Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Irawati Bawinti, George M.V.Kawung, Antonius Y. Luntungan Fakultas Ekonomi dan Binis, Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado Email: ABSTRAK Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menandakan bahwa suatu daerah memiliki kesejahteraan masyarakat yang baik. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008-2017. Model yang digunakan untuk menganalisis data adalah model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Investasi Swasta tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi. ABSTRACT High economic growth indicates that an area has good public welfare. The high rate of economic growth indicated by the high value of PDRB shows that the region is making progress in the economy. The purpose of this study is to determine the effect of Government Expenditure and Private Investment on Economic Growth in Talaud Islands District in 2008-2017. The model used to analyze the data is multiple regression model.The results show that government expenditure has an influence on economic growth while private investment does not have an influence on economic growth. Simultaneously Government Expenditures and Private Investment have an influence on Economic Growth. Keywords : Government Expenditure, Private Investment and Growth Economics. Irawati Bawinti 23
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 4. PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, diaman proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningktan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini tugas mempertinggi tingkat kesejahteraan bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus mampu mendorong dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat, khususnya sektor swasta, untuk berperan lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih adil, dan lebih merata akan dapat dicapai dengan lebih baik dan lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Schumpeter dalam Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting bagi pembangunan ekonomi, jika disuatu perekonomian peran sektor swasta menurun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, maka pemerintah dapat memacu pembangunan ekonomi dengan cara meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah. Kenaikan pengeluaran pemerintah dapat merangsang perkembangan dari sektor-sektor lain. Pengeluaran/Belanja pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menetukan besarnya penerimaan dan pengeluaaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/ragional. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini berperan amat besar untuk mempercepat perekonomian dimana perekonomian ini nantinya apabila berjalan dengan baik tentunya akan semakin banyak membuka peluang kerja atau peluang usaha di dalam perekonomian. Penentuan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Realisasi APBD memberikan dampak dan pengaruh yang besar terhadap kinerja perekonomian di daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Realisasi belanja dalam APBD akan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di daerah. Semakin besar realisasi belanja APBD maka diharapkan juga semakin besar pengaruhnya terhadap perekonomian daerah. Disamping itu peranan investasi swasta juga tidak kalah pentingnya dalam mendorong peningkatn PDRB. Investasi merupakan modal pembangunan yang sangat strategis dan kursial dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dikatakan strategis karena merupakan tahapan mutlah Irawati Bawinti 24
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 berupa pembelanjaan sumberdaya untuk pembangunan yangharus dilewati bagi pengembangan setiap sector ekonomi. Sedangkan krusial apabila tepat sasaran akan dihasilkan ekonomi yang tangguh. Namun apabila tidak tepat dalam penentuan sasarannya maka yangterjadi adalah pemborosan sumberdaya dan akan menghasilkan keadaan yang sebaliknya, oleh karena itu perkembangan investasi swasta dari tahun ketahun terus dipacu oleh pemerintah daerah dengan memberikan berbagai kemudahan pelayanan kepada para investor. Tabel 1.1 Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2008-2017 Pengeluaran Pemerintah (Rp) 330.730.676.545 287.028.590.589 342.246.115.100 374.513.161.527 467.261.723.546 550.979.952.825 690.481.294.006 685.975.626.574 834.589.779.685 857.436.794.875 Investasi Swasta (Rp) 5.080.500 5.128.597 5.184.212 5.206.350 5.285.473 5.323.451 5.347.453 5.258.575 5.603.817 5.976.667 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,04 5,15 5,51 3.07 4,96 5,20 5,18 5,22 5,29 5,31 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber : BPS dan BKPMD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018 Tinjauan Pustaka Teori Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah menstabilkan harga tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Guritno (1999), Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teri Peacock dan Wiseman. Irawati Bawinti 25
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 Belanja Daerah Belanja dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan da pendapatannnya serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,pemeratan pendapatan,serta pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang mencukupi dan juga berkualitas Melalui belanja yang berkualitas maka APBD dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan. Namun demikian, sebagaimana selalu terjadi dalam pengelolaan keuangan publik, selalu terjadi kendala penganggaran (budget constraint), yang tercermin dari banyaknya kebutuhan yang dihadapkan pada keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, prioritas belanja dan perencanaan yang baik dapat menjadi kunci untuk menyiasati kendala penganggaran. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyaakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,pendidikan,kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Urusan pilihan adalah urusan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan,dan potnesi keunggulan daerah yang bersangkutan-antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri atas belanja pegawai honorer, upah, belanja barang dan jasa serta belanja modal. (Darise,2006 :144-147). Teori Investasi Menurut (Sadono Sukirno, 2015:121), Investasi di definisikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang- barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dengan kata lain, dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi pertambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga Irawati Bawinti 26
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Sedangkan, Dombush dan Fisher berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang. Teori Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi adalah mengukur potensi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka (Sukirno, 1997). Berdasarkan pengertian pertumbuhan ekonomi diatas dapat dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika suatu negara atau suatu daerah mampu menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya, akibat dari hasil penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam jangka panjang dan pada akhirnya akan diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita. Kerangka Konseptual Pengeluaran Pemerintah X1 Pertumbuhan Ekonomi Y Investasi Swasta X2 Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual Hipotesis Diduga bahwa Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud". Diduga bahwa Investasi Swasta memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Irawati Bawinti 27
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 2. METODE PENELITIAN Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series Tahun 2003- 2017 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik kabupaten Talaud. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan cara mendatangi langsung instansi terkait untuk mengambil dan mengumpulkan data yang telah diolah dan yang telah tersedia di instansi tersebut. Selain itu, sebagai penunjang data peneltitian, maka dilakukan studi kepustakaan dan eksplorasi serta searching data melalui internet. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 1. Pengeluaran Pemerintah (govenrment expenditure) adalah total belanja APBD yang dipakai untuk mendanai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam kurun waktu satu tahun yang bersumber dari APBD.Variabel ini diukur dalam satuan rupiah per tahun. 2. Investasi Swasta adalah keseluruhan penanaman modal yang telah disetujui yang telah terealisasi di Kabupaten Talaud. Dalam penelitian ini menggunakan data nilai realisasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Talaud yang dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun. 3. Pertumbuhan Ekonomi ialah suatu ukuran kuantitatif yang mengambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud yang di ukur dalam satuan persen pertahun. Metode Analisis Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil penelitian ini serta dalam rangka pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara untuk pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Maka dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Regresi Berganda dalam menganalisis bentuk persamaan fungsi sebagai berikut : Y = f ( X1,X2 )... (1) Dari bentuk fungsional diatas, maka dapat ditransformasi ke dalam bentuk Model Lin- Log sebagai berikut: Y = 𝛽0 + 𝛽1InX1+ 𝛽2 InX2 + 𝑒... (2) Dimana: Y = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi β0 = Konstanta X1 = Pengeluaran Pemerintah X2 = Investasi Swasta β1, β2 = Koefisien Regresi X1 dan X2 𝑒 = Standar Error ( Kesalahan Pengganggu ) Irawati Bawinti 28
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 Dengan pengujian hipotesis : 1. Untuk mengetahui hubungan antara variabel dilakukan uji F yakni membandingkan Fhitung ( Fh ) dengan Ftabel ( F1 ). Jika deperole hasil Fhitung pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 0,05 lebih besar dari Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya bahwa model regresi mampu menerangkan variabel bebas secara simultan mempengruhi variabel terikat. 2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan koefisiensi determinasi ( R2 ). Secara umum besar koefisie determinan ( R2 ) berada diantara 0 dan satu atau 0≤R2≤1. 3. Untuk menguji pengaru masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat atau secara persial digunakan uji-t apabila to ( observasi lebih besar dari t-tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya Variabel bebas secara tidak mampu menjelaskan variabel terikat. 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan bantuan Software SPSS 17 hasilnya adalah sebagai berikut : a. Uji Autokorelasi Model Summaryb Durbin-Watson 1.791 a. Predictors: (Constant), Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah b. Dependent Variable: Petumbuhan Ekonomi Dalam penelitian ini digunakan n = 10 sehingga masalah autokorelasi hampir tidak terjadi dalam variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Nilai DW adalah sebesar 1,791 atau lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari 2 artinya terdapat gejala autokorelasi dalam penelitian ini. b. Uji Multikolinearitas Coefficienta Model (Constant) Pengeluaran Pemerintah Investasi Swasta a. Dependent Variable: Petumbuhan Ekonomi Collinearity Statistics Tolerance .577 .577 VIF 1.733 1.733 Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta adalah lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineaaritas di dalam variabel penelitian ini. Irawati Bawinti 29
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 c. Uji Heterokedastisitas Hasil uji heterokedastisitas memperlihatkan sebaran plot dalam sctterplot tidak beraturan atau tidak membentuk suatu pola tertentu yang rapid an teratur. Oleh karena itu berdasarkan hal ini maka di dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Parameters Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Pemerintah Investasi Swasta N Normal Parameters Mean Std. Deviation 10 7.0641 .06947 10 9.7026 .17596 10 6.7270 .02097 Most Extreme Differences Absolute Positive Negative .286 .192 -.286 .186 .139 -.186 .193 .127 -.193 Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) .904 .387 .588 .880 .611 .850 Berdasarkan hasil olahan data dalam tabel One -Sample Kolmogrov-Smirnov Test maka nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk variabel pengeluaran pemerintah adalah sebesar 0,880 variabel investasi swasta sebesar 0,850 dan variabel terikat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,387 oleh karena ketiga-tiganya memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebi besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tersebar secara normal. Hasil Uji Regresi Berganda dan Pengaruh Secara Parsial Coefficientsa Model (Constant) Pengeluaran Pemerintah Investasi Swasta a. Dependent Variable: Petumbuhan Ekonomi t 1.131 3.268 2.143 Sig. .295 .014 .069 Irawati Bawinti 30
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 Hasil uji t dalam output SPSS menunjukkaan bahwa: Nilai t hitung dari variabel pengeluaran pemerintah adalah 3,268. Nilai t tabel (10-3 = 7) ; 0,025 adalah 2,365. Dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel. Nilai Sig 0,014 atau lebih besar dari 0,05, artinya H0 ditolak. Oleh karena itu secara parsial pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (ceteris paribus-variabel) bebas investassi sawata dianggap tetap). Nilai t hitung dari variabel investasi swasta adalah sebesar 2,143. Nilai t tabel (10-3 = 7) ; 0,025 adalah 2,365. Dengan demikian t hitung lebih kecil dari t tabel. Nilai Sig 0,069 atau lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima. Oleh karena itu secara parsial investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (ceteris paribus- variabel bebas pengeluaran pemerintah dianggap tetap). Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat secara Bersama-sama atau Simultan ANOVAb Model Regression Residual Total df 2 7 9 F 21.135 Sig .001a a. Predictors: (Constant), Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah b. Dependent Variable: Petumbuhan Ekonomi Hasil uji F dalam output SPSS menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 21,135. Nilai uji F tabel 0,05 dengan v1 (numerator) = 3 dan v2 (denumerator) = 6 maka diperoleh nilai F tabel adalah 4,76. Nilai F hitung (21,135) > F tabel (4,76) sehingga H0 ditolak. Dengan demikian secara bersama-sama atau simultan, pengeluaran pemerintah dan investasi swasta memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Uji Korelasi Berganda dan Determinasi Hasil uji korelasi berganda dan determinasi adalah sebagai berikut: Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square .926a 1 a. Predictors: (Constant), Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah b. Dependent Variable: Petumbuhan Ekonomi .858 .817 Berdasarkan data output SPSS ini maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,926 mengandung arti bahwa korelasi atau keeratan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan investasi swasta sebagai variabel bebas dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat memiliki hubungan yang erat dan bersifat positif. Nilai koefisien determinasi (R Square atau R2) sebesar 0,858 atau 85,8 % mengandung arti bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi swasta secara bersama-sama menyumbang atau memberi kontribusi terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi sebesar 85,8 % sedangkan sisanya 15,2 % di sumbangka oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R Square) menunjukkan angka yang positif. Hal ini semakin memperkuat bahwa sumbangan atau kontribusi Irawati Bawinti 31
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah tergolong sangat tinggi. Pembahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara sendiri-sendiri (partial) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,242. Hal ini mengandung arti jika pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 % maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,242 %. Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Indriatno Kurniawa (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi, yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi swasta secara sendiri-sendiri (partial) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulaun Talaud. Nilai koefisien regresi untuk investasi swasta sebesar 1,323. Hal ini mengandung arti bahwa jika investasi swasta meningkat sebesar 1 % maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 1,323 %. %. hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dalam Tambunan (2003:83) yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan Pendapatan suatu daerah, dapat dikatakan kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah. Tidak adanya pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan investasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan terutama di sektor perkebunan, investasi padat modal pertambangan dan penggalian serta sektor bangunan/konstruksi sehingga memberikan kontribusi yang sedikit terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud hal ini terjadi karena saat ini perekonomian belum dalam pengerjaan penuh (full employment) dan faktor-faktor produksi yang ada belum dimanfaatkan secara penuh. Selain itu kondisi ini dimungkinkan terjadi karena nilai investasi yang masuk cukup fluktuatif di Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga belum memberikan dampak nyata secara langsung pada Pertumbuhan ekonomi. Kurangnya investasi di dalam sarana produksi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Gabriela (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menyatakan bahwa investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran pemerintah dan investasi swasta memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat merangsang bahkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan peranan investasi swasta tidak dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. 4. PENUTUP Kesimpulan 1. Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. 2. Investasi Swasta secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Irawati Bawinti 32
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Talaud. 3. Pengeluaran pemerintah dan investasi swasta secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Saran 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud disarankan agar segala bentuk pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi perkembangan PDRB lebih diberikan prooritas dalam penataan pengeluaran pemerintah.. Investasi swasta perlu diperbesar jumlahnya dan terus meningkat setiap tahunnya terutama pada sektor-sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki basis sumber daya yang langsung bersentuhan dengan potensi yang dimiliki oleh alam maupun masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. DAFTAR PUSTAKA Aldian Akbar Naufal (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2004-2012. Universitas Jember. Boediono, 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi seri sinopsi, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, BPFE, Yogyakarta. Darise, Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah, PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggots IKAPI, Jakarta. Gujarati Damodar, 2010. Dasar-dasar Ekonometrika, Penerbit: Salemba Empat Juliana Ruth Sumual (2015). Pengaruh Realisasi Belanja Daerah dan Angkatan Kerja terhadap perkembangan PDRB di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2004-2013. Mefi Hukubun 2013. Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2002-2012. Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Sukirno Sadono. 1997. Makro Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Sukirno Sadono. 2004. Makro Ekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada Sukirno Sadono. 2015. Makro Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. Irawati Bawinti 33