FAKTOR PENYEBAB PERILAKU MALADMINISTRASI BIROKRASI DI INSTITUSI PEMERINTAH DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU Rodi Wahyudi Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau email: radhiallah@yahoo.co.id Jalaluddin Abdul Malek Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia email: Azmi Aziz Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia email: Abstrak Pelayanan publik merupakan proses menyediakan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan rakyat oleh pemerintah pusat dan daerah. Prinsip utama dalam pelayanan publik adalah sejauhmana kemampuan pegawai dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berurusan di kantor pemerintah. Persoalannya adalah mengapa masih begitu mudah terjadi perilaku maladministrasi dalam birokrasi pemerintah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ?. Tujuan penelitian ini adalah meneliti faktor penyebab terjadinya perilaku maladministrasi birokrasi di institusi pemerintah yang menyediakan pelayanan dokumen yang melakukan kontak langsung kepada masyarakat. Kuesioner penelitian telah diisi oleh 250 orang pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Kantor Imigrasi Kelas I, Kantor SAMSAT dan pegawai kantor Camat di Kota Pekanbaru. Hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini diperkuat dengan data wawancara terhadap 5 orang key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku maladministrasi birokrasi disebabkan oleh budaya buruk birokrasi yang turun temurun, adanya pegawai buangan yang memiliki produktivitas kerja yang rendah serta rendahnya kesadaran diri pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan . Kata Kunci: Pelayanan Publik, Birokrasi, Maladministrasi. I. PENDAHULUAN birokrasi negara manapun memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan suatu negara. Birokrasi tidak hanya menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan tetapi juga melaksanakan keputusan politik pemerintah Di dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Birokrasi pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menjamin keadilan, menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat supaya Indonesia senantiasa berharap 1
untuk birokrasi meningkatkan hidup masyarakat dari segi peluang meningkatkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, layanan kesehatan, fasilitas menyediakan publik dan kemudahan untuk mengamalkan ajaran agama berdasarkan keyakinan rakyat juga masing-masing. Rakyat berharap agar birokrasi pemerintah memiliki rasa cinta dan sayang kepada rakyat, suka memudahkan urusan masyarakat, bahagia melihat rakyat hidup senang dan merasa susah hati melihat kesusahan, kemiskinan dan penderitaan rakyat. pemerintah tahap berusaha kualitas Indonesia Sejak era reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini, birokrasi pemerintahan di Indonesia banyak mengalami kemajuan yang signifikan. Era Indonesia ditandai dengan reformasi di adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sistem politik, sistem hukum, termasuk juga perubahan sistem pemerintahan yang semula bersifat terpusat menjadi otonomi daerah. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia untuk dijadikan pedoman dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Sedangkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 pula sebagai sumber hukum dan pedoman pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas oleh pemerintah. Jumlah pegawai negeri sipil jawab melaksanakan yang bertanggung kebijakan pemerintah adalah 4.646.351 orang (Badan Kepegawaian Negara 2012). Selain itu, potensi sumber daya alam yang luas dan ditambah strategis negara letak Indonesia di Asia Tenggara merupakan peluang besar bagi negara Indonesia untuk bangkit menjadi negara maju. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, beriman dan bertakwa sebagai cita-cita mulia bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh peran birokrasi pemerintah nampaknya belum sistem pemerintahan setiap pegawai lagi 2 II. PERSOALAN PENELITIAN Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Ombudsman Republik (2013) bahwa masyarakat membuat laporan melalui surat, mengisis formulir di kaunter, datang langsung ke kantor Ombudsman, melapor telefon dan melalui laporan faksimili. masyarakat kepada Ombudsman pada tahun 2013 adalah 5173 laporan. Permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah penundaan waktu pelayanan (50.19 %), penyalahgunaan wewenang (17.74 %), tidak adil dalam layanan (10.15 %), layanan tidak mengikut SOP (7.78 %), pegawai yang memberikan layanan tidak profesional (4,65 %), meminta uang bayaran lebih (3.98 %) dan tidak memberikan layanan (2.66 %). Indonesia laman web, email, Jumlah keseluruhan Miftah Thoha (2012) menyatakan bahwa pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat bersifat sombong, bekerja di kantor pemerintah dijadikan sebagai simbol kekuasaan, rakyat yang datang ke kantor disuruh antri panjang, tidak ada kepastian kapan urusan akan selesai. Sifat pegawai pemerintah tidak memiliki rasa empati kepada rakyat, tidak disediakan ruang menunggu yang nyaman, bahkan masih ada kantor yang membiarkan masyarakat berdiri diterik matahari seperti ikan pindang yang dijemur ditengah matahari panas. Adang Budiman et.al (2013) pula berpendapat bahwa perilaku korupsi dalam birokrasi pemerintah sudah terjadi sejak era Presiden Suharto dan bahkan sudah menjadi kebiasaan rutin serta telah menjadi aktiviti harian mereka ketika bekerja di kantor. Alasan utama mereka melakukan korupsi ketika bekerja yaitu gaji yang diterima tidak mencukupi, rasa terhadap pekerjaan sangat rendah dan atasan yang mencontohkan perilaku korupsi kepada bawahan. Perilaku buruk birokrasi tersebut masih terus terjadi sampai sekarang. tanggungjawab
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 136 unit layanan di pemerintah pusat, 39 unit pelayanan di 10 pemerintah provinsi dan 196 unit pelayanan di pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mendapati bahwa 25.0 % dari 11.413 responden menyatakan mereka memberikan biaya tambahan pada waktu berurusan dengan pegawai. Dari 25.0 % responden yang memberikan biaya tambahan, 30.0 % memberikan uang tambahan lebih dari sekali. Sebanyak 96.0 % responden mengatakan bahwa biaya tambahan diberikan dalam bentuk uang dan 34.0 % masyarakat memberikan uang tambahan kerana diminta secara langsung oleh pegawai pemerintah (KPK 2010). Menurut hasil penelitian Beberapa hasil laporan dan penelitian sebagai gambaran yang bias dijadikan menunjukkan bahawa maladministrasi birokrasi dalam pelayanan public masih menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalannya adalah mengapa masih begitu mudah berlakunya perilaku buruk birokrasi seperti kelalaian birokrasi menyelesaikan dokumen, penyalahgunaan kuasa, perilaku korupsi, urusan berbelit-belit, tidak ramah kepada masyarakat, tidak ada kejelasan dari segi syarat, biaya dan waktu penyelesaian? III. MALADMINISTRASI BIROKRASI Konsep maladministrasi birokrasi lahir pada akhir abad ke-19 sebagai istilah yang menunjukkan kegagalan birokrasi dalam mengurus urusan rakyat, kurang inisiatif dan kurang sifat tanggungjawab dari pegawai pemerintah. Penelitian mengenai fenomena maladministrasi birokrasi telah dimulai sejak tahun 1917 oleh seorang ilmuan dari Inggeris bernama Hayward. Beliau telah melakuan penelitian tentang fenomena maladministrasi di Inggeris dan hasil kajian tersebut ditulis dalam buku Professionalism and Originality. Hayward (1917) memaparkan bahwa sejak pekerjaan 3 termasuk sebagai pegawai pemerintah dalam kategori pekerjaan profesional, maka pegawai pemerintah yang bekerja dalam institusi birokrasi dituntut untuk bekerja dengan profesional dan bertanggungjawab. Pegawai pemerintah merupakan pelaksana kebijakan politik negara dan mereka dibayar gaji oleh negara. Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh pegawai pemerintah oleh maladministrasi. Hayward Maladministrasi digambarkan sebagai sikap menyalahi undang-undang, korupsi , kecuaian, kejahatan, sifat kasar terhadap masyarakat, ketidakadilan, tidak mampu bekerja dan korupsi. disebut birokrasi maladministrasi birokrasi Konsep semakin berkembang setelah berdirinya institusi ombudsman di Scandinavia pada tahun 1950. Ombudsman adalah satu institusi pemerintah yang berfungsi untuk menerima laporan pengaduan dari masyarakat atas dugaan ketidakpuasan mereka menerima tahun 1960, pelayanan publik. Selepas pemerintah Inggeris pula mendirikan institusi ombudsman. Antara sebab disusun draf undang-undang Ombudsman rancangan adalah masalah maladministrasi birokrasi yang harus segera diselesaikan di Inggeris. Antara jenis maladministrasi birokrasi yang berleluasa pada masa itu ialah tidak adil dalam memberikan pelayanan, kecuaian terhadap tugas, pengabaian tanggungjawab, kelewatan waktu menyelesaikan dokumen, kejahatan dan perilaku buruk lainnya di kantor . Peters (2003) telah menyenaraikan jenis perilaku maladministrasi birokrasi di jenis Amerika Serikat. Ia amalan maladministrasi birokrasi yaitu mencuri barang kantor, penyalahgunaan korupsi, waktu penyalahgunaan wewenang di kantor, konflik kepentingan, rendah kompetensi dari aspek teknikal dan kemampuan menejerial yang lemah. Cope (1997) menyatakan bahwa penyebab beberapa telah menulis di tempat kerja, faktor sebagai
maladministrasi birokrasi yaitu korupsi dan rendahnya integritas, konflik dalam internal birokrasi, konflik antar kaum/etnik, tidak ada sifat disiplin dan buruknya hubungan antar pegawai. (2008) menyatakan bahwa maladministrasi birokrasi akibat tidak jelas sasaran yang ingin dicapai, tidak ada indikator dalam mengukur prestasi pelayanan, melakukan beberapa pekerjaan sekaligus tanpa berpegang kepada prinsip keutamaan dan tidak melakukan eksperimen sebagai kualitas usaha memperbaiki pelayanan dan tidak mahu meninggalkan program yang sia-sia dan tidak memberi manfaat kepada pegawai atau masyarakat. (2001) Eklund & Wimelius telah merincikan beberapa bentuk maladministrasi birokrasi yang biasa berlaku dalam kalangan pegawai publik yaitu: 1. sikap tidak mahu memberikan pelayanan Cheung kepada masyarakat. 2. mementingkan diri sendiri dan berusaha sebagai sifat untuk menunjukkan penguasa 3. tidak ada sistem penilaian untuk mengevaluasi pekerjaan pegawai 4. perbaikan yang disampaika diterima oleh birokrasi pemerintah tidak 5. terlalu mengutamakan peribadi keuntungan IV. METODOLOGI PENELITIAN ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Variabel perilaku maladministrasi birokrasi telah jenis maladministrasi yang diubah disusun oleh Masthuri (2005). Data diolah menggunakan software SPSS versi 20. Data dianalisis menggunakan frekuensi, deskriptif dan uji independent sample t test. Hasil analisis dari data kuantitatif diperdalam dengan data wawancara secara mendalam kepada key informan sebanyak 5 orang. Angket penelitian telah diisi oleh 250 pegawai yang bekerja di lima kantor yaitu Penelitian uji 4 kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, kantor Imigresen Kelas I, kantor SAMSAT dan seluruh kantor camat di Kota Pekanbaru. Kantor yang dipilih dalam penelitian ini menyediakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. V. HASIL PENELITIAN Dari tabel dibawah ini diketahui, laki- laki sebanyak 146 orang (58.4 %), sedangkan perempuan sebanyak 104 orang (41.6 %). Pegawai yang berumur 31-40 tahun sebanyak 72 orang (28.8 %), umur 41-50 tahun sebanyak 63 orang (25.2 %) dan umur 51 tahun ke atas hanya 35 orang (14.0 %). Sebanyak 120 orang responden yang telah bekerja Setelah era reformasi (16 tahun ke bawah) sebanyak 164 orang (65.6 %) dan bekerja sejak sebelum era reformasi (lebih dari 16 tahun) sebanyak 86 orang (34.4 %). Status pekerjaan responden dalam penelitian ini kebanyakan mereka adalah pegawai negeri sipil iaitu 195 orang (78.0 %), sedangkan pegawai honorer (tenaga harian lepas) hanya 55 orang (22.0 %). Demografi Jantina Laki-laki Perempuan N 146 104 % 58.4 41.6 Peringkat Umur Umur 30 tahun ke bawah Umur 31-40 tahun Umur 41-50 tahun Umur 51 tahun ke atas 80 72 63 35 32.0 28.8 25.2 14.0 Tempoh Berkhidmat 16 tahun ke bawah (Setelah Reformasi) Lebih dari 16 tahun (Sebelum Reformasi) 164 86 65.6 34.4 Status Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pegawai Kontrak (Tenaga Harian Lepas) Jumlah 195 55 250 78.0 22.0 100.0
Dengan menggunakan uji deskriptif menunjukkan perilaku maladministrasi birokrasi di Kota Pekanbaru yang paling buruk adalah kelalaian birokrasi dalam menyelesaikan urusan masyarakat ketidakadilan (Mean=6.48) berbanding birokrasi layanan dalam memberikan (Mean=5.07), penyalahgunaan wewenang birokrasi (Mean=5.01) dan perilaku korupsi (Mean=5.15). bahwa jenis Jenis Amalan Maladministrasi Kelalaian Birokrasi Ketidakadilan Birokrasi Penyalahgunaan Wewenang Birokrasi Perilaku Korupsi N 250 250 250 Mean 6.48 5.07 5.01 SD 1.45 1.35 1.40 250 5.15 1.40 1. Perilaku Maladministrasi Birokrasi Adalah Budaya Buruk Birokrasi Yang Turun Temurun Secara normatif pegawai pemerintah menempatkan warga sebagai pihak yang mempunyai untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Warga negara memiliki mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, didengar aspirasi dan tuntutannya, sekaligus dipenuhi hajat dan keperluannya sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Namun, lebih 16 tahun era reformasi di reformasi birokrasi telah berlangsung selama 9 tahun masih menunjukkan bahwa sikap yang belum berubah. 1. Perilaku Maladministrasi Birokrasi Adalah Budaya Buruk Birokrasi Yang Turun Temurun Secara normatif pegawai pemerintah menempatkan warga sebagai pihak yang mempunyai untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Warga negara memiliki mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, didengar aspirasi dan tuntutannya, sekaligus dipenuhi hajat dan keperluannya sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Namun, lebih 16 tahun era reformasi di reformasi birokrasi telah berlangsung selama 9 tahun masih menunjukkan bahwa sikap yang belum berubah. hak hak Indonesia dan Indonesia setelah runtuhnya era orde baru adalah menata serta kembali perilaku perbaikan dalam pegawai memberikan layanan kepada masyarakat. Sampai sekarang masyarakat masih harus bersabar dengan perilaku buruk pegawai ketika memberikan pelayanan. Keadaan Harapan rakyat sistem pelayanan publik 5 bukannya bertambah baik, justru budaya pelayanan zaman dulu masih terlanjut sampai hari ini. Pegawai yang telah bekerja sejak zaman orde baru merupakan mereka yang bekerja lebih lama (senior) jika dibandingkan dengan pegawai yang bekerja di kantor pemerintah setelah era reformasi. Dalam tabel 3 menunjukkan bahwa 66.7 % pegawai yang bekerja sejak zaman orde baru memiliki tahap perilaku maladministrasi birokrasi yang lebih tinggi berbanding pegawai yang bekerja setelah masa reformasi (33.3 %). Walaupun telah diberlakukan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tetapi mengapa perilaku maladministrasi birokrasi tidak berubah ?. Penyebabnya adalah karena perilaku tersebut telah membudaya dan merupakan perilaku yang turun-temurun sehingga sehingga sangat susah untuk dibersihkan. Indonesia,
Perilaku Maladministrasi Birokrasi Bekerja Setelah Masa Reformasi N % Tahap Perilaku Maladministrasi Birokrasi Tahap Rendah (Skor 16-24) 128 65.3 Tahap Tinggi (Skor 25-32) 36 66.7 Tahap Kelalaian Waktu Tahap Rendah (Skor 4-6) 75 66.4 Tahap Tinggi (Skor 7-8) 89 65.0 Tahap Ketidakadilan Tahap Rendah (Skor 4-6) 132 64.1 Tahap Tinggi (Skor 7-8) 32 72.7 Tahap Penyalahgunaan Wewenang Tahap Rendah (Skor 4-6) 132 63.8 Tahap Tinggi (Skor 7-8) 32 74.4 Tahap Perilaku Korupsi Tahap Rendah (Skor 4-6) 126 63.3 Tahap Tinggi (Skor 7-8) 74.5 Apabila pegawai yang bekerja sejak zaman orde baru memiliki tahap perilaku maladministrasi birokrasi yang lebih tinggi berbanding pegawai yang bekerja setelah masa reformasi. Dominasi budaya kerja pegawai yang bekerja sejak zaman orde baru terhadap pegawai yang bekerja setelah masa reformasi jelas akan mempengaruhi usaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. 38 Ciri budaya birokrasi yang cukup mencolok pada zaman orde baru adalah menganggap diri mereka sebagai penguasa bukan sebagai pelayan. Seharusnya pegawai pemerintah merasa bahwa keberadaanya di kantor adalah untuk membantu memudahkan urusan masyarakat, menyediakan dokumen dan yang menyelesaikan dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pelayan adalah Saya undang-undang. sedangkan masyarakat adalah raja dan sebagai pelayan yang baik harus memberikan diperlukan masyarakat tersebut 6 Lama Bekerja Bekerja Sejak Masa Orde Baru % N N Jumlah % 68 34.7 196 100.0 18 33.3 54 100.0 38 33.6 113 100.0 48 35.0 137 100.0 74 35.9 206 100.0 12 27.3 44 100.0 75 36.2 207 100.0 11 25.6 43 100.0 73 36.7 199 100.0 13 layanan yang terbaik kepada raja. Budaya birokrasi yang menganggap diri mereka sebagai penguasa juga telah wujud di zaman penjajahan Belanda. Kata administrasi dalam bahasa Belanda yaitu beheer atau bestuur yang berarti penguasa. Makna inilah yang diamalkan oleh penjajah terhadap rakyat Indonesia. 25.5 51 100.0 Budaya buruk birokrasi yang turun- temurun turut diakui oleh Pak Hendri Kumar, pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, beliau mengatakan: ‡3HJDZDL \DQJ EHNHUMD VHMDN HUD 6XKDUWR sistem tahu memang banyak administrasi dan manajemen organisasi, tetapi mereka memiliki penyakit kerusakan moral yang parah. Apabila ada pegawai baru yang memiliki sifat baik, jujur dan bertanggungjawab diterima di kantor, maka tidak ada jaminan bahwa dia bias merubah budaya organisasi. Ibarat 100 liter air keruh kemudian ditambahkan 1 liter air bersih, air tersebut masih dalam keadaan keruh. Yang tentang
lebih bahaya lagi adalah pegawai yang status quo (lama) dan telah mendapat banyak manfaat dari keadaaan budaya birokrasi yang buruk ini, mereka tidak akan memberi jujur untuk kesempatan kepada pegawai melakukan perubahan. Pegawai lama yang terbiasa dengan perilaku buruk mengatakan pegawai baru yang jujur tersebut tak bisa dipakai, kecuali pegawai baru tersebut mau mengikuti budaya kerja seperti yang sudah ada· telah mendukung hasil penelitian Adang Budiman et. al (2013) dari Universiti Queensland Australia. Mereka tentang perilaku telah melakukan kajian pada era korupsi Presiden telah mengumpulkan data melalui indept interview terhadap 30 orang pejabat pemerintah untuk mendapatkan data mengenai apakah faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi ?. hasil informan kajian key wawancara dari menunjukkan bahwa perilaku korupsi pada era Presiden Suharto telah menjadi rutinitas harian mereka ketika bekerja di kantor. Penyebabnya adalah rendahnya gaji yang diterima, terhadap pekerjaan sangat rendah dan pemimpin yang juga terlibat korupsi. Hasil penelitian pegawai pemerintah Suharto. Mereka rasa tanggungjawab 2. Perilaku Maladministrasi Birokrasi Dilakukan oleh Pegawai Buangan Adanya pegawai buangan di kantor pemerintah telah menjadi musibah besar bagi internal birokrasi dan masyarakat. Biasanya suatu benda yang masuk dalam kategori buangan menunjukkan bahwa benda tersebut tidak bernilai atau sampah yang harus keluarkan untuk selanjutnya dimasukkan dalam tong sampah, dikubur atau dibakar. Istilah pegawai buangan ini, diperoleh dari hasil wawancara bersama Pak Dasuki (Staf Ombudsman Wilayah Riau) dan Pak Baharudin (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mengatakan pegawai buangan adalah pegawai pemerintah yang 7 tidak tidak memiliki kompetensi diri, memiliki ada tidak kelayakan kemampuan bekerja secara profesional. Mereka inilah yang sumber masalah di kantor-kantor pemerintah. Apa artinya job description , standard operational procedure kalau si pegawai tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diperintahkan oleh atasan. Ciri pegawai buangan adalah tidak akan menyegerakan urusan masyarakat selagi tidak ada arahan dari atasan. Padahal, setiap mereka telah diberikan tugas dan tanggungjawab masing-masing tanpa harus menunggu arahan daripada pihak atasan. dan Mengapa ada pegawai buangan di kantor pemerintahan Kota Pekanbaru? Atau tidak tertutup kemungkinan juga di kantor lain diluar Kota Pekanbaru di Indonesia ?. Kita kembali lagi pada sejarah masa lalu, penambahan jumlah pegawai pemerintah secara besar-besaran pada era pemerintahan orde baru bertujuan untuk menyediakan lowongan kerja di bidang pemerintahan. Selama pemerintahan orde baru berkuasa, pemerintah berusaha membuka lowongan sebagai pegawai pemerintah pekerjaan sehingga melebihi keperluan. Tujuan penerimaan pegawai pemerintah adalah untuk menguatkan terhadap kekuatan partai penguasa (Partai Golkar), sehingga aspek kompetensi diri calon pegawai kurang diberi perhatian. Penerimaan pegawai pemerintah dalam jumlah besar dengan adalah memenangkan memanfaatkan suara dari golongan birokrasi pemerintah. Pegawai tidak dibenarkan untuk memilih partai selain Golkar dalam pemilu, jika ketahuan maka diberi hukuman atau pindahkan ke kawasan pedalaman. dukungan pemilu pemerintah Penerimaan pegawai pemerintah dalam organisasi pemerintah terus-menerus dilakukan aspek profesionalisme dan keperluan organisasi. Akibat dari jumlah pegawai publik yang terlalu besar dan tidak profesional, maka tanpa memperhatikan
hasilnya adalah banyak pegawai buangan dalam birokrasi pemerintah. Mereka hanya manjadi beban negara untuk membayar gaji, padahal sumbangan mereka untuk kemajuan negara dan daerah masih sangat kecil. Kesalahan sistem rekrutmen pegawai pada masa telah menyebabkan wujudnya pegawai yang tidak memiliki kompetensi tetapi tetap diterima sebagai pegawai negeri sipil. Selain disebabkan faktor kepentingan politik era orde baru, faktor lain yang menyebabkan adanya pegawai buangan adalah: a. Diterima sebagai pegawai bukan atas tetapi kerana ada suku, kampong, lalu prinsip kompetensi hubungan keluarga, teman (nepotisme) atau kerana disogok. b. Biasanya yang memiliki kompetensi dan professional lebih memilih bekerja di perusahaan swasta sebab gaji yang diterima lebih besar berbanding gaji sebagai pegawai pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kementerian Teguh dan Pak Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi), beliau mengatakan: rekrutmen pegawai dalam perencanaan penerimaan jumlah pegawai yang mau diterima ?. selanjutnya, kualifikasi seperti apa yang diperlukan ?. Ketika pemerintah kurang memperhatikan aspek kualitas, hanya mahu menambah pegawai, maka muncullah pegawai yang tidak ada kompetensi. Misalnya, apa potensi yang ada di Riau dan Kota Pekanbaru, seperti minyak bumi, hasil perkebunan, sumber laut. Seharusnya dicari pegawai yang bisa mengembangkan potensi yang ada di daerah. Jangan hanya asal terima pegawai VDMD· (Pegawai pegawai. Berapa Menurut Pak UU Hamidy, seorang budayawan di Kota Pekanbaru ketika diwawancara, beliau mengatakan bahwa: 8 ‡$GDQ\D pegawai buangan dalam agensi pemerintah Kota Pekanbaru disebabkan kerana mana-mana kantor yang tidak berhubungan dengan uang (kecil peluang untuk mendapatkan uang tambahan/korupsi) menjadi tempat pembuangan pegawai yang tidak disukai oleh pihak atasan. Selain itu, pegawai bekerja tidak sesuai dengan bidang kepakaran/ijazah yang dimilikinya serta terlalu sering pindah tugas sehingga belum lagi sudah sempat GLSLQGDKNDQ· berbuat apa-apa Apa yang dilakukan apabila di kantor pemerintah ada pegawai buangan ?. Yang bagaimana harus meningkatkan kompetensi mereka sehingga betul-betul melaksanakan dan tanggungjawab sebaik-baiknya dengan dengan harapan masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang mereka terima. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan berhubungan dengan kompetensi pegawai adalah aspek pengetahuan sesuai dengan bidang pekerjaan, pengamalan nilai agama, meningkatkan motivasi diri untuk sukses dalam karier, memupuk inisiatif dan kreatif dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Akram dan Tehrani (2011) yang mengatakan bahwa kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh kemahiran dan pengetahuan serta didukung oleh sikap disiplin dalam bekerja sebagaimana yang diatur dalam etika kepegawaian. dilakukan adalah tugas Apabila kompetensi semakin baik, akan lahir kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat yaitu sifat tanggungjawab dengan dedikasi sikap mahu menyumbangkan tenaga yang lebih, supaya bukan saja dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya seperti yang ada dalam list tugasnya, tetapi juga sanggup melakukan kerja lebih untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdullah (1979) seorang pegawai yang memiliki bahw tinggi dan
kesedaran diri yang baik tidak akan berpuas hati melakukan kerja pada tahap minimal. Sebaliknya sedaya- upayanya memenuhi waktu kantor, bahkan lembur untuk menyelesaikan siap untuk masalah-masalah kantor berkaitan dengan pelayanan yang hendak diberikan kepada masyarakat. Ia senantiasa menjaga waktu supaya tidak terbuang. Seorang pegawai yang memiliki senantiasa menunjukkan inisiatif untuk memecahkan Ia cuba menggunakan sesuatu masalah. kebijaksanaanya memikirkan penyelesaian setiap masalah dan membuat keputusan dengan bijaksana. ia akan mencoba kesedaran diri untuk V. PENUTUP Untuk kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya dengan mengubah peraturan perundang, tetapi harus diikuti oleh perubahan perilaku, perubahan mind set pegawai yang akan melaksanakan tersebut. Apa yang peraturan perundang terjadi dalam sistem administrasi dan pelayanan publik di Indonesia adalah masih sekedar perubahan peraturan perundang, terbukti perilaku maladministrasi birokrasi di Kota Pekanbaru sebagai bukti bahwa maladministrasi birokrasi masih gagal diatasi. Perubahan perilaku pegawai sebaiknya diawali dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. meningkatkan 9 DAFTAR PUSTAKA Abdullah Bin Mohd Salleh. 1979. Panduan Perkhidmatan Cemerlang. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri. Adang Budiman, Amanda Roan & Victor J, Rationalizing Callan. Identities and Ideologies, Social Corruption Among Civil Servants in Indonesia During the Suharto Era. Journal Bussiness Ethics, 116:139- 149. 2013. Akram dan Tehrani. 2011. Predicting Model of Organizational Identity toward its effect on Organizational Citizenship Behavior. African Journal of Business Management, 5 (23): 9877-9888. Cheung, A. B. L. 2001. Civil Service Reform in Post-1997 Hong Kong: Political Challenges, Managerial Responses?. International Journal of Public Administration, 24: 929-938. Cope, G. H. 1997. Bureaucratic Reform and Issues Political of Responsiveness,Journal of Public and Administration Theory, 20:461-470. Research Eklund, N., & Wimelius, M. E. 2008.Globalization, Europeanization and Administrative Reform. Dalam J. Killian, & N. Eklund. (Eds), Handbook of Administrative Reform. Boca Raton: Auerbach Publication. Hayward, F. H. 1917. Professionalism and London: Allen & Originality. Unwin. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2010. Integritas Sektor Publik Indonesia, Fakta Korupsi Dalam Pelayanan Publik. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Komisi Pencegahan Pemberantasan Korupsi.
Masthuri. 2005. Mengenal Ombudsman Indonesia. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita. Miftah Thoha. 2012. Birokrasi Pemerintah Indonesia. dan Kekuasaan Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. di Indonesia. 2013. Kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penerbit: Ombudsman Kantor Republik Perwakilan Provinsi Riau. Peter Carey.1986. Ekologi Kebudayaan Jawa dan Kita Kedung Kebo. Jakarta: Pustaka Azet. Ombudsman Republik Indonesia Undang-Undang Nombor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 10