BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SEKRETARIAT UTAMA Jalan Veteran III No. 2 Jakarta 10110 Telepon (021) 3505200 Situs Web: Alamat Surel: persuratan@bpip.go.id PENGUMUMAN Nomor P.01/KP.02.00/08/2024/SU TENTANG SELEKSI DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan ditugaskan di lingkungan BPIP dengan rincian sebagai berikut: I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN ALOKASI FORMASI Alokasi Kebutuhan PNS BPIP tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 sejumlah 53 orang pegawai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini. II. JENIS KEBUTUHAN Terdapat 2 (dua) jenis penetapan kebutuhan PNS pada pengadaan PNS BPIP Tahun 2024, yang terbagi menjadi: 1. Kebutuhan umum; dan 2. Kebutuhan khusus yang dialokasikan bagi: a. Penyandang disabilitas; b. Putra/putri lulusan terbaik; c. Putra/putri Papua; d. Putra/putri Kalimantan, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kebutuhan penyandang disabilitas merupakan pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi serta mampu memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk menunjang pekerjaan. b. Kebutuhan putra/putri lulusan terbaik adalah pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau "dengan pujian"/cumlaude yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan keterangan predikat "dengan pujian"/cumlaude pada ijazah atau transkrip nilai. luar negeri dengan predikat Page 1 of 12
c. Kebutuhan putra/putri Papua adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir pelamar, dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku. d. Kebutuhan putra/putri Kalimantan adalah pelamar yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). termasuk kriteria e. Kebutuhan umum adalah pelamar yang tidak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d. III. PERSYARATAN PELAMAR Persyaratan umum bagi pelamar PNS di lingkungan BPIP Tahun 2024 meliputi: 1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun. 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan: a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima). Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan hasil konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima). 8. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berstatus PNS atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah. 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh BPIP. 10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Page 2 of 12
11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polri yang diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi dalam pengadaan PNS BPIP. 12. Tidak menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi dalam pengadaan PNS BPIP. 13. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. 14. Bagi pelamar yang berstatus sebagai PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) telah mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. tahun dan 15. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi BPIP (Pansel BPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pengumuman ini. 16. Selain persyaratan sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 15 (lima belas), bagi pelamar pada formasi kebutuhan khusus ditentukan sebagai berikut: a. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan ketentuan sebagai berikut: surat 1) Melampirkan keterangan dari dokter sakit rumah jenis dan derajat pemerintah/Puskesmas yang menerangkan kedisabilitasannya; dan 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. b. Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/cumlaude dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri dapat dilamar dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat; 2) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/cumlaude dan berasal dari terakreditasi A/unggul dan program studi perguruan terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; tinggi 3) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/cumlaude dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "dengan pujian"/cumlaude, Page 3 of 12
c. Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri Papua merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan: 1) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan 2) Surat keterangan dari kepala desa/kepala suku. d. Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan yang dibuktikan dengan KTP di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN. 17. Bagi pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi dalam pengadaan PNS BPIP tahun 2024 dapat melamar dengan ketentuan: a. Melamar pada SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023; b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023; c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi dalam pengadaan PNS BPIP tahun 2024; d. Memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan e. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi dalam pengadaan PNS BPIP tahun 2024. 18. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD dalam pengadaan PNS BPIP Tahun 2024; 19. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD dalam pengadaan PNS BPIP tahun 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD dalam pengadaan PNS BPIP Tahun 2024. IV. TAHAPAN SELEKSI, TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN 1. Tahapan Seleksi Jadwal Pelaksanaan Seleksi dalam pengadaan PNS BPIP Tahun 2024 NO. 1. 2. 3. KEGIATAN Pengumuman Seleksi Pendaftaran Seleksi Seleksi Administrasi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi 6. Masa Sanggah 7. Jawab Sanggah Pengumuman Pasca Masa Sanggah Penarikan data final SKD 4. 5. 8. JADWAL 19 Agustus s.d. 2 September 2024 20 Agustus s.d. 6 September 2024 20 Agustus s.d. 13 September 2024 14 s.d. 17 September 2024 18 s.d. 28 September 2024 18 s.d. 20 September 2024 18 s.d. 22 September 2024 21 s.d. 27 September 2024 9. 10. Penjadwalan SKD 29 September s.d. 1 Oktober 2024 2 s.d. 8 Oktober 2024 Page 4 of 12
NO. KEGIATAN JADWAL 11. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD 9 s.d. 15 Oktober 2024 12. Pelaksanaan SKD 13. Pengolahan Nilai SKD 14. Pengumuman Hasil SKD 15. Pelaksanaan SKB Non-CAT 16. 12. Pelaksanaan SKD 13. Pengolahan Nilai SKD 14. Pengumuman Hasil SKD 15. Pelaksanaan SKB Non-CAT 16. Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT Pemilihan Titik Lokasi SKB dengan CAT oleh Peserta Seleksi 18. Penarikan data final SKB 19. Penjadwalan SKB dengan CAT Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB dengan CAT 20. 16 Oktober s.d. 14 November 2024 23 Oktober s.d. 16 November 2024 17 s.d. 19 November 2024 20 November s.d 17 Desember 2024 20 s.d. 22 November 2024 23 s.d. 25 November 2024 26 s.d. 28 November 2024 29 November s.d. 3 Desember 2024 4 s.d. 8 Desember 2024 9 s.d. 20 Desember 2024 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025 23. Pengumuman Hasil 5 s.d. 12 Januari 2025 24. Masa Sanggah 13 s.d. 15 Januari 2025 25. Jawab Sanggah 13 s.d. 19 Januari 2025 26. Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah 15 s.d. 20 Januari 2025 27. Pengumuman Pasca Sanggah 16 s.d. 22 Januari 2025 28. Pengisian DRH NIP 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 29. Usul Penetapan NIP 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 21. Pelaksanaan SKB 22. Integrasi Nilai SKD dan SKB Jadwal seleksi dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui portal dan 2. Tata Cara Pendaftaran a. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara online melalui portal nasional di laman b. Pelamar melakukan login ke portal SSCASN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password yang telah didaftarkan. c. Pelamar melengkapi data diri (dalam hal pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan tautan (link) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar). d. Pelamar memilih jenis seleksi CPNS. e. Pelamar memilih instansi BPIP, dilanjutkan dengan mengisi isian formasi jabatan yang akan dipilih. f. Pelamar wajib mengunggah hasil scan dokumen persyaratan asli. g. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman atau Page 5 of 12
h. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang (kesalahan dalam dapat e-meterai diunggah sudah mengunggah mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi). lengkap, benar, dan terbaca dan membubuhkan dokumen i. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali). 3. Dokumen Persyaratan a) Kebutuhan Umum Setiap pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan administrasi pada laman sebagai berikut: 1) KTP/surat keterangan pengganti KTP/bukti identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah setempat. 2) Pasfoto formal terbaru tanpa kacamata dan menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. 3) Surat Lamaran ditujukan kepada Sekretaris Utama BPIP di Jakarta, yang diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi e- meterai Rp10.000 sesuai dengan format surat pada Lampiran III Pengumuman ini. 4) Surat Pernyataan pelamar yang diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi e-meterai Rp10.000 sesuai dengan format surat pada Lampiran IV Pengumuman ini. 5) Surat keterangan sehat dari dokter yang berstatus PNS atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah. 6) Ijazah asli sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 7) Transkrip nilai asli dengan IPK paling rendah 2,75 dari skala 4. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 8) Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)/Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf). b) Kebutuhan Putra/Putri Kalimantan Setiap Pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan administrasi pada laman sebagai berikut: 1) KTP /surat keterangan pengganti KTP/bukti identitas kependudukan lainnya dari Kabupaten/Kota Kalimantan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah setempat. 2) Pasfoto formal terbaru tanpa kacamata dan menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. 3) Surat Lamaran ditujukan kepada Sekretaris Utama BPIP di Jakarta, yang diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi Page 6 of 12
e-meterai Rp10.000 sesuai dengan format surat pada Lampiran III Pengumuman ini. 4) Surat Pernyataan pelamar yang diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi e-meterai Rp10.000 sesuai dengan format surat pada Lampiran IV Pengumuman ini. 5) Surat keterangan sehat dari dokter yang berstatus PNS atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah. 6) Ijazah asli sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 7) Transkrip nilai asli dengan IPK paling rendah 2,75 dari skala 4. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 8) Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PD Dikti/BAN-PT dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf). c) Kebutuhan Penyandang Disabilitas Setiap pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan administrasi pada laman sebagai berikut: 1) KTP /surat keterangan pengganti KTP/bukti identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah setempat. 2) Pasfoto formal terbaru tanpa kacamata dan menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. 3) Surat Lamaran ditujukan kepada Sekretaris Utama BPIP di Jakarta, yang diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi e- meterai Rp10.000 sesuai dengan format surat pada Lampiran III Pengumuman ini. 4) Surat Pernyataan pelamar yang diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi e-meterai Rp10.000 sesuai dengan format surat pada Lampiran IV Pengumuman ini. 5) Surat keterangan sehat dari dokter yang berstatus PNS atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah. 6) Ijazah asli sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 7) Transkrip nilai asli dengan IPK paling rendah 2,75 dari skala 4. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Page 7 of 12
8) Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PD Dikti/BAN-PT dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf). 9) Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan: i. Hasil pindai (scan) asli surat keterangan disabilitas dari dokter pada rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; ii. Pelamar membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, yang memperlihatkan seluruh anggota tubuh dengan durasi video minimal 2 (dua) menit dan maksimal 5 (lima) menit; iii. Video menggambarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jabatan yang akan dilamar seperti menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis kajian, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi; dan iv. Selanjutnya pelamar mencantumkan tautan/link unggahan video (misal pada google drive, youtube, dll) tersebut di menu yang tersedia pada laman d) Kebutuhan Lulusan Terbaik Setiap pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan administrasi pada laman sebagai berikut: 1) KTP /surat keterangan pengganti KTP/bukti identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah setempat. 2) Pasfoto formal terbaru tanpa kacamata dan menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. 3) Surat Lamaran ditujukan kepada Sekretaris Utama BPIP di Jakarta, yang diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi e- meterai Rp10.000 sesuai dengan format surat pada Lampiran III Pengumuman ini. 4) Surat Pernyataan pelamar yang diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi e-meterai Rp10.000 sesuai dengan format surat pada Lampiran IV Pengumuman ini. 5) Surat keterangan sehat dari dokter yang berstatus PNS atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah. 6) Ijazah asli sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang menyatakan predikat "dengan pujian"/cumlaude. Ijazah paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 7) Transkrip nilai asli yang memuat predikat "dengan pujian"/ cumlaude. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 8) Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PD Dikti/BAN-PT dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat Page 8 of 12
kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf). 9) Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PD Dikti/BAN-PT dari akreditasi perguruan tinggi berakreditasi A/unggul pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. 10) Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PD Dikti/BAN-PT dari akreditasi program studi berakreditasi A/unggul pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. e) Kebutuhan Putra/Putri Papua Setiap pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan administrasi pada laman sebagai berikut: 1) KTP/surat keterangan pengganti KTP/bukti identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah setempat. 2) Pasfoto formal terbaru tanpa kacamata dan menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. 3) Surat Lamaran ditujukan kepada Sekretaris Utama BPIP di Jakarta, yang diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi e- meterai Rp10.000 sesuai dengan format surat pada Lampiran III Pengumuman ini. 4) Surat Pernyataan pelamar yang diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi e-meterai Rp10.000 sesuai dengan format surat pada Lampiran IV Pengumuman ini. 5) Surat keterangan sehat dari dokter yang berstatus PNS atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah. 6) Ijazah asli sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 7) Transkrip nilai asli dengan IPK paling rendah 2,75 dari skala 4. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 8) Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PD Dikti/BAN-PT dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf). 9) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari Papua. 10) Surat keterangan dari kepala desa/kepala suku yang menyatakan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua. Page 9 of 12
V. TAHAPAN SELEKSI DAN PENGOLAHAN NILAI AKHIR A. Seleksi Administrasi 1. Seleksi Administrasi dilakukan dengan memvalidasi dokumen yang diunggah dengan persyaratan yang ditentukan. 2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). B. Seleksi Kompetensi Dasar 1. Waktu Pengerjaan a. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit b. Durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud huruf a dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. c. SKD sebagimana dimaksud huruf b dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit. 2. Jumlah Soal a. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal; b. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; c. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal. 3. Penilaian a. Pembobotan nilai untuk materi soal SKD adalah sebagai berikut: 1) Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban yang benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan 2) Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol). b. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan rincian: 1) 150 (seratus lima puluh) untuk TWK; 2) 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU; dan 3) 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP. c. Nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi PNS BPIP berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS BPIP 1 (satu) periode berikutnya apabila BPIP kembali melaksanakan pengadaan PNS pada tahun berikutnya. d. Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS BPIP mengikuti seleksi pada periode berikutnya sebagaimana dimaksud huruf c maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. e. Penetapan Nilai Ambang Batas adalah sebagai berikut: 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK; 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP. f. Ketentuan Nilai Ambang Batas berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan. Page 10 of 12
VI. g. Ketentuan Nilai Ambang Batas dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra/putri Papua dengan ketentuan: 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan 2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh). h. Penilaian termasuk penilaian terhadap nilai pelamar yang menggunakan SKD tahun anggaran 2023 untuk penilaian SKD dalam pengadaan PNS BPIP. i. Total nilai SKD memiliki bobot 40% dari total penilaian seleksi. C. Seleksi Kompentesi Bidang 1. Pelamar yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah pelamar yang dinyatakan lulus SKD. 2. SKB BPIP Tahun 2024 terdiri atas: a. CAT BKN dengan bobot 50% b. Psikotest dengan bobot 25% c. Wawancara dengan bobot 10% d. Penelusuran rekam jejak dengan bobot 15% Hasil penelusuran menggugurkan, tidak diterima, atau tidak lulusnya pelamar. rekam jejak bersifat menentukan untuk 3. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD wajib mengikuti seluruh tahapan SKB, jika pelamar tidak mengikuti salah satu tahapan SKB maka pelamar dinyatakan gugur dari seleksi dalam pengadaan PNS BPIP Tahun 2024. 4. Total nilai SKB memiliki bobot 60% dari total penilaian seleksi. 5. Pelaksanaan SKB akan dilaksanakan di Jakarta. Jadwal dan lokasi seleksi akan disampaikan lebih lanjut oleh Pansel BPIP. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan dokumen/surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskemas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, BPIP dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi. 2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur. 3. Pansel BPIP dapat membatalkan kelulusan dalam hal pelamar: a. mengundurkan diri; b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan c. dokumen dalam batas waktu yang ditentukan; terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri; Page 11 of 12
d. e. meninggal dunia, yang penggantinya merupakan pelamar dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan jabatan yang sama. 4. Bagi pelamar diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang, imbalan, atau dalam bentuk lain. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau 5. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya. 6. Keputusan Pansel BPIP bersifat final. 7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi dalam pengadaan PNS di lingkungan BPIP Tahun 2024 sebagai berikut: e-mail instagram : helpdesk@bpip.go.id : @casn.bpip2024 8. Setiap informasi terkait pelaksanaan seleksi dalam pengadaan PNS di lingkungan BPIP Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui portal situs Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 19 Agustus 2024 Page 12 of 12
No. 1. 2. Jabatan Arsiparis Terampil Arsiparis Terampil Lampiran I Pengumuman Sekretaris Utama BPIP Nomor : P.01/KP.02.00/08/2024/SU Tanggal : 19 Agustus 2024 RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024 Alokasi Formasi Khusus Kualifikasi Pendidikan D-III Administrasi Perkantoran / D-III Administrasi Publik / D-III Akuntansi / D-III Administrasi Bisnis / D-III Hubungan Masyarakat / D-III Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan / D-III Perpustakaan / D-III Jurnalistik / D-III Kearsipan / D-III Manajemen D-III Administrasi Perkantoran / D-III Administrasi Publik / D-III Akuntansi / D-III Administrasi Bisnis / D-III Hubungan Masyarakat / D-III Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan / D-III Perpustakaan / D-III Jurnalistik / D-III Kearsipan / D-III Manajemen Umum 1 1 Penyandang Disabilitas 0 0 Putra/ Putri Lulusan Terbaik 0 0 Putra/ Putri Papua 0 0 Putra/Putri Kalimantan 0 0 Unit Penempatan BPIP | Sekretariat Utama | Biro Pengawasan Internal BPIP | Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan Rentang Penghasilan Rp6.715.000 s.d. Rp7.483.900 Rp6.715.000 s.d. Rp7.483.900
No. 3. 4. 5. Jabatan Arsiparis Terampil Arsiparis Terampil Arsiparis Terampil Kualifikasi Pendidikan D-III Administrasi Perkantoran / D-III Administrasi Publik / D-III Akuntansi / D-III Administrasi Bisnis / D-III Hubungan Masyarakat / D-III Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan / D-III Perpustakaan / D-III Jurnalistik / D-III Kearsipan / D- III Manajemen D-III Administrasi Perkantoran / D-III Administrasi Publik / D-III Akuntansi / D-III Administrasi Bisnis / D-III Hubungan Masyarakat / D-III Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan / D-III Perpustakaan / D-III Jurnalistik / D-III Kearsipan / D-III Manajemen D-III Administrasi Perkantoran / D-III Administrasi Publik / D-III Akuntansi / D-III Administrasi Bisnis / D-III Hubungan Masyarakat / D-III Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan / D-III Perpustakaan / D-III Jurnalistik / D-III Kearsipan / D-III Manajemen Umum 3 1 1 Penyandang Disabilitas 0 0 0 Alokasi Formasi Khusus Putra/ Putri Lulusan Terbaik 0 Putra/ Putri Papua 0 0 0 0 0 Putra/Putri Kalimantan 0 0 0 Unit Penempatan BPIP | Sekretariat Utama | Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP | Sekretariat Utama | Biro Umum dan Sumber Daya Manusia BPIP | Sekretariat Utama | Pusat Data dan Teknologi Informasi Rentang Penghasilan Rp6.715.000 s.d. Rp7.483.900 Rp6.715.000 s.d. Rp7.483.900 Rp6.715.000 s.d. Rp7.483.900
No. 6. 7. 8. Jabatan Arsiparis Terampil Auditor Ahli Pertama Auditor Terampil Kualifikasi Pendidikan D-III Administrasi Perkantoran / D-III Administrasi Publik / D-III Akuntansi / D-III Administrasi Bisnis / D-III Hubungan Masyarakat / D-III Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan / D-III Perpustakaan / D-III Jurnalistik / D-III Kearsipan / D-III Manajemen D-IV Administrasi Bisnis / S-1 Administrasi Bisnis / D-IV Administrasi Publik / S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / D-IV Akuntansi Sektor Publik / D-IV Manajemen Keuangan Sektor Publik / S-1 Ekonomi Pembangunan / S-1 Ilmu Politik / D-IV Kebijakan dan Manajemen Pajak / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Manajemen / S-1 Akuntansi / D-IV Akuntansi / D-IV Manajemen D-IV Administrasi / D-III Manajemen / D-III Administrasi Bisnis / D-III Akuntansi / D-III Administrasi Perpajakan / D-III Manajemen Keuangan / D-III Manajemen Keuangan dan Perbankan / D-III Manajemen Pajak Umum 1 3 1 Penyandang Disabilitas 0 0 0 Alokasi Formasi Khusus Putra/ Putri Lulusan Terbaik 0 Putra/ Putri Papua 0 0 0 0 0 Putra/Putri Kalimantan 0 0 0 Unit Penempatan BPIP | Sekretariat Utama | Biro Hukum dan Organisasi BPIP | Sekretariat Utama | Biro Pengawasan Internal BPIP | Sekretariat Utama | Biro Pengawasan Internal Rentang Penghasilan Rp6.715.000 s.d. Rp7.483.900 Rp8.888.400s.d. Rp9.899.400 Rp6.715.000 s.d Rp7.433.900
No. Jabatan 9. Penata Kelola Hukum dan Perundang- undangan 10. Penata Kelola Hukum dan Perundang- undangan 11. Penata Kelola Hukum dan Perundang- undangan 12. Penata Kelola Pemerintahan 13. Penata Kelola Pemerintahan 14. Penata Kelola Pemerintahan Kualifikasi Pendidikan S-1 Administrasi Publik / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Hukum S-1 Administrasi Publik / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Hukum S-1 Administrasi Publik / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Hukum S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Ilmu Pemerintahan Umum 2 1 1 1 1 1 Penyandang Disabilitas 1 0 0 0 0 0 Alokasi Formasi Khusus Putra/ Putri Lulusan Terbaik 0 Putra/ Putri Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Putra/Putri Kalimantan 0 0 0 0 0 0 Unit Penempatan BPIP | Sekretariat Utama | Biro Hukum dan Organisasi | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Brokrasi BPIP | Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi | Direktorat Analisis dan Penyelarasan BPIP | Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi | Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP | Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan | Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama BPIP | Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan | Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP | Deputi Bidang Pengkajian dan Materi | Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Rentang Penghasilan Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900
No. Jabatan 15. Penata Kelola Pemerintahan 16. Penata Kelola Pemerintahan 17. Penata Kelola Pemerintahan 18. Penata Kelola Pemerintahan 19. Penata Kelola Pemerintahan 20. Penata Kelola Pemerintahan Kualifikasi Pendidikan S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Ilmu Pemerintahan Umum 1 2 3 1 1 1 Penyandang Disabilitas 0 0 0 0 0 0 Alokasi Formasi Khusus Putra/ Putri Lulusan Terbaik 0 Putra/ Putri Papua 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Putra/Putri Kalimantan 0 0 2 0 0 0 Unit Penempatan BPIP | Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan | Bagian Keuangan | Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan BPIP | Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan | Direktorat Jaringan dan Pembudayaan BPIP | Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan | Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka BPIP | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Direktorat Pengendalian BPIP | Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan | Bagian Keuangan | Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPIP | Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan | Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi Rentang Penghasilan Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900
No. Jabatan 21. Penata Kelola Pemerintahan 22. Penata Kelola Pemerintahan 23. Penata Keprotokolan 24. Penata Keprotokolan Kualifikasi Pendidikan S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Administrasi Publik / S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hubungan Masyarakat / D-IV Administrasi Negara / D-IV Komunikasi Massa / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Komunikasi S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Administrasi Publik / S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hubungan Masyarakat / D-IV Administrasi Negara / D-IV Komunikasi Massa / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Komunikasi Umum 1 1 1 1 Penyandang Disabilitas 0 0 0 0 Alokasi Formasi Khusus Putra/ Putri Lulusan Terbaik 1 Putra/ Putri Papua 0 0 0 0 0 0 0 Putra/Putri Kalimantan 0 0 0 0 Unit Penempatan BPIP | Deputi Bidang Pengkajian dan Materi | Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila Putra/Putri | Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi | Direktorat Advokasi BPIP | Sekretariat Utama | Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi | Bagian Tata Usaha dan Arsip | Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP | Sekretariat Utama | Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi | Bagian Tata Usaha dan Arsip | Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi Rentang Penghasilan Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900
No. Jabatan 25. Penata Keprotokolan 26. Penata Keprotokolan 27. Penata Keprotokolan Kualifikasi Pendidikan S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Administrasi Publik / S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hubungan Masyarakat / D-IV Administrasi Negara / D-IV Komunikasi Massa / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Komunikasi S-1 Administrasi Publik / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hubungan Masyarakat / D-IV Administrasi Negara / D-IV Komunikasi Massa / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Komunikasi / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Ilmu Administrasi Negara S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Administrasi Publik / S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hubungan Masyarakat / D-IV Administrasi Negara / D-IV Komunikasi Massa / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Komunikasi Umum 1 1 2 Penyandang Disabilitas 0 0 0 Alokasi Formasi Khusus Putra/ Putri Lulusan Terbaik 0 Putra/ Putri Papua 0 0 0 0 0 Putra/Putri Kalimantan 0 0 0 Unit Penempatan BPIP | Sekretariat Utama | Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi | Bagian Fasilitasi Pimpinan | Subbagian Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala BPIP | Sekretariat Utama | Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi | Bagian Tata Usaha dan Arsip | Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP | Sekretariat Utama | Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi | Bagian Fasilitasi Pimpinan | Subbagian Protokol, Fasilitasi Materi dan Rapat Pimpinan Rentang Penghasilan Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900
No. Jabatan 28. Penata Keprotokolan 29. Penata Keprotokolan 30. Penata Keprotokolan Kualifikasi Pendidikan S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Administrasi Publik / S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hubungan Masyarakat / D-IV Administrasi Negara / D-IV Komunikasi Massa / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Komunikasi S-1 Administrasi Publik / S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hubungan Masyarakat / D-IV Administrasi Negara / D-IV Komunikasi Massa / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Komunikasi / S-1 Ilmu Komunikasi S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Administrasi Publik / S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hubungan Masyarakat / D-IV Administrasi Negara / D-IV Komunikasi Massa / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Komunikasi Umum 1 1 1 Penyandang Disabilitas 0 0 0 Alokasi Formasi Khusus Putra/ Putri Lulusan Terbaik 0 Putra/ Putri Papua 0 0 0 0 0 Putra/Putri Kalimantan 0 0 0 Unit Penempatan BPIP | Sekretariat Utama | Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi | Bagian Tata Usaha dan Arsip | Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP | Sekretariat Utama | Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi | Bagian Fasilitasi Pimpinan | Subbagian Fasilitasi Wakil Kepala, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli BPIP | Sekretariat Utama | Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi | Bagian Tata Usaha dan Arsip | Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama Rentang Penghasilan Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900
No. Jabatan 31. Penata Keprotokolan 32. Pengawas Pendataan Statistik 33. Pengawas Pendataan Statistik 34. Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan Kualifikasi Pendidikan S-1 Administrasi Publik / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hubungan Masyarakat / D-IV Administrasi Negara / D-IV Komunikasi Massa / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Komunikasi / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Ilmu Administrasi Negara S-1 Statistika / S-1 Ilmu Statistika / S-1 Statistika Terapan / S-1 Matematika S-1 Statistika / S-1 Statistika Terapan / S-1 Ilmu Statistika / S-1 Matematika S-1 Hukum Umum 1 1 3 1 Penyandang Disabilitas 0 0 0 0 Alokasi Formasi Khusus Putra/ Putri Lulusan Terbaik 0 Putra/ Putri Papua 0 0 0 1 0 1 0 Putra/Putri Kalimantan 0 0 1 0 Unit Penempatan BPIP | Sekretariat Utama | Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi | Bagian Tata Usaha dan Arsip | Subbagian Tata Usaha Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan Putra/Putri | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Direktorat Evaluasi BPIP | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila BPIP | Sekretariat Utama | Biro Hukum dan Organisasi | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Subbagian Organisasi Rentang Penghasilan Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900 Rp6.957.000 s.d. Rp7.375.900
NO. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lampiran II Pengumuman Sekretaris Utama BPIP Nomor : P.01/KP.02.00/08/2024/SU Tanggal : 19 Agustus 2024 DESKRIPSI TUGAS JABATAN JABATAN 2 Arsiparis Terampil Auditor Ahli Pertama Auditor Terampil Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Penata Kelola Pemerintahan Penata Keprotokolan Pengawas Pendataan Statistik TUGAS JABATAN 3 Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju. Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengorganisasian, teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan, dan pemeriksaan yang dilakukan dalam kompeksitas tinggi. Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengorganisasian, teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan, dan pemeriksaan yang dilakukan dalam kompeksitas sedang. Melakukan kegiatan pengelolaan bahan telaah dan koordinasi dan penyusunan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, evaluasi, penelaahan dan pendampingan hukum, pembinaan, penataan organisasi, dan pembinaan tata laksana serta reformasi birokrasi. Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang lingkungan Badan Pembinaan pemerintahan di Ideologi Pancasila. Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pemerintah mencakup kegiatan pengawalan, pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan kegiatan pimpinan, pelaksanaan pengaturan kegiatan/acara kedinasan (ceremony). dan Melakukan pemeriksanaan dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis statistik yang mencakup seluruh kegiatan statistik baik berupa sensus, survei, kompilasi produk administrasi terkait pembinaan ideologi Pancasila. dan kegiatan Melakukan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan terkait organisasi. terkait teknis kegiatan yang pengawasan berhubungan pengumpulan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
Lampiran III Pengumuman Sekretaris Utama BPIP Nomor : P.01/KP.02.00/08/2024/SU Tanggal : 19 Agustus 2024 FORMAT SURAT LAMARAN Yth. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIK Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Alamat sesuai KTP Nomor handphone Pendidikan Jabatan yang dilamar : : : : : : : : Dengan ini menyampaikan surat lamaran dan dokumen persyaratan agar dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan sebagai berikut: 1. KTP/surat keterangan pengganti KTP/bukti identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah setempat. 2. Pasfoto formal terbaru tanpa kacamata dan menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah; 3. Scan Ijazah terakhir asli; 4. Scan Transkrip nilai asli; dan 5. Dokumen lainnya yang disyaratkan. Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar maka saya menerima keputusan Panitia Seleksi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi dalam pengadaan PNS Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2024. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih. Hormat Saya, e-meterai dan tanda tangan (Nama Lengkap) Diketik dengan Font Arial ukuran 12
Lampiran IV Pengumuman Sekretaris Utama BPIP Nomor : P.01/KP.02.00/08/2024/SU Tanggal : 19 Agustus 2024 SURAT PERNYATAAN Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama Tempat, tanggal lahir Umur Jenis kelamin Pendidikan Status perkawinan Agama Alamat : : : : : : : : Dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 6. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 8. Tidak menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; 9. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya; 10. Tidak terafiliasi paham radikalisme; 11. Bersedia untuk mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS; dan 12. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar guna melengkapi syarat khusus/tambahan yang disyaratkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ... , ... 2024 Yang membuat pernyataan, e-meterai dan tanda tangan (Nama Lengkap) Diketik dengan Font Arial ukuran 12