MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasikan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi untuk kontrak keija sama yang akan berakhir dan mempertahankan produksi minyak dan gas bumi, perlu mengatur pengelolaan wilayah keija minyak dan gas bumi; b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sehingga perlu diganti;
2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang Akan Berakhir; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9
3 - Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62); 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
4 - 2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi. 4. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. 5. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. 6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Keija yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 7. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran ralQ^'at. 8. Komitmen Kerja Fasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. 9. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5 - 10. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. 11. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi. 13. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. 14. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 2 (1) Menteri menetapkan pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir. dan
6- (2) Pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. perpanjangan Kontrak Kerja Sama; b. pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); atau c. pengelolaan secara bersama antara Kontraktor dan PT Pertamina (Persero). (3) Selain pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat [2], Menteri dapat menetapkan lelang Wilayah Kerja. Pasal 3 Menteri dalam menetapkan pengelolaan Wilayah Keija untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit mempertimbangkan faktor: a. potensi cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan; b. potensi atau kepastian pasar/kebutuhan; c. kelayakan teknis dan ekonomis; d. komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; e. kineija Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan f. manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara. BAB II TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN PERPANJANGAN ATAU PENGELOLAAN WILAYAH KERJA UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR Pasal 4 (1) Kontraktor melalui SKK Migas mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri. (2) Perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
7- (3) Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama dapat disampaikan lebih cepat dari batas waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir untuk Kontraktor yang telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama. (5) Kesepakatan jual beli Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa letter of intent^ memorandum of understanding, head of agreement, atau kontrak jual beli. Pasal 5 (1) Dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan tidak semua Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dapat diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang berminat. (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama diajukan berdasarkan kesepakatan antar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
8 - Pasal 6 Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kontraktor tidak mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir, Kontraktor dianggap tidak berminat terhadap perpanjangan Kontrak Keija Sama untuk mengelola Wilayah Kerja dimaksud. Pasal 7 (1) Kontraktor dalam mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melampirkan: a. permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama dengan dilengkapi data pendukung paling sedikit: 1. program keija; 2. usulan mengenai bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Keija Sama; 3. potensi atau kepastian pasar serta kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; 4. usulan bagi hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi yang tetap menguntungkan bagi negara; 5. usulan besaran bonus produksi sesuai dengan potensi dan tingkat produksi Wilayah Keija; 6. usulan besaran bonus tanda tangan; 7. komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; 8. pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan badan usaha milik daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; 9. kelayakan teknis dan ekonomis yang meliputi: a) perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; b) perkiraan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
9- c) rencana/komitmen Eksplorasi Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang diterapkan berdasarkan kondisi Wilayah Kerja; d) rencana pemanfaatan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; e) besaran investasi dan biaya operasi; dan f) perkiraan penerimaan negara. 10. rencana tata waktu dan luas pengembalian wilayah {relinquishment); 11. kemampuan fmansial untuk melaksanakan program kerja dalam bentuk laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; dan 12. rencana pemulihan pascaoperasi. b. laporan pelaksanaan Kontrak Keija Sama yang memuat: 1. basil produksi dan lifting Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi rata-rata setiap tahun selama kontrak berjalan; 2. investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan penerimaan negara; 3. teknologi dan metodologi yang telah dan/atau sedang diaplikasikan; 4. sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; 5. cadangan tersisa {remaining reserves) Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; 6. fasilitas yang telah dan/atau sedang dibangun beserta nilai aset; 7. luasan akhir Wilayah Kerja; 8. pengembalian data; 9. penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri; 10. pembinaan kemitraan lokal; 11. pengembangan masyarakat sekitar {community development) atau tanggung jawab sosial masyarakat (corporate social responsibility); dan
10 - 12. keselamatan dan kesehatan keija; 13. pengelolaan lingkungan hidup; 14. pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; dan 15. hak dan kewajiban kepada pihak ketiga. (2) SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan Kontrak Kerja Sama. (4) SKK Migas menyampaikan hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dari Kontraktor. Pasal 8 (1) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Keija Sama yang akan berakhir kepada Menteri. (2) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri, paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Keija Sama berakhir. (3) Dalam hal Menteri menetapkan jangka waktu permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Pertamina (Persero) wajib mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Menteri. (4) Menteri melakukan kajian terhadap permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
11 - Pasal 9 (1) PT Pertamina (Persero) dalam mengajukan permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hams melampirkan data pendukung sebagai berikut: a. program keija yang paling sedikit meliputi; 1. rencana Eksplorasi dan/atau Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang akan diterapkan; 2. rencana keselamatan dan kesehatan keija serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 3. rencana pemulihan pascaoperasi; b. usulan mengenai bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama; c. kemampuan teknis dan manajerial; d. kemampuan keuangan untuk pengembangan wilayah tersebut; e. kepemilikan saham 100% (seratus persen) dimiliki oleh negara; f. usulan besaran bonus tanda tangan; g. komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; h. pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan badan usaha milik daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; dan i. rencana alih operasi termasuk penggunaan tenaga kerja yang telah ada pada Kontraktor. (2) Untuk permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan izin pembukaan dan pemanfaatan data pada Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada Menteri.
12 - (3) Berdasarkan izin pembukaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. Kontraktor dengan difasilitasi oleh SKK Migas menindaklanjuti pembukaan dan pemanfaatan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak izin pembukaan dan pemanfaatan data; dan b. PT Pertamina (Persero) wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan data dengan Kontraktor. Pasal 10 (1) Menteri dapat meminta SKK Migas untuk memberikan pertimbangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya permintaan pertimbangan atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 11 (1) Menteri menetapkan formula besaran bonus tanda tangan Kontrak Kerja Sama. (2) Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) mengajukan usulan besaran bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 6 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f berdasarkan formula besaran bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan besaran bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari US$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) membayar besaran bonus tanda tangan paling sedikit sebesar US$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
13 - BAB III PELAKSANAAN KAJIAN TERHADAP PERMOHONAN PERPANJANGAN DAN/ATAU PENGELOLAAN WILAYAH KERJA UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR Pasal 12 Menteri dapat melakukan kajian terhadap hasil evaluasi permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 13 (1) Menteri dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 dapat membentuk Tim Pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir. (2) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat mengikutsertakan instansi serta pihak lain yang terkait. Pasal 14 (1) Berdasarkan hasil kajian permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan/atau kajian terhadap hasil evaluasi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri dapat menetapkan: a. perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk Kontraktor; b. pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir oleh PT Pertamina (Persero); c. pengelolaan secara bersama Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir antara Kontraktor dan PT Pertamina (Persero); atau d. lelang Wilayah Kerja. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c memuat bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama.
14 - (3) Dalam hal Menteri menetapkan Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) mengelola Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf c, penetapan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama termasuk komposisi besaran participating interest Pasal 15 (1) Pelaksanaan lelang Wilayah Keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 humf d dapat dilakukan sebelum Kontrak Keija Sama berakhir. (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Pasal 16 (1) Kontraktor yang telah ditetapkan perpanjangan Kontrak Keija Samanya, PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai pengelola Wilayah Keija yang berakhir Kontrak Keija Samanya, Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) yang secara bersama-sama ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya, atau pemenang lelang Wilayah Keija wajib membayar bonus tanda tangan yang ditetapkan oleh Menteri dan menyediakan jaminan pelaksanaan. (2) Bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan sebelum atau pada saat penandatanganan Kontrak Kerja Sama yang bam. (3) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan sebelum ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama yang bam. (4) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) besaran ditetapkan berdasarkan: a. 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggaran komitmen kerja pasti 5 (lima) tahun pertama; atau
15 - b. dalam hal nilai 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a kurang dari US$1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) maka Kontraktor wajib menyediakan jaminan pelaksanaan paling sedikit sebesar US$1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pasal 17 (1) Dalam hal Kontraktor tidak ditetapkan perpanjangan Kontrak Keija Samanya, Kontraktor wajib menjaga kewajaran tingkat produksi sampai dengan berakhimya Kontrak Kerja Sama. (2) Dalam menjaga kewajaran tingkat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran insentif investasi. Pasal 18 Dalam hal PT Pertamina (Persero) atau pemenang lelang ditetapkan sebagai pengelola Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b atau huruf d, Kontraktor wajib bekeija sama dengan PT Pertamina (Persero) atau pemenang lelang untuk mempersiapkan peralihan pengelolaan sebelum berakhimya Kontrak Keija Sama yang terkait dengan akses dan pemanfaatan data, aset, dan penggunaan tenaga kerja. BAB IV PENGALIHAN INTEREST Pasal 19 (1) Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dapat mengalihkan participating interest secara mayoritas kepada pihak lain dalam hal terjadi pembahan keekonomian yang signifikan dalam pengelolaan Wilayah Keija atau ditemukannya cadangan baru yang akan dikembangkan sehingga membutuhkan modal, teknologi, dan/atau kemampuan
16- sumber daya manusia yang belum dapat dipenuhi oleh Kontraktor. (2) Dalam mengalihkan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kontraktor memastikan pihak penerima pengalihan akan melaksanakan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti; dan b. Pihak penerima pengalihan wajib menjamin pelaksanaan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti yang akan dicantumkan dalam Kontrak Keija Sama. (3) Dalam hal Kontraktor mengalihkan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen), calon penerima pengalihan wajib memiliki kemampuan modal dan sumber daya manusia serta menguasai teknologi untuk meningkatkan penemuan cadangan dan/atau menjaga tingkat produksi. (4) Kontraktor wajib mengajukan rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (5) Rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi: a. latar belakang dan tujuan rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) pada masing-masing Wilayah Kerja; b. potensi cadangan dan sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Keija yang bersangkutan; dan c. kondisi teknis dan keekonomian pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (6) Menteri dapat meminta pertimbangan SKK Migas terkait rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit meliputi:
17- a. potensi cadangan dan sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan; b. kelayakan teknis dan keekonomian dalam pengusahaan Wilayah Kerja bersangkutan; c. kinerja Kontraktor dalam pengusahaan Wilayah Kerja bersangkutan; d. hak dan kewajiban Kontraktor sesuai Kontrak Kerja Sama termasuk kewajiban pencadangan dana Abandonment and Site Restoration, pemulihan lingkungan, dan biaya investasi; dan e. rekomendasi SKK Migas atas rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) SKK Migas menyampaikan pertimbangan terkait rencana pengalihan participating interest lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Dalam hal Menteri menyetujui rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor melakukan amandemen Kontrak Keija Sama yang terkait dengan batasan pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dan menindaklanjuti pengalihan participating interest sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 (1) PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Wilayah Keija untuk Kontrak Keija Sama yang Akan Berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat bermitra dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap selain Kontraktor.
18 - (2) Kemitraan PT Pertamina (Persero) dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sejak mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri. (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) menjadi pemilik mayoritas participating interest dan bertindak sebagai operator. Pasal 21 (1) . PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya harus mempertahankan participating interest paling sedikit 51% (lima puluh satu person) sebagai pengelola sejak ditetapkan sampai dengan berakhimya Kontrak Kerja Sama. (2) PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya dapat mengalihkan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain, dalam hal: a. teijadi perubahan keekonomian yang signifikan dalam pengelolaan Wilayah Kerja atau ditemukannya cadangan bam yang akan dikembangkan sehingga membutuhkan modal, teknologi, dan/atau kemampuan sumber daya manusia yang belum dapat dipenuhi oleh PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya; atau b. untuk melaksanakan kesepakatan kemitraan strategis dalam pengelolaan satu atau lebih Wilayah Kerja secara bersama-sama di luar negeri, dengan mekanisme kemitraan antamegara dan/atau kemitraan antarpemsahaan Minyak dan Gas Bumi nasional negara lain. (3) Dalam mengalihkan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
19 - a. PT Pertamina (Persero) dan aflliasinya memastikan pihak penerima pengalihan akan melaksanakan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti; dan b. Pihak penerima pengalihan wajib menjamin pelaksanaan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti yang akan dicantumkan dalam Kontrak Kerja Sama. (4) Dalam hal PT Pertamina (Persero) dan aflliasinya mengalihkan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen), calon penerima pengalihan wajib memiliki kemampuan modal dan sumber daya manusia serta menguasai teknologi untuk meningkatkan penemuan cadangan dan/atau menjaga tingkat produksi. Pasal 22 (1) PT Pertamina (Persero) wajib mengajukan rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang akan dilaksanakan oleh aflliasinya, kepada Menteri. (2) Rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. latar belakang dan tujuan rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) pada masing-masing Wilayah Kerja; b. potensi cadangan dan sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan; dan c. kondisi teknis dan keekonomian pada Wilayah Keija sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Menteri dapat meminta pertimbangan SKK Migas terkait rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit meliputi:
20- a. potensi cadangan dan sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Keija yang bersangkutan; b. kelayakan teknis dan keekonomian dalam pengusahaan Wilayah Keija bersangkutan; c. kinerja afiliasi dan dukungan PT Pertamina (Persero) dalam pengusahaan Wilayah Keija bersangkutan; d. hak dan kewajiban PT Pertamina (Persero) sesuai Kontrak Kerja Sama termasuk kewajiban pencadangan dana Abandonment and Site Restoration, pemulihan lingkungan, dan biaya investasi; dan e. rekomendasi SKK Migas atas rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) SKK Migas menyampaikan pertimbangan terkait rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Menteri menyetujui rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. afiliasi PT Pertamina (Persero) melakukan amandemen Kontrak Kerja Sama yang terkait dengan batasan pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen); dan b. afiliasi PT Pertamina (Persero) menindaklanjuti pengalihan participating interest sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 (1) Selain pengalihan participating interest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), PT Pertamina (Persero) dapat mengusulkan kepada Menteri melalui SKK Migas mekanisme pengusahaan terdiri atas:
21 - a. penyisihan bagian Wilayah Kerja (carve out) dan pengusulan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang akan bekeija sama dengan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) untuk mengoptimalkan pengusahaan pada bagian Wilayah Kerja guna peningkatan penemuan cadangan dan/atau peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama; b. kerja sama penerapan teknologi tertentu dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang dapat digunakan dalam peningkatan penemuan cadangan dan/atau peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi; atau 0. penyisihan bagian Wilayah Kerja (carve out) dan pengusulan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang akan mengusahakan bagian Wilayah Kerja guna peningkatan penemuan cadangan dan/atau peningkatan produksi minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. (2) Menteri dapat memberikan persetujuan atas usulan PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diusulkan, dan bentuk serta ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan pada pengusahaan tersebut. (3) Dalam memberikan persetujuan kepada Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memperhatikan rekomendasi tertulis dari SKK Migas, yang meliputi aspek antara lain: a. Hukum; b. Finansial; c. Teknis dan keekonomian; dan d. Operasional.
22 - (4) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mekanisme pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Kerja Sama untuk Wilayah Kerja yang diusahakan. (5) Dalam hal diperlukan amandemen terhadap Kontrak Kerja Sama, untuk mekanisme pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) dapat menindaklanjuti dengan penandatanganan amandemen Kontrak Kerja Sama. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 (1) Kontraktor dapat mengajukan usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka kepada Menteri melalui SKK Migas. (2) Usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan evaluasi teknis dan/atau ekonomis oleh SKK Migas. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Keija Pasti ke wilayah terbuka. (4) Usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama dan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama.
23 - (5) Pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kontraktor dan/atau afiliasi Kontraktor untuk mendukung penyiapan Wilayah Kerja baru. (6) SKK Migas harus melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengalihan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Kontraktor atau PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dari Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi Konvensional menjadi Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. (8) Usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dari Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi Konvensional menjadi Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Pasal 25 Terhadap biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengalihan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku ketentuan: a. tidak dapat diakui sebagai biaya operasi dan tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak Kontraktor dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split. b. tidak diakui dan tidak dapat dimintakan pengembalian sebagai biaya operasi serta tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak Kontraktor dalam Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian Biaya Operasi. (7)
24 - Pasal 26 (1) PT Pertamina (Persero) yang telah ditetapkan sebagai Pengelola Wilayah Kerja dan/atau Kontraktor bam yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 humf b dan bumf d, penandatanganan Kontrak Keija Sama bam dapat dilakukan sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir dan Kontrak Kerja Sama baru berlaku efektif sejak tanggal Kontrak Kerja Sama berakhir. (2) PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor dapat melakukan kegiatan persiapan alih operasi setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama bam sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kegiatan persiapan alih operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari SKK Migas, paling sedikit meliputi: a. pengajuan persetujuan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas untuk kegiatan yang akan dilaksanakan setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama bam; b. pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasi setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama bam; dan c. pengajuan persetujuan atau perizinan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama bam. Pasal 27 (1) Setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor bam yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dapat melakukan pembiayaan dalam kegiatan operasi dan/atau kegiatan operasi termasuk untuk pelaksanaan Komitmen Keija Pasti yang diperlukan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama bam.
25- (2) Pelaksanaan kegiatan operasi melalui pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dilakukan oleh Kontraktor terdahulu. (3) PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib membuat peijanjian dengan Kontraktor terdahulu terkait pembiayaan dalam kegiatan operasi dan/atau kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Keija Pasti sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dan ay at (2), yang disetujui oleh SKK Migas. (4) SKK Migas melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (5) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru dengan Kontraktor terdahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKK Migas dapat mengajukan usulan penyelesaian lebih lanjut kepada Menteri. Pasal 28 Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru untuk melakukan persiapan alih operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan pembiayaan atau kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diperlakukan sebagai biaya operasi berdasarkan Kontrak Keija Sama baru. Pasal 29 (1) Terhadap Wilayah Kerja yang diusahakan berdasarkan kontrak Joint Operating Agreement dan Joint Operating Body yang akan berakhir dapat diajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja. (2) Permohonan pengajuan pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau Kontraktor lainnya kepada Menteri.
26- Pasal 30 (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan PT Pertamina (Persero) dan/atau Kontraktor lainnya sebagai pengelola Wilayah Kerja. Pasal 31 Syarat dan tata cara permohonan perpanjangan Kontrak Keija Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan kontrak Joint Operating Agreement dan Joint Operating Body yang akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. Pasal 32 Dalam hal berakhirnya kontrak Joint Operating Agreement dan Joint Operating Body sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor lainnya tidak mengajukan permohonan, Menteri dapat menawarkan Wilayah Kerja melalui mekanisme lelang. Pasal 33 (1) Dalam hal kondisi tertentu, terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah berakhir Menteri dapat menetapkan Kontraktor lama untuk melakukan pengelolaan sementara sampai dengan ditetapkannya Kontraktor definitif pada Wilayah Kerja. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keadaan luar biasa; b. keadaan konflik; c. bencana alam; atau d. kondisi lain yang ditentukan oleh Menteri.
27 - (3) Hak dan kewajiban pengelolaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 34 (1) Kontraktor dan/atau PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan usulan perubahan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama dari: a. skema kontrak bagi hasil gross split menjadi skema kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi. b. skema Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi ke skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split. (2) Permohonan usulan perubahan bentuk dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan Kontraktor dan/atau PT Pertamina (Persero) telah menyelesaikan Komitmen Kerja Pasti 5 (lima) tahun. (3) Permohonan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui SKK Migas. (4) Dalam hal terjadi perubahan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti 5 (lima) tahun tidak dapat diajukan sebagai pengembalian biaya operasi. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan Komitmen Kerja Pasti dan ketentuan pengalihan Participating Interest hams menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
28- b. terhadap pengalihan Komitmen Keija Pasti ke Wilayah Keija Afiliasi di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dalam Kontrak Keija Sama yang telah ditandatangani namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhimya jangka waktu Kontrak Kerja Sama. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 544) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Keija Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Keija Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 476), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 37 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
29- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2021 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tti ARIFIN TASRIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 822 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL