SALINAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBUK INDONESIA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBUK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mengingat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6141); 4. eraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Galon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di
3- 2. kabupaten/kota instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan luar wilayah pekerjaan dengan menerima upah di pemerintah yang 3. Republik Indonesia. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia usaha adalah badan disebut P3MI selanjutnya berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja 4. 5. Migran Indonesia. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah penempatan perjanjian Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama peraturan bekerja pelaksana tertulis antara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Surat Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum yang akan menjadi P3MI. 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang lembaga selanjutnya pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai dan pelaksana pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. 6. adalah BP2MI disebut pelayanan dalam kebijakan
4- 8. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan yang pemerintahan ketenagakerjaan bidang di ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan. 9. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional. 10. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. BAB II TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia; c. denda keterlambatan; d. pencabutan SIP3MI; dan/atau
e. izin tertulis pencabutan kepentingan perusahaan sendiri. penempatan untuk (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan rekomendasi pimpinan unit ketenagakerjaan, pengawasan yang membidangi BP2MI, rekomendasi Ketenagakerjaan/pejabat Perwakilan Republik Indonesia. atau yang laporan ditunjuk Atase pada Bagian Kedua Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administratif Pasal 3 (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah: a. Menteri; atau b. Dirjen. (2) Wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIP3MI. (3) Wewenang Dirjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjatuhkan sanksi administratif berupa: a. b. peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia; denda keterlambatan; dan pencabutan izin kepentingan perusahaan sendiri. c. d. tertulis penempatan untuk Pasal 4 Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, Dirjen melakukan pemanggilan paling banyak 2 yang (dua) menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan atau P3MI kepada kali
6- perusahaan sendiri guna klarifikasi penjatuhan sanksi administratif. Pasal 5 (1) Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Dirjen dapat membentuk tim, (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan BP2MI. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Dirjen mengenai sanksi yang akan dijatuhkan. (4) Dalam penjatuhan sanksi administratif pencabutan SIP3MI, Dirjen melaporkan kepada Menteri terkait hasil kinerja tim. (5) Menteri atau Dirjen dapat mempertimbangkan saran atau pendapat dari pemangku kepentingan terkait dalam penjatuhan sanksi administratif. Bagian Ketiga Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Pasal 6 (1) Dirjen menjatuhkan sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dalam hal P3M1 tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
7- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang hams dilaksanakan oleh P3MI terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau melakukan pelanggaran kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dirjen menjatuhkan penghentian sementara sebagian atau selumh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia. (5) Bentuk surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai format 1 yang tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 (1) Dirjen menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau selumh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) humf b, dalam hal P3MI: a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja; b. tidak memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; c. tidak mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan; d. tidak memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata
8- cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan; e. tidak mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; f. tidak memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; g. tidak mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima; atau h. tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Dalam sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh P3MI terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Menteri mencabut SIP3MI. (5) Bentuk Keputusan Dirjen tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 8 Sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditindaklanjuti dengan tunda pelayanan P3MI oleh BP2MI. Pasal 9 P3MI yang dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib bertanggung jawab atas pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan. Pasal 10 (1) Selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, P3MI dilarang melakukan seleksi atau kegiatan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia. (2) Bagi P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencabut S1P3MI. Pasal 11 (1) Dalam hal P3MI yang dijatuhi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia berakhir, P3MI harus melapor secara daring kepada Dirjen. (2) Berdasarkan laporan P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen menerbitkan keputusan pencabutan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia.
10- Pasal 12 (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dalam hal P3MI: a. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia; c. melakukan seleksi atau kegiatan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau d. mendapatkan penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 2 (dua) kali selama periode 12 (dua belas) bulan. (2) Dalam hal SIP3MI telah dicabut, P3MI yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk: a. memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan; b. menyelesaikan permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang terakhir diberangkatkan; dan c. mengembalikan SIP3MI kepada Menteri.
(3) Bentuk Keputusan Menteri tentang Pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 13 (1) P3MI yang telah dijatuhi sanksi administratif pencabutan SIP3MI dapat mengajukan permohonan SIP3MI baru setelah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan SIP3MI. (2) Penanggung jawab P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi penanggung jawab P3MI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pasal 14 Menteri menyampaikan notifikasi pencabutan SIP3MI secara daring kepada lembaga Online Single Submission. Pasal 15 (1) Dirjen menjatuhkan sanksi administratif denda keterlambatan bagi P3MI yang tidak menyerahkan: a. pembaruan data perpanjangan S1P3M1 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah tanggal SIP3MI berakhir; atau b. pembaruan data perubahan penanggung jawab atau alamat P3MI terhitung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan pengesahan perubahan akta P3M1 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pembaruan data perpanjangan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. laporan secara periodik kepada Menteri; b. laporan pelaksanaan penempatan yang menunjukan penempatan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIP3MI;
12- c. sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; d. laporan neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik; e. pernyataan tidak dalam kondisi diskors; dan f. surat pernyataan telah divalidasi ulang persyaratan memperoleh SIP3MI. (3) Besaran denda keterlambatan bagi P3MI yang tidak menyerahkan pembaruan data perpanjangan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Besaran denda keterlambatan bagi P3MI yang tidak menyerahkan pembaruan data penanggung jawab atau alamat P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Uang denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Bentuk Keputusan Dirjen tentang denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 4 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 16 (1) Dirjen menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dalam hal perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap pelindungan pekerja yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.
13- (2) Bentuk Keputusan Dirjen tentang pencabutan izin penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 5 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 970), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
14- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 390 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BIRO HUKUM, AYANTI 0603 199903 2 001
15- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAFTAR LAMPIRAN 1. Format 1 Surat Peringatan Tertulis 2. Format 2 Keputusan Dirjen tentang Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia 3. Format 3 Keputusan Menteri tentang Pencabutan SIP3MI 4. Format 4 Keputusan Dirjen tentang Denda Keterlambatan 5. Format 5 Keputusan Dirjen tentang Pencabutan Izin Penempatan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IDA FAUZIYAH SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA LA BIRO HUKUM, <.ETE/v lAYANTI 199903 2 001 DAN
16- Format 1 Surat Peringatan Tertulis KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5260482 Fax. (021) 5252730 Jakarta 12950 Jakarta,. Nomor Lampiran Hal Peringatan Tertulis Yth. Direktur Utama PT Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara (1) Peraturan Menteri yaitu - Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Ketenagakeijaan Nomor Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekeija Migran Indonesia, pemsahaan Saudara telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif-peringatan tertulis kepada: Nama Perusahaan maka berdasarkan Pasal 4 ayat PT. Nomor SIP3M1 Nama Penanggung Jawab Alamat Paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat peringatan tertulis ini Saudara wajib melakukan: 1 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing. Demikian untuk dilaksanakan. Direktur Jenderal, NIP. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI, 2 3. dst
17- Format 2 Keputusan Dirjen tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia # KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR: TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA • DIREKTUR JENDERAL
. PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, Menimbang : a. b. c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakeijaan Nomor tentang telah memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penempatan Pekeija Migran Indonesia; bahwa P3MI telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal ... Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun ... Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekeija Migran Indonesia, atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan Tertulis, sehingga P3MI telah memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekeija Migran Indonesia sesuai dengan Ketenagakeijaan ketentuan Pasal tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Nomor.... Tahun ... Administratif dan Perlindungan Pekeija Migran Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekeija Migran Indonesia PT tanggal , PT atas PT nama ... Peraturan Menteri dalam Pelaksanaan Penempatan ;
Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA Undang-Undang Nomor tentang 18 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2020 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekeija Migran Indonesia Tahun Tahun 2017 Indonesia Nomor (Berita Negara Republik MEMUTUSKAN; KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN USAHA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT Menjatuhkan sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekeija bulan sej^ Migran Indonesia PT tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini. sanksi administratif penghentian selama Selama masa penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia PT dilarang melakukan: Selama masa penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia PT berkewajiban untuk; Apabila masa penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekeija Migran Indonesia telah berakhir dan PT tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka PT akan dikenakan sanksi administratif Pencabutan SIP3MI sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor.... Tahun ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekeija Migran Indonesia. PT wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
KEENAM Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakeijaan Rl; 2 3. dst. Format 3 Keputusan Menteri tentang Pencabutan SIP3MI ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, DIREKTUR JENDERAL
Menimbang Mengingat 20- MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakeijaan tentang Surat Izin Perusahaan Penempatan Nomor Pekerja Migran Indonesia, PT telah memiliki izin usaha sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia; b. telah melakukan bahwa P3MI atas nama PT ... pelanggaran Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor.... Tahun ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk unsur dikenakan sanksi administratif pencabutan SIP3MI; sesuai dengan ketentuan Pasal sehingga telah memenuhi c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakeijaan tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekeija Migran Indonesia PT ; : 1. Undang-Undang Nomor tentang 18 Pelindungan Pekeija Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); Tahun 2017 2. Peraturan Presiden Nomor tentang Kementerian Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 18 Tahun 2015 3. Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Cara Mempersiapkan Peraturan Rancangan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Peraturan Pembentukan di Kementerian Ketenagakeijaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Tata Undang-Undang, Rancangan Rancangan Menteri
lit:.: 21 - 4. Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekeija Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT MENTERI KETENAGAKERJAAN KESATU Menjatuhkan Perusahaan Penempatan Pekeija Migran Nomor sanksi administrasi tanggal .. atas nama PT pencabutan Surat Izin Indonesia (SIP3MI) KEDUA dilarang melakukan Dengan dicabutnya SIP3MI, maka PT kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekeija Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya. KETIGA PT berkewajiban untuk: a . b. c. memberangkatkan Galon Pekeija Migran Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan; menyelesaikan permasalahan yang dialami Pekeija Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhimya Peijanjian Keija Pekeija Migran Indonesia yang terakhir diberangkatkan; dan mengembalikan SIP3MI kepada Menteri. KEEMPAT Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Keija dan Perluasan Kesempatan Kerja. KELIMA PT tanggal kepada Menteri Ketenagakeijaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Keija dan Perluasan Kesempatan Keija. wajib mengembalikan asli SIP3MI Nomor KEENAM Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, IDA FAUZIYAH Tembusan: 1. 2. 3. 4. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia Ketua Asosiasi P3MI; Dirut PT Diijen Binapenta dan PKK Kemnaker; Kepala BP2MI; Kepala Perwakilan RI di Negara tujuan penempatan; 5. 6.
j?-- ^ [•.V .. , 22- Format 4 Keputusan Dirjen tentang Denda Keterlambatan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR: TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PERUSAHAAN PENEMPATAN : PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL ^ PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, Menimbang . : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakeijaan Nomor tentang telah memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penempatan Pekeija Migran Indonesia; tanggal PT r- b. telaii melakukan pelanggaran bahwa P3MI atas nama PT berupa tidak menyerahkan pembaruan data SIP3MI dalatn waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan perubahan ... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ketentuan Pasal tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Nomor.... Tahun ... dan Administratif Perlindungan Pekeija Migran Indonesia, sehingga P3MI telah memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi administratif denda keterlambatan; dalam Pelaksanaan Penempatan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perusahaan Jenderal Penempatan Pekeija Migran Indonesia PT tentang Denda Keterlambatan ; Mengiagat : 1. Undang-Undang Nomor tentang 18 Pelindungan Pekeija Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); Tahun 2017 2. Tahun Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 2020 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekeija Migran Indonesia Tahun Indonesia Nomor ..); (Berita Negara Republik
23- Menetapkan MEMUTUSKAN: DIREKTUR KEPUTUSAN KETERLAMBATAN MIGRAN INDONESIA PT JENDERAL DENDA PENEMPATAN PEKERJA TENTANG PERUSAHAAN KESATU Menjatuhkan sanksi administratif denda keterlambatan kepada P3MI atas nama PT sebesar KEDUA Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada untuk selanjutnya disetorkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Ketenagakerjaan. KETIGA P3MI atas nama PT pembaruan data berupa perubahan Jenderal c.q Direktur Penempatan Tenaga Keija Luar Negeri. berkewajiban menyampaikan kepada Direktur KEEMPAT Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan. ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, DIREKTUR JENDERAL, NIP. Tembusan: 1. Menteri Ketenagakeijaan RI; 2 3. dst.
24- Format 5 Keputusan Dirjen tentang Pencabutan Izin Penempatan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri # KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR: TENTANG PENCABUTAN IZIN PENEMPATAN UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI PT..... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakeijaan Nomor telah memiliki izin sebagai perusahaan yang menempatkan Pekeija Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri; tanggal tentang , PT bahwa PT sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun ... tentang Tata Cara dalam Pelaksanaan Pengenaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga PT telah memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi administratif pencabutan izin penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri; telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal ... Sanksi Administratif bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Izin Penempatan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri PT ; Mengingat tentang 18 Undang-Undang Pelindungan Pekeija Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); Tahun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2020 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekeija Migran Indonesia Tahun Nomor 2017 Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);
f 25- MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENCABUTAN IZIN PENEMPATAN UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI PT KESATU Menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri PT KEDUA penempatan untuk kepentingan Dengan dicabutnya perusahaan sendiri, maka PT dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya. izin KETIGA PT a berkewajiban untuk: ; b ; c. dst. KEEMPAT Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Keija dan Perluasan Kesempatan Keija. KELIMA izin penempatan untuk PT kepada Direktur kepentingan perusahaan sendiri PT Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Keija dan Perluasan Kesempatan Keija. wajib mengembalikan asli KEENAM Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan. ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, DIREKTUR JENDERAL, NIP. Tembusan; 1. Menteri Ketenagakeijaan RI; 2. 3. 4. Kepala BP2MI; Kepala Perwakilan RI di Negara tujuan penempatan; Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang ketenagakeijaan di Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia Dirut PT 5.