JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 ANALISIS DISTRIBUSI KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM MENGISI JABATAN PUBLIK SETELAH MENJADI TIM SUKSES PILKADA KABUPATEN CIANJUR 2020 (Studi Kasus Pemuda Pancasila Dan Herman-Mulyana) DISTRIBUTION ANALYSIS OF INTEREST GROUPS IN FILLING PUBLIC POSITIONS AFTER BEING A SUCCESS TEAM FOR CIANJUR REGENCY ELECTIONS 2020 (Case Study About Pemuda Pancasila and Herman-Mulyana) Dimas Sakti Hersetia Nugraha1 Kushandajani2 Teguh Yuwono3 Universitas Diponegoro1,2,3 Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 Alamat email Koresponden: ABSTRACT This article or article aims to provide an understanding for every reader to be able to capture the results of research conducted in a nutshell, provide effective understanding regarding the Distribution Analysis of Interest Groups in Filling Public Positions After Becoming a Success Team for the 2020 Cianjur Regency Election. The problem is focused on the cooperative relationship between the teams. success and political partners, political marketing is done. In order to approach this problem, the theoretical reference from (Firmanzah, 2012) is political marketing, according to Gabriel A. Almond about interest groups. The data were collected through descriptive research methods through field observations, primary and secondary data and interviews, and analyzed qualitatively. This study concludes that it is necessary to conduct research related to the analysis of the distribution of interest groups in filling public positions after becoming a success team for the 2020 Cianjur Regency elections which is more in-depth on the reciprocal relationship between political figures and political marketing as a success team. Keywords: Interest Group, Public Position, Success Team. ABSTRAK Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada setiap pembaca untuk dapat menangkap hasil penelitian yang dilakukan secara singkat, memberikan pemahaman secara efektif terkait Analisis Distribusi Kelompok Kepentingan Dalam Mengisi Jabatan Publik Setelah 159
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 Menjadi Tim Sukses Pilkada Kabupaten Cianjur 2020, Masalah difokuskan pada hubungan kerjasama antara tim sukses dan pasangan politik, marketing politik yang dilakukan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari (Firmanzah, 2012) political marketing, Menurut Gabriel A. Almond tentang kelompok kepentingan. Data-data dikumpulkan melalui metode penelitian deskriptif melalui kegiatan observasi lapangan, data primer dan sekunder dan wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perlunya melakukan penelitian terkait Analisis Distribusi Kelompok Kepentingan Dalam Mengisi Jabatan Publik Setelah Menjadi Tim Sukses Pilkada Kabupaten Cianjur 2020 yang lebih mendalam terhadap hubungan timbal balik antara tokoh politik dan marketing politik sebagai tim sukses. Kata Kunci: Kelompok Kepentingan, Jabatan Publik, Tim Sukses. PENDAHULUAN Kelompok kepentingan (interest group) seringkali di defenisikan sebagai, a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests (Benditt Theodore M 1975). Kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. Mereka juga dapat terorganisir dan memiliki tujuan bersama secaya aktif dan dapat berusaha mempengaruhi pemerintah. Dalam pelaksanaan penyampaian aspirasinya kepada pemerintah, biasa kelompok kepentingan melakukan dua langkah (Jordan, G. & Malanoey, W. 2007). Pertama mereka menyampaikan isu isu yang mudah diterima untuk "diperjual belikan" partai partai politik. Langkah ini biasanya ditempuh jika sistem politik yang ada berjalan secara demokratis dan terbuka, di mana partai-partai politik bersaing secara sehat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lebih tinggi ketimbang kelompok kepentingan, Dalam suasana seperti ini, kelompok kepentingan akan dapat maksimal melakukan pendekatan dengan partai politik dan melakukan proses tawar menawar untuk memperjuangkan kepentingannya. Kedua, kelompok kepentingan langsung menyampaikan aspirasi yang sudah 160
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 diartikulasikan kepada pemerintah. Proses ini biasanya didahului oleh adanya perdebatan ataupun polemik yang luas dalam masyarakat, khususnya melalui media massa, dengan kata lain tujuan mereka hanyalah untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan sesuai yang diinginkan kelompok mereka. Kelompok kepentingan tidak hanya saja mencakup tentang partai politik tetapi Ormas (Organisasi Masyarakat) juga sering kali menjadi bagian dari kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan didalam pemerintahan. Dalam perkembangannya sering kali kelompok kepentingan kali menjadi menjembatani antara masyarakat dan pemerintah guna bisa menyerap aspirasi atau tuntutan dari masyarakat yang tidak puas terkait dengan kebijakan pemerintah. Tidak hanya menjembatani perumusan kebijakan kelompok kepentingan juga kadang terlibat dalam kontentasi pilkada disatu daerah guna mendapatkan posisi strategis didalam pemerintahan. Pada pilkada 2020 di Cianjur tak sedikit para kandidiat yang berkontentasi menggunakan kekuatan mobilisasi kelompok. Kelompok yang dipakai diantaranya ormas, yang merupaan kelompok yang secara organisatoris membentuk suatu perkumpulan secara formal yang di atur bedasarkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan tujuan yang ditetapkan dalam bidang sosial budaya. Kategori ormas biasanya meliputi organisasi ekonomi dengan tujuan memperoleh kesejahteraan bagi kelompok anggotanya, organisasi keagamaan, dan organisasi social lainnya. kendati ormas tidak melibatkan dirinya dalam proses politik, tetapi ormas tetap dikategorikan sebagai salah satu kekuatan politik dan merupakan salah satu bagian dari subsistem politik (Jordan, G. & Malanoey, W. 2007). Pemilihan kepala daerah Cianjur 2020, berbagai nama ormas bermunculan untuk mendukung salah satu calon kepala daerah, salah satunya ormas Pemuda Pancasila yang berpusat di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Ormas tidak bisa terlepas dari ketokohan sentral atau tokoh informalyang menjadi salah satu kekuatan politik dan 161
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 basis masa yang kuat untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. Tokoh informal yang sekaligus ketua dari Ormas menciptakan pengaruh melalui gerakan social seperti dari permberdayaan, keamanan kesehatan bahkan sampai bidang pendididkan. Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Cianjur Ormas Pemuda Pancasila mendukung penuh pasangan Herman dan Mulyana, alasannya mereka merapat mendukung pasangan tersebut karena salah satu peserta pilkada adalag anggota juga di Ormas Pemuda Pancasila, dan adanya hubungan emosional yang kental antara ormas dan pasangan ini, bukan hanya bermodal masa saja, ormas Pemuda Pancaila juga memiliki kekuatan politik yang bisa diperhitungkan seperti, kekuatan tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh tokoh adat dan budaya. Tokoh informal diharapkan mempu menjadi strategi dalam mendulang suata ketika pilkada berlangsung. Pada akhirnya pasangan Herman dan Mulyana ini pun memenangkan Pilkada Kabupaten Cianjur. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif yang nantinya berusaha mempengaruhi pemerintahan kemunculan kelompok kepentingan juga dipicu oleh mencuatnya isu-isu baru yang menjadi keprihatinan umum, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Bahkan belakangan banyak kelompok kepentingan yang memperjuangkan isu-isu tunggal yang spesifik. Hubungan antara aktor politik dan kepentingan bisa mengambil beraneka ragam bentuk. Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja Salah satunya adalah adanya pengaruh kepentingan terhadap bagaimana aktor politik bekerja. Sebagai contoh, pengurus sebuah partai politik dapat menggunakan kekuasaan yang 162
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 dimilikinya untuk merumuskan dan menentukan siapa saja orang yang dicalonkan untuk mengisi jabatan politik dan ikut dalam pemilu dengan memperhatikan kepentingan dari partai politik tersebut (seperti memenangi pemilu dan kemudian membuat kebijakan ketika menjalankan pemerintahan). Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya. Penelitian ini menggunakan rivew penelitian sebelumnya sebagai acuan awal bagi peneliti untuk melakukan pembaharuan didalam dunia penelitian. Terdapat 3 katagori penelitian terdahulu yaitu tentang "Kelompok Kepentingan Dalam System Politik" (Maiwan Mohammad 2016), ada penelitian tentang "Kelompok Kepentingan Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Sumber DayaLaut Palaban Ratu" (Royandi Eva 2018) dan yang terakhir jurnal "Peran YPKP Sebagai KelompokKepentingan (Interest Group) Dalam Memperjuangkan Hak Korban Peristiwa G30S" (Adipta Wisnu 2017). Ketiga penelitian terdahulu ini secara umum lebih focus membahas bagaimana kelompok kepentingan mempengaruhi pemerintah dalam proses pembuatan atau pengimplemen dan juga mempengaruhi pemerinthan dalam proses politik, agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui kaki tangan organisasi masyarakat atau kelompok kepentingan. Berangkat dari pengamatan terhadap fenomena pilkada dan kelompok kepentingan, penulis melihat bahwa ada perjanjian antara pasangan bupati terpilih dan juga ormas pemuda pancasila dalam menentukan jabatan public setelah setelah menjadi tim sukses pada pilkada di Kabpaten Cianjur. METODE PENELITIAN Tiap penelitian memerlukan perencanaan, sehingga dibutuhkan suatu desain penelitian. Untuk itu dalam rangka menganalisis Analisis Distribusi Kelompok Kepentingan Dalam Mengisi Jabatan Publik Setelah Menjadi Tim Sukses Pilkada Kabupaten Cianjur 2020, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dan wawancara mendalam secara langsung (Indepth Interview) untuk menggali data-data primer. Penelitian deskriptif dapat 163
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawari 1998). Penelitian deskriptif ini akan dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Dari sisi sumber datanya, penelitian yang dilakukan ini lebih menekankan pada penelitian lapangan (field study). Penelitian lapangan ini, meliputi kegiatan observasi lapangan, wawancara dengan responden biasa dan responden kunci untuk memperoleh data primer. Sedangkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan teori dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai landasan dasar dan kegiatan ini meliputi studi terdapat data sekunder yang ada. Fokus peneliti pada penelitian ini adalah Analisis Distribusi Kelompok Kepentingan Dalam Mengisi Jabatan Publik Setelah Menjadi Tim Sukses Pilkada Kabupaten Cianjur 2020, dimana penelitian ini menganalisis bagaimana distribusi kelompok kepentingan untuk menduduki jabatan publik pasca menjadi tim sukses, dengan memperhatikan indikator political marketing dan kerja sama yang terjalin. Lokus penelitian ini adalah di Kabupaten Cianjur. Penentuan fokus dan lokus penelitian dilakukan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan pembahasan agar tujuan dari penelitian dapat tercapai dengan baik. KERANGKA TEORI (Aspinal 2015) tentang Patronase, asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandaskan bahwa hubungan akan terjadi 164
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron. Sejalan dengan masalah tersebut diatas, transformasi politik yang tengah berlaku di Indonesia dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, telah memberikan dampak negatifnya tersendiri bagi proses demokratisasi. Hal Ini karena pemilihan kepala daerah langsung telah membuka ruang bagi patronase (logika pertukaran kepentingan) yang lebih dalam lagi. Para kepala daerah terpilih berusaha menggunakan kedudukannya untuk memainkan peranan sebagai pemilik sumber utama. Peranan ini bukanlah satu hal yang sukar untuk dilaksanakan oleh para kepala daerah, melalui kedudukannya, para pemimpin politik ini mempunyai banyak peluang untuk menggunakan institusi publik sebagai domain kekuasaannya, serta mendistribusikan public resources yang berada di bawah kendalinya sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu ketika diperlukan. HASIL DAN PEMBAHASAN Pemilihan Kepala Daerah Menurut Robson, salah seorang sarjana politik yang mengembangkan pendekatan ini, ilmu politik adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, memperngaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. "The public is not to see where power lies, how it shapes policy, and for what ends. Rather, people are to hate and fear one another" (Chomsky Noam 1997). Noam Chomsky, seorang filosof ternama dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), dalam penggalan kutipannya di atas seolah ingin mengingatkan bahwa politik dan kebijakan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan, dimana ada kebijakan, maka di situ terdapat kekuatan politik, 165
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 kepentingan, dan aktor politik yang "bekerja" dan membentuk interseksi, atau bahkan terkadang persinggungan yang berujung pada konflik. Dengan demikian, setiap kebijakan sebetulnya tidaklah bersifat benar-benar netral. Kontestasi politik merupakan serangkaian kegiatan dimana adanya pertarungan yang kuat antara setiap politisi yang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Para politisi ini akan melakukan persaingan antara satu politisi dengan politisi yang lain guna untuk merebut kekuasaan yang diinginkan. Dengan berbagai macam usaha dan strategi yang telah dibangun oleh para politisi ini menjadi acuan untuk dapat memenangkan kontestasi politik. Selain itu dengan melihat sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh para politisi yang meliputi kekayaan, pendidikan, dan lain sebagainya ini mampu menjadi alat untuk melakukan pertarungan dalam merebutkan kekuasaan politik. Sumber-sumber kekuasaan juga digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang dapat menjatuhkan lawan politik baru. Demikian halnya dengan kontestasi politik pada Pilkada Kabupaten Cianjur dimana merupakan ajang persaingan antar kandidat kepala daerah untuk memperoleh kekuasaan politiknya. Dalam kontestasi politik di Kabupaten Cianjur tidak hanya dilakukan oleh para kandidat pasangan calon kepala daerah melainkan pendukungnya pun ikut andil didalamnya untuk memperoleh kepentingannya. Tokoh yang terlibat dalam persaingan ini akan melakukan strateginya masing-masing untuk dapat menarik perhatian masyarakat guna mendapatkan suara pilihan sehingga tercapainya sebuah kekuasaan yang diinginkan. Patronase Teori patronase untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah teori patronase dari Edward Aspinall yang menjelaskan hubungan patronase untuk memotret peristiwa dalam jangka pendek dengan distribusi keuntungan antar pihak yang memiliki kepentingan. Terdapat hubungan interaksi dua arah secara lebih personal antara patron dan klien yaitu dimana pihak patron adalah orang yang memiliki peran tertinggi dalam mengambil sebuah keputusan untuk menentukan sesuatu dan dapat memerintah 166
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 dengan kekuasaan yang dimiliki, dan pihak klien adalah orang yang naungannya berada dibawah kekuasaan dari patron. Pada teori patronase ini beriringan dengan klientelistik atau adanya jaringan yang terbentuk. Selain melibatkan pihak patron dan klien, terdapat peran broker sebagai perantara diantara keduanya. Broker mengambil peran yang lebih besar karena harus bekerja lebih ekstra meskipun pihak patron memiliki porsi kinerja yang sama besarnya. Pemahaman patronase lebih pada pemberian sesuatu hal yang diberikan dan hal yang diterima. Lebih daripada itu ada maksud lain didalamnya mengenai kepentingan untuk mensukseskan perolehan kekuasaan dan keuntungan. Klien hanya menjadi penerima dan mengiyakan apa yang diperintahkan tetapi tidak melakukan apa yang sesungguhnya diperintahkan. Hal ini terjadi karena adanya jaringan yang bersifat sementara pada momen tertentu. Patronase dipahami secara luas namun memiliki satu inti dimana didalamnya mencakup tentang pendistribusian keuntungan. Pendistribusian keuntungan dimaksudkan sebagai kegiatan tukar menukar untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Patronase yang juga beriringan dengan klientelistik ini melihat apa yang sedang dipertukarkan antara pihak patron, broker, dan klien Pendistribusian imbalan dalam patronase dapat diberikan dengan berbagai macam bentuk variasi diantaranya yaitu diberikan kepada individu dimana kandidat pada saat melakukan kampanye atau sekedar berkunjung di tempat tinggal pemilih disertai dengan pemberian suatu hal yang meliputi barang konsumsi dan barang pakai maupun uang pesangon. Dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak maka kandidat bekerja sama dengan tim suksesnya, dimana tim sukses membantu kandidat untuk mendistribusikan sesuatu kepada individu secara langsung. Imbalan selanjutnya yaitu aktivitas pelayanan publik yang disediakan oleh kandidat kepada pemilihnya, misalnya pada sebuah kelompok masyarakat sedang mengadakan kegiatan maka kandidat bersama tim sukses akan datang untuk memberikan bantuan pada pelaksanaan kegiatan yang kemudian dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan kampanye. 167
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 Selain variasi mengenai patronase terdapat pola patronase dimana politisi membangun jaringan dengan seseorang maupun sekelompok orang untuk saling bekerja sama. Pola tersebut menyangkut pelaksanaan pendistribusian yaitu secara tertutup dan secara terbuka. Patronase yang dilakukan secara tertutup terjadi pada saat pendistribusian uang dalam rangka membalikkan suara lawan, sedangkan patronase secara terbuka lebih pada pemberian distribusi berupa barang dan bahan yang dibagikan yaitu biasanya dalam bentuk sembako dan souvenir. Pendistribusian tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan berlangsung dan pada saat hari- H pelaksanaan pemilihan. Patronase memungkinkan adanya timbal balik antara individu/golongan yang memiliki pengaruh dalam suksesnya pemenangan saat Pilkada, sehingga hal tersebut mendorong adanya kepentingan- kepentingan seperti dalam hal pengisian jabatan publik. Pengisian jabatan publik pasca pemenangan pilkada mempunyai beberapa metode yang dilakukan, hal tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing- masing. Diantara kelebihannya adalah pola penunjukan lebih cepat sehingga makin mempercepat program kerja yang telah disusun, serta menghemat anggaran untuk proses seleksi pejabat publik. Akan tetapi pola penunjukan seperti ini juga mempunyai kekurangan mendasar, apabila pejabat publik yang ditunjuk sama sekali tidak paham bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini diperparah apabila dia tidak mengetahui masalah teknis pelaksanaan dalam tataran umum. Akibat yang ditimbulkan adalah, merugikan program-program yang telah dirancang sebelumnya, bahkan lebih fatal lagi korupsi terencana yang telah diatur bawahannya (Pratama 2017). Ulasan Pilkada atau Pemilihan kepala daerah adalah bagian terpenting dari system demokrasi disuatu daerah, dengan diselenggarakanya pesta demokrasi diharapkan melahirkan pemimpin pemimpin baru yang berkredebilitas dan mampu juga berjuang bersama masyarakat guna membangun daerahnya itu sendiri. Kelompok kepentingan juga diartikan 168
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 organisasi yang berusaha mempengaruhi suatu kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartiku lasikan kepentingan tertentu yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Kelompok ini selalu berinteraksi dengan badan eksekutif namun tetap memposisikan kedudukannya sebagai organisasi yang otonom terhadap negara. Ciri lain organisasi ini punya jaringan luas, tidak hanya di dalam negeri bisa juga di luar negeri. Di lain pihak organisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat serta dijadikan alat kontrol dan penyalur aspirasi selain lewat partai politik Peserta Pilkada memiliki sikap politik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perbuatan atau tindakan yang diambil peserta pilkada dalam menanggapi situasi politik. Sikap memiliki sifat yang cenderung berubah- ubah sesuai dengan berubahnya keadaan dan cenderung dipengaruhi oleh berbagai macam motif tergantung dari kondisi atau peristiwa yang melatarbelakangi. Serta terdapat Lobbying, Loby dengan peserta Pilkada yang menjadi anggota ormas Pemuda Pancasila, Loby dengan pihak Kandidat. Kekuatan dan kekuasaan, (Miriam Budiarjo 1998) mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan politik dapat masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Pengertian yang bersifat individual artinya kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan kekuasaan dalam kehidupan politik. Aktor- aktor ini terdiri dari orang-orang yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Sedangkan secara kelembagaan artinya kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan memiliki tujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik. Political marketing menyangkut cara sebuah institusi politik atau parpol ketika memformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi 169
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 kebutuhan lapisan masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik (Firmanzah, 2012). Menurut Firmanzah (Firmanzah, 2012) menjelaskan bawa political marketing memiliki peran dan fungsi sebagai distribusi informasi publik, edukasi politik, kesadaran politik, partisipasi dan keterlibatan politik Marketing politik berperan untuk membiasakan diri bagi partai politik maupun konstituen dalam bersaing dengan sehat dan terbuka. Marketing politik diyakini dapat meningkatkan ikatan rasional maupun emosional kontestan dengan para pendukungnya. Serangkaian aktivitas marketing politik membuat hubungan antara kontestan dengan konstituen menjadi lebih intens. Kelompok Kepentingan dalam Pilkada Pesta Demokrasi pada pemilihan kepala daerah tentunya mengundang adanya kelompok kepentingan, kelompok kepentingan berbeda-beda dalam berbagai hal misalnya struktur, gaya, sumber pembiayaan, serta basis dukungannya. Meskipun kelompok kepentingan ini diorganisir berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, serta agama, kelompok kepentingan yang paling kuat atau yang paling adalah kelompok yang sehari-hari dan karier seoranglah yang paling langsung dipengaruhi kebijaksanaan atau tindakan pemerintah. Menurut (Almond Gabriel 1965) kelompok kepentingan terbagi beberapa jenis, yaitu: 1. Kelompok Anomic, yaitu kelompok yang terbentuk diantara unsur- unsur dalam masyarakat secara spontan, dan tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur. Kelompok ini sering tumpah tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, kelompok anomic lebih memiliki terobosan ke dalam sistem politik yang berhubungan dengan isu-isu tertentu sehingga menciptakan demonstarsi dan kerusuhan. Setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah, maka kelompok ini akan bubar dengan sendirinya. 2. Kelompok Non Assosiasional, yang termasuk didalam kategori kelompok ini yaitu kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir. Keanggotaan kelompok nonassosiasional biasanya 170
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 berlatar belakang atau identitasnya yang sama, misalnya, kelompok keluarga, keturunan, etnik, dan pemimpin agama. Contoh kelompok ini Ikatan Masyarakat Bugis, Organisasi Daerah dan Alumni Pondok Pesantren. 3. Kelompok Institusional, yaitu kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta artikulasi kepentingan. Kelompok ini merupakan kelompok yang melembaga secara formal serta rutin melakukan kegiatan-kegiatan dan juga jaringan dan keanggotaan organisasi yang kuat. Contoh kelompok ini adalah organisasi NU, Muhammadiyah. 4. Kelompok Assosiasional, yaitu kelompok kepentingan yang terorganisir secara formal dengan keanggotaan yang resmi dan formal pula. Keanggotaan dari kelompok ini berasal dari satu profesi yang sama denga tujuan mereka yang spesifik untuk mewakili kepentigankepentingan anggota mereka. Organisasi Muhammadiyah dan NU yang diidentikkan sebagai kelompok kepentingan institusional memiliki pengaruh sebagai kelompok yang terorganisir dan sistematis yang mana kelompok tersebut senantiasa memiliki tujuan secara kolektif untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat atau yang sedang dijalankan. Dapat dijelaskan bahwa dalam pesta demokrasi yaitu pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) tentunya tidak terlepas dari calon-calon kandidat kepala daerah, pilkada di Kbupaten Cianjur tahun 2020 mempunyai hasil yaitu Pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur, Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin memperoleh suara terbanyak di perhelatan Pilkada Cianjur 2020. Paslon nomor urut 03 yang diusung Golkar, PPP, PAN, PDI-P, dan Nasdem itu mendulang 600.394 suara berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten (Taufiqurahman Firman 2020) . Hal tersebut tidak terlepas dari political marketing, marketing politik yang telah dilakukannya dalam pemenangan pasangan Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin, yaitu dengan 171
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 pembentukan figure dan program-program kampanye yang kompleks mecakup dari penentuan produk politik, promotion, place, price dan segmentasi pemilih. Pemilihan berbagai strategi kampanye yang dilakukan tim sukses pasangan Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin telah sangat efektif dalam proses pengenalan, pembentukan proses ketersukaan dan sampai pada proses dipilihnya Pasangan Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin di tempat pemungutan suara (TPS). Marketing politik biasanya juga bisa dilakukan oleh para tim sukses kemenangan pasangan calon pilkada tersebut, tim sukses terdiri dari kelompok partai politik pendukung, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan individu. Pemuda pancasila adalah salah satu tim sukses pada pemenangan pasangan Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin, kekuatan dan kekuasaan yang sudah diperoleh oleh pemangku jabatan akan menimbulkan kebijakan-kebijakan, dalam hal tersebut akan ada proses lobbying yang terjadi untuk memperoleh tujuan atau ''posisi'' yang diingkan, lobbying tersebut akan dilakukan untuk memudahkan kelompok tersebut untuk mendapatkan feedback atas perannya ikut serta dalam mensukseskan pemenangan pilkada tersebut. Dalam praktiknya setidaknya ada beberapa tujuan dari kelompok kepentingan. Pertama, adalah kelompok kepentingan merepresentasikan konstituen mereka dalam mempengaruhi agenda politik. Di mana melalui loby-loby yang dilakukan diharapkan berdampak pada tujuan yang ingin mereka capai. Kedua, kelompok kepentingan memberikan peluang bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam proses politik. Terkadang sejumlah anggota kelompok kepentingan sengaja "meledakkan" satu isu tertentu ke media massa agar menjadi perhatian umum, sehingga pemerintah turut mengambil perhatian. Mekanisme ini ditempuh jika sistem politik tidak berlangsung secara terbuka dan partai- partai politik tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik juga rendah. Bagi kelompok kepentingan akan sia-sia saja atau tidak efektif jika menyampaikan 172
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 aspirasinya melalui partai politik. Karena itu, usaha pendekatan langsung terhadap pejabat-pejabat pemerintah dirasa lebih efektif dan bermakna. Tujuan Kelompok Kepentingan Dalam kasus Pilkada di Kabupaten Cianjur, peran kelompok kepentingan sangatlah vital dalam pemenangan basis masa, mereka memiliki basis masa yang kuat untuk digerakan guna memilih pasangan calon yang mereka inginkan. Pilkada sendiri sering dijadikan alat bagi ormas itu sendiri menjadi bagian kelompok kepentingan. Karena dari pilkada itu sendiri mereka mempunyai panggung dan nilai jual untuk merapat kepada calon pasangan kepala daerah. Adanya dukungan dari ormas bisa memberikan suara tambahan bagi pasangan calon kepala daerah, apalagi ketika ormas itu memiliki basis masa yang kuat, terkadang juga pasangan calon yang meminta ormas untuk merapat kepada pasangan tersebut. Hal ini menjadi lumrah dalam pilkada, tergaantung feedback apa yang diberikan ketika berkuasa nanti. Ketika jagoannya mereka menang, ormas meminta jatah jabatan politis untuk mereka duduki jabatannya, ini adalah bagian dari feedback atas dukungan mereka yang telah memenangkan salah satu pasangan didalam pilkada. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah unit usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pendapat daerah dan juga untuk memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya. Jabatan dari BUMD sendiri di Kabupaten Cianjur bersifat Politis yang langsung bisa ditunjuk oleh Bupati. Dalam pilkada 2020 karena ormas Pemuda Pancasila sudah memberikan dukungan penuh terhadap pasangan Herman dan Mulyana melalui lobby-lobby politik sebelum pasangan tersebut dimulai mereka sudah memikirkan apa saja kepentingan mereka dalam pilkada saat ini. Pada akhirnya sebagian Kader Ormas Pemuda Pancasila diberikan Jabatan oleh Bupati terpilih karena telah membantu memenangkan konstentasi Pilkada kemarin. Tujuan yang diinginkan ormas tersebut untuk mendapatkan jabatan akhirnya terpenuhi. 173
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 Tak cukup sampai disitu, pada sektor-sektor tertentu lainnya Ormas Pemuda Pancasila sebagai kelompok kepentingan melakukan loby-loby melalui sulan dengan birokrat yaitu eksekutif dan legislative untuk memperjuangkan kepentingannya seperti dibidang perdagangan ataupun subsector lainnya. Hal ini pun yang membuat Pemuda pancasila memanfaatkan hubungan yang baik dengan penguasa dengan cara memberikan masukan masukan terkait kebijakan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Seperti halnya dalam bidang keamanan pasar, pasar kerap kali menjadi tempat umum yang rawan akan kejahatan, banyak sekali kejadia kejadia yang tidak ingin diharaokan kerap terjadi disana, seperti halnya kecopetan, kehilangan kendaraan bahkan sampai perebutan kekuatan pasar. Dari situlah muncul jasa jasa keamanan untuk mengamankan tempat umum yang berpotensi melahirkan konflik ataupun kekacauan. Dengan banyaknya kader kader didaerah dari tingkatan Desa sampai Kabupaten, ormas Pemuda Pancasila juga berhasil medapatkan mandate untuk menjaga keamanan keamanan pasar di daerah Cianjur Jawa Barat. Hal ini terlihat setalah pasangan Herman-Mulyana menang dalam pilkada 2020 lalu, ormas pemuda pancasila langsung mengisi pos pos keamanan di sektor pasar untuk pada nantinya di setorkan kepada pemda itu sendiri sebagai biaya retribusi. Dalam kasus ini Pemuda Pancasila bisa dikatakan selaku kelompok kepentingan insider karena dipandang memiliki legitimasi dan pengetahuan mendalam atas topik tertentu. Inilah yang membuat kelompok insider bisa berinteraksi langsung dan memiliki hubungan konsultatif dengan pembuat kebijakan. Implikasi kondisi di atas adalah, kolaborasi antar kelompok kepentingan sangat diperlukan, dimana setiap kelompok kepentingan perlu untuk saling mengkapitalisasi kekuatan masing-masing. Jaringan kebijakan yang efektif adalah jaringan kebijakan yang terdiri atas kelompok kepentingan yang bersifat lintas sektor dan heterogen, sehingga memungkinkan kolaborasi horizontal (antar kelompok kepentingan) untuk memberi tekanan dalam relasi vertikal (dengan pembuat kebijakan). Inilah 174
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 yang memungkinkan tercapainya mandat dari subsistem manajemen dan regulasi, yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi dan mengawal penerapan kebijakan-kebijakan. SIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan dalam jurnal ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada Pilkada Kabupaten Cianjur 2020 diikuti oleh 3 calon yaitu paslon nomor urut 01 dari jalur perseorangan, Mochamad Toha - Ade Sobari mengumpulkan 37.423 suara, paslon nomor urut 02 yang diusung Gerindra dan Demokrat, Oting Zainal Mutaqien - Wawan Setiawan memperoleh 87.426 suara, paslon nomor urut 03 yang diusung Golkar, PPP, PAN, PDI-P, dan Nasdem itu mendulang 600.394 suara, paslon nomor urut 04 yang diusung PKS dan PKB, Lepi Ali Firmansyah - Gilar Budi Raharja mendapatkan suara sebanyak 328.610. Hasil perhitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur, Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin memperoleh suara terbanyak di perhelatan Pilkada Cianjur 2020. 2. Dalam Pilkada sering muncul istilah Patronase yang artinya melahirkan adanya timbal balik antara individu/kelompok/golongan yang merasa bekerja sama dan berpengaruh dalam suksesnya pemenangan saat Pilkada, sehingga hal tersebut mendorong adanya kepentingan- kepentingan seperti dalam hal pengisian jabatan publik. Pengisian jabatan publik pasca pemenangan pilkada mempunyai beberapa metode yang dilakukan, hal tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing- masing. 3. Kelompok kepentingan Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila mampu berkolaborasi dengan pasangan Herman-Tb Mulyana didalam Pilkada di Kabupaten Cianjur. 4. Pemuda Pancasila selaku Ormas yang berkolaborasi dengan pasangan Herman-TB Mulyana mendapatkan jabatan jabatan publik didaerah Karena telah membantu pemenangan didalam Pilkada. 175
JURNAL ACADEMIA PRAJA -academia-praja P-ISSN 2614-8692 E-ISSN 2715-9124 VOLUME 5 NO 2 DAFTAR PUSTAKA Adipta Wisnu. 2017. "PERAN YPKP SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP) DALAM MEMERJUANGKAN HAK HAK KORBAN PERISTIWA G30S (Studi Kasus Aktivitas YPKP Di Kabupaten Pati)." Vol 8(No 1):113. Almond Gabriel. 1965. Studi Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Aspinal, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. Politik Uang Di Indonesia: Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2015. Yogyakarta: Polgov. Benditt Theodore M. 1975. ""The Concept of Interest in Political Theory"." Scopus No 3:34. Chomsky Noam. 1997. "Democracy Lite." Scopus Index on C(No.3):56-58. Firmanzah. 2012a. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Firmanzah. 2012b. Marketing Politk Antara Pemahaman Dan Realitas Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hadari Nawari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Jordan, G. & Malanoey, W. 2007. Democracy and Interest Groups: Embracing Democacy. California: California University Press. Maiwan Mohammad. 2016. "KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP), KEKUASAAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM POLITIK." Vol 15(No 1):75. Miriam Budiarjo. 1998. Partisipasi Dan Partai Politik. Jakarta. Pratama, Rekha Adji. 2017. "Patronase Dan Klientelisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017." Vol 5(No. 1):35-36. Royandi Eva, dkk. 2018. "KELOMPOK KEPENTINGAN DAN RELASI KUASA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT PALABUHANRATU." Vol 8(No 2):163-73. Taufiqurahman Firman. 2020. "Hasil Pleno KPU Untuk Pilkada Cianjur 2020, Retrieved Unggul." Ini Paslon Yang Kompas.Com. 176