Intermestic: Journal of International Studies e-ISSN.2503-443X Volume 7, No. 2, Mei 2023 (390-402) doi:10.24198/intermestic.v7n2.1 EDITORIAL: Kepemimpinan Regional Dalam Hubungan Internasional Setelah sukses menyelenggarakan Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat kepemimpinan atau keketuaan ASEAN 2023 untuk satu tahun lamanya (1 Januari -31 Desember 2023). Kepemimpinan tersebut diserahkan dari Kamboja kepada Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Phnom Penh pada November 2022 yang menandakan kepercayaan kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di regional Asia Tenggara di tengah kondisi recovery dunia pasca pandemi, dengan tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Meskipun dalam organisasi regional ASEAN tidak ada satu negarapun yang secara resmi dan permanen sebagai pemimpin atau kekuatan regional, posisi keketuaan memberikan kesempatan kepadanya melaksanakan kepemimpinan regional, sekaligus peluang dan penegasan kepemimpinan yang efektif dan cara pemimpin membuat perbedaan yang berarti di arena global. Memahami kepemimpinan regional (regional leadership) sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan penstudi/sarjana (scholars), karena membantu menjelaskan motivasi dan tindakan negara dalam hubungan internasional, dan distribusi kekuasaan antarnegara dan regional dalam dinamika politik regional dan global pada masa kini. Penegasan atau pencegahan kepemimpinan regional akan berdampak tidak hanya pada tatanan regionalnya namun juga pada tatanan global di masa depan (Acharya, 2009). 390
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 2, Mei 2023 (390-402) doi:10.24198/intermestic.v7n2.1 Pemahaman terhadap terdapatnya prasyarat (dan dampak) dari penegasan kepemimpinan regional dan kaitannya dengan kekuatan regional diperlukan sebagai langkah awal. Kepemimpinan adalah hubungan "antara seorang pemimpin dan mereka yang mengikuti pemimpin." Kepemimpinan regional mengacu pada kemampuan suatu kawasan atau regional untuk memberikan pengaruh pada politik global dan membentuk sistem internasional. Kepemimpinan regional juga mengacu pada peran negara tertentu, baik secara individu maupun kolektif, dan juga peran institusi regional dalam suatu regional maupun di luar regional, dalam membentuk kebijakan dan tindakan negara, negara-negara, institusi di suatu regional atau di luarnya. Kepemimpinan regional memainkan peran penting dalam hubungan internasional, karena membentuk jalannya peristiwa global, menentukan arah dan nada untuk keterlibatan suatu bangsa dengan seluruh dunia, baik itu melalui negosiasi diplomatik, aliansi strategis, atau mengatasi tantangan global. Kecenderungan terkini menunjukkan bahwa negara-negara dengan kemampuan yang memadai untuk diberikan status 'kekuatan regional' (regional power) oleh rekan- rekannya (terutama negara-negara lain di kawasan mereka) namun mereka enggan atau menolak sebagai kepemimpinan regional. Kepemimpinan regional kerap dikonseptualisasikan sebagai tujuan tambahan dalam strategi besar kekuatan regional. Yang lainnya menggangap kekuatan regional adalah kepemimpin regional sehingga persyaratan kepemimpinan menjadi persyaratan kekuatan. Beberapa penstudi mungkin mempertanyakan apakah negara yang memperoleh status kekuatan regional secara otomatis merupakan kepemimpiman regional? Bagaimana mengejar kekuatan regional untuk mendapatkan kepemimpinan regional? Apakah suatu negara harus dianggap sebagai kekuatan regional jika sepenuhnya meninggalkan kepemimpinan? Oleh karena itu, hal pertama yang diperlukan adalah membedakan dengan jelas antara status kekuasaan regional, kepemimpinan regional, pengejaran kepemimpinan regional sebagai tujuan dan pelaksanaannya sebagai peran. Salah satu upaya pertama untuk membangun konsep kekuatan regional dalam sistem internasional dibuat oleh Øyvind Østerud (1992) yang menggunakan gasasan 'regional great power' dan mendefinisikannya sebagai negara: yang secara geografi bagian dari suatu wilayah; yang mampu berdiri untuk berhadapan dengan koalisi negara | 391 e-ISSN. 2503-0892
Editorial KEPEMIMPINAN REGIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL Arry Bainus & Junita Budi Rahman lainnya di kawasan; yang sangat berpengaruh dalam permasalahan regional; dan yang bisa juga menjadi negara besar di skala dunia selain status regionalnya. Destradi (2010) mengajukan dua elemen yang "tidak terbantahkan dalam literatur", yaitu kekuatan regional adalah milik dari suatu wilayah, dan memiliki bagian yang lebih besar dari kemampuan wilayah tersebut jika dibandingkan dengan negara bagian lapis kedua. Dalam situasi demikian, status kekuatan regional biasanya diakui, kurang lebih secara eksplisit, oleh negara-negara lain di kawasan itu dan sekitarnya. Negara-negara dengan bagian yang lebih besar dari kemampuan suatu kawasan akan selalu diperhitungkan secara khusus karena dampak berbeda yang mungkin mereka timbulkan di kawasan itu. Akan tetapi mengakui pentingnya tetangga berbeda dengan mengikuti kepemimpinannya. Secara aktif merongrong klaim kepemimpinan kekuatan regional dengan mengimbanginya juga dapat menjadi bukti pengakuan status oleh tetangganya. Menurut Detlef Nolte & Luis L. Schenoni (2021) konsep kekuatan regional mengacu pada keunggulan kemampuan, yang setidaknya secara implisit diakui oleh negara- negara lain di dalam dan di luar suatu wilayah sebagai secara struktural menentukan kedudukan sosial yang lebih tinggi dari kekuatan regional. Status seperti itu dapat menimbulkan harapan akan kepemimpinan dan memfasilitasi pelaksanaannya tetapi secara analitis berbeda darinya. Wright (1978) menyebut kekuatan regional dengan 'pemimpin regional', 'kekuatan regional utama' atau 'kekuatan besar regional/lokal', yang dianggap kuat di wilayah mereka sendiri terlepas dari apakah mereka mewakili hubungan permusuhan atau persahabatan regional. Chase, Hill dan Kennedy (1996) dalam Flemes & Wojczewski (2010) menghubungkan peran kekuatan regional dengan gagasan 'negara bagian penting, yang sangat penting secara regional sehingga keruntuhannya akan menyebabkan kekacauan lintas batas. Di sisi lain, kemajuan dan stabilitas ekonomi 'negara yang sangat penting' ini akan meningkatkan kelangsungan ekonomi dan kesehatan politik kawasannya. Konsorsium Eropa untuk Riset Politik mendefinisikan kekuatan regional yang sedikit kontras tentang apa yang membuat kekuatan regional. Menurut lembaga ini kekuatan regional adalah negara yang secara geografis termasuk dalam regional, dominan dalam hal ekonomi dan militer, mampu menggunakan pengaruh hegemonik di wilayah tersebut dan pengaruh yang cukup besar pada skala dunia, bersedia memanfaatkan sumber daya kekuasaan dan diakui atau bahkan diterima sebagai pemimpin regional oleh tetangganya. 392 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 2, Mei 2023 (390-402) doi:10.24198/intermestic.v7n2.1 Konseptualisasi sebelumnya telah mencampuradukan dimensi analitik yang berbeda dari kekuatan regional dan kepemimpinan regional. Misalnya, Nolte (2010), seperti yang dikutip oleh Nolte & Schenoni (2021), telah mendefinisikan kekuatan regional sebagai negara yang mengartikulasikan pretensi (konsepsi diri) dari posisi terdepan di wilayah yang dibatasi secara geografis, ekonomi, dan politik; yang menampilkan sumber daya material (militer, ekonomi, demografis), organisasional (politik) dan ideologis untuk proyeksi kekuatan regional; yang benar-benar berpengaruh besar dalam urusan regional (kegiatan dan hasil). Dalam definisi ini dan definisi serupa, menurut Destradi (2010), ada harapan bahwa kekuatan regional akan melakukan semacam pengaruh di kawasan (regional), atau menjadi "negara pemimpin regional", seperti yang dikemukakan oleh Braveboy-Wagner (2016). Persamaan perihal kekuatan regional dan kepemimpinan regional, seperti yang ditemukan oleh Nolte & Schenoni, menjadi semakin jelas dengan konseptualisasi "kekuatan keregionalan/kepemimpinan regional" sebagai sebuah peran. Dari perspektif teori peran, kekuatan regional adalah "pemimpin alami" karena "peran utama" mereka membutuhkan atau mempersyaratkan kinerja peran pendukung yang menyiratkan kepemimpinan (misalnya, mediator, koordinator, penyedia keamanan, dan lain sebagainya). Kekuatan regional mungkin "pemimpin yang ragu-ragu" tetapi mereka tetap harus menjadi pemimpin. Dengan menyamakan peran dengan status atau "status master," didefinisikan "sebagai peran yang menonjol dalam setiap situasi", teori peran memasukan konsep sosiologis seperti kelas dan status. yaitu bentuk stratifikasi sosial yang tidak selalu memerlukan kinerja peran tertentu. Menurut Nolte dan Schenoni, status menghasilkan harapan perilaku tertentu, seperti misalnya mungkin mengharapkan kekuatan regional menjadi pemimpin regional, tetapi aktor sosial tidak kehilangan status mereka jika mereka gagal melakukan (Nolte & Schenoni, 2021). Nolte dan Schenoni mengadopsi "pendekatan posisi", yang berbeda dengan "pendekatan relasional", untuk menentukan status dalam hierarki. Konsep "pendekatan posisi" tentang kekuatan regional pada akhirnya bergantung pada distribusi sumber daya, sebagai atribut berharga dari negara, dalam wilayah yang dibangun secara sosial. Distribusi kapabilitas kekuasaan ini selalu, secara eksplisit atau implisit, mendefinisikan hierarki regional dan status negara di dalamnya. Status diberikan kepada kekuatan regional oleh negara lain di dalam dan di luar wilayah atau "komunitas status" atau | 393 e-ISSN. 2503-0892
Editorial KEPEMIMPINAN REGIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL Arry Bainus & Junita Budi Rahman "lingkaran pengakuan", dengan pengakuan atas kemampuan tenaganya yang unggul. Womack kemudian memadatkan garis argumentasi ini dengan menyatakan: "Kekuatan regional menjadi pusat perhatian regional karena politik yang lebih kecil memiliki lebih banyak exposure dari pada sebaliknya" (Womack, 2016). Dengan demikian status sebagai kekuatan regional atau kekuatan keregionalan didefinisikan baik oleh kapabilitas kekuasaan (atau sumber daya status) dan oleh pengakuan ini (pengakuan status) dalam aktivitas de facto negara lain (Prys, 2010). Beberapa usulan dari para penstudi/sarjana mengenai prasyarat untuk kepemimpinan regional. Schoeman (2003) dalam Flemes (2007) mengajukan unsur- unsur dinamika internal, kesediaan, kapasitas dan penerimaan. Dinamika internal sistem politik dan ekonomi negara harus memungkinkannya memainkan peran stabilisasi dan memimpin di wilayahnya; kekuatan regional harus menunjukkan dan berperan sebagai pemimpin regional, stabilisator dan, penjaga perdamaian atau pembawa damai; kemampuan secara politik dan ekonomi untuk mengambil alih kepemimpinan regional; dapat diterima oleh tetangganya, dan oleh ekstra-regional, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan regional. Flemes (2007) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan empat kriteria penting, yaitu klaim, sumber daya, gagasan, dan kebijakan luar negeri. Senada, Schirm (2005) dalam Flemes (2007) mengemukakan kriteria-kriteria: kesediaan (sebagai klaim), kapasitas (sebagai potensi), dan juga penerimaan. Selain itu, ia menambahkan dengan kegiatan, display dan pengaruh kekuatan regional sebagai faktor yang memungkinkan penilaian terhadap perannya. Klaim atas kepemimpinan antara lain menyiratkan kesediaan untuk berperan sebagai stabilisator dalam urusan keamanan regional dan pembuat aturan dalam ekonomi regional dan menentukan lingkup pengaruhnya. Didukung oleh sumber modal yang diperlukan untuk membuat perbedaan dalam tawar-menawar internasional. yaitu sumber daya material, sumber daya ideasional, dan aksi nyata yang mendapatkan peneriman intra dan ekstra regional berupa legitimasi, kredibilitas dan reputasi. Sumber daya material berupa hard power dengan fokus pada kekuatan militer sebagai faktor kunci didasarkan pada kekuatan laten suatu negara yang terdiri dari sumber daya ekonomi dan demografisnya. Kekuatan militer yang kuat terdiri dari seperangkat pengeluaran pertahanan militer dan personel militer, kemampuan memproyeksikan kekuatan dan kemampuan militernya untuk berkompetisi dengan 394 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 2, Mei 2023 (390-402) doi:10.24198/intermestic.v7n2.1 kekuatan dominan lainnya, dan memengaruhi peristiwa di luar perbatasannya (Lemke, 2010) (Hurrell, 2006). Kekuatan ekonomi suatu kawasan dengan tingkat pertumbuan ekonomi yang tinggi (indikator: PDB, indeks daya saing pertumbuhan, indeks gini ketimpangan pendapatan), kapasitas untuk melakukan investasi dan pasar yang luas, dan pemain kunci dalam negosiasi perdagangan internasional. Sumber daya material lainnya adalah geografi (indikator: wilayah), demografis (indikator: penduduk), teknologi, infrastruktur, energi, serta faktor pembangunan pertanian, lingkungan, dan manusia. Sumber daya ideasional, yang membedakannya dari paksaan dan bayaran, sebagai karakter penentu hubungan antaraktor. Berupa sumber-sumber soft power (nilai politik, kebijakan luar negeri dan budaya) yang menarik (Nye, 2004). Nilai-nilai politik dan ideologis serta visi atau perspektif jangka panjang yang jelas dan meyakinkan untuk masa depan. Orientasi luar negeri yang menginspirasi dan membantu pengambilan keputusa serta memandu tindakan untuk memajukan kepentingan maupun regionalnya di panggung global. Kebijakan luar negeri yang memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum, serta mengadvokasi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Budaya sebagai sumber daya ideasional dalam dimensi simbolik, psikologis atau subyektif. Sumber ini dapat diukur dari jumlah mahasiswa asing, benda seni dan tempat-tempat menarik bagi wisatawan luar negeri, situs jaringan yang hits. Sumber ideasional lainya adalah otoritas, legitimasi dan kewajiban moral (Lake, 2005); legitimasi dan kredibilitas aktor (Treverton & Jones, 2005); dan reputasi publik (Grant & Keohane, 2005). Dalam jangka panjang, kredibilitas, legitimasi, dan otoritas moral dapat berkembang dari perilaku paradigmatik, yang berpotensi berkontribusi pada penguatan posisi dalam proses tawar- menawar (Flemes D. , 2007). Kegiatan kebijakan luar negeri untuk penegasan kepentingan oleh kekuatan regional dengan menggunakan instrumen-instrumennya dapat membedakan mereka. Dalam sebuah kontinum antara paksaan dan persuasi, instrumen kebijakan luar negeri yang sesuai tidak saling mengecualikan, melainkan mereka saling melengkapi. Pertama, instrumen material, yaitu sumber daya material dan ideasional sebagai penerapan kekuatan keras. Dalam hal ini alat-alat ekonomi dan militer digunakan untuk kepentingan-pernyataan, dari insentif ekonomi hingga pemaksaan militer. Secara rinci instrumen ekonomi meliputi peningkatan dan penurunan (subsidi) investasi asing | 395 e-ISSN. 2503-0892
Editorial KEPEMIMPINAN REGIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL Arry Bainus & Junita Budi Rahman langsung dan perdagangan (termasuk sanksi perdagangan), dan peningkatan dan penurunan hibah (termasuk korupsi). Sarana militer berarti penggunaan kekerasan militer sebagai pelindung (partisipasi dalam misi PBB) atau kekuatan koersif. Pembuatan skenario ancaman atau penangkalan melalui kebijakan senjata atau pembangunan aliansi militer merupakan instrumen kebijakan luar negeri material selanjutnya. Kedua, instrumen kelembagaan diterapkan secara tidak langsung untuk memengaruhi perilaku negara melalui prosedur dan aturan formal dan informal. Ketiga, instrumen diskursif, yaitu proses negosiasi persyaratan individu untuk validitas aktor yang berpartisipasi. Untuk hal ini saluran diplomatik digunakan untuk mengartikulasikan dan menegosiasikan kepentingan mereka. Sarana diplomasi berkisar dari diplomasi klasik yang dicirikan oleh kekuatan konsensus hingga diplomasi koersif. Diplomasi klasik terdiri dari pengaturan agenda dan kontrol wacana serta penggunaan instrumen hukum internasional (medisasi). Dengan keterampilan komunikasi yang efektif memungkinkan para pemimpin memengaruhi komunitas internasional yang memihak, menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan antarbangsa, membangun konsensus, dan mendorong kerja sama dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan yang ada. Sedangkan diplomasi koersif mencakup ancaman dengan sanksi ekonomi dan militer dan melalui ini membangun potensi tekanan atau pencegahan (Flemes D. , 2007). Pada tataran kegiatan lainnya, kepemimpinan regional dapat menunjukkan (display) ketangguhan, kemampuan beradaptasi dan pemikiran strategis untuk mengatasi tantangan dan ketidakpastian global, seperti perubahan iklim, keamanan dunia maya, kemiskinan, terorisme, dan pandemi. Pemimpin dapat memobilisasi sumber daya, membangun koalisi, dan mengadvokasi solusi bersama, sehingga berkontribusi pada perbaikan dunia secara keseluruhan; dapat menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi persaingan dari dalam mapun luar regional yang merupakan tantangan berat dan terbesar; dan dapat pula mendemontrasikan dan mempertunjukan semua kapabilitasnya dalam sumber daya material dan ideologi, aksi dan perilaku diplomasi, dan hasil penerimaan sebagai milik bersama dan identas regional ke dalam dan luar regional (Flemes D. , 2007). Melalui penerimaan publik (intra dan ekstraregional) dapat dipertanyakan sejauh mana negara lain menerima klaim dan aktivitas kepemimpinan regional. Penerimaan 396 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 2, Mei 2023 (390-402) doi:10.24198/intermestic.v7n2.1 berupa pengakuan, legitimasi atau persetujuan yang menerima klaim dan aktivitas dan kepemimpinan regional kekuatan regional dari para pemangku kepentingan (negara dan non-negara) intraregional. Penerimaan sebagai syarat bagi representasi kepentingan regional mereka maupun sebagai landasan untuk meningkatkan kiprah =kepemimpinannya di ekstra regional atau tingkat yang lebih tinggi (global) (Hearn, 2011); (Rachman, 2015); (Flemesa & Lobell, 2015). Pada gilirannya reputasi positif yang diraih sebagai penerimaan publik dapat membawa kekuatan dan kepemimpinan regional pada posisi yang lebih kuat atau tingkat yang lebih baik dalam proses tawar menawar (bargaining processes). Pada akhirnya setiap kekuatan pemimpin regional harus dinilai menurut seberapa besar pengaruh sebenarnya yang telah dilakukannya, dalam arti kekuasaan atas sumber daya. Baldwin (2002) mengemukakan konsep multidimensi untuk memeriksanya meliputi dimensi lingkup/skup atau cakupan, domain, bobot, biaya dan sarana. Kepemimpinan regional dalam kajian Hubungan Internasional adalah konsep kompleks yang telah diperdebatkan oleh para penstudi/sarjana dan pembuat kebijakan selama beberapa dekade. Dalam pengkajiannya, konsep kepemimpinan regional terekait erat dengan konsep pendahulunya yaitu rezim international (international regime) dan kekuatan atau kekuasaan regional (regional power), selain regionalisme. Pada perkembangan awal mengenai kepemimpinan regional sebagai sebuah konsep, para penstudi/sarjana telah mengidentifikasi jenis kepemimpinan dan perannya masing- masing yang dapat ditemukan dalam rezim internasional (international regime). Rezim internasional didefinisikan oleh Krassner (1982) sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi aktor bertemu di area isu tertentu. Sebagai titik awal, rezim telah dikonseptualisasikan sebagai variabel intervening yang berdiri di antara faktor-faktor penyebab dasar (kekuasaan, kepentingan, dan nilai) di satu sisi dan hasil serta perilaku di sisi lain. Rumusan ini menimbulkan perdebatan pardigmatik mengenai hubungan antara faktor-faktor penyebab dasar dan rezim di satu sisi, dan hubungan antara rezim dan hasil serta perilaku terkait. Pada posisi pertama, Young, dan Hopkins & Puchala dari tradisi Grotian, berpendapat bahwa rezim sebagai karakteristik sistem internasional yang meresap. Tidak ada perilaku berpola yang dapat mempertahankan dirinya sendiri untuk waktu yang lama tanpa menghasilkan rezim | 397 e-ISSN. 2503-0892
Editorial KEPEMIMPINAN REGIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL Arry Bainus & Junita Budi Rahman yang kongruen. Rezim dan perilaku terkait erat. Sebaliknya Strange, dari tradisi realis struktural pada posisi kedua, berpendapat bahwa rezim adalah konsep yang menyesatkan yang mengaburkan hubungan dasar ekonomi dan kekuasaan. Strange, mewakili apa yang mungkin merupakan posisi modal bagi sarjana hubungan internasional, menguraikan kritik struktural konvensional yang menolak peran penting apa pun untuk prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Pada posisi ketiga, yang diberi label "struktural yang dimodifikasi", didukung oleh Stein, Keohane, dan Jervis; dan juga Ruggie, Lipson, dan Cohen, menerima asumsi analitik dasar dari pendekatan realis struktural yang menempatkan sistem internasional negara-negara yang secara fungsional simetris dan memaksimalkan kekuasaan yang bertindak dalam lingkungan anarkis. Tetapi mereka berpendapat bahwa di bawah kondisi pembatasan tertentu yang melibatkan kegagalan tindakan individu untuk mengamankan hasil optimal Pareto, rezim internasional mungkin memiliki dampak yang signifikan bahkan di dunia yang anarkis. Keohane (1983) menekankan bahwa hegemon adalah pusat pembentukan dan keberlanjutan rezim hegemon yang memenangkan regional power di suatu rezim internasional mewujud sebagai 'pemimpin regional'. Diskusi tentang pengertian hegemoni kemudian bergeser menjadi paradigma Liberal yang membahasakan 'kepemimpinan' untuk mengomunikasikan sentralitas kekuasaan dalam institusi. Dengan paradigma lainnya dalam teori HI, seperti realisme, neorealisme klasik dan neoliberalisme, konstruktivisme dan international society, para penstudi/sarjana mengeksplorasi mengenai pemimpin dan kepemimpinan regional dalam hubungan internasional. Seperti Young (1991) yang membahas tentang kepemimpinan dalam pembentukan kelembagaan untuk memahami gagasan pemimpin regional dan peran sentralnya dalam regionalisme. Ia mengajukan konsep kepemimpinan struktural, kewirausahaan, dan intelektual dalam suatu rezim dan hubungannya satu sama lain melaui proses tawar-menawar dalam membentuk institusi terkait. Meskipun keberadaan ketiga tipe pemimpin ini diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menjamin keberhasilan kemunculan institusi. Selanjutnya Nolte (2010) yang menganalisis hubungan antara pemimpin regional dan lembaga regional. Kekuatan regional dikonseptualisasikan sebagai Regionale Führungsmächte, dan kepemimpinan regional adalah tujuan dan tanggung jawab kekuatan regional, memiliki kemampuan kekuatan yang unggul dan secara efektif menjalankan pengaruhnya di kawasan. 398 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 2, Mei 2023 (390-402) doi:10.24198/intermestic.v7n2.1 Kekuatan pemimpin regional sebagai 'memimpin' regional dianggap mampu mendorong negara-negara lain dan aktor di dalam dan di luar regional untuk menerima kepemimpinannya. Kekuatan regional juga dianggap bertindak sebagai pendukung kepentingan regional dalam forum antarwilayah dan global dan untuk menjalankan 'hegemoni kooperatif' dalam konteks regional. Kemudian Flemes dan Nolte (2010) menyoroti kekuatan regional yang menggabungkan kepemimpinan dan kekuasaan atas sumber daya serta tanggung jawab yang harus dipikul untuk memelihara keamanan dan ketertiban regional. Antara lain, kekuatan regional perlu memiliki posisi sebagai "hub" maupun jembatan dan penyangga kawasan ke dunia terkait ekonomi, politik, atau budaya dengan negara-negara tetangga sehingga terintegrasikan dengan baik ke arena internasional dan global. Selanjutnya Destradi (2010) mengemukakan mengenai strategi yang ditempuh oleh negara untuk menjadi pemimpin regional. Strategi tersebut adalah imperial (empire), hegemoni dan kepemimpinan yang digunakan dalam hubungan antara kekuatan regional dengan tetangganya. Strategi imperial sebagian besar dikaitkan dengan gaya dan retorika kebijakan yang sangat agresif dan mengintimidasi dengan menggunakan ancaman intervensi terhadap negara bawahan yang tidak menuruti keinginan. Strategi hegemoni, yang idenya dari Gramsci dan Triepel, merupakan bentuk kekuasaan yang lebih halus dan bervariasi. Mulai dari pengerahan tekanan hingga penyediaan insentif material, penyebaran norma dan nilai hegemon secara diskursif. Strategi kepemimpinan menggunakan proses sosialisasi yang diluncurkan oleh pemimpin untuk mengejar tujuan bersama. INTERMESTIC: Journal of International Studies, Volume 7 Nomor 2 bulan Mei 2023 menerbitkan sejumlah tujuh belas artikel yang menarik. Berikut ini adalah urutan judul artikel dan penulisnya, yaitu: "Relasi Pusat-Daerah dalam Paradiplomasi Bermotif Nasionalistik: Studi Perbandingan Kasus Skotlandia dan Papua" ditulis oleh Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma dan Ario Bimo Utomo; "Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan" oleh Leonard Felix Hutabarat dan Angel Damayanti; "Kaitan Diplomasi Sains dan Orientasi Politik Luar Negeri: Tinjauan Kerja Sama Pendidikan India-Indonesia" ditulis oleh Demeiati Nur Kusumaningrum; "Analisis Wacana Kritis Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Pidato Xi Jinping" oleh Intan Tiara Kartika dan Surwandono; "Regulatory Capitalism di Asia Tenggara: Transformasi dan Peran Kapital Internasional | 399 e-ISSN. 2503-0892
Editorial KEPEMIMPINAN REGIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL Arry Bainus & Junita Budi Rahman dalam Restrukturisasi Negara" oleh Faris Al-Fadhat; "Protecting National Security And Economic Freedom: Relevance in 3 Southeast Asia Countries 2014-2021" ditulis oleh Arfiah Busari, Zamruddin Hasid dan Jiuhardi; "State and Social-Centered Approaches to The Political Economy of South Korea" oleh Miftah Farid dan Riska Luneto; "Indonesia-ASEAN Institutional Roles In Facing The Challenge Of The Liberal Order Crisis" ditulis oleh Reza Ardiansyah Pradana dan Wawan Budi Darmawan; "Krisis Politik Myanmar: Masa Depan Demokrasi Pasca Kudeta Militer" ditulis oleh Muhamad Adian Firnas dan Kiky Rizky ; "Non-Interference Principle of ASEAN in The Rohingya Crisis: International Human Rights Law As Alternative Foothold" ditulis oleh Alif Oktavian, Maun Jamaludin dan Belayet Hossain; "Peran Media Massa dalam Sekuritisasi Pandemi Covid-19 di Indonesia" ditulis oleh Angga Nurdin Rachmat; "Welcoming The Opportunities: Deciphering Contemporary Mobility of Indonesian Professionals to Japan" ditulis oleh Firman Budianto; "Pandemi Covid-19: Dampak Global dan Peluang Bagi Sektor Pertanian Indonesia" oleh Arie Kusuma Paksie, Nadhif Fadhlan Musyaffa dan Rani Dian Iswari; "Assertively Hedging? Indonesia's Motives and Practices in the South China Sea" oleh Denny Indra Sukmawan dan Rodon Pedrason; "Diplomasi Digital Menteri Luar Negeri RI Pada Konferensi Tingkat Tinggi Group of 20 (KTT G20) TAHUN 2021" oleh M. Yusuf Samad dan Diah Ayu Permatasari; dan artikel berjudul "Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya oleh Dhanny Safitri, Ali Abdullah Wibisono. Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas kesediaan para mitra bestari dan kontributor artikel dalam mewujudkan penerbitan e- Jurnal INTERMESTIC Volume 7 Nomor 2 pada Mei 2023 ini. Hormat kami, Arry Bainus dan Junita Budi Rachman Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi Referensi Acharya, A. (2009). Whose ideas matter? : agency and power in Asian regionalism . New York: Cornell University Press. Baldwin, D. A. (2002). Power and International Relations. In W. Carlsnaes, & T. Risse, Handbook of International Relations (pp. 177-191). London: Sage. 400 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 2, Mei 2023 (390-402) doi:10.24198/intermestic.v7n2.1 Braveboy-Wagner, J. (2016). Diplomatic Strategies of Nations in the Global South. The Search for Leadership. NewYork: NewYork: Palgrave Macmillan. Destradi, S. (2010). Regional powers and their strategies: empire, hegemony, and 903-930. . Review leadership. doi:doi.org/10.1017/S0260210510001361 of International Studies, 36(4), Flemes, & Nolte. (2010). Introduction. In International Leadership in Global System: Ideas, Interest and Strategies of Regional Power (pp. 1-4). Farmham: Ashgate. Flemes, D. (2007). Conceptualising Regional Power in International Relations: Lessons from African from the South Case. Retrieved Flemes, D., & Wojczewski, T. (2010). Contested Leadership in International Relations: Power Politics in South America, South Asia and Sub-Saharan Africa. GIGA Working Papers, 121. Flemesa, D., & Lobell, S. E. (2015). Contested Leadership in International Relations. from International Politics, 52(2), 139-145. Retrieved Grant, R. W., & Keohane, R. O. (2005). Accountability and Abuses of Power in World Politics. American Political Science Review, 99(1), 29‐43. Hearn, J. (2011). The Strength of Weak Legitimacy: A Cultural Analysis of Legitimacy in Capitalist, Liberal ,Democratic Nation-States. Journal of Political Power,, 4(2), 199-216. doi:doi.org/10.1080/2158379X.2011.589179 Hurrell, A. (2006). Hegemony, liberalism and global order: what space for would-be great powers? International Affairs, 82(1), . , 82(1), 1-19. doi:10.1111/j.1468- 2346.2006.00512.x. Keohane, R. O. (1983). The Demand for International Regimes. In S. D. Krassner, International Regimes (pp. 141-172). London: Cornell University Press. Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. International Organization, 36(2), 185-205. Retrieved from Lemke, D. (2010). Dimensions of hard power: Regional leadership and material capabilities. In D. Flemes, Regional Leadership in the Global System: Ideas, Interests and Strategies of Regional Powers (pp. 31-50). Farnham, Surrey: Ashgate Publishing Limited. Nolte, D. (2010). How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics. . Review of International Studies. Nolte, D., & Schenoni, L. L. (2021). To lead or not to lead: regional powers and regional leadership. International Politics. 021-00355-8 Nye, J. S. (2004). oft Power. The Means to Success in World Politics,S. New York: Public Affairs. Østerud, Ø. (1992). Regional Great Powers. In I. B. Neumann, Regional Great Powers in International Politics (p. 12). Palgrave Macmillan UK. Prys, M. (2010). Hegemony, Domination, Detachment: Differences in Regional International Studies Review, 4, 479-504. Powerhood. International. Rachman, J. B. (2015). Soft Power Negara-Negara Di Kawasan Asia Tenggara Dalam Mencari Legitimasi Internasional. Credible, Journal of International Studies, 1(5), 627-638. | 401 e-ISSN. 2503-0892
Editorial KEPEMIMPINAN REGIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL Arry Bainus & Junita Budi Rahman Treverton, G., & Jones, S. G. (2005). Treverton, Gregory/Jones, Seth G. (2005): Measuring National Power, Santa Monica: RAND. Santa Monica: RAND. Womack, B. (2016). Asymmetry in International Relationships. Cambridge: Cambridge University Press. Wright, M. (1978). Power Politics, . In H. Bull, & e. a. (eds.), Classical Theories of International. Young, O. R. (1991, June). Political leadership and regime formation: on the development of institutions in international Society. International Organization, 281 - 308. doi:DOI: 10.1017/S0020818300033117, Published online: 22 May 2009 402 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD