88 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 ISSN 2797-8508 (Print) ISSN 2807-8330 (Online) VOL. 2 NO. 1, JAN-JUNE (2022) Riwayat Artikel History of Article Diajukan: 13 Desember 2021 Submitted Direvisi: 10 Januari 2022 Revised Diterima: 17 Januari 2022 Accepted Saran Perujukan How to cite: Putri, D. W. D. (2022). LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ikatan Penulis 2(1). Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, © 2022 Authors. This work is licensed under a 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by Google Scholar LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia LGBT in the Study of Human Rights in Indonesia Destashya Wisna Diraya Putri1 1 Universitas Negeri Semarang Email Korespondensi: Abstract The LGBT presence is beginning to boldly show their existence indicating that they have been backed by the macro system that is smoothing their way. Specifically raise the issue of human rights violations based on sexual orientation and gender identity. This paper aims to discuss the LGBT phenomenon in Indonesia in the perspective of human rights law where there are two principles behind the concept of human rights itself, namely the principle of freedom and equality. These two things are the basis of justice. Human rights are a fundamental right recognized in Indonesia, but there are restrictions set by law, morals, ethics, and religious values that state that every human being in addition to having
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 89 human rights to be protected, they also have an obligation to respect the human rights of others and also the order of the surrounding community. Keywords LGBT; Human Rights; Globalization Abstrak Kehadiran LGBT mulai berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya mengindikasikan bahwa mereka telah terdukung oleh makro sistem yang memuluskan jalannya. Secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Penulisan ni bertujuan untuk membahas fenomena LGBT di Indonesia dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia dimana terdapat dua prinsip melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan. Dua dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, akan tetapi ada pembatasan yang ditetapkan UU, moral, etika, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap manusia di samping memiliki hak asasi manusia untuk dilindungi, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan juga ketertiban masyarakat sekitar. Kata kunci LGBT; Hak Asasi Manusia; Globalisasi A. Pendahuluan Indonesia lahir dengan ideologi Pancasila, yang diambil dari jiwa dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Negara Pancasila ini terdiri dari berbagai keragaman, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, serta beberapa pemikiran bangsa. Pancasila sendiri pada hakikatnya merupakan suatu kekayaan bangsa oleh karena bisa menjadi panutan nilai moral, etis, dan spiritual. Sebagai pedoman, Pancasila telah memiliki 5 prinsip lengkap yaitu Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme). Fungsi Pancasila sebagai sebuah pedoman juga mengandung arti bahwa setiap perbuatan tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam prinsip-prinsip Pancasila tersebut. Pancasila adalah gambaran jiwa dan nilai masyarakat, yang menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan kerukunan hidup serta ketentraman keberlangsungan hidup berbangsa bernegara Pancasila memiliki nilai- nilai keseimbangan yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia, yang mana nilai tersebut saling berhubungan dan nilai memiliki nilai tertinggi yang tidak boleh ditentang dan dilanggar yaitu nilai Ketuhanan. Nilai kemanusiaan atau yang modern disebut dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) sebagai salah satu nilai yang fundamental dimiliki setiap manusia. HAM adalah hak yang alamiah yang dimiliki manusia yang sudah melekat pada dirinya sejak manusia terlahir ke dunia. Hak alamiah ini mendahului posisi
90 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 legal, kultural, ekonomi dan sosial manusia dalam komunitasnya, karena hak ini diberikan oleh kekuasaan adi duniawi, yaitu Tuhan YME. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia.Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Namun HAM yang datang setelah adanya perubahan dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, tidak bisa dijadikan tempat berlindung apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan moral masyarakat. Dalam konteks kekinian- khususnya pasca reformasi-Pancasila sangat jarang dibicarakan, khususnya dalam hubungannya dengan ilmu hukum. Banyak perbuatan yang menyangkut moralitas di masyarakat Indonesia sekarang ini yang perlu di benahi dengan dengan penegakan hukumnya secara benar mengingat akibat negatif atau hukum yang timbul sangat banyak. Kehadiran kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual meyimpang dilakukan oleh kelompok- kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan dan istilah Transgender/Transsexual). kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, LGBT yang mulai berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya mengindikasikan bahwa mereka telah terdukung oleh makro sistem yang memuluskan jalannya. Maraknya isu ini menjadi menarik dikaji karena banyak bersinggungan dengan isu HAM yang notabene-nya adalah fitrah manusia. Berbagai
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 91 lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa di Indonesia ada 3% kaum LGBT dari total penduduknya. Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara- negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. life style masyarakat modern Banyak kajian yang dilakukan oleh para akademisi dan aktivis HAM yang menghasilkan polarisasi sikap terhadap kaum LGBT. Banyak pihak yang menolak perilaku seksual menyimpang tersebut dan tidak sedikit pula yang bersedia menerima. Perdebatan pendapat antara keduanya semakin memanas dan meluas dengan adanya argumentasi-argumentasi yang berperspektif HAM dan argumentasi yang berperspektif agama. Maka dari itu, permasalahan yang dianalisis dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana kausalitas hukum hak asasi manusia terhadap eksistensi globalisasi LGBT di Indonesia. B. Metode Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach). Penelitian ini menggunakan penelian pustaka denngan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian. C. Hasil dan Pembahasan 1. Pengertian LGBT Istilah yang berkaitan dengan LGBT adalah homoseksual, yaitu seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai mitra seksual disebut homoseksual, senada dengan arti tersebut Oetomo mendefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama. LGBT adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an, menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok yang "mengisi" istilah tersebut secara lebih rinci. LGBT terdiri dari kelompok: 1) Lesbi: kelompok wanita yang secara secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan wanita lain; 2) Gay: kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan pria lain; 3) Biseksual: kelompok orang yang secara fisik, emosional dan/atau spiritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis;
92 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 4) Transgender: kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga memilih/tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan. Steven D. Johnson, mendukung kedua ormas Islam ini dan menyarankan bahwa para praktisi sosial yang berkaitan dengan rehabilitasi LGBT agar mempunyai kemampuan terapi afirmasi (affirmative theraphy) sebagai kompetensi kulturalnya. Kemampuan ini sangat penting untuk menyadarkan kaum LGBT dan mengembalikannya ke manusia yang heteroseksual. Dalam ilmu psikologi, homoseksual dibagi menjadi dua macam, yaitu tipe sistonik dan ego distonik. Tipe sistonik merupakan homoseksual yang sudah dari bawaan, sedangkan tipe ego distonik merupakan pengarung lingkungan, teman, dan variabel lain yang mendukung terbentuknya identitas. Negara Amerika sangat fokus terhadap isu hak asasi LGBT, karena menurut mereka dengan tidak adanya diskriminasi dan kriminalisasi terhadap orang-orang LGBT, maka kehidupan LGBT akan berjalan sama 'normalnya' dengan orang-orang heteroseksual. PBB telah bekerja dengan negara-negara anggota untuk menolak diskriminasi dan kriminalisasi berdasarkan homofobia dan transphobia bagi LGBT. Hal ini sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia bagi orang-orang LGBT dan hasilnya lebih dari 30 negara telah melegalkan homoseksualitas dalam 20 tahun terakhir. Keberadaan LGBT di dunia sudah ada sejak lama, berawal dari waktu terawal fenomena tersebut ditemukan yaitu abad ke- 19an. Pada abad ke-19, American Psychiatric Assosiation (APA) masih menganggap homoseksualitas sebagai mental disorder. Seperti pada perkembangan diagnosis para pskiater di Amerika beserta risetnya, pada tahun 1952 diagnosis asli dan Statistik Manual of Mental Health (DSM) menetapkan bahwa homoksesual adalah gangguan kepribadian sosiopat. Seiring berjalannya waktu, komunitas orang-orang LGBT mendapatkan diskriminasi yang berat dari masyarakat. Mulai dari dikeluarkan dari pekerjaan, dianggap sebagai orang gila, sebagai kriminal, dan isu-isu diskriminasi lainnya. Pada tahun 1951, Donald Webster Cory menerbitkan The Homoseksual di Amerika (Cory, 1951) yang menyatakan bahwa laki-laki gay dan lesbian adalah kelompok minoritas yang sah. Hingga tahun 1950-1970an komunitas pendukung LGBT memunculkan gerakan meminta ditiadakannya diskriminasi terhadap komunitas LGBT 2. Globalisasi LGBT di Indonesia Fenomena LGBT di Indonesia, diklasifikasikan kepada dua entitas yang berbeda yaitu: LGBT entitas pertama, adalah bahwa LGBT termasuk "penyakit" gangguan jiwa, atau penyimpangan orientasi seksual, yang melekat (dimiliki) seseorang sebagai individu. Penyakit tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor biologis dan sosiologis, dan bisa menular kepada orang lain. Pada level entitas pertama ini, LGBT dibagi kepada dua identitas; pertama adalah mereka yang menutupi diri (menyembunyikan) identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak ada orang lain (di luar dirinya) yang mengetahui. Identitas yang kedua, adalah mereka yang yang berani out come (membuka identitasnya) kepada orang lain dan luar dirinya) untuk membantu (di mengharap bantuan orang lain
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 93 menyembuhkannya. Adapun LGBT entitas yang kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, atau kelompok, atau dapat juga disebut Organisasi, yang memiliki Visi, Misi, dan aktivitas atau gerakan (movement) tertentu. Padal level entitas kedua inilah, yang sekarang marak menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia, apakah gerakan kelompok LGBT itu dapat dilegalkan atau tidak. Isu mengenai LGBT saat ini sudah berada pada tatanan global, keberhasilan penyebarannya dicapai melalui serangkaian gerakan pro-LGBT yang telah ada sejak lama. Fenomena ini didukung dengan adanya deklarasi HAM universal (Universal Declaration of Human Rights) pada tahun 1948, serta reformasi politik dan demokratisasi yang sering "disalahpahami" sebagai proses liberalisasi dan kebebasan mengekspresikan diri. Secara keseluruhan, semakin makmur dan sekuler suatu bangsa, maka semakin besar kemungkinannya untuk merangkul hak- hak kaum LGBT. Terutama dari fakta bahwa negara itu demokratis atau tidak, meskipun hak LGBT tidak ditemukan di semua negara yang demokratis, hak LGBT hampir tidak ada dalam negara non-demokrasi. Reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa isu LGBT menjadi sorotan yang menyebabkan berkembangnya organisasi LGBT. Berdasarkan sejarah, sekitar tahun 1968 istilah "Wadam" (Wanita Adam) muncul sebagai istilah yang lebih positif untuk menggantikan istilah homoseksual. Pada tahun 1969, organisasi Wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) didirikan dengan difasilitasi oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Istilah "Wadam" berubah menjadi Waria (Wanita Pria) pada tahun 1980 karena adanya keberatan dari beberapa pihak bahwa istilah "Wadam" tidak sopan karena mengandung nama nabi Adam AS. Disusul pada tanggal 1 Maret 1982, Lambda didirikan sebagai organisasi gay yang pertama di Indonesia dan Asia yang sekretariatnya bertempat di Solo. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY). Pada tanggal 1 Agustus 1987, Kelompok Kerja Wanita Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAY NUSANTARA (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus Lambda. Pada bulan Desember 1993, diadakan Kongres Lesbian & Gay Indonesia pertama (KLGI) di Kaliurang, di wilayah utara Yogyakarta, kongres tersebut menghasilkan 6 poin ideologis untuk arah masa depan gerakan gay dan lesbian dalam bahasa Indonesia. Setelah adanya UDHR 1948, banyak kelompok masyarakat yang membuat langkah signifikan dalam mengadvokasi hak asasi manusia, tidak terkecuali kaum LGBT. Mereka berusaha untuk mendapatkan penerimaan universal dari masyarakat dunia. Di beberapa negara, kampanye hak LGBT banyak yang dibingkai sebagai bagian dari perjuangan untuk hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Fakta bahwa UDHR 1948 tidak secara khusus menentukan orientasi seksual kepada lawan jenis, memungkinkan hak LGBT dalam mengekspresikan orinetasi seksual mereka menjadi hal yang masih dapat diperdebatkan. Lebih jauh lagi, sebenarnya UDHR 1948 sama sekali tidak menyebutkan hal-hal mengenai orientasi seksual, hanya beberapa pasal yang menyangkut hak manusia untuk menikah dan membangun keluarga, namun pasal tersebut dapat dijadikan dasar sebab pernikahan merupakan cara legal dalam mengekspresikan orientasi seksual dan menjadi tujuan akhir bagi pasangan, terutama mengingat hukum dan kultur budaya di Indonesia.
94 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 Globalisasi LGBT terus meningkat, sehingga diperkirakan di tahun-tahun mendatang, akan ada perkembangan isu utama hak-hak LGBT dalam skala global seperti: Pemberantasan penganiayaan berdasarkan orientasi seksual; Perlindungan hukum kaum LGBT dari kebencian dan propaganda kebencian; Hak-hak istimewa yang sama (pernikahan, kemitraan, pengambilan keputusan medis, kehendak, pengasuhan dan adopsi); serta sosialisasi terhadap orang lain yang cenderung homofobia dan heteroseksisme. Kalangan pro LGBT juga telah menggunakan ilmu-limu komunikasi sosial dan memahami cara setting agenda untuk memasukkan isu-isunya. Tulisan ini mencoba membedah alur komunikasi publik yang dilakukan oleh kelompok pro LGBT di Indonesia yang juga telah mencoba menginterpretasikan teks suci berbasis kekinian secara argumentatif.Kemapanan gender dan seksualitas berbasis agamadan fitrah telah berulangkali digugat dalam kredo dialektika argumentatif. Agaknya di Indonesia yang agak spesialis melakukan interpretasi ini adalah Musdah Mulia dan Aan Anshori.LGBT merupakan penyakit sosial dan psikologis, argumen dasar ini terus ditentang para peneliti barat bahwa LGBT bukanlah penyakit sehingga tidak perlu diobati, apabila diterima argumen ini jelas membuka celah penerimaan eksistensi. 3. Prespektif LGBT dalam Lingkup HAM Indonesia merupakan negara yang mengakui HAM sebagai sesuatu yang eksis dan harus dihormati dan dilindungi. Bab XA UUD NRI 1945 merupakan bab yang secara khusus mengatur tentang HAM di Indonesia secara umum. UUD NRI 1945 secara hierarki merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya, sehingga tidak akan ada peraturan di Indonesia yang tidak mengakui HAM. Selain itu, Indonesia juga mengakui UDHR 1948 yang menjadi instrumen HAM internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, apa pun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan. Dalam HAM terdapat dua pinsip penting yang melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan, dimana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. John Rawis, berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: 1) Prinsip kebebasan yang sebesar- besarnya bagi setiap orang (principle of greatest equel liberty). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebadan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. 2) Prinsip perbedaan (the difference principle). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 95 3) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagis semua orang dibawah kondisi persamaan kesempatan. Berdasarkan prinsip diatas dapat dilihat bahwa ketiga prinsip tersebut merupakan hal-hal pokok yang ada dalam HAM, dimana HAM tidak melihat kedudukan ekonomi, sosial dan budaya seseorang, serta tidak melihat bagaimana kedudukannya sabagai orang sipil maupun kedudukannya dalam hal politik, semua orang memilki kebebasan dan juga mempunyai kedudukan yang sama. Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa mempertimbangan orientasi dan jenis kelamin seksual dan identitas gender individu bukan merupakan perkara mudah. Namun, organisasi non-Pemerintah (NGO), HAM dan aktivis LGBT telah secara konsisten berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak LGBT, baik di tingkat nasional dan internasional. Upaya keras mereka telah menghasilkan perkembangan baru tentang isu-isu LGBT di Indonesia. Reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa isu-isu LGBT menjadi sorotan, yang mengarah ke perkembangan dalam organisasi LGBT. Terkait dengan gerakan dan aktivitas LGBT diIndonesia, Hartoyo dan Yuli Ristinawati (Aktivis Komunitas LGBT Indonesia) dalam satu forum diskusi public menjelaskan setidaknya ada enam poin gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh komunitas LGBT khususnya di Indonesia yaitu: (a) Mengedukasi masyarakat bahwa LGBT bukan penyakit, sehingga tidak perlu diobati. (b) Mendorong pemerintah untuk menghapuskan kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT karena identitasnya sebagai LGBT, yang meliputi lima kekerasan yaitu: Kekerasan seksual, Kekerasan fisik, Kekerasan ekonomi, Kekerasan budaya, dan Kekerasan psikis. (c) Mendorong negara untuk bersikap adil dan beradab kepada setiap warga negara, dan menghapuskan diskriminasi terhadap LGBT. (d) Menuntut pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai LGBT, karena mereka adalah warga negara yang harus dipenuhi haknya dan tidak boleh diskriminasi. (e) Kepada sesama komunitas LGBT, gerakan mereka berorien- tasi sebagai tempat belajar bersama dan support grup atau saling mendukung menghadapi segala permasalahan yang meraka hadapi. (f) Membuat website komunitas LGBT, yang bertujuan mengedukasi publik tentang apa itu LGBT, menghentikan kekerasan terhadap LGBT dan tidak melakukan pelecehan seksual kepada siapapun. Di Indonesia, instrumen hukum yang berlaku serta berperspektif HAM tidaklah sedikit. Sebut saja UUD NRI 1945, UU HAM No. 39/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, UDHR 1948 dan lain sebagainya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara eksplisit atau implisit tetap memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak asasi manusia. Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana perlakuan dan sikap bangsa Indonesia, terhadap perilaku seksual menyimpang kaum LGBT yang tersebut dilandasi dengan asas kebebasan HAM. melakukan perbuatan
96 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di seluruh lapisan masyarakatnya. Perilaku "menyimpang" kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan- alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya. Meskipun tidak semua masyarakat menolak, sikap "diskriminasi" yang dirasakan oleh kaum LGBT dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kaum LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, etnis, dan agama tertentu. Mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara (termasuk Indonesia) mereka mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksual (Badgett, Nezhad, Waaldjik, & Rodgers, 2014). Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, telah ditentukan pembatasan yang intinya bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis. Dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pembatasan bahwasanya pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah (Pasal 28B UUD NRI 1945), pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama, dan pernikahan adalah dilakukan oleh seorang pria dan wanita (UU Perkawinan No. 1/1974). Seandainyapun kaum LGBT melakukan perilaku seksual menyimpang bukan untuk berkeluarga/menikah, dalil penolakan justru semakin menguat. Secara moral, etika, nilai agama, dan ketertiban masyarakat, hubungan seksual tanpa menikah antara lelaki dan perempuan tidak dibenarkan oleh masyarakat, apalagi jika ditambah dengan perilaku seksual tersebut menyimpang dari fitrahnya. Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun", hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2, 7 dan 22. Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT. Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikan dalam kenteks LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM. Dengan demikian dapat ditarik benang merah, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 97 Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT, se- sungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termakub dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu: (a) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu- satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. (b) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan- kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang (termasuk kelompok LGBT) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 70 dan 73 UU. No. 39 Tahun 1999. Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan HAM LGBT, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam konteks LGBT ini pemerintah dapat mengeluarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas LGBT diIndonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) seringkali dipakai sebagai alat melegitimasi perlindungan, namun tetap saja gagal dan cacat pelaksanaan karena cenderung membela subyek. Misalnya si A telah menganiaya si B sampai meninggal, maka si A tidak dihukum qisash sebagaimana perbuatannya karena mempunyai hak hidup, bukankah si B juga punya hak untuk hidup? Tetapi mengapa tidak disentuh sama sekali oleh HAM melainkan membela yang telah berbuat aniaya, lalu bagaimana jika keluarga si B juga menuntut bahwa si B juga punya hak hidup, lalu mengapa cuma si A yang punya hak hidup?. Tilaar mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia, hak tersebut diperoleh sejak lahir ke dunia. Merujuk pendapat Tilaar ini, agaknya terlalu naif kalau dikatakan bahwa kebutuhan seks berdasarkan orientasi seksual merupakan hak asasi manusia.Orientasi seks merupakan pemberian dari tuhan, menurut bahasa kalangan pro LGBT, sehingga harus dimasukkan kategori hak asasi. Perkembangan globalisasi yang menimbulkan budaya barat singgah datang masuk ke Indonesia, dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Seharusnya perbuatan- perbuatan modernisasi dan globalisasi selayaknya dapat ditangkal dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang dapat membatasi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Salah satu perbuatan yang diakibatkan perkembangan zaman yang bertentangan dengan Pancasila adalah perbuatan LGBT. Selama ini perbuatan LGBT
98 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 berlindung atas nama HAM yang universal yang dianut negara-negara barat, sedangkan Indonesia menganut HAM yang Pancasila karena Pancasila sudah menganut nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut dapatlah dilihat dari nilai-nilai keseimbangan yang terdapat dalam Pancasila yang bersumber dari jiwa bangsa. Beberapa kasus LGBT sudah terjadi di Indonesia namun tidak ada hukum positif yang terlanggar secara pasti menyebutkan tindakan LGBT dan hanya mendekati perbuatan tersebut yang tersebut dalam delik salah satunya pasal 292 KUHP, akibat belum adanya upaya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perbuatan tersebut. Pasal 292 KUHP juga menyebutkan tindakan seksual sesama kelamin atau sejenis namun tidak bisa menjerat pelaku LGBT karena perbuatan tersebut harus dilakukan terhadap anak dibawah umur. Pasal 292 KUHP berbunyi: "...orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun" Beberapa pelaku akhirnya hanya dibebaskan karena tidak dapat dijerat pidana dan tidak dapat dijerat dengan Pasal 292 KUHP. Karena secara detail perbuatan tersebut tidak perbuatan LGBT, namun dianggap perbuatan sodomi. Namun perbuatan LGBT itu sesungguhnya sudah menciderai nilai- nilai keseimbangan Pancasila dan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat serta mendekati perbuatan pornografi. Ada baiknya tindakan LGBT ini dirumuskan dalam undang- undang pornografi dengan melakukan perluasan makna serta penjelasan dari Pasal 292 KUHP serta Pasal 10 undang-undang pornografi. Prinsip-prinsip tentang HAM tersebut dapat dilihat dalam berbagai instrumen, diantaranya: 1. Undang-Undang Dasar 1945, Yang tertuang dalam Pasal 28I, Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas dasar. Dimana dalam dua instrumen diatas dapat disimpulkan bahwa: HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan anugrah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi tidak saudhrja oleh negara namun juga oleh setiap orang, dan manusia tidak hanya memiliki HAM namun secara jelas disebutkan bahwa manusia juga memiliki kewajiban dasar dimana ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka tidak akan dimungkinkan adanya pelaksanaan dan tegaknya HAM, hal itu sebagai penyeimbang keberlakuan HAM. D. Simpulan Hukum Indonesia mengakui penegakan HAM yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis. Perlindungan HAM atas kaum LGBT harus ditegakkan dengan menerapkan konsep "HAM Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri". Kelompok LGBT wajib
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 99 dilindungi dari diskriminasi, bullying, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya. Sementara itu, penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama harus dijaga, sehingga diperlukan upaya "penyembuhan dan pemulihan" perilaku seks menyimpang kelompok LGBT yang melibatkan banyak pihak mulai dari pelaku LGBT, pendukung, penolak, pemerintah, dan akademisi. Kesemua aksi yang dilakukan focus bertujuan agar kelompok LGBT tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM dan masyarakat Indonesia merasa dihormati keyakinannya. E. Referensi Badgett, M., Nezhad, S., Waaldjik, C., & Rodgers, Y. (2014). The Relationship between LGBT Inclusion and Economic Develop,emt, . In Proceedings of An Analysis of Emerging Economies, 1-7. Cory, D. (1951). The Homosexual in America : A Subjective Approach. New York: Greenberg. Crew, D., & Crawford, M. (2015). Exploring the Role of Being Out on a Queer Person's Self-Compassion. Journal of Gay & Lesbian Social Services , 172-186. Encarnacion, O. (2014). Gay Rights : Why Democracy Matters. Jopurnal of Democracy, 90-102. Muhtmainnah, Y. (2016). LGBT Human RIghts in Indonesian Policies. Indonesian Feminist Journal, 13-22. Subhrajit, C. (2014). Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations. International Journal of Interdisciplineary and Multidisciplinary Studies (UIMS), 317-331. UN Office of The High Commissioner for Human Rights, What are Human Rights. Retrieved , diakses pada 10 desember 2021. from Undang-Undang Dasar 1945 Universal Declaration of Human Rights 1948 Pasal 28J (2) UUD NRI 1945 Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eliason, M. J., Dibble, S. L., & Robertson, P. A. 2011. Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Physicians' Experiences in the Workplace. Journal of Homosexuality, 1355-1371. 614902 58(10), Roberts, E. 2001. Lesbian , gay , bisexual , and transgendered youth issues. SIECUS Report, 29(April/May), 37-42. Yusuf, Ismed, "Penyesuaian Gender pada Penyesuaian Kelamin," Makalah, Dipresentasikan dalam Diskusi, di IAIN Walisongo, Semarang: 7 Oktober, 2004. Firdiansyah, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam sebuah diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016 Colin Spencer, Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno hingga Sekarang (terj.) Ninik Rochani Sjams, Bantul: Kreasi Wacana, 2011. Erick Laurent, "Sexuality and Human Rights", Journal of Homosexuality (Routledge) diakses, 17 Februari, 2016
100 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 Menara Pengawal. (2017). Apa Pandangan Alkitab tentang Homoseksualitas?. from d/r25/lp-in/1102011149, Retrieved diakses pada 26 Juli 2017.