SOSIOLOGIA : Jurnal Agama dan Masyarakat ISSN : 2986-4682 DOI : Journal Homepage: Received: 28 Mei 2023 / Eccepted: 21 Juni 2023 / Published: 27 Juni 2023 Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Tertinggal di Kecamatan Lembang Abd. Rasyid1, Mustamin2, Tri Bambang Prasetio3 1Abd. Rasyid, Institute Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia 2 Mustamin, Sekolah Tinggi Agama Islam Pinrang, Indonesia 3 Tri Bambang Prasetio, Institute Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia Corresponding Author: Author's Name, Abd. Rasyid, E-mail: abdrasyid@iainpare.ac.id | ABSTRAK Desa tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu daerah agraris penyangga pangan nasional. Namun di sisi lain, Kabupaten Pinrang masih memiliki beberapa wilayah atau desa yang masih sangat tertinggal. Tentu kondisi ini seakan terjadi kontradiksi antara daerah yang terkenal dengan julukan lumbung padi, di sisi lain ternya terdapat persoalan sosial dan infrastruktur di beberapa desa pegunungan khususnya di Kecamatan Lembang. Tujuan penelitian ini yaitu menela'ah dan mengkaji masalah sosial masyarakat desa tertinggal dan menemukan strategi dalam pelaksanaan pembangunan masyarkat desa khususnya desa yang telah ditetapkan sebagai desa sangat tertinggal oleh Kementerian Desa pada tahun 2022 terkhusus di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang di antaranya Desa Lembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan mendeskripsikan kondisi sosial masayarakat. Dengan demikian, untuk menganalisis strategi pembangunan masyarakat desa tertinggal di Kecamatan Lembang maka penelitian ini diawali dengan pemetaan melalu Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali potensi masyarakat desa dan masalah-masalah yang dihadapi serta melakukan wawancara dan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai langkah strategis. | KATAKUNCI Pembangunan; Masyarakat; Desa Tertinggal; Kabupaten Pinrang |ABSTRACT Disadvantaged villages are villages that have minimal availability and access to basic services, infrastructure, accessibility of public services, and governance. Pinrang Regency is known as one of the national food buffer agricultural areas. But on the other hand, Pinrang Regency still has several areas or villages that are still very underdeveloped. Of course this condition seems to be a contradiction between the regions known as rice granaries, on the other hand there are social and infrastructural problems in several mountain villages, especially in Lembang District. The purpose of this research is to analyze and examine the social problems of underdeveloped rural communities and find strategies in implementing village community development, especially villages that have been designated as very underdeveloped villages by the Ministry of Villages in 2022, especially in Lembang District, Pinrang Regency, including Lembang Village. The method used in this research is qualitative, namely a research method that uses a naturalistic approach to seek and find understanding or meaning of phenomena in a specific context. This approach is intended to see and describe the social conditions of society. Thus, to analyze the development strategy of underdeveloped rural communities in Lembang District, this research began with mapping through Focus Group Discussions (FGD) to explore the potential of village communities and the problems they faced as well as conducting interviews and forming a Working Group (Pokja) as a strategic step. |KEYWORDS Development; Public; Disadvantaged Villages; Pinrang Regency Copyright: © 2022 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license Published by Al-Kindi Centre for Research and Development, London, United Kingdom. Page | 151
Abd Rasyid, Mustamin,Tri Bambang Prasetio Volume 3 No1, May 2023 1. PENDAHULUAN Desa tertinggal merupakan suatu wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dan ditandai dengan penduduknya yang relatif tertinggal karena keterbatasan akses pembangunan, infrastruktur, pendidikan, sosial dan budaya. Dengan berbagai permasalahan yang dialami maka diperlukan adanya suatu program yang dilakukan oleh pemerintah agar desa tertinggal dapat lebih maju dan kesejahteraannya dapat meningkat seperti desa lain yang sudah berkembang dan maju. Desa selalu identik dengan ketertinggalan dan kemiskinan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografi dan topografi desa yang jauh dari perkotaan. Terbatasnya mata pencaharian masyarakat desa menjadikan desa semakin jauh dari kesejahteraan. Desa merupakan suatu daerah dimana biasanya konflik berkepanjangan senantiasa terjadi. Konflik yang berkepanjangan pada akhirnya mengakibatkan banyaknya sumber-sumber dasar (the resource base) dan kapabilitas masyarakat (People's Capabilities) menjadi rusak/tergedrasi. Desa atau daerah tertinggal secara umum dipahami sebagai daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pengertian ini kemudian diperjelas secara detil melalui Badan Pengembangan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), bahwa suatu daerah yang dikatakan tertinggal, karena (a) secara geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi; (b) dari sisi sumber daya alam, tidak memiliki potensi, atau memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat di eksploitasi, dan daerah tertinggal akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan; (c) dari sisi sumber daya manusia, umumnya masyarakat di daerah tertinggal, tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilannya relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang; (d) keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; (e) seringnya (suatu daerah) mengalami bencana alam dan konflik sosial yang berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi; dan (f) suatu daerah menjadi tertinggal, disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat, seperti: kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.1 Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terletak 185 km dari Kota Makassar arah utara yang berbatasan dengan kabupaten Polewali Mandar, provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah kabupaten Pinrang yakni 1.961,77 km² dan terbagi ke dalam 12 kecamatan, yang meliputi 68 Desa dan 36 Kelurahan serta terdiri dari 86 lingkungan dan 189 Dusun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kabupaten Pinrang sebanyak 407.882 jiwa, dengan kepadatan 208 jiwa/km. Kabupaten Pinrang secara geografis dibagi dalam tiga bagian, yakni daerah pesisir, daerah dataran dan daerah pegunungan. Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Pinrang, khususnya desa-desa di pegunungan masih jauh dari kata maksimal bahkan cenderung terabaikan dalam artian "dinomor duakan", misalnya di sektor inprastruktur jalanan, pendidikan, kesehatan, akses internet dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pedesaan yang berada di daerah di pegunungan dan daerah pedasan dataran dan pesisir disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang tidak lebih banyak berpihak kepada daerah pergununga, akibatnya timbul Desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Pinrang, terbukti dengan ditetapkannya beberapa desa yang ada di kabupaten Pinrang sebagai desa yang tertinggal sesuai dengan penetapan menteri desa tahun 2022 diantaranya Desa Letta, Desa Kariango, Desa Basseang dan Desa Lembang Mesaka. Berdasarkan data tersebut sebagai peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian atau penelitian di desa yang bersatus tertinggal atau bahkan sangat tertinggal sesuai dengan penilaian dari tim kementerian pada tahun 2022 mengingat Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu daerah agraris penyangga pangan nasional. Tentu kondisi ini seakan terjadi kontradiksi antara daerah yang terkenal dengan julukan lumbung pad, disisi lain ternya terdapat persoalan sosial dan infrastruktur di beberapa desa pegunungan khususnya di Kecamatan Lembang, keadaan ini menjadi stimulan yang cukup kuat untuk mendorong peneliti melakukan kajian secara langsung dengan mengangkat judul Startegi Pembangunan Masyarakat Desa Tertinggal di Kabupaten Pinrang. 1Muhtar, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal: Identifikasi Kebutuhan, Sumberdaya, dan Permasalahan Masyarakat Desa Jambu & Engkangin-Kalimantan Barat Serta Desa Sendangmulyo & Desa Mlatirejo. (Jakarta: P3KS Pres. 2010) Page | 152
SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat 2. LITERATURE REVIEW 2.1. Konsep Pembangunan Istilah pembangunan sering kali diidentikan dengan kata development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europanization. Identifikasi pembangunan dengan beberapa istilah tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretasi, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa kata lain yang berlainan, makna dasar dari developmenf adalah pembangunan, artinya serangkaian upaya untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, sering kali kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi, bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharpakan bagi sebagian orang tersingkir dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya.2 Sosiologi pembangunan orientasinya adalah perubahan sosial masyarakat, perubahan sosial secara teoritik meliputi beberapa hal penting, menyangkut dimensi perubahan sosial serta kondisi dan faktor-faktor perubahan sosial. Perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat, dan dengan adanya interaksi sosial juga akan menimbulkan proses perubahan masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi tatanan perubahan masyarakat lainnya dalam norma, nilainilai, pola-pola perilaku, organisasi sosial, dan lembaga sosial, perubahan sosial seringkali mengacu kepada perubahan dalam struktur sosial dan hubungan sosial.3 2.2. Pembangunan Masyarakat Pembangunan masyarakat merupakan suatu hal yang vital dan sangat menentukan maju mundurnya suatu negara, baik dalam faktor politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu tujuan pembangunan masyarakat menurut Melkotee, dan Steeves, adalah untuk meningkatkan taraf hidup/kualitas hidup suatu masyarakat. Dengan adanya tujuan mulia dari pembangunan masyarakat tersebut, kemudian banyak bermunculan program-program pembangunan masyarakat baik yang disusun oleh pemerintah maupun swadaya. Cikal bakal munculnya istilah pembangunan masyarakat (Community Development) secara global dapat terlihat dari konsekuensi terjadinya kegerakkan pembaharuan sosial di Inggris dan di Amerika Utara pada sekitar akhir pertengahan abad ke-18. Pembangunan masyarakat pada awalnya merupakan suatu program pemerintah kolonial Inggris yang diterapkan pada negara-negara di dunia ketiga sebagai bagian dari proses dekolonosasi. Barulah sekitar tahun 1950-1960 pembangunan masyarakat (community development) yang ketika itu masih disebut sebagai "Community Organization" telah diterapkan pada daerah-daerah urban dan terpencil (rural) di Amerika Utara.4 Sebagai konsekuensinya, program-program yang bercirikan dengan pembangunan masyarakat ini semakin mencuat kepermukaan sejak sekitar tahun 1960-1970 melalui kegiatankegiatan pembangunan yang dimotori oleh program-program pemerintahan yang anti kemiskinan, baik yang ada di negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Para praktisi pembangunan masyarakat saat itu bekerja berdasarkan pengaruh dari teori-teori pembangunan yang menganalisa struktural yang memiliki premis bahwa penyebab dari semua kemiskinan adalah disebabkan adanya ketimpangan distribusi kekayaan, pendapatan, lahan kerja, dan lain sebagainya, termasuk disebabkan oleh kekuatan politik. Sebab itu diperlukan suatu mobilisasi masyarakat untuk suatu perubahan sosial, yaitu berupa pembangunan masyarakat (Community Development). Pentingnya suatu partisipasi sosial sebagai penggerak transformasi sosial juga dapat dipraktikkan didalam kontek pendidikan, seperti oleh tokoh pendidikan dan filsafat Brasil, Paulo Freire (1921-1997), yang terkenal oleh karena karya monumentalnya "Pedagogy of the Oppressed" adalah salah satu dari penggagas kegerakan partisipasi sosial, disamping Saul Alinsky dengan prinsip "Rules for Radicals"nya dan dalam area ekonomi sosial oleh EF Schumacher dengan istilah "Small is Beautiful", pemakaian istilah pembangunan masyarakat (Community Development) mulai dipergunakan pertama kali secara umum di dunia pembangunan masyarakat sebagai program nasional yang luas dari pemerintahan 2Bandiyono, Suko. Pekerjaan diluar Sektor Pertanian dan migrasi desa-kota, suatu respon terhap tekanan penduduk dan pembangunan di Jawa" Masyarakat Indonesia. (diakses pada tanggal 29 mei 2023) 3Rauf. Perubahan Sosial dan /FPIPS/M_K_D_U/ 196604251992032ELLY _MALIHAH/Bahan_ (diakses padat atnggal 29 Mei 2023). 4Smith. Pembangunan Masyarakat Indikator dan penggeraknya. 123456789/13095/2/ D_ 9020 07005_BAB%20II. pdf (diakses Pada tanggal 29 mei 2023) pukul. 14.00 Page | 153
Abd Rasyid, Mustamin,Tri Bambang Prasetio Volume 3 No1, May 2023 kolonial Inggris sebagai pengganti istilah "Mass Education" yang sebelumnya diberlakukan pada semua negara-negara koloninya pada sekitar tahun 1948. Pemakluman penggunaan istilah Pembangunan Masyarakat ini secara resmi dicanangkan sebagai hasil serangkaian konferensi yang diadakan oleh Kantor Pemerintahan Kolonial Inggris selama musim panas pada waktu mereka membahas tentang masalah perbaikan administrasi negara-negara jajahan mereka di Afrika, salah satu hasil historik mereka adalah menghapus istilah "Mass Education" 2.3. Desa Tertinggal Desa yang tertinggal adalah desa di mana pelayanan dasar, infrastruktur, dan layanan pemerintah tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Desa tertinggal juga dikenal sebagai desa primer dalam Indeks Desa Berkembang (IDM) adalah desa yang rentan terhadap bencana alam, konflik ekonomi, dan konflik sosial, sehingga mereka tidak dapat mengelola potensi sosial, ekonomi, dan ekologi mereka dan mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk, indeks Desa Berkembang desa tersebut adalah 0,491.5 Daerah tertinggal didefinisikan sebagai kabupaten dengan masyarakat dan wilayah yang relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di seluruh negeri. Dalam hal ini, Bappenas menyatakan bahwa suatu wilayah dianggap tertinggal karena: a. Lokasinya jauh di pedalaman, perbukitan dan pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil, atau karena faktor geomorfologi lainnya dengan membuat sulit dijangkau oleh jaringan transportasi dan komunikasi. b. Dari segi sumber daya alam, tidak memiliki potensi atau memiliki banyak sumber daya alam, tetapi lingkungan sekitarnya terlindung atau tidak dapat dibudidayakan dan tertinggal karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. c. Dari segi sumber daya manusia, masyarakat di daerah tertinggal biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan umum, dan keterampilan, dan belum membangun kelembagaan adat. d. Keterbatasan dalam prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, pengairan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. e. Bencana alam dan konflik sosial sering terjadi di suatu wilayah, mengganggu proses pembangunan sosial dan ekonomi. Daerah tertinggal karena kebijakan yang salah, seperti tidak mendukung pembangunan daerah tertinggal, menggunakan prioritas dan pendekatan pembangunan yang salah, dan tidak melibatkan lembaga masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan. 2.4. Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Tertinggal Starategi Pembangunan masyarakat desa tertinggal dalam kegiatan penelitian ini yakni melakukan pemetaan potensi dan masalah desa tertinggal dan membentuk kelompok kerja, istilah kelompok kerja atau pokja ini mengandeng berbagai pihak, yakni pemerintah terkait, masyarakat desa tertinggal dan perguruan tinggi, ada beberapa strategi membangunan masyarakat desa tertinggal yaitu: 2.4.1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sistem Kelembagaan Desa adalah lembaga atau ruang publik di mana setiap orang hidup bersama dengan system pikiran tentang mata pencaharian, religiusitas, dan hubungan yang menjembatani kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kekuatan daerah di atasnya juga berinteraksi dengan hal-hal ini. Pengertian ini menunjukkan bahwa desa memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan nasional, regional, dan lokal. Ini berarti bahwa otoritas untuk mengatur potensi dan kepentingan desa sangat penting, sesuai dengan konsep otonomi daerah yang diatur oleh UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, serta keterpaduan antarsektor, wilayah, dan nilai sosial budaya yang menjadi dasar pembangunan masyarakat. Karena tidak ada Perda, UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999, bahkan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, harus direvisi oleh hakim dan jajarannya6. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan undang-undang otonomi daerah: a. Pemerintah kecamatan hingga desa tidak dapat memanfaatkannya untuk kegiatan dan programnya. Selain itu, karena pemahaman yang berbeda tentang UU Otonomi Daerah dan metode desentralisasinya, sering terjadi fungsi 5Bappenas. Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal. Dit. Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal. Jakarta. 2006. 6Efriyanti, R. Implementasi peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (pdtt) no 03 tahun 2015 tentang tugas penelitian desa dalam pembangunan sarana dan prasarana perspektif fiqh siyasah. (di akses pada tanggal 27 Mei 2023). Page | 154
SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat pengawasan yang berbeda dalam program atau kegiatan masing-masing bidang dan sektor. Misalnya, apa peran daerah? Adakah peran pelaksana dan pengontrol sekaligus sebagai fasilitator? b. Pemahaman tentang renstra kabupaten yang harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan di tingkat desa tidak sama, and mereka bahkan cenderung bersaing secara tidak adil tentang bagaimana menempatkan pelaksanaan pembangunan sebagai prioritas utama. c. Renstra wilayah kecamatan dibuat melalui musyawarah kecamatan yang didahului oleh musyawarah desa menurut alur perencanaan pembangunan dan seringkali diubah secara keseluruhan setelah dipertimbangkan di tingkat kabupaten. Hasil musrenbang kecamatan awalnya dibuat untuk dua tahun berikutnya, tetapi mulai tahun 2005, mereka dibuat untuk tahun berikutnya. Sistem organisasi kemasyarakatan seperti dinas pendidikan (PLS) terlibat dalam pelaksanaan program atau kegiatan perencanaan yang berbasis otonomi dan keterpaduan. Contohnya, PKBM dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kepemudaan dan kepemudaan; LKMD dapat meningkatkan partisipasi kelompok usaha dalam proses perencanaan pembangunan; PKK dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pemberdayaan kelompok usaha; atau BPD dapat meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 2.4.2. Pemberdayaan Potensi Masyarakat Desa Berbagai macam potensi desa baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia misalnya modal sosial. Konsep modal sosial (social capital) pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Bourdieu pada tahun 1972 dan Coleman pada tahun 1988 (Hauberer, 2011). Definisi mendasar yang diperkenalkan adalah modal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok.7 Potensi Desa untuk pemberdayaan masyarakat seperti perbaikan jalan secara swadaya adalah salah satu bentuk modal sosial masyarakat desa, pembangunan secara gotong royong adalah sebagian besar atas prakarsa masyarakat, termasuk pendanaan. modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Selain itu potensi alam yang cukup signifikan perbukitan yang terdiri dari babatuan adalah potensi alam desa ini. Masyarakat setempat percaya bahwa bebatuan ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena belum ada investor yang mengembangkan batu ziolit ini, pengelolaannya masih belum optimal. Sebagian besar lahan digunakan untuk menanam jagung, atau singkong yang mudah tumbuh di wilayah seperti Mertelu karena kondisi tanah yang tidak subur. Desa-desa ini masih tertinggal karena kondisi geografis, kesejahteraan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi alam yang berbeda, masyarakat secara mandiri melakukan berbagai upaya. Program kelompok kerja yakni percepatan pembangunan desa tertinggal yang di bentuk oleh pemerintah kabupaten, Program kelompok kerja ini di bentuk secara khusus untuk mengentaskan desa tertinggal yang ada di Kabupaten Pinrang, program kelompok kerja ini melibatkan 20 SKPD yakni perwakilan dari perguruan tinggi dan kelompok masyarakat sipil, Perbedaan dengan program Kelompok Kerja yang di buat yakni secara spesifik di peruntukkan pada desa sangat tertinggal. Program kelompok kerja masyarakat sipil dibentuk oleh kementerian desa PDT Trans pada tahun 2016 dan merupakan upaya untuk menciptakan model baru untuk pengelolaan desa dari sudut pandang masyarakat dan pemerintah, personil Program kelompok kerja terdiri dari berbagai lembaga yang telah mempelajari berbagai masalah pemberdayaan desa, seperti agraria dan tata ruang desa, pemeliharaan ekologi dan lingkungan, penguatan desa adat, penguatan peran perempuan desa, lumbung ekonomi desa, pelayanan publik, adalah upaya untuk meningkatkan demokratisasi di desa.8 Pada penelitian ini, yakni Program kelompok kerja yang dibentuk cakupannya hanya berfokus pada sektor yang menjadi indikator dalam IDM yang menyebabkan desa tersebut menjadi desa tertinggal disebabkan oleh Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Bencana alam dan IT, program kelompok kerja penataan ruang dalam percepatan pembangunan masyarakat dikawasan rawan sanitasi di Kabupaten Pinrang. 3. METODE Metode penelitian ini adalah deskriktif kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. 7 Hauberer, sacial Cavital. (diakses pada tanggal 12 juni 2023) 8 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementeriandesa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Ebook Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun. Provinsi Kabupaten, Kecamatan Desa. 2022 Page | 155
Abd Rasyid, Mustamin,Tri Bambang Prasetio Volume 3 No1, May 2023 Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.9 Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.10 Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data Primer. Data sekunder adalah tehnik penentuan informan adalah purposive yaitu memilih dan menentukan orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi valid yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sementara pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, fokus utama dalam penelitian ini adalah masyarakat desa tertinggal yang ada di Kabupaten Pinrang utama desa Letta Kecamatan Lembang, yang desa ini merupakan desa yang berstatus desa sangat tertingga bersama dengan tiga desa lainnya yang ada di Kecamatan Lembang. Sementara informan adalah mayarakat dan pemerintah desa khsusunya desa Letta Kecamatan Lembang yang dipilih secara acak. informan dipandang sebagai pelaku utama dan penentu keputusan dalam pelaksanaan penelitian ini, peran peneliti yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagai katalis dalam membantu terjadinya perubahan, adanya mepercayaan antara peneliti dan informan juga menjadi hal yang penting. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Kegiatan Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang yang mencoba untuk mengakaji terhadap ketertinggal masyarakat di desa tertiggal ini telah mengasilkan beberapa temuan-temuan yang cukup subtantif, antara lain: 4.1. Masalah Umum Masyarakat Desa Tertinggal 4.1.1. Minimnya Pembangunan Infrastruktur Desa Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, infrastruktur dapat didefenisikan sebagai fasilitast-fasiitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Desa Letta Kecamatan Lembang yang berada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adalah salah satu desa yang berstatus desa sangat tertinggal dari empat desa yang ada, desa ini berjarak kurang lebih 40 km dari ibu kota kabupaten Pinrang, akses jalan menuju kedesa tersebut cukup memprihatinkan karna kondisi jalan yang rusak parah dan hanya dapat diakses dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan mobil khusus yang disebut oleh warga setempat "Mobil Hartop". Sebagaimana disampaikan Informan: "...untuk menuju ke desa kami harus menggunakan motor, bisa juga mobil tapi mobil khusus seperti mobil hartop kalu mobil sedan itu tidak akan bisa karna kondisi jalan yang sukup terjal dan sebagian besar belum di beton. Kami sangat berharap pemerintah bisa memperhatikannya" Kondisi infrastruktur jalan yang belum maksimal menjadi salah satu penghambat perkembangan di Desa Letta Kecamatan Lembang sehingga hal ini harus diselesaikan dengan melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Harus ada kepedulian dan dukungan dari pemerintah kabupaten Pinrang untuk mencari solusi terkait masalah yang dialami oleh desa tertinggal tersebut. Ini tidak cukup dengan mengandalkan dana desa karna kondisi geografis yang esktrim. Keadaan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Sebagaimana menurut Kepala Desa: "...Desa kami sadah puluhan tahun mengalami krisis infrastruktu jalan, dana desa kami tidak mampu untuk menyelesaikannya, kami hanya dapat memperbaiki jalan yang merupakan wewenang desa, meskipun sesekali kami memperbaiki sebagian dengan modal gotong royong" 4.1.2. Terjadi Mingrasi Penduduk Salah satu cara orang menanggapi perubahan kondisi lingkungan mereka adalah migrasi penduduk. Orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena perubahan kondisi alam, kehidupan sosial masyarakat, perubahan kondisi ekonomi, 9 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosida, Bandung. 2007. hlm. 5 10 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. 2009. hlm. 9 Page | 156
SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat dan perkembangan penduduk selama siklus hidup mereka. Jumlah penduduk dan perkembangan sosial ekonomi yang berbeda di setiap wilayah menyebabkan peluang yang berbeda.11 Masyarakat di desa tertinggal seperti di desa Letta Kecamatan Lembang banyak melakukan perpindahan penduduk ke kota dan keluar daerah lainya seperti kalimantan, fenomena ini telah berlangsung dari tahun ke tahun, hal ini terjadi dikatrenakan bayak faktor salah satunya adalah persoalan ekonommi, pada dasarnya masyarakat Letta sama dengan masyarakat bugis pada umumnya yakni budaya merantau masih menjadi pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonominya mengingat daerahnya atau tempat tinggalnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, Dalam FGD Kepala Desa Letta menjelaskan: "Masyarakat kami banyak yang memilih pergi merantau karnya kehidupan di desa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, di desa kami bukan karna tidak ada sawah dan kebun, disana lahan sangat luas tapi kendalanya adalah lagi-lagi fasilitas yang minim. Sampai hari ini sudah banyak rumah-rumah yang kosong karna penghuninya sudah pindah ke desa lain bahkan bayak yang di tarakan" Tingginya angka perpindahan penduduk desa Letta Kecamatan Lembang menjadi salah satu maslah sosial yang serius karna ini akan berdampak pada produktifitas masyarakat dan dikwatirkan akan terjadi kekosongan di desa, pemerintah daerah dan provinsi bahkan pemerintah pusat harus ikut mengintervensi desa-desa tertinggal yang ada. 4.1.3. Masalah Ekonomi Salah satu sumber ekonomi masyarakat desa adalah pertanian merupakan satu-satunya ujung tombak pembangunan nasional yang mempunyai peran penting di desa Letta Kecamatan Lembang sebagai salah satau desa yang bersatatus desa sangat tertinggal yang ada di kabupaten Pinrang, secara geografis berada di pegunungan yang yang mana hampir semua masyarakat desa memiliki aktifitas yang sama yakni bertani. Hasil pertanian Desa Letta Kecamatan Lembang ini sangat subur dan produktif namun untuk mendistribusikan dan memobilisasi hasil pertanian sangat sulit karna infrastruktur yang tidak mendukung. 4.1.4. Masalah Pendidikan Berbagai permasalahan seringkali menghambat peningkatkan mutu pendidikan nasional, khususnya di daerah tertinggal atau terpencil, yang pada akhirnya mewarnai perjalanan pendidikan di Indoensia, di suatu daerah terpencil masih banyak dijumpai seperti anak-anak belum terlayani pendidikannya, angka putus sekolah yang masih tinggi dan juga masalah kekurangan guru, walaupun pada sebagain daerah, khususnya daerah perkotaan persediaan guru berlebih, sarana dan prasarana yang belum memadai, itulah sederat fakta-fakta yang menghiasai wajah pendidikan kita di daerah terpencil. Dasa Lembang Kabupaten Pinrang adalah salah satu contoh daerah tertinggal yang masih sangat kurang dalam pelayanan pendidikan kepada anak-anak, di Desa tersebut banyak ditemukan fakta-fakta kekurangan pelayanan pendidikan selama ini, misalnya kekurangan guru, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, serta biaya operasional pendidikan yang sangat minim. Dengan adanya berbagai permasalahan penyelenggaran pendidikan di daerah tertinggal atau terpencil, seharusnya masalah pelayanan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab bersama, melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, NGO, dan organisasi lainnya bisa ikut terlibat dalam membantu mengatasi berbagai kekurangan layanan pendidikan di daerah terpencil. 4.2. Potensi Desa Desa memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi. Sumber daya memiliki nilai-nilai tertentu yang dianggap mampu memberikan kekuatan, baik secara moril maupun materiil untuk meningkatkan atau pengembangan satu wilayah, dan peningkatan tarap kehidupan masyarakat serta penurunan permasalahan sosial. Dikemukakan oleh Ruaida Murni dalam Manan (1978) bahwa semua sumber daya baik alam, manusia, sosial dan ekonomi yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.12 11 Bandiyono, Suko 1983. Pekerjaan diluar Sektor Pertanian dan migrasi desa-kota, suatu respon terhap tekanan penduduk dan pembangunan di Jawa" Masyarakat Indonesia. 1983 12Ruaida Murni. Sumberdaya dan Permasalah Sosial di Daerah Tertinggal (diakses pada tanggal 30 Mei 2023). Page | 157
Abd Rasyid, Mustamin,Tri Bambang Prasetio Volume 3 No1, May 2023 4.2.1. Sumber Daya Alam Sumber daya alam merupakan salah satu dari sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut Soerianegara (1977) bahwa hutan, tanah, air, tanaman pertanian, padang rumput, dan populasi ikan merupakan beberapa contoh sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Desa Letta misalnya yang masuk sebagai desa yang sangat tertinggal di Kabupaten Pinrang memiliki kekayaan alam yang luar biasa seperti hamparan persawahan dan areal perkebunan yang cukup luas begitupun sumber daya alam yang lain, hanya saja daerah tersebut sangat terisolir dari sisi fasilitas infllastruktur sema dengan desa yang lain yang menyandang sebagai desa yang sangat tertinggal. 4.2.2. Sumber Daya Manusia Daya Manusia (SDM) dipahami sebagai orang-orang yang memiliki potensi dan mampu serta mau diperankan atau memerankan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungannya. Di masyarakat luas biasa disebut sebagai para tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pendidikan, tokoh remaja dan lain-lain, baik yang terdapat dalam satu organisasi maupun individu. Pengertian sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM dipahami sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. 4.2.3. Sumber Daya Sosial Sumber daya sosial dapat dipahami sebagai modal sosial yang ada pada masyarakat maupun dalam keluarga. Tersedianyan sumber daya sosial atau modal sosial baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga, merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjamin terbangunnya kondisi harmonis untuk membentuk masyarakat maupun keluarga yang mampu berdiri sendiri, dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada lingkungan sekitarnya. Seperti yang dikatakan dalam sebuah tulisan Memahami Modal Sosial Dalam Pembangunan Pertanian, yang diakses melalui internet, bahwa Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesalingpercayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Rahardjo mengupas pendapat Durkheim, yang menyebut istilah "modal sosial" untuk menyatakan ikatan sosial antar manusia di dalam sebuah masyarakat sangat penting untuk membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan bermasyarakat. Ia merupakan sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan hidup bersama yang tidak mungkin dicapai secara personal. Modal sosial dikatakan Durkheim merupakan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, hanya bisa dicapai manakala antar warga masyarakat itu saling berhubungan dengan baik melalui jaringan dan kesamaan nilai yang tumbuh di masyarakat itu dengan lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaaan yang ada. Nilai-nilai itu terus dijaga sebagai kekuatan yang mengikat, sehingga menjadi kekuatan tersendiri yang bermanfaat tidak saja untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, tetapi juga untuk menangkis berbagai upaya yang mengancam kohesivitas mereka. Sjafari (2014) mengatakan ketersediaan sumber daya sosial berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar keluarga yang mampu memberikan dukungan dalam memperkuat sistem sosial terhadap keluarga yaitu tingkat kepercayaan antar keluarga, dan intensitas kegiatan gotong royong. Sumber daya sosial terdiri dari tingkat kepercayaan antar keluarga, kerjasama antar keluarga, dan intensitas kegiatan gotong royong bagi keluarga miskin merupakan sebuah modal sosial yang masih berkembang di perkotaan. Sumber daya sosial dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan, bila dilandasi dengan asas profesionalisme.13 4.2.4. Sumber Daya Ekonomi Ketersediaan sumber daya ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung terbentuknya keluarga yang mandiri, karena sumber daya ekonomi mencakup berbagai sumber yang ada dilingkungan keluarga dan masyarakat. Sjafari (2014) mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya ekonomi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar keluarga yang mampu memberikan dukungan ekonomi terhadap keluarga antara lain ketersediaan modal ekonomi, keikutsertaan dalam pelatihanketerampilan berusaha, tingkat penyerapan informasi, serta bantuan dari pihak luar. Sedangkan secara umum Sumber Daya Ekonomi adalah segala sumber daya dimiliki berupa barang atau jasa untuk 13 Sjafari A. Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompo, Fisip Untirta Press. 2014 Page | 158
SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat memenuhi kebutuhan manusia, baik itu yang berasal dari sumber daya alam (SDA) maupun dari sumber daya manusia (SDM) yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan (benefit), serta dapat diolah sebagai modal dasar dalam pembangun ekonomi. Menurut Arga bahwa sumber daya ekonomi dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, wujudnya berupa barang atau jasa. Sumber daya ekonomi dibagi menjadi empat macam, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya kewirausahaan serta sumber daya modal.14 4.3. Pembentukan Kelembagaan POKJA Terbentuknya suatu kelompok yang secara khusus melakukan upaya-upaya mengentaskan Desa Tertinggal di Kabupaten Pinrang, yaitu dengan membentuk Lembaga masyarakat yakni Kelompok Kerja (POKJA) Desa sangat tertinggal, selain membuat POKJA capaian lain yakni membuat rencana strategis percepatan pembangun desa sangat tertinggal yang menjadi lokus konsentrasi utama kegiatan penelitian masyarakat (PKM) ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Idris Selaku kepala Bappeda Kabupaten Pinrang bahwa: "berbagai persoalan yang ada di empat Desa di Kecamatan Lembang adalah hal yang membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat umum salah satunya yang paling mendesak adalah infrastruktur jalan, saya kira keempat desa tersebut masalahnya hampir sama yakni maslah akses jalan tak terkecuali desa letta, pemerintah dalam hal ini pemda Pinrang telah berupaya maksimal bagaimana suapaya akses jalan ke desa tersebut bisa kita atasi, sehingga untuk memfokuskan perhatian ke empat desa ini maka sangat perlu dibengtuk yang namanya kelompok kerja (Pokja), saya sangat sepat ini" Berbagai cara dan metode yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk mengentaskan masalah yang ada di Desa Letta Kecamatan Lembang dan beberapa desa yang masih berstatus sangat tertinggal belum memberikan hasil yang maksimal, termasuk pemanfaatan dana desa, tapi itu belumlah cukup untuk menyelesaikan pembangunan, maka sangat perlu perhatian dari berbagai unsur termasuk kelompok akademisi. Salah satu kegiatan POKJA adalah melakukan FGD, yang dihadiri oleh anggota POKJA akan merumuskan kebijakan- kebijakan atau program-program strategis dalam mengatasi problem yang terjadi di desa sangat tertinggal, hasil diskusi di peruntukkan pada desa tertinggal di Kabupaten Pinrang, khususnya Desa Letta Kecamatan Lembang yang melakukan fokus diskusi secara khusus bersama pemerintah Desa Letta, dan perwakilan tokoh masyarakat. 4.4. Komposisi Pokja Komposisi Pokja yakni terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pinrang, masyarakat Desa dan Perguruan Tinggi yaitu IAIN Parepare, dalam penyusunan komposisi pengurus dilaksanakan dengan cara musyawarah secara mufakat yang dihadiri oleh peserta, sehingga kelompok kerja yang terbentuk sangat representatif karena hampir semua unsur baik dari pemerintah desa, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Kelompok Kerja Desa tertinggal tersebut masih menunggu Surat Keputusan oleh Bupati Pinrang sebagai legitimasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, secara umum kegiatan didesa sangat tertinggal ini masih sangat terbatas akan tetapi pokja tersebut telah menyusun program kerja sebagai acuan dalam beraktifitas. Salah satu harapan dari Kepala Desa Letta yang juga sebagai informan dalam penelitian ini adalah: "kami sangat berharap dengan adanya Pokja ini bisa bekerja dan membangun komunikasi ke berbagi pihak termasuk ke pemerintah provinsi dan pusat serta kepihak swasta untuk memberi dukungan finansial, karna desa kami ini tertinggal murni karna jalanan yang tidak baik, dana desa kami tidak cukup untuk membangunnya biaya material sampai di desa kami Letta misalnya itu cukup tinggi sehingga ini perlu perhatian khusus kalau bisa Pokja ini melobi pihak PLN-PLTA Bakaru karna disanakan ada PLTA dekat dari desa kami yang penghasilnya cukup besar, setidaknya bisa membangun jalanan" Pada dasarnya masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun desa, terutama dengan memberikan arahan, bimbingan, bantuan pembinaan, dan pengawasan untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Pokja yang dibentuk terdiri dari perwakilan dari berbagai organisasi, termasuk pemerintah kabupaten, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan akademisi. Tentu saja, proses membangun desa melibatkan kerja sama semua pihak. Menurut Suparno (2001), pembangunan desa dilakukan dalam keseimbangan yang wajar antara pemerintah dan masyarakat. Infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah, dan sisanya dilakukan oleh masyarakat. 14 Arga E SMB. Sumber Daya Ekonomi, /2012/11/sumber-daya-ekonomi.html, diakses tgl 20 mei 2023. Page | 159
Abd Rasyid, Mustamin,Tri Bambang Prasetio Volume 3 No1, May 2023 4.5. Program Kerja Pokja Desa Sangat Tertinggal Perencanaan program kerja (Pokja), mempertimbangkan masyarakat bukan hanya objek tetapi juga subyek pembangunan harus diterapkan, masyarakat memiliki kemampuan untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program kerja merupakan dasar kegiatan yang akan dilaksanakan sertadipertanggungjawabkan kepda pemerintah dan masyarakat selama satu periode kedepan, secara umum program dan rencana kegiatannya seperti gambar di bawah ini: 2. PENGUSULAN PENETAPAN SK BUPATI 4. Merumuskan rekomendasi dari FGD 1. RAPAT KOORDINASI TIM POKJA Pembahasan Tujuan, RencanaStrategis dan Mekanisme Koordinasi Pokja 3. DISEMINASI HASIL POKJA Melakukan diseminasi hasil kesepakatan dan perumusan dalam Pokja Salain rencana program sesui gambar diatas juga beberapa tugas penting dari pokja ini diantaranya: (1) Memfasilitasi penyusunan rencan aksi percepatan pembangunan desa tertinggal di kabupaten Pinrang, (2) mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program pembangunan desa tertinggal, (3) memfasilitasi rencana dan penganggaran kegiatan percepatan pengentasan desa tertinggal dari berbagai sumner pendanaan, (4) melakukan monitoring dan evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kepada bupati Pinrang. 5. KESIMPULAN Membangun masyarakat desa tertinggal perlu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa untuk mengelolah sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan memperhatikan kondisi modal sosalnya seperti kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Kebijaksanaan pembangunan masyarakat desa tertinggal harus berdasarkan paradigma partisipatif dengan pendekatan bottom up dimana pelibatan dan pemberdayaan masyarkat harus menjadi perhatian utama, karena sebagian besar masyarakat hidup pada sektor pertanian maka konsep pembanggunan harus harus bersipat makro dimana pembangunan bukan hanya pada sektor pertanian saja tapi lebih kepada pembangunan infrastruktur atau akses untuk mobilisasi hasil menuju kota edukasi masyarakat tentang pola bertani yang efektif. Perhatian khusus pemerintah terhadap masyarakat desa yang berstatus desa tertinggal dan desa sangat tertinggal harus dinampakkan melaui program-program stimulan dan pembentukan kelompok kerja atau POKJA. DAFTAR PUSTAKA Arga E Smb. (2012). Sumber Daya Ekonomi, Blogspot.Com /2012/11/Sumber-Daya-Ekonomi.Html, Diakses Tgl 20 Mei 2023 Badan Pusat Statistik, Kecamatan Lembang Dalam Angka 2020, Di Akses Pada Tanggal November 2022. Bappenas. 2006. Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal. Dit. Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal. Bandiyono, Suko 1983. Pekerjaan Diluar Sektor Pertanian Dan Migrasi Desa-Kota, Suatu Respon Terhap Tekanan Penduduk dan Pembangunan Di Jawa" Masyarakat Indonesia.1983 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementeriandesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa Membangun Tahun 2022 Provinsi Kabupaten, Transmigrasi, Ebook Peringkat Nilai Rata-Rata Kecamatan Desa. Indeks 25 Page | 160
SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat Efriyanti, R. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan (Pdtt) No Sarana Dan Prasarana Perspektif Fiqh Fatmawati Transmigrasi 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Penelitian Desa Dalam Pembangunan Siyasah (Studi Di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Sukarno Bengkulu). Tengah) (Doctoral Dissertation, Uin Html Di Akses Pada Tanggal 27 Mei 2023. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Di Akses Pada Tanggal 27mei 2023 29 Mei 2023. Ife, Jim & Frank Tesoricro. 2008. Community Development: Ajtemalif Pengembangan Masyarakat Di Era Globolisasi. Edisi Ke- 3. Yogyakarta: Pustake Pelojor. Kholifah, E., & Nusanto, B. (2022). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Wisata Di Desa Kemiri Kabupaten Jember. Journal Of Community Development, 3(2). Muhtar, Dkk. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal: Identifikasi Kebutuhan, Sumberdaya, Dan Permasalahan Masyarakat Desa Jambu & Engkangin- Kalimantan Barat Serta Desa Sendangmulyo & Desa Mlatirejo, Jakarta:. P3ks Press Roberth J. Kodoatie 2005, Pengantar ManajemenInfrastruktur, Yogyakarta: Pustaka Belajar Sjafari A. (2014). Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompo, Fisip Untirta Press. Page | 161