wasathiyyah Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Shafaa Uzzad Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo email: Abstract In conducting OTT there are two techniques used by the KPK, namely wiretapping and trapping. However, the problem is, the legality of the two OTT techniques in Indonesia is still in dispute because the KPK Law only mentions wiretapping authority but does not regulate the procedure. Likewise, the KPK Law does not regulate entrapment techniques at all. As a result, these two techniques often give rise to the opinion that the KPK has violated the law and human rights. Therefore, the author is interested in discussing the legality of the two OTT techniques in the perspective of Islamic law, namely: What is the view of Islamic law on the practice of wiretapping and trapping carried out by the KPK? The method used in uncovering the problems of this research is the author uses the library research method. The conclusion of this research is that the law on wiretapping and entrapment is detailed: If the wiretapping and trapping are carried out professionally, namely in accordance with procedures, then the law is allowed, even mandatory if there is no other way that has been regulated by the government to handle cases of criminal acts of corruption. If the wiretapping and trapping are not carried out professionally then the law is haram. Keywords: OTT KPK, Tajassus, wiretapping and trapping Abstrak Dalam melakukan OTT, ada dua teknik yang digunakan KPK, yakni penya- dapan dan penjebakan. Namun permasalahannya, legalitas kedua teknik OTT tersebut di Indonesia masih diperdebatkan karena UU KPK hanya menyebut- kan kewenangan penyadapan namun tidak mengatur prosedurnya. Demikian pula, UU KPK sama sekali tidak mengatur teknik jebakan. Akibatnya, kedua teknik tersebut kerap memunculkan anggapan bahwa KPK telah melanggar hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memba- has legalitas kedua teknik OTT dalam perspektif hukum Islam, yaitu: Bagai- mana pandangan hukum Islam terhadap praktik penyadapan dan penjebakan yang dilakukan KPK? Metode yang digunakan dalam mengungkap permasa- lahan penelitian ini adalah penulis menggunakan metode penelitian kepusta- kaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah undang-undang tentang penyadap- an dan penjebakan dirinci: Jika penyadapan dan penjebakan dilakukan secara profesional yaitu sesuai dengan prosedur, maka hukum diperbolehkan, bahkan wajib jika tidak ada cara lain yang telah diatur. oleh pemerintah untuk mena- ngani perkara tindak pidana korupsi. Jika penyadapan dan penjebakan tidak dilakukan secara profesional maka hukumnya haram. Kata kunci: OTT KPK, Tajassus, penyadapan dan penjebakan Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022 110
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pendahuluan Tak dapat disangkal korupsi adalah fakta dan sekaligus ironi. Realitas korupsi yang membudaya di Indonesia terasa janggal jika ditilik dari kenyataan sosial bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko, dalam pemaparannya mengatakan, peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2018 naik tujuh tingkat dari peringkat 96 dunia pada 2017 menjadi peringkat 89 dunia pada 2018. Ia juga memaparkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik satu poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018 dengan skor rata-rata di wilayah Asia Pasifik 44. 'Skor CPI indonesia untuk tahun 2018, 38 dari 0 sampai 100 dengan ranking 89. Skor ini naik 1 poin dari CPI 2017 yang lalu dan naik 7 peringkat dari tahun 2017 lalu,' kata Wawan. Ia memaparkan, beberapa negara di dunia yang meraih skor sama dengan Indonesia antara lain Bosnia Herzegovina, Sri Lanka, dan Swaziland. Sedangkan di tingkat Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat keempat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia adalah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, untuk mening- katkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berkewajiban untuk koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pem- berantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaku- kan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah- an negara.1 Sistem yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus korupsi adalah dengan operasi tangkap tangan (OTT). Sejak tahun 2005 sampai dengan 2018 KPK telah melakukan sebanyak 106 OTT. Dalam melakukan OTT, ada dua teknik yang digunakan oleh KPK yaitu penyadapan dan penjebakan: Pertama, penyadapan. Teknik ini melibatkan tiga kedeputian di KPK, yakni, Deputi Penindakan, Deputi Inda dan Deputi PIPM. Deputi Penindakan bertindak sebagai user dan akan mengirimkan nomor target yang akan disadap. Lalu Deputi Inda melakukan penyadapan. Sementara, Deputi PIPM melakukan audit dari seluruh rangkaian kegiatan penyadapan. Setelah penyadap- an akan dibuat rangkuman. Tidak semua kata dari mesin sadapan diterjemahkan. Pasal- 1 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, n.d. Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022 111
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nya, ada beberapa hal yang tidak dimasukkan karena dianggap sebagai privasi pihak yang disadap. Kedua, penjebakan. 'Penjebakan' berasal dari kata asing entrapment yang banyak digunakan di Amerika Serikat. Penjebakan diperkenalkan dalam dunia korupsi di Indonesia oleh KPK pada kasus Mulyana Wirakusumah. Mulyana menjabat Komisi- oner KPU ditangkap oleh KPK karena memberikan uang kepada Khairiansyah Salman. Mulyana memberikan uang kepada Khairiansyah agar auditor Badan Pemeriksa Keu- angan (BPK) itu bersedia mengubah hasil audit yang dilakukan oleh BPK atas proyek pengadaan barang/jasa di KPU tahun 2004. Pemberian uang yang dilakukan oleh Mulyana terhadap Khairiansyah tersebut pun direkam oleh kamera CCTV yang telah dipersiapkan oleh KPK sebelumnya. Khairiansyah pun telah bekerja sama dengan KPK untuk menjebak Mulyana.2 Legalitas OTT di Indonesia masih diperselisihkan karena UU KPK hanya menyebut kewenangan penyadapan namun tidak mengatur prosedurnya. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM).3 Istilah OTT tidak disebut dalam KUHAP dan UU Tipikor, serta UU KPK. OTT adalah istilah KPK untuk 'menangkap basah' seseorang yang diduga sebagai pelaku korupsi. Sebuah operasi yang rahasia, terukur dan jarang korbannya dapat selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika KPK 'mengendus' adanya korupsi.4 Istilah OTT ada di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres Nomor 87 Tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli, yang berkedudukan di bawah dan bertang- gung jawab kepada Presiden.5 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satgas Saber Pungli mempunyai sejumlah wewenang, salah satunya adalah melakukan operasi tangkap tangan, yang selanjutnya dikenal dengan istilah OTT. 2 Luthvi Febryka Nola, 'Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK' V (2013). 3 'Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi,' Negara Hukum V (2019). 4 Fatimah Asyari, 'Operasi Tangkap Tangan Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum,' Jurnal Legalitas 2 (2017). 5 Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar' (n.d.). 112 Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan uraian di atas, tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK ini adalah polemik yang masih bimbang tentang legalitasnya. Karena hal ini, penulis akan mene- liti bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik OTT yang dilakukan oleh KPK. Metode Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan kajian pustaka (library reseach), karena objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah data-data pustaka berupa buku, jurnal, artikel, makalah, kitab-kitab klasik ataupun kontemporer. Sementara dilihat dari paradigmanya, penelitian ini mengadopsi sebagian metode penelitian kualitatif yaitu menelaah secara mendalam terkait fakir miskin dalam presepektif maz- hab Syafi'i. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik, antara lain; [1] Dokumentasi dengan cara mengumpulkan segala data yang terkait dengan kriteria kemiskinana baik berbentuk tulisan ataupun perkataan. [2] Klarifakasi dengan cara memilah data yang tergolong data primer atau skunder yang berkaitan dengan fakir miskin.6 Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas ndengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa yang menyangkut kriteria fakir miskin sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Hasil dan Pembahasan Penyadapan dan Penjebakan Oleh KPK Tipe atau kualitas sasaran korupsi bukan merupakan tindak pidana yang sederhana dari sudut pelaku dan modus operandinya. Ada bermacam-macam istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana korupsi, di antaranya adalah sebagai salah satu bentuk dari crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official crime, atau abuse of power.7 Modus operandi korupsi secara umum adalah pemberian suap (bribery), pemalsuan (fraud), pemerasan (exortion), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse or discretion), dan nepotisme (nepotism).8 Dalam konteks hukum pidana, korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan. Dalam kasus suap misalnya, biasanya antara pemberi suap dan penerima 6 Nawawi, Metodologo Penelitian Hukum Islam (Genius Media, 2014). 7 Elwi Danil, Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). 8 Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Pena Multi Media, 2008). Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022 113
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suap melakukan silent operation untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu dengan OTT. Tidak dapat dipungkiri bahwa terungkapnya banyak kasus korupsi, seperti suap impor daging sapi yang menyeret mantan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan suap SKK Migas yang melibatkan Rudi Rubiandini, tidak terlepas dari OTT. Dalam melakukan OTT ada dua teknik yang digunakan oleh KPK yaitu penyadapan dan penjebakan. Pertama, penyadapan. Penyadapan merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mencari inforrmasi dari orang lain tanpa diketahui dengan cara mendengarkan pembicaraan melalui jaringan telekomunikasi khususnya telepon yang sering digunakan oleh orang banyak. Sedangkan penyadapan menurut Black's Law Dictionary memberi arti bahwa penyadapan Wiretapping, A from of electronic surreptitiously, listen to phon calls yang memiliki arti bahwa penyadapan suatu cara untuk menguping pembicaraan seseorang sacara elektronik, dimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau lawful interception, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.9 Penyadapan dalam OTT melibatkan tiga kedeputian di KPK, yakni, Deputi Penindakan, Deputi Inda dan Deputi PIPM. Deputi Penindakan bertindak sebagai user dan akan mengirimkan nomor target yang akan disadap. Lalu, Deputi Inda melakukan penyadapan. Sementara, Deputi PIPM melakukan audit dari seluruh rangkaian kegiatan penyadapan. Setelah penyadapan akan dibuat rangkuman. Tidak semua kata dari mesin sadapan diterjemahkan. Pasalnya, ada beberapa hal yang tidak dimasukkan karena dianggap sebagai privasi pihak yang disadap. 9 Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Bandung: Nuansa Auliya, 2013). 114 Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Pasal 1 butir 19 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 'Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.' Penyadapan dengan tujuan mendapatkan informasi secara tidak sah merupakan pelanggaran HAM menurut Penjelasan Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomu- nikasi, karena melanggar hak pribadi seseorang terkait kepemilikan atas informasi pribadi.10 Pengaturan tentang penyadapan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi legitimasi bagi KPK dalam melakukan penyadapan terhadap para koruptor. Masalahnya, UU No. 30 Tahun 2002 tidak menjelaskan secara detail mengenai prosedur penyadapan oleh KPK. Selama ini penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan kepada prosedur tetap (Protap) dan standard operational procedures (SOP) sendiri. Hal ini berbeda dengan aturan penyadapan yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 1999, dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Ketiga Undang-Undang ini mengatur lebih jelas mengenai prosedur penyadapan terutama berkaitan dengan izin dan jangka waktu dilakukannya penyadapan.11 Minimnya aturan tentang penyadapan membuat penyadapan yang dilakukan oleh KPK rentan terhadap pelanggaran HAM. Oleh sebab itu pada draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 yang sempat disusun oleh Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) tahun 2012, prosedur penyadapan menjadi salah satu aturan yang disempurnakan, misalnya tentang pentingnya keberadaan bukti permulaan dan izin ketua pengadilan sebelum penyadap- an dilakukan, jangka waktu penyadapan juga dibatasi selama tiga bulan sejak dikeluar- kannya izin pengadilan dan kegiatan penyadapan juga harus dilaporkan kepada pim- pinan KPK setiap bulannya. Draf ini sempat menjadi kontroversi karena dianggap dapat membuat KPK tidak leluasa mengumpulkan barang bukti. Rencana revisi terha- dap undang-undang ini akhirnya dihentikan pada akhir tahun 2012. Namun berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPK dengan Komisi III DPR-RI pada tanggal 2 Desember 2013, DPR-RI tetap meminta KPK untuk menyerahkan SOP ter- kait kegiatan penyadapan yang dilakukannya.12 10 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, n.d. 11 Luthvi Febryka Nola, 'Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK,' Info Singkat V (2013). 12 Ibid. Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022 115
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kedua, penjebakan merupakan istilah yang tidak lazim digunakan dalam hukum pidana Indonesia. 'Penjebakan' berasal dari kata asing entrapment yang banyak digunakan di Amerika Serikat.13 Meski hukum pidana Indonesia tidak mengenal adanya penjebakan, namun pada pengungkapan tindak pidana narkotika dan psiko- tropika digunakan teknik serupa dengan 'penjebakan' yaitu teknik penyidikan penye- rahan yang diawasi/di bawah pengawasan dan teknik pembelian terselubung. Kedua teknik ini diatur Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.14 Istilah penjebakan diperkenalkan dalam dunia korupsi di Indonesia oleh KPK pada kasus Mulyana Wirakusumah. Mulyana menjabat Komisioner KPU ditangkap oleh KPK karena memberikan uang kepada Khairiansyah Salman.15 Penggunaan teknik ini ditentang oleh beberapa kalangan untuk dipakai dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan beberapa alasan antara lain karena tidak ada hukum yang mengatur penjebakan terkait korupsi di Indonesia; penjebakan harusnya dilakukan terhadap orang yang telah melakukan suap sebelumnya dengan sempurna; dan penjebak harusnya merupakan penyidik KPK. Kontroversi penangkapan terhadap Mulyana tidak mengubah putusan hakim dan CCTV yang digunakan mengungkap kasus suap Mulyana tetap dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Mulyana akhirnya divonis dua tahun tujuh bulan penjara.16 Perspektif Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Oleh KPK. Dari paparan data di atas tampak jelas bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPK sudah diatur oleh UU Nomor 30 TAHUN 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tugas KPK dalam menindak kasus korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.17 UU Nomor 30 TAHUN 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur bagaimana cara peyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. UU ini hanya mengatur wewenang KPK dalam mengemban tugas penyelidikan, penyidik- an, dan penuntutan. Karena hal ini, muncullah banyak opini yang berbicara tentang legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Terlepas dari 13 Luthvi Febryka Nola, 'Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK.' 14 Ibid. 15 Luthvi Febryka Nola, 'Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK.' 16 Luthvi Febryka Nola, 'Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK.' 17 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,. 116 Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022
ُ Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbagai opini (baik yang pro dan yang kontra) yang membicarakan tentang legalitas OTT yang dilakukan oleh KPK, penulis ingin menghukumi praktek OTT yang dilakukan oleh KPK perspektif fikih. Dikarenakan Kasus korupi adalah kasus yang sangat sulit untuk dibuktikan maka di dalam memberantasnya, KPK harus menggunakan cara yang sangat efektif, yaitu dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam paparan data di atas, KPK dalam melaksanakan OTT menggunakan dua teknik, yaitu penyadapan dan penjebakan. Penyadapan bisa juga disebut dengan spionase. Kata spionase sendiri berasal dari bahasa perancis, espionnage yang memiliki makna suatu praktik pengintaian, memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Sedangkan di dalam Islam istilah penyadapan ataupun spionase, lebih dikenal dengan tajassus . Pengertian tajassus secara bahasa berasal dari kata اصج سج-ُجيُ س- yang artinya menyelidiki atau memata-matai.18 Dan di dalam al-Munjid disebutkan bahwa سْشالجا adalahُorang yang menyelidiki atau memata-matai berita kemudian menyebarkannya.19 Dari keterangan di atas diketahui bahwa penyadapan atau tajassus merupakan sebuah kegiatan yang betujuan untuk mencari informasi yang bersifat rahasia atau privasi se- seorang tanpa sepengetahuan. Kegiatan penyadapan, memata-matai atau tajassus dalam hukum Islam sangatlah dilarang karena berpotensi menimbulkan pertengkaran sesama umat muslim, dikarena-kan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi atau rahasia. Larangan tajassus telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al- Hujarat ayat 12: ً ْ عَب ُ ض ا ُْى َ ذ َ َ َ َ ْ َ ْ اْ جص ذصَ تَ باذْ ُ ُ ذ ْ ذ َ ْ ج ْ اْجتِنَت اًيرِح ل ُ جا أَي َُىْ أ ُُِيِخ لَُ ُ ك ن ُ ج ََيآ ُْى أ ن ُ ُ ذ بَت غ ُ ْ اَّ اَيُ ٌَُيِ ُ ح أ لَّا دَح ُ بِ أ ك ُ أ يُ ج عَب ُ ٌ ٌَُِيُ نِإ ُ ُ ُ ظها ض ُ ُجهْجًجت يَيُ اًت تاَو ُ ق ف م ِِر ُ 'Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecu- rigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seo- rang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? ُ ٌ ُ ى ثِإ ظها َُ ذللّا نِإ ُ ُ ُ اْ عَب ض لَوُ ُ ُ ُ ىيِحَر ُ لَوُ ُ َُ ذللّا ت ُ ُ ك ح ُ ُ اْ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ج َ َ ْ ذ ج ذ َ ْ َ ج ج ْ ج ُ 18 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Indonesia: Pustaka Progresif, 1997). 19 Bernard Tottel al-Yassu'i Louis Ma'luf al-Yassu'i, , Qamus Al-Munjid, n.d. Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022 117
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.' َ لَوُ ُ ُ Nabi Muhammad Saw juga melarang praktek tajassus, beliau bersabda: اْ جص ذصَ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ج َ َ ذ ذ ذ ُجب ذ أ ك ٍاَْ ا كاذيإ ُْى ُذٌ ظهاَو غاَت كَو ٍْ اْ ُ ت ض اْ 'Hindarilah berprasangka (berburuk sangka) karena prasangka adalah informan yang paling dusta. Janganlah bertahassus, janganlah bertajassus, janganlah saling menghasud, janganlah saling bermusuhan dan janganlah saling membenci. Jadilah kalian semua hamba Allah yang saling bersaudara.' َُ اْ جص ذص تَ اوجرَةا د َشاَ لَوُ او ُ ُ تَ ُذٌ ُ ف نِإ ُ ظها داَتِعُ ذللّا خِإ ُ ُِ ُ ُ لَو ُ لَو ُ ُ لَوُ ُ ُ ُِثيِدَ ُ ت د ُ تَ ُ لَا ُ ُ ُ ُ ج ْ ً َ ج Perlu digarisbawahi, tajassus yang dilarang dalam dalil di atas adalah tajassus yang tidak berdampak manfaat kepada kaum muslim atau berdampak mud}arat kepada orang lain.20 Oleh karena itu, jika praktek tajassus memberikan manfaat kepada kaum muslim maka diperbolehkan, bahkan wajib jika perkara kemungkaran tidak bisa dicegah kecu-ali dengan tajassus dengan syarat sudah ada dugaan kuat ( ٌُظها ثتوغ bahwa maksiat akan terjadi, misalnya ada orang yang dapat dipercaya (ثقج) mengabarkan si A mela-kukan zina, maka kita wajib menyelidiki atau tajassus kepada si A.21 Sebagaimana yang disebutkan dalam paparan data di atas, KPK akan bertindak ketika telah menerima laporan yang sesuai prosedur. Dari laporan tersebut KPK memiliki dugaan kuat ( ٌُظها ثتوغ ) kepada kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Oleh karena itu, penyadapan yang dilakukan oleh KPK termasuk tajassus yang diperbolehkan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain untuk membasmi tindak pidana korupsi tersebut.22 Dan seandainya KPK bertindak tidak dengan cara yang profesional, misalnya tidak sesuai dengan prosedur maka hukum penyadapan yang dilakukan oleh KPK adalah haram. Cara yang kedua adalah penjebakan. Sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian paparan data di atas, 'Penjebakan' berasal dari kata asing entrapment yang banyak digunakan di Amerika Serikat. Cara ini masih belum diatur oleh UU apapun dalam tindak pidana korupsi, melainkan dalam pengungkapan tindak pidana narkotika 20 Ibnu 'Asyur, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, n.d. 21 Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah Al-Jamal (Baerut Lebanon: Dar al-Fikr, n.d.). 22 Ibnu Rajab, Al-Istihkrāj Li Ahkam Al-Kh (Baerut Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1985). 118 Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022 )
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan psikotropika dengan format penyidikan penyerahan yang diawasi/di bawah pengawasan dan teknik pembelian terselubung. Istilah ini baru diperkenalkan oleh KPK di Indonesia pada kasus Mulyana Wirakusumah. Kontroversi tentang kasus ini tidak dapat merubah keputusan hakim sehingga mantan komisioner KPU tersebut divonis dua tahun tujuh bulan penjara. Dalam hukum Islam menjebak orang lain tidak dibenarkan karena hal ini termasuk perbuatan yang zalim. Terkait dengan perbuatan zalim Allah SWT berfirman dalam QS. Ash-Syuraa[42]:39-43: ثَئ ُ ثَئ ُجءاَزَجَو اَّ ًٌَُْ ي َشُ ي َشُ َُح ُجهجر أَو و حِي ُ ُ ذ ُ ا خُ ف و أ ج ُ ُ ف وَع ُاَيُ يِب َشُ نُ(04 نيِب ذصلا اًَ ٌُِْيُ ُْىِّ ُ جِإ ُ) ُ ي ف أ لَو كِ ُ ُ ظ و ًُُِِ ُ ذَع ُْىجّ ُ قَ َب َصُ ًٌَُْ َُ ُ ى ِلِ دَو َُر لَو نِإ ُ ُ ف ُ ُ) ُ(04 أ ُ ُ با ُ َ َ َ ْ ج َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ِصَِت نَي ُْى نوج غَ ُج ُ(93ُ) ُِ ُ ُ َصَِت عَب ًٌَُِ َُ لَو جا د ُ ُ ُ ُ ِضْر غِة ير ُِ ُ لْا ُ ِفُ ُ نْ ُ ج ج ُجىجَّبا َص ٌَُي لَّاَو ذِإ ُِ ُ ُ بِ َُيًِِلا ُ(04 ظها يُُ لُ ُ ُ َساذلنا تَيَو نْجًِو ُ ظ ُ ح ُ ُِرْجم ُِمْزَعُ ُ(09) لْا 'Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang- orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia' ذ ُ ا ُ ص عَُ ُ لْا ذللّا ٍِإ ُ ُ ُ ُ ُِ ٌَُيِ لَّا ًٌُِْ أ ُ ج ذ ْ َ َ َ َ َ ج ْ َ ْ ذ َ ذ َ ْ ج ُ) ُ ُ عَُ ُ ُ َ َ ج ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ج ْ ْ َ ذ َ ُ كِ ُ ُ ل ُ أ لَو ُ لَا ُ غ ل كِل ُ ذ ُ Bahkan Allah SWT melaknat orang yang berbuat zalim, sebagaiman yang ada di dalam QS. Hud [11]: 18: ذ ٌَُيِ ُ لَّا ُ َ ل ُِء ج ؤ َ ِ ُ ج داَّ ُ َ ْ ْ ش لْا ُ ج لْ ُ ج قَيَو ُ ُْىِّ بَر َ َ عَُ ُ ُ َ نْ ُ ج ْ ج ضَر ح ُ ع َ كِ ُ ج َ أ لَو ُ َ اًة ِذ ل ُ ذ للّا ُِ ُ َُيًِِلا ذ ظها َ َ عَُ ُ َ َ عَُ ُ ُ ذ للّا ُ ُِ ُ ْ َ ُىَ ذا تَ ج َ ْ ع َ ث ُ َ ه َ ُ ُ ل أ ٌُِذًِم ُْىِّ بَر ُ ُ َ ْ ُجى ظ و أ ُ ٌَُْيَو َ َ عَُ ُ ُ اْجة َ َ ل ذ 'Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: 'Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka'. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim' Dari penyataan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa hukum teknik pen- jebakan yang dilakukan oleh KPK adalah haram karena termasuk perbuatan yang zalim. Namun kesimpulan ini adalah hasil dari satu sudut pandang, sedangkan jika dipandang dari sudut yang lain, penjebakan yang dilakukan oleh KPK bukan hanya persolan jebak-menjebak, zalim-menzalimi melainkan tujuan dari penjebakan itu ada- Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022 119
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lah memberantas korupsi yang mud}arat-nya lebih besar jika dibiarkan daripada mud}arat yang ditanggung oleh para koruptor, dan maslahat yang didapatkan berdam- pak rata kepada masyarakat dan negara. Dari gagasan pokok paragraf di atas dapat kita simpulkan bahwa teknik pen- jebakan yang dilakukan KPK pada dasarnya adalah haram karena termasuk perbuatan yang zalim kepada koruptor, namun jika teknik tersebut dilarang maka para tikus tersebut akan selalu menggrogoti kesejahteraan rakyat dan negara, hal itu jelas tidak dibenarkan secara syariat. Oleh karena itu, teknik tersebut seharusnya tidak dilarang melainkan diperbolehkan, bahkan wajib jika tidak ada cara lain untuk membasminya karena hal ini sesuai dengan prinsip Fath} al-Z\ari>'ah, yaitu maslahat yang lebih besar harus diprioritaskan dari pada mud}arat yang lebih kecil.23 Hal di atas juga sesuai dengan kaidah fikih ُلازي رضرلا yang mempunyai arti, seti- ap hal yang menyebabkan d}arar harus dibasmi. Korupsi termasuk perilaku yang me- nyebabkan d}arar kepada rakyat dan negara, oleh karenanya dia wajib dibasmi. Demikian pula sesuai dengan kaidah fikih تارْظحلما ُ ُحيبت تاروضرلا yang berarti, setiap kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Dikarenakan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sulit dibuktikan maka membasminya dengan cara yang efektif, seperti penjebakan demi kesejahteraaan rakyat dan negara. Oleh ka- rena itu, penjebakan yang pada dasarnya dilarang menjadi diperbolehkan, bahkan diwa- jibkan jika tidak ada alternatif yang lain karena kepentingan kesejahteraan hidup rakyat dan negara. Meskipun tindakan tersebut temasuk hal yang sangat urgen untuk dilakukan, tidak lantas boleh melakukan seenaknya melainkan harus disesuaikan prosedurnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih اِردقة ُ ردقت ُ ةروضرلا yang berarti, setiap kondisi darurat yang dilegalkan secara syariat harus disesuaikan kadarnya, tidak menjadikan dalih un-tuk melakukan hal yang sewenang-wenangnya. Jelasnya, KPK melakukan teknik penjebakan harus mempunyai dugaan kuat atas terjadinya korupsi, menggunakan data yang sesuai dengan realita atau fakta tidak hanya berdasarkan prasangka yang tidak berdata, sebagaimana dalam hal penyadapan. 23 Ahmad Sahal bin Mahfud, Thoriqoh Al-Hushul 'Ala Ghoyah Al-Wushul, n.d. 120 Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kesimpulan Dari penelitian yanng telah diurai oleh penulis maka dapat disimpulakan bahwa hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dua tekniknya, penyadapan dan penjebakan adalah dirinci: a. Jika OTT tersebut dilakukan secara profesional, yaitu sesuai dengan prosedur maka hukumnya diperbolehkan, bahkan wajib jika tidak ada cara lain yang sudah diatur oleh pemerintah untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. b. Jika OTT tersebut tidak dilakukan secara profesional maka hukumnya adalah haram, berdasarkan argumen dan beberapa dalil mengenai larangan melakukan tajassus tanpa dilatari alasan yang dapat dibenarkan. Daftar Pustaka Ahmad Sahal bin Mahfud. Thoriqoh Al-Hushul 'Ala Ghoyah Al-Wushul, n.d. Ahmad Warson Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Indonesia: Pustaka Progresif, 1997. Asyari, Fatimah. "Operasi Tangkap Tangan Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum." Jurnal Legalitas 2 (2017). Elwi Danil. Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012. Ibnu "Asyur. Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, n.d. Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, n.d. Kristian dan Yopi Gunawan. Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Bandung: Nuansa Auliya, 2013. Louis Ma"luf al-Yassu"i, Bernard Tottel al-Yassu"i. , Qamus Al-Munjid, n.d. Luthvi Febryka Nola. "Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK" V (2013). - - - . "Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK." Info Singkat V (2013). Nawawi. Metodologo Penelitian Hukum Islam. Genius Media, 2014. Rajab, Ibnu. Al-Istihkrāj Li Ahkam Al-Kh. Baerut Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1985. Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar" (n.d.). - - - . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, n.d. Rohim. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Pena Multi Media, 2008. Sulaiman al-Jamal. Hasyiyah Al-Jamal. Baerut Lebanon: Dar al-Fikr, n.d. Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022 121
Online ISSN 2746-1904 | Print ISSN 2614-1183 | Ahmad Shafaa Uzzad Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi." Negara Hukum V (2019). 122 Wasathiyyah | Volume 4, Nomor 1, Februari 2022