Analisis Pengembangan UMKM...{Suyadi, Syahdanur & Susie}| 1 Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393 Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau Suyadi1*; Syahdanur1; Susie Suryani1 INFO ARTIKEL ABSTRAK Penulis: 1Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia *E-mail: suyadi@eco.uir.ac.id Untuk mengutip artikel ini: Suyadi, Syahdanur & S. Susie 2017, 'Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten bengkalis- riau', Jurnal Ekonomi KIAT, vol. 29, no. 1, hal. 1-10. Akses online: E-mail: kiat@jurnal.uir.ac.id Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia bukan hanya sebagai penyerap tenaga kerja karena persentasenya yang mencapai 90% jika dibandingkan dengan usaha besar, juga mampu memperkenalkan berbagai produk lokal ke dunia internasional. ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penelitian perkembangan UMKM yang ada di kabupaten Bengkalis serta kendala- kendala yang dihadapi para pelaku UMKM tersebut dalam mengembangkan usahanya. Jumlah pelaku UMKM yang dijadikan sampel sebanyak 30 responden dengan beberapa jenis usaha. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survey dengan metode analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan usaha para responden relatif stagnan, hanya beberapa usaha saja yang menunjukkan peningkatan. Kendala utama yang dihadapi para pelaku UMKM adalah keterbatasan manajemen/ pengelolaan usaha dan ketakutan mengambil resiko. Kurangnya pembinaan dan keterlibatan instansi terkait juga mereka anggap sebagai faktor lambatnya perkembangan usaha mereka. tetapi Di bawah lisensi: Creative Commons ShareAlike Licence 4.0 Attribute- International Katakunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Keterbatasan Manajemen, Perkembangan usaha 1. Pendahuluan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat tumpuan dalam memperoleh pendapatan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2015) menyatakan bahwa presentase UMKM di Indonesia mencapai 90% dan hanya 10% nya adalah usaha besar. Walaupun UMKM bukan merupakan usaha besar, namun peran UMKM dalam menggerakkan sektor perekonomian negara tidak dapat diragukan. UMKM telah berperan besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,dimana 60% nya merupakan kontribusi UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2012) mengungkapkan bahwa, pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah unit usaha sebanyak 1.328.163 usaha jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data rata-rata pertumbuhan UMKM di Indonesia hampir di atas 10% setiap tahunnya. Peran berikutnya adalah dalam hal jumlah penyerapan UMKM juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, dengan besar serapan mencapai 97%. 1. Pendahuluan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat tumpuan dalam memperoleh pendapatan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2015) menyatakan bahwa presentase UMKM di Indonesia mencapai 90% dan hanya 10% nya adalah usaha besar. Walaupun UMKM bukan merupakan usaha besar, namun peran UMKM dalam menggerakkan sektor perekonomian negara tidak dapat diragukan. UMKM telah berperan besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,dimana 60% nya merupakan kontribusi UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2012) mengungkapkan bahwa, pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah unit usaha sebanyak 1.328.163 usaha jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data rata-rata pertumbuhan UMKM di Indonesia hampir di atas 10% setiap tahunnya. Peran berikutnya adalah dalam hal jumlah penyerapan UMKM juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, dengan besar serapan mencapai 97%. Indonesia sebagai bahwa tenaga kerja. Bertambahnya Pada tahun 2012, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh UMKM sebanyak 107.657.509 tenaga kerja. Jumlah ini meningkat sebanyak 5.935.051 orang jika dibandingkan dengan tahun 2011 (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2012). Selanjutnya, UMKM juga memberikan kontribusi yang besar terhadap ekspor dan PDB yaitu sebesar 56,53%. Tidak dapat diragukan lagi, andil UMKM dalam perekenomian nasional sangatlah besar. Selain itu, UMKM juga mempunyai ketahanan terhadap resesi ekonomi global karena UMKM terekspos dengan perekonomian global; memproduksi barang kebutuhan sehari-hari dari pada barang mewah; bersifat lokal dalam produksi dan pemasaran; dan UMKM, pada umumnya, lebih adaptif dan tidak dibebani oleh biaya administrasi yang mahal (Hill 2001, Manikmas 2003). tidak UMKM juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar yaitu inovasi yang mudah terjadi dalam pengembangan produk, kemampuan menyerap tenaga kerja cukup banyak, fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat lebih baik dibandingkan usaha besar.
Analisis Pengembangan UMKM...{Suyadi, Syahdanur & Susie}| 2 Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393 Pengembangan UMKM harus dilakukan seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, sehingga UMKM dapat bersaing di MEA. Namun pengembangan UMKM bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Terdapat kendala yang terjadi dalam melakukan pengem- bangan, dan kendala tersebut pada umumnya adalah kendala internal. Kendala yang dihadapi antara lain Sumber Daya Manusia yang belum baik, kemampuan pemasaran UMKM yang terbatas, iklim usaha yang belum kondusif, serta akses teknologi yang terbatas dan kurangnya modal kerja. satu kabupaten di propinsi Riau yang memiliki luas wilayah 7.773,93 Km2, 8 kecamatan, jumlah penduduk 543.987 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,46% pada tahun 2015-2016. Hingga tahun 2015 tercatat jumlah industri besar, menengah dan kecil sebanyak 4.886 usaha dengan 9.048 (Kabupaten Bengkalis dalam angka, 2016 ). Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah salah tenaga kerja terkenal dengan berbagai produk perikanan dan hasil olahannya seperti kerupuk ikan, ikan asin, dan lainnya. Begitu juga industri rumah tangga dengan berbagai jenis usaha seperti kain tenun Bengkalis, dodol bengkalis, dan yang paling terkenal adalah lempuk durian. Banyak UMKM yang menghasilkan produk yang terkenal bahkan sampai ke negara tetangga seperti Malaysia. juga hadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan iklim usaha seperti; (a) besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan; dan (b) praktik usaha yang tidak sehat. Selain itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi UKM ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Dengan demikian pengembangan usaha kecil dan menengah sudah menjadi salah satu tugas pokok dalam program kerja terkait. Program pengembangan UKM itu meliputi kegiatan bimbingan dan bantuan pengarahaan, jaringan pemasaran, permodalan, pengembangan pengembangan juga melakukan evaluasi terhadap hasil dari program tersebut. intansi pengadaan atau program kemitraan, dan Melihat pentingnya peranan UMKM dalam menghidupkan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja, maka melalui penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di kabupaten Bengkalis dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. 2) Bagaimana pembinaan yang dilakukan instansi terkait dalam membantu pelaku UMKM mengem- bangkan usahanya. Jumlah perusahaan perdagangan di kabupaten Bengkalis dengan perbandingan: 130 perusahaan besar, 197 perusahaan menengah dan 669 perusahaan kecil (Kabupaten Bengkalis dalam angka, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perusahaan kecil mendominasi, dan semua perusahaan kecil dan menengah termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM yang ada di kabupaten Bengkalis tidak hanya merupakan sektor dengan jumlah perusahaan paling banyak, tetapi juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. adalah 996 perusahaan, 2. Telaah Pustaka 2.1. Pengertian UMKM Ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UKM adalah sebagaimana diatur Pasal 1 UU Nomor 9 tahun 1995 sebagai berikut: 1) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. atau hasil penjualan tahunan Melihat besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian daerah, maka pemerintah kabupaten terus berusaha untuk meningkatkan Bengkalis kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang UMKM. Namun usaha tersebut masih menghadapi kendala, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari pelaku UMKM itu sendiri, seperti ; keterbatasan modal, kurang terampilnya tenaga kerja, kelemahan dalam akuntansi dan manajemen serta terbatasnya kemampuan berinovasi. Adapun faktor eksternal berkaitan dengan regulasi pemerintah, persaingan, perkembangan tekhnologi dan informasi serta kurangnya pembinaan yang dilakukan instansi maupun pihak terkait lainnya. Di samping hal di atas, UKM juga masih meng- 2) Usaha Menengah dan Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendefinisikan UKM menurut dua kategori yaitu: 1) Menurut omset, usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omset per tahun kurang dari Rp 1 milyar 2) Menurut jumlah tenaga kerja, usaha kecil adalah usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-9 orang Longenecker et al. (2001: 15) mengatakan UKM adalah usaha yang berpendapatan pertahun 100 juta sampai 500 juta dan tenaga kerja kurang dari 100 orang.
Analisis Pengembangan UMKM...{Suyadi, Syahdanur & Susie}| 3 Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393 Sedangkan Ball et al. (2001: 494), berpendapat bahwa UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah yang memiliki omset lebih dari 300 juta dengan karyawan lebih dari 100, dengan kekayaan bersih 100 juta (di luar tanah dan bangunan). yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tenaga kerja kurang dari 100 orang, memiliki kekayaan bersih 200 juta (diluar tanah dan bangunan) dengan penda- patan 100-200 juta. Ciri-ciri usaha kecil menurut Mintzerg et al., Sebagai bahan perbandingan menurut Susana Suprapti (2005 : 48), UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah badan usaha baik perseorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak 200 juta dan mempunyai omset atau hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak Rp 1 milyar dan berdiri sendiri. (dalam Nitisusastro, 2010: 57) adalah: 1) Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang memiliki rencana bisnis 2) Struktur organisasinya bersifat sederhana 3) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar 4) Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara Pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 adalah: 1) Usaha Kecil adalah yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. 2) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang dikembangkan dengan perhitungan aset (diluar tanah dan bangunan) mulai dari 200 juta sampai kurang dari 600 juta dengan jumlah tenaga kerja mulai 20 sampai dengan 99 orang. Dari beberapa pendapat di atas disimpulakan definisi UKM adalah kegiatan usaha berskala kecil kekayaan pribadi dan perusahaan 5) Sistem akuntansi yang kurang baik bahkan kadang- kadang tidak memiliki 6) Skala ekonomi menekan biaya terlalu kecil sehingga sukar 7) Kemampuan pasar cenderung terbatas serta diversifikasi pasar 8) Marjin keuntungan sangat tipis 9) Keterbatasan modal sehinnga tidak mampu mempekerjakan manajer-manajer profesional. Hal itu menyebabkan kelemahan manajerial, yang meliputi kelemahan pengorganisasian, perenca- nanaan, pemasaran, dan akuntansi. 2.2. Batasan/karakteristik UMKM menurut beberapa organisasi Organisasi Jenis Usaha Keterangan Kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) Kemenneg Koperasi dan UMKM Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha kecil Usaha menengah Pekerja <5 orang termasuk keluarga yang tidak dibayar • Pekerja 5-19 orang • Pekerja 20-99 orang • Aset <Rp.200 juta diluar tanah dan bangunan • Omset tahunan <Rp 1Milyar • Aset Rp. 200 juta sampai Rp.1 milyar • Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin Bank Indonesia (BI) Usaha mikro Usaha kecil Usaha menengah Dimiliki oleh keluarga, sumberdaya lokal dan teknologi sederhana Lapangan usaha mudah untuk keluar dan masuk • Aset < Rp.200 juta di luar tanah dan bangunan • Omset tahunan < Rp. 1 Milyar • Aset < Rp. 5 Milyar untuk (diluar tanah dan bangunan) • Omset tahunan < Rp. 3 Milyar Sumber: Selain itu, Bararuallo (dalam Nitisusastro, 2010: 20), mengemukakan bahwa ciri-ciri usaha kecil di Indonesia adalah: 1) Lebih dari setengah usaha didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan 4) Hampir 60% usaha kecil masih menggunakan teknologi tradisional setengah 5) Hampir hanya menggunakan kapasitas terpasang kurang dari 60% perusahaan kecil 2) Selain masalah permodalan, masalah yang dihadapi tingkat tergantung bervariasi usaha kecil perkembangan usaha 6) Pangsa pasar usaha kecil cenderung menurun baik faktor kekurangan modal, kelemahan karena teknologi dan kelemahan manajerial 3) Sebagian besar usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi guna mempe- roleh bantuan bank 7) Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumen
Analisis Pengembangan UMKM...{Suyadi, Syahdanur & Susie}| 4 Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393 8) Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah sangat besar dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis. Menurut Isono dan Heryadi (2001: 14), ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri usaha kecil, antara lain adalah: 1) Mempunyai skala usaha kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orintasi pasar. 2) Banyak berlokasi di wilayah pedesaan dan kota- kota atau daerah pinggiran kota besar. 3) Status usaha milik pribadi atau keluarga. 4) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis geografis). 5) Pola bekerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya 6) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sendiri masih sederhana. 9) Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi. 2.4. Masalah-masalah yang dihadapi UMKM Terdapat delapan masalah-masalah utama yang diha- dapi oleh para pengusaha kecil dan menengah yaitu: 1) Permasalahan Modal a. Suku bunga kredit perbankan yang masih tinggi sehingega krdit menjai mahal. b. Informasi sumber pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank masih kurang. c. Sistem dan prosedur kredit dari lembaga keuangan bank dan nonbank terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama. 7) Struktur permodalannya sangat tergantung pada fiskal aset, berarti kekurangan modal kerja dan sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri serta lingkungan pribadinya. 8) Izin usaha seringkali tidak memiliki dan per- syaratan resensi berubah secara cepat. 2.3. Jenis-jenis UMKM Secara umum UMKM bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang barang dan jasa. Menurut Keppres No. 127 Tahun 2001 , adapun bidang/ jenis usaha terbuka bagi usaha kecil dan menengah di bidang industri dan perdagangan adalah 1) Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, penge- ringan, perebusan, penggorengan, dan fermentasi dengan cara-cara tradisional. 2) Industri penyempurnaan benang dari serat buatan ikat dengan menjadi benang bermotif/celup, menggunakan alat yang digunakan oleh tangan. 3) Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATB , atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb. 4) Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan; Bahan bangunan atau rumah tangga: bambu, nipah, sirap, arang, sabut; Bahan industri: getah-getahan, kulit kayu, sutra alam, gambir. 5) Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan. d. Perbankan kurang menginformasikan standar proposal untuk pengajuan kredit, sehingga pengusaha kecil belum mampu membuat proposal yang sesuai dengan krteria perbankan. e. Perbankan kurang memahami kriteria usaha kecil dalam menilai kelayakan usaha, sehingga jumlah kredit yang disetujui sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan usaha kecil. 2) Permasalahan pemasaran a. Posisi tawar pengusaha kecil ketika berhadapan dengan pengusaha besar selalu lemah, terutama berkaitan dengan penentuan harga dan sistem. b. Asosiasi pengusaha atau profesi belum berperan dalam mengkoordinasi persaingan yang tidak sehat antara usaha yang sejenis. c. Infornasi untuk memasarkan produk masih kurang, misalnya produk yang dinginkan, potensi pasar, tata cara memasarkan produk dan lain-lain. 3) Permasalahan bahan baku a. Suplai bahan baku untuk usaha kecil kurang memadai dan berfluktuasi. Ini disebabkan karena adanya pembeli besar yang menguasai bahan baku. b. Harga bahan baku masih terlalu tinggi c. Kualitas bahan baku rendah karena tidak adanya standarisasi dan adanya manipulasi kualitas bahan baku. d. Sistem pembelian bahan baku secara tunai sementara menyulitkan pembayaran penjualan produk umumnya tidak tunai. pengusaha kecil, 6) Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan, kecuali cangkul dan sekop. 7) Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir, maupun tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga. 4) Permasalahan teknologi a. Tenaga kerja terampil sulit diperoleh dan dipertahankan karena lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada kurang dapat menghasilkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil. b. Asas dan informasi sumber teknologi masih 8) Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal dibawah 30 GT, elektronik kurang dan tidak merata. c. Spesifikasi peralatan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil sukar diperoleh.
Analisis Pengembangan UMKM...{Suyadi, Syahdanur & Susie}| 5 Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393 d. Khususnya lembaga pengkajian teknologi yang ditawarkan pasar kepada pengusaha kecil sehingga teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. e. Peran instansi pemerintah, nonpemerintah dan perguruan dalam mengidentifikasi, menemukan, menyebarluaskan dan melakukan pembinaan teknis tentang teknologi baru atau teknologi tepat guna bagi uasah kecil masih kurang intensif. 5) Permasalahan manajemen tinggi a. Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha sulit ditemukan karena pengetahuan pengusaha relatif rendah. b. Pemisahan antara manajemen keuangan perusa- haan perusahaan dan keluarga belum dilakukan sehungga pengusaha kecil mengalami kesulitan dalam mengontrol atau mengatur cash flow serta dalam membuat perenacaan dan laporan keuangan. 2.5. Pemberdayaan UMKM 2.5.1. Pengertian pemberdayaan Istilah pemberdayaan diambil dari bahasa asing yaitu empowerment, yang juga dapat bermakna pemberian kekuasaan karena power bukan sekedar daya, tetapi juga kekuasaan sehingga kata daya tidak saja juga mempunyai kuasa bermakna mampu (Wrihatnolo dan Riant, 2007: 1) tetapi Menurut Siahaan et al. (2006: 11) Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga tugas dan kewenangannya mampu melaksanakan sebagaimana tersebut. tugas tuntutan Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. kinerja c. Kemampuan pengusaha kecil dalam mengor- ganisasikan diri dan karyawan masih lemah sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas. d. Pelatihan tentang manajemen dari berbagai instansi kurang efektif karena materi yang terlalu banyak tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan. e. Produktivitas sehingga pengusaha kecil sulit memenuhi ketentuan UMR karyawan masih Pemberdayaan merupakan usaha membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait termasuk mengurangi efek dengan diri mereka hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan & rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. 6) Permasalahan sistem birokrasi a. Perizinan yang tidak transparan, mahal, berbelit- belit, diskriminatif, lama, dan tidak pasti serta terjadi tindih dalam mengurus perizinan. tumpang b. Penegakan dan pelaksanaan hukum dan berbagai ketentuan masih kurang serta cenderung kurang tegas. 2.5.2. Pemberdayaan UMKM Dalam kaitannya dengan UMKM sebagai objek yang diberdayakan, pemberdayaan adalah memberikan motivasi/dorongan kepada UMKM agar mereka memiliki untuk dan menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. kesadaran kemampuan c. Pengusaha kecil dn asosiasi usaha kecil kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan tentang usaha kecil. d. Pungutan dalam biaya dana perolehan modal pengurusan penyisihan laba BUMN dan sumber modal lainnya cukup tinggi. atau tambahan dari e. Banyak pungutan yang sering kali tidak disertai pelayanan yang memadai. 7) Ketersediaan infrastruktur a. Listrik, air,dan telepon berarti mahal dan sering kali mengalami gangguan di samping pelayanan petugas yang kurang baik. Tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang- undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah: 1) menumbuhkan dan meningkatkan kemam- puan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah; dan 2) meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional. 2.5.3. Program pemberdayaan usaha kecil dan 8) Pola kemitraan menengah a. Kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar dalam pemasaran dan sistem pembayaran baik produk maupun bahan baku dirasakan belum bermanfaat. b. Kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar dalam transfer teknologi masih kurang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode Tahun 2004-2009, UKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural taraf hidup rakyat dalam rangka meningkatkan banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, UKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
Analisis Pengembangan UMKM...{Suyadi, Syahdanur & Susie}| 6 Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393 Dengan persfektif peran seperti itu, sasaran tahun umum pemberdayaan UKM dalam mendatang adalah: 1) Meningkatnya produktivitas UKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produtivitas nasional lima 2) Meningkatnya proporsi usaha kecil formal 3) Meningkatnya nilai ekspor produk UKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbu- han nilai tambahnya 4) Berfungsinya sistem untuk menumbuhkembangkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 5) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi UKM Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan UKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Mengembangkan UKM yang dirahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan sedangkan daya pemberdayaan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan masyarakat pendapatan berpendapatan rendah. peningkatan saing; pada kelompok 2) Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender terutama untuk: a. Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan b. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyeder- hanakan prosedur perijinan c. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan d. Fungsi jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran, dan informasi intermediasi sebagai penyedia 3) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan: a. Meningkatkan perpaduan antar tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi b. Mengembangkan UKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam penge- lolaan usaha, termasuk dengan cara meningkat- kan kualitas kelembagaan UKM sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif 4) Meningkatkan peran UKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 5) Membangun UKM yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: a. Membenahi dan memperkuat tatanan kelem- bagaan guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan UKM serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya dan/atau praktek-praktek anggotanya persaingan usaha yang tidak sehat; dari b. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada UKM c. Meningkatkan kemandirian UKM. 3. Metode Penelitian 3.1. Lokasi dan waktu penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, khususnya di kepulauan Bengkalis. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan mulai bulan Januari-April 2017. 3.2. Populasi dan sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku (pengusaha) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kepulauan Bengkalis. Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti serta jenis usaha dan jumlah pelaku UMKM yang sangat banyak, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 30 pelaku UMKM sebagai responden. Adapun metode pengambilan sampelnya adalah metode purposive non probability sampling. 3.3. Teknik analisa data Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa secara diskriptif karena data yang diperoleh bersifat kualitatif, yaitu dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan skala nominal. Selajutnya menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, menelaah, menyusun- nya dalam satuan-satuan, yang kemudian dikatego- rikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. jawaban responden 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen usaha yang dilakukan responden (pelaku UMKM) serta kendala apa saja yang mereka hadapi, berikut ini akan dipaparkan hasil terhadap wawancara yang dilakukan serta kuisioner yang mereka isi. 4.1. Kendala dalam berusaha Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menjalankan biasanya menghadapi hampir permasalahan keseluruhan sumberdaya baik masalah bahan baku, keuangan, pemasaran, tenaga kerja, tekhnologi dan terlebih lagi aspek manajemennya. Di bawah ini usahanya yang berkaitan dengan
Analisis Pengembangan UMKM...{Suyadi, Syahdanur & Susie}| 7 Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393 adalah jawaban tabel yang menunjukkan hasil responden terhadap kendala yang dihadapi dalam berusaha. Tabel 1. Kendala yang dihadapi dalam berusaha Kendala Jumlah Persentase 1. Ketersediaan bahan baku 2. Ketersediaan tenaga kerja 3. Ketersediaan modal (uang) 4. Ketersediaan teknologi/ mesin 5 15 27 27 16,67 50 90 90 5. Keterbatasan pengetahuan bisnis/manajemen 30 100 Tabel 2. Masalah yang berkaitan dengan bahan baku Jumlah Persentase Masalah 1. Bahan baku susah didapat 2. Harga bahan baku tidak stabil/sering berubah-ubah 3. Bahan baku tidak sesuai standar yang diinginkan 4. Waktu tunggu untuk men- dapatkan bahan baku lama 5. Biaya/ongkos yang diper- lukan untuk mendapatkan bahan baku tinggi 14 46,67 60 18 10 3
6. Keterbatasan dalam pem
bukuan (akuntansi)
29 96,67 6. Lain
lain Sumber: Data olahan
7. Keterbatasan pemasaran 8. Lain-lain 3 - 10 - Sumber: Data olahan Data di atas menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan bisnis/manajemen. Faktor penyebab permasalahan ini umumnya karena tingkat pendidikan dan rendahnya literasi pengelolaan usaha yang dimiliki para pelaku usaha. Kebanyakan para pelaku usaha merasa sudah cukup dengan pengetahuan dan kemampuan bisnis yang dimiliki sehingga tidak terlalu antusias untuk menambah ilmu bisnis mereka apalagi jika harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Adapun permasalahan modal adalah masalah klasik yang hampir dihadapi oleh semua jenis usaha. Masalah modal sangat erat kaitannya dengan ketakutan para pelaku usaha untuk mengambil resiko. Terkadang mereka tidak memiliki keyakinan bahwa jika mereka menggunakan modal asing (hutang) usaha mereka akan maju. Mereka lebih fokus memikirkan bagaimana membayar cicilan hutang ketimbang memikirkan inovasi produk dan pengembangan daerah pemasaran. responden Tabel 3. Masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja Jumlah Persentase Masalah 1. Susah mendapatkan tenaga 23 76,67 kerja yang terampil 2. Upah tenaga kerja tinggi 3. Lain-lain Sumber: Data olahan 7 - 23,33 - Tabel 4. Masalah yang berkaitan dengan modal (uang) Masalah 1. Sulit mendapatkan pinjaman dari bank Jumlah Persentase 16 53,33 2. Tidak ada bantuan modal tunai dari instansi terkait 14 46,67 3. Lain-lain Sumber: Data olahan
Tabel 5. Masalah yang berkaitan dengan mesin/ teknologi Masalah Jumlah Persentase 1. Harga mesin mahal 2. Harus beli/pesan dari luar kota 21 9 70 30 Fenomena yang menarik dari jawaban responden pada Tabel 1 di atas adalah bahwa hampir semua responden tidak memiliki masalah dalam hal bahan baku dan pemasaran. Jika bahan baku dan pemasaran tidak menjadi kendala, harusnya responden bisa mengembangkan usahanya lebih baik. Namun, karena responden memiliki pengetahuan bisnis/manajemen, modal dan tekhnologi maka kekuatan dan peluang yang bersumber dari bahan baku dan pemasaran tidak dapat mengantarkan para pelaku UMKM tersebut kepada kemajuan usaha seperti yang mereka harapkan. keterbatasan 3. Perlu waktu untuk mem- pelajari mesin
4. Biaya perawatan mesin tinggi/mahal
5. Lain
Sumber: Data olahan Tabel 6. Masalah yang berkaitan dengan manajemen Masalah 1. Kurangnya pelatihan yang diberikan instansi terkait 2. Tidak adanya permintaan Jumlah Persentase 13 43,33 Selanjutnya pada tabel-tabel di bawah ini akan diperlihatkan lebih detail lagi permasalahan yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh para responden. oleh instansi terkait 3. Kurangnya mengikuti berita- berita yang berkaitan dengan pengembangan usaha 4. Tidak memiliki dasar ilmu bisnis 5. Lain-lain Sumber: Data olahan 1 11 7
3,33 36,67 23,33
Analisis Pengembangan UMKM...{Suyadi, Syahdanur & Susie}| 8 Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393 Tabel 7. Masalah yang berkaitan dengan pemasaran (pasar) Masalah Jumlah Persentase 1. Tingginya tingkat per- saingan produk sejenis sangat (hanya dikota bengkalis) 3. Sulit memasarkan produk 2. Pasar terbatas keluar daerah 4. Sulit mencari rekanan yang mau membantu me- masarkan produk 21 11 2 1 70 36,67 6,67 3,33 5. Tidak memiliki akses di luar daerah 2 6,67 6. Lain-lain
Sumber: Data olahan Tabel 8. Masalah yang berkaitan dengan pembukuan (akuntansi) Masalah 1. Tidak merasa perlu mem- buat pembukuan yang baik Jumlah Persentase 6 20 Permasalahan tekhnologi yang dihadapi adalah mahalnya harga mesin. Padahal penggunaan mesin dapat meningkatkan produksi, memudahkan inovasi dan efisiensi. Untuk masalah manajemen, kurangnya pelatihan yang diberikan dari instansi terkait dianggap menjadi salah satu faktor penyebab, disamping kurang intensnya pelaku UMKM mengikuti perkembangan informasi dan tekhnologi (misalnya melalui internet). para Adapun permasalahan pemasaran yang dihadapi adalah tingginya tingkat persaingan sesama pelaku UMKM untuk produk sejenis serta rendahnya akses pasar ke daerah lain. Dan untuk masalah yang berkaitan dengan pembukuan (akuntansi) yang paling sering dihadapi para pelaku usaha di Bengkalis yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu tidak pernah diberi pelatihan tentang pembukuan oleh instansi terkait. Padahal pembukuan adalah hal krusial bagi pengusaha untuk dapat memantau perkembangan keuangan usahanya, bahan evaluasi perkembangan usaha dan salah satu syarat untuk pengajuan pinjaman kepada pihak ketiga. 4.2. Pembinaan dan pengembangan usaha yang 2. Tidak pernah diberi pela- tihan tentang pembukuan oleh instansi terkait 24 80 3. Lain-lain
Sumber: Data olahan spesifik permasalahan bahan baku berkaitan dengan harga bahan baku yang tidak stabil. Untuk tenaga kerja, adalah sulitnya mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Sulitnya mendapatkan pinjaman dari bank adalah masalah yang berkaitan dengan permodalan. Secara dilakukan Keberhasilan maupun pengembangan UMKM tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan berbagai pihak terkait dalam melakukan pembinaan baik berupa pelatihan yang bersifat tekhnis maupun pembinaan berupa tekhnis, non konseling langsung kepada para pelaku usaha. Dengan keterbatasan yang dimiliki, baik keterbatasan modal, manajemen, maupun penguasaan pasar, para pelaku UMKM senantiasa memerlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk mendapatkan informasi dan edukasi mengenai strategi pengembangan usaha yang mereka miliki. usaha, pertumbuhan Tabel 9. Waktu dan jenis pembinaan/pelatihan yang diberikan berbagai instansi terkait kepada pelaku UMKM di kabupaten bengkalistahun 2011-2016 2011 Pelatihan desain produk imdustri kecil dan menengah 2012 Pelatihan motivasi bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah 2014 Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) 2016 Bagaimana memulai ekspor 2016 Apresiasi pengembangan sistem rantai dingin dan pengolahan di kab bengkalis Disperindag Bengkalis Disperindag Bengkalis Disperindag Kota Pekan Baru BBPPEI Dinas Perikanan dan Kelautan 2016 Pelatihan Industrialisasi pengolahan hasil perikanan di kab bengkalis 2016 Dinamika kelompok pada kegiatan praktek pakan fasilitator daerah- daerah 2016 Peningkatan Kapasitas usaha masyarakat destinasi pariwisata 2016 Pelatihan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi kelompok PKK Pelatihan Motivasi Usaha Penyuluhan Keamanan Pangan Pembinaan Kemampuan Teknologi Kemasan Pelatihan Pembuatan Krupuk Ikan Bimbingan Teknologi Pengolahan Perikanan 2015 Produk halal Dinas Perikanan dan Kelautan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Bengkalis Kementrian Pariwisata CV MWA Disperindag Kab Bengkalis Dinas Kesehatan Disperindag Prov Riau Pemda Kab Bengkalis Dinas Perikanan dan Kelautan Prov Riau Departemen Agama
Analisis Pengembangan UMKM...{Suyadi, Syahdanur & Susie}| 9 Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393 2016 Pelatihan peningkatan SDA penyuluh pertanian/ perkebunan 2016 Pelatihan industri pengolahan hasil perikanan di kabupaten bengkalis 2014 2013 Pembinaan pengolahan produk perikanan kabupaten bengkalis tahun 2014 Kegiatan fasilitasi kerjasama kementrian idustri mikro dan kecil dan menengah dengan swasta di pekanbaru Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Disprindag Disprindag 2011 Desain produk industri kecil dan menengah 2016 Pembinaan kemampuan teknologi industri pelatihan pengolahan sagu 2015 CEFE IKM 2016 Pelatihan bagaimana memulai ekspor 2016 Pelatihan AMT 2015 Bim tek pengolahan difersifikasi produk bahan makanan berbasis ikan 2015 Bimbingan teknik 2015 Cafe bagi ikm yang telah didiagnosa oleh upl Disprindag Disprindag Disperindag Prov Riau BBPPEI Disperindag Kab Bengkalis Disperindag Prov Riau Dinas KKP Kab Bengkalis Di kota Pekanbaru 2016 Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah (PK2UKM) 2016 Bagaimana memulai ekspor 2015 Bimtek pengolahan diserfikasi produk bahan Disperindag Prov Riau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Prov Riau Kementrian Perdagangan RI Disperindag prov riau Makan berbasis 2014 Pengolahan produk makanan 2016 Pelatihan industrilisasi pengolahan perikanan 2016 Pelatihan dinamika 2011 Desain produk 2011 Motivasi pelaku usaha 2013 Konvensi gugus kendali mutu 2016 Ekspor 2016 Ojk jaring 2016 Export import 2014 Penyuluhan/survey dari media wawancara di radio pemkab bengkalis Achievement Motivation Training Program pelatihan keterampilan industri dan makanan Dinas Perindustrian Bks Dinas KKP Badan Ketahanan Pangan Disperindag Disperindag Disperindag Prov Riau BBPPEI dan Disperindag Prov Riau OJK Disperindag Radio RRI Bengkalis Kadin Bengkalis Disperindag Bengkalis Sumber: KADIN Kabupaten Bengkalis, 2016 jenis pembinaan maupun instansi terkait yang memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM dan terkadang dilakukan beberapa kali dalam satu tahun yang sama. Semua jenis pembinaan di atas disponsori dan dijembatani oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri) selaku pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan usaha perdagangan maupun industri yang ada di suatu sebagai pihak wilayah. Kadin juga bertindak terkait instansi penghubung antara kepentingan dengan para pelaku UMKM. Sebenarnya cukup banyak Selain melakukan pelatihan yang tersebut diatas, Kadin juga berkerja sama dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Pariwisata, Dinas perindustrian dan perdagangan dan yang lainnya dalam memberikan berbagai pembinaan guna mengembangkan industry dan perdagangan yang ada di kabupaten Bengkalis terutama untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Jika dihubungkan dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan instansi terkait masih kurang maka hal ini dapat dipahami bahwa hal tersebut bukan karena tidak berkepentingan perhatiannya terhadap pelaku UMKM tersebut. Mengingat jumlah pelaku UMKM yang begitu banyak dan dengan jenis usaha yang juga sangat banyak, maka tentu perlu waktu dan dana yang cukup besar untuk membina mereka semua. Namun demikian, pihak-pihak yang terkait dengan kemajuan dan perkembangan usaha UMKM tetap melakukan pembinaan yang berkesinambungan, menambah jenis pelatihan sesuai tuntutan perkembangan tekhnologi dan informasi serta menjalin kerja sama dengan lebih banyak instansi dan lembaga terkait. pihak-pihak yang ini tentunya harus 5. Simpulan 1) Umumnya modal pelaku UMKM di kabupaten Bengkalis adalah modal sendiri. 2) Kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di kabupaten Bengkalis adalah keterbatasan pengetahuan bisnis dan manajemen yang dimiki dan kelemahan dalam pembukuan.Penguasaan
Analisis Pengembangan UMKM...{Suyadi, Syahdanur & Susie}| 10 Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393 tekhnologi merupakan kendala yang juga banyak dikeluhkan pelaku usaha. 3) Masih yang dilakukan instansi terkait untuk pengembangan usaha pelaku UMKM. kurang meratanya pembinaan 4) Umumnya pelaku UMKM takut mengambil resiko inovasi produk dan berkaitan dengan modal, tekhnologi. 1) Para pelaku UMKM hendaknya meningkatkan pengetahuan bisnis dan manajemen secara kontinu karena adanya kemajuan tekhnologi dan informasi serta perubahan selera pasar 2) Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah melalui dinas terkait, dan kemitraan dengan pihak swasta lainnya termasuk dengan lembaga pendidkan 6. Saran Saran-saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian adalah: 3) Membangun kerjasama dengan mitra pemasaran baik dalam kota maupun luar kota Bengkalis 4) Meningkatkan kerjasama dengan pihak distributor untuk mendapatkan sumber bahan baku yang lebih murah, berkualitas dan terjaminnya kontuinitasnya. Referensi Bahri, Erif. 2014. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi. Jakarta : FAM Publishing Ball Donald A & McCulloch Wendell H 2001, International Business, 7th Ed. McGraw Hill Bungin, Burhan. 2013 . Metodologi Penelitian Sosial Moloeng, lexi, 2006. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nitisusastro, Mulyadi. 2010. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Bandung: CV. Alfabeta & Ekonomi. Jakarta : Kencana Dirlanudin. "Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil." Jurnal Ilmiah Niagara 1, no. 2 (2008): 47-67. Enright, Michael "Regional Clusters dan Independence, Multinational Dependence, Interdependence?" International Studies of Management & Organization (M.E, Sharpe, Inc.) 30, no. 2 (2000): 114-138. J. Enterprises: or Hill, Hal. "Small dan Medium Enterprises In Indonesia: Old Policy Challenges for a New Administration." Asian Survey XLI, no. 2 (April 2001): 248-270. Hubeis, Musa. 1997. Menuju Industri Kecil Profesional di Era Globalisasi Melalui Pemberdayaan Manajemen Industri. Bogor. Isono, Sadoko & Heryadi 2001, Pengembangan Usaha Kecil. Bandung: Yayasan Akatiga Setyobudi, Andang. "Peran Serta BI Dalam Pengembangan UMKM." Buletin Hukum dan Kebanksentralan 5, no. 2 (Agustus 2007): 29- 35. Sudarmini, Ketut. Perbankan Dalam Pengembangan UMKM di Provinsi Bali." Pembangunan Jurnal Wicaksana 15, no. 2 (Agustus 2006): 138-149. Susana, Suprapti 2005, Ekonomi dan Bisnis. Opini. "Peran Lingkungan & Vol. VII No. 2 Tambunan, T. "The Role of Small Firms in Small Business Economics Indonesia." (Springer) 4, no. 1 (March 1992): 59-77. Undang Undang dan Peraturan Tentang UKM: Agromedia Pustaka Little, I.M.D. "Small Manufacturing Enterprises in Developing Countries." The World Bank Economic Review (Oxford University Press) 1, no. 2 (January 1987): 203-235. Wahyuni, Eti dkk. 2005. Lilitan Masalah Usaha (UMKM) dan Bitra Mikro, Kecil, Menengah Kontroversi Indonesia. Kebijakan. Medan: Loebis, Linda, dan Hubert Schmitz. "Java Furniture Makers: Globalisation Winners or Losers?" Development in Practice (Oxfam GB) 3, no. 4 (June 2005): 514-521. Wengel, Jan ter, dan Edgard Rodriguez. "SME Export Performance in Indonesia After The Crisis." Small Business Economics (Springer) 26 (2006): 25-37. Longenecker JG, Moore CW & Petty JW 2001, Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil. Jakarta: Salemba Empat Wijaya, Krisna. 2002. .Analisa Pemberdayaan Usaha kecil (Kumpulan Pemikiran). Bogor: Pustaka Wirausaha Muda Manikmas, M. Oka Adnyana. "Potensi Pengembangan UKM Dalam Era Otonomi Daerah." SOCA 3, no. 1 (2003): 1-16. Wrihatnolo RR & Riant ND 2007, Manajemen Pemberdayaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Mardikanto, Totok. 2010. Konsep Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Solo: UNS Press