PERATURAN BUPATI LAMPIRAN 10 MALINAU NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KABUPATEN BUPATI MALINAU NOMOR 180 TAHUN 2014 TENTANG AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KEBIJAKAN KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 AKUNTANSI ASET TETAP PENDAHULUAN Tujuan 1. Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Ruang Lingkup 2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk badan layanan umum daerah dan perusahaan daerah. 3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap. DEFINISI 4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini: Asetadalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset lancaradalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset tetapadalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehanadalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Masa manfaatadalah: a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik. Nilai sisaadalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai tercatataset adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai wajaradalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Penyusutanadalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Konstruksi dalam pengerjaanadalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Kontrak konstruksiadalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal
rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Uang muka kerjaadalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi. Klaimadalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Retensiadalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. Termin(progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetapadalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. KLASIFIKASI ASET TETAP 5. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan; e. Aset Tetap Lainnya; f. Konstruksi dalam Pengerjaan. 6. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. 7. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. 8. Peralatan dan mesin mencakup antara lain: mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dimana nilainya
sama dengan atau di atas nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 9. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi yang siap digunakan. 10. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi 11. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai dibangun seluruhnya. 12. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. PENGAKUAN ASET TETAP 13. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: a. Berwujud; b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan f. Harga perolehan aset tetap memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 14. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat
dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. 15. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. 16. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 17. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 18. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. 19. Terkaitan kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut: 1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. 3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah/pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah/pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah/pemerintah daerah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4) Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 5) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan: a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah
daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap 20. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. 21. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut: a. Peralatan dan mesin sebesar sama dengan Rp1.000.000,00 ke atas atau lebih dari 10%; b. aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sama dengan sebesar Rp200.000,00 ke atas. 22. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung/bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan jaringan sebesar sama dengan Rp 10.000.000,00 ke atas. 23. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per satuannya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. 24. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan perunitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.
PENGUKURAN ASET TETAP 25. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 26. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Penilaian Awal Aset Tetap 27. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. 28. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 29. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Komponen Biaya 30. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnakan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila
perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, dalam rangka perolehan tanah tersebut. 32. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. 33. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. 34. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 35. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan semua biaya langsung lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tetap tersebut. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak dan semua biaya langsung lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tetap tersebut. 36. Biaya perolehan untuk jalan, jembatan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran dan semua biaya langsung lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tetap tersebut. Biaya perolehan untuk jalan, jembatan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan,
pajak dan pembongkaran serta semua biaya langsung lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tetap tersebut. 37. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian/kontrak dan semua biayalangsung lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tetap tersebut. 38. Biaya administrasi dan umum yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan perolehan aset tetap atau yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tetap. Biaya- biaya tersebut meliputi honorarium panitia pelaksana kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), honorarium kepanitiaan lelang, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium tim pemeriksa barang dan jasa, biaya dokumen/administrasi tender, biaya jasa pengumuman lelang/pemenang lelang, biaya ATK, biaya cetak, biaya perangko, materai dan benda pos lainnya, biaya penggandaan, biaya makan minum, biaya perjalanan dinas dan biaya sejenisnya dalam kegiatan perolehan aset tetap. 39. Biaya administrasi dan umum yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan perolehan aset tetap atau yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan merupakan bagian dari perolehan aset tetap sehingga dianggarkan pada belanja modal aset yang bersangkutan. 40. Atribusi biaya administrasi dan umum yang terkait langsung dengan kegiatan perolehan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material. 41. Atribusi biaya administrasi dan umum yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya administrasi dan umum yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan barang modal yang jika harus diatribusikan ke masing-masing aset tetap jumlahnya tidak terlalu material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan, maka dapat
diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai paling material yang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan pembaca laporan. 42. Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. 43. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. 44. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Konstruksi Dalam Pengerjaan 45. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. 46. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan 47. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke- salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Perolehan Secara Gabungan 48. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Pertukaran Aset (Exchange of Assets) 49. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. 50. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. 51. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Aset Donasi 52. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 53. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. 54. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. 55. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) tanpa
56. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau c. Bertambah volume, dan/atau d. Bertambah kapasitas produksi. 2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. 57. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. 58. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, jaringan sama dengan sebesar Rp 25.000.000 ke atas. b. Pemeliharaan peralatan dan mesin sama dengan sebesar Rp 2.000.000 ke atas. 59. dan/atau rehabilitasi yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja dan yang nilainya sebesar nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih dianggarkan dalam belanja modal. 60. Penambahan masa manfaat ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi berdasarkan besarnya prosentase overhaul/renovasi dari nilai perolehan aset tetap. 61. Penambahan masa manfaat atas perbaikan terhadap asset tetap adalah sebagai berikut: Persentase Penambahan Renovasi/Restorasi/ Masa URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai Manfaat Perolehan (Diluar (Tahun) Penyusutan) Alat Besar Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 3 >45% s.d 65% 5 Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 2 >45% s.d 65% 4 Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 2 >45% s.d 65% 4 Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Overhaul >0% s.d. 25% 1 Bermotor >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% s.d.100% 4 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 1 Alat Angkutan Apung Overhaul >0% s.d. 25% 2 Bermotor >25% s.d 50% 3
Persentase Renovasi/Restorasi/ URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Angkutan Bermotor Udara Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Bengkel Tak Bermesin Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Pertanian Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% >21% s.d 40% >51% s.d 75% Alat Kantor dan Rumah Tangga Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 4 6 1 1 1 2 3 6 9 12 1 2 3 4 0 0 1 1 1 2 2 3 1 2 5
URAIAN Alat Kantor Alat Rumah Tangga Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar Peralatan Komunikasi Navigasi Persentase Renovasi/Restorasi/ JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 4 5 2 5 7
URAIAN Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Alat Kesehatan Umum Alat laboratorium Unit Alat laboratorium Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir Alat Peraga Praktek Sekolah Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektonika Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan Persentase Renovasi/Restorasi/ JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 9 0 1 2 3 0 1 2 3 2 3 4 4 3 5 7 8 3 5 7 8 3 5 7 8 2 4
URAIAN Destructive Testing laboratory Alat laboratorium Lingkungan Hidup Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi Alat Persenjataan Senjata Api Persenjataan Non Senjata Api Senjata Sinar Persentase Renovasi/Restorasi/ JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 5 5 2 4 5 5 1 2 3 4 3 5 7 8 2 4 5 5 1 2 3 4 0 0 1 1 0 0
Persentase Renovasi/Restorasi/ URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Komputer Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi >0% s.d. 25% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 0 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 4 5 5 2 4 6 7 0
Persentase Renovasi/Restorasi/ URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian Sumur Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Produksi Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Pengolahan dan Pemurnian Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Bantu Explorasi Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Alat keselamatan Kerja Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 3 5 7 8 2 4 6 7 2 4 6 7 1 2
URAIAN Alat Pelindung Alat Sar Alat Kerja Penerbang Alat Peraga Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Peralatan Proses / Produksi Unit Peralatan Proses / Produksi Rambu-Rambu Rambu-rambu Lalu lintas Darat Persentase Renovasi/Restorasi/ JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >50% s.d 75% >75% s.d.100% Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 2 3 0 0 1 2 0 1 1 2 2 3 4 6 2 4 5 5 2 3 4 4 1 2 3 4
URAIAN Rambu-rambu Lalu lintas Udara Rambu-rambu Lalu lintas Laut Peralatan Olah Raga Peralatan Olah Raga Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Monumen Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti Bangunan Menara Bangunan Menara Perambuan Persentase Renovasi/Restorasi/ JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Overhaul >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Renovasi >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100% Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 1 2 2 4 1 1 2 2 1 1 2 2 5 10 15 50 5 10 15 5 10 15 5 10 15
URAIAN Tugu Titik Kontrol / Prasasti Tugu / Tanda batas Jalan dan Jembatan Jalan Jembatan Bangunan Air Bangunan Air Irigasi Bangunan Pengairan Pasang Surut Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah Persentase Renovasi/Restorasi/ JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 60% >60% s.d 100% Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Renovasi >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% Renovasi >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% Renovasi >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% Renovasi >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% Renovasi >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 5 10 15 2 5 10 5 10 15 2 5 10 2 5 10 1 3 5 1 2 3 1 2 3
Persentase Renovasi/Restorasi/ URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Bangunan Air Bersih/Air Renovasi >0% s.d. 30% Baku >30% s.d 45% >45% s.d 65% Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Instalasi Air Bersih/Air baku Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Pengelolahan Renovasi >0% s.d. 30% Sampah >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Pengolahan Bahan Renovasi >0% s.d. 30% Bangunan >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 5 10 15 5 10 15 2 7 10 2 7 10 1 3 5 1 3 5 5 10 15 5 10 15 1 3 5 5 10
URAIAN Instalasi Pengaman Instalasi Lain Jaringan Jaringan Air Minum Jaringan Listrik Jaringan Telepon Jaringan Gas ASET TETAP DALAM RENOVASI Peralatan dan Mesin dalam renovasi Gedung dan bangunan dalam Renovasi Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi Persentase Renovasi/Restorasi/ JENIS Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >45% s.d 65% Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Overhaul >0% s.d. 100% Renovasi >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% Renovasi >0% s.d. 100% /Overhaul Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 15 1 1 3 1 1 3 2 7 10 5 10 15 2 5 10 2 7 10 2 5 10 15 5
62. Penambahan masa manfaat mulai diberlakukan untuk tahun anggaran 2020 Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal 63. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Penyusutan 64. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 65. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. 66. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method), dengan tanpa nilai sisa. 67. Perhitungan penyusutan pertama kali dilakukan sejak tanggal perolehan aset, dan dihitung kembali apabila ada kapitalisasi, koreksi atau penghapusan. 68. Perhitungan penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran. 69. Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan/ternak, tanaman, buku dan barang perpustakaan (buku, terbitan, barang-barang perpustakaan), dan aset tetap dalam kodisi rusak berat, serta aset tetap yang nilainya dibawah batasan capitalization thresholds tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainya tersebut sudah tidak digunakan atau mati.
70. Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset berkelompok dengan kriteria sebagai berikut: a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama b. Secara teknis manfaat aset sangat tergantung pada aset yang lain c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga pembeliannya merupakan keseluruhan harga pasangannya d. Memiliki kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya 71. Dalam hal badan layanan umum, penyusutan mengacu pada kebijakan akuntansi yang ditetapkan untuk Badan Layanan Umum Daerah Malinau. 72. Masa manfaat aset tetap untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut: Jenis Aset Tetap Masa Manfaat (Tahun) ASET TETAP Peralatan dan Mesin Alat-Alat Besar Darat 10 Alat-Alat Besar Apung 8 Alat-alat Bantu 7 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 Alat Angkut Bermotor Udara 20 Alat Bengkel Bermesin 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 Alat Ukur 5 Alat Pengolahan Pertanian 4 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian 4 Alat Kantor 5 Alat Rumah Tangga 5 Peralatan Komputer 4 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
Jenis Aset Tetap Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar Alat Kedokteran Alat Kesehatan Unit-Unit Laboratorium Alat Peraga/Praktek Sekolah Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Senjata Api Persenjataan Non Senjata Api Alat Keamanan dan Perlindungan Rambu-Rambu Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Gedung Bangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Bangunan Menara Bangunan Bersejarah Tugu Peringatan Candi Monumen/Bangunan Bersejarah Tugu Peringatan Lain Tugu Titik Kontrol/Pasti Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan Masa Manfaat (Tahun) 5 5 10 5 5 8 10 15 15 10 10 7 15 10 3 5 5 5 50 50 40 50 50 50 50 50 50 10
Jenis Aset Tetap Masa Manfaat (Tahun) Jembatan 50 Bangunan Air Irigasi 50 Bangunan Air Pasang Surut 50 Bangunan Air Rawa 25 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 10 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 Bangunan Air Bersih/Baku 40 Bangunan Air Kotor 40 Bangunan Air 40 Instalasi Air Kotor 30 Instalasi Pengolahan Sampah 10 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 Instalasi Pembangkit Listrik 40 Instalasi Gardu Listrik 40 Instalasi Pertahanan 30 Instalasi Gas 30 Instalasi Pengaman 20 Jaringan Air Minum 30 Jaringan Listrik 40 Jaringan Telepon 20 Jaringan Gas 30 73. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) 74. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
75. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisihantara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitasdana. Aset Bersejarah (Heritage Assets) 76. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. 77. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. 78. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets) 79. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan kebijakan akuntansi ini Aset Militer (Military Assets) 80. Peralatan militer baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip- prinsip yang ada pada pernyataan kebijakan akuntansi ini. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 81. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD. 82. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 83. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP 84. Aset tetap disajikan dalam neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. 85. Aset tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. 86. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : 1) penambahan; 2) pelepasan; 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;dan 4) mutasi aset tetap lainnya. c. Informasi penyusutan, meliputi: 1) Nilai penyusutan; 2) Metode penyusutan yang digunakan; 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;dan 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 87. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: ijin
a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 88. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; b. Tanggal efektif penilaian kembali; c. Jika ada, nama penilai independen; d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap 89. Kodefikasi aset tetap sebagai berikut: