Mukhtar, Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia 127 KEAMANAN NASIONAL: ANTARA TEORI DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA1 Sidratahta Mukhtar Abstract The new design of national security system is urgent to be formulated in facing new various typology of threats either conventional or non-conventional in its characteristic. Efforts to reform national security sector have their own obstacles and the ideal national security system only could be achieved if there are rule of law, policy development capability, professional implementor, effective supervision and transparent and professional budget management. Keywords: National Security, National Secutity Law, National Security Reformation Pembahasan tentang sistem keamanan nasional telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Namun sampai sekarang belum menghasilkan regulasi baru yang sesuai dengan harapan. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang digagas Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Soedarsono sejak tahun 2004 diarahkan untuk melahirkan desain sistem keamanan nasional baru yang mampu menghadapi berbagai tipologi permasalahan dan ancaman baik yang bersifat ancaman konvensional maupun ancaman nirmiliter (non-traditional security threats). Globalisasi dan demokratisasi yang melanda dunia mempengaruhi dan mewarnai peta kebijakan dan keamanan masing-masing Negara di mana setiap Negara memiliki interdependensi satu sama lainnya. Seorang ahli keamanan, Barry Buzan membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Pendekatan militer berarti hanya salah satunya dalam sistem keamanan nasional.2 Peran militer fokus pada kapabilitas lembaga pertahanan, asesmen ancaman dan lainnya. Hubungan sosial budaya dan agama diperlukan untuk memahami dinamika ancaman dan interaksi faktor-faktor keamanan. Budaya kekerasan (culture of violence) seringkali mengalami tipologi konfliks yang latent karena mengakar kuat khususnya pada masyarakat yang terbelah secara demografis dan secara etnik. Di samping itu, keamanan tidak dapat dipahami dalam arti sempit, hanya dari sudut pandang 1 Versi awal tulisan ini pernah disampaikan sebagai makalah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) RUU Keamanan Nasional Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, tanggal 13 Juni 2011. 2 Lihat Barry Buzan. 1991. People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
128 Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011 Negara (state security), dengan anggapan bahwa bila rakyat sejahtera (keadaan perut kenyang), maka akan tercipta keamanan. Tindakan aparat keamanan itu sendiri dipandang dapat mengancam keamanan individu atau warga Negara. Keamanan kurang dilihat dalam sudut pandang masyarakat. Masyarakat kurang diajak waspada terhadap kapan, bagaimana dan seperti apa ancaman keamanan itu. Masalah keamanan muncul setelah terjadinya suatu kasus kekerasan aparat (state violence) terhadap masyarakat.3 Berdasarkan pada fakta seperti itu, maka pembahasan RUU Kamnas diharapkan melibatkan sebanyak mungkin baik unsur negara maupun unsur masyarakat sipil (stakeholders). Disinilah letak masalahnya, ketika melibatkan begitu banyak komponen dalam tujuh tahun terakhir, tetapi belum juga melahirkan desain UU kamnas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat di Indonesia. Proses pembuatan regulasi politik seperti itu bukan saja untuk menghindari kelemahan-kelemahan didalamnya, tetapi sekaligus hadirnya sistem hukum nasional yang merupakan identitas (identity), penentu kemampuan nasional dalam pergaulan internasional serta upaya untuk memantapkan ideologi dan pemikiran dari pengaruh negatif dari luar negeri. Sistem pertahanan dan keamanan harus diarahkan untuk menjamin tegak dan menguatnya suatu Negara bangsa (nation state) dari "external threat" dan "domestic tentang pentingnya memikirkan "software" yaitu terutama ideologi nasional serta sistem politik, ekonomi dan sosial budaya. Untuk "hardware", yang paling penting adalah lembaga-lembaga yang fungsional yang merupakan sumber daya nasional seperti aparatur negara, masyarakat politik (Ormas dan LSM) serta partai politik. Juga diperlukan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil (civil society). Dimensi lain yang diperlukan dalam memperkuat pertahanan dan keamanan nasional adalah ketahanan pangan (food security) dan masalah energi (energy security).4 threat". Burhan D. Magenda menyebutkan itu mengubah konsep keamanan nasional dari state center security kepada people centered security. Konsekuensinya, keamanan menjadi keamanan comprehensive dan manajemen keamanan membutuhkan kerjasama antar aktor dan lembaga keamanan. Dalam konteks ini, keamanan nasional dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa keamanan nasional di Negara demokrasi umumnya Dinamika permasalahan keamanan seperti 3 Kusnanto Anggoro, Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik. Jakarta: Propatria Institute,2005 Lihat juga, Sidratahta Mukhtar, Manajemen Keamanan Negara I dan II: Perspektif Kamdagri/Kepolisian. (Makalah FGD Propatria Institute: Jakarta, 11 September 2005) 4Prof. Dr. Burhan D. Magenda, Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau Dari Strategi Ketahanan Nasional, (Jakarta: FISIP UI, 23 April 2008). Hal 1-2.
Mukhtar, Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia 129 mencakup keamanan Negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (state security, public security dan human security).5 Gagasan dan pemikiran yang mendasari pentingnya desain baru keamanan nasional dilatarbelakangi oleh pengalaman rejim Orde Baru yang tidak demokratis di mana penggunaan kekuatan pertahanan dan keamanannya mengalami tumpang tindih. Aktor-aktor baik militer maupun Polri digunakan sebagai instrumen dan kekuatan politik resmi Negara. Peranan militer dalam politik itu merupakan kesalahan dan pelanggaran terhadap sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, militer dan juga kepolisian ditempatkan sebagai lembaga pemerintahan yang netral dan professional untuk menyelenggarakan fungsi pertahanan dan keamanan.6 Bila pada masa Orde Baru menggunakan pendekatan state center, maka pada masa reformasi sejak 1998 tersebut, bangsa Indonesia membangun format baru sistem keamanan nasional dengan menggunakan pendekatan partisipasi warga Negara dan masyarakat (civil society) dalam melahirkan regulasi-regulasi keamanan. Pendekatan ini dikenal dengan Security Sector Reform (reformasi sektor keamanan/SSR) yang telah sukses diterapkan di Eropa Barat pada dekade 1990an. Dengan demikian, spektrum dan konsep keamanan menjadi lebih luas; (1). Fokus tidak lagi terbatas pada keamanan teritorial, tetapi kepada dimensi keamanan manusia. (2). Dari keamanan melalui pendekatan militer menjadi pendekatan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh perkembangan pendekatan ini adalah kebijakan keamanan nasional Negara dalam konteks pemberantasan terorisme. Perang terhadap terorisme bukan lagi mengandalkan aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional Amerika semata, tetapi melibatkan banyak lembaga keamanan dan institusi pemerintahan lainnya. Juga membangun kerjasama lintas Negara dalam format kerjasama keamanan (security cooperation) dengan hampir semua Negara di dunia.7 Reformasi Sektor Keamanan menyangkut dimensi keamanan dalam pengertian yang luas baik sektor militer, nirmiliter dalam menyediakan keamanan bagi masyarakat luas. Sasaran SSR adalah membentuk lembaga-lembaga keamanan baru dengan diferensiasi fungsi dan wewenang yang jelas dan komprehensif serta sistem akuntabilitas publik dari peran institusi-institusi pertahanan dan keamanan. Hal yang sangat dikedepankan dalam konteks ini adalah bagaimana membangun sistem kontrol masyarakat terhadap peranan dan dampak peran lembaga-lembaga keamanan bagi kepentingan masyarakat-manusia secara umum. 5 Lihat Letjen TNI Bambang Darmono, Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia.(Yogyakarta: Jurnal Ketahanan Nasional: Nomor XV (1) April 2010. Hal 7-8 dan 17-18 6 Sidratahta Mukhtar, Militer dan Demokrasi di Indonesia, Hasil Penelitian (Proses dibukukan): Jakarta, 2010 7 Sidratahta Mukhtar, Pemberantasan Terorisme di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Keamanan Nasional, makalah Seminar Sehari (Makassar:Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, 2009) hal 5
130 Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011 Menurut Born dan Flupi (seperti dikutip Prof. Banyu Perwita) memiliki tiga konsepsi Security Sector Reform dalam sistem Negara demokrasi. Pertama, Reformasi Sektor Keamanan menjadi alat untuk menjamin stabilitas domestik dan internasional. Instabilitas keamanan dan politik khususnya yang seringkali muncul di Negara-negara yang mengalami transisi demokrasi dan umumnya Negara berkembang menjadi semakin relevan tentang SSR tersebut. Kedua, Reformasi Sektor Keamanan juga akan mendorong iklim ekonomi-politik. Di Negara berkembang seringkali muncul konflik dan ancaman keamanan domestik yang disebabkan oleh masuknya pihak asing yang berinvestasi di suatu Negara. Dalam konteks itu, reformasi ini sekaligus mendorong berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ketiga, meningkatkan demokratisasi dan membangun hubungan sipil militer yang harmonis dan supremasi sipil.8 Menurut konsep SSR tersebut, efektifitas proses reformasinya ditentukan oleh apakah suatu Negara sudah mengalami demokratisasi dalam sistem keamanannya atau tidak. SSR menuntut peranserta dari berbagai kekuatan reformis (parlemen, militer dan sipil) dalam mendorong demokratisasi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif masyarakat, budaya, politik dan lainnya Negara tersebut.9 Pasca Perang Dunia II, ruang lingkup konsep keamanan nasional (national security) seperti dikutip oleh Komisi Konstitusi (2004) dari Christopher Schoemaker hanya mencakup "the protection from external invasion, an attitude primarily driven by the war". Pemahaman yang senada juga ditekankan berbagai literatur, mulai dari pengertian umum dalam kamus (Peter Salim, 2002) sampai pengertian-pengertian khusus yang diberikan oleh pengamat (Edy Prasetyono, 2005; Kusnanto Anggoro, 2004). Pengertian-pengertian tersebut menekankan pada pemahaman yang khusus dalam arti obyeknya, sehingga Kamnas tidak mencakup seluruh aspek keamanan dalam suatu negara tetapi difokuskan pada ancaman terhadap negara dan tujuan vital nasional. Menurut Christopher S. bahwa "national security" dalam konteks Amerika Serikat (AS) mengandung pengertian: "the protection of the United States from major threats to our territorial, political, or economic well-being". Seperti juga dikonfirmasi oleh Tim National Security Council Amerika Serikat yang dihadirkan oleh Dephan pada acara ..., berarti negara (state) AS menggunakan istilah "national" untuk pengertian negara federasi (USA), bukan "state" yang berarti negara bagian. Bahkan bagi AS "national security" adalah keamanan kawasan dunia yang mengancam negara AS, sementara untuk keamanan dalam negeri mereka mengembangkan "home land security". Konsep keamanan nasional tidak lalu berarti keamanan secara nasional. Keamanan nasional lebih mengandung pengertian keamanan suatu negara sebagai satu kesatuan (entitas), bukan totalitas keseluruhan masalah keamanan, yaitu keamanan negara dan keamanan kehidupan dalam suatu negara. 8 Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Pengantar Rekam Jejak Proses Security Sector Reform Indonesia 2000-2005: Propatria Institute, Jakarta, 2006). Hal xxiv-xxv 9 UK Departement of International Development, dalam Banyu Perwita, ibid hal xxvi
Mukhtar, Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia 131 Secara umum, keduanya sama-sama berkutat mendebatkan wilayah cakupan keamanan (refferent object of security).10 Dalam pendekatan tradisional, keamanan secara sederhana diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri.11 Dalam pendekatan ini, negara (state) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.12 Problematik Reformasi Keamanan Nasional Indonesia Sampai saat ini debat dan polemik tentang konsep dan definisi keamanan nasional belum menghasilkan kesepakatan. Kesulitan menghasilkan pemahaman yang jelas dan obyektif tentang keamanan nasional berpengaruh signifikan terhadap sulitnya melahirkan regulasi UU Keamanan Nasional sebagaimana yang diharapkan. Bagi sebagian kalangan militer, memahami keamanan nasional masih sebatas dalam perspektif fungsi penyelenggaraan Negara. Pertahanan dipahami sebagai salah satu unsure dari keamanan nasional. Sebaliknya dari kalangan kepolisian, pemahaman atas keamanan nasional lebih banyak berangkat dari konsepsi fungsional. Perwira tinggi dan pemikir Polri bertolak dari pemahaman bahwa ""pertahanan" sebagai suatu upaya dan "keamanan" sebagai suatu hasil (out come) dari upaya tersebut. Upaya membangun keamanan nasional dalam suatu sistem akan mengembalikan konsepsi yang dulu dikenal dengan pertahanan dan keamanan.13 Polemik tentang istilah dan konsep keamanan nasional sangat menyita perhatian para ahli dan praktisi. Letjen (Purn.) Agus Widjojo dari TNI mengatakan bahwa istilah keamanan nasional berkembang pada masa pasca Perang Dunia II. Dengan pengalaman berbagai perang antar Negara, maka keamanan suatu Negara diletakkan dalam kaitan maupun mengatasi ancaman dari Negara lain. Menurut Agus Widjojo, titik berat keamanan diletakkan pada Negara dan sasarannya kedaulatan yang dirasakan sebagai hak sebuah Negara. Secara sederhana keamanan nasional terdiri dari pertahanan dan keamanan dalam negeri. Pertahanan adalah upaya sebuah Negara untuk menjaga kelanggengan hubungan serta kedaulatan dari ancaman militer dari luar negeri. Sedangkan keamanan 10 Barry Buzan, People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post- Cold War. (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991). 11 David Mutimer, Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies, dalam Contemporary Security and Strategy, Craig A Snyder (ed), (London: Macmillan Press Ltd, 1999), hal. 77 12Edy Prasetyono, Konsep-Konsep Keamanan", dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), (Jakarta: CSIS, 2006), halaman 267-269 Barry Buzan, Op Cit., halaman 19-20 13 Propatria Institute, Evaluasi dan Pertimbangan Komunitas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, HAM dan Keamanan atas RUU Kamnas, Intelijen, Rahasia Negara dan Komponen Cadangan. (Seminar Nasional, 25 Agustus 2010) hal 4-5. Perlu disampaikan bahwa Draft awal RUU Kamnas itu diberi nama, RUU Hamkamneg.
132 Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011 dalam negeri merupakan upaya sebuah Negara untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri yang mengancam kelanggengan hidupnya. Karena Negara memiliki sistem hukum nasional, maka setiap ancaman yang datang dari dalam negeri pada hakekatnya adalah tindakan pelanggaran hukum yang direspons dengan upaya penegakkan hukum. Masalahnya, sebuah Negara yang baik, tetapi tidak menjamin penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia warganegara, sehingga muncul konsep human security (keamanan manusia). Dalam konsep ini, kedaulatan Negara diubah persepsinya sebagai kewajiban suatu Negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warganegara tersebut. Sedangkan pengertian keamanan bersama (collective security) dan keamanan regional berada pada tataran antar Negara.14 Menurut Farouk Muhammad (Saat itu menjabat Gubernur PTIK) dari kalangan Polri, bahwa keamanan Negara hanyalah satu bidang keamanan yaitu upaya menjamin keamanan Negara sebagai suatu entitas. Walau saling terkait, keamanan Negara berada pada domain yang berbeda dengan keamanan umum. Keamanan Negara menyangkut eksistensi/kelangsungan hidup dan ketentraman individu/kelompok orang (pada umumnya) hidup dalam Negara. Kelompok orang dalam domain pertama disebut rakyat yang terikat dalam pesetambatan politik, sedangkan kelompok kedua disebut masyarakat yang terikat dalam pesetambatan social. Karena itu bagi Farouk Muhammad, ancaman terhadap keamanan Negara belum tentu merupakan gangguan terhadap keamanan manusia/kelompok/masyarakat.15 Bangunan konsepsi keamanan seperti itu didasarkan pada rumusan TAP MPR No. VII yang merupakan tindak lanjut pemisahan TNI-Polri yang menegaskan, "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat". Demikian pula rumusan UUD 1945 pasal 30 ayat 4: "menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat."16 Pendekatan yang memungkinkan untuk memahami bentuk keamanannya, dilihat dari ekskalasi gangguan. Bentuk ancaman terhadap keamanan Negara dapat berupa pembajakan, penyelundupan, narkoba, illegal logging, illegal mining/fishing, illegal immigrant dan lainnya. Ancaman eksternal yang termasuk dalam isu keamanan Negara adalah seperti invasi militer, agresi militer dan pelanggaran lintas batas Negara. Ancaman Negara yang bersumber dari dalam negeri (internal) adalah seperti pemberontakan bersenjata, gerakan separatism, konflik kekerasan internal seperti di Poso, Aceh dan Papua, terorisme dan lainnya.17 Walaupun sebagai alat Negara, tugas dan peran Polri tidak seluruhnya terkait dengan keamanan Negara. Sebagian besar tugas polisi menjaga kamtibmas 14 Agus Widjojo, Rekomendasi Kebijakan Sektor Pertahanan, Tantangan Untuk Pemerintahan Baru, Policy Brief. Strategic Asia, Agustus 2009. Hal 1-2 15 Farouk Muhammad, Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan, Makalah Seminar IODAS, 25 Agustus 2008 di Jakarta. Hal 2-3 16 Ibid hal 4 17 Ibid hal 6
Mukhtar, Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia 133 dan penegakkan hokum. Tujuan penegakkan hokum tidak banyak terkait dengan keamanan Negara, tetapi terkait dengan jaminan ketertiban sosial dan keadilan yang merupakan bagian dari aspek kesejahteraan. Konsep peran Polri dalam siskamrata sebenarnya sudah tidak relevan dengan perkembangan kekinian. Di era demokrasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan HAM, paham rakyat semesta (people power) sudah tidak lazim diadopsi. Siskamrata dalam konteks UUD 1945 lebih dipahami sebagai system pertahanan Semesta.18 Sedangkan definisi berdasarkan RUU Kamnas adalah komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan, konsisten, dan komprehensif, segenap warga Negara yang mengabdi pada kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa dan Negara, secara efektif dan efisien dari segenap ancaman mencakup sifat, sumber, dimensi, dan spektrumnya. Konsepsi tersebut menuntut dan meletakkan tanggungjawab keamanan nasional kepada semua komponen bangsa, bukan saja dibebankan kepada TNI dan Polri.19 Mantan Menhan Prof. Juwono Sudarsono memberikan pemikiran tentang sistem keamanan nasional komprehensif yang bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, sebagai berikut: 1. Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka nenegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI. 2. Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri. 3. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hokum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. 4. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara.20 Berdasarkan konsepsi dan penjelasan tersebut di atas, keamanan nasional meliputi aspek-aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas, sehingga ruang lingkup keamanan nasional (RUU Kamnas) meliputi: (a). keamanan insani; (b). keamanan publik; (c). keamanan ke dalam; dan (d). keamanan keluar. Keamanan insani merupakan kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak- hak dasar setiap individu warga Negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dalam domain keamanan nasional. 18 Ibid hal 8 19 Paparan Gubernur Lemhannas RI, pada seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, tanggal 22 Juni 2010. 20 Juwono Sudarsono, Materi Paparan, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007, Lihat Gubernur Lemhanas RI, Op Cit hal 5
134 Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011 Keamanan publik adalah kondisi dinamis yang menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum dalam menciptakan keamanan nasional. Keamanan ke dalam merupakan kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan Negara dari ancaman dalam negeri dalam menciptakan keamanan nasional. Keamanan keluar yaitu kondisi dinamis yang menjamin tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman luar negeri dalam rangka terwujudnya keamanan nasional Indonesia.21 tetap Desain baru sistem keamanan nasional pada dasarnya tidak hanya dalam rangka mengikuti dinamika ancaman baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional tetapi harus mendasarkan pada doktrin dan filsafat kebangsaan. Meskipun, ideologi bangsa kita masih belum direvitalisasikan dan dikembangkan lagi ke dalam kondisi dan eksistensi kekinian bangsa, namun bagaimanapun Pancasila tetaplah sumber dari segala sumber hokum di Indonesia. Trend globalisasi, teknologi informasi, demokratisasi dan sebagainya tidak dapat mengubah pandangan dasar dan jatidiri kita sebagai bangsa. Dalam Pancasila terdapat konsepsi tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan dan nilai- nilai demokrasi serta keadilan social bagi seluruh warga bangsa. Sistem keamanan nasional dengan demikian, tidak semata-mata hanya ditentukan oleh dinamika dan ancaman eksternal dan pengaruh arus globalisasi atau ideologi lainnya, seperti sekarang ini di mana jenis ancaman sudah bersifat ancaman asimetris, tetapi bagaimanapun system nilai kebangsaan, identitas diri, nasionalisme dan falsafah bangsa tetap menjadi aspek yang utama. Oleh karena itu, kita harus optimistic bahwa dengan ideologi bangsa dan mindset bangsa maka akan mendorong lahirnya transformasi pemikiran dan gagasan baru yang menjawab kebutuhan akan sistem keamanan nasional yang baru. Dalam kaitannya dengan sistem demokrasi, maka sistem keamanan nasional harus diformulasikan pada profesionalisme, efektif, dan akuntabel mulai dari konsep sampai kepada operasionalisasinya. Maksimalisasi peran dan fungsi lembaga keamanan nasional akan menjamin tegaknya kedaulatan, integritas wilayah, dan perlindungan terhadap wagra, disamping juga kondisi keamanan dalam negeri dan penegakkan hokum yang makin mantap. Meskipun pada kenyataannya, aspek-aspek ekonomi dan kesejahteraan yang mendukung system keamanan nasional masih terbatas, tetapi kemajuan suatu bangsa, termasuk dalam konteks keamanan nasional adalah tentang pentingnya perubahan cara berpikir. Merombak cara berpikir adalah suatu tantangan besar dalam suatu reformasi atau momentum perubahan. Nampaknya desain baru keamanan nasional perlu didahului dengan mereformasi mind-setting (cara berpikir). 21 Gubernur Lemhannas, Peran Dewan Keamanan Nasional Dalam Merumuskan Kebijakan Keamanan Nasional, Jakarta: KHN, 31 Mei 2011.hal 6-7
Mukhtar, Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia 135 Dalam konteks yang lebih luas tentang lambannya kita dalam melakukan konsolidasi demokrasi, juga dalam aspek kamnas adalah belum terciptanya antara lain; masyarakat sipil yang bebas dan aktif; Masyarakat politik yang bebas dan otonom; tokoh politik utama yang tunduk dan patuh pada aturan hukum; birokrasi yang mendukung pemerintahan demokrasi; dan masyarakat ekonomi yang dilembagakan. Melalui potensi nasional yang memadai seperti itu, maka akan dimungkinkan membangun strategi keamanan yang partisipatoris, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat seluas-luasnya dalam proses regulasi keamanan nasional. Pada konstruksi sistem keamanan nasional yang ideal, apabila dapat terpenuhinya komponen Reformasi Sektor Keamanan; Pertama, tertatanya ketentuan undang-undang berdasarkan pada rule of law. Kedua, terbangunnya development), menyusun, kemampuan pengembangan merencanakan pertahanan dan keamanan. Ketiga, terwujudnya profesionalisme aktor pelaksana. Keempat, kemampuan dan efektifitas pengawasan, dan. Kelima, pengelolaan anggaran yang transparan dan profesional.22 kebijakan (policy RUU Kamnas itu diharapkan menjadi titik tolak bagi upaya membangun hubungan dan koordinasi yang erat antar lembaga keamanan nasional. Persoalan paling menonjol dalam pengelolaan pemerintah dalam sektor keamanan nasional adalah kelambatan reaksi Negara dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu sistem ini berusaha membangun model kerjasama yang sinergis dan cepat serta akuntabel, dalam menyelenggaraan fungsi keamanan nasional. Seperti dijelaskan Propatria Institute bahwa UU Keamanan Nasional dimaksudkan untuk memberikan hukum bagi beberapa pelaksanaan tugas instansi yang belum diatur pada tataran undang-undang tetapi juga tidak disusun sepenuhnya dari kekosongan perundang-undangan, baik perundangan yang telah ada, akan diubah maupun yang akan disusun dalam jangka waktu di masa depan. Sampai saat ini, RUU Kamnas yang diharapkan sebagai regulasi induk dari sistem keamanan nasional Indonesia belum berhasil diwujudkan dan diputuskan. Masalahnya terletak kepada lemahnya kesadaran politik DPR dalam membahas RUU Kamnas sampai tuntas. RUU Kamnas itu juga masih memiliki banyak kelemahan, di mana ditemukan banyak sekali pasal-pasal yang berpotensi multi-tafsir. Undang-undang itu, mestinya harus dirumuskan dalam bahasa yang lugas dan benar, dan dengan pasal-pasal yang tidak menimbulkan multi-tafsir. Sebagaimana yang menjadi semangat awal dari desain baru Keamanan Nasional adalah lahirnya UU yang mengatasi UU keamanan nasional (TNI /Polri, Intelijen) sebelumnya yang belum mampu diintegrasikan ke dalam sistem koordinasi antar aktor keamanan (interagency cooperation). Bangsa Indonesia, khususnya tatanan dan budaya birokrasi pemerintahannya, masih menghadapi kendala utama dalam membangun sinergi dan koordinasi yang berguna bagi pengelolaan keamanan nasional secara efektif. 22 Bantarto Bandoro. 2006. Perspektif Baru Keamanan Nasional, Jakarta: CSIS, hal. 96-97
136 Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011 Perkembangan reformasi keamanan nasional seperti di atas, menunjukkan bahwa masih banyak agenda reformasi keamanan dalam konteks demokrasi Indonesia yang masih tersisa. Hal ini merupakan agenda penting yang perlu terus mendapatkan respons agar proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia dapat lebih substansial yakni terciptanya system pertahanan dan keamanan nasional yang handal. Globalisasi dan derasnya arus informasi dewasa ini menuntut segenap bangsa ini untuk memikirkan penyelesaian regulasi dan reformasi keamanan nasional tersebut. Daftar Pustaka Anggoro, Kusnanto. 2005. Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik. Jakarta: Propatria Institute Bandoro, Bantarto. 2006. Perspektif Baru Keamanan Nasional, Jakarta: CSIS. Buzan, Barry. 1991. People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War. Boulder: Lynne Rienner Publisher. Darmono, Bambang. "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia.". Yogyakarta: Jurnal Ketahanan Nasional: Nomor XV (1) April 2010. Gubernur Lemhannas. 2010. Peran Dewan Keamanan Nasional Dalam Merumuskan Kebijakan Keamanan Nasional, Jakarta: KHN. Magenda, Burhan D. 2008. Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau Dari Strategi Ketahanan Nasional. Jakarta: FISIP UI. Muhammad, Farouk. 2008. Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan, Makalah Seminar IODAS. Jakarta. Mukhtar, Sidratahta. 2005. "Manajemen Keamanan Negara I dan II: Perspektif Kamdagri/Kepolisian". Makalah FGD Propatria Institute: Jakarta. _______, Militer dan Demokrasi di Indonesia. 2010. Hasil Penelitian. Jakarta. _______,"Pemberantasan Terorisme di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Keamanan Nasional". 2009. Makalah Seminar Sehari. Makassar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin. Mutimer, David. 1999. "Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies", dalam Contemporary Security and Strategy, Craig A. Snyder (ed), London: Macmillan Press Ltd. Perwita, Anak Agung Banyu. 2006. Pengantar Rekam Jejak Proses Security Sector Reform Indonesia 2000-2005. Jakarta: Propatria Institute. Prasetyono, Eddy. 2006. "Konsep-Konsep Keamanan", dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia. Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds). Jakarta: CSIS.
Mukhtar, Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia 137 Propatria Institute. 2010. Evaluasi dan Pertimbangan Komunitas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, HAM dan Keamanan atas RUU Kamnas, Intelijen, Rahasia Negara dan Komponen Cadangan. Seminar Nasional. Widjojo, Agus. 2009. Rekomendasi Kebijakan Sektor Pertahanan, Tantangan Untuk Pemerintahan Baru. Policy Brief. Strategic Asia.