PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR DELITUA) Oleh: Idem Sitepu 1) Gomgom T.P. Siregar 2) Syawal Amry Siregar 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3) E-mail: 1) 2) 3) ABSTRACT In the settlement of criminal cases of theft with violence, the police have not handled optimally, because there are still many cases of theft with violence. The problems of the study are how the law rules regarding the crime of theft with violence in Indonesia; how is the role of the police in handling the crime of theft with violence in the Delitua Sector Police; and what factors are the obstacles in handling the crime of theft with violence in the Delitua Sector Police. The research method used is empirical juridical research, and qualitative data analysis is used. The results of the study indicate that the legal rules regarding the crime of theft with violence in Indonesia are regulated in Article 365 of the Criminal Code which states: Threatened with imprisonment for a maximum of nine years for theft that is preceded, accompanied or followed by violence or threats of violence. The Delitua Sector Police has tried to handle the perpetrators of the crime of theft with violence. The handling steps are: receiving complaints from the public, conducting investigations, and transferring files to the public prosecutor. The police are always ready to receive complaints of theft from the public. Any complaints deemed accurate will be immediately followed up by immediately going to the location or scene of the case. The police immediately studied the report, then processed the crime scene and secured evidence, then pursued and arrested the suspect who had fled. The obstacle factors in handling the crime of theft with violence are: the victim dies, the perpetrator is not an adult (child), the suspect easily escapes, and the perpetrator loses evidence. If the victim dies, the investigator will have difficulty knowing the chronology of the case. Child perpetrators must be given legal protection through diversion, where punishment of children is only a last resort, even though the victim has suffered serious injuries. Suspects of criminal acts of theft with violence are also classified as easy to escape, because these crimes are usually carried out in a planned manner, especially plans to escape. It is recommended that the Police should try to conduct more intensive investigations in law enforcement cases of theft with violence even without the involvement of the victim due to the victim's death, so that the case can still be completely resolved. The police should streamline the intelligence function that is spread throughout the area, so that suspects who have fled to other cities or remote villages can be arrested immediately. The police should ask the government to revise the SPPA law so that diversion is limited to children aged less than 12 years, because children aged 12 years and over have the potential to commit major crimes like adults. Keywords: Role, Police, Handling, Violent Theft. JURNAL PROINTEGRITA, Volume 6, Nomor 1, April 2022 ; 103-110 103
ABSTRAK Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum ditanggulangi secara optimal oleh kepolisian, karena masih banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia, bagaimana peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Kepolisian Sektor Delitua, faktor apa yang menjadi kendala dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Kepolisian Sektor Delitua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia diatur dalam pasal 365 KUHP menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kepolisian Sektor Delitua telah berupaya melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun langkah-langkah penanganan tersebut adalah: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, serta melakukan pelimpahan berkas ke penuntut umum. Kepolisian selalu dalam kondisi siap menerima pengaduan pencurian dari masyarakat. Setiap pengaduan yang dianggap akurat akan segera ditindaklanjuti dengan segera terjun ke lokasi atau tempat kejadian perkara. Kepolisian segera mempelajari laporan, kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan alat bukti, kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka yang melarikan diri. Adapun faktor kendala dalam penanganan terhadap terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah: korban meninggal dunia, pelakunya bukan orang dewasa (anak), tersangka mudah melarikan diri, dan pelaku menghilangkan alat bukti. Jika korban meninggal dunia maka penyidik akan kesulitan mengetahui kronologis kejadian perkara. Pelaku anak harus diberi perlindungan hukum melalui diversi, dimana pemidanaan terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir, walaupun korban telah mengalami luka berat. Tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga tergolong mudah melarikan diri, karena tindak pidana tersebut biasanya dilakukan secara terencana, khususnya rencana untuk melarikan diri. Disarankan Kepolisian sebaiknya berupaya melakukan penyidikan lebih intensif dalam penegakan hukum kasus pencurian dengan kekerasan walaupun tanpa keterlibatan korban yang disebabkan korban meninggal dunia, sehingga kasusnya tetap dapat diselesaikan secara tuntas. Kepolisian sebaiknya mengefektifkan fungsi intelijen yang tersebar diseluruh daerah, sehingga tersangka yang melarikan diri ke kota lain atau kepelosok desa dapat segera ditangkap. Kepolisian sebaiknya meminta kepada pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang SPPA agar pemberian diversi dibatasi pada anak berumur kurang dari 12 tahun, karena anak yang berusia 12 tahun ke atas berpotensi melakukan kejahatan-kejahatan besar selayaknya orang dewasa. Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Penanganan, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 1. PENDAHULUAN Tindak pidana terjadi terutama karena disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak untuk dapat mengendalikan diri menjalani kehidupan sesuai dengan Banyak norma-norma yang wajar. anggota yang melakukan segala cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan. dari masyarakat 104 PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR DELITUA) Idem Sitepu 1) Gomgom T.P. Siregar 2) Syawal Amry Siregar 3)
Tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yaitu kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga meresahkan di dikatakan paling atas masyarakat. pencurian tersebut menyebabkan setiap orang dapat melakukan segala upayanya supaya terhindari dari pencurian, yaitu dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang berkemungkinan dapat dicuri, serta dapat dilakukan memasang pengaman pada tempat penyimpanan tempat (uang) maupun barang kediaman, misalnya memasang alat pengunci agar sulit dirusak si pencuri, tidak berhasil akan disebabkan pencuri sudah mempelajari teknik-teknik agar bisa melakukan aksinya sehingga berhasil diberbagai kondisi paling sulit pun. Kekawatiran tetapi sering Pencurian dengan kekerasan di wilayah Delitua tinggi. Bahkan terdapat kelompok berprofesi untuk mencuri., sehingga ada istilah pencuri untuk spesialis motor, untuk spesialis toko, untuk spesialis rumah Mereka dan juga lain sebagainya. memenuhi kebutuhannya dari kegiatan dengan mencuri sehingga merugikan bagi masyarakat umum, serta sebagian besar mereka juga tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang lain kecuali kegiatannya mencuri. dengan disertai kekerasan dapat melalui ancaman kekerasan, yaitu memukul si korban atau dengan mengikatnya maupun menodong mereka agar mereka diam serta tidak bergerak. Apalagi keadaan masyarakat sangat sekarang dimungkinkan seseorang untuk mencari jalan yang pintas untuk melakukan pencurian, terlebih lagi menggunakan kekerasan seperti ini. Pada media massa ataupun media elektronik menunjukkan terjadinya pencurian bahwa tergolong Pencurian ini sering JURNAL PROINTEGRITA, Volume 6, Nomor 1, April 2022 ; 103-110 dengan kekerasan dilatarbelakangi pada ekonomi, sehingga masyarakat yang secara keseluruhan dengan penegak hukum wajib untuk menanggulangi kejahatan dari pencurian kekerasan. yaitu Menurut R. Soesilo kekerasan dilakukan dalam pencurian dilakukan mempermudah penguasaan dari barang korban, yang dapat dilakukan mengikat korban, melukai bahkan membunuh korbannya agar menghilangkan jejak pencurian. timbul dengan pencurian Kerugian menggunakan termasuk cukup besar, sehingga tindakan melalui penegakan pidana tersebut benar-benar harus dilakukan secara tegas. agar kekerasan hukum tindak Menurut Sorjoeno Soekanto, mengenai penegakan hukum, maka perlu ada yang menegakkan hukum, yaitu aparat penegak hukum. Penegak hukum mempunyai suatu kedudukan dan peranannya pada masing-masing. Salah satunya yaitu Polri merupakan suatu alat negara yang berperan dengan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, dan juga pelayanan pada pengayoman, masyarakat memberikan untuk keamanan di dalam negeri. perlindungan, Peran kepolisian di dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami banyak kendala, yaitu terdapat dalam khususnya kendala institusi di kepolisian. Kendala kurangnya aparat sebagai personil kepolisian juga kurangnya ketersediaan sarana prasarana menjadikan lemahnya penegakan hukum, meskipun kasus operandi dihadapi yaitu pencurian sudah terencana baik bahkan melibatkan banyak orang atau pencuri serta senjata maupun benda tajam. menggunakan Kepolisian Sektor Delitua institusi penegak hukum jajaran di bawah merupakan yang merupakan 105
Polrestabes Medan. Kepolisian sektor Delitua telah banyak menangani pada tindak pidana pencurian dengan melalui kekerasan atau curas. Unit penanganan kasus curas di Polsek Delitua adalah Unit Reserse Kriminal (Unit Reskrim). suatu tertarik melakukan Penulis penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Perumusan Masalah latar dapat Berdasarkan uraian di belakang penulis sehingga merumuskan masalah penelitian: 1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia ? berperan kepolisian dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Kepolisian Sektor Delitua ? 3. Faktor apa yang menjadi kendala dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Kepolisian Sektor Delitua ? 2. Bagaimana 2. TINJAUAN PUSTAKA Menurut Lamintang: "tindak pidana suatu pelanggaran norma atau gangguan pada tata tertib dari hukum tidak yang sengaja ataupun secara sengaja sudah dilakukan seseorang, dimana penjatuhan hukuman tersebut terhadap pelaku perlu untuk menjaga dan terpeliharanya tertib hukum." sebagai suatu perlakuan yang dapat dihukum." Bonger menyatakan kejahatan adalah tindakan tidak sosial atau anti sosial yang dilakukan secara sadar itu mendapatkan reaksi dari masyarakat, Sehingga negara memberikan sanksi kepada perbuatan tersebut. W.A. yang perbuatannya Sahetapy menyatakan, kejahatan mengandung suatu penekanan yang suatu tertentu, merupakan penamaan yang cukup relatif, serta mengandung variabilitas dan secara dinamik juga bertalian pada perbuatan atau laku yang baik aktif ataupun pasif), yang dinilai sebagian mayoritas ataupun minoritas masyarakat suatu perbuatan anti sosial. Kekerasan J.E. tingkah adalah perbuatan menggunakan badan yang tenaga tergolong tidak ringan. Tenaga dari dari badan merupakan fisiknya. kekerasan Penggunaan terwujud dengan memukul melalui tangan saja, atau memukul dengan alat seperti senjata, dan sebagainya. kekuatan bentuk kejahatan. Menurut Alam, definisi kejahatan dilihat dari dua sudut pandang seperti: Dari sudut pandang secara hukum, kejahatan tingkah prilaku melanggar hukum pidana, yang bagaimanapun perbuatan tidak ada dilarang pada sepanjang pidana, maka perundang-undangan perbuatan itu dianggap suatu perbuatan yang bukan kejahatan. sudut pandang masyarakat (a crime from the social point of view), dalam masyarakat. Kekerasan adalah adalah jeleknya Menurut Bambang Poernomo bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan yang perbuatannya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan melalui dinyatakan undang-undang oleh seseorang sudah Rumusan pada Pasal 89 KUHP disebutkan, "membuat orang menjadi pingsan maupun menjadi tidak berdaya dengan dapat maka menggunakan kekerasan". disamakan Pencurian dengan pemberatan ataupun pencurian dengan kualifikasi 106 PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR DELITUA) Idem Sitepu 1) Gomgom T.P. Siregar 2) Syawal Amry Siregar 3)
diatur pada Pasal 363 dan juga 365 KUHP. 3. METODE PELAKSANAAN Penelitian ini adalah penelitian suatu lapangan, dan merupakan penelitian kualitatif, yakni meneliti berdasarkan analisis pada suatu sikap dari masyarakat diberbagai aspeknya secara mendalam juga nilai dari informasi mengenai pada temuan yang tidak digantungkan untuk jumlah tertentu tetapi berdasarkan kenyataan dari gejala tersebut yang dilihat dari berbagai secara mendalam. kajian dilihat Data yang digunakan adalah data sekunder, datanya dilakukan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta mengolah dengan sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh secara kepustakaan juga dokumen-dokumen yang saling berkaitan. Data sekunder menyangkut primer, sekunder dan juga tersier diperoleh berdasarkan bahan pustaka yang memperhatikan prinsip dari pemutakhiran maupun relevansi. sehingga pengumpulan Penelitian ini membuat suatu perhatian untuk data-data sekunder, datanya pengumpulan sehingga ditempuh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sekunder kualitatif, diperoleh menurut hasil suatu penelitian kemudian disusun dengan baik secara logis, deskriptif, kemudian dinyatakan dengan pihak terkait penyajian secara lisan maupun secara terkait bahan hukum sekunder digunakan metode deduktif dan induktif yang berdasarkan hukum pidana maupun perundang- undangan, disamping itu berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam menjawab masalah yang ada. dimana data sistematis dan tertulis, yang JURNAL PROINTEGRITA, Volume 6, Nomor 1, April 2022 ; 103-110 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil yang berdasarkan penelitian yaitu: Dalam Kepolisian Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Kepolisian Sektor Delitua telah diperoleh Berperan Terhadap Kepolisian RI adalah institusi memiliki wewenang secara langsung untuk penegakan hukum pada semua tindak pidana, juga tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan. Hal ini sesuai fungsi kepolisian yaitu juga sebagai pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Pada pasal 3 dari Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik tegas secara Indonesia dinyatakan Polri untuk bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. yang hukum, penegak bahwa Sehubungan dengan perannya dan dalam berdasarkan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka kepolisian melaksanakan berbagai yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. penegakan teori hukum sistem kegiatan penting, Pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di daerah Delitua tidak terbatas hanya di dalam rumah rumah berupa luar tetapi pencurian terhadap kenderaan bermotor dan uang serta perhiasan. Hal ini terlibat dari maraknya ranmor yang juga sering disebut dengan begal di jalanan, yaitu dengan mencegat serta memukul pemilik pengendara agardengan segera mudah menguasai barang yang dimaksud. juga di barang atau 107
tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pencurian kepada korban dapat dilakukan dengan menggunakan alat maupun dengan tangan. Alat yang digunakan dapat berupa benda tajam dan benda tumpul atau apa saja yang dapat dapat membungkam korban dengan segera. Korban terutama korban perempuan dan anak-anak tentu kelabakan atau tidak perlakuan menghadapi berdaya kekerasan tersebut sehingga cenderung pasrah. Dampaknya terhadap korban juga tidak terbatas hanya pada luka juga banyak diantara ringan, mereka yang mengalami luka berat atau bahkan meninggal dunia. Pengolahan diraihnya untuk tetapi TKP sangat diperlukan dalam penanganan tindak dengan kekerasan. Hal ini karena kronologis atas jenis tindak pidana tersebut sangat melekat dengan TKP sehingga dapat menggambarkan bagimana kejadian perkara secara lebih detail. Olah TKP didahului dengan membuat garis polisi untuk menutup lokasi agar terhindar dari tindakan pengubahan dari orang lain, dimana garis polisi tersebut mengartikan bahwa dilarang masuk petugas kepolisian. Olah TKP juga dilakukan dengan kegiatan memotret, membuat sketsa atau gambar yang detail, serta mengamankan alat-alat bukti yang berhubungan langsung dengan kejadian perkara. terhadap pencurian pidana gangguan atau kecuali kondisi yang dialami oleh korban. Semakin berat tindak pidana yang terjadi maka pidana yang dijatuhkan juga semakin berat, dimana ancaman pidana yang dimaksud juga tergolong berat, yaitu 9 tahun penjara. Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Kepolisian Sektor Delitua Terhadap Masih kurang maksimumnya penanganan tindak pidana pencurian melalui kekerasan oleh kepolisian faktor disebabkan adanya beberapa kendala dihadapi, yaitu: Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, tersangka dapat secara sengaja menghilangkan nyawa korban, sebagai suatu cara untuk menghilangkan jejak, agar tak ada yang mengenal keberadaan tersangka. Akan sulit melakukan penyidikan jika korban meninggal dunia, karena sumber utama informasi mengenai kejadian perkara penyidikan telah kasusnya dianggap menemui titik gelap. Tersangka dapat menghabisi korban sebagai upaya untuk menguasai barang dan juga untuk memudahkan pelarian diri, jika korban sempat melakukan perlawanan. Dalam hal ini informasi penyidik akan kehilangan kunci dari korban, terlebih jika tidak ada saksi lain yang melibat keberadaan orang lain di TKP. beberapa tiada, sehingga terutama terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sudah tergolong tegas, baik ditingkat penyidikan, maupun putusan pengadilan. Jaksa penuntut umum biasanya membuat tuntutan tersangka pidana pencurian dengan kekerasan, demikian juga dengan putusan majelis hakim lebih mendasarkan putusannya pada tuntutan jaksa, serta disesuaikan dengan Penegakan hukum penuntutan berat kepada UU SPPA menyatakan bahwa penanganan perkara terhadap anak yang berhadapan harus mengutamakan perlindungan hukum terhadap anak, dengan mengupayakan diversi atau penyelesaian di luar pengadilan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memenuhi syarat untuk dilakukan diversi jika dilakukan oleh anak, karena anaman pidananya kepada anak adalah 4,5 tahun penjara, yaitu setengah dari ancaman pidana. Pelaku anak yang menjadi begal cukup dengan hukum 108 PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR DELITUA) Idem Sitepu 1) Gomgom T.P. Siregar 2) Syawal Amry Siregar 3)
banyak. juga dengan pencurian dengan kekerasan di dalam rumah tidak jarang terjadi. Mereka biasanya adalah kelompok begal atau pun geng terlibat dalam geng motor, atau membutuhkan untuk uang keperluan konsumsi narkotika. Demikian Tersangka yang tidak tertangkap menjadi kendala dalam penyidikan, karena dapat bersama menyerahkan tersangkanya ke penuntut umum. banyak Terdapat dimana kasus tersangka tetap dalam status DPO sampai status tersangkanya dinyatakan kadaluarsa. penyidik tidak berkas dengan kekerasan tentu sudah membuat rencana yang matang dan telah terbiasa dalam melaksanakan rencana yang dimaksud. Pelaku biasanya telah merencanakan untuk bagaimana melarikan diri. Pelaku tentu menyadari bahwa tergolong berat, sehingga dia akan melarikan diri sejauh mungkin hingga beda kota atau bahkan melarikan diri ke pelosok desa, sehingga keberadaannya menjadi sangat sulit untuk ditemukan. Pelaku pencurian cara termudah tindakannya Upaya menghilangkan segala alat bukti tentu selalu dilakukan oleh tersangka penyulitkan sehingga penyidikan perkara, dan hal tersebut tentu akan direncanakan dengan matang agar dapat terlepas dari proses hukum. terencana, maka Dalam pencurian tersangka berupaya bahkan menutup kepalanya agar tidak dikenal oleh korban. Dalam kondisi demikian dapat tentu mengharapkan untuk menggambarkan wajah sebagai ciri-ciri tersangka. Adanya pelaku menghilangkan alat bukti menyebabkan beberapa perkara pencurian dengan kekerasan tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga penanganan tersebut dinyatakan gagal, perkara akan penyidik tidak korban upaya JURNAL PROINTEGRITA, Volume 6, Nomor 1, April 2022 ; 103-110 padahal kemungkinan pelakunya tidak jauh dari tempat korban. 5. SIMPULAN Berdasarkan uraian-uraian dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 1. Aturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia diatur dalam pasal 365 KUHP menyatakan: Ancaman tahun, pidana penjara sembilan dengan atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Diancam pidana penjara paling lama duabelas tahun bila dilakukan pada dalam waktu perkarangan tertutup, jika dilakukan oleh dua orang maupun lebih, jika masuk ke rumah merusak atau menggunakan kunci palsu dan jika melakukan mengakibatkan korban luka-luka berat. Diancam pidana penjara selama paling lama lima jika melakukan belas mengakibatkan kematian korban. Diancam pidana mati maupun di pidana penjara seumur hidup atau dengan waktu tertentu paling lama sampai dua puluh jika perbuatan mengakibatkan korban mengalami luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu. ataupun Wewenang untuk penegakan hukum diatur pada pasal yang 13 menyebutkan bahwa: Kepolisian RI bertujuan untuk mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian kepolisian tahun, tahun UU melalui diikuti hari malam telah berupaya melakukan penanganan tindak pidana terhadap pelaku pencurian kekerasan. langkahnya: menerima Adapun pengaduan masyarakat, melakukan tindakan penyidikan, dan melakukan pelimpahan berkas pada penuntut umum. 3. Adapun 2. Kepolisian Sektor Delitua faktor kendala dalam terhadap penanganan terhadap 109
tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah: korban meninggal dunia, pelakunya bukan orang tersangka mudah dewasa (anak), melarikan pelaku dan menghilangkan alat bukti. diri, Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 6. DAFTAR PUSTAKA Pidana (KUHAP) Buku: Alam, A.S, Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002, Makassar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anwar, H.A.K Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung. Bonger, W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Ghalia Indonesia, 1992, Jakarta. Lamintang, P.A.F, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, 2012, Bandung. Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta. Sahetapy, dalam Kriminologi, Rajawali, 2000, Jakarta. J.E., Paradoks Soekanto, Sorjoeno, Faktor-faktor Yang Penegakan Mempengaruhi Hukum, UI Press, 2003, Jakarta. Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Politeia, 2001, Bogor. 110 PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR DELITUA) Idem Sitepu 1) Gomgom T.P. Siregar 2) Syawal Amry Siregar 3)