KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN A. UMUM Tujuan 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Ruang Lingkup 2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. 3. Kebijakan akuntansi ini mengatur: a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah. Definisi 4. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 5. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur 6. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur 7. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 8. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 9. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. 10. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain. 11. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Kebijakan Akuntansi Kewajiban Hal 70
12. Utang Restitusi adalah kewajiban yang timbul karena adanya klaim dari pihak wajib pajak/ pembayar yang penetapan jumlahnya dilakukan setelah verifikasi/ audit dari tim yang minimal terdiri dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan Inspektorat. 13. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah 14. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar B. PENGAKUAN 14. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 15. Kewajiban dapat timbul dari: a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions) b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events) d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events). 15. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. 16. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah. 17. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. 18. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan. Kebijakan Akuntansi Kewajiban saat Hal 71
19. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek. 20. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/ jasa atau Surat Ketetapan atas pendapatan yang bersangkutan oleh pemerintah daerah. 21. Utang Beban, diakui pada saat: a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. 22. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. 23. Utang Restitusi diakui pada saat klaim dari pihak wajib pajak/ pembayar telah dilakukan penetapan jumlah melalui verifikasi/ audit dari tim yang minimal terdiri dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan Inspektorat, dibuktikan dengan Berita Acara Verifikasi/ Audit. 23. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila : a. barang yang dibeli sudah diterima, atau b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima. tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 24. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. 25. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahu diakui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi. Kebijakan Akuntansi Kewajiban Hal 72
C. PENGUKURAN 28. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. 29. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 30. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. 31. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. 32. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 33. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima. 34. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. 35. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. 36. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer. D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 37. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Kebijakan Akuntansi Kewajiban Hal 73
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: a) Pengurangan pinjaman; b) Modifikasi persyaratan utang; c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman; d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman; e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. 3) Biaya pinjaman: a) Perlakuan biaya pinjaman; b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Kebijakan Akuntansi Kewajiban Hal 74