JURNAL ECONOMINA Volume 2, Nomor 1, Januari 2023 Homepage: e-ISSN: 2963-1181 ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO Anisa Dewi Syafira1, Chikal Marlina Putri2, Ekawati Widyaningsih3, Putri Kusumawijaya4 1,2,3,4Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT, Politeknik APP Jakarta Corresponding Author: Article History Received: 22-12-2022 Revised: 29-12-2022 Accepted: 04-01-2023 ABSTRAK: Zaman semakin berkembang pesat, diikuti oleh perkembangan teknologi yang kian hari tidak ada habisnya. Menghadapi kemajuan zaman yang tengah terjadi saat ini membuat permintaan terhadap bahan mentah nikel meningkat secara drastis, hal ini dikarenakan sedang terjadi banyak sekali modifikasi teknologi yang bergantung kepada nikel sebagai bahan utamanya. Dalam menyikapi peningkatan permintaan ekspor nikel, pemerintah Republik untuk Indonesia mengambil mengetatkan jumlah ekspor guna menjaga kelestarian nikel yang ada sebab nikel merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebijakan pengetatan ekspor yang dilakukan dinilai merugikan banyak pihak, seperti pihak dari Uni Eropa yang memilih untuk melayangkan gugatan untuk Indonesia melalui World Trade Organization. Pada artikel ini akan disajikan melalui metode penelitian normatif dan deskriptif dengan pendekatan studi pustaka atau literatur untuk dapat menyimpulkan peluang, tantangan, dan dampak larangan ekspor nikel terhadap perdagangan internasional di tengah gugatan Uni Eropa di WTO. Kata Kunci: Indonesia; Nikel; Uni Eropa; World Trade Organization langkah tegas Keywords: European Union; Indonesia; Nickel; World Trade Organization ABSTRACK: The era is growing rapidly, followed by technological developments that are increasingly endless. Facing the progress of the times that are currently happening, the demand for nickel raw materials has increased drastically, there are many is because technological modifications that depend on nickel as the main ingredient. In responding to the increasing demand for nickel exports, the government of the Republic of Indonesia took firm steps to tighten the this
JURNAL ECONOMINA 2 (1) 2023 amount of exports in order to preserve the existing nickel because nickel is a non-renewable natural resource. The export tightening policy is considered to be detrimental to many parties, such as parties from the European Union who chose to file a lawsuit against the World Trade through Organization. This article will be presented through normative and descriptive research methods with a literature study approach to be able to conclude the opportunities, challenges and impacts of the nickel export ban on international trade amid the European Union's lawsuit at the WTO. Indonesia PENDAHULUAN Perdagangan Internasional merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi suatu negara sebagai penunjang kemakmuran ekonomi negara. Dengan adanya perdagangan internasional dapat memberikan manfaat yang sangat banyak terutama bagi negara-negara berkembang seperti halnya negara Indonesia (Doni dkk,2012). Perdagangan Internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dari sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis, dan iklim yang dimiliki suatu negara. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang berlimpah dapat memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi Indonesia terutama di bidang perekonomi. Sumber daya alam berlimpah yang dimiliki negara Indonesia dapat sebagai peluang untuk Indonesia memasarkannya di pasar dunia. Dalam pasar dunia komoditas yang biasanya diperjualbelikan adalah hasil pertanian, pertambangan, kehutanan, dan industri kayu. Salah satu hasil pertambangan Indonesia yang memiliki nilai ekspor besar dan menjadi pendorong meningkatnya devisa negara adalah nikel. Dalam memudahkan melakukan perdagangan internasional, Indonesia bergabung ke dalam World Trade Organization (WTO) sejak 1 Januari 1994. Negara yang bergabung pada WTO harus tunduk pada ketentuan General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) yang telah ditetapkan ratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selain bergabung sebagai anggota WTO, Indonesia juga menyetujui perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara lain, baik perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Salah satu perjanjian bilateral di Kawasan Eropa yang disetujui Indonesia yaitu Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). Dengan menyetujui perjanjian IE-CEPA menjadi peluang bagi Indonesia dengan mudah melakukan ekspor komoditi yang dimilikinya tanpa hambatan- hambatan. Komoditi Indonesia yang sangat diincar oleh negara di Kawasan Eropa adalah Nikel. Sejalan dengan nikel menjadi komoditi yang diincar oleh negara di Kawasan Eropa, dapat berdampak pada peningkatan permintaan nikel Indonesia. Peningkatan permintaan nikel Indonesia menimbulkan penurunan pada cadangan nikel Indonesia, sehingga Indonesia mengambil tindakan sebagai upaya mencegah habisnya nikel dengan cepat. Salah satu tindakan yang diambil Indonesia berupa larangan ekspor pada komoditi nikel. Implikasi dari larangan yang ditetapkan menyebabkan Uni Eropa melemparkan gugatan ke Indonesia di WTO. ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO ... − Widyaningsih et al 91
JURNAL ECONOMINA 2 (1) 2023 Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan tersebut, maka masalah-masalah yang akan dibahas adalah, bagaimana besaran ekspor nikel Indonesia terhadap dunia? Apa penyebab larangan ekspor nikel oleh Indonesia? Bagaimana dampak larangan ekspor nikel Indonesia terhadap Uni Eropa? Dampak apa yang dirasakan Indonesia atas gugatan Uni Eropa di WTO? Bagaimana dengan peluang dan tantangan masa depan akibat larangan ekspor serta gugatan dari uni eropa? LANDASAN TEORI Perdagangan adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing - masing pihak. Sedangkan perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi bisnis antara pihak - pihak dari lebih daripada satu negara (Diphayana. 2018). Di dalam perdagangan internasional terjadi dua proses kegiatan ekonomi yaitu ekspor dan impor. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean sedangkan impor adalah kegiatan mengeluarkan barang ke luar daerah pabean. Sejak terciptanya alur perdagangan internasional, ditemukan beberapa ahli yang menyatakan pendapat mereka melalui teori yang mereka cetuskan. Teori pertama yang berhasil dicetuskan oleh Adam Smith adalah teori keunggulan mutlak yang memiliki arti bahwa suatu negara memiliki keunggulan ini jika mampu melakukan produksi barang atau jasa lebih banyak dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang juga memproduksi barang yang serupa sehingga mampu memperoleh keuntung yang lebih tinggi juga. Teori berikutnya terdapat teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo yang memiliki makna bahwa suatu negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap bisa ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional melalui spesialisasi terhadap produk yang mampu di produksi oleh negara tersebut. Teori ketiga berasal dari Victor de Riqueti dan Marquis de Mirabeau yang dicetuskan pada tahun 1763 dengan nama Teori Ekonomi Merkantilisme yang memiliki arti bahwa sebuah negara harus melakukan kegiatan ekspor semaksimal mungkin sedangkan hanya boleh melakukan kegiatan impor seminimal mungkin. Hal itu dilakukan guna menjaga kondisi ekonomi negara tersebut agar lebih kuat dibanding negara lain. Teori perdagangan internasional selanjutnya bernama Teori Heckscher Olin (H-O) dikemukakan oleh salah satu sejarahwan ekonomi bernama Eli Heckscher dan Bertil Olin yang berasal dari Swedia. Mereka berpendapat bahwa suatu negara yang memiliki faktor produksi tinggi maka hanya memerlukan biaya produksi yang lebih murah untuk melakukan spesialisasi produk sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Beberapa contoh dari teori perdagangan internasional yang terakhir terdapat Teori Permintaan Timbal Balik atau Reciprocal Demand yang di cetuskan oleh John Stuart Mill. Teori ini menekankan bahwa terdapat titik equilibrium antara permintaan dan penawaran yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan jumlah barang yang harus di ekspor atau di impor oleh negara tersebut. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif dan deskriptif dengan acuan berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 92 ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO ... − Widyaningsih et al
JURNAL ECONOMINA 2 (1) 2023 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Artikel GATT Pasal XI mengenai General Elimination of Quantitative Restrictions dan Artikel GATT 3.1 (b) mengenai Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM). HASIL DAN PEMBAHASAN Nikel merupakan logam keras yang memiliki warna putih keperakan dengan sedikit corak berwarna keemasan. Nikel sendiri merupakan logam yang kuat, padat, dan dapat tahan terhadap panas dan korosi. Selain itu, Nikel juga merupakan logam yang memiliki penghantar listrik dan panas yang baik dan salah satu dari empat unsur logam yang sangat penting karena logam ini mempunyai sifat feromagnetik atau dapat dikatakan mudah dimagnetkan pada suhu kamar. Dengan demikian, nikel memiliki berbagai macam kegunaan untuk pengembangan berbagai produk. Salah satunya adalah bahan baku pembuatan kabel listrik. Ekspor komoditas Nikel sendiri dapat mendorong perekonomian Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh US Geological Survey pada Januari 2020, jumlah cadangan Nikel yang dimiliki oleh Indonesia tercatat mencapai nilai 72 juta ton nikel, hal ini termasuk nikel limonite atau nikel yang memiliki kadar rendah. Indonesia sendiri memiliki banyak pasar untuk melakukan ekspor komoditas nikel. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), China merupakan tujuan utama dari ekspor nikel Indonesia di tahun 2022. Selain China, negara lain tujuan ekspor nikel Indonesia di tahun 2022 adalah Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Norwegia, dan Singapura. Di tahun 2022 ini, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nikel dan produk turunannya terus meningkat tajam sejak pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel setelah tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari data nilai ekspor feronikel yang mengalami kenaikan tajam pada periode Januari - Agustus 2022 yang memiliki nilai sebesar US$8,76 miliar dibandingkan dengan nilai keseluruhan di tahun 2021 yaitu sebesar US$7,09 miliar. Melansir data dari Kementerian ESDM, pada 2021 produksi olahan nikel Indonesia mencapai nilai 2,47 juta ton, naik 2,17% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya memiliki nilai 2,41 juta ton. Tren produksi olahan nikel di Indonesia terus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Salah satu penyebab angka ini terus naik karena ditopang oleh produksi feronikel. Peningkatan tajam terhadap ekspor komoditas nikel ini disebabkan oleh permintaan pasar global yang seiring waktu terus meningkat. Hal ini sendiri berhubungan dengan gencarnya kendaraan listrik (electric vehicle atau EV) dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kendaraan yang ramah lingkungan dengan tujuan menekan emisi karbon dan mengantisipasi menurunnya cadangan dan produksi minyak bumi di dunia. Selain itu dengan target menuju transformasi hijau melalui program ―net zero emissions‖ di tahun 2050 akan terus mendorong permintaan ekspor nikel. Diperkirakan pada tahun 2040, nilai ekspor nikel akan mencapai lebih dari 6,2 juta ton per tahun. Dalam event B-20 Indonesia Net Zero Summit 2022: Decarbonization at All Cost, Indonesia menyatakan bahwa saat ini sedang fokus dalam membangun hilirisasi nikel. Di tahun 2019 sendiri, untuk perusahaan yang hendak melakukan ekspor nikel diwajibkan untuk melakukan hilirisasi nikel terlebih dahulu di dalam negeri. Nikel Indonesia merupakan komoditi unggulan di pasar internasional. Sejalan dengan meningkatnya permintaan komoditi nikel yang digunakan untuk penggunaan mobil listrik sebagai komponen baterai kendaraan listrik, nikel Indonesia sangat diincar oleh banyak negara terutama negara Uni Eropa. Tercatat pada tahun 2019 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral produksi nikel Indonesia mencapai 52,76 juta ton, angka tersebut meningkat sebesar 138,8% dibanding 93 ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO ... − Widyaningsih et al
JURNAL ECONOMINA 2 (1) 2023 produksi di tahun 2018 yang memproduksi 22,14 juta ton. Peningkatan produksi nikel Indonesia juga berdampak pada meningkatnya ekspor nikel, tercatat pada tahun 2019 nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 30,19 juta ton dan jumlah tersebut meningkat sebesar 50,42% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Ekspor nikel Indonesia yang meningkat disebabkan oleh adanya permintaan nikel yang meningkat dari negara lain terutama Uni Eropa sangat berakibatkan penambangan nikel terus dilakukan. Penambangan nikel yang terus dilakukan dapat mengakibatkan ketersediaan cadangan nikel Indonesia menipis. Cadangan nikel Indonesia akan diperkirakan habis dalam jangka waktu 7,3 tahun terhitung dari tahun 2022 jika dilakukan penambangan terus menurus. Dalam mengatasi permasalahan stok cadangan nikel yang diperkirakan akan habis dalam jangka waktu cepat, Indonesia menetapkan peraturan mengenai larangan ekspor nikel. Peraturan mengenai larangan ekspor nikel tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain untuk menjaga ketersediaan cadangan nikel, pemberlakukan peraturan atas larangan ekspor nikel juga disebabkan karena Indonesia ingin melakukan ekspor nikel dengan memiliki nilai tambah (dilakukan hilirisasi komoditi nikel). Peraturan mengenai larangan ekspor telah diberlakukan pada bulan Januari 2020 dengan tujuan untuk memfokuskan dan mendukung hilirisasi nikel yang telah berjalan sejak tahun 2019. Berdasarkan data perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, pada tahun 2021 ekspor nikel hasil hilirisasi mencapai US$ 20,9 miliar. Mengutip data yang diterbitkan oleh United States Geological Survey (USGS) yang memberikan pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu menghasilkan komoditi nikel terbesar di dunia, selain itu Indonesia juga menjadi salah satu negara penyokong kegiatan ekspor komoditi ini. Pernyataan tersebut didukung oleh data tahun 2021 yang menyebutkan bahwa kemampuan Indonesia dalam menghasilkan komoditi nikel berada pada angka 1 metrik ton, yang berarti menjadikan Indonesia mampu mengambil bagian sebesar 37,04% dari total produksi komoditi nikel di dunia. Jika dilihat dari besarnya angka tersebut membuat banyak negara mengandalkan Indonesia dalam kegiatan produksi dan ekspor komoditi nikel untuk menunjang berbagai kegiatan di negara mereka, misalnya untuk menunjang kegiatan pengembangan manufaktur. Oleh karena itu, keputusan pembatasan ekspor nikel Indonesia membuat banyak negara tujuan ekspor merasa dirugikan seperti beberapa negara kawasan Uni Eropa. Walaupun pihak Indonesia sudah memberi pernyataan bahwa alasan dari keputusan pengetatan ekspor nikel adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan mentah akan tetapi pihak yang merasa terhadap peraturan dirugikan berpendapat bahwa Indonesia melakukan pelanggaran perdagangan internasional yang disetujui bersama oleh negara - negara anggota The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) sehingga Uni Eropa melayangkan gugatan terhadap World Trade Organization (WTO). Keputusan pelayangan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa bukan hanya berdasarkan alasan sepele, melainkan karena sebagian besar sektor teknologi, pembangunan, dan otomotif yang beroperasi di negara mereka sangat bergantung pada nikel dari Indonesia. Selain karena merasa keputusan Indonesia dapat mengancam di berbagai sektor produksi mereka. Dalam membuktikan gugatan yang dilayangkan, Uni Eropa diminta untuk menyediakan bukti konkret yang menyatakan bahwa Indonesia tidak mematuhi peraturan hukum WTO. Kemudian Indonesia juga harus mempersiapkan bukti bahwa tidak melakukan tuduhan yang dilayangkan. ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO ... − Widyaningsih et al 94
JURNAL ECONOMINA 2 (1) 2023 Gambar 2. Kronologi Gugatan Uni Eropa ke Indonesia Gugatan yang diluncurkan Uni Eropa kepada Indonesia di WTO, berawal dari Indonesia yang memberlakukan larangan ekspor nikel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2019. Kebijakan yang ditetapkan Indonesia terkait larangan ekspor nikel, membuat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi hanya dapat dilakukan melalui ekspor nikel dengan kadar dibawah 1,7% dan sudah dilakukan pemurah hingga sampai 70% di smelter dalam negeri. Nikel hasil dari smelting harus diutamakan untuk pasar yang ada di dalam negeri terlebih dahulu dengan tujuan kebutuhan di dalam negeri dapat terpenuhi. Dengan kebijakan yang ditetapkan Indonesia membuat Uni Eropa gelisah. Kebijakan larangan ekspor nikel yang ditetapkan dianggap tidak adil oleh Uni Eropa dan akan berakibat pada industri baja yang ada di Eropa. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral total cadangan nikel yang dimiliki Indonesia di bulan November 2019 menunjukan sebanyak 689,89 juta ton bijih nikel. Dengan total volume cadangan tersebut menunjukkan menipisnya cadangan nikel Indonesia. Pada 12 November 2019 pemerintah melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan pertemuan dengan para asosiasi penambangan dan pemilik smelter tersebut membahas mengenai persetujuan bahwa pihak penambangan hanya menjual hasil pada pihak smelter tanah air. Pertemuan 12 November 2019 tersebut membuat Uni Eropa semakin panas dan melakukan gugatan untuk Indonesia. Pada 22 Desember 2019, Uni Eropa menyampaikan akan melakukan gugatan yang akan disampaikan kepada duta besar Indonesia di Jenewa. tanah. Pertemuan Pada tanggal 14 Januari 2021, Uni Eropa secara resmi melakukan gugatan kepada Indonesia ke WTO, dengan alasan bahwa bijih nikel merupakan 55% untuk bahan baku industri baja. Dalam gugatan yang diberikan Uni Eropa berdalih bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran pasal 11 ayat 1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Pada pasal 11 ayat 1 GATT 1994 menyatakan bahwa negara-negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan terkait tarif, pajak, serta bea yang lainnya dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan oleh Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor. Uni Eropa percaya bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan kewajiban ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO ... − Widyaningsih et al 95
JURNAL ECONOMINA 2 (1) 2023 Indonesia berdasarkan perjanjian yang tercantum, terlebih berdasarkan 3.1 (b) dan XI:1 GATT 1994. Menurut pasal 3.1 B) SCM Agreement, hal ini melanggar karena Indonesia tidak segera mengumumkan semua tindakan penerapan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan ekspor serta penerbitan izin ekspor. Sementara pada Pasal XI:1, hal ini disebabkan karena dengan melarang ekspor bijih nikel dan mewajibkan bijih nikel menjalani kegiatan pengolahan tertentu sebelum di ekspor, Indonesia dikatakan memberlakukan tindakan yang membatasi ekspor bahan mentah yang relevan untuk produksi baja tahan karat. Indonesia sendiri beralasan bahwa larangan ekspor tersebut diberlakukan karena perkiraan cadangan nikel di Indonesia yang semakin menipis dan juga adanya penggunaan nikel untuk program pemerintah dalam pembuatan industri baterai kendaraan listrik. Selain itu, program hilirisasi komoditas tambang dalam negeri juga terus berjalan. Hilirisasi ini dilakukan karena sumber daya alam yang ada harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hilirisasi sendiri memiliki tujuan yang baik yaitu memberi nilai tambah atas kekayaan alam, menciptakan banyak lapangan kerja untuk rakyat, dan meningkatkan devisa negara. Dampak gugatan dari Uni Eropa ini sendiri terhadap Indonesia selain dijalaninya persidangan apabila Indonesia terbukti salah adalah dengan pemerintah harus melakukan merevisi aturan mengenai pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Jika demikian, maka kemungkinan besar akan terjadi ekspor bijih nikel kembali ke Uni Eropa. Selain itu, dampaknya dalam jangka pendek adalah besarnya kerugian yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar ganti rugi dan sanksi, sementara dalam jangka panjang akan berkaitan dengan potensi investasi di Indonesia. Namun demikian, terdapat cara untuk mengurangi beberapa resiko tersebut yaitu dengan meningkatkan investor domestik khususnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyerapan bijih nikel guna hilirisasi. Dengan demikian, cadangan bijih nikel yang tersedia untuk ekspor akan menipis karena telah dilakukan hilirisasi terlebih dahulu dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bijih nikel yang semakin terbatas dan memacu pelaku usaha di Eropa untuk melakukan kerjasama hilirisasi ke Indonesia melalui BUMN. Selain itu, hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan bea keluar bijih nikel secara signifikan. Dengan meningkatnya bea keluar, maka harga yang diterima oleh pembeli di pasar ekspor akan tetap mahal. Indonesia sebagai negara yang memiliki setengah cadangan nikel di dunia memiliki peluang yang sangat besar. Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia bersamaan dengan Filipina, hasil produksi nikel kedua negara tersebut pada 2021 menyumbang 50% produksi nikel global. Nilai tersebut mengalami kenaikan dua kali lipat dibanding sepuluh tahun terakhir tepatnya 2010 yang sebesar 25%. ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO ... − Widyaningsih et al 96
JURNAL ECONOMINA 2 (1) 2023 Tabel 2. Nilai Eksor Nikel 2020-2050 di Asia Tenggara Berdasarkan besaran nilai produksi nikel yang dihasilkan Indonesia dan Filipina, setidaknya di kawasan Asia Tenggara dapat menghasilkan USD 36,6 miliar pada tahun 2030 dan USD 40 miliar pada tahun 2050. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) melansir bahwa Harga Mineral Acuan nikel (HMA) pada Juli 2022 sebesar USD 27.414,47 per dry metric ton sedangkan berdasarkan London Metal Exchange (LME) sebesar USD 21.483,33 per dry metric ton. Jumlah cadangan nikel yang sangat melimpah di Indonesia membuat Indonesia memiliki banyak peluang memanfaatkan keadaan tersebut. Berlimpahnya bijih nikel laterit baik itu jenis limonit dan juga saprolit mendorong dibangunnya industri baterai kendaraan listrik dengan sehubungan dengan tumbuhnya penjualan kendaraan listrik yang diprediksi akan mencapai angka 20 juta penjualan pada tahun 2050. Pada akhir tahun 2020, LG Energy Solution telah resmi menandatangani Mou atau nota kesepahaman untuk melakukan investasi di industri baterai baik itu di indutri hulu maupun di industri hilir pengolahan nikel dengan nilai investasi sebesar Rp 142 triliun. Meskipun pada awal Januari 2020 ore nikel dilarang ekspor yang membuat Indonesia digugat oleh Uni Eropa tetapi pemerintah melakukan hilirisasi industri pertambangan nikel. Hilirisasi sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah suatu komoditas terkhususkan pada hal ini adalah pertambangan nikel. Hilirisasi industri pertambangan nikel dilakukan untuk mencapai tujuan utama yaitu peningkatan nilai tambah komoditas. Selain itu juga dilakukannya hilirisasi yaitu untuk mengembangkan industri hilir mineral, peningkatan besaran Produk Domestik Bruto (PDB), membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia, dan menumbuhkan ketahanan ekonomi nasional. Namun hilirisasi nikel memiliki tantangan yang tidak mudah diantaranya adalah memerlukan nilai investasi yang sangat besar dan mahal, selain itu juga memerlukan evaluasi kajian teknis dan ekonomis yang detail dan terperinci agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Namun dibalik banyaknya peluang yang akan didapatkan Indonesia, terdapat pula beberapa tantangan yang harus dihadapi. Kerusakan lingkungan adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi Indonesia. Produksi nikel dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca, dampak kualitas udara dan air yang memburuk. Kerusakan keanekaragaman hayati akibat pembebasan lahan atas penggunaan lahan untuk produksi pengolahan nikel dan penanganan limbah tambang tersebut. Apalagi untuk menghasilkan satu kilogram nikel laterit berjenis ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO ... − Widyaningsih et al 97
JURNAL ECONOMINA 2 (1) 2023 limonit melalui teknologi High Pressure Achid Leaching (HPAL) memerlukan sekitar lebih dari 1.700 liter air baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Strength (Kekuatan) Memiliki cadangan jumlah nikel yang melimpah tercatat mencapai nilai 72 juta ton nikel Tren produksi nikel yang terus meningkat setiap tahunnya Opportunity (Peluang) Dapat meningkatkan investor domestik. Khususnya untuk melakukan investasi pada Badan Usaha Milik Negara Meningkatkan devisa negara. Hal ini dapat jika bea keluar untuk ekspor dilihat komoditas nikel dinaikan secara signifikan. Weakness (Kelemahan) Kerusakan lingkungan akibat kebutuhan pengolahan industry nikel Threat (Ancaman) Adanya revisi aturan mengenai pelarangan ekspor nikel, maka memungkinkan Kembali untuk terjadinya ekspor bijih nikel ke UE Pemerintah berpotensi mengalami kerugian, karena pemerintah akan membayar ganti rugi dan juga sanksi KESIMPULAN Dalam rangka melindungi persediaan bijih nikel di dalam negeri, Indonesia mengambil langkah untuk menetapkan pengetatan jumlah ekspor komoditas bijih nikel. Keputusan ini di dasari oleh tujuan Pemerintah Indonesia yang ingin melindungi persediaan bijih nikel dalam negeri. Perlindungan ketersediaan komoditi terkait dilakukan sebab terdapat prediksi bahwa persediaan nikel mentah dalam negeri semakin menipis. Kekhawatiran semakin meningkat sebab komoditi nikel mentah merupakan salah satu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui sehingga jika persediaanya habis maka sudah tidak mampu di produksi kembali. Pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia membuat perizinan ekspor komoditi terkait menjadi diperketat. Untuk melakukan ekspor maka nikel harus melalui proses hilirisasi terlebih dahulu di dalam negeri. Hal ini dilakukan selain untuk menjaga persediaan bijih nikel, hilirisasi di dalam negeri dapat menambah devisa negara. Dengan segala dari dampak pembatasan ekspor nikel, Indonesia mendapatkan pelayangan gugatan yang berasal dari Uni Eropa. Gugatan yang dilayangkan ini menyatakan bahwa Indonesia melanggar pasal 3.1 (b) dan XI:1 GATT 1994. Uni Eropa melayangkan gugatan tersebut karena merasa dirugikan sebab sebagian besar kegiatan produki industri di negara mereka bergantung pada bahan baku nikel mentah. Dengan adanya gugatan tersebut, Indonesia harus mampu membuktikan kepada World Trade Organization bahwa gugatan yang dilayangkan tidak benar adanya. Akan tetapi jika Indonesia tidak mampu membuktikannya, maka terdapat kemungkinan bahwa ekspor nikel akan terbuka kembali tanpa adanya pembatasan. Untuk saat ini, Indonesia masih belum bisa membuktikan dan memperoleh putusan sesuai dengan yang diinginkan sebab saat ini Indonesia masih harus mengajukan banding untuk membuktikan kembali bahwa gugatan itu tidak bisa dibenarkan. ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO ... − Widyaningsih et al 98
JURNAL ECONOMINA 2 (1) 2023 DAFTAR PUSTAKA [1] Admin. 2022. ―BPS: Nilai Ekspor Logam Nikel dan Produk Turunannya Naik Tajam.‖ - Bersama Membangun Bangsa. (Desember 29, 2022). [2] Aflaha, Annisa. ―Permintaan Nikel Diramal Melambung, Cadangan RI Bakal Habis?‖ (Desember 29, CNBC 2022). Indonesia. [3] Ahdiat, Adi. 2022. ―Peluang Besar RI, Pasar Nikel Diprediksi Tumbuh Pesat sampai 2050.‖ databoks. [4] - - - . ―Ekspor Nikel RI Meroket pada Semester I 2022.‖ databoks. semester-i-2022 (Desember 29, 2022). [5] APNI. 2022. ―HME - LME Price Comparison In 2022.‖ (Desember 29, 2022). [6] Azis, Vicky Alvian Abdul, dan Sharda Abrianti. 2021. ―ANALISIS TERHADAP LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL KADAR RENDAH BERDASARKAN PRINSIP RESTRIKSI KUANTITATIF.‖ Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 3(2): 1-10. [7] BKPM. 2021. ―Nikel Untuk Kesejahteraan Bangsa.‖ BKPM. (Desember 29, 2022). [8] Edu, Heylaw. 2022. ―Kalah Gugatan Bijih (Ore) Nikel Di WTO: Indonesia Ajukan Banding.‖ (Desember 29, 2022). [9] ekonomi bisnis. 2022. ―Indonesia Larang Ekspor Nikel, Ini Negara-negara yang 2.‖ Berpotensi (Desember 29, 2022). Terusik
Halaman [10] Firdaus, Sabi; a Ramadhani. 2022. ―Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs RI. Unfairness (Desember 29, 2022). Treatment Hukum Investasi Internasional.‖ LAN [11] Hassanah, Nur Farra Ai'n. 2021. ―TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT ATURAN PEMBATASAN DAN LARANGAN EKSPOR OLEH WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa).‖ Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. [12] IEA. 2022. ―Southeast Asia Energy Outlook 2022.‖ [13] Kamalina, Annasa Rizki. 2022. ―Buah Manis Hilirisasi, Ekspor Nikel dan Turunannya Terus Melesat.‖ (Desember 29, 2022). 99 ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO ... − Widyaningsih et al
JURNAL ECONOMINA 2 (1) 2023 [14] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2014. ―World Trade Organization Wto.‖ (Desember 29, 2022). [15] Kusnandar, Viva Budy. 2022. ―Volume Ekspor Nikel Indonesia Melonjak 6 Kali Lipat databoks. Sepanjang (Desember 29, 2022). Januari-Juli 2022 | Databoks.‖ [16] Lingga, Murti Ali. 2019. ―Cadangan Nikel Indonesia Berpotensi Habis 10 Tahun Lagi - (Desember 29, 2022). [17] Mitrania, Reygina, Manotar Tampubolon, dan Edward Panjaitan. 2021. ―The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law.‖ (Desember 29, 2022). [18] Pink. 2022. ―Bila Indonesia Kalah dari Uni Eropa di WTO, Ini yang Bisa Dilakukan Pemerintah.‖ kontan.co.id. (Desember 29, 2022). [19] Pribadi, Arief. 2022. ―Apa yang terjadi setelah Indonesia kalah gugatan ekspor nikel di Antara Maluku. WTO? gugatan-ekspor-nikel-di-wto (Desember 29, 2022).
ANTARA News Ambon, Maluku.‖ [20] Putra, Idris Rusadi. 2021. ―Awal Mula Larangan Ekspor Nikel Indonesia Hingga Digugat Uni Eropa Ke WTO.‖ (Desember 29, 2022). [21] Rahmah, Eneng Dilah Dalilatur, dan Yusuf Iskandar. 2022. ―Analisis Ekspor Nikel Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.‖ SENMABIS: Conference Series. (Desember 29, 2022). [22] Ridwan, Bisnis. 2022. ―Ini Jumlah Nikel Indonesia yang Bikin Hyundai hingga LG Melirik.‖ (Desember 29, 2022). [23] Rodani, Agus. 2022. ―Pengaruh Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Indonesia.‖ terhadap Pertambangan-di-Indonesia.html (Desember 29, 2022). Hilirisasi Industri Pertambangan di [24] Setiawan, Verda Nano. 2022a. ―Gak Tanggung-tanggung Nilai Ekspor Nikel RI Melejit 809%.‖ CNBC Indonesia. (Desember 29, 2022). [25] - - - . 2022b. ―Nilai Ekspor Nikel Terbang Tinggi, RI Dapat Rp 465 Triliun!‖ CNBC Indonesia. (Desember 29, 2022). [26] Sumartiningtyas, Holy Kartika Nurwigati. 2022. ―Nikel Indonesia Mengguncang Dunia, Logam Asal-usul (Desember 29, 2022). Nikel dan Apa Itu?‖ [27] Syarif. 2021. ―Peluang dan Tantangan Hilirisasi Nikel.‖ NIKEL.CO.ID. (Desember 29, 2022). ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO ... − Widyaningsih et al 100