BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. 1Mereka perlu mendapatkan hak- haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan di atasi.2 Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh serta 1 Dudu Wawan Setiawan, and Bambang Tri Bawono, Disparity of Judge's Decision on Children Of Narcotics Crime Actors Study on Denpasar State Court Decision No. 3 / Pid.Sus.Anak / 2014 / PN.Dps. by Denpasar State Court Decision No. 14 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Dps, Jurnal Daulat 579, Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, hal 2 Abu Huraerah, Child Abuse (kekerasan terhadap anak), Bandung ,Penerbit NUANSA : 2007, hal. 11 1
berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (The Lost Generation).3 Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.4 Menurut hukum pidana, pengertian anak lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. 5 Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya 3 Ibid, hal.30 4 Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.7.No.3, 2018, hal.305-17 5 Indra Narotama, and Lathifah Hanim, Investigation Action Against Children Who Are Circulating Pharmaceuticals Stocks That Does Not Have Permission In Jurisdictions Police Resort (Polres) Kudus, Issue 1, March 2019, hal 46, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 2
menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja menjadi masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan. 6 Realita yang terjadi dewasa ini justru sangat bertentangan dari kehidupan ideal seorang anak. Anak yang seharusnya merupakan harahapan hidup suatu bangsa dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang justru menjadi objek kejahatan yang didalangi oleh orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Fakta yang banyak terjadi adalah anak dijadikan budak, diperjual belikan, dijadikan sebagai pekerja kasar, objek seksual orang dewasa, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, ditelantarkan dijalanan sehingga ia hidup dari jalanan yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan karakter seorang anak sebagai penjahat, preman, pengemis, pengamen dan sebagainya.7 Di usia mereka yang masih sangat dini dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta bimbingan penuh, sebagian dari mereka justru sudah merasakan kelamnya kehidupan. Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan disamping KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 6 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hal. 13 7 Danang Sucahyo and Aryani Witasari, The Diversion in Law Enforcement of Criminal Action of Children in the Judicial System of Children, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1, March 2021, hal 10, 3
juga ada UU Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perangkat hukum ini mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, harapan tersebut sampai sekarang masih sebatas "harapan dalam mimpi" dan persoalan-persoalan tentang tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia.8 Dewasa ini, berdasarkan dampak arus globalisasi yang kian berkembang pesat, kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya sebatas hal-hal yang telah disebutkan di atas, lebih dari itu kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang dewasa justru kian memanas dan merebak menjadi suatu penyakit dalam masyarakat yang obatnya belum bisa ditemukan. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Belakangan sering kita mendengar kasus-kasus terkait eksploitasi seksual terhadap anak yang juga disertai dengan kekerasan semakin menjadi-jadi seakan para pelaku sudah benar-benar tidak takut terhadap hukum yang ada dan memandang anak hanya sebagai pemuas nafsu seksual dengan melupakan hakikat seorang anak yang sebenarnya. 8 Ibid, hal 12 4
Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi manifest. Adanya pemahaman pemerkosaan sebagai masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat berbagai macam dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. seperti dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cidera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar. Dampak seperti inilah yang kemudian merampas kehidupan masa depan seorang anak. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Semakin banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur seperti yang baru-baru ini terungkap Official Loli Candy's Group mengharuskan pemerintah 5
memberikan perhatian yang amat serius dengan mengupayakan pemberatan hukuman yang setimpal bagi pelaku.9 Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Peningkatan angka kejahatan seksual terhadap anak saat ini menjadi suatu polemik yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya. Hukuman yang telah ada seakan tidak dipandang oleh para pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Penegakan hukuman yang telah tersedia juga masih terbilang belum maksimal. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang di putus oleh hakim tidak sesuai dengan yang seharusnya dan tentu berdampak pada kekecewaan dari pihak korban dan masyarakat, selain itu pelaku merasa tidak takut sama sekali dan tidak terbebani untuk mengulangi kejahatannya disebabkan oleh hukuman yang tertulis tidak sesuai realita yang ia terima. Pandangan terhadap lemahnya hukum dan penegakannya dapat menjadi salah satu faktor yang dijadikan celah bagi para predator anak tersebut untuk terus 9 Yuriswanto, Adam Mahyani, Ahmad, Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 Nomor 2, 2018 6
bergerilya menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu seksualnya. Padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi yang cukup berat terhadap pelaku Kejahatan seksual terhadap anak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)", dan hukuman bagi para pelaku yang merupakan orang terdekat korban juga diatur dalam Undang- Undang ini yang terdapat pada ayat (3) Pasal ini yakni "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" namun Pasal tersebut nyatanya belum dapat membuat para pelaku merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat ini Menteri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa memberikan usulan untuk diberikan hukuman tambahan yaitu kebiri kima (chemical castration) pada pelaku pedophilia. Hal ini dikarenakan ancaman pidana yang tertera dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu penjara selama 15 (lima belas) tahun dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku pedophilia, karena setelah selesai menjalani masa hukumannya dan 7
keluar dari lembaga pemasyarakatan pelaku bisa saja kembali mengulangi tindakannya karena sudah mengetahui gambaran hukuman yang akan kembali ia terima dan merasa sanggup menjalaninya. Untuk melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 JO UU No 17 tahun 2016, Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 ayat (7) mengatur hukuman kebiri yang berbunyi "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik". Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (punishment) atau tindakan atau perawatan (treatment) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara di dunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara.10 Hebatnya karena untuk pertama kali di Indonesia pemidanaan kebiri kimia diterapkan dalam Putusan PT Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.Sby, tertanggal 18 Juli 2019, yang menjatuhkan pidana 12 tahun dan kebiri M Aris. 10 Fitri Wahyuni, 296 Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.6 No.2, 2017, hal.279 8
Putusan tersebut menguatkan putusan PN Mojokerto 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019, yang memvonis M. Aris 8 tahun penjara karena bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini M Aris divonis kebiri kimia yang merupakan pidana tambahan dari pidana pokok akumulasi 20 tahun penjara karena terbukti menjadi pelaku pemerkosaan 9 anak di bawah umur sejak tahun 2015 hingga 2018. Dengan diberikannya hukuman tambahan berupa hukum kebiri diharapkan agar pelaku kekerasan seksual anak kehilangan hasrat untuk melakukan kembali perbuatannya. Hal tersebut memang mendapatkan dukungan masyarakat, namun sebagian masyarakat menolak hukum kebiri tersebut. Saat ini penambahan hukuman tersebut telah disahkan mejadi Undang-Undang, perdebatan dalam masyarakat tetap ada dan terus berlanjut. Keefektifan hukuman ini jika diterapkan dan kemungkinan dapat menekan angka kejahatan seksual terhadap anak terus diperdebatkan. Kinerja dan andil aparat penegak hukum untuk menuntaskan kejahatan ini dengan menerapkan Undang-Undang yang telah ada pun turut menjadi sorotan publik, sebab hukum yang telah ada selama ini nyatanya masih bisa memberikan pergerakan yang bebas bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya, aparat penegak hukum pun kian mendapat sorotan dan harapan dari masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait kejahatan seksual terhadap anak dan hukuman tambahan yang akan dijatuhkan 9 Nomor
yang salah satunya merupakan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi pelaku, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dalam judul "Eksekusi Kebiri Kimia Terpidana Kejahatan Pemerkosa Anak". B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1. Apa substansi hukum dalam pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pemerkosa anak? 2. Bagaimana metode eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana pemerkosa anak sebagai bentuk bekerjanya hukum dan keadilan? 3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menghadapi pelaku pemerkosa anak dalam memutus perkara dengan vonis tambahan hukuman kebiri kimia? C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa substansi hukum dalam pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pemerkosa anak; 10
2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa metode eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana pemerkosa anak sebagai bentuk bekerjanya hukum dan keadilan; 3. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menghadapi pelaku pemerkosa anak dalam memutus perkara dengan vonis tambahan hukuman kebiri kimia. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu: 1. Manfaat Teoritis Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademikia Universitas Sultan Agung Semarang. 2. Manfaat Praktis Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh aparatur negara baik eksekutif maupun yudikatif dalam proses peradilan terpidana pemerkosa anak dengan hukuman kebiri kimia bagi terpidana. 11
E. Kerangka Konseptual 1. Eksekusi Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut Executie atau Uitvoering, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.11 Eksekusi adalah hal yang dijalankan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sesuatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila: 1) Para pihak telah menerima putusan; 2) Tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan; 3) Telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.12 Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut 11 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 142 12 Mohammad Taufik Makarao, Pokok-Pokok Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal.215-216 12
dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum. 2. Kebiri Kimia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani atau sperma. Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (Castration) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang. Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (punishement) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.13 3. Terpidana Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan 13 Martin P Golding, Legal Reasoning, Alfreda A Knoff Inc., New york, 1984, hal.1 13
bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.14 Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.15 Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak- hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Kejahatan Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.16 Beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan yaitu, Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh 14 M.Y. Al-Barry Dahlan, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual, Surabaya, Target Press, 2003, hal.53. 15 Ibid, hal.54 16 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal.71 14
diabiarkan. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.17 Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.18 5. Pemerkosaan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.19 Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar 17 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hal.11 18 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal.2 19 M. Munandar Sulaeman, Kekerasan terhadap Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hal. 28 15
dengan kekerasan. Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.20 6. Anak Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.21 Menurut R.A. Kosnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.22 Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Kitab Undang- Undang Hukum perdata yaitu, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap 20 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hal. 40. 21 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hal. 25 22 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung, Sumur, 2005, hal.113 16
orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.23 Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.24 F. Kerangka Teori 1. Teori Pemidanaan Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan. 1) Teori Pembalasan Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.25 Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "Fiat justitia ruat coelum" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalakan pidananya. Kant mendasarkan teori ini 23 Samsul Arifin, Akhmad Khisni, and Munsharif Abdul Chalim, The Limit Of Age Of Marriage Is Related To The Certification Of Marriage (Study Of Early Marriage Reality In Jepara Regency), 292, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 2, June 2020, hal 24 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2002, hal. 90 25 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.105 17
berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.26 Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu: a) Teori pembalsan yang objektif, berorientasi pada pemnuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana; b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.27 26 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.142 27 Ibid 18
2) Teori Tujuan Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat".28 Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:29 a) Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat- beratnya dan bisa saja berupa siksaan. b) Untuk memperbaiki Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum. 28 Ibid 29 Ibid 19
c) Untuk melindungi Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk semntara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut. Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana di dalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana merekan akan mendapakan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga meraka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan tori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat: "Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peratuaran dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu Negara menjamin agar peraturan-praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar".30 30 Leden Marpaung, Op.Cit, hal.106-107 20
Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memilki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi. 3) Teori Gabungan Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.31 Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat; b) Tori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata masyrakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pemblasan ini didukung oleh Zevenbergen yang bependpat bahwa: "makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana 31 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 19. 21 tertib
baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu".32 Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.33 Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan 32 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.162 33 Ibid 2 2
efetifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara. Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali. 2. Teori Islam Terhadap Pemerkosaan dan Hukum Kebiri 2.1. Pemerkosaan Pemerkosaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai Ightisab yang berasal dari perkataan ghasb yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.34 Namun Ightisab bukan makna yang khusus bagi pemerkosaan. Didalam undangundang Islam, para ulama menggunakan istilah al-zina bi al-ikrah atau zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan adalah daripada bentuk perzinaan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau syubhah (kekeliruan) milik.35 Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak. Menurut Imam As-Shaf"ii dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai, Persetubuhan 34 Al-Namir Izat, Muhamad, Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mausu"at, 1984, hal. 249 35 Ibid 23
sama ada lewat qubul atau dubur Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.36 Zina menurut takrifan al Zayla"I ialah, Persetubuhan yang tidak diharuskan dengan wanita yang hidup yang bukan milik atau yang bukan isterinya tanpa paksaan didalam negara islam. Definisi al Zayla"i ini membezakan zina dan pemerkosaan.37 Definisi zina dan pemerkosaan tidak ada perbedaan yang ketara, kecuali di dalam satu perkara yaitu tentang cara jenayah tersebut dilakukan. Jenayah zina dilakukan dengan kerelaan kedua pihak dan hukuman atau had yang dikenakan ialah ke atas lelaki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina, tetapi jenayah pemerkosaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan ke atas korban atau zina yang dipaksa. Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus jenayah pemerkosaan hanya wajib dikenakan ke atas lelaki yang memperkosanya sahaja, kerana perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (ikrah) atau dizalimi. Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan kasusalahan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: "Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa."38 36Dr Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuh, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal.303 37 Ibid 38 Ibn Majah dan Al Baihaqi, Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986, hal.327 24
Juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah bin Wa"il meriwayatkan daripada bapanya tentang peristiwa seorang perempuan yang diperkosa pada zaman Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu, artinya: "Pergilah engkau sesungguhnya Allah telah mengampunikanmu". Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina kerana ianya berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi s.a.w yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa"il Al Kindi yang bermaksud: "Sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w kerana mahu mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui Wanita tersebut, lalu beliau berkata, "Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku). Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar telah dan menangkap memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, "ya, dialah orangnya (yang telah memperkosa ku)." Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w . Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, "Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu)." Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu." Kemudian, Baginda s.a.w berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh Wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, :" Rejamlah dia, "sambil bersabda, " lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia 25
Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka." Difahami daripada hadis Nabi s.a.w diatas bahwa hukuman keatas pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rejam, sama dengan hukuman keatas penzina. Didalam hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had keatasnya, hanya pelaku pemerkosaan itu sahaja yang dikenakan had sama seperti hukuman yang dikenakan ke atas perlakuan zina. Jika pelakunya muhsan maka dikenakan hukuman rejam sampai mati dan jikalau pelakunya ghairu muhsan dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang negeri setahun. Hukuman qisas pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam hadis diatas juga Baginda s.a.w tidak menjatuhkan hukuman qazaf keatas wanita yang telah mendakwa dirinya diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.39 Bentuk paksaan (al-ikrah) pula terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan: a. Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau 39 Dr Mohd Azhar Abdullah, Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil, Penerbit Telaga Biru, hal.125 26
dipotong anggota badannya atau korban dipukul pukulan berat yang mencederakan, berturut yang memungkinkan bahaya pada jiwa atau anggota badan. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) dan tiada kemampuan menentang; b. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat, atau pukulan yang tidak mencederakan, atau diancam akan dimusnahkan harta. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) tetapi mampu menentang. Dalam kasus pemerkosaan, paksaan keatas korban adalah bersifat ( al-majauu ghairal ikrah an-naqis au ) yang korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan dicederakan ketika berlakunya jenayah tersebut. Namun jika korban mampu melawan, dia wajib mempertahan dirinya berdasarkan hukum (at-tam al majiiuul ikrah). Pesalah boleh dijatuhkan satu atau lebih dari hukuman berikut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diberikan kepada hakim. 1) Hudud jenayah zina Perogol yang telah sabit kesalahannya dengan bukti-bukti dan keterangan yang dikehendaki oleh syarak tanpa sebarang keraguan dipihak hakim akan dijatuhkan hukuman yang sama seperti pelaku jenayah zina. 27
Jika pesalah ghair muhsan yaitu yang belum pernah berkawin disebat seratus sebatan dan taghri yaitu dibuang negeri selama setahun.40 Jika pesalah muhsan yaitu yang sudah atau pernah berkawin: direjam sehingga mati. Hukuman ini sabit dengan Ijma` ulama tanpa khilaf. Hukuman sebatan bagi penzina muhsan adalah khilaf ulama, pendapat jumhur; yang wajib adalah rejam tanpa sebat.41 2) Hudud jenayah Hirabah; Terdapat unsur mencederakan atau unsur ancaman samada ancaman terhadap nyawa, harta benda dan lain-lain, kepada korban yang boleh menyebab pesalahnya juga boleh disabitkan dengan hukuman lain yaitu hukuman Hirabah. Hukuman Qisas Hukuman ini dijatuhkan jika tertuduh terbuti mencederakan atau membunuh korban. Ta`zir Tertuduh boleh dijatuhkan hukuman ta`zir jika bukti-bukti yang ada tidak dapat mensabitkan hukuman hudud. Penentuan bentuk 40 Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam, Bandung : Penerbit Pustaka, 2013, hal. 257 41 Ibid, hal 255 28
hukuman ta`zir adalah terserah kepada hakim seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.42 Hukuman tambahan Namun begitu, hukum tambahan bagi kesalahan pemerkosaan, yaitu; a. Pemerkosa wajib membayar mahar misil kepada korban; b. Pemerkosa wajib membayar kepada korban pemerkosaan.43 Jika korban dicederakan, dan pada masa yang sama pesalah tidak disabitkan dengan hukuman Qisas. Hukuman Hudud tidak dapat dilaksanakan melainkan setelah memenuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak: 1. Baligh: Dewasa sahaja yang dijatuhkan hukuman Hudud, ini disepakati ulama; 2. Berakal: Orang gila tidak dijatuhkan hukuman Hudud, ini juga disepakati ulama; 3. Muslim: non muslim tidak dihukum hudud tetapi dijatuhkan hukuman Ta`zir, namun jika dia memperkosa seorang Muslimah non muslim tersebut dihukum bunuh dengan sebab melanggar perjanjian dengan pemerintah. Manakala jika sesama suka, muslimah tersebut sahaja dihukum Hudud. Ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat terkuat adalah pendapat jumhur ulama, non muslim tetap dihukum Hudud, tetapi tidak direjam disisi mazhab Hanafi. 42 A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 161 43 Ibid, hal 208 29
4. Sukarela: Perempuan yang dipaksa atau dirogol tidak hukum secara disepakati ulama. Namun ulama berselisih pendapat tentang lelaki yang dipaksa berzina; pendapat jumhur ulamak, dia tidak dihukum, berbeda dengan pendapat mazhab Hanbali. 5. Persetubuhan sesama manusia: jika seseorang bersetubuh dengan selain manusia binatang contohnya, dia hanya dijatuhkan hukuman ta`zir.44 6. Perempuan yang disetubuhi seorang dewasa: Ini adalah syarat disisi mazhab hanafi. Disisi jumhur orang yang bersetubuh secara haram dengan kanak- kanak perempuan tetap dihukum hukuman Hudud; 7. Tiada keraguan: Jika berlaku Syubhah (kekeliruan dipihak tertuduh atau kesamaran dari segi bukti pendakwaan) maka Hudud tidak laksanakan; 8. Mengetahui zina adalah haram: Orang yang tidak mengetahuinya tidak dihukum Hudud (yaitu dengan sebab baru memeluk Islam atau hidup jauh dari ulama ); 9. Perempuan yang disetubuhi adalah selain kafir harbi dan berlaku di negara harb (yang menjadi musuh Negara Islam): Ini adalah syarat disisi mazhab Hanafi, disisi jumhur ulama pula penzina tetap dihukum hukuman hudud walaupun berzina dengan perempuan harbi dan di negara harbi; 44 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam, Bandung: Penerbit Pustaka, 2013, hal. 257 30
10. Perempuan yang disetubuhi bernyawa: Orang yang bersetubuh dengan mayat tidak dijatuhkan hukuman Hudud disisi Jumhur ulama, berbeza dengan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki; 11. Bersetubuhan haram itu tersebut benar-benar berlaku: iaitu dengan memasukkan hasyafah zakar (kepala kemaluan lelaki) atau ukurannya ke dalam faraj perempuan. 2.2. Kebiri Kimia Kebiri (al-ikhsha`) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (al- khushyatain, testis), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (dzakar). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. Menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan dan sejenisnya hukumnya haram Hal itu didasarkan 3 (tiga) alasan. 1) Hukum kebiri terhadap manusia di dalam syariat Islam adalah haram. Hukum tersebut disetujui oleh para ulama tanpa adanya pebedaan pendapat (khilafiyah) dikalangan fuqaha; 2) Syariah islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperbolehkan (haram) melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariah islam tersebut. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab (33): 36, yang berbunyi: 31
Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata. Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kaum muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang telah ada dalam syariat islam. maka dari itu menetapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual adalah haram hukumnya, hal tersebut dikarenakan di dalam syariat islam telah ditetapkan tentang rincian hukuman tertentu bagi pelaku kejahatan seksual. Dari pemaparan tersebut telah jelas bahwasannya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual telah ditetapkan di dalam syariat Islam, namun bila berbicara tentang hukum kebiri sebagai hukum ta'zir, adalah haram hukumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menetapkan hukuman ta'zir haruslah hukuman yang tidak dilarang oleh syariat Islam, sedangkan disini kebiri merupakan sesuatu yang telah dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga menjadikan kebiri sebagai hukuman ta'zir adalah tidak boleh (haram). Metode kebiri terdapat dua macam, metode potong dan metode injeksi. Dan metode kedua ini yang sangat tidak diperbolehkan dalam islam, karena metode injeksi yakni dengan menyuntikkan hormone estrogen yang bisa mengakibatkan laki- laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Sedangkan di dalam 32
islam juga telah tegas mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. G. Metode Penelitian Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.45 Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.46 Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Metode Pendekatan Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan- permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan 45 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.38. 46 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.1. 33
yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.47 2 Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis. 3. Sumber Data Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 47 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 34 34
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari: a. Buku-buku; b. Rancangan Undang-Undang; c. Hasil penelitian ahli hukum; d. Tesis, Skripsi, Disertasi. 3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari: a. Kamus Hukum; b. Kamus besar bahasa Indonesia; c. Pedoman ejaan yang disempurnakan; d. Ensiklopedia. 4. Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: a. Observasi Lapangan Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang 35
sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini hasil observasi lapangan berupa data putusan dari Pengadilan Negeri Mojokerto. b. Wawancara Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau ekplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan melalui narasumber dari Kejaksaan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Negeri Mojokerto. c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum. 5. Metode Analisis Data Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan 36
cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya. H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman, Tinjauan Umum Kejahatan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Anak, Tinjauan Umum Hukuman Kebiri. BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) substansi hukum dalam pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pemerkosa anak, (2) metode eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana pemerkosa anak sebagai bentuk bekerjanya hukum dan keadilan, dan (3) hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menghadapi pelaku pemerkosa anak dalam memutus perkara dengan vonis tambahan hukuman kebiri kimia. BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran. 37