Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional Kata Pengantar Ketua BAZNAS: Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA Kata Pengantar Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS: Irfan Syauqi Beik, Ph.D. Kata Pengantar Direktur Puskas BAZNAS: Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D. Penyusun: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional Penyunting: Anggota BAZNAS Direktur Utama BAZNAS Sekretaris BAZNAS Direktur Pengumpulan BAZNAS Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Direktur Operasi BAZNAS Direktur Kepatuhan dan Audit Internal BAZNAS Penerbit: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) Jl. Kebon Sirih Raya No. 57, 10340, Jakarta Pusat Phone +6221 3904555 Fax +6221 3913777 Mobile +62857 8071 6819 Email: puskas@baznas.go.id Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit ISBN : 978-602-5708-41-1 ii
Kata Pengantar Ketua BAZNAS Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menetapkan jalan lurus syariat. Dialah yang menyempurnakan syariat Islam, agar menjadi panduan, pegangan dan pedoman bagi manusia hingga akhir zaman. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada teladan manusia, guru peradaban dan penutup bagi segenap risalah kenabian, Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang menegakkan syariat dengan kokoh di atas landasan yang kuat. Dalam rangka meningkatkan kinerja, performa dan keberlanjutan organisasi pengelola zakat, tentunya harus didukung dengan alat ukur keuangan yang baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan suatu lembaga yaitu melalui analisis rasio keuangan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur dan menyambut baik kehadiran buku Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat yang menurut kami merupakan suatu inovasi yang baik untuk perkembangan dunia perzakatan di Indonesia. Buku ini menjadi penting karena dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis laporan keuangan sehingga dapat mengetahui bagaimana tingkat kesehatan, keberlanjutan serta kinerja organisasi pengelola zakat. Di samping itu, hadirnya buku ini juga merefleksikan kerja nyata yang BAZNAS lakukan demi membangun peradaban zakat Indonesia. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA Ketua BAZNAS iii
Kata Pengantar Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi milik Allah SWT semata. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga para keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia kepada ajaran-ajarannya. Alhamdulillah dengan berkat dan rahmat-Nya, buku yang ada dihadapan pembaca yang berjudul "Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil dari kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti pada Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia. Kehadiran buku ini diharapkan mampu melengkapi khazanah keilmuan dalam bidang perzakatan di Indonesia. Selain itu, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber informasi bagi organisasi pengelola zakat dalam hal meningkatkan akuntabilitas lembaga masing-masing melalui evaluasi kinerja dengan menggunakan alat ukur rasio keuangan. Buku ini juga merupakan suatu langkah besar bagi dunia perzakatan Indonesia agar organisasi pengelola zakat dapat memiliki suatu acuan yang baik dalam melakukan peniliaian atas kinerjanya khususnya kinerja keuangan sebagaimana lembaga-lembaga komersial Islam lainnya. Akhirnya, tiada sesuatu yang sempurna kecuali kesempurnan-Nya, meskipun dalam penyusunan buku ini kami telah mencurahkan semua kemampuan, namun kami sangat menyadari bahwa hasil penyusunan buku ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan kami. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari pembaca. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Irfan Syauqi Beik, Ph.D. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS iv
Kata Pengantar Direktur PUSKAS BAZNAS Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin, Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) meluncurkan hasil kajian yang berjudul Rasio Keungan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep. Puskas BAZNAS insya Allah akan selalu konsisten dalam menyajikan beragam kajian dalam dunia perzakatan baik dalam skala nasional maupun internasional. Kami berharap agar hasil kajian ini dapat menjadi sumber informasi bagi para stakeholders perzakatan Indonesia dalam mengoptimalkan manajemen pengelolaan zakat. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai rasio keuangan khususnya pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengingat bahwa rasio yang digunakan pada OPZ memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan kegiatan opersional yang dilakukan yang berbeda dengan lembaga komersial syariah yang lainnya. Kami harap buku ini dapat menjadi kontribusi nyata dari Puskas BAZNAS bagi kemajuan dunia perzakatan di Indonesia maupun bagi khazanah keilmuan di kalangan kaum Muslim. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D. Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS rangka v
Penasihat Penanggung Jawab Ketua Anggota Tim Penyusun Kajian : Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA, CA Dr. Zainulbahar Noor, SE, MEc Prof. Dr. H. Mundzir Suparta, MA KH. Drs. Masdar Farid Mas'udi Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail drh. Emmy Hamidiyah, M.Si Drs. Irsyadul Halim Ir. Nana Mintarti, MP Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag Dr. Nuryanto. MPA Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax Drs. H. Jaja Jaelani, MM M. Arifin Purwakananta Irfan Syauqi Beik, Ph.D. Wahyu Tantular Tunggul Kuncahyo Drs. Mochammad Ichwan, Ak, MM, CA : Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D. : Priyesta Rizkiningsih, M.Sc. : 1. Adhitya Kusuma Zaenardi, S.E 2. Dyah R. Andayani, CA 3. Chairani Nelma, S.E 4. Patria Yunita, S.Pd., M.Si., ACSI 5. Aisha Putrina Sari, M.S.M 6. Noviyanti, S.E 7. Amelya Dwi Astuti, S.Psi vi
Daftar Isi Kata Pengantar Ketua BAZNAS... iii Kata Pengantar Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS ... iv Kata Pengantar Direktur PUSKAS BAZNAS ... v Tim Penyusun Kajian ... vi Daftar Isi ... vii Daftar Gambar ... viii Daftar Tabel ... ix Daftar Rumus ... x Ringkasan Eksekutif ... xi BAGIAN SATU PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Tujuan Kajian ... 3 BAGIAN DUA TINJAUAN PUSTAKA ... 4 A. Rasio Keuangan Lembaga Profit ... 4 B. Rasio Keuangan Lembaga Non Profit ... 8 C. Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat ... 15 D. Perbedaan laporan keuangan lembaga zakat dengan laporan keuangan komersial syariah ... 22 BAGIAN TIGA METODE PENELITIAN ... 25 A. Metode Penelitian ... 25 B. Jenis dan Sumber Data ... 27 BAGIAN EMPAT HASIL DAN PEMBAHASAN ... 28 A. Kategorisasi Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)... 28 B. Rasio Keuangan OPZ ... 32 C. Definisi Akun-Akun Pembentuk Rasio Keuangan Lembaga Zakat ... 54 BAGIAN LIMA KESIMPULAN ... 62 DAFTAR PUSTAKA ... 64 vii
Daftar Gambar Gambar 1. Alur Proses Penelitian ... 26 Gambar 2. Model untuk Mengukur Biaya Awal SDM... 60 viii
Daftar Tabel Tabel 1. Rasio Keuangan Lembaga Zakat ... 10 Tabel 2. Variabel Pengukuran Kinerja Keuangan ISZM ... 13 Tabel 3. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No. 109 ... 18 Tabel 4. Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No. 109 ... 19 Tabel 5 Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No. 109 ... 21 Tabel 6. Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ... 29 ix
Daftar Rumus Rumus 1 Gross Allocation Ratio ... 35 Rumus 2 Gross Allocation Rasio Non-Amil ... 35 Rumus 3 Net Allocation Ratio ... 35 Rumus 4 Net Allocation Ratio Non-Amil ... 35 Rumus 5 Zakah Allocation Ratio ... 36 Rumus 6 Zakah Allocation Ratio Non-amil ... 36 Rumus 7 Infaq and Shodaqa Allocation Ratio ... 37 Rumus 8 Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil ... 37 Rumus 9 Zakah turn over ratio ... 37 Rumus 10 Average of days zakah outstanding ... 38 Rumus 11 Infaq shodaqoh turn over ratio ... 38 Rumus 12 Average of days infaq shodaqoh outstanding ... 39 Rumus 13 ZIS turn over ... 40 Rumus 14 Average of days ZIS outstanding ... 40 Rumus 15 Rasio piutang penyaluran ... 41 Rumus 16 Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran ... 41 Rumus 17 Rasio uang muka kegiatan ... 42 Rumus 18 Aset Kelolaan Zakat ... 42 Rumus 19 Rasio Biaya Penghimpunan (Collection expenses ratio) ... 43 Rumus 20 Rasio Penghimpunan... 43 Rumus 21 Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil ... 44 Rumus 22 Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan ... 44 Rumus 23 Rasio Biaya SDM Terhadap Total Penghimpunan ... 45 Rumus 24 Rasio Hak Amil atas ZIS ... 45 Rumus 25 Rasio Hak Amil Atas Zakat ... 47 Rumus 26 Rasio Hak Amil Atas Infak/Sedekah ... 47 Rumus 27 Rasio hak amil atas CSR ... 47 Rumus 28 Current Ratio ... 49 Rumus 29 Quick Ratio/Acid Test Ratio ... 49 Rumus 30 Cash to zakah ratio ... 50 Rumus 31 Cash to ZIS ratio ... 51 Rumus 32 Growth of zakat ... 52 Rumus 33 Growth of Infaq ... 52 Rumus 34 Growth of Sadaqa ... 52 Rumus 35 Growth of zakah, Infaq, Sadaqa ... 52 Rumus 36 Growth of Allocation ... 53 Rumus 37 Growth of Operational Expense ... 53 x
Ringkasan Eksekutif Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pemegang amanah dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga Amil yang ada di Indonesia. Setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan keuangan amil zakat bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut pelaporan atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS, dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta sebagai alat evaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Kustiawan et al., 2012). Laporan Keuangan Amil Zakat setidaknya memuat: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Tingkat kinerja, performa, kesehatan dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat perlu diukur dan dianalisis. Salah satu alat ukur dalam menilai performa keuangan OPZ adalah dengan melakukan analisis atas laporan keuangan menggunakan rasio keuangan. BAZNAS sebagai pengawas pengelolaan zakat di Indonesia memiliki amanah untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis performa institusi zakat yang ada sesuai dengan zakat core principle 6 - Supervisory Reporting. Saat ini, standar pengukuran performa institusi zakat yang ada masih menggunakan satu rasio yaitu allocation-to-collection ratio (ACR) yang tertuang dalam zakat core principle. Oleh karena itu, dalam rangka mengukur kinerja pengelolaan zakat perlu disusun rasio keuangan yang dapat mengukur tingkat kesehatan, keberlanjutan, kinerja dan performa organisasi pengelola zakat di Indonesia. Kajian ini merupakan penelitian konseptual dengan menggunakan metode penelitian berbasis mixed methods (metode campuran), dengan menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif dalam proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan data metode kuantitatif dan penelitian kualitatif melalui telaah pustaka, Focus Group Discussion, dan wawancara para pakar. Setelah dilakukan analisis, maka berdasarkan hasil Focus Group Disscussion dan kajian sebelumnya mengenai pengukuran kinerja lembaga zakat, serta xi
memperhatikan kesesuaian kinerja OPZ, maka rasio keuangan OPZ dalam penelitian ini dikelompokan dalam 5 kategori yaitu rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan. Rasio kinerja keuangan OPZ dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: I. Rasio Aktivitas 1. Allocation to collection Ratio a. Rasio Penyaluran Kotor (Gross Allocation Ratio) b. Rasio Penyaluran Kotor Non Amil (Gross Allocation Rasio Non Amil) c. Rasio Penyaluran Bersih (Net Allocation Ratio) d. Rasio Penyaluran Bersih Non Amil (Net Allocation Rasio Non Amil) e. Rasio Penyaluran Dana Zakat (Allocation of Zakah) f. Rasio Penyaluran Dana Zakat Non Amil (Allocation of Zakah non Amil) g. Rasio Penyaluran Dana Infak dan Sedekah (Allocation of Infaq) h. Rasio Penyaluran Dana Infak dan Sedekah Non Amil (Allocation of Infaq) 2. Zakah turn over ratio / rasio perputaran zakat 3. Average of days zakah outstanding 4. ZIS turn over ratio 5. Average of days ZIS outstanding 6. Rasio Piutang Penyaluran 7. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran 8. Rasio Uang Muka kegiatan 9. Rasio Aset Kelolaan Zakat II. Rasio Efisiensi 1. Rasio Biaya Penghimpunan (Collection expenses ratio) 2. Rasio Biaya Operasional (Operational expenses ratio) 3. Rasio Biaya SDM (Human capital expenses ratio) III. Rasio Dana Amil 1. Rasio Hak Amil atas ZIS a. Rasio Hak Amil atas Zakat b. Rasio Hak Amil Infak/sedekah 2. Rasio Hak Amil atas CSR IV. Rasio Likuiditas 1. Current ratio xii
2. Quick Ratio/Acid Test Ratio 3. Rasio Kas Terhadap Zakat (Cash to Zakah ratio) 4. Rasio kas terhadap zakat, infak dan sedekah (Cash to ZIS Ratio) V. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 1. Growth of zakah, Infaq, and Sadaqa 2. Growth of Allocation 3. Growth of Operational Expense Dalam menilai kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), pengukuran dan analisis dengan menggunakan rasio-rasio tersebut diatas menjadi sangat penting. Dengan adanya rasio keuangan khusus utuk OPZ, maka analisis pengambil kebijakan atas pengembangan tata kelola dana zakat, infak/sedekah baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran ditingkat nasional maupun propinsi dapat menjadi lebih sesuai dan terarah. xiii
BAGIAN SATU PENDAHULUAN A. Latar Belakang Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pemegang amanah dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik di dalam lembaga Amil yang ada di Indonesia. Munculnya UU No. 38 Tahun 1999 menandai awal terbentuknya organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat di Indonesia terus berkembang hingga pada 2011, terbit Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ketentuan teknis lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan - peraturan ini, Organisasi Pengelola Zakat wajib melaporkan laporan pelaksanaan dana ZIS dan sosial keagamaan lainnya serta mempublikasikan laporan neraca tahunan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kelembagaan amil zakat yang profesional dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Hal ini juga didukung oleh penelitian Hasan Bahrom, Ezani Yaaqub dan PEBS-FEUI dalam Rahman (2018) bahwa kepercayaan masyarakat akan tanggung jawab dan keterbukaan amil khususnya dalam pelaporan merupakan faktor yang signifikan dalam pengumpulan zakat. Bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan zakat pada organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat tercermin dalam penyusunan dan publikasi berkala laporan keuangan yang diatur oleh Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Peraturan ini juga sejalan dengan zakat core principle 16 - financial reporting and external audit bahwa BAZNAS sebagai pengawas zakat menetapkan institusi zakat untuk menjaga catatan atas laporan keuangan, publikasi tahunan, dan fungsi audit eksternal. Setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 1
tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan keuangan amil zakat bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut pelaporan atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta sebagai alat evaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Kustiawan et al., 2012). Laporan keuangan amil zakat setidaknya memuat: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Disisi lain, tingkat kinerja, performa, kesehatan dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat perlu diukur dan dianalisis. Salah satu alat ukur dalam menilai performa keuangan OPZ adalah dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. BAZNAS sebagai regulator pengelolaan zakat di Indonesia memiliki amanah untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis performa institusi zakat yang ada sesuai dengan zakat core principle 6 - Supervisory Reporting. Saat ini, standar pengukuran performa institusi zakat yang ada masih menggunakan satu rasio yaitu allocation-to-collection ratio (ACR) yang tertuang dalam zakat core principle. Oleh karena itu perlu disusun rasio keuangan yang dapat mengukur tingkat kesehatan, keberlanjutan, kinerja dan performa organisasi pengelola zakat di Indonesia. Penyusunan rasio keuangan pada organisasi pengelola zakat perlu memperhatikan karakteristik khusus dari aktivitas pengelolaan zakat. Institusi zakat merupakan institusi keuangan yang tidak dapat disamakan dengan perbankan syariah walaupun sama-sama memiliki fungsi sebagai perantara (intermediaries), institusi zakat tidak mencari keuntungan dalam aktivitas operasionalnya. Sehingga acuan dalam penyusunan rasio keuangan OPZ tidak dapat sepenuhnya mengikuti kaidah rasio keuangan pada entitas berorientasi laba. Selain itu, karena karateristik kaidah syariah yang melekat pada institusi zakat, rasio keuangan yang disusun juga tidak dapat sepenuhnya mengikuti kaidah rasio keuangan pada entitas nirlaba. Diperlukan penyesuaian-penyesuaian formula dalam membentuk rasio keuangan institusi zakat, sehingga kaidah syariah yang paling utama terpenuhi. Disatu sisi, permasalahan perbedaan interpretasi dan pendefinisian beberapa akun yang ada di dalam laporan keuangan institusi pengelola zakat menyebabkan 2
beragamnya laporan keuangan yang dipublikasikan. Hingga penelitian ini disusun terdapat delapan model pelaporan berdasarkan intrepretasi masing-masing institusi zakat. Ini mengindikasikan bahwa belum adanya standar baku maupun pedoman pendefinisian akun-akun laporan keuangan institusi zakat yang diseragamkan. Jika suatu laporan keuangan dari sebuah industri tidak baku dan seragam, maka analisis komparasi rasio keuangan pada industri tersebut tidak dapat dilakukan. Pun jika dapat dilakukan, akan menghasilkan dasar analisis pengambilan keputusan yang menyesatkan (misleading). Berangkat dari permasalahan ini, pusat kajian strategis (Puskas) BAZNAS menyusun kajian konseptual mengenai rasio keuangan organisasi pengelola zakat. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) baik BAZNAS ataupun LAZ untuk dapat mengukur kinerja keuangan lembaganya serta menjadi langkah awal dalam menyeragamkan laporan keuangan industri organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia melalui interpretasi dan pendefinisian yang sama terhadap akun-akun pembentuk rasio. B. Tujuan Kajian Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari kajian rasio keuangan OPZ antara lain: 1. Menyusun rasio keuangan OPZ yang mengacu pada rasio keuangan lembaga profit dan nonprofit, dengan menyesuaikan karakteristik aktivitas operasional institusi zakat dan kaidah syariah yang mengaturnya. 2. Menyusun definisi baku akun - akun dalam laporan keuangan amil zakat untuk keselarasan laporan keuangan OPZ 3
BAGIAN DUA TINJAUAN PUSTAKA A. Rasio Keuangan Lembaga Profit Analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio muncul dengan semakin berkembangnya institusi keuangan. Kebutuhan akan informasi keuangan yang diperlukan dalam menganalisis kredit dan manajerial perusahaan menjadi dasar perkembangan analisis rasio keuangan (Horrigan, 1968). Perkembangan analisis rasio keuangan dimulai dari studi yang dilakukan oleh Alexander Wall dengan mengompilasi tujuh rasio keuangan dari 981 perusahaan pada 1919 yang tercantum dalam laporannya "Study of Credit Barometerics". Kemudian pada 1920-an, Bliss membangun model hubungan rasio yang mengukur kos dan biaya, perputaran, dan penghasilan yang menjadi dasar dari perkembangan teori analisis rasio keuangan. Bliss berpendapat bahwa rasio merupakan indikator yang menunjukkan status hubungan mendasar di dalam kegiatan bisnis. Perkembangan teori analisis rasio keuangan berlanjut pada diskusi mengenai penentuan kelompok rasio keuangan yang paling efektif dalam menangkap seluruh informasi berkenaan dengan kondisi perusahaan. Roy A. Foulke menjadi tokoh utama yang sukses dalam mengajukan kelompok rasio miliknya karena didukung dengan data keuangan tahunan industri. Selanjutnya rasio keuangan berkembang menjadi alat dalam memprediksi kegagalan dari suatu perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Charles Merlin menghasilkan tiga rasio yang sensitif terhadap kegagalan perusahaan yaitu 1) working capital terhadap total aset, 2) net-worth terhadap utang, dan 3) current ratio. Banyaknya perusahaan menggunakan rasio keuangan didasarkan pada kemudahan dalam mengaplikasikan serta fitur untuk memprediksi dan mengidentifikasi kondisi perusahaan seperti kesulitan operasional dan keuangan perusahaan ke depan (Altman, 1968; Horrigan, 1968). Pada dasarnya rasio keuangan berperan dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan dari suatu entitas (Chen & Shimerda, 1981). Menurut Ross, Westerfield, & Jordan (2003) dalam Delen, Kuzey, & Uyar (2013), rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan yaitu: 1. Mengukur performa manajer dan departemen dalam suatu perusahaan 2. Memprediksi kondisi ke depan dengan informasi yang ada pada saat ini 4
3. Sarana informasi bagi kreditor ataupun investor 4. Mengevaluasi tingkat kinerja keuangan dan perbandingan dengan perusahaan pesaing. Beberapa literatur dalam buku teks akuntansi dan manajemen keuangan mengklasifikasikan rasio-rasio yang ada ke dalam beberapa kelompok. Horrigan (1968) membagi rasio keuangan menjadi dua kelompok besar yaitu likuiditas dan profitabilitas. Likuiditas terbagi berdasarkan jangka waktunya yakni jangka pendek (likuiditas) dan jangka panjang (solvabilitas). Kemudian profitabilitas dibagi menurut analisis du Pont return on investment yaitu capital turnover, profit margin, dan return on investment. Hal serupa juga dikemukakan oleh Courtis (1978) yang membagi rasio menjadi tiga kelompok besar yaitu solvabilitas, profitabilitas, dan performa manajerial. Solvabilitas diklasifikasikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian profitabilitas sama dengan pembagian yang dilakukan oleh Horrigan (1968), dan performa manajerial disusun berdasarkan kebijakan kredit, persediaan, administrasi, dan struktur aset-modal. Dalam dunia perbankan, penggunaan rasio keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam industri perbankan yaitu penilaian capital, assets quality, management, eranings, dan liquidity atau lebih dikenal dengan nama CAMEL model. CAMEL model dikembangkan di Amerika Sekitar pada sekitar tahun 1979-an dan merupakan sebuah metode penilaian untuk industri perbankan berdasarkan atas analisis rasio pada laporan keuangan (Gadhia, 2015). Di Indonesia, penerapan penilaian perbankan dengan menggunakan metode CAMEL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Inodensia no. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum (Bank Indonesia, 2004). Berdasarkan peraturan dimaksud, terdapat penambahan kategori penilaian yaitu sensitifitas terhadap risiko pasar sehingga dikenal menjadi CAMELS. Adapun hal-hal yang diukur berdasarkan peraturan tersebut adalah: 1. Penilaian terhadap faktor permodalan (capital) meliputi: a. kecukupan, komposisi, dan proyeksi permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam mengcover aset bermasalah; 5
b. kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank. 2. Penilaian terhadap faktor kualitas aset (assets) meliputi: a. kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP); b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (review) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 3. Penilaian terhadap faktor manajemen (management) meliputi: a. kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko; b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. 4. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings) meliputi: a. pencapaian return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest margin (NIM), dan tingkat efisiensi Bank; b. perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional. 5. Penilaian terhadap faktor likuiditas (liquidity) meliputi: a. rasio aktiva/pasiva likuid, potensi maturity mismatch, kondisi Loan to Deposit Ratio (LDR), proyeksi cash flow, dan konsentrasi pendanaan; b. kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management/ALMA), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan. 6. Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi: a. kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga dan nilai tukar; b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. Walaupun demikian, dalam perkembangannya metode CAMELS ini tidak lagi digunakan di Indonesia dikarenakan digantikan dengan metode terbaru yaitu Risk Based Bank Rating (RBBR) untuk menilai tingkat kesehatan bank yang mulai berlaku 6
sejak tahun 2011 kemudian diperbaharui lagi dengan peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 (Bank Indonesia, 2011; Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Berdasarkan uraian di atas, secara umum pada perusahaan berorientasi profit, kelompok rasio yang digunakan terdiri dari rasio aktivitas, likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Kelompok rasio ini digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu cara dalam menilai tingkat kinerja perusahaan. a. Rasio Aktivitas Rasio Aktivitas atau disebut juga sebagai rasio efisiensi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengubah akun yang ada di neraca menjadi kas atau penjualan. Selain itu, rasio ini juga mengukur tingkat efisiensi relatif dari sebuah perusahaan dalam menggunakan aset perusahaannya untuk menghasilkan penerimaan yang pada akhirnya penting dalam menilai manajemen perusahaan (Brigham & Ehrhardt, 2016; Kenton, 2019a). b. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus mendapatkan pembiayaan eksternal (Kenton & Hayes, 2019). c. Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban dan menilai operasional perusahaan ke depan. d. Rasio Profitabilitas Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit relatif terhadap penerimaan, biaya operasional, aset dalam neraca, dan modal kepemilikan saham. Rasio ini bertujuan untuk melihat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan profit dan meningkat nilai saham dari aset yang dimiliki (Kenton, 2019b) 7
B. Rasio Keuangan Lembaga Non Profit Lembaga non profit atau lembaga nirlaba merupakan sebuah bentuk organisasi dimana tujuan utama pendiriannya bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan memiliki misi sosial (CPA Australia, 2012; Nainggolan, 2012). Walaupun lembaga ini tidak memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan, namun manajemen keuangan yang baik tetap menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, maka lembaga non profit dapat lebih baik dalam pengelolaan finansialnya, dapat memastikan kecukupan dana dalam organisasinya sehingga dapat melakukan kegiatan sosialnya secara berkelanjutan (CPA Australia, 2012). Selain itu, untuk melakukan evaluasi keuangan, lembaga non profit juga dapat menggunakan rasio-rasio keuangan sebagaimana pada lembaga-lembaga profit. Namun demikian, tentunya ada perbedaan rasio yang mendasar antara kedua lembaga ini. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai rasio keuangan pada lembaga non profit sangat beragam. Chabotar (1989) melakukan penelitian mengenai rasio keuangan yang dapat digunakan dalam institusi non profit dan contoh aplikasinya dalam institusi pendidikan. Menurut Chabotar (1989) analisis rasio pada institusi non profit tidak berfokus pada profit, tetapi fokus pada pengukuran dari sumber apa saja penerimaan didapatkan dan jenis jasa apa yang disalurkan yang menyebabkan beban/biaya tersebut muncul. Terdapat 5 jenis rasio yang dapat digunakan dalam institusi non profit yaitu liquidity, debt capacity, sources of funds, uses of funds, dan net operating result. Kent (1965) menyatakan bahwa rasio yang tepat untuk digunakan pada lembaga non profit yaitu rasio likuiditas dan rasio stabilitas keuangan. Selanjutnya Kent juga menjelaskan bahwa lembaga non profit juga harus fokus pada efisiensi dalam penggunaan segala sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi pada lembaga non profit. Ritchie dan Kolodinsky (2003) melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan pada organisasi non profit khususnya pada yayasan universitas dengan melakukan evaluasi terhadap rasio pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode factor analytic. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat 3 (tiga) kategori rasio yang dapat digunakan pada yayasan universitas yaitu: (1) rasio 8
efisiensi penghimpunan dana; (2) rasio dukungan publik; dan (3) rasio kinerja keuangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abraham (2005) dalam analisis keuangan pada The Australian Women's Organisation (AWO) dengan menggunakan kerangka pertanyaan Turk et.al (1995) dan modifikasi rasio-rasio keuangan yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik AWO. Hal ini disebabkan karena rasio- rasio keuangan yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya belum tentu tepat digunakan pada lembaga non profit lainnya karena adanya perbedaan karakteristik antar lembaga non profit tergantung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Adapun rasio yang digunakan untuk melihat kecukupan finansial yaitu rasio return on assets, viability ratio, primary reserve ratio dan net income ratio. Sedangkan rasio yang digunakan untuk melihat sumber dana dalam mendukung kegiatan lembaga yaitu operating income ratio, contributed income ratio dan capital financing ratio. Selanjutnya rasio yang digunakan untuk melihat bagaimana tujuan lembaga didukung oleh sumber dana yang ada yaitu dengan menggunakan membership services ratio dan membership support ratio. Kedua rasio ini dapat menjelaskan apakah dukungan finansial yang digunakan untuk memberikan layanan utama kepada para anggota dan dukungan dalam melaksanakan tugas lembaga mengalami peningkatan atau penurunan di setiap tahunnya. Adapun rasio terakhir dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi AWO. Trussel dan Parsons (2007) menganalisis faktor-faktor dalam laporan keuangan lembaga non-profit yang dapat mempengaruhi donasi. Dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio efisiensi, stabilitas, informasi dan reputasi sebagai variabel independen, Trussel dan Parsons (2007) melakukan factor analysis dan regresi OLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen selaras dengan kerangka pemikiran yang telah dibuat, yaitu terdapat empat faktor yang mempengaruhi donasi ke lembaga non profit yaitu efisiensi, stabilitas, informasi yang tersedia bagi donator dan reputasi lembaga non profit. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan dan Irvine (2012) pada Australian International Aid Organisation menunjukkan bahwa terdapat empat kategori rasio keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja lembaga non profit, yaitu: (1) rasio efisiensi; (2) rasio stabilitas (revenue concentration); (3) rasio 9
kapasitas; dan (4) rasio keberlanjutan (sustainability). Namun demikian keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkupnya yang cukup kecil dimana hanya menganalisis 44 lembaga di Australia. Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa rasio keuangan yang digunakan pada lembaga non profit sangat beragam dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa belum tentu satu rasio dapat berlaku universal bagi seluruh lembaga, oleh sebab itu, dalam kasus rasio keuangan yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) sangat memungkinkan dilakukan penyesuaian-penyesuaian tersendiri sesuai dengan karakteristik organisasi pengelola zakat. Penelitian mengenai rasio keuangan pada OPZ masih sangat terbatas, penelitian yang dilakukan oleh Alim (2017) menguraikan rasio keuangan untuk organisasi pengelola zakat dengan melakukan komparasi dan mengkonversi rasio keuangan pada lembaga komersil dan lembaga non-profit agar dapat diaplikasikan pada OPZ. Adapun rasio-rasio keuangan hasil analisis penelitian Alim di tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tabel 1. Rasio Keuangan Lembaga Zakat No Nama Rasio Rumus Rasio Likuiditas 1. Current Ratio 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 Quick Ratio/ 2. Acid Test 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠 + 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 Ratio 3. Cash to Zakat Ratio 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 4. Bulan Kas Bertahan 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠 − (𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ (𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢/12) Rasio Solvabilitas 1. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑖𝑙 10
No Nama Rasio Rasio Liabilitas terhadap Dana Amil Rasio Liabilitas 2. terhadap Aset Rasio Dana Amil 1. Rasio Hak Amil atas Zakat Rasio Hak 2. Amil atas Infak/sedekah 3. Rasio Hak Amil 4. Rasio Penggunaan Dana Amil 5. Rasio Marjin Kontribusi Dana Amil 6. Rasio Pengembalian Dana Amil Rasio Aktivitas 1. Zakah Turn Over Rumus 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 × 100% 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘/𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘/𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ × 100% 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘/𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘/𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ × 100% 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑚𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑚𝑖𝑙 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐴𝑤𝑎𝑙 × 100% 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 (𝐷𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡) 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑚𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑚𝑖𝑙 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 (𝐷𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡) 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑚𝑖𝑙 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑚𝑖𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑆𝑎𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑛 𝑥 (𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑇ℎ𝑛 𝑥 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑇ℎ𝑛 𝑋 − 1)/2 11
No Nama Rasio Rumus 2. Jumlah Hari Zakat 360 𝑍𝑎𝑘𝑎ℎ 𝑇𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 3. Rasio Zakat 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐴𝑤𝑎𝑙 + 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛) 𝑥100% Tersalurkan 4. Rasio Perputaran Infak/Sedekah 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘/𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐴𝑤𝑎𝑙 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟) /2 Jumlah Hari 5. Infak/Sedekah 360 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟 Tertahan Rasio 6. Infak/Sedekah 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐴𝑤𝑎𝑙 + 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑥 100% Tersalurkan Sumber: Alim (2017) Penelitian lainnya yang juga menganalisis rasio keuangan pada lembaga zakat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Romantin, Bahri, & Lubis (2017). Penelitian ini menggunakan modifikasi rasio keuangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ritchie dan Kolodinsky (2003). Adapun rasio yang digunakan adalah: (1) total pendapatan (perolehan dana) dibagi total aset; (2) (total pendapatan atau perolehan dana dikurang total biaya atau penggunaan dana) dibagi total aset; (3) total kontribusi dibagi total pendapatan atau perolehan dana); (4) total kontribusi dibagi total biaya (penggunaan dana); (5) total pendapatan (perolehan dana) dibagi total biaya penghimpunan dana. Selanjutnya dengan rasio keuangan tersebut, dilakukan analisis pada laporan keuangan BAZNAS tahun 2004-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS selama sepuluh tahun terakhir dinyatakan baik. 12
Penelitian terkait kinerja lembaga zakat juga dilakukan oleh Parisi (2017) dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam mengukur efisiensi kinerja keuangan lembaga zakat. DEA merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja aktivitas sebuah organisasi dengan membandingkan input dan output dari suatu organisasi data (Decision making unit/DMU) dengan output-input lainnya pada DMU sejenis (Hadinata & Manurung dalam Harto, Anggraeni, & Bayinah, 2018). Metode DEA ini memiliki beberapa pendekatan yakni pendekatan produksi, aset dan intermediasi (Nurhasanah & Lubis, 2017) Selain dengan pendekatan DEA terdapat indikator lain dalam mengukur kinerja keuangan lembaga zakat yaitu dengan menggunakan International Standard of Zakah Management (ISZM). Pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat yang tercantum dalam International Standard of Zakah Management (ISZM) terdiri atas pengukuran terhadap efisiensi lembaga zakat dan pengukuran terhadap kapasitas organisasi (Harto et al., 2018) Dalam ISZM, indikator pengukur kinerja keuangan meliputi komponen efisiensi dan kapasitas. Komponen pengukur efisiensi terdiri atas rasio beban program (program expense ratio), rasio beban operasional (operational expense ratio), rasio beban penghimpunan dana (fundraising expense ratio), dan efisiensi penghimpunan dana (efficiency fundraising). Sedangkan komponen pengukuran kapasitas terdiri atas pertumbuhan penerimaan utama (primary revenue growth), pertumbuhan beban program (program expense growth) dan rasio modal kerja (working capital ratio). Tabel 2. Variabel Pengukuran Kinerja Keuangan ISZM No Indikator Rumus Keterangan Variabel Efisiensi 1. Rasio Beban Program 𝑷𝑬 𝑻𝑬 PE = Program Expense (Beban Program) yakni pengeluaran lembaga zakat untuk program TE = Total Expense (Total Beban) yakni keseluruhan pengeluaran 13
No Indikator 2. Rasio Beban Operasional 3. Rasio Beban Penghimpunan 4. Efisiensi Penghimpunan Variabel Kapasitas 1. Pertumbuhan Penerimaan Utama Rumus 𝑶𝑬 𝑻𝑬 𝑭𝑬 𝑻𝑬 𝑭𝑬 𝑻𝑪 PRn − PRn−1 PRn−1 Keterangan OE = Operational Expense (Beban Operasional) yakni pengeluaran lembaga zakat untuk membiayai kegiatan operasionalnya TE = Total Expense (Total Beban) yakni keseluruhan pengeluaran FE = Fundraising Expense (Beban Penghimpunan) yakni pengeluaran lembaga zakat dalam rangka menghimpun dana TE = Total Expense (Total Beban) yakni keseluruhan pengeluaran FE = Fundraising Expense (Beban Penghimpunan) yakni pengeluaran lembaga zakat dalam rangka menghimpun dana TC = Total Contribution (Total Kontribusi) yakni total dana kontribusi dari muzakki maupun donatur PRn = Primary Revenue (penerimaan Utama) tahun berjalan, yakni total zakat yang dihimpun ditahun berjalan. PRn−1 = Primary Revenue (penerimaan Utama) tahun sebelumnya, yakni total zakat yang dihimpun ditahun sebelumnya. 14
No Indikator Rumus Keterangan 2. Pertumbuhan Beban Program PEn − PEn−1 PEn−1 PEn = Program Expenses (Beban Program) tahun berjalan PEn−1 = Program Expenses (Beban Program) tahun sebelumnya 3. Rasio Modal Kerja 𝑊𝐶𝑝 𝑇𝐸 WCP = Working Capital (Modal Kerja), yakni saldo dana amil yang digunakan untuk operasional lembaga zakat. TE= Total Expenses (Total Beban), yakni keseluruhan pengeluaran dana amil Pada praktiknya hingga saat ini, penggunaan rasio keuangan pada OPZ masih sangat terbatas, rasio keuangan yang digunakan oleh OPZ hingga saat ini hanya sebatas perhitungan Allocation to Collection Ratio (ACR) sebagaimana tertuang dalam zakat core principles (BAZNAS & Bank Indonesia, 2016). Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat penyaluran OPZ, dengan interpretasi nilai sebagai berikut: i. > 90% : sangat efektif ii. 70 - 89% : efektif iii. 50 - 69% : cukup efektif iv. 20 - 49% : di bawah ekspektasi v. <20% : tidak efektif C. Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat Harahap (2007) berpendapat bahwa Akuntansi adalah alat ukur (measurement). Selain itu, akuntansi juga merupakan sistem informasi dimana informasi yang disajikan dalam pelaporan akuntansi dapat menjadi dasar 15
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan akan semakin tepat jika informasi yang disajikan akurat dan relevan. Dalam prinsip akuntansi dikenal prinsip Full Disclosure. Prinsip mengharapkan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi secara penuh (full). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengatur permasalahan penyajian, bahwa penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya informasi yang memadai atas hal-hal yang bersifat material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Sifat dan kualitas laporan keuangan sebuah entitas menurut Trueblood Committee dalam Harahap (2007) harus mencakup : a. Relevan dan material (materiality) b. Formalitas dan kenyataan (Form and substance over form) c. Tingkat kepercayaan (Reliability) d. Bebas dari prasangka (Freedom from bias) e. Dapat diperbandingkan (Comparability) f. Konsistensi (Consistency) g. Dapat dipahami (understandability) a. Laporan keuangan OPZ Petunjuk pelaporan, pencatatan,dan pengukuran transaksi lembaga zakat merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar pelaporan transaksi lembaga zakat ini berlaku efektif sejak tahun 1 Januari 2010. Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Laporan Keuangan Amil terdiri atas : a. Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Perubahan Dana c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan d. Laporan Arus Kas ini 16
e. Catatan Atas Laporan Keuangan 1. Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu instansi dalam tanggal tertentu (a moment of time). Sehingga, laporan posisi keuangan lembaga zakat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan lembaga zakat pada waktu tertentu. Tujuan pelaporan atas posisi keuangan adalah untuk mengetahui kekayaan atas harta yang dimiliki, kewajiban yang harus ditunaikan serta jumlah saldo dana yang tersedia. Laporan posisi keuangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Aktiva diklasifikasikan menurut ukuran likuiditas 2. Kewajiban diklasifikasikan menurut ukuran jatuh tempo 3. Modal diklasifikasikan berdasarkan sifat kekekalan. Dalam hal institusi lembaga zakat, tidak terdapat akun Modal. Amil menyajikan laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut : Aset a. Kas dan Setara Kas b. Piutang c. Efek d. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Liabilitas a. Biaya Yang Masih Harus Dibayar b. Liabilitas Imbalan Kerja Saldo Dana a. Dana Zakat b. Dana Infak/Sedekah c. Dana Amil 17
Tabel 3. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No. 109 Aktiva Nominal Pasiva Nominal Aset Liabilitas Aset Lancar Liabilitas Jangka Pendek Kas dan Setara Kas xxx Biaya Yang Masih Harus Dibayar xxx Piutang xxx xxx Efek xxx Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas Imbalan Kerja Aset Tidak Lancar Jumlah Liabilitas xxx Aset Tetap xxx xxx Akumulasi (xxx) Saldo Dana Penyusutan xxx Dana Zakat xxx Dana Infak/Sedekah xxx Dana Amil Jumlah Aset xxx Jumlah Dana xxx Jumlah Liabilitas dan Saldo xxx Dana xxx xxx 2. Laporan Perubahan Dana Laporan Perubahan Dana bertujuan untuk menginformasikan aktivitas suatu lembaga zakat, sumber-sumber dana dan penyaluran atas dana yang diterima. Laporan Perubahan Dana menggambarkan kinerja lembaga dari aspek keuangan. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut : Dana Zakat : a. Penerimaan dana zakat b. Penyaluran dana zakat i. Amil ii. Mustahik non amil 18
c. Saldo awal dana zakat d. Saldo akhir dana zakat Dana infak/sedekah a. Penerimaan dana infak/sedekah i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah) ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) b. Penyaluran dana infak/sedekah i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah) ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) c. Saldo awal dana infak/sedekah d. Saldo akhir dana infak/sedekah Dana Amil a. Penerimaan Dana Amil i. Bagian amil dari dana zakat ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah b. Penerimaan lain-lain c. Penggunaan dana amil d. Saldo awal dana amil e. Saldo akhir dana amil Tabel 4. Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No. 109 Keterangan Nominal Dana Zakat Penerimaan Penerimaan dari muzaki Muzaki entitas Muzaki individual Hasil Penempatan Jumlah Penerimaan xxx xxx xxx xxx Penyaluran Amil Fakir Miskin Riqab Gharim Muallaf Sabilillah xxx xxx xxx xxx xxx xxx 19
Keterangan Ibnu Sabil Alokasi pemanfaatan Aset Kelolaan (misalnya beban penyusutan) Jumlah Penyaluran Surplus (defisit) Saldo Awal Saldo Akhir DANA INFAK/SEDEKAH Penerimaan Infak/Sedekah terikat Infak/Sedekah Tidak Terikat Hasil Pengelolaan Jumlah Penerimaan Penyaluran Amil Infak/Sedekah Terikat Infak/Sedekah Tidak Terikat Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan (misalnyaa beban penyusutan dan penyisihan) Jumlah Penyaluran Surplus (Defisit) Saldo Awal Saldo Akhir DANA AMIL Penerimaan Bagian amil dari Dana Zakat Bagian amil dan dana infak/sedekah Penerimaan lainnya Jumlah Penerimaan Penggunaan Beban Pegawai Beban Penyusutan Beban Umum dan Administrasi lain Jumlah Penggunaan Surplus (Defisit) Saldo Awal Saldo Akhir Nominal xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 20
Keterangan Nominal Jumlah Saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil xxx 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan Laporan Perubahan Aset Kelolaan bertujuan untuk menginformasikan berbagai aktivitas pendanaan non kas, termasuk piutang bergulir. Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada : a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan c. Penambahan dan Pengurangan d. Saldo awal e. Saldo Akhir Tabel 5 Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No. 109 Keterangan Saldo Penam- Pengu- Akumu- Akumu- Saldo Awal bahan rangan lasi lasi Akhir Penyu- Penyisih- sutan an Dana Infak/sedekah
aset lancar
xxx xxx
(xxx)
(xxx) xxx kelolaan (misalnya piutang bergulir) Dana infak/sedekah
xxx xxx
(xxx)
(xxx)
xxx aset
tidak lancar
kelolaan (misalnya rumah
sakit/sekolah)
xxx xxx
(xxx)
(xxx)
xxx 21
Keterangan Saldo Penam- Pengu- Akumu- Akumu- Saldo Awal bahan rangan lasi lasi Akhir Penyu- Penyisih- sutan an Dana zakat - aset kelolaan (misalnya rumah sakit/sekolah) 4. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas bertujuan untuk menginformasikan aliran kas. Arus kas dilaporkan pada 3 jenis aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : Laporan Arus Kas dan Standar Akuntansi Lain yang relevan. 5. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akutansi yang digunakan serta memberikan informasi relevan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Standar Akuntansi lain yang relevan. D. Perbedaan laporan keuangan lembaga zakat dengan laporan keuangan komersial syariah Perbedaan yang paling mendasar antara laporan keuangan lembaga zakat dengan laporan keuangan komersil syariah adalah bahwa lembaga zakat merupakan islamic social institution yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak berorientasi pada laba. Selain itu, tata cara pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah termaktub secara tegas didalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aturan 22
syariah yang melekat pada transaksi zakat, infaq dan sedekah dan juga memperhatikan pedoman akuntansi dalam hal melakukan pengukuran dan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Salah satu contoh perbedaan mendasar laporan keuangan komersial syariah dan lembaga zakat dapat dilihat pada pelaporan dana pihak ketiga. Pada perbankan syariah misalnya, dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan, deposito dan giro yang telah terhimpun dilaporkan dalam klasifikasi "Dana Syirkah Temporer" yang terdapat dalam kolom pasiva. Sebagai lembaga intermediaries, perbankan syariah tidak memiliki kewajiban secara syariah untuk segera menyalurkan Dana Syirkah Temporer tersebut ke dalam transaksi penyaluran. Penyaluran dana syirkah temporer dilakukan antara lain dalam hal memenuhi kewajiban giro wajib minimum, atau penyaluran dana simpanan dalam transaksi akad-akad penyaluran. Berkurangnya dana syirkah temporer juga bisa diakibatkan oleh penarikan dana simpanan, giro atau deposito bank syariah yang telah jatuh tempo. Disatu sisi, penyaluran Dana Syirkah Temporer kedalam bentuk pembiayaan bank syariah hanya sebatas kesesuaian akad transaksi penyaluran bukan kepada siapa dana tersebut wajib disalurkan. Begitu juga dengan pelaporan akuntansi keuangan pada lembaga asuransi syariah. Dana kontribusi yang telah terhimpun dari para pemegang polis tidak memiliki ketentuan syariah untuk disalurkan. Hampir seluruh dana kontribusi yang terhimpun dialihkan dalam produk investasi syariah dalam rangka menmperoleh laba. Sementara itu, lembaga zakat sebagai islamic social institution, terikat secara tegas baik tata cara penghimpunan maupun penyalurannya. Sesuai kaidah syariah yang mengaturnya, dana zakat dihimpun atas harta yang telah memenuhi nisab wajib segera disalurkan kepada 8 asnaf yang juga telah ditentukan. Penundaan penyaluran dana zakat dinilai sebagai suatu kedzaliman jika merujuk kepada Hadist Nabi. Karena perbedaan kerakteristik lembaganya, maka pada laporan keuangan lembaga zakat harus dilakukan reklasifikasi akun-akun untuk membentuk rasio keuangan. Saldo Dana Zakat, Saldo Dana Infak dan Sedekah walaupun diklasifikasikan dalam kolom pasiva, seperti halnya Dana Syirkah Temporer pada laporan keuangan perbankan syariah, pada hakikatnya Dana Zakat, Infak dan Sedekah ini adalah kewajiban segera yang harus segera dilaksanakan. Selain itu, perbedaan yang lain adalah bahwa lembaga zakat bukan merupakan lembaga berorientasi profit sehingga, dalam laporan keuangannya tidak terdapat 23
laporan laba rugi. Laporan wajib yang harus dilaporkan oleh lembaga zakat sesuai PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terdiri atas : a. Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Perubahan Dana c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan d. Laporan Arus Kas e. Catatan Atas Laporan Keuangan Perbedaan lainnya antara laporan keuangan lembaga zakat dengan laporan keuangan komersil adalah pada lembaga zakat tidak terdapat akun modal atau sejenisnya. Dalam lembaga zakat, dana amil diperlakukan sebagai modal bagi lembaga zakat, karena dari dana amil ini lembaga zakat menjalankan fungsi operasionalnya sebagai penghimpunan dan penyalur dana zakat. Sesuai Fatwa MUI No. 8 bahwa bagi lembaga zakat yang tidak diberikan porsi APBN oleh negara, sebagian besar biaya-biaya operasional yang terjadi dibayarkan dengan menggunakan dana amil yang menjadi bagian lembaga zakat dari porsi dana zakat dan infak sedekah yang terhimpun. Sehingga, analisis rasio pada Dana Amil memperlakukannya seperti modal pada lembaga komersil. Selain itu, perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan OPZ jika dibandingkan dengan laporan keuangan lembaga komersil yaitu adanya perbedaan pendefinisian akun persediaan. Pada lembaga komersial, akun persediaan mencatat jumlah barang yang akan disalurkan untuk dijual, sedangkan dalam laporan keuangan OPZ, akun persediaan mencatat jumlah donasi atau sumbangan yang diterima dalam bentuk barang dan untuk disalurkan kepada penerima manfaat. Perbedaan lainnya yaitu pada laporan keuangan OPZ terdapat akun aset kelolaan yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas: (1) pengadaan sarana/prasarana, baik itu dilakukan dengan membeli langsung maupun sewa, dari harta zakat, infak atau sedekah yang pengelolaannya dilakukan oleh amil dan manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik; (2) sumbangan berupa sarana/prasarana yang pengelolaannya dilakukan oleh amil sebagai wakil mustahik dan manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik; dan (3) penyaluran dana infak/sedekah berupa piutang bergulir (Kustiawan et al., 2012) 24
BAGIAN TIGA METODE PENELITIAN A. Metode Penelitian Kajian ini merupakan penelitian konseptual dengan menggunakan metode penelitian berbasis mixed methods (metode campuran). Penelitian dengan metode campuran sering digunakan sebagai standar dalam penelitian sosial sejak 1980-an. Metode penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif dalam proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan data kuantitatif dan penelitian kualitatif (desk study, focus group discussion, wawancara). Penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan karakteristik dari suatu hal pada suatu situasi dan juga menjelaskan hubungan sebab akibat hal tersebut dengan hal lain dengan menggunakan kata-kata tertulis (Sekaran & Bougie, 2016). Terdapat 3 tahapan dalam mengumpulkan data, yaitu telaah pustaka wawancara dan kuesioner serta Focus Group Discussion. Metode telaah pustaka merupakan proses literatur dari sumber data sekunder yang terkait dengan topik yang dibahas diidentifikasi untuk kemudian dievaluasi keterkaitannya dengan topik yang dibahas dan didokumentasikan dalam penelitian tersebut (Sekaran & Bougie, 2016). Focus Group Discussion (FGD) merupakan sebuah bentuk dari wawancara kelompok yang terdiri dari beberapa orang dan terdapat interaksi antar mereka terkait penekanan pada pertanyaan dan topik tertentu yang telah didefinisikan secara jelas untuk menghasilkan suatu keputusan bersama (Bryman & Bell, 2015). Kajian ini telah melalui dua FGD yaitu FGD internal dengan pembahasan terkait sistem keuangan, internal audit, monitoring dan evaluasi internal BAZNAS, selanjutnya FGD eksternal terkait persepsi penilaian kesehatan, keberlanjutan, dan kinerja BAZNAS dengan analisis rasio keuangan yang dihadiri oleh praktisi OPZ dan akademisi. Analisis data laporan keuangan OPZ diawali dengan mentabulasi nilai nilai dalam laporan keuangan dan menghitung setiap rasio keuangan OPZ yang telah ditentukan dalam FGD. Penelitian ini menggunakan data keuangan dari sembilan OPZ yang mempublikasikan laporan keuangan pada laman websitenya dalam kurun waktu 2015 - 2017. Teknik analisis statisitik deskripitif digunakan untuk mendapatkan nilai median dan persentil dari setiap rasio keuangan. Nilai median dan persentil menjadi 25
dasar pembentukan rentang nilai dari setiap rasio keuangan. Rentang nilai ini akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh suatu OPZ dalam menilai kondisi kesehatan kuangan entitasnya dengan cara membandingkan nilai rasio entitas dengan rentang nilai rasio OPZ. Justifikasi penggunaan median dalam menggantikan nilai mean dalam menyusun rentang nilai didasarkan bahwa median mampu menghilangkan efek dari nilai outlier dan lebih akurat dalam memberikan informasi rentang rasio dibandingkan dengan menggunakan metode rerata langsung (The Risk Management Association, 2017). Lebih lanjut, banyak temuan yang menunjukkan bahwa distribusi rasio jauh dari distribusi normal dikarenakan adanya skewness dan outlier. Hal ini tidak terlepas dari konsensus dari para peneliti yang mengaitkan hal ini dengan keberadaan batas efektif bawah sebesar nol, tetapi batas efektif atas tidak terdefinisi untuk sebagian besar rasio. (Bedingfield, Reckers, & Stagliano, 1985; Deakin, 1976; Ezzamel, Mar-Molinero, & Beech, 1987; Watson, 1990). Setelah didapatkan nilai median dan persentil, maka dilakukan focus group discussion dan expert judgement dengan melibatkan stakeholder organisasi pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan konsensus penilaian OPZ dengan pendekatan rasio keuangan. Telaah Pustaka Wawancara dan Kuesioner FGD dan expert judgement Mengumpulkan dan menganalisis teori analisis laporan keuangan dan penelitian terdahulu Menyusun dan mentabulasi rasio- rasio keuangan dari berbagai penelitian yang ada Menyusun dan mentabulasi nilai- nilai dalam laporan keuangan OPZ Wawancara mendalam mengenai pelaporan keuangan OPZ dan penggunaan rasio pada OPZ Penyebaran kuesioner persepsi kelayakan rasio keuangan OPZ pada LAZ Nasional FGD 1 (Internal): Sistem tata kelola keuangan, audit internal dan motoring evaluasi pada pelaporan keuangan BAZNAS FGD 2 (Eksternal): Melakukan pembobotan/prior itas rasio keuangan yang tepat untuk digunakan oleh OPZ. Gambar 1. Alur Proses Penelitian 26
B. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti pada variabel minat untuk tujuan khusus penelitian yang dalam hal ini didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner daring kepada para praktisi dan akademisi OPZ. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah disediakan oleh institusi tertentu dan tidak perlu dikumpulkan oleh penulis (Sekaran & Bougie, 2016). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan beberapa organisasi pengelola zakat (OPZ). 27
BAGIAN EMPAT HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kategorisasi Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Berdasarkan hasil telaah pustaka serta Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan, maka diperoleh lima kategori rasio yang dapat digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), antara lain: 1. Rasio Aktivitas Rasio Aktivitas adalah rasio yang mengukur aktivitas operasional Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang terhimpun oleh lembaga zakat. Pengukuran Rasio Aktivitas perlu dilakukan karena inti dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah proses penghimpunan dan penyalurannya. Dengan pengukuran kinerja aktivitas dapat diukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam 1 tahun bersangkutan. 2. Rasio Efisiensi Rasio Efisiensi adalah rasio yang mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. 3. Rasio Dana Amil Rasio Dana Amil adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan Dana Amil dalam operasional lembaga zakat. Pengukuran Dana Amil juga perlu dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas Dana Amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. 4. Rasio Likuiditas Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas OPZ perlu diukur karena dengan dilakukan pengukuran kinerja likuiditas ini, maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam institusi zakat. Selain itu juga dapat melakukan analisis apakah dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan syariah. 28
5. Rasio Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur tingkat pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio Pertumbuhan sangat penting untuk dilakukan untuk pengukur perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun. Dalam pengelompokan ini tidak mengikutsertakan rasio solvabilitas dikarenakan ketidaksesuaian rasio ini diterapkan dalam lembaga zakat. Ketidaksesuaiannya terletak pada bentuk hutang jangka panjang sebagai dasar perhitungan. Sesuai kaidah syariah, zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah dana yang harus segera disalurkan, menunda-nunda pembayaran zakat merupakan suatu bentuk kedzaliman. Sehingga dana ZIS masuk kedalam kewajiban segera. Disatu sisi tidak ada transaksi utang jangka panjang dalam lembaga zakat seperti pada transaksi lembaga keuangan lainnya. Sehingga rasio solvabilitas tidak relevan digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan OPZ. Adapun rasio-rasio yang termasuk dalam lima kategori dimaksud yaitu: Tabel 6. Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) No Nama Rasio Rumus OPZ Rasio Aktivitas 1. Gross Allocation Ratio 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ (𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) + (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡𝑡−1 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡−1) Gross 2. Allocation (𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) − (𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘) (𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) + (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐿𝑎𝑙𝑢 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢) − (𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘) Ratio Non Amil Net Allocation 3. to Collection Ratio 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ Net Allocation 4. to Collection (𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) − (𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘) 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ − (𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘) Ratio non Amil Zakah 5. Allocation 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 Ratio 29
No Nama Rasio Zakah 6. Allocation Ratio non Amil Infaq and Shodaqa 7. Allocation Ratio Infaq and 8. Shodaqa Allocation Ratio non Amil 9. Zakah Turn Over Average of 10. Days Zakah Outstanding 11. Infak Sedekah Turn Over Average of Days Infak 12. sedekah Outstanding 13. ZIS Turn Over Average of 14. Days ZIS Outstanding Rasio Piutang 15. Penyaluran Waktu yang dibutuhkan 16. untuk realisasi piutang penyaluran Rumus OPZ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 − 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 − 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ − 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ − 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 + 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥)/2 360 𝑍𝑎𝑘𝑎ℎ 𝑇𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥)/2 360 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑇𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝐼𝑆 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝐼𝑆 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝐼𝑆 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥)/ 2 360 𝑍𝐼𝑆 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑥 360 30
No Nama Rasio 17. Rasio uang muka Rasio Aset 18. Kelolaan Zakat Rasio Efisiensi Rasio Biaya 19 Penghimpunan 20 Rasio Biaya Operasional Rasio Biaya 21 SDM Rasio Dana Amil 22. Rasio Hak Amil Rasio Hak 23. Amil atas Zakat Rasio Hak 24. Amil atas Infak/sedekah Rasio Hak 25. Amil atas CSR Rasio Likuiditas 26. Current Ratio Quick Ratio/ 27. Acid Test Ratio Rumus OPZ 𝑈𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑢𝑘𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑘 𝐴𝑚𝑖𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝐷𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑍𝐼𝑆 (𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 − 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑍𝐼𝑆) × 100% 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 (𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 − 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡) × 100% 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ (𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ − 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) 𝑋 100% 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐶𝑆𝑅 (𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐶𝑆𝑅 − 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝐶𝑆𝑅) × 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘) − 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑎𝑠 + 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) − 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 31
No Nama Rasio Rumus OPZ Cash to Zakat 28. Ratio 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 − 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 29. Cash to ZIS Ratio 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑎𝑠 𝑍𝐼𝑆 (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) − 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 30. Growth of Zakah 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑡−1 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑡−1 31. Growth of Infaq 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡−1 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡−1 32. Growth of Shodaqa 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ𝑡−1 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ𝑡−1 33. Growth of ZIS 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆𝑡−1 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆𝑡−1 34. Growth of Allocation 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡−1 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡−1 35. Growth of Operational 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 Expense B. Rasio Keuangan OPZ Analisis terhadap rasio keuangan OPZ dilakukan dalam rangka membandingkan kinerja operasi lembaga-lembaga zakat. Kinerja keuangan yang tergambar dalam rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan lembaga zakat terhadap kesesuaian kaidah syariah yang mengaturnya. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki, sehingga akan terlihat pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat. Ketika OPZ tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakat. Berikut beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan oleh OPZ dalam mengukur kinerja keuangannya: 32
1. Rasio Aktivitas Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan aset pada sebuah institusi. Dalam kaitannya dengan lembaga amil zakat, maka rasio aktivitas yang dimaksud adalah efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. a. Allocation to Collection Ratio (ACR) Berdasarkan dokumen zakat core principles, OPZ perlu untuk memastikan bahwa institusi mereka berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Oleh sebab itu dibutuhkan indikator-indikator untuk dapat mengukur kinerja OPZ. Salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana efektivitas penyaluran dana pada OPZ yang dapat diukur dengan menggunakan allocation to collection ratio (ACR). Dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik. Rasio ini dinilai penting untuk digunakan dalam OPZ dikarenakan penyaluran zakat harus segera sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Adapun yang dimaksud dengan segera dalam hal ini adalah zakat yang diterima dalam satu tahun harus segera disalurkan dalam tahun itu juga. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Bathol, Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Selain itu, dalam zakat core principles juga dijelaskan bahwa zakat yang diterima dalam suatu periode pengumpulan harus segera disalurkan atau paling lama dalam satu tahun harus didistribusikan kepada mustahik. Penelitian yang dilakukan oleh Ritchie & Kolodinsky (2003) juga menghitung total donasi, sumbangan dan kontribusi lainnya dibandingkan dengan beban yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan program. Dalam konteks OPZ, donasi, sumbangan dan kontribusi lainnya dapat disetarakan dengan penghimpunan pada OPZ. 33
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritchie & Kolodinsky (2003), Zietlow, et al (2018) dalam bukunya menyatakan bahwa pentingnya mengetahui proporsi penyaluran untuk program-program yang dilakukan oleh lembaga nirlaba jika dibandingkan dengan donasi yang mereka peroleh. Hal ini menjadi perhatian penting karena akan berpengaruh terhadap reputasi lembaga. Apabila mayoritas donasi yang diterima disalurkan bukan untuk program utama lembaga dimaksud, maka tentunya akan menjadi pertanyaan para donatur. Selanjutnya Ryan & Irvine (2012b) menjelaskan bahwa donatur lebih tertarik untuk menyalurkan donasinya kepada lembaga nirlaba yang memiliki proporsi penyaluran lebih tinggi untuk program-program utamanya dibandingkan dengan pengeluaran lainnya seperti pengeluaran untuk beban administrasi dan operasional lembaga. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengukur rasio ACR dikarenakan: (1) sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan pedoman zakat core principles bahwa zakat yang diterima pada suatu tahun juga disalurkan pada tahun yang sama. Rasio ini membantu untuk mengukur seberapa besar dana zakat yang telah disalurkan pada tahun tersebut; (2) penghitungan rasio ini dapat membantu untuk meningkatkan reputasi OPZ dengan menunjukkan kepada para muzakki bahwa dana-dana yang diterima oleh OPZ telah disalurkan kepada para mustahik. Dalam hal ini rasio ACR dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu sebagai berkut: i. Gross Allocation to Collection Ratio Rasio gross ACR ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari periode sebelumnya. 34
Rumus 1 Gross Allocation Ratio (𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) (𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) + (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡𝑡−1 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡−1) ii. Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil Rasio gross ACR non amil ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya kepada 7 golongan ahsnaf yang lain dikarenakan aktivitas inti dari suatu organisasi pengelola zakat adalah menyalurkan dana ZIS kepada 7 golongan ashnaf selain Amil. Rumus 2 Gross Allocation Rasio Non-Amil (𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) − (𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘) (𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) + (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡𝑡−1 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡−1) − (𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘) iii. Net Allocation to Collection Ratio Rumus 3 Net Allocation Ratio 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya. iv. Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil Rumus 4 Net Allocation Ratio Non-Amil (𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) − (𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘) (𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) − (𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘) 35
Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran kepada Amil. Interprestasi rentang nilai Net ACR Non Amil dapat ditunjukkan melalui tabel di bawah ini: v. Zakah Allocation Ratio Zakah allocation ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik. Rumus 5 Zakah allocation ratio 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 vi. Zakah Allocation Ratio Non-Amil Zakah allocation rasio non-amil (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil. Rumus 6 Zakah Allocation Ratio Non-amil 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 − 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 − 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 vii. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik. 36
Rumus 7 Infaq and Shodaqa Allocation Ratio 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ viii. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah. Rumus 8 Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ − 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ − 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ Adapun interpretasi nilai rasio ACR sebagai berikut: R < 45% Tidak Efektif 45% < R < 60% Kurang Efektif ACR Ratios 60% < R < 75% Cukup Efektif 75% <R < 90% Efektif R >90% Sangat Efektif b. Zakah turn over ratio Rasio perputaran zakat adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat. Rumus 9 Zakah turn over ratio 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑛 𝑥 (𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑇ℎ𝑛 𝑥 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐴𝑤𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇ℎ𝑛 𝑥)/2 Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut: 1. Jika nilai rasio perputaran zakat < 1, maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan. 37
2. Jika nilai rasio perputaran zakat = 1, maka baik kerena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. 3. Jika nilai rasio perputaran zakat > 1, maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. c. Average of days zakah outstanding Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama zakat yang terhimpun disimpan/mengendap pada OPZ. Rumus 10 Average of days zakah outstanding 360 𝑧𝑎𝑘𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟 Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya zakat tertahan untuk penyaluran zakat adalah sebagai berikut: 1. ≤ 12 bulan : Baik 2. > 12 bulan : Tidak Baik d. Infaq shodaqoh turn over ratio Rasio perputaran infak sedekah adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana infak dan sedekah yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan infak dan sedekah. Rumus 11 Infaq shodaqoh turn over ratio 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑛 𝑥 (𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑇ℎ𝑛 𝑥 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐴𝑤𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑇ℎ𝑛 𝑥)/2 Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran infak dan sedekah. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut: 38
1. Jika nilai rasio perputaran infak sedekah < 1, maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan. 2. Jika nilai rasio perputaran infak sedekah = 1, maka baik kerena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. 3. Jika nilai rasio perputaran infak sedekah > 1, maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. e. Average of days infaq shodaqoh outstanding Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama infak dan sedekah yang terhimpun disimpan oleh OPZ. Rasio ini penting untuk dihitung dalam menganalisis seberapa lama dana infak sedekah mengendap di organisasi pengelola zakat. Rumus 12 Average of days infaq shodaqoh outstanding 360 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠ℎ𝑜𝑑𝑎𝑞𝑜ℎ 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟 Penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya infak sedekah tertahan untuk penyaluran infak sedekah adalah sebagai berikut: 1. ≤ 12 bulan : Baik 2. > 12 bulan : Tidak Baik f. ZIS turn over ratio Rasio perputaran zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana ZIS yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat. 39
Rumus 13 ZIS turn over 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝐼𝑆 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑛 𝑥 (𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝐼𝑆 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑇ℎ𝑛 𝑥 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑍𝐼𝑆)/2 Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut: 1. Jika nilai rasio perputaran ZIS < 1, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan. 2. Jika nilai rasio perputaran ZIS = 1, maka baik kerena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. 3. Jika nilai rasio perputaran ZIS > 1, maka sangat baik karena menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. g. Average of days ZIS outstanding Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun disimpan oleh lembaga amil zakat. Rasio ini penting untuk dihitung dalam menganalisis seberapa lama dana zakat, infak dan sedekah mengendap di lembaga zakat. Rumus 14 Average of days ZIS outstanding 360 𝑍𝐼𝑆 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟 Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya ZIS tertahan untuk penyaluran ZIS adalah sebagai berikut: 1. ≤ 12 bulan : Baik 2. > 12 bulan : Tidak Baik 40
h. Rasio Piutang Penyaluran Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana proporsi piutang penyaluran terhadap total penyaluran. Rumus 15 Rasio piutang penyaluran 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 Rasio ini mengindikasikan bahwa OPZ telah menyalurkan dana melalui amil/pihak lain tetapi belum bisa diakui dan dicatat sebagai penyaluran disebabkan belum ada laporan dari amil/pihak tersebut. Jika piutang penyaluran terus meningkat mengindikasikan kurang optimalnya OPZ dalam mengontrol piutang penyaluran. Adapun nilai rasio piutang penyaluran dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1. Jika nilai rasio piutang penyaluran ≤ 10%, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengontrol piutang penyaluran. 2. Jika nilai rasio piutang penyaluran > 10%, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol piutang penyaluran. i. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran Rumus 16 Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑥 360 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 Berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, piutang penyaluran adalah zakat yang disalurkan melalui amil/pihak lain tetapi belum diterima oleh mustahik non amil sehingga tidak dapat diakui sebagai penyaluran. Oleh sebab itu realisasi piutang penyaluran harus segera dilaksanakan dan dilaporkan agar dapat diakui sebagai penyaluran OPZ. 41
Adapun interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut: 1. R < 3 bulan : Baik 2. 3 < R < 6 bulan : Cukup Baik 3. R > 6 bulan : Tidak Baik j. Rasio Uang Muka kegiatan Uang muka kegiatan yaitu persekot atau uang muka yang diberikan untuk penanggung jawab kegiatan dan akan dipertanggungjawabkan saat pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Uang muka kegiatan akan diakui sebagai penyaluran jika telah dipertanggungjawabkan pada akhir periode. Rumus 17 Rasio uang muka kegiatan 𝑈𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑢𝑘𝑎 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 Rasio ini mengindikasikan bahwa OPZ telah menyalurkan dana melalui kegiatan yang dilakukan tetapi belum dapat diakui dan dicatat sebagai penyaluran disebabkan belum ada laporan dari kegiatan tersebut. Jika uang muka kegiatan nilainya terus meningkat maka dapat mengindikasikan bahwa kurang optimalnya OPZ dalam menyalurkan dana yang telah terhimpun. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut: 1. R ≤ 10%, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan. 2. R > 10%, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan. k. Rasio Aset Kelolaan Zakat Rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa besar penyaluran zakat yang disalurkan untuk aset kelolaan. Rumus 18 Aset Kelolaan Zakat 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 42
Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut: 1. R ≤ 10%, maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan 2. R > 10%, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol aset kelolaan. 2. Rasio Efisiensi a. Rasio Biaya Penghimpunan (Collection expenses ratio) Pengukuran rasio efisiensi penghimpunan dana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan penghimpunan zakat. Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut. Rumus 19 Rasio Biaya Penghimpunan (Collection expenses ratio) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 Adapun interpretasi hasil dari rasio ini adalah sebagai berikut: 1. R < 10% : efisien 2. 10% < R < 20% : cukup efisien 3. R > 20% : tidak efisien Rumus 20 Rasio Penghimpunan 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 Rasio Penghimpunan dihitung untuk mengukur efisiensi biaya terhadap Total dana yang berhasil dihimpun. Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. R < 2% : efisien 2. 2% < R < 5% : cukup efisien 3. R > 5% : tidak efisien 43
b. Rasio Biaya Operasional (Operational expenses ratio) Pengukuran rasio biaya operasional mencerminkan efisiensi dalam mengatur proporsi pengeluaran dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Adapun beberapa jenis rasio biaya operasional yang dapat dilakukan di OPZ adalah: i. Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil Rasio biaya operasional terhadap hak amil dihitung untuk mengukur berapa besar dana hak amil yang digunakan dalam proses operasional. Rumus 21 Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑘 𝐴𝑚𝑖𝑙 Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. R < 80% : efisien 2. 80% < R < 90% : cukup efisien 3. R > 90% : tidak efisien ii. Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan Rasio Biaya Operasional yang ketiga adalah perhitungan komposisi Biaya Operasional terhadap total penghimpunan. Rumus 22 Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 44
Adapun kategorisasi interpretasi nilai rasio ini adalah sebagai berikut: 1. R < 12,5% : efisien 2. 12,5% < R < 17,5% : cukup efisien 3. R > 17,5% : tidak efisien c. Rasio Biaya SDM (Human capital expenses ratio) Rasio ini dihitung untuk mengukur kinerja SDM terhadap penghimpunan total. Rumus 23 Rasio Biaya SDM Terhadap Total Penghimpunan 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝐷𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 Adapun interpretasi dari rasio ini adalah: 1. R < 10% : efisien 2. R > 10% : tidak efisien 3. Rasio Dana Amil Pengukuran efektivitas penggunaan dana amil dalam operasional lembaga zakat dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dana amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Adapun beberapa rasio dana amil yang dapat digunakan oleh OPZ antara lain: a. Rasio Hak Amil Rumus 24 Rasio Hak Amil atas ZIS 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑍𝐼𝑆 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆 − 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑍𝐼𝑆 × 100% Pada dasarnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai batas maksimal bagian amil yang diambil dari zakat, infak dan sedekah. Namun, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang 45
Amil Zakat, biaya operasional OPZ yang tidak dibiayai oleh pemerintah atau dibiayai oleh pemerintah namun tidak mencukupi, maka biaya operasional dapat diambil dari bagian amil atau bagian fi sabilillah dalam batas kewajaran atau diambil dari dana di luar zakat. Pendapat lain mengenai bagian amil yaitu 1/8 atau 12,5% hal ini meruapakan bagian proporsional dari masing asnaf zakat yang terdiri dari 8 (delapan) golongan. Hal ini sesuai dengan tafsir Al-Qurtubi. Dalam perhitungan rasio ini, batas wajar dari hak amil yaitu 12,5%, jika melebihi batas ini maka OPZ dapat memberikan penjelasan tersendiri penyebab dari tingginya tingkat dana amil yang dibutuhkan. Namun jika OPZ memperoleh dana dari pemerintah (APBN) maka memungkinkan bagian amil menjadi lebih dari 12,5%. Besaran rasio terkait hak amil adalah rerata dari tiga unsur yaitu rasio hak amil atas zakat, rasio hak amil atas infak/sedekah dan rasio hak amil atas CSR dengan asumsi dan interpretasi sebagai berikut: Rasio Dana Amil Keterangan R < 13,8% Baik R > 13,8% Tidak Baik Asumsi komposisi dana ZIS Zakat : 80% Infak dan sedekah : 15% CSR : 5% Asumsi Hak Amil Zakat : 12,5% Infak dan sedekah : 20% CSR : 15% Selain menghitung rasio dana amil secara total, rasio dana amil juga dapat dihitung berdasarkan sumbernya dengan rumus sebagai berikut: i. Rasio Hak Amil atas Zakat Rasio ini hampir sama dengan rasio pada rumus 22, bedanya pada rasio ini hanya berlaku pada dana zakat. 46
Rumus 25 Rasio Hak Amil Atas Zakat 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 − 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 × 100% Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah: Rasio Dana Amil atas Zakat Keterangan R ≤12,5% Baik R >12,5% Tidak Baik ii. Rasio Hak Amil atas Infak/sedekah Rasio pada rumus 26 sama seperti pada rumus 25, hanya bedanya dalam rasio ini hanya memperhitungkan porsi dana amil terhadap infak/sedekah. Rumus 26 Rasio Hak Amil Atas Infak/Sedekah 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘/𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘/𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ − 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘/𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑥 100% Rasio Dana Amil atas Infak/Sedekah Keterangan R ≤ 20% Baik R > 20% Tidak Baik iii. Rasio Hak Amil atas CSR Rasio ini bertujuan untuk mengetahui proporsi dana amil dari dana CSR yang diterima oleh OPZ. Rumus 27 Rasio hak amil atas CSR 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐶𝑆𝑅 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐶𝑆𝑅 − 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝐶𝑆𝑅 𝑥 100% 47
Interpretasi rentang nilai rasio ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini Rasio Dana Amil atas CSR Keterangan R ≤ 15% Baik R > 15% Tidak Baik 4. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) Weygandt, Kieso, & Kimmel (2009) dalam Accounting Principle mendefinisikan Liquidity Ratio atau rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu entitas untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Fahmi (2011) dalam Analisis Kinerja Keuangan, mendefinisikan rasio likuiditas sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rumus dasar dari rasio likuiditas adalah dengan membagi total Aset Lancar terhadap Total Utang Lancar. Rasio ini menggambarkan kemampuan aset suatu entitas untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam konteks OPZ, rasio-rasio yang termasuk dalam rasio likuiditas yang berlaku secara umum tidak dapat seluruhnya digunakan sebagai formula menghitung rasio kinerja likuiditas OPZ. Hal ini dikarenakan struktur akun-akun pada klasifikasi liabilitas dalam laporan posisi keuangan lembaga zakat hanya terdiri atas kewajiban segera yang tidak mencerminkan kegiatan penyaluran zakat infak sedekah. Sebagai contoh, untuk dapat mengelaborasi rasio kinerja likuiditas dalam konteks OPZ, maka rumus penentu besaran current ratio yakni total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar harus disesuaikan dengan kegiatan OPZ. Penyesuaian ini dilakukan dengan mereklasifikasi akun dana zakat, infak/sedekah kedalam kewajiban segera, sehingga lebih mencerminkan pola tata kelola dan kesesuaian kaidah syariah yang berlaku bagi OPZ. Berikut beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan oleh OPZ: a. Current ratio Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset suatu entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam lingkup pelaporan lembaga zakat, kewajiban jangka pendek yang dimaksud 48
memperhitungkan saldo dana zakat dan infak/sedekah yang terhimpun.Sesuai kaidah syariah, jumlah dana zakat dan infak.sedekah yang terhimpun merupakan kewajiban lembaga zakat untuk dapat segera disalurkan. Sehingga formula current ratio pada lembaga zakat sebagai berikut : Rumus 28 Current Ratio 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘) − 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 Dengan ketentuan : 1. R < 1 , maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode. 2. 1 ≤ R ≤ 1,5, maka baik karena aset lancar OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode. 3. R > 1,5, maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum teraksana. Sehingga dalam menjalankan fungsi sebagai amil, lembaga zakat diharapkan mampu menjaga agar besaran current ratio pada nilai 1-1,5. b. Quick Ratio/Acid Test Ratio Quick ratio/acid test ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kas dan setara kas serta aset yang paling likuid untuk dapat melunasi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode. Rumus 29 Quick Ratio/Acid Test Ratio 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑎𝑠 + 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) − 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 49
Dengan ketentuan : 1. R < 1, tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode. 2. 1 ≤ R ≤ 1,5, baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak sedekah dalam suatu periode. 3. R > 1,5, tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum teraksana. c. Cash to Zakah Ratio Rasio ini adalah rasio yang lebih spesifik dibandingkan dua rasio sebelumnya. Cash to zakah ratio menggambarkan kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban menyalurkan zakat dalam suatu periode. Rumus 30 Cash to zakah ratio: 𝑘𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 − 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 Dengan ketentuan : 1. R < 1, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode. 2. 1 ≤ R ≤ 1,5, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode. 3. R > 1,5, tidak baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to zakah ratio >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat 50
dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan. d. Cash to ZIS Ratio Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode. Rumus 31 Cash to ZIS ratio 𝑘𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠 (𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 + 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ) − 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 Dengan ketentuan: 1. R < 1, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode. 2. 1 ≤ R ≤ 1,5, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode. 3. R > 1 maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to ZIS ratio >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan. 5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga zakat dari tahun-tahun sebelumnya. 51
a. Rasio Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah Pengukuran kapasitas rasio pertumbuhan penerimaan utama adalah untuk menilai kemampuan lembaga zakat dalam meningkatkan dana zakat yang terhimpun dari tahun sebelumnya. Semakin besar akan semakin baik. Rasio pertumbuhan penghimpunan dana ini akan berdampak bagi perencanaan penyaluran dan ekspansi lembaga zakat. Rumus 32 Growth of zakat 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑡−1 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑡−1 Rumus 33 Growth of Infaq 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡−1 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑘𝑡−1 Rumus 34 Growth of Sadaqa 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ𝑡−1 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ𝑡−1 Rumus 35 Growth of zakah, Infaq, Sadaqa 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆𝑡−1 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆𝑡−1 Adapun interpretasi dari rasio ini adalah: 1. R > 130% : Baik Sekali 2. 120% < R < 130% : Baik 3. 100% < R < 120% : Cukup Baik 4. R < 100% : Tidak Baik b. Rasio Pertumbuhan Penyaluran Rasio pertumbuhan penyaluran mencerminkan pertumbuhan penyaluran dana zakat tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan dana yang disalurkan akan mencerminkan efisiensi lembaga zakat dalam menyalurkan dana yang terhimpun. Growth of Allocation digunakan untuk mengukur pertumbuhan penyaluran tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Namun, jika pertumbuhan 52
penyaluran yang semakin tinggi maka harus melakukan analisi lebih dalam apakah peningkatan tersebut berasal dari penyaluran tahun berjalan saja atau termasuk sisa penyaluran dari tahun sebelumnya. Jika yang terjadi adlah yang kedua maka tingginya pertumbuhan penyaluran mengindikasikan adanya dana mengendap ditahun sebelumnya. Sama seperti dengan rasio pertumbuhan ZIS, jika nilai rasio pertumbuhan penyaluran lebih dari 100% maka dapat dikatakan baik dan jika pertumbuhan bernilai kurang dari 100% maka tidak baik. Rumus 36 Growth of Allocation 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡−1 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡−1 Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan ini adalah: 1. R > 130% : Baik Sekali 2. 120% < R < 130% : Baik 3. 100% < R < 120% : Cukup Baik 4. R < 100% : Tidak Baik c. Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional Rasio pertumbuhan biaya operasional mencerminkan pertumbuhan biaya yang digunakan untuk operasional OPZ tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan biaya operasional yang digunakan dapat mencerminkan seberapa efektif dan efisiensi suatu OPZ dalam mengelola dana yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya dalam menyalurkan dana ZIS yang terhimpun. Rumus 37 Growth of Operational Expense Pertumbuhan Biaya Operasional tahun t Pertumbuhan Pengumpulan ZIS tahun t Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan biaya operasional ini: 1. R ≤ 1 : Selaras 2. R > 1 : Tidak Selaras 53
C. Definisi Akun-Akun Pembentuk Rasio Keuangan Lembaga Zakat Dalam PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dijabarkan definisi dan istilah yang digunakan dalam lembaga zakat, antara lain : 1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. 2. Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. 3. Dana Infak/Sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah. 4. Dana Zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. 5. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. 6. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri atas: (a) Fakir (b) Miskin (c) Riqab (d) Gharim (e) Mualaf (f) Fisabilillah (g) Ibnu Sabil (h) Amil 7. Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. 8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). 54
Berikut ini merupakan defisini akun-akun pembentuk rasio keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan antara lain: 1. Aset Committee on Terminology dalam Harahap (2007) mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang akan disajikan di saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Sementara Accounting Principle Board Statement mendefinisikan aset sebagai kekayaan ekonomi, termasuk didalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Financial Accounting Standard Board mendefinisikan aset sebagai kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu. Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu dianggap sebagai aset apabila dimasa yang akan datang dapat diharapkan memberikan net cash inflow yang positif. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No,1 paragrap 42 menyebutkan bahwa suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut : (a) diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu operasi normal atau (b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, atau (c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Total Aset adalah total aset yang dimiliki, termasuk aset lancar maupun aset tetap. Sedangkan Total Aset Lancar adalah Total keseluruhan aset lancar yang dimiliki. 55
2. Kas dan Setara Kas Dalam PSAK No. 2 kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Kas memiliki pengertian yang lebih luas yang tidak hanya sebatas pada saldo kas yang tersedia dan kas di bank, tetapi juga termasuk perkiraan-perkiraan yang dikenal sebagai setara kas (cash equivalent) dalam PSAK No. 2 paragraf 6 disebutkan bahwa setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan dimaksudkan untuk investasi atau tujuan lain. Pos ini harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas diperlakukan sebagai satu kesatuan. 3. Piutang Penyaluran Piutang penyaluran adalah akun yang digunakan bagi dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan melalui amil lain, baik amil yang masih dalam wewenang institusi zakat maupun yang bukan dibawah nauangannya. Besaran nominal yang tercantum dalam neraca mengindikasikan bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang dialihkan kepada amil lain ini belum seluruhnya tersalurkan. 4. Uang Muka Kegiatan Uang muka kegiatan adalah total dana yang dikeluarkan sebagai uang muka atas suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu periode. Besaran nominal uang muka kegiatan yang tertera di neraca menggambarkan jumlah dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah dirancang dalam suatu periode. 5. Aset Kelolaan Aset Kelolaan adalah aset non kas berupa sarana dan prasarana (sewa atau beli) dari harta zakat, infak ataupun sedekah yang dikelola oleh amil dan manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik. Selain itu, yang termasuk dalam kategori aset kelolaan adalah: (1) sumbangan berupa sarana dan prasarana yang dikelola oleh amil dan manfaatnya diberikan bagi para mustahik; (2) piutang bergulir dari dana infak/sedekah. Aset kelolaan dibagi menjadi dua yaitu aset kelolaan lancer yang mana aset kelolaan berada di bawah pengelolaan amil selama kurang dari satu tahun dan 56
aset kelolaan tidak lancer dimana aset kelolaan berada dalam pengelolaan amil selama lebih dari satu tahun. 6. Kewajiban Committee on Terminology dalam Harahap (2007) mendefinisikan kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Sedangkan APB statement mendefinisikan kewajiban sebagai kewajiban ekonomis dari suatu instansi yang diakui dan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi. Financial Accounting Standard Board mendefinisikan kewajiban sebagai kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis dimasa yang akan datang yang timbul sebagai akibat kewajiban instansi sekarang untuk masa yang akan datang sebagai akibat suatu transaksi atau kejadian yang sudah terjadi. Terdapat beberapa macam kewajiban antara lain: a. Contractual liabilities, kewajiban yang didukung oleh perjanjian tertulis. b. Constructive obligation, kewajiban yang tidak dinyatakan secara tertulis c. Equitable Obligation, kewajiban yang tidak dikuatkan kontrak dan hanya karena kewajiban moral atau kewajiban demi keadilan d. Contingent Liabilities, suatu siatuasi atau keadaan yang menggambarkan ketidakpastian apakah akan menimbulkan keuntungan atau kerugian, dimana hanya dapat dipastikan apabila suatu kejadian dimasa yang akan datang terjadi atau tidak terjadi. Pengakuan dan penilaian kewajiban didasarkan kapan kewajiban tersebut muncul kepada pihak lain. Penilaian didasarkan pada nilai tukar, nilai pengorbanan (exchange/ market place) pada saat pengalihan terjadi. Nilai ini biasa disebut sebagai acquisition cost. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragrap 44 disebutkan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi atau (b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. 57
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban lembaga zakat. Baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang pada tahun bersangkutan. Total Kewajiban Jangka Pendek adalah total kewajiban yang dimiliki oleh lembaga zakat yang akan segera jatuh tempo kurang dari satu tahun. 7. Biaya (expenses) Menurut committee on Terminology adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkann pada penghasilan, sementara itu, pengertian Biaya menurut Accounting Principle Board (APB) adalah sebagai penurunan gross dalam aset atau kenaikan gross dalam kewajiban yang diakui dan dinilai menurut prinsip akuntansi yang diterima yang berasal dari kegiatan mencari keuntungan yang dilakukan. Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan biaya sebagai arus keluar aktiva, penggunaan akriva atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama suatu instansi. Menurut Prof. Sofyan Syafri Harahap dalam Teori Akuntansi Islam (2007) Biaya dibagi dalam tiga golongan, yaitu : a. Biaya yang dihubungkan dengan penghasilan pada periode bersangkutan b. Biaya yang dihubungkan dengan periode tertentu yang tidak dikaitkan dengan penghasilan c. Biaya yang karena alasan praktis tidak dapat dikaitkan dengan periode manapun. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan biaya adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh lembaga zakat pada tahun bersangkutan. 8. Biaya Operasional Biaya operasional adalah total biaya operasional yang dikeluarkan oleh OPZ pada suatu periode. 58
9. Biaya SDM Teori dan Model pengukuran Biaya SDM menurut Harahap (2007) terbagi dalam 2 kelompok, antara lain : a. Human Resources Cost Model b. Human Resources Value Model Flamholtz mendefinisikan dua nilai antara lain : a. Acquisition Cost, yaitu semua pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pejabat baru. Dengan membagi antara biaya langsung dan tidak lansung. Biaya langsung antara lain biaya rekrutmen, biaya seleksi, hiring, dan penempatan. Sedangkan biaya tidak langsung antara lain biaya promosi dari dalam instansi. b. Learning Cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melatih pegawai sampai memiliki kualitas yang diharapkan untuk menduduki suatu jabatan. Jenis biaya ini terbagi dalam biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung antara lain biaya training, orientasi dan on the job training. Sedangkan biaya tidak langsung adalah kerugian yang ditimbulkan karena berkurangnya produktivitas selama pelatihan. 59
Gambar 2. Model untuk Mengukur Biaya Awal SDM Rekrutmen Seleksi Hiring Penempatan Biaya Langsung Promosi (internal) Biaya Tidak Langsung Biaya Langsung Training dan Orientasi On The Job Training Biaya Langsung Biaya SDM Biaya Tidak Langsung Waktu Pelatihan Hilangnya Produktivitas Biaya Tidak Langsung Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Biaya SDM adalah biaya pegawai yang dikeluarkan oleh lembaga zakat pada tahun bersangkutan, yang meliputi biaya perekrutan hingga pelatihan pegawai. 10. Penghimpunan Dana Zakat Penghimpunan Dana Zakat adalah total dana zakat yang terhimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat pada suatu periode. 11. Penyaluran Dana Zakat Menurut PSAK 109 yang dimaksud dengan penyaluran adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil. Adapaun pengertian penyaluran menurut fatwa MUI no. 15 tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat, yang dimaksud dengan penyaluran adalah kegiatan pendistribusian harta zakat 60
agar sampai kepada mustahik zakat secara benar dan baik. Sedangkan berdasarkan analisis yang dilakukan pada beberapa OPZ di Indonesia, dapat dilihat bahwa mayoritas lembaga memisahkan hak amil dengan penyaluran yang ditujukan pada asnaf selain amil. 12. Total Penyaluran Total penyaluran adalah total dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan oleh lembaga zakat pada suatu periode. 13. Saldo Dana Zakat Saldo dana zakat adalah saldo dana zakat pada tahun bersangkutan. Yakni total dana zakat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dikurangi dengan total dana yang disalurkan, ditambah dengan saldo dana tahun sebelumnya. Saldo dana zakat yang semakin sedikit mencerminkan efisiensi dalam penyaluran dana yang terhimpun. 14. Saldo Dana Infak/Sedekah Saldo dana infak/sedekah adalah saldo dana infak/sedekah pada tahun bersangkutan. Yakni total dana infak/sedekah yang diterima pada tahun yang bersangkutan dikurangi dengan total dana infak/sedekah yang disalurkan, ditambah dengan saldo dana infak/sedekah tahun sebelumnya. Saldo dana zakat yang semakin sedikit mencerminkan efisiensi penyaluran dana yang terhimpun. 15. Saldo Dana Zakat Disalurkan Saldo Dana Zakat Disalurkan adalah akun yang menggambarkan sisa dana zakat yang terhimpun setelah dikurangi dana zakat yang telah tersalurkan. Besaran nominal atas Saldo Dana Zakat Disalurkan mengindikasikan kinerja penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat. 16. Hak Amil Hak Amil adalah bagian dana amil dari dana zakat, infak dan sedekah. 61
BAGIAN LIMA KESIMPULAN Perbedaan intrepretasi dan pendefinisian akun-akun transaksi keuangan Zakat, Infak/ sedekah antar OPZ menjadi kendala dalam hal pengukuran kinerja. Merujuk pada beberapa penelitian terkait rasio keuangan lembaga profit dan non profit maka disusun suatu rasio keuangan lembaga zakat yang disesuaikan dengan kaidah syariah yang mengaturnya. Mengacu pada kesesuaian kaidah syariah yang berlaku pada lembaga zakat, dan hasil telaah dari Focus Group Discussion dalam meminta pendapat para pakar, maka rasio keuangan yang disusun sebagai hasil dalam penelitian ini adalah mencakup 5 jenis rasio, antara lain:, Rasio Aktivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Dana Amil, Rasio Likuiditas dan Rasio Pertumbuhan. Rasio Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas lembaga zakat, termasuk perputaran (turn over) dana zakat, berapa lamanya dana zakat mengendap dalam lembaga zakat sebelum disalurkan serta rata-rata penyaluran dana Zakat, infak dan sedekah. Rasio Efisiensi mengukur efisiensi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat pada tahun bersangkutan. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur peningkatan dan pertumbuhan dana yang terhimpun pada tahun bersangkutan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio Dana Amil digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas Dana Amil sebagai dana yang dijadikan sebagai sumber bagi lembaga zakat untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka menghimpun maupun menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Terdapat perbedaan Rasio Dana Amil, yakni bagi Organisasi Pengelola Zakat yang mendapatkan bantuan APBN dengan Organisasi Pengelola Zakat yang tidak mendapatkan bantuan APBN dalam melaksanakan fungsi operasionalnya. Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kinerja lembaga zakat dalam melakukan tata kelola dana zakat yang terhimpun, termasuk analisis terhadap 62
kesediaan dana zakat untuk segera disalurkan dalam rangka melaksanakan kewajiban penyalurannya kepada 8 asnaf yang telah ditentukan secara syariah. Dengan diselesaikannya kajian rasio keuangan Organisasi Pengelola Zakat ini maka diharapkan kajian ini dapat memperkaya OPZ dalam melakukan penilaian kinerja keuangannya. 63
DAFTAR PUSTAKA Abraham, A. (2005). Managing Mission, Members and Money : A Financial Analysis Model for The Nonprofit Sector. Alim, M. N. (2016). Perumusan Rasio Keuangan Entitas Amil Zakat dan Aplikasinya pada Analisis Laporan Keuangan BAZNAS. Trisakti University. Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589-609. Bank Indonesia. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia. No. 6/10/PBI/2004 (2004). Indonesia: Bank Indonesia. Bank Indonesia. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia. No. 13/1/PBI/2011 (2011). Indonesia: Bank Indonesia. BAZNAS, & Bank Indonesia. (2016). Core Principles for Effective Zakat Supervision. Jakarta. Retrieved from Bedingfield, J. P., Reckers, P. M. J., & Stagliano, A. J. (1985). Distributions of Financial Ratios in The Commercial Banking Industry. Journal of Financial Research, 8(1), 77-81. Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2016). Financial Management: Theory and Practice (15th ed.). Cengage South-Western. Bryman, A., & Bell, E. (2015). Business Research Methods (Fourth Edi). Oxford University Press. Chabotar, K. J. (1989). Financial Ratio Analysis Comes to Nonprofits. The Journal of Higher Education, 60(2), 188-208. Chen, K. H., & Shimerda, T. A. (1981). An Empirical Analysis of Useful Financial Ratios. Financial Management, 10(1), 51-60. Courtis, J. K. (1978). Modelling A Financial Ratios Categoric Framework. Journal of Business Finance & Accounting, 5(4), 371-386. 5957.1978.tb01059.x CPA Australia. (2012). Financial Management of Not-for-profit Organisations. CPA Australia Ltd. Retrieved from Deakin, E. B. (1976). Distributions of Financial Accounting Ratios: Some Empirical 64
Evidence. The Accounting Review, 51(1), 90-96. Retrieved Delen, D., Kuzey, C., & Uyar, A. (2013). Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach. Expert Systems with Applications, 40(10), 3970- 3983. Ezzamel, M., Mar-Molinero, C., & Beech, A. (1987). On the Distributional Properties of Financial Ratios. Journal of Business Finance & Accounting, 14(4), 463-481. Fahmi, I. (2011). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta. Gadhia, N. M. (2015). "CAMEL" Model, A Conceptual Framework For Financial Performance Evaluation Of Banks In India. International Journal of Scientific Research, 4(1). Harahap, S. S. (2007). Teori Akuntansi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Harto, P. P., Anggraeni, V. S., & Bayinah, A. N. (2018). Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 6(1), 19-33. Horrigan, J. O. (1968). A Short History of Financial Ratio Analysis. The Accounting Review, 43(2), 284-294. Retrieved from Kent, R. (1965). The Application of Financial Ratios in Analysing Nonprofit Organisations. Journal of Management Studies, 2(1), 70-82. Kenton, W. (2019a). Activity Ratios Definition. Retrieved May 5, 2019, from Kenton, W. (2019b). Profitability Ratios Definition. Retrieved May 5, 2019, from Kenton, W., & Hayes, A. (2019). Liquidity Ratio Definition. Retrieved May 5, 2019, from Kustiawan, T., Bachtiar, A., Sasmita, D., Andayani, D. R., Sunidja, E., Mahmudi, ... Syukur, S. (2012). Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ), Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109. Jakarta: Forum Zakat (FOZ). Nainggolan, P. (2012). Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Nirlaba Sesuai PSAK 45. Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi. Nurhasanah, S., & Lubis, D. (2017). Efisiensi Kinerja Baznas Bogor dan Sukabumi: from 65
Pendekatan Data Envelopment Analysis. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 5(2), 101-120. Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. No. 4/POJK.03/2016 (2016). Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan. Parisi, S. Al. (2017). Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia. Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 7(1), 63-72. Rahman, H. (2018). Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia). Ritchie, W. J., & Kolodinsky, R. W. (2003). Nonprofit organization financial performance measurement: An evaluation of new and existing financial performance measures. Nonprofit Management and Leadership, 13(4), 367-381. Romantin, M., Bahri, E. S., & Lubis, A. T. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 1(2), 96. Ryan, C., & Irvine, H. (2012). Not-For-Profit Ratios for Financial Resilience and Internal Accountability: A Study of Australian International Aid Organisations. Australian Accounting Review, 22(2), 177-194. 2561.2012.00163.x Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods For Business: A Skill Building Approach (Seventh Ed). Wiley. The Risk Management Association. (2017). Annual Statement Studies Financial Ratio Benchmarks: Volume 1. Philadelphia. Trussel, J. M., & Parsons, L. M. (2007). Financial Reporting Factors Affecting Donations to Charitable Organizations. Advances in Accounting, 23, 263-285. Watson, C. J. (1990). Multivariate Distributional Properties, Outliers, and Transformation of Financial Ratios. The Accounting Review, 65(3), 682-695. Retrieved from Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2009). Accounting Principles (Ninth 66
Edit). John Wiley & Sons Canada, Limited. 67