KEMENTERIAN PERTAHANAN RI BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PERSONEL DI KAWASAN INDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan menjaga integritas negara, Indonesia Peace and Security Center yang merupakan Kawasan Instalasi Strategis Nasional dari beberapa Kementerian dan Lembaga perlu mendapatkan pengamanan yang optimal; b. bahwa Badan Instalasi Strategis Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan dalam rangka pengamanan instalasi, personel, materiil dan pengelolaan urusan keprotokolan di Kawasan Instalasi Strategis Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional tentang Pengamanan Personel di Kawasan Indonesia Peace Security Center. Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 2. Peraturan ...
2 2. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAMANAN MATERIIL DI KAWASANINDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah, mencari dan menemukan jejak, mengusut, menggagalkan, melumpuhkan, menumpas serta menghancurkan usaha-usaha kegiatan pihak lawan yang dapat merugikan usaha pengamanan. 2. Personel adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer yang bertugas dan bekerja di kawasan Indonesia Peace Security Center. 3. Pengamanan Personel adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan pengamanan terhadap personel dari kemungkinan bahaya atau ancaman yang bersumber dari luar maupun dari dalam yang dapat merugikan usaha pengamanan. 4. Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan selanjutnya disebut Puspamhar adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Instalasi Strategis Nasional. 5. Kawasan ...
3 5. Kawasan Indonesia Peace and Security Center yang selanjutnya disebut Kawasan IPSC adalah sebuah kawasan yang terletak di Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang merupakan kawasan terpadu yang ditempati beberapa Kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok masing- masing. 6. Sabotase adalah kegiatan yang diarahkan untuk menimbulkan korban dalam daerah yang luas atau diarahkan kepada suatu tujuan yang terbatas dengan tujuan menggagalkan usaha pengamanan. 7. Teror adalah segala bentuk penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan fisik, untuk menimbulkan rasa takut tanpa mengindahkan norma kemanusiaan dengan latar belakang kriminal atau politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi emosi,motivasi, pandangan, sikap dan tingkah laku pihak lain dengan tujuan agar keinginan atau tuntutanya terpenuhi. BAB II SUSUNAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan terdiri atas: a. Sekretariat; b. Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan; dan c. Pusat Pengembangan dan Kerja Sama. Pasal 3 Puspamhar dipimpin oleh Kepala Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan selanjutnya disebut Kapuspamhar. Pasal 4 ...
4 Pasal 4 Puspamhar Bainstranas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bainstranas di bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional meliputi ketertiban, pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan listrik, air, komunikasi elektronik, pemanfaatan barang milik negara kawasan yang digunakan secara bersama serta perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puspamhar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pemeliharaan kawasan instalasi strategis nasional; b. koordinasi dan pelaksanaan di bidang pengamanan dan pemeliharaan meliputi jasa listrik, air, komunikasi elektronik dan penegakan tata tertib dilingkungan kawasan instalasi strategis nasional; c. penyusunan standar, norma, dan prosedur di bidang pengamanan dan pemeliharaan kawasan instalasi strategis nasional; d. pemberian bimbingan teknis, informasi dan evaluasi di bidng pengamanan dan pemeliharaan kawasan instalasi strategis nasional; e. pengelolaan urusan keprotokolan di kawasan instalasi strategis nasional; f. penyiapan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan laporan; g. penyiapan ...
5 g. penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara di lingkungan kawasan; dan h. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat. Pasal 6 Puspamhar terdiri atas: a. Bidang Pengamanan; b. Bidang Pemeliharaan; dan c. Kelompok jabatan fungsional. Pasal 7 Bidang Pengamanan selanjutnya disebut Bidpam dipimpin oleh Kepala Bidang Pengamanan disebut Kabidpam mempunyai tugas melaksanakan pengamanan instalasi, personel, materiil dan pengelolaan urusan keprotokolan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidpam menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengamanan instalasi, sarana prasarana serta tanah dan bangunan di Kawasan Instalasi Strategis Nasional; b. pelaksanaan pengamanan personel dan materiil, kegiatan, informasi dan dokumen, penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di Kawasan Instalasi Strategis Nasional; dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan keprotokolan di Kawasan Instalasi Strategis Nasional. Pasal 9 Bidpam terdiri atas: a. Subbidang Pengamanan Instalasi; b. Subbidang ...
6 b. Subbidang Pengamanan Personel dan Materiil; dan c. Subbidang Protokol. Pasal 10 Subbidang Pengamanan Personil dan Materiil selanjutnya disebut Subbid Pampersmat dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengamanan Personil dan Materiil disebut Kasubbid Pampersmat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan personel, materiil, kegiatan, informasi dan dokumen, penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di Kawasan Instalasi Strategis Nasional. BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENGAMANAN Pasal 11 Prinsip pengamanan meliputi: a. Pengamanan preventif; dan b. Pengamanan refresif. Pasal 12 Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu segala upaya yang dilakukan oleh satuan pengamanan melalui tindakan pencegahan dalam rangka Pengamanan Personel terhadap kemungkinan bahaya atau ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalamKawasan IPSC. Pasal 13 Pengamanan refresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yaitu langkah dan tindakan yang diambil oleh satuan pengamanan ...
7 pengamanan setelah terjadinya pelanggaran atau kejadian melalui tindakan penelitian, pengusutan dan penindakan terhadap Personel di Kawasan IPSC. Pasal 14 Pengamanan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a. meliputi: a. pemeriksaan dan pengecekan baik yang bersifat rutin maupun insidentil terhadap Personel kawasan yang menjadi tanggung jawab Bainstranas; b. penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh personel di Kawasan IPSC tentang tata tertib, disiplin, dan kerawanan Personel; dan c. analisa dan evaluasi terhadap faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Personel di Kawasan IPSC. Pasal 15 Pengamanan refresif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 meliputi: a. tahap penelitian; b. tahap pengusutan; dan c. tahap penindakan. Pasal 16 Tahap penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu tindakan pengumpulan bahan keterangan dengan cara melakukan penelitian, pengamatan dan pemeriksaan awal serta mempelajari bukti petunjuk yang ada untuk kepentingan pengusutan dan penindakan. Pasal 17 ...
8 Pasal 17 Tahap pengusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu pemeriksaan lanjutan dengan mempelajari bukti petunjuk yang ada dan mendalami hasil pemeriksaan yang diperoleh pada tahap penelitian untuk mendapatkan kesimpulan sebagai bahan saran dan tindakan serta pertimbangan hukum atau sanksi yang akan dijatuhkan. Pasal 18 Tahap penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c yaitu penjatuhan sanksi terhadap Personel yang melakukan pelanggaran sesuai peraturan atau hukum yang berlaku. Pasal 19 (1) Tahap penelitian dan atau tahap pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan Bidpam Pusapamhar Bainstranas terhadap Personel kawasan yang melakukan pelanggaran di dalam Kawasan IPSC; (2) Tahap pengusutan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh satker masing- masing terhadap personel organik kawasan dan penegak hukum terhadap personel non organik kawasan dengan mempelajari dan mendalami hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Bidpam Puspamhar Bainstranas. Pasal 20 ...
9 Pasal 20 Sasaran pengamanan terdiri dari: a. terwujudnya keselamatan fisik dan jiwa raga personel yang bertugas di Kawasan IPSC; b. terhindarnya pengaruh negatif baik dari dalam maupun dari luar Kawasan IPSC; c. terlindunginya dari adanya gangguan kesehatan, kelalaian personel, Sabotase dan Teror dari pihak lawan serta bencana alam; dan d. terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif serta terjalin keharmonisan antar Personel di Kawasan IPSC. BAB IV OBJEK DAN BENTUK PENGAMANAN Pasal 21 Objek Pengamanan meliputi: a. Personel organik Kawasan IPSC; dan b. Personel non organik Kawasan IPSC. Pasal 22 Personel organik Kawasan IPSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a. meliputi: a. Personel Badan Instalasi Strategis Nasional Kemhan; b. Personel Universitas Pertahanan Kemhan; c. Personel Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia; d. Personel Komando Pasukan Siaga Operasi Tentara Nasional Indonesia; e. Personel Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan bencana BNPB; f. Personel ...
10 f. Personel Pusat Pendidikan dan Pelatihan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan g. Personel Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 23 Personel non organik Kawasan IPSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b. meliputi: a. tamu atau undangan instansi Kawasan IPSC; b. pekerja Kawasan IPSC; dan c. keluarga Personel organik Kawasan IPSC. Pasal 24 Bentuk Pengamanan yang dilaksanakan oleh satuan pengamanan kawasan meliputi: a. terbuka; dan b. tertutup. Pasal 25 Bentuk Pengamanan terbuka sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 23 huruf a. adalah penyelenggaraan Pengamanan oleh satuan pengamanan kawasan dengan menggunakan alat peralatan dan seragam resmi satuan. Pasal 26 Bentuk Pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b. adalah penyelenggaraan Pengamanan oleh satuan pengamanan kawasan dengan menggunakan cover atau tidak menggunakan seragam resmi satuan. BAB V ...
11 BAB V PELAKSANAAN PENGAMANAN Pasal 27 Tindakan Pengamanan Personel kawasan yaitu: a. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Personel yang keluar dan masuk Kawasan IPSC; b. melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Personel kawasan secara rutin; c. melakukan pengawasan terus menerus terhadap Personel yang bekerja di Kawasan IPSC; d. melakukan penjagaan dan pengawalan terhadap Personel VIP yang berkunjung ke Kawasan IPSC; e. melaksanakan Pengamanan terhadap personel VVIP yang berkunjung ke Kawasan IPSC dengan berkoordinasi dengan Pasukan Pengamanan Presiden; f. koordinasi dengan instansi yang berada di kawasan dan aparat setempat dalam rangka Pengamanan Personel kawasan; g. melakukan pengusutan dan memberikan tindakan tegas atau sanksi terhadap setiap tindak penyelewengan yang mengakibatkan kerugian Personel; h. memberikan sosialisasi kepada Personel kawasan tentang pentingnya Pengamanan Personel; dan i. menanamkan kesadaran wajib lapor bagi setiap Personel kawasan kepada atasannya masing masing atau kepada petugas satuan pengamanan apabila melihat kejadian yang akan membahayakan keamanan Personel kawasan; Pasal 28 Pelaksanaan kegiatan Pengamanan PersonelKawasan IPSC yang dilakukan oleh Puspamhar Bainstranas dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dalam bentuk: a. laporan berkala; dan b. laporan khusus. Pasal 29 ...
12 Pasal 29 Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a. berisi laporan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Kawasan IPSC yang dilaksanakan oleh Puspamhar yang sifatnya rutin terdiri atas: a. laporan bulanan; b. laporan triwulan; dan c. laporan tahunan. Pasal 30 Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b. berisi laporan yang sifatnya khusus tentang kejadian yang menonjol dan memerlukan penanganan secara khususserta perlu segera dilaporkan kepada pimpinan. Pasal 31 Derajat laporan disesuaikan dengan jenis ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap upaya Pengamanan Personel kawasan. Pasal 32 Derajat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas: a. rahasia; dan b. sangat rahasia. Pasal 33 Isi laporan meliputi: a. siapa, yaitu menerangkan pelaku yang terlibat dalam peristiwa ataukejadian yang dilaporkan. b. apa ...
13 b. apa, yaitu macam peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. c. bilamana, yaitu waktu yang meliputi jam, hari dan tanggal dimana peristiwa atau kejadian itu terjadi. d. dimana, yaitu tempat peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. e. bagaimana, yaitu jalannya peristiwa atau kejadian secara sistematis dan lengkap. f. mengapa, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh si pelaku atau latar belakang peristiwa atau kejadian. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 2015 KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN, PARYANTO MAYOR JENDERAL TNI Paraf: 1. Kapuspamhar : 2. Sesbainstranas : 3. Kabid Pam 4. Kasubbag Um : 4. Kasubbag Um :