TERBATAS Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 1
Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II Diterbitkan Oleh: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Tahun 2011
Kata Pengantar Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II Kami mengucapkan syukur bahwa penyusunan dan penerbitan buku Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II dapat dilaksanakan pada awal bulan Ramadhan 1432 H/ 2011 sehingga dapat dijadikan "buah tangan" Menteri saat melaksanakan kegiatan Silaturahim Ramadhan. Sosialisasi tentang kemiskinan penting dilakukan karena isu kemiskinan telah menjadi realitas media dan menjadi perdebatan hangat di ruang publik. Terutama, menyangkut akurasi data kemiskinan. Bisa jadi, publik bingung dengan banyaknya penafsiran mengenai kemiskinan. Dalam konteks sedemikian itulah, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memberikan edukasi publik dengan cara menyediakan data dan informasi mengenai kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II secara akurat agar masyarakat dapat memahami "duduk perkara" kemiskinan. Semua program penanggulangan kemiskinan Kementerian/ Lembaga merupakan upaya nyata pemerintah yang Bekerja keras untuk menurunkan jumlah warga miskin. Bagaimanapun, peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan resultante dari kemajuan berbagai program pembangunan di seluruh Kementerian/Lembaga. i Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II
ii Buku ini diharapkan dapat memberi gambaran rinci program penanggulangan kemiskinan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II. Selain profil program penanggulangan kemiskinan, juga ditampilkan capaian keberhasilan program penanggulangan kemiskinan s/d Juli 2011, sehingga masyarakat memperoleh data kuantitatif yang akurat. Dalam menyelesaikan buku ini, kami sangat berterima kasih kepada Dr. Bambang Widianto, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI yang sekaligus sebagai Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan jajarannya. Uluran bantuan juga datang dari jajaran Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappenas, serta BPS. (TNP2K) beserta Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat untuk publik. Kami menyadari bahwa isi buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami nantikan dan akan kami terima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Kami akan terus menyempurnakan konten buku ini dengan pemutakhiran data dan informasi, serta memperbaiki kemasan dan cara penulisannya sehingga mudah dipahami publik. - Jakarta, Agustus 2011 Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Freddy H. Tulung
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. KEMISKINAN DI INDONESIA A. Latar Belakang B. Definisi dan Ukuran Kemiskinan 1. Kemiskinan Agregat 2. Rumah Tangga Sasaran 3. Ukuran Kemiskinan Lain C. Perkembangan Tingkat Kemiskinan II. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABINET INDONESIA BERSATU II A. Landasan Hukum B. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I 1. Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) 4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) C. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 23 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 23 a. PNPM Mandiri Perdesaan b. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias) c. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative) d. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas e. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) f. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II i iii 1 2 3 3 4 7 11 15 16 18 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 iii
iv g. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kam- pung) Bagi Masyarakat Papua h. PNPM Mandiri Perkotaan i. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan j. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) k. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) l. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pem- bangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK) m. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanann (PNPM Mandiri-KP) n. PNPM-Mandiri Pariwisata o. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim) 2. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif D. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2. Kredit Usaha Bersama (KUBE) III. CAPAIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABINET INDONESIA BERSATU II IV. PENUTUP 29 30 31 32 32 33 34 34 36 36 38 38 38 41 45
I KEMISKINAN DI INDONESIA Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 1
2 A. Latar Belakang Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sin- ergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerin- tah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Prioritas pada penanggulangan kemiskinan dilanjutkan oleh KIB II. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Per- pres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dikeluarkannya perpres tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 8 - 10% pada akhir tahun 2014 (lihat gambar 1). Gambar 1. Skenario Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan 2014 Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011
B. Definisi dan Ukuran Kemiskinan 1. Kemiskinan Agregat Kemiskinan agregat menunjukkan proporsi dan jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan agregat atau yang sering disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa. kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Perhitungan Angka jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, disebut juga sebagai Poverty Headcount Index atau P0. Jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan ini sering juga disebut sebagai Poverty Incidence. Mengapa digunakan konsumsi dalam menghitung jumlah penduduk miskin? Setidaknya ada 3 (tiga) alasan utama: Pertama, dalam pelaksanaan survei, terutama bagi masyarakat miskin yang mempunyai pendapatan tidak tetap, lebih mudah menanyakan jenis barang (termasuk makanan) dan jasa yang telah dikonsumsi atau dibelanjakannya. Kedua, dengan diketahuinya jenis makanan yang dikonsumsi maka akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengkonversinya menjadi tingkat kalori yang dikonsumsi. Informasi mengenai tingkat kalori yang dikonsumsi menjadi penting karena tingkat Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 3
4 kemiskinan dihubungkan dengan seberapa besar kalori yang dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan ditetapkan 2100 kilo kalori per orang perhari sebagai batas kemiskinan. Ketiga, dalam kenyataannya, terutama bagi penduduk miskin yang tidak mempunyai tabungan, dalam jangka menengah tingkat pendapatan akan sama dengan tingkat konsumsi (belanja). 2. Rumah Tangga Sasaran Data kemiskinan agregat hanya menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin. Walaupun sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun tidak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (by name dan by address). kemiskinan memerlukan nama dan alamat rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran (RTS) ini sering disebut data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus. Pengumpulan data rumah tangga sasaran didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin yang diperoleh dari survei kemiskinan agregat. Penyaluran program penanggulangan
Tabel 1. Ciri-ciri Rumah Tangga Sasaran (RTS) Sumber : BPS, 2010 Pengumpulan data RTS ini telah dilakukan BPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2005 dan September 2008. Daftar RTS yang dihasilkan bukan hanya data rumah tangga (RT) miskin, tetapi juga mencakup daftar RT hampir miskin (near poor). Jumlah anggota RTS yang tergolong miskin, jumlahnya konsisten dengan jumlah penduduk miskin secara agregat. Jadi, sebetulnya tidak ada dua angka kemiskinan. Jumlah anggota RTS dalam pelaksanaan program Bantuan Tunai Langsung (BLT) lebih besar dari jumlah penduduk miskin secara agregat, dikarenakan jumlah tersebut juga memasukkan RTS hampir miskin. BPS akan melakukan pengumpulan data RTS kembali pada tahun 2011. Pengumpulan data tersebut menggunakan metodologi yang telah disempurnakan. Dengan dikumpulkannya data RTS pada tahun 2011, diharapkan seluruh program penanggulangan kemiskinan bersasaran (targeted program) menggunakan data RTS tersebut (Unified Database). Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 5
6 Tabel 2. Jumlah RTS Menurut Provinsi dan Kategori Kemiskinan Berdasarkan PPLS 2088 Sumber : Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008
3. Ukuran Kemiskinan lain Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah Poverty Gap Index atau P1. Indeks ini menggambarkan selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata- rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan kedalaman kemiskinan (the depth of poverty). Perkembangan angka indeks P1 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan. Ukuran kemiskinan lain adalah Poverty Severity Index atau P2. Indeks Keparahan Kemiskinan ini adalah jumlah dari kuadrat selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Dengan melakukan pengkuadratan, indeks ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk miskin yang memiliki pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan. Serupa dengan P1, Perkembangan angka indeks P2 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan. Baik menggunakan P1 maupun menggunakan P2, menunjukan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, seperti terlihat pada gambar 2. Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 7
8 Gambar 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sumber: BPS, 2011 Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah menggunakan batas kemiskinan 1 (satu) US$ dan 2 (dua) US$ per kapita per hari. Batas kemiskinan menggunakan US$ ini sering disalah artikan dengan menggunakan nilai tukar biasa (exchange rate) untuk mendapatkan garis kemiskinan. Sehingga kalau nilai tukar adalah Rp. 8.500 per satu dolar, maka garis kemiskinan 1 (satu) US$ per kapita per hari, menjadi Rp. 255.000 per kapita per bulan. Bila perhitungan ini benar maka menjadi lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional yang sebesar Rp. 233.740 per kapita per bulan, kenyataannya tidak begitu. Nilai tukar yang digunakan dalam perhitungan garis kemiskinan 1 (satu) US$ dan 2 (dua) US$ adalah nilai tukar dolar PPP (Purchasing Power Parity). Nilai tukar PPP menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, dalam hal ini US$, untuk membeli barang dan jasa yang "sama"
di negara lain. Ilustrasi sederhana adalah sebagai berikuti, bila seseorang di Indonesia membeli beras seharga Rp. 5000 per liter, sementara di Amerika satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya adalah 1 (satu) US$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp. 8.500, dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras tadi dianggap telah membelanjakan 1 (satu) US$, walaupun pada kenyataannya dia hanya mengeluarkan Rp. 5000. Dalam realitanya tidak sesederhana ilustrasi di atas, barang dan jasa yang tersedia tidak hanya beras melainkan ratusan barang dan jasa lainnya. Dengan menggunakan US$ PPP tadi, maka garis kemiskinan nasional pada saat ini adalah sekitar 1,25 US$ PPP per kapita per hari. Dengan demikian garis kemiskinan nasional yang digunakan selama ini lebih tinggi dari batas 1 (satu) US$ PPP. Tidak heran, bila kita menggunakan ukuran garis kemiskinan 1 (satu) US$ per kapita per hari, justru jumlah orang miskin di Indonesia hanya sekitar 10,01 % pada tahun 2009 lebih sedikit dengan jumlah orang miskin yang dikeluarkan oleh BPS yaitu 14,15 % pada tahun 2009. Untuk kepentingan tujuan Millenium Development Goals (MDGs), digunakan ukuran kemiskinan 1 US$ per kapita per hari. Sasaran MDGs untuk tingkat kemiskinan Indonesia adalah 10,3% pada tahun 2015. Dengan ukuran ini Indonesia telah mencapai sasaran MDGs pada tahun 2009, jauh sebelum tahun 2015. Dengan menggunakan ukuran kemiskinan 2 (dua) US$ PPP per kapita per hari, jumlah orang miskin di Indonesia menjadi sekitar 50 %. Ukuran kemiskinan 2 (dua) US$ PPP per kapita per hari biasanya digunakan untuk negara yang kondisi ekonominya jauh lebih baik. Untuk negara berkembang ukuran 2 US$ per kapita per hari dianggap terlalu tinggi. Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 9
10 Namun demikian, jika perkembangan tingkat kemiskinan menggunakan ukuran yang konsisten, maka baik dengan menggunakan 1 US$ per kapita per hari, maupun dengan 2 US$ per kapita per hari, maupun dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus menurun setiap tahunnya. Walaupun tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun jumlah absolutnya masih sangat besar. Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional adalah 12,49 % atau 30 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dari pada jumlah penduduk Malaysia (28,2 juta orang). Hal ini merupakan tantangan dan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi semua pihak. Baik menggunakan ukuran 1 US$ per kapita per hari maupun menggunakan 2 US$ per kapita per hari, menunjukan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, seperti terlihat pada gambar 3. Gambar 3. Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan Di Bawah 1 US$ PPP/Kapita/Hari, 2 US$ PPP/Kapita/ Hari, Garis Kemiskinan Nasional Sumber: Bank Dunia dan BPS
C. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia sejak 1998 - 2011 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan sejak 1998 - 2010 dapat dilihat pada gambar 4. Secara umum, angka kemiskinan Gambar 4. Perkembangan Angka Kemiskinan di Indonesia 1996 - 2011 Sumber : BPS, 2011 Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005 - 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun tinggi dibandingkan dengan sebesar 0,8%, jauh lebih Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 11
12 pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin (lihat gambar 5). Gambar 5. Perbandingan Tingkat Penurunan/Pertambahan Penduduk Miskin Per Tahun di Berbagai Negara Berkembang Sumber : TNP2K, 2011 Kendati Indonesia adalah negara yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan, akan tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. Ada provinsi yang berhasil menurunkan prosentase penduduk miskinnya dengan cepat dan ada pula yang lambat. Gambar 6 berikut menggambarkan profil kemiskinan beberapa provinsi di Indonesia tahun 2010:
Gambar 6. Profil Kemiskinan Per Provinsi Tahun 2011 Sumber : BPS, 2011 Selain itu, sebaran penduduk miskin juga tidak merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia seperti terlihat pada Gambar 7. Gambar 7. Profil Sebaran Penduduk Miskin BerdasarPulau (%) 2011 Sumber : Data BPS, Juli 2011 Penduduk miskin sebagaimana digambarkan pada gambar 7 tersebut tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan prosentase terbesar berada di wilayah perdesaan di Pulau Jawa, disusul Pulau Sumatera, baru kemudian Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 13
14 pulau-pulau lain di Indonesia. Secara rinci, gambaran jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan dapat dilihat pada gambar 8. Gambar 8. Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan dan Perkotaan 2011 (dalam ribuan) Jumlah Penduduk Miskin dalam Ribuan (Perdesaan) Jumlah Penduduk Miskin dalam RIbuan (Perkotaan) Sumber : Susenas 2011
II PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABINET INDONESIA BERSATU II Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 15
16 A. Landasan Hukum Agenda besar pembangunan Indonesia termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Tema RKP 2010 adalah "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, sedangkan tema RKP 2011 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah". RPJMN 2010-2014 juga telah menetapkan sasaran pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, antara lain: (1) Pertumbuhan ekonomi, dengan proyeksi 7,0 - 7,7% pada tahun 2014; (2) Penurunan tingkat pengangguran, dengan target 5 - 6% pada akhir 2014; dan (3) Penurunan angka kemiskinan, dengan target 8-10 % di akhir 2014. RPJMN dan RKP ini berkaitan dengan Sepuluh Direktif Presiden yang disampaikan pada Rapat Kerja dengan menteri, gubernur, serta ahli ekonomi dan teknologi, di Istana Tampak Siring 2010, yakni: (1) Ekonomi harus tumbuh lebih tinggi; (2) Pengangguran harus menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak; (3) Kemiskinan harus makin menurun; (4) Pendapatan per kapita harus meningkat; (5) Stabilitas ekonomi terjaga; (6) Pembiayaan (financing) dalam negeri makin kuat dan meningkat; (7) Ketahanan pangan dan air meningkat; (8) Ketahanan energi meningkat; (9) Daya saing ekonomi nasional menguat dan meningkat; (10) Memperkuat "green economy" atau ekonomi ramah lingkungan. Terkait hal tersebut, pemerintah telah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu: (1) Pro-Pertumbuhan (pro- growth), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan
ekonomi melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi, melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah, melalui ekspor, dan peningkatan konsumsi; (2) Pro-Lapangan Kerja (pro-job), agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja; (3) Pro- Masyarakat Miskin (pro-poor), agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan mengurangi jumlah penduduk miskin secepat-cepatnya dengan melibatkan seluruh masyarakat (inclusive growth). penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan tentang Koordinasi Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, lainnya. dunia usaha, dan pemangku kepentingan Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 17
18 Gambar 9. Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan Sumber : TNP2K, 2011 Selain tiga instrumen utama penanggulangan kemiskinan di atas, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Upaya peningkatan dan perluasan program pro-rakyat (Klaster IV) dilakukan melalui: 1. Program Rumah Sangat Murah. 2. Program Kendaraann Angkutan Umum Murah. 3. Program Air Bersih Untuk Rakyat. 4. Program Listrik Murah dan Hemat. 5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan. 6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan. B. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I 1. Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga
RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan. Pelaksanaan PKH 2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah dimungkinkan Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 19
20 Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Sasaran program BOS dan unit cost per siswa tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut: Tabel 3. Sasaran Program BOS 2011 Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011 3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Meski dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tapi faktanya, masih tetap saja ada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan. Penyebabnya, para orangtua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan seperti baju, seragam, buku tulis dan buku cetak, sepatu, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). (BSM) bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Program Kebijakan Bantuan Siswa Miskin
ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan prestasi. Dana sebesar Rp 360.000 per tahun diberikan tingkat SD, dipergunakan untuk kepada siswa keperluan seperti, pembelian buku pelajaran, seragam sekolah, alat-alat olahraga dan keterampilan, pembayaran transportasi ke sekolah, serta keperluan lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. sekolah, BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. Sementara bagi siswa miskin di jenjang pendidikan menengah atas pemerintah menyiapkan bantuan khusus murid miskin di jenjang SMA dan bantuan beasiswa untuk siswa miskin pada jenjang SMK. Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswa bagi anak kurang mampu juga digulirkan pemerintah dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin ber-IPK 2,5, dan beasiswa bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi. Besarnya anggaran untuk beasiswa miskin diberbagai jenjang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 21
22 Tabel 4. Anggaran dan Sasaran Beasiswa Siswa Miskin Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011 4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa.
5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.000/kg di titik-titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. C. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 23
24 PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program penanggulangan kemiskinan yang dapat pemberdayaan masyarakat berbasis (1) PNPM- dikategorikan menjadi dua yakni: Inti terdiri dari program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). (2) PNPM-Penguatan terdiri dari program- program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri. a. PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bagian dari PNPM inti yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Besar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke kecamatan adalah sebesar Rp 1,5 - 3 Miliar,
yang ditentukan berdasarkan jumlah desa tertinggal dan rasio jumlah penduduk miskin dibandingkan jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Setiap kecamatan akan mendapat minimal 3 kali alokasi. Sumber Pendanaan dan Anggaran PNPM- Mandiri Perdesaan adalah dana dari APBN dan APBD. Mekanisme pencairan dana ini dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh UPK. Masyarakat desa dapat menggunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya. b. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias) fasilitasi PNPM pemberdayaan masyarakat, kelembagaan lokal, pendampingan masyarakat, pelatihan masyarakat, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) dalam mendukung usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan, diputuskan dan dikelola oleh masyarakat. BLM PNPM R2PN secara khusus dialokasikan untuk penyediaan dan perbaikan rumah dan permukiman penduduk, yang terkena dampak bencana dengan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan. R2PN menyediakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 25
26 Tujuan umum dari PNPM R2PN adalah kemiskinan mempercepat dengan kemandirian ini ditempuh dengan masyarakat. Upaya meningkatkan dan pemerintahan lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi. lokasi adalah desa dan/atau Sasaran kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang tidak termasuk kategori "kecamatan bermasalah" dan telah terkoordinasikan dengan BRR NAD dan Nias. Sasaran pemanfaat adalah rumahtangga miskin (keluarga inti); pemerintahan desa dan masyarakat umum; serta guru, orangtua/wali murid. penanggulangan cara pengembangan kapasitas masyarakat c. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative) PNPM Mandiri SADI adalah program untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani miskin melalui peningkatan kapasitas khusus kelompok yang dipilih petani untuk meningkatkan produktivitas dan akses ke pasar. Program ini dilaksanakan dengan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dan didanai dari hibah AusAID No. TF057097 dalam kerangka kerjasama Australia-Indonesia Partnership (AIP). PNPM SADI terdiri dari tiga subprogram yaitu (1). perencanaan partisipatif dengan mengadopsi mekanisme dan prosedur PNPM
Mandiri Perdesaan; (2). analisis dan memperkuat jaringan pemasaran dan rantai nilai yang bergantung pada petani untuk mendapatkan produk mereka ke konsumen dengan dukungan IFC (International Finance Corporation); (3). melakukan penelitian terhadap tumbuhan atau hewan yang dapat diadaptasi oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka dengan dukungan ACIAR (Australia Center for International Agricultural Research). Program PNPM Mandiri SADI memiliki sasaran rumah tangga miskin, terutama anggota kelompok tani yang sangat miskin, lembaga- lembaga masyarakat di bidang pertanian. d. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas PNPM Generasi Sehat dan Cerdas merupakan yang memfasilitasi program masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah. Program ini memfokuskan diri pada dua aspek kegiatan, yaitu kesehatan ibu-anak balita; serta pendidikan anak-anak usia sekolah (Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah). Dalam pelaksanaannya, pilot ini mengadopsi sepenuhnya prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat (bottom up). pemerintah Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 27
28 Tujuan dari program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas adalah meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita dan meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs). e. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM- LMP) PNPM-LMP adalah program yang berupaya agar aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi bagian integral dari aktivitas pembangunan masyarakat di perdesaan. Hal ini dilakukan agar kegiatan penanggulangan kemiskinan menyentuh aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga penggalian gagasan dan usulan kegiatan selama ini yang muncul dari masyarakat yang terkait dengan aspek pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara lestari. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran PNPM LMP adalah kelompok masyarakat miskin perdesaan (RTM); kelembagaan masyarakat yang terkait dengan kegiatan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam (Kelompok
petani, peladang berpindah, dan kelompok peduli lingkungan); Tata pemerintahan lokal (desa dan kabupaten) lokasi pilot PNPM LMP. nelayan, penambang, f. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) untuk program P2SPP mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM-MP ke dalam sistem serta mendorong reguler penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, pada dasarnya memiliki dua agenda besar: peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan Umum Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) adalah menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola PNPM- MP ke dalam sistem pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif. adalah (Musrenbang), g. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua PNPM Mandiri Respek Bagi Masyarakat Papua adalah program untuk mengembalikan harga diri orang Papua bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membangun diri dan kampung sendiri. Secara bertahap program ditujukan untuk mengembalikan semangat gotong royong Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 29
30 masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah daerah. h. PNPM Mandiri Perkotaan PNPM-Mandiri Perkotaan atau Program Penanggulan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri. Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan adalah: 1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip- prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/ suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya; berkelanjutan, 2. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak- pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat;
3. Mengedepankan peran Pemerintah Kota/ Kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan serta kelompok peduli setempat. dengan masyarakat Kelompok sasaran PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya mencakup empat sasaran utama, yakni masyarakat, pemerintah daerah, kelompok peduli setempat dan para pihak terkait (stakeholders). i. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan PNPM-Mandiri Infrastruktur adalah program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian masyarakat di daerah yang terpilih. Melalui program tersebut masyarakat dapat melakukan pembangunan, perbaikan prasarana, dan sarana infrastruktur serta bidang lain guna mendukung peningkatan perekonomian. panjang PNPM-Mandiri Tujuan Perdesaan/Peningkatan Infrastruktur Infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan jangka menengah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan yang mendekati miskin ke infrastruktur dasar di wilayah perdesaan. jangka Perdesaan adalah Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 31
32 j. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) PISEW adalah program yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Hal-hal tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan adalah mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (local governance) dan penguatan institusi di perdesaan Indonesia. pelaksanaan PISEW yang berbasis k. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Program WSLIC-3/PAMSIMAS merupakan program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit lainnya yang ditularkan diare dan penyakit melalui air dan lingkungan. Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan
sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). Sasaran program ini adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi. l. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/ Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK) Program P2DTK adalah penanggulangan kemiskinan dengan sasaran daerah tertinggal dan daerah khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Pembangunan Daerah kapasitas Tertinggal) untuk meningkatkan sosial-ekonomi daerah melalui pendekatan pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat. P2DTK sebagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimana masyarakat yang menentukan sendiri kebutuhannya untuk meningkatkan ini perekonomian. Pelaksanaan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan konsultan dengan struktur organisasi berjenjang dari tingkat nasional sampai kecamatan. secara umum adalah Tujuan P2DTK untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi di daerah-daerah tertinggal dan penerima program Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 33
34 khusus. Adapun kelompok yang menjadi sasaran dari program P2DTK adalah pemerintah daerah, komunitas dan masyarakat serta lembaga sosial kemasyarakatan. m. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanann (PNPM Mandiri-KP) PNPM Mandiri-KP adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir atau masyarakat nelayan pada sektor kelautan dan perikanan. Tujuan PNPM Mandiri-KP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang mencari nafkah di bidang kelautan dan perikanan yang miskin di 120 Kabupaten/Kota penerima PNPM Mandiri-KP. Mereka adalah warga yang tinggal di wilayah pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri- KP meliputi: Perikanan Budidaya; Perikanan Tangkap; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Pengawasan dan Pengendalian Perikanan; Sumberdaya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kelautan dan n. PNPM-Mandiri Pariwisata PNPM Mandiri Pariwisata adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang
berupaya membantu masyarakat miskin yang tinggal di sekitar wilayah destinasi pariwisata. Desa-desa miskin yang menjadi sasaran PNPM-Mandiri Pariwisata adalah desa-desa yang memiliki potensi pengembangan kegiatan kepariwisataan, dekat dengan Obyek Daerah Tujuan Wisata fasilitas pendukung pariwisata. Kegiatan-kegiatan pokok pengembangan destinasi pariwisata unggulan adalah untuk (1) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui konsep simplifikasi perizinan dan insentif perpajakan bagi investor. (2) Mendorong pertumbuhan daya tarik wisata unggulan di setiap provinsi (one province one primary tourism destination) bersama-sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. (3) Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing- masing destinasi pariwisata. (4) Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan). (5) Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata). (6) Pemberian perhatian kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar. (7) Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui: (a) terbangunnya komitmen nasional (ODTW), maupun khusus Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 35
36 agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan, perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat menfasilitasi berkembangannya kepariwisataan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki destinasi pariwisata unggulan; (b) harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan baik di tingkat pusat, daerah dan antara pusat dan daerah; (c) menformulasi, menerapkan, dan mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan. o. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim) PNPM-Mandiri Perkim adalah salah satu program yang bertujuan mencapai pemenuhan tempat tinggal layak huni. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri yang dilaksanakan melalui fasilitas berbagai kegiatan yang terkait dengan bidang perumahan permukiman upaya menumbuh- kembangkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah dan perumahan, pemenuhan kebutuhan rumah dan perumahan, serta peningkatan kualitas permukiman yang berbasis pemberdayaan masyarakat. dalam 2. Program Perluasan Dan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif Pengembangan Padat Karya adalah suatu kegiatan produktif yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak. Secara teknis konsep program ini
adalah untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha- usaha produktif dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM dan Teknologi sederhana yang ada serta peluang pasar. Kegiatan Padat Karya Produktif dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktif dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi sederhana yang tersedia yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan dan memperluasan kesempatan kerja. Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan lebih dalam kegiatan Padat Karya Produktif berorientasi pada kegiatan usaha yang bersifat ekonomi produktif dan berkelanjutan seperti: a. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan dan holtikultura, antara lain; budi daya padi, jagung, cabe, kentang dan buah- buahan. b. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor peternakan, antara lain; penggemukan sapi, kambing, peternakan ayam potong dan petelor. c. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor perikanan, antara lain; pembenihan udang, budi daya rumput laut, kolam ikan, tambak dan kerambah. d. Di bidang usaha industri kecil, antara lain; pembakaran gamping, batu bata, batako dan pembuatan keramik. e. Sarana penunjang ekonomi rakyat, seperti; pasar Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 37
38 perdesaan, embung (penampungan air di musim hujan) dan waduk. D. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 juta. Agunan pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai, namun Pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70% dari plafon kredit. Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM 2. Kredit Usaha Bersama (KUBE) KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari- hari, ditandai dengan: meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; Meningkatnya
kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya; Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; Keluarga Miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 39
III CAPAIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABINET INDONESIA BERSATU II Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 41
42 telah dilaksanakan oleh pemerintah. Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, program-program tersebut secara nyata telah berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan nasional dalam lima tahun terakhir. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keberhasilan program-program sektoral yang dilaksanakan secara integratif dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga. Berbagai program penanggulangan kemiskinan Tabel 5. Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2010
Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 43
IV PENUTUP Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 45
46 Data, fakta dan informasi yang tersaji dalam buku ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak terhadap definisi, permasalahan, dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan meningkat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua.
Tim Redaksi Pengarah : Freddy H. Tulung Penanggung Jawab : Bambang Wiswalujo Ketua : Rosmiati Wakil Ketua : Tahsinul Manaf Sekretaris : Farida Dewi Maharani Anggota : 1. Aditya Ranadireksa 2. Dewi Farida Simatupang 3. Dewi Susilorini 4. Fauzan Dwi Raharjo 5. Nuniek Aprianti Wibowo 6. Nurlaili 7. Nursodiq Gunarjo 8. Riana Riskinandini 9. Rokayah 10. Tri Budianti 11. Yudi Syahrial Narasumber : 1. Dr. Bambang Widianto (Sekretaris Eksekutif TNP2K) 2. Ir. Tonno Supranoto S.SH, CES (Kepala Sekretariat TNP2K) 3. Teguh Imawan Pembuat Artikel : Dimas Aditya Nugraha Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II 47