Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 KONSEP DAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Oleh: Rezki Syahri Rakhmadi, S.E., M.A.Ek Abstrak Studi ini merupakan kajian pustaka, dimana penulis mengelaborasi secara mendalam terkait dengan konsep maupun implementasi akad kafalah atau penjaminan di lembaga keuangan syariah. Jaminan merupakan salah satu kontra garansi atas kemungkinan terjadinya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Dalam pandangan Islam jaminan merupakan ketentuan yang disyariatkan. Dalam ketentuan hukum Islam, sistem jaminan atau kafalah terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Penulis menyimpulkan bahwa aplikasi akad kafalah pada skema L/C, Bank Garansi maupun Kartu Kredit Syariah pada dasarnya sama saja, bank sama-sama berfungsi sebagai penjamin,dan itu juga berlaku di lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi syariah, dimana pihak asuransi adalah menjadi penjamin bagi nasabah yang terhadap-apa-apa perihal yang diasuransikan oleh nasabah. telah membayar premi, Kata Kunci: konsep, penerapan, sistem jaminan, lembaga keuangan syariah Pendahuluan Dalam dunia financing, pinjaman berbunga/pembiayaan (jika dalam konsep ekonomi Islam), adalah suatu hal yang pokok yang pinjaman dalam memang berbunga/pembiayaan adakalannya pihak pemberi pinjaman berbunga/kredit memerlukan jaminan agar supaya dapat dipastikan bahwa dana yang diberikan olehnya akan kembali seutuhnya, dalam dunia Islam jaminan termasuk dalam istilah "Kafalah", seperti yang kita ketahui ketika hendak memberikan kucuran dana ilmu konvensional mengajarkan konsep dasar 5C yang secara tersirat adalah sebagai upaya pihak pemberi dana merasa terjamin dalam melakukan penyalurannya, yang juga diadopsi untuk kebanyakan proses pembiayaan dalam perbankan syariah (yang tentu saja dilakukan, pemberian 1
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 diselaraskan dengan syariah/fiqh muamalah dalam operasionalnya), yaitu: a. Character Yaitu sifat atau watak penilaian terhadap moral, watak atau sifat- sifat positif, koperatif, kejujuran dan tanggung jawabnya dalam dalam kehidupan pribadi sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya. b. Capacity Penilaian terhadap kapasistas usaha merupakan penilaian subjektif terhadap kemampuan perusahaan untuk mengembalikan modal dan kewajiban-kewajiban lainnya tepat sesuai waktu sesuai perjanjian dan hasil usaha yang diperoleh, penilaian didasarkan pada atas kemampuan perusahaan pada masa lalu, kemampuan berproduksi, keuangan dan produksi, keuangan dan manajemen. Termasuk juga penilaian kemampuan riil perusahaan dilapangan. c. Capital Penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan jumlah dan atau modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana sendiri atau modal sendiri, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisa laporan keuangan, akta pendirian, dan atau akta perubahan. Sedangkan untuk perusahaan perorangan dapat diketahui dengan jalan mengurangi total harta dengan total hutang kepada pihak ketiga. d. Collateral Adalah penilaian terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan merupakan bukti kemampuan perusahan untuk menyerahkan barang/aktiva perusahaan. Keberadaannya harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatumasalah, maka jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai pengganti dari nilai kredit/ pembiayaan yang disalurkan. e. Condition Penilaian atas kondisi melalui analisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan tertentu atau periode tertentu, termasuk peraturan pemerintah setempat, dimana variabel ini juga meliputi kondisi jenis usaha tersebut ditempat yang sama, apakah masih mempunyai prospek atau sudah mengalami kejenuhan. Melihat peran yang begitu pentingnya bagi perekonomian suatu negara 2
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 maka ekberadaan suatu bank sangat diperlukan. Karena sebagai intermediasi yang bias memfasilitasi pihak yang lembaga membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Keberadaaan suatu bank harus tetap sehat dari segi modal dan aset serta baik dari segi manajemen, efisiensi dan kesanggupan memenuhi tugasnya. Selebihnya ada dua konsep yang menurut cukup penting perihal kondisi barang jaminan:1 1. Apakah barang-barang jaminan tersebut telah memenuhi syarat- syarat yuridis sebagai barang jaminan. 2. Apakah barang-barang jaminan mempunyai nilai ekonomis yang secara materil dapat untuk melakukan fungsinya sebagai barang jaminan, apabila di kemudian hari usaha nasabah mengalami kemacetan. Konsep Jaminan Dalam Islam Seperti yang kita ketahui bahwa pinjaman/pembiayaan adalah sesuatu yang harus dilunasi, pemberi pinjaman/ pembiayaan dapat menuntut ia dapat mendapatkan pertolongan apabila terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah pernah meminjam dari seorang Yahudi dengan jaminan berupa baju besi yang masih berada pada pada orang Yahudi tersebut pada saat wafatnya beliau. Seperti yang sudah sedikit disinggung sebelumnya, jaminan termasuk dalam istilah "Kafalah" dalam hukum perniagaan Islami, dimana ada dua bentuk jaminan : kafalah, atau penjaminan, dan rihn, atau janji/jaminan, secara harfiah, kafalah berarti mengambil tanggungjawab atas pembayaran utang atau atas kehadiran seorang di pengadilan. jaminan dimana Secara hukum, dalam kafalah, seseorang dari pihak ketiga menjadi penjamin atas pembayaran utang yang belum terlunasi oleh orang yang memiliki kewajiban pada awalnya, tingkatan atau cakupan penjaminan harus diketahui dan tidak bisa menjadi persyaratan; ia merupakan jaminan yang diberikan kepada kreditur bahwa debitur akan melunasi utang, denda, atau kewajiban yang lain yang ada, rihn atau janji, juga merupakan jaminan pelunasan utang jika debitur tidak mampu melunasinya. kafalah dan rihn berhubungan 1 Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, (Yogyakarta: BPFE, 1996), Cet.3, h. 7. 3
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 dalam kasus utang, tapi memiliki fungsi berbeda. Dalam kontrak jaminan atas kafalah, seseorang dari pihak ketiga menjadi pembayaran utang. Kesepakatan/perjanjian bersama adalah sifat dasar keabsahan kedua kontrak, seperti halnya dalam transaksi bisnis lain. Sebagai tambahan, rihn juga dianggap sebagai penjaminan, kreditor harus menahan harta benda tersebut sebagai jaminan. Kreditur juga dapat meminta jaminan pribadi dari pihak ketiga manapun. Hal ini menciptakan tanggung jawab yang berhubungan dengan tuntutannya tersebut. Kreditur memiliki hak meminta pembayaran dari debitur dan penjaminnya dan apabila penjaminnya berkewajiban membayar kewajibannya, debitur juga harus membayar jaminannya, jika debitur tidak membayar, penjamin harus membayar ke kreditur dan karenanya mendapatkan hak atas zakat serta bahkan amal kedermawanan. Jika seorang penjamin telah menyetujui bahwa utang debitur awal akan dialihkan kepadanya, dampaknya akan menjadi Hawalah atau pengalihan utang, jika penundaan waktu diberikan kepada debitur awal untuk pelunasan utangnya, penundaan tersebut juga diberikan kepada penjaminnya, akan tetapi penundaan yang diberikan kepada penjamin bukanlah penundaan yang diberikan kepada debitur awal, perjanjian penjaminan dapat dilaksanakan oleh tawaran akan penjaminan asalkan penuntutnya dapat disetujui, pada dasarnya, hanya bisa ada satu penjaminan pada waktu yang sama untuk suatu kewajiban tunggal, yakni penjaminan bersama atau jaminan bersama: setiap pihak berkewajiban atas proporsi utang masing-masing. Akan tetapi jika beberapa orang menjadi penjamin atas utang yang satu dengan yang lain, masing-masing dari mereka berkewajiban atas keseluruhan utang. Apabila orang yang secara bersama-sama terikat atas suatu utang menjadi penjamin untuk masing-masing, masing-masing darinya bertanggung jawab atas keseluruhan utang. Apabila orang yang secara bersama-sama terikat atas suatu utang menjadi penjamin untuk masing-masing, masing- masing darinya bertanggung jawab atas keseluruhan utang. Jaminan seharusnya tidak dapat digunakan dalam kasus di mana barang yang menjadi jaminan berada pada tangan debitur awal. Misalnya, seseorang tidak dapat memberikan barang jaminan yang dipegang olehnya atau aset yang telah disewa olehnya. Bank jaminan berikut untuk meminjamkan dapat meminta jenis 4
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 pinjamannya/pembiayaannya:2 a. Surat jaminan. b. Penggunaan cek mundur. c. Surat utang. d. Simpanan uang tunai yang dibekukan. e. Jaminan pihak ketiga. f. Hamish Jiddiyah (Uang muka yang dikenakan kepada nasabah prospektif untuk memastikan kinerja atas tugas atau kewajiban apapun olehnya sebelum pelaksanaan kontrak). g. Arbun (uang muka yang dikenakan yang dianggap sebagai bagian dari pembayaran yang telah terselesaikan setelah pelaksanaan kontrak). Apapun yang sah sebagai subjek penjualan dapat menjadi subjek penjamin, yang dibebani selama periode suatu utang. Bagian dalam harta benda yang dimiliki secara bersama-sama juga dapat dijadikan jaminan. Pihak penjamin adalah pemilik resiko dan imbalan atas komoditas yang dijaminkan, karena ia adalah pemiliknya dan telah memberikan kepemilikannya hanya sebagai jaminan. Dalam hal ini bila jaminannya rusak/hilang tanpa adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak yang dijaminkan, kerugian berada pada pihak penjamin/deibtur. Jaminan karena fungsinya sebagai pemberi rasa keamanan, tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian dari barang jaminan tersebut, dan oleh karenanya dapat diminta kembali dari pihak penjamin apapun yang telah dipinjamkan olehnya. Menurut sumber lain kafalah juga dibedakan menjadi 5 (lima): 1. Kafalah bi an-nafs, yaitu akan pemberian jaminan atas dirinya (personal guarantee) 2. Kafalah bi al-mal, yaitu merupakan jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang. 3. Kafalah bit taslim, dilakukan untuk menjamin pengembailan atas barang yang disewa pada waktu sewa berakhir. 4. Kafalah al-munjazah, jaminan yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan untuk kepentingan/ dan tujuan tertentu. 5. Kafalah al-mualaqah, jaminan ini merupakan penyederhanaan kafalah al munjazah, dimana jaminan dibatasi hanya dalam batas 2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 265-266. 5
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 waktu tertentu. Terlepas dari bimbingan Nabi Muhammad SAW. Perihal binatang yang dijaminkan dapat dikendarai atau di konsumsi susunya sebagai imbalan atas apa perannnya dan pemeliharaannya harus ditanggung oleh yang mengendarai serta mengkonsumsi susunya, ada perbedaan pendapat yang diberlakukan oleh para ahli fiqih mengenai siapa yang seharusnya mendapatkan manfaat atas jaminan atau keamanan:3 1. Shafi'i Merupakan hak pemberi jaminan untuk mengambil manfaat atas jaminannya karena ia adalah pemiliknya. Jaminan harus tetap berada pada pihak penerima jaminan kecuali untuk periode- periode ketika ia digunakan oleh pihak pemberi jaminan. 2. Hanafi Beberapa ahli hukum Hanafi berpendapat sama sekali tidak diperbolehkan bagi pihak penerima jaminan untuk memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan, bahkan apabila telah mendapat persetujuan dari pihak pemberi jaminan, karena ia setara dengan riba, tapi sebagian besar dari mereka mempertahankan bahwa manfaatnya dapat diambil oleh pihak penerima jaminan dengan izin dari pihak pemberi jaminan asalkan tidak ditetapkan pada saat kontrak akad. 3. Maliki Pihak pemberi jaminan berhak mengambil manfaat atas jaminan dan penambahan nilainnya. Akan tetapi, pihak penerima jaminan juga bisa mendapatkan manfaat yang demikian asalkan. a. Pinjaman yang berkaitan tidak bersifat Qard. b. Manfaat jaminannya ditetapkan pada saat kontrak. c. Periode pengambilan manfaat yang demikian ditentukan. 4. Hambali Memperbolehkan penggunaan oleh pihak penerima asalkan mendapat izin dari pihak pemberi jaminan. jaminan Masih menurut sumber yang penulis gunakan sebagai rujukan, jaminan bisa islami yang berfungsi sebagai penerima bank mendapatkan manfaat atas jaminan atas imbalan pemeliharaanya. 3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah, ..., h. 265-266. 6
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 Rumah, misalnya, menuntut pemeliharaan dan bank dapat memanfaatkannya berdasarkan prinsip itu atau mengenai pihak pemberi jaminan tingkat biaya tertentu yang berlaku umum atas jasanya atau bahkan menyewanya dan memberikannya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Perbedaan keuntungan antara uang sewa dan tingkat biaya jasa bank seharusnya menjadi milik pihak pemberi jaminan. Selain jaminan, bank islami memiliki hak gadai, yakni hak untuk menahan harta benda yang dimiliki pihak lain hingga hutang dari pihak lain tersebut terlunasi, hal ini disebut dengan "hak gadai kepemilikan", yang sepertinya diperbolehkan oleh hukum islami berdasarkan analogi bahwa seorang penjual (dalam penjualan tunai) yang telah menginvestasikan hak untuk menahan harta benda yang dijualnya dalam kepemilikannya hingga harganya telah diriwayatkan kepadanya, sementara itu pada kasus hipotek, dimana hanya bunga atas properti yang di transfer kepada pihak yang menerima hipotek tersebut dan bukan atas kepemilikannya, belum dibahas dalam buku tradisional mengenai hukum islami, akan tetapi diperbolehkan atas dasar analogi oleh para cendekiawan kontemporer. Dalam hal apakah penjamin sebagai terhutang atau tidak, ditemukan juga perbedaan pendapat, dimana yang satu berpendapat bahwa penjamin juga sebagai penghutang sementara madzhab Hanafi berpendapat sebaliknya karena penjamin hanya berfungsi sebagai penjamin, dimana pada dasarnya penjamin bukanlah seseorang/sesuatu yang menjadi objek hak tagih. Aplikasi Jaminan Pada Akad Pokok bahasan berikutnya adalah berisikan bagaimana definisi jaminan pada urutan sebelumnya (II) di implementasi kepada fungsi akad yang real, berikut beberapa penjelasan yang penulis dapatkan dari sumber : a. Salam Salam adalah transsaksi forward dimana harga dibayarkan lebih dahulu baru disusul barang nya sesuai dengan kesepakatan kapan akan tiba. Tidak dilarang meminta jaminan atau jani dalam transaksi ini, seperti yang dibuktikan oleh Sunah Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang berisi Nabi Muhammad SAW. Yang meminjam padi-padian dari seorang Yahudi dengan jaminan perangkat besi di dada. 7
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 Penjual dapat diminta menyediakan jaminan, pribadi atau janji. Dalam sebuah janji,bank, bila penjual melakukan kelalaian, memiliki hak menjual janjinya kemudian membeli barang yang telah ditentukan dari pasar dengan melakukan kolaborasi bersama nasabah atau mengambil pembayaran dimuka dari hasil pendapatan jual beli dan mengembalikan sisanya ke pemilik. Jika bank mendapatkan uangnya kembali, itu tidak boleh melebihi harga yang dibayar dimuka, karena harga yang dibayar dimuka adalah seperti utang yang masih berjalan pada sisi penjual, Pembelian komoditas yang telah ditentukan oleh bank dan penghasilan jual-beli janjinya seharusnya tidak mengakibatkan eksploitasi dalam bentuk apapun terhadap nasabah. Ia, karenanya, boleh terlibat dalam prosesnya. b. Istishna jenis Bai' dimana penjualan atas komoditas ditransaksikan sebelum komoditasnya ada ,ia adalah akad yang sah dan praktis bisnis yang umum, Sebagai mode pembiayaan ia telah disahkan dengan berbasiskan prinsip istishan (kepentingan publik), ia adalah perjnajian yang berakhir dalam jual-beli pada harga yang disetujui, dimana pembeli melakukan pesanan untuk memanufaktur, merangkai, atau membangun (atau mengakibatkan terjadinya) sesuatu yang akan diserahkan pada suatu tanggal dimasa yang akan datang. Menjadi kewajiban bagi pemanufaktur atau pembangun untuk menyerahkan asetnya dengan spesifikasinya yang telah disetujui pada periode waktu yang telah disetujui pula. Adalah Konsep jaminan diperbolehkan dalam akad ini, bank, yang bertindak baik yang dalam kapasitas sebagai pemanufaktur maupun pembeli, dapat memberikan atau meminta gadaian, jaminan, atau obligasi kinerja untuk memastikan pekerjaannya dilakukan dalam waktu yang telah disepakati dan sesuai dengan spesifikasinya, Ia dapat pula mendapatkan "arbun" (uang muka), yang berupa pembayaran sebagian harga jika kontraknya dipenuhi, atau uang tersebut ditahan bila kontraknya dibatalkan. Namun, lebih baik jumlah uang yang ditahan tersebut dibatasi hingga kerugian aktual yang benar-benar diderita. c. Ijarah Dalam hukum islami, ijarah adalah akad dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu dengan imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa 8
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil, atau untuk upaya hasil kerja yang diajukan yang dikeluarkan, dengan kata lain pengalihan hak pemanfaatan untuk ganjaran berupa sewa dalam hal penyewaan asset dan barang dan upah dalamhal penyewaaan orang (jasa). Agunan/jaminan diperbolehkan untuk diberlakukan dalam akad ini, karena ijarah menciptakan utang dalam bentuk uang sewa, maka pihak yang menyewakan boleh memintanya dari pihak penyewa, pembolehan tersebut dikarenakan aset yang disewakan kepada pihak penyewa sebagai bentuk kepercayaan dan ia diharuskan melindungi asset tersebut dalam kapasitas fidusianya, ia bertanggung jawab atas kerusakan terhadap aset tersebut jika kerugiannya terjadi karena kelalaian dari sisinya. Dalam kasus kerugian atau kelalaian yang seperti ini dalam hal pembayaran ung sewa oleh pihak penyewa, pihak yang menyewakan dapat menutup kerugian actual, kecuali (opportunity cost) dalam biaya dana atau biaya kesempatan terminology modern, dari jaminannya. Jumlah sebesar apapun yang di atas dan melebihi uang sewa yang jatuh tempo akan bersifat riba. d. Syirkah Syirkah adalah akad kemitraan, dimana minimal ada dua orang yang bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha/kontrak, wujud syirkah terdiri dari beragam variasi,tergantung bentuk kemitraannya, akad mudharabah dan musyarakah misalnya, adalah contoh model syirkah yang sering kita dengar. Bicara jaminan, semua rekanan yang ada dalam akad syirkah, memelihara aset dari kemitraan sebagai kepercayaan. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang berkewajiban kecuali dalam kasus pelanggaran akad, perbuatan jahat, atau kelalaian yang terbukti. Adapun kelalaian akan dianggap ketika terjadi kasus berikut : (1) Seorang rekanan yang tidak mengikuti peraturan dan persyaratan akad. (2) Seorang rekanan yang bekerja berlawanan dengan norma-norma bisnis terkait. (3) Niat jahat rekanan yang sudah ada. Oleh karena itu, keuntungan atau bahkan modal dari seorang rekanan tidak dapat dijaminkan oleh rekanan lain. Namun, seorang lain untuk menyediakan rekanan dapat meminta dari rekanan jaminan, keamanan atau janji untuk mengganti kerugian kasus 9
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 perbuatan jahat dan kelalaian. Kemudian pihak ketiga manapun dapat menyediakan jaminan untuk mengganti kerugian modal dari semua atau sebagian rekanan, dengan persyaratan : 1. Pihak ketiga tidak terkait secara legal dan finansial dengan akad musyarakah dengan memiliki lebih dari 50% modal dari usaha bersama yang dijaminkan. 2. Usaha bersama yang dijaminkan seharusnya tidak memiliki lebih dari setengah modal dari entitas yang menyediakan jaminan, 3. Akad syirkah harus tidak bergantung pada jaminan yang demikian. 4. Jaminan tidak selalu dapat disediakan untuk pertimbangan apapun. Dengan kata lain, pemenuhan janji oleh pihak ketiga bukanlah persyaratan keabsahan akad Penting pula untuk mengamati bahwa yang dilakukan oleh pihak ketiga sebenarnya adalah "janji untuk menjamin" dan tidak menciptakan hak pemanfaatan yang mengaitkan akad syirkah jaminan. Setiap rekanan yang menikmati dengan pemenuhan jaminan pihak ketiga tidak dapat menuntut dibatalkannya syirkah atau dianggapnya syirkah tidak sah dan mereka tidak dapat pula menolak memenuhi kewajiban akad mereka karena mereka telah memasuki syirkah dengan mempertimbangkan pemberian jaminan dari pihak ketiga atas keuntungan atau modal. Kafalah di Indonesia a. Fatwa Tentang Kafalah Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 11/DSN- MUI/IV/2000 Tentang KAFALAH ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum Kafalah a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin. b. Dikenal oleh penjamin. 2. Pihak orang yang berpiutang (Makfuul Lahu) a. Diketahui identitasnya. b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. c. Berakal sehat. 3. Obyek Penjaminan (Makful Bihi) a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak 10
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. 4. Arus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. 5. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Contoh Penerapan Jaminan oleh Bank Syariah Jaminan diperlukan selain sebagai pemenuhan atas ketentuan Undang- undang perbankan, juga merupakan salah satu kontra garansi atas kemungkinan terjadinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank, menurut pandangan Islam jaminan merupakan ketentuan yang disyariatkan (Al-Baqarah 283) , dapat disimpulkan dari ayat diatas bahwa resiko adalah sesuatu yang harus diperhitungkan karena bank sebagai lembaga intermediasi tidak hanya mengelola dana yang ada padanya tapi juga perlu diingat dana tersebut termasuk didalamnya dana masyarakat yang harus dikembalikan, selain nantinya akan menjadi alat pemenuhan kewajiban jika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, jaminan juga dapat menjadi tolak ukur kredibilitas dan bonafiditas dari penerima pembiayaan, semakin baik jumlah jaminan yang diberikan, maka secara umum, akan semakin baik pula kredibilitas dan bonafiditas penerima pembiayaan, kemudian dalam pelaksanaan parakteknya, jaminan merupakan sikap wujud saling mempercayai, karena pada hakikatnya jaminan adalah jarring penguat kedua belah pihak, jika jaminan ditetapkan dalam hukum Islam, sementara bagi nasabah itu adalah sebagai manifestasi dari komitmen. Dalam bentuknya jaminan dapat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perorangan atau kebendaan, jaminan perorangan adalah bentuk penjaminan dimana hadirnya pihak ketiga sebagai penjamin pemenuhan kewajiban- kewajiban penerima biaya terhadap pemberi biaya, sedangkan jaminan kebendaan dapat berupa harta dan kekayaan baik benda maupun hak kebendaan, secara fisik jaminan juga merupakan pengaman, karena sertifikasi tanah yang dijaminkan yang tentu saja akan disimpan dengan aman oleh pihak bank, dimana jika nantinya terjadi missal banjir,gempa, kebakaran, atau hilang, maka pihak bank akan bertanggung jawab. Jaminan menurut prioritasisasinya terbagi menjadi dua, yaitu 11
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 jaminan utama dan jaminan tambahan, pengertian universal dari jaminan utama dari pembiayaan adalah kelayakan usahanya sendiri, kelayakan usaha pada umumnya dinilai berdasarkan cashflow dari sebuah kegiatan usaha biasanya dilihat dari Debt Repayment Capacity (DRC), yaitu kemampuan membayar kewajiban lainnya, sedangkan jaminan tambahan adalah ketika bank menilai cashflow nasabah adalah kurang, maka bank akan memperhatikan aspek lain seperti yang tertuang dalam teori 5C (5C (character, condition, capacity, capital, dan collateral). Pada umumnya untuk seluruh jenis pembiayaan, jaminan tambahan itu dapat berupa benda bergerak seperti sepeda motor, mobil dan benda tidak bergerak seperti rumah, bangunan lainnya dan tanah, tentunya tidak semua jenis dari kriteria barang tersebut dapat dijadikan jaminan, sudah pasti akan dilakukan tinjauan likuiditas dari barang jaminan tersebut, dalam menilai jaminan tambahan pihak bank menggunakan pendekatan Nilai Pasar Wajar (NPW) yang bisaa di hitung dengan (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai likuidasi (NL) yang bisaanya dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari NPW, jika terpaksa harus menggunakan jaminan sebagai pelunasan, juga bukan berarti seluruh nilai jaminan digunakan sebagai pelunasannya, hanya terbatas sisa pinjaman yang belum dibayar, jika masih tersisa maka bank akan mengembalikan nilainya kepada nasabah. Sedangkan untuk jenis-jenis kontrak yang diaplikasikan dengan akad kafalah, tidak hanya sekedar penjaminan ketika melakukan pembiayaan saja, tapi juga pada bentuk produk lain, misal untuk penggunaan L/C, Syariah Card, Bank Garansi dimana bank bertindak sebagai penjamin dan mendapatkan ujrah atas itu yang tentu saja disebabkan adanya tanggung jawab dan beban biaya kerja yang harus di keluarkan, terlepas dari peran bank sebagai lembaga keuangan, akad kafalah juga di gunakan oleh biadng usaha asuransi syariah, dimana pihak asuransi bertindak sebagai penjamin. Skema dan Landasan Kafalah Setiap akad yang diimplementasikan pada suatu kontrak yang terjadi dalam koridor ekonomi Islam/syariah, sudah tentu memiliki landasan dasar yang berupa ayat dan hadis. Berikut ayat yang menopang akad kafalah dan menjadi landasan dasar praktek kafalah yang dipraktekkan dalam kehidupan: 12
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 ِِِّدَؤُ يْلَ فًِاضْعَ بِمُكُضْعَ بِ َن مَأِ ْن إَفٌِةَض ُِهِ ِّللاَوُِهُب ِوُبْقَّمِ ٌناَه رَفًِاب تاَكِْاوُد َتََِْلََو ِ إَو َِعِ ْمُتنُكِن ثِآُِهَّن قَّتَيْلَوُِهَتَ ناَمَأَِن ُتُْؤاِي ذَّلا ِْلَ قٌِ َِ ب َِمْعَ تِا Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang ia adalah orang yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 283) ٍِرَفَسِىَل ٌِمي ل-٢٨٣- َِعَِنوُل حِِ ه بِءاَجِنَم لَوِ ك لَمْلاَِعاَوُصُِد قْفَ نِْاوُلاَق ٌِمي عَزِ ه بِْاَنَأَوٍِير عَبُِلْ ٧٢- Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. (Yusuf: 72) Sementara itu pada sisi hadits terdapat sebuah keterangan tekstual sebagaimana dinyatakan dalam peristiwa berikut: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw jenazah seorang laki-laki untuk di salatkan. Rasulullah saw bertanya Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab 'Tidak', maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain dan Rasulullah bertanya 'Apakah ia mempunyai hutang ?', Sahabat menjawab 'Ya'. Rasulullah berkata, tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata. 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut" (HR. Bukhari) 'Salatkanlah temanmu itu (beliau sendiri Dalil-dalil diatas mengisyaratkan tentang adanya penjaminan yang dilakukan seseorang atas orang lain. Selama dalam hal kebaikan, maka dibolehkan seseorang menjadikan dirinya penjamin keperluan atau kepentingan saudara seimannya. Praktek ini jelas dari sisi maqashid Syariah mengandung kemanfaatan dalam aspek hubungan sesama manusia. 13
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 Seperti yang digambarkan oleh skema diatas dimana ada 3 pelaku yang terlibat, penjamin,penjual dan pembeli, kemudian ada 3 jenis alur transaksi yang dapat terjadi,yaitu : 1. Penjamin yang menjaminkan suatu transaksi antara Pembeli dan Penjual, sehingga; 2. Penjual menerima transaksi tersebut dan metransaksikan bang yang ia jual kepada pembeli,kemudian; 3. Pada tahap ini adalah dimana ketika pembeli tidak hanya dijaminkan oleh pihak ketiga tetapi juga pembeli menggunakan harta (rihn) miliknya untuk jaminan, baik secara langsung untuk menjadikan Penjual menerima dua jaminan, atau barang milik Pembeli juga dijaminkan kepada Penjamin agar Penjamin percaya bahwa Pembeli tidak main-main dalam melakukan transaksi. Pengaplikasian akad kafalah pada skema L/C, Bank Garansi maupun Kartu Kredit Syariah pada dasarnya sama saja, bank sama- sama berfungsi sebagai penjamin,dan itu juga berlaku di lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi syariah, dimana pihak asuransi adalah menjadi penjamin bagi nasabah yang telah membayar premi, terhadap-apa-apa perihal yang diasuransikan oleh nasabah. Penutup Jaminan diperlukan selain sebagai pemenuhan atas ketentuan Undang- undang perbankan, juga merupakan salah satu kontra garansi atas kemungkinan terjadinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Pada umumnya untuk seluruh jenis pembiayaan, 14
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 jaminan tambahan itu dapat berupa benda bergerak seperti sepeda motor, mobil dan benda tidak bergerak seperti rumah, bangunan lainnya dan tanah, tentunya tidak semua jenis dari kriteria barang tersebut dapat dijadikan jaminan, sudah pasti akan dilakukan tinjauan likuiditas dari barang jaminan tersebut, dalam menilai jaminan tambahan pihak bank menggunakan pendekatan Nilai Pasar Wajar (NPW) yang bisaa di hitung dengan (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai likuidasi (NL) yang bisaanya dihitung berdasarkan presentasi jaminan tertentu dari NPW, sebagai pelunasan, jaminan digunakan sebagai pelunasannya, hanya terbatas sisa pinjaman yang belum dibayar, jika masih tersisa maka bank akan mengembalikan nilainya kepada nasabah. jika terpaksa harus menggunakan juga bukan berarti seluruh nilai 15
Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019 DAFTAR PUSTAKA Ayub, Muhammad, Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007. Haris, Helmi, "Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan Syariah." Jurnal Ekonomi Islam 'La_Riba' (2007): Vol 1,No. 1. Muljono, Teguh Pudjo, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. Yogyakarta BPFE, 1996: Ed. 3, Cet. 3. Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Jakarta Barat:Penerbit LPFE Usakti, 2009. Fatwa DSN NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Haris,Helmi, "Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Pembiayaan Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi 'La_Riba' (2007): Vol 1,No. 2. Inovasi Islam 16