Jalan Hidup Jurnalisme Buku tentang Kebebasan Pers Indonesia Sasmito (Penulis) Abdul Manan (Editor) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 2024
Jalan Hidup Jurnalisme Buku tentang Kebebasan Pers Indonesia Penulis : Sasmito Editor : Abdul Manan Desain dan Layouter : Ganacatha Art Studio Diterbitkan pertama kali oleh: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Tahun 2024 Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 10420. Telp. (021) 315 1214. Fax (021) 3151 261 Email : sekretariat@ajiindonesia.or.id Web : Jalan Hidup Jurnalisme Buku tentang Kebebasan Pers Indonesia 109 hlm. : 14,8 x 21 cm (ukuran A5) ISBN : 978-979-3530-69-7 Cet. I, Juli 2024 Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.
KATA PENGANTAR "Orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian." Kalimat Pramoedya Ananta Toer tersebut seperti mantra yang terus memacu saya untuk menulis tentang topik apapun. Disamping memang pekerjaan saya sebagai jurnalis yang mengharuskan untuk menulis hampir setiap hari. Menulis merupakan pekerjaan sekaligus hobi yang menyenangkan bagi saya, entah itu novel, cerpen, berita, dan berbagai peristiwa menarik yang melintas dalam hidup. Termasuk pengalaman advokasi saat menjadi Koordinator Bidang Advokasi AJI Indonesia dan Ketua Umum AJI Indonesia, yang kemudian menjadi bahan buku ini. Mungkin tulisan ini tidak akan abadi seperti kata Pramoedya. Tapi setidaknya saya berharap buku ini bisa menjadi satu dari banyak referensi bacaan tentang advokasi kebebasan pers di Indonesia pada periode 2017-2022. Khususnya bagi anggota AJI dan masyarakat pers. Banyak sumber pengetahuan yang bisa diunduh dari pengalaman advokasi yang dilakukan Pengurus Nasional AJI, AJI Kota, maupun organisasi pers lainnya. Ada sejumlah kemenangan-kemenangan kecil yang diperoleh AJI. Beberapa di antaranya adalah advokasi kasus Nurhadi1, kasus Nurkholis Lamau2, kemenangan 1 Nurhadi, Jurnalis Tempo di Surabaya, mengalami kekerasan dari polisi saat menjalankan tugas jurnalistiknya di Surabaya, Jawa Timur, 27 Maret 2021. 2 Nurkholis Lamau, jurnalis cermat.id di Ternate, Maluku Utara, mengalami kekerasan pada 31 Agustus 2022. i
gugatan pemblokiran internet di Papua, hingga advokasi kebijakan pasal-pasal berita bohong3 ke Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak sedikit pula advokasi kebebasan pers yang jalan di tempat dengan berbagai sebab. Salah satunya faktornya adalah aparat penegak hukum yang tidak profesional. Pemerintah dan lembaga negara juga seperti tidak pernah berhenti untuk berupaya membuat berbagai regulasi yang dapat mengancam kebebasan pers. Sehingga komunitas pers seperti dipaksa bekerja dua kali lebih keras, yakni menjadi watchdog bagi kepentingan publik melalui pemberitaannya dan juga menghadang berbagai regulasi yang tidak pro-kemerdekaan pers melalui advokasi bersama. Situasi ini yang terkadang membuat komunitas pers dan masyarakat sipil pesimistis terhadap masa depan kebebasan pers, serta demokrasi di Indonesia. Pengalaman advokasi yang dilakukan AJI mengingatkan kita semua bahwa perjuangan untuk menegakkan kebebasan pers dan demokrasi merupakan pekerjaan yang akan terus ada sepanjang masa. Setiap masa memiliki tantangan dan masalah yang berbeda dengan era sebelumnya. Karena itu, pejuang kebebasan pers dan demokrasi harus memiliki napas panjang dan tidak terjebak dalam sikap pesimistis. Perjuangan perlu dilakukan dengan riang dan gembira dan tetap 3 Pasal 14 dan Pasal 15 pada UU No 1 Tahun 1946 mengatur soal pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran. Pasal ini digugat ke Mahkamah Konstitusi, bersama dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik. Pemohon judicial review adalah dua pembela hak asasi manusia, Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti, serta dua organisasi yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Hakim menerima gugatan ini. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi 21 Maret 2024, hakim konstitusi menilai pasal-pasal tersebut tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Indonesia. ii
meyakini bahwa akan selalu ada yang melanjutkan perjuangan untuk nilai-nilai universal bagi kebaikan bersama. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Abdul Manan yang berkenan menjadi editor buku ini dan menjadi insipirasi banyak anggota AJI dan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen. Terima kasih juga untuk seluruh Pengurus Nasional AJI 2017-2021, Mba Ika Ningtyas dan Pengurus Nasional AJI 2021- 2024, Mba Febri dan semua staf AJI Indonesia, AJI-AJI Kota yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena tidak lelah berusaha menegakkan kebebasan pers di Indonesia. Ucapan terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada kawan-kawan di Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Dewan Pers Mba Ninik Rahayu dan seluruh anggota Dewan Pers. Juga untuk kawan-kawan AJI di luar negeri seperti organisasi wartawan Malaysia Gerakan Media Merdeka (Geramm), Association Journalist Timor Leste (AJTL), National Union of Journalists of the Philippines (NUJP), The International Federation of Journalists (IFJ), Article XIX, IFEX, The Committee to Protect Journalists (CPJ), dan International Press Institute (IPI) yang telah berjuang bersama dengan AJI dalam memperjuangkan kebebasan pers. iii
Semoga buku dan upaya kecil ini bisa menjaga nyala api perjuangan komunitas pers dan pejuang demokrasi. Salam Independen, Sasmito iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... v 1. Bukan Salah Undang Undang Pers ... 2 2. Kemerdekaan Pers Milik Publik ... 8 3. Kemerdekaan Pers Tidak Hadir di Semua Wilayah Indonesia ... 13 4. Test the Water... 20 5. 23 Tahun UU Pers: Stagnasi Kebebasan dan Potret Buram Jurnalis Indonesia ... 26 Perlu Terobosan Baru ... 28 6. Memutus Mata Rantai Kekerasan terhadap Jurnalis ... 31 7. Pers Indonesia Belum Ramah terhadap Jurnalis Perempuan ... 36 Perlunya Pengawalan Penerapan SOP ... 39 8. Hari Bhayangkara, Polri dan Kebebasan Pers ... 42 Budaya Kekerasan dan Impunitas di Tubuh Polri ... 42 Persoalan Profesionalisme Polri... 44 Reformasi Polri Sebagai Agenda Bangsa ... 46 9. Jumlah Perusahaan Media vs Profesionalisme Jurnalis... 49 10. Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik ... 54 Pendanaan Media Publik ... 57 11. Transparansi Belanja Iklan Pemerintah untuk Keberlanjutan Media ... 60 Belanja Iklan ke Perusahaan Media Berkualitas... 63 12. Ironi Kesejahteraan Jurnalis di Indonesia ... 68 13. Apakah Betul Perusahaan Media Akan Kiamat Jika Jurnalis Sejahtera? ... 74 Stop Normalisasi Eksploitasi Jurnalis ... 76 14. Tawaran ke Depan: Dewan Pers Kuat, Jurnalisme Berkualitas ... 79 v
Komisi-Komisi Dewan Pers Periode 2022-2025 ... 82 Jalan Lain Penguatan Dewan Pers ... 84 15. Negara Harus Melindungi Pers Mahasiswa... 88 Advokasi Pers Mahasiswa ... 90 16. Berjuang dengan Riang dan Gembira ... 93 Modal Perkuat Gerakan Masyarakat Sipil ... 98 BIODATA SINGKAT PENULIS ... 101 vi
1. Bukan Salah Undang Undang Pers Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kerap menjadi kambing hitam oleh sebagian orang ketika terjadi kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Sejumlah orang mengibaratkan Undang-Undang Pers yang lahir super cepat ini, yakni dua pekan dari pembahasan hingga pengesahan, sebagai rompi antipeluru yang rombeng sehingga tetap tembus ketika ditembak senjata. Analogi tersebut betul sebagian. Tapi yang lebih tepat rompi tersebut bisa diterobos karena ditembak dengan peluru khusus yang memang bisa menembus baja atau rompi antipeluru. Apa peluru khusus itu? Salah satunya adalah pasal-pasal karet di dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut data Dewan Pers pada 2021, ada lebih dari 40 laporan ke polisi terkait pemberitaan, yang dikoordinasikan ke Dewan Pers. Menurut Catatan Akhir Tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2021, setidaknya tiga jurnalis masuk bui pada periode 2020-2021. Pertama, kasus jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul yang divonis tiga bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, 23 November 2021. Asrul dinilai melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE. 4 Dua kasus lainnya terjadi pada 2020 yang menimpa Pemimpin Redaksi 4 Catatan Akhir Tahun AJI 2021 bisa dilihat di Lampung.rilis.id, Catahu AJI 2021: Kekerasan, Profesionalisme, hingga Tak Bebas Berekspresi, 31 Desember 2021. Diakses dari Bebas-Berekspresi-sO7LPTW 2
Mohamad Sadli Saleh dan jurnalis Banjarhits.id/Kumparan.co Diananta Putra Sumedi. Sadli Saleh divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, 26 Maret 2020. Hakim menilai Mohammad Sadli Saleh terbukti bersalah melanggar pasal 45(A) Ayat 25 juncto 28 ayat 2, pasal 45 ayat 36 jo pasal 27 ayat 3 UU ITE. Diananta divonis penjara 3 bulan 15 hari oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, 10 Agustus 2020. Hakim menilai Diananta terbukti bersalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan seperti diatur dalam pasal 28 UU ITE7. Ancaman pemidanaan dari regulasi yang ada saat ini diperparah oleh pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU KUHP pada awal Desember 2022. AJI mengidentifikasi setidaknya 5 Pasal 45A (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 6 Pasal 45 (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 7 Pasal 28 UU ITE: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 3
ada 19 pasal bermasalah yang berpotensi mempidanakan jurnalis dan mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat.8 Dalam KUHP yang baru ini memuat antara lain pasal tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap pemerintah, hingga penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Pasal-pasal ini mendapat protes keras dari berbagai organisasi pers, Dewan Pers, dan masyarakat sipil. Tapi DPR dan pemerintah bergeming dan tetap mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. Selain KUHP, regulasi lain yang dinilai bisa mengancam pers adalah Undang- Undang Cipta Kerja, UU Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat. AJI juga menemukan regulasi di tingkat nasional yang bisa berdampak pada kebebasan pers di daerah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA menjadi satu dari 39 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. AJI menyoroti Pasal 153 UUPA yang mengatur kewenangan Pemerintah Aceh di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam yang masih dipertahankan dalam draf revisi UUPA9. 8 Readers.id, AJI Menuntut 19 Pasal RKUHP yang Membahayakan Kebebasan Pers Dicabut, 19 Agustus 2022. 9 Ketentuan yang bisa mengancam kebebasan pers itu ada di Pasal 153 UUPA: (1) Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh menetapkan pedoman etika Diakses melalui 4
Regulasi lain di tingkat nasional yang dapat berdampak kepada pers di daerah adalah pembentukan Gugus Tugas Komunikasi Publik (Kompub) Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua. Gugus Tugas tersebut dibentuk bersama oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri serta para Sekretaris Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan Gugus Tugas ini adalah membantu pemerintah dalam mengkomunikasikan berbagai hal, khususnya terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.10 AJI Indonesia menemukan sejumlah ketentuan yang berpotensi mengganggu kerja- kerja jurnalistik dan keamanan jurnalis dengan pembentukan satgas itu. Antara lain, adanya tugas Satgas yang melakukan monitoring penyebaran informasi, memutus konten yang bermuatan negatif atau yang meresahkan masyarakat atau berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional, dan kontra-narasi yang mampu meminimalisasi penyebaran informasi elektronik yang bermuatan negatif. Ketentuan ini sangat multitafsir sehingga bisa berpotensi mengganggu kerja-kerja jurnalis dan bisa memberangus kebebasan berpendapat masyarakat. Dengan fakta di atas, jelas akar masalahnya adalah pada adanya sejumlah regulasi yang bisa mempidanakan jurnalis. Sehingga sangat tidak tepat kalau menyalahkan penyiaran dan standar program siaran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. (4) Kewenangan lain di bidang pers dan penyiaran bagi Pemerintah Aceh, selain yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Berencana Bentuk Satgas Komunikasi Publik untuk Papua, Rabu, 22 Desember 2021. Diakses dari komunikasi-publik-untuk-papua 5
Undang-Undang Pers karena dianggap tidak mampu melindungi jurnalis dan perusahaan media. Solusi yang bisa diambil pemerintah dan DPR adalah dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal bermasalah atau tidak pro-kemerdekaan pers di sejumlah undang-undang. 6
2. Kemerdekaan Pers Milik Publik Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Demikian bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers. Dengan menilik redaksional pasal itu, sangat jelas bahwa pemilik sesungguhnya kemerdekaan pers adalah rakyat atau publik. Bukan semata jurnalis, perusahaan media, organisasi pers, ataupun Dewan Pers. Karena itu cukup jelas dan sudah seharusnya jurnalis dan perusahaan media harus bekerja untuk kepentingan publik. Bukan untuk kepentingan pemodal, golongan tertentu, apalagi kepentingan penguasa. Namun kita masih menemukan beberapa perusahaan media yang menyelewengkan kemerdekaan pers tersebut. Ini dapat kita lihat dari riset Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) pada November 2022 hingga September 2023 yang menunjukkan adanya bentuk-bentuk kepemilikan media dan afiliasinya dengan politik praktis. PR2Media menemukan setidaknya ada empat model afiliasi politik yaitu model extreme, strong, moderate, dan weak. 11 Contoh model extreme yaitu Hary Tanoesoedibjo selaku pemilik, direktur utama media dan Ketua Umum Partai Perindo. Sedangkan model strong dapat dilihat dari Surya Paloh yang memiliki saham mayoritas di Media Group dan menjadi Ketua Umum Partai Nasdem. 11 Hasil penelitian Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia. Diakses melalui 8
Model moderate adalah Ketua ATVSI 2019-2022 Syafril Nasution yang menjadi Direktur Corporate Secretary di MNC Group dan Caleg Perindo, serta Wakil Ketua Pengurus Pusat Partai Perindo Bidang Organisasi. Adapun model weak terlihat dari sejumlah jurnalis yang maju menjadi Caleg di berbagai daerah. Jurnalis dan media terjun ke politik dan segala bentuk penyalahgunaan pers ini semakin marak dijumpai terutama menjelang pemilihan umum seperti pada Pemilu 2014, Pemilu 2019, dan terbaru Pemilu 2024. Jurnalis juga 'dipaksa' membuat berita- berita yang menguntungkan kepentingan politik pemilik media atau koalisi mereka. Sebaliknya, berita-berita yang merugikan kepentingan politik pemilik media 'disensor' alias tidak boleh tayang di media mereka. Sayangnya, tidak ada laporan resmi dari para jurnalis atau redaksi ke Dewan Pers atau organisasi pers soal sensor dari pihak internal ini. Mereka sepertinya khawatir pelaporan tersebut akan berdampak kepada hilangnya pekerjaan mereka sebagai jurnalis atau pekerja media. Kondisi ini tentu menyulitkan komunitas pers untuk memutus penyalahgunaan pers oleh politikus atau partai politik. Di sisi lain, belum ada regulasi yang melarang secara jelas politikus atau partai politik untuk mendirikan atau memiliki perusahaan media. Meskipun dampaknya terhadap independensi media cukup besar. Sebab, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pers menyatakan, "Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers." Ini artinya sepanjang dia berstatus WNI, semua orang memiliki hak untuk mendirikan perusahaan media. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers juga tidak tegas melarang politikus atau partai politik memiliki media. Pasal 11 peraturan ini hanya terbatas 9
pada penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi yang tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, calon dan/atau anggota legislatif, atau calon dan/atau kepala daerah. Kondisi ini pula yang kemungkinan mendorong buruknya kepercayaan publik terhadap media massa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Reuters Institute dalam Digital News Report 2023 menyatakan bahwa hanya ada 39 persen responden yang percaya berita media massa dalam tiga tahun terakhir. Persentase tingkat kepercayaan media tersebut masih di bawah sejumlah negara di ASEAN seperti Thailand (51 persen), Singapura (45 persen), Malaysia (40 persen) pada 2023. Riset Digital News Report 2022 juga menunjukkan hanya ada 28 persen responden yang menilai media massa di Indonesia bersikap independen dari pengaruh politik atau pemerintah. Sedangkan yang menilai media massa bersikap independen dari pengaruh bisnis atau komersial hanya 29 persen. Artinya, sebagian besar responden meragukan independensi media dalam kerja-kerja jurnalistik. Karena itu, perlu ada terobosan dari komunitas pers untuk menjadikan pers kembali independen, bebas dari kepentingan bisnis dan politik. Misalnya, dengan mengimplementasikan pakta integritas yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers terlaksana. Pasal 4 itu menyatakan, "Perusahaan pers melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan menjunjung tinggi norma dan etika yang dinyatakan dengan pakta integritas." Namun, pakta integritas itu tidak dijumpai di perusahaan-perusahaan media. Karena itu, Dewan Pers perlu menyusun poin-poin pakta integritas dan mewajibkan perusahaan media menekennya. Poin yang perlu masuk dalam pakta integritas 10
adalah pernyataan deklarasi bahwa perusahaan media tersebut tidak terafiliasi dengan partai politik atau politik. Atau opsi lainnya, perusahaan media boleh dimiliki politikus tapi harus dideklarasikan tidak akan digunakan untuk kepentingan pemiliknya. 11
3. Kemerdekaan Pers Tidak Hadir di Semua Wilayah Indonesia Undang-Undang Pers telah hidup 24 tahun, tapi Tanah Papua belum penuh menikmati kemerdekaan pers seperti wilayah Indonesia lainnya. Pemerintah terlihat diskriminatif dalam memberlakukan berbagai kebijakan pers bagi masyarakat Papua. Salah satu buktinya adalah masih terjadinya pembatasan terhadap jurnalis asing yang ingin masuk ke Papua. Laporan Human Right Watch (HRW)12 pada 2015 menyebutkan pemerintah Indonesia membatasi akses bagi jurnalis asing yang ingin meliput ke Papua. Pembatasan tersebut bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 10 Mei 2015 yang menjamin media internasional memiliki akses ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. HRW mewawancarai 107 wartawan, editor, penerbit dan LSM lokal dan internasional untuk membuat laporan tersebut. Hasilnya, beberapa koresponden asing menjelaskan proses permohonan izin liputan ke Papua yang tidak jelas dan tidak dapat diprediksi, menunggu berbulan-bulan hingga tahunan untuk mendapat persetujuan. Laporan ini sejalan dengan data yang dikumpulkan Subbidang Papua AJI Indonesia dari pelbagai sumber. Sebanyak 56 kasus jurnalis asing yang ditolak izin meliputnya 12 Something to Hide? Indonesia's Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua, 10 November 2015. Bahan diakses dari and-rights-monitoring-papua 13
ke wilayah Papua sepanjang 2012-2015. Sedangkan yang diizinkan meliput ke Papua sebanyak 18 jurnalis asing. Data Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang disampaikan seorang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) dalam sebuah diskusi di Papua, juga menyebutkan soal adanya pembatasan akses jurnalis asing ke Papua. Dia menyebut ada 69 permohonan akses ke Papua sepanjang 2016-2020, 55 permohonan diizinkan dan 14 permohonan ditolak. Detailnya, 4 permohonan ditolak pada 2016, 1 (2018), dan 9 (2019). Staf KSP itu menjelaskan bahwa pembatasan tersebut dilakukan bersamaan dengan kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua pada September 2019. Setidaknya terjadi dua peristiwa kekerasan pada September 2019 yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Kasus kekerasan ini dipicu oleh tindakan rasial dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus 2019 dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang, 15 Agustus 201913. Buntut kasus tersebut, terjadi kerusuhan pada 23 September 2019 di Kota Jayapura yang menyebabkan 4 tewas, 3 dari sipil satu orang lainnya aparat TNI. Kerusuhan di Wamena menyebabkan 33 warga sipil tewas. Korban luka lebih dari 70 orang. Setidaknya 224 mobil, 150 motor, 465 ruko, dan 165 terbakar14. 13 Asrama Papua: Cek fakta kasus bendera merah putih dan makian rasialisme di Surabaya, 23 Agustus 2019. 14 KALEIDOSKOP 2019: Kerusuhan di Papua, Buntut Kasus Rasial dan Hoaks, 30 Desember 2019. 14
Kendati terjadi pembatasan, kata tenaga ahli tersebut, sejumlah jurnalis asing masih ditemukan meliput di sejumlah wilayah Papua. Pemerintah kemudian menghapus pembatasan akses jurnalis asing ke wilayah Papua. "Akses media asing selama ini tidak menjadi isu karena tidak ada pembatasan," klaim Tenaga Ahli dalam dialog di Jayapura, 29 Januari 2022. Pengalaman Pemimpin Umum Tabloid Jubi, Victor Mambor memperkuat praktik pembatasan akses jurnalis asing ke Papua. Victor punya dua pengalaman dalam mendampingi jurnalis asing meliput ke Papua pada 2019. Pertama, ia mendampingi jurnalis asing saat liputan tentang Taman Nasional Wasur. Ia mengaku terus diikuti aparat keamanan dan ditanyai tentang liputannya. Menurut Victor, pengawasan tersebut merupakan bagian dari kerja Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Pengalaman kedua adalah mendampingi wartawan ABC Australia tapi ditolak permohonan liputannya soal pengungsi di Papua. Jurnalis ABC itu menilai respons permohonan liputan cukup lambat dan lama, yaitu hingga 4 bulan. Itupun tidak ada kejelasan tentang persetujuan izin liputannya dari pemerintah. Kedua jurnalis itu akhirnya memutuskan mewawancarai sejumlah warga Papua di Papua Nugini. Bukti diskriminasi lainnya adalah pemadaman internet yang kerap terjadi di Papua dengan berbagai penyebab. Pemadamannya beragam. Ada yang hitungan jam, hari, hingga beberapa pekan. Pemadaman ini terus terjadi bahkan setelah majelis hakim 15
PTUN Jakarta memenangkan gugatan atas pemblokiran internet di Papua pada Juni 2020.15 Majelis hakim kala itu menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 lalu adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Majelis hakim menilai Tindakan pemutusan akses internet ini menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan. Majelis hakim juga menyatakan, alasan diskresi yang digunakan Kemkominfo untuk memperlambat dan memblokir internet dinilai tidak memenuhi syarat sesuai diatur dalam Undang Undang Administrasi Pemerintah 30/2014. Setelah putusan itu, pemadaman internet di Papua terjadi kembali pada April-Mei 2021. Kali ini, PT Telekomunikasi Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berdalih karena terputusnya sistem komunikasi kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak - Jayapura di dasar laut, 280 km dari Biak dan 360 km dari Jayapura sejak 30 April 2021. Putusnya sistem komunikasi ini menyebabkan matinya koneksi internet di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi. Pada 21 Mei 2021, Kominfo menyatakan jaringan internet tersebut telah pulih. Namun informasi lapangan dan data yang diperoleh AJI, SAFEnet dan LBH Pers PTUN Vonis Jokowi Melanggar Hukum di Kasus Internet Papua, 3 Jun 2020. Diakses dari 16
menunjukkan sebaliknya: koneksi internet di empat daerah tersebut belum pulih seperti sedia kala.16 Jaringan internet yang tidak kunjung pulih ini merugikan warga karena tidak dapat mengakses informasi secara daring dan menyulitkan kerja-kerja jurnalis. Data lapangan yang dikumpulkan AJI Jayapura menyebutkan jurnalis di empat daerah masih kesulitan mengakses internet hingga 21 Mei 2021. Beberapa jurnalis terpaksa mengirim berita ke redaksi menggunakan pesan pendek/SMS. Itupun pengiriman SMS-nya tidak lancar. Dampak lain dari pelambatan internet ini adalah jurnalis tidak bisa memverifikasi informasi dengan cepat. Mereka juga kesulitan mengakses maupun mengirimkan berita ke redaksi. Bahkan Koran Cendrawasih Pos terpaksa harus mengurangi jumlah halaman dari 24 menjadi 16 halaman karena kekurangan bahan berita dari isu nasional. Ada kecurigaan bahwa pemadaman internet ini bagian dari upaya melakukan kontrol atas informasi terkait Papua. Sebab, matinya internet ini terjadi di tengah ada sejumlah isu krusial: operasi keamanan Satgas Nemangkawi dan evaluasi Undang Undang Otonomi Khusus Papua. Di luar peristiwa itu, AJI juga masih kerap menerima laporan pemadaman internet yang terjadi di Papua. Termasuk menjelang diskusi publik yang digelar AJI 16safenet.or.id, AJI, SAFEnet, LBH Pers: Matinya Internet di Jayapura Hambat Kebebasan Pers dan Pemenuhan Hak dari atas Informasi, Jakarta, 24 Mei 2021. Bahan diakses 17
bekerjasama dengan Dewan Pers pada 29 Januari 2022. Internet sempat tidak dapat diakses sekitar pukul 00.00 WIT hingga 06.00 WIT. Dengan berbagai persoalan ini maka tidak mengherankan jika kondisi kemerdekaan pers di Papua menduduki peringkat paling bawah. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2023 yang dibuat Dewan Pers menunjukkan peringkat Papua dan Papua Barat dalam kondisi agak bebas namun menempati urutan paling buncit. Jadi, kalau melihat data-data ini, buruknya situsi kemerdekaan pers di Papua bukan kesalahan seratus persen pihak-pihak di Papua. Pemerintah pusat juga memiliki andil yang besar dalam kemunduran pers di Bumi Cendrawasih. Karena itu, solusinya adalah pemerintah wajib menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap Papua. 18
4. Test the Water Pemerintah dan lembaga negara seperti tidak berhenti membuat regulasi yang dapat membatasi kebebasan pers di Tanah Air. Biasanya kebijakan tersebut pada mulanya diterbitkan, tapi akan segera dicabut secepat mungkin ketika ada protes dari komunitas pers. Persis seperti idiom dalam bahasa Inggris: test the water. Pemerintah dan lembaga negara melihat reaksi pers sebelum melanjutkan kebijakan itu. Salah satu contohnya adalah Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang dikeluarkan pada 7 Februari 2020.17 SE tersebut mengatur tentang pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri. SE tersebut juga mencantumkan ancaman pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar tata tertib menghadiri persidangan. Setelah mendapat protes dari berbagai kalangan, AJI mendapat informasi bahwa Mahkamah Agung mencabut ketentuan tersebut. Namun pada 27 November 2020, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. Salah satu yang diatur dalam aturan tersebut yaitu pengambilan foto, rekaman audio, dan rekaman audio visual harus seizin hakim 17 AJI Minta MA Cabut Ketentuan Pengambilan Foto dan Rekaman di Persidangan, Senin, 21 Desember 2020. Diakses dari 20
atau ketua majelis hakim. Substansi Perma ini tidak berbeda dengan SE yang sebelumnya telah dibatalkan MA. Bahkan ketentuan yang tidak jauh berbeda itu masuk dalam Pasal 280 (b) RUU KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang pada saat pengadilan berlangsung dapat dipidana jika, "bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan." Ketentuan dalam KUHP ini lebih mengancam jurnalis karena diatur dalam UU, tidak lagi surat edaran ataupun Perma. Maka wajar komunitas pers juga ramai-ramai memprotes pasal ini karena dapat dengan mudah mengirim jurnalis ke jeruji besi. Pasal ini kemudian diubah menjadi ayat (d) dengan redaksional "tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung." Redaksional terakhir ini memang membatasi hanya pada proses persidangan secara langsung. Tapi ketentuan ini sangat bergantung pada subyektifitas pengadilan. Padahal peradilan di Indonesia belum dapat dikatakan bersih. Kasus korupsi di lembaga peradilan masih marak terjadi di berbagai daerah. Majelis hakim juga bisa bertindak dengan subyektifitasnya mengusir jurnalis seperti yang dialami jurnalis televisi di PN Jakarta Pusat18. 18 Indopos.co.id, Pewarta Diusir Hakim saat Bertugas di PN Jakpus, Rabu, 19 Oktober 2022. Diakses melalui pn-jakpus/. 21
Contoh test the water lainnya adalah Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 tentang Pedoman Peliputan yang Bermuatan Kekerasan dan/atau Kejahatan dalam Program Siaran Jurnalistik, 5 April 2021. Surat yang ditujukan kepada para Kapolda Up Kabid Humas itu berpotensi membatasi kebebasan pers yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.19 Dalam Surat Telegram huruf B poin 1 disebutkan, media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanistik. Ketentuan ini bertabrakan dengan Undang Undang Pers yang memberikan jaminan hukum terhadap kerja-kerja jurnalistik. Pasal 4 ayat (2) UU Pers menyebutkan, "terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran." Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam ayat 3 di pasal yang sama, "untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi." Kedua ayat tersebut jelas menegaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran dan mempunyai hak mencari hingga menyebarluaskan informasi. Termasuk informasi tentang tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan Keselamatan Jurnalis: Telegram Kapolri Preseden Buruk bagi Kebebasan Pers, Selasa, 6 April 2021. Diakses dari 22
kekerasan. Justru kekerasan tersebut perlu dipublikasikan agar diketahui publik, pemerintah, dan parlemen sehingga diharapkan ada perbaikan di tubuh kepolisian. AJI bersama organisasi pers lainnya mengkritik keluarnya telegram ini. Kapolri merespons kritik itu dan langsung mencabutnya dengan menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5/2021 tertanggal 6 April 2021. Respons Kapolri yang cepat tersebut tentu perlu dihargai. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana memastikan tidak ada kebijakan serupa di masa mendatang. Namun masih ada contoh-contoh serupa lainnya, salah satunya adalah merevisi Undang-Undang Pers melalui omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal yang akan direvisi itu adalah Pasal 11 dan Pasal 18 Undang-Undang Pers. Pasal 11 UU Pers berbunyi, "Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal". Pasal itu sedianya akan direvisi menjadi "Pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal".20 Sedangkan pasal 18 UU Pers akan diubah ketentuan sanksi dendanya bagi orang atau perusahaan media yang melanggar UU Pers dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Selain itu, pembuat undang-undang juga menambahkan satu pasal tentang jenis, besaran denda, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang akan diatur dengan peraturan pemerintah. 20 Kompas.id, Tak Ada Urgensi Merevisi Undang-Undang Pers, 20 Februari 2020. Diakses dari pers/. 23
Komunitas pers menilai urgensi perubahan ketentuan ini belum perlu dan bisa menjadi celah bagi pemerintah untuk kembali menghukum, serta mengatur pers seperti era Orde Baru. Belum lagi, komunitas pers tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana revisi Undang-Undang Pers tersebut. Bahkan Dewan Pers yang menjadi representasi dari organisasi pers dan lembaga negara yang anggotanya ditetapkan Presiden juga tak diajak bicara. Kedua pasal ini akhirnya dicabut dalam draf RUU omnibus law Cipta Kerja. Namun, sejumlah pasal lain yang merugikan kesejahteraan jurnalis tetap disahkan pemerintah dan DPR meskipun mendapat penolakan luas dari masyarakat sipil. Undang-Undang Cipta Kerja juga melegalkan praktik buruk dalam penyiaran, yaitu adanya siaran secara nasional. Masuknya pasal ini dinilai sebagai kemunduran dari semangat demokratisasi penyiaran. Sebab, ini artinya ruang bagi budaya dan ekonomi lokal untuk tumbuh semakin habis. Belajar dari berbagai kasus di atas, maka komunitas pers tidak boleh lengah sedikitpun untuk mengendus, mengawasi, dan mengkritisi berbagai regulasi pemerintah dan lembaga negara lainnya terkait pers. Jangan pernah merasa lelah lalu kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR membuat regulasi tentang pers. Sebab, itu artinya sama dengan menyerahkan leher kita, kemerdekaan kita, kepada pemerintah untuk dipenggal. 24
5. 23 Tahun UU Pers: Stagnasi Kebebasan dan Potret Buram Jurnalis Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tahun 2022 memasuki usia yang ke-23. Meski sudah hadir dua dekade, namun pers Indonesia belum sepenuhnya bebas alias masih berstatus bebas sebagian. Setidaknya inilah yang terlihat dari Indeks Kebebasan Pers yang diterbitkan Reporters Without Borders (RSF) 2022 dan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 yang dibuat Dewan Pers. Berdasarkan riset RSF, peringkat Indonesia tahun ini melorot ke posisi 117 (skor 49,27) dari tahun sebelumnya di posisi 113 (skor 62,60). Ini menunjukkan pers di Indonesia pada 2022 semakin jauh dari kebebasan yang dicita-citakan komunitas pers. Itu berdasarkan penilaian lembaga yang berkantor pusat di Paris, Prancis itu, dengan memakai lima indikator, yaitu politik, hukum ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Sedangkan menurut hasil survei Dewan Pers, poin IKP 2022 naik tipis 1,86 poin menjadi 77,88 alias masuk kategori "cukup bebas". Indikator yang digunakan Dewan Pers juga tidak jauh berbeda dengan RSF, yaitu melihat lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Skor IKP Dewan Pers ini stagnan dalam empat tahun terakhir, dengan kisaran 70-78 persen atau cukup bebas. Ini artinya belum ada perubahan berarti meskipun Undang Undang Pers sudah berlaku selama lebih dari dua dekade. Dalam indikator politik, kita bisa melihat kebebasan pers di Papua dan Papua Barat yang mendapat perlakuan berbeda dari pemerintah. Bentuknya beragam, mulai dari adanya 26
pembatasan jurnalis asing untuk masuk, pembatasan akses internet, hingga adanya stigma buruk kepada jurnalis-jurnalis asli Papua. Indikator hukum, kita masih melihat adanya sejumlah regulasi yang mengancam kebebasan pers dan terbukti sudah membawa jurnalis ke balik jeruji besi. Contoh paling nyata adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP. Sedikitnya ada tiga jurnalis yang telah divonis dengan Undang-Undang ITE, yaitu Muhammad Asrul (berita.news), Diananta P Sumedi (Kumparan/Banjarhits) dan Mohammad Sadli Saleh. Padahal Dewan Pers telah menyatakan karya mereka sebagai produk jurnalistik. Dalam indikator ekonomi, ada dua pukulan telak yang dihadapi media: disrupsi digital dan pandemi Covid-19. Dua hal ini membuat perusahaan-perusahaan media dalam posisi sulit karena pendapatan yang terus menurun. Meski jumlah pembaca meningkat semasa pandemi, ternyata tidak berbanding lurus dengan pendapatan media. Situasi ini yang mengakibatkan kesejahteraan jurnalis juga semakin jauh dari harapan. Bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19, masih banyak jurnalis di daerah yang belum mendapat upah layak. Terakhir soal aspek keamanan. Kasus kekerasan terhadap jurnalis masih marak terjadi di berbagai daerah. Bahkan ketika pandemi kekerasan terhadap jurnalis masih tinggi. Tapi ironisnya pelaku kekerasan terhadap jurnalis adalah personel polisi, pihak yang semestinya melindungi masyarakat, termasuk jurnalis. 27
Perlu Terobosan Baru Situasi kemerdekaan pers yang stagnan ini harusnya menjadi dasar kuat bagi komunitas pers untuk membuat terobosan-terobosan baru. Akan mustahil kita mendapatkan hasil yang berbeda jika tindakan atau cara yang dilakukan tetap sama alias bussines as usual. Organisasi pers, mulai dari jurnalis, perusahaan media, organisasi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil perlu berupaya lebih keras dalam kolaborasi, perencanaan, perumusan strategi, hingga implementasinya. Setidaknya dalam empat indikator di atas, komunitas pers perlu memastikan ada perubahan situasi yang mendukung kebebasan pers. Dalam lingkup kecil, komunitas pers bisa merumuskan solusi-solusi atas persoalan di atas, kemudian memastikan adanya perubahan di kementerian atau lembaga. Namun, dalam lingkup yang lebih luas, komunitas pers bisa mendesak presiden untuk memastikan semua itu bisa terlaksana. Komunitas pers sulit berharap kepada Polri untuk mereformasi dirinya agar anggotanya tak lagi menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Kalau ada kasus kekerasan oleh anggotanya, Polri harus segera memproses hukum pelakunya. Karena itu, butuh perencanaan matang dari komunitas pers saat membawa soal ini ke luar, seperti Menko Polhukam atau presiden, agar ada tindakan strategis untuk mengubah wajah Polri itu. Pemilu 2024 juga bisa dijadikan momentum oleh komunitas pers untuk memastikan calon presiden dan wakil presiden, calon lesgislatif, serta partai politik memiliki 28
pandangan yang sama dan progresif dalam soal kemerdekaan pers. Para calon dapat diikat dengan komitmen-komitmen politik untuk mendukung kemerdekaan pers dan dapat ditagih ketika nanti terpilih. Terobosan-terobosan baru dalam ekonomi media juga perlu dilakukan. Para peneliti atau akademisi, dengan bantuan dana pemerintah misalnya, bisa melakukan riset-riset soal model bisnis media yang berkelanjutan untuk perusahaan media. Termasuk mencari model bisnis untuk jurnalis-jurnalis yang memproduksi karya jurnalistik secara mandiri. Keberagaman model bisnis media akan membuat jurnalis dan perusahaan mendapat panduan dalam menemukan model yang tepat bagi media yang mengusung karya jurnalistik berkualitas. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya jurnalis dan media berkualitas bagi publik dan negara, yang salah satunya adalah menjalankan fungsi kontrol sosial, agar pejabat dan lembaga publik bertanggungjawab atas amanah yang diembannya. Tanpa ada terobosan, sulit peringkat indeks kemerdekaan atau kebebasan pers Indonesia naik ke posisi yang lebih baik. Padahal kita tahu pasti bahwa "Tidak akan ada negara demokrasi, tanpa ada pers yang bebas".21. 21 23 Tahun UU Pers: Stagnasi Kebebasan dan Potret Buram Jurnalis Indonesia, 23 September 2022. Bahan bisa diakses melalui 29
6. Memutus Mata Rantai Kekerasan terhadap Jurnalis Apakah perjuangan komunitas pers dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap jurnalis dan media tidak berhasil? Pertanyaan tersebut kerap muncul dalam sejumlah diskusi di komunitas pers. Pemicunya adalah jumlah kekerasan terhadap jurnalis yang terus meningkat setiap tahun. Data AJI pada 2023 menunjukkan ada 89 kasus serangan terhadap jurnalis dan media. Jumlah ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir sehingga menjadi alarm bahaya bagi kebebasan pers di Indonesia.22 Pertama, tentu saja saya meyakini perjuangan yang dilakukan komunitas pers di Tanah Air tidak ada yang sia-sia. Tanpa perjuangan komunitas pers, maka besar kemungkinan angka kekerasan terhadap jurnalis dan perusahaan media akan semakin tinggi. Sebab para pelaku kekerasan akan merasa nyaman dan bertindak seenaknya karena tidak ada hukuman sama sekali, baik pidana maupun sanksi sosial dari komunitas pers dan masyarakat. Setidaknya perjuangan komunitas pers dalam beberapa kasus telah berhasil memastikan pelaku kekerasan, termasuk yang pelakunya dari aparat kepolisian, TNI, keluarga pejabat, mendapatkan hukuman. Kendati hukuman tersebut masih jauh dari maksimal ancaman hukuman yang ada dalam Undang-Undang Pers atau hukum positif lainnya. 22Aji.or.id, 89 Kasus Serangan terhadap Pers Indonesia pada 2023, Tertinggi Dalam Satu Dekade, 13 Februari 2024. Diakses dari 31
Keberhasilan-keberhasilan advokasi yang dilakukan komunitas pers bisa menjadi pengingat agar orang atau pihak yang tak suka atas pemberitaan tidak menempuh cara-cara kekerasan, melainkan menempuh mekanisme yang disediakan Undang- Undang Pers. Jalur yang disediakan antara lain dengan memakai hak koreksi, hak jawab, atau membawa kasusnya ke Dewan Pers. Kedua, berkaca pada data koordinasi Dewan Pers dan Polri pada tahun 2021, ada sekitar 40 kasus atau berita yang dilaporkan ke polisi menggunakan Undang- Undang ITE. Ini artinya potensi jurnalis terjerat Undang-Undang ITE akan semakin besar jika tidak ada perjuangan komunitas pers melalui Dewan Pers. Ketiga, advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis juga dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan di bidang pers ke depan. Baik perbaikan regulasi di Dewan Pers ataupun di para pemangku kepentingan seperti Polri, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga pada akhirnya kasus kekerasan dapat dicegah dan tidak terulang kembali. Meskipun ada faktor perubahan teknologi informasi yang juga memunculkan jenis- jenis serangan baru terhadap jurnalis, mulai dari peretasan, kekerasan berbasis gender online, dan pelecehan di ranah daring. Kendati demikian, upaya yang dilakukan komunitas pers untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap jurnalis masih sangat bisa dimaksimalkan. Utamanya dalam menagih tindakan konkret dari negara. Sebab, perjuangan komunitas pers selama ini seperti terputus dengan kewajiban negara dalam melindungi jurnalis dan media atau pers yang dikenal sebagai pilar keempat demokrasi. Dewan Pers memang sudah memiliki MoU (memorandum of understanding) dengan sejumlah lembaga terkait sengketa pemberitaan dan keamanan jurnalis. Contoh, 32
MoU Dewan Pers dengan Kapolri, MoU Dewan Pers dengan Kejaksaan, dan lembaga lainnya. Namun MoU ini bersifat parsial sehingga tidak bisa bergerak bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan keselamatan jurnalis. Dewan Pers bersama konstituennya dan para pemangku kepentingan perlu mencari terobosan lain yang bisa memadukan gerak komunitas pers. Satu kebijakan yang layak dipertimbangkan adalah dengan membuat Rencana Aksi Nasional Keselamatan Jurnalis. Rencana nasional ini harus melibatkan semua pihak, mulai dari organisasi pers, Dewan Pers, pemerintah, yudikatif, dan legislatif. Partisipasi yang luas ini penting untuk memastikan semua pihak memiliki tugas dan kewajiban yang sama. Komunitas pers di Indonesia dapat melihat "UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity" 23 sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Keselamatan Jurnalis di Indonesia. Termasuk prinsip-prinsip yang harus ada dalam rencana tersebut, seperti aksi bersama dalam peningkatan efisiensi, membangun kekuatan bersama dan menghindari duplikasi, pendekatan berbasis hasil, sensitif gender dan disabilitas, serta perjuangan melawan impunitas. 23 Ohchr.org, UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity. Diakses melalui impunity. 33
Komunitas pers di Indonesia juga bisa melihat "National Action Plan for the Safety of Journalists"24 yang dimiliki Inggris. Setidaknya ada lima langkah yang dituangkan dalam rencana aksi nasional tersebut: meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan; meningkatkan respons sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan terhadap jurnalis; mendukung jurnalis dan pemberi kerja untuk membangun sumber daya yang mereka perlukan untuk melindungi keselamatan pribadi; membantu platform online untuk mengatasi masalah pelecehan online yang lebih luas; dan meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap nilai jurnalis. Komunitas pers di Indonesia tidak perlu mengadopsi seratus persen kedua contoh di atas. Tapi insan pers bisa menyesuaikan dengan konteks tantangan yang dihadapi jurnalis di Indonesia, termasuk badan dan lembaga yang menjadi stakeholder pers di Indonesia. Komunitas pers perlu membuat tahapan dan jadwal yang terukur dalam rencana aksi nasional tersebut sehingga perkembangan soal keamanan jurnalis bisa diukur dari waktu ke waktu. 24Www.gov.uk, Guidance - National Action Plan for the Safety of Journalists, 30 Oktober 2023. Diakses dari 34
7. Pers Indonesia Belum Ramah terhadap Jurnalis Perempuan "Mba Nana pakai bajunya putih putih. Kayak kasur saya. Jadi pengen saya tidurin," ujar komika Felix Seda di atas panggung acara Desak Anies, di Yogyakarta, Selasa, 23 Januari 2024. 25 Guyonan seksis tersebut dialamatkan kepada jurnalis Najwa Shihab yang memiliki program wawancara dengan pasangan Capres-Cawapres pada pemilu 2024 lalu. Acara Desak Anies adalah acara kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Kasus pelecehan ini sempat ramai di media sosial dan media masintream, yang kemudian berakhir dengan permintaan maaf.26 Jurnalis perempuan lain di Semarang juga pernah mengalami pelecehan seksual saat meliput kampanye akbar di Semarang, Sabtu 10 Februari 2024.27 Ia berada di tengah kerumunan massa yang berdesakan. Saaat itu ada ajudan dari petinggi partai yang membuka jalan, memecah kerumunan, sambil mengatakan, "Awas, awas." Jurnalis yang berada di kerumunan tersebut kemudian merasakan kemaluannya dipegang ajudan petinggi partai tersebur. Ia berusaha melihat dan mencari siapa pelakunya. Pelaku kembali melakukan perbuatan tercela itu. Jurnalis itu kemudian 25 Advokasi.aji.or.id, Najwa Shihab Jadi Objek Guyonan Bernada Seksis. Bahan diakses dari Komika Felix Seda Minta Maaf ke Najwa Shihab karena Pelecehan Verbal, Ekspresi Mukanya Jadi Omongan, 26 Januari 2024. Bahan diakses melalui 27 Advokasi.aji.or.id, Meliput Kampanye, Jurnalis Perempuan Alami Pelecehan. Bahan diakses melalui 36
berteriak setelah melihat pelakunya. Sang ajudan kemudian kabur sambil mengatakan "Sorry, sorry." Kasus pelecehan lain dialami jurnalis perempuan dari beberapa media nasional saat meliput di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.28 Saat itu para jurnalis sedang berusaha mewawancarai Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hadir diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi. Saat itulah petugas KPK, dari sebuah video yang beredar, terlihat melontarkan ucapan seksis kepada jurnalis perempuan dengan mengatakan, "Wah, ini cewek semua. Enake." Tiga kasus di atas merupakan salah satu bentuk contoh bahwa dunia kerja pers masih belum aman bagi jurnalis perempuan. AJI Indonesia mencatat setidaknya ada lima kasus kekerasan seksual yang dialami jurnalis perempuan sepanjang 2023. Jumlah ini diperkirakan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kasus kekerasan seksual sebenarnya yang dialami jurnalis perempuan. Riset yang dilakukan PR2Media dan AJI Indonesia terhadap 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi di Indonesia menunjukkan, sebanyak 82,6% (704) responden pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka.29 Riset dilakukan selama September hingga Oktober 2022. 28 Advokasi.aji.or.id, Meliput di KPK, Jurnalis Perempuan Dilecehkan secara Verbal. Bahan diakses dari 29 Aji.or.id, Laporan Riset Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia, 30 Januari 2023. Bahan diakses dari perempuan-indonesia. 37
Dari 10 jenis kekerasan, ini jenis yang paling banyak dialami jurnalis perempuan: body shaming secara luring (58,9% dari total responden); catcalling secara luring (51,4%); body shaming secara daring (48,6%); menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara daring (37,2%); sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan secara luring (36,3%); komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara luring (36%); komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara daring (35,1%); diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring (27,2%); dipaksa menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku secara luring (4,8%); dipaksa melakukan hubungan seksual secara luring (2,6%). Sebagian besar jurnalis yang menjadi responden itu mengaku mengalami kekerasan di ranah daring sekaligus luring (37% dari total responden), lalu daring saja (26,8%), dan luring saja (18,2%). Hanya 17,4% (148) responden yang mengaku tidak pernah mengalami kekerasan seksual apa pun dalam karier jurnalistik mereka. Fakta lainnya yang ditemukan dari riset itu adalah, 57,2% responden menyatakan kantor mereka belum memiliki standard operating procedure (SOP) untuk menangani kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Kondisi ini kerap membuat jurnalis perempuan atau korban tidak mau bersuara karena mengetahui kasusnya akan sulit diselesaikan akibat ketiadaan mekanisme di internal perusahaan. Merespons temuan ini, AJI bersama PR2Media kemudian menyusun "Panduan Membuat Standard Operating Procedure (SOP)" bagi perusahaan Pers untuk 38
mengatasi kekerasan seksual di dunia kerja. AJI telah menyampaikan panduan ini ke Dewan Pers untuk diadopsi menjadi Peraturan Dewan Pers. Dengan demikian, organisasi pers dan perusahaan media dapat pula mengadopsi SOP tersebut sehingga kasus-kasus kekerasan seksual, baik yang berkaitan dengan pemberitaan atau tidak, bisa ditangani. Sebab, selama ini kasus-kasus tersebut kerap tidak dilaporkan karena korban merasa kasusnya tidak akan ditangani karena ketiadaan SOP. Perlunya Pengawalan Penerapan SOP Sejak Mei 2023, Dewan Pers telah mengajak konstituen menyusun dua regulasi tentang kekerasan seksual di dunia pers. Pertama, Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media. Kedua, Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Media. Pembahasan kedua pedoman tersebut sudah rampung, satu di antaranya telah disahkan menjadi Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers. Dan yang tidak kalah penting adalah memastikan implementasi regulasi yang telah dan akan disahkan Dewan Pers. Sebab, sejumlah regulasi yang diterbitkan Dewan Pers selama ini hanya bagus di atas kertas. Sebagai contoh Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Media yang selama ini kerap diabaikan komunitas pers. Perusahaan-perusahaan media yang tidak memenuhi kesejahteraan jurnalis bisa lolos verifikasi Dewan Pers. Ini artinya regulasi di Dewan Pers belum ditaati oleh masyarakat pers. 39
Hal penting lainnya adalah perlunya kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi perusahaan media, terutama yang telah menjadi konstituen Dewan Pers. Asosiasi perusahaan media perlu dimintai tanggung jawabnya bahwa keamanan jurnalis menjadi tanggung jawab utama perusahaan media. Dengan adanya kolaborasi yang baik, setidaknya diharapkan dua ketentuan terkait soal kekerasan seksual media ini diadopsi tujuh asosiasi perusahaan media konstituen Dewan Pers. Terakhir yang kerap luput adalah sosialisasi peraturan yang telah dihasilkan Dewan Pers. Dewan Pers bersama organisasi pers perlu merumuskan strategi komunikasi yang tepat sehingga sosialisasi peraturan-peraturan bisa berjalan maksimal. Bukan sebaliknya, hanya mempublikasi peraturan tersebut di portal resmi Dewan Pers dan berharap masyarakat membaca regulasi tersebut. 40
8. Hari Bhayangkara, Polri dan Kebebasan Pers Saya cukup senang saat Polri menggelar diskusi secara hybrid dengan tema "Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis" di Jakarta, Rabu 31 Mei 2023. Diskusi tersebut diikuti Polda-Polda dan komunitas pers di berbagai daerah. Apalagi dalam sambutannya pejabat Divisi Humas Polri yang membuka kegiatan itu menyoroti kasus kekerasan terhadap jurnalis yang jumlahnya lebih dari 40 kasus setiap tahun. Pejabat tersebut mengutip data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Sayangnya pejabat Divisi Humas Polri tersebut tidak mengutip dengan utuh data AJI. Sebab, data AJI juga menyebutkan bahwa personel Polri sebagai pelaku kekerasan paling dominan terhadap jurnalis lima tahun terakhir. Pada 2018, misalnya, polisi menjadi pelaku dalam 14 kasus, 2019 (32 kasus), 2020 (55 kasus), 2021 (12 kasus), dan 2022 (15 kasus). Ini memang ironis. Polisi yang seharusnya melindungi jurnalis malah justru menjadi pelaku kekerasan. Budaya Kekerasan dan Impunitas di Tubuh Polri Salah satu contoh kasus yang melibatkan anggota polisi dan menjadi sorotan publik adalah kasus penganiayaan terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, pada 2021. Kasus ini kemudian bergulir ke Pengadilan Negeri Surabaya dan dua polisi yang menjadi pelaku kekerasan, yakni Brigadir Kepala Purwanto dan Brigadir Firman Subkhi, divonis bersalah melanggar pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 42
Kedua polisi itu akhirnya dihukum 10 bulan penjara dan diwajibkan membayar restitusi kepada Nurhadi sebesar Rp 13.819.000 dan kepada saksi berinisial F sebesar Rp 21.650.000. Vonis terhadap dua terdakwa ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara. Namun, dalam tingkat banding, majelis hakim mengurangi hukuman kedua terdakwa menjadi delapan bulan penjara dan membayar restitusi kepada Nurhadi dan saksi F dengan jumlah seperti yang diputuskan hakim pengadilan negeri Surabaya. Kedua terdakwa kemudian mengajukan perkara ini ke tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. Meskipun pada akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Meski dua polisi itu akhirnya diproses hukum, ada kesan kuat bahwa Polri sebenarnya enggan mengusut kasus itu secara serius dan masih berusaha melindunginya. Ketika jaksa melakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung pada 31 Mei 2023, tidak lama kemudian Polda Jawa Timur menjemput keduanya untuk dipinjam. Alasannya, untuk memudahkan penyelidikan atau penyidikan dalam rangka sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Polda Jawa Timur menggelar sidang etik terhadap Firman Subkhi. Namun hasilnya jauh dari rasa keadilan bagi korban. Atas tindakannya itu, Kepolisian hanya memberikan teguran tertulis dan memberikan hukuman berupa penempatan di tempat khusus selama 14 hari. Hukuman ini dinilai sangat ringan30 mengingat dia sudah dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan negeri Surabaya dan pengadilan tinggi Jawa Timur. 30 Alineia.id, Aniaya jurnalis Tempo, Brigadir Firman Subkhi divonis ringan, 18 Mei 2022. 43
Dari kasus Nurhadi dan juga kasus kekerasan lainnya yang melibatkan polisi, kita melihat bahwa budaya kekerasan di tubuh korps cokelat ini masih terus hidup. Padahal institusi ini sudah dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI (kini TNI) sejak 1999 lalu. Yang lebih merisaukan lagi, Polri sebagai institusi ini terkesan kuat berusaha melindungi anak buahnya yang melakukan kekerasan, yang jelas itu merupakan tindak pidana. Persoalan Profesionalisme Polri Dewan Pers telah memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kapolri tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers danPenegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Nota Kesepahaman ini kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers. Tapi masih ada kasus sengketa pemberitaan tetap dilanjutkan prosesnya oleh polisi meski sudah selesai di Dewan Pers. Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa jurnalis Muhammad Irvan S. Irvan ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Polda Sulawesi Tenggara pada Mei 2022. Ia dinilai melanggar pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan atau pencemaran nama baik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari kemudian menjatuhkan hukuman penjara pada September 2022 lalu. Padahal, kasus ini sudah ditangani oleh Dewan Pers. Komunitas pers juga kerap kesulitan melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis ke Polri. Sebagai contoh pelaporan kasus kekerasan yang dialami jurnalis Ternate, Nurcholis, pada September 2023 lalu. Saat menyampaikan pelaporan, 44
mereka bolak balik dialihkan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Hal yang sama juga pernah dialami jurnalis di Jakarta saat melapor kasus kekerasan oleh polisi ke Polda Metro Jaya. Ini artinya polisi belum memiliki mekanisme yang pasti terkait penanganan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Selain proses pelaporannya yang kerap dipingpong, kasus yang dilaporkan ke Polsi juga banyak yang tidak tuntas penanganannya. Hasil monitoring AJI Indonesia menyebutkan, setidaknya terdapat 16 kasus yang dilaporkan ke polisi sepanjang 2022. Hasilnya, ada enam yang diproses. Dalam lima kasus, polisi bisa menangkap pelaku penyerangan. Satu kasus tak diteruskan karena menemukan bukti. Dalam proses penyidikan terhadap empat kasus kekerasan terhadap jurnalis itu, polisi lebih memilih memakai pasal pidana dalam KUHP daripada Undang-Undang Pers. Padahal ancaman pidana dalam pasal 18 Undang Undang Pers memuat ancaman sanksi lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp 500 juta. Sedangkan proses hukum atas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang pelakunya polisi, kerap mangkrak di institusi Polri. Dari catatan AJI, setidaknya hanya ada satu kasus yang pelakunya polisi bisa diproses hingga pengadilan dengan menggunakan Undang Undang Pers, yaitu kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi. Belum lagi kasus-kasus serangan digital yang marak dialami jurnalis dan perusahaan media dalam beberapa tahun terakhir ini. Kasus-kasus ini tidak pernah tuntas meskipun telah dilaporkan ke polisi. 45
Reformasi Polri Sebagai Agenda Bangsa Budaya kekerasan dan buruknya profesionalisme Polri merupakan dua persoalan pokok yang menggerogoti institusi ini. Utamanya dalam urusan memberikan perlindungan terhadap warga negara, termasuk jurnalis. Sebab, polisi juga menjadi pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. KontraS mencatat 677 peristiwa kekerasan oleh polisi selama Juli 2021-Juni 2022. Kasus kekerasan itu menewaskan 59 orang, 928 luka-luka, dan 1.240 orang ditangkap. Lembaga pengawas Polri, mulai dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) hingga DPR tidak bisa membuat lembaga ini menjadi lebih baik setelah 24 tahun dipisahkan dari ABRI. Dengan dua budaya polisi seperti ini, sulit mengharapkan lembaga ini bisa menjalankan tugasnya sesuai amanat Pasal 13 Undang Undang No. 2 tahun 2002, yaitu (a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b). Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Budaya kekerasan dan sikap tidak profesional itu akan membuat publik, termasuk pers, bisa berharap mendapatkan perlindungan yang memadai. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan MoU Kapolri dengan Dewan Pers juga akan terlihat seperti rompi anti-peluru yang bolong sehingga tidak bisa maksimal melindungi jurnalis. Regulasi-regulasi yang sudah baik, juga hanya akan menjadi macan kertas saja. Untuk itu, masyarakat sipil perlu bersatu padu untuk memikirkan kembali reformasi Polri secara menyeluruh. Bagaimana memastikan budaya kekerasan hilang di tubuh 46
Polri, yang itu harus melihat sampai ke tahapan pendidikannya. Perlu ada model pengawasan yang kuat terhadap polisi dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya agar mendekati standar profesional. Masyarakat sepertinya agak sulit mengharapkan muncul agenda reformasi Polri dari lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi itu, yaitu DPR dan pemerintah. "Kekuatan" Polri saat ini, dari jumlah personel hingga pengaruh politik, begitu besar dan ini mengingatkan pada ABRI pada masa Orde Baru. Karena itu, masyarakat sipil yang harus merumuskan strategi untuk menjadikan Polri lebih profesional, ramah, dan bisa memberikan perlindungan terhadap warga, termasuk jurnalis. Bukan malah menjadi pelaku kekerasan. Konsep itu perlu disampaikan kepada pemerintah dan DPR, disodorkan kepada para calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif berikutnya sebagai kontrak politik bangsa demi melindungi demokrasi dan kemerdekaan pers. Tulisan ini tayang di kolom Tempo, Sabtu, 1 Juli 202331. 31 Bahan bisa diakses melalui link dan-kebebasan-pers. 47
9. Jumlah Perusahaan Media vs Profesionalisme Jurnalis Berapa jumlah perusahaan media di Tanah Air paska reformasi 1998? Tidak ada angka yang pasti. Ada yang memperkirakan 40 ribu atau 60 ribu perusahaan media. Jumlah tersebut hanya perkiraan berdasarkan jumlah kabupaten atau kota yang berjumlah 514, kemudian dikalikan dengan perkiraan adanya 120 perusahaan media di setiap daerah. Lalu muncullah angka enam puluhan ribu perusahaan media tersebut. Tapi jika mengaca pada data Dewan Pers, setidaknya ada 1.798 perusahaan media yang telah terverifikasi. Rinciannya 970 (54%) media online, 434 (24%) media cetak, 376 (21%) media televisi, dan 18 (1%) media radio. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pendataan berbasis digital yang dilakukan Dewan Pers sejak 2018 hingga 2023. Soal jumlah jurnalis di Indonesia juga belum ada data pasti yang dimiliki komunitas pers. Kita mungkin bisa memperkirakan jumlah anggota organisasi profesi jurnalis yang menjadi konstituen Dewan Pers. yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Secara total, jumlah anggotanya berkisar 20 ribu32. Meskipun demikian terdapat anomali di komunitas pers, karena bagaimana mungkin jumlah anggota organisasi profesi jurnalis sama dengan jumlah asosiasi perusahaan. Contohnya Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang juga menjadi 32 Jumlah anggota AJI dan IJTI masing-masing sekitar 2.000 an. Sedangkan anggota PWI, berdasarkan klaim pengurus PWI, sekitar 20 ribu anggota. Lihat HUT Ke-78 PWI: Berpikir Kritis dan Jurnalisme Kekinian, 12 Februari 2024. 49
konstituen Dewan Pers memiliki jumlah anggota dua ribuan perusahaan media. Bagaimana bisa jumlah perusahaan media sama dengan jumlah jurnalis. Idealnya jumlah pekerja pasti lebih banyak jika dibandingkan jumlah perusahaan. Inilah anomalinya. Hal lainnya adalah perkembangan perusahaan media ini juga tidak dibarengi dengan kualitas jurnalismenya. Data pengaduan kasus pers dari masyarakat ke Dewan Pers tidak pernah kurang dari 500 kasus setiap tahun. Bahkah pada 2023 mengalami lonjakan hingga 813 kasus, dari tahun 2022 (691 kasus), tahun 2021 (774 kasus), tahun 2020 (567 kasus), dan 2019 (626 kasus).33Atau sekitar 3.500 kasus dalam lima tahun terakhir. Menurut Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana, 70 persen pengaduan tersebut karena dugaan pelanggaran Pasal 1, 2, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik34. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis juga sudah dilakukan Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers. Mulai dari pelatihan hingga diskusi publik. Termasuk dengan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dari Januari 2023 hingga Desember 2023, Dewan Pers bekerja sama dengan beberapa lembaga uji telah menggelar UKW yang diikuti 1.738 jurnalis di seluruh Indonesia.35 33 Data Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers. 34 KEJ, Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 35 Dewanpers.or.id, Siaran Pers No. 26/SP/DP/XII/2023: Dewan Pers Memastikan Upaya Perlindungan Wartawan dan Keberlanjutan Media Terus Dijaga di Tahun Politik, 8 Desember 2023. 50
Sebanyak 1.609 wartawan atau 92,58% berhasil lulus dan dinilai kompeten oleh tim penguji UKW. Rinciannya, 1.305 wartawan lulus uji kompetensi wartawan muda, 227 wartawan madya, dan 103 wartawan utama. Jumlah ini belum termasuk UKW yang diselenggarakan mandiri oleh berbagai lembaga uji di tanah air. Banyaknya jumlah wartawan yang lulus uji kompetensi, namun di saat yang sama kasus pengaduan masih tinggi, menunjukkan bahwa UKW belum menjawab tantangan bagi profesionalisme jurnalis. Ditambah lagi belum ada mekanisme pengawasan yang baik terhadap jurnalis yang lolos UKW. Hingga kini mekanisme pencabutan sertifikat bagi jurnalis pemegang sertifikat UKW oleh Dewan Pers ketika melanggar etik terus menerus juga terkesan belum berjalan dengan baik. Dewan Pers bersama organisasi pers juga membuat berbagai pedoman pemberitaan. Antara lain, Pedoman Pemberitaan Media Siber, Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman, hingga Pedoman Peliputan Pemilu. Namun ini juga dirasa belum cukup untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis di Tanah Air. Ada banyak sebab yang memicu profesionalme jurnalis dipersoalkan. Mulai dari kurangnya sosialisasi pedoman dari Dewan Pers dan organisasi pers ke Jurnalis, hingga soal faktor ekonomi media. Seperti diketahui, sejumlah jurnalis media siber terkadang 'terpaksa' membuat berita-berita yang sensasional agar banyak dibaca orang. Tujuannya adalah agar pembacanya bertambah sehingga itu bisa mendongkrak pendapatan dari iklan digital. Karena itu, perjuangan untuk meningkatkan profesionalisme dan jurnalisme yang berkualitas, tidak cukup hanya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan 51
jurnalis. Melainkan juga harus ada upaya memperbaiki ekosistemnya agar jurnalisme berkualitas tetap eksis dan berkembang. Selain itu, perlu juga ada upaya memastikan kesejahteraan jurnalis terpenuhi agar mereka tidak terbujuk untuk mengabdi di luar kepentingan publik, tidak menerima suap, dan mampu meningkatkan kapasitas profesionalnya. Berkaca dari data Dewan Pers pada 2023, media-media yang tidak lolos verifikasi pada umumnya terkendala untuk membayar gaji karyawan minimal setara upah minimum, tidak mampu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Karena itu, perjuangan untuk peningkatan profesionalisme jurnalis dan media harus dilakukan secara holistik, dari hulu sampai hilir. Mulai dari kurikulum pendidikan jurnalistik di kampus, pendidikan bagi jurnalis dari jurusan non- komunikasi, hingga soal ekosistem media yang mendukung jurnalisme berkualitas bisa berkembang. 52
10. Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024 atau yang lebih dikenal sebagai Publisher Rights. Komunitas pers tentu berharap implementasi regulasi ini dapat memastikan terciptanya relasi ekonomi yang adil antara perusahaan media dan perusahaan platform digital. Hal tersebut terutama berkaitan dengan pembagian dana atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital berdasarkan perhitungan nilai keekonomian, kerja sama lisensi berbayar, berbagi data agregat pengguna berita, dan bentuk lain yang disepakati. Publisher Rights memandatkan pembentukan komite guna memastikan pemenuhan kewajiban platform digital. Hal ini tertuang dalam Pasal 10 Perpres 32/2024 yang berbunyi, "Komite mempunyai tugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5." Regulasi ini juga menjelaskan, komite memiliki tugas untuk memfasilitasi pelaksanaan arbitrase atau alternatif penyelesaian antara perusahaan media dan platform digital jika terjadi sengketa, termasuk memberikan rekomendasi kepada menteri terkait atas hasil pengawasan. Ini artinya Komite Publisher Rights memiliki peran yang vital agar regulasi dapat dilaksanakan dan komunitas pers mendapat manfaat dari regulasi tersebut. Lebih jauh lagi, publik juga bisa mendapatkan manfaat dari jurnalisme berkualitas dan pada akhirnya kualitas demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Karena itu, 54
syarat pertama yang perlu dipenuhi oleh komunitas pers dan publik adalah memastikan Komite Publisher Rights tersebut independen dan mampu menjalankan fungsinya. Dewan Pers telah mengambil langkah sigap dengan membentuk Gugus Tugas Pembentukan Komite sebagai tindak lanjut keluarnya Perpres 32/2024 itu. Gugus tugas itu kemudian membentuk panitia seleksi yang berjumlah lima orang yang terdiri dari seorang wakil Dewan Pers dan empat organisasi profesi yang menjadi konstituen Dewan Pers. Panitia seleksi komite inilah yang kelak akan memilih anggota komite yang berjumlah gasal, paling banyak 11 orang, yang terdiri dari unsur Dewan Pers, kementerian, dan pakar yang ditunjuk Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Ihwal unsur yang ditunjuk Kemenkopulhukam, kita harus melihat kembali Pasal 9 Ayat (1) Perpres 32/2024 yang berbunyi, "Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers". Pasal ini menjelaskan secara gamblang bahwa kewenangan pembentukan dan penetapan komite ada di tangan Dewan Pers. Ini juga berarti anggota yang ditunjuk Kemenkopolhukam dan kementerian terkait harus melalui proses seleksi di Dewan Pers. Mekanisme seleksi yang terpusat ini setidaknya dapat mencegah seseorang yang tidak memiliki kompetensi dan tidak mendukung kemerdekaan pers duduk di komite. Selain itu, Gugus Tugas Pembentukan Komite telah membuat Kerangka Kerja Pemilihan Komite yang dapat menjadi panduan kerja bagi panitia seleksi. Kerangka tersebut sudah cukup baik dalam merumuskan prinsip-prinsip dalam pemilihan, 55
mekanisme pemilihan, hingga proses kerja panitia seleksi. Namun panduan tersebut akan paripurna jika mendapatkan masukan dari publik. Hal penting lain yang perlu dipastikan adalah pembangunan fondasi jurnalisme berkualitas. Regulasi ini memang sudah memberikan jaminan bagi perusahaan media yang telah lolos verifikasi di Dewan Pers untuk dapat menerima manfaat dari keberadaan Publisher Rights. Namun media nonprofit yang masuk kategori media yang melayani kepentingan publik (public interest media) masih kesulitan lolos verifikasi Dewan Pers. Penyebabnya, sejumlah syarat administrasi yang kurang sesuai dengan kelompok media ini. Padahal cukup banyak kelompok media yang belum lolos verifikasi Dewan Pers ini yang konsisten mengusung jurnalisme untuk kepentingan publik dan melahirkan karya jurnalistik berkualitas, seperti Project Multatuli, Bandung Bergerak, dan Konde.co, dan media lainnya di daerah. Karena itu, komite dan Dewan Pers perlu mencari terobosan baru supaya media non-mainstream seperti ini bisa dirangkul dan mendapatkan benefit dari Publisher Rigth. Sebab, yang berkontribusi terhadap jurnalisme tidak hanya pers industri, tapi juga media yang berskala kecil. Ini juga sejalan dengan "Prinsip Global dalam Relasi Korporasi Teknologi dan Jurnalisme" yang disepakati komunitas dan pemerhati pers dari berbagai negara di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 14 Juli 2023. Utamanya adalah memprioritaskan dukungan pada jurnalisme yang mengusung kepentingan publik. Prinsip lainnya adalah pluralitas, yang berarti Publisher Rights tidak boleh menciptakan bias yang menguntungkan salah satu perusahaan media atau platform yang sudah besar. Para penerbit kecil, menengah, dan pemula juga harus mendapatkan manfaat dari 56
regulasi ini. Termasuk media yang jelas mengusung kepentingan publik dan selama ini telah menghasilkan karya jurnalistik berkualitas dan tidak berfokus pada mencari keuntungan. Pendanaan Media Publik Solusi lain yang dapat diambil komunitas pers untuk menjamin keberlangsungan media nonprofit yang masuk kategori media publik adalah dengan memberikan bantuan finansial. Selama ini, yang menjadi tantangan kelompok media ini adalah keberlanjutan pendanaannya. Sejumlah inisiatif telah dicoba, mulai dari bantuan publik hingga mencari sumber pendanaan dari lembaga donor. Namun tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas juga perlu ditagih. Indonesia dapat mencontoh praktik baik di negara lain, semisal Corporation for Public Broadcasting (CPB) di Amerika Serikat. Lembaga ini merupakan pengelola investasi pemerintah federal dalam penyiaran publik dan sumber pendanaan tunggal terbesar untuk radio publik, televisi, serta layanan online dan terkait seluler. Mengutip laman cpb.org, setidaknya terdapat 391 radio penerima hibah yang mewakili 1.207 stasiun radio publik dan 158 televisi penerima hibah yang mewakili 357 stasiun TV publik. Dengan hibah seperti ini, CPB berupaya mendukung beragam program dan layanan yang memberikan informasi, mendidik, mencerahkan, dan memperkaya pengetahuan masyarakat. CPB juga mendorong pengembangan konten yang memenuhi kebutuhan audiens yang selama ini kurang terlayani dengan baik seperti anak-anak dan kelompok minoritas. 57
Karena itu, penting bagi Komite Publisher Rights untuk tidak hanya berfokus pada perusahaan media yang masuk kategori pers industri dan telah diverifikasi Dewan Pers. Komite perlu mencari terobosan lain untuk keberlanjutan media, termasuk untuk media nonprofit yang melayani kepentingan publik. Salah satu yang bisa dicoba adalah dengan mendorong pembentukan lembaga seperti CPB, yang dalam konteks Indonesia misalnya mengelola dana negara dan swasta untuk pendanaan media yang mendedikasikan dirinya untuk publik. Namun yang tidak kalah penting juga, bagaimanana memastikan hibah yang diberikan lembaga seperti CPB itu tidak mempengaruhi independensi media. Mekanisme yang bisa dipakai adalah soal penyaluran dananya yang tidak boleh langsung dari pemerintah ke media. Sebab, itu akan rentan diklaim sebagai belas kasihan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Itulah kenapa dana tersebut harus disalurkan lembaga yang independen seperti Komite Publisher Rights, tentu dengan mekanisme yang transparan, agar tidak ada pilih kasih dalam penyaluran dana hibahnya. Dengan solusi ini, kita bisa sedikit optimistis bahwa media nonprofit yang melayani kepentingan publik akan tetap hidup dan pers industri akan lebih berkualitas. Sehingga pada akhirnya kepentingan publik bisa terlayani oleh pers yang profesional. Dengan demikian, pers yang melayani publik benar-benar bisa eksis, bahkan berkembang, dan tidak hanya menjadi sekadar slogan. Opini ini tayang di Kolom Tempo.co, Selasa, 26 Maret 202436. 36 Tulisan bisa diakses melalui link 58
11. Transparansi Belanja Iklan Pemerintah untuk Keberlanjutan Media Perusahaan media saat ini mendapat dua tantangan luar biasa dari dua hal: disrupsi digital dan efek lanjutan pandemi Covid-19. Hingga tahun 2024 kedua faktor itu berkontribusi besar terhadap berkurangnya pendapatan media, yang pada akhirnya merembet pada timbulnya masalah ketenagakerjaan, mulai dari pengurangan gaji, kebijakan merumahkan karyawan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Perkembangan kurang menggembirakan yang terjadi di dunia media ini sangat merisaukan. Bukan hanya bagi perusahaan media atau jurnalisnya, tapi juga publik. Sebab, itu akan mengancam eksistensi media. Padahal, keberlangsungan media (tentu saja yang berkualitas) sangat penting. Apalagi di tengah situasi yang diyakini oleh banyak ilmuwan dan masyarakat sipil sebagai era kemunduran demokrasi di Indonesia. Pemerintah, legislatif, dan yudikatif memang sepakat menyebut pers sebagai pilar demokrasi keempat. Tapi sejauh ini belum ada tindakan konkret untuk menyelamatkan pers dari dampak lanjutan akibat pandemi dan disrupsi digital. Perusahaan media terlihat dibiarkan berjuang sendiri "menyabung nyawa" agar bisa terus memproduksi karya jurnalistik yang melayani kepentingan publik. Beberapa media memilih strategi menggenjot produksi beritanya, atau kadang terpaksa membuat berita sensasional untuk menarik perhatian pembaca dan mendatangkan klik, demi mendapatkan remah-remah keuntungan dari iklan digital 60
atau adSense. Upaya ini memang tak sepenuhnya menuai hasil seperti diharapkan. Pada masa pandemi, ada peningkatan jumlah pembaca yang mengakses konten media. Hanya saja itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang masuk ke kantong media. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan bahwa pada masa pandemi terjadi penambahan jumlah pembaca berita di media siber sekitar 35 persen. 37 Peningkatan ini didorong kebutuhan masyarakat terhadap informasi tentang virus Covid-19. Namun, tren kenaikan jumlah pembaca ini tidak mendongkrak pendapatan media. Bahkan, pendapatan perusahaan media malah turun sekitar 30- 40 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekosistem digital masih belum ramah terhadap perusahaan media. Ironi lainnya adalah ini: pejabat pemerintah kerap mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa "pers merupakan pilar demokrasi keempat". Tapi ini hanya lip service semata karena tak ditunjukkan atau tidak diikuti oleh tindakan serta aksi nyata. Salah satu indikatornya adalah dengan melihat kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran iklan. Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW), yang dilakukan pada 14 Agustus - 18 Agustus 2020 itu menemukan total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital mencapai Rp 1,29 triliun (tahun anggaran 2014-2020)38. 37 Media Siber Diperkirakan Bertahan 4-5 Bulan di tengah Pandemi, 30 Juli 2020. Bahan diakses dari 38 Antikorupsi.org, Aktivitas Digital Pemerintah: Menimbang Kebijakan Belanja ABPN Sektor Sosial Media dan Influencer, 21 Agustus 2020. Bahan diakses dari 61
Riset dilakukan dengan menelusuri pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui situs LPSE Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan dua lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan RI dan Kepolisian RI. Adapun kata-kata kunci yang digunakan ICW untuk mengidentifikasi paket PBJ adalah "media sosial/social media", "influencer", "key opinion leader", "komunikasi", dan "Youtube". Dari riset itu terlihat bahwa sebagian besar anggaran lembaga negara dan pemerintah tersebut justru banyak dialokasikan untuk media sosial. ICW setidaknya menemukan 68 paket pengadaan dengan kata kunci "media sosial" dengan total anggaran RP 1,16 triliun, anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp 90,45 miliar. Beberapa paket pengadaan itu menyebut sejumlah nama influencer seperti Gritte Agatha, Ayushita W.N, Atta Halilintar, Citra Kirana, Zaskia Mecca, dan lain-lain untuk sosialisasi aktivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bandingkan dengan alokasi anggaran untuk media yang "hanya" sebesar Rp 4,22 miliar dan media online Rp 4,18 miliar. Pilihan kebijakan pemerintah ini tentu perlu dikritik, terutama dalam soal penggunaan anggaran APBN untuk melegitimasi kebijakan yang kontroversial dengan memanfaatkan jasa influencer. Dengan cara itu, masyarakat disuguhi informasi yang tidak akurat dan minim sikap kritis sehingga mendukung diloloskannya kebijakan yang sebenarnya merugikan publik. Salah satu contohnya adalah Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah tahun 2020 meski mendapat penolakan luas dari masyarakat. 62
Dengan kebijakan belanja jasa seperti di atas, yang lebih banyak ke media sosial dan influencer, jelas tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah ke perusahaan media yang sedang berjuang menghadapi gempuran disrupsi digital. Anggaran triliunan rupiah tersebut akan sangat bermanfaat seandainya mengalir ke perusahaan-perusahaan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Kalau pemerintah daerah juga beriklan di media lokal, niscaya itu akan menambah panjang napas media di daerah tersebut. Karena itu, komunitas pers perlu mendorong pemerintah untuk lebih berkomitmen dalam menjamin keberlanjutan pers yang disebut sebagai pilar keempat demokrasi ini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan afirmasi dengan mengutamakan belanja iklan ke perusahaan-perusahaan media. Terutama untuk media-media yang terbukti melayani kepentingan publik. Belanja Iklan ke Perusahaan Media Berkualitas Kebijakan afirmasi dengan mengutamakan alokasi belanja iklan dari pemerintah pusat dan daerah ke media bukan tidak ada celah kritik. Kebijakan ini bisa berpotensi mengurangi daya kritis media karena takut kehilangan kue iklannya. Karena itu, kebijakan penggunaan anggarannya perlu dilakukan secara transparan dan tepat sasaran ke media yang kredibel ke media yang terbukti menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas dan jelas melayani kepentingan publik. Lalu bagaimana menentukan media tersebut kredibel atau tidak? Salah satu cara sederhana yang bisa dipakai adalah dengan melihat apakah media itu sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau belum. Tolak ukur lolos verifikasi Dewan Pers 63
inilah yang bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan alokasi belanja iklan ke media. Namun harus diakui bahwa proses verifikasi di Dewan Pers bukannya tanpa kritik. Masih ada sejumlah yang masih perlu diperbaiki. Sebab, tidak semua media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas bisa lolos standar verifikasi Dewan Pers. Begitu pula sebaliknya. Perusahaan media yang karya jurnalistiknya buruk, ada yang justru lolos verifikasi Dewan Pers. Celah masalah dari kebijakan verifikasi Dewan Pers ini adalah pada kecenderungannya untuk fokus hal yang sifatnya administratif. Faktor kualitas jurnalistik yang dihasilkan media tersebut belum mendapat porsi penilaian yang besar. Seharusnya ketentuan uji petik atas konten jurnalistik di media-media itu semestinya dilakukan secara berkala. Sehingga media yang terverifikasi tapi membuat karya jurnalistik yang buruk, bisa ditinjau kembali. Komunitas pers juga bisa mempertimbangkan adanya inisiatif-inisiatif yang sudah muncul untuk mendukung jurnalisme berkualitas seperti Journalism Trust Initiative (JTI)39 yang diprakarsai oleh Reporters Without Borders (RSF). Standarnya berbeda dengan verifikasi perusahaan media yang dilakukan Dewan Pers. JTI mengembangkan dan menerapkan indikator jurnalisme yang dapat dipercaya dan 39 The Journalism Trust Initiative (JTI) bertujuan untuk menciptakan ruang informasi yang lebih sehat. Badan ini mengembangkan dan menerapkan indikator jurnalisme yang dapat dipercaya dan dengan demikian mendorong dan menghargai kepatuhan terhadap norma dan etika profesional. JTI diluncurkan dan dioperasikan oleh Reporters Without Borders (RSF). Informasi lebih mendalam soal JTI, lihat di 64
dengan demikian mendorong dan menghargai kepatuhan media terhadap norma dan etika profesional. Di Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) juga membuat indikator tingkat keterpercayaan publik atas pemberitaan (Trust Worthy News). 40 Inisiatif AMSI ini juga tidak jauh berbeda dengan JTI karena menyoroti manajemen keredaksian maupun pengelolaan bisnis yang profesional, transparan, akuntabel, dan ketaatan pada aturan main yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan tentang perusahaan pers. AMSI berpandangan manajemen keredaksian dan pengelolaan bisnis media yang profesional dapat melahirkan kepercayaan publik. Situasi inilah yang pada akhirnya diharapkan bisa melahirkan kepercayaan publik, juga para pelaku industri periklanan, kepada media. Tujuan akhirnya adalah ada dukungan dari publik dan industri agar kehidupan media bisa tetap berkelanjutan. Dua inisiatif dari RSF dan AMSI ini layak mendapat perhatian dan mungkin juga menjadi rujukan Dewan Pers dalam membuat kebijakan yang ada kaitannya dengan peluang kerja sama iklan antara pemerintah dengan media. Misalnya, apakah memungkinkan verifikasi perusahaan media atau Dewan Pers mengadopsi prinsip- prinsip dalam inisiatif JTI dari RSF, yang mempertimbangkan aspek editorial dalam menilai sebuah media layak lolos verifikasi atau tidak? Atau memakai indikator dari AMSI, dengan sejumlah modifisikasi? Apapun pilihannya, tujuan dari inisiatif ini 40 Amsi.or.id, TrustWorthy News. Informasi lebih lanjut soal inisiatif ini, silakan kunjungi 65
adalah memudahkan publik, juga pemerintah, melihat mana perusahaan media yang kredibel dan tidak. Sejumlah inisiatif di atas diharapkan membantu terbentuknya ekosistem media yang mendukung lahirnya karya jurnaistik yang baik. Selanjutnya pemerintah pusat dan daerah bisa membuat kebijakan soal alokasi belanja iklan kepada media- media yang berkualitas dan kredibel itu. Kebijakan soal penganggaran semacam itu juga lebih bisa dipertanggungjawabkan ke publik. APBN, juga APBD, sebagiannya berasal dari hasil pajak rakyat. Sudah sepatutnya jika pembelanjaannya, memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Dalam konteks pers, maka kebijakan soal alokasi belanja berbentuk pemasangan iklan selayaknya diberikan atau diprioritaskan ke media-media yang jelas-jelas melayani kepentingan publik. Bukan ke perusahaan media yang menjadi milik (atau berafiliasi ke) politikus, dan baik di tingkat nasional maupun daerah. Aspek lain yang juga tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan belanja iklan pemerintah adalah soal transparansinya sehingga bisa dikontrol publik. Untuk itu, pengadaan belanja iklan ini bisa dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar tidak mudah diselewengkan atau dimanipulasi oleh pejabat yang menanganinya. Cara ini juga untuk mencegah korupsi, yaitu adanya aliran dana ke kantong pejabat yang punya otoritas soal alokasi anggaran iklan. 66
12. Ironi Kesejahteraan Jurnalis di Indonesia Ironis. Itulah satu kata yang tepat untuk menggambarkan kesejahteraan jurnalis di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melakukan riset pada Februari-April 2023, yang melibatkan 428 responden jurnalis di berbagai daerah. Hasil riset menunjukkan bahwa hampir 50 persen upah jurnalis di bawah upah minimum. Bahkan belasan persen lainnya menyatakan upah mereka tidak menentu. Bahkan ada yang menyatakan mendapat upah dari komisi iklan. Riset AJI juga menemukan praktik akal-akalan perusahaan dalam perjanjian kerja.41 Sebanyak 52,6 persen jurnalis memiliki hubungan kerja waktu tertentu atau kontrak dan 11,2 persen perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tetap. Namun, jurnalis dengan status pekerja tetap tersebut tidak mendapat upah bulanan. Mereka mendapatkan upah berdasarkan satuan hasil atau jumlah berita yang ditayangkan di media. Artinya, hak mereka tidak berbeda dengan jurnalis atau pekerja kontrak. Padahal kalau kita lihat dan amati dengan cermat, jurnalis merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan akan selalu ada sepanjang perusahaan media berdiri. Karena itu, kebijakan perusahaan media yang mempekerjakan jurnalis dengan status kontrak adalah kebijakan yang melanggar undang undang. Baik itu Undang- Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang 41Aji.or.id, Eksploitasi Jurnalis Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah Pemetaan Upah&Kondisi Kerja dari 19 upahkondisi-kerja. Jurnalis Lepas di Indonesia, September 2023. Bahan diakses 68
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 itu menjelaskan, PKWT dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Faktanya, perusahaan media baik di tingkat lokal, nasional maupun luar negeri, dalam praktiknya kerap menjadikan status jurnalis sebagai PKWT atau pekerja kontrak. Selain soal jenis hubungan kerja yang jauh dari ideal, ancaman lain yang juga dihadapi jurnalis hingga saat ini adalah pemutusan hubungan kerja sebagai akibat lanjutan pandemi Covid-19 dan disrupsi digital. Tapi lagi-lagi ini ironinya. Berita- berita media banyak mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang dinilai merugikan pekerja. Tapi ketika terjadi PHK, pengusaha media juga menggunakan undang-undang tersebut kepada pekerjanya. Akibatnya, PHK terhadap jurnalis begitu mudah dilakukan perusahaan media dan nilai pesangonnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam banyak kasus, jurnalis dan pekerja media seperti tidak berdaya saat menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK), kebijakan perusahaan yang merumahkan karyawannya, pemotongan upah, dan berbagai jenis masalah ketenagakerjaan lainnya. Selain itu, tidak banyak jurnalis dan pekerja media yang mengalami PHK atau kasus ketenagakerjaan mau memperjuangkan hak-hak mereka seperti pesangon, uang 69
pisah, atau uang penghargaan. Korban yang melapor ke lembaga bantuan hukum seperti LBH Pers juga tidak banyak. Hal ini berbeda dengan sekitar tahun 2017 yang cukup banyak terdapat laporan ke LBH Pers dan AJI. Salah satu kasus yang dilaporkan adalah PHK terhadap sejumlah wartawan di Biro Sindo di sejumlah daerah. Dalam kasus ini, ada advokasi yang dilakukan AJI, dari membuat pernyataan pers hingga mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan. Advokasi itu dinilai membuahkan hasil. Tapi para jurnalis dan pekerja korban kasus ketenagakerjaan belakangan ini tidak banyak yang melaporkan kasusnya. Sebagian besar menerima kasus itu sambil mencari pekerjaan yang lain. Tidak diketahui pasti apa penyebab keengganan untuk melapor ini. Salah satu yang kemungkinan bisa menjadi penyebabnya adalah karena tidak banyak jurnalis dan pekerja media yang tergabung dalam serikat pekerja. Data Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen pada 2015 mencatat ada 40 serikat pekerja media di Indonesia. Namun, tidak banyak serikat pekerja media yang aktif. Hanya sebagian yang masih menggelar rapat pengurus secara rutin. Banyak serikat itu yang tidak berjalan baik, yang itu ditandai dengan tak berjalannya pembayaran iuran atau tidak memiliki sekretariat. Akibatnya, serikat- serikat ini umumnya aktif ketika terjadi PHK atau sengketa ketenagakerjaan di perusahaannya. Jenis serikat pekerja media yang cukup banyak di Indonesia adalah serikat pekerja lintas perusahaan. Contohnya, Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) di Jawa Timur, SPLM Jakarta, SPLM Jawa Tengah, dan SPLM Lampung. Termasuk juga SINDIKASI 70
(Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi). Keanggotaan serikat ini berasal dari lintas perusahaan. Namun kendalanya, serikat lintas perusahaan ini tidak bisa mewakili anggotanya untuk berunding dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mewakili anggotanya seperti serikat pekerja media di dalam perusahaan. Mereka hanya bisa mendampingi ketika terjadi persoalan di tingkat hilir seperti PHK, karyawan dirumahkan, atau ada pemotongan gaji. Itupun belakangan terjadi penolakan terhadap serikat pekerja lintas media ini dari Dinas Ketenagakerjaan atau Pengadilan ketika terjadi sengketa hubungan industrial. Artinya, peran-peran serikat lintas perusahaan ini semakin berkurang. Namun ada sejumlah preseden baik yang sudah dibuat oleh serikat pekerja lintas perusahaan ini dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya. Contoh, adanya penjanjian kerja bersama antara Sindikasi dengan media Project Multatuli. Perjanjian ini merupakan terobosan yang dapat menjadi praktik baik karena regulasi di Indonesia belum memungkinkan serikat lintas perusahaan mewakili anggotanya untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan media. Mekanisme perundingan (seperti dalam penyusunan PKB) merupakan tradisi baik bagi pekerja maupun perusahaan. Setidaknya dengan perundingan itu keduanya bisa mengetahui batas kemampuan masing-masing. Pekerja bisa mengetahui batas kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban. Begitu pula sebaliknya, perusahaan bisa mengetahui kemampuan pekerja dalam memenuhi tanggung jawabnya. Adanya perundingan juga lebih baik karena bisa memecahkan 71
kebuntuan-kebuntuan, ketimbang kedua pihak mengambil keputusan sepihak yang pada akhirnya terdapat pemaksaan satu sama lain. Dalam jangka panjang, revisi Undang-Undang Serikat Pekerja dan peraturan terkait juga harus menjadi agenda bersama agar serikat-serikat lintas perusahaan bisa mewakili anggotanya berunding membuat PKB dengan perusahaan. Dalam jangka pendek, praktik baik yang dimulai Sindikasi dan Project Multatuli itu perlu diperbanyak. Solusi jangka pendek yang layak dijajaki adalah merevisi atau membuat Peraturan Dewan Pers yang isinya mendorong agar perusahaan media bersedia berunding membuat PKB bersama serikat pekerja lintas media. 72
13. Apakah Betul Perusahaan Media Akan Kiamat Jika Jurnalis Sejahtera? Apakah betul perusahaan media akan kiamat jika jurnalis di Indonesia sejahtera atau hak normatifnya terpenuhi? Pertanyaan itu kerap menjadi bahan obrolan aktivis serikat pekerja media melihat kondisi ekonomi jurnalis. Sebab hampir sebagian besar perusahaan media tidak mensejahterakan jurnalis mereka, terutama jurnalis di daerah. Media-media besar di Jakarta lebih suka membeli putus karya jurnalistik jurnalis di daerah daripada mengangkat jurnalis sebagai pekerja tetap. Selain itu, perusahaan media yang semula mewajibkan jurnalis di berbagai daerah bekerja hanya untuk satu media, pada akhirnya membebaskan mereka bekerja lebih dari satu perusahaan. Kondisi ini bisa dianggap dapat membuka peluang jurnalis dalam meningkatkan kesejahteraan karena bisa mengirimkan berita ke beberapa media. Tapi di sisi lain, perusahaan media dapat lepas tangan jika jurnalis menjadi korban kekerasan di lapangan. Sebab, perusahaan bisa berdalih bahwa jurnalis tersebut tidak sedang menjalankan liputan untuk medianya. Namun, riset AJI pada Februari-April 2023 yang melibatkan 428 jurnalis di berbagai daerah juga menemukan, tidak semua jurnalis memiliki peluang bekerja di perusahaan pers lain.42 Sebanyak 73 persen jurnalis menekuni bidang pekerjaan lain, seperti menjadi MC (master of ceremony), aktif di komunitas, berdagang, dan 42Aji.or.id, Eksploitasi Jurnalis Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah Pemetaan Upah&Kondisi Kerja dari 19 Jurnalis Lepas di Indonesia, September 2023. Bahan diakses 74
sebagainya. Rangkap pekerjaan ini dari sisi etika bisa berpotensi melanggar kode etik jurnalistik. Sebab bisa jadi pekerjaan tersebut memiliki konflik kepentingan dengan profesinya. Selain itu, bekerja untuk beberapa media atau rangkap pekerjaan itu akan menambah jam kerja jurnalis. Pekerjaan ini akan mengambil porsi waktu untuk istirahat dan rekreasi bagi jurnalis. Akibatnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi jurnalis (work-life balance) sulit tercapai. Itu sebabnya jurnalis kerap mengalami gangguan kesehatan mental seperti cemas, sulit tidur, hingga depresi. Dalam hasil riset yang dilakukan AJI, sekitar 35 persen responden mengalami stres di level 5 hingga 7. Tingkat stres diurutkan dari angka 1 hingga 10. Artinya, para jurnalis lepas mengalami tekanan mental yang mendekati tingkat depresi. Kembali pertanyaan di atas, apakah perusahaan media akan kiamat jika jurnalisnya sejahtera? Saya meyakini perusahaan media di Tanah Air tidak akan mati jika jurnalis mereka sejahtera. Sebab ada perusahaan media yang bisa hidup dan memberikan upah yang layak, tidak hanya memberi sesuai ketentuan normatif Undang Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan Dewan Pers. Contoh media yang menerapkan kebijakan ini adalah Harian Kompas. Dia tidak memiliki kontributor di berbagai daerah yang dibayar per berita seperti banyak media lainnya. Jurnalis harian Kompas merupakan pekerja tetap yang mendapat upah bulanan di atas UMP dan sejumlah fasilitas lainnya. Kita juga mengetahui jurnalisme yang dikembangkannya cukup berkualitas. Itu artinya perusahaan media 75
lainnya, jika mau, bisa belajar dari praktik baik ini soal bagaimana membuat karya jurnalistik yang berkualitas dan bisa mensejahterakan jurnalisnya. Stop Normalisasi Eksploitasi Jurnalis Kunci untuk mengatasi eksploitasi terhadap jurnalis sebenarnya ada di tangan jurnalis sendiri. Untuk itu, jurnalis harus paham dan sadar tentang hak-hak dasar sebagai pekerja sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan Dewan Pers. Misalnya, mereka berhak mendapat upah paling rendah sesuai UMP, mendapatkan asuransi, dan gaji ke-13. Pemahaman dan kesadaran atas hal-hal ini setidaknya bisa mencegah jurnalis untuk menerima begitu saja tawaran dari perusahaan media, apalagi yang tidak sesuai ketentuan undang-undang. Pengetahuan semacam itu juga bisa membuat jurnalis bisa menilai pantas tidaknya tawaran yang disodorkan perusahaan. Kunci lainnya adalah membuat atau menjadi anggota serikat pekerja di media. Secara hukum, inilah sarana yang disediakan undang-undang dan bisa dipakai sebagai alat perjuangan jurnalis dan pekerja media. Sebab, pengetahuan dan kesadaran jurnalis atas hak dasar saja belum cukup untuk mencegah terjadinya eksploitasi, baik di tingkat perusahaan apalagi di tingkat nasional. Untuk mencegah terjadinya eksploitasi di tingkat perusahaan, maka dibutuhkan serikat pekerja untuk dapat berunding dengan perusahaan dalam membuat PKB yang sama-sama saling menguntungkan. Dalam pencegahan eksploitasi di tingkat nasional, maka serikat pekerja media perlu berkoalisi dengan serikat pekerja 76
lainnya (dengan bergabung dalam federasi atau konfederasi) untuk menghapus ketentuan yang eksploitatif dalam undang-undang. Tanpa kekuatan yang besar melalui serikat pekerja, maka akan sulit bagi pekerja media untuk mengubah berbagai kebijakan yang eksploitatif atau menciptakan iklim kerja yang memberikan kesejahteraan. Kalau pun belum mendapatkan kondisi yang ideal, setidaknya bisa menikmati kesejahteraan dan iklim kerja sesuai ketentuan undang-undang. 77
14. Tawaran ke Depan: Dewan Pers Kuat, Jurnalisme Berkualitas Saya meyakini bahwa komunitas pers sepakat bahwa Dewan Pers memiliki peran yang vital dalam melindungi kebebasan pers di Tanah Air. Tapi pertanyaan lanjutannya, apakah peran tersebut sudah berjalan dengan maksimal? Saya menduga jawabannya akan beragam, mulai dari "sudah cukup baik" hingga "perlu penguatan" lembaga Dewan Pers seiring dengan perkembangan jurnalisme di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, komunitas pers dapat melihat dari berbagai aspek. Pertama, aspek yuridis. Dari sisi ini, kelembagaan Dewan Pers pada era reformasi mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi ini memang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan undang undang pers (juga komposisi Dewan Pers-nya) pada masa Orde Lama dan Orde Baru.43 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa Dewan Pers bersifat independen sebagai upaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Adapun anggota Dewan Pers terdiri dari 9 orang yang mewakili unsur wartawan, perusahaan pers dan masyarakat. Anggota Dewan Pers dipilih oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota 43 Pembahasan kelembagaan Dewan Pers juga bisa dilihat di website Dewan Pers dengan link: Kendati demikian, menurut penulis ada sejumlah penjelasan yang tidak tepat dalam website Dewan Pers. Misalnya, soal pengangkatan anggota Dewan Pers melalui keputusan presiden. Redaksional yang lebih akurat adalah anggota Dewan Pers dipilih oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers, yang hasilnya kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden. 79
Dewan Pers, yang hasilnya kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketua dan wakil ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. Ketentuan ini jauh lebih progresif dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang 11/1966 berbunyi, "Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, dibentuk Dewan Pers." Ini artinya Dewan Pers tidak independen karena menjadi pendamping pemerintah dalam bidang pers. Begitu pula soal keanggotaan Dewan Pers. Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1966 itu, anggotanya terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 7 Ayat 1 undang- undang itu juga menyebutkan bahwa Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan. Pasal ini menegaskan bahwa Dewan Pers berada dalam kontrol pemerintah. Undang Undang Nomor 11 tahun 1966 yang diteken Soekarno itu kemudian digantikan oleh Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Terdapat sejumlah perubahan ketentuan terkait Dewan Pers dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dari undang-undang sebelumnya. Perubahan ini semakin menegaskan bahwa pemerintah memiliki kontrol yang kuat di Dewan Pers. Pasal 6 Ayat 2 yang sebelumnya berbunyi, "Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers" berubah menjadi "Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain." 80
Penambahan frasa wakil pemerintah tersebut semakin menegaskan bahwa Dewan Pers merupakan subordinat pemerintah. Dalam ayat (4), yang semula mengatur penetapan anggota-anggota ahli dalam bidang pers diputuskan bersama-sama engan anggota yang mewakili organisasi pers, diubah menjadi penunjukan dilakukan pemerintah setelah mendengar organisasi pers. Frasa "bersama-sama" diubah menjadi "hanya mendengarkan". Dengan penjelasan di atas, Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 yang menjadi dasar pembentukan Dewan Pers sudah jauh lebih baik dibandingkan undang- undang sebelumnya. Sebab, Dewan Pers sekarang sudah bersifat independen dan tidak di bawah kontrol pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum Dewan Pers tidak perlu diubah atau dikuatkan. Berikutnya soal kinerja Dewan Pers. Apakah lembaga Dewan Pers sudah mampu menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers? Terdapat tujuh fungsi Dewan Pers dalam pasal tersebut, yaitu: melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; mendata perusahaan pers. 81
Dewan Pers memiliki 9 (sembilan) anggota untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Sembilan anggota Dewan Pers tersebut kemudian dibagi dalam 7 (tujuh) komisi sebagai ujung tombak pelaksana fungsi Dewan Pers sesuai dengan Undang- Undang Pers. Komisi-Komisi Dewan Pers Periode 2022-202544 1. Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Tugas komisi ini adalah menjalankan fungsi yang terdapat dalam pasal 15 ayat (2) huruf c Undang Undang Pers, yaitu "mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik" dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf d, "Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers." 2. Komisi Hukum dan Perundang-undangan Tugas komisi ini adalah menjalankan pasal 15 ayat (2) huruf a Undang Undang Pers, yaitu "Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain" dan pasal 15 ayat (2) huruf f, "Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers." 3. Komisi Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Profesi Tugas komisi ini adalah menjalankan pasal 15 ayat (2) huruf b Undang Undang Pers, yaitu "Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers" dan pasal 15 ayat (2) huruf f, "....meningkatkan kualitas profesi kewartawanan." 44 Dewanpers.or.id, Komisi-Komisi Dewan Pers Periode 2022-2025. Bahan diakses dari 82
4. Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Tugas komisi ini adalah menjalankan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang Undang Pers, yaitu "Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah." 5. Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Tugas komisi ini adalah menjalankan pasal 15 ayat (2) huruf g Undang Undang Pers, yaitu "Mendata perusahaan pers." 6. Komisi Informasi dan Komunikasi Tugas komisi ini adalah menjalankan SK Dewan Pers No: 52/SK-DP/VII/2016 tentang Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Komisi di Lingkungan Dewan Pers 7. Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Tugas komisi ini adalah menjalankan Pasal 15 ayat 7 Undang Undang Pers, yang mengatur soal "Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: a. organisasi pers; b. perusahaan pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat." Untuk memaksimalkan kinerja, sembilan anggota Dewan Pers tersebut dibantu Tenaga Ahli dan Kelompok Kerja. Namun demikian, tantangan pers terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi. Tantangan itu tercermin dari perubahan jenis kekerasan terhadap jurnalis, "keamanan ekonomi" jurnalis, pertumbuhan perusahaan media, yang itu menuntut jawaban dan strategi berbeda. Belum lagi soal luasnya kondisi geografis Indonesia yang itu cukup menyulitkan Dewan Pers yang hanya memiliki struktur kelembagaan terpusat di Jakarta. Ini 83
berbeda dengan lembaga negara lain seperti Ombudsman dan Komnas HAM yang memiliki kantor perwakilan di berbagai daerah. Sehingga itu memudahkan kerja- kerja lembaga itu di daerah. Dewan Pers juga memiliki keterbatasan anggaran sehingga anggota kelompok kerja di komisi mendapat upah jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Anggota Dewan Pers juga tidak memiliki gaji tetap sehingga harus berbagi waktu, tenaga, dan pikiran dengan tempat mereka bekerja. Berbeda dengan komisioner lembaga lain seperti Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, Ombudsman RI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan yang mendapat gaji tetap setiap bulan. Di sisi lain, ada kekhawatiran independensi Dewan Pers akan hilang jika nantinya anggota Dewan Pers mendapat upah seperti lembaga negara lain. Sebab, itu menuntut adanya perubahan pemilihan anggota Dewan Pers yang tak lagi di tangan komunitas pers, tapi harus dilakukan melalui proses politik di DPR. Kalau ini terjadi, maka kemungkinan besar akan terjadi transaksi antara partai politik dengan orang- orang yang akan menjadi anggota Dewan Pers. Jalan Lain Penguatan Dewan Pers Dengan kondisi Dewan Pers seperti ini, komunitas pers harus mengakui bahwa Dewan Pers membutuhkan penguatan kelembagaan agar bisa menghadapi setiap tantangan baru yang dihadapi pers. Sejumlah contoh di atas hanya bagian kecil dari tantangan yang harus dijawab Dewan Pers. Tentu masih banyak tantangan- tantangan lain yang pada umumnya diketahui oleh orang-orang yang terlibat dengan kerja-kerja Dewan Pers. 84
Dewan Pers perlu memetakan tantangan-tantangan terkini untuk kemudian dicari solusinya. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka pendek, jangka menengah, dan panjang guna menjawab tantangan hari ini atau tantangan yang akan muncul pada masa mendatang. Saya secara pribadi belum pernah melihat ada Renstra yang dihasilkan Dewan Pers. Pembuatan Renstra tersebut tentu harus melibatkan komunitas pers, baik jurnalis, asosiasi jurnalis, asosiasi perusahaan, dan stakeholder lainnya. Dewan Pers harus membuka diri seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang memiliki kepedulian dalam menjaga kebebasan pers. Termasuk juga dalam mengimplementasikan Renstra- nya. Sebagai lembaga publik, apalagi yang berkaitan dengan pers, Dewan Pers juga harus menjadi contoh baik dalam misalnya penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bukan malah sebaliknya, menjadi lembaga yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Sebagai contoh publik masih sulit untuk mendapatkan akses informasi terkait penggunaan anggaran di Dewan Pers. Publik hanya bisa mengakses Laporan Keuangan Dana Dewan Pers Non-APBN di website Dewan Pers. Sementara anggaran yang berasal dari APBN tidak dipublikasi di website Dewan Pers. Komunitas pers tidak perlu mendorong revisi Undang-Undang Pers untuk menguatkan kelembagaan Dewan Pers. Solusi lain yang dapat diambil adalah dengan merevisi Peraturan Dewan Pers tentang Statuta Dewan Pers agar sesuai dengan kebutuhan saat ini. Semisal, untuk menjawab tantangan geografis, Dewan Pers dapat membentuk komisi atau kelompok kerja di provinsi-provinsi tertentu. 85
Salah satu kuncinya penguatan Dewan pers adalah adanya partisipasi yang bermakna dari konstituen dan komunitas pers dalam setiap pembahasan berbagai peraturan Dewan Pers. Tanpa ini, Dewan Pers hanya akan menduga-duga tentang tantangan apa yang dihadapi komunitas pers. Sehingga "obat" yang ditawarkan pun tak bisa diharapkan akan sesuai dengan penyakit yang dihadapi pers di Tanah Air alias "jauh panggang dari api." 86
15. Negara Harus Melindungi Pers Mahasiswa Kekerasan terhadap jurnalis terjadi sejak dini ketika para jurnalis duduk di bangku kuliah dan beraktivitas di pers mahasiswa. Berita tentang kekerasan yang dialami pegiat pers mahasiswa kerap terdengar di media massa. Mereka menjadi korban kekerasan karena melakukan aktivitas jurnalistik dan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas seperti jurnalis di media mainstream. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) mencatat 185 kasus kekerasan (represi 45 ) yang dialami pers mahasiswa sepanjang 2020-2021. 46 Bentuk represi paling dominan berupa teguran (81 kasus), disusul pencabutan berita (24 kasus), makian (23 kasus), ancaman (20 kasus), paksaan minta maaf atas pemberitaan (11 kasus), penghentian pendanaan (11 kasus). Selain itu juga ada kasus pemberian surat peringatan kepada persma (4 kasus), teror (3 kasus), pemukulan oleh preman (1 kasus), dan pelarangan jam malam (1 kasus). Ironisnya, pelaku kekerasan tersebut berasal dari orang atau pihak terdekat pers mahasiswa: birokrasi kampus (48 kasus), mahasiswa (16 kasus), Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Perwakilan Mahasiswa (12 kasus). Namun aktor negara seperti Polri dan TNI juga tercatat melakukan kekerasan terhadap pegiat pers mahasiswa. Di luar pendataan yang dilakukan PPMI, pada 2022, AJI juga mencatat kasus-kasus represi terhadap pers mahasiswa. Bentuknya berupa pembekuan operasional pers 45 PPMI menggunakan istilah represi untuk mendefinisikan kekerasan yang dialami pegiat dan pers mahasiswa. 46 Persma.id, Catatan Kasus Represi terhadap Pers Mahasiswa 2020-2021, 9 November 2022. Bahan diakses dari 88
mahasiswa dan pemidanaan seperti yang dialami oleh pegiat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Maluku. Kasus ini bermula ketika LPM Lintas menerbitkan majalah Lintas dengan tulisan utama "IAIN Ambon Rawan Pelecehan", edisi Senin, 14 Maret 2022. Lintas menemukan 32 orang diduga menjadi korban pelecehan seksual di Kampus Hijau - sebutan lain untuk IAIN Ambon. 47 Selang tiga hari kemudian, Rektor IAIN Ambon Zainal Abidin Rahawarin membekukan LPM Lintas dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 92 Tahun 2022, Kamis, 17 Maret 2022. Rektor beralasan masa kepengurusan anggota Lintas periode 2021-2022 telah berakhir dan keberadaan Lintas tidak sejalan dengan visi misi IAIN Ambon. Pada akhir 2020, AJI juga mencatat tindakan represif aparat kepolisian dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulsel yang menangkap tiga jurnalis Pers Mahasiswa di Makassar saat meliput aksi Nelayan Kodingareng, Sabtu, 12 September 2020.48 Padahal ketiganya sudah menunjukkan kartu pers dan surat tugas kepada polisi. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa pers mahasiswa rentan mengalami kasus kekerasan. Sementara payung hukum yang melindungi mereka, masih menjadi perdebatan karena Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tak tegas 47 Persma.id, Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan DIRJEN Pendis ke OMBUDSMAN RI Atas Dugaan Maladministrasi, 11 Agustus 2022. Bahan diakses dari Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Tindakan Represif dan Penangkapan 3 Jurnalis Pers Mahasiswa di Makassar, Sabtu, 2020. Bahan diakses dari 12 September 89
mengatur ketentuan soal itu. Bagi AJI, jurnalis pers mahasiswa wajib mendapat perlindungan Undang-Undang Pers karena mereka melakukan aktivitas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Advokasi Pers Mahasiswa AJI Indonesia bertemu dengan PPMI dan Forum Pers Mahasiswa Jakarta (FPMJ) pada pertengahan 2022 lalu. Pertemuan tersebut guna membahas terobosan-terobosan baru untuk perlindungan jurnalis pers mahasiswa. Bagi AJI, upaya perlindungan terhadap jurnalis mahasiswa merupakan bagian perlindungan kepada anggota AJI. Sebab dalam Kongres X tahun 2017 di Solo, AJI telah memutuskan jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa bisa menjadi anggota AJI. AJI juga kerap berdiskusi dengan anggota Dewan Pers, baik secara informal maupun formal, dalam upaya mencari terobosan-terobosan perlindungan pers mahasiswa. Sejumlah opsi pun muncul, mulai dari mendorong jurnalis mahasiswa bergabung ke organisasi jurnalis, membuatkan badan hukum untuk semua pers mahasiswa, hingga membuat MoU antara Dewan Pers dengan kementerian yang menaungi pers mahasiswa di kampus-kampus. Sejumlah diskusi digelar AJI dan PPMI untuk mengerucutkan opsi-opsi terobosan tersebut. Hingga akhirnya AJI, PPMI, dan Dewan Pers menyepakati akan mendorong MoU antara Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan MoU antara Dewan Pers dengan Kementerian Agama. Rencana dua MoU tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai kekerasan terhadap pers mahasiswa dan menjamin kebebasan pers di tingkat kampus. 90
Perjuangan bersama tersebut kemudian membuahkan hasil. Dewan Pers akhirnya membuat "Perjanjian Kerja Sama Antara Dewan Pers Dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi tentang Penguatan Dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa Di Lingkungan Perguruan Tinggi" pada 18 Maret 2024. 49 Setidaknya terdapat dua poin penting dalam perjanjian tersebut, yaitu soal peningkatan kapasitas jurnalis mahasiswa dan penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik pers mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Perjanjian ini memang masih belum sesuai keinginan, yang menargetkan perjanjian kerja sama (PKS) tersebut ditandatangani oleh Dewan Pers dan menteri terkait. Namun, terobosan ini layak mendapat apresiasi dari komunitas pers. Sebab PKS ini dapat menjadi pegangan bagi perguruan tinggi dan pers mahasiswa ketika terjadi sengketa jurnalistik. Dengan demikian, petinggi kampus tidak bisa semena-mena memberikan hukuman terkait aktivitas jurnalistik persma. Kendati demikian, pers mahasiswa tidak boleh puas dan perlu melanjutkan advokasi kebijakan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mendorong adanya PKS Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan yang diteken menteri. Pekerjaan rumah lain organisasi seperti PPMI, FPMJ dan juga AJI adalah mendorong terwujudnya perjanjian antara Dewan Pers dengan Kementerian Agama untuk melindungi pers mahasiswa di kampus yang berafiliasi dengan kementerian tersebut. 49 Perjanjian Kerja Sama Antara Dewan Pers dengan Dirjen Dikti tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Bahan diakses di 91
16. Berjuang dengan Riang dan Gembira Angka kekerasan terhadap jurnalis masih tinggi dan cenderung naik dalam 1 dekade terakhir. Regulasi-regulasi baru terus bermunculan dan sebagian besar tidak pro terhadap kebebasan pers. Pelaku kekerasan dari aktor negara juga sulit tersentuh pasal pidana dalam Undang-Undang Pers. DPR dan pemerintah tidak melibatkan masyarakat sipil dalam pembuatan undang-undang. Hukum kerap diakali, dan implementasinya kerap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ada banyak data, riset, analisa yang bisa membuat jurnalis dan pejuang hak asasi manusia lainnya pesimistis dengan masa depan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Sikap pesimistis tersebut kerap muncul di sejumlah grup konsolidasi organisasi masyarakat sipil. Gelombang keluhan terhadap rezim yang berkuasa terus mengalir dari berbagai kalangan. Sepertinya semangat reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan masyarakat sipil pada 1998 kian luntur dan memburuk pada rezim Joko Widodo menjelang akhir kepemimpinannya. Sehingga ada yang berpandangan, situasi saat ini seperti kembali ke Orde Baru dengan sistem oligarki yang paripurna. Di sisi lain, masyarakat sipil dinilai semakin lemah sehingga tidak bisa berbuat apa- apa ketika rezim yang berkuasa semena-mena. Bahkan saat praktik penyalahgunaan kekuasaan itu sangat jelas di depan mata, yang salah satunya ditunjukkan dalam pencalonan anak presiden Jokowi Gibran Rakabumi Raka sebagai calon wakil presiden. Gibran bisa maju sebagai calon setelah batas usia capres-cawapres diubah oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga yang saat itu dipimpin oleh ipar presiden Jokowi, 93
Anwar Usman. Liputan mendalam media menunjukkan bahwa ada campur tangan presiden dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kondisi-kondisi ini membuat masyarakat sipil semakin lesu, tiada gairah, dan cenderung pesimistis melihat kondisi kontemporer bangsa. Tapi saya ingin mengingatkan, banyak pula kemenangan yang diraih masyarakat sipil dalam keadaan yang semakin sulit ini. Beberapa di antaranya kemenangan- kemenangan yang diperoleh AJI bersama komunitas pers lainnya dalam sejumlah advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis dan advokasi kebijakan yang bisa memperkuat kebebasan pers. AJI mencatat setidaknya ada dua kasus yang berhasil diadvokasi AJI bersama komunitas pers dengan membawa pelakunya ke pengadilan hingga pelakunya dinyatakan bersalah. Pertama, kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo, Nurhadi. Ini merupakan kasus pertama yang pelakunya polisi yang akhirnya divonis bersalah di pengadilan. Kasus kekerasan terhadap Nurhadi ini terjadi pada 27 Maret 2021. Ia dianiaya sekelompok orang saat meliput di Gedung Samudra Bumimoro yang terletak di Jl Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, Nurhadi mendatangi gedung tersebut untuk mewawancarai Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji yang sedang diproses KPK karena kasus dugaan suap.50 Polisi Penganiaya Jurnalis Nurhadi Divonis 10 Bulan Penjara, AJI Akan Dorong Jaksa Ajukan Banding, Rabu, 12 Januari 2022. Bahan diakses dari 94
Di lokasi tersebut sedang berlangsung resepsi pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. Di acara itu Nurhadi memotret Angin Prayitno Aji yang sedang berada di atas panggung pelaminan. Tak berselang lama, beberapa orang datang menariknya, memitingnya, memukulnya, dan membawanya ke gudang di belakang tempat resepsi. Di sana Nurhadi disekap, diinterogasi, dan dipaksa membuka isi ponselnya. Seluruh data di ponsel dihapus dan sim card HP Nurhadi dirusak. Selain itu, pelaku juga membawa Nurhadi ke sebuah hotel dan memaksa Nurhadi untuk memastikan bahwa foto yang dia ambil di lokasi resepsi tidak sampai dipublikasikan di Tempo. Kasus ini kemudian bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya. Dua polisi yang menjadi pelaku kekerasan, yakni Brigadir Kepala Purwanto dan Brigadir Firman Subkhi divonis bersalah melanggar pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Keduanya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan diwajibkan membayar restitusi kepada Nurhadi sebesar Rp 13.819.000 dan kepada saksi F sebesar Rp 21.650.000. Vonis terhadap dua terdakwa ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun 6 bulan penjara.51 Namun, dalam tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengurangi hukuman keduanya menjadi delapan bulan penjara. Sedangkan hukuman restitusi sama dengan putusan hakim pengadilan negeri. Kedua terdakwa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang putusannya ditolak. Dalam 51 Aji.or.id, Sidang Disiplin Polisi Penganiaya Jurnalis Nurhadi, Putusan Bid Propam Polda Jatim Antiklimaks, 18 Mei 2022. Bahan diakses dari 95
kasus ini, Polda Jawa Timur juga menggelar sidang disiplin terhadap Brigadir Firman Subkhi. Putusannya, Firman mendapat teguran tertulis dan penempatan di tempat khusus selama 14 hari. Kasus kekerasan lain yang berujung pada proses hukum dialami oleh dialami jurnalis cermat.id di Ternate, Nurkholis Lamaau, 31 Agustus 2022. Kekerasan tersebut berkaitan dengan opini Nurkholis yang berjudul "Hirup Debu Batubara Dapat Pahala" yang diterbitkan pada 30 Agustus 2022. Pelaku kekerasan adalah dua orang kerabat dari Wakil Wali Kota Tideore Kepulauan, Muhammad Sinen. Kekerasan pertama berupa desakan penghapusan opini dari adik kandung Muhammad Sinen, Usman Sinen pada 31 Agustus 2022 dini hari. Nurkholis kemudian menghapus opini tersebut setelah berkoordinasi dengan redaksi cermat.id. Namun persoalan ternyata belum selesai. Pagi harinya, keponakan Sinen yang bernama Ariyanto Maradjabessy datang ke rumah korban. Ia memukul kepala dan leher bagian belakang Nurkholis dua kali. Pada hari yang sama, korban dan keluarga kemudian melaporkan kekerasan ini ke SPKT Polres Kota Tidore Kepulauan. Saat itu, Muhammad Sinen dan Ari juga datang ke tempat yang sama. Saat berada di ruang SPKT, Muhammad Sinen langsung mendekati Nurkholis dan mengancam korban. "Oh ngana (Anda). Tunggu ngana!" Polisi yang melihat peristiwa itu segera memisahkan keduanya. Kasus pemukulan yang dilakukan Ariyanto Maradjabessy terhadap Nurkholis Lamau akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Soasio, Tidore, 8 September 2022. Hakim memutuskan Ariyanto terbukti bersalah melakukan penganiayaan ringan. Ia 96
dijatuhi hukuman pidana penjara percobaan selama 1 (satu) bulan52 Proses hukum kasus kekerasan ini berlangsung cepat meski sayangnya majelis hakim tidak memasukkan pasal pidana dalam Undang-Undang Pers dalam putusannya.53 Komunitas pers juga meraih kemenangan dalam advokasi terhadap enam media di Makassar, yaitu Antara News, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar, dan RRI. Keenam media itu digugat perdata oleh M. Akbar Amir pada akhir Desember 2021. Penggugat menuntut ganti rugi Rp100 triliun dan penghentian aktivitas jurnalistik kepada media-media tersebut. Gugatan ini berbahaya karena dapat membangkrutkan perusahaan media. Kemenangan sama juga diperoleh komunitas pers dalam kasus gugatan perdata terhadap Herald.id dan yang dilayangkan oleh eks stafsus Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Penguggat menilai pemberitaan dua media itu telah menimbulkan kerugian materi hingga mencapai Rp700 miliar. Pada 21 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi RI membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran, Hakim Konstitusi menilai Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Indonesia. 52 AJI Kota Ternate Kecam Kekerasan Jurnalis di Tidore, 1 September 2022. Bahan diakses dari tidore/. 97
Selain itu, menurut hakim konstitusi, pasal berita bohong itu ambigu karena tidak memiliki parameter yang jelas sehingga dapat membatasi hak setiap orang untuk berpendapat. Penggunaan kata keonaran dalam pasal itu juga berpotensi menimbulkan multitafsir karena antara "kegemparan", "kerusuhan", dan "keributan" memiliki gradasi yang berbeda-beda. Judicial review atas pasal itu ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh AJI dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta dua pembela hak asasi manusia, Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti. Pengujian ini dilakukan karena pasal-pasal ini kerap digunakan orang untuk menjerat aktivis dan jurnalis yang dianggap kritis. Di luar yang disebutkan di atas, masih ada sejumlah kemenangan-kemenangan lain yang diperoleh komunitas pers dan masyarakat sipil. Modal Perkuat Gerakan Masyarakat Sipil Kemenangan-kemenangan komunitas pers dan masyarakat sipil di atas adalah modal yang baik dalam membangun kepercayaan diri bahwa oligarki dan kekuatan politik yang menyokongnya bisa dikalahkan. Kendati kita harus mengakui rezim yang berkuasa dapat dengan mudah mengubah berbagai regulasi yang telah dimenangkan masyarakat sipil, baik dalam advokasi penanganan kasus maupun advokasi kebijakan. Harus diakui bahwa gerakan masyarakat sipil juga masih sektoral, parsial, dan sporadis sehingga masing-masing komunitas atau organisasi masih fokus dengan advokasinya masing-masing. Jurnalis masih sibuk dengan isu seputar pers, buruh 98
masih sibuk dengan isu kesejahteraan, atau petani, nelayan yang masih sibuk dengan pupuk dan BBM subsidi. Langkah yang diambil masyarakat sipil juga masih terkesan reaktif dalam menghadapi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Belum ada rencana strategis yang disusun secara bersama oleh masyarakat sipil. Belum ada kata terlambat bagi masyarakat sipil, termasuk komunitas pers, untuk mundur selangkah guna menyusun rencana-rencana strategis dan kemudian berlari mengejar 'kekalahan-kekalahan' dari oligarki atau rezim yang berkuasa. Ruang perjumpaan publik juga perlu diperbanyak dan diperkuat. Migrasi ke ruang digital akibat pandemi Covid-19 memang memudahkan konsolidasi masyarakat sipil. Tapi di sisi lain, basis-basis masyarakat sipil yang dibangun melalui relasi virtual itu seperti bersifat semu dan belum sekuat dampaknya dibandingkan dengan ketika dilakukan secara tatap muka. Banyaknya peralihan dari aktivitas luring ke daring itu juga berdampak pada militansi masyarakat sipil dalam mempersoalkan kebijakan negara yang merugikan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya massa yang hadir dalam aksi-aksi untuk menekan pemerintah dan DPR agar mengubah kebijakan. Berkaca dari pengalaman ini, ruang-ruang perjumpaan publik perlu diperkuat, baik daring maupun luring agar basis masyarakat sipil terbangun dan mudah teraktivasi, siap bergerak bersama, saat dibutuhkan untuk menggelar protes melawan kebijakan yang merugikan publik atau membahayakan demokrasi. 99
Saat masyarakat sipil kuat, ia akan dapat berdiri berhadap-hadapan dengan pihak yang berkuasa, siapapun yang presiden, wakil presiden, atau ketua DPR-nya. Masyarakat sipil yang terkonsolidasi juga diharapkan bisa menjalankan fungsi check and balanced yang selama ini tak bisa dijalankan dengan baik oleh anggota parlemen dari luar koalisi partai penguasa. Harapan terpenting lainnya adalah masyarakat sipil juga bisa mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Tapi yang tidak kalah penting dan tidak boleh dilupakan adalah kita harus berjuang dengan riang gembira. Karena pekerjaan merawat demokrasi dan kemerdekaan pers tidak akan pernah berhenti sehingga membutuhkan stamina yang panjang. Situasi sulit akan selalu memanggil para pejuang kebebasan pers, pejuang demokrasi, untuk datang. Akan selalu ada orang-orang yang memiliki semangat seperti Tirto Adhi Suryo, S.K. Trimurti, Suardi Tasrip di setiap zaman. Termasuk di era jurnalisme yang penuh gejolak seperti saat ini, akibat badai yang datang dari disrupsi digital serta sistem politik, sosial dan ekonomi yang makin menjauh menjauh dari nilai-nilai demokrasi yang ideal. 100
BIODATA SINGKAT PENULIS Sasmito Madrim lahir di Kota Santri, Jombang, Jawa Timur. Ia mengenal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sejak di bangku kuliah, tepatnya saat aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika dan Tabloid Transformasi Universitas Negeri Jakarta pada 2003. Perjumpaan dengan AJI itulah yang mendorongnya membuat skripsi dengan judul "Penentangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Terhadap Rezim Orde Baru 1994-1998". Sasmito memulai karir jurnalistiknya di Kantor Berita Radio (KBR), lalu ke Voice of America (VoA) Indonesia hingga Mei 2024. Sasmito aktif dalam organisasi jurnalis dan serikat pekerja. Ia menjadi Ketua Serikat Pekerja Radio 68 H, sekaligus menjadi Sekjen Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen. Ia terpilih sebagai Ketua Umum FSPM Independen dalam kongres tahun 2016. Di AJI, Sasmito pernah menjadi Koordinator Bidang Advokasi AJI Indonesia pada Kepengurusan Nasional AJI periode 2017-2021. Sampai akhirnya dalam Kongres AJI tahun 2021 ia terpilih menjadi Ketua Umum AJI untuk periode 2021-2024. 101