dikenali sejak awal, dan apabila tak terhindarkan terjadinya, dapat dikelola dan dikendalikan melalui mekanisme lembaga-lembaga sosial politik yang ada, termasuk pranata lokal/adat, tanpa menunggu munculnya gerakan-gerakan separatisme bersenjata, meletusnya kekerasan berskala besar yang menimbulkan kerusakan besar sertajatuhnya banyak korban jiwa. Menurunnya Dengan orientasi kebijakan penyelesaian konflik pada tahun 2005 dan 2006 mengatasi dampak-dampak kekerasan fisik dan trauma psikologis pasca konflik baik pada manusia maupun pada sarana dan prasarana publik, pada tahun 2007 dan seterusnya fokus politik penyelesaian konflik adalah membangun konsensus dan kepercayaan melalui mekanisme kelembagaan jaringan sosial politik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik melalui upaya-upaya politik, dialog dan perdamaian. Penundaan proses pengembangan konsensus dan kepercayaan pada proses kelembagaan dan jaringan sosial, akan meningkatkan resiko munculnya permasalahan baru dengan besarnya perubahan sosial politik ekonomi yang sedang berlangsung di tanah air. Pengembangan kepercayaan dan penyelesaian konflik melalui proses penguatan kelembagaan politik dan hukum, selain dapat menghindarkan tindakan-tindakan kekerasan dan anarki yang menimbulkan perpecahan dan trauma sosial yang mendalam, sekaligus memberikan sumbangan pada proses demokratisasi yang sedang berlangsung secara nasional. BELUM MEMADAINYA KEMAMPUAN DALAM MENANGANI BENCANA. Dalam dua tahun terakhir ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai bencana alam antara lain gempa bumi di Alor dan Nabire, bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepu1auan Nias, serta bencana a1am banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah di Sumatra, Jawa dan Kalimantan, dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan kemgian material yang sangat besar. Selain itu, beberapa kejadian luar biasa seperti adanya penyebaran virus flu burung dan terjadinya musibah kekurangan pangan di Papua, menunjukkan beragamnya bencana kemanusiaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga dibutuhkan penanganan secara khusus. Sementara itu sebagian besar masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka tinggal di daerah yang rawan bencana. Di samping itu faktor pendidikan, pengetahuan dan kemiskinan menjadikan mereka sangat rentan terhadap ancaman bencana. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan prasarana dan sarana serta belum siapnya sistem penanggulangan/ mekanisme penanganan bencana, menyeqabkan keterlambatan dan kurang efektifnya penanganan dan penanggulangan bencana. Sebagaimana sudah dilakukan pada tahun 2005 dan tengah diupayakan pada tahun 2006, sekaligus memperhatikan berbagai tantangan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki, serta memjuk kepada fokus tahapan rekonstruksi yaitu untuk membangun kembali masyarakat dan kawasan yang terkena bencana, maka tahun 2007 akan difokuskan pada upaya penguatan pelaksanaan terutama penyelesaian pembangunan pemmahan dan permukiman bagi korban bencana alam yang telah dimulai sejak tabun 2005. Selain itu, akan dilanjutkan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi skala korporasi, peningkatan pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur utama, dan peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah. rekonstruksi, Pelaksanaan seluruh tahapan tadi yang dimulai sejak terjadinya bencana hingga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah diupayakan pada saat ini saling terkait dan berkesinambungan. Khususnya untuk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah Aceh dan Nias, sebagaimana te1ah direncanakan dalam rencana induk dimana masa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan berakhir pada tahun 2009, maka pada tahun 2007 dirumuskan dan dirancang langkah-langkah penanganan bencana secara sistemntis dan simultan dalam setiap proses pembangunan kembali wilayah yang terkena bencana tersebut. Selanjutnya, dengan memperhatikan upaya pencegahan atau meminimalisir resiko bencana serta mempcrtimbangkan beberapa kondisi nwal yang ditemui dalam kaitannya dengan mitigasi dan penanggulangan bencana, maka pada tahun 2007 mendatang diperlukan reorientasi terhadap pola dan model penanganan bencana serta pergeseran cara pandang terhadap masalah bencana di Indonesia, yang terutama diarahkan untuk merubah pola penanganan dari respon darurat ke manajemen resiko. Pergeseran ini mendorong penanganan bencana hams dapat melakukan manajemen resiko sehingga dampaknya dapat dikurangi atau dihilangkan sarna sekali. Selain itu, perlu dilakukan pergeseran pola penanganan dari tanggung jawab pemerintah menjadi urusan bersama masyarakat, yang sangat berperan dalam penanganan bencana alam. Penanganan bencana yang selama ini masih dianggap sebagai urusan pemerintah perlu menjadi umsan bersama. Semua aspek penanganan bencana, dimulai dari kebijakan, kelembagaan, koordinasi dan mekanisme pencegahan dan penanggulangannya harus direorientasikan sedemikian rupa sehingga menggalakkan peranserta masyarakat secara maksimal. MASIH PERLUNYA UPAYA PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH KHUSUSNYA DI DAERAH PERBATASAN DAN WILAYAH TERISOLIR MASIH BESAR. Kesenjangan antar wilayah tercermin dari perbedaan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi antar wilayah. Pada tahun 2004, kemiskinan di DKI Jakarta hanya mencakup sekitar 3,2 persen penduduk, sedangkan di Papua sekitar 38,7 persen. Di Jakarta, penduduk rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun, sedangkan penduduk di NTB rata-rata hanya selama 5,8 tahun. Di Jakarta, hanya sekitar 30 persen penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih, sedangkan di Kalimantan Barat lebih dari 70 persen penduduk tidak mempunyai akses terhadap air bersih. Selanjutnya dalam tahun 2004, provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 61,0 persen seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatra sekitar 22,2 persen, provinsi di Kalimantan 9,3 persen, Sulawesi 4,2 persen, serta provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya 3,3 persen. Laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2004 sebesar 10,7 persen, provinsi di Sumatra sebesar 7,78 persen, provinsi di
Kalimantan 5,7 persen, provinsi di Sulawesi sebesar 11,2 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 4,3 persen. Selain itu, 44 kabupaten/kota merupakan daerah perbatasan dan 20 diantaranya merupakan daerah tertinggal. Masalah kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan daerah tertinggal tetap akan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah di dalam merneratakan hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Upaya tersebut rnenuntut pentahapan karena besarnya permasalahan yang dihadapi. Dalam tahun 2007, pengurangan kesenjangan antar wilayah difokuskan pada penanganan daerah-daerah perbatasan yang sesungguhnya merupakan beranda negara kita terhadap negara-negara tetangga, serta daerah-daerah terluar. Dalam konteks terisolir yang di dalamnya pengembangan daerah-daerah perbatasan sebagian besar wilayahnya mengalami masalah ketertinggalan pembangunan akibat aksesibilitasnya yang umumnya terbatas dari ibu kota provinsi. Ketertinggalan tersebut selain berpotensi menimbulkan permasalahan sosial politik dengan negara-negara tetangga, juga mendorong munculnya sejumlah kegiatan yang bersifat ilegal. Dengan demikian, penanganan bagi daerah-daerah ini umumnya menggunakan pendekatan kesejehteraan (prosperity approach) yang diintegrasikan dengan pendekatan keamanan (security approach). juga termasuk pulau-pulau kecil Beberapa rnasalah pokok di daerah perbatasan dan wilayah terisolir seperti: transportasi, terbatasnya prasarana dan sarana penunjang ekonorni antara telekornunikasi, ketenagalistrikan dan rendahnya akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tingginya biaya produksi, serta terbatasnya prasarana sosial seperti air bersih, air irigasi, kesehatan, pendidikan akan mendapat perhatian yang besar. lain informasi, Pembangunan wilayah perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar juga tertinggal, meliputi kawasan darat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste serta perbatasan laut dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Disamping melalui pendekatan kesejahteraan yaitu dengan pola pembangunan yang lebih terencana, terpadu dan terintegrasi serta dengan meningkatkan sarana dan prasarana, didorong dengan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar ini akan pendekatan keamanan dan diplomasi. Beberapa masalah di wilayah perbatasan dan terisolir antara lain: belum disepakatinya beberapa segmen garis batas dengan negara tetangga; belum ditetapkannya beberapa titik dasar di pulau-pulau kecil terluar; belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung bagi penetapan batas wilayah negara secara menyeluruh; belum tertatanya tanda fisik batas antarnegara; meningkatnya eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, seperti penebangan kayu illegal, penambangan pasir laut, serta pencurian ikan oleh kapal asing di perairan ZEE; meningkatnya kegiatan illegal di wilayah perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar; serta terbatasnya sarana dan prasarana wilayah perbatasan dan terisolir, masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan terisolir khususnya Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta terbatasnya jumlah aparat penegak hukum, akan ditangani dalam tahun 2007. INFRASTRUKTUR MASIH BELUM MEMADAI, baik mencakup infrastruktur sumber daya air, transportasi, energi, pas dan telematika, kelistrikan, maupun perumahan dan permukiman. Dalam pengelolaan sumber daya air, ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air dalam perspektif ruang dan waktu terus berlangsung dan menimbulkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Bahkan di beberapa daerah kelangkaan air terjadi di musim hujan. Kelangkaan air juga mengakibatkan berkurangnya pasokan air baku bagi kebutuhan pokok sehari-hari, industri, maupun permukiman, terutama di daerah-daerah rawan kekeringan, terpencil, dan pulau-pulau kecil terisolir. Selanjutnya kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Selain infrastruktur irigasi, keandalan infrastruktur sumber daya lainnya juga mengalami degradasi, diantaranya bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang mengakibatkan masih banyak terjadinya banjir dan abrasi di pantai. Kondisi tersebut di atas diperburuk dengan lemahnya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air serta belum adanya sistem pengelolaan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. DUKUNGAN Dukungan pelayanan transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan
pengembangan wilayah juga masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Kebutuhan penambahan kapasitas prasarana dan sarana di beberapa wilayah terus meningkat, di samping beberapa prasarana yang ada masih perlu dipertahankan kondisi dan tetap mempertahankan tingkat pelayanan transportasinya. Perkembangan ekonomi, sosial dan politik serta berbagai bencana alam yang terjadi menuntut peran mobilisasi sumber daya dan distribusi melalui pembangunan aksesibilitas transportasi baik di wilayah yang cepat tumbuh maupun pelayanan perintis di berbagai wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah terkena bencana semakin yang meningkat. Dengan keterbatasan dana pemerintah dalam memenuhi kebutuhan standar pemeliharaan serta untuk pembangunan baru prasarana dan sarana transportasi, strategi kebijakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan terus dikembangkan agar partisipasi swasta dalam investasi dan penyelenggaraan transportasi semakin meningkat dan efisiensi serta keandalan pelayanan transportasi perlu ditingkatkan baik melalui keterpaduan antar moda, antar sektor dan antar wilayah termasuk peningkatan SDM dan teknologi serta manajemen sistem transportasi nasional. Dalam pada itu pengembangan energi dihadapkan pada permasalahan antara lain pemanfaatan dan pengembangan energi yang belum seimbang antara kebutuhan untuk untuk ekspor maupun domestik serta kemampuan konsumen yang masih terbatas untuk dapat membeli energi dengan harga yang bclum sesuai dengan nilai keekonomiannya. Selanjutnya ketergantungan konsumsi energi pada BBM masih sangat tinggi yang disebabkan terutama oleh terbatasnya infrastruktur energi dari ladang hingga ke konsumen secara terintegrasi. Terbatasnya kapasitas, rendahnya kualitas pelayanan, tidak meratanya penyebaran infrastruktur pos dan telematika, dan terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan permasalahan yang dihadapi sektor pos dan telematika. Terbatasnya kemampuan pembangunan penyedia infrastruktur pas dan telematika akibat cepatnya perubahan teknologi informasi dan komunikasi, besarnya beban kewajiban pelayanan umum (PSO/USO), rendahnya dukungan industri dalam negeri; masih terbatasnya peran swasta karena tingginya hambatan masuk bagi penyelenggara baru; belum terjadinya kompetisi yang setara akibat masih lemahnya pengawasan pelaksanaan kompetisi; terbatasnya kemampuan penyelenggara untuk melakukan adopsi dan adaptasi teknologi; belum sinergis dan optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga timbul ketidakharmonisan dalam implementasi peraturan perundang-undangan akan ditangani dalam tahun 2007. Sementara itu, sistem ketenagalistrikan nasional dihadapkan pada beberapa persoalan terutama masih banyaknya wilayah yang mengalami krisis listrik akibat kekurangan kapasitas tersedia serta ketidakefisienan sistem ketenagalistrikan nasional khususnya dalam hal pengelolaan, konfigurasi dan pengaturan beban puncak sistem ketenagalistrikan serta diversifikasi penggunaan energi primer yang digunakannya yang masih banyak menggunakan bahan bakar. Selain itu beberapa permasalahan lain dalam bidang ketenagalistrikan adalah tarif dasar listrik (TDL) yang masih berada di bawah harga pokok produksi (HPP) serta regulasi dan pengaturan yang masih belum tertata dengan baik pasca pembatalan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. terpasang/ daya mampu sistem ketenagalistrikan yang Kebutuhan perumahan dan prasarana-sarana permukiman semakin meningkat. Dengan jumlah penduduk yang terns bertambah, kebutuhan terhadap perumahan beserta prasarana-sarana permukiman peI1unjangnya seperti jaringan air minum, jaringan air limbah, persampahan, dan jaringan drainase semakin meningkat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak kepada rendahnya kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah serta harga rumah yang terns meningkat karena meningkatnya harga lahan serta masih adanya ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dalam perijinan pembangunan rumah, merupakan tantangan yang dihadapi dalam perumahan. Disamping itu menurunnya kualitas lingkungan membawa dampak kepada semakin menurunnya ketersediaan air baku serta semakin mahalnya produksi air minum. Selain itu, prasarana dan sarana air minum yang telah berumur juga semakin menurunkan kehandalan pelayanan air minum. Rcndahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat, prasarana dan sarana yang telah berumur, sulit dan mahalnya proses pengadaan lahan, serta keterbatasan anggaran
pemerintah merupakan penanganan air limbah, persampahan, dan drainage. tantangan yang harus dihadapi dalam upaya peningkatan B.TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2007 DAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2005 dan perkiraan 2006, serta tan tang an yang dihadapi tahun 2007, tema pembangunan pada pelaksanaan tahun ketiga RPJMN adalah MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA DAN MENANGGULANGI KEMISKINAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ini, terdapat 4 (empat) prinsip-prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu: •Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif. Di dalam melaksanakan pembangunan yang Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan juga dituntut untuk mernpertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah rnernbangun harus bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besamya kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk perempuan dan mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sederajat, dan memiliki akses, kesempatan, dan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara. Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Tata pengelolaan (governance) meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pernerintah maupun masyarakat, khususnya kelompok usaha. Dengan tata pengelolaan yang baik, pemerintahan dan perusahaan akan berjalan secara efisien dan upaya untuk mengatasi masalah akan berjalan secara efektif. Tata pengelolaan yang baik harus melandasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2007 Berdasarkan sasaran yang barns dicapai dalam RP JM Tahun 2004 -2009, kemajuan, yang dicapai dalam tahun 2005 dan perkiraan tahun 2006, serta berbagai masalah dan tantangan pokok. yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2007, prioritas pembangunan nasional pada tahun 2007 adalah sebagal berikut: 1.Penanggulangan Kemiskinan; 2.Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor; 3.Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Perdesaan; 4.Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 5.Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi; 6.Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban, serta Penyelesaian Konflik; 7.Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nias (Sumatera Utara), Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; 8.Percepatan Pembangunan Infrastruktur; serta 9.Pembangunan Derah Perbatasan dan Wilayah Terisolir.
Prioritas pembangunan tahun 2007 ini ditempuh dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut. I.PENANGGULANGAN KEMISKINAN SASARAN Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin sehingga persentase penduduk miskin menurun pada akhir tahun 2007; 2.Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi yang baik; 3.Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan dan kesehatan, prasarana dasar khususnya air minum dan sanitasi, pelayanan KB dan kesejahteraan ibu, serta kecukupan pangan dan gizi; 4.Meningkatnya kualitas keluarga miskin yang ditandai antara lain dengan meningkatnya jumlah pasangan usia subur (PUS) miskin sebagai peserta KB baru menjadi sekitar 2,7 juta dan jumlah PUS miskin sebagai peserta KB aktif menjadi sekitar 12,2 juta; meningkatnya persentase keluarga yang aktif melakukan kegiatan bina keluarga (balita, remaja dan lansia); serta meningkatnya persentase keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS yang berusaha menjadi sekitar 55 persen dari keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS; 5.Meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin termasuk penerbitan sertifikat tanah untuk 198 ribu rumah tangga miskin, dan meningkatnya askes masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, berbagai sarana dan prasarana produksi, serta meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan. ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam rangka mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab 11, Bab 15, Bab 18, Bab 19, Bab 26; Bab 27, Bab 28, Bab 32, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1.Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar a.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dengan kegiatan prioritas: Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SO/MI/SOLB, SMP/MTs, Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP; Beasiswa siswa miskin'jenjang SMA/SMKJMA; •Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional. b.Peningkatan pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas: Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya dan di kelas III rumah sakit termsuk penyediaan darah; Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan; Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan kegawatdaruratan; Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk menunjang percepatan pencapaian MDG. c.Peningkatan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat miskin, dengan kegiatan prioritas: •Pembangunan dan rehabilitasi perumahan nelayan dan perumahan rakyat di wilayah perbatasan dan pulau kecil sebanyak 2.600 unit;
Pengembangan lembaga kredit mikro perumahan sebanyak 8 kegiatan; •Pengembangan subsidi kepemilikan atau perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya masyarakat yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP); Peningkatan kualitas kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan dan desa eks transmigrasi di 150 kawasan; Pembangunan prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil, kawasan terpencil di 25 kawasan; Pembangunan prasarana dan sarana air minum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di 105 lokasi/ desa miskin, desa rawan air, desa pesisir dan desa terpencil. d.Pengembangan program bantuan tunai bersyarat, dengan kegiatan prioritas: Penyediaan Bantuan Tunai Bersyarat bidang pendidikan dan kesehatan kepada rumah tangga miskin di bebeJapa daerah percontohan; •Penyediaan dukungan pembinaan peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin. Penyediaan Bantuan Tunai Bersyarat bidang pendidikan dan kesehatan kepada rumah tangga miskin di bebeJapa daerah percontohan; •Penyediaan dukungan pembinaan peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin. a.Peningkatan perlindungan kepada keluarga miskin, termasuk perempuan dan anak, dengan kegiatan prioritas: •Jaminan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; •Peningkatan akses inforrnasi dan pelayanan ketahanan keluarga serta fasilitasi pemberdayaan keluarga; Fasilitasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2). b.Peningkatan perlindungan kepada komunitas miskin, penyandang masalah sosial dan korban bencana, dengan kegiatan prioritas: •Pemberdayaan sosial untuk masyarakat miskin; •Pemberdayaan komunitas adat terpencil; •Bantuan dan jaminan sosial untuk masyarakat rentan, termasuk korban bencana alam dan bencana sosial. 3.Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kerawanan Pangan a.Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin. b.Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin. 4.Perluasan Kesempatan Berusaha a.Penciptaan kepastian hukum atas hak tanah dan peluang permodalan bagi masyarakat miskin dengan mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah bagi rumah tangga miskin (Prona dan transmigrasi), serta advokasi penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani. b.Peningkatan dukungan pengembangan usaha skala mikro bagi masyarakat miskin, dengan kegiatan prioritas: •Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro; •Pelatihan budaya usaha dan teknis manajemen usaha mikro; •Peningkatan pelayanan koperasi dalam peningkatan usaha mikro terutama melalui Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (Perkassa); Pembinaan sentra-sentra produksi tradisional. c.Peningkatan sinergi dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan prioritas: •Peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan, antara lain melalui program pengembangan kecamatan (PPK); Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pemantauan unit pengaduan masyarakat untuk program-program pengendalian dan pembinaan
PKPS-BBM; Peningkatan kapasitas masyarakat miskin perkotaan, antara lain melalui program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). II.PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA, INVESTASI, DAN EKSPOR SASARAN Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Menurunnya angka pengangguran terbuka menjadi 9,9 persen dari angkatan kerja. 2.Meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 11,5 persen. 3.Tumbuhnya industri pengolahan non-migas sebesar 8,1 persen. 4.Meningkatnya ekspor non-migas sekitar 8,2 persen. 5.Meningkatnya penerimaan devisa dari sektor pariwisata sekitas 15 persen dari tahun 2006, serta jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) menjadi 212 juta perjalanan. ARAB KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS tersebut ditempuh arah kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan sebagaimana dalam Bab 16, Bab 19, Bab 22, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut. 1.Penciptaan Pasar Tenaga Kerja Yang Lebih Luwes a.Penyiapan perangkat dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, dan adil; b.Penyusunan kerangka kualifikasi nasional dan sistem sertifikasi bidang pendidikan dan pelatihan; c.Mendorong dan menyempurnakan pelaksanaan negosiasi bipartit antara serikat pekerja dan pemberi kerja; d.Penyempurnaan dan pengkonsolidasian program-program penciptaan lapangan kerja, khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; e.Peningkatan fungsi dan kinerja Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan berbasis kompetensi; f.Fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja. 2.Perbaikan IkIim Investasi dan Berusaha a.Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan penanaman modal, yang diharapkan dapat diundangkan pada tahun 2006; b.Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal baik di tingkat pusat maupun daerah; c.Peningkatan promosi investasi terintegrasi baik di dalam maupun di luar negeri; d.Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama investasi PMA dan PMDN dengan UKM (match-making); e.Penanganan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (penegakan hukum dan kerja sama dengan instansi terkait); f.Penyusunan rancangan amandemen UU No.5 Tahun 1999; g.Memprakarsai dan mengkoordinasikan pembangunan kawasan industri. 3.Peningkatan Ekspor Non Migas, Perluasan Negara Tujuan dan Produk Ekspor a.Persiapan pengembangan dan pembentukan National Single Window dalam rangka persiapan pelaksanaan ASEAN Single Window (termasuk sistem dan jaringan pertukaran data/ dokumen); b.Penyelenggaraan pusat promosi dagang Indonesia (Indonesian Trade Promotion
Center/ITPC) di 20 kota dagang utama dunia; c.Peningkatan partisipasi aktif Indonesia di fora internasional (WTO, APEC, ASEAN, dan mitra dialog ASEAN); fungsi d.Optimalisasi tim nasional perundingan perdagangan internasional, peningkatan ekspor non migas, dan investasl; e.Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan, Sistem Resi Gudang (SRG), Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), dan Pasar Lelang; f.Pembinaan pasar dan distribusi; g.Pembinaan dan pengawasan standardisasi, akreditasi, dan pengendalian mutu; h.Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu basil pertanian; i.Pengembangan pengolahan dan pemasaran basil pertanian. 4.Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur a.Pembinaan dan pengawasan standardisasi, akreditasi, dan pengendlian mutu b.Penggalakan penggunaan produksi dalam negeri c.Perkuatan dan pengembangan klaster industri prioritas d.Penguatan industri strategis (termasuk industri maritim) e.Fasilitasi pembangunan industri berbasis SDA lokal (baja) f.Pengembangan lembaga sertifikasi profesi tenaga kerja industri g.Pengembangan barn Unit Pelayanan Teknis operasionalisasi UPT yang sudah ada (UPT) dan revitalisasi serta h.Pembinaan secara terpadu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) 5.Pengembangan lndustri Berbasis Agro Untuk Penguatan Dayasaing Daerah a.Pemberdayaan IKM di Provinsi dan dan tugas pembantuan b.Fasilitasi pengembangan kompetensi inti di daerah dan pengembangan sentra- sentra industri penunjang 10 klaster industri prioritas 6.Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor a.Fasilitasi pengembangan nilai tambah komoditi ekspor primer b.Fasilitasi retrukturisasi perrnesinan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) 7.Peningkatan Intensitas Pariwisata a.Fasilitasi pengembangan gestinasi pariwisata unggulan terutama wisata bahari, budaya dan MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), serta pendukungan pengembangan daya tarik pariwisata daerah; b.Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri; c.Pengembangan kebijakan SDM dan peningkatan litbang kebudayaan dan pariwisata nasional. 8.Peningkatan Produktivitas dan Akses UKM kepada Sumberdaya Produktif a.Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang UMKM dan peraturan pelaksanaannya; b.Fasilitasi formalisasi badan usaha UMKM dan sertifikasi tanah UMKM; c.Penyusunan RUU lembaga penjaminan kredit; d.Penyediaan skim penjaminan kredit UKM terutama kredit investasi pada sektor agribisnis dan industri; e.Pembiayaan produktif dengan pola usaha bagi hasil/ syariah dan konvensional; f.Pengembangan klaster bisnis dengan basis kawasan industri; g.Penyediaan sarana dan penyelenggaraan promosi produk KUKM; h.Penumbuhan wirausaha baru terutama melalui Program Sarjana Pencipta Kerja (Prospek) Mandiri; i.Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi; j.Pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi; k.Penyediaan sarana produksi bersama bagi anggota koperasi; l.Penyempurnaan dan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang koperasi. III.REVITALISASI PERTANIAN, PERI KANAN, KEHUTANAN, DAN PERDESAAN
SASARAN Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Perdesaan pada tahun 2007 adalah tercapainya pertumbuhan di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 2,7 persen, dengan rincian pertumbuhan untuk tanaman pangan 1,5 persen, perkebunan 3,9 persen, peternakan 3,3 persen, dan perikanan sebesar 4,5 persen, untuk: 1.Terwujudkan ketahanan pangan nasional melalui: a.Tercapainya produksi padi/beras da1am negeri sebesar 55,5 juta ton gabah, didukung dengan optimalisasi lahan tanaman padi terutama di 14 provinsi penghasil utama, operasi dan pengelolaan, pengembangan serta peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengendalian banjir, pengelolaan sungai, danau dan waduk, jalan sumber-sumber produksi/usahatani dan pengaturan impor; konservasi air, pengembangan b.Meningkatnya produksi jagung dan tanaman palawija lainnya serta meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian nasional untuk peningkatan pendapatan petani; c.Meningkatnya sistem kesehatan hewan untuk mengendalikan wabah flu burung; d.Meningkatnya distribusi, akses pangan, diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat; e.Membaiknya kondisi 282 DAS prioritas dalam mendukung kebutuhan sumber air bagi tercapainya revitalisasi pertanian dan kehutanan. 2.Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan dan kesejahteraan petani dan nelayan melalui: a.Meningkatnya produksi perkebunan, peternakan dan hortikultura; b.Meningkatnya produksi perikanan sebesar 5,0 persen atau sebesar 7,5 juta ton; c.Meningkatnya konsumsi, mutu dan nilai tambah perikanan; d.Terjangkaunya program pemberdayaan ekonomi masyarakat di 14 persen kabupaten/kota yang berpesisir; e.Berfungsinya penyuluhan dan bimbingan di 3.557 BPP; f.Terlaksananya fasilitasi pembangunan hutan tanaman seluas sekitar 800 ribu ha dan hutan rakyat 200 ribu ha; g.Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (rotan, gaharu, gatah jelutung, seedlak); h.Terlaksananya pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan di 5 taman nasional dan 3 taman wisata alam; i.Terlaksananya proyek percontohan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 8 provinsi; j.Menurunnya kebakaran hutan dan lahan pada 5 provinsi rawan kebakaran; k.Terlaksananya koordinasi penanganan illegal logging. 3.Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat dan lembaga perdesaan, serta dukungan pembangunan infrastruktur perdesaan untuk mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. 4.Tersusunnya peraturan yang kondusif dan dukungan agar: a.Tercipta pasar biodiesel (B-10) sebagai bahan pencampur solar untuk dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi lokal dan regional secara terbatas; b.Terumuskan standardisasi biodiesel dan biofue/nasional; c.Berkembang produksi bahan baku bahan bakar nabati (BBN) dan pabrik pengolahan (demo plant) biodiesel untuk kapasitas 1 - 8 ton per hari atau sekitar 300 - 3000 ton per tahun; d.Tersosialisasikan etanol (E-IO) sebagai gasohol (biofuel) di kota-kota besar. ARAH KEBIJAKAN, FOKUS DAN, KEGIATAN PRIORITAS
tersebut, ditempuh arah kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada Bab 18, Bab 24, dan Bab 32 Buku II, dengan fokus pembangunan dan kegiatan prioritas sebagai berikut. 1.Ketahanan Pangan Nasional Ketahanan pangan nasional difokuskan pada tercukupinya kebutuhan beras dari dalam negeri dan didukung dengan produksi palawija dan daging, melalui kegiatan prioritas sebagai berikut: a.Peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan terutama padi/ beras di dalam negeri melalui pengembangan perbenihan/ perbibitan dan penyediaan subsidi benih dan pupuk serta melanjutkan penerapan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras; pengembangan intensifikasi padi-padian, kacang-kacangan dan umbi-umbian, pengembangan penyediaan prasarana dan sarana termasuk peningkatan fungsi jaringan irigasi di tingkat petani, perluasan areal tanam baru dan areal panen; penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran ketahanan pangan; hasil pertanian; peningkatan pengembangan dan perlindungan tanaman dan ternak yang didukung sistem perkarantinaan dan pengawasan ketahanan pangan juga pengendalian wabah flu burung pada hewan; intensifikasi dan b.Perbaikan sistem distribusi dan akses pangan melalui pengembangan pendukung pangan antar wilayah, model distribusi pangan yang efektif dan pengembangan cadangan pangan; c.Peningkatan konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan dengan melakukan pengembangan pola konsumsi pangan yang berimbang, penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin; d.Peningkatan sistem pendukung produksi pangan dan pertanian dengan melakukan pengembangan teknologi produksi, pengolahan dan pengembangan pasca panen produk pangan serta peningkatan kelembagaan petani dan pertanian, termasuk penguatan kelembagaan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) pertanian dalam rangka mengupayakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang adil; e.Peningkatan riset serta pengembangan dan aplikasi teknologi pangan; f.Pengelolaan waduk, sungai, rawa dan pengendalian banjir; g.Konservasi sungai, waduk dan sumber-sumber air; h.Pengendalian banjir dan pengamanan pantai; i.Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya pada DAS-DAS prioritas. 2.Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Difokuskan pada pertumbuhan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk peningkatan pendapatan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dengan kegiatan prioritas sebagai berikut: Peningkatan produksi dan pendapatan petani dengan mendorong: a.Peningkatan produktivitas dan produksi perkebunan, petemakan dan hortikultura termasuk penyediaan subsidi pupuk dan subsidi suku bunga kredit; b.Pengembangan komoditas dan pengolahan untuk meningkatkan nilai hasil perkebunan, petemakan dan hortikultura; c.Penguatan lembaga penyuluhan pertanian, peningkatan lembaga pelayanan bagi petani (keuangan dan saprodi), peningkatan SDM penyuluh, aparat, petani dan pelaku agribisnis; d.Peningkatan pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian;
e.Peningkatan daya saing dengan penerapan harmonisasi tarif dan penyelarasan kebijakan program agribisnis, pengembangan kelembagaan dan informasi pasar, kerjasama perdagangan intemasional, perbaikan kualitas dan standar mutu serta penerapan sistem karantina untuk mengendalikan penyakit yang membahayakan produksi dan keamanan produk; f.Pengembangan agroindustri perdesaan, pola kemitraan usaha di bidang pertanian serta pengembangan infrastruktur perdesaan Galan produksi/usaha tani, dan fasilitas irigasi lahan kering). Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya dengan melakukan: a.Penguatan dan pengembangan perikanan tangkap yang efisien dan berbasis kerakyatan, serta pengembangan usaha budidaya yang berwawasan lingkungan serta revitalisasi perikanan terutama untuk komoditas tuna, udang dan rumput laut dengan mengembangkan skala usaha nelayan dan pembudidaya ikan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan masyarakat; b.Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya serta penyediaan subsidi benih; c.Pengembangan dan penguatan industri penanganan dan pengolahan untuk meningkatkan standar mutu dan nilai tambah, serta pemasaran hasil; d.Penguatan basis data statistik dan sistem informasi peri kanan, rekayasa teknologi terapan perikanan dan diseminasinya serta peningkatan kualitas SDM perikanan dan sistem penyuluhan perikanan; e.Pengembangan sistem karantina dan sistem pengelolaan kesehatan ikan; f.Peningkatan kualitas dan sistem perijinan usaha perikanan, sertifikasi balai benih, serta pengembangan wilayah berbasis perikanan dan koordinasi penanganan illegal fishing, dan prasarana pendukung lainnya; g.Pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir. Peningkatan produksi kehutanan dengan melakukan: a.Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam, hutan tanaman, hasil hutan non kayu danjasa lingkungan serta perhutanan sosial; b.Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan; c.Perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; d.Pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya; e.Deregulasi peraturan perundangan kehutanan untuk mendukung percepatan rakyat dan hutan pembangunan hutan kemasyarakatan; tanaman, termasuk hutan f.Koordinasi penanganan illegal logging termasuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat a.l. dengan pengembangan hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, dan kegiatan rehabilitasi hutan berbasis partisipasi masyarakat; g.Percepatan pembentukan KPH; h.Memprioritaskan suplai kayu untuk industri yang mempunyai nilai tambah tinggi. 3.Pengembangan Diversifikasi Ekonomi dan Infrastruktur Perdesaan Pengembangan diversifikasi ekonomi dan infastruktur perdesaan dilakukan melalui kegiatan prioritas: a.Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan, pembinaan lembaga keuangan perdesaan, dan penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna
bagi kawasan perdesaan; b.Pembangunan prasarana dan sarana kawasan agropolitan; c.Pembangunan prasarana desa pusat pertumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana pendukung P2KPDT, dan pembangunan infrastruktur perdesaan pola PKPS BBM; d.Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan, penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa, dan pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan; e.Penyediaan skim permodalan usaha dengan sistem bunga, sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan; f.Penyediaan skim penjaminan kredit UKM, terutama kredit investasi pada sektor agrobisnis dan industri; g.pembangunan 27.515 satuan sambungan telepon baru di 10.100 desa serta 100 unit pusat informasi masyarakat (community access point); h.Pengembangan pola kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan listrik-listrik perdesaan. 4.Pengembangan Somber Daya Alam Sebagai Somber Energi Berkelanjutan Yang Terbarukan (renewable energy) Fokus pengembangan dilakukan dengan melakukan kegiatan prioritas: a.Penetapan rencana induk pemanfaatan biodiesel dan biofuel sebagai sumber energi terbarukan, penetapan harga biodiesel dan biofuel disesuaikan dengan nilai keekonomiannya, penyediaan fasilitas kepada badan usaha untuk melakukan pengembangan pengolahan biodiesel dan biofuel, jaringan pendistribusiannya; serta b.Penyempumaan peraturan dan penyiapan perangkat hukum dan insentif untuk inovasi pemanfaatan biodiesel dari biofuel sebagai sumber energi terbarukan; perumusan dan penerapan standar mutu produk biodiesel dan biofuel sebagai sumber energi terbarukan; c.Penyediaan pasokan bahan baku dan cadangan strategis biodiesel dan biofuel dengan memberi dukungan untuk penyiapan lahan pertanian, pengembangan tatacara penggunaan biodiesel dan biofuel sebagai energi terbarukan dan tatacara penyimpanannya, dorongan untuk pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit/jarak untuk biodiesel dan pabrik pengolahan etanol untuk gasohol (biofuel) dengan skala produksi kecil dan menengah (skala pilot), dan peningkatan kegiatan riset dan penelitian dalam pencarian sumber-sumber energi terbarukan (biodiesel dan biofuel) dan teknologi aplikasi pengolahannya, serta subsidi sebagai insentif awal pengembangan bahan bakar nabati dalam mendukung upaya diversifikasi energi IV.PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SASARAN Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar yang diukur dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD termasuk SDLB/Ml/Paket A setara SD menjadi 114,9 persen; meningkatnya APK jenjang SMP/MTs/Paket B setara SMP menjadi 91,7 persen; meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,5 persen; dan meningkatnya APS penduduk usia 13-15 tahun menjadi 91,1
persen; 2.Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diukur dengan meningkatnya APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA menjadi 60,7 persen; meningkatnya APS penduduk usia 16-18 tahun menjadi 61,3 persen; dan meningkatnya APKjenjang pendidikan tinggi menjadi 16,1 persen; 3.Meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang disyaratkan; 4.Menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 6,7 persen, bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca; 5.Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan; 6.Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas III rumah sakit mencakup 100 persen; 7.Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) mencakup 92 persen; 8.Meningkatnya case detection rate TB mencakup lebih dari 70 persen; 9.Meningkatnya persentase penderita demam berdarah (DBD) yang ditangani mencakup 100 persen; 10.Meningkatnya persentase penderita malaria yang diobati mencakup 100 persen; 11.Menurunnya case fatality rate diare saat KLB mencakup 1,3 persen; 12.Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat pertolongan ART mencakup 100 persen; 13.Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe mencakup 85 persen; 14.Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 60 persen; 15.Meningkatnya persentase balita yang mendapat Vitamin A mencapai 80 persen; 16.Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat keamanan mencakup 70 persen; 17.Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45 persen. ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab 26 dan Bab 27 Buku II, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut. 1.Percepatan Pemerataan, Peningrtatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Dasar Sembilan Tahun a.Melanjutkan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMPI MTs, pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP; b.Rehabilitasi gedung SD/MI/SDLB dan SMP/MTs; c.Peningkatan clara tampung pada jenjang SMP/MTs melalui pembangunan unit sekolah barn termasuk SD-SMP dan MI-MTs satu atap untuk wilayah terpencil serta ruang kelas baru SMP/MTs; d.Pembangunan asrama siswa dan mess guru di daerah terpencil dan kepulauan; e.Pengadaan buku pelajaran SD/MI/SDLB dan SMP/MTs; f.Pembangunan prasarana pendukung di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya, pusat sumber belajar, dan laboratorium; g.Penyelenggaraan pendidikan alternatif termasuk SMP terbuka, Paket A dan Paket B. 2.Peningkatan Aksesibilitas, Pernerataan, dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Berkualitas
a.Penyediaan beasiswa untuk siswa miskin; b.Rehabilitasi gedung SMA/SMK/MA; c.Peningkatan daya tampung SMA/SMK/MA melalui pembangunan unit sekolah barn terutama di perdesaan dan ruang kelas baru; d.Pengadaan buku pelajaran SMA/SMK/MA; e.Pembangunan prasarana pendukung mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya, laboratorium, dan workshop; f.Penambahan sarana dan prasarana di perguruan tinggi; g.Penyediaan beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa prestasi; h.Peningkatan intensitas penelitian di perguruan tinggi; i.Peningkatan kualitas SDM perguruan tinggi. 3.Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan a.Peningkatan kesejahteraan pendidik termasuk melalui lanjutan pengkaryaan guru bantu, dan subsidi tambahan jam mengajar untuk remedial teaching. b.Percepatan sertifikasi profesi basi pendidik; c.Percepatan Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi bagi pendidik; d.Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; e.Pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan kependidikan; 4.Penurunan Buta Aksara a.Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional; b.Peningkatan perpustakaan umum dan taman bacaan masyarakat; c.Pelatihan pengelola perpustakaan dan taman bacaan; d.Pengembangan modellayanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling dan perpustakaan elektronik; e.Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan; f.Pemasyarakatan perpustakaan, minat baca dan kebiasaan membaca; g.Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada seluruh jenis perpustakaan; h.Penyusunan program pengembangan perpustakaan. 5.Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terutama Bagi Masyarakat Miskin a.Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya dan di kelas III Rumah Sakit, termasuk penyediaan darah; b.Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan; c.Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wahab, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan kegawatdaruratan; d.Pelatihan teknis bidan san tenaga kesehatan untuk menunjang percepatan pencapaian MDG. 6.Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Terutama Penyakit Menular dan Wabah Termasuk Penanganan Terpadu Flu Burung a.Pencegahan dan penanggulangan penyakit menulartermasuk flu burung; b.Peningkatan imunisasi. 7.Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Ibu Hamil, Bayi Dan Anak Balita a.Peningkatan pendidikan gizi masyarakat; b.Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan gizi mikro lainnya. tenaga
8.Peningkatan Ketersediaan Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, Makanan dan Keamanan Pangan a.Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, makanan dan PKRT; b.Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, obat generik, kosmetika, produk komplemen, makanan dan PKRT dalam rangka GMP dan GDP; c.Peningkatan sarana dan prasarana; d.Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. V.PENEGAKAN HUKUM DAN HAM, PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN REFORMASI BIROKRASI SASARAN Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. 1.Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi tercermin dari: a.Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 dan RAN HAM 2004-2009; b.Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan dalam rangka terhadap sistem peradilan di mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia; c.Percepatan penanganan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan termasuk aparat penegak hukum; d.Kembalinya kekayaan negara yang dikorupsi dan penanganan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan yang berlaku; e.Meningkatnya akuntabilitas lembaga-lembaga politik, publik dan masyarakat. 2.Meningkatnya kualitas pelayanan publik tercermin dari: a.Terselenggaranya pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, murah dan manusiawi; b.Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan; c.Terbenahinya manajemen kepegawaian mencakup sistem remunerasi, data PNS, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja melalui penyempurnaan DP3, dan penerapan reward dan punishment; d.Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter-phase) tahap awal Nomor Induk Kependudukan terkait, seperti perpajakan, kepegawaian (PNS), catatan sipil, dan pelayanan kependudukan lainnya. (NIK) yang terintegrasi antar instansi e.Terlaksananya penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dicapai melalui kegiatan Perbaikan Iklim Investasi dan Berusaha 3.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur pelayanan dan penegak hukum melalui peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai penyelenggaraan diklat dan pembenahan manajemen kepegawaian; 4.Diterapkannya E-Services di setiap instansi pelayanan publik; 5.Tersusunnya kebijakan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; 6.Meningkatnya akses partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.
ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam rangka mencapai sasaran dalam penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi, ditempuh arah kebijakan pembangunan sebagaimana dalam Bab 10, Bab 13, dan Bab 14 Buku II, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut. 1.Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi a.Melanjutkan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; b.Melakukan Evaluasi Dampak Penyelenggaraan RAN-PK. 2.Percepatan Penyelesaian Kasus Korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia a.Melanjutkan pemberantasan korupsi dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang mempunyai potensi besar untuk penyelamatan keuangan negara; b.Memberikan perlindungan HAM dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta melibatkan unsur-unsur pemerintah dan masyarakat; c.Melanjutkan audit reguler atas kekayaan suluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara; d.Mempercepat dan mempertegas pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN PK) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah; e.Meningkatkan kualitas lembaga dan melanjutkan upaya penyempurnaan sistem pengawasan internal dan ekternal; f.Mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk diproses secara hukum. 3.Percepatan Penguatan Kelembagaan Hukum a.Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana peradilan dan menyempurnakan mekanisme keterbukaan dan pertanggungjawaban pada lembaga penegak hukum: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, KPK dan lembaga pemasyarakatan. 4.Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi a.Melakukan pembenahan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan di pusat dan daerah agar lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan para pegawainya; b.Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalitas SDM aparatur; c.Melanjutkan pembenahan manajemen kepegawaian mencakup sistem remunerasi, data PNS, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja melalui penyempurnaan DP3, dan penerapan reward dan punishment; d.Membentuk dan menata sistem koneksi (inter-phase) tahap awal Nomor lnduk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antar instansi, yang terkait dengan perpajakan, kepegawaian (PNS), catatan sipil, dan pelayanan kependudukan lainnya. 5.Peningkatan Akuntabilitas Institusi Politik dan Publik a.Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kfedibilitas DPRP dan MRP; b.Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan DPR, DPD dan MPR; c.Fasilitasi peningkatan peran parpol dan masyarakat sipil; d.Fasilitasi peningkatan efektifitas mekanisme/saluran partisipasi dan pengawasan politik masyarakat terhadap DPR, DPD dan DPRD; e.Fasilitasi penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangan bidang Politik; f.Perbaikan mekanisme Pemilu dan Pilkada; g.Perbaikan proses penyusunan dan penerapan kebijakan publik nasional; h.Penyempurnaan UU Penyiaran dan UU Pers serta penyelesaian UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).
VI.PENGUATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN, PEMANTAPAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENYELESAIAN KONFLIK SASARAN Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Meningkatnya kemampuan materiil, personil, serta sarana dan prasarana TNI dan Polri sebagai modal terwujudnya kemampuan pertahanan dan keamanan yang mampu menjaga kedaulatan dan integritas NKRI serta melindungi segenap bangsa dari setiap gangguan keamanan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri; 2.Menurunnya tingkat penyalahgunaan narkoba dan terputusnya mata rantai peredaran gelap narkoba di dalam negeri maupun dengan luar negeri; 3.Menguatnya kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan nasional; 4.Menurunnya tindak terorisme di wilayah yurisdiksi Indonesia dan tertumpasnya jaringan terorisme; 5.Meningkatnya kapasitas pranata dan organisasi masyarakat sipil, kualitas penegakan hukum, serta menguatnya kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur kehidupan sosial politik dan kebangsaan; 6.Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya memperkuat ikatan persatuan dan kebangsaan baik di daerah-daerah konflik dan daeraq pasca-konflik; 7.Terbangunnya kepercayaan timbal batik antara masyarakat dan lembaga-lembaga lokal/adat serta lembaga-lembaga politik dan demokrasi; 8.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan publik serta penyelesaian permasalahan sosial politik; 9.Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta perbaikan iklim investasi seiring dengan menurunnya tindak kejahatan konvensional dan tindak kejahanan transnasional; 10.Meningkatnya sarana dan prasarana serta sumber daya intelijen baik di pusat maupun daerah yang mampu mengidentifikasi dan memprediksi berbagai bentuk ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara; 11.Menurunnya tingkat kebocoran rahasia negara seiring dengan meningkatnya kemampuan jaringan komunikasi sandi nasional; 12.Menurunnya gangguan dan pelanggaran hukum di laut seiring dengan peningkatan koordinasi keamanan laut; 13.Meningkatkan koordinasi dalam upaya pemberantasan illegal logging pada kawasan hutan khususnya di Kalimantan, Papua, Sumatera dan Jawa; 14.Menurunnya praktek-praktek penyelundupan kayu dan illegal trading ke luar negeri. ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam mencapai sasaran tersebut ditempuh arab kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab 3, Bab 5, dan Bab 6 Buku II, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai barikut: 1.Peningkatan kemampuan TNI dan POLRI a.Penggantian dan pengembangan alutsista TNI; b.Pengembangan peralatan Polri; c.Pengembangan personil dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri; d.Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas TNI dan Polri. 2.Pencegahan, dan pemberantasan narkoba a.Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba; b.Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba;
c.Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba. 3.Peningkatan peran industri pertahanan nasional a.Pengembangan materiil dan alutsista; b.Pengembangan sistem industri pertahanan; c.Pemberdayaan industri pertahanan nasional; d.Peningkatan riset serta pengembangan dan aplikasi teknologi hankam. 4.Penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme. a.Peningkatan keberadaan Desk Terorisme; b.Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat; c.Penangkapan dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme. 5.Penyelesaian dan pencegahan konflik a.Sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan; b.Peningkatan koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penyelesaian konflik; c.Fasilitasi penyempumaan dan harmonisasi peraturan perundangan di daerah khusus; d.Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik dan pemulihan wilayah pasca konflik; e.Fasiltasi penyelesaian dan pencegahan konflik; f.Penyelenggaraan koordinasi penanganan masalah Papua dan daerah rawan konflik lainnya; g.Penguatan kerjasama dan saling pemahaman dengan negara-negara tetangga maupun masyarakat internasional dalam mengatasi disintegrasi wilayah NKRI; h.Pembangunan dan penguatan media center di daerah konflik, dan rawan konflik (NAD, Poso, Papua dan Maluku serta kabupaten/kota di wilayah Indonesia timur); i.Membangun kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan media untuk mendorong penerapan kode etik jumalistik dalam pemberitaan konflik; j.Pengembangan personil, materiil dan fasilitas beta negara. 6.Penanggulangan dan pencegahan berbagai bentuk kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun lintas negara a.Peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tugas pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat; b.Penegakan UU dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; c.Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta penertiban perdagangan hasil hutan illegal. 7.Peningkatan kualitas intelijen a.Peningkatan sarana dan prasarana intelijen pusat dan daerah; b.Operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme. 8.Percepatan pembangunan jaringan komunikasi sandi negara a.Pembangunan dan pengembangan SDM persandian; b.Pembangunan jaringan komunikasi sandi nasional; c.Penyelenggaraan kegiatan operasional persandian. 9.Penanggulangan dan pencegahan gangguan laut a.Pengembangan prasarana dan sarana;
b.Operasi bersama keamanan laut. VII.MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA SASARAN Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana pada tahun 2,007 terbagi ke dalam dua sasaran utama, yaitu (1) tetap terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara, terselesaikannya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Nabire di Provinsi Papua, serta (2) dapat diselesaikannya kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pada beberapa daerah lainnya yang mengalami bencana alam pada tahun 2005 dan 2006 terutama pemulihan paskagempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah yang baru saja terjadi, yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa, kerusakan perumahan dan permukiman yang sangat masif, dan lumpuhnya perekonomian wilayah. Sasaran utama berikutnya adalah meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat dalam mencegah, menghadapi dan menanggulangi bencana alam yang akan terjadi. Secara terinci, sasaran utama terlaksana dan terselesaikannya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua termasuk penyelesaian Bendung Kalibumi yang akan mengairi 6000 ha sawah, serta di daerah-daerah lainnya yang mengalami bencana alam pada tahun 2005 dan 2006 termasuk telaksananya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paskabencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut: 1.Terselesaikannya penyediaan perumahan dan permukiman bagi korban bencana alam; 2.Meningkatnya jumlah bidang tanah yang bersertifikat dalam rangka mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman; 3.Terbangunnya kembali sarana dan prasarana dasar, termasuk penyelesaian Bendung Kalibumi yang akan mengairi 6000 ha sawah, serta sarana sosial kemasyarakatan; 4.Terselesaikannya penyesuaian RTRW di daerah paska bencana; 5.Terlaksananya rehabilitasi kawasan pesisir, hutan dan lahan; 6.Pulihnya kawasan rawa dan daerah pantai, sefta berfungsinya daerah irigasi; 7.Pulihnya kegiatan bisnis dan ekonomi di daerah paska bencana; 8.Meningkatnya lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja; 9.Dipenuhinya hak-hak dasar masyarakat, khususnya dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan; 10.Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat yang terkena dampak bencana. Sedangkan sasaran utama meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat dalam pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana secara terinci adalah sebagai berikut: 1.Terbangunnya sistem peringatan dini agar masyarakat yang berisiko bencana dapat mengambil tindakan tepat secepatnya atau mengurangi fisiko terkena bencana serta memperslapkan tanggap bencana; 2.Tersedianya data dasar pemetaan untuk untuk tata ruang dan zonasi bagi kawasan rawan bencana alam; 3.Meningkatnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi penanggulangan bencana; 4.Terwujudnya sistem mitigasi melalui pengaturan pembangunan infrastruktur, pengaturan
tata bangunan, serta pendidikan, penyuluhan dan pelatihan; 5.Terpadunya mitigasi dan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan; 6.Berkurangnya fisiko bencana, baik secara struktural melalui pembuatan sarana dan prasarana, bangunan, penataan bangunan, maupun non strukmral melalui kegiatan rehabilitasi kritis, menggalakkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKP A) serta melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan; 7.Terwujudnya kelembagaan penataan ruang yang antisipatif terhadap mitigasi bencana dan lahan/DAS penyelesaian konflik pemanfaatan ruang; 8.Meningkatnya daya antisipatif pencegahan dan penanganan daerah rawan bencana secara terkoordinasi antarinstansi; 9.Meningkatnya kemampuan aparat dalam mitigasi bencana; 10.Meningkatnya profesionalisme kelembagaan penanganan tanggap darurat akibat bencana alam terutama dalam koordinasi dan kecepatan pelayanan korban bencana; 11.Terbangunnya kantor pemerintah dan terlengkapinya sarana dan prasarana kantor serta fasilitas manajemen bencana. ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut di atas, ditempuh arah kebijakan sebagaimana dalam Bab 33 Buku II, yang dikhususkan untuk pencapaian sasaran utama penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut. 1.Penyelesaian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana di NAD dan Nias Khususnya di Bidang Perumahan, Permukiman, Pendidikan, Kesehatan, dan Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Korban Bencana a.Penataan Ruang, Penyusunan Rencana Strategis, Program dan Anggaran NAD- Nias; b.Pemulihan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat NAD-Nias; c.Pemulihan Prasarana dan Sarana Hukum dan HAM NAD-Nias; d.Pemulihan Keamanan dan Pengembangan Pertahanan NAD-Nias; e.Rehabilitasi dan Pembangunan Perumahan Serta Prasarana Lingkungan Permukiman, Air Bersih dan Sanitasi, Drainase dan Persampahan NAD-Nias; f.Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Air, Irigasi, Rawa dan Pengendalian Banjir NAD-Nias; g.Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Pas dan Telekomunikasi NAD-Nias; h.Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan NAD-Nias. i.Pemulihan Sistem Administrasi dan Pengelolaan Pertanahan NAD-Nias; j.Pemulihan dan Pengembangan Pertanlan, Perikanan dan Kelautan NAD-Nias; k.Pemulihan dan Pengembangan Perdagangan, Industri, Pariwisata, Investasi, Serta UKM dan Koperasi NAD-Nias; l.Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja NAD-Nias; m.Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam NAD-Nias; n.Peningkatan Pemahaman dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan NAD-Nias; o.Pemulihan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan NAD-Nias; p.Pengarusutamaan Gender dan Anak Serta Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana NAD-Nias; q.Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik dan Sensus Kependudukan NAD-Nias;
r.Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga NAD-Nias; s.Pemulihan Kapasitas SDM dan Pelayanan Pendidikan NAD-Nias; t.Pemulihan Prasarana dan Sarana Serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan NAD-Nias. 2.Penyelesaian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana di Alor, Nabire, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Serta Bencana di Daerah Lainnya a.Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana dasar yang meliputi perumahan, listrik, sumber daya air, dan transportasi; b.Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan; c.Fasilitasi pemulihan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat; d.Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memantapkan penyelengaraan pemerintah di wilayah pasca bencana; e.Penyediaan sarana dan prasarana untuk pemerintahan daerah; f.Rehabilitasi dan Pembangunan Perumahan serta Prasarana Lingkungan Permukiman, Air Bersih dan Sanitasi, Drainase dan Persampahan Energi dan Ketenagalistrikan, Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah; g.Pemulihan dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan, Industri, Pariwisata, Investasi, serta Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah; h.Pemulihan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kependudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah. 3.Penguatan Kelembagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Nasional dan Daerah a.Penguatan kelembagaan pada aspek pencegahan dan penanganan bencana di daerah-daerah yang rawan bencana; b.Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana; c.Penguatan kelembagaan penataan ruang di tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang tanggap terhadap bencana; d.Penguatan koordinasi dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; e.Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap bencana melalui pendekatan mitigasi bencana. 4.Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana a.Perumusan dan penetapan kebijakan nasional di bidang penanganan bencana dan kedaruratan melalui pemetaan tematik sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat, penelitian dan pengembangan geomatika, serta pengembangan geodesi dan geodinamika; b.Pengurangan fisiko bencana dalam rangka mengurangi dampak buruk akibat yang mungkin timbul dari terjadinya bencana; c.Penatakelolaan yang memadukan penanggulangan bencana dalam pemerintahan dan pembangunan; penanggulangan bencana kegiatan d.Pengendalian banjir dan pantai; e.Rehabilitasi hutan dan lahan; f.Mitigasi dan penanggulangan bencana lingkungan laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil. 5.Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana a.Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mampu memberikan tanggapan yang efektifterhadap dampak kejadian bencana; b.Pengembangan sistem deteksi dini (early warning system) baik bencana tsunami
maupun bencana alam lainnya di tingkat daerah dan masyarakat; c.Penyediaan data dan sistem informasi lingkungan. VIII. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SASARAN Sumber Daya Air Sasaran pembangunan infrastruktrur sumber daya air pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Meningkatnya pasokan air bagi masyarakat dengah memanfaatkan secara seimbang air pennukaan dan air tanah dengan pola conjunctive use bagi kebutuhan rumah tangga, pemukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; 2.Meningkatnya ketersediaan air baku bagi masyarakat pedesaan, masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terisolir secara tepat waktu, kualitas dan kuantitas; 3.Meningkatnya kapasitas a1iran sungai, berfungsinya bangunan prasarana pengendali banjir, dan berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; 4.Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; 5.Meningkatnya kinerja dan berkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasi dan rawa sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi; 6.Optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun untuk mendukung program ketahanan pangan; 7.Meningkatnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; 8.Meningkatnya koordinasi vertikal maupun horizontal baik antara pemerintah dan masyarakat, antar tingkatan pemerintahan, maupun antar instansi pemerintah dan berkurangnya potensi konflik air; 9.Terselenggaranya kelembagaan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya air baik di pusat maupun di daerah; 10.Terbentuknya sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholder untuk mendukung perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Transportasi Sasaran pembangunan transportasi dalam tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Meningkatnya kondisi dan kualitas prasarana dan sarana dengan menurunkan tingkat backlog pemeliharaan, termasuk penanganan kerusakan akibat bencana alam; 2.Meningkatnya keselamatan transportasi, jumlah dan kualitas pelayanan tennasuk transportasi umum yang berkesinambungan dan ramah lingkungan; 3.Meningkatnya mobilitas dan distribusi nasional dan wilayah; 4.Meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi baik antar wilayah maupun antar golongan masyarakat di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil dan perbatasan; 5.Meningkatnya akuntabilitas pelayanan transportasi melalui pemantapan sistem transportasi regulasi serta nasional, wilayah dan lokal, penyederhanaan dan penegakan peraturan bidang transportasi. reformasi kelembagaan dan Energi
Sasaran pembangunan energi pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Meningkatnya produksi energi ladang-ladang baru dan terutama non BBM (baik ladang-ladang yang sudah dimanfaatkan) agar permintaan energi yang diproyeksikan naik sebesar 7,0 persen per tahun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat tercapai; 2.Meningkatnya efisiensi dan kemampuan pasokan serta berkurangnya susut energi; 3.Berkurangnya ketergantungan terhadap pemakaian energi BBM dengan memanfaatkan potensi energi setempat; 4.Meningkatnya peran swasta di sisi hulu terutama ladang energi non BBM dalam penyediaan infrastruktur energi dan di sisi hilir mulai dari ekspansi kapasitas produksi sampai dengan sarana transmisi dan distribusi. Pos dan Telematika Sasaran pembangunan pas dan telematika pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Tersedianya pelayanan infrastruktur pos dan telematika di daerah komersial dan non- komersial; 2.Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan pelayanan infrastruktur pas dan telematika; 3.Terjaganya kualitas pelayanan infrastruktur pas dan telematika; 4.Meningkatnya kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi; 5.Meningkatnya kompetisi dalam penyelenggaraan pos dan telematika; 6.Tersedianya regulasi yang adil, transparan dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pas dan telematika. Ketenagalistrikan Sasaran pembangunan ketenagalistrikan tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 1200 MW; 2.Meningkatnya tingkat optimalitas sistem interkoneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi; 3.Meningkatnya persentase penggunaan energi primer non BBM untuk pembangkit listrik; 4.Berkurangnya susut jaringan terutama teknis dan non-teknis menjadi sekitar 9 persen; 5.Terbitnya undang-undang ketenagalistrikan pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 6.Terwujudnya reposisi dan reorganisasi fungsi badan usaha milik negara dalam penyediaan tenaga listrik sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru pengganti UU No. 15 Tahun 1985; 7.Terwujudnya model perhitungan yang tepat dan optimal dalam menentukan Tarif Dasar Listrik (TDL); 8.Terbaharuinya peraturan pemerintah dalam rangka pelaksanaan UU Ketenagalistrikan yang baru; 9.Terwujudnya perangkat regulasi yang jelas dan kondusif serta meniadakan segala macam peraturan yang menghambat investasi di bidang ketenagalistrikan; 10.Meningkatnya partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta dalam investasi penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan kapasitas pasokan tenaga listrik termasuk melalui pola pula pemanfaatan pembangkit swasta (Independent Power Producers/IPP's); 11.Meningkatnya penggunaan barang dan jasa ketenagalistrikan dalam negeri; 12.Meningkatnya kemampuan dalam negeri dalam mengelola dan memasarkan produk ketenagalistrikan yang berkualitas; 13.Meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang mampu mendukung bidang ketenagalistrikan serta semakin mampu mendukung penguasaan bisnis industri ketenagalistrikan nasional. Perumahan dan Permukiman
Sasaran pembangunan perumahan, air minum dan air limbah, serta persampahan dan drainase dalam tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Pengembangan subsidi pemilikan rumah; 2.Pembangunan rumah susun sederhana sewa; 3.Pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis swadaya masyarakat; 4.Peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat; 5.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah bagi masyarakat; 6.Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persampahan; 7.Pengurangan kawasan genangan permanen. ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam mencapai sasaran tersebut di atas ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab 32 Buku II, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1.PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Sumber Daya Air a.Rehabilitasi waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya; b.Operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya; c.Perbaikan jalur hijau di kawasan kritis daerah tangkapan sungan dan waduk-waduk; d.Operasi dan pemeliharaanjaringan irigasi; e.Rehabilitasi jaringan irigasi; f.Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa; g.Operasi, pemeliharaan serta perbaikan alur sungai, prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai; h.Perkuatan balai-balai pengelolaan sumber daya air. Transportasi a.Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional; b.Pemeliharaan prasarana termasuk sistem sinyal, telekomunikasi dan listrik aliran atas dan sarana KA kelas ekonomi KRD/KRDE/K3; c.Pembangunan/penertiban pintu perlintasan di daerah rawan kecelakaan; d.Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutanjalan; e.Rehabilitasi prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan; f.Penyediaan pelayanan umum transportasi perintis (bus perintis 40 unit, penyeberangan di 68 lintasan, peJayaran perintis di 29 provinsi meliputi 58 trayek, dan penerbangan perintis di 15 provinsi meliputi 80 rute). Energi a.Perluasan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi; b.Kajian pemanfaatan batu bara berkalori rendah dan implementasi briket dan UBC untuk memenuhi peningkatan kebutuhan industri padat energi termasuk pembangkit listrik dan rumah tangga; c.Peningkatan kapasitas kilang minyak bumi; d.Peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan BBM; e.Lanjutan pembangunan jaringan pipa gas di Sumatra dan Jawa; f.Lanjutan pengembangan panas bumi untuk ketenagalistrikan di Sumatra, Jawa dan Sulawesi; g.Pengembangan distribusi gas Banten dan Jawa Barat; h.Pembangunan jaringan transmisi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah tahap awal.
Pos dan Telematika a.Pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pos dan telematika. Ketenagalistrikan a.Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terutama untuk menjamin pasokan tenaga listrik baik di dalam maupun di luar sistem ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali terutama wilayah yang mengalami krisis listrik; b.Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah-wilayah perdesaan dan terpencil; c.Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan; d.Pembangunan ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan; e.Mendorong upaya penghematan pcnggunaan listrik. Perumahan dan Permukiman a.Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebanyak 57 twin-block di kota-kota metropolitan, besar, dan perbatasan; b.Pengembangan subsidi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; c.Pembangunan dan perbaikan perumahan nelayan dan perumahan rakyat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil sebanyak 2.600 unit; d.Rehabilitasi perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman di kawasan eks bencana alam dan sosial sebanyak 4.500 unit; e.Pembangunan prasarana dan sarana permukiman bagi kawasan rumah sederhana sehat (RSH) di 102 kawasan; f.Pembangunan prasarana dan sarMa permukiman pada 33 kawasan di wilayah perbatasan; g.Pembangunan prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil, kawasan terpencil di 25 kawasan; h.Peningkatan kualitas kawasan kawasan kurnub, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi sebanyak 150 kawasan; i.Pembangunan prasarana dan sarana air minum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di 150 lokasi/desa miskin, desa rawan air, desa pesisir dan desa terpencil; j.Pembangunan' prasarana dan sarana air limbah berbasis masyarakat (SANIMAS) di 72 kabupaten/kota; k.Pengembangan sistem pelayanan persampahan untuk 35 ibukota kabupaten/kota pemekaran; l.Pembangunan serta perbaikan sistem drainage primer dan sekunder pada 70 kawasan di kota metropolitan dan kota besar. 2.PENINGKATAN PERAN SEKTOR RIIL INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG DAYA SAING Sumber Daya Air a.Pembangunan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya; b.Optimalisasi fungsi jaringan irigasi dan rawa yang telah dibangun; c.Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa; d.Peningkatan manajemen banjir melalui partisipasi masyarakat; e.Pembangunan prasarana pengendali banjir; f.Penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan sebagai turunan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; g.Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Transportasi
a.Penyediaan prasarana transporasi jalan dan transportasi lainnya di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil seperti di Sebatik, Alor, Lembato, Rote, Buton, Sangihe, Talaud, Wetar dan Biak; b.Melanjutkan pembangunan jalan dan jembatan (rounding up) pada lintas selatan Jawa, barat Sumut, Kelok 9 Sumbar, jembatan Kapuas, jembatan Kahayan Hulu, dan Banto Hulu; c.Penanganan jalan dan jembatan pada lintas strategis nasional, antara lain lintas Jambi, lintas Sumsel, lintas Lampung, Pantura Jawa, Jembatan Suramadu, lintas barat Sulawesi Barat, dan lintas-lintas yang mendukung Trans Maluku, diantaranya lintas Seram, lintas Buru, lintas Halmahera di Maluku Utara; fly over 6 lokasi di Medan, Palembang, Makassar, Jakarta, Cilegon dan Tangerang; jalan raya Gresik, akses Bandara Juanda, dan Manado by pass; d.Peningkatan kelancaran angkutan barang di jalan melalui penanggulangan biaya ekonomi tinggi dan penanganan muatan lebih di jalan secara terpadu melalui pembangunan jembatan timbang; e.Lanjutan pembangunan dermaga penyeberangan pada lintas-lintas strategis di Sumut, Riau, Kepn, Jambi, Babel, Sumsel, Bengkulu, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Irjabar; serta mendukung Trans Maluku yang ada di Maluku Utara dan Maluku. Untuk mendukung penanganan prasarana transportasi yang mendukung Trans Maluku, diperlukan sinergi pembangunan baik transportasi jalan, penyeberangan dan laut. Sesuai dengan pengertian dalam peraturan perundang-undangan maka dermaga penyeberangan ferry berfungsi sebagai jembatan penghubung jalan yang terputus oleh lautan. Oleh karena itu untuk membangun Trans Maluku yang merupakan jaringan transportasi jalan nasional maka perlu adanya integrasi antara transportasi darat/jalan, transportasi laut, dan penyeberangan.; f.Peningkatan kapasitas dan keandalan angkutan dan keandalan pelayanan KA melalui peningkatan jalan KA lintas Selatan dan lintas Utara Jawa dan Sumatra; g.Peningkatan pelayanan angkutan umum massal di Jabotabek melalui lanjutan pembangunan Depo-Depok dan melanjutkan pembangunan double-double track Manggarai-Cikarang; h.Peningkatan efisiensi transportasi ke pelabuhan dan bandara strategis melalui lanjutan pembangunan jalan akses KA ke pelabuhan Tanjung Prick dan Belawan serta akses KA ke Bandara Soekarno Hatta dan Juanda; i.Peningkatan keandalan pelayanan angkutan laut melalui lanjutan pengadaan unit kapal navigasi dan 1 unit kapal penumpang dengan fasilitas bongkar muat petikemas serta lanjutan pembangunan Sistem Telekomunikasi Maritime tahap IV; j.Peningkatan pelayanan pelabuhan melalui lanjutan pembangunan Pelabuhan Dumai, rehabilitasi pelabuhan Tanjung Prick dan fasilitas lainnya; k.Peningkatan kapasitas bandara dan pelayanan angkutan perintis untuk menunjang sektor pariwisata antara lain melalui pembangunan Bandar Udara Medan Baru tahap awal; dan lanjutan pembangunan Bandar Udara Makassar, Juanda Surabaya, Ahmad Yani Semarang, dan Domine Edward Osok-Sorong, serta bandara kecil di daerah perbatasan; l.Peningkatan riset dan pengembangan serta aplikasi teknologi transportasi. Energi a.Lanjutan pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang mass production; b.Pemaketan pelelangan di sisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri. melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri dan standarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri. c.Peningkatan riset dan pengembangan serta aplikasi teknologi energi
Pos dan Telematika a.Penyusunan/pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur pos dan telematika; b.Penyusunan/pembaharuan kebijakan dan regulasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan industri pos dan telematika; c.Peningkatan pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan pos dan telematika; d.Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk wilayah perbatasan, daerah terisolir dan pulau-pulau kecil terluar melalui program USO; e.Penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telematika; f.Peningkatan standarisasi dan sertifikasi pelayanan/ perizinan, keahlian SDM, perangkat dan sistem pas dan telematika; g.Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; h.Penyusunan standar untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; i.Peningkatan literasi masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi (e-literacy); j.Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Ketenagalistrikan a.Penyediaan listrik yang memadai khususnya bagi para pelanggan industri dan bisnis baik di Jawa maupun di luar Jawa; b.Meningkatkan kehandalan sistem ketenagalistrikan; c.Peningkatan pemanfaatan energi non BBM untuk pembangkit listrik terutama energi terbarukan; dan d.Meningkatkan upaya pemanfaatanproduk dalam negeri yang berkualitas; Perumahan dan Permukiman a.Penataandan revitalisasi 70 kawasan strategis nasional; b.Pembangunan prasarana dan sarana air minum perpipaan di 5 kawasan; c.Pembangunan sistem air limbah terpusat dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di 3 kota metropolitan dan kota besar; d.Pembangunan temp at pembuangan akhir (TPA) persampahan regional di 10 kota. 3.PENINGKATAN INVESTASI SWASTA DALAM PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR Sumber Daya Air a.Pembangunan prasarana pengambilan dan saluian pembawa. Transportasi a.Melanjutkan revisi UU bidang transportasi (No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, No.14 Tahun 1992 tentang LLAJ, No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dan No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran), berikut peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya untuk membuka kesempatan lebih besar bagi partisipasi swasta, BUMN dan Pemda; b.Revisi PP No. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan; c.Mengurangi resiko ketidakpastian berinvestasi melalui penyusunan blue print transportasi pulau: Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua dan transportasi kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara; dan penyiapan skema bantuan pemerintah untuk pembebasan lahan jalan tol; d.Review, monitoring dan evaluasi RPJM dan persiapan RPJP sektor transportasi; e.Melanjutkan restrukturisasi BUMN sektor transportasi agar lebih profesional dan berdaya saing; f.Pengembangan sistem informasi dan data base kinerja transportasi. Energi
a.Penyehatan industri yang ada, privatisasi, mengatur pemain dengan unbundling dan pendatang barn serta kompetisi; b.Lanjutan restrukturisasi dan revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas; c.Kajian skema/struktur industri energi dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi; d.Review dan evaluasi peraturan yang ada dalam rangka peningkatan partisipasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan penyaluran energi; e.Regulasi tentang pemisahan yang jelas antara wilayah kompetisi dan non kompetisi berikut kriteria-kriteria pembatasan untuk wilayah dimaksud; f.Fasilitasi pelaksanaan Otonomi daerah sektor energi dengan acuan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Pos dan Telematika a.Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi, kelembagaan dan industri pas dan telematika dalam rangka reformasi dan restrukturisasi sektor dan korporat; b.Peningkatan transparansi dan kejelasan proses perizinan sektor pas dan telematika; c.Penyelerasan peraturan perundang-undangan baik antara pusat dan daerah di sektor pos dan telematika maupun tentang telekomunikasi, T1 dan penyiaran. Ketenagalistrikan a.Pembaharuan UU ketenagalistrikan; b.Penyempumaan regulasi dan peraturan pelaksanaan UU ketenagalistrikan khususnya dalam mencipatkan iklim yang kondusif untuk investasi bidang ketenagalistrikan swasta; c.Peningkatan partisipasi investasi swasta dalam pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan; d.Peningkatan sistem penyaluran dalam rangka menunjang investasi swasta dalam bidang pembangkitan. Perumahan dan Permukiman Pengembangan asset management untuk pengelola air minum, air limbah, dan persampahan di 10 kota besar. IXPEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN DAN WILAYAH TERISOLIR SASARAN Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.Tertatanya kelembagaan yang berwe,nang melakukan pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar di tingkat pusat, provinsi serta di 20 kabupaten perbatasan dari 44 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, dengan prioritas awal pada penataan kelembagaan di tingkat pusat dan provinsi serta beberapa kabupaten di wilayah Kalimantan, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara; 2.Tertatanya garis batas negara (demarkasi dan deliniasi) di 20 kabupaten perbatasan dari 44 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga; 3.Meningkatnya sarana dan prasarana kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kualitas keamanan (CIQS) di 20 kabupaten perbatasan dari 44 kabupaten/kota perbatasan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, dengan prioritas awal pada provinsi dan kabupaten di Kalimantan, NTT, Papua, Sulawesi Utara dan di wilayah yang memiliki pulau-pulau kecil terluar; 4.Meningkatnya pelayanan sosial dasar dan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal di
wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, serta wilayah terisolir yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai termasuk transportasi, komunikasi, dan informasi, dengan prioritas awal pada wilayah perbatasan di Kalimantan, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara, 5.Terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, serta wilayah terisolir. ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS tersebut di atas ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum pada Bab 25, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut: Dalam rangka mencapai sasaran 1.Penegasan dan penataan batas negara di darat dan di laut termasuk di sekitar pulau-pulau kecil terdepan a.Penegasan status hukum segmen-segmen batas darat dan taut (Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial dan Batas landas Kontinen) yang belum jelas dan belum disepakati melalui: •Upaya perundingan dengan prioritas batas wilayah antara perbatasan RI- Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina; Pemetaan batas wilayah; •Pemetaan tematik SDA dan LH matra darat; •Pemetaan tematik SDA dan LH matra darat; •Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan. b.Penetapan dan pemeliharaan titik-titik dasar (base point) di 92 pulau-pulau kecil terdepan melalui: •Pembangunan rambu/menara suar di pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni; Penyelamatan Pulau Karang Nipah; •Pengembangan geodesi dan geodinamika; •Penyelenggaraan sistemjaringan dan standarisasi data spasial. c.Penataan tanda-tanda fisik dan patok perbatasan di wilayah perbatasan dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, RI-Filipina, dan di pulau-pulau kecil terluar beserta sosialisasinya, antara lain melalui penyediaan atlas sumberdaya, atlas publik dan pembangunan basis data atlas. 2.Peningkatan kerjasama bilateral di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara tetangga a.Peningkatan kerjasama bilateral bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan keamanan melalui forum GBC Indonesia-Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia-Timor Leste, JWG Indonesia-Filipina, dan SOSEK MALINDO; b.Penyediaan sarana dan prasarana perbatasan, termasuk peningkatan layanan kapabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan (CIQS) dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua, dan RI-Filipina di Sulawesi Utara; c.Pembangunan pas lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua, dan RI-Filipina di Sulawesi Utara; d.Pembangunan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina; e.Pembangunan Mapolres, Pas Polisi, Rumdin Pas Polisi, dan pengadaan materiil pendukung pas Polisi Perbatasan; f.Operasi keamanan di wilayah perbatasan. 3.Penataan ruang dan pengelolaan somber daya alam dan lingkungan hidup wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan
a.Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan antara lain melalui pemetaan dasar Rupabumi dan Tata Ruang; b.Peningkatan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terdepan/terluar. 4.Pemihakan kebijakan pembangunan untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan a.Peningkatan dan penyediaan berbagai prasarana perhubungan antara lain: jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, lapangan terbang, dan terminal antarnegara untuk meningkatkan aksesibilitas; b.Peningkatan dan penyediaan berbagai prasarana dan sarana dasar antara lain: permukiman, air bersih, komunikasi, dan listrik/listrik perdesaan; layanan c.Penerapan skim kewajiban listrik perdesaan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan dengan memperhatikan budaya setempat; d.Pengembangan sektor-sektor unggulan berbasis sumberdaya lokal di wilayah perbatasan; e.Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah di wilayah perbatasan; f.Pengembangan kawasan tansmigrasi di wilayah perbatasan melalui: Peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku, dan antarsektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal; Penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan. g.Pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. 5.Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi di daerah terisolir a.Penerapan skema Public Service Obligation (PSO) dan keperintisan transportasi; b.Program listrik masuk desa; c.Pembangunan sumberdaya air baku dan penyediaan air minum di wilayah terisolir; d.Pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah terisolir melalui: Peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku, dan antarsektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal; Penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman wilayah untuk transmigrasi dan pengembangan usaha perekonomian kawasan wilayah tertinggal. e.Pembangunan prasarana dan sarana di daerah terisolir untuk membuka akses ke pusat pertumbuhan ekonomi lokal melalui: •Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal; Penyelenggaraan forum koordinasi antar stakeholder pembangunan daerah terisolir; Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan; •Pembangunan infrastruktur perdesaan kompensasi pengurangan subsidi BBM; Pembangunanjalan di wilayah terisolir. f.Penerapan Universal Service Obligation (USO) untuk telekomunikasi. 6.Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di daerah terisolir a.Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan melalui: Rehabilitasi gedung sekolah yang rusak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya; •Dukungan pembangunan rumah sakit di daerah pemekaran dan terisolir secara efektif. b.Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar dan bantuan
khusus murid untuk pendidikan menengah; c.Pembangunan asrama guru dan murid di wilayah terpencil; d.Penyediaan buku pelajaran; e.Penyelenggaraarl pendidikan keaksaraan fungsional; f.Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; g.Peningkatan akses Komunitas Adat Terpencil (KAT) terhadap pelayanan sosial dan ekonomi serta terhadap wilayah di sekitarnya; h.Penyediaan prasarana permukiman di pulau-pulau terpencil. BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 memberi gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2005, perkiraan tahun 2006 dan 2007, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2007. A.KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2005 DAN PERKIRAAN TAHUN 2006 Kondisi ekonomi makro tahun 2005 dan perkiraannya tahun 2006 dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, sejak triwulan 11/2005, stabilitas rnoneter di dalam negeri mengalami tekanan eksternal berupa kenaikan suku bunga internasional dan meningkatnya harga minyak dunia. Suku bunga Fed Funds meningkat secara bertahap hingga mencapai 4,25 persen pada pertengahan bulan Desember 2005. Sementara itu harga minyak terus meningkat didorong oleh permintaan minyak dunia terutama dari AS, China, dan India; kerusakan kilang di kawasan AS, serta berbagai unsur spekulasi yang menyertainya. Meningkatnya tekanan eksternal ini memberi pengaruh pada nilai tukar mata uang dunia termasuk rupiah, meningkatnya kebutuhan subsidi BBM di dalam negeri, dan dorongan inflasi. Pada akhir Agustus 2005 ditempuh kebijakan moneter yang ketat untuk meredam laju inflasi akibat disesuaikannya harga BBM di dalam negeri. Dengan langkah-langkah tersebut nilai tukar rupiah dalam keseluruhan tahun 2005 dapat dipertahankan rata-rata Rp 9.705,- per USO dan laju inflasi dikendalikan menjadi 17,1 persen pada akhir tahun 2005. tersebut, perekonomian dalam keseluruhan tahun 2005 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan triwulanan yang melambat. Dalam tahun 2005, perekonomian tumbuh 5,6 persen terutama didorong oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto dan sektor industri pengolahan non-migas. Kedua, dengan tekanan eksternal yang berat Ketiga, upaya untuk menjagalstabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan pada tahun 2006 ditingkatkan dengan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Dalam semester 1/2006, kebijakan moneter diarahkan tefap ketat untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar fiskal diarahkan untuk memberi dorongan kepada rupiah. Sementara perekonomian sejak awal investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non-migas, upaya untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan ditingkatkan. Dengan langkah-langkah ini, laju inflasi dapat ditekan dan perturnbuhan ekonomi yang melambat dapat dipercepat kembali. Gambaran lebih rinci kondisi ekonomi tahun 2005 itu kebijakan tahun 2006. Selanjutnya untuk mendorong
dan perkiraan tahun 2006 sebagai berikut. MONETER, PERBANKAN DAN PASAR MODAL. Meningkatnya harga minyak dunia dan kenaikan suku bunga intemasional dalam tahun 2005 memberi tekanan pada stabilitas moneter di dalarn negeri sejak triwulan 11/2005. Kurs rupiah sempat melemah tajam hingga menyentuh Rp 12.000,- per USD pada perdagangan harian menjelang akhir Agustus 2005. Dalam rangka menahan melemahnya rupiah, ditempuh kebijakan moneter 30 Agustus 2005 dengan suku bunga SBI 1 bulan dinaikkan sebesar 75 bps menjadi 9,5 persen. Pada bulan September dan Oktober 2005, suku bunga SBI 1 bulan dinaikkan lagi menjadi 10,0 persen dan 11,0 persen. Disamping melalui kenaikan suku bunga SBI, upaya untuk meredam gejolak rupiah dilakukan dengan menaikkan suku bunga FASBI, menaikkan suku bunga penjaminan untuk rupiah dan valas; serta menaikkan giro wajib minimum rupiah. Selanjutnya untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah dengan tingginya laju inflasi bulan Oktober 2005, BI rate dinaikkan lagi pada awal November 2005 dan awal Desember 2005 masing-masing sebesar 125 bps dan 50 bps menJadl 12,25 persen dan 12,75 persen. Secara keseluruhan rata-rata kurs rupiah pada tahun 2005 mencapai Rp 9.705,- per USD, melemah 8,6 persen dibandingkan tahun 2004. Dalam rangka menyehatkan perekonomian dari tekanan harga minyak dunia yang tinggi, pada bulan Oktober 2005, harga BBM di dalarn negeri dinaikkan rata-rata (sederhana) sebesar 127 persen. Penyesuaian harga BBM dalam negeri tersebut, meningkatkan laju inflasi pada bulan Oktober 2005 hingga mencapai 8,7 persen (m-t-m). Secara keseluruhan laju inflasi tahun 2005 mencapai 17, persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya (6,4 persen). Memasuki tahun 2006 nilai tukar rupiah menguat antara lain didorong oleh arus masuk modal aging melalui SBI, SUN, dan pasar modal; serta menurunnya kebutuhan impor. Dalam bulan September 2006, rata-rata harian kurs rupiah mencapai Rp 9.143,- per USD dan dalam keseluruhan tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp 9.200,- per USD. Dalam bulan-bulan pertama tahun 2006, laju inflasi masih tinggi terutama didorong oleh kenaikan harga kelompok bahan makanan. Dengan meningkatnya ketersediaan bahan makanan dan menguatnya nilai tukar rupiah, laju inflasi menurun secara bertahap. Pada bulan September 2006, (y-o-y) menurun menjadi 14,6 persen. Dengan perkembangan ini, laju inflasi pada akhir tahun 2006 diperkirakan dapat mencapai di bawah 8 persen. Nilai tukar rupiah yang terjaga dan laju inflasi yang menurun selanjutnya memberi ruang bagi penurunan suku bunga. Sejak awal Mei 2006, BI rate diturunkan secara bertahap hingga menjadi 10,75 persen pada awal Oktober 2006. inflasi setahun Dengan kecenderungan suku bunga yang meningkat dalam tahun 2005, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan agak melambat. Pada akhir tahun 2005, pertumbuhan kredit perbankan sekitar 24,6 persen lebih rendah dibandingkan dengan akhir tahun 2004 yang sebesar 26,4 persen. Loan-to-deposit ratio (LDR) pada akhir tahun 2005 mencapai 55,0 persen; lebih tinggi dari tahun 2004 (50,0 persen). Pada tahun 2006, kredit perbankan diperkirakan meningkat terutama untuk kegiatan usaha yang produktif. Kinerja pasar modal di Bursa Efek Jakarta meningkat meskipun sempat menurun menjelang akhir Agustus 2005. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta sempat menurun di bawah 1.000 menjelang akhir Agustus 2005 pada saat rupiah melemah. Langkah-langkah untuk menjaga stabilitas rupiah menguatkan kembali kepercayaan terhadap pasar modal sehingga IHSG di BEJ menguat. Pada akhir Desember 2005, IHSG di BEJ ditutup pada tingkat 1.162,6 atau 16,2 persen lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2004. Memasuki tahun 2006, kinerja pasar modal terus meningkat. Dalam minggu kedua Mei 2006, IHSG di BEl melewati 1.500. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, IHSG di BEJ mencapai 1.553,1.
NERACA PEMBAYARAN. Dalam perekonomian dunia tahun 2005 yang sedikit melambat, penerimaan ekspor meningkat tinggi. Pada tahun 2005, total ekspor mencapai US$ 86,2 miliar, atau naik 21,8 persen. Kenaikan penerimaan ekspor tersebut didorong oleh ekspor migas dan non-migas yang meningkat masing-masing sebesar 22,6 persen dan 21,5 persen. Dalam tahun 2005, impor meningkat menjadi US$ 63,9 miliar, naik 26,2 persen. Peningkatan ini didorong oleh impor migas dan non-migas yang masing-masing naik sebesar 42,0 persen dan 22,1 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meningkat menjadi US$ 22,0 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2005 mencapai sekitar US$ 0,3 miliar; lebih rendah dibandingkan tahun 2004 (US$ 1,6 miliar). Sementara itu neraca modal dan finansial dihadapkan pada terbatasnya investasi langsung aging (neto) serta tingginya pembayaran utang luar negeri swasta. Pada tahun 2005, investasi langsung aging (neto) mengalami surplus US$ 3,0 miliar, investasi portfolio surplus sebesar US$ 4,2 miliar, dan arus modal lainnya defisit sebesar US$ 10,2 miliar. Dengan perkembangan ini neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2005 mengalami defisit US$ 2,6 miliar. Dengan kondisi ini, pada akhir Desember 2005, cadangan devisa mencapai US$ 34,7 miliar, menurun sebesar US$ 1,6 miliar dibandingkan tahun 2004. Memasuki tahun 2006, penerimaan ekspor masih meningkat cukup tinggi. Total nilai ekspor pada semester 1/2006 mencapai US$ 48,4 miliar, naik 17,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2005, didorong oleh ekspor migas dan non-migas yang masing-masing meningkat 23,8 persen dan 15,0 persen. Sedangkan pengeluaran impor menurun menjadi US$ 31,0 miliar, 1,9 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sarna tahun 2005 dengan impor migas yang meningkat sebesar 4,4 persen dan impor non migas menurun 3,8 persen. Dengan penerimaan ekspor yang meningkat cukup tinggi, impor yang menurun, serta defisit jasa-jasa yang meningkat menjadi US$ 12,9 rniliar; dalam semester V2006 surplus neraca transaksi berjalan mencapai US$ 4,5 miliar; lebih tinggi dari semester yang sarna tahun 2005 (US$ 0,8 miliar). Pada semester 1/2006, surplus neraca modal dan finansial meningkat cukup besar dengan masuknya modal aging terutama modal jangka pendek. Investasi porto folio mencapai US$ 2,5 miliar terutama melalui penerbitan SUN, SBI, dan obligasi intemasional. Investasi langsung aging (neto) detisit sebesar US$ 0,3 miliar yang pada periode yang sarna tahun sebelumnya mengalami surplus sebesar US$ 2,6 miliar. Sedangkan investasi lainnya mengalami detisit US$ 2,7 miliar yang lebih rendah dari periode sebelumnya (detisit US$ 3,9 miliar). Dengan perkembangan ini, neraca modal dan finansial dalarn semester 1/2006 mengalami defisit sebesar US$ 0,4 miliar masih lebih kecil dari periode yang sama tahun 2005 (detisit US$ 2,3 miliar) dengan cadangan devisa yang mencapai US$ 40,1 miliar. Dalam keseluruhan tahun 2006, kinerja ekspor diperkirakan tetap terjaga. Ekspor non-migas dalam tahun 2006 diperkirakan meningkat 10,9 persen. Impor non-migas dalam tahun 2006 diperkirakan meningkat sebesar 2,0 persen. Secara keseluruhan surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2006 diperkirakan sebesar US$ 8,6 miliar. Neraca modal dan finansial dihadapkan pada masih tingginya investasi jangka pendek, terbatasnya investasi jangka panjang serta masih tingginya detisit investasi lainnya. Pada keseluruhan tahun 2006 neraca modal dan finansial diperkirakan mengalami defisit sebesar US$ 0,5 miliar dan cadangan devisa diperkirakan sebesar US$ 40,8 miliar atau cukup untuk memenuhi 5,2 bulan impor setelah memperhitungkan pelunasan seluruh hutang IMF. KEUANGAN NEGARA. Bencana Tsunami serta meningkatnya harga minyak dunia dan suku bunga intemasional menuntut perubahan APBN Tahun 2005 sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan secara parsial dengan memasukkan pembiayaan untuk program rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh serta program kompensasi BBM. Adapun
perubahan kedua dilakukan untuk mengamankan APBN Tahun 2005 dari tekanan harga minyak dunia yang meningkat tajam sejak triwulan 11/2005 serta perubahan besaran-besaran ekonomi makro lainnya secara menyeluruh. Dalam tahun 2005, detisit anggaran mencapai 0,5 persen PDB. Dalam rangka mendorong perekonomian yang melambat pada tahun 2005, kebijakan fiskal pada tahun 2006 diarahkan untuk memberi stimulus terhadap perekonomian, namun dengan tetap menjaga detisit anggaran. Belanja negara diperkirakan meningkat dari 18,7 persen PDB pada tahun 2005 menjadi 22,4 persen PDB pada tahun 2006; sedangkan penerimaan negara dan hibah diperkirakan meningkat dari 18,2 persen PDB pada tahun 2005 menjadi 21,1 persen PDB pada tahun 2006. Dengan perkiraan ini, defisit anggaran pada tahun 2006 diperkirakan sedikit meningkat menjadi 1,3 persen PDB dan stok utang pemerintah menurun menjadi 41,9 persen PDB, terdiri dari stok utang pemerintah luar negeri dan dalam negeri masing-masing menjadi 22,7 persen PDB dan 19,7 persen PDB. PERTUMBUHAN EKONOMI. Dalam tahun 2905, perekonomian tumbuh 5,6 persen. Meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2005 menunjukkan kecenderungan triwulanan yang melambat. Pada triwulan IV/2004, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,1 persen; kemudian melambat menjadi 6,3 persen pada triwulan 1/2005; 5,6 persen pada triwulan 11/2005 dan triwulan III/2005; serta 4,9 persen pada triwulan IV/2005. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh investasi (berupa pembentukan modal tetap bruto) serta ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh 9,9 persen dan 8,6 persen. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 4,0 persen serta pengeluaran pemerintah sebesar 8,1 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor industri pengolahan terutama non-migas yang tumbuh sebesar 5,9 persen serta sektor tersier terutama pengangkutan dan komunikasi; perdagangan, hotel, dan restauran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang masing-masing tumbuh sebesar 13,0 persen; 8,6 persen, dan 7,1 persen. Adapun sektor pertanian hanya tumbuh 2,5 persen antara lain karena berkurangnya luas lahan pertanian. Dengan ditingkatkannya koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terutama dalam mengatur permintaan agregat, perekonomian dalam tahun 2006 diperkirakan mencapai 5,8 persen. Dan sisi pengeluaran, investasi dan ekspor diharapkan tetap menjadi penggerak utama perekonomian dengan didorong oleh konsumsi masyarakat. Sedangkan dari sisi produksi, industri pengolahan non-migas diharapkan pertumbuhannya tetap terjaga seiring dengan perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor non-migas. Resiko pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah memang masih ada apabila terjadi gejolak eksternal serta lambatnya penguatan daya beli masyarakat dan peningkatan investasi. PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sejak triwulan III/2004 hingga triwulan III/200S belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai guna menampung tambahan angkatan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Pada bulan Februari dan Oktober 2005, jumlah angkatan kerja yang bekerja mencapai 94,9 juta jiwa dan 95,7 juta jiwa atau bertambah sebanyak 1,8 juta jiwa dan 2,9 juta jiwa dibandingkan bulan Agustus 2004. Sedangkan lapangan kerja barn yang tercipta pada bulan Februari dan Oktober 2005 masing-masing sebesar 1,2 juta jiwa dan 2,0 juta jiwa. Dengan pertambahan angkatan kerja yang lebih besar dari lapangan kerja barn yang tercipta, pengangguran terbuka pada bulan Februari 2005 meningkat menjadi 10,8 juta orang (10,3 persen) dan pada bulan Oktober 2005 menjadi 11,6 juta orang (10,8 persen). Meningkatnya jumlah pengangguran dan tekanan terhadap stabilitas moneter di dalam negeri diperkirakan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil Susenas
Februari 2005,jumlah penduduk miskin mencapai 35,1 jutajiwa (16,0 persen), menurun dibandingkan tahun 2004 (36,1 juta jiwa atau sekitar 16,6 persen jumlah penduduk). Namun demikian, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,09 juta jiwa atau 17,75% dari jumlah penduduk. B.LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2007 Kondisi ekonomi tahun 2007 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sebagai berikut. Pertama, harga minyak mentah dunia tetap sulit diperkirakan meskipun menurun pada bulan September 2006. Pertumbuhan ekonomi AS yang melambat diperkirakan akan mengurangi kenaikan permintaan dunia, sedangkan permintaan dari China, India, dan negara Asia lainnya diperkirakan tetap tinggi dengan perekonomian yang tumbuh pesat di negara-negara tersebut. Dalam tahun 2007, total permintaan minyak dunia diperkirakan sebesar 86,4 juta barel/hari dan pasokan minyak dunia sebesar 86,1 juta barel/hari. Dengan perkiraan tersebut, pasokan minyak dunia diperkirakan hanya mampu memenuhi permintaannya, tetapi tidak dapat menurunkan harganya secara drastis. Dengan kondisi ini, pada tahun 2007 harga minyak mentah dunia diperkirakan masih tetap tinggi, meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kedua, kesenjangan global diperkirakan masih akan terjadi. Kesenjangan global bersumber dari meningkatnya ketidakseimbangan perdagangan antara AS yang mengalami defisit neraca transaksi berjalan dengan negara-negara Asia dan pengekspor minyak yang mengalami surplus. Defisit transaksi berjalan AS diperkirakan meningkat pada tahun 2007, sedangkan emerging country seperti China dan Jepang mengalami surplus yang semakin besar. Melebarnya kesenjangan global tetap menyimpan potensi ketidakstabilan moneter internasional. tahun Ketiga, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan relatif sama dengan sebelumnya. Perlambatan ekonomi AS yang diperkirakan terjadi di tahun 2005 mengalami percepatan pada tahun 2006, namun diperkirakan kembali melambat pada tahun 2007. Perlambatan ini antara lain didorong oleh pengurangan stimulus fiskal setelah siklus pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat berakhir pada tahun 2006. Sementara itu, perekonomian Asia diperkirakan tetap tumbuh tinggi dengan penggerak perekonomian China serta negara-negara industri lainnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2007 diperkirakan sebesar 4,9 persen; sedikit melambat dibandingkan tahun 2006 (5,1 persen) dengan pertumbuhan volume perdagangan dan harga komoditi non-migas yang lebih rendah. Dalam tahun 2007 volume perdagangan dunia diperkirakan meningkat 7,6 pcrsen, lebih rendah dari tahun 2006 (8,9 persen); dan harga komoditi non-migas turun 4,8 persen. Keempat, persaingan internasional semakin meningkat. Perekonomian dunia yang semakin terintegrasi menuntut daya saing perekonomian nasional lebih tinggi. Perlambatan ekonomi yang terjadi di AS menurunkan permintaan barang dan jasa terutama dari negara-negara pengekspor dengan tujuan AS dan pada gilirannya akan meningkatkan persaingan perdagangan dunia. Persaingan juga meningkat untuk menarik investasi aging terutama oleh negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin dalam upaya mendorong perekonomiannya. Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia 2006 adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kemampuan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Kemampuan koordinasi yang lebih baik ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi,
dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Kedua, meningkatnya upaya pemerintah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi guna mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non-migas, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, dengan meningkatnya rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia us aha akan meningkat. Pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyara~at dalam kegiatan ekonomi. C.TANTANGAN POKOK Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2005 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2006, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2007 adalah sebagai berikut. I.MENURUNKAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan akan ditingkatkan. Kegiatan ekonomi akan didorong agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang masih besar. Tantangan ini cukup berat karena sejak krisis, kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja masih rendah. Dalam tahun 2000-2004, untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya mampu diciptakan lapangan kerja bagi sekitar 215 ribu orang; padahal dalam tahun 1994 untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu diciptakan lapangan kerja bagi sekitar 370 ribu orang. 2.MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI. Tantangan ini cukup berat dengan adanya kecenderungan investasi yang melambat dan sektor industri pengolahan non-migas yang melemah pada tahun 2005. Sementara itu masih banyaknya kendala di dalam negeri yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan. Sejak triwulan IV /2004, pertumbuhan industri pengolahan non-migas melambat dari 8,7 persen (y-o-y) menjadi 4,1 persen pada triwulan IV /2005. Sementara investasi berupa pembentukan modal tetap bruto melambat dari 17,4 persen pada triwulan 111/2004 menjadi 1,8 persen pada triwulan IV /2005. Demikian juga peningkatan nilai ekspor non-migas lebih banyak didorong oleh kenaikan harga dunia dibandingkan dengan volume ekspor. 3.MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Tantangan ini tetap besar dengan adanya potensi gejolak moneter internasionill yang terkait dengan ketidakseimbangan global, tingginya harga minyak dunia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketidakseimbangan ekstemal, ketahanan fiskal, dan stabilitas moneter di dalam negeri. D.ARAB KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO Dalam tahun 2007, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKONOMI UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA YANG LEBIH LUAS DAN MENGURANGI JUMLAH PENDUDUK MISKIN DENGAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk mendorong perekonomian, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Di samping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius akan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah perdesaan serta efektivitas dari kebijakan fiskal akan ditingkatkan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.
Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi yaitu dengan menyederhanakarr prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan meningkatkan penyediaan kepabeanan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha. Peranan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur akan makin ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang rhampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis juga didorong dengan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan antara perusahaan dan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. tidak terlalu Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap. E.PROYEKSI EKONOMI T AHUN 2007 Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas, serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, telah disusun prospek ekonomi untuk tahun 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2006. Prospek ekonomi tersebut selanjutnya telah dibahas dengan Komisi XI dan Panitia Anggaran DPR-RI. Dengan demikian, Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan ini, terutama yang terkait dengan proyeksi ekonomi tahun 2007, merupakan penyesuaian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2006, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2007, serta pembahasan dengan Komisi XI DPR RI dan Panitia Anggaran DPR RI. Berdasarkan pembahasan tersebut dicapai kesepakatan tentang sasaran-sasaran pokok ekonomi makro tahun 2007 yang sekaligus merupakan asumsi pokok dalam penyusunan APBN Tahun 2007. Pencapaian sasaran ekonomi makro tersebut dengan didukung oleh berbagai upaya dan program terkait akan menurunkan pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. 1.PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN Meningkatnya kegiatan ekonomi, terjaganya stabilitas ekonomi, perbaikan iklim ketenagakerjaan, serta berbagai program terkait akan mengurangi pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. Dalam tahun 2007, jumlah pengangguran terbuka diperkirakan menurun 9,9 persen dari seluruh angkatan kerja.
2.PERTUMBUHAN EKONOMI Dalam tahun 2007, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 6,3 persen. Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 11,8 persen dan 11,2 persen. Peningkatan investasi, investasi pembangunan infrastruktur antara lain listrik, jalan tol dan monorel, serta paket kebijakan sektor keuangan. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sebesar 14,9 persen. Dalam tahun 2007, konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sebesar 4,9 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 8,3 persen. terutama didorong oleh implementasi paket kebijakan perbaikan Dari sisi produksi, sektor pertanian diperkirakan tumbuh 2,7 persen didorong oleh kondisi iklim dan musim tanam yang lebih baik. Adapun industri pengolahan non-migas diperkirakan mampu tumbuh sebesar 7,9 persen didorong oleh perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor non-migas. Adapun sektor-sektor lain diperkirakan tumbuh sebesar 6,9 persen. 3.STABILITAS EKONOMI Kegiatan ekonomi yang meningkat pada tahun 2007 disertai stabilitas ekonomi yang terjaga, tercermin dari kondisi neraca pembayaran, moneter, dan keuangan negara yang makin baik. a.NERACA PEMBAYARAN Penerimaan ekspor tahun 2007 diperkirakan meningkat sebesar 6,3 persen, terutama didorong oleh ekspor migas dan non-migas yang naik 0,4 persen dan 8,2 persen. Sementara itu pengeluaran impor diperkirakan meningkat sebesar 6,6 persen terutama didorong oleh meningkatnya impor non-migas sebesar 11,0 persen. Sedangkan impor migas diperkirakan menurun sebesar 6,2 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan sedikit menurun, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2007 diperkirakan meningkat menjadi US$ 10,8 miliar. Pada tahun 2007, investasi aging langsung (neto) diperkirakan surplus sebesar US$ 0,8 miliar dengan arus masuk investasi asing langsung sebesar US$ 3,7 miliar. Sementara itu investasi portofolio diperkirakan surplus sebesar US$ 4,9 miliar; sedangkan investasi lainnya (neto) mengalami defisit sebesar US$ 11,7 miliar. Dengan neraca modal yang diperkirakan surplus sebesar US$ 0,5 miliar, neraca modal dan finansial diperkirakan mengalami defisit sebesar US$ 5,4 miliar. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2007 diperkirakan menjadi US$ 5,4 miliar dengan cadangan devisa diperkirakan naik menjadi US$ 46,2 miliar atau cukup untuk membiayai sekitar 5,6 bulan impor. b.MONETER Stabilitas neraca pembayaran yang terjaga, ketersediaan cadangan devisa yang memadai, serta efektivitas kebijakan moneter yang makin baik akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Dalam tahun 2007, kurs rupiah diperkirakan relatif stabil pada nilai tukar sekitar Rp 9.300,- per USD. Dengan nilai tukar rupiah yang stabil serta distribusi dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 6,5 persen. Dengan menurunnya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah, suku bunga di dalam negeri diperkirakan menurun dan pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi.
c.KEUANGAN NEGARA Kebijakan fiskal tahun 2007 tetap diupayakan untuk mewujudkan ketahanan fiskal terhadap yang berkelanjutan perekonomian dalarn batas-batas kemarnpuan keuangan negara. (fiscal sustainability) dengan memberikan stimulan Dalam tahun 2007, penerimaan negara dan hibah diperkirakan mencapai 20,5 persen PDB, terutama didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar 14,4 persen PDB. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak, terutama penerimaan minyak bumi dan gas alam diperkirakan tahun 2006 dengan harga minyak mentah internasional yang diperkirakan sedikit menurun. lebih rendah dibandingkan Pengeluaran negara dalam tahun 2007 diperkirakan sebesar 21,6 persen PDB, lebih rendah dibandingkan APBN-P Tahun 2006 (22,4 persen PDB). Secara nominal, pengeluaran negara tahun 2007 meningkat dibandingkan volume APBN tahun 2006, terutama alokasi belanja ke daerah, untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah. Dengan besamya dorongan ekspansi fiskal ke daerah, keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional akan ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional. Dengan perkiraan penerimaan dan pengeluaran tersebut, ketahanan fiskal tetap terjaga. Defisit APBN tahun 2007 diperkirakan sekitar 1,1 persen PDB, akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri sebesar 1,6 persen PDB, dan pembiayaan luar negeri sebesar negatif 0,4 persen POB. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari menurunnya stok utang pemerintah menjadi 37,7 persen PDB pada tahun 2007. d.KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN PERTUMBUHAN Untuk membiayai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada tahun 2007 dibutuhkan investasi sebesar Rp 895,9 triliun. Sebagian besar dari kebutuhan investasi tersebut (Rp 714,3 triliun atau sekitar 80 persen dari total kebutuhan investasi) diupayakan berasal dari masyarakat, termasuk swasta; sedangkan sisanya berasal dari pemerintah. Peranan investasi masyarakat diupayakan meningkat menjadi 20,4 persen PNB pada tahun 2007; sedangkan peranan investasi pemerintah pusat dan daerah menurun menjadi 5,2 persen PNB pada periode yang sama. Kebutuhan investasi dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun masyarakat. Pada tahun 2007, tabungan pemerintah diperkirakan sebesar 4,7 persen PNB; sedangkan tabungan masyarakat diperkirakan sebesar 19,8 persen PNB. Tabungan luar negeri, yang antara lain berasal dari penanaman modal langsung, pinjaman, dan investasi portfolio, diperkirakan sebesar 1,1 persen PNB. Dalam kaitan itu, iklim investasi akan terns diperbaiki untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Tabel 3.1. GAMBARAN EKONOMI MAKRO Realisasi 2004 Proyeksi 2005 2006 2007 Kualitas Pertumbuhan Pengangguran Terbuka
Jumlah (juta orang) Persentase terhadap angkatan kerja (%) 10,3 9,9 10,9 11,1 10,3 10,4 10,7 9,9 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (%) PDB per Kapita Harga Konstan 2000 (Rp/ribu) 5,1 5,6 5,8 7.656 7.984 8.347 8.771 6,3 Stabilitas Ekonomi Laju Inflasi (%) 6,4 17,1 8,0 6,5 Neraca Pembayaran 0,6 Transaksi Berjalan/PDB (%) Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) 11,5 Pertumbuhan Impor Nonmlgas (%) 24,4 Cadangan Devisa (US$ miliar) 36,3 0,1 2,5 21,5 10,9 22,1 2,0 2,8 8,2 11,0 34,7 40,8 46,2 Keuangan Negara Keseimbangan Primer/PDB (%) Surplus/Defisit APBN/PDB (%) Penerimaan Pajak/PDB (%) Stok Utang Pemerintah/PDB (%) 1,4 -1,3 12,2 56,2 28,4 27,8 Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri 1,7 1,4 -0,5 -1,3 12,7 13,6 48,0 41,9 24,2 22,2 23,8 19,7 1,3 -1,1 14,4 37,7 20,1 17,6 Tabel 3.2. PERKIRAAN STRUKTUR EKONOMI Realisasi 2004 Proyeksi 2005 2006 2007 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,1 5,6 5,8 6,3 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%) Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah Investasi Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa 5,0 4,0 13,5 27,1 14,6 4,0 3,5 8,1 17,5 4,9 8,3 9,9 7,7 8,6 9,4 12,3 8,4 11,2 14,9 11,8 Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%) Pertanian Industri Pengolahan - Nonmigas 6,4 7,5 3,3 2,5 2,6 4,6 5,0 5,9 6,0 6,9 7,9 2,7 Lainnya 4,9 6,9 7,0 6,9 Distribusi PDB (%) Pertanian Industri Pengolahan - Nonmigas 28,3 24,4 14,7 13,4 13,0 28,1 27,5 23,2 23,4 27,1 23,6 12,5 Lainnya 57,1 58,5 59,5 60,4
Tenaga Kerja Kesempatan Kerja (juta orang) Pertanian Distribusi (%) Industri Pengolahan Distribusi (%) Perdagangan Distribusi (%) Jasa-jasa dan Lainnya Distribusi (%) 24,5 93,7 43,3 11,1 11,8 19,1 20,4 22,9 95,0 95,2 97,3 40,6 41,8 42,3 44,0 44,4 11,7 11,6 12,3 12,2 18,9 18,6 19,9 19,5 44,6 12,0 12,3 18,7 19,2 22,6 22,8 23,2 23,8 23,9 23,7 43,4 Tabel 3.3. PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN (US$ Miliar) Realisasi 2004 Proyeksi 2005 2006 2007 Ekspor Migas Nonmigas (Pertumbuhan, %) 70,8 16,3 11,5 54,5 86,2 99,0 20,0 25,5 105,2 25,6 66,3 73,5 21,5 10,9 8,2 79,6 Impor Migas Nonmigas (Pertumbuhan, %) 50,6 -11,2 39,5 24,4 63,9 -66,5 -15,9 -17,7 70,9 -16,6 47,9 -48,9 22,1 2,0 11,0 54,2 Jasa-jasa Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah 2,8 18,6 2,7 -3,6 22,0 -23,8 3,5 23,5 Transaksi Berjalan 1,6 0,3 8,6 10,8 Neraca Modal dan Finansial Neraca Modal Neraca Finansial Investasi Langsung Asing Arus Keluar Arus Masuk Portfolio Aset Swasta Liabilities Pemerintah dan BI Swasta Lainnya 1,9 1,5 0,0 1,9 3,4 1,9 4,4 0,4 4,1 2,3 2,6 -0,5 5,4 0,3 0,4 -2,9 -0,9 0,5 -5,9 3,0 0,1 0,8 3,1 -2,9 6,1 3,1 4,2 4,1 -1,1 -0,9 5,3 5,0 4,8 3,0 2,9 3,7 4,9 -0,7 5,7 3,1 1,8 -1,0 0,5 2,0 -10,2 -5,1 2,6 -11,7 Aset Swasta Liabilities Pemerintah dan BI Swasta 1,0 -2,0 -2,7 0,7 8,6 -4,3 -1,6 -0,8 -0,9 -2,1 9,1 -2,6 -2,9 0,7 1,4 0,3
Total Selisih Perhitungan Neraca Keseluruhan 3,4 -3,1 0,3 2,3 8,2 1,1 5,0 -1,2 13,1 5,4 0,0 5,4 Memorandum Item IMF Neto Penjadwalan Hutang Cadangan Devisa (Dalam Bulan Impor) 6,1 0,0 36,3 1,0 1,1 -7,8 2,7 0,0 34,7 40,8 0,0 46,2 4,6 5,2 5,6 0,0 Tabel 3.4. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (% PDB) Realisasi 2004 Proyeksi 2005 2006 2007 A. Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Pajak 17,7 12,2 18,1 21,1 20,5 12,7 13,6 14,4 a. Pajak Penghasilan 5,9 b. Pajak Pertambahan Nllai -3,8 c. Lainnya 2,5 6,4 6,9 3,7 4,3 7,4 4,6 2,6 2,4 2,4 2. Penerimaan Bukan Pajak a. Migas b. Bukan Migas 2. Penerimaan Bukan Pajak a. Migas b. Bukan Migas 3. Hlbah B. Belanja Negara 1. Belanja Pemerintah Pusat 2. Belanja Ke Daerah a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasl Umum c. Dana Alokasi Khusus d. Dana Otonomi Khusus & Penyeimbang C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit E. Pembiayaan 1. Dalam Negeri 5,5 13,4 1,8 0,0 19,0 5,6 1,6 3,5 0,2 0,3 1,4 -1,3 5,4 7,4 3,7 6,0 3,8 5,1 1,6 2,3 0,0 0,1 18,6 22,4 2,0 0,1 21,6 13,1 15,3 14,3 5,5 7,1 1,8 1,9 3,3 4,7 0,2 0,4 7,3 1,9 4,7 0,5 0,3 0,1 1,7 1,4 -0,5 -1,3 0,2 1,3 -1,1 1,3 0,5 1,3 1,1 a. Perbankan b. Non Perbankan 2. Luar Negeri 2,3 1,2 1,1 -1,0 0,9 1,8 -0,0 0,6 0,9 1,2 -0,4 -0,5 1,6 0,4 1,2 -0,4 a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri i. Pinjaman Program ii. Pinjaman Proyek b. Pembayaran Cicilan Pokok 1,0 0,9 1,2 1,1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8 2,0 Perbedaan satu digit dibelakang kama terhadap angka penjumlahan karena pembulatan a. b. Realisasi Per 31 Desember APBN Perubahan 1,4 -1,7 1,6 Tabel 3.5.
KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN (Rp Triliun) Realisasi 2004 Proyeksi 2005 2006 2007 Kebutuhan Investasl 432,0 600,8 729,4 895,9 a. Pemerintah Persentase terhadap PNB (%) 73,9 119,4 166,7 181,6 3,3 4,4 5,4 5,2 b. Masyarakat (termsk.perub.stok) 358,1 481,4 562,7 714,3 Persentase terhadap PNB (%) 16,0 17,8 18,2 20,4 Sumber Pembiayaan 1. Tabungan Dalam Negeri 432,0 600,8 729,4 895,9 518,8 694,74 707,2 856,1 24,5 25,7 22,9 23,1 41,6 119,0 57,0 4,7 3,9 4,7 Persentase terhadap PNB (%) a. Pemenntah Persentase terhadap PNB (%) 2,0 477,2 575,8 650,2 788,7 19,8 21,8 18,2 21,2 39,8 -93,9 22,2 -86,8 1,1 - 3,5 0,6 - 3,9 b. Masyarakat Persentase terhadap PNB (%) 2. Tabungan Luar Negeri Persentase terhadep PNB (%) 67,3 BAB 4 KAIDAH PELAKSANAAN Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien efektif transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan layanan umum mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan telah dilaksanakan forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti MUSRENBANGPUS di tingkat provinsi, MUSRENBANGDA di tingkat Kabupaten/Kotat dan MUSRENBANGNAS di tingkat nasional. tingkat pusat, MUSRENBANGPROP di RKP Tahun 2007 mernpakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non- Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1.Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan serta masyarakat program-program RKP Tahun 2007 dengan sebaik-baiknya; 2.Bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, RKP
Tahun 2007 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan layanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaant masing-masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga) perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga (Renja-KL) menjadi RKA-KL setelah menerima pagu sementara Tahun 2007 sebagai berikut: a.Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2007, yang merupakan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (Keppres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; (PP), Peraturan Presiden b.Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2007, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan layanan umum sesuai dengan kewenangannya; c.Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi wewenang daerah; d.Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun anggaran 2007 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, atau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan; 3.Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2007 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan layanan umum dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan hannonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2007 sebagai berikut: a.Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2007, yang merupakan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/ Bupati/Wali Kota; b.Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2007, yang merupakan kegiatan, yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, sesuai dengan kewenangannya; yang berupa kerangka anggaran c.Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat; d.Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun anggaran 2007 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah. 4.Pemerintah Pusat, dengan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007;
5.Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan peraturan kebijakan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan; yang nantinya akan dituangkan dalam produk 6.Pada akhir tahun anggaran 2007, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, peraturan kesesuaiannya perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBNI APBD dan peraturan- peraturan lainnya; serta dengan ketentuan 7.Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen/Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil kepada pemantauan peraturan perundang-undangan yang berlaku. secara berkala 3 sesuai (tiga) dengan bulanan ketentuan BAB 5 PENUTUP Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 (RKP Tahun 2007). RKP Tahun 2007 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Presiden dan penyelenggara pemerintahan akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKP Tahun 2007. Dalam kaitan itu, maka DPR bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKP Tahun 2007 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO