KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pekerjaan : Survei Kondisi Jalan Kecamatan Muara Satu (Paket BM - D.020) Uraian Pendahuluan1 1. Latar Belakang Program Penyelenggaraan Jalan adalah salah satu urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan daerah. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota bertujuan infrastruktur. Dinas menyediakan dokumen-dokumen perencanaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe mempunyai jawab dalam pelaksanaan pembangunan wewenang dan infrastruktur, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan. tanggung Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan perencanaan yang baik agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana tepat secara teknis maupun anggaran. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu bekerja sama dengan penyedia jasa konsultansi perencanaan untuk merencanakan secara teknis kegiatan ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe sangat mengharapkan adanya suatu hasil perencanaan yang sesuai dengan kaidah- kaidah yang berlaku, meliputi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis. Kepada penyedia jasa konsultansi yang akan melaksanakan kegiatan perencanaan, diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab terkait dengan tanggung jawab keilmuan serta profesi keahliannya sebagai pelayanan publik dibidang layanan jasa perencanaan konsultansi teknik sipil transportasi. Kerangka acuan kerja ini disusun untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis sehingga pekerjaan Survei Kondisi Jalan Kecamatan Muara Satu dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Maksud dan Tujuan Maksud dari survei kondisi jalan ini di wilayah Kota Lhokseumawe untuk membantu Pemerintah Kota Lhokseumawe dan khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe terutama Kecamatan Kota Lhokseumawe dalam rangka menyusun suatu acuan system pendataan dan informasi terhadap ruas jalan dan survey kondisi di Kota Lhokseumawe sehingga mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat dalam rangka memacu pembangunan di bidang jalan, untuk melaksanakan kegiatan updating data jalan kota, Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan fungsi layanan informasi dan penataan sistem jalur transfortasi perkotaan, penataan, data ruas jalan, jembatan, dan jembatan dan daerah milik jalan Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan memenuhi kebutuhan data dan database yang akurat dalam bentuk aplikasi computer dan data fisik.
3. Sasaran 4. Lokasi Kegiatan 5. Sumber Pendanaan 6. Nama dan Organisasi PPK 1. Data Dasar 2. Standar Teknis 3. Studi-Studi Terdahulu 4. Referensi Hukum Sasaran dari kegiatan ini adalah Ruas jalan yang terdata dengan baik dan akurat menjadi acuan dalam perencanaan baik dari segi penentuan penomoran, pengklarifikasi dan fungsional jalan tersebut. Terdatanya seluruh ruas jalan dan survey kondisi jalan yang ada dalam kawasan Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan kaidah dan syarat teknis dan fungsional jalan serta kriteria klasifikasi jalan dan jembatan dalam suatu sistem data computer. Lokasi pekerjaan berada di Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBK DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024 dengan Mata Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kode Rekening HPS yang dialokasikan untuk belanja jasa konsultansi perencanaan ini adalah Rp 24.891.750,00 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Kode RUP : 50298476 Nama PPK: M. FAISAL, ST Nip. 19770330 200504 1 002 Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe Data Penunjang2 Nama ruas jalan, no ruas jalan dan lokasi ruas jalan kondisi saat ini. Mengacu pada standarisasi konstruksi jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tidak ada. 1. Undang Undang nomor 2 tahun 2023 tentang Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah; dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaran Jalan Khusus. 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2011 tentang pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2024;
1. Lingkup Kegiatan 8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2024. Ruang Lingkup Lingkup dari kegiatan Survei Kondisi Jalan Kecamatan Muara Satu sebagai berikut: 1. Mendata dan menginventaris ruas dan survey kondisi jalan se Kota Lhokseumawe khususnya wilayah Kecamatan Kota Lhokseumawe. 2. Memferifikasi klasifikasi, fungsi dan pemberian nomenklatur penomoran ruas jalan pada kegiatan pendataan laporan. 3. Melakukan pendataan dalam bentuk softcopy database jalan berupa sistem informasi geografis yang terintegrasi dan mudah dioperasikan. Dengan tampilan form pada layar yang memberikan informasi lengkap baik, jenis, type, klasifikasi, dimensi, foto awal, tengah, dan akhir konstruksi tahun penanganan terakhir serta rekondisi dan lain -lain. 4. Menyusun mengukur dimensi dan melakukan dokumentasi kondisi setiap ruas jalan (titik pangkal, tengah dan akhir jalan) dalam suatu format standar baik berupa tampilan layar perangkat lunak maupun tampilan softcopy dan hardcopy. 5. Melakukan penomoran, penamaan dan klasifikasi fungsi jalan:
Jalan Nasinal
Jalan Provinsi
Jalan Kota
Jalan Desa dan Lingkungan 6. Menyiapkan Produk akhir perencanaan berupa laporan lengkap, data ruas jalan lengkap dengan nomenklatur penomoran ruas dan klasifikasi serta fungsi jalan. 7. Menyiapakan dan memobilisasi personil yang berpengalaman di bidangnya dengan keahlian yang sesuai dengan syarat tekni yang ditetapkan. 8. Pada Tampilan daftar ruas jalan, terdapat keseluruhan database jalan yang merupakan hasil input data dan hasil pengintegrasian data. 9. Kode Jalan - Jalan 10. Nama Ruas Jalan Kecamatan 11. Tipe Perkerasan 12. Panjang (m) 13. Klasifikasi Jalan 14. Lebar Badan Jalan (m) 15. Titik awal (koordinat geografis/decimal degree) 16. Titik akhir (koordinat geografis/decimal degree)
2. Keluaran3 3. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK 4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi 5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa 6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 17. Lampiran Gambar: sesuai keperluan 18. Lampiran Dokumen: sesuai keperluan Dokumen Utama Survey Kondisi Jalan terdiri dari : 1. Laporan Akhir memuat seluruh hasil kegiatan konsultan baik dasar teori, konsep rancangan maupun penentuan keputusan teknis terhadap design serta tahapan pelaksanaan kegiatan dan paling penting adalah keluaran/produk survey yang disepakati baik berupa gambar, perhitungan analisis teknis maupun backup data dan foto existing. 2. Lampiran database jaringan jalan berbentuk tabulasi yang tercetak sesuai dengan urutan ruas jalan. 3. Peta Jaringan jalan Kota Lhokseumawe dan Peta Jaringan Jalan Berwarna Personel pendamping survey dan asistensi dari pihak PPK. PPK tidak menyediakan data maupun fasilitas penunjang kepada penyedia jasa. jasa mempersiapkan data dan fasilitas penunjang untuk Penyedia pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan dimasukkan sebagai bagian dari rencana pembiayaan (cost proposal) dalam penawaran. Theodolit, waterpass, dan alat ukur lain yang diperlukan, gps, kamera, kendaraan roda dua bahan dan biaya survey lain yang diperlukan. Melaksanakan survei lokasi dan membuat perencanaan berdasarkan data, kaidah teknis dan pembuatan laporan-laporan yang ditentukan.
7. Kebutuhan Personel Minimal Kualifikasi Posisi Tingkat Pendidi- kan Jurusan Keahlian Pengal- aman Status Tenaga Ahli Tenaga Ahli: Ketua Tim/ Ahli Sipil 1 (satu) orang, 15 (lima belas) hari S1 Teknik Sipil, Pengalaman 1 (satu) tahun S1 Teknik Sipil
Minimal 1 Tahun Tetap/Tidak Tetap Tenaga Pendukung (jika ada): Drafter 2 (dua) orang, 15 (lima belas) hari DIII Teknik Sipil/Arsitektur, Pengalaman 1 (satu) tahun D. III Teknik Sipil
Minimal 1 Tahun Tetap/Tidak Tetap Surveyor 3 (tiga) orang, 12 (dua belas) hari DIII Teknik Sipil, Pengalaman 1 (satu) tahun D. III Teknik Sipil
Minimal 1 Tahun Tetap/Tidak Tetap Administrasi 1 (satu) orang, 15 (lima belas) hari SMA/SMK, Pengalaman 1 (satu) tahun SMA/SMK
Minimal 1 Tahun Tetap/Tidak Tetap 8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Jadwal disusun berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan dan tahapan pekerjaan, adapun tahapan umum pekerjaan, yaitu :
survei pengambilan data dan titik koordinat, dokumentasi lapangan. lokasi, meliputi mobilisasi personil,pengukuran, Pengolahan data. Laporan*) 1. Laporan Akhir Laporan akhir ini memuat: seluruh hasil kegiatan konsultan baik dasar teori, konsep rancangan maupun penentuan keputusan teknis terhadap design serta tahapan pelaksanaan kegiatan dan paling penting adalah keluaran/produk survey yang disepakati baik berupa gambar, perhitungan analisis teknis maupun backup data dan foto existing. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (Lima Belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan. 2. Lampiran Database Lampiran Database jaringan jalan berbentuk tabulasi yang tercetak sesuai dengan urutan jalan. 3. Peta Jaringan Jalan Peta Jaringan Jalan Kota Lhokseumawe dan peta jaringan jalan Kecamatan berwarna. 4. Softcopy Data Disampaikan dalam bentuk file format asli yang disimpan di flashdisk,berisi semua file hasil survey.
1. Produksi Dalam Negeri 2. Persyaratan Kerja Sama 3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan 4. Alih Pengetahuan Hal - Hal Lain Semua Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan komptensi dalam negeri. Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi ((kerjasama tidak diperlukan) Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Pendataan lapangan di lakukan dengan sangat teliti dari bagian badan lainnya, akurasi survey harus jalan dan bangunan pelengkap menghasilkan kondisi jalan baik, sedang,rusak berat dan rusak ringan. Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe. Lhokseumawe Maret 2024 Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe DTO M. FAISAL, ST Nip. 19770330 200801 1 002