SALINAN BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI TIMUR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. Undang-Undang ...
2- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 6.Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor19 Tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan BarangMilik Daerah (Berita NegaraRepublik IndonesiaNomor 547 Tahun 2016); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah ...
3- 2.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur. 4.Bupati adalah Bupati Kutai Timur. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur. 7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kutai Timur. 8.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 10.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. 11.Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 12.Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 13.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur. 15. Kendaraan ...
4- 15.Kendaraan Dinas adalah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, meliputi kendaran perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. 16.Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan bagi pemangku jabatan Bupati atau Wakil Bupati. 17.Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. 18.Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/ lapangan dan pelayanan umum. 19.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 20.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. 21.Penghapusan adalah tindakan menghapus kendaraan dinas dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 22.Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas kendaraan dinas. 23.Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh kendaraan dinas. 24.Daftar barang Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data kendaraan dinas yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 25.Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data kendaraan dinasyang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 26.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pasal 2 ...
5- Pasal2 (1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam rangka penjualan kendaraan dinas dan penghapusannya sebagai barang milik daerah. (2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar proses pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat terlaksana dengan baik, tertib dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. BAB II METODE PENJUALAN Pasal 3 (1)Penjualan kendaraan dinas dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan penjualan langsung tanpa melalui lelang. (2)Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara. (3)Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan kendaraan dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis, lisan, dan/atau disampaikan melalui lelang secara elektronik, yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. (4)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang. BAB III OBJEK PENJUALAN Bagian Kesatu Objek Penjualan Secara Lelang Pasal 4 (1) Objek penjualan kendaraan dinas secara lelang meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, baik yang berada pada Pengelola Barang maupun yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dengan persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ...
6- a.memenuhi persyaratan teknis: b.memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagj pemerintah daerah apabila dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan baranglebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan c.memenuhi persyaratan yuridis, yakni tidak terdapat permasalahan hukum. (2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: a.telah berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun; b.secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; c.secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; atau d.tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan. (3)Ketentuan usia kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) adalah: a.terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau b.terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru. Pasal5 Dalam hal kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi- tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum memenuhi syarat usia minimum yang berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten. Bagian Kedua Objek Penjualan Langsung Tanpa Melalui Lelang Pasal6 Objek penjualan langsung kendaraan dinas tanpa melalui lelang hanya dapat dilakukan untuk kendaraan perorangan dinas, dengan persyaratan sebagai berikut: a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau 2. terhitung ...
7- 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1. b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas. BAB IV PROSEDUR PENJUALAN Paragraf Kesatu Pertimbangan Penjualan Pasal7 Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan dengan pertimbangan: a.untuk optimalisasi kendaraan dinas yang berlebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan; b.secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau c.sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal8 Kendaraan dinas yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dalam status disewakan kepada pihak lain, dipinjampakaikan kepada instansi pemerintah yang lain, atau status pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Paragraf Kedua Persetujuan Penjualan Pasal 9 (1)Penjualan kendaraan dinas dilakukan oleh Pengelola Barang. (2)Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan dinas dalam Daftar Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. Pasal 10 (1) Penjualan kendaraan dinas yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati. (2) Penjualan ...
8- (2)Penjualan kendaran dinas bermotor yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. (3)Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati. (4)Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan. Paragraf Ketiga Penilaian Pasal 11 (1)Dalam rangka penjualan kendaraan dinas dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2)Penilaian kendaraan dinas dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati. (3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD teknis yang terkait. (4)Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. (5)Penentuan nilai dalam rangka penjualan kendaraan dinas dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. Pasal 12 (1)Nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, serta menjadi dasar penetapan nilai limit untuk penjualan kendaraan dinas melalui lelang. (2)Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga minimal kendaraan dinas untuk penjualan melalui lelang. (3)Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati selaku penjual. Pasal 13 ...
9- Pasal 13 (1)Nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) merupakan nilai dasar perhitungan harga jual kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara. (2)Perhitungan harga juad kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelauig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a.kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; dan b.kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan. Paragraf Keempat Tata Cara Penjualan Kendaraan dinas secara lelang Pasal 14 Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan: a.Inisiatif Bupati; atau b.Permohonan Pengguna Barang. Pasal 15 (1)Permohonan penjualan kendaraan dinas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. (2)Permohonan penjualan kendaraan dinas Pengelola Barang disampaikan kepada Bupati. (3)Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud dengan melengkapi, antara lain: a.data kendaraan dinas; b.pertimbangan penjualan; dan c.pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis. Pasal 16 (1) Pengelola Barang melakukan penelitian dan verifikasi atas usulan penjualan kendaraan dinas. (2) Dalam ...
10- (2)Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan verifikasi. (3)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.penelitian data administratif; dan b.penelitian fisik. (4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan seluruh persyaratan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis atas kendaraan dinas untuk dapat dilakukan penjualan. (5)Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menyiapkan fisik dan data administrasi kendaraan dinas demi kelancaran penelitian dan verifikasi usulan penjualan kendaraan dinas. Pasall7 (1)Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti: a.status dan bukti kepemilikan, foto, data identitas kendaraan; dan b.tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang. (2)Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik kendaraan dinas yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian dan Verifikasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. (4)Kendaraan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang memenuhi persyaratan berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera ditindaklanjuti dengan penyerahan kendaraan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, kecuali untuk kondisi tertentu. (5)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kondisi rusak berat yang menyebabkan kendaraan tidak dapat dijalankan dan tidak efisien jika diderek. (6) Pengamanan ...
li te) Pengamanan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), menjadi tanggung jawab Pengguna Barang hingga selesai proses penjualan. Pasal 18 (1)Berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan dinas yang akan dijual. (2)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan kendaraan dinas. Pasal 19 (1)Penjualan kendaraan dinas pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain: a.data barang milik daerah; b.pertimbangan penjualan melalui lelang; dan c.pertimbEmgan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang. (2)Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan kendaraan dinas kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dala Pasal 17 ayat (3). (3)Apabila penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD. (4)Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang. (5)Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan kendaraan dinas kepada DPRD. (6) Bupati ...
12- (6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD. Pasal20 (1)Bupati menetapkan kendaraan dinas yang akan dijual berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3). (2)Keputusan penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a.data kendaraan dinas yang akan dijual; b.nilai perolehan dan/atau nilai buku kendaraan dinas; dan c.nilai limit penjualan dari kendaraan dinas. Pasal 21 (1)Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. (2)Pejabat Lelang yang ditugaskan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melakukan lelang kendaraan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3)Hasil pelaksanaan lelang kendaraan dinas oleh Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Risalah Lelang. (4)Peserta lelang yang mengajukan penawaran untuk membeli kendaraan dinas wajib menyerahkan jaminan penawaian. (5)Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sekurang- kurangnya sebesar 50% dari nilai limit/batasan terendah yang telah ditetapkan. (6)Peserta Lelang yang mengajukan penawaran dengan harga paling tinggi hingga selesainya batas waktu penawaran akan ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan Keputusan Bupati. (7)Tindak lanjut penjualan kendaraan dinas dilakukan melalui serah terima barang berdasarkan: a.Risalah lelang, apabila penjualan kendaraan dinas dilakukan secara lelang; b.Bukti pelunasan/pembayaran sebesar nilai penawaran Peserta pemenang lelang; dan c. BPKB ...
13- c. BPKB dan/atau faktur dan/atau dokumen inventarisasi barang, apabila penjualan kendaraan dinas dilakukan tanpa melalui lelang. Pasal22 (1)Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (2)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat(l), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas kepada Bupati. Paragraf Kelima Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang Pasal 23 Penjualan kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan tanpa melalui lelang apabila: a.dijual kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara yang telah memenuhi persyaratan; dan b.Kendaaran perorangan dinas memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 24 (1)Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a) , yaitu Bupati dan Wakil Bupati. (2)Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (b) adalah Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati. Pasal 25 (1) Syarat Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah: a.telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) b.tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; c.tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Syarat...
14- (2)Syarat Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah: a.telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan; b.belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara; c.tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan d.tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. (3)Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda. Pasal 26 (1)Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara. (2)Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara. (3)Tahun terakhir perode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan. Pasal 27 Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan. Pasal 28 (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara kepada Bupati melalui Pengelola Barang. (2) Surat...
15- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a.data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan b.alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas. Pasal29 (1)Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilampiri dokumen pendukung. (2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, antara lain: a.fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara; b.fotokopi kartu identitas; c.surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara; d.dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian embali kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c; e.surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan f.surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Pasal 30 (1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pengelola Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain: a.data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan b.penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang. (2) Dalam ...
16- (2)Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati disertai: a.fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan atau faktur dan atau Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna/Daftar Barang Pengelola; b.fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan; c.surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2); d.rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli Pejabat Negara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan e.surat pernyataan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti. (3)Pengelola melakukan penelitian dan verifikasi atas usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4)Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Tim untuk: a.melakukan penelitian dan verifikasi kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan kendaraan dinas; dan b.melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif. (5)Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan verifikasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. (6)Berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual. (7)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar perhitungan harga jual kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b. Pasal 31 ...
17- Pasal31 (1)Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d. (2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas. Pasal 32 (1)Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kepada Bupati. (2)Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang. (3)Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat: a.data kendaraan perorangan dinas; b.nilai perolehan; c.nilai buku; d.harga jual kendaraan perorangan dinas; dan b. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pejabat Negara. (4)Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Penggelola Barang. (5)Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara. (6) Berdasarkan ...
18- (6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani Bupati, yang sekurang-kurangnya memuat: a.data kendaraan perorangan dinas; dan b.bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan c.hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal33 (1)Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari: a.pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan b.biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pejabat Negara. (2)Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Pasal 34 Tindak lanjut penjualan kendaraan dinas dilakukan melalui serah terima barang berdasarkan: a.surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang; dan b.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan/atau faktur dan/atau dokumen inventarisasi barang. Pasal 35 (1)Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dituangkan dalamBerita Acara Serah Terima. (2)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas kepada Bupati. Pasal 36 ...
19- Pasal36 Pembayaran atas penjualan kendaraan dinas berupa kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus. Pasal37 Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan. Pasal 38 Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 belum lunas dibayar, maka: a.kendaraan tersebut masih berstatus sebagai kendaraan dinas; b.kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas; c.biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; dan d.kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain. Pasal 39 (1)Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas. (2)Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas. Paragraf Keenam Hasil Penjualan Pasal 40 (1)Hasil penjualan kendaraan dinas wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. (2)Dalam hal kendaraan dinas berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka: a. Pendapatan ...
20- a.Pendapatan daerah dari penjualan kendaraan dinasmilik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah; dan b.Pendapatan daerah dari penjualan kendaraan dinas dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Paragraf Ketujuh Gagal Lelang Pasal41 (1)Kendaraan dinas yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. (2)Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang. (3)Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa melalui lelang atau hibah. (4)Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati. BABV PENGHAPUSAN Pasal42 Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas sebagai tindak lanjut penjualan secara lelang, penjualan tanpa lelang, pelaksanaan hibah, dengan melampirkan: a.Risalah Lelang dan berita acara serah terima untuk penjualan kendaran dinas secara lelang; atau b.Berita Acara Serah Terima untuk penjualan tanpa melalui lelang dan pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Pasal 46 ...
21- Pasal43 Berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Pasal 44 Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 45 (1)Tata Cara penjualan kendaraan dinas secara lelang dan tanpa melalui proses lelang tercantum pada tabel sebagaimana terlampir pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2)Ketentuan mengenai: a.bentuk surat kepala SKPD usul penjualan; b.bentuk surat perintah tim penelitian administrasi dan teknis; c.bentuk laporan hasil penelitian administrasi dan teknis; b.bentuk surat Ketua Tim laporan hasil penelitian; c.bentuk surat Pengelola Barang usul persetujuan penjualan; d.bentuk surat Bupati persetujuan penjualan; e.bentuk surat Bupati pendelegasian proses penjualan; f.bentuk surat pernyataan bertanggung jawab atas nilai limit; dan g.bentuk surat pernyataan tidak mengganggu operasional kantor. tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ...
22- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 20 Mei 2020 BUPATI KUTAI TIMUR, Ttd ISMUNANDAR Diundangkan di Sangatta pada tanggal 20 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, ttd IRAWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 22 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretari^Laerah Kabuaten Kutai Timur Pembina TK. 1/ IVb NIP. 19670908 199403 1 003
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH A. FLOWCHART PENJUALAN KENDARAAN DINAS MELALUI LELANG Mulai ) E. Pengamanan Fisik kendaraan _ tidak _ disttujui I. Pemberitahuan kepada Pengguna/ Kuasa Pengguna disetujui A. Persia pan Penjuaian: Usulan 6 Pertimbangan F. Pembentukan Tim Penilai J. Persetujuan Penjualan: Surat Persetujuan Penjuaian SK Penjuaian dg lelang SK Pejabat Lelang Pendelegasian Penjuaian B. Pembentukan Tim Penelitian 6 Verifikaai K. Pel el a ng an M. Penilaian ^lang ~ C. Penelitian 6 Verifikasi H. Usul Persetujuan Penjuaian memenuhi Ytidak memenuhi N. Penetapan Pemenang I D. Pemberitahuan kepada Pengguna/ Kuasa Pengguna 0. Pembayaran P. Serah Terima kendaraan S. Serah Terima Kendaraan T. Penghapusan i Selesai )I
KETERANGAN FLOWCHART PENJUALAN KENDARAAN MELALUI LELANG NOTASI URAIAN PROSES OUTPUT DOKUMEN A SKPD menyampaikan usulan penjualan barang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (untuk barang pengguna/kuasa pengguna) Surat usul penjualan SKPD B Sekretaris Daerah membentuk Tim Peneliti untuk memastikan semua persyaratan telah terpenuhi untuk proses penjualan. SP Tim Peneliti Administrasi & Teknis C Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi & fisik. dan melakukan verifikasi aspek teknis, ekonomis, & yuridis kelengkapan persyaratan untuk dijual melalui lelang. Berita Acara Penelitian D Apabila syarat tidak terpenuhi, Sekretaris Daerah memberitahukan secara tertulis kepada SKPD Pemohon. Surat Pemberitahuan kepada SKPD E Apabila syarat terpenuhi, segera dilakukan tindakan pengamanan, yaitu penyerahan kendaraan dan SKPD ke Sekretaris (jika memungkinkan). BAST (SKPD kepada Sekretaris Daerah) u_ Pengelola membentuk Tim Penilai untuk memperoleh nilai wajar sebagai batasan terendah untuk penjualan. SP Tim Penilai G Tim Penilai melakukan proses penilaian (taksasi) untuk memperoleh nilai wajar. Hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Pemyataan Tanggung Jawab Sekretaris Daerah. SK Penetapan Nilai Limit Pemyataan Tanggung Jawab Nilai Limit H Sekretaris Daerah mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Bupati. Apabila memerlukan persetujuan DPRD, maka Bupati menindaklanjuti dengan Usul Persetujuan Penjualan Kepada DPRD. Surat Usul Persetujuan Penjualan Apabila tidak disetujui, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah. Surat Pemberitahuan J Apabila disetujui, Bupati menerbitkan Persetujuan beserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses lelang. Surat Persetujuan Penjualan SK Penjualan secara Lelang Surat Pendelegasian Kewenangan Sekretaris Daerah mengajukan penmintaan penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang kepada KPKNL. Berdasarkan personil yang ditugaskan oleh KPKNL, Bupati menetapkan Pejabat Lelang. Surat Permintaan Lelang ke KPKNL SK Pejabat Lelang K Pejabat Lelang melaksanakan lelang untuk mendapatkan calon pemenang yang akan membeli kendaraan. Risalah Lelang L Apabila Lelang Pertama Gagal, maka segera dilakukan Pelelangan Ulang. M Sebelum dilakukan Pelelangan ulang, dapat dilakukan Penilaian Ulang. N Peserta Lelang yang mengajukan penawaran paling tinggi adalah pemenang lelang, dan dilakukan Penetapan Pemenang oleh Sekretaris Daerah. SK Penetapan Pemenang O Pemenang Lelang melakukan pembayaran sebagaimana harga jual berdasarkan hasil proses lelang. STS/Bukti Peiunasan P Q Penyerahan kendaraan kepada Peserta Pemenang Lelang Apabila Pelelangan Kedua tetap gagal, maka dapat dilakukan secara penjualan tanpa lelang atau hibah. BAST S Baik Penjuaian tanpa lelang maupun pemindahtanganan secara hibah dilakukan penyerahan kepada pihak lain yang dituangkan dalam berita acara BAST R Apabila pemindahtanganan tetap tidak dapat dilakukan baik melalui penjualan tanpa lelang dan tidak dapat dihibahkan, maka dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BA Pemusnahan T Seluruh proses baik pemindahtangan (penjualan/hibah) maupun pemusnahan, ditindaklanjuti dengan penghapusan. SK Penghapusan
B. FLOWCHART PENJUALAN KENDARAAN DINAS TANPA MELALUI LELANG Persetujuan B. Pengamanan Fisik Kendaraan C. Persiapan Penjualan: D. Sekretaris Daerah E. Persetujuan Penjualan Usulan dan Pertimbangan Membentuk Tim Penilai Surat Persetujuan Penjualan SK Penjualan tanpa lelang Surat Pendelegasian F. Sekretaris Daerah Penjualan Membentuk Tim Penelitian dan Verifikasi G. Penilaiain H. Pembayaran 1. Persiapan Penjualan: J. Usul Persetujuan Usulan dan Pertimbangan Penjualan (Bupati/DPRD) i K. Serah Terima Kendaraan L. Penghapusan M. Pemberitahuan kepada Pemohon
KETERANGAN FLOWCHART PENJUALAN KENDARAAN TANPA MELALUI LELANG NOTASI URAIAN PROSES OUTPUT DOKUMEN A Pemohon menyampaikan usulan penjualan barang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Surat usul penjualan SKPD B Sekretaris Daerah membentuk Tim Peneliti untuk memasttkan semua persyaratan telah terpenuhi untuk proses penjualan. SP Tim Peneliti Administrasi & Teknis C Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi & fisik dan melakukan verifikasi aspek teknis, ekonomis, & yuridis kelengkapan persyaratan untuk dijual tanpa melalui lelang Berita Acara Penelitian D Apabila syarat tidak terpenuhi, Sekretaris Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon. Surat Pemberitahuan kepada Pemohon E Apabila syarat terpenuhi, segera dilakukan tindakan pengamanan, yaitu penyerahan kendaraan dan SKPD ke Sekretaris (jika memungkinkan). BAST (SKPD kepada Sekretaris Daerah) F Pengelola membentuk Tim Penilai untuk memperoleh nilai wajar sebagai batasan terendah untuk penjualan. SP Tim Penilai G Tim Penilai melakukan proses penilaian (taksasi) untuk memperoleh nilai wajar. Hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Pemyataan Tanggung Jawab Sekretaris Daerah. SK Penetapan Nilai Limit Pemyataan Tanggung Jawab Nilai Limit H Sekretaris Daerah mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Bupati. Apabila memeriukan persetujuan DPRD, maka Bupati menindaklanjuti dengan Usul Persetujuan Penjualan Kepada DPRD. Surat Usul Persetujuan Penjualan 1 Apabila tidak disetujui, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah meneruskan pemberitahuan kepada Pemohon Surat Pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah & Pemohon J Apabila disetujui, Bupati menerbitkan Persetujuan beserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses lelang. Surat Persetujuan Penjualan SK Penjualan Tanpa Lelang Surat Pendelegasian Kewenangan K Pemohon melakukan pembayaran sebagaimana harga jual berdasarkan hasil proses lelang. STS/Bukti Pelunasan L Penjualan ditindaklanjuti dengan penyerahan kepada Pemohon yang dituangkan dalam berita acara BAST M proses penjualan, ditindaklanjuti dengan penghapusan. SK Penghapusan BUPATI KUTAI TIMUR, ttd ISMUNANDAR Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur m, Waluvo Hervawan, SH Pembina TK. 1/ IVb NIP. 19670908 199403 1 003
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH A. FORMAT SURAT USUL PENJUALAN KOP SKPD Kepada Nomor Lampiran Perihal Usul Penjualan BMD Yth. Bupati Kutai Timur Cq.SekretarisDaerah SelakuPengelola Barang Milik Daerah Di Kutai Timur Dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diusulkan penjualan barang milik daerah Dinas .... berupa kendaraan dinas dengan pertimbangan sebagai berikut: 1.Tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 2.Tidak dalam perjanjian pemanfaatan pihak lain. 3.Optimalisasi kendaraan dinas yang berlebih atau tidak digunakan / dimanfaatkan. 4.secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. 5.sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan; (opsional) 6.Telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis untuk dijual. Demikian disampaikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. KEPALA SKPD Pangkat NIP Tembusan: 1.Bupati Kutai Timur sebagai laporan; 2.Kepala BPKA Kabupaten Kutai Timur selaku Pejabat Penatausahaan BMD; 3.Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Timur; 4.Pertinggal.
B. FORMAT SURAT PERINTAH TIM PENELITIAN ADMINISTRASI 85 TEKNIS KOP BADAN SURAT PERINTAH Nomor : Dari: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kutai Timur (Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah) Dasar: j Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor tentang Pembentukan Tim Penjualan Aset Daerah Tahun Anggaran 2.Surat (Kepala SKPD*) Nomor tanggal perihal Usulan Penjualan Barang Milik Daerah; 3.Dst... Sehubungan dengan maksud tersebut di atas.maka dengan ini memberikan perintah Kepada tersebut dibawah ini : 1Ketua 2Sekretaris 3Anggota 4Anggota 5Anggota Untuk : 1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik, serta verifikasi aspek teknis, ekonomis, dan yuridis atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam usulan penjualan Surat Nomortanggalperihal; 2.Segera melaporkan hasil verifikasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Pengelola Barang Milik Daerah; 3.Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran; 4.Surat Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sangatta, Kepala BPKAD, Pangkat NIP
C. FORMAT HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI 8s TEKNIS USULAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI & TEKNIS USULAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS A. IDENTITAS BARANG Nama barang No. Kode baranc Merek/Type No. Register Tgl. Pelunasan No. Rangka Nilai perolehan No. Mesin ^ahun Kondisi barang SKPD/Unit Keria Usul Peniualan SP Tim Verifikasi Kelengkapan , 3l Baik Kurang Baik Rusalat Nomor Nomor BPKB STNK Lunas PKB Tanggal Tan^sral B. PERSYARATAN TEKNIS Telah berusia min. 7 tahun tidak memenuni Tidak dapat digunakan rusak berat ketinggalan iaman perubahan kondisi akibat tidak memenuni akibat Iain-lain : Kesimpulan Verifikasi Teknis •.,,.,.,,,,,; C. PERSYARATAN EKONOMIS Prakiraan Tingkat Kerusakan (%) memenuni tidak memenuni Perakiraan Biaya Perbaikan (Rp) Kesimpulan Verifikasi Ekonomis D. PERSYARATAN YURIDIS Permasalahan Hukura atas BMD memenuhi tidak memenuni ada tidak ada Kesimpulan Verfikasi Yuridis .: memenuni tidak memenuni Kutai Timur, TIM VERIFIKASI KETUA TIM ANGGOTA SEKRETARIS
D. FORMAT SURAT LAPORAN HASIL PENELITIAN TEKNIS 8s ADMINISTRASI KOPTIMPENELITI Nomor Lampiran Perihal Satu Lampiran Hasil Penelitian Teknis dan AdminUtrasl Kepada Yth, Sekretaris Daerah (Selaku Pengelola Barang) di- T e m p a t Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kutai Timur selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Nomor TanggalPerihal Berkenaan hal tersebut diatas, maka dengan ini dilaporkan bahwa setelah melakukan verifikasi terhadap Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)* yang diusulkan untuk penjualan dengan Surat Nomor .... Tanggal ...., bahwa barang tersebut telah layak dan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis untuk dilanjutkan proses penjualan dengan cara lelang sebagaimana hasil verifikasi terlampir. Demikian laporan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Tim, Nama... Pangkat.. NIP Tembusan di sampaikan kepada Yth: 1.Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur di-Sangatta (Sebagai Laporan) 2.Kepala BPKAD Kab. Kutai Timur di-Sangatta 3.Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Kutai Timur di-Sangatta
E. FORMAT SURAT USUL PENJUALAN OLEH PENGELOLA BARANG KOP SEKRETARIAT DAERAH Nomor Lampiran Perihal Usulan Persetujuan Peniualan Barang Milik Daerah Kepada Yth, Bupati Kutai Timur (selaku Pemegang Kuasa Pengelola BMD) di- Sangatta Berdasarkan Surat kepala Satueui Kerfa Perangat Daerah (SKPD)* .... NomorTanggal Perihal Usul Penjualan Barang Milik Daerah, Surat Perintah Tim Verifikasi Penjualan Nomor .... Tanggal , dan Surat Hasil Verifikasi Teknis, Ekonomis, dan Yuridis Nomor .... Tanggal Berkenaan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan usulan persetujuan Bapak untuk melaksanakan proses penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud karena telah layak dan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis sehingga dapat dilanjutkan ke proses Pemindahtanganan dengan cara penjualan. Demikian disampaikan, agar bisa menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Sekretaris Daerah, (selaku Pengelola Barang Milik Daerah) Pangkat.. NIP Tembusan di sampaikan kepada Yth : 1.Kepala BPKAD Kab. Kutai Timur di-Sangatta 2.Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Kutai Timur di-Sangatta
F. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENJUALAN OLEH BUPATI OP BUPATI Nomor Lampiran Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Kepada Yth, Sekretaris Daerah (Selaku Pengelola BMD) di- Sangatta Menimdaklanjuti surat Saudara (Sekretaris Daerah) Nomor ... tanggal ... perihal usulan persetujuan Penjulan Barang Milik Daerah, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penjualan Barang Milik Daerah dengan harga perolehan/nilai buku sebesar Rp,00 rupiah, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan Penjualan dilaksanakan secara lelang. Guna tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2014 tentang tata cara penjualan Barang Milik Negara/ Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorl9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 Penjualan Barang Milik Daerah tidak mengganggu tugas operasional SKPD dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Daerah yang baru sebagai pengganti Barang Milik Daerah yang dijual; Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang; Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lamadua bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan. Penjualan secara lelang atas Barang Milik Daerah agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai limit sebesar Rp ,00 rupiah) berdasarkan laporan penialaian dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Kas Umum Daerah; 2 3 4 5 6 Pelaksanaan penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima paling lama satu bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang; Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah ditetapkan paling lama dua bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani; 10
Laporan pelaksanaan penjualan barang milik daerah paling lama satu bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah ditandatangani dengan melampirkan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Keputusan Penghapusan, dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Daerah; Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Daerah yang dijual tersebut menjadi tanggaung jawab Pengelola Barang Milik Daerah; Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuanini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. BUPATI KUTAI TIMUR Tembusan di sampaikan kepada Yth : 1.Kepala KPKNL Kanunl DJKN Kalimantan Timur di-Bontang 2.Kepala BPKAD Kab. Kutai Timur di-Sangatta 3.Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Kutai Timur di-Sangatta 4.Kepala SKPD (selaku Pengguna Barang) 11
G. FORMAT SURAT PENDELEGASIAN PROSES PENJUALAN KOP SURAT BUPATI Kepada Yth, Nomor : ...Sekretaris Daerah Lampiran : -Selaku Pengelola Barang BMD Perihal : Pendelegasian Penjualan Barang Milik Daerahdi- Sangatta Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor Tanggal Perihal Usul Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah dan Surat Bupati Kutai Timur Nomor .... Tanggal .... Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini mendelegasikan kepada Saudara seluruh rangkaian proses penjualan secara lelang hingga selesai. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. BUPATI KUTAI TIMUR Tembusan di sampaikan kepada Yth: 1.Kepala BPKAD Kab. Kutai Timur di-Sangatta 2.Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Kutai Timur di-Sangatta 3.Kepala SKPD (selaku Pengguna Barang) 12
H. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS NILAI LIMIT KOP SEKRETARIAT DAERAH SURAT PERNYATAAN Nomor : Pada Hari ini .... Tanggal Bulan ... Tahun , Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: NIP/Pangkat: Pangkat: Jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Selaku Pengelola Barang Milik Daerah menyatakan dengan sesungguhnya bertanggung jawab atas penetapan dan kebenaran nilai limit penjualan barang milik daerah sebagaimana terlampir sebesar Rp,00 (Rupiah). Demikian Pemyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan proses penjualan barang milik daerah secara lelang. Yang Membuat Pernyataan SEKRETARIS DAERAH Pangkat: NIP 13
I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS NILAI UMIT KOP SEKRETARIAT DAERAH SURAT PERNYATAAN Nomor : Pada Hari ini .... Tanggal Bulan ... Tahun , Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: NIP / Pangkat: Pangkat: Jabatan : Kabupaten Kutai Timur menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah (sebagaimana terlampir) aMbat tindak lanjut penjualan tidak akan mengganggu operasional kantor dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Demikian Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan proses penjualan barang milik daerah secara lelang. Yang Membuat Pernyataan KEPALA SKPD Pangkat : , NIP BUPATI KUTAI TIMUR, ttd ISMUNANDAR Salinan Sesuai Dengan Aslinya utai Timur , Waluvo Hfervawan. SH Pembina TK. 1/ IVb NIP. 19670908 199403 1 003 14