PERBEDAAN KEWENANGAN PERDANA MENTERI DALAM SISTEM PARLEMENTER DENGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA) 1Achmad Holidi, 2Nadir, 3Adi Gunawan, 4Win Yuli Wardani 1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura 2,3,4) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura Nadir@unira.ac.id Abstrak Kewenangan Perdana Menteri dalam sistem parlementer dengan kewenangan Presiden dalam sistem presidensial, secara umum di tentukan oleh konstitusi negara. Negara Indonesia menganut Civil Law system yang berasal dari negara Belanda yang menganut sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem tersebut mempengaruhi terhadap konsitusi negara Indonesia yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Malaysia menganut sistem hukum, Common Law System yang berasal dari negara Inggris, dan mempunyai konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Persekutuan Federal Constitution. Negara Malaysia terdiri atas negara federal (persekutuan) dan negara bagian. Perbedaan Kewenangan Perdana Menteri Dalam Sistem Parlementer Dengan Presiden Dalam Sistem Presidensial (Studi perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia), merupakan suatu kajian hukum tata negara yang mengkaji mengenai sistem pemerintahan. Penelitian ini akan mengetahui perbedaan kewenangan perdana menteri dalam sistem parlementer, presiden dalam sistem presidensial dan mengetahui kelebihan, kekurangan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Comparative Approach yakni membandingkan teori dan mengkaji konsep yang berkaitan dengan penelitian, menelaah konstitusi dari negara, serta menganalisa kelebihan dan kekurangan dari kedua negara, sehingga akan memberikan hasil tentang kewenangan kepala pemerintahan dan kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan harus dijalankan dengan baik, serta menggunakan kelebihan yang sudah ada, menutupi kekurangan dari sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia. Kata Kunci: Pemerintahan, Kewenangan, Perdana Menteri, Presiden. Abstract The authority of the Prime Minister in the parliamentary system with the authority of the President in the presidential system, in general, is determined by the constitution of each country. The Indonesian state adheres to the Civil Law system originating from the Netherlands and also adheres to the customary law system, the Islamic law system, systems affect the constitution of the Indonesian is called the Constitution of the Republic of Indonesia. Malaysia adheres to the legal system, Common Law System originating from the British state, and has a constitution called the Federal Constitution. The Malaysian state consists of a federal state (partnership) and states. Differences in the Authority of the Prime Minister in the Parliamentary System with the President in the Presidential System (Comparative Study between Indonesia and Malaysia), is a study of constitutional law that examines the system of government. This will find out about the differences in the authority of the prime minister in the parliamentary system and the president in the presidential system. This research uses a normative juridical method with a comparative approach, namely comparing theories obtained from primary data and secondary data related to this research by examining the constitution of each country, and analysing the advantages and disadvantages of the state. Results about the authority of the head of government, the advantages and disadvantages of each government system. The government system must be
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani able to run well, and should be able to cover the weaknesses of each government system in Indonesia and Malaysia. Keyword: Government, Authority, Prime Minister, President. PENDAHULUAN Konstitusi yang dimiliki suatu negara merupakan hukum dasar tertinggi yang harus di jadikan sebagai acuan dalam menjalankan sistem hukum disuatu negara, menentukan kekuasaan, tugas-tugas pemerintah, serta menjamin hak-hak tertentu bagi seluruh komponen yang ada didalam negara tersebut. Menurut E.C.S. Wade Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan- badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut (Putu Ari Astawa,2017:23). Konstitusi sebagai suatu aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antar negara dan warga negaranya. Oleh karena itu setiap negara memiliki konstitusi dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara yang lain. Negara Malaysia memiliki konsitutisi dengan menganut sistem pemerintahan parlementer. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer (Federal), persekutuan seperti negara malaysia. Secara umum sistem hukum di malaysia menganut Command Law System yang juga dianut oleh Inggris. Konstitusi Malaysia disebut Federal Constitution (Konstitusi Federal), Diperkenalkan pertama kali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada Hari Kemerdekaan: 31 Ogos 1957 Berikutnya diperkenalkan sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada Hari Malaysia: 16 September 1963. Malaysia merupakan negara yang menganut tipe negara federal yang meliputi negara federal dan negara bagian dengan menganut sistem pemerintahan Monarki Demokrasi. Sedangkan sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Civil Law System yang juga di anut oleh negara Belanda, dalam sejarahnya Indonesia merupakan negara yang cukup lama di jajah oleh belanda. Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan (republic) yang meliputi pemerintah pusat dan daerah otonom dengan sistem pemerintahan republic tersebut. Indonesia mengadopsi prinsip Demokrasi Konstitusional. Perbedaan sistem tersebut diatas juga mempengaruhi terhadap perbedaan kewenangan yang di miliki oleh perdana menteri 166 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani sebagai kepala pemerintah dengan presiden sebagai kepala negara. Yang keduanya merupakan orang tinggi di negara masing-masing. Studi perbandingan yang mangkaji tentang konstitusi antar kedua Negara. Bahwa agar penelitian ini mengandung arti yuridis bahwa Constitution dalam bahasa inggris bermakna sama dengan UUD (Moh. Fadli, Bagir Manan,2012:2). Dalam hal ini akan memfokuskan pada kekuasaan atau kewenangan yang di berikan oleh masing-masing konstitusi, perdana menteri sebagai kepala pemerintah di negara federal seperti malaysia (persekutuan), dengan presiden sebagai kepala negara indonesia. Penelitian ini merupakan suatu kajian hukum tata negara dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Comparative Law (perbandingan Hukum) untuk menelaah sisi perbedaan kewenangan perdana menteri dalam sistem parlementer dengan presiden dalam sistem presidensial (studi perbandingan antara indonesia dengan malaysia). Sistem pemerintahan merupakan suatu cara memerintah dari kekuasaan-kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial yang secara bersama-sama menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Yakni "suatu perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ- organ legislatif, eksekutif dan yudisiil yang dengan bekerja bersama-sama hendak mencapai suatu maksud atau tujuan" (Sri Soemantri,1976:20). Pembagian di kedua negara jika didasarkan pada Trias Politica maka akan memiliki perbedaan, yang di Pertuan Agong, atau dapat disebut juga Raja Malaysia memiliki kekuasaan atau kewenangan menjabat sebagai kepala negara juga menjabat sebagai kepala pemerintahan bahwa ketua negara dimalaysia disamping memiliki kedudukan yang tinggi dan cukup kuat juga memiliki kewenangan untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya untuk tetap mampu mensejahterakan rakyat dan berperilaku adil terhadap rakyatnya, melalui kekuasaan yang ia miliki, yakni Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, dan Kekuasaan Yudikatif. Sedangkan di negara Indonesia ketiga kekuasaan tersebut masing-masing berdiri sendiri, bahwa presiden atau kepala negara menjadi ketua dan memegang badan eksekutif, kekuasaan legislatif di pegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kekuasaan kehakiman atau Kekuasaan Yudikatif berada ditangan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kedua lembaga 167 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani tersebut merupakan lembaga peradilan tinggi di indonesia (Nasaruddin Umar, 2013:112). Kewenangan yang dimiliki oleh perdana menteri seperti di malaysia dan kepala negara seperti di indonesia tentunya akan berbeda pula sesuai dengan sistem pemerintahan apa yang di anut oleh masing-masing negara tersebut. Namun kepala negara di indonesia (Presiden) masih dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan atau peraturan-peraturan yang di buat oleh badan legislatif yang kekuasaannya ialah membentuk undang-undang, oleh karena itu kekuasaan yang dimiliki oleh presiden harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat agar dapat merasakan keadilan yang merata, dan dapat merasakan merasakan kesejahteraan sesuai dengan tujuan dari adanya konstitusi negara republik indonesia. Oleh karena itu maka penulis sangat tertarik untuk meneliti Perbedaan Kewenangan Perdana Menteri Dalam Sistem Parlementer Dengan Presiden Dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia). METODE PENELITIAN Pendekatan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan hepotesis yang ada, maka penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Nomatif, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai hukum positif, berlaku (Soerjono Soekanto,2010:53). Mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan (Library Research) dan menganalisis bahan hukum dengan mengkaji teori-teori dan konsep yang diperoleh dari hasil studi pustaka. HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem yang dianut oleh pemerintahan Indonesia merupakan sistem pemerintahan presidensial yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Indonesia dalam sistem pemerintahannya menggunakan Sistem Presidensil Konstitusional. Yang dimaksudkan dengan Presidensil Konstitusional adalah suatu sistem pemerintahan yang penyelenggaraan pemerintahan negaranya dilaksanakan oleh presiden dimana tugas dan kewenangan presiden diatur dalam konstitusi baik dalam kapasitasnya 168 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani sebagai penyelenggara (kepala) pemerintahan maupun sebagai penyelenggara (kepala) negara dengan arah pertanggungjawabannya adalah terhadap konstitusi negara republik indonesia. Kewenangan Presiden Republik Indonesia Kewenangan presiden, memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 Ayat 1), membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, dan menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU (Pasal 5). Presiden diberikan wewenang pemerintahan yang diberikan oleh UUD, dan kemudian diberikan hak untuk dapat mengajukan rancangan undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Indonesia merupakan Presidensil Konstitusional yaitu dimana kekuasaan pemerintahan presiden diatur dalam undang-undang dasar baik dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Pernyataan beliau tersebut didasari pada rumusan pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan serta Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tentang dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat. Di bidang legislasi, tampak dominasi eksekutif terhadap legislatif (DPR). Sebab Presiden yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan DPR hanya mempunyai hak inisiatif dan hak amandemen. Hal itu diperjelas lagi dengan Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) bahwa: "Kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislatif power dalam negara." Dengan demikian jelas tampak karakter parlementer dalam bidang legislasi. Namun pasca perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, sehingga menurut Sri Soemantri adalah "benar-benar sistem pemerintahan presidensil". Ciri-ciri tersebut terlihat jelas dalam perubahan ketiga, yakni Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan langsung oleh rakyat (Pasal 6A Ayat 1). Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden yang dipilih bersama-sama atau dalam satu surat suara dengan presiden dalam pemilihan umum secara langsung (Muwahid,2010:491). Dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar maka akan timbul tugas, fungsi dan hak presiden. 169 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memposisikan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam tugas dan fungsi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Kewenangan Perdana Menteri Bentuk pemerintahan Malaysia adalah Monarki Konstitusional, yaitu berupa kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Didalam Undang-Undang Malaysia (Laws Of Malaysia) Fasal 32: (1) There shall be a Supreme Head of the Federation, to be called the Yang di- Pertuan Agong, who shall take precedence over all persons in the Federation and shall not be liable to any proceedings whatsoever in any court except in the Special Court established under Part XV. (3) The Yang di-Pertuan Agong shall be elected by the Conference of Rulers for a term of five years, but may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Conference of Rulers or be removed from office by the Conference of Rulers, and shall cease to hold office on ceasing to be a Ruler. Dalam sistem pemerintahan negara Malaysia terjadi pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala Negara adalah Yang di-Pertuan Agong, dan dipilih oleh Majlis Raja-Raja selama lima tahun, dan jika sewaktu-waktu ingin melepaskan dari jabatannya maka Yang di-Pertuan Agung harus membuat surat pelepasan jabatannya dan ditanda tangani sendiri serta di tunjukkan kepada majlis raja-raja, atau dapat dipecat oleh majlis raja-raja dari jabatannya karena alasan tertentu. Pembagian kekuasaan yang dimuat didalam undang-undang negara malaysia benar-benar menunjukkan bahwa sistem yang dianut ialah sistem parlementer yang memisahkan antara kekuasaan kepala negara yang di pimpin oleh Yang di-Pertuan Agung, dan Kepala Pemerintahan didalam badan eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana menteri mengurus pemerintahan dan untuk menjalankan undang-undang. Kewenangan yang di miliki perdana menteri merupakan tugas yang juga di miliki oleh Kepala Negara yakni Yang di-Pertuan Agong. Pada hakikatnya semua isi undang-undang malaysia perlembagaan persekutuan, didalamnya merupakan tugas yang diberikan kepada kepala negara atau Raja, namun dengan didasari atas nasehat 170 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani perdana menteri atau sesuai dengan kehendak perdana menteri dan menteri-menteri yang lain. Perdana menteri menjadi pemimpinan Badan Eksekutif dan Kabinet. Sebagaimana dijelaskan dalam Fasal 39 "Kuasa eksekutif Persekutuan hendaklah terletak hak pada Yang di-Pertuan Agong dan, tertakluk kepada peruntukan mana- mana undang-undang persekutuan dan peruntukan Jadual Kedua, bolehlah dijalankan olehnya atau oleh Jemaah Menteri atau oleh mana-mana Menteri yang diberi kuasa oleh Jemaah Menteri, tetapi Parlimen boleh, melalui undang-undang, memberikan fungsi eksekutif kepada orang lain". Pada Fasal 40 (1) dan (2): 1) Pada menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan ini atau undang- undang persekutuan, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri atau nasihat seseorang Menteri yang bertindak di bawah kuasa am Jemaah Menteri, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh Perlembagaan ini; tetapi Yang di-Pertuan Agong berhak, atas permintaannya, untuk mendapat apa-apa maklumat berkenaan dengan pemerintahan persekutuan yang boleh didapati oleh Jemaah Menteri. Pada Pasal ini bahwa Raja atau Yang di-Pertuan Agong sangat terikat oleh laporan pertanggung jawaban dari kabinet. Dengan demikian Perdana menteri beserta kabinetnya menjalankan tugas pemerintahan dengan bertanggung jawab kepada Raja. (1A) Pada menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan ini atau undang- undang persekutuan, jika Yang di-Pertuan Agong dikehendaki bertindak mengikut nasihat, atas nasihat, atau selepas menimbangkan nasihat, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat itu. 2) Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya pada melaksanakan fungsi yang berikut, iaitu: a. melantik seorang Perdana Menteri; b. tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran Parlimen; c. meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang semata-mata berkenaan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, dan apa-apa tindakan pada mesyuarat itu, dan dalam apa-apa hal lain yang disebut dalam Perlembagaan ini. 171 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani 3) Undang-undang persekutuan boleh membuat peruntukan menghendaki Yang di-Pertuan Agong bertindak selepas berunding dengan atau atas syor mana-mana orang atau kumpulan orang selain Jemaah Menteri pada menjalankan mana-mana fungsinya selain a. Fungsi yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya; b. Fungsi yang berkenaan dengan penjalanannya peruntukan ada dibuat dalam mana-mana Perkara lain. Kekuasaan yang selanjutnya bahwa Yang di-Pertuan Agong ialah pada pasal 41: "Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Pada pasal 42: Kuasa pengampunan, dsb. 1) Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh mahkamah tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan Raja atau Yang di-Pertua Negeri sesuatu Negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam Negerinya. Pada Pasal 43: 1) Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik suatu Jemaah Menteri untuk menasihatinya dalam: penjalanan fungsinya. 2) Jemaah Menteri hendaklah dilantik seperti yang berikut, iaitu: a. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan Jemaah Menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu; dan b. atas nasihat Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik Menteri-Menteri lain daripada kalangan ahli mana-mana satu Majlis Parlimen; Berdasarkan Sekretariat Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri (JPM), merupakan lembaga pemerintah berbentuk kementerian di malaysia. Lembaga ini dibentuk demi menyelaraskan kebijakan dan melaksanakan undang-undang atau peraturan hukum yang di pelopori langsung oleh Perdana Menteri Malaysia bersama 172 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023 bagi
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani para menteri dan wakil menteri di sekretariat perdana menteri. Jabatan perdana menteri terdiri atas Sekretariat Perdana Menteri, SEkretariat Wakil Perdana Menteri, dan sekitar 50 lembaga nonkementerian lainya. Menurut Gatot Sugiarto beberapa kewenangan dari bagian pemerintahan federal dalam sistem pemerintahan di malaysia: Urusan luar negeri; Pertahanan dan Keamanan Nasional; Kinerja dan Kekuasaan serta Keamanan Sosial; Kewarganegaraan: Keuangan; Industri, Perdagangan dan Perniagaan; Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan; Perkapalan, Navigasi dan Perikanan; Komunikasi dan Transportasi (Zainal Asikin,2012:27). Perdana Menteri Malaysia memiliki administrasi umum Jabatan Perdana Menteri (JPM) yang dikenal sebagai Divisi Layanan dan Manajemen Sumber Daya Manusia, yang di bagi menjadi 6 divisi diantaranya; Divisi Inovasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Divisi Keuangan dan Pengembangan, Divisi Akun, Divisi Layanan Manajemen, Divisi Audit Internal danunit Komunikasi Korporat. Dari keenam divisi, mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan dukungan dalam bentuk adminstrasi, keuangan, manajemen sumber daya manusia, keamanan, sosial dan lainnya kepada departemen perdana menteri secara efisien dan efektif, sesuai dengan aturan dan instruksi yang telah ditetapkan. Hak terhadap harta. Sebagaimana diatur dalam pasal ayat 1 dan 2; 1) Tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang- undang. 2) Tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang memadai 2. Meningkatkan kualitas layanan publik malaysia menjadi lebih responsif dan dengan integritas serta menumbuhkan penggunaan tekhnologi informasi dan pelayanan publik. 3. Memberikan layanan yang efisien, berkualitas dan efektif kepada kabinet menteri dan sekretaris utama untuk pemerintah yang juga merupakan sekretaris kabinet serta melacak implementasi keputusan-keputusan pemerintah. 4. Menjadi pusat referensi untuk semua masalah mengenai perlindungan keamanan termasuk keamanan fisik, dokumen dan personel serta merumuskan, menerbitkan 173 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani dan menentukan kebijakan keamanan perlindungan untuk kesamarataan diterapkan dengan benar. Sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat; 1) Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undangundang. 2) Kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh Perlembagaan ini tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang- undang atau dalam pelantikan kepada apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah sesuatu pihak berkuasa awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pemerolehan, pemegangan atau pelupusan harta atau berhubungan dengan penubuhan atau penjalanan apaapa pertukangan, perniagaan, profesion, kerjaya atau pekerjaan. 3) Tidak boleh ada diskriminasi yang memihak kepada manamana orang atas alasan bahawa dia seorang rakyat Raja bagi manamana Negeri. 4) Tiada pihak berkuasa awam boleh mendiskriminasikan manamana orang atas alasan bahawa dia bermastautin atau menjalankan perniagaan di mana-mana bahagian Persekutuan di luar bidang kuasa pihak berkuasa itu 5. Mengelola upacara dan protokol nasional atau kenegaraan, memberikan Derajat Federal, kunjungan ke Pejabat Nasional, Konferensi Internasional, dan Putrajaya International Convention Center. 6. Menjadi lembaga pusat utama untuk memantau implementasi kebijakan, strategi, program dan proyek pembangunan serta menyelesaikan masalah terkait secara efisien dan efektif sehingga implementasinya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. 7. Memastikan formulasi dan koordinasi serta implementasi kebijakan yang terkait dengan keamanan nasional serta arah, langkah-langkah keamanan ditangani secara terencana, komprehensif, dan terintegrasi. 8. Merencanakan, merumuskan dan memantau kebijakan penegakan laut serta membantu Badan Penegak Maritim Malaysia (BPPM), menjadi lembaga yang efisien dengan menyediakan peralatan dan infrastruktur melalui pengembangan dan pengadaan. 174 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani 9. Mempersiapkan dan menerapkan administrasi hukum berdasarkan hukum islam secara adil dan efektif melalui tindakan yang telah disetujui. hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkannya. 10. Bantuan publik yakni menangani keluhan yang beralasan dan menggunakannya sebagai masukan bagi lembaga pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas dan produktivitas layanan publik. Sebagaimana diarut dalam pasal 10 ayat 1 Tertakluk kepada Fasal (2), (3) dan (4) a) tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara; b) semua warga negara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata; c) semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan. 1) Bertindak sebagai penghubung antara Pemerintah Negara Bagian Sabah dan Serawak dengan Pemerintah Federal untuk memfasilitasi proyek-proyek Federal dan hal-hal yang menjadi perhatian langsung Perdana Menteri. 2. Melindungi dan Mepromosikan Hak Asasi Manusia di Malaysia. 3. Mengembangkan masyarakat pedesaan disemua bidang sosial, ekonomi melalui upaya pembangunan manusia, ekonomi dan fisik dengan fokus pada peningkatan standar hidup. Kelebihan dan Kekurangan Perdana Menteri dan Presiden Dari berbagai ciri-ciri dari kedua sistem tersebut, dapat dikemukakan Kekurangan Perdana Menteri dalam sistem parlementer sebagai berikut; 1. Kekuasaan yang dipegang oleh kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak menjadi satu atau kekuasaan di sebar ke negara bagian. 2. Pada sistem parlementer bahwa kepala pemerintahan biasanya tidak dipilih secara langsung. Ini karena perdana menteri biasanya dipilih oleh legislatif atau partai yang berkuasa, yang biasanya berarti kepemimpinan partai. 3. Kedudukan eksekutif atau kepala pemerintahan sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet atau bagian dari eksekutif dapat diberhentikan atau dijatuhkan oleh parlemen. 175 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani 4. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan. 5. Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut (malaysia) sangat banyak suara. 6. Konflik yang sering terjadi antara parlemen dan pemerintah, karena parlemen dan pemerintah memiliki kekuasaan yang berbeda. 7. Pemerintahan yang kurang stabil, karena perdana menteri harus mempertahankan dukungan parlemen, sistem parlementer dapat menyebabkan pemerintahan yang kurang stabil apabila perdana menteri atau kabinet yang dibentuk oleh perdana menteri kehilangan dukungan parlemen. 8. Pembuatan kebijakan yang lambat, kekurangan ini diakibatkan oleh parlemen yang harus memberikan persetujuan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, proses pembuatan dapat memperlambat terealisasinya kebijakan tersebut. 9. Menimbulkan ketidakselarasan antara perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dengan anggota parlemen. Keputusan yang di ambil oleh perdana menteri yang tidak ada dukungan oleh parlemen, dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan dapat mengakibatkan kerusuhan antara parlemen dan kepala pemerintahan. 10. Ketidakpercayaan atau Mosi dapat di keluarkan oleh parlemen terhadap kepala pemerintahan perdana menteri dan anggota kabinet yang dibentuk oleh perdana menteri untuk dapat melepaskan jabatan atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala pemerintahan. Dibalik kekurangan sistem parlementer. Ada beberapa kelebihan dari negara yang menganut sistem parlementer khususnya di negara Malaysia sebagai berikut: 1. Responsif terhadap rakyat, kelebihan yang pertama, bahwa parlemen dalam sistem parlementer terpilih secara demokratis, oleh karena itu negara yang menganut sistem parlementer cenderung lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhan rakyatnya. 2. Dengan adanya parlemen yang mempunyai kewenangan untuk mewakili rakyatnya, maka parlemen dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah 176 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan oleh pemerintah. 3. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen. 4. Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat, karena terjadi penyesuaian pendapat anatara eksekutif dan legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Selanjutnya, kekurangan dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia sebagai berikut: 1. Kekuasaan ekseutif atau kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan berada diluar pengawasan oleh badan legislatif, sehingga menimbulkan kekuasaan yang mutlak oleh presiden. 2. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik yang dibuat oleh badan eksekutif umumnya merupakan hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang kurang tegas dan memakan waktu yang cukup lama. 3. Pengaruh rakyat dalam menentukan kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah atau badan eksekutif dan legislatif kurang mendapat perhatian. Kelebihan dari negara yang menganut sistem presidensial ini, ialah sebagai berikut: 1. Badan eksekutif atau badan kepemerintahan negara lebih stabil kedudukannya sebab tidak bergantung pada parlemen. 2. Stabilitas lembaga eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden. 3. Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung. 4. Pemisahaan kekuasaan merupakan pemerintahan yang dibatasi (Ribkha Octovina Annisa,2018:249). 5. Stabilitas dari Eksekutif yang berdasarkan jaminan terhadap kepastian lamanya jabatan presiden. 6. Pemilihan umum secara langsung terhadap Presiden dianggap lebih demokratis dari pada pemilihan secara tidak langsung baik formal maupun tidak formal. 177 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani 7. Terdapat pembagian kekuasaan yang merupakan pembagian terhadap kekuasaan eksekutif yang merupakan pertahanan yang signifikan untuk kebebasan individu terhadap pemerintahan (Dinoroy Marganda Aritonang, 2010:363). Setiap sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan, perdana menteri di negara malaysia dituntut untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan sebaik mungkin dengan menutupi kekurangan dari sistem pemerintahan dari sistem parlementer tersebut. Negara indonesia dengan sistem pemerintahan presidensialnya memiliki kekurangan. Hal ini harus mampu di minimalisir oleh Presiden yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan. KESIMPULAN 1. Perbedaan kewenangan Perdana Menteri dalam sistem parlementer dengan Presiden dalam sistem presidensial, bahwa yang menyebabkan kedua sistem ini mempunyai perbedaan ialah terletak pada aturan yang ada, yakni adanya konstitusi dari masing-masing negara. Konstitusi (undang-undang negara). Konstitusi negara malaysia (Undang-undang Persekutuan), memisah antara kekuasaan kepala negara (raja) atau yang dikenal dengan sebutan Yang di-Pertuan Agong dengan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) yang disebut sebagai Kepala Kerajaan Malaysia, yang dibantu oleh para menteri-menteri yang lain dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu Raja atau kepala negara harus mengikuti nasehat perdana menteri dalam setiap hal-hal yang berkenaan dengan kepemerintahan, yakni kepala eksekutif mempunyai tanggung jawab terhadap kepala negara untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan di negara Indonesia kepala negara yang merangkap sekaligus menjadi kepala pemerintahan sudah diatur oleh konstitusi negara yang sebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut undang-undang dasar. 2. Setiap sistem pemerintahan yang dianut oleh kedua negara, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Malaysia (Perdana Menteri) sebagai kepala pemerintahan memiliki kekurangan yakni, kekuasaan yang dimiliki perdana menteri tidak menjadi satu artinya kekuasaan juga diberikan kepada negara bagian. Dan kelebihan dari sistem ini perdana menteri lebih fokus untuk 178 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani menjalankan pemerintahan di negara persekutuannya. Sedangkan dalam sistem presidensial di negara indonesia. Kekurangan dari sistem ini bahwa Presiden tidak dapat memaksa membubarkan parlemen. Kelebihan dari sistem ini, presiden mempunyai kekuasaan eksekutif yang cukup kuat karena presiden memiliki dua jabatan sekaligus yakni, kepala negara dan kepala pemerintahan. DAFTAR PUSTAKA Ari Astawa Putu. (2017). Negara Dan Konstitusi. Bali: Universitas Udayana. Bagir Manan. (2000). Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah. Bandung: Fakultas Hukum Unpad. Jimly Asshiddiqie. (2007). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. Moh. Fadli, Bagir Manan. (2012). Membedah UUD 1945. Malang: UB Press. M. Hadjon Philipus. (2015). Wewenang. Surabaya: Universitas Airlangga. Mahfud MD. (2001). Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi. Nadir Dan Win Yuli Wardani. (2020). Paradigma Alternatif Metode Penerapan Asas Malu (Principle Of Al-Haya'). Yogyakarta: Litera. Sunarso. (2012). Perbandingan Sistem Pemerintahan. Yogyakarta: Ombak. Soemantri Sri. (1976). Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN. Bandung: Tarsito. Tedi Sudrajat. (2019). Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan). Jakarta: Sinar Grafika. Tjandra W. Riawan. (2019). Hukum Admintrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika. Zainal Asikin. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Jurnal Cipto Prayitno. (2020). "Constitutionality Analysis Limitation Authority of the President in the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act". Bandung: Jurnal Konstitusi, Volume 17 Nomor 3 September. Dinoroy Marganda Aritonang. (2010). "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945". Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum. Volume. 22 Nomor 2 Juni. 179 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023
Achmad Holidi, Nadir, Adi Gunawan, Win Yuli Wardani Muwahid. (2010). "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945". Jurnal Al-Qānūn. Volume 13 Nomor 2 Desember. Ribkha Octovina Annisa. (2018). "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia". Bandung: Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 4, No. 2 Oktober. Sri Soemantri M. (1995). "Wawasan Akar Kerakyatan dan Strategi Pengukuhannya Melalui Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 Dilihat dari Aspek Hukum". (disampaikan dalam seminar sehari oleh IIPS tanggal 14 Desember. Umar Nasaruddin. (2013). "Studi Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia". Ambon: Jurnal Tahkim. Volume 9 Nomor 2 Desember. "Government Directory: Prime Minister's Department", Sekretariat Perdana Menteri Malaysia, Diakses 29 Januari 2019. 180 Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023