BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Banyaknya kebutuhan dan tuntutan untuk hidup tentunya membuat keinginan para masyarakat untuk pergi ke suatu daerah yang memiliki penghasilan yang lebih besar. Ekonomi adalah salah satu yang membuat orang untuk merantau untuk mencari kehidupan yang layak dan meninggalkan kampung halaman, karena kehidupan di rantau lebih bisa menjamin hidupnya (Alne & Ricky, 2022). Salah satu dari kesejahteraan sosial yang masih banyak permasalahan yang berdatangan silih berganti yaitu orang terlantar. Orang Terlantar adalah perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya. Adapun pengertian lainnya yaitu setiap orang yang karena keluarganya tidak dapat melakukan kewajibannya dan / atau sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari peristiwa ini memang banyak para perantau yang berhasil dan sukses di negeri orang, sehingga memicu yang lainnya untuk melakukan hal yang sama untuk merantau juga. Namun tidak pula sedikit yang mengalami kegagalan. Sehingga menimbulkan persoalan bagi dirinya dan 1
orang lain. Jenazah Terlantar juga termasuk salah satu dalam orang terlantar, jenazah terlantar ialah orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dikenal atau tidak memiliki identitas dan atau tidak memiliki keluarga sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam pemakamannya (Perwal No.8 Tahun 2020). Provinsi Sumatera Barat khususnya wilayah Kota Padang menjadi pusat untuk masyarakat berdatangan mencari lapangan kerja yang mana secara mobilitas sudah memadai antar daerah maupun dalam daerah. Akibat dari mobilitas ini telah menimbulkan permasalahan sendiri, baik bagi diri perantau sendiri, masyarakat dan pemerintah. Persoalan ini muncul akibat ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan kehidupan baru ditempat yang baru dengan berbagai sebab, diantaranya adalah tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki keluarga di rantau, dan kehabisan bekal untuk melanjutkan kehidupanya. Dampak lain dari permasalahan tersebut, mereka cenderung untuk ingin pulang kembali kedaerah asal mereka tetapi tidak memiliki biaya untuk pulang, sementara tempat tinggal dan pekerjaan tidak ada, sehingga menyebabkan mereka menjadi terlantar. Keterlantaran ini merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi layanan. Usaha pemerintah dalam mengatasi orang terlantar ini bisa dengan berpedoman pada peraturan yang telah dicantumkan, memberi hukuman atau sanksi kepada oknum yang melanggar hak ataupun norma manusia, memberikan pelayanan rumah singgah dan juga memberikan bantuan berupa subsidi makanan maupun biaya antar untuk pemulangan orang terlantar. Untuk jenazah terlantar sendiri upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan berupa subsidi untuk 2
proses penyelenggaraan jenazah dan penguburan jenazah terlantar. Dinas Sosial Kota Padang instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dalam bidang sosial, salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja dan mobilitas tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial orang terlantar, serta peningkatan ketransmigrasian. Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 berisikan Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pasal 1 Ayat 1 berbunyi "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang harus terfokus, terpadu, dan berkelanjutan. Semua yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat dalam suatu bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. "Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.05/2009 dijelaskan bahwa Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. Dimana di dalam pengelolaan anggaran terdapat laporan keuangan yang mana merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada pelaksanaan anggaran, umumnya pada pengawasan memiliki tujuan sebagai pemeliharaan 3
disiplin (ketaatan) terhadap anggaran, seperti disiplin atas pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan anggaran dapat dilakukan dengan pengujian pengujian terhadap bukti pengeluaran anggaran sebelum dilakukannya pelunasan pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 27 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Pertanggungjawaban bisa dalam bentuk laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, wajib dilaksanakan satu kali selama setahun kepada pemerintah pusat sebagai dasar evaluasi serta bahan pembinaan bagi pemerintah daerah selanjutnya. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah Pasal 1 berbunyi Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan, Adapun SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu "Tinjauan Atas Pengelolaan Pencairan Dana Untuk Orang Terlantar (OT) Pada Dinas Sosial Kota Padang" yang merupakan laporan dari magang yang mana sudah dilaksanakan selama 40 hari kerja pada Dinas Sosial Kota Padang. 4
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut ini: 1. Bagaimana proses pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya dalam pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari rumusan masalah di atas, diantaranya: 1. Untuk mengetahui pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang. 2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi dan bagaimana upaya dalam pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang. 1.4 Metode Penelitian Data yang digunakan adalah dokumen Tinjauan Atas Pengelolaan Pencairan Dana Untuk Orang Terlantar (OT) Pada Dinas Sosial Kota Padang. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari : BAB I Pendahuluan 5
Bab ini merupakan penjelasan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II Landasan Teori Bab ini menjelaskan tentang pengertian pengelolaan, pengertian pencairan dana, tujuan pencairan dana, pengertian orang terlantar (OT), faktor penyebab orang terlantar (OT), dan dasar hukum pencairan dana orang terlantar. BAB III Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Padang Berisi tentang gambaran umum Dinas Sosial Kota Padang yang terdiri dari sejarah singkat instansi, visi dan misi instansi, tujuan instansi, logo instansi, struktur organisasi mencakup tugas pokok dan fungsi organisasi. BAB IV Pembahasan Disini penulis akan membahas pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pencairan dana, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang. BAB V Penutup Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap apa yang telah diuraikan dalam Tinjauan Atas Pengelolaan Pencairan Dana untuk Orang Terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang. 6