Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 4 No. 2 Juni 2024 e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 204-210 DOI: Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kasus Pembangunan Kawasan Industri Di Pulau Rempang Rizkya Ramadani Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Email : Siti Hardianti Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Email : Syafrilia Yolanda Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Email : Korespondensi penulis : ABSTRACT. This research discusses the rights and obligations of citizens in the case of industrial area development on Rempang Island. Rempang Island in Riau Archipelago Province, Indonesia, has become the center of attention because of plans to build the Rempang Eco City by PT Makmur Elok Graha in collaboration with Xinyi International Investment Limited from China. This project worth USD 11.5 billion will transform the island into an industrial, service and tourism area, but faces strong resistance from the 16 traditional villages that have been settled since 1834. This research uses library research and a qualitative approach. This means that this research was carried out using data collection methods. This research aims to explain what rights and obligations Indonesian citizens must have so that they can improve their character and responsibility and to examine this conflict from the perspective of human rights and the impact of development on local communities. This conflict is considered a violation of human rights, especially regarding forced evictions, the right to justice and the right to freedom of expression. The government is expected to fulfill its obligation to respect, protect and fulfill the rights of affected communities by providing fair relocation solutions and adequate compensation. Keywords: Rights and Obligations, Citizens, Rempang Eco City. ABSTRAK. Penelitian ini membahas hak dan kewajiban warga negara dalam kasus pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang. Pulau Rempang di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, menjadi pusat perhatian karena rencana pembangunan Rempang Eco City oleh PT Makmur Elok Graha yang bekerja sama dengan Xinyi International Investment Limited dari Tiongkok. Proyek ini senilai USD 11,5 miliar akan mengubah pulau Rempang tersebut menjadi kawasan industri, jasa, dan pariwisata, akan tetapi dihadapkan dengan penolakan yang tegas dari enam belas kampung adat yang telah menetap sejak tahun 1834. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu studi literatur dengan pendekatan kualitatif artinya penelitian ini diteruskan melalui metode pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hak dan kewajiban apa saja yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia sehingga dapat meningkatkan karakter dan tanggung jawab serta untuk meneliti konflik ini dari perspektif hak asasi manusia dan dampak pembangunan terhadap masyarakat lokal. Konflik ini dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait penggusuran paksa, hak atas keadilan, dan hak kebebasan berpendapat. Pemerintah diharapkan melaksanakan tugas untuk menghormati, menjaga, dan melaksanakan hak-hak masyarakat terdampak dengan memberikan solusi relokasi yang adil dan kompensasi yang memadai. Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, warga negara, Rempang Eco City. Received: Mei 20, 2024; Accepted: Juni 03 2024; Published: Juni 30, 2024 * Rizkya Ramadani,
Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kasus Pembangunan Kawasan Industri Di Pulau Rempang PENDAHULUAN Pulau Rempang berada di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau inimemiliki ukuran yangluas sekitar 16 hektar dan dibagi menjadi dua kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang. Pulau Rempang juga memiliki 16 kampung tua yang dihuni oleh sekitar 7.512 orang. Rempang EcoCity adalah proyek pembangunan yang dikelola oleh PT Makmur Elok Graha dan direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan industri, jasa, serta pariwisata. PT tersebut telah berhasil memperoleh persetujuan dari perusahaan terbesar dari Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, untuk berinvestasi sebesar USD 11,5 miliar hingga tahun 2080. Kerjasama ini diharapkan dapat menarik investasi senilai Rp. 351 triliun. Di balik strategi tersebut, pemerintah dan investor perlu menghadapi penolakan dari warga pulau yang menentang rencana pembangunan ini. Ada 16 kampungadat Melayu di Pulau Rempang menentang pembangunan kawasan industri tersebut. Warga Rempang sudah tinggal di tempat tersebut secara turun-temurun dari tahun 1834. Penolakan mereka terhadap pembangunan ini tampaknya tidak mendapat perhatian, dan mereka merasa bahwa sebagai rakyat kecil, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk menentang hukum dan kekuasaan. Menurut Srijanti, hak merupakan elemen normatif yang berperan sebagai panduan perilaku, menjaga kebebasan dan kekebalan, serta memastikan bahwa manusia memiliki kesempatan untuk memelihara kehormatannya. Sedangkan, Hak warganegara adalah hak yang dimiliki oleh tiap individu dalam suatu negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara, serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang setara dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kewajiban adalah suatu perbuatan atau aktivitas yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompokuntuk mencapai tujuan tertentu dalam mematuhi norma atau peraturan yang berlaku dalam lingkungan sosial. Kewajiban bisa terdiri dari kewajiban hukum yang diatur oleh hukum atau peraturan, atau kewajiban moral yang terkait dengan prinsip etika atau perilaku yang baik dalam interaksi sosial. Sedangkan. Tugas dan tanggung jawab warga negara hal yang wajib dilakukan bagisetiap individu sebagai bagian dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap negara. Konflik ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat di Pulau Rempang dan merasakan hak-hak mereka sebagai warga negara diabaikan. Hak atas keadilan adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Ini mencakup hak untuk hidup dengan martabat, hak atas tempat tinggal yanglayak, serta hak untuk ikut serta dalam proses pengambiilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks 205 KHATULISTIWA - VOLUME. 4, NO.2 JUNI 2024
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 204-210 ini, penting untuk menyoroti bahwa warga Rempang berhak mendapatkan keadilan atas dasar perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan sosial. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu studi literatur (library research) yang termasuk dalam pendekatan kualitatif. Studi literatur merupakan cara untuk pengumpulan informasi melalui pencarian dan membaca sumber-sumber yang tersedia secara tertulis misalnya buku ataupun literatur yang membahas mengenai dasar-dasar teori. Proses penghimpunan informasi dan data dilakukan dengan mencari ilmu atau pengetahuan dari berbagai bahan referensi misalnya karya tulis, buku, serta sumber lain yang relevan dengan pokok kajian. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Perlindungan Hak Asasi Masyarakat di Pulau Rempang Penduduk di Pulau Rempang sudah menghuni daerah di Pulau Rempang selama lebih dari dua ratus tahun, dimulai sejak awal abad ke delapan belas, secara turun-temurun. Penduduk di Pulau rempang terdapat beragam kelompok etnis seperti suku seperti Suku Laut, Suku Melayu dan Suku etnis lainnya. Oleh sebab itu, tidak tepat menyebut bahwa masyarakat Rempang merupakan penduduk liar hanya karena mereka tidak memiliki sertifikat tanah resmi. Mengacu pada UU No. 32/2009 Pasal 66 tentang PPLH serta didukung oleh konsep Hak Asasi Manusia yang melarang aparat kepolisian untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat Indonesia. Dari perspektif Hak Asasi Manusia, penggusuran secara paksa yang dilakukan di Pulau Rempang dianggap sebagai pelanggaran yang serius terhadap HAM.. Mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2000 terkait Pengadilan Hak Asasi Manusia, penggusuran yang dikenai secara paksa kepada sekitar 7500 penduduk di Pulau Rempang, yang memaksa mereka bermigrasi dari tempat tinggal mereka ke lokasi lain atau transfer penduduk dan menyebabkan perpindahan besar-besaran yang mencabut mereka dari komunitas dan landasan sosial budayanya, dapat dianggap sebagai tindakan kejahatan genosida pada Pasal 8 ayat e dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan pada Pasal 9 ayat d. Pemaksaan dan pengusiran anak-anak secara paksa serta Orang Laut, komunitas pribumi melayu, dan kelompok etnis lainnya yang tinggal di enam belas Kampung Tua yang terletak di Pulau Rempang termasuk dalam kategori ini.
Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kasus Pembangunan Kawasan Industri Di Pulau Rempang Tekanan aparat terhadap masyarakat Pulau Rempang agar tidak menyuarakan protesnya juga melanggar hak untuk menyatakan pendapat secara bebas yang diatur dalam Pasal 19 DUHAM. Hal ini diperkuat oleh Pasal 28 serta Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Serangkaian pelanggaran atau tindakan melangggar hak hak dasar manusia yang terjadi di Rempang melanggar instrumen Hak Asasi Manusia nasional maupun internasional. 2. Dampak Pembangunan Kawasan Industri Bagi Masyarakat di Pulau Rempang Pemerintah yang gagal dalam mengelola dan menangani konflik yang terjadi ini menyebabkan dampak sosial di masyarakat. Menurut warga di Pulau Rempang tersebut pemerintah lebih memihak kepada pihak yang melakukan investasi dan pihak luar negeri dibandingkan memperhatikan penduduk lokal di Pulau Rempang terkait rencana pembangunan kawasan industri tersebut. Pandangan masyarakat seperti ini timbul karena respon dari beberapa pejabat pemerintah terhadap rencana pembangunan kawasan industri ini. Kota Batam merupakan lokasi yang menjadi tujuan pariwisata populer untuk pengunjung dalam negeri maupun pengunjung mancanegara. perselisihan dan ketegangan yang berlangsung di Pulau Rempang juga berdampak pada pihak yang terlibat kegiatan usaha. Sepanjang masa perselisihan tersebut berlangsung, penduduk Pulau Galang dan Rempang tidak bisa menerima kunjungan dari wisatawan dalam negeri yang ingin berlibur di pantai sekitar Pulau tersebut, situasi ini berpotensi menurunkan perekonomian di Pulau Rempang dan berdampak langsung pada penduduk setempat. Pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang ini juga menghasilkan dampak yang besar dalam hal lingkungan dan hukum lingkungan. Pembentukan kawasan industri EcoCity menyebabkan dampak yang merugikan bagi lingkungan seperti hilangnya lingkungan alami yang menjadi habitat bagi berbagai spesies, pencemaran lingkungan, serta kerusakan ekosistem. Hal ini mendorong penduduk lokal untuk melakukan perpindahan dari tempat mereka tinggal, yang memicu timbulnya perselisihan, ketidakpuasan, dan perlawanan atau penolakan dari masyarakat. Selain itu, hal ini juga pelanggaran tergadap regulasi atau peraturan lingkungan seperti UU perlindungan lingkungan hidup dan UU hak masyarakat adat. 207 KHATULISTIWA - VOLUME. 4, NO.2 JUNI 2024
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 204-210 3. Kewajiban Negara Terhadap Konflik yang terjadi di Pulau Rempang Dalam hukum internasional kewajiban negara melibatkan dukungan terhadap kewajiban internasional yang timbul dari perjanjian atau sumber hukum internasional lainnya jika terjadi pelanggaran terhadapnya. Negara memiliki tiga kewajiban yang terbagi: menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban menghormati menuntut agar negara tidak ikut campur dalam hak individu dan kelompok, melarang pengurangan atau penghalangan terhadap hak-hak tersebut. Kewajiban melindungi mengharuskan negara memberikan perlindungan terhadap individu dari segala tindakan ketidakpatuhan, baik itu oleh negara sendiri, pihak luar negeri, atau pengurus negara yang melampaui wewenangnya, baik dalam pencegahan maupun perbaikan. Kewajiban memenuhi menegaskan bahwa negara harus menjamin terwujudnya Hak Asasi Manusia dengan langkah aktif tindakan positif, seperti membuat situasi hukum dan kelembagaan yang diperlukan agar hak-hak tersebut dapat dinikmati sepenuhnya. Satu dari prinsip negara yang menjalankan prinsip-prinsip hukum adalah prinsip kepastian hukum, menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan padaaturan hukum yang berlaku. Setiap tindakan tersebut juga mengimplikasikan bahwa setiap hak kewenangan selalu diikuti oleh kewajiban pertanggungjawaban. Sebagai hasilnya, setiap kewenangan pemerintah dalam tindakan hukum akan menghasilkan konsekuensi hukum, karena tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menciptakan hubungan hukum dan konsekuensi hukum. Menteri yang bertanggung jawab atas Investasi, Bahlil Lahadalia awalnya menyatakan penduduk masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan kawasan industri Eco City segera dipindahkan ke Pulau Galang. Namun, keputusan tersebut kemudian dibatalkan dengan alasan bahwa pemerintah memerlukan waktu tambahan untuk menemukan lokasi relokasi yang cocok bagi masyarakat terdampak, sambil memastikan kelancaran rencana investasi sesuai rencana. Dalam konteks ini, dipastikan bahwa pemerintah telah memperhatikan aspirasi masyarakat terdampak dengan mengubah lokasi relokasi dari Pulau Galang ke Pulau Banon. Pulau Banon dipilih karena hanya terletak tiga kilometer dari lokasi asal masyarakat yang sebelumnya terkena dampak. Pemerintah juga menjamin bahwa masyarakat yang terdampak relokasi tidak akan mengalami kerugian sebisa mungkin. Rencananya, tanggung jawab pemerintah akan mencakup pembangunan Tempat Pelanggan Ikan, Sekolah, Jalan, Puskesmas, dan fasilitas sanitasi. Selain itu, setiap kepala keluarga yang terpengaruh relokasi dan telah terdaftar serta
Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kasus Pembangunan Kawasan Industri Di Pulau Rempang setuju untuk direlokasi akan menerima kompensasi berupa lahan dengan luas lima ratus meter persegi dan juga rumah dengan tipe 45 bernilai Rp. 120.000.000. Penggantian tersebut akan mencakup hak kepemilikan, HGB, untuk memastikanpemenuhan kepastian hukum bagi warga yang terdampak terkait kepemilikan tanah mereka. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pemerintah dapat memprioritaskan maksud dari hukum untuk mewujudkan kesetaraan, manfaat, dan kepastian dalam hukum, terutama bagi warga yang terkena dampak relokasi dalam proyek pembangunan kawasan industri Eco City. SIMPULAN Masyarakat Pulau Rempang kini berada di daerah Pulau Rempang selama lebih dari dua abad, atau sejak permulaan abad ke delapan belas, Pulau Rempang telah berada di wilayah tersebut secara turun menurun. Penduduk Pulau Rempang terdiri dari beragam suku, termasuk suku Laut, suku Melayu, dan suku lainnya. Begitu juga, tidak pantas menyebut penduduk Pulau Rempang sebagai warga liar semata karena mereka tidak memiliki sertifikat resmi atas tanah. Proyek Rempang EcoCity yang direncanakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan didukung oleh investasi besar dari Xinyi International Investment Limited, meskipun bertujuan untuk mengembangkan kawasan industri, jasa, dan pariwisata, telah menimbulkan konflik serius dengan masyarakat lokal Pulau Rempang. 16 kampung adat Melayu yang telah menetap di Pulau Rempang sejak tahun 1834 dengan turun menurun menolak keras label warga liar, menyoroti masalah hak asasi manusia yang diabaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hak dasar warga negara, termasuk hak untuk hidup dengan martabat, hak atas tempat tinggal yang layak, penduduk Pulau Rempang juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, yang seharusnya dihormati dan tidak dilanggar. Meskipun hukum Indonesia dan instrumen internasional memberikan perlindungan terhadap hak-hak ini, implementasi di lapangan menunjukkan kegagalan dalam menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Kewajiban negara dalam melindungi hak-hak warga negara seharusnya mencakup tiga aspek utama: menghormati, melindungi, dan memenuhi. Negara memiliki tanggung jawab untuk tidak mengganggu hak-hak individu, melindungi individu dari pelanggaran oleh pihak lain, dan memastikan kondisi yang memungkinkan individu untuk menikmati hak-haknya secara penuh. Namun, dalam kasus Pulau Rempang, tindakan penggusuran paksa dan tekanan terhadap masyarakat untuk tidak menyuarakan protes menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini tidak dipatuhi. Pemerintah telah berusaha mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang 209 KHATULISTIWA - VOLUME. 4, NO.2 JUNI 2024
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 204-210 timbul dengan menawarkan relokasi dan kompensasi kepada masyarakat terdampak. Namun, penanganan konflik yang buruk dan prioritas yang tampak lebih condong kepada investor dibandingkan kepada warga lokal mencerminkan kegagalan dalam menjunjung tinggi keadilan sosial dan kepastian hukum. Penting bagi pemerintah untuk lebih transparan dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat lokal. Langkah-langkah mitigasi yang ditawarkan harus dipastikan adil dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan demikian, pembangunan dapat berlangsung tanpa mengorbankan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat lokal. Prinsip bagi negara hukum dan keadilan sosial harus dijadikan landasan utama dalam setiap kebijakan dan proyek pembangunan. DAFTAR PUSTAKA Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024). Tanggung jawab negara terhadap hak masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dalam perspektif HAM. Tunas Agraria, 7(2), 144-161. Fahlevi, R., Djunaid, I. S., Sinambela, F. A., Djati, S. P., & Rahmanita, M. (2024). Dampak sosial dan ekonomi pariwisata dari konflik Rempang. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 3312-3316. Gultom, I. (2023). Menkopolhukam jelaskan status tanah di Pulau Rempang. [Online]. Diakses 29 Mei 2024. Habiba, A. N., Melati, A. A., Hamda, N., & Vimayanti, W. (2023). Actualization of human rights in the case of Rempang Island in Indonesia in the perspective of environmental law. Jurnal Hukum Sehasen, 9(2), 375-384. Mujahidin, M. (2023). Kronologi awal konflik di Pulau Rempang, investasi bernilai ratusan triliun berakhir jeritan pilu warga Rempang. [Online]. Diakses 29 Mei 2024. Pasla, B. N. (2023). Pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut ahlinya. [Online]. Diakses 29 Mei 2024. Saly, J. N., Ekalia, E., & Tarumanagara, U. (2023). Status perlindungan hukum kepada masyarakat setempat terkait relokasi Pulau Rempang. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 1668-1676. Tarumanagara, U. (2023). Konflik sengketa lahan antara masyarakat adat Rempang dengan BP Batam terhadap pembangunan Rempang Eco City. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(11), 1081-1088. Yulestari, R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco- City. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 2023-2108.