Volume 2 Nomor 10, Desember 2022: h. 1004 - 1017 E-ISSN: 2775 - 619X Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Felix Mayaut1, Lucia Charlota Octovina Tahamata2, Wilshen Leatemia3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. : : 10.47268/tatohi.v2i10.1440 Info Artikel Abstract Keywords: International Law Protection; UN Peacekeeping Force; United Nations. Introduction: Peacekeeping Forces are troops formed by the Security Council to maintain international. These troops are usually deployed after a conflict in a country and have obtained prior agreement with the disputing parties. Purposes of the Research: This writing aims to understand and find out the forms of protection and legal status of the UN peacekeepers. Methods of the Research: The research method in this paper uses a descriptive analytical research type. The research approach used is a law approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, documents, scientific works of legal scholars, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques. Results of the Research: The results show that the form of protection for peacekeepers in armed conflict is regulated in the 1949 Geneva Conventions and the 1994 United Nations Personnel Safety Convention. Neither personnel, equipment and buildings may be subjected to attacks or actions that prevent them from carrying out their mandate. MONUSCO's legal status is contained in Security Council Resolution 2556 of 2020 and the Status of Force Agreement which describes their duties, functions and privileges in a country. Attacks against them in any form are punished according to their severity and the United Nations as the mandate giver has the right to file claims for damages suffered while carrying out official obligations as representatives of the United Nations, based on the Advisory Opinion of the International Court of Justice. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Internasional; Pasukan Penjaga Perdamaian; Perserikatan Bangsa-Bangsa Abstrak Latar Belakang: Pasukan Penjaga Perdamaian merupakan Pasukan yang dibentuk Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Pasukan ini biasanya diterjunkan pasca konflik disuatu negara dan telah mendapatkan persetujuan sebelumnya, dengan pihak yang bersengketa. Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bentuk perlindungan dan status hukum yang dimiliki pasukan penjaga perdamaian PBB. Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, artikel, dokumen, karya ilmiah para sarjana hukum, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1004
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian dalam konflik bersenjata diatur pada Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Keselamatan Personil PBB 1994. Baik personil, peralatan dan bangunan tidak boleh dijadikan objek serangan atau tindakan yang mencegah mereka melaksanakan mandat. Status hukum MONUSCO terdapat dalam Resolusi Dewan Keamanan 2556 tahun 2020 dan Status of Force Agreement yang menjelaskan tugas, fungsi serta hak istimewa mereka disuatu negara. Penyerangan terhadap mereka dalam bentuk apapun dihukum sesuai sifat beratnya dan PBB sebagai pemberi mandat berhak mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita selama melaksanakan kewajiban-kewajiban resmi sebagai perwakilan dari PBB, berdasarkan Advisory Opinion Mahkamah Internasional. 1. Pendahuluan Hukum internasional pada masa sekarang bukan selalu mengatur antar bangsa maupun antar negara. Perkembangan hukum internasional pada awalnya hanya subjek- subjek negara, namun sekarang hubungan internasional telah berkembang pesat dan melibatkan subjek non-negara seperti perusahaan transnasional, belligerency, individu, vatican, serta beragam organisasi internasional. 1 Mochtar Kusumaatmadja beranggapan bahwa hukum internasional publik ialah kaidah-kaidah serta asas-asas hukum yang mengatur persoalan atau hubungan yang melewati batasan negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. 2 Berdasarkan pengertian dari Mochtar Kusumaaatadja hukum internasional dapat dilakukan negara dan subjek non-negara maupun subjek non-negara satu sama lain, yang tidak memiliki batas hanya pada persoalan hubungan antarnegara. Advisory opinion Mahkamah Internasional pada kasus reparationd for injured suffered in the service of the unite nations 1949, merupakan awal organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang berhak menyandang hak serta kewajiban pada hukum internasional. Kasus ini berawal dari Pangeran Bernadotte yang tertembak oleh milisi Israel, saat beliau sedang bertugas menjadi mediator PBB di Timur Tengah. PBB menyatakan Israel tidak berhasil mencegah pembunuhan dan akan menuntut kompensasi sesuai dengan hukum internasional serta akan memberi hukuman kepada para pembunuh.3 Mahkamah Internasional dalam advisory opinion-nya menyatakan bahwa, Organisasi adalah orang internasional yang merupakan subjek hukum internasional dan mampu memiliki hak dan kewajiban internasional, dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan klaim internasional. Dengan demikian maka jelaslah menurut Mahkamah Internasional secara de facto dan de jure terdapat personalitas hukum dan kapasitas hukum pada PBB untuk mewakili kepentingan PBB maupun kepentingan dari korban di depan hukum. Untuk itu agar mencapai tujuannya suatu organisasi internasional harus memiliki personalitas hukum (legal personality) dan kapasitas hukum (legal capasity).4 1 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 1-2. 2 Moctar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Edisi IV, Binacipta, Jakarta, 1982, h. 1. 3 Ibid. h. 123. 4 Sefriani, Hukum Internsional.., Op. Cit, h. 123. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1005
Personalitas hukum (legal Personality) membuat suatu organisasi internasional dapat menjalankan fungsi hukumnya (law functions) serta menjalin hubungan eksternal, antara negara anggota serta negara non-anggota, negara host state, maupun dengan organisasi internasional yang lain sesuai dengan legal personality yang terdapat dalam buku Hukum Organisasi Internasional Sumaryo Suryokusuma yang membagi legal personality menjadi beberapa bagian, antara lain : 1) Juridical personality, jika didalam organisasi internasional akan mendirikan secretariat tetap maupun markas besar organisasi ini melalui headquarters agreement yang berkaitan dengan hukum nasional. Contohnya, headquarters agreement yang dibuat oleh PBB dengan Amerika Serikat, Belanda, Swiss, dan Austria; 2) Juridical personality memiliki arti bahwa organisasi internasional terdapat hak serta kewajiban yang berdasar pada hukum internasional yang berkaitan. Berikut ini merupakan hak dan kewajiban yaitu mendapatkan dan mempunyai benda-benda bergerak, memiliki immunity, memiliki kewenangan untuk dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan, serta (priveleges) hak istimewa. Kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Reparation for Injuries Case) merupakan permasalahan oleh organisasi internasional tentang juridical personality yang pertama kali terjadi.5 Kapasitas hukum berkaitan dengan PBB Pasal 104 Piagam PBB yang menjelaskan, organisasi ini menikmati hak-hak istimewa dalam wilayah anggotanya (legal capasity) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Advisory Opinion tentang Reparation for injuries suffered in the service of the united nations merupakan putusan ICJ yang memperkuat suatu organisasi internasional yang paling utama PBB dalam pelaksanaan kapasitasnya. Dengan demikian PBB dapat mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialami para perwakilannya.6 PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 1 Piagam PBB 1945. Salah satu tujuannya untuk pemeliharaan perdamaian, keamanan internasional serta bertujuan untuk mengambil tindakan bersama secara efektif demi dilenyapkannya ancaman pada pelanggaran perdamaian dengan diselesaikan secara damai, sesuai hukum internasional dan prinsip-prinsip keadilan, juga mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian, untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan Piagam PBB Dewan Keamanan mendapat tugas dan mandat untuk menjalankan fungsinya sebagai berikut: "In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf" (Untuk memastikan tindakan yang cepat dan efektif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan setuju 5 Elisabeth Septin Puspoayu, Tinjauan Yuridis Legal Personality Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Asean di Era MEA, Vol. 5 No. 2. September, 2017. 6 Ibid. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1006
bahwa dalam melaksanakan tugasnya di bawah tanggung jawab ini Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka). Hal ini memberikan kepada Dewan Keamanan PBB kekuasaan, untuk pengambilan tindakan bersama dalam pemeliharaan perdamaian serta keamanan Internasional. Untuk itu negara-negara anggota memilih Dewan Keamanan PBB dalam pengambilan langkah politik serta hukum, agar terpeliharanya kedamaian yang didasarkan atas izin PBB. 7 Tindakan yang dapat dilakukan Dewan Keamanan yaitu pembentukan operasi perdamaian melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, dalam resolusi ditetapkan tugas dan fungsi serta kapasitas untuk operasi pasukan penjaga perdamaian. Dewan Keamanan juga dapat memperpanjang serta mengakhiri misi operasi perdamaian jika dianggap misi operasi perdamaian telah tercapai tujuannya atau misi tersebut masih dirasa diperlukan untuk mencegah kembali terjadi konflik disuatu negara. Untuk itu semua negara baik anggota atau bukan anggota PBB wajib untuk melaksanakan setiap keputusan Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB yang menjelaskan : "The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter" (semua anggota PBB setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB). Menjaga perdamaian dunia merupakan suatu hal yang tentunya tidak mudah dilakukan, agar mempermudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Kemanan dapat membentuk badan tambahan untuk menjaga perdamaian di negara yang sedang mengalami konflik, sesuai yang tercantum dalam dalam pasal 29 Piagam PBB menjelaskan: "The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions"(Dewan Keamanan dapat membentuk organ-organ tambahan yang dianggap perlu untuk pelaksanaan fungsinya). Berdasarkan Pasal dari Piagam PBB ini salah satu organ yang dapat dibentuk PBB demi terlancarnya tugas serta fungsi untuk pemerliharaan perdamaian Internasional ialah Pasukan Penjaga Perdamaian (United Nations Peacekeeping Force). Sesuai dengan perintah dari Dewan Keamanan terdapat wilayah untuk melakukan operasi perdamaian yang sudah mendapat persetujuan sebelumnya dengan pihak yang bersengketa. Jika operasi perdamaian belum cukup, berdasarkan Piagam PBB bab VII Pasal 39, Dewan Keamanan dapat memutuskan untuk mengerahkan kekuatan bersenjata yang bersifat besar untuk membuat terciptanya perdamaian. Otorisasi diberikan oleh Dewan Keamanan PBB juga pada organisasi regional contohnya, Komunitas Ekonomi Negara-negara dari Afrika Barat (ECOWAS), Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), maupun negara-negara yang mempunyai koalisi bersedia untuk terlibat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan maupun menjaga perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian sebagai pengawas perdamaian dan keamanan Internasional dalam pelaksanaan tugasnya, dihadapkan dengan resiko yang dapat mengakibatkan cedera serta kehilangan nyawa pada saat operasi. Misi-misi yang dilakukan dilandaskan atas nama kebaikan masyarakat dunia, kehilangan nyawa serta cedera sering terjadi karena penyerangan dan penembakan terhadap Pasukan Penjaga Perdamanian PBB. 7 Ambarwaty, Dkk, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.72. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1007
Mulai tahun 1948 PBB telah berperan penting dalam menyelesaikan konflik dan melakukan pemulihan terhadap pertikaian untuk mencapai kestabilan. Beberapa misi yang berhasil dilakukan seperti di Timor-Leste, Guatemala, Namibia, El Salvador, Tajikistan, Kamboja, Sierra Leone, Liberia, Mozambik, Rwanda, Somalia, Republik Demokratik Kongo, dan bekas Yugoslavia. Pada awal tahun 1990an, telah membawa tantangan baru untuk pasukan penjaga perdamaian untuk menyelesaikan masalah keamanan dan kekerasan etnis dikarenakan kurangnya struktur kekuasaan internal.8 Pengamat militer, prajurit bersenjata atau polisi sipil merupakan personil pasukan penjaga perdamaian yang akan membantu suatu negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan membantu pihak yang terlibat dalam konflik. Penjaga perdamaian memiliki tugas untuk tetap menjaga negosiasi damai agar dapat menyelesaikan konflik bersenjata dan mendorong pihak yang bermusuhan untuk tidak menggunakan senjatanya. Perang atau konflik lainnya merupakan hal yang harus dicegah, karena akan menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Upaya yang tidak mungkin dilakukan adalah menghapus perang, maka dari itu upaya hukum dibuat agar dapat mengurangi penderitaan akibat perang. Hukum yang dikenal saat masa lampau yaitu hukum perang sedangkan pada saat ini dikenal dengan nama Hukum Humaniter Internasional. Hukum perang pada awalnya hanya berdasarkan pada kebiasaan (custom) yang berlaku dalam perang. Asas kesatriaan, asas perikemanusiaan, dan agama sangat mempengaruhi kebiasaan (custom). Perjanjian tentang ketentuan perang merupakan upaya dari beberapa bangsa atau negara yang bermula pada abad ke-19. Perang ialah suatu peristiwa yang tidak bisa dicegah dan tidak ada yang menginginkannya. Upaya yang dapat dilakukan dalam perang hanya meminimalisir korban dan menciptakan perang yang manusiawi.9 Hukum perang memiliki tujuan dalam melindungi, antara prajurit bersenjata ataupun prajurit non-bersenjata, atas hal menderita yang tidak diperlukan, jaminan perlindungan HAM untuk mereka yang jatuh ke tangan musuh, dan dilakukan pencegahan terhadap perang kejam yang tidak ada batasannya.10 Namun pada kenyataannya kesadaran terhadap hukum maupun penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki masih rendah, terbukti pada Juni 2020 pasukan penjaga perdamaian diserang saat menjalankan tugas pengiriman ulang logistik ke Temporary Operation Base (TOB) bagi Satgas Kizi TNI Konga XX-Q/Monusco yang memberikan kontribusi dalam membangun infastruktur di daerah misi perdamaian PBB, pengiriman itu sebagai dukungan untuk tim yang melaksanakan pembangunan dijembatan Halulu untuk sarana pendukung bagi masyarakat setempat. Ketika dalam perjalanan kembali ke COB (central operation base), kendaraan angkut rombongan Satgas Kizi TNI Konga XX-Q/Monusco terdapat banyak tembakan mendadak. Diduga dilakukan oleh Allied Democratic Forces (ADF) kelompok bersenjata yang terlibat konflik dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo. Penyerangan tersebut mengakibatkan Serma Rama Wahyudi meninggal dunia dikarenakan tertembak menembus 8 United Nations Publication, 2004, h. 59-60. 9 GPH Haryomataram, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, h. 8. 10 Ibid. h. 9. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1008
dada kiri setelah kontak senjata, disisi lain satu prajurit lainnya terkena luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit level III Goma MONUSCO.11 Konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo merupakan perang saudara berlangsung berkepanjangan di Kongo sejak 1996 dimana pasukan pemberontak yang didukung oleh kekuatan asing seperti negara Uganda dan Rwanda menjatuhkan pemerintahan presiden Zaire, Mobutu Sese Seko. Republik Demokratik Kongo merupakan nama yang diganti yang sebelumnya Zaire oleh Lauren Desire Kabila pemimpin pemberontak dan mengatakan dirinya sebagai presiden. Kemudian perang ini berlanjut dan menarik negara-negara disekitar wilayah tersebut. Kongo merupakan tempat konflik yang mematikan setelah perang dunia ke II, yang melibatkan 8 negara Afrika, dan 15 kelompok bersenjata dan sudah membunuh 5,4 juta masyarakat serta mengakibatkan penyakit dan kelaparan. 12 Selain itu penyerangan terhadap pasukan penjaga perdamaian masih saja terjadi, terbaru penyerangan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di Lebanon (UNIFIL) mengakibatkan kendaraan pasukan penjaga perdamaian rusak dan surat-surat resmi dicuri pada Januari 2022. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Internasional dan Hukum Humaniter.13 2. Metode Penelitian Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. penelitian deskriptif analitis,14 digunakan pendekatan yuridis normatif yang merumuskan dengan hasil penelitian kepustakaan, yang memungkinkan untuk dapat mendeskripsikan berbagai temuan baik melalui penelitian empiris maupun penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dalam suatu sistem penulisan yang terstruktur. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa Bahasa hukum kualitatif. 3. Hasil Dan Pembahasan 3.1 Status Hukum Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Dalam Hukum Internasional Sejak terbentuknya operasi penjaga perdamaian pada tahun 1956, PBB telah membantu memulihkan perdamaian diberbagai negara, dalam pelaksanaannya tentunya tidak selalu mudah dilakukan karena adanya berbagai faktor yang berpengaruh. Keberadaan pasukan PBB dalam situasi konflik sudah bukan hal yang langka dan memang sering terkait dengan peranan Dewan Keamanan PBB, dalam hal angkatan bersenjata suatu negara yang sedang melaksanakan tugas sebagai kombatan bersama pasukan PBB, maka anggota angkatan bersenjata tersebut harus mematuhi dan melaksanakan aturan hukum 11Kronologi Penyerangan Pasukan Perdamaian TNI di Kongo Yang Menewaskan Rama wahyudi, diakses 22 Oktober 2021. 12Fita Erdina, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional, Skripsi, Universitas Sebelas maret, Surakarta, 2009, h. 10-11. 13 Atikah Ishmah Winahyu, PBB Kecam Serangan Terhadap Pasukan Penjaga Perdamaian Libanon, 2022, diakses 27 Maret 2022. 14 Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h. 12. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1009
humaniter internasional. Keterikatan kombatan pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional telah ditegaskan dalam Guidelines on the Observance by United Nations forces of IHL (pedoman kepatuhan pasukan PBB terhadap HHI) yang diberlakukan oleh sekretaris jenderal PBB semenjak tanggal 12 agustus 1999. Penggunaan aturan hukum humaniter internasional ini diharapkan dapat melindungi diri mereka dari tuduhan pelanggaran hukum atau tuduhan menggunakan kekuatan bersenjata secara sewenang- wenang. Bersamaan dengan perlindungan terhadap personil pasukan penjaga perdamaian, penggunaan hukum humaniter internasional dapat bermanfaat untuk mengurangi korban atau penderitaan dan kerugian akibat penggunaan kekerasan bersenjata. Manfaat lain dari hukum humaniter internasional bagi pasukan penjaga perdamaian yang sedang menjalankan tugas adalah berkenaan dengan kejelasan status mereka, khususnya ketika tugas tersebut dilaksanakan pada wilayah yang masih berlangsung konflik. Mengingat status mereka yang non-kombatan, maka mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Dengan demikian mereka tidak boleh diserang. Konsekuensinya, penyerangan terhadap mereka adalah pelanggaran hukum atau pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Operasi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga perdamaian internasional yang diwujudkan dalam misi pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB.15 Penjaga Perdamaian adalah teknik yang dilakukan oleh PBB untuk membantu pengendalian dan menyelesaikan konflik bersenjata. Keduanya dimaksudkan untuk mencegah situasi memburuk menjadi masalah dalam hubungan internasional. Sebagaimana diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB, operasi penjaga perdamaian ditetapkan dengan sanksi internasional dan otorisasi tindakan militer melalui resolusi Dewan Keamanan.16 Tanggung jawab Dewan Keamanan terdapat pada Bab VI pasal 33 ayat 2 dan pasal 34 piagam PBB yaitu Dewan keamanan dapat meminta pihak-pihak yang bersangkutan menyelesaikan pertikaian dengan cara-cara damai dan menyelediki pertikaian atau setiap keadaan yang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional dan Bab VII pasal 41 dan 42 mengatur tindakan penegakan hukum yang berupa pemutusan hubungan ekonomi, diplomatik, termasuk transportasi dan komunikasi serta menggunakan angkatan bersenjata anggota PBB untuk memelihara dan memulihkan perdamaian.17 Penjaga perdamaian memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk membantu suatu negara yang sedang dilanda konflik berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengurangi dan menyelesaikan konflik. Namun sekarang, operasi pasukan penjaga perdamaian PBB tidak hanya digunakan untuk masalah konflik. tetapi juga digunakan untuk menjalankan fungsi atau tugas administratif, 15 Athambawa Sarjoon dan Mohammed Agus Yusoff, The United Nations Peacekeeping Operations and Challenges, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 8 No. 3, November, 2019, h. 202-211. 16 Siphesihle Mpanza dan Victor H. Mlambo, Misi Perdamaian PBB di Afrika, Konundrum Atau Peluang: Kasus Republik Demokrasi Kongo, Sudan Selatan dan Republik Afrika Tengah, Vol. 16 No. 4, 2019, h. 9-32. 17 Frederick M. Burkle, Commentary United Nations Charter, Chapter VII, Article 43: Now Or Never, Disaster Medicine and Public Health Preparedness Vol. 13 No. 4, 2017, h. 655-666. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1010
memeriksa kebenaran perjanjian damai baik internal maupun internasional, pelatihan, memantau pergerakan penarikan pasukan, dan operasi pembersihan ranjau, 18 untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian Majelis Umum membentuk Resolusi untuk memberikan perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikirim untuk menjalankan misi PBB di suatu negara, dengan nama Konvensi Keselamatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Personil Terkait tahun 1994 (Convention on Safety Of United Nations And Associated Personnel 1994), yang ditetapkan pada 9 Desember 1994 dalam Resolusi 49/59 Majelis Umum. Konvensi ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi Personil PBB dan Personil Persatuan Bangsa-Bangsa Associated untuk menjalankan misi mereka dengan benar dan pasukan penjaga perdamaian ini harus dilindungi dari segala kekerasan atau serangan yang dengan sengaja ditujukan padanya. Pasukan penjaga perdamaian ditugaskan dengan tujuan utama memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan mereka berhak mendapatkan perlindungan dan menerima haknya sebagai subjek yang dilindungi. Sebelum Konvensi ini dibuat, sebanyak 202 personel tewas dalam operasi PBB. Sehingga dibentuklah konvensi internasional yaitu Convention on the Safety of the United Nations and Associated Personnel 1994. Konvensi ini adalah dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap keselamatan personel PBB dan konvensi ini diadopsi Majelis Umum PBB kedalam Resolusi 49/59. Pembuatan Konvensi didasarkan pada keprihatinan atas keselamatan personel yang terlibat dalam operasi PBB di berbagai negara dan kebutuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi personel yang terlibat dalam operasinya. Pasal 1 Konvensi Keselamatan personel PBB mendefinisikan atau merinci siapa dan apa yang dimaksud dengan personel, dan membagi personel menjadi dua bagian dalam mendukung misi PBB, yaitu personel PBB meliputi orang-orang yang terlibat atau dikerahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai anggota militer, polisi, atau komponen sipil yang terlibat dalam operasi PBB juga termasuk pejabat dan ahli misi PBB. Atau badan khusus seperti International Atomic Energy Agency (IAEA) badan Tenaga Atom Internasional yang hadir dalam kapasitas resmi di daerah tempat operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, Associated Personnel atau Personil terkait. Personel ini merupakan orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau oleh organisasi antar pemerintah atau non- pemerintah berdasarkan kesepakatan dengan Sekretaris Jenderal untuk melakukan kegiatan yang mendukung mandat pemenuhan operasional PBB. Personil terkait sendiri dibagi menjadi tiga kelompok yang berbeda yaitu: 1) Mengacu pada seseorang yang ditugaskan oleh pemerintah atau organisasi antar pemerintah dengan persetujuan PBB, seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO); 2) Personil terkait atau orang-orang yang terlibat oleh Sekretaris Jenderal PBB, personel PBB, dan pihak lain yang dibutuhkan. Misalnya, keterlibatan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam berbagai misi perdamaian PBB, salah satunya United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL); 18 Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung, 2013, h. 1241. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1011
3) Personil terkait termasuk dalam badan-badan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat dalam misi-misi PBB berdasarkan mandat atau kesepakatan antara LSM dan PBB. Status hukum pasukan penjaga perdamaian PBB yang menjalankan operasi di suatu negara juga, diperkuat dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada pasukan penjaga perdamaian PBB yang berada di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO), diberikan mandat sesuai Resolusi 2556 tahun 2020 yaitu : 1) Menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar pemeliharaan perdamaian, termasuk persetujuan para pihak, ketidakberpihakan, dan tidak menggunakan kekuatan, kecuali dalam membela diri dan mempertahankan mandat, dan mengakui bahwa mandat setiap misi pemeliharaan perdamaian adalah khusus untuk kebutuhan dan keadaan negara yang bersangkutan; 2) Memutuskan untuk memperpanjang hingga 20 Desember 2021 mandat MONUSCO di DRC, termasuk atas dasar pengecualian dan tanpa menciptakan preseden atau prasangka apapun terhadap prinsip-prinsip pemeliharaan perdamaian yang disepakati, beserta Intervensinya; 3) Memutuskan bahwa mandat MONUSCO akan mencakup tugas-tugas prioritas berikut, dan bahwa semua tugas MONUSCO harus dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental; 4) Menekankan bahwa Pemerintah Republik Demokratik Kongo memikul tanggung jawab utama untuk keamanan, pembangunan perdamaian dan pembangunan di negara tersebut, dan mendorong Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk tetap berkomitmen penuh untuk melindungi penduduk melalui pembentukan profesionalisme dan pasukan keamanan yang berkelanjutan, untuk mempromosikan solusi non-militer sebagai bagian integral dari solusi keseluruhan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata Kongo atau asing. Dan untuk memulihkan otoritas penuh Negara di wilayah yang dibebaskan dari kelompok bersenjata; 5) Mendorong peningkatan dialog dan kemitraan antara Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan misi PBB di negara ini, memutuskan untuk terus meninjau kekuatan MONUSCO berdasarkan penilaian dari Sekretaris Jenderal dan Pemerintah Republik Demokratik Kongo sebagaimana diberikan kepada Sekretaris Jenderal tentang kemajuan pelaksanaan tujuan yang disajikan dalam paragraf 6 dan untuk itu meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkan penilaian ini secara teratur kepada Dewan, melalui laporan yang disebutkan dalam paragraf 20, untuk memungkinkan Dewan membuat keputusan yang tepat dan memanfaatkan peluang untuk konfigurasi ulang; 6) Menyerukan kepada sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersama dengan mitra internasional, untuk memfokuskan upayanya dalam membantu Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk mengkonsolidasikan kondisi untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap warga sipil dan pembangunan berkelanjutan di Republik Demokratik Kongo, meminta Sekretaris terus mengkordinasikan semua kegiatan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa di negara ini melalui kerja sama yang berkelanjutan antara MONUSCO dan United Nations Country Jenderal untuk E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1012
Team (UNCT) Tim Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kewenangan Khususnya Perwakilan untuk Republik Demokratik Kongo dan mendorong komunitas internasional untuk mendukung kegiatan UNCT. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan dalam wilayah konflik mempunyai status yang jelas karena telah diformalisasikan dalam berbagai perjanjian. Salah satunya yaitu Status of Forces Agreement (SOFA) yang mengatur hubungan antara pasukan penjaga perdamaian PBB dengan negara tempat mereka ditugaskan. Tujuan dibuatnya SOFA agar negara penerima menyediakan bantuan berkelanjutan terhadap operasi pasukan penjaga perdamaian PBB dengan cara memberikan kebebasan bergerak serta fasilitas-fasilitas yang mungkin dibutuhkan untuk memperlancar mandat yang diberikan Dewan Keamanan PBB bagi pasukan penjaga perdamaian. Perjanjian ini juga biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemberian hak istimewa dan imunitas dari tuntutan hukum bagi personil pasukan penjaga perdamaian PBB. 3.2 Bentuk Perlindungan Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Pasukan penjaga perdamaian dibentuk PBB melalui kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagai tindakan kolektif dalam menjaga keamanan internasional serta perdamaian, dan memantau atau mengamati proses perdamaian yang terjadi di daerah setelah terjadi konflik, membantu eks-kombatan, serta dilaksanakan kesepakatan damai, juga meliputi langkah-langkah atau aksi untuk membangun rasa saling percaya, pengaturan pembagian kekuasaan, dukungan pemilu, penegakan supremasi hukum, dan pembangunan ekonomi sosial di masyarakat tempat misi perdamaian. Pasukan PBB yang dikirim dalam misi perdamaian memiliki nama grup atau tim masing-masing sesuai dengan misi dan negara mana yang akan dibantu dalam operasi tersebut.19 Menurut United Nations Peacekeeping Operations: Principle and Guidelines arti penjaga perdamaian terdapat pada Part I Chapter II yakni: "Peacekeeping is a technique designed to preserve the peace, however fragile, where fighting has been halted, and to assist in implementing agreements achieved by the peacemakers" (Penjaga perdamaian merupakan sebuah teknik yang dirancang untuk menjaga perdamaian dan membantu dalam melaksanakan perjanjian yang dicapai oleh para pembuat perdamaian). Pasukan Penjaga Perdamaian PBB bertugas berdasarkan tiga prinsip dasar, yakni kesepakatan para pihak, ketidakberpihakan, tidak menggunakan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan membela mandat.20 Konvensi Keselamatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Personil Terkait tahun 1994 (Convention on Safety Of United Nations And Associated Personnel 1994), merupakan konvensi yang bertujuan untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian di negara yang sedang mengalami konflik dari sasaran penyerangan atau tindakan-tindakan yang menghambat pada saat menjalankan mandat dari PBB. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 yaitu: "The host State and the United Nations shall conclude as soon as possible an agreement on the status of the United Nations operation and all personnel engaged in the operation including, inter alia, provisions on privileges and immunities for military and police 19 Nur Efendi Darming, Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020 Terkait Pengiriman Personil Perempuan Dalam Misi Perdamaian Dunia, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, h. 40. 20 Ibid E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1013
components of the operation" (Negara tuan rumah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus sesegera mungkin membuat suatu persetujuan tentang status operasi Perserikatan Bangsa- Bangsa dan semua personel yang terlibat dalam operasi itu termasuk, antara lain, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak istimewa dan kekebalan bagi komponen-komponen militer dan polisi dari operasi itu). Berdasarkan penjelasan Pasal 4 konvensi keselamatan PBB dan personil terkait, sebelum pasukan penjaga perdamaian PBB bertugas disuatu negara yang sedang mengalami konflik, sudah ada perjanjian yang dibuat PBB dengan negara tuan rumah agar pasukan penjaga perdamaian mendapatkan jaminan perlindungan dan hak istimewa pada saat melaksanakan mandat PBB. Tugas-tugas kemanusiaan yang dilaksanakan pasukan penjaga perdamaian dalam situasi perang tentunya dihadapkan dengan bahaya seperti penyerangan hingga pembunuhan yang menjadikan perlindungan merupakan hal yang sangat penting bagi pasukan penjaga perdamaian. Hak Asasi Manusia (HAM), adalah hak yang melekat pada keberadaan manusia, dalam artian bahwa hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia sudah ada dan menyatu sejak manusia lahir ke dunia.21 Mendapatkan perlindungan merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali. Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dalam beberapa hal memiliki hubungan terhadap Hukum Internasional 22 . Kesetaraan, integral, universal, tanpa diskriminasi serta tidak dapat dicabut dengan cara apapun merupakan beberapa prinsip dari HAM. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional bertujuan sebagai pelindung bagi hak-hak individu ataupun kelompok dari pelanggaran secara internasional 23. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 dan lahirnya hukum hak asasi manusia terhitung dari disahkannya piagam PBB. DUHAM ialah sebuah deklarasi dan bukan suatu hukum yang mengikat.24 Dalam melaksanakan perlindungan internasional, Hukum HAM Internasional sudah meletakan kewajiban dasar terhadap perilaku bangsa. Pelanggaran kepada hal mendasar yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan Hukum HAM Internasional yang dapat mengakibatkan tanggung jawab internasional, terkhususnya dalam hal ini bagi personil pasukan penjaga perdamaian yang sedang melaksanakan misi pada wilayah konflik, untuk mengutamakan sisi kemanusiaan seiring perkembangannya Hukum Humaniter Internasional memfokuskan pada batasan yang ada untuk menekan dampak buruk dari konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional dibuat dengan tujuan agar melindungi orang-orang yang tidak ikut secara aktif dalam konflik bersenjata dalam hal ini seperti pasukan penjaga perdamaian, warga sipil ataupun pekerja sosial. Saat ini PBB telah mengatur beberapa konvensi internasional lainnya, seperti Konvensi Den Haag 1907 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan orang sipil pada masa perang, serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Konvensi-konvensi 21 Josina A. Y. Wattimena & Wilshen Leatemia, Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat, Awang Long Law Review, Vol. 4 No. 1, 2021, h. 142-151. 22 Anwar Arman, dkk, Hukum Internasional, Widina Bhakti Persada, 2021, h. 10. 23 Rudi M. Rizki, Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, h. 1. 24 L.C.O Tahamata dan Welly A Riry, Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Di Kota Ambon Saat Pandemi Covid-19, Sasi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 27 No. 2, 2021, h. 201-202. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1014
ini diharapkan mampu menjadi sebuah bentuk pencegahan dan perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian yang melaksanakan tugas pada wilayah konflik suatu negara. Namun, walaupun telah dibuat konvensi yang mengatur mengenai tata cara berperang serta pengaturan tentang perlindungan korban perang, pihak-pihak yang ikut langsung dalam konflik bersenjata tersebut masih banyak yang melakukan pelanggaran serta tidak memperhatikannya aturan yang telah ditetapkan. Hal demikian mengakibatkan pasukan penjaga perdamaian sering menjadi target penyerangan, pada saat menjalankan misi-misi kemanusiaan diwilayah konflik bersenjata. Sebelum pengiriman pasukan penjaga perdamaian dan keamanan internasional, diadakannya perjanjian oleh negara penerima dengan PBB terlebih dahulu. Perjanjian itu berisikan hal teknis tentang pengiriman pasukan bersenjata ke wilayah konflik, yang dikenal dengan Status of Force Agreement (SOFA) yang memuat privileges and immunities (keistimewaan dan kekebalan), lokasi penugasan, serta jenis senjata yang digunakan.25 Pasukan penjaga perdamaian PBB (UN Peacekeeping force) ialah pasukan khusus PBB yang dijadikan alat guna menolong suatu negara yang hancur akibat dampak buruk dari perang. Wewenang dan tugas ini termuat pada Bab VII Pasal 42 Piagam PBB yang menjelaskan dewan keamanan PBB dapat mengerahkan pasukan penjaga perdamaian untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam ketentuan lain seperti Konvensi Jenewa I tahun 1949, pada Pasal 9 menjelaskan untuk setiap kegiatan kemanusiaan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa tidak menjadi penghalang bagi kegiatan-kegiatan perikemanusiaan, yang mungkin diusahakan oleh pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi yang luka dan sakit, petugas dinas kesehatan dan rohaniawan, selama kegiatan-kegiatan itu mendapat persetujuan pihak-pihak dalam sengketa bersangkutan. Jenewa mengklasifikasikan pasukan penjaga perdamaian sebagai penduduk sipil dan bentuk perlindungannya dijamin oleh pihak yang berkonflik. Ancaman kepada pasukan ini dilarang dan termasuk pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional. Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan terhadap mereka yang tidak turut serta dalam pertikaian, sehingga dapat diketahui siapa yang boleh diserang dan yang tidak boleh diserang.26 Perlindungan terhadap mereka yang bukan kombatan adalah salah satu tujuan hukum humaniter internasional. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang menyangkut perilaku permusuhan (the conduct of hostilities), pasukan penjaga perdamaian memperoleh perlindungan terhadap dampak permusuhan karena kehadiran mereka dalam suatu konflik bersenjata bukan untuk berperang, tetapi untuk melaksanakan misi perdamaian maupun membantu penduduk sipil yang terkena dampak dari konflik bersenjata. Konvensi Sebagai subjek hukum pasukan penjaga perdamaian PBB selayaknya mendapatkan perlindungan hukum itu diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Upaya memberikan perlindungan hukum kepada pasukan penjaga perdamaian PBB sangat perlu dilaksanakan karena merupakan tanggung internasional. Perlindungan 25 Tom Danenbaum, United Nations Peacekeeping Operations, Harverd Journal Law Review, 2008, h. 23. 26 GPH Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 3. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1015
jawab negara penerima (Host Country).27 PBB mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan perlindungan terhadap perwakilannya, dan dapat mengajukan tuntutan atas nama para wakil tersebut terhadap pemerintah atau negara tuan rumah atas kerugian yang diderita selama melaksanakan kewajiban-kewajiban resmi mereka sebagai perwakilan dari PBB.28 Selain itu pasukan perdamaian juga harus didukung oleh peralatan atau alutsista dan infrastruktur yang baik agar dapat memberikan perlindungan bagi pasukan pada saat melaksanakan misi di wilayah-wilayah yang sarat serangan dari kelompok-kelompok yang bertikai. 4. Kesimpulan Status hukumnya mewakili kepentingan PBB dan negara tuan rumah maka pasukan penjaga perdamaian PBB diberikan keistimewaan dan kekebalan untuk menjalankan misi dinegara penerima melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengatur tentang misi, peran, prioritas, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan melindungi warga sipil, menghormati supremasi hukum, hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, mencapai perlucutan senjata, demobilisasi, repatriasi, pemukiman kembali dan reintegrasi kelompok bersenjata asing untuk stabilisasi jangka panjang. Selain itu Convention On The Safety of UN Personel tahun 1994, Konvensi Jenewa 1949 dan Status of Forces Agreement yang mengatur hubungan antara pasukan penjaga perdamaian PBB dengan negara tempat mereka ditugaskan, juga memberikan Legal Status bagi pasukan penjaga perdamaian PBB untuk bertindak dalam tugas-tugas kemanusiaan maupun pada proses perdamaian antara pihak yang berkonflik. Bentuk perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Convention On The Safety of UN Personel Tahun 1994, yang menjelaskan bahwa negara tuan rumah harus mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di wilayah mereka dari ancaman pembunuhan atau penyerangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pasukan penjaga perdamaian harus dilindungi karena mereka bukan kombatan tetapi dalam keadaan tertentu mereka dapat menggunakan senjata untuk membela diri atau membela orang yang dilindungi. Daftar Referensi Ambarwaty Dkk, (2009), Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Anwar, A., Rehatta, V. J. B., Hattu, V. V., Peilouw, J. S., Riry, W. A., Tuhulele, P., ... & Hanafi, I. H. (2021). Hukum Internasional. Burkle Frederick M., (2017), Commentary United Nations Charter, Chapter VII, Article 43: Now Or Never, Disaster Medicine and Public Health Preparedness, Vol. 13 No. 4. Darming Nur Efendi, (2021), Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020 Terkait Pengiriman Personil Perempuan Dalam Misi Perdamaian Dunia, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar. 27 Sefriani, Hukum Internasional.., Op.Cit, h. 266. 28 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989, h. 295. E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1016
Danenbaum Tom, (2008), United Nations Peacekeeping Operations, Harverd Journal Law Review. Erdina Fita, (2009), Perlindungan Hukum Bagi Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional, Universitas Sebelas maret, Surakarta. Erdina Fita, (2009), Perlindungan Hukum Bagi Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional, Universitas Sebelas maret, Surakarta. Haryomataram GPH, (1994), Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta. Haryomataram GPH, (2005), Pengantar Hukum Humaniter Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kusumaatmadja Moctar, (1982), Pengantar Hukum Internasional, Edisi IV, Binacipta, Jakarta. Mpanza Siphesihle E. dan Mlambo Victor H., (2019), Misi Perdamaian PBB di Afrika, Teka-teki Atau Peluang: Kasus Republik Demokrasi Kongo, Sudan Selatan dan Republik Afrika Tengah, Vol. 16 No. 4. Puspoayu Elisabeth Septin, Tinjauan Yuridis Legal Personality Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Asean di Era MEA, Vol. 5 No. 2, September, 2017. Rizki Rudi M., (2005), Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta. Sarjoon Athambawa dan Yusoff Mohammed Agus, (2019), The United Nations Peacekeeping Operations and Challenges, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 8 No. 3, November. Sefriani, (2010), Hukum Internasional Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Shaw Malcolm N., (2008), International Law, Cambridge University Press, New York. Soemitro Roni Hanitjo, (1980), Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta. Starke J. G., (1989), Pengantar Hukum Internasional, Aksara Persada Indonesia, Jakarta. Tahamata, L. C. O., & Riry, W. A. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Di Kota Ambon Saat Pandemi Covid-19. SASI, 27(2). Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. Awang Long Law Review, 4(1). E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 10 (2022): 1004-1017 1017