AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK Index: ASA 21/1722/2015 26 Mei 2015 Indonesia: Sepuluh tahun dibalik jeruji penjara karena berekspresi secara damai Sepuluh tahun sejak Filep Karma divonis karena ekspresi politiknya secara damai, Amnesty International menegaskan seruannya yang sudah berlangsung lama bagi pihak berwenang Indonesia untuk segera dan tanpa syarat membebaskannya dan juga semua tahanan nurani (prisoners of conscience) lainnya di Indonesia. Pemenjaraan yang terus dialamainya menyoroti lingkungan yang represif yang dihadapi oleh para aktivis politik di kawasan Papua dan Maluku, di mana puluhan orang masih terus menderita di penjara hingga paling lama 20 tahun karena mengorganisir protes secara damai atau mengibarkan bendera- bendera pro-kemerdekaan yang dilarang. Filep Karma adalah satu di antara sekitar 200 orang yang ikut ambil bagian dalam sebuah upacara secara damai di Abepura, provinsi Papua pada 1 Desember 2004. Dalam peringatan deklarasi kemerdekaan Papua di tahun 1962, bendera Bintang Kejora - sebuah simbol yang dilarang akan kemerdekaan Papua - dikibarkan. Polisi kemudian bergerak ke kerumunan massa, memukul orang- orang dengan tongkat. Filep Karma kemudian ditangkap dan didakwa dengan kejahatan "makar" di bawah Pasal 106 and 110 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia kemudian divonis bersalah pada 26 Mei 2005 dan dihukum 15 tahun penjara. Filep Karma telah berulang kali ditawarkan sebuah remisi hukuman atau grasi hanya jika ia meminta ampun. Namun demikian, ia telah menolak tawaran-tawaran ini dan mempertahankan bahwa ia seharusnya tidak pernah dipenjara sejak awal dan untuk menerima pengampunan tersebut akan melanggar prinsipnya. Pada November 2011 Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Semena-mena (the UN Working Group on Arbitrary Detention, WGAD) menyatakan bahwa penahanan Filep Karma bersifat semena-mena atas dasar bahwa ia dipenjara karena menjalani haknya atas kebebasan bereksprsi dan berkumpul secara damai (Opinion No. 48/2011, Indonesia). Hak-hak asasi ini dijamin di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mana Indonesia merupakan negara pihaknya, dan di dalam konstitusi Indonesia. WGAD juga menemukan bahwa penahanan Filep Karma bersifat semena-mena karena ia menjadi korban peradilan yang tidak adil. Pasal 14 dari ICCPR menjamin hak atas persidangan yang adil dan terbuka secara publik oleh sebuah pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial yang dijamin lewat undang-undang. Selama kunjungannya ke provinsi Papua dan Papua Barat di bulan Mei, Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah yang terlihat menunjukan tanda akan menjauhi kebijakan represi dari pemerintahan sebelumnya. Ini mencakup pembebasan lima aktivis politik yang dipenjara lewat peradilan yang tidak adil berdasarkan pengambilan pengakuan secara paksa sebagai hasil penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, dan membuat janji akan memberikan grasi atau amnesti bagi para aktivis politik lainnya yang dipenjara di berbagai tempat di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mengumumkan bahwa pihak berwenang telah mencabut larangan bagi jurnalis asing untuk masuk ke Papua, bepergian secara bebas dan membuat laporan tentang kawasan tersebut. Sementara Amnesty International menyambut baik perkembangan ini, masih banyak yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di kawasan ini. Di samping membebaskan
semua tahanan nurani, pihak berwenang Indonesia harus membentuk sebuah mekanisme untuk menyelesaikan kultur impunitas di Papua dan masalah pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Lebih lanjut, mereka harus memperluas akses ke kawasan ini kepada organisasi-organisasi HAM internasional non-pemerintah dan pemantau independen lainnya untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Amnesty International tidak mengambil posisi apa pun terhadap status politik dari provinisi mana pun di Indonesia, termasuk menyerukan kemerdekaan. Namun demikian, Amnesty International menganggap bahwa hak atas kebebasan berekspresi termasuk hak untuk secara damai mengadvokasi kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Selama minggu lalu, para anggota dan pendukung Amnesty International dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, Thailand, Australia, Selendia Baru, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat mengajukan petisi-petisi kepada pihak berwenang Indonesia untuk menyerukan pembebasan Filep Karma segera dan tanpa syarat, dan juga semua tahanan nurani lainnya di Indonesia.