EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA Oleh: DR. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. (HT. PTA DKI Jakarta) Pendahuluan Perkembangan penggunaan media elektronik dengan menggunakan internet telah memengaruhi aspek kebutuhan dan perilaku manusia. Kehadiran internet yang tidak mengenal batas dan tanpa sekat (border less) telah meluluhlantakkan batas-batas wilayah secara geografis, baik dalam skala nasional dan internasional. Aspek pergaulan manusia secara global memungkinkan terjadinya beragam transaksi yang terjadi setiap hari. Munculnya transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) yang melahirkan transkrip elektronik sebagai bukti pegangan kepada para pihak jika terjadi sengketa di kemudian hari. Proses pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti secara terbatas dan limitatif seperti dalam pasal 164 HIR/284 RBg, serta pasal 1866 KUHPerdata membawa problem tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan. Penegasan mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, membawa implikasi bahwa selain dari alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam praktek hukum acara, tidak dapat diakui/tidak sah sebagai alat bukti. Namun di satu sisi, tentu akan membawa permasalahan yang cukup serius karena tidak jarang praktek dalam lalu lintas hubungan keperdataan kini telah banyak dilakukan jual beli dan hubungan kontrak. melalui media elektronik (internet) seperti Permasalahan mengenai adanya alat bukti selain yang disebutkan secara terbatas 1
dalam praktik hukum acara perdata, serta munculnya alat bukti baru (elektronik) karena pola hubungan keperdataan manusia yang semakin berkembang akan membawa kepada suasana yang penuh dengan ketidak ada kepastian hukum, yakni aspek pengaturan mengenai alat bukti elektronik yang belum dapat diterima secara utuh dalam proses pembuktian perkara perdata. Pada proses beracara yang memiliki urgensi penting yakni tahap pembuktian, dimana muara putusan hakim akan diketahui. Bagi putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), selanjutnya akan dilaksanakan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi). Maka tugas dan tanggung jawab seorang hakim sangat berperan dalam menangani suatu perkara yakni harus melihat sejauh mana dalil-dalil persengekataan di antara para pihak yang terbukti, sehingga hakim akan menetapkan pihak yang menang dan kalah dalam suatu putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 ".Ketentuan tersebut memberikan suatu penegasan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga negara yang bersifat independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga negara, pengadilan masuk dalam tataran kekuasaan yudikatif yang memiliki peranan penting dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan persengketaan yang diajukan kepadanya. Maka setiap proses pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki acuan standar pemeriksaan yang harus dipatuhi serta mengikat terhadap para pihak termasuk majelis hakim, karena pengabaian terhadap ketentuan hukum acara sebagai acuan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dapat mengakibatkan putusan (vonnis) yang dijatuhkan majelis hakim "batal demi hukum". Pembuktian adalah salah satu ketentuan dalam tahapan persidangan pemeriksaan perkara menurut hukum acara yang berlaku di pengadilan, terikat terhadap aturan pembuktian, mulai dari jenis alat bukti, beban pembuktian, kekuatan pembuktian dan hal yang berkaitan dengan alat bukti telah diatur dalam ketentuan pokok hukum acara yang berlaku. Hal ini dapat dipahami bahwa proses pembuktian memiliki aturan kodifikasi tersendiri seperti halnya dalam tahapan pemeriksaan perkara yang lain. Menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan wajib memperhatikan peraturan pokok seperti Pasal 282 RBg bahwa terhadap bukti dan penerimaan atau penolakan alat bukti dalam perkara perdata yang menjadi kewenangan hakim distrik, pengadilan distrik, maka oleh jaksa dan peradilan negeri harus diperhatikan peraturan-peraturan pokok seperti membuktikan sesuai Pasal 163 HIR menyatakan bahwa "barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu". Kemudian dalam Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa "barangsiapa yang beranggapan mempunyai sesuatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. Selanjutnya dalam Pasal 1865 KUH Perdata 2
menyatakan bahwa "setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Dasar Hukum Pada pembuktian perkara perdata di pengadilan terhadap aspek yuridis- normatif alat bukti elektronik dianggap sah dalam hukum acara yang berlaku, sebagai dasar yang melegitimasi adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elaktronik. 3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor Januari 2020, Tentang Pelaksanaan 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik. tanggal 22 Aspek Kepastian Hukum Dalam praktek perkara di persidangan, aspek kepastian hukum merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum, sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut hak sesorang akan terlindungi serta, bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik selain yang diatur secara terbatas dan limitatif ditinjau dari aspek kepastian hukum, akan tercapai apabila telah ada aturan hukum secara tertulis yang telah diakui untuk mengatur hal tersebut. Kehadiran dari sebuah aturan sebagai pranata yang akan membawa konsekuensi kepada pelaksanaan aturan yang telah menjadi pranata tersebut, sehingga bagi siapa saja yang melanggar akan mendapat sanksi atas perbuatan tersebut. Permasalahan yang muncul dalam proses pembuktian dalam perkara perdata seperti diatur dalam HIR dan RBg sebagai warisan kolonial Belanda, belum mengakomodir mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini merupakan suatu kewajaran karena, kedudukan HIR dan RBg yang lahir serta, diberlakukan beberapa abad yang lalu belum menggunakan media elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan yang berlaku ketika HIR dan RBg diterapkan dalam praktek hukum acara perdata pada zaman kolonial Belanda hanya terbatas kepada hubungan keperdataan yang bersifat konvensional. Keberlakuan HIR dan RBg pasca kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pedoman praktik pemeriksaan perkara di pengadilan yang meliputi perkara pidana dan perdata, diakui keberlakuannya oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951. Pembuktian dalam praktek perkara perdata yang berlangsung hingga saat ini, sepenuhnya masih bersandar kepada prinsip yang dianut oleh HIR dan RBg. 3
Persoalan kodifikasi hukum acara perdata yang baru, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan hingga saat ini hukum acara perdata nasional belum diatur dalam undang-undang meskipun rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum telah disahkan oleh sidang pleno BP LHPN ke XIII tanggal 12 Juni 1967. (1). Meningkatnya laju dan perkembangan pergaulan dalam kehidupan manusia turut memengaruhi aspek perkembangan hukum di satu sisi. Kehadiran HIR dan RBg sebagai produk hukum beberapa abad yang lalu, secara otomatis tidak dapat menampung aspek perkembangan hukum yang terjadi, ketika didasarkan kepada perkembangan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, mengenai peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai sebuah pengakuan terhadap munculnya transaksi elektronik dapat dikatakan sebagai upaya ke arah pembaharuan hukum. Bagaimana tidak, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Infomasi.(2). Pandangan mengenai pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila ditarik dalam persfektif ranah hukum tentu memberikan pengertian adanya keharusan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna transaksi elektronik. Mengenai hal ini, dapat dilihat pada frase kata "keadilan" dan "kepastian hukum". Keadilan dan kepastian hukum dalam praktek penggunaan transaksi elektronik belum dapat memberikan perlindungan hukum secara utuh dalam lalu lintas hubungan keperdataan, mengingat transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan saat ini, tidak menutup kemungkinan dilakukan secara global, dan melintasi sekat-sekat antar bangsa maupun negara, sehingga transaksi elektronik secara yurisdiksi terhadap perlindungan hukum dalam menimbulkan perbedaan hukum yang diterapkan ketika sengketa. Permasalahan yang dihadapi dalam transaksi hubungan keperdataan yang dilakukan secara elektronik, selain mengenai yurisdiksi hukum yang diterapkan, maka dapat disimpulkan beberapa masalah yang dapat menjadi kendala dalam penggunaan transaksi elektronik meliputi, adalah aspek perjanjian elektronik, tandatangan elektronik, serta jual beli yang dilakukan secara elektronik(online). terjadi Penentuan Juridiksi Hukum Penentuan jurisdiksi hukum dalam kegiatan transaksi elektronik atau jual beli secara on line merupakan hal yang sangat urgen, karena dengan adanya jurisdiksi hukum tertentu berarti para pihak dapat menuntut keadilan dan kepastian atas permasalahan yang dihadapi. Penegakan aturan hukum tersebut dapat menjamin kebebasan dan hak-hak para pihak dalam suatu perkara. Persoalan yang muncul dalam 4
transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah sifat dari kegiatan transaksi yang memungkinkan dilakukan antar negara bahkan antar benua. Apakah aturan hukum negara pelaku usaha yang diterapkan atau aturan hukum negara dari konsumen sebagai pihak yang dirugikan ? Ketidakpastian mengenai penentuan jurisdiksi hukum dalam jual beli secara elektronik, dapat mengakibatkan adanya ketidakpercayaan dan keraguan bagi kalangan tertentu untuk tetap melakukan transaksi elektronik. transaksi Penentuan mengenai jurisdiksi hukum dalam menangani persoalan yang internet tetap harus muncul terhadap transaksi yang dilakukan melalui dunia mempertimbangkan kedudukan hukum perdata internasional, karena lalu lintas dalam hubungan keperdataan saat ini telah menjangkau aspek keperdataan dalam lingkup global. Pengaturan mengenai aspek jurisdiksi hukum dan pembaharuan hukum dalam hukum acara perdata, setidaknya dapat mengakomodasi berbagai persoalan yang muncul dalam lalu lintas hubungan keperdataan, selain itu diharapkan untuk dapat mengakomodir berbagai bentuk hubungan keperdataan yang dilakukan pada saat ini. Kedudukan transkrip elektronik sebagai bukti pegangan oleh para pihak dalam melakukan transaksi, terutama praktek jual beli secara on line dapat dikatakan sebagai upaya pembaharuan hukum di satu sisi, yang memberikan kepastian kepada pihak- pihak tertentu (konsumen) dalam menyelesaikan persoalan, sekaligus memberi kepastian mengenai kedudukan transkrip elektronik sebagai alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian litigasi. Analisis Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik 1. Analisis berdasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut memengaruhi aspek dalam lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini. Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. lalu Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/ eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin pelindungan dan kepastian 5
hukum di antara para pihak. Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, dikatakan dalam pasal 5 ayat (2) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum pasal 1 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Rumusan mengenai pengertian informasi elektronik seperti yang tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih bersifat luas dibanding dengan informasi yang dituangkan/tertuang melalui tulisan di atas kertas. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik yang mudah untuk dialihkan kedalam beberapa media/bentuk. Perbedaan informasi yang secara konvensional tertuang di atas kertas, yakni memuat tanda, kode akses, simbol atau perforasi. Hal ini tentu berbeda dengan informasi yang diperoleh melalui cara konvensional, seperti informasi yang tertuang di atas kertas. Sebagai contoh, dapat dikemukakan perbedaan alat bukti yang telah disebutkan secara terbatas dalam pasal164 HIR/284 RBg/1866 KUH Perdata, yakni alat bukti tertuli satau surat. Menurut Sudikno Mertokusumo, surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (3). Makanya segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat (3). Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang.(3). Informasi elektronik dibanding Hal Itu semua hanya sekedar untuk meyakinkan saja (demonstrative evidence, overtuiginginsstukken). Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat (geschrift, writings), tetapi sebagai sebuah benda untuk meyakinkan (demonstarative evidence, overtuiginginsstukken) saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau dipergunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri.(3). 6
Pendapat seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo mengenai alat bukti tertulis atau surat, adalah bertentangan dengan rumusan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini dapat dilihat redaksi kata dalam undang-undang yang menyatakan secara tegas bahwa tulisan, gambar, peta, rancangan foto, kode akses atau sejenisnya yang memiliki makna atau arti bagi orang yang mampu memahaminya dapat menjadi alat bukti dalam praktek persidangan. Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini mengindikasikan bahwa alat bukti elektronik secara nyata, berbeda dengan alat bukti yang telah ditentukan dalam praktik hukum acara di pengadilan. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi materil suatu alat bukti, sebagai contoh alat bukti surat (tertulis) dalam perkara perdata, dijumpai dalam bentuk fisik yakni tertuang di atas kertas. Ketentuan ini, tentu akan berbeda dengan alat bukti elektronik yang dapat dialihkan dalam beberapa bentuk analog, digital, maupun elektromagnetik. Mengenai kedudukan foto copy sebagai alat bukti di pengadilan, Mahkamah Agung RI telah menyatakan dalam putusannya tertanggal 19 April 1974, Nomor 701K/Sip/1974, (4) bahwa kedudukan foto copy sebagai alat bukti di pengadilan, para pihak harus memperlihatkan salinan asli dari foto copy tersebut. Kedudukan foto copy sebagai alat bukti di pengadilan, terlebih dahulu para pihak harus memperlihatkan dokumen asli dari foto copy untuk menunjang keaslian dokumen tersebut, kemudian dilegalisir oleh panitera dengan catatan bahwa foto copy telah sesuai dengan aslinya. Dengan adanya pengesahan terhadap foto copy tersebut, maka kedudukan foto copy sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya. Permasalahan yang muncul dalam bidang pembuktian secara elektronik apabila dipersfektifkan dengan salinan atau kutipan yang selama ini telah berlangsung dalam praktek perdata dapat dilihat dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE) yang berbunyi; Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Ketentuan mengenai rumusan penjelasan pasal 6 di atas, selengkapnya berbunyi sebagai berikut; Selama informasi ini bentuk tertulis dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi identik dengan 7
yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Prinsip penggandaan yang dilakukan secara elektronik, mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat lagi dibedakan dengan salinannya. Hal ini berarti bahwa prinsip penggandaan elektronik seolah-olah menampilkan hasil salinan yang tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Mengenai hal ini, berdasarkan penjelasan pasal 6 di atas menyatakan bahwa sistem elektronik informasi yang asli tidak relevan lagi untuk dibedakan, hal yang demikian harus tetap ada pembedaan antara salinan/kutipan disatu sisi, dan dokumen asli pada sisi lainnya, meskipun prinsip penggandaan yang dilakukan melalui media elektronik seolah-olah menampilkan hasil yang asli. Maka kalau ditanyakan kenapa harus dibedakan antara salinan/kutipan dengan dokumen asli meskipun salinan yang diperoleh secara elektronik persis sama dengan aslinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa landasannya pada pasal 6 di atas, karena pada rumusan pasal tersebut terdapat frase kata yang menyatakan "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan". Maka frase kata "dijamin keutuhannya" dapat diartikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus valid atau dipastikan keshahihannya sehingga, tidak menimbulkan keraguan bagi pihak manapun, mengingat informasi dan/atau dokumen elektronik sangat rentan dan membuka peluang yang cukup besar untuk dipalsukan. Sehingga terhadap kedudukan alat bukti elektronik yang telah secara sah diakui dan dapat dipergunakan dalam praktek persidangan di pengadilan, bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, terhadap permasalahan kedudukan alat bukti elektronik, maka untuk membandingkan kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Penjelasan Dokumen Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (2) yang menyatakan; Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas, atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Ketentuan yang lebih lanjut mengatur tentang pengalihan bentuk dokumen perusahaan dapat dilihat dalam Pasal 12 (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikro film atau media lainnya. (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikro film atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. (3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan perusahaan wajib sebagaimana mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. (4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikro film atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian autentik dan masih dimaksud dalam ayat (1), pimpinan 8
kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut. Pasal 13 Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi. Pasal 14 (1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara. (2)Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a). Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya legalisasi. b). Keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya, dan c). Tandatangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan. Pengalihan ke dalam beberapa bentuk dokumen perusahaan seperti yang telah diuraikan dalam undang-undang di atas, mensyaratkan adanya pengesahan/ legalisasi sehingga secara formil dokumen perusahaan tersebut telah diakui sesuai dengan aslinya. Pengesahan atau legalisasi dokumen perusahaan yang telah dialihkan kedalam beberapa bentuk, tetap mengisyaratkan adanya kewajiban untuk menyimpan naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian autentik. Seperti yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan antara dokumen perusahaan yang dialihkan dalam bentuk mikrofilm atau media lainnya, karena dokumen perusahaan secara fisik tertuang di atas kertas. Hal ini tentu berbeda dengan transkrip elektronik yang memang secara fisik telah berbentuk digital dan kemudian akan dialihkan ke dalam berberapa bentuk media elektronik lainnya. Mengenai permasalahan seperti ini, terhadap kedudukan alat bukti elektronik bahwa pengalihan bentuk alat bukti elektronik ke dalam beberapa media tetap mempertimbangkan asas kepastian hukum dan aspek kepentingan para pihak. 2. Analisis berdasar Perjanjian/Persetujuan Pembuktian. Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, dapat dipergunakan sebagai alat bukti, selain karena secara yuridis telah diakui dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal diperbolehkannya perjanjian pembuktian. R. Subekti mendefenisikan perjanjian pembuktian sebagai suatu perjanjian yang mengatur tentang pembuktian yang akan berlaku antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.(5). Pendapat R. Subekti lebih lanjut mengenai perjanjian pembuktian, antara para pihak disepakati suatu alat bukti yang berlaku sebagai satu-satunya alat bukti. Sebagai contoh menurut R. Subekti antarapara pihak disepakati perjanjian bahwa yang bernilai sebagai alat bukti hanya alatbukti tulisan. Penggunaan alat bukti lain selain tulisan, misalnya kesaksian dalam halini tidak diperbolehkan.(5). 9
itu, menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani perjanjian pembuktian (Bewijsovereenkomst) adalah perjanjian antara dua pihak yang menentukan aturan pembuktian yang bagaimanakah yang akan dilakukan dalam prosedur tertentu.(6). Sementara Mengenai perjanjian pembuktian, terhadap penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik di persidangan, hal ini dapat memberikan aspek kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para pihak yang bersengketa. Perjanjian mengenai penggunaan alat bukti elektronik dapat disepakati antara para pihak yang terlibat atau melakukan transaksi secara elektronik, sehingga aspek kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa dapat dicapai. R. Subekti menyatakan terhadap perjanjian pembuktian terdapat ketentuan yang dianggap terlarang meliputi;(5) a. Membolehkan para pihak memakai alat bukti lain, dimana undang-undang dengan tegas telah menetapkan suatu alat bukti satu-satunya yang berlaku, seperti dalam pasal 150 KUHPerdata dimana ditetapkan dalam hal tidak adanya persatuan harta kekayaan (dalam perkawinan), masuknya barang-barang tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan mencantumkan dalam perjanjian kawin, atau dengan surat pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan para pihak yang bersangkutan, surat mana harus diletakkan pula pada surat asli perjanjian kawin. b. Meniadakan kemungkinan pembuktian lawan dimana undang-undang secara tegas menjamin adanya hak mengadakan pembuktian lawan seperti dalam pasal 174 ayat (2) KUHD, yang menegaskan si penanggung (maskapai asuransi) selamanya berhak untuk membuktikan di muka hakim bahwa harga yang disebutkan dalam polis terlampau tinggi. c. Mengadakan perjanjian yang maksudnya sama sekali menutup pembuktian lawan. Perjanjian semacam ini dapat dianggap sebagai melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, oleh karena berarti menyerahkan suatu pihak kepada kesewenang-wenangan pihak lawannya. Perjanjian pembuktian yang diterangkan di atas, harus dibedakan dari suatu macam perjanjian lain, dimana diperjanjikan bahwa sesuatu unsur dari perjanjian itu akan ditetapkan dengan suatu cara tertentu. Misalnya banyak terdapat dalam perjajian pertanggungan (asuransi), bahwa besarnya kerugian harus ditetapkan oleh beberapa orang ahli. Perjanjian semacam ini tidak mengenai pembuktian, tetapi mengatur cara menetapkan sesuatu. KUHPerdata sendiri memperkenankan bahwa dalam perjanjian jual beli harga dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga (pasal 1465). Karakteristik perjanjian pembuktian, dapat memberikan penegasan mengenai kedudukan serta, penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, sebagaimana dapat dilihat pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani yang menyatakan;(19) Isi dari suatu Perjanjian Pembuktian itu ada tiga: 10
a) Untuk menyampingkan alat-alat bukti tertentu. b) Justru untuk mengizinkan ala-alat bukti tertentu yang dalam keadaan normal tidak digunakan. c) Mengatur kekuatan pembuktian. Perjanjian pembuktian yang mengizinkan pengunaan alat bukti tertentu berdasarkan pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani, dapat digunakan sebagai pintu masuk (entry point) terhadap penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik di pengadilan. Dngan demikian, jika sekiranya kedudukan alat bukti elektronik belum diatur sama sekali, baik dalam ketentuan hukum acara terutama dalam proses pembuktian, atau undang-undang/peraturan tertentu yang mengatur mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik, maka perjanjian pembuktian dapat digunakan sebagai pintu masuk (entry point), sehingga penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dapat diakui, serta dipergunakan di persidangan yang dapat menunjang apek kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat/menggunakan transaksi dalam lalu lintas hubungan keperdataan secara elektronik. Eksistensi perjanjian pembuktian dalam lapangan hukum, menurut M. Natsir Asnawi pada dasarnya bermaksud untuk menghindari kerumitan dalam membuktikan hal-hal tertentu jika terjadi sengketa diantara para pihak.(7). Tujuan dari perjanjian pembuktian seperti yang telah disebutkan M. Natsir Asnawi di atas, dapat menjadi alasan mengenai penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan. Hal ini, penggunaan serta kedudukan alat bukti elektronik tidak akan menemui kerumitan dalam praktik dan penggunaannya di persidangan, karena sebelum adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka, para pihak yang terlibat dalam sengketa yang dilakukan secara elektronik dapat menyepakati penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di pengadilan. Terhadap penggunaan perjanjian pembuktian yang memunculkan perntanyaan bahwa dalam bidang apa saja perjanjian pembuktian dapat disepakati ? mengenai hal ini, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa para pihak hanya dibolehkan membuat perjanjian pembuktian dalam sengketa perdagangan atau komersil dan tidak dibenarkan dalam sengketa keluarga atau perkawinan.(8). Alasan mengenai tidak diperbolehkannya perjanjian pembuktian dalam sengketa perkawinan, lebih lanjut dikemukakan oleh M. Yahya Harahap karena dalam sengketa tersebut mengandung prinsip public order, oleh karena itu jenis dan nilai kekuatan pembuktiannya dalam bidang yang dimaksud tidak dapat diatur oleh para pihak melalui kesepakatan atau perjanjian.(8). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik 11
1. Analisis kekuatan pembuktian berdasarkanUndang-undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 5 ayat (2) yang berbunyi; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Permasalahan mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, tidak dapat dikatakan telah tuntas meskipun terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur kedudukan alatbukti elektronik secara sah dikategorikan sebagai alat bukti. Proses pembuktian di pengadilan baik pidana dan perdata, merupakan sebuah tahapan/rangkaian yang sangat penting karena, pada tahapan pembuktian seorang terdakwa akan dinyatakan bersalah, atau seorang tergugat dinyatakan kalah oleh majelis hakim. Adanya pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik, masih menyisakan sebuah pertanyaan penting, yakni bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut ? Analisis kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti elektronik, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa alat bukti elektronik tidakdapat berlaku untuk hal-hal tertentu seperti: a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pemahaman yang dapat disimpulkan dari redaksi pasal di atas, bahwa suatu alat bukti elektronik tertentu yang dinyatakan tidak berlaku oleh undang- undang, harus dibuat secara tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta. Pengecualian mengenai kedudukan serta kekuatan alat bukti elektronik selain yang disebutkan pada pasal di atas, dinyatakan sah dan dapat diterima dalam proses pembuktian di pengadian. Mengenai, kekuatan pembuktian yang melekat padasuatu alat bukti elektronik, secara otomatis masih perlu untuk dikaji karena, hal ini tentu akan mengundang perbedaan pendapat di antara kalangan, sehingga secara normatif- positif kekuatan alat bukti elektronik dapat ditentukan. Rumusan redaksi pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dapat menjadi adanya peneguhan suatu hak atau perisitwa yang menjadi dasar adanya suatu persengketaan sebagaimana redaksi bunyi pasal 163HIR/283 RBg. Rumusan pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi sebagai berikut; Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan 12
bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat menjadi dasar adanya suatu persengketaan seperti rumusan pasal 7 di atas, merupakan perluasan mengenai dasar gugatan/sengketa yang tercantum dalam hukum acara perdata pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KUHPerdata. Rumusan pasal 7 yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai titik pangkal adanya suatu persengketaan, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui undang-undang bagi pihak yang melakukan transaksi hubungan keperdataan di era globalisasi. Ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang secara sah dan tegas mengakui informasi elektronik dan/atau adanya suatu persengketaan, maka kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik harus ditentukan. dokumen elektronik sebagai dasar Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa; "Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas". Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan(surat). Penyetaraan kedudukan dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang di buat di atas kertas, dapat memunculkan sebuah pertanyaan, yakni apakah salinan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen asli ? mengingat prinsip suatu dokumen elektronik tidak dapat dibedakan dengan dokumen yang asli, sebagaimana halnya foto copy sebagai sebuah salinan tentu dapat dibedakan dengan dokumen yang asli. Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) yang berbunyi sebagai berikut; Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, 13
padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan pasal 6 di atas, bahwa dokumen elektronik tidak memerlukan adanya suatu dokumen asli dalam proses pembuktian, sepanjang dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menerangkan suatu keadaan, sebagaimana redaksi rumusan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut; Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat terhadap sebuah tanda tangan elektronik, dapat dilihat dalm ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut; Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut; a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan. b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses hanya berada dalam kuasa penandatangan. c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telahmemberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu tanda tangan elektronik dipersamakan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada tanda tangan manual. Redaksi rumusan pasal 11 di atas, pada huruf "a" yang menyatakan data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya dengan penandatangan. Ketentuan ini dapat dipahami, bahwa kekuatan pembuktian dalam sebuah tanda tangan manual juga memiliki kekuatan yang sama yakni, hanya terkait dengan penandatangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan sebuah tanda 14
tangan mengikat terhadap pihak penandatangan secara pribadi dan terhadap pihak lain. Kekuatan mengikat dalam suatu tanda tangan, mempunyai kekuatan mengikat ke dalam dan kekuatan mengikat ke luar. Keadaan seperti ini dapat dipahami, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam urusan suatu penandatanganan langsung terikat terhadap butir-butir kesepakatan yang telahh berarti, secara ditandatangani urusan tersebut. penandatanganan, berlaku sepanjang kesepakatan tersebut tidak menyalahi ketentuan pokok hukum perikatan yang termaktub dalam pasal 1320 KUH Perdata, atau belum mencapai batas waktu yang telah diperjanjikan, hal ini berlaku dalam hubungan suatu kontak. Keterikatan para pihak dalam suatu Mengenai adanya sejumlah persyaratan yang menyatakan kekuatan pembuktian tandatangan elektronik seperti di atas, sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 11 Undang-undang Nomor 11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Lebih lanjut dikatakan ketentuan dalam pasal 11 membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik. 2. Analisis kekuatan pembuktian berdasar KUH Perdata dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dipandang perlu untuk memahami kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat) sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdata. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang secarategas diakui, dan disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas, sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat sifat dari informasielektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dialihkan kedalam beberapa bentuk atau dicetak dalam bentuk print out, sehingga dipersamakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam praktek hukum acara perdata dikategorikan sebagai alat bukti tertulis (surat). Kedudukan alat bukti tertulis dalam praktek perkara perdata adalah termasuk alat bukti yang paling utama. Sudikno Mertokusumo membagi alat bukti tertulis (surat) ke dalam 2 (dua) kategori bentuk yakni, surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta.(9) Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta sendiri dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni akta autentik dan akta bawah tangan.(9). Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang disetarakan Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembuktian perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, serta dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat 15
umum yang berwenang. Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta autentik merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak. Terhadap adanya cacat formil yang terkandung dalam sebuah akta autentik, maka kekuatan pembuktian yang melekat tersebut, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta bawah tangan. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik, meskipun bersifat sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak, tetap dimungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan. Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media lainnya atau dapat diprint out, sehingga dapat berbentuk dokumen tertulis, jika dipersfektikan dalam ranah hukum acara perdata, tetap membuka peluang kemungkinan adanya bukti lawan (tegenbewijs). Dengan demikian hasil print out dari dokumen elektronik seperti, transaksi jual beli on line, kedudukan transkrip pembayaran elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adanya sengketa jual beli, tetap membuka kemungkinan adanya upaya untuk mengingkari keabsahan suatu alat bukti, dalam hal ini pihak yang mengingkari alat bukti transkrip tersebut dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa hasil print out transkrip elektronik tersebut tidak benar. Tugas dan peranan hakim dalam menilai suatu alat bukti elektronik yang dapat dipergunakan dalam praktek persidangan di pengadilan, boleh dikatakan masih sangat beragam. Ada pun mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti baru sebagai perluasan alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008, dan ada pula pendapat yang menyatakan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik merupakan alat bukti permulaan, yakni alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditunjang dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, alat bukti elektronik merupakan alat bukti sebagai perluasan jenis alat bukti yang telah ditentukan ssecara limitatif dan bersifat terbatas baik yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP, maupun dalam pasal 1866 KUH Perdata. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik tertentu, dapat dikatakan bahwa alat bukti elektronik tetap memungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (tegenbewijs). Hal ini tidak berarti, bahwa alat bukti elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat final yang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun. Permasalahan mengenai adanya bukti lawan (tegenbewijs) dalam praktek perkara di persidangan, terhadap kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik merupakan tugas dan peranan seorang hakim untuk menilai fakta-fakta yang terbukti, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kesimpulan 16
Sesuai dengan pembahasan dan analisis terhadap eksistensi penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perdata di pengadilan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dari aspek yuridis-normatif telah diakui sebagai alat bukti secara sah dan tegas dalam praktek hukum acara yang berlaku di pengadilan. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (ITE) sebagai bentuk penegasan (legitimasi), diakuinya Informasi Elektronik elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum, serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Penegasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, dapat disepakati oleh pihak-pihak yang terikat dalam ikatan hubungan secara keperdataan untuk mengadakan perjanjian pembuktian. Keadaan seperti ini dapat dimaknai, bahwa alat bukti elektronik dapat dipergunakan di dalam persidangan apabila dikehendaki oleh parapihak melalui perjanjian pembuktian. 2. Kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik secara yuridis-normatif dipersamakan dengan dokumen yang tertuang di atas kertas. Penegasan ini bermakna, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alatbukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat). Kekuatan pembuktian elektronik tidak berlaku terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalambentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undangharus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.Terhadapkekuatan pembuktian suatu tanda tangan elektronik, maka dapat di rumuskan bahwa melekat kekuatan yang sah seperti dengan kedudukan tanda tangan manual. Hal ini dapat dipahami bahwa daya kekuatan mengikatdari sebuah tanda tangan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu urusan penandatanganan. 3. Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, dapat diterima secara utuh dan penuh, sehingga kedudukan alatbukti elektronik tidak dikatakan sebagai alat bukti pendamping yang masih memerlukan eksistensi alat bukti lain, sehingga secara otomatis kedudukan alat bukti elektronik dapat berdiri sendiri. 17
4. Kedudukan alat bukti elektronik yang muncul sebagai akibat penggunaan transaksi yang dilakukan secara elektronik (e-commerce), dapat diterima secara utuh dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia secara tegas. Hal ini bermakna, bahwa HIR dan RBg harus menampung perkembangan masyarakat dalam lalu lintas hubungan keperdataan di era globalisasi yang telah melakukan transaksi dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang tidak mengenal sekat wilayah secara geografis, nasional, dan regional melalui dunia maya (cyber space). DAFTAR KUTIPAN 1) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,Hukum AcaraPerdata dalam Teoridan Praktek,h. 5. 2) Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 4. 3) Sudikno mertokusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi,h. 157-158. 4) Ahmad Mujahidin,Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariahdi Indonesia : Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara,h. 260. 5) R. Subekti,Hukum Pembuktian,h. 65-66. 6) Achmad Ali dan Wiwie Heryani,Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata,h.153. 7) M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian,h. 161. 8) M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,h. 516-517. 9) Sudikno Mertokusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi,h. 158. REFERENCE PENDUKUNG Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). Jakarta : Kencana. 2010. Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta : Kencana. 2013. Alimuddin. Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Bandung : Nuansa Aulia. 2014. Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Peradilan Agama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007. 18
Asnawi, M. Natsir. Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan : Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian. Yogyakarta : UII Press.2013. Barkatullah, Abdul Halim. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia. Yogyakarta : FH UII Press,\.2009. Baswedan, Ismet. Hukum Acara Perdata Peradilan Umum. Surabaya : Airlangga University Press.2004. Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al Qadha. Jakarta : Raja Grafindo Persada.2012. Fakhriah, Efa Laila. Bukti Elektronikdalam Sistem Pembuktian Perdata. Bandung :Alumni. 2011. Fuadi, Munir. Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2012. Hadikusuma, Hilman. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung : Alumni. 2010. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika. 2012. ---------------------------.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta : Sinar Grafika. 2012. Hatta, Ahmad.Tafsir Qur'an Per kata : Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul &Terjemah. Jakarta : Magfirah Pustaka. 2009. Manan, Abdul. Aspek-aspek Pengubah Hukum. Jakarta : Kencana.2009. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2013. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2012. Mujahidin, Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia : Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). 2008. M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom.Cyber Law : Aspek Hukum TeknologiInformasi.Bandung : Refika Aditama.2009. Nurita, Emma. Cyber Notary : Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran. Bandung: Refika Aditama. 2012. Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Perdata di Indoensia. Bandung : Sumur. 1978. Saleh, Muhammad dan Lilik Mulyadi. Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia : Persfektif, Teoriti, Praktik, dan Permasalahannya. Bandung : Alumni. 2010. 19
Samosir, Djamanat.Hukum Acara Perdata : Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata. Bandung : Nuansa Aulia. 2011. Samudera, Teguh. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Bandung : Alumni, 1992. Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai. Perbandingan HIR dan RBG : Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Hukum Acara Perdata. Bandung :Mandar Maju.2005. Setiawan. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung : Alumni. 2008. Sjahputra,Iman. Problematika Hukum Internet. Jakarta : Prennhalindo. 2002. Solahuddin.KUHP, KUHAP, & KUH Perdata : Dilengkapi dengan Undang- undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Jakarta : Visimedia.2011. Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013. Sutantio, Retonwulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalamTeori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju.2002. Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta :Kencana. 2011. Panggabean, H.P.Hukum Pembuktian : Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia. Bandung : Alumni.2014. Pusat bahasa Departemen PendidikanNasional.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta : Balai Pustaka.2007. Puspa, Yan Pramadya.Kamus Hukum. Semarang : Aneka Ilmu. 2008. Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan. Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1997 tentang DokumenPerusahaan. Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (ITE).Wahid, Abdul dan MohammadLabib.Kejahatan Mayantara (Cybercrime).Bandung: Refika Aditama.2010. Witanto, D.Y.Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalamProses Berperkara (Gugur dan Verstek).Bandung : Mandar Maju.2013. 20
------
syambas-----