SKRIPSI BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan menjamin keadilan dalam berusaha. Peranan pemerintah untuk menciptakan efisiensi ekonomi dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Pertama fungsi alokasi, yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien atau fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik. Kedua, fungsi distribusi yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat, Ketiga, fungsi stabilisasi yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Oleh karena itu, adanya peranan pemerintah dapat mengurangi kegagalan pasar. Belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Tidak ada satu perekonomian pun yang bebas dari intervensi pemerintah, yang ada adalah perbedaan kadar intervensi pemerintahnya. Jika intervensi pemerintah relatif besar untuk menstabilkan kondisi ekonomi, maka negara tersebut menganut sistem ekonomi sosialis. Jika intervensi pemerintah relatif kecil (dibatasi) untuk menstabilkan kondisi ekonomi, maka negara tersebut menganut sistem ekonomi kapitalis (Parulian, 2010). Bentuk intervensi atau campur tangan pemerintah 1 DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 2 dalam perekonomian terkait dengan peran alokasi, di mana pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan barang publik. Hal ini terjadi karena mekanisme pasar tidak akan berminat menyediakannya (Harjanto, 2014). Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Pada terjadinya kegagalan pasar, maka pemerintah diharapkan untuk ikut campur tangan agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien. Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Hal ini disebabkan karena sektor swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian, sehingga tidak mungkin perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta. Konsekuensi dari peran alokasi pemerintah adalah ketersediaan anggaran yang pada akhirnya berwujud pada belanja pemerintah. Salah satu negara yang memerlukan intervensi pemerintah dalam upaya untuk menstabilkan kondisi ekonomi adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan intervensi terkait dengan belanja pemerintah yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam mengelola perekonomian negara Indonesia dari sisi fiskal. Sukirno berpendapat bahwa belanja pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN dan APBD (Sukirno, dalam DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 3 Galih, 2012). Keynes berpendapat bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan terutama apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas (Keynes, dalam Galih, 2012). Guritno menyatakan bahwa belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, belanja pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Galih, 2012). Pendapat lain juga dikemukakan oleh Adolph Wagner. Hasil pegamatan empiris Adolph Wagner menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (law of ever increasing state activity) (Wagner, dalam Parulian 2010). Perkembangan belanja pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap Gross National Product (GNP). Lebih jelasnya, bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif belanja pemerintah pun akan meningkat. Tabel 1.1 Tabel Belanja Pemerintah Periode Tahun 1990-2010 Tahun Belanja Pemerintah (Miliar Rupiah) Tahun Belanja Pemerintah (Miliar Rupiah) Tahun Belanja Pemerintah (Miliar Rupiah) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 38165 47450 50492 58166 64460 72343 82353 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 98513 131545 231900 221000 354500 327900 377200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 435700 509419 669880 752373 985790 937397 1042133 Sumber: Worldbank (diolah) DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 4 Tabel 1.1 menggambarkan kondisi belanja pemerintah periode tahun 1990- 2010. Menurut laporan perekonomian Indonesia, pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang memporak porandakan perekonomian global. Krisis moneter ini dimulai dari adanya gejala atau kejutan (shock) keuangan dan menurunnya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap dolar Amerika Serikat merupakan pencetus atau trigger poinnya. Dampak krisis mulai dirasakan Indonesia. Perekonomian Indonesia mulai mengalami penurunan yang ditandai dengan makin melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis keuangan global juga menyebabkan tingkat inflasi meningkat drastis serta belanja pemerintah mengalami penurunan. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara ketiga variabel makroekonomi yang diproksikan dalam pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar mengalami perubahan, yaitu ketika tingkat inflasi terlalu tinggi dapat memperburuk keadaan ekonomi, dan mengakibatkan nilai riil belanja pemerintah mengalami penurunan. Makroekonomi membahas mengenai variabel-variabel yang berhubungan dengan gejala-gejala perekonomian secara keseluruhan. Menurut Silvia dkk (2013), salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dalam pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Tabel 1.2 menyajikan fenomena fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 1990-2010. DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 5 Tabel 1.2 Tabel Tingkat Inflasi Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Periode Tahun 1990-2010 Tahun Inflasi (%) Tahun Inflasi (%) Tahun Inflasi (%) 1990 9.93 1997 11.1 2004 6.4 1991 9.93 1998 77.63 2005 17.11 1992 5.05 1999 2.01 2006 6.6 1993 10.14 2000 9.35 2007 6.59 1994 8.57 2001 12.55 2008 11.06 1995 8.86 2002 10.03 2009 2.78 1996 5.17 2003 5.06 2010 7 Sumber: World Bank (diolah) Pada tahun 1990-1996 tingkat inflasi cenderung dapat dikendalikan pada level satu digit. Sayangnya, krisis moneter pada pertengahan 1997 membuat laju inflasi kembali melejit sampai dengan tahun 1998 (Sadikin, 2010). Terjadinya keterpurukan inflasi di tahun 1998 tersebut memberikan dampak yang cukup besar yaitu dengan munculnya berbagi tragedi sosial, politik, dan ekonomi di seluruh penjuru tanah air. Bank Indonesia mengambil langkah dengan menerapkankan kebijakan moneter yang ketat untuk meredam kondisi tersebut yang berdampak penurunan laju inflasi pada tahun berikutnya. Sepuluh tahun terakhir ini tingkat inflasi cukup fluktuatif. Menurut laporan perekonomian Indonesia, inflasi tahun 2005 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada tahun sebelumnya. Peningkatan inflasi tersebut tercermin pada perkembangan inflasi bulanan pada 2005 yang secara DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 6 rata-rata lebih tinggi bila dibandingkan inflasi bulanan pada 2004. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya harga-harga yang diatur pemerintah. Tingkat inflasi kembali mulai fluktuatif pada tahun berikutnya yaitu tahun 2006-2010, masing- masing sebesar 6,6%, 6,59%, 11,06%, 2,78%, dan7%. Baasir menyatakan bahwa inflasi merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap negara. Perkembangan yang terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik (Baasir, dalam Nugroho dan Maruto, 2012). Teori Keynes menjelaskan bahwa inflasi dapat terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomi mereka. Artinya permintaan total masyarakat terhadap barang-barang melebihi kemampuan berproduksi masyarakat akibatnya akan terjadi inflationary gap. Inflationary gap merupakan inflasi permintaan yang ditimbulkan oleh belanja pemerintah, program investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial. Inflasi menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun APBN pada awal tahun maupun juga menjadi APBN Perubahan serta penentuan besaran anggaran baik dari sisi pengeluaran. Kenaikan inflasi akibat dari kenaikan aggregat demand membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan menaikan pajak untuk mengurangi disposable income atau menekan belanja pemerintah sehingga mendorong turunnya aggregat demand yang dapat mendorong turunnya inflasi. Oleh karena itu, inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja pemerintah. Tabel 1.3 menyajikan data nilai tukar di Indonesia pada periode tahun 1990-2010. DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 7 Tabel 1.3 Tabel Nilai Tukar Rupiah Periode Tahun 1990-2010 Tahun Kurs (Rp/US) Tahun Kurs (Rp/US) Tahun Kurs (Rp/US) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1901 1992 2062 2110 2200 2308 2383 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 4650 8025 7085 9595 10400 8940 8465 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9290 9830 9020 9419 10950 9400 8991 Sumber: World Bank (diolah) Pada tahun 1998 nilai dolar menembus angka Rp 8025/dollar hal tersebut merupakan efek krisis moneter pada tahun tersebut dimana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1997 nilai dollar hanya berada pada posisi Rp 4650/dollar. Namun pada tahun 1999 nilai Rupiah mengalami penguatan terhadap nilai dollar yaitu Rp 7085/dollar. Pada tahun 2000 dan tahun 2001 Nilai kurs dollar mengalami penguatan terhadap nilai Rupiah yaitu sebesar Rp 10400/dollar dan 8940/dollar, hal tersebut tidak lepas dari kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga mendorong pelemahan pada perekonomian dalam negeri dan mengakibatkan terpuruknya sebagaian besar industri. Dari tahun 2002 sampai pada tahun 2008 nilai dollar mengalami pergerakan yang tidak terlalu signifikan yaitu pada level Rp 8940/dollar pada tahun 2002, Rp 8465/dollar pada tahun 2003, Rp 9290/dollar pada tahun 2004 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 9830/dollar pada tahun 2005 akibat kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM dan pada Tahun 2008 yang menembus angka Rp 10850/dollar akibat dari krisis keuangan dunia. Selanjutnya pada tahun 2009 nilai DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 8 rupiah kembali mengalami penguatan terhadap dollar yaitu Rp 9400/dollar dan tahun 2010 Rp 8991/dollar. Tabel 1.4 Tabel Pendapatan Perkapita Indonesia Periode Tahun 1990-2010 Tahun Pendapatan perkapita (Rp) Tahun Pendapatan perkapita (Rp) Tahun Pendapatan perkapita (Rp) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1103476 1264861 1428888 1630808 2033948 2383586 2752423 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3197022 4797326 5439972 6900842 8052654 8778314 9554806 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10735075 12779233 15152144 17660705 21803204 24349980 13112733 Sumber: World Bank(diolah) Menurut laporan perekonomian Indonesia, menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2004 menunjukkan perkembangan yang semakin mantap, bahkan lebih baik dari perkiraan awal tahun. Pertumbuhan ekonomi meningkat, disertai pola ekspansi yang makin seimbang. Tahun 2005 merupakan tahun yang dinamis dan penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia, terutama setelah triwulan I-2005. Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 cenderung melambat seiring dengan semakin kuatnya tekanan pada kestabilan makroekonomi meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2004. Belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan suatu kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka belanja pemerintah merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 9 (Mangkoesoebroto, dalam Ardiyanto 2013). Pengaruh kenaikan belanja pemerintah dapat digambarkan dalam model yang dibangun oleh Keynes yang menyebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat (Mankiw, dalam Ardiyanto 2013). Hubungan antara belanja pemerintah dan pendapatan perkapita telah menjadi suatu analisis yang penting dan sangat menarik bahkan sejak zaman ahli ekonomi terdahulu. Wagner menyatakan sebuah teori mengenai perkembangan belanja pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wagner juga menyatakan adanya kemungkinan bahwa perkembangan belanja pemerintah mungkin berbeda-beda antara level pemerintah pusat dan level pemerintah daerah. Teori yang dikemukakan oleh Wagner ini dikenal dengan "The Law of Expanding State Expenditure". Terdapat tiga alasan yang mendasari penelitian mengenai belanja pemerintah. Pertama, belanja pemerintah merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pentingnya belanja pemerintah bagi suatu perekonomian karena digunakan sebagai instrument kebijakan fiskal. Kedua, penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar intervensi pemerintah dalam suatu perekonomian. Semakin besar belanja pemerintah dalam suatu perekonomian, maka semakin besar intervensi pemerintahnya. Ketiga, untuk DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 10 mengetahui pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap belanja pemerintah yang diproksikan dengan pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh terhadap belanja pemerintah Indonesia? 2. Apakah pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar secara parsial berpengaruh terhadap belanja pemerintah Indonesia? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar secara simultan terhadap belanja pemerintah Indonesia. 2. Menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar secara parsial terhadap belanja pemerintah Indonesia. 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan studi untuk dapat lebih memahami dan mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemerintah. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran mengenai faktor- DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 11 faktor yang mempengaruhi belanja pemerintah serta variabel bebas apa yang pengaruhnya paling signifikan terhadap belanja pemerintah. Manfaat lainnya yaitu memberikan kajian teoritis mengenai pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemerintah, menambah studi empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemerintah, serta sebagai referensi dan masukan bagi penelitian yang sejenis. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini yang dibagi menjadi lima bab, yaitu : BAB 1 : PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan yang dapat mendukung penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian, studi literatur dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian, kerangka pikir, model penelitian, dan hipotesis penelitian. DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI
SKRIPSI 12 BAB 3 : METODE PENELITIAN Bab ini akan menjelaskan pendekatan dari suatu penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis, sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan. BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain, gambaran umum dari objek penelitian, hasil pengujian, dan pembahasan. Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum subjek dan objek penelitian serta pembahasan mengenai pengaruh antar variabel. BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang sehubungan dengan permasalahan penelitian secara menyeluruh, serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak lain maupun bagi penelitian selanjutnya. DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI.... MELLY INDAH LESTARI