ARTIKEL DAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP Surat Kabar : Jurnal Nasional Subyek : Kehutanan Edisi Halaman : 1 - April - 2011 : 11 REDD Berpotensi Pangkas 3,5 Juta Tenaga Kerja Penerapan program pengurangan emisi dari perusakan hutan, dan degradasi hutan (Reducing Emission and Deforestation and Degradation/REDD) dinilai akan menghilangkan 3,5 juta tenaga kerja di Indonesia. Hal ini terungkap dalam laporan penelitian terbaru LSM World Growth dengan tema Dampak Dana Bantuan Lingungan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia: Studi Kasus Industri Hutan Indonesia yang dirilis Kamis (31/3). Menurut World Growth, program REDD yang didanai USAID, dan LSM seperti Greenpeace dan WWF akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia kerena selama ini menyerukan penghentian menyeluruh dalam pemberian izin pada industri perkebunan, pertambangan, dan kehutanan Indonesia. REDD diperuntukkan untuk negara berkembang yang kaya akan hutan tropis. Pihak donor sudah berkomitmen untuk mendonasikan sekitar US$5 miliar untuk mendanai upaya yang dilakukan negara berkembang ini. "Padahal program REDD akan berdampak sebaliknya yaitu merugikan negara yang menjalankan peraturan itu termasuk terhadap perekonomian Indonesia yang akan berpotensi menghilangkan 3,5 juta lapangan kerja per tahun," kata Ketua World Growth Alan Oxley.Selain itu, katanya, berita miring LSM lingkungan itu juga berpotensi menghasilkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat setempat. "Ini bisa menahan berbagai industri kehutanan yang berkontribusi 15 persen terhadap perekonomian nasional, memangkas devisa negara serta pengentasan kemiskinan," katanya.Menurut Oxley, kelemahan utama program REDD masih sangat fundamental yaitu masih menganggap deforestasi adalah kontributor utama gas rumah kaca global yang ditaksir menyumbang 17 persen. Namun laporan bank dunia dan pemerintah Norwegia tahun 2009 justru membuktikan kontribusi deforestasi separuh lebih rendah dari tuduhan tersebut. "Argumentasi emisi deforestasi mereka lemah, terlalu dibesar-besarkan karena angkanya pun ternyata hanya berkisar 5-9 persen dari angka perkiraan sebelumnya yang 17 persen," katanya.Seruan Greenpeace yang selalu menuntut perluasan kawasan konservasi justru akan menghalangi petani menanam sember pangan sehingga mereka kesulitan berswadaya dan mandiri. "Angka kemiskinan sekitar hutan meningkat karena kawasan yang diusulkan LSM Greenpeace dan WWF untuk kawasan hutan lindung dirusak dan dibalak oleh masyarakat lokal karena mereka tidak punya pekerjaan lagi," katanya. Menanggapi laporan tersebut, anggota Satuan Tugas REDD Hadi Daryanto menyatakan, apa yang dilakukan Indonesia dalam mengurangi emisi dari kawasan hutan bukan moratorium total pemanfaatan kawasan hutan. "Skema REDD yang coba diterapkan di dalamnya termasuk pengayaan tanaman dan pengelolaan hutan lestari," kata Hadi yang juga Sekjen Kementerian Kehutanan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memperkuat database kawasan hutan dan menegakkan hukum di bidang kehutanan. "Pemerintah juga mendorong penyelesaian berbagai konflik tenurial sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan," katanya. Hadi menegaskan berbagai proram yang dijalankan Kemenhut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen namun di saat yang sama juga mengurangi emisi dari kawasan hutan sebesar 14 persen. Tria Diant Perpustakaan Emil Salim Kementerian Lingkungan Hidup