ANALISA HASIL KAJIAN MONITORING DAN EVALUASI DAMPAK PELATIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2023 DISUSUN OLEH : RIZA ALLATIF BEHAVIORAL CHANGE SPECIALIST REGIONAL MANAGEMENT CONSULTANT 6 PROVINSI LAMPUNG
Data Diri Riza Allatif Behavioral Change Specialit Alamat Bandar Lampung Telpon 085269006116 Email Keahlian Kepemimpinan Kolaborasi Penggunaan Aplikasi Manajemen Hobi Membaca Buku Bepergian Menulis Sekilas Informasi PENGANTAR kajian ini dilakukan dalam rangka melihat dampak pelatihan Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah dilaksanakan Tahun 2023 yang lalu. Pada kajian ini fokus pada Monitoring dan Badan evaluasi Permusyawaratan Desa di Provinsi Lampung. dampak pelatihan Data diambil dari laporan Monitoring dan Evaluasi pada Data analisa juga bersal dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan desa yang telah mengikuti pelatihan Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa Tahun 2023 yang lalu. Semoga Kajian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Tentunya koreksi dan masukan positif selalu kami harapkan untuk kemajuan desa. Daftar Isi Kajian Pendahuluan Metode Pengambilan Data Fokus Kajian Hasil dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran
I. PENDAHULUAN Pendahuluan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu dari perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki wewenang yang khusus didalam pemerintahan Desa, BPD ini dapat dikatakan sebagai "parlemen" di dalam pemerintahan Desa, yang tugasnya adalah sebagai pengawasan, legislasi, perwakilan terhadap pemerintahan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Desa sendiri merupakan suatu komunitas yang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kultur sosial setempat. Karena itu Desa memiliki otonomi asli dan sangat strategis, yang memerlukan perhatian yang seimbang, guna tercapainya sistem pemerintahan yang baik. Sebagai bentuk dari otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Desadan demokrasi yang ada didalam pemerintahan Desa, terbentuknya BPD yang syarat dengan politik, demokratis, dan pembangunan menjadikan salah satu gambaran dari bentuk otonomi Desa serta demokrasi Desa. Pengaturan mengenai Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa meliputi peraturan: pembentukan Desa, pembangunan Desa, pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Keuangan Desa, Kerjasama antar Desa. Mengacu pada undang-undang desa di atas, pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai potensi masing-masing desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan ini, implementasi otonomi desa melaluia undang-undang desa harus mengacu pada asas akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah desa yang akuntabel dan transparan memberikan dampak positif dalam sistem pemerintahan maupun dalam ruang lingkup kemasyarakatan. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum sendiri danmemiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa, landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa sendiri adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan. Demokrasi bukan saja sebuah teori bernegara ataupun mengenai pemerintahan, namun merupakan teori tentang manusia dan masyarakat manusia, merupakan suatu pandangan hidup dan esensi yang terkandung dalam dasar-dasar moral. 1
Kehadiran BPD sebagai badan legislatif di desa dipandang mampu mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Konteks inilah yang memberikan gambaran bahwa BPD dirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa, badan inilah yang memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan desa. Badan Permusyawaran Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh menerapkan budaya demokrasi di Tingkat desa, baik dalam hal pengawasan terhadap pemerintah desa maupun dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa. Diketahui tugas dan fungsi dari BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dengan caramengadakan Musyawarah Desa (musdes) karena dalam musdes semua ide atau gagasan masyarakat dapat tersalurkan melalui wakilnya BPD, jika musdes tidak dilakukan secara otomatis forum untuk menyerap aspirasi masyarakat desa berkurang oleh karenanya BPD harus dapat melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan menerima masukan dari masyarakat desa. Setelah diketahui apa yang menjadi permasalahan yang berkembang di masyarakat, hendaknya BPD melakukan rapat koordinasi guna mengelola dan menyalurkan aspirasi Masyarakat yang sudah di tampung oleh BPD. Agar nantinya manfaat dari kinerja BPD dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. BPD mempunyai fungsi sangat strategis dalam tata kelola pemerintahan desa, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang sah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Pada tahun 2023 Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri telah melaksanakan Pelatihan aparatur desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Provinsi Lampung dengan jumlah desa dilatih; 1255 desa dengan 8 tema pelatihan. Salah satu tema pelatihan yang digelar di Provinsi Lampung adalah "Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa". 2
II. METODOLOGI 2.1. Pendekatan dan Metode Pengambilan Sampel Pendekatan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa pada program P3PD tahun 2023 menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa pada program P3PD tahun 2023 dilakukan wawancara menggunakan kuesioner, diskusi antarpelaku program P3PD, studi kasus untuk analisis masalah serta forum Focus Group Discussion di masing-masing provinsi yang dilengkapi dengan validitas dokumenter. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan penarikan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan. Pertimbangan untuk sampel evaluasi ini ditentukan dengan kriteria adalah sebagai berikut: 1. Sampling disetiap Kabupaten ditentukan berdasarkan homogenitas atau desa yang mengikuti setiap jenis tematik pelatihan 2. Persentasi pembagian desa sampling secara proporsional harus mewakilikarakteristik wilayah seperti: Desa-desa kepulauan, desa di daratan atau pesisir, dan desa di kawasan pegunungan, dengan mempertimbangkan aspek aksesbilitas transportasi dan telekomunikasi. Adapun ukuran sampel dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merujuk pada penentuan sampel berdasarkan persentase menurut Yount (1999); Jamaluddin Ahmad2 (2015) bahwa di Provinsi Lampung dengan jumlah Populasi desa yang telah dilatih sebanyak 1255 desa, maka diambil minimal sebanyak 5 persen desa sebagai sampel. 3
Sebaran Sampel monitoring dan evaluasi dampak pelatihan sesuai dengan tabel di bawah ini: Tabel 1: Sampel Monitoring dan Evaluasi Dampak Pelatihan P3PD tahun 2023 di Provinsi Lampung JUMLAH JENIS PELATIHAN PESERTA/DESA/JENIS PELATIHAN TARGET (DESA) TARGET (RESPONDEN) 1 2 3 6 1 PAD DASAR 4 16 64 2 BPD 4 13 52 3 PKK 4 6 24 4 POSYANDU 4 3 12 5 LKD 4 5 20 6 KERJASAMA 4 4 16 7 KEUANGAN DESA 2 13 26 8 BATAS DESA 4 6 24 JUMLAH 66 238 Dari tabel di atas sampel untuk monitoring dan evaluasi dampak pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebanyak 13 desa sampel. Dengan 52 responden.. Responden Pada Tema pelatihan BPD diselenggarakan di Provinsi Lampung sampel yang diambil adalah 13 desa yang tersebar pada 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Tanggamus. 4
2.2. Fokus Kajian Fokus kajian pada tulisan ini adalah penulis ingin menjelaskan jawaban informan terkait pertanyaan terkait kewenangan desa, yaitu : 1. Apakah BPD sudah menata kelembagaan BPD, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut? a) Menyusun tata tertib BPD b) Mengisi kelembagaan BPD? c) Menyusun program dan kegiatan BPD d) Menciptakan hubungan harmonis antar lembaga? e) melakukan Penyusunan laporan kinerja BPD?? 2. Apakah BPD sudah melakukan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat. Dan apakah sudah dapat menyalurkan asprasi tersebut?? 5
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Data Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dampak pelatihan Aparatur desa dan Kelembagaan Desa tematik pelatihan Badan Permusyawaratan Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Monev RMC 6 Provinsi Lampung dari jumlah sampel dan responden yang ditentukan, dapat dilihat realisasinya sebagai berikut: Tabel 2: Realisasi Sampel Monitoring dan Evaluasi Dampak Pelatihan P3PD Tematik BPD tahun 2023 di Provinsi Lampung JENIS PELATIHAN TARGET (DESA) REALISASI (DESA) REALISASI (RESPONDEN) 1 Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa 13 13 50 JUMLAH 13 13 50 Sumber Data : Jumlah sampel desa terpenuhi 96.15 persen sebagaimana rencana, yaitu 13 desa dapat ditemui. sedangkan untuk responden ditemui 50 orang dari rencana 52 responden. Dari pertanyaan yang disampaikan , berikut jawaban responden yang didapatkan: Tabel 3 : Jawaban responden Monitoring dan Evaluasi Dampak Pelatihan P3PD Tematik Pelatihan BPD tahun 2023 di Provinsi Lampung No Kegiatan sudah belum tidak tahu 1 Apakah BPD sudah menata kelembagaan BPD, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut? 1) Menyusun tata tertib BPD 2) Mengisi kelembagaan BPD 43 7 0 2 Apakah BPD sudah menata kelembagaan BPD, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut? 1) Menyusun program dan kegiatan BPD 2) Menciptakan hubungan harmonis antar lembaga 32 18 0 6
3 Apakah BPD sudah menata kelembagaan BPD, dengan melakukan Penyusunan laporan kinerja BPD? 30 20 0 4 Apakah BPD sudah melakukan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat. Dan apakah sudah dapat menyalurkan asprasi tersebut? 39 11 0 Sumber Data : 3.2. Penataan Kelembagaan BPD Kelembagaan BPD dalam penyusunan Tata tertib dan Pengisian Dari 50 responden yang tersebar pada 13 desa menjawab bahwa BPD telah melakukan penataan kelembagaan sebanyak 43 responden atau 86 persen, sebanyak 7 responden atau 14 persen menyatakan bahwa BPD belum melakukan penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan yang dimaksud adalah penataan terkait: 1) Menyusun tata tertib BPD Peraturan Tata Tertib BPD merupakan peraturan atas tata cara melaksanakan roda kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ddibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD khususnya pada hal-hal yang bersifat strategis. yang sifatnya wajib disusun oleh kelembagaan BPD. Implementasi ini merupakan amanat Permendagri Nomor 110 tahun 2026 tentang BPD. Dalam peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa yang disusun paling sedikit memuat: a) keanggotaan dan kelembagaan BPD; b) fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c) waktu musyawarah BPD; d) pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; e) tata cara musyawarah BPD; f) tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan g) pembuatan berita acara musyawarah BPD. 7
Penataan Kelembagaan BPD dalam penyusunan tata tertib VPD mempunyai fungsi penting bagi anggota BPD dalam pelaksanaan tugas pokok serta fungsi BPD dalam menciptakan tata Kelola desa yang baik. Terkait penyusunan tata tertib BPD, responden menyatakan butuh penguatan khusus terkait mekanisme penyusunan tata tertib BPD. Pada pelatihan yang diikuti, bahannya masih umum 2) Mengisi kelembagaan BPD Keanggotan BPD dari seluruh BPD desa sampel sudah dilegalkan melalui surat Keputusan Bupati. Anggota BPD dimaksud ada yang hasil pemlihan normal, dan ada juga yang dipilih dan di SK kan berdasarkan Pergantian antar Waktu. Keanggotaan BPD di desa sampel variatif. Ada yang jumlahnya 5 orang, 7 orang dan 9 orang anggota. Pergantian antar waktu anggota BPD juga berpengaruh pada penataan kelembagaan BPD. 3.3. Penataan Kelembagaan BPD dalam penyusunan Program Kerja dan Hubungan Harmonis antar Lembaga Terkait pertanyaan apakah BPD sudah menata kelembagaan BPD, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut? 1) Menyusun program dan kegiatan BPD 2) Menciptakan hubungan harmonis antar Lembaga Grafik Penataan Kelembagaan BPD 0 18 32 8
Didapatkan jawaban dari 50 responden sebanyak 32 responden atau 64 persen menyatakan telah menyusun program dan kegiatan BPD dan menciptakan hubungan harmonis antar Lembaga dan sebanyak 18 responden atau 36 persen menyatakan belum menyusun program dan kegiatan BPD dan menciptakan hubungan harmonis antar Lembaga. Program Kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara tearah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan, dan hasilnya akan di evaluasi pada masa akhir kepengurusan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra sejajar Kepala Desa, oleh karena itu diperlukan sinergitas sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik Dalam rangka peningkatan pelayanan ke Masyarakat BPD harus Menyusun program kerja sesuai dengan Tudas Pokok dan Fungsi BPD. Program Kerja BPD seperti tabel di bawah ini: Tabel 4: Program Kerja BPD FUNGSI BPD 1 A. Budgeting (Menyusun Anggaraan) FUNGSI MANAGEMEN PEMDES 2 1. Perencanaa n Anggaran INDIKATOR KERJA 3 a. MenggalI dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa b. Memberikan masukan dan pertimbangan mengenai sumber-sumber anggaran c. Menginventarisir jenis/ macam keuangan desa d. Membahas APBDes e. Menyepakati APBDes bersama kepala desa PROGRAM KERJA 4 Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Musyawarah Paripurna Musyawarah Paripurna KETERANGAN 5 Koordinasi dan rapat disesuaikan dengan kebutuhan 2. Pengelolaan Anggaran f. Menetapkan dan menyepakati Perdes bersama Kepala Desa a. Mobilisasi dukungan masyarakat dalam hal anggaran desa. b. Mengkoordinasikan dukungan masyarakat dalam hal anggaran desa. Musyawarah Paripurna Koordinasi dan manitoring. Koordinasi dan manitoring. Koordinasi dan manitoring. Koordinasi, manitoring dan rapat disesuaikan dengan kebutuhan 9
B. Legislasi (Membuat Perdes) 1. Pengambila n keputusan 2. Pelaksanaa n program (pemerintah an, pembangun an, pembinaan, dan pemberdaya an) 3. Pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana) c. Mengkoordinasikan bantuan pemerintah pusat, daerah dan pihak ke-tiga. d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan masyarakat dan pemerintah dalam hal anggaran desa e. Perubahan serta perhitungan anggaran desa a. Mengidentifikasi/menampung, menyaluskan aspirasi masyarakat dalam bidang pemerintahan dan tantip, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepada instansi yang berwenang b. Memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kades sebelum ditetapkan menjadi perdes c. Memberikan masukan kebijakan pemerintahan desa kepada kades d. Memberikan pertimbangan/ saran kepada kades dalam membuat keputusan e. Memberikan rekomendasi/ persepakatan terhadap peraturan desa f. Memberikan masukan untuk mensosialisasikan kebijakan program pembangunan desa g. Menetapkan pembentukan kelembagaan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa. a. Merumuskan dan menetapkan rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa b. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang ada relevansinya dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan a. Memberikan pertimbangan mengenai kualifikasi perangkat desa b. Memberikan pertimbangan pengangkatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa c. Memproses pemilihan kades /kadus Rapat kerja dan koordinasi Rapat kerja dan koordinasi Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa 10
C. Controling (Pengawas an) 4. Organisasi Pemdes 1. Mengontrol perencanaa n pembangun an 2. Mengontrol pelaksanaa n program 3. Mengontrol output kebijakan pemdes d. Turut Serta Memproses perangkat desa e. Memberikan pertimbangan pengangkatan tim pelaksana kegiatan anggaran. f. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di desa g. Mengidentifikasi sumber daya di masyarakat h. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa a. Menyusun perdes susunan organisasi dan tata kerja pemdes Desa b. Menyusun perdes hubungan antar lembaga desa a. Melakukan pengawasan terhadap perdes APBDes serta keputusan kades b. Mengontrol proses pengambilan keputusan dilingkungan pemerintahan desa c. Mengontrol kwalitas kebijakan dilingkungan pemerintahan desa d. Mengontrol proses perencanaan program desa e. Mengontrol kwalitas perencanaan program desa a. Mengontrol organisasi pelaksanaan pemerintahan desa b. Mengontrol penjadwalan program desa c. Mengontrol alokasi dana pelaksanaan program desa d. Mengontrol sumber-sumber daya pelaksanaan program e. Mengontrol partisifasi pemerintah desa dan masyarakat terhadap program f. Mengontrol pelaksanaan program dan bantuan pemerintah lainnya a. Memantau kondisi anggaran pemerintah desa b. Memantau angka partisipasi masyarakat c. Memantau angka pengangguran d. Memantau hasil-hasil pembangunan desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD koordinasi dan rapat disesuaikan dengan kebutuhan 11
e. Memantau taraf hidup masyarakat desa f. Meminta keterangan Koordinasi/Rapat BPD pertanggungjawaban kades/ pemerintah desa Koordinasi/Rapat BPD g. Memantau pelaksanaan keputusan desa dan keputusan kepala desa Koordinasi/Rapat BPD 4. Memantau infact (dampak) kebijakan pemerintah desa a. Memantau pertumbuhan ekonomi desa b. Memantau ketenagakerjaan di desa c. Memantau kondisi sosial budaya desa d. Memantau aspek yuridis, politis dan psikologis peraturan desa Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD D. Penunjang 1. Mengayomi (protect) a. Menjaga kelestarian nilai budaya adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa b. Membantu kades Koordinasi/Rapat BPD koordinasi dan rapat disesuaikan dengan kebutuhan mendamaikan perselisihan masyarakat desa Koordinasi/Rapat BPD 2. Follow Up (tindak lanjut) Menindaklanjuti hasil rapat kecamatan/ kabupaten Koordinasi/Rapat BPD Selain menyusun prgram kerja, BPD harus hubungan kerja yang baik antar lembaga di desa, khususnya Pemerintah Desa. Pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa adalah bersipat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Menurut responden Kemitraan dalam baik antara Kepala Desa dan BPD adalah melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. 12
Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsulatsi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa. Beberapa responden menyatakan, hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program bantuan sosial atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai denga kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsutasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Salah satu wujud hubungan yang baik antara BPD dengan Pemerintah desa dan lembaga lainnya adalah terlaksananya Musyawarah Desa sebagai perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa. 13
3.4. Penataan Kelembagaan BPD dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BPD Kemudian menjawab pertanyaan apakah BPD sudah menata kelembagaan BPD, dengan melakukan Penyusunan laporan kinerja BPD? Jawaban dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik Penyusunan Laporan BPD 0 20 30 1 2 3 Didapatkan jawaban dari 50 responden sebanyak 30 responden atau 60 persen menyatakan telah menyusun laporan kinerja BPD dan sebanyak 20 responden atau 40 persen menyatakan belum menyusun laporan kinerja BPD. Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran. Pernyataan tersebut diatas tercantum dalam pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negerii Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Artinya salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga BPD adalah membuat laporan kinerja BPD dari hasil evaluasi LKPPD yang disampaikan oleh kepala Desa. Dari Diskusi mendalam didapatkan beberapa faktor yang membuat BPD aktif dalam menata kelembagaan BPD (Menyusun tata tertib BPD, Mengisi kelembagaan BPD, 14
penyusunan Tata tertib BPD, Menyusun program dan kegiatan BPD, dan Menciptakan hubungan harmonis antar lembaga) adalah sebagai berikut: 1. Pengetahuan dan keterampilan anggota BPD . Hasil wawancara menyatakan bahwa pengetahuan dan ketrampilan ini dimiliki oleh BPD karena mereka telah mengikuti pelatihan terkait BPD selain itu mereka juga mendapatkan informasi dari autodidak / belajar sendiri, baik melalui buku ataupun internet. 2. Komitmen sebagai anggota BPD. Hasil diskusi diketahui bahwa komitmen sebagai anggota BPD itu penting. Proses pemilihan dampai munculnya Surat Keputusan Bupati terkait keanggotaan BPD harus ditindaklanjuti dengan adanya kegiatan kelembagaan BPD di desa. 3. Dukungan Anggaran. Dukungan anggaran dari Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa (APBDes) memacu BPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di desa. Dukungan anggaran dimaksud berupa; tunjangan BPD, operasional BPD dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi BPD. Dari diskusi, didapatkan informasi, Badan Permusyawaratan belum aktif dalam menata kelembagaan BPD (Menyusun tata tertib BPD, Mengisi kelembagaan BPD, penyusunan Tata tertib BPD, Menyusun program dan kegiatan BPD, dan Menciptakan hubungan harmonis antar lembaga) adalah sebagai berikut: 1. Operasional BPD yang relative kecil setiap tahunnya 2. Tunjangan BPD yang relative kecil setiap tahunnya 3. Tidak adanya ruang atau kantor BPD yang memadai 4. Pengetahuan anggota BPD tentang Kelembagaan BPD yang minim 5. BPD belum mempunyai pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi nya 6. Adanya peraturan Tingkat kabupaten tentang BPD belum berbanding lurus dengan kinerja BPD. Dari sisi tata Kelola organisasi, keberadaan BPD hampir seperti pelengkap saja. 7. Tidak adanya fasilitas perkantoran yang memadai membuat BPD bekerja seperti gugur kewajiban saja. Administrasi tidak terdoumentasikan dengan baik. 15
8. BPD tidak memahami mekanisme penyusunan laporan kinerja. 3.4. Mengelola Aspirasi Masyarakat Kemudian menjawab pertanyaan apakah BPD sudah melakukan pengelolaan aspirasi masyarakat. dan apakah sudah dapat menyalurkan asprasi tersebut? Berdasarkan grafik di bawah ini: BPD Telah Mengelola Dan Menyampaikan Aspirasi Masyarakat 0 11 1 2 39 3 Didapatkan jawaban dari 50 responden sebanyak 39 responden atau 78 persen menyatakan sudah melakukan pengelolaan aspirasi masyarakat. dan apakah sudah dapat menyalurkan asprasi tersebut dan sebanyak 11 responden atau 22 persen menyatakan belum melakukan pengelolaan aspirasi masyarakat. dan apakah sudah dapat menyalurkan aspirasi tersebut. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas untuk Menggali aspirasi Masyarakat, Menampung aspirasi Masyarakat, Mengelola aspirasi Masyarakat, Menyalurkan aspirasi Masyarakat. 16
3.5. Faktor-Faktor Penyebab tidak Berjalannya BPD dalam pengelolaan aspirasi masyarakat. dan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Dari hasil pengisian kuisioner dan hasil wawancara dengan BPD, pemerintah desa serta hasil observasi, maka penulis mendapatkan informasi bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan tidak Berjalannya BPD dalam pengelolaan aspirasi masyarakat. dan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga permusyawaratan desa, dimana dibentuknya Lembaga tersebut seharusnya dapat menjunjung aspirasi masyarakat dan meningkatkan proses demokratisasi di desa. Sehingga dari tidak berjalannya Badan Permusyawaratan Desa di Desa dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat desa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu : Tingkat pengetahuan dan ketrampilan anggota BPD yang minimalin dan kurangnya pengalaman dari masing-masing anggota dalam keikutsertaan organisasi dalam bidang kepemimpinan. BPD kurang melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh BPD yang bersifat pasif sehingga hubungan yang terjadi antara BPD dengan masyarakat kurang terjalin dengan baik dan BPD yang seharusnya menjadi wadah dalam penyerapan aspirasi masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Belum adanya kesadaran dari anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi pada penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan yang mendorong terpilihnya para anggota BPD berasal dari dorongan beberapa orang dan ada juga yang berasal atas dasar kepentingan pribadi paska Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Berdasarkan alasan masuknya anggota BPD yang bukan atas dasar kemauan diri sendiri tersebut membuat etos kerja BPD menjadi rendah serta menganggap menjadi anggota BPD hanya sebagai status saja bukan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sebaikbaiknya. Pembagian waktu dari masing-masing anggota BPD belum teratur. Profesi diluar menjadi anggota BPD yang menyita banyak kesibukan membuat frekuensi kerja para anggota menjadi berkurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagian anggota beprofesi sebagai pegawai swasta dan petani yang tidak mempunyai banyak 17
3.6. waktu, untuk menuangkan tenaga dan pikirannya dalam memenuhi tanggung jawab sebagai anggota BPD. Dari kedua profesi yang dimiliki para anggota BPD tidak terdapat keselarasan waktu antara anggota BPD satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan komunikasi antar anggota tidak terjalin dengan baik. Kurangnya atau tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki BPD untuk menunjang kinerja BPD dalam penyerapan aspirasi. Sehingga kinerja BPD tidak bisa dilakukan secara optimal dan terbatasi karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja mereka. Kurang atau Tidak adanya sumber dana bagi anggota BPD sehingga tidak memacu motivasi anggota BPD untuk bekerja secara optimal dan bersungguhsungguh dalam upaya memajukan dan menciptakan desa yang lebih baik. Permasalahan pendanaan dialami oleh BPD, karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD kurang mencukupi. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tidak berjalannya proses penyerapan aspirasi masyarakat di desa. Faktor tersebut bisa berdampak pada pelaksanaan tugas BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat desa. Itulah faktor-faktor penyebab tidak berjalannya proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD. Peran Pemerintah Daerah /Kabupaten dalam Penguatan Kelembagaan BPD Dalam penguatan BPD, seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung telah mengeluarkan regulasi terkait BPD, baik Peraturan Bupati ataupun Peraturan Daerah, sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 4 : Daftar Regulasi Kabupaten Terkait Badan Permusyawaratan Desa Atau Nama Lainnya KABUPATEN JENIS REGULASI NOMOR REGULASI TAHUN REGULASI TENTANG Tanggamus Peraturan Daerah 8 2015 Badan Hippun Pemekonan Pringsewu Peraturan Daerah 2 2013 Badan Hippun Pemekonan 18
Lampung SelataN Peraturan Daerah 6 2015 Badan Desa Permusyawaratan Way Kanan Peraturan Daerah 2 2016 Badan Kampung Permusyawaratan Lampung Utara Peraturan Daerah 7 2016 Badan desa dan Lembaga kemasyarakatan dl desa permusyawaratan Tulang Bawang Barat Peraturan Bupati 9 2019 Pedoman Permusyawaratan Tiyuh Badan Pesawaran Peraturan Daerah 1 2018 Badan Desa Permusyawaratan Mesuji Peraturan Daerah 5 2017 Badan DesA Permusyawaratan Lampung Timur Peraturan Daerah 8 2016 Badan Desa Permusyawaratan Lampung Barat Peraturan Bupati 48 2022 Pembentukan Himpun Pemekonan Lembaga Pesisir Barat Peraturan Bupati 31 2017 Lembaga Himpun Pekon Tulang Bawang Peraturan Daerah 8 2019 Badan Kampung Permusyawaratan Lampung Tengah Peraturan Daerah 3 2015 Badan Kampung Permusyawaratan Sumber Data : Identifikasi Legal And Regulatory Specialist RMC 6 Provinsi Lampung Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen melakukan penataan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati terkait Badan Permusyawaratan Desa. Komitmen supra desa dalam menerbitkan regulasi belum diikuti dengan perubahan signifikan kelembagaan BPD dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan desa. dengan perubahan 19
3.7. Perubahan Perilaku Sebagai Dampak Pelatihan BPD Dari hasil monitoring dan Evaluasi Dampak Pelatihan BPD , didapatkan informasi terkait perubahan perilaku individu anggota ataupun kelembagaan BPD, yaitu: 1. Adanya peningkatan pemahaman yang positif terkait peran kelembagaan BPD dalam peningkatan tata Kelola pemerintahan desa 2. Adanya kepercayaan diri dari anggota BPD dalam tata hubungan dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 3. Adanya Keinginan untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis terkait tugas pokok dan fungsi BPD dalam tata Kelola pemerintahan desa 20
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. KESIMPULAN a) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD merupakan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.. b) Dalam penyelenggaraan pemerintaha desa BPD harus aktif dalam menata kelembagaan BPD; a. Menyusun tata tertib BPD, b. Mengisi kelembagaan BPD, c. penyusunan Tata tertib BPD, d. Menyusun program dan kegiatan BPD, dan e. Menciptakan hubungan harmonis antar lembaga) c) Kendala BPD dalam menata kelembagaan adalah: kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis, kurangnya dukungan pendanaan (tunjangan dan operasional), dan kurangnya komitmen kerja anggota BPD dalam melaksanakan tugas poko dan fungsinya. d) BPD mempunyai peran penting dalam pengelolaan aspirasi Masyarakat. e) Kendala-kendala dalam pengelolaan aspirasi Masyarakat adalah minimnya pengetahuan dan kemampuan teknis dalam penjaringan aspirasi, kurangnya pendanaan, dan minimnya sarana pra sarana yang mendukung pengelolaan aspirasi f) Pemerintah Daerah/Kabupaten telah menerbitkan regulasi terkait BPD, namun karena minimnya sosialisasi, implentasi di lapangan belum optimal g) Anggota BPD semakin percaya diri dalam memposisikan sebagai mitra dari pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa yang lebih baik. 4.2. SARAN a) Perlu peningkatan kapasitas BPD, dengan materi lebih teknis terkait tugas pokok dan fungsi BPD; seperti materi penyusunan regulasi, Teknik persidangan, mekanisme pengawasan dan pengelolaan aspirasi Masyarakat. b) Perlu sosialisasi lebih intensif agar regulasi yang diterbitkan oleh supra desa dapat dilaksanakan di desa. 21
c) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa dalam rangka update kebijakan keuangan ataupun aplikasi siskeudes. d) Perlu penguatan kapasitas terkait pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa selain sekretaris desa 22
Regional Management Consultant 6 Provinsi Lampung