Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia R. Rahaditya1 Cora Venessa2 Okthavianes Paulina3 Eudora Joyce Hiumawan4 Erland Jovian5 Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia1,2,3,4,5 Email: rahaditya@fh.untar.ac.id1 cora.205220156@stu.untar.ac.id2 Abstrak Penelitian ini menyoroti kurangnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengadilan di Indonesia yang mendorong resolusi dalam mengadopsi Restorative Justice sebagai solusi lebih efektif dalam penyelesaian perkara peradilan. Namun solusi ini dipandang memiliki sisi baik dan sisi buruknya juga. Penelitian memunculkan pandangan pro dan kontra dalam masyarakat hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), peneliti mengkaji implementasi Restorative Justice secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice berfokus pada pendekatan pemulihan daripada pembalasan. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya berhasil dalam lingkup peradilan di Indonesia. Terdapat dua pandangan yang kuat: Pro Restorative Justice menyebutkan manfaatnya dalam menyelesaikan Over Capacity di lapas, menciptakan keadilan monodualistik, dan meningkatkan efisiensi penegak hukum. Sementara itu, pihak kontra berpendapat bahwa Restorative Justice berpotensi memberi peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindak pidana, kurang memberikan perlindungan kepada korban, dan minim pemahaman masyarakat terhadap konsepnya. Kata Kunci: Restorative Justice, Pro-Kontra, Keadilan & Peradilan Abstract This research highlights the lack of effectiveness of government and court administration in Indonesia which encourages resolutions in adopting Restorative Justice as a more effective solution in resolving judicial cases. However, this solution is seen as having both good sides and bad sides. Research raises views of the pros and cons in the legal community. Research uses the normative juridical research methods with a statutory approach and a case approach, where researchers examine the implementation of Restorative Justice as a whole. The research results show that Restorative Justice focuses on a recovery approach rather than retaliation. However, its implementation has not been completely successful in the judiciary in Indonesia. There are two strong views: Pro-Restorative Justice states its benefits in resolving overcapacity in prisons, creating monodualistic justice, and increasing the efficiency of law enforcement. Meanwhile, opposing parties argue that Restorative Justice has the potential to provide opportunities for perpetrators to repeat criminal acts, provides less protection for victims, and lacks public understanding of the concept. Keywords: Restorative Justice, Pro-Con, Justice & Judiciary This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional. PENDAHULUAN Hukum pada dasarnya bersifat mengatur, memaksa dan melindungi. Tetapi, kehadiran hukum sendiri merupakan rangkaian yang diterapkan oleh dan demi masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa ancaman apapun terhadap diri mereka. Hal ini jatuh kedalam cakupan perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum adalah upaya R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2157
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hal ini diatur menurut Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR yang berbunyi: "Menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi."1 Dimana hal ini juga mengacu pada equality before the law. Equality before the law atau Equal Justice Beneath the Law memiliki arti "semua manusia setara di mata hukum" atau asas di mana setiap orang tunduk pada hukum dalam peradilan yang sama. Sederhananya, ia mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Ia telah menjadi salah satu pilar pergerakan doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang.2 Sistem tersebut sebagai manifestasi dari Negara hukum (rechtsstaat) sehingga diharuskan kehadiran pemberlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet).3 Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Sehingga agar dapat diterapkannya kehidupan manusia yang baik, aman dan tentram, terdapat seperangkat nilai yang merupakan pilar pentingnya, yaitu: (1) Keadilan (2) Kebenaran (3) Hukum (4) Moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, "Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues".4 Pemaknaan tersebut bila ditambahkan dengan pernyataan Lord Denning, seorang hakim agung inggris juga pernah menyatakan bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang bisa anda lihat. Keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang dapat mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani. Hukum yang ditetapkan merupakan hasil patokan dari pertimbangan das sollen dan das sein. Asal usul dari hukum yang melindungi ini juga merupakan produk dari pertimbangan pikiran dan hati nurani manusia. Selain dari itu dapat diketahui bahwa keadilan tidak memiliki bentuk hukum saja. Rifyal Ka'bah menjelaskan tiga jenis keadilan. Ia terbagi menjadi: 1. Legal Justice (Keadilan Hukum): merupakan Keadilan yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Dalam kata lain ini adalah keadilan menurut UU. 2. Moral Justice (Keadilan Moralitas): Keadilan berdasarkan moralitas, yakni keseluruhan asas dan nilai yang menentukan hal baik dan buruk. 3. Social Justice (Keadilan Sosial): Sebagai salah satu dasar negara, yakni pancasila pada sila kelima, hal ini menggambarkan tiga bentuk keadilan sosial yang meliputi: keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat.5 Maka dapat dimengerti bahwa keadilan bukan merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan sebenarnya biarpun didasarkan menurut peraturan perundang-undangan. Demi mewujudkannya tanpa peraturan perundang-undangan juga bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan. Karena seperti menurut kata-kata parah ahli dan penegak hukum, keadilan tidak memiliki bentuk yang konkrit. Sesuatu yang dapat dikatakan keadilan bagi pelaku, bisa saja bukan merupakan keadilan bagi sang korban dan begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 2 Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip equality before the law bagi narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indones ia. LEX ET SOCIETATIS, 1(1). diakses pada tanggal 2023 3 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal. 20. 4 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hal. 52. 5 Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 17(2), 217-232. diakses pada tanggal 21 November 2023 R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2158
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 untuk mencapai dan mendapatkan jawaban yang paling dekat dengan dengan konsep kata "adil" diperlukan pengambilan keputusan yang dipandang dari segala aspek dan di proses secara sepenuhnya. Oleh karena itu suatu perkara harus dipandang dari arah keadilan hukum, keadilan moral dan juga keadilan sosial. Selain dilema perjalanan mencapai bentuk keadilan yang paling sempurna, terdapat juga masalah keadilan yang sulit dicapai lainnya. Donald Black pernah mengatakan bahwa hukum itu tajam kebawah dan tumpul ke atas.6 Sindiran ini mengacu pada kecenderungan negara yang hukumnya lebih tajam masyarakat kelas menengah. Dimana pihak yang memiliki kekuatan, baik dengan jabatan ataupun keuangan, dapat kabur dari hukum. Sedangkan terdapat sekian banyak kasus yang sebenarnya lebih membutuhkan perhatian hukum, tetapi pihak berkuasa yang bersalah berhasil mengelak dari hukuman. Bahkan kini sebutan KUHP menjadi singkatan dari "Kasih Uang Habis Perkara". Kasus kejahatan itu banyak dalam berbagai keberatannya. Pengelakan hukuman ini bukan hanya dengan kekuatan politis atau keuangan. Selain itu adalah penundaan proses hukum dengan segala celah pembalikan opini di ruang publik. Hukum sepatutnya dipandang dalam segi matematis, bertahap dan dipandang dari segala arah. Perbuatannya apa, bagaimana prosesnya, bagaimana proses pembuktiannya, bagaimana keputusannya. Bila ini diterapkan, maka proses penyelesaian hukumnya dapat berjalan dengan baik. Berbagai artikel telah ditulis untuk mengecam realita yang dihadapi manusia. Pernyataan yang mengartikan bahwa orang yang berkuasa susah atau bahkan tidak akan dijerat itu banyak. Sebagai contoh, pernyataan dari Donald Black ini. Penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan didepan hukum baik siapapun itu dan Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.7 UU ini sama artinya dengan pernyataan "No man is above the law" dimana tidak satupun orang itu berkedudukan di atas hukum. Permasalahannya adalah, pengelakan hukum itulah yang menjadi hal yang rumit. Seperti dalam bentuk rasuah untuk mendiamkan orang atau menghapus bukti. Penegakan konsep ini malaan bersifat keras kepada rakyat lemah dan lemah kepada pemegang kekuasaan. Padahal bila ingin mengucapkan keadilan, kenyataan ini telah lari jauh dari konsep tersebut. Tetapi titik permasalahan yang dibahas pada penelitian ini bukanlah terkait aparat pemerintahan yang berhasil meloloskan dirinya dengan kekuatan jabatan ataupun moneter. Melainkan terkait kurangnya efisiensi penyelenggaraan pemerintahaan dan pengadilan. Terhadap hal ini maka Restorative Justice menjadi sesuatu yang mulai muncul di masyarakat. Karena kesusahan pengambilan tindakan dapat diarahkan juga kepada permasalahan keadilan yang terus dihadapi dengan perkara yang lebih mengarahkan terhadap pidana ringan. Maka untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini, peneliti berpendapat bahwa pidana alternatif Restorative Justice dapat menjadi solusi. Dimana dengan Restorative Justice, pengambilan keputusan yakni pengadilan dapat fokus pada tindakan kejahatan lainnya dibandingkan perkara yang dapat diselesaikan dengan jalur selain pengadilan. Pada kenyataannya, bentuk-bentuk dari Restorative Justice sudah mulai muncul di hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Restorative Justice, semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan8. Maka pada penelitian ini kami akan 6 Irwan, I., Wira Perdana, F., Lumban Tungkup, D., Miran, M., & Suteki, S. (2022). Hukum Tajam ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis penegakan hukum di Indonesia). Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(6), 1026-1034. diakses pada tanggal 22 November 2023 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 8 K. Prayogo, L.Resti, & P. Restika (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban. GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015. R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2159
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 membahas terkait kelebihan dan kekurangan Restorative Justice dengan teori keadilan terkait pengambilan keputusan hakim dengan judul, "Pro dan Kontra Restorative Justice Terkait Konsep Keadilan Dalam Penetapan Keputusan Hakim". Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan Restorative Justice di Indonesia Terkait Konsep Keadilan Dalam Penetapan Keputusan Hakim? Apa saja Pro dan Kontra Restorative Justice Terkait Konsep Keadilan Dalam Penetapan Keputusan Hakim? Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana penerapan Restorative Justice di Indonesia terkait konsep keadilan dalam penetapan keputusan Hakim. Untuk mengetahui apa saja Pro dan Kontra Restorative Justice terkait konsep keadilan dalam Penetapan Keputusan Hakim. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam dan membuka paradigma baru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penerapan hukum pidana dalam pengadilan di Indonesia dengan memperhatikan pro dan kontra dalam Restorative Justice. Manfaat praktis: Bagi penulis , Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan pola pikir penulis serta menjadi referensi tambahan untuk penulis selanjutnya, mengenai penerapan Restorative Justice. Bagi pembaca, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pentingnya penerapan Restorative Justice terkait dalam penyelenggaraan sistem keadilan di Indonesia. Bagi pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pemerintah bahwa penting adanya penerapan Restorative Justice dalam penetapan keputusan hakim. METODE PENELITIAN Metode penelitian diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan umum. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dikembangkan, untuk memahami dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia9. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Terkait pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan kasus (case approach). Hukum yang dikaji bersifat kepustakaan; hanya menggunakan data yang bersifat sekunder yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat hukum.10 Metode penelitian ini dilaksanakan dengan meninjau dan menganalisis masalah hukum secara menyeluruh melalui penelitian kepustakaan, termasuk peraturan hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, perspektif ahli atau doktrin hukum, buku, jurnal, dan artikel penelitian, antara lain. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penerapan Restorative Justice dalam penyelenggaraan sistem keadilan di Indonesia Menurut Tony F. Marshall "Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future"11. Konsep Restorative Justice adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang berfokus dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan bukan hanya pembalasan atau semata-mata menghukum pelaku. 9 Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 10 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, UPT Mataram: University Press. 11 Nurkasihani, SH, I. (2019). Putusan Pengadilan. Restorative Justice, ALTERNATIF BARU DALAM SISTEM PEMIDANAAN. diakses pada tanggal 22 November 2023 R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2160
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Restorative Justice sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. Dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP, Konsep Restorative Justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan yang diatur menurut Pasal 205 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dimana perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan minimal 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar Rp 7.500; (tujuh ribu dan(?) lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan12. Hal ini mencakup pelanggaran seperti buang sampah sembarangan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penganiayaan ringan, perusakan ringan, penggelapan ringan, dan lainnya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan Restorative Justice, yaitu: 1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan; 2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta; 3. Ada kesepakatan antara pelaku dan korban; 4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; 5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; 6. Tersangka mengganti kerugian korban; 7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana13. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam halnya tindak pidana yang ditangani melalui Keadilan Restoratif perlu untuk memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Persyaratan umum terdiri atas persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi: 1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; 2. Tidak berdampak konflik sosial; 3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa; 4. Tidak radikalisme dan separatisme; 5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan 6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang14. Sedangkan persyaratan formil meliputi: Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika; Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)15. Syarat dan perkara apa saja yang dapat 12 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 13 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. (2020). Pasal 5. 14 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. (2021). Pasal 5. 15 Ibid. R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2161
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 diselesaikan dengan Restorative Justice adalah untuk mengedepankan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku16. Restorative Justice dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan keluarganya. Analisis Kasus Penegakan Pidana Alternatif Restorative Justice Salah satu contoh kasus penerapan Restorative Justice yang ada di Indonesia adalah saat seorang suami bernama Muhammad Arham yang nekat mencuri motor demi bisa membiayai persalinan istrinya. Pria tersebut ditahan selama dua bulan karena mencuri motor milik seorang pedagang sayur untuk membiayai persalinan istri. Motor tersebut digadaikan oleh pelaku seharga Rp 1,5 juta. Dengan menggunakan metode Restorative Justice, kasus tersebut berakhir dengan damai. Muhammad Arham dibebaskan setelah pedagang sayur memaafkannya. Selain itu, terdapat kasus lain yang menggunakan Restorative Justice. Seorang buruh sadap karet di Kabupaten Mesuji dibebaskan dari perkara pencurian 1,5 getah karet beku senilai Rp 500.000. Pembebasan tersangka bernama Cipto Suroso dilakukan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang mengedepankan Restorative Justice atas perkara pencurian tersebut17. Pidana kerja sosial juga merupakan hal yang sejalan dengan Restorative Justice. Isu fundamental tentang nilai-nilai merupakan titik temu yang paling jelas antara pekerjaan sosial dan Restorative Justice. Selain itu, tujuan utama keduanya serupa, yaitu membantu membangun dan memelihara kesehatan Justice menawarkan kerangka kerja dan praktik untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak, dengan fokus terutama pada kebutuhan dan kewajiban manusia. Pekerjaan sosial menawarkan keterampilan dan struktur yang sangat membantu praktik dan gagasan ini18. Pidana kerja sosial dapat menjadi strategi yang berhasil untuk pembaharuan hukum pidana dengan memperkuat elemen Restorative Justice dalam sistem hukum pidana Indonesia. Narapidana yang terlibat dalam pidana kerja sosial memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum. individu, hubungan, dan komunitas. Restorative Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan subsistem peradilan pidana sangat penting untuk keberhasilan pembaharuan pidana melalui pidana kerja sosial. Tanpa partisipasi subsistem peradilan pidana yang memadai, implementasi pidana kerja sosial tidak akan dapat mencapai tujuannya untuk memperkuat aspek rehabilitasi, reintegrasi, dan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana Indonesia19. Selain pidana kerja sosial terdapat pidana denda. Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok dalam sistem pidana Indonesia yang diancamkan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku20. Pidana denda dibayarkan oleh terpidana dan jumlahnya ditentukan hakim berdasarkan pertimbangan dan tuntutan dari 16 Wahyuni, W. (2022). Mengenal Restorative Justice. justice-lt62b063989c193/, diakses pada tanggal 20 November 2023 17 Ratriani, V. (2023). Apa Itu Restorative Justice? Ini Syarat dan Contohnya di Indonesia. Kontan.co.id. diakses pada tanggal 20 November 2023 18 Zehr, H. (2010). Social Work and Restorative Justice. Restorative Justice Blog. diakses pada tanggal 20 November 2023 19 Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 219-230. diakses pada tanggal 22 November 2023 20 Rahadian, T. (2022, July 15). Apa Itu Pidana Denda? Ini Penjelasannya. penjelasannya-1yT2ctWlU6M/full, diakses pada tanggal 22 November 2023 R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2162
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 jaksa. Apabila pidana denda tidak dibayarkan secara penuh dalam waktu yang telah ditentukan, maka pidana denda tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana21. Pro Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia Penyelesaian Perkara Over Capacity Lapas Indonesia Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disebut dengan Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia terdapat pada Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana". Pembinaan tersebut tentunya harus dilakukan sesuai dengan aturan tata cara pelaksanaannya guna untuk mencapai fungsi Lapas, yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan sendiri merupakan proses pembinaan pada seseorang yang harus di penjara atau menjalani hukuman di Lapas untuk rentang waktu tertentu; dalam proses pembinaan tersebut menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. seringkali menghambat penyelenggaraan Lapas sebagai bagian dari penegakan hukum; salah satu permasalahan yang umum dalam setiap Lapas di Indonesia adalah Over Capacity. Lapas yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan tentunya memerlukan kapasitas yang cukup untuk menampung warga binaan agar pembinaan dapat terlaksana secara optimal. Bertambahnya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas akan mengganggu keseimbangan antara kapasitas daya tampung Lapas dengan jumlah warga binaan yang ada. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan membludaknya jumlah narapidana pun mengakibatkan kejahatan yang terjadi di Lapas seperti tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba dalam Lapas, kebakaran, kerusuhan, serta kejahatan-kejahatan lainnya menjadi sulit untuk dikendalikan. Walaupun demikian terdapat permasalahan yang Berdasarkan data yang didapatkan sepanjang tahun 2023, penghuni Lapas di Indonesia sebanyak 188,046 tahanan dan narapidana. Dengan kapasitas 93,960 orang, hal ini menunjukkan Lapas mengalami kelebihan kapasitas atau Over Capacity sebanyak 100.13%, tentunya jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas di Indonesia. Wilayah- wilayah yang paling terdampak terhadap masalah ini ada Riau sebesar 226.35%, Kalimantan Timur sebesar 215.73%, Kalimantan Barat sebesar 164.73%, DKI Jakarta 162.49%, Bali 156.8%, Sumatera Selatan 149.12%, dan Kalimantan Selatan 149%. Hal ini menunjukkan bahwa Over Capacity menimbulkan banyaknya pelanggaran terkait hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Contohnya dalam Pasal 9 huruf (i) telah menyatakan "bahwa narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental". Padahal tujuan adanya Sistem Pemasyarakatan dan Lapas masing-masing adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, serta memberikan pembinaan kepada narapidana untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat dikembalikan lagi ke dalam masyarakat; serta untuk menjadi tempat yang melindungi hak-hak narapidana yang mengalami pembinaan tersebut. Maka dalam upaya pencegahan kelunturan penegakan hak-hak narapidana serta efisiensi sistem keadilan di Indonesia, penanganan tindak pidana melalui pidana alternatif Restorative 21 1/Jan-Mar/2015. diakses pada tanggal 22 November 2023 Aisah. (2015). Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP, Lex Crimen Vol. IV/No. R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2163
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Justice dapat mengembangkan sistem keadilan pada negara, terutama terkait perkara Over Capacity Lapas. Selain dapat mengurangi jumlah tahanan yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan adanya Restorative Justice maka juga dapat menekan pengeluaran negara dalam pemeliharaan tahanan. Penyelesaian Perkara Pidana yang Melibatkan dan Memperhatikan Kondisi Pihak Pelaku dan Pihak Korban Kelebihan dari keadilan restoratif dalam hal ini akan lebih mencapai kesejahteraan dan juga keinginan dari masing-masing pihak yang dirugikan, dibandingkan pelaku tindak pidana dihukum dengan menggunakan pidana penjara22. Sebagaimana contohnya dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dalam proses pemidanaannya dapat lebih menguntungkan korban dan pelaku, karena dalam hal ini melibatkan kedua belah pihak keluarga sehingga jalan tengah penyelesaian masalah adalah disesuaikan dengan kekeluargaan. Hal ini dianggap sebagai jalan tengah untuk mencari keadilan bagi kedua pihak yang bersangkutan. Hal ini untuk menegaskan kembali bahwa pemidanaan bukan merupakan tindakan dengan alasan pembalasan tetapi pertanggung jawaban dan juga pencapaian keadilan. Peningkatan dan Pengoptimalan Peran Penegakan Hukum Penggunaan keadilan restoratif dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana yang memerlukan proses yang cukup panjang dan serius dibandingkan penegak hukum harus turut serta melakukan proses alur sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana-tindak pidana yang memberikan kerugian sangat kecil. Faktanya adalah angka kriminalitas yang tinggi di Indonesia menyebabkan kekuatan lembaga penegakan hukum di Indonesia juga harus turut mengimbanginya23. Ketika penyelesaian tindak pidana ringan dan/atau tindak pidana yang kerugiannya kecil (tidak memenuhi minimal kerugian Perma) maka akan memberikan dampak pada penyelesaian tindak pidana yang cepat dan tidak perlu memerlukan alur proses yang cukup panjang sampai berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Antrian pada pengadilan negeri yang begitu penuh dan Panjang menyebabkan Restorative Justice sebagai salah satu kelebihan untuk dipertimbangkan dalam bentuk mengurangi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Kontra Restorative Justice dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia Berpotensi Dapat Mengulangi Tindak Pidana Yang Mereka Lakukan Seperti yang diketahui penyelesaian pidana dengan Restorative Justice mengutamakan kondisi dan kebutuhan pelaku dan korban, Restorative Justice juga memiliki prinsip "memanusiakan" para pelaku kejahatan. Hal ini dianggap kurang efektif karena dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan ditakutkan para pelaku tindak pidana tersebut mengulangi perbuatannya lagi dengan target dan cara yang berbeda dari sebelumnya agar tidak terdeteksi. Hal ini dikarenakan banyak orang melakukan kejahatan hanya karena merasa bahwa hidup mereka jika di dalam penjara akan lebih enak dibandingkan di luar penjara. Maka dari itu banyak orang beranggapan Restorative Justice masih kurang efektif karena tidak memberikan efek jera dan memungkinkan terjadinya kejahatan yang lebih parah dari sebelumnya. 22 G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto. (2005). Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 42. 23 Databoks, 10 Provinsi Paling Rawan Kejahatan di Indonesia, diakses melalui diakses pada tanggal 22 November 2023 R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2164
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Tidak Semua Masyarakat Mengetahui Restorative Justice Sebagai Pengganti Sistem Pemidanaan Kelemahan lainnya dalam penerapan Restorative Justice adalah tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pemidanaan pada umumnya. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan dalam proses penyidikan, sering kali salah satu pihak tidak dapat hadir untuk melakukan proses penyidikan atau tidak dapat menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan. Hal tersebut sering terjadi pada penanganan dan penggunaan Restorative Justice pada penanganan sistem peradilan anak yang mana keluarga korban sering menolak hadir untuk melakukan upaya restorative dan tetap bersikeras untuk melakukan proses penyidikan sampai selesai. Kendala tersebut yang kemudian menjadi salah satu kelemahan dari penerapan Restorative Justice masih belum sempurna dilakukan dan diterapkan di Indonesia, kesadaran masyarakat dan juga peran penegak hukum dalam mendukung terlaksananya Restorative Justice masih minim dan belum dilakukan secara maksimal. Hakim Memberikan Restorative Justice Yang Berbeda-beda Bentuk kekurangan dari pelaksanaan Restorative Justice disini adalah hakim pada umumnya dalam pelaksanaan pemberian sanksi Restorative Justice memiliki putusan yang berbeda-beda. Sebagaimana contohnya dalam pelaksanaan Restorative Justice dalam tindak pidana narkotika, Restorative Justice dalam bentuk rehabilitasi masih menyimpan banyak permasalahan berkaitan dengan putusan hakim yang memiliki tafsir yang berbeda-beda, tetapi pada pokok persoalan yang sama. Permasalahan perbedaan dalam pemberian hukuman sanksi rehabilitasi tersebut terjadi antara artis Indonesia yang menggunakan narkotika dengan masyarakat sipil yang menggunakan narkotika. Adapun deretan artis yang tertangkap kasus narkotika adalah sebagai berikut24: 1. Rheza Arthamevia menggunakan 0,78 gram sabu dan dilakukan rehabilitasi selama 6 bulan 2. Ridho Rhoma menggunakan narkotika, ditangkap dan dilakukan rehabilitasi selama 10 bulan 3. Dwi Sasono, terdapat ganja seberat 16 gram kemudian dilakukan direhabilitasi selama 6 bulan 4. Jefri Nichol, menggunakan dan mengkonsumsi jenis ganja dan berhasil divonis 7 bulan rehabilitasi. Sedangkan terhadap masyarakat sipil yang terjerat menggunakan narkotika umumnya mendapatkan hukuman pidana penjara dan tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi dari negara.25 Pernyataan tersebut dibuktikan bahwa sebanyak 289 PNS yang kemudian berhasil dipenjarakan karena terkena kasus narkoba pada tahun 2016. Dikarenakan bentuk keadilan yang sulit dicapai ini, Restorative Justice tidak dapat dikatakan sebagai solusi pencapaian keadilan yang optimal. Hanya berupa keringanan bagi pihak korban dan pengadilan dalam pengambilan keputusan. KESIMPULAN Prinsip dasar dari konsep penegakan hukum melalui pendekatan Restorative Justice adalah dengan penanganan perkara tindak pidana yang berfokus kepada proses serta tujuan 24 Anonim, Daftar Artis Terjerat Narkoba Berujung Rehabilitasi,, Diakses melalui diakses pada tanggal 22 November 2023 25 melalui Karena diakses pada tanggal 22 November 2023 Anonim, Menteri PANRB 289 Dipenjara Kasus Narkoba di 2016, Diakses R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2165
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 yang mendahulukan upaya pemulihan yang semata-mata untuk menjauhi perbuatan vindicta atau balas dendam kepada para pelaku tindak pidana untuk diberikan nestapa (hukuman). Namun walaupun begitu, tata pelaksanaan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum mampu diberlakukan secara optimal. Dalam pemberlakuan Restorative Justice melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice disyaratkan beberapa ketentuan sehingga dapat dikatakan perkara pidana tersebut dapat dimasukan ke dalam ranah Restorative Justice, misal tindak pidana yang dilakukan hanya memberikan kerugian dibawah Rp 2,5 juta, memuat unsur kesepakatan di antara pelaku dan korban dan dikhususkan kepada perkara tindak pidana yang ringan, misal Pasal 364, Pasal 373, Pasal 407 dan Pasal 482 yang dimana dari rata-rata pasal tersebut memiliki lama kurungan penjara paling lama selama tiga bulan. Terkait hal ini, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan Restorative Justice yaitu persyaratan formil dan materiil, yang pada dasarnya dalam pemenuhan syarat materiil hal yang harus dipenuhi adalah post aventum atau dampak dari dilakukannya Restorative Justice itu sendiri dan syarat subjeknya.. Sedangkan syarat formil itu meliputi kesepakatan perdamaian dan pemenuhan hak korban serta pertanggungjawaban si 'pelaku'. Maka syarat-syarat yang disebutkan diatas adalah untuk mengedepankan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, sehingga hal ini sejalan dengan konsep teori victim - offender mediation programmers oleh Howard Zehr. Pro dan kontra mengenai Restorative Justice memiliki argumentasi yang sangat kuat dari masing masing pandangan, dari pihak pro setidaknya mereka memiliki tiga poin penting mengapa mereka mendukung Restorative Justice. Pertama adalah dampak Restorative Justice yang dapat dijadikan sebagai upaya penyelesaian permasalahan Over Capacity pada lapas di Indonesia. Karena kenyataannya pada saat ini hampir seluruh lapas yang ada di Indonesia telah mengalami nasib yang sama yaitu kelebihan kapasitas yang dimana hal ini secara tidak langsung menghilangkan fungsi lapas sebagaimana mestinya. Poin kedua adalah terciptanya keadilan yang memperhatikan keseimbangan monodualistik yang dimana hukum memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban dan pelaku. Terakhir, Restorative Justice dapat meningkatkan dan mengoptimalkan peran penegak hukum untuk memberikan efisiensi APH dalam memberikan prinsip ultimum remedium pada tindak pidana yang ringan. Sebaliknya tim kontra merasa bahwa Restorative Justice itu berpotensi untuk memberikan pelaku peluang untuk mengulangi tindak pidana yang mereka lakukan. Sehingga kebijakan Restorative Justice seakan-akan tidak memberikan perlindungan kepada korban pelaku tindak pidana. Selain itu terdapat juga banyak masyarakat yang dirasa belum cukup mengerti mengenai konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pemidanaan. Adapun saran yang dapat diberikan kepada pemerintah dan kepada para aparat penegak hukum adalah sebagai berikut: Bagi Pemerintah, Pemerintah disarankan untuk melakukan sosialisasi kembali mengenai penerapan Restorative Justice sebagai langkah awal yang patut diambil dalam melaksanakan penegakan hukum ditengah masyarakat. Hal ini menimbang kurang efektif nya aparat penegak hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Peneliti berpendapat diperlukan aturan yang rinci serta jelas yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk merealisasikan asas fiksi hukum di tengah masyarakat hukum. Pemerintah juga perlu mengambil langkah baru guna memastikan keadilan yang didapatkan oleh korban setimpal dengan perbuatan si pelaku dengan tetap mengawasi jalannya Restorative Justice sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Bagi Aparat Penegak Hukum, Aparat Penegak Hukum disarankan untuk memberikan R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2166
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 perlindungan bagi siapapun yang ingin melanjutkan proses Restorative Justice dan memastikan keadilan di setiap putusannya. Agar Aparat Penegak Hukum akan selalu menawarkan Restorative Justice pada kasus tindak pidana ringan agar permasalahan seperti Over Capacity lapas serta kurangnya efektivitas penyelenggaraan sistem keadilan dapat segera diatasi dengan tindakan preventif. Hal ini dianjurkan demi meminimalisir tindakan represif oleh aparat penegak hukum yang dianggap kurang efektif dibandingkan tindakan preventif. DAFTAR PUSTAKA Aisah. (2015). Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan- Mar/2015. Anonim, Daftar Artis Terjerat Narkoba Berujung Rehabilitasi, Diakses melalui Anonim, Menteri PANRB 289 Dipenjara Karena Kasus Narkoba di 2016, Diakses melalui karena-kasus-narkoba-di-2016. Databoks, 10 Provinsi Paling Rawan Kejahatan di Indonesia, diakses melalui kejahatan-di-indonesia. G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Irwan, I., Wira Perdana, F., Lumban Tungkup, D., Miran, M., & Suteki, S. (2022). Hukum Tajam K. Prayogo, L.Resti, & P. Restika (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban. GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014- Januari 2015. ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis penegakan hukum di Indonesia). Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(6), 1026-1034. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, UPT Mataram: University Press, 2020. Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. Nurkasihani, SH, I. (2019). Putusan Pengadilan. Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Pemidanaan. Sistem Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Nomor 811 Tahun 2020. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Nomor 947 Tahun 2021. Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 219-230. Rahadian, T. (2022, July 15). Apa Itu Pidana Denda? Ini Penjelasannya. 1yT2ctWlU6M/full. Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2015. R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2167
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 17(2), 217-232. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248. Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip equality before the law bagi narapidana di Dalam 1(1). Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. LEX ET SOCIETATIS, Zehr, H. (2010). Social Work and Restorative Justice. Restorative Justice Blog. R. Rahaditya, dkk. - Universitas Tarumanagara 2168