Mewujudkan Masyarakat Klaten yang: Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jl. Pemuda Nomor 294, Gd. Pemda I Telp. (0272) 321046 Ps.486.Faks.(0272)325367 KLATEN - 57424
Executive Summary Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, di mana Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif. Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2018, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 tercatat sebanyak 173 program dengan 987 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 87,78% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.018.676.084.121,98 dan terserap sebesar Rp.859.618.219.315,88 (atau 84,39%). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif. Dari masing−masing indikator diperoleh hasil: A. Indikator Progresif, dengan hasil: a. Sebanyak 46 (enam puluh enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dengan Kriteria Sangat Tinggi; b. Sebanyak 7 (tujuh) atau sebanyak 12,07% dengan Kriteria Tinggi; iv
c. Sebanyak 1 (satu ) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria Sedang; d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria Rendah; dan e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,17% dengan Kriteria Sangat Rendah, Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut: Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas: a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria sangat tinggi, atau interval nilai realisasi kinerja ≥ 90,1 sebanyak 46 (empat puluh enam), diantaranya: 1. Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan; 2. Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan; 3. Usia Harapan Hidup; 4. Persentase penguatan kapasitas PSKS; 5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS; 6. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda; 7. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga; 8. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan; 9. Persentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat; 10. Indeks Profesionalitas ASN; 11. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: 12. Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu; 13. Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan; 14. Persentase Kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku; 15. Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel; 16. Level Maturitas SPIP; 17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 18. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); 19. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara; 20. Indeks Kabupaten Peduli HAM; 21. Persentase Kesesuaian Capaian Pelaksanaan Pembangunan (Fisik dan Keuangan) dengan Target (rencana); v
22. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi; 23. Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah; 24. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah; 25. Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah; 26. Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra; 27. Persentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek; 28. Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata; 29. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB; 30. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing; 31. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA); 32. Angka Partisipasi Angkatan Kerja; 33. Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan; 34. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB; 35. Indeks Layanan Infrastruktur; 36. Tingkat Pelayanan Infrasruktur Perhubungan; 37. Ketaatan Terhadap RTRW; 38. Kelas Indeks Kapasitas Bencana; 39. Indeks Demokrasi; 40. Rata - rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Sosial Budaya yang Aktif ( mendapat pembinaan dan pelatihan); 41. Indeks Ketertiban Masyarakat; 42. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); 43. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA); 44. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan; 45. Nilai Survay Kepuasan Masyarakat; dan 46. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria tinggi, atau interval nilai realisasi kinerja 75,1 ≤ 90 sebanyak 7 (tujuh), diantaranya: 1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ; 2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB; 3. Persentase Inovasi yang Diterapkan; 4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA; 5. Kelas Indeks Kapasitas Bencana; vi
6. Rasio Penduduk yang Bekerja; dan 7. Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria sedang, atau interval nilai realisasi kinerja 65,1 ≤ 75 sebanyak 1 (satu), yaitu Level Kapabilitas APIP. d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria rendah, atau interval nilai realisasi kinerja 50,1 ≤ 65 sebanyak 1 (satu), yaitu Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya. e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria sangat rendah, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 3 (tiga), diantaranya: 1. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN; 2. Persentase IKM yang memiliki daya saing; dan 3. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi. B. Indikator Regresif, dengan hasil: Sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100% dengan Kriteria Baik (Berhasil Menekan), yaitu: 1. Kasus Kematian Ibu; 2. Kasus Kematian Bayi; 3. Kasus Kematian Balita; 4. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U); 5. Tingkat Inflasi YoY; 6. Indeks Kualitas Air; 7. Indeks Kualitas Udara; 8. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan); dan 9. Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) /TFR. Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebab sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu−isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat−saat masyarakat memerlukan pelayanan. vii
DAFTAR ISI Kata Pengantar ... Pernyataan Telah Direviu ... Executive Summary ... Daftar Isi ... Daftar Tabel ... Daftar Grafik ... Daftar Diagram ... Daftar Gambar ... BAB I PENDAHULUAN ... 1.1 Latar Belakang ... 1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah ... 1.3 Kondisi Ekonomi Daerah ... 1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten ... 1.5 Isu Startegis ... BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 2.1 Rencana Strategis ... 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 ... 2.3 Program Pendukung Pencapain Sasaran ... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ... 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ... III-10 3.3 Akuntabilitas Anggaran ... III-138 BAB IV PENUTUP ... 4.1 Kesimpulan ... 4.2 Rencana Tindak Lanjut ... Lampiran I Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2018 Lampiran II Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten viii ii iii iv viii ix xvi xviii xix I-1 I-1 I-2 I-9 I-14 I-16 II-1 II-1 II-15 II-19 III-1 III-2 IV-1 IV-1 IV-2
Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tabel 1.6 Tabel 1.7 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 DAFTAR TABEL Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten 2014 - 2018 ... Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar tahun 2014 - 2018 ... Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 ... Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2018 ... Program Pendukung Pencapaian Sasaran ... Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif ... Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif ... Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal ... Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014 - 2018 ... Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014 -2018 ... Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 -2018 ... Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... ix I-4 I-6 I-7 I-11 I-12 I-15 I-16 II-9 II-15 II-19 III-2 III-2 III-3 III-11 III-13 III-14 III-14 III-17
Tabel 3.9 Talle 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.25 Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV dan Bersertifikat menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014- 2018 ... Jumlah Sekolah Murid, Guru SD Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... Jumlah Sekolah Murid, Guru SD Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... Jumlah Sekolah Murid, Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... Jumlah Sekolah Murid, Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... Perkembangan Angka Melanjutkan Seolah dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 .. Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan ... Ibu Melahirkan Menurut Jumlah Kasus Kematian Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) ... Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2014- 2018 ... Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga ... Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja dalam Meningkatnya Peran Serta Masyarakat x III-17 III-18 III-19 III-20 III-21 III-23 III-23 III-26 III-27 III-31 III-35 III-37 III-38 III-38 III-40 III-41
Tabel 3.26 Tabel 3.27 Tabel 3.28 Tabel 3.29 Tabel 3.30 Tabel 3.31 Tabel 3.32 Tabel 3.33 Tabel 3.34 Tabel 3.35 Tabel 3.36 Tabel 3.37 Tabel 3.38 Tabel 3.39 Tabel 3.40 Tabel 3.41 Tabel 3.42 Tabel 3.43 Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Bunda Cagar Budaya .. Jumlah Penyelanggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan .... Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah ... Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD ... Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2018 ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan .... Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2014- 2018 ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesioanl, Transparan dan Akuntabel ... Lembaga Ekonomi Perdesaan ... Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2014-2018 ... Lokasi Pengembangan Wisata ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah... xi III-42 III-43 III-44 III-45 III-46 III-46 III-47 III-49 III-49 III-51 III-51 III-53 III-54 III-55 III-56 III-57 III-57 III-59 III-61
Tabel 3.44 Tabel 3.45 Tabel 3.46 Tabel 3.47 Tabel 3.48 Tabel 3.49 Tabel 3.50 Tabel 3.51 Tabel 3.52 Tabel 3.53 Tabel 3.54 Tabel 3.55 Tabel 3.56 Tabel 3.57 Tabel 3.58 Tabel 3.59 Tabel 3.60 Tabel 3.61 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang- Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawalan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah ... Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... Perkembangan Produksi dan Produktifitas Tahun 2014- 2018 ... Produksi Perkebunan Tahun 2014-2018 ... Produksi Ternak Tahun 2014-2018 ... Produksi Susu, Daging dan Telur Tahun 2014-2018 ... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan ... Lembaga Ekonomi Perdesaan ... Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2014-2018 ... xii III-67 III-68 III-70 III-71 III-72 III-73 III-75 III-76 III-77 III-78 III-79 III-79 III-80 III-80 III-81 III-83 III-84 III-84
Tabel 3.62 Tabel 3.63 Tabel 3.64 Tabel 3.65 Tabel 3.66 Tabel 3.67 Tabel 3.68 Tabel 3.69 Tabel 3.70 Tabel 3.71 Tabel 3.72 Tabel 3.73 Tabel 3.74 Tabel 3.75 Tabel 3.76 Tabel 3.77 Tabel 3.78 Tabel 3.79 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan ... III-86 Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2018 ... III-87 Jumlah Obyek Wisata, pengunjung, Lama Tinggal dan rata- rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2014-2018 ... III-89 Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... III-90 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM ... III-91 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah... III-93 Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten ... III-94 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal ... III-97 Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2014-2018 ... III-97 Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2014-2018 ... III-98 Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2014-2018 ... III-98 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing, Sektor Ketenagakerjaan ... III-99 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan ... III-102 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian ... III-104 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Insfrastruktur Publik dan Sarana Prasaran Dasar Masyarakat ... III-106 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan... III-108 Jumlah Sarana Angkutan Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 ... III-108 (Umum dan Pribadi) di Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2018 ... III-109 xiii
Tabel 3.80 Tabel 3.81 Tabel 3.82 Tabel 3.83 Tabel 3.84 Tabel 3.85 Tabel 3.86 Tabel 3.87 Tabel 3.88 Tabel 3.89 Tabel 3.90 Tabel 3.91 Tabel 3.92 Tabel 3.93 Tabel 3.94 Tabel 3.95 Tabel 3.96 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Saraa dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman ... III-110 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang ... III-112 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan ... III-114 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengurangan kerentanan Risiko Bencana ... III-117 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demikrasi ... III-119 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat Dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya ... III-120 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat... III-122 Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2014-2018 ... III-123 Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras / Beralkohol Tahun 2014-2018 ... III-124 Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum Tahun 2014-2018 ... III-124 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak ... III-127 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... III-127 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... III-128 Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... III-129 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... III-130 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan ... III-131 Jumlah Sarana Angkutan Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... III-131 (Umum dan Pribadi) di xiv
Tabel 3.97 Tabel 3.98 Tabel 3.99 Tabel 3.100 Tabel 3.101 Tabel 3.102 Tabel 3.103 Tabel 3.104 Data terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... III-132 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu Yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat ... III-133 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas ... III-134 Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2014- 2018 ... III-135 Penduduk kabupaten Klaten yang Belum ber-Akte lahir dan KTP Elektronik Tahun 2014-2018 ... III-136 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketransmigrasian ... III-137 Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2014-2018 ... III-137 Pencapaian Kinerja dan Anggran Tahun 2018 ... III-141 xv
Grafik 1.1 Grafik 1.2 Grafik 1.3 Grafik 1.4 Grafik 1.5 Grafik 1.6 Grafik 1.7 Grafik 3.1 Grafik 3.2 Garfik 3.3 Grafik 3.4 Grafik 3.5 Grafik 3.6 Grafik 3.7 Grafik 3.8 Grafik 3.9 Grafik 3.10 Grafik 3.11 DAFTAR GRAFIK Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2014 - 2018 ... Perkembangan Relevansi Indeks Kedalamam Kemiskinan (pP1) Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah ... Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemisikinan (P2) Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2014 - 2018 ... Perbandingan Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan nasional Tahun 2014-2018 ... Pertumbuhan Perekonomian Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi jawa Tenagh Tahun 2013-2017 ... Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2018 ... Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... III-11 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2014 - 2018 ... III-12 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2014 - 2018 ... III-15 Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun ke Atas di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... III-16 Perkembangan Kasus Kematian Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... III-27 Ibu Melahirkan di Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... III-29 Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... III-30 Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 ... III-33 Indikator BOR (Persentase Pemakaian Tempat Tidur pada Satuan Waktu Tertentu Menurut Bulan Tahun 2018) ... III-34 Indikator BOR (Persentase Pemakaian Tempat Tidur pada Satuan Waktu Tertentu Tahun 2016-2018) ... III-34 PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2014-2018 ... III-37 xvi I-5 I-7 I-8 I-8 I-9 I-14 I-15
Grafik 3.12 Grafik 3.13 Grafik 3.14 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 ... III-76 Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara ... III-118 Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017 dan Target sampai Tahun 2021 ... III-119 xvii
DAFTAR DIAGRAM Diagram 2.1 Korelasi Antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah... II-13 Diagram 3.1 Peringkat Kinerja Progresif ... III-9 Diagram 3.2 Peringkat Kinerja Regresif ... III-10 xviii
Gambar 1.1 DAFTAR GAMBAR Peta Aministrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan .......... xix I-3
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya good governance yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Disamping itu, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif, serta memiliki pendapatan per kapita BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari : 1.1Latar Belakang 1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah untuk hidup layak( Human Development Report, 1.3 Kondisi Ekonomi Daerah 1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah 1990). Kabupaten Klaten 1.5 Isu Strategis Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun grand−design perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang−Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus−menerus dan berkelanjutan. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi I−1 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang−undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instasi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realiasasi kinerja yang dihasilkan dari setiap instansi pemerintah. Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah 1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi a. Letak Geografis Kabupaten Klaten dalam lingkup PemerintahProvinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi I−2 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7032`19" Lintang Selatan sampai 7048`33" Lintang Selatan dan antara 110026`14" Bujur Timur sampai 110047`51" Bujur Timur. b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi Administrasi Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km2) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utaraberbatasan dengan Kabupaten Boyolali, 2. Sebelah Timurberbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul ( DIY), dan 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY). Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar1.1 Gambar1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Adapun pembagian wilayah ada 26 kecamatan, 391 desa, 10 kelurahan, 3.689RW dan 9.592RT. c. Penggunaan Lahan Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2014-2018 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.314 Ha pada I−3 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
tahun 2014, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2015, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 33.111 Ha, danpada tahun 2018 menjadi 33.066 Ha. Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 40,8997 Ha, dan industri 13,6631 Ha. Sedangkan tahun 2018 seluas 45,391 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 33,0577 Ha, industri 8,9094 Ha, perusahaan seluas 0,113 Ha, dan jasa seluas 3,3109 Ha. Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu adanya pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah. d. Kondisi Demografi Pada tahun 2017sebanyak 1.308.712 jiwa, dan menjadi 1.314.781 jiwa pada tahun 2018.Berdasarkan jumlah penduduk yang tervalidasi, mengakibatkan pergeseran Rasio Beban Tanggungan (RBT) sebagaimana Tabel 1.1.. Tabel 1.1. Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 No 1 2 3 4 5 Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) Penduduk Kelompok Umur 0-14 284.632 288.064 288.047 275.208 251.025 15-64 1.016.916 1.023.245 1.028.714 907.665 916.620 65+ 167.705 168.962 169.665 125.839 147.136 Jumlah Penduduk 1.469.253 1.480.271 1.486.426 1.308.712 1.314.781 Persentase RBT 44.48% 44.66% 44.49% 44,18% 43,44% Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2018 ) Data sementara, (diolah) Disamping RBT sebagaimana tersebut di atas, jumlah KK yang semula sejumlah 529.998 KK pada tahun 2017 menjadi 432.262 KK I−4 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
pada Tahun 2018 (atau berkurang sebanyak 97.736 KK). Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri). Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2014- 2018 disajikan pada Grafik 1.1. Jumlah KK 600.000 500.000 400.000 410.502 443.541 420.819 529.998 432.262 300.000 200.000 100.000
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2018 Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satuindikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga)komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Angka harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah (iii) Standar hidup layak yang diukur denganPengeluaran Riel Per kapita. Adapun Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 1.2. I−5 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tabel 1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Indikator IPM 2014 2015 Tahun 2016 2017 2018 (1) Angka Harapan Hidup (tahun) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) Pengeluaran Riel Per Kapita (dalam Ribuan Rp.) IPM Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2019. (2) 76,54 7,92 12,74 10.965 73,19 (3) 76,55 8,16 12,84 11.178 73,81 (4) 8,22 12,85 76,59 (5) 8,23 12,97 76,62 (6) Gambaran Ideal Daur Siklus IPM 1.2.3 Kemiskinan Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu: 1. Persentase penduduk miskin, dan 2. Jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kreteria yang berbeda. a. Persentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan.Garis kemiskinan setara dengan 2.100 kkal per kapita.Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan walaupun penurunannya relatif I−6 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
lambat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 1.3. Tabel 1.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Tahun (1) 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Penduduk Disdukcapil (Jiwa) (2) 1.469.253 1.480.271 1.486.426 1.308.712 1.314.781 Jumlah Penduduk BPS (Jiwa) (3) 1.154.028 1.158.295 1.163.218 1.166.100 1.171.411 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) (4) 168.180 172.300 168.010 164.990 151.700 Persentase Penduduk Miskin (5) 14,56 14,89 14,46 14,15 12,96 Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019 Pada tahun 2018 angka persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1,19 % yaitu dari tahun 2017 sebesar 14,15 % turun menjadi 12,96 %.hal ini dkarenakan percerpatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dari pemerintah turun tepat waktu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dana Desa, pengendalian inflasi dan lain-lain. Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 1.2. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2014 2015 2016 2017 2018 Nasional 11,25 11,22 10,86 10,64 9,82 Jateng 13,58 13,58 13,27 13,01 11,32 Klaten 14,56 13,89 14,46 14,15 12,96 Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019 Grafik 1.2. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 - 2018 I−7 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Penurunan angka kemiskinan terjadi baik di Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, hal ini dikarenakan keberhasilan program penganggulangan kemiskinan lintas sektor.Namun angka kemiskinan Kabupaten Klaten masih di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten masih terlalu banyak berdasarkan data PBDT Tahun 2018. b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Data Kemiskinan Makro Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Grafik 1.3. 3 2,7 2,44 2,21 2,5 2,02 2,72 2 2,37 2,46 1,85 1,5 2,09 1,78 1 0,5 0 2014 2015 2016 2017 2018 Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks P1 Jawa Tengah Grafik 1.3. Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kab. Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2013-2017 Pada Grafik 1.3. ditunjukkan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sebesar 2,46 masih di atas posisi Provinsi Jawa Tengah (2,21). a. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Data Kemiskinan Makro Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.Perkembangan relevansi Indeks I−8 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 1.5. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,45 0,51 0,72 0,65 0,71 0,63 0,57 0,61 0,45 0,38 2014 2015 2016 2017 2018 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Jawa Tengah Grafik 1.4. Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 terhadap perkembangan realisasi Provinsi Jawa Tengah, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten pada tahun 2017 (0,61) masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,57). Gambaran Upaya yang Dilakukan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten 1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2014 sebesar 5,84%, Tahun 2015 sebesar 5,30%, Tahun 2016 sebesar 5,14%, Tahun 2017 sebesar 5,07%, dan pada tahun 2018 tumbuh sebesar I−9 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
5,44%, hal ini sebagai dampak adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis antar sektor. Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2014-2018, dapat dilihat pada Grafik 1.5. 6 5,8 5,84 5,49 5,6 5,4 5,2 5 4,8 5,27 5,02 5,47 5,3 4,88 5,28 5,14 5,02 5,27 5,07 5,07 5,44 5,07 4,6 4,4 2014 2015 2016 2017 2018* Klaten 5,84 5,3 5,14 5,07 5,44 Jawa Tengah 5,27 5,47 5,28 5,27 5,49 Nasional 5,02 4,88 5,02 5,07 5,07 Sumber : BPS Kab. Klaten, 2019 Proyeksi Sementara (Bappeda, 2019) Grafik 1.5. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2014-2018 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 1.4. I−10 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tabel 1.4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 (dalam Rp. Juta) 2014 2015 2016 No Lapangan Usaha Nilai (juta Rp.) Pertumbuhan (%) Nilai (juta Rp.) Pertumbuhan % Nilai (juta Rp.) Pertumbuhan % (1) 1 2 3 (2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan (5) 2.606.035,81 597.551,15 7.093.268,56 (6) 0,87 7,19 9,02 (7) 2.732.275,47 617.439,64 7.540.801,78 (8) 4,84 3,33 6,31 (9) 2.814.072,17 635.253,28 8.001.139,74 (10) 2,99 2,89 6,10 4 5 6 7 Pengadaan Listrik dan gas Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 38.526,20 11.527,87 1.294.690,29 4.094.285,55 3,28 4,21 3,17 2,35 39.160,62 11.793,17 1.356.317,55 4.209.074,39 1,65 2,30 4,76 2,80 41.588,12 12.047,34 1.435.985,49 4.358.461,18 6,20 2,16 5,87 3,55 8 515.457,41 9,82 544.592,24 5,65 566.772,32 4,07 9 10 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi 792.087,87 794.978,71 4,89 6,12 832.820,90 844.708,79 5,14 6,26 883.280,17 908.151,37 6,06 7,51 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 718.614,58 6,37 767.642,41 6,82 823.297,85 7,25 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 316.062,61 65.626,24 8,79 8,41 339.893,73 70.961,66 7,54 8,13 360.869,45 77.484,45 6,17 9,19 14 Administrasi Pemerintahan, 546.822,57 0,61 574.874,57 5,13 591.863,52 2,96 15 16 17 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial Jasa Lainnya 1.333.544,38 224.011,39 381.431,17 11,69 11,52 8,57 1.438.627,68 241.260,27 396.731,26 7,88 7,70 4,01 1.519.264,74 260.076,42 428.323,40 5,61 7,80 7,96 Produk Domestik Regional Bruto 21.424.522,36 5,84 22.558.976,15 5,30 23.717.931,02 5,14 Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2018 Proyeksi oleh Bappeda, 2019 I−11 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 2017 Nilai (juta Rp.) Pertumbuhan (%) (11) 2.845.097,06 (12) 1.10 661,866,20 8.484.614,05 4.19 6.04 44.249,82 12.726,81 6.40 5.64 1.528.175,76 4.519.078,43 6.42 3.69 597.101,45 5.35 944.307,06 6.91 1.003.507,26 10.5 589.687,64 4.42 382.124,67 83.334,52 5.89 7.55 610.862,34 3.21 1.598.874,21 280.778,51 5.24 7.96 463.917,08 8.32 24.920.302,87 5.07 2018* Nilai (juta Rp.) Pertumbuhan % (13) 2.883.211,50 (14) 1.34 690.599,20 9.032.267,30 4.34 6.45 47.202,20 13.478,24 6.67 5.90 1.629.914,60 4.699.213.20 6.66 3.99 631.381,60 5.74 1.013.542,00 7.33 1.113.258,00 10,9 898.137,00 4.47 405.455,00 89.961,60 6.11 7.95 631.158,40 3.32 1.688.534,00 303.682,20 5.61 8.16 504.325,40 8.71 26.275.321,44 5,44
No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berdasarkan Tabel 1.4. dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.21.424.522,36 juta pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp.26.275.321,44 juta pada tahun 2018 (atau naik 18,46%). Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun.Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2018 tumbuh paling rendah diantara sektor lainnya, hal ini disebabkan perubahan iklim, adanya serangan hama dan lambatnya peningkatan produksi maupun produktifitas yang berakibat lambatnya nilai tambah sektor pertanian. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meskipun tumbuh melambat, namun apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran. Sektor lain yang protektif, dan tumbuh adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini tumbuh tidak saja ditunjukkan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah. Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, pada Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.5. Tabel 1.5. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 (dlm Juta Rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018* Lapangan Usaha Nilai (juta Rp.) (%) Nilai (juta Rp.) (%) Nilai (juta Rp.) (%) Nilai (juta Rp.) (%) Nilai (juta Rp.) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan gas Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan 3,284,129.30 809,207.55 9,116,653.82 36,912.08 12,097.70 1,604,879.56 4,609,167.50 557,513.39 878,161.00 6.1 22.2 18.5 6.46 6.17 13.2 5.65 15.39 9.33 3,622,347.95 955,364.63 10,178,503.39 39,661.13 12,698.33 1,780,130.61 4,947,444.05 614,745.60 974,845.99 10.3 18.06 11.65 7.45 4.96 10.92 7.34 10.27 11.01 3,807,648.99 1,013,913.84 11,342,482.65 45,832.98 13,246.78 1,914,709.83 5,290,031.30 645,983.06 1,091,004.92 5.12 6.13 11.4 4 15.5 6 4.32 7.56 6.92 5.03 11.9 2 3,888,677.97 1,090,844.57 12,412,507.52 52,851.96 14,143.63 2,090,001.40 5,686,966.56 730,496.14 1,190,467.24 7.82 14.12 13.02 8.04 5.17 10.03 6.33 10.66 8.91 4,206,252.00 1,251,575.40 14,080,982.00 57,168.80 14,934.58 2,307,153.80 6,048,164.80 810,468.50 1,298,448.50 I−12 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 (%) (12) 8.17 14.73 13.44 8.17 5.59 10.39 6.35 10.95 9.07
2014 2015 2016 2017 No Lapangan Usaha Nilai (juta Rp.) (%) Nilai (juta Rp.) (%) Nilai (juta Rp.) (%) Nilai (juta Rp.) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Makan Minum 10 11 Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi 836,098.10 888,874.29 5.09 10.97 880,528.28 985,803.41 5.31 10.9 948,513.65 1,084,247.12 7.72 9.99 1,094,538.75 1,180,028.20 5.97 10.62 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 14 Administrasi 343,172.57 79,657.41 668,437.00 14.82 12.11 6.77 381,078.74 90,459.78 730,951.96 11.05 13.56 9.35 409,138.03 102,385.38 790,819.46 7.36 13.1 8 8.19 444,110.49 114,288.85 842,976.28 10.41 16.27 7.50 15 16 17 Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial Jasa Lainnya 1,805,978.48 303,146.41 436,804.15 16.62 15.57 15.64 1,984,205.50 339,329.96 470,679.24 9.87 11.94 7.76 2,159,132.68 371,819.69 527,780.71 8.82 9.57 12.1 3 2,366,343.26 411,170.96 580,442.53 13.34 14.07 12.35 Produk Domestik Regional Bruto 26,270,890.31 12.53 28,988,778.55 10.35 31,558,691.06 8.87 34,190,856.31 10.27 Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2018 Proyeksi oleh Bappeda, 2019 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2014- 2018sebagaimana Tabel 2.4 di atas tumbuh secara fluktuatif. Pada Tahun 2018 sebesar Rp.37.902.536,68 juta dari Tahun 2017 sebesar Rp.34.190.856,31 juta. Sedangkan jika dilihat Atas Dasar Harga Berlaku sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada Tahun 2018, kontribusi terbesar atas dasar harga berlaku masih disumbang oleh sector industry pengolahan sebesar 37,15% atau Rp.14.080.982 juta. Sedangkan pertumbuhan PDRD perKapita Tahun 2018 mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan PDRD Atas Dasar Harga Berlaku. Gambaran pertumbuhan PDRD per Kapita sebagaimana Grafik 1.6. I−13 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 2018* Nilai (juta Rp.) (11) 1,163,021.70 1,312,773.50 493,620.60 133,065.00 910,240.00 2,685,456.10 472,641.00 656,570.40 37,902,536.68 (%) (12) 6.26 11.25 11.15 16.43 7.98 13.49 14.95 13.12 10.68
30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Klaten 18.560.000 19.470.000 20.390.000 21.390.000 Jawa Tengah 22.820.163 23.882.443 24.100.113 26.141.800 Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019 Grafik 1.6. Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan jumlah ASN pada Tahun 2018 sebanyak 9.899 orang. Gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Grafik 1.7. 7000 6000 5000 5040 5290 6077 6246 4803 5783 4000 4086 3917 3634 3537 3339 3255 3147 SD 3000 2658 2814 2345 SMP 2000 1709 1511 SMA 1000 0 494 2013 305 449 2014 378 472 2015 454 328 2016 488 283 2017 423 241 2018 580 D3 S1 S2 SD SMP 199 494 170 449 152 472 113 328 88 283 75 241 Linear (S2) SMA 3917 3537 3255 2658 2345 1709 D3 4086 3634 3339 3147 2814 1511 S1 5040 5290 6077 6246 4803 5783 S2 305 378 454 488 423 580 Sumber :BKPPD Kabupaten Klaten, 2019. Grafik 1.7 Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2018 I−14 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
NO 1 2 3 Berdasarkan Grafik 1.7.sebagaimana tersebut di atas, Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang profesional baik dalam hal kompetensi, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. Berikut Tabel ASN yang telah mengikuti diklat struktural di Kabupaten Klaten.Sedangkan pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Kabupaten Klaten 2014−2018 disajikan pada Tabel 1.6. Tabel 1.6. Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Sudah Nengikuti Diklat Struktural Jabatan (Eselon) Jenis Diklat Struktural LU LU S TAHUN 2014 JML PEJ ABA T % LU LU S TAHUN 2015 JML PEJ ABA T % LU LU S TAHUN 2016 JML PEJ ABA T % LU LU S TAHUN 2017 JML PEJA BAT % JPT (Eselon II) Diklatpim Tingkat II 0 23 0 0 24 0 5 21 23,8 5 21 23,8 1 Administ rator (Eselon III) Diklatpim Tingkat III 2 145 1,38 2 148 1,35 3 143 2,1 8 138 5,80 Pengawa s (Eselon IV) Diklatpim Tingkat IV 3 541 0,55 2 602 0,33 2 520 0,38 16 495 3,23 Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2019. Berdasarkan Tabel 1.6. sebagaimana tersebut di atas,dapat disimpulkan bahwa pejabat yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan II sebanyak 18.52%, diklat kepemimpinan III 10.53 % dan diklat kepemimpinan IV 10.62 % yang menandakan masih dibutuhkan diklat kepemimpinan baik pejabat eselon II, III dan IV. Sedangkan dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur terdapat data ASN yang telah mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar tahun 2014−2018 disajikan pada Tabel 1.7. I−15 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 LU LU S 5 16 48 TAHUN 2018 JML PEJ ABA T % 27 18,52 152 10,53 452 10,62
Tabel 1.7. Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar Tahun 2014−2018 NO PERMOHONAN 2014 2015 2016 2017 2018 1. Diklat Teknis sesuai 23 41 56 211 450 Tupoksi 2. Diklat Teknis Fungsional 28 27 36 47 312 3. Bimbingan Teknis 61 89 80 42 58 4. Seminar dan sejenisnya 14 24
JUMLAH 126 181 172 300 820 Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2019. Berdasarkan Tabel 1.7. sebagaimana tersebut di atas,kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 9.899 ASN dibandingkan dengan yang telah mengikuti diklat, bintek dan seminar hanya 8.28 %. Hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja pegawai meningkat. 1.5 Isu Strategis Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten, diantaranya: 1. Pendidikan Untuk Semua dan Peningkatan Moralitas Isu belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritasdiibaratkan bahwa pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan dan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial. Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Menuju pendidikan Wajib belajar 12 tahun di Kabupeten Klaten, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa. I−16 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karaktek manusia yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah perilaku yang salah. Sehingga perlunya pendidikan untuk semua, dan peningkatkan moralitas menjadi upaya sinergis untuk menciptakan Kabupaten yang maju dan berdaya saing. 2. Pelayanan Kesehatan Percepatan SDG"s dan pencapain target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status Gizi masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani. Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya. 3. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Isu reformasi birokrasi selama ini belum menyentuh akar permasalahan peningkatan pelayanan publik, dalam hal memperbaiki tata kepemerintahan yang mencakup seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan pertanggungjawaban) dengan pengertian: Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dipertanggungjawabkan. Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik. Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan (Penegakan Peraturan Daerah, dan Pencegahan Korupsi) yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata I−17 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 dan dapat
kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan instabilitas yang terjadi. Kelemahan SKPD dalam pelaporan dan pertanggungjawaban biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya data yang lengkap dan akurat hingga kearsipan sebagai dokumen pembuktian harus ditingkatkan. 4. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Isu keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerahuntuk membiayai pembangunan daerah selalu terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Sekalipun langkah dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah telah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, penggalian potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, dan efisiensi dan efektivitas belanja daerah tetap saja keterbatasan anggaran menjadi masalah klasik. Anggaran berbasis kinerja, dan anggaran berbasis beban kerja belum bisa menjawab kebutuhan pembangunan, manakala penapisan permasalahan belum terurai terlebih dahulu. 5. Kemiskinan dan Pengangguran Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih rendah di banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Sisi lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan perhatikan semua pihak. Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Disamping itu, lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah terciptanyapangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian. I−18 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 juga
6. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana Alam Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan dalam pemanfaatan, dan penataan struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu makin diperhatikan. Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana non alam, bencana alam dan bencana sosial, menuntut kesiap-siagaan penanganan bencana dan dukungan sarana- prasarana makin dibutuhkan. Terutama perlunya pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung, mendesak hal yang mendesak untuk dilakukan. 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Isu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang merebak akhir-akhir ini menyebabkan perlunya perlindungan anak dan perempuan, apalagi untuk mewujudkan Kabupaten Klaten LAYAK ANAK menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut dilatar-belakangi masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak, lemahnya kelembagaaan pengarusutamaan gender dan anak, serta sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai. 8. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Isu tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publikselama ini masih adanya masyarakat belum sejahtera, padahal azas dasar diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Sehingga berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan harus dilaksanakan dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan I−19 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 tujuan
perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi. 9. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Isu lahan pangan berkelanjutan mencuat, karena penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berkurang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan dari tanah pertanian berubah ke non pertanian, mengingat Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan, maka perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan kebutuhan untuk mempertahankan posisi sawah lestari menjadi mendesak. Adapun sawah lestari ditetapkan seluas 32.451 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten. 10. Penanganan Infrastruktur Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah, menyebabkan semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik. Dalam hal ini, tidak terbatas padainfrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang. Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Klaten dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi, dan mobilisasi sumberdaya. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat. Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan air sebagai collective goods. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melaluiperlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber-sumber air tersebut. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Klaten. I−20 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur secara utuh dan berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam. I−21 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Jangka MenengahKabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun BAB II PERENCANAAN KINERJA, berisi : 2016-2021. 2.1 Rencana Strategis 2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018 2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran 2.1.1 Visi dan Misi Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkankan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: "Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur". Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025, dengan Visi: "Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari". Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 II−1 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: "Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya". Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, serta untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah: MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING Adapun beberapa penjelasan Dasar Filosofi Misi RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016−2021, yakni: : Traju -tresna, artinyaarif dan bijaksana 14 terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai. 3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan. II−2 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif. Misi Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya; Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; Misi 3 : Meningkatkandan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal; Misi 4 : Meningkatkankapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat; Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dankelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah; Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian; Misi 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender perlindungan anak; Misi 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik. II−3 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 dan
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja. Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut. Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya Misi ini didukung dengan 6 (enam) tujuan, yaitu: Tujuan 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Sasaran 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal. Tujuan 2 : Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan. Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit. Tujuan 3 : Menurunkan tingkat kemiskinan Sasaran 1 : Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan danrehabilitasi yang berperspektif HAM. Tujuan 4 : Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk Sasaran 1 : Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate). II−4 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tujuan 5 : Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. Tujuan 6 : Meningkatkan minat baca masyarakat Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu: Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Tujuan 2 : Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola arsip SKPD Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa. Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel. Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. II−5 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah. Sasaran 3 : Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM. Sasaran 4 : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan. Sasaran 5 : Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel. Sasaran 6 : Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan. Sasaran 7 : Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian. Sasaran 8 : Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat. Misi 3 Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal; Misi ini didukung dengan 5 (lima) tujuan, yaitu: Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat. Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Tujuan 2 : Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa. Sasaran 1 : Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Sasaran 1 : Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan. II−6 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM. Sasaran 3 : Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah. Sasaran 4 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal. Tujuan 4 : Menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan. Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing produk industri daerah. Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektorPerindustrian. Misi 4 Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat; Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu: Tujuan 1 : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyrakat. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman Misi 5 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam yang Selaras dengan Tata Ruang Wilayah; Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu: Tujuan 1 : Meningkatkan kelestarian sumber daya alam. Sasaran 1 : Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang. Sasaran 2 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup. II−7 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tujuan 2 : Mewujudkan pengurangan resiko bencana. Sasaran 1 : Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana. Misi 6 Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian; Misi ini didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu: Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan. Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi. Tujuan 2 : Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan. Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya. Tujuan 3 : Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sasaran 1 : Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Misi 7 Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak; Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu: Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak. Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Misi 8 Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik; Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu: Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Sasaran 1 : Meningkanya kualitas layanan perhubungan. II−8 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat. Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas. Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi. Sasaran 1 : Pengembangan ketransmigrasian. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Namun dengan berlakunya peraturan Mendagri No 86 Tahun 2017, IKU menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD yaitu Bab VII. Oleh karena itu, IKU Kab. Klaten tercantum dalam Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kab. Klaten 2016-20121. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016- 2021 adalah sebagaimana Tabel 2.1 Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 N o (1) 1 Terwujudnya pemenuhan Sasaran Strategis (2) kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal 1.1 1.2 Indikator Kinerja Utama (3) Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan 2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan 2.1 Kasus kematian Ibu 2.2 Angka Kematian Bayi 2.3 Angka kematian Balita 2.4 Prevalensi gizi buruk (BB/U) II−9 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
N o (1) 3 Meningkatnya pemanfaatan Sasaran Strategis (2) pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit. 4 Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan danrehabilitasi yang berperspektif HAM 5 Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate) 6 Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga. 7 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. 8 Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan 9 Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah 10 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah 11 Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD 12 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 13 Meningkatnya tata kelola arsip SKPD 14 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel 15 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah 16 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah 17 Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM 18 Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan 19 Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel II−10 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Indikator Kinerja Utama (3) 3.1 Usia Harapan Hidup 4.1 4.2 4.3 Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase penguatan kapasitas PSKS Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 5.1 Angka Kelahira (Total Fertility Rate) / TFR 6.1 6.2 Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga 7.1 Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya 7.2 Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 8.1 9.1 Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat Indeks Profesionalitas ASN 10.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 11.1 Persentase raperda yang disahkan tepat waktu 12.1 Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan 13.1 Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku 14.1 Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel 15.1 Level Maturitas SPIP 15.2 Level Kapabilitas APIP 15.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah 16.1 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 17.1 Persentase tercapainya penyusunan 17.2 produk hukum dan penanganan perkara 18.1 Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana) 19.1 Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi
N o (1) 20 Meningkatnya fasilitasi koordinasi Sasaran Strategis (2) bidang kehumasan dan keprotokolan 21 Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian 22 Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat 23 Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 24 Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan 25 Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan 26 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM 27 Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah 28 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal 29 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan 30 Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan 31 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian 32 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyrakat 33 Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan 34 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman 35 Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang 36 Terjaganya kualitas lingkungan hidup II−11 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Indikator Kinerja Utama (3) 20.1 Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah 20.2 Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah 20.3 Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah 21.1 Tingkat Inflasi YoY 22.1 Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra 23.1 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 24.1 Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek 25.1 Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata 26.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 26.2 Persentase UMKM yang memiliki daya saing 27.1 Prosentase inovasi yang diterapkan 28.1 Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA) 28.2 Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA) 29.1 Rasio penduduk yang bekerja 29.2 Angka partisipasi angkatan kerja 30.1 Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan 31.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 31.2 Persentase IKM yang memiliki daya saing 32.1 Indeks layanan infrastruktur 33.1 Tingkat Pelayanan Infrasruktur Perhubungan 34.1 Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman 35.1 Ketaatan terhadap RTRW 36.1 36.2 36.3 Indeks kualitas air Indeks kualitas udara Indeks tutupan vegetasi (lahan)
N o (1) 37 Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana Sasaran Strategis (2) Indikator Kinerja Utama (3) 37.1 Kelas Indeks kapasitas bencana 38 Meningkatnya kesadaran dan 38.1 Indeks demokrasi pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi 39 Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya 40 Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 39.1 Rata - rata kader lembaga 40.1 kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif ( mendapat pembinaan dan pelatihan) Indeks ketertiban masyarakat 41 Meningkatnya kapasitas 41.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) perempuan, perlindungan perempuan dan anak 41.2 Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 42 Meningkanya kualitas layanan 42.1 Indeks kepuasan layanan perhubungan perhubungan 43 Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat 43.1 Nilai Survay kepuasan masyarakat 44 Meningkatnya pelayanan 44.1 Indeks kepuasan layanan masyarakat administrasi kependudukan yang berkualitas 45 Pengembangan ketransmigrasian 45.1 Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021. 2.1.3 Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Untuk mewujudkan visi bupati terpilih pada periode Tahun 2016-2021 yakni MewujudkanKabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing dengan menetapkan 8 (delapan) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan ultimate goal. Maka agar ultimate goal ini jelas sasarannya, dan dapat diimplementasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai milestone (sasaran antara) dalam mewujudkan visi. Gambaran tema/agenda pembangunan dari tahun 2017-2021 dapat disajikan dalam Diagram 2.1. II−12 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Diagram 2.1.Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 Mendasarkan pada arah tema/agenda pembangunan tersebut, perlu dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran.Pemerintah Kabupaten Klaten untuk setiap tahunnya. Diagran 2.2 Korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat Meningkatkan pencegahan permasalahan social dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS Misi I Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan peran serta, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup yang sehat, berprestasi dan berbudaya Meningkatkan minat baca masyarakat II−13 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Menurunkan tingkat pengangguran terbuka Meningkatkan daya saing produk industri Meningkatkan pemenuhan infrastruktur public dan sarana prasarana dasar masyarakat Meningkatkan kelestarian sumber daya alam Mewujudkan pengurangan resiko bencana Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan Meningkatkan pengembangan social budaya dan lembaga masyarakat Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak Menigkatnya kualitas layanan masyarakat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi II−14 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Misi 3 Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal Misi 4 Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat Misi 5 Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah Misi 6 Mewujudkantatanankehidup an masyarakat yang berakhlakdan berkepribadian Misi 7 Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak Misi 8 Meningkatkan kapasitas pelayanan publik
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Program Prioritas sebagaimana tersebut di atas, untuk memberi gambaran yang lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis. Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama−sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ditetapkan mengacu pada RPJMD, RKPD 2017, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana Tabel 2.2. Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2018 No (1) 1 Sasaran Strategis (2) Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal 1.1 Indikator Kinerja (3) Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Satuan (4) % 2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kasus kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka kematian Balita Prevalensi gizi buruk (BB/U) % Kasus per 1000 KH per 1000 KH % 3 Meningkatnya 3.1 Usia Harapan Hidup Tahun pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit. 4 Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan danrehabilitasi yang berperspektif HAM 4.1 4.2 4.3 Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase penguatan kapasitas PSKS Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persntase penduduk miskin % % % 4.4 % II−15 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Target (5) 48,00 80,00 17 10,13 1,67 0,73 76,62 83 96 13,3 14,12
No (1) 5 Menurunnya angka Sasaran Strategis (2) kelahiran (Total Fertility Rate) 5.1 Indikator Kinerja (3) Angka Kelahira (Total Fertility Rate) / TFR 6 Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga. 6.1 6.2 Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga 7 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. 8 Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan 7.1 7.2 8.1 Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat 9 Meningkatnya 9.1 Indeks Profesionalitas ASN profesionalisme aparatur pemerintah daerah 10 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah 10.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 11 Meningkatnya kualitas 11.1 Persentase Raperda yang layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD disahkan tepat waktu 12 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 12.1 Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan 13 Meningkatnya tata kelola 13.1 Prosentase kenaikan OPD arsip OPD mengelola arsip secara baku 14 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel 14.1 Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel 15 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah 15.1 Level Maturitas SPIP 15.2 Level Kapabilitas APIP 15.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah 16 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah 16.1 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 17 Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM 17.1 Persentase tercapainya 17.2 penyusunanproduk hukum dan penanganan perkara Indeks kabupaten peduli HAM 18 Meningkatnya koordinasi 18.1 Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana) 19 Terwujudnya pelayanan 19.1 Persentase pengadaan barang pengadaan barang dan jasa yang kredibel dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi II−16 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Satuan (4) % % % % % Indeks Opini % % % % Tingkat Tingkat Angka Angka % % % % Target (5) 2,16 10 5 6 10 5 82,06 WDP 85 100 5 46 2 3 64 (B) 2,9 85 75 90 100
No (1) 20 Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan Sasaran Strategis (2) Indikator Kinerja (3) 20.1 Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah 20.2 Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah 20.3 Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah 21 Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian 21.1 Tingkat Inflasi YoY 22 Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat 23 Meningkatnya ketersediaan 22.1 Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra 23.1 Kontribusi sektor pertanian Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terhadap PDRB 24 Meningkatnya peran LEM, 24.1 Prosentase desa yang LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan Kemiskinan memiliki LEM, LED dan posyantek 25 Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan 25.1 Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata 26 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM 27 Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah 26.1 27.2 27.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Persentase UMKM yang memiliki daya saing Prosentase inovasi yang diterapkan 28 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal 28.1 Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA): PMDN PMA 28.2 Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA): PMDN PMA 29 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan 29.1 Rasio penduduk yang bekerja 29.2 Angka partisipasi angkatan kerja 30 Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan 30.1 Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan II−17 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Satuan (4) % % % % % % % % % % % % % % % % % % Target (5) 90 90 94 3,5 (± 1) 90 12,25 35 25 18,94 9 72,73 417 294 1,98 2,45 1,03 69 87,60
No (1) 31 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian Sasaran Strategis (2) Indikator Kinerja (3) 31.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 31.2 Persentase IKM yang memiliki 32 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyrakat 32.1 daya saing Indeks layanan infrastruktur 33 Meningkatnya kualitas 33.1 Tingkat Pelayanan manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan Infrasruktur Perhubungan 34 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman 34.1 Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman 35 Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang 35.1 Ketaatan terhadap RTRW 36 Terjaganya kualitas lingkungan hidup 36.1 36.2 36.3 Indeks kualitas air Indeks kualitas udara Indeks tutupan vegetasi (lahan) 37 Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana 38 Meningkatnya kesadaran 37.1 Kelas Indeks kapasitas 38.1 bencana Indeks demokrasi dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi 39 Meningkatnya 39.1 Rata - rata kader lembaga pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya 40 Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 40.1 kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif ( mendapat pembinaan dan pelatihan) Indeks ketertiban masyarakat 41 Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak 41.1 Indeks pemberdayaan gender (IDG) 41.2 Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 42 Meningkanya kualitas layanan perhubungan 42.1 Indeks kepuasan layanan perhubungan 43 Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat 43.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan 44 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas 45 Pengembangan ketransmigrasian 44.1 Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan administrasi 45.1 Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi II−18 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Satuan (4) % % Indeks Tingkat Indeks % Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Klpk Indeks Indeks Kelas Indeks % Indeks % Target (5) 34,86 5,50 29,42 45,87 70,01 78,98 30,68 74,68 48,82 sedang 75 49 95 60,16 Nidya 79,016 79,52 80 40,50
2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya untuk mencapainya kemudian dijabarkan kedalam program prioritas untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program prioritas untuk mendukung tercapainya sasaran, sebagaimana Tabel 2.3. Tabel 2.3. Program Pendukung Pencapaian Sasaran No Sasaran Strategis Jumlah Program Pendukung (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 (2) Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate). Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan danrehabilitasi yang berperspektif HAM Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate). Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan (3) 6 11 0 1 4 3 2 3 9 1 10 Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah 2 daerah 11 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan 1 daerah 12 Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas 1 kinerja sekretariat DPRD 13 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan 4 daerah 14 Meningkatnya tata kelola arsip SKPD 15 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang 2 2 profesional, transparan dan akuntabel 16 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan 3 pemerintah daerah 17 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan 9 Pemerintahan Umum dan otonomi daerah 18 Meningkatnya koordinasi penataan peraturan 2 perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM 19 Meningkatnya koordinasi pelaksanaan 1 20 pembangunan Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel 1 II−19 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No Sasaran Strategis (1) 21 Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang (2) kehumasan dan keprotokolan 22 Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian 23 Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat 24 Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 25 Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan 26 Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan 27 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM 28 Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah 29 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal 30 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan 31 Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan 32 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian 33 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyrakat 34 Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan 35 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan 36 37 38 permukiman Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang Terjaganya kualitas lingkungan hidup Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana 39 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi 40 Meningkatnya pemberdayaan lembaga 41 kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 42 Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak 43 Meningkanya kualitas layanan perhubungan 44 Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat 45 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas Pengembangan ketransmigrasian 46 Jumlah II−20 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Jumlah Program Pendukung (3) 3 1 1 5 2 3 6 1 1 2 1 2 3 1 5 1 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 116
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak. Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsif good govermance dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, berisi : 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja 3.3 Akuntabiltas Anggaran 3.4 Efisiensi Sumber Daya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing−masing sasaran strategis. Adapun skala skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1. III−1 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif No 1 Interval Nilai Realisasi Kinerja ≥ 90,1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi Kode 2 75,1≤ 90 Tinggi 3 65,1 ≤ 75 Sedang 4 50,1 ≤ 65 Rendah 5 ≤ 50 Sangat Rendah Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah. Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif No 1 Interval Nilai Realisasi Kinerja ≤ 100 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Baik Kode 2 ≥ 99,9 Tidak Baik Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, capaian indikator kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.3. III−2 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 No (1) 1 Sasaran Strategis (2) Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal 1.1 Indikator Kinerja Utama (3) Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Satuan (4) % Target (5) 48,00 2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan 1.2 2.1 2.2 2.3 Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kasus kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka kematian Balita % Kasus per 1000 KH per 1000 KH 80,00 17 10,13 1,67 2.4 Prevalensi gizi buruk (BB/U) % 0,73 3 Meningkatnya 3.1 Usia Harapan Hidup Tahun 76,62 pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit. 4 Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan danrehabilitasi yang berperspektif HAM 5 Menurunnya angka 4.1 4.2 4.3 5.1 Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase penguatan kapasitas PSKS Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR % % % 83 96 13,3 2,16 kelahiran (Total Fertility Rate) 6 Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga. 6.1 6.2 Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga % % 10 5 7 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. 8 Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan 7.1 7.2 8.1 Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Persentase kenaikan kunjungan masyarakat % % % 6 10 5 9 Meningkatnya 9.1 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 82,06 profesionalisme aparatur Pemerintah daerah 10 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah 11 Meningkatnya kualitas 10.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah 11.1 Persentase Raperda yang Opini % WDP 85 layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD disahkan tepat waktu III−3 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Realisasi (6) 61,05 82,00 13 10,7 1,9 0,56 76,77 70,66 96 14,32 1,91 12 5 3,2 14,3 65,79 74 WDP 85 % (7) 127,19 102,44 123,53 94,37 86,23 123,29 100,20 85,13 100 107,67 111,60 120 100 54 143 1.315,8 90,18 WDP 93,10
No (1) 12 Meningkatnya kualitas Sasaran Strategis (2) perencanaan pembangunan daerah Indikator Kinerja Utama (3) 12.1 Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan 13 Meningkatnya tata kelola arsip SKPD 14 Meningkatkan tata kelola Pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel 13.1 Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku 14.1 Persentase penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel 15 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah 15.1 Level Maturitas SPIP 15.2 Level Kapabilitas APIP 15.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 16 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah 17 Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM 16.1 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 17.1 Persentase tercapainya 17.2 penyusunan produk hukum dan penanganan perkara Indeks kabupaten peduli HAM 18 Meningkatnya koordinasi 18.1 Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana) 19 Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel 19.1 Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi 20 Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan 20.1 Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah 20.2 Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah 20.3 Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah 21 Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian 22 Meningkatnya 21.1 Tingkat Inflasi YoY 22.1 Persentase keterlibatan koordinasi kesejahteraan rakyat stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra 23 Meningkatnya 23.1 Kontribusi sektor pertanian ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 24 Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan terhadap PDRB 24.1 Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek III−4 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Satuan (4) % % % Tingkat Tingkat Angka Angka % % % % % % % % % % % Target (5) 100 5 46 2 3 64 (B) 2,9 85 75 90 100 94 94 94 3,5 (± 1) 90 12,25 35 Realisasi (6) 100 11,72 48 2 2 60,33 (B) 3,09 90 234 87,78 100 94 98 95 2,39 90 10,98 35 % (7) 95 234,4 104 100 66,67 94,27 110,4 105 175,5 97,53 100 100 102,1 101,06 68,29 100 89,68 100
Sasaran Strategis No (1) (2) 25 Meningkatnya Indikator Kinerja Utama (3) 25.1 Persentase Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan PAD dari sektor Pariwisata 26 Meningkatnya nilai 26.1 Kontribusi Sektor tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM Perdagangan terhadap PDRB 26.2 Persentase UMKM yang memiliki daya saing 27 Meningkatnya penerapan 27.1 Persentase inovasi yang inovasi dalam pembangunan daerah diterapkan 28 Meningkatnya nilai 28.1 Rasio daya serap tenaga tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal kerja (PMDN/PMA): PMDN PMA 28.2 Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA): PMDN PMA 29 Meningkatnya nilai 29.1 Rasio penduduk yang tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan bekerja 29.2 Angka partisipasi angkatan kerja 30 Meningkatnya 30.1 Besaran pekerja/ buruh perlindungan sektor ketenagakerjaan 31 Meningkatnya nilai yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan 31.1 Kontribusi sektor industri tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian 32 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyrakat terhadap PDRB 31.2 Persentase IKM yang memiliki daya saing Indeks layanan infrastruktur 32.1 33 Meningkatnya kualitas 33.1 Tingkat Pelayanan manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan Infrasruktur Perhubungan 34 Meningkatnya kualitas 35 36 perumahan dan kawasan permukiman Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang Terjaganya kualitas lingkungan hidup 34.1 Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman 35.1 Ketaatan terhadap RTRW 36.1 Indeks kualitas air 36.2 36.3 Indeks kualitas udara Indeks tutupan vegetasi (lahan) 37 Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana 37.1 Kelas Indeks kapasitas bencana 38 Meningkatnya kesadaran 38.1 Indeks demokrasi dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi III−5 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Satuan (4) % % % % % % % % % % % % % Indeks Tingkat Indeks % Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Target (5) 25 18,94 9 72,73 417 294 1,98 2,45 1,03 69 87,60 34,86 5,50 29,42 45,87 41,06 78,98 78,98 30,68 74,68 Sedang (119) 75 Realisasi (6) 47,50 17,88 8,99 60 131 264 1078 424 0,87 73,58 82,59 35,94 1,80 58,61 43,58 34,08 78,98 78,98 18,28 83,3 Sedang (123,20) 70,85 % (7) 190 94,40 99,88 82,56 31,41 89,79 54.444, 44 17306, 12 84,47 106,64 94,28 103,10 32,73 199,22 95,01 83 100 100 59,58 111,54 86,67 94,47
Sasaran Strategis No (1) (2) 39 Meningkatnya Indikator Kinerja Utama (3) 39.1 Rata - rata kader lembaga Satuan (4) Klpk Target (5) 49 Realisasi (6) 49 40 pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 40.1 kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif ( mendapat pembinaan dan pelatihan) Indeks Ketertiban Masyarakat Indeks 95 92,20 41 Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak 42 Meningkanya kualitas layanan perhubungan 43 Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat 41.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 41.2 Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Indeks kepuasan layanan perhubungan 43.1 Nilai Survay Kepuasan 42.1 Masyarakat Indeks Kelas Indeks Indeks 60,16 Nidya (750) 79,02 79,52 59,60 Madya (650) 78,95 80,52 44 Meningkatnya pelayanan 45 administrasi kependudukan yang berkualitas Pengembangan ketransmigrasian 44.1 Indeks kepuasan layanan masyarakat 45.1 Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi Indeks % 80 40,50 82,74 80 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif. Dari masing−masing indikator diperoleh hasil: A. Indikator Progresif, dengan hasil: a. Sebanyak 46 (enam puluh enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dengan Kriteria Sangat Tinggi; b. Sebanyak 7 (tujuh) atau sebanyak 12,07% dengan Kriteria Tinggi; c. Sebanyak 1 (satu ) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria Sedang; d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria Rendah; dan e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,17% dengan Kriteria Sangat Rendah, Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut: III−6 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 % (7) 100 97,05 99,07 86,67 99,92 101,26 103,45 197,05
a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria sangat tinggi, atau interval nilai realisasi kinerja ≥ 90,1 sebanyak 46 (empat puluh enam), diantaranya: 1. Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan; 2. Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan; 3. Usia Harapan Hidup; 4. Persentase penguatan kapasitas PSKS; 5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS; 6. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda; 7. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga; 8. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan; 9. Persentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat; 10. Indeks Profesionalitas ASN; 11. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: 12. Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu; 13. Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan; 14. Persentase Kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku; 15. Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel; 16. Level Maturitas SPIP; 17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 18. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); 19. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara; 20. Indeks Kabupaten Peduli HAM; 21. Persentase Kesesuaian Capaian Pelaksanaan Pembangunan (Fisik dan Keuangan) dengan Target (rencana); 22. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi; 23. Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah; 24. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah; 25. Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah; 26. Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra; 27. Persentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek; III−7 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
28. Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata; 29. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB; 30. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing; 31. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA); 32. Angka Partisipasi Angkatan Kerja; 33. Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan; 34. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB; 35. Indeks Layanan Infrastruktur; 36. Tingkat Pelayanan Infrasruktur Perhubungan; 37. Ketaatan Terhadap RTRW; 38. Kelas Indeks Kapasitas Bencana; 39. Indeks Demokrasi; 40. Rata - rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Sosial Budaya yang Aktif ( mendapat pembinaan dan pelatihan); 41. Indeks Ketertiban Masyarakat; 42. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); 43. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA); 44. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan; 45. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat; dan 46. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria tinggi, atau interval nilai realisasi kinerja 75,1 ≤ 90 sebanyak 6 (enam), diantaranya: 1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ; 2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB; 3. Persentase Inovasi yang Diterapkan; 4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA; 5. Rasio Penduduk yang Bekerja; dan 6. Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria sedang, atau interval nilai realisasi kinerja 65,1 ≤ 75 sebanyak 1 (satu), yaitu Level Kapabilitas APIP. d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria rendah, atau interval nilai realisasi kinerja 50,1 ≤ 65 sebanyak 1 (satu), yaitu Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya. III−8 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria sangat rendah, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 3 (tiga), diantaranya: 1. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN; 2. Persentase IKM yang memiliki daya saing; dan 3. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi. Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagaimana diatur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1. 1 1 3 7 46 Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Diagram 3.1 Peringkat Kinerja Progresif B. Indikator Regresif, dengan hasil: Sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100% dengan Kriteria Baik (Berhasil Menekan), yaitu: 1. Kasus Kematian Ibu; 2. Angka Kematian Bayi; 3. Angka Kematian Balita; 4. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U); 5. Tingkat Inflasi YoY; 6. Indeks Kualitas Air; 7. Indeks Kualitas Udara; 8. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan); dan 9. Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) /TFR. Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif maka diperoleh data sebagaimana Diagram 3.2 III−9 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
0 100 Baik Tidak Baik Diagram 3.2 Peringkat Kinerja Regresif 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal. Sejalan dengan amanat Undang−Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat di Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun tetap berdasarkan pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (Life-skill), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehinggga capaian kinerja Pendidikan Sepanjang Hayat tahun 2018 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerja urusan pendidikan dalam mendukung pencapaian visi−misi pembangunan jangka menengah daerah. Adapun capaian sasaran terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat sebagaimana Tabel 3.4. III−10 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No 1 2 Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal Indikator Kinerja Utama Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Capaian Kondisi Awal RPJM 43 65 Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi % 48,00 61,05 127,19 80,00 82,00 102,50 Target Akhir RPJMD 55 95 Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 111 86,32 Capaian sasaran kinerja "Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal", sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan pendidikan, diantaranya: 1) Angka Harapan Lama Sekolah Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2014-2018, yaitu dari sebesar 12,74 pada tahun 2014 menjadi sebesar 13,07 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Grafik 3.1. 13,1 13,07 13 12,9 12,8 12,84 12,85 12,94 12,7 12,74 12,6 12,5 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019. Grafik 3.1. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 III−11 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
2) Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2014-2018, yaitu dari sebesar 7,92 pada tahun 2014 menjadi sebesar 9,05 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk memasuki jenjang pendidikan pendidikan lebih tinggi semakin baik. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.2. A N G K A R A T A - R A T A L A M A S E K O L A H 9,2 9,05 9 8,8 8,6 8,4 8,16 8,22 8,31 8,2 8 7,92 7,8 7,6 7,4 7,2 2014 2015 2016 2017 2018 ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH 7,92 8,16 8,22 8,31 9,05 Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2019. Grafik 3.2. . Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khusunya di dua tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,74 % dari tahun 2017 sebesar 8,31 menjadi 9,05 di tahun 2018, hal ini disebabkan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada intervensi anak usia sekolah untuk mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2014-2018 mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2014 sudah mencapai 92,27%, seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada tahun 2018 naik menjadi 102,75%. Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 87,26% pada tahun 2014, dan III−12 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
pada Tahun 2018 menjadi 95,21%. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B banyak yang bersekolah dari luar daerah serta ditunjang angka melanjutkan dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 untuk semua jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 3.5. Tabel 3.5. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2018 SD/MI/SDLB/ Paket A (3) 92,27 94,53 105,23 97,45 102,75 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019. SMP/MTs/SMP LB/Paket B Tahun No (1) 1 2 3 4 5 (2) 2014 2015 2016 2017 2018 (4) 87,26 87,58 97,57 90,93 95,21 SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C (5) 68,69 93,06 81,00 - - Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi. 4) Angka Partisipasi Murni (APM) APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2014 sudah mencapai 79,13%, naik menjadi 90,84% pada tahun 2018. Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2014 sudah mencapai 62,48% menjadi 64,07% hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar disajikan pada Tabel 3.6. III−13 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tabel 3.6. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2018 No Tahun SD /MI /SDLB/Paket A SMP/MTs/SMPLB/ (1) 1 2 3 4 5 (2) 2014 2015 2016 2017 2018 (3) 79,13 81,60 91,26 86,84 90,84 (4) 62,48 63,96 72,77 68,22 64,07 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019. Berdasarkan Tabel 3.6. sebagaimana tersebut di atas, yang mendesak untuk dilakukan adalah perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat−saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogyakarta dan Solo. 5) Angka Putus Sekolah Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2014- 2018 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.7. Tabel 3.7. Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Uraian (1) Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA*) Satuan (2) Kasus 2014 (3) 31 Kasus 36 Kasus 285 2015 (4) 27 56 295 Tahun 2016 2017 2018 (6) 44 (5) 33 (6) 20 43 92 34 283
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019. Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi.. III−14 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Berdasarkan Tabel 3.7. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah pada dua Tahun terakhir mengalami penurunan baik untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI dari Tahun 2017 sebesar 44 % menjadi 20 % di Tahun 2018, sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS dari 92 % di Tahun 2017 menjadi 34 % di Tahun 2018, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar bidang pendidikan sudah terpenuhi dengan adanya program Pemerintah antara lain Bantuaan Operasioanl Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 6) Angka Kelulusan (AL) Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif. Perkembangan angka kelulusan tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.3. 350 300 250 200 150 100 50 0 SMA/MI SMP/MTs 2014 2015 2016 2017 2018 SD/MI SMA/MI 99,3 98,45 99,02 SMP/MTs 98,47 97 97,73 98,11 96,57 SD/MI 99,4 99,6 99,34 98,27 98,19 Sumber: Dinas Pendidikan, 2019. Grafik 3.3 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2014-2018 Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi.. Berdasarkan Grafik 3.3. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI cenderung mengalami penurunan terakhir dari 99,6% pada tahun 2015 menjadi 98,19 % di tahun 2018. Penurunan ini disebabkan seiring dengan angka putus sekolah, dan rendahnya kemampuan individu siswa (gagal kecerdasannya). Sedangkan untuk jenjang SMP/MTS dari 98,11 % di tahun 2017 menurun menjadi 96,57 % di tahun 2018, hal ini disebabkan karena banyak siswa kelas VI dan IX yang tidak meneruskan sekolahnya karena berbagai alasan. III−15 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
7) Angka Melek Huruf Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun ke atas dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.4. 99,75 99,7 99,65 99,6 99,55 99,5 99,45 99,69 99,7 99,57 99,62 99,73 2014 2015 2016 2017 2018 Angka Melek Huruf Penduduk 15 tahun ke Atas 99,69 99,7 99,57 99,62 99,73 Sumber: Dinas Pendidikan, 2019. Grafik 3.4. . Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Berdasarkan Grafik 3.4. sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten pada dua Tahun terakhir mengalami kenaikan, dari 99,62 % di Tahun 2017 menjadi 99,73 % di Tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Klaten sudah terbebas dari buta huruf. 8) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 mensyaratkan kualifikasi teknis yang semakin tinggi sehingga perlu dibarengi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai gambaran perkembangan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.8. III−16 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tabel 3.8. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten KlatenTahun 2014-2018 Uraian Satuan Tahun 2014 2015 2016 2017 (1) Jenjang Pendidikan SD/ MI Jenjang Pendidikan SMP/ MTs Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK (2) % % % (3) 72,32 90,70 96,11 (4) 79,09 92,09 96,71 (5) 81,99 91,51 97,06 (6) 84,16 60,33 − Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019 NB : Untuk data jenjang SMA/MA/SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis administrasi sudah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama lima tahun terakhir (Tahun 2014-2018) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya dana tunjangan profesi guru yang sudah memiliki sertifikat profesi, dan bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitasnya. Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/, SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.9. Tabel 3.9. Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI / D IV dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2018 Uraian Satuan Tahun 2014 2015 2016 2017 (1) Jenjang Pendidikan SD/ MI Jenjang Pendidikan SMP/ MTs Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK (2) % % % (3) 95,13 98,13 90,36 (4) 98,08 96,58 89,64 (5) 98,76 96,78 97,53 (6) 98,27 93,55 − Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019 NB : Untuk data jenjang SMA/ MA/ SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis adminitrasi sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah III−17 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 2018 (7) 87,67 91,98 − 2018 (7) 99,00 96,92 −
Berdasarkan Tabel 3.9. sebagaimana tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat di jenjang pendidikan SD/MI dari 98,27 % DI TAHUN 2017 menjadi 99,00 % di Tahun 2018 dan pendidikan SMP/MTS dari 93,55 % di Tahun 2017 menjadi 96,92 % di Tahun 2018. Jabatan Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS telah memenuhi kulaifikasi S1/D4 standar sistem Pendidikan Nasional. Kepala Sekolah masing-masing telah tercapai 100%. Hal ini menandakan bahwa tingkat mutu guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 9) Rasio Murid terhadap Guru Rasio murid terhadap guru per jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 3.10, Tabel 3.11, dan Tabel 3.12. Tabel 3.10. Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 No (1) Kecamatan (2) Sekolah Murid (3) (4) Guru (5) Rata-rata Murid per Sekolah (6) Rata-rata Guru per Sekolah (7) Rasio Murid Thdp Guru (8) 1 Prambanan 30 3.610 242 120 8 15 2 Gantiwarno 23 2.550 183 111 8 14 3 Wedi 28 3.417 245 122 9 14 4 Bayat 34 3.452 284 102 8 12 5 Cawas 40 3.427 341 86 9 10 6 Trucuk 39 4.583 360 118 9 13 7 Kalikotes 21 2.413 177 115 8 14 8 Kebonarum 11 934 82 85 7 11 9 Jogonalan 26 3.967 231 153 9 17 10 Manisrenggo 28 2.955 199 106 7 15 11 Karangnongko 25 2.465 182 99 7 14 12 Ngawen 23 2.565 182 112 8 14 13 Ceper 30 3.611 242 120 8 15 14 Pedan 24 3.048 225 127 9 14 15 Karangdowo 29 2.310 230 80 8 10 16 Juwiring 33 3.435 284 104 9 12 17 Wonosari 38 4.079 318 107 8 13 18 Delanggu 25 3.232 227 129 9 14 19 Polanharjo 28 2.165 216 77 8 10 20 Karanganom 26 2.380 201 92 8 12 III−18 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No (1) Kecamatan (2) Sekolah Murid (3) (4) Guru (5) Rata-rata Murid per Sekolah (6) Rata-rata Guru per Sekolah (7) Rasio Murid Thdp Guru (8) 21 Tulung 29 2.614 236 90 8 11 22 Jatinom 35 4.515 315 129 9 14 23 Kemalang 25 3.074 198 123 8 16 24 Klaten Selatan 19 2.425 165 128 9 15 25 Klaten Tengah 20 3.987 225 199 11 18 26 Klaten Utara Jumlah 2018 14 703 2.846 80.059 149 5.939 203 117 11 8 19 14 2017 705 83.665 6.124 119 9 14 2016 710 85.849 6.258 124 9 14 2015 716 87.698 6.322 125 9 14 2014 727 90.413 6.469 127 9 14 Sumber : Dinas Pendidikan, 2019. Berdasarkan Tabel 3.10. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SD Negeri adalah sebesar 14%. Tabel 3.11. Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018 No (1) 1 Kecamatan (2) Prambanan Sekolah Murid (3) 2 (4) 520 Guru (5) 33 Rata-rata Murid per Sekolah (6) 260 Rata-rata Guru per Sekolah (7) 17 Rasio Murid Terhadap Guru (8) 16 2 Gantiwarno 2 497 33 249 17 15 3 Wedi 7 2.142 117 306 17 18 4 Bayat 4 838 49 210 12 17 5 Cawas 3 1.069 78 356 26 14 6 Trucuk 2 275 26 138 13 11 7 Kalikotes
8 Kebonarum
1 286
21 286
21 14
9 Jogonalan
2 315
29 158
15 11
10 Manisrenggo 1
67 6
67 6
11 11 Karangnongko
12 Ngawen 1
477 21
477 21
23 13 Ceper 4
502 33
126 8
15 14
Pedan 2
608 41
304 21
15 15 Karangdowo 2
153 22
16 Juwiring 5 557 58 111 12 10 17 Wonosari 3 459 35 153 12 13 III−19 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No (1) Kecamatan (2) Sekolah Murid (3) (4) Guru (5) Rata-rata Murid per Sekolah (6) Rata-rata Guru per Sekolah (7) Rasio Murid Terhadap Guru (8) 18 Delanggu 5 1.366 89 273 18 15 19 Polanharjo 1 166 12 166 12 14 20 Karanganom 4 717 48 179 12 15 21 Tulung 1 349 30 349 30 12 22 Jatinom 2 723 56 362 28 13 23 Kemalang
24 Klaten Selatan 3 263 26 88 9 10 25 Klaten Tengah 10 2.793 171 279 17 16 26 Klaten Utara Jml 2018 5 72 1.415 16.557 81 1.115 283 199 16 14 17 12 2017 66 14.979 1.031 227 16 15 2016 65 14.280 973 188 13 12 2015 57 13.015 883 191 14 11 2014 Sumber : Dinas Pendidikan, 2019. 53 11.437 789 177 13 11 Berdasarkan Tabel 3.10. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SD Swasta adalah sebesar 12. Tabel.3.12. Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014−2018 No (1) Kecamatan (2) Sekolah Murid (3) (4) Guru (5) Rata- rata Murid per Sekolah (6) Rata- rata Guru per Sekolah (7) Rasio Murid Terhadap Guru (8) 1 Prambanan 2 1.088 78 544 39 14 2 Gantiwarno 3 1.741 119 580 40 15 3 Wedi 2 1.575 95 788 48 17 4 Bayat 3 1.557 120 519 40 13 5 Cawas 3 1.369 112 456 37 12 6 Trucuk 3 1.638 108 546 36 15 7 Kalikotes 1 847 45 847 45 19 8 Kebonarum 1 641 37 641 37 17 9 Jogonalan 2 1.364 90 682 45 15 10 Manisrenggo 3 1.870 117 623 39 16 11 Karangnongko 1 524 35 524 35 15 12 Ngawen 1 751 40 751 40 19 III−20 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No (1) Kecamatan (2) Sekolah Murid (3) (4) Guru (5) Rata- rata Murid per Sekolah (6) Rata- rata Guru per Sekolah (7) Rasio Murid Terhadap Guru (8) 13 Ceper 3 1.634 121 545 40 14 14 Pedan 3 1.855 124 618 41 15 15 Karangdowo 4 2.605 155 651 39 17 16 Juwiring 2 1.282 86 641 43 15 17 Wonosari 2 1.473 95 737 48 16 18 Delanggu 4 2.474 147 619 37 17 19 Polanharjo 3 1.171 81 390 27 14 20 Karanganom 4 1.886 128 472 32 15 21 Tulung 3 1.488 102 496 34 15 22 Jatinom 3 1.855 119 618 40 16 23 Kemalang 2 916 61 458 31 15 24 Klaten Selatan 1 655 44 655 44 15 25 Klaten Tengah 3 2.370 136 790 45 17 26 Klaten Utara Jml 2018 3 65 2.520 171 39.149 2.566 840 617 57 40 15 15 2017 65 39.927 2.508 614 39 16 2016 65 40.672 2.721 640 42 15 2015 65 40.927 2.740 637 42 15 2014 65 40.441 2.777 633 43 15 Sumber : Dinas Pendidikan, 2019. Berdasarkan Tabel 3.12. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SMP Negeri adalah sebesar 15. Tabel 3.13. Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 No (1) Kecamatan (2) Sekolah Murid (3) (4) Guru (5) Rata-rata Murid per Sekolah (6) Rata-rata Guru per Sekolah (7) Rasio Murid Terhadap Guru (8) 1 Prambanan 1 209 13 209 13 16 2 Gantiwarno 2 127 21 64 11 6 3 Wedi 4 374 44 94 11 9 4 Bayat 2 371 27 186 14 14 5 Cawas 4 347 49 87 12 7 6 Trucuk 4 191 50 48 13 4 7 Kalikotes
III−21 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No (1) Kecamatan (2) Sekolah Murid (3) (4) Guru (5) Rata-rata Murid per Sekolah (6) Rata-rata Guru per Sekolah (7) Rasio Murid Terhadap Guru (8) 8 Kebonarum
9 Jogonalan
1 148
15 148
15 10
10 Manisrenggo 1
67 15
67 15
4 11 Karangnongko 1
13 9
13 9
1 12 Ngawen 3
541 49
180 16
11 13 Ceper
14 Pedan
1 25
10 25
10 3
15 Karangdowo 1
47 6
47 6
8 16
Juwiring 3
269 42
90 14
6 17 Wonosari 2
83 23
42 12
4 18 Delanggu 4
364 47
91 12
8 19
Polanharjo
20 Karanganom 2
188 28
94 14
7 21
Tulung 1
22 Jatinom 2 303 22 152 11 14 23 Kemalang 2 82 13 41 7 6 24 Klaten Selatan 2 550 46 275 23 12 25 Klaten Tengah 2 369 28 185 14 13 26 Klaten Utara Jml 2018 4 49 1.335 6.003 81 648 334 95 20 10 16 7 2017 47 5.631 428 120 9 13 2016 46 4.855 611 106 13 9 2015 45 5.357 607 99 12 7 5.379 Sumber : Dinas Pendidikan, 2019. 2014 42 627 105 13 7 Berdasarkan Tabel 3.13. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SMP Swasta adalah sebesar 7 - 13. 10) Manajeman Pelayanan Pendidikan Manajeman Pelayanan Pendidikan diukur dengan indikator Angka melanjutkan sekolah dari Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2014- 2018 disajikan pada Tabel 3.14. III−22 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tabel 3.14. Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Uraian (1) 2014 (2) 2015 (3) Tahun 2016 (4) 2017 (5) 2018 (6) Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs 99,40 100,37 98,87 99,26 99,30 Angka Melanjutkan dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK 89,16 96,64 92,43 88,28 95,48 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2019 Berdasarkan Tabel 3.13. sebagaimana tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada tahun 2014-2018 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs. Hal ini mengkondisikan, bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional. 11) Sarana dan Prasarana Sekolah Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten. Perkembangan kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah dalam kondisi baik selama tahun 2014−2018 disajikan pada Tabel 3.15. Tabel 3.15. Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2018 Tahun Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 (1) Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik Sumber : Dinas Pendidikan, 2019. (2) % % (5) 71,55 69,67 69,29 81,00 79,00 (3) (4) (6) (7) 89,20 89,61 88,23 96,30 80,00 Berdasarkan Tabel 3.15. sebagaimana tersebut di atas kondisi ruang kelas gedung sekolah masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun persentasenya kecil, sehingga rehabilitasi ruang kelas menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan. III−23 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal" terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya: 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun; 3. Pendidikan Menengah; 4. Pendidikan Non Formal; 5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 6. Manajemen Pelayanan Pendidikan. Permasalahan Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya: a. Masih tingginya angka anak usia sekolah, tetapi tidak sekolah; b. Kualitas kelulusan siswa belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dan dunia usaha; c. Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1); d. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas; e. Belum meratanya kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan; f. Belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas; dan g. Kurang meratanya penyebaran jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar, terutama pada SD Negeri yang memungkinkan untuk diregruping. Solusi Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan, diantaranya: a. Perlunya peningkatan kualitas pamong belajar untuk mendampingi dan atau menekan anak putus sekolah dengan belajar mandiri; b. Perlunya kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas kelulusan siswa agar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dan dunia usaha; c. Perlunya sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru agar memiliki standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1); dan d. Perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan. III−24 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian , Angka Kesakitan dan Kecacatan; Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa azas penyelenggaraan kesehatan berdasarkan perikemanuisaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskrinatif, norma-norma keagamaan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan pelindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Juga dasar Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota terkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya :1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan sebagaimana Tabel 3.16 III−25 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No 1 2 3 4 Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan Indikator Kinerja Utama Kasus kematian Ibu Kondisi Awal RPJMD 15 Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi % 17 13 123,53 Target Akhir RPJMD 14 Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 92,86 Angka Kematian Bayi 12,94 10,13 10,7 94,37 10,07 94,11 Angka Kematian Balita 2,99 1,67 1,9 86,23 1,61 118,01 Prevalensi Gizi Buruk (BB/U) 0,75 0,73 0,56 123,29 0,70 80 1. Kasus Kematian Ibu Melahirkan Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dapat disajikan pada Grafik 3.5. Angka Kematian Ibu (AKI) 25 20 15 20 15 18 18 13 10 5 0 2014 2015 2016 2017 2018 Kasus 20 15 18 18 13 Sumber: Dinas Kesehatan, 2019. Grafik 3.5 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Berdasarkan Grafik 3.5. sebagaimana tersebut di atas, kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun kasus kematian ibu melahirkan selama tahun 2014−2018 menurut kecamatan dan Puskesmas disajikan pada Tabel 3.17. III−26 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tabel 3.17. Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 No Kecamatan Puskesmas Kematian Ibu Melahirkan 2014 2015 2016 2017 1 Prambanan 2 3 4 5 Gantiwarno Wedi Bayat Cawas 6 Trucuk 7 8 9 Kalikotes Kebonarum Jogonalan 10 Manisrenggo 11 12 Ngawen 13 Ceper Karangnongko Pedan 14 Karangdowo 15 16 Juwiring 17 Wonosari 18 Delanggu 19 20 21 Polanharjo Karanganom Tulung 22 Jatinom 23 24 25 26 Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara Prambanan Kebondalem Lor Gantiwarno Wedi Bayat Cawas I Cawas II Trucuk I Trucuk II Kalikotes Kebonarum Jogonalan I Jogonalan II Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Jambukulon Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari I Wonosari II Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Majegan Jatinom Kayumas Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara 0 0 1 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 20 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 15 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 18 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 18 Jumlah Sumber: Dinas Kesehatan, 2019. Berdasarkan Tabel 3.17 sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, hal ini bisa disebabkan salah satunya karena alur pelayanan di fasilitas kesehatan yang agak panjang, terlebih untuk yang memakai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mana rujukan harus dilakukan ketika ibu yang hendak melahirkan memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih memadai, namun banyak kendala dalam penerapannya. Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat pasien harus mengikuti alur rujukan sesuai aturan dan ini terkadang membuat pasien terlambat III−27 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 2018 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 13
ditangani dan masih banyak faktor medis dan non medis lainnya yang menyebabkan kasus kematian ibu melahirkan cukup tinggi. 2. Angka Kematian Bayi dan Balita Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.5. ANGKA KEMATIAN BAYI 14 12,94 12 11,05 11,69 10,15 10,7 10 8 6 4 2 0 2014 2015 2016 2017 2018 Angka Kematian Bayi 11,05 12,94 11,69 10,15 10,7 Judul Sumbu Sumber: Dinas Kesehatan, 2019. Grafik 3. 6. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Berdasarkan Grafik 3.6. sebagaimana tersebut di atas angka kematian bayi dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 cenderung bersifat fluktuatif. Meski dalam tiga Tahun terakhir mengalami penurunan, tetapi Tahun 2018 angka kematian bayi cenderung naik. Penyebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital. Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dengan kasus kematian bayi yang tinggi, seperti Kecamatan: Juwiring, Bayat, Trucuk I dan Delanggu. 3. Prevalensi Gizi Buruk Balita dengan status gizi buruk masih menjadi masalah karena berbagai penyebab. Penyebab balita mengalami gizi buruk karena: asupan makan yang kurang, pola jajanan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya. III−28 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Kasus underweight (gizi buruk dan gizi kurang) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada Grafik 3.6. 6 5,4 5 4,79 4,84 4,64 4 3,68 Gizi Buruk 3 2 1 1,89 1,64 1,64 1,23 Gizi Kurang Gizi Lebih 1 0 0,3 2014 0,78 2015 0,74 2016 0,89 2017 0,67 2018 Sumber: Dinas Kesehatan, 2019. Grafik 3.7. Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Berdasarkan Grafik 3.7. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat perkembangan selama tahun 2014-2018 dapat diturunkan. Namun ada beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta, diantaranya Kecamatan: Delanggu, Jogonalan, Trucuk, Wonosari, Kalikotes, Prambanan, Jatinom, Gantiwarno. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "peningkatan derajat kesehatan masyarakat" terdiri dari 13 (tiga belas) program, diantaranya: 1. Upaya Kesehatan Masyarakat; 2. Obat dan Perbekalan Kesehatan; 3. Pengawasan Obat dan Makanan; 4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 5. Perbaikan Gizi Masyarakat; 6. Pengembangan Lingkungan Sehat; 7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin; 10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya; III−29 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; 12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; dan 13. Pelayanan Kesehatan. Permasalahan Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya: a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi. b. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya : Deman berdarah dengue . Malaria Filariatis c. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya: Penyakit menular Tuberculosis paru Kusta penderita PB Diare
Infeksi Saluran Pernapasan atas HIV Kejadian luar biasa KIPI d. Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan Gizi buruk e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan. f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi, dan g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal. Solusi Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya: a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; III−30 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No 1 b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan antenatal care (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil. 3. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit; Kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan pelindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit didorong dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pelayanan Rumah Sakit Daerah (RSD) didukung dengan kinerja Puskesmas untuk menekan angka kematian. Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit" sebagaimana Tabel 3.18. Tabel 3.18. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh Masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup Kondisi Awal RPJMD 76,59 Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi % 76,62 76,77 100,20 Target Akhir RPJMD 76,62 Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 100,20 Sumber: Dinas Kesehatan, 2019. Usia harapan hidup (UHH) dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan III−31 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2014-2018 UHH cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini atau anak usia Bawah Lima Tahun (BALITA). Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten tahun 2014−2018 disajikan pada Grafik 3.8. Usia Harapan Hidup 76,8 76,75 76,7 76,65 76,6 76,55 76,5 76,45 76,4 76,54 76,55 76,59 76,68 76,77 2014 2015 2016 2017 2018 Series 1 76,54 76,55 76,59 76,68 76,77 Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2019, diolah. Grafik 3.8. Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 1) Cakupan Pelayanan RSD Bagas Waras Kinerja pelayanan RSD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2018 adalah 49,1% dengan jumlah per bulan disajikan pada Grafik 3.9. BOR (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 50,6 47,9 46,1 41,9 39,9 43,7 41,5 44,9 54,1 60,9 64,3 53,4 Sumber : RSD Bagas Waras, 2019 Grafik 3.9 . Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu Menurut Bulan Tahun 2018) III−32 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Di samping itu, pada Tahun 2018 , jumlah kunjungan pasien sebanyak 70.161 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 7.214 orang/Tahun (atau rata-rata 20 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawatjalan sebanyak 53.272 orang/Tahun (atau rata-rata 146 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 9.675 orang/Tahun (atau rata-rata 26 orang/hari). Adapun kinerja pelayanan RSD Bagas Waras dapat dilihat pada Grafik 3.10. BOR (%) 60,00 52,55 42,04 49,10 40,00 20,00 0,00 2016 2017 2018 BOR Sumber : RSD Bagaswaras, 2019. Grafik 3.10. Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu Tahun 2016-2018) Berdasar pada Grafik 3.9. dan Grafik 3.10. indikator BOR di atas terlihat bahwa pada Tahun 2018 terjadi kenaikan persentase pemakaian tempat tidur dibanding Tahun 2017 sebesar 7,06. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "meningkatnya pemanfaatan pelayanan kerumahsakitan masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit" dengan program utama Pelayanan Kesehatan, dengan didukung beberapa program, diantaranya: 1. Upaya Kesehatan Masyarakat; 2. Obat dan Perbekalan Kesehatan; 3. Pengawasan Obat dan Makanan; 4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 5. Perbaikan Gizi Masyarakat; 6. Pengembangan Lingkungan Sehat; 7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; III−33 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 oleh
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin; 10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya; 11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; dan 12. Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia, Ibu dan Anak. Permasalahan Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya: 1. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya : a. Deman berdarah dengue . b. Malaria Filariatis 2. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya: a. Penyakit menular Tuberculosis paru b. Kusta penderita PB c. Diare d. Infeksi Saluran Pernapasan atas e. HIV f. Kejadian luar biasa KIPI 3. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal. Solusi Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya: a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan antenatal care (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil. III−34 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No 1 2 3 4 4. Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM; Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM, sehingga sasaran strategis yang hendak dicapai dapat diukur. Adapun capaian sasaran Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM sebagaimana Tabel 3.19. Tabel 3.19. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM Indikator Kinerja Utama Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase penguatan kapasitas PSKS Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kondisi Awal RPJMD 35,52 90 13,9 Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi % 83 70,66 85,13 96 96 100 13,3 14,32 107,67 Target Akhir RPJMD 89 100 12,9 Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 79,39 96 111,01 Persentase penduduk miskin 14,59 14,12 12,96 89,16 14,00 92,57 Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi Sejenis Lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2014−2018 disajikan pada Grafik 3.11. III−35 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
70,70 40,17 40,78 33,16 35,52 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber: Dinas Sosial P3AKB, 2019. Grafik 3.11. PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2014−2018 Berdasarkan Grafik 3.11. sebagaimana tersebut di atas, karena dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Terhadap keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM," diantaranya: 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; dan 3. Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial. Permasalahan Urusan Sosial dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya: 1. Masih banyaknya masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan; 2. Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; dan 3. Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain. III−36 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No 1 Solusi Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya: a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat; b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Eks. Penyandang Penyakit Sosial. 5. Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate); Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menekan angka kelahiran diupayakan dengan pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian sasaran "Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)" sebagaimana Tabel 3.20. Tabel 3.20. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate) Indikator Kinerja Utama Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR Kondisi Awal RPJMD 2,2 Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi % 2,16 1,91 111,60 Target Akhir RPJMD 2,1 Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 109,05 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menurunkan angka kelahiran dengan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator: 1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada Tahun 2014 sebanyak 28.254 peserta, dan pada Tahun 2015 turun menjadi 23.559 peserta KB baru, namun pada Tahun 2018 turun lagi menjadi 15.565 peserta KB baru. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga sejahtera, dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.21. III−37 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tabel 3.21. Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Pasangan Usia Subur 206.812 203.448 201.950 211.577 196.717 Peserta KB Baru 28.254 23.559 26.461 23.783 15.565 Peserta KB Aktif 172.333 154.422 158.943 169.626 137.109 Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2019. Berdasarkan Tabel 3.21. sebagaimana tersebut di atas, mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2014 sebanyak 28.254 peserta, dan pada tahun 2015 turun menjadi 23.559 peserta KB baru, namun pada tahun 2018 turun lagi menjadi 15.565 peserta KB baru. 2. Jumlah Keluarga Sejahtera Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2018 jumlah keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I (KS I), dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 372.750 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai hasil yang optimal. Jumlah Pra Sejahtera, KS I, dan keluarga sejahtera tahun 2014−2018 disajikan pada Tabel 3.22. Tabel 3.22. Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2014−2018 Kecamatan Pra Sejahtera KS-I KS Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) 01 Prambanan 1.425 3.103 9.233 4.528 02 Gantiwarno 2.110 2.275 8.356 4.385 03 Wedi 1.626 3.234 11.195 4.860 04 Bayat 5.644 3.182 8.413 8.826 05 Cawas 2.689 4.003 12.151 6.692 06 Trucuk 4.724 4.302 13.411 9.026 07 Kalikotes 894 2.402 6.806 3.296 08 Kebonarum 370 1.203 3.946 1.573 09 Jogonalan 1.812 3.519 10.835 5.331 III−38 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Kecamatan Pra Sejahtera KS-I KS Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) 10 Manisrenggo 1.754 3.441 7.972 5.195 11 Karangnongko 2.002 2.116 7.311 4.118 12 Ngawen 1.165 4.137 9.269 5.302 13 Ceper 1.222 5.268 14.080 6.490 14 Pedan 1.395 3.433 9.534 4.828 15 Karangdowo 3.135 2.603 9060 5.738 16 Juwiring 1.740 3.777 10.022 5.517 17 Wonosari 2.956 3.682 10.206 6.638 18 Delanggu 481 2.897 8.103 3.378 19 Polanharjo 1.146 2.802 8.551 3.948 20 Karanganom 1.343 3.305 9.444 4.648 21 Tulung 2.588 2.986 9.629 5.574 22 Jatinom 4.129 3.149 8.719 7.278 23 Kemalang 3.239 2.468 6.341 5.707 24 Klaten Selatan 1.016 3.165 8.998 4.181 25 Klaten Tengah 941 2.369 8.318 3.310 26 Klaten Utara 1.142 2.867 8471 4.009 2018 52.688 81.688 238.374 372.750 2017 80.935 114.736 192.994 388.665 2016 67.400 83.239 239.583 390.222 2015 68.814 80.446 236.200 385.460 2014 65.271 75.559 223.226 364.056 Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2019. Berdasarkan Tabel 3.22. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2018 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.688 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 81.688 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 238.374 jiwa. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kelahiran. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis " angka kelahiran (Total Fertility Rate)", diantaranya: 1. Keluarga Berencana; 2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja; dan 3. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri. III−39 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No 1 2 Permasalahan Urusan keluarga berencana untuk menekan angka melahirkan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya: 1. Tingginya angka drop out KB; dan 2. Banyak Pasangan usia subur. Solusi Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan keluarga berencana, diantaranya: a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi masyarakat, terutama pasangan usia subur; b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi dan penanganan keluarga berencana. 6. Sasaran Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga; Lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar secara organisasi bisa berjalan namun kualitas dan kapasitasnya masih rendah, sehingga masih perlu adanya pembinaan secara simultan oleh pihak-pihak yang terkait. Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga" sebagaimana Tabel 3.23. Tabel 3.23. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Indikator Kinerja Utama Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga Kondisi Awal RPJMD 5 5 Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi 10 12 5 5 % 120 100 Target Akhir RPJMD 60 30 Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 20,00 16,67 III−40 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan dan jumlah organisasi olahraga relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga masih kurang. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo. Perkembangannya kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel 3.24. Tabel 3.24. Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 No Uraian (1) (2) 1. Jml Satuan (3) Cabang 2014 (4) 31 2015 (5) 31 Tahun 2016 (6) 31 2017 (7) 31 2018 (8) 31 klub/cabang olahraga 2. Jml gedung Gedung 26 26 26 26 26 Olahraga Tk. Kecamatan 3. Jml Organisasi Organisasi 26 26 29 29 29 Pemuda 4. Jml Organisasi Olahraga Organisasi 8 8 35 35 35 Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2019. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga," diantaranya: 1. Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan; dan 2. Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga. Permasalahan Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya: 1. Usia produktif memiliki kepekaan psikologis sesuai dengan pilihannya sendiri, kadang program kepemudaan Pemerintah kurang menyentuh kebutuhan pemuda secara umum; dan 2. Rendahnya prestasi olahraga, karena minimnya pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi. III−41 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No 1 2 Solusi Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, diantaranya: a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pemuda, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi dan pendampingan pemuda dan atlet berbakat; dan c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi atlet dan pemuda yang berprestasi. 7. Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan melakukan berbagai event dan baluran budaya daerah. Langkah ini diharapkan akan memperkuat daya saing daerah melalui seni dan budaya. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya sebagaimana Tabel 3.25. Tabel 3.25. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya Indikator Kinerja Utama Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kondisi Awal RPJMD 5 7 Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi 6 3,2 10 14,3 % 53,33 143 Target Akhir RPJMD 6 10 Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 53,33 143 III−42 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2014-2018 dapat disajikan pada Tabel 3.26. Tabel 3.26. Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 No (1) 1 2 Uraian (2) Jumlah penyelenggaraan festival seni danBudaya Jumlah sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya Satuan (3) kegiatan Tempat Tahun 2014 2015 2016 2017 (4) 52 (5) 52 (6) 52 (7) 52 12 12 12 12 2018 (8) 28 12 Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2019. Promosi, pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pengiriman Tim kesenian Kabupaten ke TMII, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain. Begitu juga dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten semakin intensif. Upaya untuk perlindungan dan pelestarian seni budaya daerah akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), diantaranya: a) Lurik ATBM; b) Tari Lurik Payung; dan c) Tari Lurik Asri. Begitu juga dengan pelestarian dan penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten. 2. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan. Selama tahun 2014-2018 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten tidak ada perubahan. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2014−2018 dapat dilihat pada Tabel 3.27. III−43 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Tabel 3.27. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 No (1) 1 2 3 4 Uraian (2) Jumlah Candi Purbakala Jumlah Makam Pemandangan Alam Museum Satuan (3) Jumlah Jumlah buah buah 2014 (4) 8 4 2 1 2015 (5) 8 4 2 1 Tahun 2016 (6) 8 4 2 1 2017 (7) 8 4 2 1 2018 (8) 8 4 2 1 Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2019. Berdasarkan Tabel 3.27 sebagaimana tersebut di atas, jumlah cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2014-2018 tidak mengalami perkembangan, sebab penambahan maupun pengurangan cagar budaya memerlukan verifikasi dari Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Budaya dan Pariwisata serta UNESCO. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya: 1. Pengelolaan Kekayaan Budaya; 2. Pengembangan Nilai Budaya; dan 3. Pengelolaan Keragaman Budaya, Permasalahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya: 1. Kekayaan, nilai dan keberagaman budaya yang berkembang apabila tidak dirawat dan dipelihara akan mengakibatkan cultcure lag (kemandegan budaya), dan menjadi ancaman desintegrasi bangsa; dan 2. Kurangnya pembinaan yang kontinu bagi pengelolaan kekakayaan budaya, nilai budaya, dan keberagaman budaya. III−44 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No 1 Solusi Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya: a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pamong budaya, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi untuk pengembangan dan pengelolaan budaya; dan c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi pelaku seni dan budaya yang berprestasi. 8. Sasaran Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan; Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan melakukan berbagai event daerah. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan budaya baca masyarakat. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan disajikan pada Tabel 3.28. Tabel 3.28. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Indikator Kinerja Utama Kondisi Awal RPJMD Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi % Target Akhir RPJMD Persentase Kenaikan kunjungan masyarakat 4 5 65,79 1.315,8 5 Pada Tahun 2018 jumlah perpustakaan desa sebanyak 43 unit dan perpustakaan kelurahan sebanya 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.29. III−45 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 1.315,8
Tabel 3.29. Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 No Uraian Satuan 2014 2015 Tahun 2016 2017 2018 1 Jumlah koleksi Judul 38.481 41.464 43.979 44.687 45.362 perpustakaan 2 Jumlah Orang 7.648 7.673 40.003 41.225 68.346 pengunjung perpustakaan Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2019 Perkembangan jumlah perpustakaan desa selama tahun 2014−2018 disajikan pada Tabel 3.30. Tabel 3.30. Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018 NO (1) 1 2 3 4 5 Tahun (2) 2018 2017 2016 2015 2014 Jumlah Perpustakaan (3) 45 45 44 44 42 Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2019. Berdasarkan Tabel 3.30. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2014-2018) bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir hanya sejumlah 45 desa dari 391 desa (atau baru 11,50% dari jumlah desa. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan", dengan program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan, diantaranya: 1. Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung: dan 2. Kurang representaifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan. III−46 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No 1 Solusi Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan pengujung perpustakaan, diantaranya: a. Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan b. Menciptakan lingkungan perpustakaan yang representatif; dan c. Menghimpun buku-buku masyarakat yang memiliki nilai untuk dikelola sebagai museum buku.. 9. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah; Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur dari tingkat profesionalisme aparatur Pemerintah daerah, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai road map reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Adapun capaian sasaran Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah sebagaimana Tabel 3.31. Tabel 3.31. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN Kondisi Awal RPJMD
Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi 82,06 74 % 90,18 Target Akhir RPJMD 87,36 Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 84,71 ) catatan: Kondisi awal belum terisi karena pengisian Indeks Profesionalitas ASN dimulai tahun 2017. Tuntutan profesionalitas aparatur sipil negara merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung−jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2018 merupakan cerminan sejauh mana integritas ASN dalam menjalankan mandat. III−47 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya: 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan 2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Permasalahan : a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel. Solusi : a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN; dan b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif. 10. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah; Untuk mewujudkan sasaran "Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah" sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur Opini BPK terhadap LKPD. Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang−Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun capaian sasaran "Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah" sebagaimana Tabel 3.32. III−48 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No 1 Tabel 3.32. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja Utama Opini BPK terhadap LKPD Kondisi Awal RPJMD WTP Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi WDP WDP % 100 Target Akhir RPJMD WTP Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 75 Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), satu prestasi yang belum pernah diperoleh selama ini. Kinerja ini merupakan komitmen bersama disemua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, tranparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013−2017 disajikan pada Tabel 3.33 Tabel 3.33. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013−2017 Tahun Opini BPK Keterangan 2013 2014 2015 WDP WDP WTP Paragraf penjelas berupa: penataan usahaan persediaan di 43 SKPD tidak sesuai dengan pengelolaan aset tetap tidak tertib, realisasi intensif dan biaya pemungutan pajak daerah melebihi ketentuan, penganggaran dan pelaksanaan bantuan keuangan tidak sesuai ketentuan, serta sub pekerjaan speaker pembangunan Masjid Agung tahap II tidak sesuai spesifikasi. Paragraf penjelas berupa : Belum memadainya pengelolaan aset tetap dan pengeleloaan retribusi izin gangguan dan retribusi izin mendirikan bangunan, kurang memadainya pengelolaan penempatan dana cadangan serta kelebihan pembayaran atas selisih harga timpang dan kekurangan volume pekerjaan. Paragraf penjelas berupa: berlarutnya pekerjaan pembangunan menara Masjid Agung, belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN. III−49 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
2016 WDP Paragraf penjelas berupa: belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN. 2017 WDP Paragraf penjelas berupa: belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya perangkat daerah dan pengelolaan dana BOS. Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2019. ) Catatan: Opini BPK tahun 2018 belum keluar. Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 3.33. di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti−bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsif akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018, dengan penguatan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Permasalahan : a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel. Solusi : a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja. III−50 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
No (1) 1 2 11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD; Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah mendukung tugas pokok DPRD, dan membuat laporan administrasi dan keuangan. Adapun capaian sasaran "Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD " tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.34. Tabel 3.34. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD No 1 Indikator Kinerja Utama Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu Kondisi Awal RPJMD 70 Kondisi Tahun 2018 Target Realisasi % 85 93,10 109,53 Target Akhir RPJMD 85 Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%) 109,53 Mengacu pada pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018 maka capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.35. Tabel 3.35. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2018 Tahun 2018 Target Renstra Sasaran Indikator Kinerja Capaian Kinerja (n-1) Target Realisasi % Capaian Target Akhir Renstra % capaian thd target akhir Renstra (2) Menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan kepada DPRD (3) Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan (4) 123 (5) 56 (6) 56 (7) 100 (8) 347 (9)=[(4)+(6)]/(8)*100 51,59 Meningkatnya kualitas layanan legislasi DPRD Jumlah produk legislasi DPRD Jumlah produk pengawasan DPRD Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan 35 28 8 28 14 4 28 14 4 100 100 100 140 84 18 45 50 66,67 III−51 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang sifatnya progresif, diperoleh hasil: a. Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (atau dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Baik). Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sampai dengan tahun 2018 sebanyak 179 produk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 51,59%. b. Jumlah Produk Legislasi DPRD. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Jumlah produk legislasi DPRD pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Baik). Jumlah produk legislasi DPRD sampai dengan tahun 2018 sebanyak 63 produk legislasi DPRD (Perda) atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 45%. c. Jumlah Produk Pengawasan DPRD. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah produk pengawasan DPRD pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Baik). Jumlah produk pengawasan DPRD sampai dengan tahun 2018 sebanyak 42 Obyek pengawasan (Obrik) atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 50%. d. Jumlah Produk Penganggaran Yang Dihasilkan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Produk Penganggaran yang Dihasilkan pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% ( dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Baik). Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 12 produk penganggaran atau persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 66,67%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" pada tahun 2018, dengan penguatan program peningkatan kapasitas DPRD. III−52 LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018