IMPLEMENTASI HOSPITAL BYLAWS DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT Alisa Maulana Universitas 17 Agustus 1945 ABSTRAK Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa rumah sakit memiliki arti penting bagi pelayanan kesehatan. Hospital Bylaws adalah ketentuan yang mengatur rumah sakit tentang peran serta pemilik rumah sakit, managemen rumah sakit, dan komite medis. Hal tersebut dapat berupa statuta peraturan, standar yang dibuat oleh dan diberlakukan untuk rumah sakit. Namun implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 belum mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada pasien yang mengalami kerugian akibat sulitnya dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini pihak Rumah Sakit atas pelayanan medis yang buruk. Tenaga kesehatan seperti Dokter, Perawat dan tenaga medis lainya harus mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya dengan cara peningkatan mutu dan kualitas. Oleh sebab itu rumah sakit berkewajiban mengatur pertanggungjawaban hukum dan medis dalam suatu peraturan internal rumah sakit yang didalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban, tanggungjawab serta wewenang, sehingga ada kejelasan dalam melaksanakan tugas tenaga kesehatan. Kata Kunci : Hospital bylaws; Peningkatan mutu pelayanan; Pelayanan rumah sakit ABSTRACT Article 46 of Law Number 44 of 2009 states that hospitals have an important meaning for health services. Hospital Bylaws are provisions governing hospitals regarding the participation of hospital owners, hospital management, and medical committees. This can be in the form of statutes of regulations, standards made by and enforced for hospitals. However, the implementation of Law Number 44 Year 2009 has not been able to provide a sense of justice and legal certainty to patients who have suffered losses due to the difficulty of being held accountable for corporate crime in this case the Hospital for poor medical services. Health workers such as doctors, nurses and other medical personnel must optimize the potential that exists in themselves by increasing the quality and quantity. Therefore, the hospital is obliged to regulate legal and medical responsibility in an internal hospital regulation which regulates the rights and obligations, responsibilities and authorities, so that there is clarity in carrying out the duties of health workers. Keywords : Hospital bylaws; improvement of service quality; hospital service A. PENDAHULUAN Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan institusi lainnya. Organisasi rumah sakit sangat rumit, dikarenakan mengatur semua kebijakan dan kegiatan yang terdiri dari satuan kerja yang berbeda dalam tugas, peran dan tanggungjawabnya, namun harus bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Rumah Sakit dan Dokter memilik peran yang This is an open access article under the CC BY-SA license
Volume 02 | No. 03 | Desember2021 2020 sangat penting sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan, sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Pelaksanaan hubungan antara Dokter, rumah sakit dan pasien selalu diatur dengan peraturan tertentu supaya terjadi keharmonisan dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik.1 Belakangan ini tidak jarang keluhan masyarakat menyatakan bahwa rumah sakit tidak dapat melayani masyarakat dengan baik. Menurut Wila Chandrawila Supriadi, pasien adalah orang sakit yang membutuhkan pertolongan Dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya.2 Bahkan beberapa rumah sakit saat ini telah dituntut karena pelayanan yang tidak sesuai harapan. Seringkali pasien menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh pasien adalah disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaian yang diperbuat dokternya, padahal untuk membuktikan kerugian itu tidaklah mudah, karena kedudukan antara dokter dan pasiennya ini adalah bersifat subordinat, dokter sebagai tenaga yang ahli dibidangnya, sedangkan pasien adalah orang yang membutuhkan pertolongan dari dokter.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang pelayanan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun pada implementasi belum memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada pasien yang mengalami kerugian akibat sulitnya dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini pihak Rumah Sakit atas pelayanan medis yang buruk. Pada praktiknya Rumah Sakit hanya dimintakan pertanggungjawaban yang bersifat administrasi dan keperdataan dalam hal terjadinya kelalaian medis. Dalam hal penegakan hukum pidana hanya menyasar petugas medis seperti dokter, perawat, dan bidan.4 Salah satu fenomena yang terjadi adalah kasus ibu melahirkan di Puskesmas Pakis Aji Kabupaten Jepara yang dikarenakan minimnya tindakan medis yang diperoleh oleh pasien darurat akibat rendahnya mutu pelayanan tenaga medis di Puskesmas. Kejadian tersebut berawal saat pasien bersalin yang dalam kondisi darurat yang sangat membutuhkan penanganan medis terkait kondisi kandungannya. Dalam kurun waktu Empat jam, pasien tidak mendapatkan pelayanan terbaik sesuai dengan prosedur yang telah baku terkait penanganan pasien gawat darurat yang mengancam nyawa atau fungsi vital dengan penanganan dan pemindahan bersifat segera antara lain menderita kesakitan saat proses pembukaan serviks pada fase awal persalinan.5 Dokter atau tenaga medis tentunya harus mengutamakan keselamatan pasien sebagai hal yang utama. Pasien sebagai orang yang ingin memperoleh pertolongan tentunya memiliki hubungan yang saling terikat untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan. Dalam istilah hukum dikenal sebagai keterikatan antara dokter dan pasien untuk memperoleh pengobatan. Perikatan yang digunakan sebagai hubungan hukum yang merupakan perikatan sebagai upaya yang seoptimal mungkin untuk mencapai pelayanan kesehatan bagi pasien yang diobati. Dalam rangka melindungi pasien dan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan menghindari pelanggaran, kelalaian terhadap kewajiban pelayanan oleh dokter dan rumahsakit. Oleh karena itu 1 Joni Afriko, 2016, Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya dilengkapi UU Kesehatan, In Media, Bogor, hal. 55 2 Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, hlm. 20 3 Lucia Murniati, E. W. (2016). Implementasi Hospital Bylaws. Soepra Jurnal Hukum Kesehatan, 143-154. 4 Masrudi Muchtar, 2015, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hal. 99 5 Ibid Alisa Maulana e-ISSN 2721-6098 237
Volume 02 | No. 03 | Desember2021 2020 harus ada suatu pedoman aturan yang dijalankan secara internal dalam rumah sakit itu sendiri yang dikenal dengan sebutan hospital bylaws.6 Dalam rangka melindungi penyelenggaraan rumah sakit, tenaga kesehatan dan melindungi pasien maka rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal rumah sakit yang biasa disebut Hospital Bylaws. Peraturan tersebut meliputi aturan-aturan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ketenagaan, administrasi dan manajemen. Tujuan hukum bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan hukum.7 Bentuk dari Hospital Bylaws dapat merupakan Peraturan Rumah Sakit, Standard Operating Procedure (SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal rumah sakit (HBL) antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya, hal tersebut tergantung pada sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Namun demikian peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. hal tersebut diatur sesuai dengan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang pedoman peraturan internal rumah sakit (Hospital bylaws).8 Rumah sakit sering kali menghadapi permasalahan yang pelik, oleh karena itu diperlukan perlindungan dalam mengelola rumah sakit itu sendiri. Menjamin mutu pelayanan kesehatan serta melindungi keselamatan pasien, maka profesionalisme staf medis menjadi perlu ditingkatkan, diharapkan pasien akan memperoleh pelayanan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Komite Medik di tiap Rumah Sakit memegang peranan penting dan strategis untuk mengendalikan kompetensi serta perilaku staf medis guna menunjang profesionalisme struktur organisasi rumah sakit.9 B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, maka artikel ini akan mengkaji beberapa hal diantaranya sebagai berikut: 1. Mengapa perlu adanya Hospital by laws dalam pelayanan rumah sakit? 2. Bagaimanakah implementasi Hospital Bylaws dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit? C. METODE PENELITIAN Peneliti mengadakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, 6 Joni Afriko, 2016, Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya dilengkapi UU Kesehatan, In Media, Bogor, hal. 56 7 Sudikno Martokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta Liberty, hlm. 24 8 Lucia Murniati, E. W. (2016). Implementasi Hospital Bylaws. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 143-154. 9 Fulop, N., Walters, R., & Perric. (2012). Implementing changes to hospital services: Factors influencing the process and 'results' of reconfiguration. Health Policy, 128-135. Alisa Maulana e-ISSN 2721-6098 238
Volume 02 | No. 03 | Desember2021 2020 penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga- lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi dilapangan".10 Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang Implementasi Hospital Bylaws Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan juga data primer. Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu Penelitian Lapangan (field research), Kepustakaan dan Dokumentasi (library and documentation). D. PEMBAHASAN 1. Adanya Hospital by laws dalam pelayanan rumah sakit Setiap orang yang sakit tentunya ingin memperoleh derajat kesehatan melalui tersedianya rumah sakit yang berkualitas. Rumah sakit adalah salah satu bagian penting dari pelayanan publik yang mempunyai kewenangan untuk menyembuhkan orang sakit. Tujuan utamanya adalah adanya pelayanan yang bermutu dan dapat terjangkau oleh semua kalangan, sehingga orang berobat merasa nyaman dan diperhatikan keberadaanya. Namun peluang usaha bidang kesehatan yang sangat menjanjikan tentunya membuat rumah sakit semakin banyak dijumpai dan turunnya kualitas pelayanan. Tujuan rumah sakit sesuai dengan Pasal 1, dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa memberikan kesembuhan paripurna bagi pasien. Dimana menurut UU Kesehatan ketentuan Pasal 1 menyatakan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 11 Pasal 14 UU Kesehatan Pemerintah mempunyai tanggung jawab: 1. Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi, penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 2. Tanggungjawab Pemerintah sebagamana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik. Hospital Bylaws disusun dan dilengkapi dengan aturan yang dibuat oleh institusi untuk mengatur semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan rumah sakit seperti: medik, paramedik, non paramedik dan lain-lain, juga untuk memfasilitasi 10 J.Supranto, 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 3. 11 Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung, hlm. 69 Alisa Maulana e-ISSN 2721-6098 239
Volume 02 | No. 03 | Desember2021 2020 sengketa hukum baik internal maupun eksternal. Hospital Bylaws menjadi instrumen dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Rumah sakit perlu membuat standar- standar yang berlaku baik untuk tingkat rumah sakit maupun untuk masing-masing pelayanan misalnya pelayanan medis, pelayananan keperawatan, administrasi dan manajemen, rekam medis, pelayanan gawat darurat, dan sebagainya. Anggaran dasar rumah tangga yang dibuat rumah sakit harus jelas, sehingga dalam pelaksanaan rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut diatur dalam ketentuan UU nomor 44 tahun 2009 pasal 29. Hospital Bylaws adalah ketentuan yang mengatur tentang adanya visi misi budaya rumah sakit yang tentunya berbeda antara rumah sakit satu dengan yang lainya. Pembuatan Hospital byLaws tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi saja supaya tidak terkena teguran dari lembaga pengawas akan tetapi mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar yang sudah dibuat rumah sakit itu sendiri.12 Hospital Bylaws yang dibuat untuk memenuhi administarsi saja dapat mencerminkan rumah sakit yang tidak memiliki standar pelayanan yang memadai. Banyak kita temui rumah sakit yang dikelola oleh keluarga tanpa memperhatikan pelayanan yang mendukung, non profesional, dan tujuan rumah sakit yang buruk. Tujuan adanya hospital bylaws dapat mewujudkan penyelenggaraan rumah sakit sebagai mana yang dicita-citakan, sebaliknya rumah sakit akan gagal jika tidak menerapkan hospital bylaws dalam mengelolanya. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf r. Peraturan internal rumah sakit atau Hospital bylaws adalah peraturan organisasi rumah dan peraturan staf medis rumah sakit yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik. Sistem tata kelola pada rumah sakit for profit tujuannya yaitu meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, sistem corporate governance pada rumah sakit non profit bertujuan menjamin agar rumah sakit dapat tercapai seefisiensi mungkin.13 Peran serta pemerintah dalam mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi Rumah Sakit maka membuat suatu kebijakan publik guna mencegah terjadinya konflik baik internal maupun eksternal di rumah sakit yang disebut dengan Hospital Bylaws. Hospital bylaws adalah semua peraturan yang berlaku dirumah sakit yang mengatur segala sesuatu penyelenggaraannya. Hospital bylaws memberikan suatu kewenangan kepada para profesioanal medis untuk melakukan self-governance bagi anggotanya, dengan cara membentuk suatu komite medis yang mandiri, sekaligus memberikan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan baik. Hospital bylaws juga mengatur tentang upaya yang harus dilakukan guna mencapai kinerja profesional yang selalu berkualitas dalam merawat pasienya. Hal yang lebih penting adalah melalui rambu rambu penerimaan reviuw berkala dan evaluasi kinerja setiap praktisi dirumah sakit. Hospital bylaws juga memerintahkan komite medis untuk menyelenggarakan 12 Joni Afriko, 2016, Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya dilengkapi UU Kesehatan, In Media, Bogor, hal. 59 13 Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung, hlm. 69 Alisa Maulana e-ISSN 2721-6098 240
Volume 02 | No. 03 | Desember2021 2020 pendidikan dan pelatihan guna mencapai dan menjaga standart menuju kepada peningkatan pengetahuan dan profesi.14 Hospital bylaws mengatur tentang kepentingan pemilik yang direpresentasikan di rumah sakit, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada rumah sakit, hubungan antar pemilik dengan manajemen rumah sakit dan staf medis serta hubungan manajemen dengan staf medis. Medical staf bylaws mengatur tanggung jawab profesional anggota staf medis seperti keharusan mematuhi standar profesi, standar lain, dapat operasional prosedur, mematuhi Hospital bylaws dan peraturan bekerjasama, mematuhi aturan pengisian rekam medis, mematuhi sumpah dokter dan etik kedokteran, kewajiban mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan lain- lain. Implementasi Hospital Bylaws dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 2. Bentuk ketentuan pelaksanaan yang terkait dengan Hospital Bylaws antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No: 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit yang bertujuan untuk mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite medik di setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis. Hal ini seperti terlihat dalam Pasal 4, dimana Komite Medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. Hospital bylaws merupakan peraturan induk. Peraturan internal tentang staf medis atau dengan istilah medical staff by laws, maupun peraturan internal rumah sakit lainnya di rumah sakit harus dibuat dengan mengacu pada Hospital bylaws. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menghindarkan masalah-masalah yang akan muncul dari semua aspek satuan fungsional, baik hubungan antar direksi dengan staf medis maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. E. PENUTUPAN A. Kesimpulan Hospital bylaws mengatur tentang kepentingan pemilik yang direpresentasikan di rumah sakit, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada rumah sakit, hubungan antar pemilik dengan manajemen rumah sakit dan staf medis serta hubungan manajemen dengan staf medis. Bentuk dari Hospital Bylaws dapat merupakan Peraturan Rumah Sakit, Standard Operating Procedure (SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal rumah sakit (HBL) antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya, hal tersebut tergantung pada sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Managemen rumah sakit harus mampu berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mengatur dan mengelola rumah sakit 14 Joni Afriko, 2016, Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya dilengkapi UU Kesehatan, In Media, Bogor, hal. 62 Alisa Maulana e-ISSN 2721-6098 241
Volume 02 | No. 03 | Desember2021 2020 sehingga pelayanan kesehatan yang baik dapat dirasakan oleh pasien. Rumah sakit tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif saja untuk standart akreditasi akan tetapi harus mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses. Hospital bylaws memiliki peran yang besar dalam menertibkan penyelenggaraan layanan medis di sebuah rumah sakit, yang berarti pula merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kasus medikolegal. Bahkan bukan hanya sengketa medis antara pemberi layanan dengan penerima layanan medis saja yang dicegah, melainkan juga sengketa hukum antara managemen rumah sakit dengan dokter pemberi layanan medis atau antar pemberi layanan medis dirumah sakit. B. Saran Perlunya Rumah sakit mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan mengenai Hospital bylaws pada Yayasan dan setiap lapisan struktur organisasi di rumah sakit serta membuat perencanaan yang mengakomodir Hospital Bylaws. Menyusun dan melaksanakan Hospital Bylaws tidak hanya untuk memenuhi kewajiban tetapi untuk perlindungan hukum bagi semua pihak di rumah sakit. Idealnya Dokter dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan standart dalam melakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat terhadap kesembuhan pasien. Penanganan atas perawatan yang salah oleh Dokter dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan kesembuhan pasien. Kerugian yang diterima pasien dapat berupa Koma, Mata Rabun, Cacat Luka, dan tidak berfungsinya organ tubuh lainya. Hal ini tentunya dapat merugikan Pasien secara materil maupun nonmateril. DAFTAR PUSTAKA Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Mandar Maju, Bandung Joni Afriko, 2016, Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya dilengkapi UU Kesehatan, In Media, Bogor Masrudi Muchtar, 2015, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Pustaka Baru Press, Yogyakarta Sudikno Martokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta Liberty Titik Triwulan Tutik, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Astutik. (2017). Standar Pelayanan Medis Nasional sebagai Bentuk. HOLREV, Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, 252-277. Fulop, N., Walters, R., & Perric. (2012). Implementing changes to hospital services: Factors influencing the process and 'results' of reconfiguration. Health Policy, 128-135. Alisa Maulana e-ISSN 2721-6098 242
Volume 02 | No. 03 | Desember2021 2020 Lucia Murniati, E. W. (2016). Implementasi Hospital Bylaws. Soepra Jurnal Hukum Kesehatan, 143-154. Alisa Maulana e-ISSN 2721-6098 243