JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 12 , No. 1, Desember 2021 p-ISSN: 1978-5119; e-ISSN: 2776-3005 ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA Musdalifah; Siti Walida Mustamin, Saidin Mansyur Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia Corresponding Author: Nama Penulis: Siti Walida Mustamin E-mail: walidamustamin@unismuh.ac.id Abstract This study uses a qualitative method which aims to determine whether the Agricultural Profit Sharing System in the Kuncio Pao District is in accordance with the Islamic law review. This research was carried out in Kuncio Pao Subdistrict, Gowa Regency, which lasted for 2 months from February to April 2020. The data collection technique was carried out by conducting interviews directly with informants, namely land owners as well as capital owners, sharecroppers and land owners. The results showed that the Profit Sharing System carried out by the community in Kuncio Pao District was based on an agreement that had been agreed upon by both parties, and the agreement was carried out orally without any evidence on paper that strengthened the agreement. The factors that cause the community to cooperate are because there are farmers who do not have land to work on and there are also land owners who are overwhelmed if they have to cultivate their own land. The profit sharing system is determined based on the agreement of both parties, as the answer from one of the land owners said that if all costs were incurred by the land owner, the land owner would get 2/3 of the share while the sharecropper only got 1/3 of the share. This collaboration is carried out to help each other between farmers who have absolutely no land to cultivate and land owners who have a lot of land so that they are overwhelmed if they have to cultivate their own land. This agreement is made on a voluntary basis without any coercion from other parties. Judging from Islamic law, this cooperation is in accordance with Islamic law as described in Q.S An-Nisa verse 29 and Q.S At-Tabuah verse 7 which explains that a halal transaction is a transaction carried out voluntarily between the two parties. Keywords: Profit Sharing System, Owner of Capital, Cultivator Land Abstrak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakan Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini di laksakan di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari Februari sampai April 2020. Teknik pengumpulan data yang JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 1
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan dilakukan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu pemilik lahan sekaligus pemilik modal, petani penggarap dan pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem bagi Hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan tombolo Pao di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama yaitu karena adanya petani yang tidak memiliki lahan untuk di garap dan ada juga pemilik lahan yang kewalahan jika harus mengolah sendiri lahannya. Sistem bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana jawaban dari salah satu pemilik lahan mengatakan bahwa apabila semua biaya dikeluarkan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan 2/3 bagian sementara petani penggarap hanya mendapat 1/3 bagian saja. Kerja sama ini dilakukan untuk saling membantu antara petani yang sama sekali tidak memiliki lahan untuk digarap dan pemilik lahan yang memiliki banyak lahan sehingga kewalahan jika harus mengolah lahannya sendiri. Perjanjian ini dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ditinjau dari hukum Islam maka kerja sama ini sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalan Q.S An-Nisa ayat 29 dan Q.S At-Tabuah ayat 7 yang menjelaskan bahwa suatu transaksi yang halal adalah transaksi yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Kata kunci: Sistem Bagi Hasil, Pemilik Modal, Penggarap Lahan PENDAHULUAN Pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam di suatu lahan guna memenuhi kebutuhan pangan. Pangan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sektor pertanian Indonesia juga memiliki peranan penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia tidak pernah terlepas dari sektor-sektor yang mencerminkan kebutuhan dan pendukung aktivitas kehidupan. Salah satu sektor yang mendukung perekonomian Indonesia adalah sektor pertanian. Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi tersebut pembangunan ekonomi di menyebabkan kegiatan di bidang ekonomi diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan fokus utama sektor pertanian. Indonesia. Pentingnya peranan Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Indonesia sebagai Negara agraris dan banyak menyadarkan kebutuhan dari hasil pertanian, oleh karena itu titik sentral pembangunan ekonomi adalah pasar sektor petanian JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 2
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan dalam rangka mensejahterakan rakyat pada umumnya dan petani pada khususnya. Penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak yang ingin bercocok. Namun ada masyarakat yang memiliki keterampilan bertani tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai usahanya. Sebaliknya ada jugayang memiliki modal yang cukup, tetapi tidak memiliki keahlian dalam bertani. Maka di sinilah pada awal mulanya perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong menolong antara petani tanpa mempedulikan keuntungan yang akan didapatkan. Salah satu pembangunan pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian di harapkan dapat memenuhi keutuhan pasar domestik bahkan pasar internasional. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertaniaan dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama. Pada mulanya pertanian bagi hasil bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian. Objek pertanian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam padi dan tenaga kerja petani. Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur dalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang lahir berdasarkan hukum adat. Di wilayah Kabupaten Gowa, khususnya Kecamatan Tombolo Pao masih banyak dilaksanakan atau dilakukan perjanjian usaha bagi hasil untuk tanah pertanian. Perjanjian penggarapan tanah pertanian tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu dan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Tombolo Pao selama ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petanipenggarap dan pemilik tanah atau pemilik modal. Sedangkan isi dari perjanjian bagi hasil itu ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama juga tidak ada patokan semua didasarkan atas kesepakatan bersama antara pemilik modal atau pemilik tanah pertanian dengan penggarap karena perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau perjanjian ini lisan saja. Praktek kerja sama antara pemilik lahan pertanian ini JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 3
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan dengan petani penggarap di Kecamatan Tombolo Pao sudah berlangsung secara turun temurun. lama METODOLOGI lapangan, yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Sumber data dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu sebagai berikut: 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumber aslinya yaitu dengan melakukan wawancara kepada sumber terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi: 1. Observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung pada objek yang akan diteliti guna memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti guna mendapatkan informasi-informasi yang dibuthkan untuk melanjutkan penelitian. 2. Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan guna melengkapi serta menggali informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam masalah penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan responden (pemilik lahan dan petani penggarap). 3. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila dilengkapi dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), yaitu model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu data reduction, data display, conclution drawing. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 4
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lain hingga tahap tertentu, dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Hubberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. a) Tahap Reduksi Data Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut miles dan huberman salah satunya adalah meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian.pada langkah ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan. b) Display Data Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. c) Penarikan Kesimpulan Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti buat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. PEMBAHASAN A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Kerja Sama Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama antara pemilik lahan pertanian yaitu bahwa pemilik lahan tidak mampu menggarap sawahnya Pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sawahnya yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani. Oleh karena itu, diadakanlah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum memberikan sawahnya untuk digarap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rustam Dg. Sikua sebagai pemilik lahan mengatakan: "saya mempunyai lahan pertanian tapi saya tidak punyai keahlian dalam bertani, jadi saya kasikan lahanku kepada orang yg mau menggarapnya nanti hasilnya dibagi sesuai kesepakatan yang disetujui bersama." JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 5
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya. Penelitian lapangan, menemukan bahwa salah satu faktor yang juga mempengaruhi masyarakat melakukan kerja sama dalam pertanian yaitu disebabkan karena pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahannya. Mardi Dg. Tayang mengatakan: "Saya punya lahan tapi lahan saya itu jauh dari rumah, dan tidak sembarang juga kendaraan bisa kesana, jadi saya kasikan saja orang kerjai." faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama agar lahannya dapat memnghasilkan. Lahan yang jauh dari rumah dapat mengakibatkan tanaman yang ditanam tidak terurus karena harus membutuhkan waktu untuk sampai dilokasi tersebut. Agar tidak mengalami kerugian maka diadakanlah kerja sama ini untuk saling membantu dan menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Lahan yang jauh dari rumah adalah salah satu Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya. Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya dikarenakan lahan yang dimilikinya cukup banyak, sehingga harus mempekerjakan orang agar lahan tersebut tetap bisa menghasilkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali Dg. Sore sebagai pemilik lahan mengatakan: "Saya kewalahan jika harus mengerjakan sendiri lahan saya, jadi saya tawarkan kepada orang yang membutuhkan untuk menggarap lahan saya dan hasilnya nanti kita bagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian." Petani yang memilik modal namun tidak memiliki lahan Petani yang memiliki modal untuk membiayai usahanya namun tidak memiliki lahan untuk digarap adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama untuk saling membantu agar petani yang tidak memiliki modal dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berdasarkan penjelesan dari Iksan, sebagai petani penggarap mengetakan: "Saya tidak punya lahan untuk digarap, tapi saya punya modal sedikit, Jadi saya minta lahan kepada orang yang punya lahan yg luas untuk saya kerjakan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya." Petani yang benar-benar menjadi penggarap saja. Petani yang benar benar menjadi penggarap saja yaitu petani yang tidak memiliki lahan dan juga modal untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan Ilham selaku petani penggarap mengatakan: JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 6
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan "Karena saya tidak punya modal dan lahan untuk saya kerja jadi saya melakukan kerja sama dengan orang yang mau memodali saya untuk bertani." Orang yang tidak punya modal dan lahan ini akan dimodali oleh pemilik lahan dengan perjanjian bahwa setelah panen nanti bagi hasilnya berdasarkan persetujuan yang telah disepakati sebelum memulai usanya. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadinya kerja sama antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian tidak hanya didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan bersama, namun beberapa faktor yang mendasari yaitu adanya hubungan kerabat antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian. Adanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak menjadi faktor yang sangat menguntungkan karena pola bagi hasil yang dilakukan cukup adil bagi petani. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa factor- faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian, terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya atau tidak ada waktu untuk mengerjakannya, selain itu di lain pihak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk menjalankan usaha pertanian, maka diadakanlah kerja sama ini, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi permodalan dan pengolahan. Dalam hal lahannya kepada penggarap untuk ini pemilik lahan yang menjalankan suatu usaha pertanian sehingga menjadi menghasilkan, dengan pembagian hasilnya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal perjanjian. lahan memberikan B. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai petani penggarap dengan pemilik modal atau pemilik lahan dalam pengolahan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masingmasing pihak dan kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku disuatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para petani di Kecamatan Tombolo Pao yaitu dilakukan lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota secara masyarakat dan tidak ada catatan diatas kertas sebagai penguat kerja sama tersebut. Hasnah Dg. Bau sebagai pemilik lahan mengatakan: "Saya sudah mempekerjakan orang selama 3 tahun dan perjanjiannya dilakukan secara lisan saja karena itu sudah menjadi kebiasaan JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 7
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan masyarakat disini dan Alhamdulillah tidak pernahji terjadi kecurangan selama mempekerjakan orang." Dalam hal perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani penggarap sebagai berikut: 1. Bentuk-bentuk Kerja Sama a. Pembiayaan dari Pemilik Modal lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik lahan mendapatkan 2 bagian dari yang dihasilkan dan penggarap hanya mendapat satu bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal perjanjian sebelum proses penanaman berlangsung. Dalam bentuk kerja sama ini pemilik lahan tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya sebagai pengawas selama proses pengolahan lahan pertanian berlangsung. Dalam hal ini, petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti menyirami, memupuk dan lain-lain sampai panen nanti. Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan oleh petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan atau modal untuk melakukan suatu usaha pertanian. " saya punya lahan dan saya juga yang punya modal jadi nanti kalau sudah panen bagi hasilnya dikeluarkan dulu modal baru sisanya itu barumi dibagi 2 atau perbandingannya pemilik modal atau lahan dapat 2/3 bagian sedangkan penggarap hanya dapat 1/3 bagian karena dia Cuma menggarap saja." Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik b. Pembiayaan dari Petani Penggarap Apabila penggarap yang menanggung semua biaya mulai dari bibit, obat-obatan dan lain-lain maka penggarap mendapatkan 2 bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan 1 bagian saja, atau pembagiannya menurut kesepakatan pada awal perjanjian. Riski, sebagai petani penggarap mengatakan: "Saya mengerjakan lahannya orang tapi modalnya saya yang keluarkan jadi nanti pembagian hasilnya saya keluarkan dulu modalku baru lebihnya itu saya bagi dua dengan pemilik lahan." Dalam hal ini penggarap yang berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk usaha dan dikelola sampai panen. JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 8
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan 2. Hak dan Kewajiban Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik modal dan penggarap, di mana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Adapun hak dan kewajiban dari pemilik lahan pertanian yaitu: a. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut. b. Memberikan modal c. Menerima hasil panen sesuai dengan imbangan yang telah disepakati bersama d. Menyediakan bibit, pupuk atau pestisida. Sedangkan hak dan kewajiban penggarap antara lain: a. Mengolah tanah dan merawat tanaman tersebut b. Memberikan sebagian hasil panen atau imbangan menurut kesepakatan c. Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian. 3. Zakat Pertanian Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain di dalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah Swt menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, para petani dalam prakteknya kurang mengerti tentang zakat pertanian. Dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao pembayaran zakat disamakan dengan sedekah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar yang harus dikeluarkan. Ali Dg. Sore sebagai pemilik lahan mengatakan: "Saya bekerja sebagai petani sudah 40 tahun kalau pembayaran zakat pertanian masyarakat belum biasa karena kadang hasilnya tidak mencukupi, jadi kami hanya membayar zakat fitrah saja.terus kalau dari hasil panen biasanya langsung dibawa kemesjid tapi dalam bentuk sumbangan atau biasa juga diberikan kepada orang kurang mampu dalam bentuk sedekah." Sifat masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk fakir miskin yang sumbangan ke masjid atau di berikan kepada membutuhkan. Zakat pertanian ini dikeluarkan oleh tiap orang baik itu pemilik modal atau pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini peneliti ketahui dari hasil wawancara oleh Riski sebagai petani penggarap mengatakan: JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 9
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan "Setiap kali habis panen setiap orang baik pemilik lahan maupun penggarap mengeluarkan sumbangan ke masjid atau di berikan kepada orang orang miskin yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang didapatkan." Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat pertanian dikemukakan oleh Hasnah Dg.Bau salah satu pemilik lahan pertanian mengatakan: "kami masyarakat disini tidak paham tentang zakat pertanian dan berapa nishabnya kalau mauki kasi keluar zakat pertanian, dan tidak paham juga apa langsung dibawa ke masjid untuk di kelola setiap kali panen." Masyarakat Tombolo Pao memahami bahwa zakat pertanian itu sama saja dengan sedekah, dalam mengeluarkan zakat pertaniannya masih memakai kebiasaannya yaitu memberikan kepada masjid dalam bentuk sumbangan atau diserahkan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga kebiasaan itu turun temurun sampai sekarang. Dapat disimpulkan bahwa bentuk kesadaran masyarakat Kecamatan Tombolo Pao sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan kepada orang yang membutuhkan. Serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Pemberian sedekah kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk rasa syukur mereka atas hasil pertanian yang diperoleh. Besaran dari pemberian tersebut sebagai rasa syukur atas hasil panen yang melimpah terlihat dari besarnya pemberian yang disumbangkan kepada masjid. Tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat Kecamatan Tombolo Pao dalam pembayaran zakat disebabkan karena rendahnya pendidikan, serta factor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang teguh bahwa bersedekah saat selesai panen sudah mewakili zakat pertanian. C. Tinjauan Hukum (Islam) Sistem Bagi hasil di Tengah Masyarakat Petani di Kecamatan Tombolo Pao Dalam membahas perspektif ekonomi syariah maka semua harus mengacu pada Al-Qur'an dan hadis. Di sini penulis akan mencoba menganalisa pelaksanaan bagi hasil pertanian di Kecamatan Tombolo Pao dilihat dari tinjauan hukum Islam. Ekonomi syariah merupakan bagian dari suatu tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadist. Dalam transaksi bagi hasil, imbangan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian masing-masing pihak ini JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 10
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan dapat ditentukan oleh pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan diawal perjanjian. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo pao, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sejak awal perjanjian. Dalam hal ini, jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka resikonya ditanggung bersama antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian karena perjanjian bagi hasil ini bukan hanya kepentingan bisnis saja, tetapi karena adanya nilai sosial dan saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian yang telah disepakati oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Tombolo pao. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di Kecamatan Tombolo Pao dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam pengolaan lahan pertanian agar menjadi lahan yang menghasilkan. Dalam hal ini antara pemilik modal dan penggarap saling membutuhkan, terbentuknya kerja sama ini biasanya terjadi karena ada dari pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan lahannya dan terkadang perjanjian itu muncul karena adanya penggarap yang tidak memiliki modal atau lahan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan saling tolong menolong di antara mereka. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat di kategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam mensyariatkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tombolo pao tersebut dapat terlaksana apabila mereka sepakat dengan perjanjian yang dibuat secara lisan antara pemilik modal dan penggarap JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 11
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan lahan pertanian. Berdasarkan perjanjian yang dilakukan, apabila modal ditanggung oleh pemilik lahan seperti bibit pupuk dan pestisida sedangkan penggarap hanya mengelola dan merawat lahan dan tanaman tersebut, maka besarnya bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak dari hasil panen ditentukan, misalnya 2 (dua) bagian untuk pemilik modal dan 1 (satu) bagian untuk petani penggarap atau menurut kesepakatan kedua bela pihak yang telah disepakati sejak awal perjanjian. Namun, apabila seluruh biaya kebutuhan lahan pertanian ditanggung oleh si penggarap, dalam hal ini pemilik modal hanya menyediakan lahan pertaniannya kepada penggarap , maka pembagian hasilnya akan dibagi sesuai sesuai imbangan yang telah disepakati sejak awal, misalnya penggarap mendapatkan 2 bagian karena si penggarap yang mengeluarkan modal sedangkan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian karena hanya menyediakan lahan pertanian saja. Dari penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tombolo Pao sudah sesuai dengan sistem yang dianjurkan oleh syari'at islam khususnya dalam bidang pertanian, dilihat dari pembagian hasil panen sudah sesuai dengan persfektif ekonomi islam yaitu pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian awal sebelum melakukan kerja sama dalam bidang pertanian. Orang yang memiliki lahan pertanian adalah orang yang tergolong dari ekonomi menenengah ke atas yang memberikan lahan mereka untuk digarapoleh penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian. Sehingga kerja sama tersebut secara tidak langsung membantu para penggarap untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang di lakukan masyarakat Kecamatan Tombolo Pao sudah sesuai dengan syari'ah karena memenuhi asas-asas berikut: a. Suka sama suka (sukarela) Dalam melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini pemilik lahan secara suka rela memberikan lahan mereka untuk di kerjakan oleh penggarap dan begitu pula penggarap dengan suka rela menerima lahan tersebut untuk dikelolanya agar mendapatkan hasil yang nantinya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Artinyapemilik lahan dan penggarap sama-sama suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk menjalani kerja sama. b. Adil Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan penggarap mengatakan bahwa hasil yang mereka terima telah sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Meskipun hasil panen tidak terlalu banyak karena disebabkan oleh harga jual yang murah tapi mereka tetap membagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 12
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan c. Saling menguntungkan Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan saling menguntungkan diantara penggarap dan pemilik lahan sudah terjadi dimana mereka sama- sama mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang mereka lakukan. d. Saling Tolong Menolong Tanpa disadari kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tombolo Pao ini telah membantu kedua belah pihak, dimana pemilik lahan membantu penggarap yang tidak memiiki lahan dalam mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi keburuhan hidup sehari-hari karena kalau hanya mengandalkan sawah mereka saja yang tidak terlalu luas maka kebutuhannya tidak terpenuhi. Begitu juga penggarap telah membantu pemilik lahan untuk mengolah lahan mereka yang tidak bisa mereka kerjakan sendiri. Dari analisis diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap ini di tinjau dari persfektif ekonomi islam, maka perjanjian kerja sama bagi hasil ini sudah sesuai dengan syariat islam karena didasarkan atas suka rela dan saling tolong menolong antar sesama masyarakat. PENUTUP Berdasarkan dari pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Terjadinya suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil di Kecamatan Tombolo Pao disebabkan karena adanya pemilik lahan yang tidak mampu menggarap lahannya atau tidak punya waktu untuk mengerjakannya, dan dari petani penggarap ada yang sama sekali tidak memiliki lahan pertanian untuk bertani. Oleh karena itu, pemiliki lahan dan petani penggarap melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil, selain untuk mendapatkan hasil dari lahan pertanian juga untuk saling mempererat persaudaraan dan saling tolong menolong diantara mereka. 2. Sistem bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan Tombolo Pao antara pemilik modal dan penggaraplahan pertanian yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut kebiasan masyarakat setempat yaitu perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian secara lisan tanpa ada bukti diatas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut. 3. Dari hasil kerja sama yang mereka laksanakan dapat dikategorikan sebagai kerja sama yang sah, karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dari pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, serta sudah sesuai dengan surah At-Taubah ayat 7 dan surah Annisa ayat 29 JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 13
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan DAFTAR PUSTAKA Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2004) Al-Jaziri, Abdurrahman.1994. Al-fiqhul Alaa Al-Muzahibul Arba'ah Jilid lV Semarang: As-syifa. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syari'ah Jakarta: Gema Insani A.P Perlindungan. 1991. Undang-Undang Bagi hasil di Indonesia Bandung: CV. Mandar Maju Ascarya, 2011. Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta: Rajawali Pers Dewi, Gemala.2005. Hukum Perikanan Islam di Indonesia Jakarta: Kencana Hardikusuma, 1990. Hukum Perjanjian Adat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Harsono, Boedi.1997. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan Jakarta: Djambatan Hoeve, van. 1980. Ensiklopedia Indonsia, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Istiqomah, Liliek. 1982. Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional Jakarta: Usaha Nasional Indonesia Komaria h. 2010. Hukum Perdata, Malang: UPT UMM Karim Adiwarman, Azwar.2008 Sejarah Pemikiran Ekonomi Jakarta: PT. Raja Grapindo Koesno, Moh. 1992. Hukum Adat Sebagai Model Hukum, Bagian l Bandung: Bandar maju Machmud, Amir. 2016. Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi Jakarta: Erlangga Mana, Abdul.2014. Hukum Ekonomi Syariah Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri Mubyarto, 1985. Pengantar Ilmu Pertanian Jakarta: Erlangga Nawawi, Ismail. 2009. Ekonomi Islam, Surabaya: CV. Putra Mandiri Nusantara Rahman, Adzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah membahas Ekonomi Islam Jakarta: PT. Grafindo Persada Syarifuddin, Amir. 2003. Garis-Garis Besar Fiqh Bogor: Kencana Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Xl Bandung: Al-Ma'arif Sumitro, Warkum. 1996. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait Jakarta: Raja Grafindo Persada JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 14
Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Ya'qub, Hamzah. 1984. Kode Etik Dagang Menurut Islam Bandung: Diponegoro JURNAL PILAR Volume 12, No. 2, Desember 2021 | 15