one vision one identity one community 1
KONSENSUS ASEAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PROMOSI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN ASEAN Sekretariat Jakarta
Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara Anggota adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. Untuk Pertanyaan, Kontak: ASEAN Sekretariat Divisi Hubungan Masyarakat 70A Jalan Sisingamangaraja Jakarta 12110 Indonesia Telepon: (62 21) 724-3372, 726-2991 Fax: E-Mail: (62 21) 739-8234, 724-3504 public@asean.org ASEAN: Komunitas Peluang Katalog dalam Publikasi Data Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran Jakarta, ASEAN Sekretariat, Maret 2018 331.544 1. ASEAN- Hak Asasi- Buruh 2. Kerjasama- Kebijakan Migrasi ISBN 978-6026-6392-99-2 Teks publikasi ini dapat dikutip atau dicetak ulang secara bebas, asalkan diberi pengakuan yang tepat diberikan dan salinan yang berisi materi yang dicetak ulang dikirim ke Hubungan Masyarakat Divisi (CRD) Sekretariat ASEAN, Jakarta. 3
KONSENSUS ASEAN
TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PROMOSI
HAK
HAK PEKERJA MIGRAN
Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8 Daftar isi Prinsip Umum Definisi Hak-Hak Dasar Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Hak Khusus Buruh Migran Kewajiban Negara Pengirim Kewajiban Negara Penerima Komitmen Negara Anggota ASEAN Amandemen 5
KONSENSUS ASEAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PROMOSI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam, Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Negara-Negara Anggota ASEAN" atau secara individu sebagai "Negara Anggota ASEAN"; YAKIN bahwa Konsensus ini akan membantu membangun kerangka kerja sama dalam bidang pekerja migran di kawasan ASEAN dan berkontribusi pada proses pembangunan KomunitasASEAN; MENGEJAR visi ASEAN tentang Kepedulian dan berbagi Komunitas ASEAN yang berorientasi pada orang, berpusat pada orang, berbasis aturan, bertanggung jawab secara sosial dan di mana kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat ditingkatkan, sebagaimana ditentukan dalam 'ASEAN 2025: Terus Maju Bersama' diambil dari KTT ASEAN ke-27 pada tahun 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia;
MENEGASKAN KEMBALI kepatuhan kami pada tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN, khususnya penghormatan dan promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang semestinya; MENGINGAT KEMBALI Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Anak (CRC), dan instrumen internasional lainnya yang sesuai di mana Negara Anggota ASEAN menjadi pihaknya, untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu; BERKOMITMEN untuk melaksanakan tujuan dan komitmen yang tertuang dalam Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-12 tahun 2007 di Cebu, Filipina; MENCATAT pencapaian Negara-negara Anggota ASEAN terhadap perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran, serta penting dan manfaatnya dalam perjanjian bilateral dan multilateral di bidang ini; 7
MENGKONFIRMASI tanggung jawab bersama dan setara dari Negara Penerima serta Pengirim di ASEAN untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dalam keseluruhan proses migrasi; MENGAKUI kontribusi pekerja migran bagi masyarakat dan ekonomi, baik bagi Negara Penerima maupun Negara Pengirim di ASEAN; MENGAKUI kedaulatan Negara Anggota ASEAN dalam menentukan sendiri kebijakan migrasi terkait pekerja migran, termasuk menentukan siapa yang boleh masuk dan keluar dari wilayah mereka dan dalam kondisi apa pekerja migran dapat tetap tinggal; MENGAKUI lebih lanjut tanggung jawab pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses migrasi untuk mematuhi hukum, peraturan dan kebijakan Negara Pengirim dan Penerima; MENGENALI kekhawatiran yang sesungguhnya dari Negara Penerima dan Pengirim atas pekerja migran, serta kebutuhan untuk mengadopsi kebijakan migrasi yang sesuai dan komprehensif tentang pekerja migran dalam yurisdiksi mereka, termasuk yang terkait dengan perantara ketenagakerjaan; MENGENALI juga kebutuhan akan penanganan kasus- kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja migran setiap kali kasus tersebut terjadi;
DENGAN INI MENYETUJUI KONSENSUS INI SEBAGAI BERIKUT: BAB 1 PRINSIP-PRINSIP UMUM 1. Dalam melaksanakan Konsensus, Negara Anggota ASEAN akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip umum berikut: (a) Menghormati terhadap prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Piagam ASEAN; (b) Memperkuat pilar keamanan-politik, ekonomi dan sosial-budaya Komunitas ASEAN dengan mendukung potensi dan martabat pekerja migran secara penuh dalam iklim kebebasan, kesetaraan, dan stabilitas sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan masing-masing Negara Anggota ASEAN; (c) Mengakui bahwa pekerja migran memiliki hak-hak fundamental sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional dan regional yang berlaku di mana Negara-Negara Anggota ASEAN menjadi bagiannya, sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku di Negara tersebut; (d) Menjunjung tinggi hak-hak dasar dan martabat pekerja migran tanpa mengurangi sedikitpun penerapan hukum, peraturan dan kebijakan Negara Penerima; 9
(e) Menjunjung tinggi perlakuan yang adil terkait dengan gender dan kebangsaan, serta melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran, khususnya perempuan, sesuai dengan kewajiban Negara Anggota ASEAN di bawah instrument internasional yang sesuai di mana mereka menjadi bagiannya; Dalam Pasal 44 tentang anggota keluarga pekerja migran yang sudah tinggal bersama mereka, kewajiban Negara-negara Anggota ASEAN berdasarkan instrumen internasional yang sesuai di mana mereka menjadi pihak harus berlaku; dan (f) Mengejar pendekatan konstruktif, non-konfrontatif dan kooperatif untuk meningkatkan perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran. 2. Konsensus ini hanya mencakup pekerja migran yang terdokumentasi dan mereka yang menjadi tidak terdokumentasi bukan karena kesalahan mereka sendiri. BAB 2 DEFINISI 3. "Pekerja Migran" mengacu pada seseorang yang akan dipekerjakan, sedang dipekerjakan, atau baru-baru ini terlibat atau dipekerjakan dalam suatu aktivitas yang dibayar di suatu Negara di mana dia bukan merupakan warga negara. Penerapan Konsensus untuk berbagai kategori pekerja migran harus tunduk pada hukum, peraturan, dan kebijakan masing-masing Negara
Anggota ASEAN. 4. Dalam rangka tujuan Konsensus ini, seorang "pekerja migran tidak terdokumentasi" adalah seseorang yang gagal mematuhi persyaratan yang ditetapkan baginya untuk memasuki Negara Penerima secara sah dan tinggal secara sah selama masa kerja sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima. Definisi ini mencakup pekerja migran yang baru-baru ini bekerja tetapi tidak lagi secara resmi dipekerjakan dalam aktivitas berupah. Definisi "pekerja migran tidak terdokumentasi" diterapkan pada Pasal 56 dan 57 Konsensus ini. 5. "Negara Pengirim" mengacu pada Negara Anggota ASEAN di mana pekerja migran merupakan warga negaranya. 6. "Negara Penerima" merujuk pada Anggota Negara ASEAN di mana menaungi pekerja migran. 7. "Perlakuan yang adil" mengacu pada perlakuan yang tepat dan layak yang diterapkan pada pekerja migran di tempat kerja sehubungan dengan kondisi kerja, keselamatan, dan akses ke bantuan dalam hal pekerjaan yang tunduk pada undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku dari Negara Penerima. ini 11
BAB 3 HAK FUNDAMENTAL PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGANYA Sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan nasional yang berlaku di Negara Anggota ASEAN: 8. Buruh migran boleh dikunjungi oleh anggota keluarganya untuk tujuan dan jangka waktu yang diizinkan oleh undang-undang, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima. 9. Buruh migran berhak menyimpan paspor mereka sendiri dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan pekerjaan serta hal-hal pribadi yang dikeluarkan pemerintah yang tunduk pada hukum, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima. 10. Tunduk pada undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional negara-negara Penerima, pekerja migran memiliki hak-hak yang tidak berbeda daripada hak-hak yang diterapkan pada warga negara dari Negara- negara Penerima ketika mereka ditempatkan di penjara atau dalam tahanan menunggu persidangan atau saat ditahan untuk alasan lainnya. 11. Buruh migran memiliki hak untuk menyampaikan keluhan mereka kepada otoritas terkait di Negara Penerima dan/atau mencari bantuan dari kedutaan, konsulat, atau perutusan masing-masing yang berlokasi di Negara Penerima.
12. Buruh migran berhak atas kebebasan berpindah- pindah di Negara Penerima, tunduk pada hukum, peraturan dan kebijakan Negara Penerima. BAB 4 HAK KHUSUS PEKERJA MIGRAN Sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku di Negara Anggota ASEAN: 13. Pekerja migran memiliki hak untuk mengakses informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan kondisi pekerjaan dari otoritas, badan dan/atau agen perekrutan yang relevan dari Negara Pengirim dan Penerima. 14. Buruh migran berhak mendapatkan kontrak kerja atau dokumentasi yang layak oleh otoritas/badan terkait dan/atau pemberi kerja dengan persyaratan kerja yang jelas dan mendasar yang tunduk pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional. 15. Tunduk pada hukum, peraturan, dan kebijakan nasional dari Negara Penerima, pekerja migran memiliki hak atas perlakuan yang selayaknya di tempat kerja. 13
16. Pekerja migran memiliki hak atas akomodasi yang layak atau sepantasnya sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional dari Negara Penerima. 17. (a) Pekerja migran, apapun jenis kelaminnya, memiliki hak atas upah dan tunjangan yang adil dan sepantasnya sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima. (b)Jika pekerja migran pergi meninggalkan Negara Penerima, mereka tidak boleh kehilangan hak atas tunjangan yang didapatkan dari pekerjaannya sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional dari Negara Penerima. 18.Pekerja migran memiliki hak untuk mengirim pendapatan dan tabungan mereka dengan cara pengiriman apa pun sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang pengiriman mata uang di Negara Penerima dan Pengirim. 19. (a) Pekerja migran berhak untuk mengajukan keluhan atau membuat pernyataan berdasarkan undang- undang yang berkaitan dengan permasalahan perburuhan di Negara Penerima terhadap pemutusan hubungan kerja dan/atau pelanggaran kontrak kerja di Negara Penerima, dan, tunduk pada undang-undang nasional, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan imigrasi, serta diizinkan untuk terus tinggal di Negara Penerima sambil menunggu penyelesaian kasusnya.
(b) Jika keputusan banding berpihak pada pekerja migran, dia berhak atas pembebasan apapun terkait hilangnya hak-hak yang didapat dari kontrak kerja. 20. Pekerja migran memiliki hak untuk bergabung dengan serikat pekerja dan asosiasi yang tunduk pada undang- undang, peraturan dan kebijakan nasional dari Negara Penerima. BAB 5 KEWAJIBAN NEGARA PENGIRIM Sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku di masing-masing Negara Pengirim: 21.Negara Pengirim, dalam koordinasi yang erat dengan Negara Penerima, akan menyelenggarakan program orientasi/edukasi sebelum keberangkatan termasuk hak asasi manusia dan hak tenaga kerja, kondisi kerja dan kehidupan secara umum, undang-undang, kebijakan, peraturan, budaya, norma, dan praktik dari Negara Penerima, penyedia layanan bantuan di Negara Penerima dan hal-hal lainnya yang akan memungkinkan mereka untuk memenuhi formalitas administratif atau hal lainnya dari Negara Penerima. 15
22.Negara Pengirim akan memastikan bahwa para pekerja migran diberi tahu dan mengetahui syarat dan ketentuan pekerjaan mereka melalui kontrak kerja tertulis atau dokumentasi yang resmi dan dalam bahasa yang mereka pahami. 23.(a)Negara Pengirim akan menetapkan biaya yang wajar, transparan, dan terstandarisasi untuk penerbitan paspor dan dokumen terkait lainnya. (b)Negara Pengirim juga akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melarang pembebanan biaya berlebihan untuk penempatan atau perekrutan oleh pihak manapun, yang dikenakan kepada pekerja migran di Negara Pengirim. 24. Negara Pengirim akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menyederhanakan proses administrasi untuk penempatan di luar negeri seperti "pusat layanan satu atap", dan tidak terbatas hanya itu saja serta dilakukan dengan tepat sasaran. 25. Negara Pengirim akan memastikan pekerja migran memenuhi persyaratan kesehatan Negara Penerima sebelum keberangkatan. 26. Negara Pengirim akan mengembangkan program reintegrasi yang komprehensif bagi pekerja migran yang kembali dan keluarganya serta program ketenaga- kerjaan bagi pekerja migran yang kembali dengan mempertimbangkan keterampilan yang mereka peroleh di luar negeri.
27. Negara Pengirim akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempromosikan lapangan kerja dan peluang mata pencaharian di daerah setempat yang lebih baik bagi warganya sebagai alternatif berkelanjutan dari migrasi pekerja. 28. Negara Pengirim akan memastikan hak pekerja migran yang kembali untuk mendirikan asosiasi, berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan program yang mempengaruhi pekerja migran, dan untuk mengakses layanan bagi pekerja migran yang kembali dan anggota keluarganya sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional Negara Pengirim. 29. Negara Pengirim akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pihak manapun di dalam wilayahnya yang dengan sengaja menghancurkan, memutilasi, merusak, atau memalsukan dokumen perjalanan, pekerjaan, atau identitas pribadi pekerja migran yang dicetak oleh Negara Pengirim. 17
BAB 6 KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA Sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku dari masing-masing Negara Penerima: 30. Negara Penerima akan melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan dan menjunjung tinggi martabat pekerja migran sesuai dengan undang- undang, peraturan, dan kebijakan nasionalnya. Maka dari itu, Negara Penerima akan mengambil tindakan yang diperlukan dan sesuai untuk: (a) Memastikan perlakuan yang adil terhadap pekerja migran; dan (b) Mencegah perlakuan tidak pantas/pelecehan, eksploitasi dan kekerasan terhadap mereka. 31. Negara Penerima akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan izin bagi pekerja migran untuk tinggal dan terlibat dalam pekerjaan setidaknya untuk jangka waktu yang sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk terlibat dalam aktivitas pengupahan di mana pemisahan otorisasi untuk tinggal dan terlibat dalam pekerjaan oleh hukum dan peraturan nasional. 32. Negara Penerima sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasionalnya, akan melakukan: (a) Menjalankan program edukasi kepada pihak pemberi kerja untuk menjelaskan prosedur perekrutan pekerja migran secara legal;
(b) Mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pihak pemberi kerja yang menahan pekerja migran secara ilegal; (c) Mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pihak pemberi kerja yang dengan sengaja menghancurkan, merusak atau menyita paspor dan izin kerja pekerja migran yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah mana pun; dan (d) Mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pihak pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja migran secara ilegal1. 33. Negara Penerima akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pembebanan biaya berlebihan terkait penempatan atau perekrutan yang dibebankan kepada pekerja migran oleh pihak manapun di Negara Penerima. 34. Negara Penerima, melalui otoritas atau badannya yang relevan, akan memastikan bahwa pekerja migran diberikan informasi yang memadai dalam jangka waktu yang wajar tentang hak dan kewajiban mereka, tindakan keselamatan dan kesehatan kerja, penyedia layanan bantuan setelah kedatangan mereka sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, kebijakan dan peraturan, dan adat istiadat dan tradisi dari Negara Penerima. 1 Istilah "mengambil tindakan yang diperlukan" dalam Pasal 32.b, 32.c, dan 32.d dipahami oleh Negara Anggota ASEAN sebagai istilah lebih luas yang dapat mencakup "hukuman". 19
35. Negara Penerima akan mendorong keharmonisan dan toleransi dengan tujuan menyediakan kondisi di mana pekerja migran dapat berintegrasi dengan komunitas lokal seperti agama mereka, dan adat istiadat serta tradisi yang tunduk pada undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional. 36. (a) Negara Penerima akan mengeluarkan peraturan atau pedoman yang mengatur syarat dan ketentuan kerja yang harus dimasukkan dalam kontrak kerja atau didokumentasikan secara resmi bagi pekerja migran sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima. (b) Negara Penerima akan memastikan bahwa pekerja migran diberikan salinan kontrak kerja atau dokumentasi resmi lainnya tentang pekerjaan mereka sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di Negara Penerima. (c) Negara Penerima akan memeriksa kembali pekerjaan pekerja migran untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan kerja yang jelas, seperti upah, tunjangan kerja, kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan, mekanisme perselisihan dalam pekerjaan dan pemulangan diatur dalam undang- undang dasar, peraturan, kontrak pekerjaan, atau dokumentasi lain yang semestinya. 37. Negara Penerima akan memastikan bahwa pekerja migran diberi upah yang adil dan pantas serta tunjangan lainnya sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional yang berlaku di
Negara Penerima. 38. Negara Penerima, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasionalnya, akan memberikan hak kepada pekerja migran untuk bergabung dengan serikat pekerja dan asosiasi. 39. Negara Penerima sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasionalnya, akan memastikan bahwa pekerja migran diberikan akomodasi yang memadai atau selayaknya. 40. Negara Penerima sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku, akan memberikan perlakuan yang adil kepada pekerja migran sehubungan dengan: (a) Kondisi kerja dan upah kerja; (b) Perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan; (c) Perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual; dan (d) Gender dan kebangsaan di tempat kerja. 41. Negara Penerima akan memberi pekerja migran akses ke perawatan medis dan kesehatan yang memadai sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di Negara Penerima. 42. (a) Negara Penerima akan memfasilitasi pekerja migran dengan akses ke layanan bantuan dan bantuan hukum, termasuk interpretasi bahasa jika diperlukan, ketika mereka menjadi korban 21
diskriminasi, pelecehan, eksploitasi dan/atau kekerasan sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan nasional; (b) Negara Penerima akan memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler oleh otoritas konsuler atau diplomatik Negara Pengirim ketika seorang pekerja migran ditangkap atau dipenjarakan atau ditahan dengan cara apapun di bawah undang-undang, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima dan sesuai dengan Konvensi Vienna tentang Hubungan Konsuler tahun 1963. 43. Negara Penerima akan melindungi hak-hak kerja para pekerja migran selama pemulangan termasuk memastikan kepatuhan dalam proses pemulangan yang berlaku/relevan dari Negara Penerima setelah pemutusan kontrak kerja/izin kerja.
BAB 7 KOMITMEN DARI NEGARA ANGGOTA ASEAN Untuk tujuan melindungi dan mendukung hak-hak pekerja migran, Negara Anggota ASEAN sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional, akan: 44. Mempertimbangkan hak-hak dasar dan martabat pekerja migran dan anggota keluarga yang sudah tinggal bersama mereka tanpa mengurangi penerapan dari hukum, peraturan dan kebijakan mereka oleh Negara Penerima; 45. Berkonsultasi dan bekerja sama dengan tujuan untuk mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif, bermartabat dan memberi upah bagi pekerja migran; 46. Berusaha keras untuk mengakui kontrak kerja yang berisi syarat dan ketentuan kerja; 47. Bekerja sama dalam mempromosikan sumber daya manusia dan pengembangan keterampilan pekerja migran; 48. Berkolaborasi untuk mengambil tindakan nyata untuk mencegah dan menghapus setiap gerakan ilegal atau gelap yang melibatkan pekerja migran, dan pekerjaan pekerja migran dalam situasi yang tidak tentu, dengan tetap memperhatikan keselamatan, kesejahteraan, dan akses keadilan bagi pekerja migran; 23
49. Berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran publik dan menyebarluaskan informasi akurat tentang migrasi tenaga kerja; 50. Menegakkan hukum, peraturan dan kebijakan yang terkait dengan perlindungan pekerja migran termasuk perantara tenaga kerja di dalam yurisdiksi masing- masing Negara Anggota ASEAN; 51. Mengizinkan, mengatur, dan mengawasi agen perekrutan publik dan swasta dengan tujuan untuk menghapus malpraktik perekrutan, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan dari masing-masing Negara Anggota ASEAN. Dengan demikian, Negara Anggota ASEAN akan mengadopsi langkah-langkah efektif untuk menghapus malpraktik dalam sistem rekrutmen; 52. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan pencegahan dan penekanan yang efektif dari penyelundupan dan perdagangan orang, pembuatan dan penerapan sistem untuk mengidentifikasi korban, hukuman yang lebih tegas bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ini, dan penyediaan bantuan bagi korban; 53. Memfasilitasi pertukaran informasi melalui pengembangan atau penguatan database, dan sistem informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerja migran, untuk tujuan meningkatkan kebijakan
dan program mengenai pekerja migran di Negara Pengirim dan Penerima; 54. Meningkatkan kerja sama yang bertujuan : (a) Membangun kapasitas dan berbagi informasi tentang undang-undang, peraturan, kebijakan, serta praktik yang berkaitan dengan perlindungan, promosi hak dan kesejahteraan pekerja migran; (b) Mendorong dialog yang konstruktif, konsultasi, kerjasama, dan pertukaran informasi secara teratur, untuk tujuan penegakan kebijakan dan program yang efektif tentang pekerja migran; 55. Bekerja sama dan berkoordinasi untuk memberikan bantuan kepada pekerja migran yang terjebak dalam situasi konflik atau krisis di Negara Penerima melalui layanan Kedutaan Besar dan Kantor Konsuler Negara Pengirim serta pihak berwenang di Negara Penerima; 56. Demi alasan kemanusiaan, bekerja sama secara erat untuk menyelesaikan kasus pekerja migran, yang bukan karena kesalahan mereka sendiri, kemudian menjadi tidak berdokumen; Tidak ada yang dapat diinterpretasikan dalam hal mengimplikasikan pengaturan situasi atas pekerja migran yang tidak memiliki dokumen-dokumen terkait; 57. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menahan arus pekerja migran tidak berdokumen, dan menjajaki kerjasama dan koordinasi di antara Negara- negara Anggota ASEAN dalam memberikan bantuan 25
kepada mereka yang membutuhkan perlindungan, dengan tunduk pada hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku di Negara Anggota ASEAN; 58. Mendorong kolaborasi dengan Mitra Wicara ASEAN dan negara lain, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghormati prinsip-prinsip, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran yang tertuang dalam Konsensus ini; 59. Mengembangkan, melalui Komite ASEAN tentang Implementasi Deklarasi ASEAN mengenai Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran/ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW), suatu rencana aksi berdasarkan konsensus untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran sebagaimana tercermin dalam Konsensus, melaporkan perkembangan implementasi Konsensus dan rencana aksinya kepada ACMW, dan juga dapat membagikan praktik terbaik termasuk yang terdiri dari perjanjian bilateral yang ada antara Negara Anggota ASEAN. Perkembangan implementasi Konsensus ini dan rencana aksi terkait akan ditinjau oleh ACMW; 60. Berusaha keras, melalui ACMW, untuk menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang menyangkut interpretasi Konsensus ini secara tepat waktu melalui kantor dan konsultasi yang layak dalam semangat Piagam ASEAN.
BAB 8 AMENDEMEN 61. Setiap Negara Anggota dapat mengusulkan amandemen atas Konsensus ini. 62. Amandemen yang diusulkan ke Konsensus ini akan diterima oleh Dewan Koordinasi ASEAN melalui konsensus menuju KTT ASEAN untuk keputusannya. 27
Dibuat di Manila, Filipina, pada Hari Keempat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dalam satu salinan asli Berbahasa Inggris. Dari Brunei Darussalam: HAJI HASSANAL BOLKIAH Sultan Brunei Darussalam Dari Pemerintah Kerajaan Kamboja: SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN Perdana Menteri
Dari Republik Indonesia: JOKO WIDODO Presiden Dari Republik Demokratik Laos: THONGLOUN SISOULITH Perdana Menteri Untuk Malaysia: DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK Perdana Menteri 29
Dari Republik Persatuan Myanmar: AUNG SAN SUU KYI Konselor Negara Dari Republik Filipina: RODRIGO ROA DUTERTE Presiden Dari Republik Singapura: LEE HSIEN LOONG Perdana Menteri
Dari Kerajaan Thailand: GENERAL PRAYUT CHAN-O-CHA (RET.) Perdana Menteri Dari Republik Sosial Vietnam: NGUYEN XUAN PHUC Perdana Menteri 31
DEKLARASI ASEAN
TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PROMOSI
HAK
HAK PEKERJA
MIGRAN
DEKLARASI ASEAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PROMOSI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN KAMI, Kepala Negara/Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut ASEAN), menghadiri KTT ASEAN ke-12 pada tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina; MENGINGAT Deklarasi ASEAN Concord II yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia, yang menetapkan pembentukan Komunitas ASEAN yang bertumpu pada tiga pilar: Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial- Budaya ASEAN; MENGINGAT juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi dan diproklamasikan oleh Resolusi Sidang Umum 217 (A) (III) tanggal 10 Desember 1948, serta instrumen internasional lain yang sesuai dan telah disetujui oleh semua Negara Anggota ASEAN, untuk melindungi hak dan kebebasan fundamental individu seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak-Hak Anak; MENGINGAT lebih lanjut Program Aksi Vientiane yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, yang mengatur, antara lain, promosi hak asasi manusia dan kewajiban untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang terbuka, dinamis, dan tangguh; 33
MEMASTIKAN tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan visi bersama untuk Komunitas ASEAN yang aman dan sejahtera, dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan memperkuat identitas budayanya menuju ASEAN yang berpusat pada rakyat melalui langkah-langkah perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran; MENGAKUI kontribusi pekerja migran bagi masyarakat dan ekonomi negara penerima dan negara pengirim ASEAN; MENGAKUI lebih lanjut kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan migrasi mereka sendiri terkait dengan pekerja migran, termasuk menentukan ijin masuk ke wilayah mereka dan dalam kondisi apa pekerja migran dapat tetap tinggal; MENGAKUI kekhawatiran yang sah dari negara penerima dan pengirim atas pekerja migran, serta kebutuhan untuk mengadopsi kebijakan migrasi yang tepat dan komprehensif tentang pekerja migran; MENGAKUI juga perlunya penanganan kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja migran setiap kali kasus tersebut terjadi; MENYATAKAN KEMBALI bahwa ASEAN harus membuat perkembangan lebih lanjut sebagai masyarakat yang kohesif dan peduli, yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyatnya, terutama mereka yang berada di kategori rentan dan tertinggal;
DENGAN INI MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT: PRINSIP-PRINSIP UMUM 1. Baik negara penerima dan negara pengirim harus memperkuat pilar politik, ekonomi, dan sosial Komunitas ASEAN dengan mempromosikan potensi dan martabat penuh pekerja migran dalam iklim kebebasan, kesetaraan, dan stabilitas sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan masing-masing Negara Anggota ASEAN; 2. Negara penerima dan negara pengirim harus bekerja sama secara erat untuk menyelesaikan kasus pekerja migran yang tidak berdokumen namun bukan karena kesalahan mereka sendiri, dengan alasan kemanusiaan; 3. Negara penerima dan negara pengirim harus mempertimbangkan hak-hak dasar dan martabat pekerja migran beserta anggota keluarganya, yang sudah tinggal bersama mereka tanpa mengurangi penerapan hukum, peraturan, dan kebijakan negara penerima; dan 4. Tidak ada yang dapat diinterpretasikan dari seluruh deklarasi yang menyiratkan peraturan dari situasi di mana pekerja migran tidak berdokumen. 35
KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA Berdasarkan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara penerima, negara penerima akan: 5. Meningkatkan upaya perlindungan hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan dan menjunjung martabat kemanusiaan dari pekerja migran; 6. Mengupayakan pencapaian harmoni dan toleransi antara negara penerima dan pekerja migran; 7. Memfasilitasi akses ke sumber daya dan pertolongan melalui informasi, pelatihan dan pendidikan, akses terhadap keadilan, dan layanan kesejahteraan sosial yang tepat, dan sesuai dengan undang-undang negara penerima, memenuhi persyaratan di bawah hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut, perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral; 8. Mempromosikan perlindungan kerja yang adil dan sesuai, pembayaran upah, dan akses yang memadai untuk kondisi kerja dan kehidupan yang layak bagi pekerja migran; 9. Memberi pekerja migran, bagi mereka yang mungkin menjadi korban diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, kekerasan dengan akses memadai ke sistem hukum dan peradilan di negara penerima; dan 10. Memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler kepada otoritas konsuler atau diplomatik negara asal, ketika
seorang pekerja migran ditangkap atau dipenjara atau ditahan dengan cara lainnya, berdasarkan hukum dan peraturan negara penerima dan sesuai dengan Konvensi Vienna tentang Hubungan Konsuler. KEWAJIBAN NEGARA PENGIRIM Sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara pengirim, negara pengirim akan: 11. Meningkatkan langkah-langkah yang terkait dengan promosi dan perlindungan hak-hak pekerja migran; 12. Memastikan akses untuk peluang pekerjaan dan mata pencaharian bagi warganya sebagai alternatif berkelanjutan dari migrasi pekerja; 13. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memfasilitasi aspek-aspek dari migrasi pekerja, termasuk perekrutan, persiapan penempatan ke luar negeri dan perlindungan pekerja migran ketika di luar negeri serta pemulangan, dan reintegrasi ke negara asal; dan 14. Menetapkan dan mempromosikan praktik hukum untuk mengatur perekrutan pekerja migran, dan mengadopsi mekanisme untuk menghapus malpraktek perekrutan melalui kontrak yang resmi dan sah, regulasi dan akreditasi agen perekrutan dan pemberi kerja, dan mendaftarhitamkan agen yang lalai/melanggar hukum 37
KOMITMEN ASEAN Dengan tujuan melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran, Negara-negara Anggota ASEAN sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional, akan: 15. Mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif, bermartabat dan berupah bagi pekerja migran; 16. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan sumber daya manusia dan program reintegrasi bagi pekerja migran di negara asalnya; 17. Mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah atau membatasi penyelundupan dan perdagangan orang, di antara lainnya dengan memberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut; 18. Memfasilitasi pembagian data tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerja migran, untuk tujuan peningkatan kebijakan dan program mengenai pekerja migran di negara pengirim dan penerima. 19. Mendorong pengembangan kapasitas dengan berbagi informasi, praktek terbaik serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Negara Anggota ASEAN terkait dengan perlindungan dan promosi hak serta kesejahteraan pekerja migran;
20. Memberikan bantuan kepada pekerja migran dari Negara Anggota ASEAN yang terjebak dalam situasi konflik atau krisis di luar ASEAN, berdasarkan kapasitas, dan sumber daya Kedutaan Besar dan Kantor Konsuler Negara Anggota ASEAN terkait, berdasarkan konsultasi bilateral dan pengaturannya; 21. Mendorong organisasi internasional, mitra wicara ASEAN dan negara lain untuk menghormati prinsip- prinsip dan memperluas promosi dan bantuan untuk pelaksanaan langkah-langkah yang terkandung dalam Deklarasi ini; dan 22. Menugasi badan-badan ASEAN terkait untuk menindaklanjuti Deklarasi, dan mengembangkan instrumen ASEAN tentang perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran, sejalan dengan visi ASEAN tentang Komunitas yang peduli dan berbagi, dan mengarahkan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menyampaikan setiap tahun laporan kemajuan implementasi Deklarasi ke KTT melalui Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN. 39
48 DIBUAT di Cebu, Filipina, pada Hari Ketiga Belas, bulan Januari, Tahun Dua Ribu Tujuh, dalam satu salinan asli Berbahasa Inggris. Dari Brunei Darussalam: HAJI HASSANAL BOLKIAH Sultan of Brunei Darussalam Dari Kerajaan Kamboja: SAMDECH HUN SEN Perdana Menteri
Dari Republik Indonesia: DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden Dari Republik Demokratik Rakyat Laos: BOUASONE BOUPHAVANH Perdana Menteri Dari Malaysia: DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI Perdana Menteri
48 Dari Uni Myanmar GENERAL SOE WIN Perdana Menteri Dari Republik Filipina: GLORIA MACAPAGAL-ARROYO Presiden Dari Republik Singapura: LEE HSIEN LOONG Perdana Menteri
Dari Kerajaan Thailand: GENERAL SURAYUD CHULANONT (RET.) Perdana Menteri Dari Republik Sosialis Viet Nam: NGUYEN TAN DUNG Perdana Menteri