INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH) Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum (IRH). Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector dalam pelaksanaan program meso di bidang reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas brsih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu : 1. memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi; 2. mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; 3. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang- undangan; 4. meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Penilaian IRH dilakukan satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka mendukung penilaian IRH, pada tahun 2022 Biro Hukum telah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2023 Biro Hukum sedang menyusun program penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong reregulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu yang merupakan salah satu variabel penilaian IRH. Berikut Daftar Rencana Tindak Lanjut Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO. JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 2. Penyelenggaraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi
NO. 3. JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru 4. Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 5. Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam 6. Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 7. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 8. Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar 9. Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar 10. Lembaga Konservasi 11. Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 12. Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Daftar akan diperbarui secara berkala