RechtsVinding Online PENGIRIMAN PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL Oleh: Yeni Handayani* Dalam pergaulan internasional setiap harus dibayar akibat konflik. Demikian negara mencoba menunjukkan juga setiap personel yang terlibat dalam eksistensinya melalui berbagai diplomasi misi memelihara perdamaian, pasti dan perannya dalam berbagai organisasi sudah sangat memahami setiap resiko internasional maupun aktif dalam yang akan terjadi dalam menjalankan menanggulangi berbagai masalah global. misinya. Secara alamiah, kompleksitas Peran suatu negara dalam percaturan konflik yang terjadi di berbagai penjuru dunia akan berdampak positif juga bagi dunia selalu menuntut kehadiran para kepentingan nasional negaranya dan insan pemberani pemelihara akan diperhitungkan di dunia perdamaian untuk berkiprah. internasional. Potensi yang dimiliki Perwujudan politik luar negeri suatu negara dapat menjadi modal yang Indonesia yang bebas aktif yaitu penting dalam diplomasi internasional, diwujudkan dengan keikutsertaan baik itu potensi sumber daya alam, Indonesia dalam misi pemeliharaan sumber daya manusia, letak geografis, perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun demografi yang dimiliki oleh (PBB) sampai saat ini berlangsung sukses negara tersebut. dan sangat dihargai oleh PBB serta Operasi pemeliharaan perdamaian negara lain. Keikutsertaan Indonesia telah menjadi ujung tombak Peserikatan dalam misi operasi perdamaian PBB Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memimpin merupakan kontribusi nyata pemerintah setiap upaya membawa dunia kearah Indonesia dalam ikut menciptakan yang lebih aman, tertib dan damai. perdamaian dunia, sebagaimana Sesungguhnya setiap bangsa pasti diamanatkan dalam Pembukaan menyadari betapa mahalnya harga yang Undang-Undang Dasar Negara Republik 1
RechtsVinding Online Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Keikutsertaan Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1957, dengan pengiriman satu batalyon infanteri untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Mesir, yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda I /United Nation Emergency Force (KONGA-1/UNEF). Sejak saat itu, kontingen Indonesia yang dikirim dalam misi perdamaian PBB dinamakan Kontingen Garuda / KONGA. Beberapa penugasan ke luar negeri yang pernah dilaksanakan antara lain ke negara seperti Kongo pada tahun 1961 dan 1963, Vietnam pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1975, Irak tahun 1989, Namibia tahun 1989, Kuwait tahun 1992, Kamboja tahun 1993, Somalia tahun 1993, Bosnia tahun 1993 dan tahun 1996, Macedonia tahun 1997, Slovania 1997, Kroasia 1995, Reblaka tahun 1997, Mozambik tahun 1994, Filipina tahun 1999, Tajikistan tahun 1998, Sieralion tahun 1999, Kongo tahun 2002 sampai dengan sekarang, Liberia tahun 2004 sampai dengan sekarang, Sudan tahun 2006 sampai dengan sekarang, Lebanon 2006 sampai dengan sekarang, Nepal tahun 2007 dan Unamed 2008. Misi pemeliharaan perdamaian dunia semata-mata dilakukan untuk memelihara perdamaian dan bukan untuk berperang dengan pihak yang bersengketa di negara tujuan misi. Beberapa negara penyumbang pasukan lainnya menganut prinsip yang berbeda dalam pelaksanaan misi perdamaian yaitu dengan berpedoman pada Bab VII Piagam PBB yaitu dapat menggunakan kekuatan senjata untuk menyelesaikan konflik. Dalam prakteknya, operasi pemeliharaan perdamaian dunia merupakan gabungan antara Bab VI dan VII Piagam PBB tentang penyelesaian konflik, sehingga penggunaan senjata untuk kepentingan membela diri dapat dibenarkan. Kendati adanya penerapan kebijakan yang berbeda dari masing- masing negara tersebut, pelaksanaan misi perdamaian bisa dikatakan dapat berjalan dengan baik karena memang sejak awal Dewan Keamanan PBB selalu mempertimbangkan penempatan personel yang terlibat di suatu misi disesuaikan dengan kebijakan negara masing-masing. 2
RechtsVinding Online Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian (Peace Keeping Operation/PKO) Indonesia di Dunia Internasional Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna mencapai tujuan nasional, diperlukan sistem pertahanan dan keamanan negara. Dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Tahun 1945 mencantumkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun Tahun 1945 menyebutkan bahwa "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara, mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas bantuan TNI seperti tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yaitu membantu penyelenggaraan Civic Mission, membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan dan membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah PBB maupun organisasi internasional lainnya. Peran aktif Indonesia di dunia Internasional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan politik, bantuan kemanusiaan maupun peranannya baik dalam bentuk sebagai pengamat militer, staf militer, atau Kontingen Satgas operasi pemeliharaan perdamaian sebagai duta bangsa di bawah bendera PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya 3
RechtsVinding Online perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian. Keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957. Pasukan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama Kontigen Garuda atau Konga. Sejak tahun 1967 sampai saat ini Garuda Indonesia telah diterjunkan keberbagai kawasan konflik bergabung dengan pasukan perdamaian PBB. Kontigen Garuda 1 diterjunkan ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1957. Adapun samapai sekarang ini Kontigen Garuda XIIA terakhir kali diterjunkan ke Libanon sebagai bagian dari UNFIL (Pasukan Perdamaian PBB di Libanon) pada September 2006. Dilihat dari perkembangan jumlah pasukan perdamaian Indonesia di PBB, terdapat peningkatan yang signifikan mengenai keterlibatan Indonesia setelah akhir tahun 2006 dengan pengiriman pasukan perdamaian ke UNIFIL. Prapengiriman Pasukan Indonesia ke UNIFIL (sebelum tahun 2006), total personil Indonesia hanya berada pada level 300-an peace keepers (posisi 44 dunia). Hingga bulan Maret 2013, Indonesia menduduki peringkat ke-16 dari 116 negara dalam daftar kontributor Operasi Pasukan Perdamaian PBB dengan 1.730 personil (data PBB per 31 Maret 2013). Kontribusi tersebut terdiri dari 173 polisi, 22 UN Military Experts on Mission (UNMEM), military observers, dan 1.535 personel militer di 7 misi yaitu UNIFIL (1.187, Lebanon), UNMISS (9, Sudan Selatan), UNISFA (2, Abyei, Sudan), UNAMID (165, Darfur), MONUSCO (189, Republik Demokratik Kongo), UNMIL (1, Liberia), dan MINUSTAH (177, Haiti). Peningkatan kontribusi pasukan Indonesia tidak hanya terlihat dalam jumlah personel, namun juga penambahan performance unit. Pada bulan April 2013, Indonesia telah mengirimkan korvetnya, KRI Diponegoro, untuk bergabung dalam Maritime Task Force (MTF) UNIFIL. Ini adalah kali kelima partisipasi dalam MTF setelah KRI Diponegoro (April 2009), KRI Kaisiepo (Agustus 2010), KRI Sultan Iskandar Muda (September 2011), dan KRI Hasanuddin (Mei 2012). Indonesia juga telah memiliki visi untuk lebih mengembangkan peran dan partisipasinya di dalam UN PKOs, khususnya meningkatkan peran ketiga 4
RechtsVinding Online komponen atau unsur operasi pemeliharaan perdamaian yaitu militer, polisi, dan sipil. Untuk komponen militer, leading sector pengembangan telah dilakukan oleh Mabes TNI c.q. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) dan bagi komponen polisi dilaksanakan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga memiliki Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Penggelaran UN PKOs dari komponen TNI dan POLRI akan tetap menjadi kontribusi Indonesia di dalam berbagai misi perdamaian PBB. Dalam menjalankan berbagai misinya sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian Dunia (PBB), Indonesia yang juga merupakan anggota Dewan Keamanan PBB telah menunjukkan komitmennya dengan banyak mengirimkan pasukannya ke sejumlah daerah yang dilanda konflik di berbagai belahan dunia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa tugas TNI adalah melaksanakan kebijakan pertahanan negara yang salah satunya ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI lebih mempertegas lagi tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang adalah operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Tentunya pelaksanaan dari penugasan tersebut selalu dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia serta ketentuan yang berlaku dalam hukum nasional. Tujuan melibatkan pasukan Indonesia sebagai bagian dari pasukan operasi pemeliharaan perdamaian dunia yaitu: 1. Mendukung pencapaian tujuan dari operasi pemeliharaan perdamaian PBB atau organisasi internasional lainnya, untuk berperan serta dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. 2. Memberikan pengalaman bagi anggota TNI untuk penugasan di daerah operasi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan profesionalisme melalui memberikan bantuan secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia. 5
RechtsVinding Online Adapun sasaran dari misi pengiriman pasukan pemliharaan perdamaian, yaitu: 1. Terciptanya perdamaian di negara yang bertikai. 2. Terpeliharanya perdamaian yang telah disepakati oleh faksi yang bertikai. 3. Terciptanya penegakan hukum internasional. 4. Meningkatnya citra Indonesia di forum internasional. Pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian berdasarkan prinsip- prinsip sebagai berikut: a. Legitimasi Legitimasi atau pengakuan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian, karena prinsip operasi ini mewakili kepentingan komunitas internasional bukan hanya kepentingan golongan atau kepentingan sebagian pihak. Pada tingkatan tertinggi legitimasi ini diberikan oleh Majelis Umum PBB sebagai badan tertinggi yang sebelumnya diputuskan pada rapat umum dengan melibatkan seluruh anggota. b. Dukungan aktif dan berkelanjutan dari Dewan Keamanan Ketika operasi pemeliharaan perdamaian digelar maka dukungan aktif dari Dewan Keamanan terutama untuk persoalan diplomasi dan politik sangat diperlukan. Hal ini mengingat selama berlangsungnya operasi sering timbul permasalahan menyangkut hubungan diplomatik dan politik dengan negara-negara yang mempunyai akses terhadap kepentingan tertentu. c. Komitmen dari Troop Contributing Countries (TCC) untuk selalu mendukung operasi. Kelangsungan pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian yang melibatkan negara anggota sebagai penyedia sekaligus penyuplai pasukan sangat tergantung pada komitmen dari tiap negara anggota, karena tanpa adanya komitmen yang berkelanjutan maka operasi tidak akan berlangsung dengan lancar. d. Mandat yang jelas dan realistis untuk dicapai. Mandat yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan tentang operasi pemelihara perdamaian harus jelas dan realistis. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 6
RechtsVinding Online pelaksanaan di lapangan. Dengan aturan yang jelas tidak akan terjadi kesalahpahaman. Hal tersebut menimbulkan efek buruk terhadap pelaksanaan operasi di lapangan. Disamping harus jelas mandat juga harus realistis sehingga ada target operasi yang harus diraih. e. Persetujuan dan Kerjasama Operasi pemeliharaan perdamaian pada dasarnya adalah pengerahan kekuatan bersenjata di antara dua belah pihak yang bertikai. Hal terpenting yang menjadi prasyarat utama adalah persetujuan dan kerja sama dari kedua belah pihak yang sedang bertikai. Tanpa adanya dua faktor tersebut sangat riskan akan terciptanya kondisi yang kondusif, karena kedua belah pihak memiliki opsi dan inisiatif yang berbeda dalam pemahaman akan kesepakatan dan kerja sama baik antar kedua belah pihak maupun dengan pasukan PBB di lapangan. f. Imparsial dan Obyektivitas Operasi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan fungsi dan tugas utamanya dalam memonitor dan melaksanakan observasi harus melaksanakan tugas dengan dasar prinsip imparsial dan obyektivitas, karena pasukan berada di antara dua pihak yang bertikai tanpa sedikitpun terdapat kepentingan yang bisa memberatkan salah satu pihak. Hal ini sangat penting mengingat seluruh hasil observasi dan pengamatan akan dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Sifat obyektivitas dan imparsial menjadi prasyarat utama akan kelancaran operasi. g. Tidak menggunakan kekuatan bersenjata Sesuai dengan tahapan operasi dan konsep dasar operasi maka pelaksanaan operasi semaksimal mungkin menghindari penggunaan kekuatan bersenjata. Tugas dan misi utama dalam menengahi perselisihan menghendaki pelaksanaan tugas yang seimbang dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu penggunaan kekuatan tidak diperkenankan sampai dengan batas yang telah ditentukan. Aturan mengenai hal tersebut diatur sendiri dalam pedoman khusus Rules Of Engagement (ROE) yang mengatur tingkatan eskalasi penggunaan kekuatan bersenjata selama operasi. h. Kesatuan 7
RechtsVinding Online Operasi pemeliharaan perdamaian merupakan operasi yang terbentuk dari kesatuan unit-unit yang saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kesatuan dari tiap-tiap elemen yang terlibat. Mulai dari Majelis Umum PBB sampai pasukan di lapangan harus memiliki kesamaan visi dan misi sehingga pencapaian dan pelaksanaan mandat akan tercapai dengan lancar. Bentuk kegiatan operasi pemeliharaan perdamaian : a. Observasi Pengamatan dalam hal ini tidak hanya mencakup pengamatan terhadap kegiatan kedua belah pihak dalam melaksanakan kesepakatan bersama, tetapi lebih terhadap pelaksanaan mandat secara luas. Selain bertanggung jawab secara horizontal kepada kedua belah pihak, pelaksanaan pengamatan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Dewan Keamanan PBB sebagai level tertinggi pemegang komando operasi pemeliharaan perdamaian. b. Interposisi Secara garis besar yang dimaksud dengan interposisi adalah penempatan kekuatan di tengah daerah persengketaan atau pada batas gencatan senjata yang telah disepakati. Untuk kondisi khusus ditempatkan pasukan pada garis batas penarikan (withdrawal line) untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan yang menyangkut sengketa perbatasan sebagai akibat dari invasi masa lalu dari salah satu pihak. c. Negosiasi, hubungan (liaison), dan sistem kerja Pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian yang mengedepankan pengawasan terhadap kesepakatan antara kedua belah pihak mengutamakan kepercayaan dari semua bagian yang terlibat. Untuk menjamin kepercayaan (trust) diperlukan langkah- langkah awal yang mendukung. Langkah tersebut antara lain adalah negosiasi, hubungan dengan pihak lain, serta sistem kerja yang bagus. Semua ini bermuara pada terciptanya kepercayaan terhadap pasukan di lapangan dari kedua belah pihak. d. Kendali kontrol Selama pelaksanaan operasi tidak jarang satu unit membawahi daerah yang terluas sehingga diperlukan kendali kontrol untuk pelaksanaan pengawasan 8
RechtsVinding Online dan observasi. Kendali kontrol itu sendiri dijabarkan dalam serangkaian kegiatan antara lain: 1) Sector yaitu pembentukan sektor- sektor yang membagi daerah operasi menjadi bagian kecil yang efektif dan efisien baik dalam pengawasan maupun administrasi. 2) Check point yaitu pembentukan titik titik pengamatan yang memperkecil lagi cakupan sektor yang telah ada sehingga pelaksanaan tugas dilapangan lebih efektif dan terpantau secara menyeluruh. 3) Crowd control yaitu suatu unit stand by yang selalu siaga untuk mengantisipasi penonjolan yang setiap saat mampu digerakkan ke hot spot kejadian sehingga mampu mengatasinya secepat mungkin. e. Informasi Publik Fungsi penerangan memang menjadi satu bagian mutlak pada semua operasi di era modern seperti saat ini, bukan hanya untuk menginformasikan kegiatan dan perkembangan namun juga secara luas mengumpulkan informasi yang penting dan berguna bagi kemajuan operasi. Penerangan dalam dunia modern lebih berfungsi sebagai intelijen dalam arti luas, dimana era globalisasi menempatkan teknologi informasi sebagai mata dan telinga suatu unit operasi, sehingga keberhasilan operasi sedikit banyak ditentukan bagaimana suatu unit mampu menguasai teknologi informasi secara menyeluruh. Pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia di bawah PBB menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia terhadap perdamaian sekaligus memberi arti penting dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan implementasi politik luar negeri bebas aktif serta meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Dalam hal ini, Indonesia berpandangan bahwa suatu misi pemeliharaan perdamaian dikatakan berhasil bergantung pada prinsip yang disepakati oleh seluruh anggota PBB, yakni : persetujuan pihak- pihak yang bertikai (consent), memiliki mandat yang jelas, imparsial, dan tidak menggunakan kekerasan (non-use of force) kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat yang diamanatkan oleh PBB. Peran serta bangsa Indonesia secara aktif dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 9
RechtsVinding Online Tahun 1945 Alenia IV yaitu Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tantangan Penyelenggaraan operasi pemeliharaan perdamaian di abad ke-21 ini sangat kompleks. Beberapa kondisi di lapangan merupakan tantangan yang dihadapi oleh Dewan Keamanan PBB sebagai otoritas penyelenggara operasi maupun oleh TNI sebagai pelaksana operasi. Beberapa tantangan tersebut, yaitu: a. Efektifitas Misi Dibalik kesuksesan penyelenggaraan operasi pemeliharaan perdamaian dunia, sebagian negara menilai terjadinya inefisiensi pada pelaksanaan operasi. Kondisi tersebut ditengarai karena kurang lengkapnya badan/lembaga pendukung di lapangan yang dapat mempercepat dukungan operasi. Dewan Keamanan PBB pun menganggap perlu melakukan reformasi dalam tubuh organisasinya. Reformasi misi perdamaian dunia dilakukan antara lain melalui Peace Operation 2010 (PO- 2010) yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan profesionalisme dalam perencanaan, ketatalaksanaan serta pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Reformasi tersebut berfokus pada lima bidang, meliputi personel, doktrin, kemitraan, sumber daya, dan organisasi. b. Multi Dimensi Operasi Disamping tugas sederhana sebagai pemantau gencatan senjata, saat ini misi pemeliharaan perdamaian mulai berkembang menjadi multi dimensi, seperti menfasilitasi proses politik melalui berbagai upaya dengan mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, perlindungan masyarakat sipil, bantuan pemusnahan senjata, pengembalian pengungsi serta reintegrasi mantan kombatan, membantu proses pemilihan umum, perlindungan dan memajukan hak asasi manusia, serta membantu dalam menegakkan ketertiban dan hukum bahkan sampai membantu membangun karakter bangsa. Keterlibatan PBB dalam proses politik internal suatu negara masih terdapat kelemahan karena belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal. c. Misi Penuh Resiko Penyelenggaraan operasi pemeliharaan perdamaian dunia 10
RechtsVinding Online merupakan operasi militer yang penuh dengan risiko dan tidak dapat dianggap ringan. Disamping risiko kerusakan sarana dan prasaran serta korban jiwa yang harus ditanggung oleh negara yang terlibat, misi tersebut juga dapat sangat berisiko terhadap keselamatan personel yang tergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian. Meskipun demikian, korban jiwa akibat konflik tidak dapat dihindarkan serta merenggut korban baik dari warga masyarakat setempat maupun personel PBB. Sejak pertama kali dilaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB pada tahun 1948 sampai dengan 31 Maret 2012, sudah 2989 personel baik militer, polisi maupun sipil yang gugur dalam menunaikan tugasnya. Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang pasukan dalam misi perdamaian dunia telah kehilangan 31 putra terbaiknya yang gugur dalam misi pemeliharaan perdamaian tersebut. PBB telah menetapkan Standard Operasi Prosedur (SOP) yang sangat ketat terkait dengan kondisi di atas guna mencegah serta meminimalisir korban. Mencermati besarnya risiko yang dapat terjadi, dalam menjalankan misi perdamaian dunia, setiap personel baik militer maupun sipil selalu dibekali dengan SOP yang diterapkan oleh PBB serta SOP dari negara masing-masing sehingga keselamatan setiap personel yang bertugas dapat diutamakan. d. Kebijakan Partisipasi Negara Partisipasi negara dalam pengiriman peacekeeper, selain mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh PBB juga berpedoman pada SOP sesuai konstitusi masing- masing negara. Tidak semua negara dapat mengirimkan pasukannya sebagai implementasi Bab VII Piagam PBB tentang Penggunaan Kekuatan Senjata dalam Penyelesaian Konflik, contohnya Indonesia dan Jepang. Sementara itu ada beberapa negara yang melaksanakan misi perdamaian tetapi tidak di bawah bendera PBB, misalnya Amerika Serikat. Kondisi ini seringkali menyulitkan Dewan Keamanan PBB karena beberapa negara menolak melaksanakan misi-misi tertentu dan hanya memilih misi tertentu dengan alasan konstitusi serta kebijakan negaranya. Penggunaan kekuatan senjata juga terkadang menyulitkan di 11
RechtsVinding Online lapangan, terutama saat beberapa batalyon dari beberapa negara berada di satu wilayah. Aturan pelibatan yang berbeda dari negara-negara tersebut bisa berakibat menguntungkan ataupun merugikan. Kondisi tersebut terkadang menjadi sangat ironis, seperti misalnya bila terjadi tindak kekerasan di dekat markas kontingen dan terkesan dibiarkan. Padahal memang kontingen tersebut terikat pada SOP-nya yang tidak mengijinkan penggunaan kekuatan senjata. Apabila diperbolehkan situasi tersebut bisa sangat menyulitkan karena mereka akan dinilai tidak netral oleh salah satu pihak yang bertikai. Harapan ke Depan Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian merupakan pelaksanaan politik luar negeri, dalam mengambil keputusan, Presiden memperhatikan pertimbangan Menteri. Pelaksanaan pengiriman pasukan atau misi perdamaian melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Operasi pemeliharaan perdamaian telah berkembang secara signifikan dari kebutuhan kekuatan militer secara eksklusif ke arah tuntutan kebutuhan misi yang semakin kompleks sehingga diperlukan penyempurnaan antara lain kenyataan bahwa komponen pasukan pemeliharaan perdamaian bukan hanya meliputi unsur militer dan polisi saja akan tetapi juga unsur sipil lainnya dalam misi perdamaian yang sesuai dengan kebutuhan, serta juga kemungkinan pengiriman pasukan dalam operasi militer di luar wilayah negara Republik Indonesia misalnya untuk mengatasi pembajakan (piracy) di laut di sekitar Somalia. Dalam unsur pasukan operasi pemeliharaan perdamaian ataupun di luar operasi pemeliharaan perdamaian seharusnya melibatkan unsur sipil, tidak seperti sekarang ini yang hanya berfungsi sebagai military observer dan police observer. Jika dihadapkan pada meningkatnya tantangan dan ancaman di tingkat regional maupun global, kebutuhan operasional tampak semakin multidimensi. Hal tersebut menuntut pelibatan semua pihak, tidak hanya kekuatan militer dan polisi, tetapi juga personel sipil maupun komponen lain. Selain itu keterlibatan civilian experts semakin penting dan sejalan dengan evolusi dan pembahasan mengenai 12
RechtsVinding Online operasi pemeliharaan perdamaian dimana semakin mengemuka fenomena multidimentional peace keeping operations. Adapun upaya untuk meningkatkan keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB dapat dilakukan antara lain dengan: 1. Menyusun kerangka hukum bagi keikutsertaan dalam Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, merupakan suatu kerangka hukum yang menjadi sumber legitimasi bagi peningkatan partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Undang-Undang tersebut dapat dikembangkan menjadi pranata yang lebih teknis dan operasional, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, atau bentuk produk hukum lainnya. Adapun Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden berkenaan dengan pengiriman misi perdamaian terbagi menjadi dua yaitu: a. Peace keeping Operation (PKO); Indonesia diminta oleh PBB agar mengirimkan misi perdamaian termasuk ke dalam Chapter VII yaitu menciptakan perdamaian tetapi belum mendapatkan persetujuan Presiden, sementara Indonesia baru mengirimkan misi yang termasuk Chapter VI yaitu menjaga perdamaian. b. Military Operation Other Than War; seperti pengiriman dokter. 1. Untuk masing-masing misi baik PKO maupun military operation other than war diatur oleh satu Keputusan Presiden. Hal ini disebut Money follows the mission. 2. Peraturan Presiden PKO dan military operation other than war dipertimbangkan apakah nantinya akan dijadikan dalam satu Peraturan Presiden atau diatur dalam Peraturan Presiden yang berbeda. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan tekait pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 13
RechtsVinding Online Negara, Undang-Undang Nomor 2 diberi wewenang untuk Tahun 2002 tentang Kepolisian menyelenggarakan dan menangani Negera Republik Indonesia, dan operasi pemeliharaan perdamaian Undang-Undang Nomor 34 Tahun yang mencakup perekrutan, 2004 tentang Tentara Nasional pengelolaan, pengembangan Indonesia. pelatihan, dan mempersiapkan unsur 3. Peningkatan profesionalisme pasukan militer serta sipil untuk diikutsertaan pemeliharaan perdamaian Indonesia dalam suatu misi. dengan mengadakan kerjasama baik 6. Diperlukan anggaran tetap untuk regional maupun internasional. menjamin fungsi lembaga tersebut 4. Menyusun Arah kebijakan yang jelas secara berkesinambungan dan dan komitmen politik luar negeri berhasil serta berdaya guna. Adapun yang kuat terhadap operasi anggaran yang diperoleh dapat pemeliharaan perdamaian. berasal dari dalam negeri maupun 5. Membentuk suatu wadah atau dengan upaya mencari bantuan ke lembaga nasional yang mandiri, yang luar negeri. Penulis adalah Perancang Muda Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Deputi Perundang- Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI. 14