STUDI KOMPARATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DENGAN PEMBERATAN PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2015-2020) SKRIPSI Oleh: Bilqis Rizqi Amiroh NIM : S20184067 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH MEI 2023
STUDI KOMPARATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DENGAN PEMBERATAN PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2015-2020) SKRIPSI diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam Oleh: Bilqis Rizqi Amiroh NIM : S20184067 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH MEI 2023 i
MOTTO ٌميِك َح ٌزي ِزَع ُ َّللَّٱ َو ۗ ِ َّللَّٱ َن ِ م الً َٰ َكَن اَبَسَك اَمِب ًۢ اءٓا َزَج اَمُهَيِدْيَأ ۟ا ٓوُعَطْقٱَف ُةَق ِراَّسلٱ َو ُق ِراَّسلٱ َو "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Maidah: 38) Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), 38. iv
PERSEMBAHAN Syukur "Alhamdulillah" penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini penulis mampu menyelesaikan secara maksimal. Dan nantinya berguna untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan gelar sarjana. Skripsi ini saya baktikan kepada semua orang yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini, yakni: 1. Ayahanda tercinta (Bapak Rizqon Fauroni) dan Ibunda tercinta (Ibu Siti Zulaicha) atas doa dan dukungan yang tiada putus hingga saat ini. Serta perjuangan tanpa lelah mereka untuk memberikan pendidikan tinggi kepada putrinya. Semoga hal baik selalu menyertai beliau. 2. Kakak tercinta (Ners Intan Faratiti Dewi S.Kep) terimakasih selama ini selalu memberi motivasi, semangat dan doa tiada henti, serta selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah peneliti. 3. Adik-adik saya Muhammad Qinan Ali dan Laa Tahzan Innallaha Ma'ana, terimakasih telah memberikan semangat dan selalu mendoakan peneliti selama ini. 4. Guru-guru saya mulai dari TK Pertiwi, SDN Kalisat 01, MTS Ashri Jember, dan MAN 02 Rejoso Peterongan Jombang, terimakasih selalu mendoakan anak didiknya sehingga barokah ilmu terus mengalir, amin. 5. Sahabat saya Fiddy Yeni Alfianti, Dwi Ayu Hartaningsih dan Dini Dwi Wahyu Ningtyas yang telah memberikan sumbangsinya dari awal hingga saat v
ini serta memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 6. Teman-teman mahasiswa UIN KHAS Jember terutama kepada kawan-kawan seperjuangan program studi Hukum Pidana Islam angkatan 2018, dan khususnya kepada teman-teman kelas HPI 2 yang telah memberikan motivasi dan saling merangkul hingga tetap terjalinnya silaturahim yang kuat. 7. Keluarga besar pengurus pengurus HMPS HPI Periode 2019/2020, yang senantiasa memberikan tempat untuk membangun relasi, tempat bertukar ilmu, memberikan pengalaman dan suatu pembelajaran yang berharga. 8. Almamater kebanggaan yakni UIN KHAS Jember yang telah memberikan peluang waktu untuk belajar, menuntut ilmu, menambah teman dan saudara. Sehingga mendapatkan wawasan ilmu lebih luas dari para dosen dan membentuk mahasiswa/i yang berakhlaqul karimah. Amin. Jazakumullah Ahsanal Jaza' vi
KATA PENGANTAR Segala puji syukur bagi Sang Maha Segala-Nya Allah SWT, Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa berjuang demi menegakkan keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat muslim. Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari dedikasi setiap orang yang telah berperan dan memberikan dukungan moralitas bagi peneliti, sehingga kepada seluruh pihak peneliti mengucapkan banyak terimakasih. Adapun pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan segala sarana kepada mahasiswa/i untuk membantu kelancaran masa perkuliahan hingga lulus dibangku perkuliahan. 2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini. 3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam yang memberikan pengarahan kepada peneliti. 4. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan. vii
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu mendampingi, memberi motivasi dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi hingga selesai. 6. Kepala perpustakaan UIN KHAS Jember, dan perpustakaan Kabupaten Jember yang telah memberikan sarana terhadap mahasiswa/i dan seluruh warga Jember dalam membaca dan meminjamkan referensi terkait skripsi ini. 7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah berkesempatan untuk mengajar, mendoakan dan memberikan pengetahuannya kepada mahasiswa/i dengan penuh kasih. 8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah membantu penulis baik bantuan berupa moral maupun materil. Teriring do'a semoga kebaikan kalian semua membuahkan pahala dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Jember, 30 Mei 2023 Penulis viii ilmu
ABSTRAK Bilqis Rizqi Amiroh, 2023: Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2015-2020) Kata Kunci : Tindak Pidana, Hewan Ternak, Pencurian. Beberapa Putusan Pengadilan perkara No. 41/Pid.B/2020/PN Lmj sampai dengan No. 326/Pid.B/2020/PN Pct tentang kasus pencurian hewan ternak tergolong dalam pencurian dengan pemberatan. Adanya beberapa putusan yang dimunculkan menjadi suatu persoalan kenapa pencurian hewan ternak tergolong dalam pencurian dengan pemberatan. Tentunya dalam KUHP dan hukum pidana islam itu tidak ada penjelasan khusus terkait dengan pencurian ternak dengan pemberatan. Fokus penelitian yang terumuskan yaitu 1) Apa yang menjadi dasar tindak pidana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pencurian hewan ternak dengan pemberatan pada beberapa putusan pengadilan No. 41/Pid.B/2020/PN Lmj sampai No. 326/Pid.B/2016/PN Lmj? 2) Bagaimana pandangan hukum pidana islam (jinayah) terhadap delik pencurian hewan ternak? 3) Bagaimana perbandingan KUHP dan hukum pidana islam terkait delik pencurian hewan ternak dengan pemberatan? terhadap Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan pada beberapa putusan pengadilan yaitu putusan No. 41/Pid.B/2020/PN Lmj sampai No. 326/Pid.B/2016/PN Lmj. 2) Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum pidana islam (jinayah) terhadap delik pencurian hewan ternak. 3) Untuk menganalisis bagaimana perbandingan KUHP dan hukum pidana islam terkait delik pencurian hewan ternak dengan pemberatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan peneliti bersifat penelitian yuridis normatif. Kemudian peneliti menggunakan 4 (empat) pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Kesimpulannya adalah 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan adalah hewan ternak memiliki nilai khusus, sebagaimana tertuang dalam beberapa putusan yaitu putusan Pengadilan No. 41/Pid.B/2020/PN Lmj sampai No. 326/Pid.B/2016/PN Lmj. 2) Pandangan dalam hukum pidana islam itu, jika mencuri ternak dari tempat gembalaannya maka akan dikenai denda dua kali lipat dari harga ternak itu dan juga akan dicambuk. Sedangkan, jika mencuri ternak dari tempat kandangnya, maka akan dikenai dengan had potong tangan (jika telah mencapai nisabnya atau seperempat dinar/lebih). 3) Perbandingan antara KUHP dan hukum pidana islam terkait delik pencurian hewan ternak dengan pemberatan adalah adanya persamaan dalam perbuatan sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subyek hukum, unsur-unsur tindak pidana dan bentuk sanksi pidananya. tindak pidana, ix
DAFTAR ISI Halaman Sampul ... i Persetujuan Pembimbing ... ii Pengesahan Tim Penguji ... iii Motto ... iv Persembahan ... v Kata Pengantar ... vii Abstrak ... ix Daftar Isi ... x Daftar Tabel ... xiii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Fokus Penelitian ... 15 C. Tujuan Penelitian ... 15 D. Manfaat Penelitian ... 16 E. Definisi Istilah ... 17 F. Sistematika Penelitian ... 19 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 21 A. Penelitian Terdahulu ... 21 B. Kajian Teori ... 29 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ... 29 a. Definisi Tentang Tindak Pidana... 29 b. Unsur-unsur Tindak Pidana... 29 c. Jenis-jenis Tindak Pidana ... 32 d. Waktu dan Tempat Tindak Pidana ... 32 e. Teori Pemidanaan... 34 2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana ... 36 a. Istilah Tentang Hukum Nasional ... 36 b. Istilah Tentang Hukum Pidana Islam ... 36 x Hal
3. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Hewan Ternak ... 38 a. Definisi Tentang Pencurian ... 38 b. Dalil Sanksi Bagi Pelaku Pencurian ... 39 c. Macam-macam Pencurian ... 40 d. Unsur-unsur Tindak Pencurian ... 41 e. Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak ... 41 4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Nasional ... 42 a. Definisi Tentang Hukum Nasional... 42 b. Fungsi Hukum Nasional ... 44 c. Pembagian Hukum Nasional ... 44 d. Sumber dan Tujuan Hukum Nasional ... 48 5. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam... 48 a. Definisi Tentang Hukum Pidana Islam ... 48 b. Kedudukan Hukum Pidana Islam ... 49 c. Tujuan Hukum Pidana Islam ... 50 BAB III METODE PENELITIAN ... 51 A. Jenis Penelitian ... 51 B. Pendekatan Penelitian ... 52 C. Sumber Bahan Hukum ... 54 D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ... 55 E. Teknik Analisis Bahan Hukum ... 55 F. Tahap-tahap Penelitian ... 56 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 58 A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan ... 58 1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian ... 58 a. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP) ... 58 b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan atau gequalificeerde (Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP) ... 62 c. Tindak Pidana Pencurian Ringan atau gepriviligeerde diefstal (Pasal 364 KUHP) ... 75 xi
d. Tindak Pidana Pencurian Di Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP) ... 77 2. Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Menurut KUHP ... 78 B. Pandangan Hukum Pidana Islam (jinayah) Terhadap Delik Pencurian Hewan Ternak ... 90 1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam ... 90 2. Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam ... 96 C. Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam Terkait Delik Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan ... 106 BAB V PENUTUP ... 110 A. Kesimpulan ... 110 B. Saran ... 111 DAFTAR PUSTAKA ... 113 LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 117 xii
DAFTAR TABEL No Uraian 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ... 25 2.2 Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam Terkait Delik Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan ... 109 xiii Hal.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kejahatan adalah suatu problematika sosial yang tak pernah ada hentinya. Hal ini tanpa kita sadari semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia, seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa dalam hidup manusia. Indonesia merupakan negara hukum. Karena Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dimana setiap perilaku warga negara Indonesia ini, menghendaki agar hukum harus ditegakkan, ditaati dan juga dihormati. Bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadinya perbuatan pidana merupakan bentuk fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kehidupan di dalam kehidupan bermasyarakat, yang diantaranya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor yang berhubungan dengan keamanan negara.1 Dalam hukum pidana itu mencakup empat pokok kaitannya satu dengan yang lain, yaitu peraturan, tindakan, pelaku, dan pidana.2 Hukum adalah suatu aturan yang di dalamnya berisi perintah dan larangan yang harus patuh dan hormat oleh seluruh masyarakat dan jika peraturan tersebut dilanggar maka timbullah sebuah sanksi. Baik aturan tersebut berupa peraturan tertulis yaitu 1 Kinan Rifky Riananda, "Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian", Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017). 2 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 2. 1
2 berupa undang-undang maupun peraturan yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat (kebiasaan). Dalam pidana ada aturan-aturan yang mana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- undang lainnya.3 Di masyarakat tak heran jika sering terjadi perbuatan jahat yang melanggar aturan perundang-undangan maupun melanggar norma-norma hukum yang ada, maka hal tersebut akan dikenai sanksi yaitu berupa hukuman sebagai upaya jera bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi, dimana salah satu kejahatan tersebut yang terus meningkat dan tiada henti hingga saat ini yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan suatu perilaku yang melanggar ketetapan-ketetapan pokok dalam masyarakat, yaitu prinsip-prinsip agama dan asas hukum negara.4 Pencurian terkategorikan sebagai dosa besar yang secara hukum jelas penetapannya yaitu haram untuk dilakukan sehingga dalam hal ini Allah SWT memberikan ketentuan pencurian yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat [2]: 188 :5 ِمْث ِ ْلْٱِب ِساَّنلٱ ِل َٰ َو ْمَأ ْنِ م اًقي ِرَف ۟اوُلُكْأَتِل ِماَّكُحْلٱ ىَلِإ ٓاَهِب ۟اوُلْدُت َو ِل ِط َٰ َبْلٱِب مُكَنْيَب مُكَل َٰ َوْمَأ ۟ا ٓوُلُكْأَت َلَ َو َنوُمَلْعَت ْمُتنَأ َو 3 Ishaq, Hukum Pidana, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), 2. 4 Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum, Vol.15 No.2, (April 2008): 239. 5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), 188.
3 "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188) Pada ayat di atas, telah dijelaskan bahwa terdapat suatu larangan dalam mengambil harta milik orang lain dengan siasat yang batil, seperti mencuri, merampas, suap, dan lain sebagainya. Dalam ayat di atas tidak mengkhususkan satu perbuatan pidana (mengambil barang milik orang lain), akan tetapi ayat tersebut menjelaskan beberapa perbuatan-perbuatan yang mengambil barang seseorang dengan sangat hina. Dan terdapat ayat yang lebih mengkhususkan suatu perbuatan mengambil harta milik orang lain, dalam hal ini terdapat pada firman Allah SWT yaitu Surah Al-Maidah [5]: 38 :6 ٌميِكَح ٌزي ِزَع َّللَّٱ َو ۗ ِ ُ َّللَّٱ َن ِ م ًلً َٰ َكَن اَبَسَك اَمِب ًۢ ًءٓا َزَج اَمُهَيِدْيَأ ۟ا ٓوُعَطْقٱَف ُةَق ِراَّسلٱ َو ُق ِراَّسلٱ َو "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Kesimpulan sederhana dari ayat di atas adalah tentang balasan dari Allah bagi orang yang mencuri, tak memandang jenis kelamin. Artinya baik pelaku pencuri tersebut berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semua akan sama yaitu tetap menerima sanksi hukuman, baik dalam kategori hukuman yang ada di muka bumi karena berhubungan dengan hak adam dan hukuman 6 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, 38.
di akhirat karena telah melanggar ketentuan syariat Allah SWT. Hukuman ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada zaman Rasulullah SAW, terdapat kasus tindak pencurian binatang kambing di tempat penggembalaan. Dimana Rasulullah SAW memberikan ketentuan dengan tanggungan harga kambing dua kali lipat dari hewan yang dia curi. Selain itu, pelaku tersebut juga dipukul sebagai upaya teguran bagi dirinya dan orang lain. Rasulullah SAW juga memberi putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian binatang kambing dari penggembalaannya (tempatnya) yaitu qishas berupa tangannya dipotong dengan catatan barang hasil dari mencuri telah sampai satu nisab.7 Dalam islam melindungi hak milik setiap individu itu merupakan suatu keharusan. Hukum pidana islam (jinayah) itu suatu aturan tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan kejahatan manusia, dimana perbuatan kejahatan tersebut mengganggu kenyamanan umum dan juga melawan perundang- undangan.8 Dengan demikian, agama islam mengharamkan seseorang merampas atau mengambil suatu barang atau harta yang bukan menjadi miliknya. Sebab menjadikan kepemilikan terhadap suatu barang atau benda yang bukan berasal dari kepemilikan sah seseorang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku yang dihukumi haram. Dalam hukum pidana islam (jinayah) memberikan hukuman setimpal terhadap orang yang melakukan perbuatan mencuri.9 Sehingga dengan adanya suatu larangan dan pemberian sanksi hukuman bagi pelakunya dalam melakukan perbuatan 7 Mustofa Hasan dan Ahmad Beni Saebeni, Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), cet. 1, 334. 8 Dedi Ismatullah, Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia. 2013), 17-18. 9 Dedi Ismatullah, Hukum Pidana Islam, 329. 4
pidana seperti pencurian, perampokan, begal dan lain sebagainya, ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera dan untuk melindungi harta tersebut. Seseorang dikatakan pencuri apabila ia melakukan pengambilan objek baik berupa benda, barang atau harta yang dilakukan secara ilegal tanpa memedulikan norma dalam aturan yang telah ada. Dimana pencurian hewan ternak termasuk ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde diefstal), sebagaimana yang tercantum pada Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pencurian ternak mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, khususnya bagi penduduk yang berada di lingkungan pedesaan. Para pelaku pencurian hewan ternak biasanya bersifat residivis, yang artinya pelaku tersebut pernah melakukan perbuatan pidana yang sama untuk kedua kalinya.10 Kategori yang dimaksud dalam pencurian hewan ternak terdapat dalam Bab XI KUHP tentang istilah dalam kategori ternak. Pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi yaitu seluruh hewan yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing), hewan berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam Pasal 363 sampai Pasal 365 KUHP. Pencurian hewan ternak dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang cukup tinggi kualitas dan kuantitasnya bila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Dikarenakan pencurian dengan pemberatan ini memiliki karakter khusus yang 10 Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib, Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 59. 5
artinya terdapat cara-cara tertentu atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman hukumannya juga maksimum dari Pasal 362 KUHP. Menurut P.A.F Laminating pencurian dengan pemberatan memiliki unsur- unsur dari pencurian bentuk pokok yaitu pada Pasal 362 KUHP, yang ditambahi dengan unsur-unsur lain maka dari itu ancaman hukumannya lebih berat.11 Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencurian hewan ternak yang akan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku. Semua orang yang diadili dan dihukum harus diperlakukan secara adil (fair) berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Yang artinya dalam proses penegakan hukum harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses penegakan hukum yang adil, mutlak, dijamin dengan memperlakukan secara sejajar di hadapan hukum (on equal footing).12 Dengan adanya beberapa macam putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Pct, Putusan Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr, Putusan Nomor 186/Pid.B/2015/PN Lmj, dan Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj tentang kasus pencurian hewan ternak yang dimunculkan, nantinya pertimbangan hakim menjadi sebuah jawaban dari penelitian yang akan dibahas, karena pencurian dengan pemberatan ada berbagai macam kondisi dan dasar pertimbangannya pun berbeda-beda baik dari segi barang yang dicuri maupun dari segi pelaku 11 P.A.F Laminating dan Jisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 67. 12 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), 125 6
pencurian hewan ternaknya. Disini peneliti mengambil kasus pencurian hewan ternak yang terdapat dalam beberapa putusan pengadilan. Pertama, Dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj Terdakwa I. Liwon Bin Nosi, Terdakwa II. Sugianto Bin Junaidi, bersama dengan Sdr. Sarni (DPO) dan Sdr. Buhar (DPO) pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Januari 2020, bertempat di rumah milik saksi korban Sugeng Prayitno tepatnya Dsn. Persil Nyeoran RT/RW 067/017, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu berupa binatang ternak jenis kambing, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama". Dalam kasus diatas, jika dilihat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melanggar karena telah mengerjakan unsur tindak pidana "Pencurian Ternak dalam keadaan memberatkan" sebagai halnya telah diatur dan keduanya diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan kategori pencurian dengan pemberatan, bahwasanya dapat diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya adalah 7 (Tujuh) tahun. Dengan melihat perbuatan yang 7
dilakukan oleh para pelaku maka hakim memutuskan bahwa Terdakwa I. Liwon Bin Nosi dan Terdakwa II. Sugianto Bin Junaidi dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) tahun.13 Alasan pemberat dalam penetapan sanksi pidana dalam perbuatan ini terletak pada dampak dari tindakan terdakwa yang meresahkan masyarakat serta dari hasil mencuri tersebut terdakwa tidak merasa iba sehingga dengan tega menikmati hasil pencurian tersebut. Dan alasan yang meringankan terdakwa adalah pelaku bersikap sopan pada saat dilaksanakannya persidangan serta adanya pengakuan dan rasa penyesalan yang diucapkan oleh pelaku atas perbuatannya. Dua alasan tersebut memberikan dasar kepada hakim untuk menetapkan putusannya berupa hukuman kepada para terdakwa selama- lamanya adalah 2 tahun 6 bulan dengan pertimbangan yang sangat proporsional. Kedua, pada Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Pct Terdakwa Suratno Bin Jumari, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di kandang sapi milik Purwo Yulianto yang berlamat di RT/RW 01/06 Dusun Pringroto, Desa Punjung Kec. Kebonagung Kabupaten Pacitan, yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi warna merah kecokelatan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Purwo Yulianto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadillan Negeri Lumajang Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj. 8
Kasus putusan diatas jika dilihat dalam KUHP, maka Terdakwa Suratno Bin Jumari telah terbukti bersalah karena telah melakukan unsur tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana hal ini telah diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.14 Perbuatan yang dilangsungkan oleh pelaku merupakan kategori pencurian dengan pemberatan, bahwasanya dapat diancam dengan hukum penjara selama-lamanya adalah 7 (Tujuh) tahun. Dimana perbuatan pelaku yang melanggar aturan hukum, maka hakim memutuskan Terdakwa Suratno Bin Jumari dikenai hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun, dan dikurangi selama terdakwa berada di dalam penjara. Terkait dengan peristiwa ini, keadaan terdakwa dapat terklasifikasi menjadi adanya pemberatan berupa perbuatan meresahkan bagi masyarakat dan peringanan karena sikap sopan serta tulus dalam mengakui dan meminta maaf serta janji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang membuat hakim untuk mempertimbangkan hukuman kepada terdakwa. Ketiga, pada Putusan Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr Terdakwa I. Mafit Fardianto Bin Jumali bersama-sama dengan Terdakwa II. P.Rendi Bin Syafi'i pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di kandang sapi milik Saksi Korban Nami, di Dusun Potok Timur RT/RW 02/04, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan Pencurian Ternak, perbuatan mana dilakukan pada malam hari dalam sebuah 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadillan Negeri Pacitan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Pct. 9
10 rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Dalam kasus yang terdapat pada putusan diatas, jika dilihat berdasarkan KUHP yang mengungkapkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah karena telah melakukan kejahatan yaitu tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana hal ini telah diatur dan kedua terdakwa diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan kategori pencurian dengan pemberatan, bahwasanya dapat diancam dengan hukum penjara selama-lamanya adalah 7 (Tujuh) tahun. Dimana perbuatan pelaku yang melanggar aturan hukum, maka hakim memutuskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah dijatuhi pidana kurungan masing-masing selama 1 tahun 2 bulan.15 Terkait dengan peristiwa ini, terdapat beberapa aspek yang dapat memberatkan para terdakwa yaitu tingkah laku para terdakwa telah mencemaskan ketentraman masyarakat sekitar terkait dengan keamanan atas suatu harta benda dan kepada Terdakwa I (Mafit Fardianto) pernah dihukum. Kemudian terdapat beberapa hal yang dapat meringankan para terdakwa yaitu para terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah menyesali 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr.
11 perbuatannya, para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta terdakwa II (P. Rendi) belum pernah dipidana. Dalam hal ini yang membuat hakim untuk mempertimbangkan hukuman kepada para terdakwa atas perbuatan yang telah mereka perbuat. Keempat, pada Putusan Nomor 186/Pid.B/2015/PN Lmj yang mana terdakwa Satukan bin Senan, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di kandang sapi milik Suminto, di Dsn. Sukodadi RT/RW 14/05, Ds. Sukosari, Kec. Kunir, Kab. Lumajang. Melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak kambing jenis sapi limosin betina, yang dilakukan pada malam hari dari sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan sampai pada barang yang diambilnya dengan memanjat". 16 Dalam putusan diatas, berdasarkan KUHP yang menerangkan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melanggar karena terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa pencurian ternak dalam keadaan memberatkan. Sebagaimana terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, dan ke-5 KUHP. Dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan hukuman kepada terdakwa dengan terdapat beberapa alasan meringankan dan memberatkan hukuman terdakwa. Hal yang memberatkan hukuman terdakwa adalah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat. 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 186/Pid.B/2015/PN Lmj.
Sedangkan terdapat alasan yang meringankan hukuman terdakwa adalah terdakwa sopan di dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta terdakwa belum pernah dihukum. Perlu diketahui bahwa hukuman paling lama pencurian hewan ternak adalah 7 (tujuh) tahun penjara akan tetapi, hakim menjatuhi hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari. Dengan dua alasan diatas memberikan dasar pertimbangan kepada hakim dalam menetapkan putusan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kelima, pada Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj yang mana terdakwa Nasuha bin Marto Musari, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kandang sapi dalam pekarangan rumah milik Enden, di Dsn. Cengkok RT/RW 004/002, Ds. Tempusari, Kec. Kadungjajang, Kab, Lumajang. Melakukan tinda pidana "mengambil sesuatu berupa hewan ternak berjenis sapi blasteran limosin, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak". 17 Sebagaimana terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, dan ke-4 KUHP. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan yang meringankan dan memberatkan, yang akan jadi pertimbangan dalam memberikan hukuman terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan terdapat pula keadaan yang meringankan adalah 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj 12
terdakwa telah bersikap sopan selama masa persidangan, terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta terdakwa belum pernah dihukum. Adanya beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan, hal itu menjadi sebuah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Perlu diketahui bahwa hukuman paling lama terkait delik pencurian hewan ternak adalah 7 (tujuh) tahun penjara akan tetapi, disini hakim menetapkan dan menjatuhi hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dengan dua alasan diatas memberikan dasar pertimbangan kepada hakim dalam menetapkan putusan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Melihat dengan seksama adanya kasus pada beberapa putusan pengadilan di atas, memberikan pandangan kepada peneliti bahwa apakah tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan itu konsekuensi hukumannya sama atau tidak dengan tindak pidana pencurian biasa (ringan). Bentuk pemberatannya karena jika tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banya sembilan ratus rupiah, maka tindak pidana pencurian hewan ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.18 Namun, dalam pertimbangan hakim dari beberapa putusan yang peneliti temukan, menjadi suatu persoalan 18 P.A.F Laminating dan Jisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan.....68. 13
14 kenapa pencurian hewan ternak ini tergolong dalam pencurian pemberatan dan apa yang menyebabkan adanya pemberatan itu? Dengan demikian, peneliti menganalisis pada beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pencurian hewan ternak dengan pemberatan yaitu Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Pct, Putusan Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr, Putusan Nomor 186/Pid.B/2015/PN Lmj, dan Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj. Hal ini menjadi suatu ketertarikan peneliti terkait dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada beberapa putusan diatas yang tentunya dalam KUHP dan hukum pidana islam itu tidak dijelaskan alasannya terkait dengan adanya pencurian dengan pemberatan, syarat, unsur maupun kategori hewan ternak itu sendiri, yang nantinya hal tersebut harus terpenuhi dalam menetapkan, menerapkan dan mempertimbangkan hukuman kepada pelaku. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj sampai dengan Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj. Oleh karenanya dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah diambil untuk dibahas dengan judul "Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2015-2020)"
15 B. Fokus Penelitian Berdasarkan penguraian dari latar belakang diatas, maka terbentuklah pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan pada Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj, Nomor 43/Pid.B/2020/PN Pct, Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr, Nomor 186/Pid.B/2015/PN Lmj, dan Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj? 2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam (jinayah) terhadap delik pencurian hewan ternak? 3. Bagaimana perbandingan antara KUHP dan hukum pidana islam terkait delik pencurian hewan ternak? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti membentuk tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan pada Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj, Nomor 43/Pid.B/2020/PN Pct, Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr, Nomor 186/Pid.B/2015/PN Lmj, dan Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum pidana islam (jinayah) terhadap delik pencurian hewan ternak. 3. Untuk menganalisis bagaimana perbandingan antara KUHP dan hukum pidana islam terkait delik pencurian hewan ternak. D. Manfaat Penelitian Hadirnya penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi bagi para pihak terkait dan seluruh elemen warga negara yang berupa manfaat dalam bentuk teoritis dan manfaat dalam bentuk praktis yaitu sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Dari segi teoritis peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman berupa sumbangan pemikiran dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai ketentuan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan dilihat dari sudut pandang KUHP dan hukum pidana islam. 2. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti Dari hasil penelitian ini menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan dan membentuk pola berpikir yang tepat dalam bidang hukum pidana terkait ketentuan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan perspektif KUHP dan hukum pidana islam, 16
serta untuk mengenal sejauh mana kesanggupan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari hasil penelitian ini. b. Bagi institusi Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi bahan masukan maupun rujukan dalam berargumentasi khususnya di bidang hukum, guna untuk membentuk atau mengembangkan pengetahuan mahasiswa maupun mahasiswi terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan menurut KUHP dan hukum pidana islam. c. Bagi Masyarakat Dari hasil riset ini, diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan khususnya di bidang hukum dalam mempelajari hukum pidana terutama tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan dilihat dari KUHP dan hukum pidana islam. E. Definisi Istilah Definisi istilah yang terdapat dalam penelitian memiliki tujuan sebagai suatu proses atau penjelas yang digunakan untuk menggambarkan beberapa kata yang terdapat pada judul penelitian, meliputi: 1. Studi Komparatif : Kata studi diartikan dengan kajian atau penelitian ilmiah. Sedangkan, kata komparatif ialah perbandingan. Jadi studi 17
18 komparatif merupakan model penelitian yang bersifat membandingkan antara dua golongan atau lebih dari suatu elemen tertentu.19 2. Tindak Pidana : Menurut Simons, delik adalah perbuatan melawan hukum dalam wujud tingkah laku manusia yang gambaran perbuatan melawannya diatur dalam undang-undang serta perbuatan tersebut dikerjakan seseorang dengan catatan subjek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan subjek tersebut memenuhi unsur untuk dapat dilimpahkan kesalahan yang diperbuat kepadanya.20 3. Pencurian (sariqah) : Ali bin Muhammad Al-Jurjani mengatakan bahwa sariqah dalam syara' yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta atau benda senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara diam-diam serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingg jikalau barang atau harta tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan.21 4. Hewan Ternak : Berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang kuku satu, pemamah biak dan babi. Dengan kata lain yang dimaksud hewan memamah biak dan berkuku satu seperti, sapi, kuda, kerbau, dan kambing. 19 Nur Khoiri, Metodologi Penelitian Pendidikan (Semarang : SEAP, 2018), 6. 20 Rasyid Ariman, Hukum Pidana, 60. 21 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2018), 99.
5. Hukum Nasional : Menurut Moeljatno, hukum nasional adalah penggalan daripada keutuhan aturan hukum yang berjalan disuatu negara berkenaan dengan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan berkenaan juga dengan hukum acara pidana.22 6. Hukum Pidana Islam (jinayah) : A. Djazuli menjelaskan bahwa hukum pidana islam mengatur tentang bagaimana cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat dan hak individu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syara'. Hukum pidana islam sebagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana.23 F. Sistematika Pembahasan Terkait hal ini berisi tentang uraian dari alur analisis skripsi yang diawali dari bab pendahuluan hingga penutup. Masing-masing babnya menjelaskan satu analisis yang menyeluruh dan sinkron dengan langkah serta berurutan layaknya suatu riset. Dapat menunjukkan deskripsi yang jelas dalam penyusunan skripsi secara keseluruhannya dalam urutan yang sesuai dengan pembahasan, kemudian pembahasan secara sistematis dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika dalam riset ini yaitu: BAB I: Pendahuluan yang berisikan poin penting, yang pertama adanya latar belakang tersebut menjadi argumen penting dari sebuah analisis, kedua fokus penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fokus persoalan, ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan 22 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: PTT Raja Grafindo Persada, 2013), 6-7. 23 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 21. 19
yang sudah ada, dan keempat manfaat penelitian yang memuat tentang suatu kontribusi yang nantinya akan dipersembahkan setelah menyelesaikan sebuah penelitian. BAB II: Pada bab ini memuat isi pembahasan terkait tinjauan pustaka yakni memuat penelitian terdahulu dan kajian teori. Sebagaimana penelitian terdahulu ini menjadikan sebuah jalan, guna memperluas wawasan dalam penyusunan penelitian. BAB III: Menjabarkan secara jelas mengenai metode penelitian yang mencakup suatu jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, cara mengumpulkan bahan, cara menganalisis bahan, keabsahan bahan dan proses penelitian. BAB IV: Membahas tentang hasil dari penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. BAB V: Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari sebagian pembahasan terkait hasil analisis penelitian, serta mencantumkan saran-saran yang berkenaan dengan inti pembahasan dari suatu riset peneliti supaya dapat menyempurnakan penelitian tersebut. 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Pada bagian ini peneliti berupaya untuk melakukan penelitian pustaka dengan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan riset yang hendak dilakukan. Kajian pustaka ini tentang "Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2015-2020). Hal ini menjadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti sampai sejauh mana keabsahan dan kedudukan penelitian. Adapun dengan riset ini, peneliti mendapatkan sebagian hasil penelitian yang berhubungan dengan riset peneliti, yaitu : 1. Maulana Ainul Yaqin Nasution, mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2020) dengan judul skripsi "Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Malam Hari (Studi Kasus Polsek Hamparan Perak)".24 Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum seperti apa untuk kepala desa yang telah melancarkan tindak pidana pencurian hewan ternak pada malam hari. Hasil dari 24 Maulana Ainul Yaqin Nasution, "Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Malam Hari", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020) 21
22 penelitian ini adalah adanya sebagian aspek yang menjadi alasan seseorang melakukan perbuatan pidana pencurianya yaitu terdapat aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yaitu berasal dari perseorangan, sedangkan aspek eksternal bersumber dari luar individu. 2. Ainun Sapitri Siregar, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2022) dengan judul skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)".25 Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Putusan Nomor: 1878/Pid.B/2020/PN-Plg). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum terkait tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam Pasal 362, 363, 364, dari ketiga pasal tersebut adalah mengenai pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan. Pertanggungjawaban pidana secara syara' diberikan pengertian berupa bentuk sikap mengambil konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan karena telah melanggar ketentuan, norma atau aturan yang sudah ditetapkan syari'at agama. Pengertian tersebut secara sederhana dapat diberikan gambaran melalui penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa Hari Fernando als Nando Bin Abdullah Harun Gumay 25Ainun Sapitri Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022)
23 dengan pidana penjara selama 2 tahun. Hal ini terlibat dengan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Putusan Nomor :1878/Pid.B/2020/PN-Plg). 3. Roy Bumbungan, mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, (2013) dengan judul skripsi "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja".26 Skripsi ini mengkaji tentang hal apa yang menjadi pokok permasalahan dan upaya seperti apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pencurian hewan di Kabupaten Tana Toraja ini. Dari hasil penelitian ini yaitu pokok terjadinya pencurian hewan di Kabupaten Sidrap disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah terdapat faktor ekonomi yang miris, kemudian adanya faktor pendidikan yang rendah, selanjutnya faktor lingkungan yang rusak, faktor penegak hukum dan kemudian terdapat faktor budaya. Dengan melihat dari berbagai sisi faktor masyarakat Kabupaten Tana Toraja, pihak aparat kepolisian melakukan upaya penanggulangan terhadap perbuatan pidana pencurian hewan. Dimana upaya penanggulangan tindak pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja dapat dilakukan dengan cara, yaitu upaya represif, preventif serta kuratif dan Rehabilitasi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan sebuah kesadaran kepada para pelaku pencurian hewan 26 Roy Bumbungan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)
ternak, serta memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tana Toraja. 4. Mustain, mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019) dengan judul skripsi "Sanksi Terhadap Pelaku Pencurian Binatang Ternak Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)".27 Skripsi mengkaji tentang penerapan sanksi bagi pelaku pencurian hewan ternak di Desa Air Batu ditinjau dari segi hukum nasional dan pidana adat Desa Air Batu. Dari hasil penelitian ini adalah implementasi sanksi bagi pelaku tindak pencurian hewan ternak lebih mengedepankan hukum adat di Desa Air Batu dari pada hukum positif. Dimana, mekanisme pelaksanaan sanksi adatnya sudah dilakukan dengan baik oleh seluruh pihak yang terkait. Para pelaku pencurian hewan ternak, akan mengikuti proses sanksi pidana adat yang telah dijatuhkan dalam persidangan musyawarah adat. Yang dimaksud dengan seluruh pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan sanksi adat adalah kepala desa, ketua lembaga adat, pegawai syarak, ninik mamak (Pemimpin adat), dan keluarga yang bersangkutan. Dengan mengedepankan pidana adat di Desa Air batu, penduduk Desa Air Batu merasa lebih aman dan merasa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak. 27 Mustain, "Sanksi Terhadap Pelaku Pencurian Binatang Ternak Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019) 24 ini
25 5. Musakqar Mustar, mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa, (2021) dengan judul skripsi "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak di Kabupaten Jeneponto".28 Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana proses penyidikan terkait dengan tindak pencurian hewan ternak dan upaya seperti apa untuk menanggulangi adanya perbuatan pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang dipakai adalah normatif empiris, dimana penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan hukumnya dari hasil wawancara, dan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan. Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Dalam Penelitian Terdahulu No Nama Peneliti 1. Maulana Ainul Yaqin Nasution Judul Penelitian Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Malam Hari (Studi Kasus Polsek Hamparan Perak) Persamaan Analisis bahannya menggunakan kualitatif yang didukung dengan penelitian kepustakaan Perbedaan 1. Jenis penelitiannya adalah yuridis empiris 2. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada penegakan hukum bagi Kepala Desa yang telah melakukan perbuatan pidana yaitu pencurian hewan ternak pada malam hari 3. Menggunakan 28 Musakqar Mustar, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak di Kabupaten Jeneponto", (Skripsi, Universitas Bosowa, 2021)
2. Ainun Sapitri Siregar Pertanggungjawaba n Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/P N-Plg) 3. Roy Bumbungan Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja 1. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) 2. Menganalisa- nya juga ditinjau dari segi hukum pidana islam dan KUHP 1. Saling membahas tentang tindak pencurian hewan ternak 2. Sumber bahannya juga menggunakan kepustakaan 26 penelitian dengan studi kasus di Polsek atau dengan melakukan kegiatan wawancara bersama penyidik Kapolsek Hamparan Perak 1. Penelitian ini fokus kepada menganalisis terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 1878/Pid.B/2020/PN -Plg 2. Tidak Melakukan perbandingan hukum menurut hukum pidana islam dan KUHP 3. Fokus penelitiannya kepada tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1. Metode Penelitian yang diterapkan yaitu studi lapangan di Kepolisian Resor Tana Toraja, Pengadilan Negeri Makale, dan Rumah Tahanan Makale 2. Lebih memfokuskan kepada gejala sosial dan upaya penanggulangan
4. Mustain Sanksi Terhadap Pelaku Pencurian Binatang Ternak Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin) 1. Saling membahas tentang tindak pencurian hewan ternak 2. Melakukan perbandingan hukum 27 kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja 3. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan penelitian langsung di lapangan 4. Analisis bahannya menggunakan kualitatif dan kuantitatif 1. Penelitian terdahulu lebih mengerucutkan terkait sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian hewan ternak di Desa Air Batu 2. Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris 3. Pertimbangan hukumnya menggunakan hukum positif dan hukum adat 4. Pengumpulan bahannya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi 5. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (studi kasus di desa air batu kecamatan renah pembarap
5. Musakqar Mustar Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak di Kabupaten Jeneponto 1. Menganalisis hukum terkait dengan tindak pidana pencurian hewan ternak 2. Analisis datanya dengan cara deskriptif kualitatif 3. Metode penelitiannya juga menggunakan kepustakaan 28 kabupaten merangin) 6. Analisis bahannya menggunakan kuantitatif 1. Jenis penelitiannya normatif empiris 2. lebih memfokuskan kepada gejala sosial dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Jeneponto 3. Penelitian ini fokusnya tentang menganalisis hukum terhadap tindak pidana pencurian ternak di kabupaten jenepoto 4. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi di polres kabupaten jenepoto, polsek kecamatan bangkala dan bangkala barat
B. Kajian Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana a. Definisi Tindak Pidana Definisi tindak pidana pada dasarnya diketahui dalam istilah bahasa Belanda yaitu terjemahan kata strafbaar feit. Dalam ilmu hukum pidana, kata strafbaar feit ini masih menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para ahli hukum.29 Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum terkait definisi hukum pidana, antara lain : 1). Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah suatu perilaku seseorang yang melawan ketentuan, dan diancam dengan pidana oleh aturan perundang-undangan. Dimana suatu tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.30 2). Menurut Van Hattum, bahwa tindak pidana adalah suatu kejadian yang menimbulkan perbuatan seseorang dapat dipidana.31 b. Unsur-unsur Tindak Pidana Hukum pidana memiliki konsepsi berupa unsur-unsur pidana yang telah tercantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum 29 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Depok: PT RajaGrafindo, 2020), cet. 10, 67. 30 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2016), cet. 2, 60. 31 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, .62. 29 dapat
Pidana (KUHP). Unsur-unsur tindak pidana terdapat dua perspektif, yaitu sebagai berikut : 1). Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yaitu bagaimana melihat suara ringkasan yang diciptakannya. Terdapat beberapa pendapat menurut para ahli hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut : Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu :32 a). Tingkah laku atau tindakan; b). Sesuatu yang melawan hukum; c). Ancaman pidana atau hukuman bagi yang melawan hukum. Kemudian, menurut Vos mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu : a) Perilaku seseorang; b) Ancaman hukuman; c) Terdapat dalam aturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Schravendijk terdapat unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :33 a) Tingkah laku seseorang; b) Melawan hukum; c) Diancam dengan pidana; d) Perbuatan manusia; 32 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 79. 33 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 80-81. 30
31 e) Kesalahan. Dari beberapa rumusan unsur-unsur tindak pidana yang telah dijabarkan oleh para ahli hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku seseorang yang bertentangan dengan hukum dan membebani masyarakat justru belum tentu hal itu merupakan perbuatan pidana, sebelum dipastikan adanya unsur larangan oleh aturan hukum serta seseorang diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk mengetahui perbuatan tersebut dikategorikan tindak pidana atau bukan, maka dilihat dan diperhatikan secara seksama dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.34 2). Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Aturan Perundang-undangan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berisi ringkasan-ringkasan terkait tindak pidana tertentu yang masuk dalam kategori kesalahan dan juga memuat pelanggaran. Dimana dari ringkasan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, memiliki unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :35 a). Unsur perilaku seseorang b). Unsur sebab-akibat (causaal verband) c). Unsur bertentangan dengan hukum (onrechtmatigheid) d). Unsur kesalahan pelaku perbuatan pidana 34 Ishaq, Hukum Pidana, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), cet. 2, 79. 35 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian, 82.
e). Unsur kesengajaan (opzet) f). Unsur suatu kejadian yang mengiringi g). Adanya syarat tambahan untuk dituntut pidana h). Terdapat syarat tambahan untuk memperberat hukuman i). Terdapat syarat tambahan untuk dapat hukuman j). Adanya faktor objek hukum dalam tindak pidana k). Adanya unsur kualitas dalam subjek hukum tindak pidana l). Dan terdapat faktor tambahan untuk memperingan hukuman c. Jenis-jenis Tindak Pidana Dalam hukum pidana memuat pembagian tindak pidana, di dalam KUHP itu sendiri memuat 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu sebagai berikut :36 1). Kejahatan (misdrijven) 2). Pelanggaran (overtrdingen) Pembagian tindak pidana ini, berdasarkan penempatannya saja. Maksudnya adalah semua perilaku yang melanggar dan diancam dengan pidana, hal ini terdapat dalam Buku II tentang Kejahatan. Sedangkan di dalam Buku III terkait dengan Pelanggaran, yang semua ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). d. Waktu dan Tempat Tindak Pidana 36 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, 72. 32
Setiap suatu kasus kejahatan terdapat tempat dan kapan waktu terjadinya. Maka dari itu, dalam menentukan suatu tempat dan kapan waktu berlangsungnya kejadian tindak pidana itu sangat penting, dengan alasan sebagai berikut :37 1). Dalam menentukan tempat tindak pidana, ada beberapa hal yang penting sebagai berikut : a). Tindak pidana yang berhubungan dengan kompetensi relatif, terdapat dalam Pasal 84 (1) KUHAP yang di dalamnya memuat prinsip dasar terkait dengan kompetensi relatif. Yaitu pengadilan negeri yang mempunyai hak untuk mengadili segala perkara kejahatan, yang ada pada tiap daerah hukumnya. b). Tindak pidana yang berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 2 KUHP, dimana hal ini memuat asas teritorialitet terkait dengan berlakunya aturan hukum pidana di Indonesia. 2). Dalam menentukan waktu tindak pidana, ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut :38 a). Hal ini berkenaan dengan ketetapan Pasal 1 ayat 2 KUHP, terkait dengan perubahan aturan perundang-undangan setelah dilakukannya suatu perbuatan. 37 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 137-139. 38 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, 84. 33
34 b). Kemudian berkenaan dengan Pasal 45, 46 dan 47 terkait dengan berlaku atau tidaknya penjatuhan pidana terhadap orang yang belum dewasa. Yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum berumur 16 tahun. c). Tindak pidana yang berkenaan dengan kadaluarsa (verjaring) untuk melakukan penuntutan pidana, hal ini dihitung mulai hari berikutnya setelah adanya perbuatan. d). Berkenaan dengan usia korban ketika tindak pidana dilakukan. Seperti kejahatan kesusilaan, dimana ketika korban melakukan tindak pidana belum berumur 15 tahun. e). Tindak pidana yang berkenaan dengan keadaan jiwa seseorang (pelaku) ketika melaksanakan kejahatan. Dimana hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 44 KUHP. f). Dan tindak pidana yang berkenaan dengan pengulangan (recidive), sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. e. Teori Pemidanaan Menurut Sudarto, penghukuman itu berawal dari kata dasar hukum maka dapat didefinisikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumannya". Frasa ini menjadi sangat luas penggunaannya, karena tidak hanya berada pada bahasan pidana akan tetapi juga dalam perdata. Sehingga jika dipersempit, maka
penghukuman memiliki arti yakni ketentuan dalam persoalan pidana yang seringkali disamakan dengan pemidanaan pemberi/penjatuhan hukuman oleh hakim. Teori pemidanaan dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu:39 1). Teori Absolut atau Pembalasan (retributive) Menurut teori ini, pidana merupakan kepastian hukum yang terlepas dari dampaknya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kejahatan yang dilakukan harus dikenai hukuman karena telah melakukan kesalahan. 2). Teori Relatif atau Tujuan (utilitarian) Pada teori ini, mengingat bahwa pemidanaan bukan sebagai sebuah tempat pembalasan atas kesalahan pelaku. Akan tetapi, teori ini melihat sebagai suatu saran untuk mencapai tujuan dalam memelihara seluruh masyarakat menuju keselamatan dan kenyamanan atau pencegahan akan terjadinya suatu tindak kejahatan. 3). Teori Gabungan (integratif) Dalam teori gabungan ini merupakan campuran dari teori absolut dan teori relatif. Artinya tujuan pidana menurut teori ini, untuk melindungi seluruh masyarakat dengan menciptakan suatu ketertiban dan aturan pidana tidak boleh melebihi batas pembalasan yang adil. 39 P.A.F Laminating dan Theo Laminating, Hukum Penitensie Indonesia (Bandung: Armico, 2010), 69. 35 atau
2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana a. Istilah Tentang Hukum Nasional Istilah hukum pidana diambil dari bahasa Belanda "strafrecht" atau "straf" yang artinya hukuman atau pidana. Sedangkan "recht" diartikan sebagai hukum. Maka strafrecht (hukum pidana) adalah suatu aturan yang berhak memidana atau menjatuhkan pidana, jika larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku itu dilanggar. Dalam hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1) Hukum pidana materiel (substantive criminal law) Dalam hukum pidana materiil memuat tentang perumusan perbuatan yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap peraturan yang dirumuskan, dan mengatur tentang apa-apa yang dijatuhkan karena suatu pelanggaran. 2) Hukum pidana formiel (criminal procedure) Dalam hukum pidana formiil mengatur tentang bagaimana hukum pidana materiil itu dipertahankan, biasa disebut dengan hukum acara pidana.40 b. Istilah Tentang Hukum Pidana Islam Terdapat 3 (tiga) istilah yang digunakan dalam hukum pidana islam, yang meliputi : 1) Jarimah 40 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, 1-2. 36 telah
Dalam Bahasa Arab, hukum pidana islam disebut juga dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis, jarimah berasal dari kata jarima-yajrimu-jarimatan yang memiliki arti "berbuat" dan "memotong". Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama- yajrimu yang artinya "melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus". Kemudian, jika dilihat secara terminologis jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta'zir. Dalam hukum positif jarimah itu disebut dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik dan tindak pidana. 2) Uqubah Menurut etimologis, uqubah diartikan sebagai hukuman atau siksa. Sedangkan secara terminologis hukum islam uqubah diartikan dengan sesuatu yang dapat merugikan atau tindak kriminal.41 3) Ma'shiyat Istilah ma'shiyat dalam hukum pidana islam memiliki makna yaitu melakukan suatu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum. Sehingga istilah dari 41 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, 14. 37
38 ma'shiyat hanya meliputi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum.42 3. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Hewan Ternak a. Definisi Tentang Pencurian Definisi tentang pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 BAB XXII KUHP yang berbunyi "Barangsiapa yang mengambil sesuatu barang, yang seutuhnya atau sebagian termasuk milik orang lain, dengan niat akan menyimpan barang tersebut dengan melawan hukum, dapat dijatuhi sanksi atau hukuman dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,-. Khatib Al-Syarbini memberikan pengertian terhadap sariqah yaitu secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) dengan cara diam-diam. Lalu secara istilah syariat islam pencurian adalah mengambil harta atau barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dzalim, dan diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.43 Definisi pencurian menurut Kadar M. Yusuf yaitu tindakan pengambilan secara diam-diam terhadap hak benda atau barang dari milik orang lain tanpa diketahui oleh si pemilik hak terhadap benda 42 Mardani, Hukum Pidana Islam, 1-3. 43 Nurul Irfan dan Masyaroh, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2018), cet. 5, 100.
63. 39 atau barang tersebut. Sedangkan, menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian adalah suatu perilaku orang mukallaf yang mengambil hak orang lain dari tempat penyimpanannya dengan ada niat untuk dikuasai serta tanpa izin dari pemiliknya.44 b. Dalil Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Dalam tindak pencurian terdapat dasar hukum bagi pelaku tindak pencurian, yaitu sebagai berikut :45 1). Terdapat dalam Q.S. Al-Maidah [5], 38 : َّللَّٱ َو ۗ ِ ُ َّللَّٱ َن ِ م الً َٰ َكَن اَبَسَك اَمِب ًۢ اءٓا َزَج اَمُهَيِدْيَأ ۟ا ٓوُعَطْقٱَف ُةَق ِراَّسلٱ َو ُق ِراَّسلٱ َو ٌميِكَح ٌزي ِزَع Artinya : "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan karena apa yang telah mereka perbuat sebagai bentuk penghinaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". 2). Dan juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut : a). Nabi Muhammad bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya Fatimah Putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya". (HR. Al- Bukhari dan Muslim) 44 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2019), cet. 1, 45 Mardani, Hukum Pidana Islam, 68.
b). "Allah Melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya dan mencuri sutas tali lalu dipotong tangannya". (HR. Bukhari) c). "Dari Abdullah bin Amr, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada sedikitpun hukum potong tangan bagi pencuri kambing, kecuali kambing yang dipelihara di dalam kandangnya, dan apabila yang dicurinya telah sampai seharga perisai (3 Dirham Perak), maka padanya di potong tangan, dan bagi curian yang belum sampai seharga perisai itu, maka diganti dengan dua kali lipat serta diberikan hukuman pelajaran (ta'zir)..... (HR. Al-Baihaqi, No. 13.357)46 c. Macam-macam Pencurian Di dalam syariat islam pencurian terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tindak pidana pencurian yang harus dijatuhi sanksi dan tindak pidana pencurian yang harus dijatuhi had, sebagai berikut :47 1). Tindak pidana pencurian yang harus dijatuhi sanksi Pencurian yang harus dijatuhi sanksi adalah tindak pidana yang ketentuan penjatuhan hukumannya tidak lengkap. Jadi, perbuatan pencuriannya tidak dikenai had (hukuman), akan tetapi dikenai sanksi. 46 Fauzan Al Anshari dan Abdurrahman Madjrie, Hukuman Bagi Pencuri (Jakarta Selatan : Khairul Bayan, 2002), 16. 47 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung : Pustaka Setia, 2013), cet. 1, 333-334. 40
5-15. 2). Tindak pidana pencurian yang wajib dijatuhi had terdapat 2 (dua) macam, yaitu : Pertama, pencurian shugra adalah pencurian yang wajib dikenai sanksi potong tangan. Kedua, pencurian kubra adalah pencurian barang dengan cara merampas dan menantang, atau biasa disebut dengan hirabah (Perampokan/Begal). Sedangkan dalam BAB XXII di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa jenis tindak pencurian, diantaranya adalah Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), dan Pencurian di kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). d. Unsur-unsur Tindak Pencurian Klasifikasi unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut: :48 1). Unsur-unsur Obyektif : Adanya suatu perilaku mengambil (wegnemen), adanya unsur barang, dan Terdapat unsur sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain. 2). Unsur-unsur Subyektif : Terdapat niat untuk memiliki, dan melanggar peraturan perundang-undangan. e. Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak 48 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Malang : Bayumedia, 2003), cet.1, 41
Di dalam Pasal 101 KUHP tentang pengkategorian hewan ternak, yang berbunyi semua hewan yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya), hewan berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Dalam istilah ternak itu sebagai faktor yang memperberat pada perbuatan pencurian hewan ternak. Di Belanda, ada pasal yang berkaitan yaitu Pasal 311 yang mengistilahkan dieftsal van vee iut de weide (tindak pencurian ternak dari tempat penggembalannya), dimana ditambahkan kata weide menegaskan bahwasanya hal itulah yang menjadikan alasan memberatkan hukuman. Di Indonesia memandang makna ternak sebagai binatang yang memiliki nilai khusus, maka dasar hukuman cuma terletak pada ternak itu dianggap suatu kekayaan yang jaya.49 4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Nasional a. Definisi Hukum Nasional Pengertian hukum nasional sebenarnya memiliki banyak pengertian. Penjelasan tentang pengertian hukum nasional sangatlah penting untuk diketahui, karena isi dari hukum nasional itu sendiri sangatlah luas. Penjelasan terkait hukum nasional perlu dipahami, bahwa banyaknya batasan terkait definisi hukum nasional yang di dalamnya menggambarkan isi atau ruang lingkup dari hukum nasional itu sendiri. Oleh sebab itu, pengertian hukum nasional dapat 49 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2003), 21. 42
43 ditinjau dari berbagai segi. Batasan yang dipresentasikan berikut ini, hanya untuk mempertegas saja, bahwa istilah hukum nasional itu memiliki banyak definisi.50 Berikut ini terdapat kutipan dari beberapa pakar ahli hukum pidana atau nasional tentang definisi hukum nasional, sebagai berikut : 1). Soedarto Menurut beliau terkait definisi hukum nasional itu sebagai aturan hukum yang menjembatani kepada suatu perbuatan tertentu, yang mengharuskan adanya pemberian pidana.51 2). Moeljatno Menurut Moeljatno, hukum nasional merupakan bagian dari keutuhan hukum yang telah berlaku di suatu negara, yang melahirkan pokok-pokok dan peraturan untuk menetapkan suatu perbuatan pidana seperti apa yang dilarang, pertanggungjawabannya bagi pelaku perbuatan pidana serta menjatuhkan sanksi pidana bagi seseorang yang telah melanggar hukum itu sendiri.52 3). Van Hamel Menurut Van Hamel, hukum nasional adalah suatu keutuhan yang di dalamnya terdapat asas dan peraturan hukum yang diyakini oleh negara dalam menegakkan hukum serta 50 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan (Malang: UMM Press, 2012), cet. 3, 11. 51 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 12. 52 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 13.
memberikan suatu penderitaan bagi yang melanggar aturan tersebut.53 b. Fungsi Hukum Nasional Menurut Soedarto, terdapat 2 (dua) fungsi hukum nasional yang dapat dibedakan, sebagai berikut : 1). Fungsi hukum pidana secara umum Dari segi umum, fungsi hukum pidana yaitu mengendalikan tatanan hidup masyarakat. Maksudnya adalah fungsi hukum pidana disini hanya mengamati perbuatan-perbuatan yang terlibat dengan masyarakat.54 2). Fungsi hukum pidana secara khusus Jika dipandang secara khusus, hukum nasional memiliki fungsi untuk melindungi kebutuhan hukum yang diantaranya jiwa, raga, kehormatan, harta, dan kemerdekaan dari perbuatan yang hendak melanggar aturan hukum pidana, serta diberikan sanksi berupa ancaman hukuman yang sifatnya lebih dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya.55 c. Pembagian Hukum Nasional Hukum nasional dapat dibagi dalam beberapa bagian, sebagai berikut : 1). Hukum pidana obyektif (ius punale) adalah semua tata tertib yang memuat kewajiban atau larangan terhadap kealpaan yang 53 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 15. 54 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 20. 55 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 21. 44 jahat
45 diancam dengan hukuman bersifat penderitaan. Dalam hukum pidana obyektif terbagi lagi di dalamnya yakni meliputi: a). Hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan yang memutuskan dan merumuskan suatu perilaku seseorang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan ketentuan mengenai pidana seseorang. Hal ini memuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Undang-undang Narkotika dan lain sebagainya.56 b). Hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur tentang cara-cara memidana seseorang yang telah melanggar aturan pidana. Maka biasa disebut dengan hukum acara pidana. Hal ini memuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Misalnya, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-undang No. 33 Tahun 1999 dan Undang-undang lain yang terkait.57 2). Hukum pidana subyektif (ius puniendi) adalah kedaulatan negara atau alat kekuasaan untuk memidana seseorang berdasarkan hukum pidana obyektif. Hukum pidana subyektif ini baru muncul setelah adanya tata tertib dari hukum pidana obyektif. 3). Hukum pidana umum (algemene deel) adalah aturan hukum yang berlaku untuk semua penduduk, kecuali anggota 56 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet. 1, 11. 57 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Latihan Ujian, 12.
ketentaraan. Misalnya, Undang-undang Lalu Lintas dan lain sebagainya.58 4). Hukum pidana khusus (bijzonder deel) adalah aturan hukum yang tercipta oleh negara dan hanya dikhususkan serta berlaku bagi subyek hukum tertentu, yang di dalamnya meliputi :59 a). Hukum pidana militer b). Hukum pidana pajak 5). Hukum nasional yang dapat dikodifikasikan (gecodiftceerd) yaitu aturan pidana yang telah dikumpulkan dan dibukukan menjadi satu kitab. Misalnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Untuk proses pembukuan hukum harus memiliki ilmu pengetahuan hukum yang tinggi dan proses pembukuan itu harus mendapat persetujuan dari kalangan masyarakat. 6). Hukum nasional yang tidak dapat dikodifikasikan gecodiftceerd) adalah aturan pidana di luar KUHP, maksudnya yaitu aturan hukum yang tidak dikumpulkan. Akan tetapi, terdapat dalam undang-undang yang bersifat privat. Misalnya, Undang-undang Korupsi, Undang-undang Narkotika, dan Undang-undang lain yang terkait. 58 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan (Malang : UMM Press, 2012), cet. 3, 26. 59 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 11. 46 (niet
7). Hukum nasional juga dapat dibagi dan dibedakan menurut dasar tempat berlakunya, sebagai berikut : a). Hukum pidana umum, aturan pidana yang diciptakan oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh wilayah negara. b). Hukum pidana lokal, aturan pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah tingkat I atau tingkat II dan berlaku pada daerah yang bersangkutan. 8). Hukum pidana nasional tertulis merupakan aturan hukum yang diciptakan secara sah oleh institusi yang berwenang. Misalnya, semua yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP. 9). Hukum pidana nasional tidak tertulis yaitu keputusan-keputusan tidak tertulis yang mengatur tentang perilaku dilarang dan tidak dilarang serta cara untuk melindunginya. Hukum nasional yang tidak tertulis bisa disebut juga dengan hukum pidana adat.60 10). Hukum pidana nasional (national criminal law) adalah aturan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan hukum nasional. 11). Hukum pidana internasional (international criminal law) adalah aturan hukum yang membuktikan bahwa hukum nasional akan diimplementasikan terhadap kejahatan yang nyata, apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum internasional.61 60 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 27. 61 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 28. 47
d. Sumber dan Tujuan Hukum Nasional Dalam hukum terdapat beberapa sumber hukum, sebagai berikut :62 1). KUHP 2). Undang-undang di luar KUHP 3). Kebiasaan dan adat istiadat 4). Hukum pidana islam (jinayah) 5). Memorie van Toelichting/MvT (Memori penjelasan) Kemudian untuk tujuan hukum nasional itu sendiri adalah untuk memenuhi rasa keadilan, melindungi rakyat, melindungi kebebasan dasar manusia, dan memelihara hak warga negara dengan pertimbangan hukum yang sama dari sisi perbuatan pidana sepihak ataupun perbuatan dari penguasa yang semaunya kepada pihak lain.63 5. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam a. Definisi Hukum Pidana Islam Diskursus hukum pidana islam juga disebut dengan jinayah atau jarimah. Secara etimologis, jarimah diambil dari kata jarama- yajrimu-jarimatan, yang berarti "perbuatan yang dosa". Jarimah secara terminologis berarti perbuatan yang dilarang oleh ketentuan syariat dengan penetapan berdasarkan dalil qat'i yang 62 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana, 28-35. 63 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), cet. 1, 358- 359. 48 tidak
49 ditentukan oleh manusia. Sedangkan, definisi jinayah secara etimologis berasal dari jana-yajni-jinayatan yang mempunyai makna "berbuat dosa". Dan secara terminologis, jinayah adalah suatu perilaku yang tidak diperbolehkan karena bisa mengakibatkan kemudaratan dalam agama, jiwa, daya pikir dan harta benda.64 b. Kedudukan Hukum Pidana Islam Hukum pidana islam (jinayah) merupakan salah satu syarat Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurut A. Djazuli mendeskripsikan bahwa hukum pidana islam secara diskursus mengatur secara terperinci tentang sistematika manusia dalam menjaga dan melindungi hak dan tanggung jawab terhadap Allah SWT, masyarakat dan antar individu. Berikut inti kedudukan hukum pidana islam, antara lain :65 1). Sebagai pelaksanaan dalam lembaga peradilan yang berkedudukan dan berkeadilan 2). Sebagai bentuk perwujudan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW 3). Sebagai bentuk penciptaan keadilan ketuhanan dan kemanusiaan 4). Sebagai wujud penghapusan dosa-dosa duniawi 5). Sebagai wujud tanggungjawab manusia dalam segala bentuk perbuatan 64 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, 13. 65 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, 21-23.
6. 50 6). Selaku bentuk perwujudan tujuan hukum, yaitu menjerakan bagi pelaku perbuatan pidana c. Tujuan Hukum Pidana Islam Hukum pidana islam adalah bagian dari syari'at islam, sebab tujuan yang termaktub dalam hukum pidana islam tidak bisa dijauhkan dari tujuan hukum islam itu sendiri. Pakar ilmu hukum islam mengemukakan bahwa hukum islam itu bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan menjauhkan dari mara bahaya. Para ahli hukum islam menggolongkan tujuan hukum islam dengan tujuan hukum pidana, sebagai berikut :66 1). Menegakkan agama (hifzh ad-din) 2). Menjaga jiwa (hifzh an-nafsi) 3). Menjaga akal pikiran (hifzh al-aqli) 4). Merawat keturunan (hifzh al-nashli) 5). Memelihara harta benda (hifzh al-mal) 66 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019), cet. 1, 5-
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian skripsi ini, perlu adanya metode penelitian. Guna untuk memperoleh data dan penjelasan dari suatu obyek yang akan diteliti.67 Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodhos yang memiliki arti cara. Sedangkan kata penelitian merupakan suatu proses pengumpulan Dalam hal ini, untuk tercapainya suatu penelitian maka perlu adanya pengumpulan data atau keterangan yang baik dan layak. Adanya metode penelitian ini, untuk menerangkan semua tahap yang akan peneliti kerjakan dari awal hingga akhir penelitian.68 1. Jenis Penelitian Dalam pembahasan ini, peneliti menerapkan riset kepustakaan (library research). Studi pustaka ialah suatu kegiatan yang hanya memfokuskan pada sumber perpustakaan untuk mendapatkan bahan penelitiannya melaksanakan suatu riset di lapangan.69 Penelitian kepustakaan (library research) disebut juga dengan penelitian literatur, karena sumber bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 67 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember : IAIN Jember, 2020), 52. 68 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok : PRENADAMEDIA Group, 2016), 2-3. 69 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3. 51 tanpa
riset itu terdapat pada perpustakaan baik sumber tersebut berupa buku- bukuhukum, jurnal dan lain sebagainya. Untuk mempermudah dalam riset kepustakaan, tentunya peneliti diharuskan untuk memahami tata kerja penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, memiliki unsur penting supaya lebih mudah mendapatkan dan memasukkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Berkaitan dengan penelitian kepustakaan (library research) yang dipakai peneliti, mencakup isu yang diangkat dalam judul penelitian ini, yaitu tentang "Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2015-2020)." 2. Metode Pendekatan Penelitian Jika ditinjau dari latar belakang yang sudah peneliti jelaskan, maka pembahasan ini bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ialah suatu metode penelitian untuk menunjukkan tatanan hukum, dasar-dasar hukum bahkan asas hukum, guna untuk merespon segala permasalahan yang marak terjadi.70 Di dalam suatu riset terdapat beberapa macam pendekatan. Riset kali ini, peneliti hanya menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum. Dengan adanya pendekatan dalam penelitian hukum ini, bertujuan untuk memperoleh suatu penjelasan dari berbagai sudut pandang tentang permasalahan yang sedang diteliti.71 Adapun pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 70 Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 130. 71 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2016), cet. 12, 133 52
53 a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) Pendekatan perundang-undangan adalah penggunaan fokus substansi, norma, asas serta prinsip yang ada dalam sebuah produk hukum yang terkodifikasi yaitu dalam bentuk Undang-Undang atau turunannya untuk menemukan formulasi jawaban dari isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan ini menggunakan regulasi dan legislasi, maksudnya yaitu mengandung norma hukum yang terikat secara umum itu ditetapkan oleh badan hukum yang berkuasa melalui proses yang diatur dalam perundang-undangan.72 b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) Jenis pendekatan konseptual ini, memberikan aspek uraian dalam penyelesaian isu hukum dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti harus merujuk pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut berupa pandangan-pandangan dan teori-teori dalam ilmu hukum. Dengan adanya pemahaman terkait pandangan-pandangan dan teori-teori tersebut, memberikan pijakan untuk peneliti dalam menciptakan argumentasi hukum serta mengatasi akan isu yang sedang diteliti.73 c. Pendekatan Kasus (case approach) Jenis pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkenaan dengan pencurian hewan ternak untuk dianalisis dasar 72 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 136. 73 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 177-178.
pertimbangan hukum dalam menentukan kategori pencurian dengan pemberatan, yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.74 d. Pendekatan Perbandingan (comparative approach) Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Dimna kegiatan perbandingan hukum ini merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain. Atau juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama.75 3. Sumber Bahan Hukum Adapun sumber bahan hukum yang dipakai untuk mengumpulkan bahan sesuai dengan isu permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang dibahas. Uraian sumber bahan hukum yang sedang dikaji, yaitu sebagai berikut : a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang maknanya yaitu memiliki otoritas yang tinggi (peran utama). Bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an, Hadist- hadist Nabi, UUD 1945, KUHP, kitab-kitab jinayah dan Putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. b. Bahan Hukum Sekunder 74 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 158. 75 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 172-173. 54
Adapun sumber bahan sekunder sebagai bahan penunjang dari bahan primer. Sumber bahan sekunder berupa semua penerbitan tentang hukum yang relevan. Dimana bahan sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, artikel hukum dan sumber- sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Sumber yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu dengan studi kepustakaan (library research). Metode yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode dokumentasi. Dalam hal ini, metode dokumentasi guna untuk mencari bahan tentang hal-hal yang bersifat catatan atau data-data tertulis seperti buku, jurnal hukum, artikel, halaman internet, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Di sisi lain, peneliti juga mengumpulkan bahan dengan cara mengunjungi perpustakaan kampus dan perpustakaan Jember. Guna untuk mendapatkan bahan yang signifikan melalui buku-buku yang terkait dan skripsi-skripsi terdahulu, tentunya sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber bahan hukum yang dikumpulkan itu berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, akan dideskripsikan, disistematisasikan serta akan dianalisa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 5. Teknik Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum adalah suatu cara penyederhanaan data yang memudahkan peneliti dalam memecahkan suatu masalah, pada saat setelah 55
membaca dan memahami beberapa literatur. Dalam analisis suatu data, teknik ini memiliki suatu tahapan untuk mendapatkan dan menyusun secara sistematis terkait data yang diperoleh dari berbagai literatur terkait, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan sumber-sumber data lainnya yang relevan. Analisis ini, dilakukan pada awal penelitian sampai pembahasan selesai. Untuk mengkaji bahan yang akan disatukan dalam pembahasan ini, maka peneliti menggunakan metode analisis deskriptif.76 Sama halnya dengan teknik pengumpulan data teknik analisis bahan hukum ini, mengumpulkan bahan dengan cara mengunjungi perpustakaan kampus dan perpustakaan Jember guna untuk mendapatkan bahan yang signifikan. 6. Tahap-tahap Penelitian Pada tahapan kali ini, peneliti memberikan langkah-langkah dalam melakukan suatu penelitian supaya dapat membuahkan hasil yang maksimal. Adapun langkah-langkah penelitian, sebagai berikut : a. Tahap pra penelitian 1). Menyusun kerangka penelitian dalam membuat dan menentukan judul penelitian dari isu yang akan diteliti 2). Menggabungkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan 3). Mengatur bentuk penulisan sampai menjadi sebuah penelitian yang sistematis b. Tahap penelitian 76 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 83. 56 juga
1). Peneliti mampu memahami akan tujuan dan latar belakang penelitian 2). Peneliti mampu memilah dan memilih data mana saja yang relevan dengan judul penelitian 3). Menganalisa bahan yang telah dikumpulkan mempertimbangkan isu hukum untuk dikerjakan menggunakan metode yang sudah ditentukan 4). Menarik kesimpulan dalam wujud sebuah argumentasi dari hasil penelitian c. Tahap penyelesaian penelitian 1). Mengkonsultasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing 2). Melakukan penjilidan dari hasil penelitian peneliti 3). Melaksanakan ujian seminar proposal dan diteruskan dengan penulisan laporan penelitian dalam bentuk skripsi 57 dan
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan 1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian a. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP) Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat serta perbuatannya telah meresahkan kehidupan orang lain. Dimana peristiwa mencuri adalah suatu tindakan yang mengambil harta atau barang kepunyaan orang lain dengan cara diam-diam dan melawan hukum. Seseorang dikatakan pencuri apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa mengambil sesuatu barang atau benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-." Untuk lebih detailnya rumusan diatas dibagi sesuai dengan unsur-unsurnya. 1). Unsur-unsur Obyektif a). Perbuatan mengambil (Wegnemen) 58
59 Dari unsur ini membuktikan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari adanya perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, artinya ditujukan pada benda dan berpindahnya suatu benda tersebut karena berada dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Yang dimaksud dengan mutlak dan nyata adalah suatu syarat telah selesainya perkara pencurian atau perbuatan mengambil itu.77 b). Benda atau barang Benda merupakan obyek dalam pencurian yang terklasifikasikan menjadi dua berdasarkan pasal 326 yaitu benda bergerak dan benda berwujud. Kedua klasifikasi tersebut mencerminkan objek pencurian sesuai dengan definisi pencurian yang merepresentasikan pada pemindahan hak benda secara mutlak melalui jalan ilegal. Dan kepindahan benda tersebut merupakan benda yang juga berwujud tidak abstrak. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak adalah setiap benda yang sifatnya tidak dapat dipindah atau dipindahkan. Sehingga dalam hal ini dikatakan perbuatan pencurian jika status benda yang dicuri merupakan benda bergerak dengan contoh gagang pintu yang telah terlepas 77 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Malang: Banyumedia, 2004), cet.2, 5-7.
60 dari tempatnya. Definisi secara sederhana tidak hanya dilihat dari sisi bergeraknya saja, akan tetapi barang tersebut merupakan barang yang bernilai secara ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya.78 c). Sebagian maupun seluruhnya milik orang lain Adapun yang dimaksud dengan orang lain adalah bukanlah si pelaku pencurian. Jadi, barang yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah barang-barang yang ada pada pemiliknya. Sedangkan, barang-barang yang tidak ada pemiliknya bukanlah obyek dari pencurian. Terkait barang-barang yang tidak ada pemiliknya dapat dibedakan, yaitu: pertama, barang-barang yang memang tidak ada pemiliknya disebut dengan res nulius (seperti, batu di sungai, buah-buahan di hutan dan lain sebagainya), kedua, barang-barang yang memang dari awal berada pada miliknya kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut dengan resderelictae (seperti, tas bekas yang sudah dibuang ke tempat sampah).79 2). Unsur-unsur Subyektif a). Ada niat untuk menguasai Dalam hal ini terbagi lagi menjadi dua pokok, yaitu niat (ada maksud) dan memiliki (menguasai). Dari kata 78 Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 9-11. 79 Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 11
maksud atau niat, di dalamnya pasti ada unsur kesalahan. Selanjutnya, dari kata memiliki adalah untuk dijadikan sebagai barang bagi diri sendiri atau hendak dimiliki. Dari dua pokok itulah yang menentukan bahwa dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Sebagai unsur subyektif, jika unsur menguasai dengan unsur niat atau maksud dihubungkan maka sebelum hendak melakukan perbuatan mengambil, berarti di dalam diri si pelaku terdapat suatu keinginan atau sikap batin untuk memiliki atau menguasai barang tersebut.80 b). Melawan hukum (wederrechtelijk) Melawan hukum dapat digambarkan dari sikap seseorang yang melakukan tindakan dengan melampaui batas aturan yang diberlakukan oleh norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, unsur melawan hukum merupakan alasan dalam tindak pidana pencurian yang dikategorikan sebagai unsur subyektif. Menurut MvT digunakan kata melawan hukum (wederrechtelijk) hanya berada pada beberapa kejahatan saja, hal itu disebabkan karena pembentuk undang-undang membayangkan adanya suatu kemungkinan bahwa 80 Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 13-14 61
62 seseorang dalam menggunakan haknya untuk melakukan suatu tingkah laku sesuai dengan bentuk kejahatannya.81 Dalam beberapa pasal KUHP telah dinyatakan secara tegas bahwasanya sifat melawan hukum merupakan kategori sebagai unsur-unsur tindak pidana, seperti Pasal 362, 378, 372 dan lain sebagainya. Berarti dalam pasal- pasal tersebut, dinyatakan dengan tegas dalam perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan rumusan deliknya harus dibuktikan di pengadilan. Ada juga sebagian besar tindak pidana dalam KUHP, yang sifat melawan hukumnya itu tidak dinyatakan secara tegas, sehingga dalam hal tersebut menimbulkan suatu persoalan. Bagi tindak pidana yang rumusan deliknya tidak dicantumkan unsur melawan hukumnya, maka unsur ini dianggap ada dan merupakan unsur yang tersembunyi serta tidak perlu adanya pembuktian dalam persidangan terkait rumusan deliknya.82 b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan atau gequalificeerde (Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP) 1). Pasal 363 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun a). Pencurian ternak; 81 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, 263. 82 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Malang: Banyumedia, 2004), cet.2, 18.
63 b). Pencurian pada waktu bencana atau peristiwa, seperti kebakaran, banjir, gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya; c). Pencurian pada waktu malam hari di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup; d). Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama; e). Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dengan cara merusak, membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan dengan memakai pakaian jabatan palsu. Sebagaimana telah diatur pada ayat pertama, yang di dalamnya terdiri dari lima bentuk perbuatan pencurian. Dalam hal ini dikategorikan dengan pemberatan yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut : a. Obyeknya adalah ternak Mengenai kata ternak, diartikan dalam Pasal 101 KUHP tentang pengkategorian jenis hewan adalah semua binatang yang berkuku satu (seperti kuda, keledai, kambing, kerbau dan lain sebagainya),
64 binatang yang memamah biak (seperti sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya, dan juga babi. Adapun yang telah ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang mengenai faktor yang memperberat pidana adalah kata "ternak", karena hal ini berdasarkan pada pertimbangan pembentuk UU dengan melihat keadaan khusus masyarakat Indonesia bahwasanya masyarakat Indonesia itu memandang kata ternak sebagai bentuk atau nilai khusus.83 Seperti : Sapi (Bali, dilarang disembelih atau dimakan karena hewan tersebut dianggap suci dan diagungkan) dan Babi (Sulawesi Selatan, hewan tersebut dikeramatkan). b. Pencurian pada waktu adanya bencana atau peristiwa tertentu, seperti pada saat terjadinya kebakaran, banjir, tsunami dan lain sebagainya sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2. Dalam hal ini yang menjadi dasar pemberat adalah adanya suatu peristiwa yang menimbulkan kepanikan, keributan, kekacauan dan kekhawatiran, dimana dalam situasi atau keadaan seperti ini dapat memudahkan seseorang melakukan kejahatan atau pencurian. Berlakunya pasal ini, tidak hanya tentang benda-benda yang terkena 83 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 20-21
bencana atau barang yang diselamatkan dari suatu peristiwa. Akan tetapi, pasal ini berlaku juga pada benda-benda yang berada disekitar tersebut yang tidak dijaga oleh pemiliknya karena adanya suatu peristiwa.84 c. Dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang bersifat memberatkan adalah waktu untuk melancarkan pencurian pada malam hari, tempat untuk melancarkan aksi pencurian di dalam sebuah rumah atau tempat pekarangan yang tertutup berada di dalam rumah, dan yang terakhir si pelaku melakukan perbuatan jahatnya tidak diketahui atau tidak diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Hal yang perlu dijelaskan adalah istilah dari kata malam hari terdapat dalam Pasal 98 KUHP yang berbunyi "yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit". Selanjutnya makna dari tempat kediaman adalah tempat tinggal yang digunakan untuk berdiam atau tempat tinggal. Dan untuk makna dari pekarangan yang tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki tanda batas antara kawasan tanah milik sendiri dan kawasan tanah milik orang lain. 84 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), 22. 65
1, 23. 66 Adanya tanda batas ini sifatnya harus terang dan terlihat, tidak harus dimaknai dengan pagar tembok atau pagar besi. Akan tetapi, cukup dengan tanda batas seperti pepohonan, selokan pagar kawat dan lain sebagainya. Dalam hal ini, untuk melakukan perbuatan mencuri, pencuri harus benar-benar masuk ke dalam rumah. Kemudian yang dimaksud dengan tidak diketahui adalah pencuri berada di tempat kediaman di luar sepengetahuan yang bersangkutan atas kediaman tersebut. Sedangkan maksud dari dengan tidak dikehendakinya adalah pencuri berada di tempat kediaman tanpa izin kepada yang bersangkutan atas tempat tinggal atau pekarangan tertutup itu.85 d. Tindak pencurian dilaksanakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama artinya orang-orang yang berperan penting di dalamnya dan harus bertanggung jawab atas sebuah peristiwa yang terjadi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah memenuhi unsur bekerja sama, yang terdiri dari si pelaku (pleger), si penyuruh melakukan perbuatan pidana (doen pleger), orang yang ikut serta dalam perbuatan pidana (medenpleger). Dalam hal ini 85 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Malang: Banyumedia, 2003), cet.
67 pencurian yang dilangsungkan oleh dua orang atau lebih harus melakukan tindakan pidana tersebut. Dan pencurian dengan format demikian menjadikan perbuatan tersebut diberikan pemidanaan yang lebih berat. e. Pencurian yang dilaksanakan oleh pelaku dengan cara merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, memakai jabatan palsu dan menjalankan perintah palsu. Dalam hal ini akan dijelaskan secara rinci terkait Pasal 363 Ayat (1) ke-5. Terkait dengan kata merusak (verbreking), apabila dalam peristiwa pencurian telah tercapai maka peristiwa ini dinilai sebagai suatu awal pelaksanaan dari perbuatan mencuri. Menurut Arrest HR bahwa "dengan merusak pintu pada suatu rumah, maka telah mulai pelaksanaan pencurian dan telah terjadi percobaan pencurian dengan cara merusak".86 Selanjutnya terkait dengan kata memanjat (inklimming) terdapat dalam Pasal 99 KUHP, yang diperluas maknanya menjadi arti merangkak melalui saluran air atau selokan, membuat lubang tanah yang sengaja di gali (menggangsir), dan melewati selokan 86 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 24-25.
68 atau parit yang digunakan sebagai pembatas pekarangan. Kemudian yang dimaksud dengan anak kunci palsu (valsche steutels) yaitu terdapat dalam Pasal 100 KUHP bahwa segala macam perkakas walaupun tidak berupa anak kunci yang digunakan untuk membuka kunci, seperti jarum, kawat dan lain sebagainya. Selanjutnya yang didefinisikan dengan perintah palsu (valsche order) adalah suatu arahan yang isinya tidak benar. Pada perintah palsu memiliki batasan di dalamnya, yang perintah atau arahan untuk memasuki pekarangan atau rumah orang hanya berlaku untuk seorang pejabat atau polisi yang menurut undang- undang berhak melakukannya. Misalnya pada kegiatan penggeledahan, penangkapan seorang tersangka dan lain sebagainya. Dan selanjutnya terkait dengan istilah pakaian jabatan palsu (valsche costuum) biasanya terjadi pada suatu jabatan tertentu yang memiliki pakaian seragam khusus, seperti seragam satpam, polisi, pegawai pos dan lain sebagainya. Sedangkan yang diartikan dengan mengenakan pakaian jabatan palsu adalah pakaian atau seragam yang dikenakan oleh orang untuk menyamar
69 atau kenyataannya orang tersebut tidak berhak untuk memakainya, dikarenakan hal ini memiliki tujuan yaitu adanya perbuatan mencuri.87 Dengan dijelaskannya secara terperinci diatas, terkait dengan hal yang memberatkan hukuman adalah jika seseorang melakukan penghancuran dan perusakan pada waktu yang telah diketahui, kemudian pelaku lari dan dapat disalahkan karena telah dianggap sebagai melakukan percobaan pencurian (poging tot diefstal). Dalam hal ini, perbuatan perusakan termasuk pada langkah melangsungkan tindak pidana pencurian khusus bukan lagi dalam langkah perencanaan untuk melaksanakan perbuatan pidana.88 2). Pasal 365 KUHP Bentuk pencurian dengan kekerasan, rumusannya sebagai berikut : a). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang bertujuan untuk mempersiapkan atau memudahkan peristiwa pencurian, dan jika tertangkap tangan agar ada kesempatan bagi dirinya maupun 87 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 27. 88 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu, 24.
70 kawannya yang ikut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. b). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara, dinyatakan : a. Jika peristiwa itu dilaksanakan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. b. Jika peristiwa itu dilangsungkan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. c. Jika masuk ke tempat untuk melaksanakan kejahatan (pencurian) dengan cara merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, adanya perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu. c). Jika peristiwa itu menjadikan matinya seseorang, maka orang tersebut dikenakan hukuman penjara paling lama lima belas tahun. d). Diancam dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila peristiwa tersebut menjadikan luka berat atau matinya seseorang dan
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama serta disertai juga dengan salah satu hal yang telah diterangkan dalam poin a dan poin c. Pada pasal ini menjelaskan tentang pencurian dengan kekerasan. Untuk selesainya peristiwa pencurian dalam bentuk kekerasan ini, di samping itu perlu diketahui bahwa harus terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP. Dalam peristiwa pencurian ini, sayangnya undang-undang sendiri tidak menjelaskan terkait arti dari kekerasan maupun ancaman kekerasan. Akan tetapi, dalam Pasal 89 KUHP telah memberikan perluasan makna tentang kekerasan maupun ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang memakai tenaga atau kekuatan fisik yang cukup besar kemudian ditujukan kepada seseorang dan menyebabkan orang tersebut pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan untuk ancaman kekerasan adalah setiap perilaku, baik dengan menggunakan tulisan, ucapan lisan, gambar, atau gerakan tubuh dengan atau tidak menggunakan cara yang dapat mendatangkan rasa takut atau membatasi kebebasan diri seseorang. Bahwasanya dengan ancaman tersebut, korban bisa saja belum atau tidak menjadi pingsan (tidak berdaya). Dalam 71
72 rumusan pencurian dengan kekerasan diatas, terdapat unsur- unsur di dalamnya yakni sebagai berikut :89 1. Tercantum unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP, baik unsur-unsur berupa obyekif maupun subyektif. Unsur-unsur ini sudah termasuk dalam perkataan pencurian pada Pasal 365 (1) KUHP. 2. Kemudian terdapat pula di dalamnya unsur-unsur khusus yang bersifat memberatkan terhadap pencurian, yaitu : a. Unsur-unsur obyektif Sarana yang dipakai berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, kemudian sasaran yang dituju adalah orang dan waktu pelaksanaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya peristiwa pencurian. b. Unsur-unsur subyektif Maksud digunakannya kata kekerasan atau ancaman kekerasan itu ditujukan pada empat hal yaitu untuk mempersiapkan pencurian, mempermudah pencurian, jika tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri atau bersama kawan lainnya, 89 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 30-32.
73 dan jika tetap dapat menguasai barang hasil curiannya. Dapat dimengerti bahwasanya pencurian dengan kekerasan dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun penjara. Kemudian dapat diperberat lagi pidana penjaranya selama dua belas tahun penjara, apabila melanggar Pasal 365 ayat 2. Jika ingin mengetahui selesainya peristiwa pencurian dengan kekerasan, maka perlu memenuhi unsur-unsur pencurian bentuk pokok pada Pasal 362 KUHP, unsur khusus pada Pasal 365 ayat 1 KUHP, dan kemudian memasukkan unsur yang lebih khusus bersifat alternatif pada Pasal 365 ayat 2 KUHP.90 Hal yang memberatkan hukuman terkait dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan adalah apabila perbuatan pencurian dengan kekerasan ini dilaksanakan dengan salah satu unsur tentang rumah atau pekerangan tertutup atau di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan pada waktu malam, membongkar, memanjat, adanya perintah palsu, memakai kunci palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu, kemudian dilancarkan oleh satu orang atau lebih dengan bersama-sama, 90 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 35.
dan munculnya luka berat (menjadi cacat, lumpuh dan lain sebagainya).91 Selanjutnya terdapat hukuman berat yang memuat dalam Pasal 365 ayat 3 KUHP paling lama selama lima belas tahun pidana penjara. Selesai atau tidaknya peristiwa ini, maka harus terpenuhinya semua unsur pencurian bentuk pokok pada Pasal 362 KUHP, kemudian terpenuhinya unsur-unsur pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP, dan juga terdapat unsur perbuatannya mengakibatkan matinya seseorang. Hal yang memberatkan hukuman pada pasal ini adalah adanya akibat kematian seseorang dikarenakan adanya kekerasan. Maksud dari arti kematian adalah tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya, jika terdapat unsur kesengajaan maka bukan termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan akan tetapi termasuk dalam pembunuhan. Kemudian terdapat hukuman yang paling tinggi adalah hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya yaitu dua puluh tahun, apabila telah melanggar Pasal 365 ayat 4 KUHP. Yang dimaksud dengan pasal ini adalah jika tergabungnya semua unsur pencurian bentuk pokok dalam Pasal 362 KUHP, semua unsur yang terdapat dalam pencurian dengan kekerasan pada 91 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 37. 74
Pasal 365 ayat 1, kemudian semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 KUHP. Kemudian, hal yang memberatkan hukuman pada pencurian dengan kekerasan ini yaitu terjadinya suatu peristiwa yang menjadikan tergabungnya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 KUHP. Dimana pasal yang terakhir ini, menjadikan dari ancaman pidana paling lama lima belas tahun penjara menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun penjara.92 c. Tindak Pidana Pencurian Ringan atau gepriviligeerde diefstal (Pasal 364 KUHP) Dalam pencurian ringan (gepriviligeerde diefstal) telah dikemukakan dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi : "Perbuatan yang telah diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Ayat 4, dan juga telah diterangkan dalam Pasal 363 Ayat 5, jika dilakukakannya perbuatan tersebut di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, apabila harga benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00, maka diancam dengan perbuatan pencurian ringan dan di pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau di denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00." 92 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 38. 75
Terdapat tiga kemungkinan adanya peristiwa pencurian ringan, sebagai berikut :93 1). Jika pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00. 2). Apabila pencurian yang dilancarkan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan poin nilai barangnya tidak lebih dari Rp. 250,00. 3). Jika pencurian yang dilakukan menggunakan cara dengan masuk ke tempat untuk melangsungkan kejahatan, kemudian barang yang diambil dengan cara membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, adanya perintah palsu, memakai pakaian seragam jabatan palsu, dan unsur nilai barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dari ketiga motif pencurian ringan di atas, dilakukannya kejahatan tersebut tidak dalam sebuh rumah atau pekarangan tertutup yang ada berada pada tempat kediamannya. Dalam bentuk pencurian ringan ini, selalu ada unsur nilai barangnya (obyek) itu tidak lebih dari Rp. 250,00. Akan tetapi pada era saat ini, nilai barang dengan harga Rp. 250,00 itu relatif sangat kecil. Maka dalam Pasal 364 KUHP ini tidak berarti lagi, karena peristiwa pencurian seringan itu tidak akan ada penuntutan. Dan dengan dihapusnya pengadilan Landgerecht yang hanya 93 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta, 40-42. 76
77 mengadili perkara-perkara pidana yang ringan, sekarang telah diambil alih oleh Pengadilan Negeri. d. Tindak Pidana Pencurian Di Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP) Istilah pencurian yang terjadi di dalam lingkup keluarga telah diatur ketentuannya dalam KUHP yaitu pasal 367 ayat 1, 2 dan 3 yaitu sebagai berikut: 1). Apabila pelaku atau orang yang turut serta dari salah satu kejahatan yang telah diterangkan pada bab ini, apabila ada seorang suami atau istri dari orang yang tertimpa kejahatan dan tidak sedang pisah meja makan atau tidak sedang pisah tempat tidur atau tidak terpisah harta benda. Maka pelaku atau pembantunya tidak dapat dituntut hukuman. 2). Apabila dia adalah suaminya atau istrinya yang telah terpisah meja makan atau terpisah tempat tidur atau terpisah harta benda, atau dia adalah sanak keluarga sedarah atau semenda (ikatan keluarga karena perkawinan), baik dalam keturunan yang lurus maupun pada garis keturunan yang menyimpang pada derajat yang kedua, maka terhadap orang tersebut dapat dilakukannya penuntutan, apabila terdapat pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.
78 3). Apabila menurut hukum adat dari keturunan ibu, kekuasaan bapak dilaksanakan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketetapan dalam ayat kedua berlaku juga berlaku untuk orang tersebut. Pasal 367 diatas memberikan pengertian bahwa pencurian yang terjadi dalam hubungan suami istri tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian dengan dua catatan yaitu suami istri belum pisah ranjang dan meskipun sudah pisah ranjang keduanya belum membagi hartanya. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, pencurian yang terklasifikasikan dalam ruang lingkup keluarga selama masih berada dalam dua kualifikasi tersebut tidak dapat dituntut perbuatannya, dan hal ini dikuatkan oleh pendapat P.A.F Lamintang. 2. Pencurian Hewan Ternak Dalam Tindak Pidana Dengan Pemberatan Menurut KUHP Dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP yang secara keseluruhan memberikan keterangan sebagai berikut : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun a. Pencurian ternak; b. Pencurian pada waktu bencana atau peristiwa, seperti kebakaran, banjir, gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya;
79 c. Pencurian pada waktu malam hari di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup; d. Pencurian yang dilancarkan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama; e. Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dengan cara merusak, membongkar, memecah atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, dan dengan memakai pakaian jabatan palsu. Terkait dengan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP ini, dikategorikan sebagai bentuk pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Dalam Pasal 362 KUHP, terdapat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun penjara. Sedangkan dalam Pasal 363 KUHP telah dicantumkan bahwa akibat dari keadaan yang memberatkan, maka terdapat ancaman pidana selama-lamanya adalah tujuh tahun penjara. Salah satu bentuk pencurian dengan pemberatan adalah pencurian hewan ternak, dimana dalam hal ini telah disebutkan pada Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Pasal 363 KUHP tidak menjelaskan lebih terkait dengan istilah pencurian hewan ternak, hanya dijelaskan secara sistematis dalam undang-undang. Adanya istilah ternak ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, sebagai alasan diperberatnya hukuman. Hal ini telah menjadi dasar pertimbangan, terkait dengan keadaan
khusus pada masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 101 KUHP ini, memberikan penjabaran terkait istilah ternak yaitu "Semua binatang yang memamah biak, berkuku satu dan babi".94 Dengan demikian berikut penjelasannya. a. Binatang memamah biak adalah semua binatang pemakan tumbuhan atau hewan herbivora yang dapat mencerna makanannya dalam dua tahap yaitu, pertama dengan cara menelan bahan makanan yang mentah kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari dalam perutnya lalu kembali untuk dikunyah kembali. Seperti kambing, kerbau, dan lain sebagainya. b. Binatang berkuku satu adalah semua binatang yang berkuku satu. Seperti kerbau, sapi, kuda dan lain sebagainya. c. Babi.95 Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwasanya dalam Pasal 101 KUHP hanya bersifat membatasi, karena tidak semua binatang masuk ke dalam kategori ternak. Dengan terbatasnya istilah ternak, dimana pencurian hewan ternak seperti bebek, ayam, anjing dan lain sebagainya, tidak dikenakan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi tindak pidana pencurian tersebut dikenakan Pasal 362 KUHP. Karena jenis binatang tersebut sekalipun diternakkan tidak termasuk dalam kategori istilah ternak yang terdapat pada Pasal 101 KUHP. 94 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda , 20-21 95 Brylian M.T. Berhimpong, "Jurnal Lex Crimen", Pencurian Ternak (Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP) Sebagai Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Pencurian, No. 10 (Desember 2017): 118. 80
Akan tetapi, apabila binatang-binatang seperti ayam, bebek dan lain sebagainya tersebut menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bilamana terjadi dalam keadaan bencana alam, kebakaran atau peristiwa kekacauan lain yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP, atau jika terjadi pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, atau terjadi pencurian dengan cara merusak atau membongkar yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.96 Dalam hal ini, peneliti mengutip pada putusan hakim Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj97 terkait dengan pencurian hewan ternak dengan pemberatan bahwasanya dalam putusan ini hewan ternak tersebut memang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga sebagai pusat mata pencaharian. Bagi korban tujuan menggembala kambing supaya beranak pinak dan nantinya akan diperjualbelikan. Sedangkan bagi pelaku hewan ternak berupa kambing juga memiliki nilai yang besar ketika dijual, untuk membuktikan bahwa hewan kambing memiliki nilai ekonomis yang tinggi adalah "Para terdakwa menjual 9 (Sembilan) ekor kambing kepada Buhar dan telah sepakat dibeli dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang hasil 96 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT. Eresco, 1981), cet.3, 21. 97 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadillan Negeri Lumajang Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj. 81
penjualan kambing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi rata kepada 5 orang masing-masing mendapat sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk keperluan makan, rokok dan membeli bensin". Dengan adanya peristiwa ini, untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa. Sebagaimana keadaan yang memberatkan, yaitu: a. Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat b. Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya Untuk keadaan yang meringankan, yaitu: a. Para terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan b. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Dengan demikian, para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Kedua, peneliti mengutip dari putusan hukum hakim Pengadilan Negeri Pacitan berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Pct98 terkait dengan pencurian ternak dengan pemberatan bahwasanya dalam putusan ini, hewan ternak berupa sapi tersebut memang memiliki nilai 98 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadillan Negeri Pacitan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Pct. 82
ekonomis yang tinggi bagi korban maupun pelaku dan sebagai pusat mata pencaharian. Teruntuk korban tujuan memiliki hewan ternak berupa seekor sapi yang dibelinya pada bulan Februari 2020 seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah untuk dipelihara. Bagi pelaku kejahatan pastinya memiliki keinginan atau niat buruk untuk melakukan perbuatan mencuri hewan ternak. Dikarenakan hewan sapi memiliki nilai jual yang besar berupa "Terdakwa menjual sapi seharga Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) kepada kusmin dan tuginen. Kemudian uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengganti ongkos sewa mobil pick up L 300 yang dipakai untuk mengangkut hewan sapi ke pasar. Sedangkan untuk sisa uang lainnya, rencananya akan terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. dan hasil penjualan kejahatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari." Dengan adanya peristiwa pidana ini, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu. Yang mana terdapat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, keadaan yang memberatkan sebagai berikut: a. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain Keadaan yang meringankan, sebagai berikut: a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali 83
84 b. Terdakwa mengakui dan berkata terus terang terkait dengan perbuatannya dan tidak bertele-tele Karena hal ini, terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terdakwa dijatuhi Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Ketiga, kemudian peneliti mengutip pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jember berdasarkan Putusan Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr99 terkait dengan pencurian hewan ternak dengan pemberatan bahwasanya hewan ternak berupa sapi memiliki nilai ekonomis bagi korban maupun pelaku. Bagi korban tujuan memelihara sapi supaya beranak pinak dan nantinya akan diperjualbelikan. Dikarenakan hewan sapi tersebut memiliki nilai jual yang tinggi untuk dijual, sehingga mengakibatkan pelaku memiliki niat jahat untuk mencuri atau memilikinya. Bukti bahwa ternak memiliki nilai ekonomis yang tinggi adalah "Terdakwa I menyerahkan sapi tersebut kepada Terdakwa II untuk dijual pada Agus (pembeli) melalui perantara Baidawi dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Lalu, hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan 99 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadillan Negeri Jember Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr.
85 kepada perantara sebagai komisi. kejahatannya dibagi rata serta sisanya dijadikan sebagai komisi." Untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana alasan yang memberatkan yaitu: a. Perbuatan para terdakwa telah meresahkan ketentraman masyarakat b. Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum Kemudian untuk alasan yang meringankan yaitu: a. Para terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesali kesalahannya b. Terdakwa II belum pernah dihukum c. Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga Dengan adanya beberapa alasan yang memberatkan dan meringankan, ini menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman. Untuk itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas peristiwa yang telah terjadi. Sebagaimana para terdakwa dikenai Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke- 4, dan ke-5 KUHP dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
86 Keempat, peneliti mengutip dari putusan hakim Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Putusan Nomor 186/Pid.B/2015/PN Lmj100 terkait dengan pencurian ternak dengan pemberatan bahwasanya hewan ternak berupa sapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi korban maupun pelaku. Bagi korban tujuan adalah "3 hewan sapi tersebut untuk dipelihara, dirawat dan dikembangbiakkan oleh masyarakat. Kemudian untuk pelaku pastinya ada unsur memiliki. Dikarenakan hewan ternak berupa sapi tersebut memiliki nilai jual yang besar dan tujuan terdakwa mengambil sapik milik Sunarko (korban) adalah untuk dimiliki kemudian dijual oleh terdakwa dan nanti hasilnya akan dibagi kepada teman-temannya." Adanya peristiwa ini, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa. Sebagaimana hal yang memberatkan yaitu: a. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat Kemudian terdapat hal-hal yang meringankan, yaitu: a. Terdakwa sopan di dalam persidangan b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali 100 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadillan Negeri Lumajang Nomor 186/Pid.B/2015/PN Lmj.
c. Terdakwa belum pernah dihukum Dalam hal ini, terdakwa perlu mempertanggungjawabkan atas perbuataannya itu. Dengan ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari. Kelima, peneliti mengutip pada putusan hakim Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj101 terkait dengan kasus pencurian hewan ternak dengan pemberatan bahwasanya hewan ternak berupa sapi tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi korban maupun pelaku. Adapun tujuan korban memelihara hewan sapi karena "merupakan warisan orang tua untuk dipelihara, dirawat dan dikembangbiakkan selama 4 (empat) tahun ini oleh beberapa masyarakat dengan sistem bagi hasil. Kemudian untuk pelaku pastinya ada unsur memiliki hewan ternak tersebut. Dikarenakan hewan ternak berupa sapi tersebut memiliki nilai jual yang besar dan tujuan terdakwa dan teman-temannya adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata." Adanya peristiwa pada putusan pengadilan ini, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu 101 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadillan Negeri Lumajang Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj. 87
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Sebagaimana hal-hal yang memberatkan, yaitu: a. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat Kemudian untuk hal-hal yang meringankan, yaitu: a. Terdakwa bersikap sopan di dalam proses persidangan b. Terdakwa belum pernah dihukum c. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali Dengan hal ini, terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini telah hakim telah mempertimbangkan dan terdakwa dijatuhi dengan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Lalu dapat dibuktikan bahwasanya yang dimaksud dengan pencurian hewan ternak dengan pemberatan karena kata "ternak" memang memiliki nilai ekonomis dan nilai mata pencahariannya juga tinggi. Untuk memperjelas nilai ekonomis yang tinggi, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tidak hanya hanya berlaku pada pelaku pencurian ternak saja akan tetapi juga bernilai ekonomis bagi korban kejahatan. Bentuk pemberatan pencurian hewan ternak adalah ternak itu memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi di Indonesia khususnya yang berada di pedesaan atau pedalaman yang pekerjaannya beternak, 88
karena ternak menjadi sumber kekayaan besar bagi sebagian orang yang beternak. Terkait dengan hewan ternak seperti kerbau, kambing, babi dan lain sebagainya oleh para peternak pada umumnya dianggap sebagai sumber kekayaan yang sangat penting. Karena hewan ternak tersebut mampu membantu dalam menyelesaikan pekerjaan para petani dan juga dagingnya dapat dijual, serta dapat diperjualbelikan dengan kualitas yang cukup mahal. Jadi, binatang ternak tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk desa atau menjadi sumber harta kekayaan satu-satunya.102 Maka dengan adanya peristiwa ini perlunya hukum yang adil dan setimpal memberikan upaya efek jera kepada para terdakwa pencurian hewan ternak. Dengan ini memberikan gambaran bahwa pemberian hukuman kepada pelaku pencurian hewan ternak dengan pemberatan menurut KUHP dan hukum pidana islam jelas memiliki persamaan maupun perbedaan. Adanya beberapa putusan pengadilan yang dimunculkan memberikan gambaran kasus yang akan peneliti bahas. Serta terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian hewan ternak, sebagai berikut:103 1). Faktor ekonomi 2). Faktor lingkungan/pergaulan 3). Faktor pendidikan 4). Faktor kesempatan 102 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda , 21. 103 A Wari Andani, Muhammad Rinaldy Bima, dan Sutiawati, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak (Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, 2020), 6-8. 89
90 Menurut Wirjono Prodjodikoro, alasan untuk pemberatan terhadap pencurian hewan ternak yaitu "terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting". Hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting, karena hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, dapat membantu dalam melakukan pekerjaan pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya. Sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Jadi, hewan ternak seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, sehingga hilangnya hewan ternak itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan tersebut itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya.104 B. Pandangan Hukum Pidana Islam (jinayah) Terhadap Delik Pencurian Hewan Ternak 1. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dalam hukum pidana islam, pertanggungjawaban pidana (al- mas'uliyyah al-jinaiyyah) adalah suatu kebebasan seseorang dalam melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan pidana. Salah 104 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT. Eresco, 1981), cet.3, 22.
satu unsur jarimah (tindak pidana) merupakan unsur adab sehingga pertanggungjawaban hukum harus meliputi tiga hal yaitu perilaku yang dilarang, tidak adanya pengekangan dalam perbuatan yang dilakukan, dan menyadari bahwa perilaku itu memiliki akibat tertentu. Dari ketiga unsur tersebut harus berada pada dalam diri pelaku, dan si pelaku jarimah harus mukallaf. Sehingga hal ini memberikan ketentuan yang secara mafhum mukholafah yaitu seseorang yang tidak mukallaf seperti orang gila, maka perbuatan pidananya tidak dapat dikenakan pertangungjawaban, anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun (baligh) atau orang tersebut dipaksa untuk melaksanakan kejahatan yang akan menyebabkan terancamnya jiwa seseorang. Hukum islam mengampuni bagi anak-anak yang berbuat kejahatan yang semestinya dijatuhi hukuman kecuali anak tersebut telah baligh. Dalam hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu: "Dari Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata: Pernah didatangkan kepada Utsman bin Affan seorang anak muda yang telah mencuri, maka Utsman berkata: Periksalah oleh kalian kainnya (celananya), kemudian setelah mereka memeriksanya ternyata anak tersebut belum tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, maka Utsman tidak memotongnya." (HR. Al-Baihaqi, Abdurrazzaq dan Sa'ied bin Manshur)105 105 Fauzan Al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie, Hukuman Bagi Pencuri (Jakarta Selatan: Khirul Bayan, 2002), 15. 91
Hadist di atas memberikan pengertian bahwa unsur keleluasaan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum islam juga diperhatikan, karena jika unsur ini berada pada taraf keterpaksaan atau seseorang tidak berada dalam kondisi sadar maka penjatuhan hukuman tidak dapat dikenakan. Mengenai dasar ini, seseorang harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang telah dilakukannya dan hal itu tidak dapat dikenai hukuman terkait tindak pidana orang lain. Adanya hukuman berupaya untuk menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi seluruh masyarakat.106 Terdapat syarat-syarat bagi pelaku pencurian yang dikenai dengan had (potong tangan) yaitu, sebagai berikut :107 a. Barang yang dicuri itu berharga dalam syariat, artinya barang tersebut memiliki nilai dan kualitas serta barang tersebut juga halal untuk dijual; b. Benda tersebut harus benda yang bergerak, artinya benda tersebut dapat menghendaki berpindah tangan atau dipindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain; c. Benda tersebut harus mencapai satu nisab108 dan benda atau barang tersebut berada di tempat penyimpanan. 106 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam, 586-567. 107 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta:Prenada Media, 2019), 64-65. 108 Mayoritas Ulama baik dari kalangan Ulama Salaf maupun Khalaf, menetapkan had pencurian (sariqah) jika harta yang dicuri telah mencapai satu nishab, yaitu ¼ dinar atau lebih. Dalam konteks sekarang ini, 1 dinar (22 karat/91,7%)= 4,25 gram emas. Seperempat dinar= 1,625 gram emas. Jadi, apabila nishab pencurian dihitung ¼ dinar sama dengan emas 1,625 gram, dimana harga emas kadar 22 karat harga per-gramnya adalah Rp. 500.000, nishab pencurian yang mengakibatkan potong tangan adalah Rp. 500.000 x 1,625 gram= Rp. 812.500,-. Fuad Thohari, 92
93 Terkait dengan hukuman harus diterima oleh pelaku jarimah, artinya harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang pelaku jarimah lakukan. Dalam hukum pidana islam, pencurian di klasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu pencurian yang dikenai dengan hukuman ta'zir dan pencurian yang dikenai dengan hukuman had. Maksud dari pencurian yang dikenai dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yang unsur-unsur penjatuhan sanksinya tidak terpenuhi, maka pencurian tersebut dikenai dengan hukuman ta'zir. Rasulullah SAW telah bersabda, bahwasanya memberi putusan dengan melipatgandakan beban kepada orang yang telah mencuri barang. Misalnya, pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di pohonnya, Rasulullah SAW telah membebaskan atas hukum potong tangan terhadap pelaku pencurian tersebut. Pencuri yang hanya memakan buah tanpa membawa pulang, sedangkan pelaku pencuri tersebut membutuhkannya, maka pelaku jarimah pencurian tidak dikenai hukuman apapun. Akan tetapi, jika pelaku pencuri jarimah tersebut membawa pulang buah-buahan dari tempatnya, maka dia mendapat hukuman potong tangan apabila harga buah-buahan yang dia curi telah mencapai satu nisab.109 Pemberian had terklasifikasikan pada sariqoh menjadi dua, yaitu: 1) Pencurian besar (sariqah al-kubro), yakni pencurian harta yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pemilik harta tanpa adanya Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas dan Ta'zir) (Yogyakarta: Deepublish, 2016), cet. 1, 73. 109 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam, 334.
94 kerelaan (merampok) hal itu sampai terdapat adanya unsur kekerasan. 2) Pencurian kecil (sariqah al-shigar), yakni pencurian yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak ada persetujuan antara pemilik barang dan pelaku pencurian. Dimana dalam pencurian ini, wajib dikenai hukum potong tangan.110 Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi :111 َّللَّٱ َن ِ ۗ ِ م الً َٰ َكَن اَبَسَك اَمِب ًۢ اءٓا َزَج اَمُهَيِدْيَأ ۟ا ٓوُعَطْقٱَف ُةَق ِراَّسلٱ َو ُق ِراَّسلٱ َو ٌميِكَح ٌزي ِزَع ُ َّللَّٱ َو "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Maidah [5]: 38) Terkait dengan pelaksanaan had berupa potong tangan berdasarkan ayat ini terdapat ketentuan bahwa tidak dibenarkan menggantikan hukuman tersebut dengan hukuman lain yang lebih ringan serta menunda pelaksanaan hukuman potong tangan, jika sudah jelas bahwasanya perbuatan mencuri itu benar-benar terlaksana, maka pelaku pencurian dipotong pergelangan tangan kanannya. Apabila 110 Mardani, Hukum Pidana Islam, 69. 111 Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Qurán, 2007), 38.
pelaku pencurian itu mengulangi perbuatannya, maka dihukum lagi dengan dipotong pergelangan kaki kirinya. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan pencurian yang diulangi kembali, maka tangan kirinya yang dipotong dan jika masih mengulangi, maka kaki kanannya yang dipotong. Dan apabila pelaku masih mencuri kembali, maka akan diberikan hukuman berupa hukuman penjara dan diberi sanksi. Tangan atau kaki yang telah dipotong, diusahakan tidak banyak mengeluarkan darah, karena dapat membahayakan keselamatan pelaku dan sampai menyebabkan kematian.112 Menurut Imam Malik, pengikut Imam Syarfi'i dan Ahnaf, had akan dilaksanakan apabila terdapat dua orang saksi adil yang mengatakan bahwasanya orang yang akan dijatuhi had itu benar-benar melakukan perbuatan mencuri atau pelakunya mengaku bahwa dirinya telah melakukan perbuatan mencuri.113 Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak beranggapan bahwa apabila benda yang dicuri masih berada pada pencuri, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Hal ini merupakan suatu kewajiban bagimu untuk mengembalikan harta yang kau curi dan barang tersebut masih ada padamu". Jika barang yang dicuri itu rusak di tangan pencuri, maka pelaku tersebut harus menanggung atau 112 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam, 346. 113 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam, 345. 95
96 mengganti barang tersebut. Dan pelaku pencurian tersebut tetap dikenai hukuman potong tangan.114 2. Pencurian Hewan Ternak Dalam Tindak Pidana Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikualifikasikan pada perbuatan pencurian yang dilaksanakan dengan siasat tertentu atau dalam kejadian tertentu, sehingga memiliki sifat dan hukuman lebih berat dari pada pencurian biasa. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwasanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (equalificeerde deifstal) yaitu perbuatan mencuri yang memiliki unsur-unsur dari pencurian biasa yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain, akibatnya terdapat ancaman pidananya menjadi diperberat.115 Pengenaan had dalam tindakan jarimah sariqoh secara konsensus harus memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam hukum pidana Islam. Unsur tersebut terklasifikasikan sebagai berikut :116 1) Unsur formil Perbuatan pidana yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis atau undang-undang dan jika perbuatan tersebut dilaksanakan maka akan dikenai dengan hukuman. Seperti, tindak pidana pencurian 114 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam, 347. 115 Sudrajat Bassar, Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP (Bandung: Remadja Karya, 1986), cet. 2, 70. 116 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), cet.1, 11.
97 telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 dengan hukuman potong tangan, yang berbunyi : َّللَّٱ َن ِ ۗ ِ م الً َٰ َكَن اَبَسَك اَمِب ًۢ اءٓا َزَج اَمُهَيِدْيَأ ۟ا ٓوُعَطْقٱَف ُةَق ِراَّسلٱ َو ُق ِراَّسلٱ َو ٌميِكَح ٌزي ِزَع ُ َّللَّٱ َو "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai pelajaran dari Allah SWT. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Maidah [5]: 38) 2) Unsur materiil Dalam hal ini pelaku pencurian hewan ternak bertujuan untuk menguasai harta atau benda secara melawan hukum dan perbuatan tersebut harus benar-benar telah selesai dilakukan serta berada dalam kekuasaannya. 3) Unsur moral Dalam unsur ini, berkaitan perihal tanggungjawab pidana pada diri seorang pelaku kejahatan. Adanya pertanggungjawaban pidana dalam islam hanya diberikan pada orang yang mukallaf, yang artinya orang tersebut telah dewasa (baligh) dan berakal (aqil). Apabila orang yang melakukan tindak pidana pencurian ternak adalah orang gila atau anak dibawah umur, maka orang tersebut tidak akan dijatuhi hukuman. Karena orang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya.
98 Diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib r.a dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata: "Aku mendengar seorang lelaki dari Muzainah yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: Wahai Rasulullah, aku bertanya kepada Engkau mengenai unta yang tersesat?. Beliau menjawab: Unta itu membawa sepatunya, membawa tempat minumnya, memakan pepohonan dan meminum air. Maka biarkanlah sampai pemiliknya datang. Kemudian ia bertanya kembali: Bagaimana halnya dengan kambing yang tersesat?. Beliau menjawab: ia adalah untukmu, untuk saudaramu, dan untuk serigala. Kumpulkanlah para kambing itu sampai pemiliknya datang. Lalu ia kembali bertanya: bagaimana dengan kambing yang diambil dari tempat gembalaannya?. Beliau menjawab: maka ia dikenakan denda dua kali lipat dari harga kambing dan dihukum cambuk. Dan apa-apa yang diambil dari tempat menderum unta, maka hukumannya adalah dipotong jika yang hewan yang diambil mencapai harga perisai (seperempat dinar).117 Perlu diketahui terkait dengan tempat penyimpanan yaitu tempat penyimpanan yang seharusnya untuk menjaga atau menyimpan barang atau harta. Seperti rumah, kandang, toko dan sebagainya. 117 Fuad Thohari, Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam, 68.
99 Dalam hukum pidana islam pencurian yang dikenakan had diantaranya : 1. Pencurian shugra adalah pencurian yang wajib dijatuhi dengan hukuman potong tangan; 2. Pencurian kubra adalah pencurian harta dengan cara merampas dan menantang (hirabah) Perwujudan sanksi hukum yang telah ditetapkan oleh syara' harus berlandaskan keimanan, ketakwaan, dan i'tikad baik manusia. Hukuman dan jarimah pada dasarnya ditentukan untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat dan hendak membangun budi pekerti masyarakat yang luhur serta moral kemanusiaan yang tinggi. Dalam hal ini, sanksi sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan yang dikenakan pada pelaku kejahatan. Dengan harapan pelaku tindak pidana tidak mengulangi perilaku tersebut dan juga orang lain tidak mengikuti perilaku yang sama. Tanpa ancaman dan sanksi pidana, pelanggaran selamanya akan menjadi contoh buruk pada kemudian hari. Hukuman yang akan dijalankan harus seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukan.118 Hal ini telah dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 40, yang berbunyi: ۥُهَّنِإ ۚ ِ َّللَّٱ ىَلَع ۥُه ُر ْجَأَف َحَلْصَأ َو اَفَع ْنَمَف ۖ اَهُلْث ِ م ٌةَئِ يَس ٍةَئِ َني ِمِل َٰ يَس ۟ا ُؤ ٓ َٰ َزَج َو َّظلٱ ُّب ِحُي َلَ 118 Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam, 34-35.
100 "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah SWT. Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim". (QS. Asy-Syura [42]: 40) Terkait dengan hal ini, hukum pidana islam memberikan adanya suatu rukun pencurian yang sangatlah penting. Kedudukan rukun pencurian menjadi sangat urgen karena saat rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perilaku tersebut tidak dapat disebut sebagai pencurian. Dan tidak terpenuhinya rukun pencurian secara otomatis maka hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian tidak akan dilaksanakan. Abdul Qadir Audah mengklasifikasikan rukun pencurian menjadi empat yaitu sebagai berikut : c. Mengambil harta atau barang secara diam-diam; Mengambil suatu benda atau harta tanpa diketahui oleh pemiliknya serta tanpa adanya keridhoan darinya. Jadi, apabila ada orang yang mengambil barang tersebut secara terang-terangan/adanya kekerasan, maka hal tersebut dinamakan sebagai pencopet (ikhtilas) atau disebut juga begal (hirabah). Mengambil barang secara sembunyi-sembunyi harus memenuhi syarat di dalamnya, yakni sebagai berikut : 1. Barang atau benda yang dicuri pada saat dicuri dikeluarkan melalui tempat disimpannya benda tersebut;
101 2. Harta/benda yang diambil harus dikeluarkan dari tempat kekuasaan harta pemiliknya; 3. Pencuri telah menguasai Harta/barang yang telah dicuri. Ketiga syarat tersebut menjadi sangat urgen kedudukannya untuk terpenuhi karena dengan tidak terpenuhinya ketiga syarat tersebut, maka tindakan mengambil harta kepunyaan orang lain tersebut tidak sempurna. Menurut Hanabilah dan Jumhur Fuqaha, jika syarat diatas tidak terpenuhi dan menjadi tidak sempurna maka pelaku pencurian tetap dikenai dengan hukuman ta'zir bukan hukuman potong tangan. Secara teknis, perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi itu ada 2 (dua) cara, yaitu : 1) Pelaku mengambil secara langsung tanpa perantara kepada barang yang dicuri melalui tempat disimpannya barang tersebut; 2) Dengan ada alasan (sebab) yaitu pengertian ini kebalikannya dari cara yang pertama. Perbuatan mengambil dengan menggunakan alat perantara. Hanabillah memberikan pendapat bahwa selama barang atau harta yang dicuri dikeluarkan dari tempat penyimpanannya baik secara langsung atau melalui perantara, maka had dapat dijatuhkan. Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa potong tangan dikenakan selama pencuri telah mengeluarkan benda curiannya dari tempat penyimpanannya, bahkan diperluas yaitu meskipun pelaku
102 membawanya atau melemparkannya serta barang tersebut diikatkan pada hewan kemudian hewan tersebut dikeluarkan atau pelaku menghanyutkannya di air mengalir.119 d. Sesuatu yang diambil adalah barang/harta; Apabila yang diambil adalah bukan harta atau barang, maka perbuatan mencuri itu dianggap bukan tindakan pencurian yang utuh. Misalnya orang mencuri orang. Karena manusia itu bukan suatu barang atau harta, hal itu tidak dapat dinilai dengan harta dan pastinya tidak dapat diperjualbelikan. Jika tindak pencurian dianggap tidak sempurna, maka tidak dikenai dengan had potong tangan akan tetapi dikenai dengan hukuman ta'zir. Terkait hal ini yang telah sesuai dengan kaidah ushul fiqh, berbunyi : ةبوقعلا طوقس ىضتقي لَ عطقلا طوقسف "Gugurnya hukuman potong tangan tidak berarti lepas dari tuntutan hukuman lain".120 Para fuqaha mensyaratkan bahwa sesuatu yang dicuri adalah suatu harta/barang. Dan pemidanaan had potong tangan merupakan perbuatan yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Abdul Qadir 'Audah telah memberikan unsur syarat pencurian yang terkena had yang berbunyi : 1) Harta/barang tersebut benda bergerak 119 Mardani, Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, 97-99. 120 Mardani, Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, 99.
103 Dalam hal ini, yang didefinisikan dengan benda bergerak adalah sifat (subtansi) benda itu sendiri atau benda tersebut bergerak karena digerakkan oleh si pelaku. Gerakan benda oleh pelaku dimaksudkan sesuai dengan definisi pencurian yaitu barang yang dipindahkan melalui pengambilan dari tempat penyimpanannya serta pemindahan terhadap hak kepemilikan dari pemilik asli kepada pencuri. 2) Harta/barang tersebut benda yang bernilai Benda bernilai berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali digambarkan sebagai benda yang secara syara' dianggap mulia, sehingga dalam hal ini tidak termasuk benda yang berkategorikan sebagai benda atau hal-hal haram. Konsekuensi logis dari mencuri benda yang tak bernilai maka membuat pelaku tidak dapat dikenakan had berupa potong tangan. 3) Harta/barang tersebut tersimpan di tempat penjagaannya Menurut para fuqaha telah sepakat bahwasanya had potong tangan tidak akan dijatuhkan, jika barang yang diambil tersebut tidak tersimpan dalam hirz. Terdapat 3 (tiga) tempat penyimpanan yang telah dikategorikan, yaitu sebagai berikut :121 121 Mardani, Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, 107.
a. Hirz bi al makan, yakni tempat penyimpanan harta/barang yang berupa bangunan. Seperti: rumah, toko, kandang bagi hewan dan lain sebagainya. b. Hirz bi nafsihi merupakan penyimpanan yang dalam arti barang tersebut menjadi tempat penyimpanan itu sendiri tanpa perlu perantara. Contohnya: perhiasan. c. Hirz bi al hafidz atau hirz bi ghairihi, yakni tempat penyimpanan sebenarnya bukan untuk menyimpan barang atau harta, akan tetapi tempat tersebut dapat dijadikan sebagai hirz apabila ada yang menjaganya. Seperti: menyimpan barang di masjid, di tempat terbuka yang ada penjagannya. 4) Harta/barang tersebut telah mencapai nisabnya Suatu barang yang dicuri itu harus mencapai nisabnya. Seperti sabda Rasulullah SAW: َاَللَ َي ِض َر َةَشِئاَع ْنَع ها َو َر (.اادِعاَصَف ٍراَنيِد ِعُب ُر ِيف َّلَِإ ق ِراَس ُدَي ُعَطْقُـت َلَ : ملسو يراخبلا َاَللَ ُلوُس َر َلاَق :تَلاَق اَهْـنَع ُ َّ َّ هيلع االله ىلص ِ ) "Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda: Dipotong tangan (pencuri yang mencuri) seperempat dinar atau lebih". (H.R. Al-Bukhari)122 122 Mardani, Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, 108. 104
105 Berdasarkan hadis di atas, salah satu syarat untuk dilaksanakannya hukuman potong tangan adalah barang/harta yang dicuri harus mencapai nisabnya. e. Harta/barang tersebut milik orang lain; Untuk kedudukan harta yang dicuri tersebut harus milik orang lain. Karena apabila harta tersebut kepunyaan si pelaku pencurian, maka hak tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana pencurian walaupun mencurinya secara diam-diam. Namun dalam permasalahan ini pelaku pencurian dapat diminta pertanggungjawabannya pada saat pencuri mengurungkan perbuatannya. Sementara, hak milik jika timbul sebelum pencuri mengeluarkan barang tersebut dari hirz, maka pencuri tersebut tidak dimintai pertanggungjawaban. Begitupun sebaliknya, jika hak milik tersebut timbul setelah mengeluarkan barang curian dari hirz, maka si pencuri harus diminta pertanggungjawaban pidana. Karena suatu syarat hilangnya pertanggungjawaban pidana dalam hal ini adalah tempat penyimpanan dalam penjagaannya (hirz). f. Adanya niat buruk untuk mencuri Perbuatan mengambil barang dengan cara sembunyi-sembunyi itu dianggap sebagai pencurian dengan sengaja atau adanya niat buruk untuk melakukan pencurian. Dalam klasifikasi ini maka tidak termasuk pencurian jika mengambil tanpa adanya tujuan buruk seperti mengambil barang yang telah dibuang contohnya
106 mengambil sesuatu di tempat sampah atau di pinggiran jalan raya dengan catatan bahwa barang tersebut secara hakikat benar telah dibuang oleh pemilik sahnya. Dalam hal ini, islam mensyari'atkan terkait wujud hukuman di dunia itu dengan dua jenis. Pertama, An-Nashiyah (wujud hukuman yang sudah ada nash-nya), dan yang kedua, At-Tafwidhiyah (wujud hukuman yang ditetapkan menurut pada keputusan hakim). Dengan didirikannya suatu perwujudan hukuman itu, terdapat hikmah dan tujuan terkait dengan hukuman potong tangan. Untuk memberikan rasa jera bagi pelaku pencurian ternak, sebagai upaya balasan atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan memberikan gambaran kepada orang lain untuk menghindari perbuatan tercela tersebut. Serta melindungi hak Allah atas hamba dan hak hambanya dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan hak milik harta benda.123 C. Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam Terkait Delik Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Dalam hukum pidana islam dan KUHP, belum ada pengertian khusus terkait tentang pencurian hewan ternak. Akan tetapi, jika terjadi suatu peristiwa terkait adanya pencurian hewan ternak maka harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang ada pada tindak pidana pencurian. Jika telah memenuhi unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana 123 Fauzan Al Anshari dan Abdurrahman Madjrie, Hukuman Bagi Pencuri, 10-11.
pencurian, maka pelaku bisa dikenai dengan had yang sesuai dengan hukum pidana islam. Dengan hal ini, perlu diketahui tentang syarat-syarat pelaku yang dikenai dengan hukuman, sebagai berikut: 1. Mukallaf (orang yang berakal sehat dan baligh); 2. Tindakan mencuri itu atas kemauannya sendiri; 3. Suatu barang yang dicuri itu bukanlah barang syubhat. Hak syubhat merupakan gambaran kepemilikan yang semu seperti dalam kasus pencurian yang dilakukan ayah kepada harta anaknya. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah yaitu; "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu!". Dalam hadist ini status kepemilikan harta tidak dianggap secara nyata adanya sehingga disebut syubhat. Dan berdasarkan hadist ini maka tidak terdapat istilah pencurian yang dilakukan oleh sebaliknya yaitu anak mencuri harta ayahnya serta ketentuan ini juga berlaku bagi garis nasab kebawahnya, sehingga dapat dipahami bahwa pencurian dengan model ini tidak dapat dikenakan had karena gugur berdasarkan persyaratan hak syubhat.124 Rasulullah SAW telah memberi putusan dengan denda dua kali lipat pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada diatas pohon dan pencurian domba yang masih berada dalam kandangnya. Rasulullah SAW telah membebaskan hukum potong tangan kepada pencurinya. Pencuri yang memakan buah tersebut tanpa membawa pulang, sedangkan pencuri 124 Mardani, Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta, INDHILL CO, 2008), 92-94. 107
190. membutuhkan buah tersebut maka pencuri itu tidak dikenai hukuman apapun. Akan tetapi, bagi pencuri yang membawa pulang buah dan kurma tersebut maka dikenai tanggungan buah dan kurma dua kali lipat dari apa yang dia curi dan dikenai hukuman ta'zir. Lalu, bagi pencuri yang mengambil buah dan kurma dari tempat pengeringan tanaman atau makanan, maka pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan jika buah yang dia curi mencapai satu nisab. Kemudian pada kasus pencurian domba ditempat penggembalaannya. Nabi Muhammad SAW telah memutuskan bagi pencuri dengan tanggungan dua kali lipat harga domba yang telah dicuri sekaligus dengan pukulan sebagai peringatan baginya dan juga orang lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga telah memberi putusan bagi pelaku pencuri domba dari tempat kandangnya dengan sanksi potong tangan, apabila yang dicurinya telah mencapai satu nisab. Semua keterangan Rasulullah SAW diatas, itu diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, dan Hakim.125 125 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2018), cet. 1, 189- 108
109 Tabel 4.1 Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam Terkait Delik Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Persamaan Perbedaan Yang di Bandingkan Subyek Hukum Unsur- unsur Pidana KUHP
Hukum Pidana Islam
KUHP Manusia (Orang yang sudah dewasa dan anak- anak) Diatur secara khusus dalam KUHP karena terpisah dari tindak pidana pencurian biasa Hukum Pidana Islam Mukallaf (Orang yang berakal sehat dan baligh) Tidak diatur secara khusus karena keadaannya sama dengan tindak pidana pencurian biasa Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Perbuatan Pidana Mengambil harta/barang milik orang lain dengan cara sembunyi- sembunyi dan melawan hukum Mengambil suatu benda atau harta tanpa diketahui oleh pemiliknya secara diam- diam dan melanggar syara'
Bentuk Sanksi Pidana
Adanya pemberatan yang tadinya pidana penjara selama 5 tahun (pidana pencurian biasa), kemudian dilakukannya pemberatan pidana selama Tidak adanya pemberatan, karena tetap dianggap sebagai pencurian biasa
7 tahun hingga 9 tahun penjara. Dari tabel perbandingan yang telah peneliti buat, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya persamaan maupun perbedaan baik dalam segi subyek hukum, unsur-unsur pidana, perbuatan pidana serta bentuk sanksi pidana tentang tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan dalam KUHP dan hukum pidana islam. Terkait dengan persamaannya adalah hanya pada perbuatan pidana saja dalam KUHP dan hukum pidana islam. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada subyek hukum, unsur- unsur pidana dan bentuk sanksi pidananya dalam KUHP dan hukum pidana islam terkait delik pencurian hewan ternak dengan pemberatan. 110
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, maka peneliti memiliki dua kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan adalah hewan ternak memiliki nilai ekonomis dan nilai mata pencaharian yang tinggi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Pct, Putusan Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr, Putusan Nomor 186/Pid.B/2015/PN Lmj, dan Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj. Adapun dasar hukumnya mengenai kasus ini terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pencurian hewan ternak dengan pemberatan yang dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) tahun. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tidak hanya berlaku pada pelaku tindak pidana saja akan tetapi juga bernilai ekonomis bagi korban tiindak pidana. 2. Pandangan hukum pidana islam (jinayah) terhadap delik pencurian hewan ternak adalah termasuk dalam kategori sariqah. Akan tetapi, dalam sariqah tidak dijelaskan secara spesifik pengkategoriannya. 110
Oleh karena itu, jika mencuri ternak dari tempat gembalaannya maka akan dikenai denda dua kali lipat dari harga ternak itu dan juga akan dicambuk. Sedangkan, jika mencuri ternak dari tempat kandangnya, maka akan dikenai dengan had potong tangan (jika telah mencapai nisabnya atau seperempat dinar/lebih). Dengan peristiwa ini, adanya perbuatan pencurian hewan ternak harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat pada tindak pidana pencurian dan telah mencapai nisabnya. Maka barulah pelaku pencurian ternak dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan syara'. 3. Perbandingan antara KUHP dan hukum pidana islam terkait delik pencurian hewan ternak dengan pemberatan adalah adanya persamaan dan perbedaan dinatara keduanya, yaitu persamaannya adalah terletak pada perbuatan tindak pidana saja pada KUHP dan hukum pidana islam. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada subyek hukum, unsur- unsur tindak pidana dan bentuk sanksi tindak pidananya pada KUHP dan hukum pidana islam. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan saran, sebagai berikut : 1. Terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian hewan ternak seharusnya hukuman dibawah tiga tahun itu diperuntukkan kepada tindak pidana pencurian biasa. Kemudian, 111
112 dalam menetapkan suatu hukuman pada pencurian hewan ternak, seharusnya pelaku dikenai dengan hukuman setidaknya diatas tiga tahun. Dalam menetapkan hukuman kepada pelaku pencurian memang perlu adanya suatu pertimbangan hukum yang adil, sehingga bisa menciptakan suatu kepastian hukum di Indonesia. 2. Dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan harus terdapat kejelasan dalam menentukan kriteria atau unsur-unsur untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, sehingga nantinya dengan adanya undang-undang yang tegas terkait pencurian hewan ternak dengan pemberatan seorang hakim bisa menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai atau setimpal. 3. Bagi penegak hukum khususnya kepolisian, sebaiknya aparat kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa pencurian hewan ternak yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu. Guna untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dengan hewan ternak.
DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku : Al Anshari, Fauzan dan Abdurrahman Madjrie. Hukuman Bagi Pencuri. Jakarta Selatan : Khairul Bayan, 2002. Ariman, Rasyid dan M. Fahmi Raghib. Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008. Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghib. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2016. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007. Bassar, Sudrajat. Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Bandung: Remadja Karya, 1986. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Depok: PT RajaGrafindo, 2020. Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang : Bayumedia, 2003. Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Syaamil Quran, 2007. Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok : PRENADAMEDIA Group, 2016. Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. Hukum Pidana Islam. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013. Ishaq. Hukum Pidana. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022. Ismatullah, Dedi. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013. Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2018. Khoiri, Nur. Metodologi Penelitian Pendidikan. Semarang : SEAP, 2018. Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. Latihan Ujian Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, 1995. 113
Laminating, P.A.F dan Theo Laminating. Hukum Penitensie Indonesia. Bandung: Armico, 2010. Laminating, P.A.F dan Jisman Samosir. Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik. Bandung: Nuansa Aulia, 2010. Mardani. Hukum Pidana Islam .Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2019. Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2016. Mardani, Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta, INDHILL CO, 2008. Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.Penyusun, Tim. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember. Jember : IAIN Jember, 2020. Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung : Refika Aditama, 2003. Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Eresco, 1981. Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam. Surabaya: Pustaka Idea, 2015. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2018. Tongat. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang : UMM Press, 2012. Thohari, Fuad. Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas dan Tazir). Yogyakarta: Deepublish, 2016. Winarta, Frans Hendra. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, 2011. Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004. Sumber Jurnal : A Wari Andani, Muhammad Rinaldy Bima, dan Sutiawati. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak". Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, No. 1 (Agustus 2020): 6-8. 114
Brylian M.T. Berhimpong. "Pencurian Ternak (Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP) Sebagai Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Pencurian". Jurnal Lex Crimen, No. 10 (Desember 2017): 118. Mardani. "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Hukum, No. 2 (April 2008): 239. Sumber Skripsi : Mustain. "Sanksi Terhadap Pelaku Pencurian Binatang Ternak Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. Novianti Firman Jaya, Andi Nurilah. "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Hewan (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap Tahun 2005-2009)". Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2011. Riananda, Kinan Rifky. "Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian". Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017. Siregar, Ainun Sapitri. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022. Yaqin Nasution, Muhammad Ainul. "Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Malam Hari". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. Sumber Perundang-undangan dan Nomor Putusan : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perkara Pidana Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Pct. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perkara Pidana Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr. 115
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perkara Pidana Nomor 186/Pid.B/2015/PN Lmj. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perkara Pidana Nomor 326/Pid.B/2016/PN Lmj. 116
LAMPIRAN 117
Nama Tempat Tanggal Lahir Alamat Fakultas Program Studi Universitas E-mail No. Telp RIWAYAT PENDIDIKAN: 1. TK Pertiwi 2. SDN Kalisat 01 3. MTS Ashri Jember BIODATA PENELITI : Bilqis Rizqi Amiroh : Jember, 08 Desember 2000 : Jl. Merapi Tempean RT.002 RW.008, Dusun Krajan, Kec. Kalisat, Kab. Jember : Syariah : Hukum Pidana Islam : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember : : 0877 3442 6446 : 2005-2007 : 2007-2012 : 2012-2015
4. MAN 2 Jombang : 2015-2018 5. S1 UIN KHAS Jember : 2018-2023 RIWAYAT ORGANISASI: 1. Anggota OSIS MTS Ashri Jember 2. Anggota Bidang Networking Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember (2019/2020) 3. Anggota Devisi Humas IMADU (Ikatan Mahasiswa Alumni Darul Ulum)