Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 APAKAH RESTORATIVE JUSTICE SEJALAN DENGAN NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA? Widyani Putri Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang Abstrak Hukum ada untuk manusia dan karenanya ia harus berasal dari manusia itu sendiri. Dengan ini, eksistensi nilai dan norma sebagai bagian dari manusia sebagai makhluk sosial harus dipertimbangkan dalam penyusunan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kesesuaian antara penerapan konsep restorative justice dalam kerangka hukum Indonesia dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menggali berbagai informasi dari buku, undang-undang, jurnal, internet, dan informasi tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice merupakan konsep yang sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi tidak dapat diterapkan kepada seluruh tindak pidana demi menjaga efektivitasnya. Untuk membuktikan hal tersebut, tulisan ini membahas secara komprehensif mengenai konsep riil dari restorative justice, bagaimana konsep tersebut diterapkan, sejauh mana kesesuaiannya dengan masyarakat Indonesia, serta bagaimana posisinya dalam kerangka hukum Indonesia dan pembaharuan hukum pidana nasional. Kata kunci: Nilai; Rasa Keadilan; Restorative Justice, Pembaharuan Hukum.
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 A. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penegakkan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang memerintahkan, "Hakim dan hakim konsititusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Pasal tersebut memberikan nafas pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dimana terdapat kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan tersebut demi terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mampu menjawab keadilan masyarakat. Pada hakikatnya, keadilan bersifat relatif dan kontekstual dimana standar keadilan seseorang bisa jadi sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan harus selalu dipertimbangkan dalam proses pencarian keadilan agar mampu memberikan produk hukum (khususnya putusan pengadilan) yang mampu menjawab keadilan bagi masyarakat tersebut. Mengutip ungkapan terkenal yang disampaikan Prof. Satjipto Rahardjo, 'hukum ada untuk manusia, dan bukan sebaliknya'. Oleh karena itu, manusia - termasuk nilai-nilai yang mereka anut dan akui harus selalu diletakkan di depan hukum, diutamakan, dan dipertimbangkan dalam setiap pencarian keadilan. Konsep keadilan yang dianut masyarakat Indonesia dapat kita temui pada Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia atau keadilan sosial. Menurut Prof. Kaelan, keadilan sosial disini mengandung makna bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan untuk seluruh warganya. Dengan ini, keadilan yang harus diwujudkan dalam hidup bersama meliputi keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Dalam konteks pelaksanaan hukum pidana, maka berlaku keadilan distributif dimana negara wajib memenuhi keadilan dan kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Dengan
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 kata lain, negaralah (melalui pemerintah) yang berkewajiban memberikan keadilan bagi rakyatnya melalui pembuatan peraturan hukum yang mampu memberikan kesejahteraan sekaligus menegakkan peraturan tersebut. Atas dasar hal tersebut, proses perumusan pembaharuan hukum pidana menjadi aspek penting dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat Indonesia. Sebagai hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk mengatur hubungan antar warga negara dalam ranah publik dan menciptakan dunia yang aman, nyaman, tertib, dan damai. Oleh karenanya, penulisan makalah ini dimaksudkan untuk menemukan benang merah antara konsep restorative justice dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia sehingga pembaharuan hukum pidana berjalan ke arah yang tepat, yakni mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. RUMUSAN MASALAH a. Apa itu konsep restorative justice dan bagaimana penerapannya dalam kerangka hukum Indonesia? b. Sejauh mana konsep restorative justice sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat? c. Bagaimana konsep pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan eksistensi restorative justice di dalamnya? B. PEMBAHASAN 1. KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DAN PENERAPANNYA DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA Pada hakikatnya, restorative justice adalah pendekatan, konsep, atau cara pandang yang memfokuskan diri pada pemulihan (restore) kepada keadaan semula seperti saat peristiwa pidana tersebut belum terjadi, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana. Konsep ini merupakan gagasan yang menolak proses pencarian keadilan dengan konsep keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan. Konsep retributif dirasakan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini dikarenakan menimbulkan banyak permasalahan diantaranya penjara penuh, beratnya beban
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 anggaran untuk lembaga pemasyarakatan (lapas), sampai dengan terjadinya transfer of knowledge antar terpidana di dalam penjara yang justru memperbanyak jenis kejahatan dan memicu pengulangan tindak pidana. Saat ini, lapas yang seharusnya berfungsi memperbaiki terpidana agar dapat kembali ke masyarakat justru menjadi kelas belajar atau sekolah untuk penjahat. Atas dasar hal demikian, konsep restorative justice kemudian hadir dengan harapan mampu membawa perubahan penegakkan hukum dan mengendalikan kejahatan. Margarita Zernova dalam bukunya yang berjudul "Restorative Justice" menyebutkan bahwa restorative justice tidak memiliki makna tunggal (no single meaning), terutama dalam praktik pelaksanaannya. Pelaksanaan restorative justice tidak murni dilakukan di luar atau di dalam pengadilan melainkan kombinasi dari keduanya. Ia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemulihan yang diberikan pada pelaku dan korban sehingga keduanya dapat menjalani hidup normal dan kembali menjadi manusia yang utuh dalam masyarakat. Dengan kata lain, pandangan dan kepentingan korban mengenai pemulihan bagaimana yang ia inginkan menjadi salah satu aspek penting dalam praktik pemidanaan. Pemidanaan tidak berhenti dengan menghukum pelaku, tetapi terus berjalan sampai tercapai pemulihan bagi korban dan pelaku sekaligus. Untuk itu, pelaksanaan restorative justice harus dapat diterapkan di dalam dan di luar pengadilan. Dalam restorative justice, keseimbangan pemulihan antara pelaku dan korban ditunjukkan dengan pelibatan keduanya dalam setiap keputusan hukum yang diambil sehingga hasil penyelesaian perkara menjadi hal yang benar-benar diinginkan kedua belah pihak. Korban dilibatkan di dalam prosesnya, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat baik dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, maupun dengan melakukan pelayanan masyarakat.1 Lebih dari itu, restorative justice memiliki tujuan pemberdayaan dimana korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat diharapkan mampu memperbaiki dan mengendalikan kejahatan menggunakan kesadaran rasional mereka. Konsep ini juga memperhatikan 1 Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," Jurnal Al 'Adl Vol. 10 No. 2
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 baik kebutuhan korban maupun kebutuhan pelaku sehingga turut membantu pencegahan pengulangan tindak pidana di masa depan. Fokus utama penyelesaian perkara pidana dalam restorative justice adalah pemulihan. Perkara pidana, khususnya tindakan kriminal atau kejahatan dipandang sebagai penyebab kerugian/kerusakan sehingga perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan. Konsep ini memandang bahwa 'kejahatan pasti menyebabkan kerugian dan perbaikan dari kerugian itu diinginkan'. Namun, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Mengenai hal ini, digambarkan dengan sangat baik oleh Margarita dalam bukunya. Ia membahas mengenai kasus dimana seorang anak laki-laki mendorong seorang petugas polisi untuk membela temannya dari serangan kekerasan yang sebelumnya dilakukan petugas polisi tersebut. Sistem peradilan saat itu mengartikan dorongan tersebut sebagai serangan. Sehingga sesuai dengan asumsi restorative justice sebelumnya, maka perlu diambil langkah untuk memulihkan/memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh serangan/kejahatan tersebut. Diputuskan kemudian oleh pengadilan bahwa pemulihan dapat dicapai dengan permintaan maaf oleh pelaku (anak laki-laki) terhadap korban (petugas polisi). Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa korban tidak menganggap dirinya sebagai korban. Korban tidak merasakan kerugian dari dorongan yang dilakukan pelaku. Di sisi lain, pelaku justru merasa tidak adil karena dipaksa untuk meminta maaf atas kejahatan yang tidak ia lakukan; menurut penilaiannya, mendorong petugas polisi yang sedang melukai temannya adalah tindakan yang benar. Naas, peristiwa tersebut menimbulkan konflik antara korban dan ayah korban. Ayahnya merasa kesal karena anaknya tidak mau meminta maaf, mengancam akan memukul anaknya itu, dan mengusir anaknya keluar dari rumah sehingga anak itu tidak punya tempat tinggal dan kelaparan berhari-hari. Hasil penyelesaian kasus tersebut jelas bukan merupakan penyelesaian yang diinginkan kedua belah pihak, apalagi memberikan keadilan. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa asumsi mengenai kejahatan pasti merugikan dan ganti kerugian pasti diinginkan ternyata tidak berlaku mutlak. Penerapan paksa asumsi ini pada kasus di atas justru menyebabkan kerugian dan penderitaan yang lebih besar bagi 'terduga' pelaku. Apa yang diabaikan dari kasus ini adalah sebuah diskusi etis tentang apakah kerugian mungkin ada di luar kejahatan,
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 apakah sebuah kejahatan benar-benar dilakukan, serta apakah pemulihan kerugian memang diinginkan kedua belah pihak dan secara moral tepat untuk dilakukan. Dengan demikian, restorative justice tidak selamanya baik untuk setiap jenis kejahatan. Pada perkembangannya, konsep restorative justice harus dibatasi agar dapat berfungsi maksimal dan mencapai tujuan. Dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) misalnya, diversi menjadi wujud dari restorative justice dimana dimungkinkan penyelesaian sengketa pidana tanpa melalui proses pengadilan. Diversi dianggap penting karena dapat melindungi anak beserta hak dan kepentingannya. Sehingga, restorative justice tepat dipilih demi terwujudnya pemulihan baik bagi korban, pelaku, maupun saksi dalam kasus anak. Namun demikian, tetap dilakukan pembatasan terhadap diversi dalam perkara anak. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penerapan diversi dibatasi pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun pembatasan ini dimaksudkan agar pengendalian kejahatan dapat dilakukan secara optimal sebab disadari diversi tidak dapat bekerja maksimal untuk tindak pidana yang ancamanya lebih tinggi dari tujuh tahun penjara dan pada pengulangan tindak pidana. Dengan kata lain, pemulihan sebagai tujuan utama restorative justice dianggap tidak akan berjalan maksimal, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana dalam perkara anak pada kategori sebagaimana disebutkan sebelumnya sehingga tidak dilakukan. Atas dasar hal tersebut diatas, maka dapat kita sadari bersama bahwa restorative justice tidak selalu dapat diterapkan pada jenis tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana yang serius, pengulangan tindak pidana, maupun tindak pidana lain yang tidak dapat diselesaikan melalui pemulihan. Dengan ini, terdapat syarat bagi tindak pidana yang dapat menggunakan restorative justice dalam penyelesaiannya, yakni masih dimungkinkan adanya pemulihan setelah tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, pemulihan tersebut dirasa akan maksimal, dan pastinya pemulihan tersebut harus diinginkan oleh pihak yang berperkara. Di Indonesia sendiri, restorative justice diakui, tetapi tetap terbatas pada tindak pidana tertentu. Pengaturannya dapat ditemukan dalam norma hukum materiil seperti
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 UU SPPA maupun norma hukum formil mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai dengan pelaksanaan pidana (eksekusi) melalui UU Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). 2. KESESUAIAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DENGAN NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA Prof. Satjipto Rahadjo dalam bukunya "Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya" mengatakan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia perlu terus menerus menegaskan identitasnya yang belum tuntas dipikirkan oleh para bapak kemerdekaan kita. Identitas tersebut haruslah mampu memberikan karakteristik moral kepada negara hukum Indonesia dan menjadi panduan bagi bangsa kita dalam bernegara hukum. Dengan kata lain, proses pencarian identitas negara hukum Indonesia masih terus berjalan bahkan hingga saat ini sesuai dengan perkembangan karakteristik moral masyarakat yang terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Namun demikian, karakteristik moral bangsa ini yang paling mendasar dapat kita temukan dari pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah banga Indonesia. Menggali nilai-nilai Pancasila menjadi cara termudah untuk mengetahui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengutip apa yang disampaikan oleh presiden pertama kita, Ir. Soekarno, dalam pidatonya pada Peringatan Hari Pancasila 1 Juni 1946, Pancasila bukan buatan manusia apalagi buatan dirinya melainkan ia digali dari dalam buminya rakyat Indonesia, lima perasaan (lima sila) inilah yang dapat dipakai untuk memersatukan bangsa Indonesia yang 80 (delapan puluh) juta ini - mengacu pada jumlah penduduk Indonesia pada saat itu. Dengan
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 demikian, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan formulasi dari perasaan-perasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia; eksistensi Pancasila adalah pemersatu bangsa dan tanpanya negara Indonesia tidak pernah ada. Menyambung pembahasan yang terdapat dalam latar belakang di pendahuluan tulisan ini, Sila Kelima Pancasila memberikan arah pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai bagian lanjut dari 'keadilan sosial', maka musyawarah merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila.2 Pada dasarnya, masyarakat Indonesia yang lebih bersifat komunal daripada individual memang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat yang non litigatif. Kebanyakan tidak menyukai penyelesaian perkara melalui pengadilan sebab takut menghadapi proses pengadilan dan kurang pemahaman terhadap hukum. Selain itu, mereka lebih gemar menggunakan penyelesaian jalur kekeluargaan dan musyawarah karena dapat menjaga hubungan sosial mereka dengan masyarakat kedepannya. Sudjito Atmoredjo pernah mengatakan bahwa musyawarah yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: 1) jelas objeknya; 2) semua pihak dalam posisi yang setara; 3) tidak terdapat tekanan; dan 4) hasil kesepakatan menjadi tanggungjawab semua pihak.3 Keempat syarat ini sejalan dengan penyelesaian perkara pidana yang menggunakan pendekatan restorative justice. Objek dari restorative justice adalah pemulihan dimana dibutuhkan pertanggungjawaban pelaku dan pengembalian/perbaikan kerugian yang dialami korban. Untuk mencapai hal tesebut, maka diperlukan keterlibatan korban dan pelaku dalam posisi yang seimbang/setara agar ditemukan jalan penyelesaian yang memberikan keadilan. Tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun sehingga pengadilan maupun aparat penegak hukum lainnya harus menyerahkan sepenuhnya keputusan penyelesaian perkara berdasarkan keinginan kedua belah pihak, baik mengenai pemulihan kerugian maupun pertanggungjawaban pelaku. Pada akhirnya, hasil kesepakatan yang didapatkan akan menjadi tanggungjawab kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan bersama. 2 Akbar, Muhammad Fatahillah. 2021. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," Jurnal Et Pax Vol. 37 No. 1 hlm 85-101 3 Atmoredjo, Sudjito. 2019. Hukum Di Tahun Politik. Yogyakarta: Dialektika
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 Dengan demikian, konsep restorative justice telah sesuai dengan penyelesaian perkara melalui musyawarah sebagaimana yang diamini oleh Sila Kelima Pancasila. Atas dasar hal tersebut, maka restorative justice juga telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena telah sejalan dengan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Kedepannya, konsep ini perlu diselaraskan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia agar terus sejalan dengan karakteristik moral masyarakat dan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 3. KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE DI DALAMNYA Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana.4 Secara umum, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut. a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan Sebagai bagian dari kebijakan sosial, maka pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya-upaya untuk mengatasi masalah sosial. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Sebagai bagian kebijakan penegakkan hukum, maka pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari memperbaharui substansi hukum supaya penegakkan hukum lebih efisien. b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai Dari sudut pendekatan nilai, maka pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melakukan penilaian dan peninjauan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat yang melandasi muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. 4 Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Prenadamedia Group hlm 28-30
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa aspek penting dalam pembaharuan hukum pidana adalah masalah sosial apa yang ingin diatasi, kejahatan apa yang perlu ditanggulangi, bagaimana penegakkan hukum yang tepat untuk dilakukan yang kesemuanya harus didasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat agar dapat mencapai hukum pidana yang dicita-citakan. Dengan ini, aspek kebijakan dan nilai menjadi aspek krusial dalam pembaharuan hukum pidana. Menurut Setyo Utomo, karakteristik yang menonjol dari restorative justice adalah penempatan kejahatan menjadi 'gejala' yang merupakan bagian dari tindakan sosial, bukan hanya pelanggaran hukum pidana.5 Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini sangat berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Oleh karena itu, akan selalu ada perkara tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui restorative justice. Terkait dengan penerapan restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka prinsip-prinsip yang ada dalam konsep tersebut harus diintegrasikan dengan konsep pemidanaan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perbuatan (tindak pidana) apa yang diselesaikan melalui konsep restorative justice dan bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi akan dilaksanakan kepada si pelanggar. Konsep tersebut baru bisa diterapkan dalam pembaharuan hukum pidana sepanjang masih selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita kaji bersama eksistensi restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Dari pembahasan sebelumnya, dikatakan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice. Margarita mengatakan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice mungkin efektif untuk masalah-masalah yang bersifat interpersonal, tetapi kurang bisa menyelesaikan perkara yang disebabkan masalah sosial yang lebih besar seperti rasisme, klasisme, kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dsb. Contohnya dapat kita lihat dalam kasus penyerangan seorang gadis kulit hitam terhadap seorang gadis kulit putih yang terjadi di Inggris. Keduanya saling mengetahui dan mengenal satu sama lain, tetapi tidak bisa dikatakan berteman dan 5 Utomo, Setyo. 2010. "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice", Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, Vol. 5 No. 01
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 kemudian masalah memuncak dengan terjadinya penyerangan. Kasus yang demikian ini bisa jadi disebabkan oleh konflik yang lebih besar dari sekadar masalah interpersonal diantara keduanya. Pertama, penyerangan ini bisa jadi berasal dari masalah sosial berupa kebencian rasial yang biasa terjadi antara kaum kulit hitam dan kaum kulit putih. Di Inggris dan negara barat, masalah diskriminasi rasial bukanlah rahasia lagi. Meskipun sudah tidak terjadi dalam skala besar, tetapi aspek ras masih memengaruhi pergaulan dan gaya hidup, khususnya pada remaja. Kedua, ada beberapa bukti yang menunjukkan konflik yang jauh lebih dalam daripada perkelahian tersebut. Dari kesaksian teman-teman keduanya, bukti lain menunjukkan bahwa konflik mungkin dipicu oleh masalah klasisme yang berkaitan dengan struktur sosial yang berbeda dari keduanya. Korban berasal dari keluarga kaya kelas menengah dan pelaku berasal dari keluarga kelas bawah yang kurang beruntung sehingga korban memandang rendah pelaku dan mengolok-olok gaya berpakaian, musik yang ia dengarkan, maupun sikap dan nilai-nilainya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi sebab pelaku menyerang korban. Dari uraian di atas, konsep bahwa 'kejahatan pasti menyebabkan kerugian dan perbaikan dari kerugian itu diinginkan' dalam restorative justice yang hanya diselesaikan secara mandiri oleh pihak yang berkaitan langsung dengan perkara perlu dikaji ulang. Hal ini dikarenakan pemulihan maupun penggantian kerugian tidak berfungsi efektif untuk menyelesaikan perkara sebab tidak menyentuh langsung penyebab terjadinya konflik. Kebijakan menerapkan restorative justice dalam kasus seperti ini dapatlah dikatakan kurang strategis. Lebih jauh, penyelesaian perkara menggunakan konsep restorative justice yang terbatas pada pelibatan pihak yang berkenaan langsung dengan perkara dapat menimbulkan hasil yang berbeda bila ada kekeliruan dalam menilai dan mengategorikan pihak terkait. Misalkan saja dalam kasus perampokan yang dilakukan oleh pelaku dengan motif untuk membuat teman-temannya terkesan dengan pakaian desainer yang ia kenakan; hasilnya bisa saja berbeda jika persidangan dilakukan dengan dan tanpa melibatkan partisipasi teman-teman pelaku yang telah memberinya pengaruh
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 gaya hidup. Hal semacam ini tentu berbahaya karena dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak berkuasa yang ingin mendapatkan hasil persidangan sesuai dengan keinginannya; ia kemudian dapat melakukan manipulasi pada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengadilan. Atas dasar hal tersebut, agar pembaharuan hukum pidana berhasil, maka dari sisi pendekatan kebijakan sudah semestinya dikaji terlebih dahulu masalah sosial apa yang dapat dan tidak dapat diselesaikan secara maksimal oleh restorative justice serta kebijakan sosial (social policy) apa yang telah diambil pemerintah. Kemudian, baru didefinisikan hukum apa yang dilanggar agar perumusan kejahatan dapat dilakukan (what), siapa yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dan apakah pemulihan dapat berfungsi optimal serta diinginkan kedua belah pihak (who), serta bagaimana cara pemulihan tersebut harus dilakukan (how). Pembaharuan hukum pidana akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan/politik hukum pidana. Dari sisi pendekatan nilai, maka sejalan dengan pembahasan sebelumnya, restorative justice telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena sejalan dengan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa ini. Adapun inti dari pendekatan nilai dalam pembaharuan hukum pidana adalah upaya melakukan penilaian dan peninjauan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan begitu, barulah perumusan peraturan normatif dan substantif dapat disusun agar sesuai dengan hukum pidana yang menjadi cita-cita kita semua. Sebagai negara hukum, maka cita-cita bangsa ini adalah mewujudkan negara hukum yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya kesejahteraan materiil, tetapi juga kesejahteraan immateriil berupa hidup nyaman, aman, dan damai karena telah ada sistem peradilan pidana yang sesuai dengan karakteristik moral bangsa ini dan dapat diandalkan untuk mengendalikan dan mengontrol kejahatan.
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 C. PENUTUP Pada hakikatnya, restorative justice adalah pendekatan, konsep, atau cara pandang yang memfokuskan diri pada pemulihan (restore) kepada keadaan semula seperti saat peristiwa pidana belum terjadi, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana. Namun, tidak dapat dipungkiri jika fakta menunjukkan bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis tindak pidana. Pemulihan yang dicita-citakan harus dapat berlaku efektif sebagai penyelesaian masalah dan diinginkan oleh pihak yang berperkara agar restorative justice berlaku optimal. Restorative justice memandang kejahatan sebagai tindakan merugikan orang dan merusak hubungan sosial sehingga berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara dan karenanya akan selalu ada perkara tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui restorative justice. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam apakah restorative justice telah sesuai dengan nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia; serta bagaimana penerapan restorative justice yang ideal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Menggali nilai-nilai Pancasila menjadi cara termudah untuk mengetahui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan formulasi dari perasaan-perasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai pengejawantahan Sila Kelima Pancasila adalah nilai-nilai yang memberikan arah pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sesuai amanat sila tersebut, maka penyelesaian perkara yang diamini masyarakat Indonesia adalah musyawarah dan konsep restorative justice telah sesuai dengan metode penyelesaian perkara tersebut karena telah jelas objeknya, menempatkan korban dan pelaku sebagai pihak yang terlibat dalam posisi yang setara, dilakukan tanpa tekanan, dan mampu memberikan hasil kesepakatan yang menjadi tanggung jawab bersama kedua belah pihak. Atas dasar hal tersebut, maka restorative justice juga telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena telah sejalan dengan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan/politik hukum pidana. Agar
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 pembaharuan hukum pidana berhasil, maka dari sisi pendekatan kebijakan sudah semestinya dikaji terlebih dahulu masalah sosial apa yang dapat dan tidak dapat diselesaikan secara maksimal oleh restorative justice serta kebijakan sosial (social policy) apa yang telah diambil pemerintah. Kemudian, baru didefinisikan hukum apa yang dilanggar agar perumusan kejahatan dapat dilakukan (what), siapa yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dan apakah pemulihan dapat berfungsi optimal serta diinginkan kedua belah pihak (who), serta bagaimana cara pemulihan tersebut harus dilakukan (how). Dari sisi pendekatan nilai, upaya melakukan penilaian dan peninjauan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat harus diarahkan untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya kesejahteraan materiil, tetapi juga kesejahteraan immateriil berupa hidup nyaman, aman, dan damai karena telah ada sistem peradilan pidana yang sesuai dengan karakteristik moral bangsa ini dan dapat diandalkan untuk mengendalikan dan mengontrol kejahatan.
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022 DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Buku Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Prenadamedia Group Atmoredjo, Sudjito. 2016. Idelogi Hukum Indonesia. Yogyakarta: Dialektika _________, Sudjito. 2019. Hukum di Tahun Politik. Yogyakarta: Dialektika Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila (Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan, dan Cinta Tanah Air). Yogyakarta: Paradigma Rahadjo, Satjipto. 2009. Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing Zernova, Margarita. 2007. Restorative Justice: Ideals and Realities. Hampshire (Eng): Ashgate Publishing. Jurnal Akbar, Muhammad Fatahillah. 2021. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," Jurnal Et Pax Vol. 37 No. 1 hlm 85-101 Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Jurnal Al 'Adl Vol. 10 No. 2 Utomo, Setyo. 2010. "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice", Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur