MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015 TENT ANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang sebagaimana Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan jasa lain selain yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan imbalan dimaksud; Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ imbalan sehubungan dinyatakan Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor sebagaimana Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang Nomor 36 Tahun 2008; dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebagaimana ketentuan 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ dengan Undang­ Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia terakhir dengan (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia telah beberapa kali diubah Nomor 16 Tahun 2009 Tahun 2009 Nomor 62, Nomor 3262) sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 4999); 2. Undang�Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Tahun 1983 Nomor 50, Nomor 3263) dengan Undang� telah beberapa kali diubah terakhir Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4893);
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2- MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG · SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA PAJAK PENGHASILAN KALI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN DIUBAH TERAKHIR DENGAN 2008; Pasal 1 (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dimaksud dalam Pasal dipotong 21, sebagaimana angka 2 Undang-Undang Penghasilan dengan Undang-Undang Penghasilan termasuk Pajak Pertambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak telah beberapa kali diubah terakhir sebagaimana Pajak sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Nilai. (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan jasa lain tersebut final berdasarkan dengan Penghasilan telah dikenai Pajak peraturan yang bersifat tersendiri. perundang-undangan (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan apapun yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo subjek pajak badan bentuk usaha tetap, dengan nama disediakan pembayarannya dalam negeri, penyelenggara atau perwakilan Pajak dalam negeri atau bentuk dan dalam bentuk untuk dibayarkan, oleh badan pemerintah, kegiatan, perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib usaha tetap, dan b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah dengan nama penghasilan dibayarkan, disediakan tempo pembayarannya badan dalam negeri, tetap, atau perwakilan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk termasuk: dan dalam bentuk apapun yang untuk dibayarkan, oleh badan pemerintah, atau telah jatuh subjek pajak bentuk usaha luar negeri lainnya kepada usaha tetap, tidak penyelenggara perusahaan kegiatan, 1. pembayaran gajl, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan tenaga kerja kepada tenaga berdasarkan pekerjaan, oleh Wajib Pajak penyedia kerja yang melakukan kontrak dengan pengguna jasa; 2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian dengan jasa yang diberikan; barang atau material yang terkait
MENTER! l\EUANGAN REPUBLll\ INDONESIA 3- 3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui oleh penyedia penyedia jasa, jasa; dan/ atau terkait Jasa yang diberikan 4. pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian dibayarkan rangka pemberian (reimbursement) atas biaya yang telah penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam jasa bersangkutan. (4) Pembayaran dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan dimaksud pada ayat (1) sepanjang sebagaimana Pajak Penghasilan sebagaimana dengan: dapat dibuktikan a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dengan pekerjaan b angka 1; dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dimaksud pada ayat (3) huruf sebagaimana b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau dimaksud pada ayat (3) huruf b angka material 2; sebagaimana c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; d. faktur tagihan dan/ atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4. sebagaimana (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana (4), jumlah bruto sebagai dasar Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan penyediajasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. dimaksud pada ayat pemotongan Pajak Penghasilan pembayaran kepada dimaksud pada ayat (�) terdiri (6) Jenis jasa lain sebagaimana dari: (appraisaQ; a. Jasa penilai b. Jasa aktuaris; c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; d. Jasa hukum; e. Jasa arsitektur; f. Jasa perencanaan g. Jasa perancang h. Jasa pengeboran landscape; kota dan arsitektur (design); di bidang penambangan (drilling) minyak oleh bentuk dan gas bumi (migas), usaha tetap; kecuali yang dilakukan i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan minyak dan gas bumi penambangan (migas); J. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang minyak dan gas bumi usaha panas bumi dan penambangan (migas);
MENTEFll KEUAf\JGAN FlEPUBUI\ INDONl�SIA 4- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan 1. Jasa penebangan m. Jasa pengolahan n. Jasa penyedia tenaga dan bandar udara; hutan; limbah; kerja dan/ atau tenaga ahli (outsourcing o. Jasa perantara p. Jasa di bidang perdagangan oleh Bursa services}; dan/ atau keagenan; surat-surat Efek, Kustodian berharga, kecuali Sentral Efek Efek Indonesia yang dilakukan Indonesia (KPEI); (KSEI) dan Kliring Penjaminan q. Jasa kustodian/penyimpanan. oleh Kustodian /penitipan, kecuali yang (KSEI); dilakukan r. Jasa pengisian s. Jasa mixing film; t� Jasa pembuatan saranan Sentral Efek Indonesia suara (dubbing} dan/ atau sulih suara; promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder; u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, perbaikan; termasuk perawatan, pemeliharaan dan website; v. Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan termasuk sambungannya; w. Jasa internet pengolahan, x. Jasa penyimpanan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ a tau program; y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, telepon, oleh listrik, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dan mempunyai izin konstruksi; di bidang konstruksi sebagai pengusaha dan/ a tau sertifikasi z. Jasa air, gas, AC, TV kabel, dan/ �tau bangunan, mesin, peralatan, listrik, telepon, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dan inempunyai izin di bidang konstruksi pengusaha dan/ atau sertifikasi sebagai dan/ atau alat transportasi konstruksi; aa. Jasa perawatan kendaraan darat, laut dan udara; ab. Jasa maklon; ac. Jasa penyelidikan dan keamanan; atau event organizer; ad. Jasa penyelenggara kegiatan ae. Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaiart informasi, dan/ atau jasa periklanan; af. Jasa pembasmian hama; ag. Jasa kebersihan atau cleaning service; ah. Jasa sedot septic tank;
MENTE.Fl! KEUANGAN HEPUBLIK INDONESI/\ 5- a1. Jasa pemeliharaan kolam; aJ. Jasa katering ak. Jasa freight al. J asa logistik; am. Jasa pengurusan an. J asa pengepakan; ao. J asa loading dan unloading; ap. Jasa laboratorium atau tata boga; faro.Jarding; dokumen; dan/ atau dilakukan oleh lembaga atau rangka perielitian akademis; parkir; tanah; dan/ atau dan/ atau pengujian kecuali yang dalam insitusi pendidikan aq. Jasa pengelolaan ar. 'Jasa penyondiran as. Jasa penyiapan at. Jasa pembibitan au. Jasa pemeliharaan tanaman; av.· Jasa pemanenan; aw. Jasa pengolahan peternakan, lahan; pengolahan penanaman bibit; hasil pertanian, dan/ atau perhutanan; perkebunan, perikanan, ax. Jasa dekorasi; ay. Jasa pencetakan/penerbitan; az. Jasa penerjemahan; ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur Pajak Penghasilan; dalam Pasal 15 Undang-Undang bb. Jasa pelayanan be. Jasa pengangkutan bd. Jasa pengelolaan be. Jasa pelatihan bf. J asa pengiriman bg. Jasa sertifikasi; bh. Jasa survey; bi. Jasa tester, dan bj. Jasa selain jasa-jasa kepelabuhanan; melaluijalur pipa; anak; penitipan dan/ atau kursus; dan pengisian uang ke ATM; tersebut pada Anggaran Pendapatan di atas yang pembayarannya dibebankan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Belanja Daerah. (7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana Pokok Wajib P�jak, besarnya tarif pemotongan 100% (seratus persen) daripada pada ayat (1). dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor adalah lebih tinggi dimaksud tarif sebagaimana (8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar dimaksud pada ayat pemotongan (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana bagian tidak terpisahkan Pajak Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan dari Peraturan Menteri ini.
MENTEFllKEUANGAN REPUBLll'< INOONESI/\ 6- Pasal 2 (1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang berupa: dimaksud dalam a. Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur selubung dan lubang sumur; semen secara tepat di antara p1pa b. Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing) bubur semen untuk maksud-maksud: , yaitu penempatan 1. Penyumbatan kembali 2. Penyumbatan kembali 3. Perbaikan 4. Penutupan sumur. dari penyemenan formasi yang sudah kosong; air; zona yang berproduksi dasar yang gagal; dan c. Jasa pengontrolan pasir (sand contron, yang yaitu jasa menJamm bahwa bagian-bagian terkonsolidasi rangkaian tersumbatnya formasi yang tidak ikut terproduksi tidak akan ke dalam kemungkinan pipa produksi dan menghilangkan pipa. d. Jasa pengasaman (matrix acidizing) , yaitu pekerjaan menaikan untuk memperbesar produktivitas penyumbat yang tidak diinginkan; dan daya tembus formasi dengan jalan menghilangkan material e. Jasa peretakan hidrolika (hydraulic) , yaitu pekerjaan yang dilakukan perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil; dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan buatan yang berada dalam sehingga aliran yang formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dalam sumur; untuk menghilangkan cairan sumur baru yang · telah selesai, terjadi sesuai dengan tekanan asli dipompakan ke dalam cairan buatan g. Jasa uji kandung lapisan (drill , penyelesaian baru agar dapat mengevaluasi steam testing) sementara suatu sumur kemampuan berproduksi; h. Jasa reparasi pompa reda (reda repair); 1. Jasa pemasangan instalasi J. Jasa penggantian k. Jasa mud fogging, dan perawatan; peralatan/material; yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur; 1. J asa mud engineering; m. Jasa well logging dan perforating;
MEf\JTERI l<\EUANGAN FlEPUBLIJ\ INDONESIA 7- n. Jasa stimulasi dan secondary decovery; o. Jasa well testing dan wire line service; p. Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; s. Jasa directional drilling dan surveys; t. J asa exploratory drilling; u. Jasa location stacking/ positioning; v. Jasa penelitian pendahuluan; w. Jasa pembebasan lahan; x. Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur lain-lain; air, penggalian lubang cadangan, dan rig; y. Jasa pemasangan peralatan z. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig; aa. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil; ab. Jasa penggalian lubang tambahan; ac. Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi; ad. Jasa penanganan arus pelayanan (service line) dan komunikasi; ae. Jasa pengelolaan air (water system}; af. Jasa penanganan rigging up dan/ atau rigging down; ag. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti peralatan (tools), lain; kelengkapan perlengkapan (equipment) dan ah. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan; ai. Jasa proses completion untuk membuat sumur siap digunakan; a_J. Jasa pump fees; ak. Jasa pencabutan bor; peralatan al. Jasa pengujian kadar minyak; am.Jasa pengurusan legalitas usaha; an. Jasa sehubungan dengan lelang; ao. Jasa seismic reflection studies; ap. Jasa survey geomagnetic, gravity, dan survey lainnya; dan aq. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan gas bumi (migas). minyak dan
MENTEF!IKEUANGAN REPUEILIK INDONESIA 8- (2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana semua jasa penambangan dan jasa penunjang pertambangan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah di bidang umum berupa: a. Jasa pengeborah; b. Jasa penebasan; c. Jasa pengupasan dan pengeboran; d. Jasa penambangan; e. Jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali Jasa angkutan umum; f. Jasa pengolahan bahan galian; g. Jasa reklamasi tambang; h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah; i. Jasa mobilisasi dan/ atau demobilisasi; J. Jasa pengurusan legalitas usaha; k. Jasa peminjaman dana; 1. Jasa pembebasan lahan; m. Jasa stockpiling; dan n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. (3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana berupa: dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah a. Bidang aeronautika, termasuk: 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan. dengan pendaratan pesawat udara; 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge); 3. Jasa pelayanan penerbangan; 4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, udara di darat; dan penumpang dan bagasinya selama pesawat 5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika. b. Bidang non-aeronautika, termasuk:. 1. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry dan pesawat; 2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautik a.
MENTER! KEUAf\JGAN nEPUBLll\ INDONESIA 9- (4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ab adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian tertentu dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) spesifikasi, bahan baku, barang setengah penolong/pembantu seluruhnya barang jadi berada pada suatu barang yang proses pengerjaannya , yang jadi, dan/ a tau bahan yang akan diproses sebagian atau atas oleh pengguna jasa, dan kepemilikan disediakan pengguna jasa. (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer sebagaimana 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan dimaksud dalam Pasal yang dilakukan oleh pengusaha ja_sa penyelenggara meliputi antara lain pagelaran pers, dan kegiatan lain yang kegiatan. usaha kegiatan pameran, konvensi, penyelenggaraan seminar, peluncuran produk, konferensi musik, pesta, memanfaatkan jasa penyelenggara (6) Jasa freight fonuarding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk . mewakili kepentingan kegiatan yang diperlukan penerimaan udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengepakan, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen angkutan, biaya angkutan, klaim, perhitungan asuransi atas pengiriman biaya-biaya barang tersebut sampai dengan diterimanya berhak menerimanya. pemilik untuk mengurus semua/ sebagian bagi terlaksananya dan pengiriman darat, laut, dan/ atau barang melalui transportasi penandaan, pengukuran, dokumen, penerbitan sortasi, barang serta penyelesaian tagihan clan lainnya berkenaan dengan pengiriman barang­ barang oleh yang Pasal3 Pada saat Peraturan Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Undang-Undang Sebagaimana Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan berlaku. Menteri Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Nomor 7 Tahun 198 3 tentang Pajak Penghasilan Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang­ tidak Pasal 4 Peraturan terhitung Menteri Lni mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 10- pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Republik Indonesia. memerintahkan ini dengan penempatannya dalam B�rita Negara Ditetapkan padatanggal 24 Juli 2015 di Jakarta MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANGP.S.BRODJONEGORO di Jakarta Diundangkan Padatanggal 27 Juli 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086
LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141IPMK.03I2015 TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANOKA 2 UNDANG­ UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGA!MANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 MENTER! l\EUAl\JGAN �lEPUBLIK INDONESIA CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENENTUAN JUMLAH BRUTO SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 1. PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Tenaga Power-mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan imbalan jasa sebesar Rp20.000.000, selanjutnya menjadi pegawai dilakukan 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar: 2% x Rp20.000.000, 1. PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Tenaga Power-mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan imbalan jasa sebesar Rp20.000.000, selanjutnya menjadi pegawai dilakukan 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar: 2% x Rp20.000.000, sebanyak 20 orang dengan mendapat 00. Petugas customer service tersebut PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal 00 = Rp400.000,00. PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. tersebut bahwa pembayaran atas penyerahan tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam Rp40.000.000, Rp4. 000. 000, 00. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut sebagai berikut: tenaga Tenaga .,kerja satpam PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. tersebut bahwa pembayaran atas penyerahan tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam Rp40.000.000, Rp4. 000. 000, 00. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut sebagai berikut: tenaga Tenaga .,kerja satpam PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. tersebut bahwa pembayaran atas penyerahan tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam Rp40.000.000, Rp4. 000. 000, 00. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut sebagai berikut: tenaga Tenaga .,kerja satpam 00 dan imbalan atas jasa penyediaan adalah kepada PT Aman PPh Pasal 23 oleh PT Maju a. Atas pembayaran yang dilakukan Secure untuk jasa penyediaan Sejahtera 2% x Rp4.000.000, PT Maju Sejahtera satpam dipotong per bulan sebesar: setiap pembayaran 00 = Rp8 0.000,00 daftar pembayaran gaji dan b. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, makajumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000, Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure adalah 2% x Rp44.000.000, 00 sehingga PPh atas pembayaran se besar: 00 = Rp880.000,00 dengan PT Iklan Promo selaku 2. PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak agen periklanan perusahaan memasang iklan pada PT Perusahaan telah disepakati Promo kepada PT Jumbo terdiri - jasa pembuatan materi iklan sebesar Rpl00.000.00 0,00; - fee agen RpS.000.000,00; dam - biaya pemasangan iklan RplS0.000.000, Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Iklan Promo sebesar RplS0.000.00 reimbursement (penggantian) 2. PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak agen periklanan perusahaan memasang iklan pada PT Perusahaan telah disepakati Promo kepada PT Jumbo terdiri - jasa pembuatan materi iklan sebesar Rpl00.000.00 0,00; - fee agen RpS.000.000,00; dam - biaya pemasangan iklan RplS0.000.000, Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Iklan Promo sebesar RplS0.000.00 reimbursement (penggantian) 2. PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak agen periklanan perusahaan memasang iklan pada PT Perusahaan telah disepakati Promo kepada PT Jumbo terdiri - jasa pembuatan materi iklan sebesar Rpl00.000.00 0,00; - fee agen RpS.000.000,00; dam - biaya pemasangan iklan RplS0.000.000, Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Iklan Promo sebesar RplS0.000.00 reimbursement (penggantian) (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus Media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang dari: 00. kepada PT Perusahaan 0,00 yang kemudian akan dilakukan Media menagih oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. di atas adalah sebagai berikut: PPh Pasal 23 atas transaksi Pemotongan
MENTERIKEUANGAN HEPUBLIK INDONESI/\ 2- a. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan jasa pemasangan iklan kepada PT Iklan Promo atas pembayaran PT Perusahaan Media adalah sebesar: 2% x Rp150.000.000, 00. -= Rp3.000.000, b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan jasa, PT Jumbo atas pembayaran pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah: 1) Untukjasa pembuatan materi iklan sebesar: 00; dan 2% x Rpl00.000.000, 00 = Rp2.000.000, 2) untuk jasa keagenan sebesar: 2% x Rp5.000.000, 00 = Rpl00.000,00. c. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT Perusahaan jumlah bruto sebagai dasar kepada PT Iklan Promo adalah sebesar Rp255.000.000, Pasal 23 yang harus dipotong Iklan Promo CJ-dalah sebesar: 2% x Rp255.000.000, Media atas rincian tagihan di atas, maka pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Jumbo 00, sehingga PPh oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT 00 = Rp 5.100.000,00 3. PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan berdasarkan model dan spesifikasi seragam kantor PT Karet Rubber ditentukan Rubber akan menyediakan Pakaian akan inenyediakan kontrak tersebut adalah bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000, Palugada. Pemotongan yang telah bahwa PT Karet 3. PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan berdasarkan model dan spesifikasi seragam kantor PT Karet Rubber ditentukan Rubber akan menyediakan Pakaian akan inenyediakan kontrak tersebut adalah bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000, Palugada. Pemotongan yang telah bahwa PT Karet 3. PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan berdasarkan model dan spesifikasi seragam kantor PT Karet Rubber ditentukan Rubber akan menyediakan Pakaian akan inenyediakan kontrak tersebut adalah bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000, Palugada. Pemotongan yang telah bahwa PT Karet bahan baku utama berupa kain dan PT Mode bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas 00,00 tidak termasuk biaya sebesar Rpl00.000.0 kepada CV PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut: a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian oleh PT Karet Rubber sebesar: dipotong 2% x Rl00.000.000, PPh Pasal 23 atas jasa maklon 00 = Rp2.000.000, 00 b. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah 00 2% x Rp120.000.000, PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp120.000.000, 00 sehingga PPh sebesar: 00 = Rp2.400.000, 4. PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan makanan dalam katering untuk menyediakan untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang tersebut adalah Rp 30.000.000,00. Dasar pemotongan tersebut adalah seluruh tagihan Rp30.000.000, Selera Sedap dipotong 2% x Rp30. 000. 000, 00 = Rp600. 000, 00 rangka perkenalan produk 4. PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan makanan dalam katering untuk menyediakan untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang tersebut adalah Rp 30.000.000,00. Dasar pemotongan tersebut adalah seluruh tagihan Rp30.000.000, Selera Sedap dipotong 2% x Rp30. 000. 000, 00 = Rp600. 000, 00 rangka perkenalan produk untuk pengadaan katering untuk jasa katering dari CV Selera Sedap yaitu sebesar 00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV PPh Pasal 23 oleh PT Cermat sebesar:
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3- 5 . CV Bayar Tunai merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara transaksi Welas Asih membuat kontrak dengan pembelian online 100 buku pelajaran umum yang dibebaskan dari website amazon dengan total harga pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui pembelian US$5.000,00. Atas pembelian CV Bayar Tunai meminta tersebut, imbalan sebagai perantara sebesar CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih US$5.000,00 yang disertai imbalan jasa perantara sebesar RpS.000.000 dilakukan oleh Yayasan Welas Asih sebesar: 00 = Rpl00.000,00. 2% x RpS.000.000, online melalui website luar negeri seperti ebay dan amazon. Y ayasan CV Bayar Tunai untuk melakukan 00. Tagihan yang dibuat oleh atas harga buku sebesar RpS.000.000, terdiri dengan bukti pembayaran kepada amazon dan , 00. Atas pembayaran yang Yayasan Welas Asih kepada CV Bayar Tunai dipotong PPh Pasal 23 6. PT Artis Besar merupakan perusahaan kontrak dari PT Televisi di bidang manajemen artis. PT Artis Nasional untuk menyediakan 2 Besar mendapatkan artis di bawah manajemen artis PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar RpSS0.000.00 honor artis sebesar RpS00.000.000, 0,00. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi RpS0.000.00 00 dan jasa keagenan artis sebesar 0,00. Atas pembayaran yang dipotong 2% x RpS0.000.000,00 = Rpl.000.000,00. dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis Besar sebesar: Nasional PPh Pasal 23 atas jasa keagenan oleh PT Televisi Selain pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, kewajiban kepada artis. PT Televisi Nasional mempunyai untuk melakukan memotong PPh Pasal 2 1 atas pembayaran honor MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO