Vol. 6, No. 2, Desember 2023 DOI: Received: 6 Desember 2023, Revised: 8 Januari 2024 , Publish: 10 Januari 2024 Kompetensi Absolut dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Perjanjian Penyaluran Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor: 681/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Sel) Jonathan Agustinus Alva1 1Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia Email: Corresponding Author: Abstract: Arbitration is one way between parties to resolve an arbitration based on an agreement made by the parties. Settlements using arbitration are generally made by the parties by inserting an arbitration clause into an agreement to resolve a settlement outside of court for the parties. However, in practice, the settlement for the parties is still carried out in court, which should refer to the contents of the agreement which contains an arbitration clause, then the settlement of the parties must be carried out through arbitration in accordance with the contents of the agreement agreed to by the parties, which is binding on the parties. party. So this research raises two main problems, namely how the provisions for arbitration settlement are based on the arbitration clause agreement regarding the Pactum de Compromittendo in Indonesia. Based on Law 30 of 1999 concerning arbitration and alternative settlements and what are the legal provisions in Indonesia regarding absolute competence in cases of arbitration clause agreements in Indonesia. To answer this problem, normative juridical research was carried out on study decision number: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. Data processing is carried out qualitatively, while conclusions are drawn based on deductive logic. Based on analysis of study decision number: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. It is known that there are agreements that contain an arbitration clause made by the parties, but the settlement is resolved through court and then the court still accepts and decides on the settlement, even though the agreement made by the parties contains an arbitration clause. Keywords: Arbitration, Arbitration Clause, Agreement Abstrak: Arbitrase merupakan salah satu cara antar para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak terserbut. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase umumnya dibuat oleh para pihak dengan memasukkan klausul arbitrase didalam suatu perjanjian guna untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan bagi para pihak. Namun dalam praktiknya seringkali penyelesaian sengketa untuk 6715 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 para pihak tetap dilakukan di pengadilan yang seharusnya jika mengacu pada isi perjanjian yang telah memuat klausul arbitrase maka penyelesaian sengketa para pihak tersebut harus dilakukan melalui jalur arbitrase sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati pada pihak yang dimana perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Maka dalam penelitian ini diajukan dua permasalahan pokok yaitu bagaimana penerapan penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan perjanjian klausula arbitrase tentang Pactum de Compromittendo di Indonesia. Berdasarkan Undang- undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan Bagaimana ketentuan hukum di indonesia mengenai kompetensi absolut pada kasus perjanjian klausula arbitrase di indonesia. untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap studi putusan nomor: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan logika deduktif. Berdasarkan analisis terhadap studi putusan nomor: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. diketahui adanya perjanjian yang memuat klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak, namun sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan dan kemudian pengadilan tetap menerima dan memutus sengketa tersebut, walaupun perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu telah memuat klausul arbitrase. Kata Kunci: Arbitrase, Klausul Arbitrase, Perjanjian PENDAHULUAN Perkembangan ekonomi menjadi salah satu yang utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha yang memiliki perusahaan disuatu negara yang melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang maupun jasa. Pada prakteknya dalam kegiatan yang menyangkut tentang perdagangan ini seringkali ditemukan adanya perselisihan yang timbul antara pengusaha dengan pengusaha ataupun pengusaha dengan konsumen, ini dikarenakan adanya sengketa/perselisihan beda pendapat, perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan antara para pihak. Dengan ini untuk mengantisipasi tersebut terjadi, para pihak hendak membuat perjanjian yang menyangkut hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam setiap sengketa/perselisihan yang terjadi ini, para pihak dalam perjanjian umumnya membuat juga kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan yakni melalui cara mediasi, konsolidasi dan melalui arbitrase. Adapun penyelesaian sengketa tersebut dalam hal ini melihat isi perjanjian yang diselesaikan sengketanya melalui pengadilan atau melalui arbitrase yang dimuat dalam klausula arbitrase pada perjanjian tersebut. Adanya klausul arbitrase pada perjanjian para pihak tersebut ini maka penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak harus dilakukan melalui jalur arbitrase sesuai dengan yang ada pada perjanjian, ini dikarenakan menurut pasal 1338 KUHPerdata bahwa, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagaimana diketahui arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para 6716 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 pihak yang bersengketa.1 Namun dalam beberapa sengketa yang terjadi antara para pihak seringkali penyelesaian sengketa. melalui pengadilan dan pengadilan tetap menerima dan memutus sengketa tersebut yang di mana pada perjanjian itu sudah terkandung klausula arbitrase. Namun dalam beberapa sengketa yang terjadi antara para pihak seringkali penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan dan pengadilan tetap menerima dan memutus sengketa tersebut yang dimana pada perjanjian itu sudah terkandung klausal arbitrase sehingga sebenarnya pengadilan wajib menolak dan tidak akan ikut campur dalam suatu penyelesaian sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase2, ini sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa yang sebelumnya sudah membuat perjanjian bagi para pihak dengan memuat klausul arbitrase, yang dimana para pihak itu berarti sudah terikat dengan klausul arbitrase tersebut. Namun tetap saja ada pihak yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan ini sama halnya dengan putusan Nomor: 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL. Bahwa pihak- pihak yang bertindak sebagai penggugat I,II, dan III, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sengketa ini bernama Rizal, Kaiser Renort, Edward Sahat Simanungkulit dan Lusiana Julia mengajukan gugatan ke Pengadilan tentang ganti rugi ke pihak tergugat yakni PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang dimana penggugat adalah konsumen yang membeli tenaga listrik dari tergugat, seperti diketahui tergugat adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki peran sebagai perusahaan yang mempunyai izin penyediaan tenaga listrik yang bertugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan. Dalam gugatannya penggugat merasa sebagai konsumen dirugikan karena tergugat melakukan pemadaman listrik yang sangat lama yakni bermula pada tanggal 4 agustus 2019 tepatnya hari minggu pukul 11:45 WIB sampai pukul 21:00 WIB atau tepatnya 10 (sepuluh) jam yang kemudian ini menyebabkan kerugian bagi para penggugat yang memiliki usaha penjualan ikan, yang berdampak dengan matinya ikan-ikan yang dipelihara oleh para penggugat yang tujuannya dijual. Kemudian dalam eksepsi tergugat menyebutkan agar gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim dikarenakan peristiwa terhentinya sementara penyediaan tenaga listrik pada hari minggu tanggal 4 agustus 2019 dikarenakan adanya gangguan eksternal pada jaringan transmisi yang dipicu oleh pohon (faktor alam), sehingga otomatis mengaktifkan sistem proteksi transmisi dan aliran listrik pada jaringan transmisi terhenti sementara. Sehingga tindakan dari tergugat untuk memadamkan listrik untuk menghindari terjadinya keadaan yang membahayakan keselamatan umum yang mencakup: keselamatan nyawa manusia; keselamatan peralatan dari kerusakan yang besar antara lain meledaknya pembangkit listrik, meledaknya trafo gardu induk, dan/atau putusnya konduktor transmisi; serta keselamatan sistem ketenagalistrikan yang dapat menyebabkan proses pemulihan (recovery) sistem membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dimana hal tersebut tidak dikehendaki tergugat maupun masyarakat; dan tindakan dari tergugat juga ini sudah sesuai dengan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik yang kurang lebih memperbolehkan pemegang izin usaha penyediaan listrik yang dapat tenaga membahayakan keselamatan umum. listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga 1 Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, pasal 1 angka 1 2 Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, pasal 11 ayat 2. 6717 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Namun disebutkan juga dalam eksepsi dari tergugat bahwa adanya surat perjanjian jual beli tenaga listrik, penyelesaian sengketa konsumen tenaga listrik diselesaikan melalui musyawarah mufakat, apabila terjadi perselisihan pendapat atau terjadi sengketa dalam perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat namun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka para pihak menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Namun penggugat tidak melakukan penyelesaian perselisihan ini di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, melainkan membawa perselisihan ini untuk diselesaikan dipengadilan yang di mana ini tidak sesuai dengan isi perjanjian yang memuat klausula arbitrase yang penyelesaian sengketanya di badan arbitrase nasional indonesia. Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terkait Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa (Arbitration Clasue) Berdasarkan Perjanjian Penyaluran Tenaga Listrik. (Studi Putusan Nomor: 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL". Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dalam penelitian ini, maka timbullah beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi permasalahan di sini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan perjanjian Klausula Arbitrase tentang Pactum de Compromittendo di Indonesia Menurut Undang-undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa? 2. Bagaimana ketentuan hukum mengenai kompetensi absolut lembaga arbitrase pada kasus perjanjian klausula arbitrase di indonesia? METODE Penelitian ini adalah penelitian normatif, yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani guna memahami hierarki dan asas- asas dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum penelitian ini adalah bahan primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-undang hukum perdata, dan Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kemudian penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya dengan cara library research (Studi kepustakaan) yaitu dengan membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan Klausula Perjanjian Arbitrase Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif, artinya pengolahan dan analisa data dengan menekankan pada kualitas dari data yang diperoleh. Data yang diperoleh secara langsung dari data informasi dianalisis secara mendalam, holistic, dan komprehensif.3 kepustakaan dan Pengambilan kesimpulan yang dilakukan adalah dengan menggunakan logika deduktif. Artinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.4 Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai konsep tentang klausula perjanjian arbitrase berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 6. 4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5. 6718 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan Penyelesaian Sengketa Arbitrase berdasarkan perjanjian klausula arbitrase tentang Pactum de Compromittendo di Indonesia Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal dan biasanya dijadikan pilihan penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. arbitrase dapat diartikan sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutuskan sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat.5 Arbitrase sendiri mulai diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), yang semula arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering, kemudian ditahun 1999 pemerintah indonesia membuat Undang- undang mengenai arbitrase yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, dalam Undang-undang ini terkandung definisi arbitrase yang adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.6 Selain definisi dari Undang-undang adapun definisi arbitrase dari para ahli yang perlu kita ketahui, sebagai berikut: 1. H.M.N. Purwosutjipto Arbitrase Adalah suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak7. 2. Subekti Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.8 3. Jean Robert Arbitration memans instituting a private juridiction by wich litigations are withdrawn from the public juridiction in order to be resolved by individuals vested for a given cas, with the powered to judge such litigations.9 Kemudian diketahui juga arbitrase mempunyai asas yang terkandung didalamnya yakni sebagai berikut:10 Menurut sudiarto (2004:32) menyatakan bahwa asas-asas arbitrase ialah sebagai berikut: 1. Asas kepatuhan, artinya terdapat kesepakatan dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan para pihak sepakat untuk menunjuk arbiter. 5 Ion Diaconu, Peaceful Settlement of disputes Beteen states: history and Prospects, dalam Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 40. 6 Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, pasal 1 angka 1. 7 HMN. Purwosucipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang indonesia, cet. ketiga, (Jakarta: Jambatan, 1992), hlm 1. 8 Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Bandung; Bina Cipt, 1992), hlm. 1. 9 Jean Robert, dikutip oleh Huala adolft, Arbitrase Komersial Internasional, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 10-11. 10 Rahayu pramudita, "Pengertian Arbitrase, Dasar Hukum, Asas dan Tujuannya," Indosiana, Oktober 19, 2023, 6719 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 2. Asas Limitatif, artinya terdapat pembatasan dalam proses penyelesaian perselisihan arbitrase, baik dari segi waktu ataupun objek sengketa. 3. Asas musyawarah, artinya sengketa diupayakan diselesaikan melalui jalur musyawarah. 4. Asas final dan binding, artinya putusan akhir arbitrase bersifat mengikat para pihak. Tujuan arbitrase berdasarkan asas-asas diatas yaitu untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata yang ada pada bidang tertentu, dengan putusan yang adil, cepat, final dan binding. Tujuan arbitrase ini didirikan sebagai sarana penyelesaian alternatif sengketa untuk membantu penyelesaian sengketa bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk diselesaikan diluar pengadilan. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, perlu diketahui sah atau tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pardata dimana dalam ketentuan pasal tersebut menaruh keabsahan suatu perjanjian pada dua hal yaitu sah berdasarkan syarat subjektif dan syarat objektif. Jika kita kembali pada definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disebutkan sebelumnya maka dapat dikatakan perjanjian arbitrase melibatkan dua pihak yang saling bersengketa dan mencari penyelesaian sengketa tersebut di luar pengadilan. Untuk memenuhi syarat subjektif, selain harus dibuat oleh para pihak yang sudah cakap untuk bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase juga harus dibuat oleh para pihak yang demi hukum dianggap mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Syarat subjektif dari perjanjian arbitrase selain para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, relevansi dari kewenangan para pihak menjadi bagian yang sangat penting bagi para pihak dalam perjanjian arbitrase. Kemudian syarat objektif terkait sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai syarat objektif perjanjian arbitrase. Menurut ketentuan pasal tersebut objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini sengketa yang akan diselesaikan diluar badan peradilan yaitu melalui arbitrase baik yang bersifat institusional maupun arbitrase ad-hoc. Hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan syarat bahwa perjanjian arbitrase harus dalam bentuk tertulis. Syarat tertulis perjanjian tersebut adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik sebelum atau setelah timbulnya sengketa yang terbentuk dalam suatu perjanjian tersendiri diluar perjanjian pokok. Adanya perjanjian ini berarti meniadakan hak para pihak yang bersengketa untuk mengajukan penyelesaian sengketanya atau beda pendapat yang telah dimuat dalam perjanjian pokok antara keduanya ke pengadilan negeri. Oleh karena itu dengan adanya perjanjian arbitrase diantara para pihak yang bersengketa melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa sesuai dengan yang dikehendakinya tentunya penyelesaian diluar peradilan umum atau non litigasi. Perjanjian arbitrase bersifat assesoir, oleh karenanya perjanjian arbitrase yang biasa disebut klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase tidak melekat pada materi perjanjian pokok. Namun meskipun keberadaan perjanjian arbitrase hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok, pelaksanaan perjanjian arbitrase sama sekali tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhun perjanjian pokok. Yang menjadi maksud dan tujuan lahirnya perjanjian arbitrase ialah untuk 6720 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 menyelesaikan perselisihan diantara mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pokok melalui jalur non litigasi atau diluar peradilan. Terdapat dua bentuk klausula arbitrase, yaitu: Pactum de compromitendo Pactum de Compromitendo dan akta kompromis, Pactum de compromitendo sendiri merupakan jenis klausula arbitrase dimana para pihak mengikatkan terjadi kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum perselisihan.11 Bentuk klausula Pactum de Compromitendo diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi: "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase." Selain pasal 7 Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal II Konvensi New York 1958 juga dapat kita temukan klausula pactum de compromitendo dalam kalimat: "... the under take to submit to arbitration all or any differences... wich may arise between them ..."12 Mengenai cara pembuatan klausula pactum de compromitendo terdapat dua cara, yang pertama dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok, Cara ini adalah cara yang paling lazim, Sedangkan cara yang kedua yakni dengan memisahkan klausula pactum de compromitendo dalam akta tersendiri.13 Akta Kompromis Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur mengenai akta kompromis adalah dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:14 (1) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangai perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang harus memuat15: a. Masalah yang dipersengketakan; b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; e. Nama lengkap sekertaris; f. Jangka waktu penyelesaian sengketa; g. Pernyataan kesediaan arbiter; dan h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Perbedaan antara pactum de compromitendo dan akta kompromis terletak pada saat pembuatan perjanjian. pactum de compromitendo dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan dari bentuk perjanjian antara keduanya tidak memiliki perbedaan. Perjanjian arbitrase merupakan 11 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 50. 12 Yahya Harahap, Arbitrase, Cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 65. 13 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op cit, hlm. 50-51. 14 Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872 pasal 9. 15 Holyfans Mimbo Akbar, Sugijono, Emi Zulaika. "Kewenangan Arbitrase Ad-Hoc Dalam Memutus Suatu Sengketa (Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)", 2013, fakultas hukum jember, hlm. 4. 6721 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 suatu kontrak, dapat merupakan suatu bagian dari kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah.16 Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak, sebagaimana telah disebutkan diatas perjanjian tersebut dapat merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melakukan arbitrase, tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih mendetail dan komprehensif dalam memuat syarat-syarat arbitrase. Penyelesaian Sengketa berdasarkan perjanjian klausula arbitrase memiliki kedudukan yang sangat kuat dan tidak mungkin dibatalkan secara sepihak dalam kondisi apapun. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian arbitrase tetap sah dan harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Eksistensi Pasal 10 huruf f dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sangat penting mengingat dalam praktiknya para pihak dalam perjanjian arbitrase sering menggunakan misalnya, "batalnya perjanjian pokok" sebagai alasan untuk menghindari dari proses pemeriksaan dan melaksanakan putusan arbitrase.17 Kita dapat mengkaitkan penjelasan diatas tersebut dengan adanya suatu asas dalam perjanjian yaitu "Pacta sun servanda". Pacta berasal dari perkataan Pactum yang berarti "agreement" (persetujuan) yang melahirkan kaidah dan asas hukum setiap perjanjian yang sah atau "legal agreement", mengikatkan kepada para pihak dan para pihak mesti mentaati dan melaksanakannya. Asas pacta sunt servanda di Indonesia dipertegas dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: 1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang, berlaku sebagai undangundang terhadap yang membuatnya; 2) Persetujuan tidak dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undang-undang; 3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Klausula arbitrase sangat penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk berlangsung proses arbitrase. Mengenai klausul arbitrase, yang dimaksud dengan isi klausul arbitrase adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung makna bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase.18 Klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian pada umumnya secara spesifik memberi para pihak kekuasaan yang besar yang berkaitan dengan beberapa aspek. Klausul arbitrase mungkin menunjuk sebuah badan arbitrase tertentu, lokasi arbitrase berlangsung, hukum dan aturan yang akan digunakan, kualifikasi para arbiter dan bahasa yang akan dipakai dalam proses arbitrase.19 Kelemahan klausul-klausul arbitrase adalah tidak diaturnya secara terperinci tentang bagaimana arbitrase akan dilaksanakan, kapan, dimana, dan berapa lama akan berlangsung, serta siapa yang akan memimpin. Sebagian besar klausul arbitrase hanya menyatakan secara sederhana bahwa para pihak akan menggunakan arbitrase atas semua sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian.20 16 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cetakan kedua,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.103-104. 17 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 40. 18 Suyud Margono, ADR Dan Arbitrase proses pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.117. 19 Gatot Soemartono, Op cit. 33 20 Ibid., hlm. 34. 6722 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Ketentuan Hukum Mengenai Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase Pada Kasus Perjanjian Klausula Arbitrase Di Indonesia Kompetensi absolut merupakan wewenang badan peradilan atau forum lainnya untuk memeriksa suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan atau forum lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. kompetensi absolut juga berlaku dalam arbitrase dan diselesaikan dilembaga arbitrase indonesia. Sebagai contoh ketika dalam suatu perjanjian jual beli, para pihak sepakat membuat perjanjian untuk mengajukan sengketa melalui arbitrase, maka ketika terjadi sengketa antara para pihak, mereka harus mematuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memajukan sengketa tersebut ke arbitrase. Adanya klausula arbitrase akan menyebabkan perselisihan yang timbul diantara para pihak menjadi wewenang absolut arbitrase. Ketika sengketa tersebut sudah jatuh ke dalam wewenang absolut arbitrase, maka semestinya lembaga peradilan tidak lagi memiliki wewenang untuk memeriksa perselisihan tersebut (Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase). Pada kenyataannya, penyimpangan masih dapat terjadi, misalnya saja, salah satu pihak mengajukan gugatan terhadap perkara dalam kontrak berklausula arbitrase ke pengadilan negeri. Sikap pengadilan negeri pada umumnya tidak seragam, ada yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau yang biasa disebut NO, tetapi ada pula yang menerima dan mengabulkan gugatan tersebut. Seperti halnya pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, namun memiliki perjanjian klausula arbitrase ini juga dapat kita lihat juga pada putusan Nomor: 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL. Bahwa pihak- pihak yang bertindak sebagai penggugat I,II, dan III, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sengketa ini bernama Rizal, Kaiser Renort, Edward Sahat Simanungkulit dan Lusiana Julia mengajukan gugatan ke Pengadilan tentang ganti rugi ke pihak tergugat yakni PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang dimana penggugat adalah konsumen yang membeli tenaga listrik dari tergugat, seperti diketahui tergugat adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki peran sebagai perusahaan yang mempunyai izin penyediaan tenaga listrik yang bertugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan. Kemudian dalam eksepsi dari tergugat bahwa adanya surat perjanjian jual beli tenaga listrik, penyelesaian sengketa konsumen tenaga listrik diselesaikan melalui musyawarah mufakat, apabila terjadi perselisihan pendapat atau terjadi sengketa dalam perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat namun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka para pihak menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Namun penggugat tidak melakukan penyelesaian perselisihan ini di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, melainkan membawa perselisihan ini untuk diselesaikan dipengadilan yang di mana ini tidak sesuai dengan isi perjanjian yang memuat klausula arbitrase yang penyelesaian sengketanya di badan arbitrase nasional indonesia. Dalam pokok perkara majelis hakim tidak menanggapi terkait eksepsi dari pihak tergugat yang memberitahukan adanya perjanjian penyelesaian sengketanya antara para pihak di badan arbitrase nasional (BANI), yang di mana ini merupakan perjanjain klausla arbitrase, dan dalam amar putusan majelis hakim menolak penggugat maupun tergugat. bukan dengan alasan adanya penyelesaian sengketa di BANI yang merujuk ke perjanjian antara para pihak, karena dalam pokok perkara tidak disebutkan terkait hal tersebut. 6723 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Akan tetapi, pada umumnya ketika kasus-kasus seperti diatas sampai pada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berpegang teguh pada pendiriannya dengan menyatakan gugatan tidak diterima dikarenakan bukan kompetensi absolut pengadilan. Mahkamah Agung sepertinya berpendirian bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang sudah terikat perjanjian arbitrase, karena hal tersebut, merupakan wewenang absolut lembaga arbitrase.21 Maka dari itu kompentesi absolut penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini jelas disebutkan pada pasal 3 dan 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase melainkan lembaga arbitrase diindonesia, namun ketika terkait perjanjian memuat klausula arbitrase dilaksanakan diluar wilayah indonesia maka internasional memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang membuat perjanjian tersbut. Untuk itu maka bisa merujuk ke dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak jauh berbeda dengan pengaturan mengenai apa yang dimaksud. lembaga arbitrsae KESIMPULAN Kelalaian notaris dalam pembuatan akta yang berpoltelnsi mengakibatkan pembatalan akta Penerapan perjanjian klausula arbitrase di indonesia tidak lepas penerapannya dari asas yang dianut di indonesia yakni pacta sunt servanda yang berarti para pihak yang membuat persetujuan mengikatkan diri dan menaati semua sesuai isi perjanjian termasuk perjanjian klausula arbitrase dipertegas dalam melalui pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan tunduk pada peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian Pactum de Compromitendo yang merupakan jenis klausula arbitrase dimana para pihak mengikatkan kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum terjadi perselisihan berdasarkan diatur juga dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi: "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Pembuatan klausula pactum de compromitendo terdapat dua cara, yang pertama dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok, Cara ini adalah cara yang paling lazim. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan memisahkan klausula pactum de compromitendo dalam akta tersendiri. Kompetensi absolut merupakan wewenang badan peradilan atau forum lainnya untuk memeriksa suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan atau forum lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. kompetensi absolut juga berlaku dalam arbitrase dan diselesaikan dilembaga arbitrase indonesia. para pihak sepakat membuat perjanjian untuk mengajukan sengketa melalui arbitrase, maka ketika terjadi sengketa antara para pihak, mereka harus mematuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memajukan sengketa tersebut ke arbitrase. Adanya klausula arbitrase akan menyebabkan perselisihan yang timbul diantara para pihak menjadi wewenang absolut arbitrase. Ketika sengketa tersebut sudah jatuh ke dalam wewenang absolut arbitrase, maka semestinya lembaga peradilan tidak lagi memiliki wewenang untuk memeriksa perselisihan tersebut ini berdaasrkan (Pasal 3 dan 11 Undang-undang Nomor 30 tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 21 Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 26. 6724 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Penerapan mengenai perjanjian klausula arbitrase tentang pactum de Compromitendo di indonesia masih perlu untuk dikaji lebih mendalam pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan para pihak bebas menyetujui sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan di arbitrase sedangkan dalam Undang-undang mengenai arbitrase ini tidak ada kepastian hukum berupa sanksi tegas jika ada pihak yang bersengketa dan sudah menyetujui penyelesaianya di arbitrase, namun tidak tunduk dikemudian hari yakni penyelesaiannya tidak melalui arbitrase tapi melalui jalur lain seperti ke pengadilan ini menyebabkan kerugian berupa materil bagi pihak yang tetap tunduk terhadap perjanjian yang memuat klausul, yang di mana pihak tersebut harus menyewa jasa hukum untuk membelanya dipengadilan untuk menyatakan bahwa para pihak tersebut terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Kompetensi absolut lembaga arbitrase untuk sebagai tempat penyelesaian sengketa arbitrase sudah jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka dari itu pengadilan dindonesia harusnya tidak bisa lagi menerima kasus yang terkait perjanjian arbitrase dan semestinya ada himbauan tegas dari mahkamah agung mengenai hal tersebut agar tidak ada lagi pengadilan berani yang menerima dan memutus sengketa perjanjian arbitrase diindonesia. REFERENSI Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Yogyakarta: Citra Media, 2006) Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000) Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cetakan kedua,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) HMN. Purwosucipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang indonesia, cet. ketiga, (Jakarta: Jambatan, 1992) Ion Diaconu, Peaceful Settlement of disputes Beteen states: history and Prospects, dalam Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Jean Robert, dikutip oleh Huala adolft, Arbitrase Komersial Internasional, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1993) Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006) Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005) Suyud Margono, ADR Dan Arbitrase proses pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Bandung; Bina Cipt, 1992) Yahya Harahap, Arbitrase, Cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) Holyfans Mimbo Akbar, Sugijono, Emi Zulaika. "Kewenangan Arbitrase Ad-Hoc Dalam Memutus Suatu Sengketa (Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)", 2013, fakultas hukum jember. Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872. 6725 | P a g e