MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA BELA NEGARA DAN PENANGANAN KONFLIK BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA MEDIA SOSIAL DAN BELA NEGARA: PENCEGAHAN KONFLIK BELA NEGARA DAN KETAHANAN LINGKUNGAN INDONESIA BELA NEGARA, POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA PERAN STRATEGIS PUPUK BAGI KETAHANAN PANGAN EDISI KHUSUS 2017 1
MENTERI PERTAHANAN RI DAN SEGENAP WARGA KEMENTERIAN PERTAHANAN MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BELA NEGARA 2017 2
DEWAN REDAKSI Pelindung/Penasihat: Menteri Pertahanan Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu EDISIS KHUSUS 2017 Sekjen Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja Pemimpin Umum: Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos Pemimpin Redaksi: Kabid Kermainfo Puskompublik Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. Redaksi: Letkol Arm. Joko Riyanto, M.Si. Lettu Cku Lindu Baliyanto Desain Grafis: Pns Imam Rosyadi Pns Mandiri Triyadi Foto: Fotografer Puskom Publik Kemhan Percetakan & Sirkulasi: Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M. Diterbitkan oleh: Puskom Publik Kemhan Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta Telp. 021-3829151 3
Serambi Redaksi Para pembaca yang budiman, Kami kembali menyapa para pembaca WIRA pada edisi khusus tahun 2017 ini. Dalam Wira Edisi Khusus 2017 ini, tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Bela Negara diantaranya Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara; Bela Negara dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia; Bela Negara dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; Bela Negara, Politik dan Demokrasi di Indonesia; Bela Negara dan Penanganan Konflik; Media Sosial dan Bela Negara: Pencegahan Konflik Sosial; Bela Negara dan Ketahanan Lingkungan Indonesia; Peran Strategis Pupuk Bagi Ketahanan Pangan; serta Bela Negara dalam gambar. Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman Tim Redaksi 4
Daftar Isi 6 29 BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA BELA NEGARA, POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Dalam kehidupan politik, setiap warga negara mempunyai kesamaan kedudukannya dalam hukum dan perundang- undangan. Oleh karenanya, tidak selayaknya ada perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara dengan dalih apapun. 35 BELA NEGARA DAN PENANGANAN KONFLIK Hakikat pembinaan kesadaran bela negara adalah upaya untuk jiwa membangun karakter bangsa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh. Indonesia yang memiliki Salah satu solusi yang dianggap signifikan untuk pencegahan konflik di Indonesia adalah program bela Negara, yaitu suatu program yang di desain sedemikian rupa sehingga bisa diterima oleh seluruh kalangan di Indonesia. 15 43 BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEDIA SOSIAL DAN BELA NEGARA: PENCEGAHAN KONFLIK Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 51 Keppres No. 28 tentang peringatan Hari Bela Negara (HBN) ditandatangani pada tahun 2006. Sejak tahun itulah untuk pertama kali peringatan HBN dilakukan dan peringatan tahun 2015 merupakan kali ke- 9. 21 BELA NEGARA DAN KETAHANAN LINGKUNGAN INDONESIA Bela Negara adalah hal penting dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara di berbagai bidang, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Pengejawantahannya dalam kehidupan sehari-hari pun dapat menjadi salah satu kunci keberadaan ketahanan lingkungan di Indonesia. BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 59 PERAN STRATEGIS PUPUK BAGI KETAHANAN PANGAN Ketahanan Nasional terdiri atas beragam ketahanan: ketahanan ideologi, ketahanan militer, ketahanan ekonomi, ketahanan moneter, ketahanan sosial-budaya dll. Tapi yang tidak kalah penting, dan tidak kalah strategis adalah ketahanan pangan. Goyah ketahanan pangan bangsa, rakyat akan rentan berontak dan regime yang berkuasa pun bisa jatuh Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 65 BELA NEGARA DALAM GAMBAR 5
Artikel BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA Oleh: Brigadir Jenderal TNI Kup Yanto Setiono, M.A Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan PENDAHULUAN. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diperoleh melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan, tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Negara dan bangsa Indonesia mengerahkan segenap daya upayanya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Indonesia bersama-sama berupaya dunia. Rakyat tumpah darah mencapai tujuan nasional tersebut guna meraih cita- cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut dibutuhkan suatu strategi nasional guna menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional. Setiap negara perlu memiliki strategi nasional, mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif berupa peluang, namun juga dapat berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, atau yang dikenal sebagai hakikat ancaman bagi negara Indonesia. 6
Strategi pertahanan negara yang dapat menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus untuk merespon tantangan pertahanan negara ke depan, adalah penerapan Sistem Pertahanan Semesta dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergikan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nirmiliter. Strategi Pertahanan Berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter, merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal. Hal yang mendasar dari pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut adalah perlunya kesadaran bela negara dari seluruh warga negara Indonesia dari semua lapisan masyarakat. ESENSI BELA NEGARA DALAM PERTAHANAN NEGARA. Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi " Setiap warga negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi "Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi "Tiap-tiap Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan". Penjabaran lebih lanjut tentang pembelaan negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9, yang menyebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku tersebut tidak begitu saja muncul menjadi kesadaran setiap warga negara sejak lahir, sehingga perlu ditumbuhkembangkan sejak dini serta senantiasa dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan melalui pembinaan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 7
Hakikat pembinaan kesadaran bela negara adalah upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia jiwa nasionalisme dan patriotisme yang memiliki serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan terpeliharanya Pancasila dan UUD 1945 dan pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Terkait dengan hakikat tersebut, ada tiga pertanyaan mendasar tentang bela negara yang perlu dijawab guna lebih memahami makna dari bela negara itu sendiri. Pertama, "Apa yang harus dibela dari negara?". UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 menyebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pasal tersebut menunjukkan bahwa yang harus dibela dari negara adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kedua, "Mengapa negara harus dibela?". Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya terkadang berbenturan antara negara satu dan lainnya. Kondisi tersebut membuat negara perlu survive mengingat semakin kuatnya persaingan dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa sebuah negara akan tetap selamanya ada atau tetap berdiri. Untuk itu, agar tetap hidup, negara harus dibela dan dilindungi dari berbagai macam bentuk ancaman. Ketiga, "Siapa yang harus membela negara?". Tugas membela negara tidak bisa hanya digantungkan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) semata. Sebagaimana sistem pertahanan semesta, bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik (suprastruktur dan infrastruktur politik). masing-masing yang Guna terselenggaranya sistem pertahanan semesta diperlukan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi seluruh warga negara Indonesia. PKB merupakan salah satu upaya untuk membangun daya tangkal yang sangat penting dilaksanakan guna memperkokoh pertahanan NKRI dari ancaman dan gangguan 8
EDISI KHUSUS 2017 terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Pada dasarnya PKBN ditujukan untuk membangun, membentuk sikap mental dan karakter seluruh warga negera Indonesia agar memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara psikis maupun fisik. Warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara yang bersifat semesta, dalam rangka menjaga keadulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Sejalan dengan kebijakan pembangunan pertahanan negara, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental melalui program bela negara. Program ini dimaksudkan untuk menyiapakan sumber daya manusia, serta penguatan jati diti bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan dalam sistem pertahanan negara. Keikutsertaan warga Negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga Negara yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemenuhan hak dan tersebut ditujukan untuk membentuk kewajiban kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Program bela negara merupakan program inisiatif Kementerian Pertahanan yang merupakan program nasional. Program ini baru kami mulai pada bulan Oktober tahun 2015 dan Kementerian Pertahanan menargetkan 100 ikut program ini dalam 10 tahun ke depan. Sebagai langkah awal, Pemerintah telah memulai program ini dengan juta warga negara untuk 9
menyiapkan 4,500 warga negara dididik dan dilatih dari 45 kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai kader bela negara yang memiliki tingkat disiplin dan jiwa patriotisme yang tinggi. Pada perkembangan selanjutnya nilai-nilai Pendidikan Kesadaran Bela Negara diintegrasikan ke dalam kurikulum Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah. Pada Tahun 2015 telah terbina 67,1 Juta Kader, tahun 2016 sebanyak 71,2 Juta Kader serta tahun 2017 telah bertambah menjadi 74,3 Juta orang Kader Bela Negara. (Laporan 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK). Nilai-nilai Bela Negara sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara, sebagai upaya memperkuat militansi sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh. SEJARAH NEGARA. PEMBINAAN KESADARAN BELA Sesungguhnya, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masalah bela negara telah menjadi salah satu materi utama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya pada Pasal 30 ayat (D dan (2) yang berbunyi: Tiap- tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara; dan syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Demikian pula setelah UUD 1945 diamandemen pada tahun 2001, hasil revisinya secara konsisten tetap mencantumkan aturan mengenai bela negara yaitu pada Pasal 27 ayat (3).pada tahun 2002. Hasil revisinya secara konsisten tetap mencantumkan aturan mengenai bela negara, yaitu pada Pasal 27 ayat (3). Upaya bela negara telah diamanatkan ketika pengaturannya melalui diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan saat ini digantikan oleh Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Upaya perancangan dan pengajuannya selama ini terus dilakukan, namun belum mencapai hasil yang diharapkan. juga undang-undang 10
Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia mengatur bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pertahanan negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk rakyat yang terlatih untuk menjalankan perlawanan dan Angkatan Perang yang terdiri dari mereka yang masuknya berdasarkan perjanjian sukarela dan mereka yang masuknya berdasarkan wajib militer. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia mengatur bahwa sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dibina untuk mewujudkan daya dan kekuatan tangkal dengan membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara, yang terdiri atas: Rakyat Terlatih sebagai komponen dasar; Angkatan Bersenjata beserta Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama; Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus; serta, Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung. Selanjutnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahan Keamanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan secara khusus, rakyat terlatih kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, merubah aturan komponen pertahanan negara, dimana sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur- unsur lain dari kekuatan bangsa. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 11
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dinyatakan tidak berlaku. Demikian pula halnya dengan aturan-aturan hukum yang mengatur bela negara secara khusus, seperti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih, juga menjadi tidak berlaku. tentang Pertahanan Negara, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, kesadaran bela negara Warga Negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai fondasi/landasan pada piramida sumber daya pertahanan negara. Sumber daya pertahanan dikelola melalui proses transformasi untuk mengubah potensi sumber daya dan sarana prasarana nasional menjadi elemen-elemen kekuatan nasional. Elemen-elemen kekuatan tersebut meliputi sumber daya pertahanan militer dan nirmiliter yang dikerahkan secara bersinergi dalam upaya pertahanan negara. Berkaitan dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan bela negara, sudah sepatutnya dilakukan suatu analisis untuk mengetahui dan mendalami perkembangan konstruksi politik hukum bela negara pasca kemerdekaan RI hingga era reformasi saat ini. Dalam kebijakan pertahanan negara yang mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 BELA NEGARA DALAM PERTAHANAN MILITER DAN PERTAHANAN NIRMILITER Sumber daya pertahanan militer merupakan hasil tranformasi dari kekuatan komponen pertahanan militer yang terbentuk dari beberapa kekuatan pertahanan negara, meliputi komponen Utama yang diperkuat dengan komponen Cadangan dan Pendukung. Komponen Utama adalah TNI yang siap digunakan 12
untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. TNI bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, melaksanakan operasi Militer untuk Perang (OMP) dan operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Penyiapan dan pengorganisasian Komponen Cadangan dibentuk dalam satuan-satuan sesuai kebutuhan komponen Utama, sehingga pada saat mobilisasi sudah dapat diintegrasikan. Sedangkan Komponen Pendukung dikelompokkan dalam segmen-segmen yang terdiri atas tiga unsur, yakni sumber daya manusia (garda bangsa, tenaga ahli/profesi, dan warga negara lainnya), sumber daya alam/buatan yang diwujudkan menjadi logistik wilayah dan cadangan material strategis serta sarana dan prasarana nasional yang dikelompokkan dalam sarana dan prasarana matra darat, matra laut, dan matra udara, serta industri nasional untuk digunakan bagi kepentingan pertahanan. Sumber daya pertahanan nirmiliter dikelola oleh Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan dan pemerintah daerah dalam kerangka kesiapan menghadapi ancaman nonmiliter, yang disusun menjadi Unsur Utama dan Unsur lain kekuatan bangsa. Unsur Utama terdiri atas Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Unsur lain kekuatan bangsa terdiri atas Kementerian/Lembaga bidang pertahanan, termasuk TNI serta segenap kekuatan bangsa lain yang berperan mendukung efektivitas dan efisiensi tugas-tugas Unsur Utama dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter. RANCANGAN UU TERKAIT BELA NEGARA Kementerian Pertahanan selama ini terus berupaya untuk mendorong adanya undang-undang yang mengatur mengenai bela negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan bela negara telah sejak lama masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Prolegnas 13
tersebut masuk dalam RUU daftar list), dan akan dibahas pada tahun berikutnya. tunggu (waiting 2005-2009 yang ditetapkan melalui Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-Rl/111/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009, terdapat 284 prioritas RUU untuk digarap selama periode lima tahun tersebut. (Badan Pembinaan Hukum Nasional). Lima prioritas RUU di antaranya yang masuk dalam daftar tersebut adalah RUU tentang Bela Negara (nomor urut 258), RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (nomor urut 262), RUU tentang Komponen Pendukung (nomor urut 263), RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib (nomor urut 265), dan RUU tentang Pengabdian di Bidang Pertahanan Sesuai dengan Profesi (nomor urut 266). Dalam perkembangannya RUU tentang Bela Negara kembali masuk dalam daftar Prolegnas 2010-2014, namun Bela Negara pada akhirnya tidak termasuk dalam 123 UU yang dibahas dan disahkan dari 247 RUU dan 5 RUU kumulatif terbuka yang terdaftar dalam Prolegnas 2010-2014 tersebut. (Prolegnas 2010-2014). Secara das sollen, bela negara sebagai bagian dari pertahanan negara, menjadi faktor yang menentukan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Negara tidak akan mampu survive mempertahankan eksistensinya tanpa didukung oleh kontribusi warga negara. Berdasarkan pemikiran tersebut, seharusnya hukum tentang bela negara tidak banyak mengalami hambatan dalam proses perancangan dan pengesahannya karena menjadi kebutuhan bersama yang bersifat fundamental. Namun secara das sein, tidak selamanya kepentingan-kepentingan yang bersifat mendasar tersebut terfasilitasi pengaturannya dengan produk hukum, mengingat hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik. (Moh. Mahfud Md.1998). produk latar belakang yang diuraikan di atas, pembahasan permasalahan politik hukum bela negara yang sedang berlangsung di Indonesia menjadi sangat menarik dan bahkan dibutuhkan, untuk lebih memahami fenomena yang telah diuraikan di atas. Sejumlah penelitian yang pernah dilakukan tentang bela negara ditinjau dari aspek hukum, sejauh ini belum menjangkau permasalahan dari sisipolitik hukum, yang sesungguhnya sangat penting untuk memahami bagaimana hukum yang mengatur bela negara dapat menjadi sarana kontrol sosial (social order) atau justru sebagai alat rekayasa sosial engineering) dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan ini Kementerian Pertahanan berupaya mengintegrasikan sejumlah RUU yang berkaitan dengan bela negara menjadi RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Pertahanan Negara. RUU PSDN Pertahanan Negara merupakan simplifikasi dari RUU Bela Negara, RUU Komponen Pendukung, RUU Komponen Cadangan, Mobilisasi dan Demobilisasi. Saat *** 14
Artikel BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA Oleh: Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum - Guru Besar Ilmu Sejarah pada FIB UI - Dosen Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Sumber: sejarahpusdikzi Dalam undangan peringatan Hari Bela Negara (HBN) tahun 2015 disebutkan sebagai yang ke-67, berdasarkan peristiwa 19 Desember 1948. Apakah peringatan yang ke-67 itu benar, padahal Keppres No. 28 tentang peringatan Hari Bela Negara (HBN) ditandatangani pada tahun 2006. Sejak tahun itulah untuk pertama kali peringatan HBN dilakukan dan peringatan tahun 2015 merupakan kali ke- 9. Dalam talian ini perlu sedikit diulas mengapa hal sepele bisa jadi masalah sejarah. Sesungguhnya masalah itu merupakan cara berpikir sejarah yang keliru. Sejarah seolah-olah sesuatu yang begitu saja ada. Hal ini berkait dengan kesadaran sejarah. Masa lampau tetap menjadi masa lampau kecuali ia diberi makna. Sebelum itu mesti ada pertanyaan terlebih dahulu untuk diajukan, apa yang terjadi? Ketika makna dilekatkan kepada peristiwa barulah ia menjadi penting dan karenanya dihargai dan itulah kesadaran sejarah. yang digunakan untuk menetapkan peringatan HBN adalah peristiwa 19 Desember 1948, ketika pasukan Belanda pada pagi hari menyerang dan menduduki Yogyakarta, ibukota Republik Indonesia. Agresi itu merupakan aksi militer kedua Belanda setelah yang pertama pada Juli 1947 terhenti karena perintah Dewan Keamanan PBB atas desakan negara Ukraina (Uni-Soviet). Artinya bahwa tujuan Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia sudah dirancang dengan cermat. Generasi muda Indonesia harus memahami bahwa Belanda datang kembali untuk Dasar 15
menjajah setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Hanya dalam waktu kurang lebih satu bulan pasukan Belanda "membonceng" pasukan Sekutu ke Indonesia yang bertugas mengambil alih dan melucuti Jepang. Pada hari Yogyakarta diduduki pasukan Belanda, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dengan beberapa petinggi republik ditawan dan diasingkan ke Sumatera. Soekarno bersama Syahrir dan Agus Salim ke Prapat kemudian kecuali Syahrir dibawa ke Bangka bergabung dengan Moh. Hatta. Sementara mereka digiring ke lapangan terbang Maguwo untuk diterbangkan ke Sumatera, Jenderal Sudirman keluar Yogya memulai bergerak memimpin gerilya. Meskipun semula Presiden Soekarno akan memimpin sendiri gerilya rakyat manakala Belanda menyerang republik, namun dengan pertimbangan tertentu kenyataannya tidak demikian. Begitulah sejarah adalah peristiwa sebagaimana ia terjadi. Interpretasi atas peristiwa merupakan makna yang diambil dari fakta sejarah. Ibukota telah jatuh, Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pejabat tinggi lainnya telah ditangkap dan diasingkan, tetapi apakah berarti Belanda berhasil menghancurkan republik. Fakta sejarah menunjukkan tidak demikian. Pusat kekuatan (center of gravity) suatu bangsa ternyata ada pada rakyatnya. Sikap kalangan sipil yang tetap berada di Yogya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Belanda, sedangkan pasukan gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman membuktikan bahwa bangsa Indonesia masih melakukan perlawanan. Pada hari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta pejabat tinggi lainnya, masih sempat memberi mandat kepada Syafrudin Prawiranegara, ketika itu sebagai Menteri Kemakmuran sedang meninjau Sumatera Barat, untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Atas mandat itu maka Syafrudin menyusun suatu pemerintahan untuk meneruskan Sumber: pinterest 16
eksistensi Republik Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memertahankan kedalautannya terus dijalankan melalui strategi perjuangan diplomasi dan bersenjata. Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Makna kemerdekaan sangat berharga dan merupakan hak azasi manusia. Paragraf pertama Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Sedangkan pada alinea kedua berbunyi "dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan seperti bangsa yang memperolehnya sebagai "hadiah", tetapi dengan "berdarah". Kalau kata-kata Bung Karno boleh digunakan, Indonesia sebagai bangsa yang telah digembleng dari kawah Candradimuka, seperti Jabang Tetuka yang kelak menjadi dewasa sebagai Raden Gatutkaca, Satria Pandawa yang gagah perkasa. Bung Karno menggambarkan kesaktiannya dengan kata-kata "otot kawat balung wesi" sehingga "ora tedas tapak paluning pande" ("tidak mempan dihantam palu"). Inilah bangsa yang di dalam memperjuangkan cita-cita melawan musuh maha berat tanpa mengeluh karena selalu dengan semangat "rawe-rawe rantas malang- malang putung". Sekeras dan sekuat apapun rintangan akan dihadapi dengan sekuat tenaga. Indonesia adalah bangsa berjuang keras dan penuh dinamika dalam mencapai kemerdekaannya. Ternyata hanya sedikit bangsa dunia yang dalam memperoleh kemerdekaannya dari penjajahan asing melalui perjuangan panjang dan berat. Di antara yang sedikit itu termasuk Indonesia. Unsur kalimat "... telah sampailah ..." memperlihatkan pengertian adanya proses perjuangan panjang dengan kerja keras dan penuh pengorbanan. Sejarah bahwa banyak Mohammad Hatta pada 1928 pernah diadili di Negeri Mungkin tidak diketahui, Sumber: 17
Sumber:pendidikan60detik Belanda, tempat ia menempuh ilmu. Dalam pidato pembelaannya ia mengatakan, "kami seperti halnya bangsa Belanda dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme Spanyol, selama Delapan Puluh Tahun (de Tachtige Oorlog) memiliki pejuang dan pahlawannya; kami pun bangsa Indonesia demikian pula. Kami punya para pejuang dan pahlawan yang berjuang hebat di antaranya Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol". dengan jelas di dalam paragraf ke-empat Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 "dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Oleh karena itu pula rasa kebangsaan Indonesia bersifat kemanusiaan di tengah pergaulan dunia. Bung Karno seringkali mengemukakan bahwa nasionalisme Indonesia justru tumbuh subur di taman sarinya internasionalisme. Sedangkan Ir. Soekarno mengatakan ungkapan yang sering dikelirukan bunyinya "hanya bangsa yang menghargai sejarah dan pahlawannya lah yang patut menjadi bangsa yang besar". Sementara yang sering kita dengar "bangsa yang besar adalah bangsa menghargai pahlawannya". Pada ungkapan yang terakhir tidak ada logika kausalitas dalam arti bukankah sebagai seharusnya prasyarat baru kemudian "menjadi bangsa yang besar". Bangsa Indonesia sesungguhnya bukanlah bangsa yang menyukai cara-cara kekerasan di dalam meraih tujuan termasuk kemerdekaan bangsanya. Hal itu terungkap "menghargai" lebih dahulu keindonesiaan muncul seiring dalam perjalanan perjuangan bangsa melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Di tengah- tengah perlakuan ketidakadilan kolonial, bangsa Indonesia melancarkan gerakan emansipasi untuk meraih kemerdekaan. Semangat persatuan menjadi modal utama perjuangan. Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan tonggak penting dalam perwujudan sikap bersatu untuk bertanah air satu, berbangsa satu dan menjunjung tinggi bahasa nasional - Bahasa Indonesia. Dengan semangat dan nilai-nilai itu bangsa Indonesia sebuah negara melalui proklamasi mewujudkan kemerdekaan pada tahun 1945. Selanjutnya, keutuhan Proses terbentuknya identitas 18
kewilayahan negara diperjuangkan dengan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 dan Indonesia akhirnya diakui oleh United Nations Convention of Law on the Sea (UNCLOS) sebagai negara kepulauan pada 1982. Bangsa yang modern memiliki acuan dan panduan dalam menempuh perjalanan untuk mewujudkan cita- citanya yakni nilai-nilai yang terbentuk dari pengalaman bangsa. Nilai-nilai itulah yang menjadi modal kekuatan untuk menghadapi tantangan yang berasal dari dalam dan luar di tengah-tengah perubahan global. Pada dasarnya pengalaman perjalanan bangsa merupakan dokumen kebangsaan berisikan tekad, cita-cita dan harapan yang diperjuangkan dan mewujud di dalam wadah "rumah" Republik Indonesia. Perjuangan itu tampak dari sejumlah perlawanan dalam menentang imperialisme dan kolonialisme di berbagai daerah antara lain perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Baabullah, Pattimura Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar. Pada umumnya perlawanan tersebut gagal karena ciri kedaerahan yang terbatas sehingga tidak mampu mengatasi kekuatan kolonial. Seiring dengan kemunculan elite modern, sebagai konsekuensi terduga dari diperkenalkannya pendidikan oleh Belanda, lahirlah bentuk perjuangan yang berbeda dari periode sebelumnya. Perjuangan di awal abad ke-20 dilakukan melalui organisasi diawali dengan Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia dan lainnya. Dalam perkembangannya muncullah kesadaran baru dari penduduk di kepulauan yang melintasi batas-batas kedaerahan. Masa ini dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai pergerakan nasional. tak itulah yang kemudian melahirkan semangat persatuan. Semangat itu ditempa oleh rasa senasib hidup di bawah belenggu kolonial sehingga menimbulkan solidaritas. Dengan landasan itu strategi perjuangan pergerakan dan kemerdekaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, yang dilakukan secara kooperatif, yakni dengan cara memanfaatkan sarana yang dibentuk kolonial Belanda, seperti melalui Volksraad. Lembaga itu semacam "dewan rakyat", namun anggotanya tidak dipilih melainkan diangkat. Tokoh nasional yang kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional, Muhammad Husni Thamrin misalnya menggunakan strategi seperti Kesadaran kebangsaan Sumber:okeinfo.net 19
ini. Kedua, perjuangan yang dilakukan dengan cara non-kooperatif. Strategi ini dilakukan oleh kaum non- kooperasi tidak dengan menggunakan fasilitas yang dibuat dan diberikan pemerintah kolonial Belanda. Soekarno melalui perjuangan Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada 1927 adalah contoh perjuangan dengan strategi ini. Apapun strateginya, semangat persatuan itulah yang kemudian menjadi modal bangsa meraih kemerdekaan. narkoba, terorisme, media-sosial, dan serangan budaya, yang sesungguhnya tidak semudah ketika musuh hadir dalam bentuk fisik berupa penjajahan seperti dahulu. Generasi emas Indonesia akan sia-sia terbentuk jika tidak dipersiapkan sedini mungkin dengan kompetensi kecerdasan, ketrampilan serta karakter yang konsisten dengan cita-cita bangsa, sebagai sikap bela negara. *** Kini ancaman terhadap bangsa justru semakin berat dan komplek sifatnya. Kalau dahulu musuh berwujud fisik berupa penjajahan asing, kini sumber ancaman tidak hanya dari luar tetapi dari dalam negeri. Bentuk dan ciri musuh sebagai ancaman dalam peperangan sekarang bersifat non-tradisional bahkan dengan proxy-war yang sering tidak disadari bahwa musuh menggunakan pihak yang ada di dalam tubuh bangsa sendiri. Negeri Indonesia yang kaya dengan sumber daya alamnya menjadi incaran berbagai kepentingan negara-negara asing. Hakikat bela negara adalah menjaga kekayaan itu dengan menafaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Sikap Bela Negara mau tidak mau masuk ke dalam konteks peperangan. Perang dengan bentuk dan sifat yang tidak mudah diidentifikasi wujudnya harus dihadapi dengan kemampuan bangsa di segala aspek kehidupan. Musuh dalam peperangan sekarang menyerang melalui Daftar Pustaka - Kahin, George McTurnan. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1952 - Mohammad Hatta, Indonesia Merdeka. Jakarta: Penerbit Bulan BIntang, 1976. - _______________, Memoir Hatta, Jakarta: Penerbit Tinta Mas, 1972. - Zuhdi, Susanto, Nasonalisme, Laut, dan Sejarah. Depok: Penerbit Komunitas bamboo, 2014. - _____________, Integrasi Bangsa Dalam Bingkai Keindonesiaan. Jakarta: Widya Sastra, 2017. Sumber: 20
Artikel BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Oleh: Marsekal Pertama TNI Bambang Eko S., S.H., M.H Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan Seiring dengan perkembangan globalisasi yang melanda dunia, mengakibatkan pula terjadinya pola pikir dan sikap sebagian masyarakat yang berpotensi sebagai ancaman ideologi antara lain adanya kegiatan terorisme, radikalisme, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta bentuk kegiatan melawan hukum lainnya. Permasalahan ini harus dilakukan suatu upaya untuk menanggulangi dalam rangka memperkuat sistem keamanan nasional yang merupakan kondisi dinamis bangsa dan NKRI yang menjamin keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan warga, masyarakat dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta keberlangsungan pembangunan nasional dan segala ancaman untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang tumpah yaitu melindungi segenap bangsa dan kesejahteraan darah umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut perlu proses salah satunya sistem mengembangkan pertahanan negara baik secara fisik maupun non fisik antara lain diantaranya membentuk dan membina kesadaran bela negara. Indonesia, memajukan upaya membangun Bela negara merupakan salah satu strategi pertahanan negara yang harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 21
salah satu strategi dalam menanggulangi berbagai ancaman ideologi, keutuhan bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela Negara adalah keikutsertaan warga negara dalam usaha penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan melalui upaya pembelaan negara. Upaya Bela Negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Adapun kriteria warga negara yang memiliki kesadaran negara adalah mereka yang bersikap dan bertindak senantiasa berorientasi pada nilai-nilai bela negara. DASAR HUKUM Konsepsi hukum bela negara di Indonesia dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara dan Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Konsepsi Bela Negara ini secara substansial mengandung lima nilai yaitu: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Sehubungan dengan uraian di atas, maka pembahasan bela negara dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu hal penting untuk memperkuat sistem keamanan nasional. tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak dan kewajiban konstitusional 22
dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 68 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pertahanan Negara menentukan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) ditentukan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui: dasar pendidikan kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi. kewarganegaraan, pelatihan Pada Tahun 2015 Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015- 2019, yang pada intinya mengatur : 1. Pada Lampiran angka 3 huruf a nomor 9) mengenai Pembangunan Karakter Bangsa, menyatakan bahwa pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi Warga Negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pada Lampiran angka 3 huruf b nomor 6) mengenai Kementerian/ Pemberdayaan Lembaga dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kesadaran lingkungan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik terhadap unsur utama maupun unsur bela di 23
lain kekuatan bangsa, melalui kapasitas dan sinergitas kekuatan dalam menghadapi ancaman guna mendukung pertahanan negara. tersebut di atas, pada tanggal 6 Agustus 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengenai Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Menindaklanjuti ketentuan Selanjutnya pada Tahun 2016 Menteri Pertahanan menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Pada Pasal 2 diatur ketentuan bahwa pedoman pembinaan kesadaran bela negara menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah lainnya dalam Daerah, dan komponen bangsa melakukan pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. PENYELENGGARAAN BELA NEGARA Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui: a. Pendidikan kewarganegaraan; Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya membina kesadaran peserta didik untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan negara dengan menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai, perilaku dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. 24
Salah satu materi yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada intinya menentukan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi wajib memuat antara lain pendidikan kewarganegaraan. Penjelasan dari ketentuan tersebut bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; Pelatihan dasar militer secara wajib dikenal dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang diberikan kepada prajurit sebagai pendidikan pertama yaitu pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan. Namun demikian, pelatihan dasar militer dapat pula diberikan terhadap warga negara di luar dari institusi TNI, misalkan pelatihan dasar militer yang diberikan kepada Resimen Mahasiswa sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air, memperkenalkan dan mempersiapkan sikap disiplin dan karakter yang harus dimiliki anggota Resimen Mahasiswa. c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; Upaya pembelaan negara melalui pengabdian sebagai Prajurit TNI diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 25
peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. d. Pengabdian sesuai dengan Profesi Upaya pembelaan negara melalui pengabdian sesuai profesi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu bahwa pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Sesuai penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa profesi tersebut, terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan/ atau memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya antara lain petugas Palang Merah Indonesia, paramedis, Tim SAR, Polri, petugas bantuan sosial dan Pelindung Masyarakat (Linmas). diatur dalam Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, dinyatakan bahwa strategi PKBN merupakan pedoman dalam penyusunan operasionalisasi PKBN yang selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan PKBN, sehingga tercipta kesepahaman guna terwujudnya kesatuan pola dan tindakan agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Beberapa Kebijakan Pembinaan PKBN tersebut antara lain: a. PKBN merupakan subsistem dari sistem pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; TANTANGAN KE DEPAN. Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) tahun 2015-2040 dalam perspektif peraturan sebagaimana perundang-undangan di Indonesia, b. PKBN merupakan bagian dari revolusi mental yang bertujuan membangun kesadaran bela negara dan kemampuan bela negara, serta membangun kekuatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 26
c. Pelaksanaan PKBN dalam rangka membangun karakter seluruh warga negara agar dapat diandalkan sebagai penangkal berbagai unsur yang mengancam ketahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. PKBN dilakukan secara total, bersinergi, terpadu, terarah, berkesinambungan, terukur, dan teruji, dengan melibatkan seluruh warga negara di lingkungan pendidikan, pekerja dan pemukiman. d. Rancangan metode pembelajaran PKBN termaktub di dalamnya strategi pengorganisasian, strategi penyampaian dan strategi pengelolaan materi, serta metode evaluasi hasil pembinaan, dan diarahkan mewujudkan jati diri dan karakter bela negara yang terejawantahkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari warga negara Indonesia; untuk mengembangkan e. PKBN mengakomodasi dan mensinergikan partisipasi semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat; dan Kemampuan bela negara merupakan modal bangsa yang harus terus dibina, ke depan akan menjadi kekuatan yang besar sebagai pondasi yang kokoh bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Seiring dengan perkembangan di berbagai aspek kehidupan secara global yang juga menghadirkan hakikat ancaman yang beragam dan kompleks, semakin disadari bahwa pertahanan negara tidak cukup dilakukan melalui pendekatan aspek militer semata, namun diperlukan wawasan kebangsaan yang kuat dari seluruh komponen bangsa, baik komponen utama, komponen pendukung maupun komponen lainnya. 27
Sebagai langkah kongkrit pembinaan kesadaran bela negara dalam perspektif peraturan perundang- undangan, saat ini sedang disiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjabarkan ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sesuai profesi sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Rancangan Peraturan perundang-undangan tersebut mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, antara lain mengatur tentang bela negara. Untuk itu Kemhan perlu mendorong percepatan penyelesaian rancangan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara menjadi undang-undang. Upaya peningkatan kesadaran bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. *** PENUTUP Sebagai penutup, mengalir dari pembahasan terdahulu dapat disampaikan bahwa Bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga kutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. 28
Artikel BELA NEGARA, POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Oleh: Dr. Sri Nuryanti, MA - Kabid Publikasi dan Dokumentasi Ilmiah Pusat Penelitian Bidang Politik LIPI - Sekretaris Jenderal Asia Pasific Peace Research Assosiation PENDAHULUAN Pepatah "Jangan kau tanyakan akan yang dapat diberikan oleh Negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kau berikan kepada negaramu" (John F. Kennedy, 1961) menjadi sangat relevan dalam konteks politik berbangsa dan bernegara. Pepatah ini mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mempertahankan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan jiwa nasionalisme, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dalam dinamika kehidupan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pepatah itu sekaligus mengingatkan bahwa dalam tataran ideal, keutuhan bangsa dan negara menjadi suatu cita-cita bersama yang harus dipertahankan. Apalagi, apabila dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimana berdirinya negara Indonesia adalah hasil perjuangan 29
seluruh rakyat Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Dengan demikian, seluruh warga negara perlu melakukan internalisasi nilai-nilai perjuangan itu sehingga mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia sebagaimana ketentuan pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1). Tulisan ini akan diawali dengan pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara khususnya dalam kehidupan politik Indonesia, diikuti dengan pembahasan mengenai partisipasi politik aktif dan upaya untuk menegakkan pemilu berintegritas. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM POLITIK Secara formal, Hak dan Kewajiban Warga negara dalam politik diatur khususnya pada pasal 28 UUD 1945. Dalam implementasinya, masing-masing hak dan kewajiban warga negara mempunyai dinamika masing- masing. Dalam kehidupan politik, setiap warga negara mempunyai kesamaan kedudukannya dalam hukum dan perundang-undangan. Oleh karenanya, tidak selayaknya ada perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara dengan dalih apapun. Dalam kehidupan politik juga, warga negara mempunyai kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini bermakna dalam, bahwa secara konstitusional, negara Indonesia mengakui persamaan hak warga negara untuk melakukan aktifitas politik tanpa takut dipermasalahkan perbedaan yang ada yang biasanya dihubungkan dengan eksistensi perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Meskipun pada masa Orde Baru, terjadi pengawasan ketat mengenai pelaksanaan hak politik warga negara, namun pengaturan yang terlalu ketat sebagaimana jaman Orde Baru bukan hal yang tepat diterapkan di Indonesia yang majemuk (O'Rourke, 2002). Menyikapi hal ini, yang harus dikembangkan adalah memelihara sikap dan perilaku toleran atas perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang multikultur. Pemahaman yang mendalam mengenai nilai ini, sangat diperlukan apalagi mengingat keberagaman masyarakat Indonesia yang luar biasa. Secara positif, eksistensi keberagaman ini tetap menjadi aset berharga yang membentuk jiwa kebangsaan Indonesia yang ber " Bhinneka Tunggal Ika", tetapi pada titik ekstrim, keberagaman ini juga mudah dijadikan alat berkonflik dan berseteru karena alasan- alasan yang instant dan tidak mendasar. Chantal Mouffe (Mouffe, 2000) mengatakan bahwa hal ini merupakan gejala Paradox Demokrasi dimana pada dasarnya di satu sisi menghargai hak warga negara, tetapi di sisi lain Sumber: beritadaerah.co.id 30
mengarah kepada sikap tidak menghargai perbedaan. signifikan adalah keikutsertaan dalam pemilu. Hal ini adalah pilar utama berdemokrasi dimana setiap warga negara dihargai hak politiknya untuk turut serta dalam menentukan arah politik negara ini dengan memilih wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Hak politik inilah yang diharapkan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Namun demikian, dalam kenyataannya, masih terjadi permasalahan khususnya dalam proses pengadministrasian hak pilih, baik yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang yang begitu rigid mengatur proses penjaminan hak pilih warga negara ini, juga karena 'belenggu' masa lalu dimana warga negara dimobilisasi dalam partisipasi politiknya (Huntington, 1968). Hak politik lainnya yang eksternal. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Dalam hal kewajiban politik ini, konteks "bela negara" tidak musti dilakukan secara fisik, namun dapat dilakukan secara non fisik. Pengkajian yang memformulasikan kebijakan politik negara menuju tatakelola kehidupan yang baik (Good governance) pun dapat dikategorikan sebagai kewajiban warga negara khususnya para pengambil kebijakan untuk selalu mempertimbangkannya. Meskipun dalam prakteknya teori Good Governance ini berulangkali dibahas ukuran objektifnya, namun hal ini tidak mengurangi keunggulannya sebagai hal yang mendekatkan dengan (Nanda, tercapainya 2006). Dengan demikian, penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik merupakan kewajiban warga negara untuk membantu mewujudkannya. kesejahteraan masyarakat. juga mempunyai kewajiban-kewajiban politik sebagai warga negara, seperti misalnya bela negara dalam artian untuk mempertahankan negara apabila negara dalam keadaan genting, mendapatkan serangan dan ancaman Selain hak, warga negara PARTISIPASI POLITIK: BELA " POLITIK" NEGARA Dalam kaitannya dengan penggunaan hak politik warga negara, beberapa peristiwa akhir-akhir ini menunjukkan kegairahan politik di satu sisi dan politisasi Sumber: koranbernas.id 31
kehidupan sosial politik di sisi lain. Kegairahan politik dalam arti positif dimana dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, rata-rata masih menunjukkan hasil (voter turn out) yang lumayan tinggi seperti ketika diselenggarakan Pilkada Serentak 2015 dengan tingkat partisipasi pemilih 69,14 % (KPU RI, 2015). Hanya ada beberapa pilkada saja yang menunjukkan tingkat partisipasi politik yang rendah, seperti Pilkada Kota Medan dan Kota Batam (Moch. Nurhasim, 2016). Yang perlu dicermati adalah kegairahan politik yang mengarah pada kerusuhan politik sebagai akibat perbedaan politik yang tajam. Hal ini perlu diwaspadai karena mengancam kerukunan hidup masyarakat. Penegakan hukum dan sanksi yang tegas perlu dilakukan agar memberi pelajaran bagi yang melakukan upaya- upaya yang menggerogoti kerukunan hidup warga negara 2017). Oleh karena itu ketika pemilu dinyatakan sebagai kebijakan negara untuk melaksanakan demokrasi prosedural, yang memberikan hak politik untuk dipilih dan memilih kepada semua warga negara yang berhak, maka semua warga negara harus melakukan pembelaan politik negara ini dengan cara berpartisipasi secara aktif dalam prosesi politiknya. Peristiwa politik akhir-akhir ini yang menunjukkan meruncingnya perbedaan visi politik sebagai imbas penyelenggaraan pilkada di berbagai daerah sedapat mungkin tidak mengoyak keutuhan kehidupan masyarakat. Persoalan perbedaan orientasi politik seharusnya tidak diperbesar yang memicu munculnya sentimen-sentimen tertentu yang bisa berakibat fatal bagi kehidupan harmonis masyarakat Indonesia yang multikultur. Oleh karena itu, prosesi politik harus dimengerti sebagai upaya menegakkan kepentingan Negara, ketimbang untuk membela kepentingan kontestan pemilu. Dengan demikian, proses kalah atau menang harusnya dapat diterima dengan 'legowo'/ menerima sepenuh hati. Hal itu perlu ditunjukkan sejak awal prosesi politik berdemokrasi yang ditunjukkan dengan niat baik, menghindari perilaku curang dengan kampanye hitam (black campaign) (PS. Martin, 2004: 545-562) atau jual beli suara (vote buying) (Shedler, 2007). Untuk menangkal upaya proses demokrasi transaksional ini, seluruh warga Negara harus diberi pemahaman yang benar mengenai esensi demokrasi yang beretika, yang melindungi hak pilih warga Negara sepenuhnya dan hal tersebut dijamin oleh undang- undang. Dengan demikian, diperlukan ketegasan untuk penegakan hukumnya bagi siapapun yang berusaha menyelewengkan agenda nasional berpolitik dengan etika. BELA NEGARA DAN PEMILU BERINTEGRITAS: SUATU KEHARUSAN rangka untuk mewujudkan kehidupan demokrasi dengan mewujudkan pemilu berintegritas, memerlukan beberapa persyaratan. Luis Eduardo Medina Torres dan Edwin Cuitlahuac Ramirez Diaz dalam teori Electoral Governance nya (Torres and Diaz, 2015, 33-46) mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemilu beritegritas perlu dilihat adanya undang- undang dan peraturan pemilu (Electoral Laws), adanya penyelenggara pemilu (Electoral Management Body), ada proses manajemen penyelenggaraan pemilu (Electoral Management) dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu (Electoral Dispute Resolution). Sementara itu, jauh sebelumnya Shaheen Muzaffar dan Andreas Shedler (Muzaffar and Shedler, 2002) mengatakan bahwa untuk mewujudkan tatakelola pemilu yang baik, perlu dilihat dari perencanaannya baik yang menyangkut perumusan perundang-undangan atau peraturan pemilunya sampai perencanaan penyelenggaraannya, dan penyelenggaranya, diikuti periode pelaksanaannya dan waktu setelah pelaksanaannya. Masing-masing bagian mempunyai sub bagian lain yang lebih detail, dimana detail itu dianggap sebagai bagian dari proses menuju penyelenggaraan pemilu yang baik. Hal ini sebagaimana dikatakan bahwa di negara Eropa , terdapat tren baru undang-undang pemilu menjadi lebih detail karena hal itu dianggap memberikan kebaikan bagi masyarakat (European Commission, 1998). Dalam penjelasan mengenai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu berintegritas, masing-masing unsur di atas harus dibahas satu persatu. Dalam hal keberadaan undang- lainnya, sejak undang dan peraturan kepemiluan Dalam memberikan 32
Sumber: proses formulasi kebijakannya harus diarahkan untuk mendukung upaya mewujudkan pemilu berintegritas. Misalnya dalam hal perumusan mengenai pilihan atas sistem dan tatacara pemilu, maka harus hati- hati dirumuskan agar penghargaan atas hak politik seluruh warga Negara Indonesia (universal suffrage) dapat dipergunakan oleh seluruh warga Negara dengan konstruktif untuk mendukung berlangsungnya sistem politik demokratis. Kebebasan berpolitik harus diupayakan tetap kondusif bagi terciptanya soliditas dan solidaritas antar sesama warga Negara. Kebebasan berdemokrasi harus diarahkan dapat dipergunakan terciptanya secara mutual untuk mendukung pemerintahan yang mempunyai legitimasi politik tinggi dan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal penyelenggaraan pemilu berintegritas, dituntut adanya lembaga penyelenggara pemilu (Electoral Management Body) yang mampu menjalankan (Electoral proses-proses managerial Management) dengan berpegang teguh pada prinsip LUBER JURDIL dan menerapkan prinsip- integritas seperti menjunjung tinggi etika prinsip kepemiluan berbangsa bernegara, mengedepankan akuntabilitas, daripada mengutamakan kepentingan sendiri atau golongan dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu harus mengutamakan prinsip- prinsip di atas, memegang teguh etika dan moral sehingga dapat menjadi contoh berkehidupan politik etis. kepentingan umum Sementara itu, dalam hal penghormatan atas prosesi politik itu, sengketa kepemiluan selayaknya disalurkan melalui jalur hukum dan menghormati keputusan hukum, meskipun keputusan hukum tersebut tidak menguntungkan kita. Hal-hal seperti inilah yang harus selalu ditekankan kepada seluruh peserta pemilu dan setiap warga Negara agar menghormati putusan hukum jernih. Kedewasaan berdemokrasi dengan pikiran menjadi hal utama yang harus diupayakan. Posisi Indonesia sebagai Negara demokrasi yang besar dan telah mapan, perlu selalu dipertahankan. Diplomasi melalui prosesi demokrasi menjadi kekuatan Indonesia dalam hubungannya dengan Negara lain, dapat terus menerus ditingkatkan dengan berbagai cara. Penyelenggaraan pemilu berintegritas pun diyakini 33
sebagai upaya untuk menunjukkan 'bela negara' dengan cara yang elegan. Pemilu berintegritas adalah untuk menjunjung tinggi praktek penghargaan atas hak politik seluruh warga Negara yang pada gilirannya Indonesia akan dilihat oleh Negara lain sebagai Negara demokrasi yang kuat. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini yang sarat dengan kerumitannya, telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan dewasa secara politik. Ibarat dalam kerumunan yang mempraktekkan Negara-negara demokrasi, Indonesia terlihat luarbiasa dalam praktek demokrasinya (outstanding among the crowd). Oleh sebab itu, pantas apabila banyak yang belajar dari praktek berdemokrasi di Indonesia sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh berbagai Negara selama ini. tetangga DAFTAR PUSTAKA European Commission, New Trend in Electoral Law in a Pan European Context, Science and Technique of Democracy No.25, 1998, p.9 Harsono, Andreas, Indonesia's Religious Minorities Under Threat, Feb 2, 2017 Huntington, Samuel, Political Order in Changing Societies, New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1968 Martin, Paul S, Inside the Black Box of Negative Campaign Effects: Three Reasons why Negative Campaign mobilize, Political Psychology: 25: 545-562 PENUTUP Mouffe, Chantal, The Democratic Paradox, New York, USA: Verso 2000,p.121 Sebagai catatan penutup, dapat dikatakan bahwa terminology "bela Negara" dari segi politik tidak mesti diartikan sebagai perjuangan dalam perang, tetapi perjuangan untuk menegakkan implementasi kebijakan politik pun, dapat dilihat sebagai upaya mencintai bangsa dan Negara Indonesia. Dinamika dalam praktek politik harus dipakai sebagai alat untuk mengasah kedewasaan berpolitik, tetapi harus dijaga jangan sampai kebebsan berpolitik dipergunakan secara tidak konstruktif sehingga dapat membahayakan soliditas nasional kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya- upaya seperti ini harus didukung oleh semua pihak baik yang terlibat sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih dalam pemilu. Kehidupan politik yang beretika akan mendukung percepatan terwujudnya kehidupan politik yang berintegritas. Hal inilah yang menjadi cita- cita para bapak bangsa yang mengupayakan kehidupan politik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. Mozaffar, Shaheen, Comparative Study of Electoral Governance- Introduction, Sage Journal, Jan 1, 2002 Nanda, Ved P, The Good Governance Concept Revisited, Sage Journal, Jan 1, 2006 O'Rourke, Kevin, Reformasi, Struggle for Power Post Soeharto Indonesia, Crown Nest, NSW: Allen Unwin, 2002 Schedler, Andreas, Schaffer, Frederic Charles (Ed), What Is Vote Buying: Election for Sale: the Cause and Consequences of Vote Buying, Amherst: University of Massachusetts, 2007 Torres, Luis Eduardo Medina and Diaz, Edwin Cuitlahuac Ramirez, Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration, Mexican Law Review, Vol.8, July-Dec 2015, p.33-46 *** 34
Artikel BELA NEGARA DAN PENANGANAN KONFLIK Oleh: Dr. Ichsan Malik Dosen Prodi Damai Resolusi Konflik Fakutas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia Bela Negara pengertiannya menurut Undang- undang no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat 1 adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- undang dasar 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Indonesia dikenal sebagai suatu Negara kepulauan terbesar di dunia dan menurut Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004, jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504 buah. Indonesia sebagai sebuah bangsa juga sangat unik karena sangat beragam, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010 terdapat 1.340 suku bangsa dan 300 kelompok etnik. Ada 1.211 bahasa daerah. Keragaman luar biasa ini adalah suatu kekuatan tetapi juga sekaligus suatu kerentanan yang bisa mendorong terjadinya konflik. Salah satu solusi yang dianggap signifikan untuk pencegahan konflik di Indonesia adalah program bela Negara, yaitu suatu program yang di design sedemikian rupa sehingga bisa diterima oleh seluruh kalangan di Indonesia. Serta dapat diikuti oleh seluruh bangsa Indonesia secara partisipatif. Paper singkat ini akan mencoba menjelaskan bagaimana bela Negara dapat menjadi solusi untuk penanganan konflik secara tepat guna. 35
KONFLIK DAN MASYARAKAT Situasi konflik adalah suatu situasi yang tidak normal. Eskalasi konflik dimulai dari adanya sengketa-sengketa yang tidak diselesaikan, yang kemudian memunculkan kemudian ketegangan-ketegangan meningkat menjadi krisis dimana semua system yang ada di masyarakat mulai macet tidak berjalan. Terjadi kekerasan-kekerasan terbatas dan mulai menimbulkan jiwa, dan pada akhirnya eskalasi konflik korban berpuncak pada terjadinya kekerasan massal. antar pihak, Untuk dapat mencegah konflik, tentu saja kita harus mengenali konflik itu sendiri. Terdapat berbagai asumsi dasar atau pendapat ahli berkenaan dengan konflik, saya ambil beberapa pendapat yang relevan (Malik, 2017). Pendapat yang pertama dan paling berpengaruh menyatakan bahwa konflik itu selalu ada dalam kehidupan manusia, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengelola konflik itu sehingga tidak berkembang menjadi konflik kekerasan massal yang bisa menghancurkan peradaban manusia. Dari sinilah lahir istilah manajemen konflik. Dampak dari kekerasan massal sangat mengerikan contohnya dapat kita lihat di Aceh, Ambon, Poso, dan Sampit. Bukan hanya ribuan orang yang meninggal, tetapi yang paling parah adalah luka psikologis atau trauma pada komunitas yang masih hidup, serta ekspresi lain seperti kemarahan, rasa dendam, curiga, putus asa, dan kecenderungan untuk selalu melakukan kekerasan ketika ada permasalahan. Oleh karena itu para ahli sepakat bahwa di dalam konflik yang paling penting adalah upaya pencegahan konflik. Asumsi dasar ini bertitik tolak dari adanya secara alami perbedaan-perbedaan dalam diri dan kelompok manusia. Bisa perbedaan etnis, agama, ekonomi, individu atau maupun perbedaan politik. Ketika lagi menghadapi kelompok sudah tidak mampu perbedaan-perbedaan yang ada maka muncullah persengketaan (dispute). Dalam persengketaan, masing- masing pihak menyatakan bahwa pihaknya yang paling benar, paling suci, paling nasionalis, dan paling hebat. Di sini terjadi saling klaim hak, pihaknya yang benar dan pihak lain salah. Sumber: 36
Sumber: Persengketaan yang mengarah kepada kekerasan dan telah menimbulkan korban itulah yang disebut sebagai konflik. Dalam konflik kedua pihak berupaya untuk menghilangkan hak orang lain, termasuk nyawa pihak lain, harta benda, bahkan jikalau perlu memusnahkan suatu kelompok. Ketika alternative hidup hanyalah membunuh atau dibunuh, segalanya bersifat darurat, maka itulah yang disebut dengan perang. Asumsi dasar lain yang perlu disimak dalam kaitan dengan pencegahan konflik adalah suatu pendapat yang menyatakan bahwa fenomena konflik analog dengan fenomena kebakaran hutan. Seperti kita ketahui ada 3 unsur penting yang perlu ada untuk terjadinya kebakaran hutan, yaitu unsur api, unsur angin, dan unsur rumput kering. Dalam konflik unsur api disebut sebagai pemicu konflik (trigger), unsur angin disebut sebagai akselerator konflik (accelerator), dan unsur rumput kering disebut sebagai sumber konflik (source). Dinamika kebakaran hutan, kadangkala cukup dengan api kecil, asal angin bertiup kencang, dan rumput sudah kering semua, maka hutan tersebut dapat terbakar habis. Begitu juga dinamika konflik, seperti yang terjadi di Ambon. Dengan pemicu hanya perkelahian 2 pemuda, tetapi dibungkus isu agama dan etnis maka luar biasa terjadi perluasan konflik seperti angin puyuh yang membawa api kemana-mana. Dan memang cukup banyak permasalahan politik dan social yang belum diselesaikan antara kelompok Islam dan Kristen di Maluku, seperti sejarah masa lalu, ketidak adilan, kesenjangan ekonomi, dan politisasi agama, yang membuat masyarakat mudah terbakar, ibaratnya rumput menjadi kering yang sangat mudah terbakar apalagi ditiup oleh angina yang sangat besar. Dengan merujuk kepada kedua asumsi dasar tersebut di atas, maka jika berbicara perihal pencegahan konflik berarti sejak awal ketika masih dalam bentuk persengketaan harus segera dicari solusinya sehingga sengketa itu tidak berkembang menjadi konflik, dan menjadi peperangan. Untuk mencegah konflik juga paling tidak pemicu konflik/api harus segera ditanggulangi, dan juga angina panas atau akselerator konflik harus segera didinginkan, serta dalam jangka 37
pangjang seluruh permasalahan antar kelompok harus segera diselesaikan sehingga dia tidak menjadi konflik. Pertanyaan yang muncul adalah pihak mana yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik, apakah Pemerintah ??, Swasta ??, atau Masyarakat ??. Jawaban bisa bervariasi, tetapi dalam konteks pencegahan konflik maka kita lihat masyarakat harus lebih banyak berperan. Untuk melihat peran masyarakat , maka mungkin dapat kita dekati dengan melihat respon masyarakat terhadap konflik (Malik, 2017). Pada hakikatnya ada 3 jenis respon masyarakat terhadap konflik. Pertama, begitu ada konflik maka responnya bersifat agresif, langsung menyerang, ikut terlibat dalam konflik tanpa melihat permasalahan terlebih dahulu secara kritis. Respon kedua, adalah ketika terjadi konflik langsung lari atau diam tidak berupaya untuk mencari solusi atau menyelesaikan konflik. Respon ketiga, begitu ada konflik, segera mencoba menghadapinya, dan mencoba mencari penyelesaian konflik . Secara empiric, maka respon yang dominan pada masyarakat adalah jikalau tidak lari atau diam, masyarakat bisa sangat agresif terlibat dalam konflik. Tidak banyak masyarakat yang secara kritis melihat permasalahan dan mencoba mencari penyelesaian masalah. Hasil survey tentang radikalisme dan intoleransi yang dilakukan Wahid Institute terhadap 1.520 responden, dengan metode stage random sampling (CNN, 14 Agustus 2017), mendapatkan hasil bahwa 0,4 % pernah bertindak radikal, dan 7,7 % mau bertindak radikal kalau memungkinkan. Bila dikaitkan dengan populasi penduduk Indonesia berarti ada 11 juta orang (7,7 %) mau bertindak radikal apabila memungkinkan. Kesenjangan ekonomi dan ceramah yang penuh dengan kebencian menjadi penyebab berkembangnya radikalisme di Indonesia. Merujuk kepada kecendrungan orang Indonesia yang agresif atau lari ketika ada konflik, serta hasil survey dari Wahid Institute, maka upaya pencegahan konflik di Indonesia bukanlah suatu upaya yang mudah. KEBERAGAMAN BANGSA DAN POTENSI KONFLIK Dalam interaksi antar individu dan kelompok yang berbeda etnis, atau agama ada kecendrungan dari individu atau kelompok untuk mengambil jalan pintas 38
dalam mempersepsi seseorang atau kelompok dengan cara memberikan "cap" tertentu kepada individu lain berkaitan dengan sifat-sifat yang khas yang seakan-akan menempel kepada individu atau kelompok. Misalnya orang dengan etnis X adalah kasar, atau orang dengan ciri fisik tertentu adalah licik. Persepsi yang salah ini atau cap yang diberikan sesuai sifat tersebut sebagai stereotip (Malik, 2017), dan stereotip ini merupakan cikal bakal dari munculnya prasangka yang kemudian berlanjut kepada tindakan-tindakan kekerasan. Prasangka rasial adalah jenis prasangka paling tua, yang muncul sepanjang masa, di Indonesia prasangka antara etnik melayu dengan etnis china akarnya telah terbangun sejak zaman penjajahan Belanda. Di Amerika Serikat rasialisme antara kelompok kulit putih dan kulit hitam merupakan prasangka terpendam. Sedangkan di Afrika Selatan prasangka antara kulit berwarna dengan kulit putih telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Prasangka adalah sikap yang negatif terhadap terhadap kelompok atau individu tertentu semata- mata karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Prasangka muncul karena adanya bias persepsi (stereotip), yang memunculkan penilaian yang tidak berdasar dan pengambilan sikap sebelum menilai dengan cermat. Akibatnya terjadi penyimpangan pandangan dari kenyataan yang sesungguhnya serta terjadi pula generalisasi (pukul rata) yang akan memberi dampak negatif. Prasangka antar agama merupakan jenis prasangka lainnya yang sangat rentan menimbulkan konflik berdarah. Cukup banyak contohnya di dunia berbagai konflik yang berkepanjangan di berbagai tempat berakar kepada isu agama. Terlihat jelas bahwa agama dan lembaga politik dapat memberikan status suci terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kelompok, contohnya konflik antara kaum Protestan dan Katolik di Irlandia Utara. Muslim dengan Kristen di Bosnia. Hindu dengan Islam di Kashmir. Islam dan Kristen di Maluku, bahkan isu agama dipakai dalam pilkada di 39
DKI Jakarta. Pada dasarnya agama-agama di dunia ini menganjurkan toleransi dan kasih sayang, sayangnya agama berkorelasi positif dengan prasangka. Prasangka tidak timbul karena agamanya, melainkan karena wawasan sempit dari pengikutnya. Prasangka lainnya berkaitan dengan sosial politik dan jenis kelamin. Misalnya aktivis lembaga swadaya masyarakat selalu dianggap pembangkang. Masyarakat yang berdiam dipinggiran hutan adalah perambah hutan. Mereka yang melakukan ritus agama yang berbeda disangka kafir. Terkait dengan jenis kelamin ada prasangka bahwa perempuan lemah dan emosional, sedangkan lelaki dianggap lebih kuat dan rasional. Semua prasangka tersebut dapat memicu terjadinya konflik. Prasangka yang sudah berkembang di masyarakat dapat menjadi kondisi yang ideal untuk terjadinya pembelahan di dalam masyarakat. Masyarakat terbelah menjadi in-group dan out-group, atau menjadi kelompok "kami" dan menjadi kelompok "mereka". Maka menurut Tajfel dan Turner (Hogg, 2003b), setiap kelompok selalu memberikan nilai yang positif bagi kelompoknya sendiri, dan setiap kelompok selalu cenderung untuk membanding-bandingkan dengan kelompok yang lain. Setiap kelompok merasa bahwa kelompoknya adalah kelompok terbaik . Ketika jarak social semakin jauh antar kedua kelompok maka tentu saja prasangka semakin membesar, ibarat bensin yang yang siap terbakar tergantung kepada adanya api yang akan membakar, serta adanya angin yang akan memperbesar kebakaran tersebut. kelompoknya kelompok-kelompok dalam masyarakat sudah dipenuhi oleh prasangka, serta kelompok sudah terbelah-belah menjadi in-group dan out-group, dan kondisi ini sudah berlangsung lama. Maka akan muncul suatu "penyakit"lain di dalam kelompok yang oleh Janis I.L. (Myers, 1983; Hogg & Ketika hubungan 40
Abrams, 1988) disebut sebagai gejala "groupthink" atau secara sederhana dapat diartikan sebagai gejala "benar sendiri". Secara ringkas karakteristiknya adalah, kelompok merasa bahwa mereka adalah polisi dunia yang mengatur siapa yang salah dan siapa yang benar. Kelompok merasa bahwa merekalah yang paling hebat, selalu melakukan rasionalisasi atas semua tindakannya. Kalau ada yang kritis di kelompok biasanya dibungkam, ada sensor di kelompok. Serta ada yang menjaga fikiran setiap orang agar tetap sejalan dengan kelompok. BELA NEGARA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK. Sejak awal paper ini memposisikan diri bahwa kesadaran Bela Negara diyakini dapat menjadi solusi untuk pencegahan konflik di Indonesia. Artinya kesadaran Bela Negara akan menciptakan masyarakat yang berkemampuan untuk menghadapi, mencegah dan menyelesaikan konflik secara mandiri, meskipun kondisi masyarakat sendiri masih di bayang-bayangi oleh stereotip, prasangka, keretakan masyarakat dan gejala ingin menang sendiri yang pada dasarnya sangat rentan untuk mendorong terjadinya konflik. Stereotip, prasangka, pembelahan kelompok dan merasa benar sendiri, adalah potensi konflik yang mengintip dibalik keberagaman masyarakat Indonesia. Semua ini harus dipahami dan disadari secara kritis agar kita dapat mencegahnya agar tidak membesar dan menjadi sumber konflik yang bisa menghancurkan. Harus ada terobosan kegiatan-kegiatan yang mencegah konflik akibat keberagaman masyarakat. Salah satu solusi adalah program Bela Negara. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (2014), menyatakan bahwa hakekat dari pembinaan kesadaran Bela Negara adalah upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya Negara Indonesia yang berdasarkan Kesatuan Republik 41
Pancasila dan UU 1945 dan terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Kunci dari kesadaran Bela Negara terletak pada pemilikan jiwa nasionalisme dan patriotism. Daftar Pustaka Allport, Gordon W. 1954. The Nature of Prejudice. Cambridge: Addison-wesley Publishing Company, Inc. Paul R. Kimmel (Christi, D.J., 2012) menyatakan bahwa nasionalisme dan patriotisme adalah seperti pedang bermata dua. Pada saat yang sama menjadi kesatuan karena memiliki tujuan yang sama. Namun pada dasarnya dapat dibedakan. Menurut Minoru Karasawa (2002), patriotisme dapat diartikan sebagai cinta tanah air atau tumpah darah. Sedangkan nasionalisme pengertiannya adalah suatu keyakinan bahwa bangsanya lebih superior dibandingkan bangsa lain. Jadi dapat kita pahami bersama bahwa patriotisme lebih melihat ke dalam kelompok sendiri, sedangkan nasionalisme berkaitan dengan hubungan pada orang diluar kelompok. Bar-Tal, Daniel dan Ervin Staub. 1997. Patriotism in the Lives of Individuals and Nations. Chicago: Nelson-Hall Publishers. Christie, Daniel J. 2012. The Encyclopedia of Peace Psychology vol.2. West Sussex: Blackwell Publishing. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI. 2014. Tataran Dasar Bela Negara. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Karasawa, Minoru. (2002). Patriotism, Nationalism and Internationalism among Japanese Citizens: An Etic-Emic Approach. Political Psychology, vol.23, no.4. 645-666 Sikap patriotisme dapat kita telusuri dari cerita wayang Ramayana yaitu sikap dari adik Rahwana, yaitu Kumbakarna dan Wibisana. Kumbakarna berperang untuk membela Negara Alengka, dengan prinsip seperti pepatah Inggris "Right or Wrong is my Country". Sedangkan Wibisana berpihak kepada Rama musuh dari Rahwana karena ia melihat bahwa Rahwana bersalah dan telah berlaku tidak adil. Oleh Adorno et al (1950), disebut sebagai "Pseudo Patriotism" oleh Staub (1999), disebut sebagai "Blind Patriotism" yaitu cinta buta, tanpa kritik, dan kaku terhadap tanah air. Yang ideal adalah "Genuine Patriotism" menurut Adorno, atau "Constructive Patriotism" menurut Staub, yang pengertiannya adalah cinta tanah air dengan penuh loyalitas yang kritis sesuai dengan nilai-nilai atau kearifan yang ada. Schatz, Robert. T., Ervin Staub dan Howard Lavine. (1999). On the Verities of National Attachment: Blind versus Constructive Patriotism. Political Psychology, vol.20 no.1, 151-174. Malik, Perdamaian. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Ichsan. 2017. Resolusi Konflik Jembatan Pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari paper ini yaitu kita meyakini bahwa kesadaran Bela Negara dapat menjadi salah satu solusi untuk pencegahan dan penyelesaian konflik di Indonesia, karena program Bela Negara pada hakikatnya akan diarahkan kepada terbentuknya kesadaran kritis dari peserta didik, menumbuhkan loyalitas kepada Negara, cinta tanah air, serta menghargai kearifan lokal . Hal inilah yang menjadi persyaratan dasar untuk penyelesaian konflik *** 42
Artikel MEDIA SOSIAL DAN BELA NEGARA: PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL Oleh: Letkol Czi Dr. Safril Hidayat, PSC, M.Sc Pamen Kostrad LATAR BELAKANG Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring, dan evaluasi (Setkab, 2015). Dalam PP tersebut dicantumkan peran pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik yang dilakukan Pemerintah telah mengesahkan ini mengatur melalui: memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan sistem penyelesaian secara damai; meredam potensi konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan konflik dengan mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat, dan dapat melibatkan peran serta masyarakat (Pasal 7 Ayat (1,2) PP No. 2/2015). Penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah yang diwujudkan dengan kegiatan: menghentikan kekerasan fisik; melaksanakan 43
pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu; melaksanakan upaya pembatasan rumah untuk sementara waktu; orang di melaksanakan upaya pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu; penyelamatan, evakuasi, dan indentifikasi korban konflik; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan penyelamatan jiwa raga dan harta benda korban konflik. Pelaksanaan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dikoordinasikan oleh Polri (Pasal 41 PP No. 2/2015). Dalam PP ini dinyatakan bahwa satuan TNI yang sedang menjalankan tugas bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam status keadaan konflik tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia, dan tidak dapat diberikan tugas lain sampai dengan berakhirnya masa tugas. luar komunal dan sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari LIPI, Polri, Kemendagri, dan sumber terbuka lainnya dirangkum konflik sosial yang terjadi sebagai berikut: Tahun Jumlah Konflik Sosial berskala nasional 2012 136 2013 153 2014 65 2015 26 2016 38 2017 14 (Sumber: Berbagai Sumber, Telah disarikan oleh penulis, 2017) Bila dilihat lebih jauh konflik sosial yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti konflik pilkada, konflik agrarian, konflik agama, konflik antar suku, konflik Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya konflik yang terjadi mengalami penurunan yang Indonesia. dignifikan secara kuantitas di seluruh Dilain pihak bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2012 maka penggunaan media sosial dewasa 44
ini semakin meningkat dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi Informasi dan Komunikasi telah membawa masyarakat semakin mudah untuk mengirimkan atau menerima berita secara real time. Tidak dapat dipungkiri ditemukan pula berbegai oknum elemen masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk mengutarakan ujaran kebencian (hate speech). Selain itu informasi yang tidak memiliki kebenaran (hoax) juga tersebar luas dengan menggunakan media sosial. Hoax dan hate speech ini justru memicu terjadinya benih-benih konflik yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik sosial di lapangan secara fisik dengan tindakan yang anarkhis. sosial itu sendiri sebagai media komunikasi yang menyejukkan dan menyadarkan seluruh elemen masyarakat sehingga terhindar dari kecenderungan berkonflik. MEDIA SOSIAL DAN BELA NEGARA Pasca pergerakan kebangkitan reformasi, kebebasan masyarakat yang tadinya terpasung menjelma menjadi euphoria yang berlebihan yang belum sejalan atau belum siapnya masyarakat menghadapi keterbukaan 2017). Selain itu social cost yang hilang selama orde baru tidak dipulihkan di masa reformasi mengakibatkan timbulnya krisis sosial dan budaya. Pelibatan TNI atau unsur-unsur lainnya dalam membantu Polri dalam melakukan penindakan terhadap suatu konflik sosial justru membutuhkan biaya secara materiil dan psikologis dengan waktu yang relatif lama untuk melakukan rehabilitasi pasca terjadinya suatu konflik sosial. Dengan demikian justru yang diperlukan adalah upaya pencegahan konflik sosial yang dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan media Kebebasan berbicara dan individualisme menyerang masyarakat sehingga menimbulkan kejahatan (crime), yang umumnya diawali dengan kebebasan berekspresi yang mengesampingkan hak-hak kebebasan orang lain sehingga menimbulkan ujaran kebencian (hate speech) yang tidak dilakukan secara tatap muka namun membahana di ruang media sosial. Hal ini selanjutnya 45
mengkristal menjadi kebencian kolektif sehingga munculnya komunalisme yang dapat berujung pada pemberangusan kelompok berdasarkan suku, etnis, agama, maupun politik, dan sebagainya 2016). Hal ini dapat terlihat dari prosesi demokrasi dalam pilkada dengan ramainya "peperangan" yang terjadi di ruang media sosial seperti twitter, Instagram, whatsapp, telegram, facebook, dan sebagainya. Pemerintah bahkan menutup fitur telegram dengan segala fasilitasnya sebagai dampak dari menyebarnya hoax melalui telegram sosial masyarakat yang ditengarai dapat berubah menjadi konflik terbuka. Dengan kemudahan akses internet terutama penggunaan Wifi maka semakin memudahkan bagi masyarakat dalam menerima atau mengirimkan berita terutama tanpa dilakukan pengecekan kebenaran suatu informasi (hoax). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan suatu keniscyaan sehingga mengahadapinya dengan menyebarkan informasi yang dapat membimbing masyarakat untuk selalu berfikiran jernih sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. sehingga memperkeruh kondisi adalah KONSEPSI MEDIA SOSIAL DALAM BELA NEGARA: MENCEGAH KONFLIK SOSIAL Pada tahun 2017 - 2019 ini, di seluruh wilayah Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yaitu prosesi pemilihan umum kepala daerah baik di tingkat Kabupaten, Kota maupun Provinsi yang pada puncaknya akan dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019. Penggunaan media sosial semakin marak dilakukan oleh perorangan maupun kelompok untuk menyebarkan ide-ide dan janji-janji politiknya sekaligus pencitraan diri sehingga tidak jarang ditemui adanya serangan balik terhadap tokoh maupun kelompok yang dilakukan oleh lawan politik maupun pihak-pihak anonymous. ini maka diperlukan suatu konsep komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan organisasi yang ada guna secara dini mencegah potensi konflik sosial yang dapat terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Komunikasi sosial merupakan metoda untuk memelihara serta meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk Menghadapi hal 46
berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. David Bloomfield dan Ben Reilly menyatakan bahwa jenis konflik baru semakin mengemuka yaitu konflik yang terjadi di dalam wilayah negara atau konflik dalam negara dalam bentuk perang saudara, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis dengan kekerasan, dan peperangan domestik lainnya. Bloomfield dan Reilly menyatakan terdapat dua elemen kuat yang seringkali bergabung dalam konflik yaitu identitas dan distribusi. Identitas merupakan mobilisasi orang dalam bentuk- bentuk identitas komunal yang berdasarkan agama, ras, kultur, bahasa dan seterusnya. Sedangkan distribusi merupakan cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Ketika distribusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas (dimana misalnya suatu kelompok kekurangan sumberdaya tertentu yang didapat kelompok lain), maka akan berujung pada potensi konflik. Yang menjadi bidikan utama adalah identitas dalam meredam potensi konflik menggunakan media sosial. Hal ini tentunya tidak juga memandang sebelah mata terhadap distribusi. Identitas yang dibawa oleh masing-masing individu maupun kelompok justru perlu diimbangi dengan pemberian informasi yang seimbang oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya konflik sosial. Sejalan dengan itu, teori Behavior dengan model hubungan Stimulus-Respon mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif sehingga metode 47
pembiasaan merupakan cara untuk menghasilkan respon atau perilaku tertentu (DeFleur & Ball- Rokeach, 1982). Proses aksi (Stimulus) dan reaksi (Respon) (S-R) mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan-tulisan), isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Proses ini dapat bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi berikutnya. Manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar (stimulus), bukan berdasarkan kehendak, keinginan atau kemauan bebasnya. Model inilah kemudian teori klasik komunikasi dijelaskan dalam "Hypodermic Needle" (Teori Jarum Suntik). Teori ini menggunakan media dimana media secara langsung dan cepat memiliki efek yang kuat terhadap komunikan. Dengan demikian media diibaratkan sebagai jarum suntik besar yang memiliki kapasitas sebagai perangsang (S) dan menghasilkan tanggapan (R) yang kuat pula. Berdasarkan dua pandangan teoritis tersebut di atas dan nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila perlu disuntikkan kepada masyarakat dengan dosis yang besar dan pada waktu yang tepat sehingga terwujud kesadaran bela negara. Dosis yang besar ini dapat diwujudkan dengan pengiriman pesan melalui SMS (Short Messaging Service) baik menggunakan jaringan seluler, maupun pesan- pesan melalui media sosial seperti WA, telegram, Instagram, facebook, dan sebagainya. Penyampaian pesan ini memerlukan pengemasan yang lebih gaul dan menggunakan gambar visual yang memudahkan masyarakat untuk mencerna, dan memahami pesan yang disampaikan sehingga pada akhirnya menjadi pembiasaan sehingga merubah perilaku untuk berkonflik menjadi perilaku yang saling menghargai dan toleransi yang merupakan wujud dari tingginya kesadaran bela negara masyarakat. Pesan singkat baik berupa teks, gambar, video, dan sebagainya perlu diakukan secara terus menerus oleh organisasi yang berurusan dengan publik yang dapat menembus anggota internal organisasi sehingga menular ke tengah masyarakat dengan menggunakan media sosial yang lazim dipergunakannya sebagai alat komunikasi sehari-hari. Pesan berupa teks, gambar, maupun video disebarkan oleh organisasi pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat sehingga terjadi pembiasaan terhadap nilai-nilai Pancasila. De Fleur, D'antonio, dan De Fleur (1977:409) (Dalam Mulyana, 2000) menyatakan: "To understand the organization and functioning of a group so complex as a whole society, we need to examine the communication system at all its various levels. One of these levels, mass communication, presumes the use of mechanical and electronic devices". (untuk memahami organisasi dan berfungsinya kelompok yang sekompleks masyarakat, kita perlu meneliti sistem komunikasi pada seluruh tingkatannya. Salah satu tingkatannya, komunikasi massa, mengisyaratkan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis)." (Dalam Mulyana, 2000) menyatakan bahwa psikologi sosial adalah usaha untuk memahami, menjelaskan dan meramalkan bagaimana fikiran, perasaan dan tindakan orang lain (yang kehadirannya boleh jadi sebenarnya, dibayangkan, atau disiratkan). Ashley Montagu (Dalam Mulyana, 2000) menyatakan kita belajar sebagai manusia melalui komunikasi. Komunikasi akan menimbulkan kepribadian setelah terjadi interaksi dengan orang-orang disekitarnya, terbentuklah perlahan-lahan apa yang kita sebut kepribadian. Manusia bukan dibentuk oleh lingkungan tetapi caranya menerjemahkan pesan-pesan lingkungan Kaufmann 48
yang diterimanya. Lingkungan yang membentuk inilah yang diperlukan untuk segera diwujudkan oleh elemen pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk kepribadian masyarakat yang Pancasilais agar tindakannya merupakan implementasi dari kesadaran bela negaranya. Hal ini tidaklah mudah diwujudkan tanpa adanya sinergitas antar lembaga. Sinergitas tersebut pada akhirnya memerlukan pelibatan Kemenkominfo sebagai organisasi negara yang menjalankan pembinaan komunikasi dan informasi. Bila penyebaran teks, gambar, video yang menyebarkan pesan kesejukan dan menghindari konflik sesuai nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh Kemendagri, Kemenhan, maupun K/L/B lainnya tentunya memerlukan dorongan dan fasilitas yang diberikan oleh Kemenkominfo sampai ke daerah- daerah dengan cara penyampaian yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pada peyampaian pesan untuk menghindari terjadinya konflik sosial dapat menyentuh aspek komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (2001) komunikasi efektif menimbulkan lima hal yaitu: Pengertian, kesenangan, mempengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya terwujud dalam tindakan. Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksud oleh komunikator. Kegagalan menerima isi pesan secara cermat disebut kegagalan komunikasi primer (primary breakdown in communication) sehingga perlu pemahaman psikologi pesan dan psikologi komunikator dalam menyampaikan pesan. Kesenangan memiliki pengertian bahwa tidak semua komunikasi ditujukan informasi dan membentuk untuk menyampaikan untuk dilakukan pengertian, mengupayakan agar orang lain merasa hangat, akrab, dan menyenangkan. Mempengaruhi sikap adalah upaya berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Pemasang iklan orang ingin merangsang selera konsumen dan mendorongnya untuk membeli. Hal ini adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif faktor-faktor memerlukan pemahaman pada diri komunikator dan pesan yang menimbulkan efek pada komunikasi. Hubungan sosial yang baik. Komunikasi juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Kebutuhan sosial menurut Abraham Maslow (1980:80-92) mengungkapkan bahwa kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi (inclusion), pengendalian dan kekuasaan komunikasi juga tentang 49
(control), dan cinta serta kasih sayang (affection). Di atas kita telah membicarakan persuasi sebagai komunikasi untuk mempengaruhi sikap. Persuasi juga ditujukan untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki. Efektivitas komunikasi diukur dari tindakan nyata yang dilakukan melalui komunikasi. Sebelum timbulnya suatu tindakan didahului dengan menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau menumbuhkan hubungan yang baik. Tindakan adalah hasil kumulatif seluruh proses komunikasi. PENUTUP Daftar Pustaka Andreas, P. 2017. Menyimak Konflik Sosial di Indonesia. Sumber: pada tanggal 4 November 2017 pukul 10.26 Wib. diakses Bloomfield, David and Reilly, Ben. 1998. Changing Nature of Conflict and Conflict Management. Dalam Democracy and Deep Conflict: Options for Negotiators, ed. Peter Harris and Ben Reilly. Stockholm: International Institute for Electoral Assistance. Pesan-pesan singkat berupa teks, gambar, maupun video dilakukan oleh Kemenhan, Kemendagri, dan Kemensos memerlukan sinergitas antar lembaga sehingga dapat memberikan rangsangan kepada masyarakat melalui pembiasaan yang pada akhirnya respon yang diharapkan adalah terwujudnya sikap toleransi, menghargai, dan santun dalam menyampaikan pandangan untuk dapat mencegah terjadinya konflik sosial. DeFleur, M. L. & Ball-Rokeach, S.J. 1982. Theories of Mass Communication, 4th Edn. New York: Longman. Humas Setkab. 2015. Pemerintah Terbitkan Aturan Penanganan Konflik Sosial. Sumber: diakses pada tanggal 4 November 2017 pukul 10.19 Wib. Mulyana, Deddy, MA, Ph.D. 2000. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya. Media sosial tidak dapat dibendung lagi atau dengan kata lain sebuah realita kekinian yang bahkan sudah menyentuh kepada level 'kids zaman now". Dosis nilai-nilai Pancasila yang tidak didapatkan oleh "kids zaman now" perlu ditambahkan dengan mengirimkan dosis berupa teks, gambar, dan video yang dapat memberikan rangsangan bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya pembiasaan terhadap kecenderungan berkonflik terbuka dan tidak santun melalui media sosial. Kemhan RI dapat menjadi pelopor dan contoh bagi K/L/B lainnya dalam struktur pemerintahan dengan mengirimkan teks, gambar, dan video yang berdurasi singkat untuk disebarluaskan dalam rangka memberikan rangsangan bagi masyarakat sehingga diperoleh respon untuk tetap menjaga toleransi, musyawarah, dan mufakat serta kegotong-royongan yang merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tanpa bersifat indoktrinasi sehingga secara sadar masyarakat akan mengikutinya. Rachmaningtyas, Ayu. 2013. 2.883 konflik terjadi di Indonesia tahun 2012. Sumber: di-indonesia-tahun-2012-1378111295 diakses pada tanggal 4 November 2017 pukul 10.29 Wib. Siregar, Zulhidayat. 2014. 203 Orang Tewas di Tahun 2013, Konflik Sosial 2014 Perlu Diantisipasi. Sumber: Perlu-Diantisipasi- diakses pada tanggal 4 November 2017 pukul 10.36 Wib. Tubbs, Stewart L. dan Moss, Sylvia. 2001. Human Communication. Bandung: Remaja Rosdakarya. *** 50
Artikel BELA NEGARA DAN KETAHANAN LINGKUNGAN INDONESIA Oleh: Prisca Delima, M.Sn, M.Si (Han) Ketua Indonesia Peace and Conflict Resolution Association PENDAHULUAN terjadi dalam lingkup global, regional, ataupun nasional pada perkembangannya menjadi tersendiri bagi warga negara Indonesia untuk tetap menjaga keberadaan "sense of defense" di setiap tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan konteks untuk mempertahankan kedaulatan negara di berbagai bidang, keutuhan wilayah, ataupun keselamatan bangsa, namun terlebih lagi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dinamika politik baik yang tantangan terbanyak Indonesia memang perlu keempat di dunia, memperhitungkan dan memanfaatkan warga negaranya Sebagai negara dengan penduduk yang sekian banyak itu dalam pembangunan di bidang pertahanan. Keterlibatan dan pelibatan warga negara pun menjadi hal krusial dalam perhitungan pembuatan serta pencapaian kebijakan pertahanan negara. Di sisi lain, wilayah Indonesia dengan beragam potensi dan karakteristiknya tidak dapat diperhitungkan secara general semata namun perlu memperhatikan kondisi spesifik yang berlaku lokal. Berkenaan dengan sektor manusia pula, "Bela Negara" sebagai terminologi perlu melihat lebih dekat ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai lingkungan fisik yang perlu diperhatikan, namun di sisi lain, faktor manusia Indonesia dengan segala karakteristik dan permasalahannya pun perlu mendapatkan perhatian. Menafikan keberadaan manusia serta dinamika pembangunan manusia dalam 51
mewujudkan ketahanan lingkungan Indonesia adalah permasalahan dalam pembangunan berkelanjutan yang perlu dihindari. BELA NEGARA DAN LINGKUNGAN HIDUP Bela Negara bukanlah hal yang secara konseptual jauh terpisah dari permasalahan lingkungan hidup. Keberadaan kemampuan bela negara yang diharapkan sebagai modal sosial masyarakat Indonesia sekaligus sebagai "detterent effect" untuk setiap gangguan atau ancaman sudah seyogyanya merasuk dalam lingkup kehidupan sehari-hari yang dekat dengan masyarakat. kehidupan berbangsa dan bernegara, upaya meraih kesejahteraan manusia ini menjadi salah satu tujuan negara Indonesia. Selain itu, apabila kita memilah permasalahan kesejahteraan ini dalam pembahasan lingkungan hidup , selalu ada pembahasan mengenai lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi serta perpotongan antara ketiganya dalam rangka mencapai suatu bentuk pembangunan keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri kerap didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam lingkup bernegara, kemampuan bela negara menjadi salah satu dasar yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Bela Negara untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Alam Lingkungan hidup pun bukanlah wacana terpisah ataupun dapat dipisahkan dari bela negara dalam upaya untuk mencapai tujuan negara. Berbagai kajian mengenai lingkungan hidup berujung pada upaya meraih kesejahteraan manusia. Dalam konteks kemampuan bela negara untuk lingkungan adalah untuk mewujudkan ketahanan keberlanjutan negara itu sendiri. Secara umum, kesejateraan yang hendak dicapai dalam pembangunan berkelanjutan adalah pemenuhan akan kebutuhan pangan, papan, energi, dan air bersih. Lebih lanjut Pentingnya 52
lagi, pemenuhan akan akses terhadap transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai pun dimasukkan dalam faktor yang memengaruhi kesejahteraan manusia. Upaya pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan mendasar yang diharapkan tidak merusak lingkungan alam. tersebut Bela Negara untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Sosial ditentukan dengan dorongan struktural dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun perlu didukung proses yang terus berlangsung dalam upaya pengimplementasian kemampuan bela negara dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan negara. Dalam ranah ilmu sosial, permasalahan struktur dan proses tersebut masih belum cukup. Keberadaan budaya yang mendasarinya berkenaan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, itulah yang kemudian menjadi penentu keberhasilan suatu program. ilmu sosial, dalam menganalisis berbagai permasalahan sosial yang ada, kerap dijumpai jargon "culture matters" . Dalam hal ini, secara umum dapat dikatakan bahwa budaya menjadi perlu dalam menentukan tingkat keberadaan suatu nilai beserta dinamikanya di dalam masyarakat. Berkenaan dengan bela negara pun demikian. Untuk melihat keberhasilan program bela negara serta mewujudkan kemampuan bela negara sebagai modal sosial agaknya perlu memperhatikan apakah esensi bela negara telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Dalam ranah Indonesia, dengan ikatan masyarakat yang kuat namun beragam, kontestasi nilai-nilai kerap terjadi. Suara dari beragam komunitas masyarakat menjadi hal krusial dalam kesuksesan suatu program. Agaknya, hal yang tetap perlu dipertahankan untuk meraih kesuksesan program bela negara adalah menciptakan Attention (menarik perhatian) warga negara bahwa konsep bela negara adalah hal yang menarik, penting dan perlu; berupaya sehingga timbul interest (ketertarikan) akan pentingnya bela negara bukan hanya sebagai jargon, namun juga dalam hal implementasi kemampuan bela negara; sehingga tumbuh desire (keinginan) dan upaya untuk Khususnya bagi masyarakat Keberhasilan program bela negara tidak hanya 53
terus melakukan prinsip-prinsip bela negara dalam proses kehidupan sehari-hari; dan akhirnya action (beraksi) melakukan atau implementasi prinsip-prinsip bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Aksi bela negara tentunya akan lebih mudah dilihat dan diukur pencapaiannya dalam proses berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Aksi untuk menjadi "satu bangsa Indonesia" adalah kondisi ideal dalam ketahanan lingkungan sosial bangsa Indonesia. Bela Negara untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional terkait Lingkungan Hidup Mewujudkan Ketahanan Nasional terkait Lingkungan Hidup Hal yang menjadi persoalan yang mendasar, kerap kondisi lingkungan yang ada di daerah-daerah pulau- pulau terdepan, pulau-pulau kecil, serta daerah perbatasan luput dari perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat. Upaya pemenuhan kebutuhan mendasar seperti Pangan, Papan, Energi, dan Air bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah tersebut, tentunya tidak dapat disamakan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di pulau besar seperti Jawa misalnya. Lingkup wilayah NKRI biasa dikenal dengan ungkapan "dari Sabang sampai Merauke, dari kepulauan Mianggas hingga pulau Rote" adalah daerah kepulauan yang sangat luas. Hingga Juli 2017, telah terdapat 16.056 pulau yang telah dibakukan namanya di PBB. Keberadaan pulau-pulau terdepan, pulau-pulau kecil, serta daerah perbatasan adalah kondisi yang harus dijaga dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterbatasan lingkungan yang ada di pulau-pulau terdepan, pulau-pulau kecil dan perbatasan perlu menjadi kajian tersendiri, dan tentunya membutuhkan tersendiri yang spesifik kebijakan pembangunan pula dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih lagi, dalam hal ini, kemampuan masyarakat dalam mengelola keterbatasan menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. 54
dalam mengelola keterbatasan lingkungan semacam ini pada akhirnya dapat membuat keterbatasan tidak berkembang dan berubah menjadi gangguan dan tekanan akibat dinamika sosial, politik dan lingkungan. Kemampuan masyarakat semacam itulah yang dapat dikatakan sebagai ketahanan sosial, karena pada kenyataannya telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Lebih lanjut lagi, kemampuan masyarakat untuk terus inilah yang diperlukan untuk memiliki ketahanan menjamin perikehidupan dan kesejahteraan penduduk sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Kemampuan masyarakat IDENTITAS, NASIONALISME, INTEGRITAS Sebagai warga negara Indonesia, upaya masyarakat untuk mewujudkan ketahanan nasional perlu dilihat tidak hanya dalam hal identitasnya sebagai seorang Indonesia yang dapat dibuktikan identitas penduduk, namun lebih-lebih pada rasa nasionalisme dan integritasnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. lewat Oleh sebab itu, sangat disayangkan apabila terjadi "krisis sosial" terhadap identitas, nasionalisme, dan integritas di masyarakat. Kerap terdengar ungkapan bahwa "bangsa Indonesia adalah bangsa yang belum selesai prosesnya sebagai suatu bangsa". Secara struktur, Sumpah Pemuda 1928 telah memulai upaya persatuan sebagai bangsa Indonesia, demikian pula pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Sayangnya, proses menjadi bangsa yang masih belum selesai ini diwarnai gangguan permasalahan budaya yang dijumpai pada sebagian warga yang merasa bahwa rasa nasionalisme dan integritas tidak perlu tertuju pada suatu bentuk bangsa Indonesia belaka. Budaya Indonesia yang terlihat seperti ini pun tidak terlepas dari perkembangan manusia Indonesia yang ada. Oleh sebab itu, penting halnya agar upaya pembangunan manusia Indonesia melikupi pula unsur-unsur budaya yang mengelola identitas, nasionalisme dan integritas sebagai manusia Indonesia seutuhnya, sebagai bagian 55
dari upaya pengelolaan dinamika lokal, nasional, dan global yang ada. Di sinilah, upaya pengejawantahan konsep bela negara menjadi sangat berperan. POTENSI DAN KEMAMPUAN BELA NEGARA ekosistem, yang dalam hal ini dapat dilaksanakan melalui pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan sumberdaya alam yang rusak, dan meningkatkan kapasitas produksi baik yang berdasarkan sumber daya alam maupun sumber daya buatan manusia . Konsep Bela Negara penting pula untuk kemudian disesuaikan dengan upaya mengantisipasi, beradaptasi, ataupun mengatasi dampak dinamika lingkungan pertahanan baik lokal, regional, dan global yang ada. Untuk itu, SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analisis diperlukan untuk menentukan posisi dan mengukur kemampuan bela negara yang ada. Bahkan, program bela negara sendiri perlu diukur keberlanjutannya. Keberlanjutan dalam hal ini adalah kuantifikasi status (potensi bela negara) dan kemajuan (implementasi program bela negara) dari capaian program bela negara (tingkat kemampuan bela negara) itu sendiri. Capaian program inilah yang diharapkan menjadi modal sosial dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. salah satunya, namun demikian, tidak boleh melupakan permasalahan lingkungan sosial yang terdapat dalam koridor ruang tersebut. Perlakuan yang demikian akan membuat potensi dan kemampuan bela negara lebih dapat diperhitungkan dengan baik, tidak hanya untuk menjaga ketahanan lingkungan alam semata, namun juga meningkatkan lingkungan sosial sehingga upaya menuju kesejahteraan manusia Indonesia akan menjadi lebih nyata. Permasalahan lingkungan fisik adalah Kemampuan Bela Negara pun apabila ingin memiliki keberlanjutan pun perlu melihat elemen ekonomi, lingkungan dan sosialnya demi mempertahankan sistem pengelolaan program bela negara itu sendiri. Secara ideal, kemampuan bela negara yang berkelanjutan memerlukan pendekatan pencapaian program dan implementasinya pada berbagai aspek kehidupan, terutama mencakup elemen lingkungan, ekonomi, dan sosial. lingkungan menjadi penting karena pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berperan penting untuk keberlanjutan Keberlangsungan Di sisi lain, keberlanjutan ekonomi berpengaruh dalam mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Hal ini tentunya berperan dalam efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, serta meningkatkan pemerataan dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan sosial mencakup berbagai hal luas di bidang sosial dan budaya, politik, hingga pertahanan dan keamanan. Program bela negara sendiri memerlukan stabilitas penduduk agar pelaksanaan program ini mendapatkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, serta terdapat meningkatkan kualitas dan efektivitas, serta pelibatan berbagai kelas masyarakat hingga ke lingkungan keluarga. Mengingat keanekaragaman sosial dan budaya Indonesia, pengakuan dan penghargaan terhadap seluruh sistem sosial dan kebudayaan yang ada penting halnya demi memberikan manfaat yang aktual kepada masyarakat serta pembangunan pada umumnya. Pengukuran pencapaian yang jelas dapat membantu arahan program bela negara sehingga pemanfaatannya pun menjadi lebih jelas. Dalam hal politik, program bela negara yang diarahkan pada menghormati hak asasi manusia, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab, apalagi apabila program ini ditujukan pada ketahanan lingkungan yang berujung pada kepastian kesedian pangan, air, energi, dan pemukiman. Pada akhirnya program bela negara perlu mempertimbangkan dan tantangan, gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan bangsa dan negara. Sejumlah pertanyaan yang kemudian muncul, dapat terlihat dalam Tabel 1. ancaman 56
Keberlanjutan Pertanyaan untuk Mengukur Program Bela Negara Tujuan Keberlanjutan Program Bela Negara Ekonomi Apakah memungkinkan untuk adanya peningkatan program bela negara? Bela Negara menjadi Modal Sosial Bangsa Indonesia Apakah penyusunan program bela negara telah dipahami dan terkelola dengan baik oleh pihak-pihak terkait? Apakah ada akses informasi yang memadai mengenai implementasi, potensi, dan kemampuan bela negara? Sosial Apakah pelatihan bela negara sesuai dan/atau sejalan dengan program prioritas pembangunan yang ada baik di tingkat pusat maupun daerah? • Apakah program bela negara dan implementasinya telah dipahami dan terkelola dengan baik di tingkat pusat dan daerah? Apakah ada dampak positif dari kegiatan program bela negara untuk komunitas masyarakat baik pusat maupun daerah? Program Bela Negara Apakah program bela negara yang ada telah sesuai dengan kondisi pusat dan daerah tempat dilaksanakan program bela negara? Apakah implementasi program bela negara telah menghasilkan kualitas manusia Indonesia yang diinginkan? Apakah program bela negara mampu memberikan kontribusi positif untuk keamanan dan ketahanan negara? Tabel 1. Keberlanjutan Program Bela Negara Ditinjau aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan 57
SIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA Bela Negara adalah hal penting dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara di berbagai bidang, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Pengejawantahannya dalam kehidupan sehari-hari pun dapat menjadi salah satu kunci keberadaan ketahanan lingkungan di Indonesia. (2012) Cunningham, P.W. & Cunningham, A.M. Environmental Science: A Global Concern. New York: McGraw Hill. United Nations World Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future (Brudtland Report) Kesulitan mendasar yang dialami selama ini dalam menyebarluaskan pemikiran bela negara adalah belum terukurnya dengan baik capaian-capaian pembangunan dalam lingkup bela negara. Dalam hal ini, perhitungan kondisi nyata mengenai upaya yang telah dilakukan, potensi yang ada, serta kemampuan Bela Negara yang dimiliki dalam ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangatlah penting dan perlu dilakukan penelitian secara mendalam lebih lanjut. Analisis SWOT terkait bela negara dapat secara lebih lanjut meningkatkan keterlibatan dan pelibatan penduduk. Hal ini pun akan semakin memaksimalkan berbagai potensi dan karakteristik lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Harrison, L.E. dan Huntington, S. P. (2000) Culture Matters: How Values Shape Human Progress. New York: Basic Books. Wirutomo, P. (2014) "Sociological Reconceptualization of Social Development: With Empirical Evidence from Surakarta City, Indonesia" dalam Asian Social Science. Vol 10: 11. Carvalho, S. C., Alves, F., Azeiteiro, U. M., & Meira- Cartea, P. A. (2012). Sociocultural and educational factors in the sustainability of coastal zones. Management of Environmental Quality: An International Journal, 23 (4), 362-382. Valuasi kemampuan bela negara dapat memperluas keberadaan bela negara tidak hanya sebagai terminologi dalam upaya pembangunan pertahanan Indonesia semata, namun juga sebagai modal sosial yang kuat bagi Indonesia. Pada saat yang sama, modal sosial yang kuat ini pun dapat menjadi pengejawantahan sejati dari pertahanan rakyat semesta. Adger, W. N. (2000) "Sosial and Ecological Resilience: Are They Related?" dalam Progress in Human Geography. September 2000. Barrow C. J. (1999) Environmental Management for Sustainable Development. London& New York: Routledge. *** Jaya, A. (2004) Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Bogor: Institut Pertanian Bogor. 58
Artikel PERAN STRATEGIS PUPUK BAGI KETAHANAN PANGAN Oleh: Prof. Dr. Tjipta Lesmana - - Guru Besar Komunikasi Universitas Budi Luhur, - Mantan Anggota Kelompok Kerja Ketahanan Nasional LEMHANNAS, - Anggota Komisi Konstitusi MPR 2004, - Dosen Sesko TNI, Seskoal dan Seskoau Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Komunikasi Sosial, Sumber:beritadaerah.co.id I. KETAHANAN NASIONAL pemahaman Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS), adalah kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, dan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Hakiki konsep Ketahanan Nasional: mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan ancaman bangsa baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan Nasional, menurut Jika ketahanan nasional suatu bangsa lemah, bangsa itu dapat dengan mudah digoyang, diadu- domba, bahkan dihancurkan. Ketahanan Nasional Uni Soviet, misalnya, terus rapuh sejak terpilihnya Mikhael Gorbachev sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada bulan Maret 1983 hingga pada suatu titik negara itu hancur berkeping-keping "digantikan" oleh 16 negara baru...... Ideologi komunis di Soviet ketika itu perlahan tapi pasti digerogoti terus oleh ideologi liberalisme dan akhirnya kehilangan trust oleh mayoritas rakyat Soviet. Satu per satu pimpinan Republik menuntut referendum kepada pemerintah Pusat di Moskow. Tuntutan itu pun didukung antusias 59
oleh mayoritas rakyat masing-masing Republik itu. atas beragam ketahanan: ketahanan ideologi, ketahanan militer, ketahanan ekonomi, ketahanan moneter, ketahanan sosial-budaya dll. Tapi yang tidak kalah penting, dan tidak kalah strategis adalah ketahanan pangan. Goyah ketahanan pangan bangsa, rakyat akan rentan berontak dan regime yang berkuasa pun bisa jatuh. Ketahanan Nasional terdiri rapuh karena ketahanan ideologi semakin merosot. Berdasarkan hasil polling 2 (dua) lembaga survai baru- baru ini, sekitar 10% rakyat Indonesia menghendaki pergantian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mereka menginginkan Indonesia negara agama. Di hampir semua lini/sektor, ketahanan nasional kita boleh dikatakan dibawah indeks rata-rata. Contoh nyata terjadi di Venezuela. Harga minyak dan gas yang anjlok di pasar internasional telah menggerogoti perekonomian negara tsb., kemudian menyerempet ke ketahanan pangan. Sebagian [besar] rakyat lapar dan tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka. Pasokan pangan ke Venezuela pun terus menyusut. Akibatnya, massa (crowd) kerap ramai-ramai menyerbu toko-toko yang menjual kebutuhan pokok dan merampas apa saja yang bisa dirampas untuk mengisi perut mereka yang lapar. Yang patut disayangkan, banyak elite politik Indonesia yang kurang jeli matanya kalau bicara tentang ketahanan nasional. Yang tidak kalah serius adalah ancaman terhadap ketahanan pangan dan masih lemahnya upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Bayangkan, bangsa ini baru saja mengalami "fenomena serba impor pangan". Begitu banyak komoditi pangan yang bergantung pada impor: cabe, kacang kedelai, kentang, jagung, bawang merah, garam, daging sapi..... apalagi beras! Kita tersentak karena fenomena ini makin merebak, padahal nyaris tidak terjadi pada pemerintahan Soeharto. Di era modern sekarang yang antara lain ditandai oleh teknologi informasi canggih dan massif, ancaman yang dihadapi suatu bangsa bukan lagi ancaman militer. Ancaman non-militer jauh lebih berbahaya dan lebih nyata sebagaimana yang sering diingatkan oleh Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Ancaman paling nyata dan bahaya bagi bangsa kita saat ini adalah terorisme (termasuk ISIS), aliran kekerasan dan intoleransi, korupsi, bencana alam, narkoba, kemiskinan dan kesenjangan tinggi antara masyarakat kaya dan miskin. Jika mau jujur, Ketahanan Nasional bangsa kita dewasa ini, sesungguhnya, dalam kondisi memprihatinkan, bahkan Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan ketahanan pangan kita ? Ketahanan pangan kita memprihatinkan karena serangan kekuatan mafioso yang dahsyat dan terus- menerus di satu sisi dan lemahnya mental dan moral sebagian pejabat yang mengurusi masalah pangan. Tanpa disadari Indonesia sebenarnya sudah nyaris terjerumus dalam kaki-tangan mafia pangan. Mafia tiap hari berdoa dan berdoa supaya Indonesia terus mengandalkan kebutuhan pangannya, khususnya beras, pada impor. Impor beras memang bisnis yang 60
sangat menggiurkan, bisa merauk untung triliunan rupiah untuk sekian banyak ton yang diimpor. lemah ketahanan tentu akan nasionalnya manakala masih tergantung pada impor, terutama impor beras. Jangan lupa, budaya "makan nasi" masih sangat kental pada rakyat kita. Kebutuhan akan beras masih sangat besar. Apa yang terjadi kalau kebutuhan beras yang begitu besar tergantung pada impor? Apa yang terjadi manakala beras dari luar negeri tiba-tiba terhenti karena permainan para mafia? Indonesia II. KASUS OTT Kasus OTT yang menimpa salah satu Pejabat Hakim Konstiusi, bukti nyata bahwa kaki-tangan mafia terus berupaya keras untuk menancapkan kakinya di bumi Nusantara. Basuki Hariman, "pemeran utama" kasus ini ternyata memiliki 20 perusahaan yang semuanya bergerak di bidang impor daging sapi [dari Australia]. Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hakikatnya, bertujuan untuk mengekalkan ketergantungan bangsa Indonesia pada impor daging sapi dari Australia. Sistem kartel yang dimainkan oleh Basuki selama ini membuat harga daging tinggi, atau sulit sekali dikendalikan. Maka, perintah Presiden Jokowi tahun lalu kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk menurunkan harga daging hingga di bawah Rp 80.000,- per kilogram gagal dilaksanakan. Sampai setelah Idul Fitri 2016 pun, harga daging tetap saja bertengger di atas Rp 120.000,- per kilogram. Komisi Pemberantasan Korupsi, Basuki Hariman menyuap salah satu Pejabat Hakim Konstitusi dengan tujuan uji materi UU No 41 tahun 2014 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika dikabulkan, monopoli impor daging sapi dari Australia akan berlanjut, padahal Menteri Pertanian Amran Sulaeman sejak awal bertekad untuk mematahkan monopoli Australia, karena sistem monopoli/kartel inilah yang membuat harga daging sulit diturunkan. Menteri Pertanian hendak mengemplementasikan sistem impor berbasis negara, bukan berbasis zona. Ia sempat memberitahukan pemerintah Australia bahwa Indonesia akan menghentikan monopili impor daging Menurut kesimpulan sementara Sumber:beritadaerah.co.id 61
dari negara tsb., dan membuka kran impor lebih luas, mempersilakan sejumlah negara lain seperti Brazil dan India untuk memasukkan daging sapinya ke Indonesia. Kasus OTT salah satu Pejabat Hakim Konstitusi dalam kaitannya dengan monopoli impor daging sapi membuktikan bagaimana kaki-tangan mafia pangan terus bermain di Indonesia. Dua instansi pemerintah, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian memainkan peran penting dalam hal ini. Sebelum pemerintahan Jokowi, yang paling "aktif" bermain adalah oknum-oknum petinggi Kementerian Pertanian, antara lain karena menterinya seorang kader partai politik. Puncak dari permainan impor pangan terjadi ketika Presiden PKS diciduk KPK, diadili, kemudian dijebloskan dalam penjara. menyodorkan seorang Putra Bugis bernama Andi Amran Sulaeman. Menteri Pertanian yang satu ini langsung melakukan gebrakan-gebrakan setelah mendapat mandat dari Presiden. Hasilnya: tahun 2016 Indonesia tidak impor beras. Bahkan tahun ini kita rencana ekspor beras premium ke Sri Lanka, walaupun dalam jumlah kecil. Amran juga bekerja keras untuk melawan segala bentuk mafia pangan. Berbeda dengan situasi pangan tahun-tahun sebelumnya, Menjelang bulan Ramadhan, bahkan hingga Idul Fitri tahun ini, praktis tidak ada tidak ada gejolak pangan. Ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangang menjelang Lebaran umumnya tidak bermasalah berkat kerja keras dan koodinasi yang baik antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog. Presiden Jokowi sejak awal, bahkan dalam kampanye-kampanye menyadari pentingnya swasembada pangan, terutama beras, untuk meningkatkan ketahanan pangan bangsa kita. Tuhan rupanya mendengar keinginan Jokowi, lalu pemilunya, Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi Menteri Pertanian khususnya masih kuat. Tantangan itu bersumber dari luar, juga dari dalam. 62
III. PUPUK DAN KETAHANAN PANGAN Semua orang sudah menyadari bahwa pupuk tidak bisa dipisahkan dari pertanian. Bicara tentang ketahanan pangan, kita pasti bicara tentang pertanian; bicara pertanian, ya mau tidak mau harus bicara tentang pupuk. Dengan demikian, pupuk mempunyai peran vital dalam memperkuat ketahanan pangan. Persoalan dengan pupuk Indonesia sudah sama- sama kita ketahui, yaitu terkait harga dan distribusi. Pupuk Indonesia mahal harganya. Dan distribusi pupuk ke petani pun sering bermasalah. Masih sering kita mendengar keluhan, bahkan marah-marah petani karena kesulitan mendapatkan pupuk bersubdi. Dalam pertemuan antara Menteri Pertanian dan seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum lama berselang dicapai kesepakatan bahwa distribusi pupuk bersubsidi harus diawasi secara ketat. Dari perspektif komunikasi, kalimat ini mengandung meta-meaning pengakuan bahwa distribusi pupuk selama ini melahirkan berbagai masalah. Jangan sampai kaum tani kesulitan membeli pupuk berkualitas secara cepat dan dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Tentang mahalnya harga pupuk di Indonesia, jawabannya sama-sama kita ketahui: karena harga gas yang mahal, padahal hampir 70% bahan baku untuk menghasilkan pupuk berasal dari gas. Harga pupuk sulit diturunkan selama harga gas mahal. Pemerintah sudah berusaha keras menurunkan harga gas. Dan akhir tahun lalu harga gas memang sudah diturunkan, tapi untuk industri pupuk, penurunan itu dinilai masih jauh dari ekspektasi. Produsen pupuk dalam negeri baru bisa kompetitif di pasar non - subsidi jika harga gas turun hingga 3 dolar AS per MMBTU, padahal dewasa ini harga gas masih sekitar 3 dolar per MMBTU. Di luar negeri, termasuk RRT dan Malaysia, harga gas sekitar 2,0 sampai 4 dolar AS. 63
gas Indonesia sulit diturunkan hingga level hampir sama dengan harga gas di sejumlah negara? Pertanyaan ini, tampaknya, tidak mampu dijawab oleh pemerintah, padahal Presiden Jokowi beberapa kali menyatakan harapannya supaya harga gas bisa ditetapkan hingga tingkat yang kompetetif bagi ekspor kita. Padahal kalau kita mau jujur, salah satu faktor pokok mahalnya harga gas dalam negeri karena terjadi penjuualan yang bertingkat/berjenjang, mulai dari hulu yang tidak memiliki infrastruktur. Singkat kata, banyak calo yang bermain....... Pertanyaan sentralnya: Kenapa harga IV. LAWAN BUDAYA IMPOR Tapi, itulah pola pikir para pelaku bisnis yang liberal: selalu senang impor. Kegiatan impor, apalagi monopli impor -- dalam bisnis apa pun membuka peluang emas untuk "pat-gulipat" dengan pihak pengekspor, harga pun bisa dipermainkan. Pada akhirnya, importir dan calo-calo impor yang mengeruk keuntungan besar. impor komoditi, apalagi komoditi pertanian, pasti akan takluk pada kekuatan- kekuatan mafia. Ketahanan pangan, dan ketahanan nasional Indonesia tentu akan semakin lemah. Bangsa yang senang Di tengah masih tingginya harga gas yang, antara lain, membuat tingginya harga pupuk Indonesia, muncul pula wacana untuk mengimpor gas. Itulah watak pemimpin kita era liberal ini: selalu mengambil jalan pintas IMPOR manakala terjadi kelangkaan produk atau harga produk yang tinggi. Indonesia akan malu di dunia internasional jika sampai mengimpor gas, karena negara kita produsen gas yang cukup besar. Hal yang sama juga mulai "menghantui" industri pupuk. Suara-suara yang menghendaki dibukanya kran impor pupuk yang kemudian dijual ke pasar bebas. Apa jadinya jika kebutuhan pupuk untuk pertanian diandalkan pada impor? Korbannya pasti ketahanan pangan. Mana mungkin kita bicara tentang ketangguhan ketahanan pangan jika pupuk yang menjadi "ujung tombak" sektor pertanian harus bersandar pada impor ? Semuan pihak yang masih mencintai Republik Indonesia harus bersatu untuk melawan secara persisten budaya impor berikut kekuatan mafiosonya. Kasus suap yang diduga menimpa salah satu Hakim Konstitusi - dalam proses peradilan ketika tulisan ini direvisi -- kiranya momentum bagus buat kita untuk membangkitkan kesadaran segenap komponen masyarakat bahwa mafioso memang terus bergerak dan berupaya keras untuk menggerogoti ketahanan pangan dan ketahanan nasional kita. Untuk itu, solusinya hanya satu: lawan budaya impor, lawan pula segala kekuatan mafioso demi suksesnya program ketahanan pangan pemerintah Jokowi-JK! *** 64
BELA NEGARA DALAM GAMBAR PERINGATAN HARI BELA NEGARA TAHUN 2014 DI LAPANGAN MONUMEN NASIONAL, JAKARTA PUSAT 65
BELA NEGARA DALAM GAMBAR PERINGATAN HARI BELA NEGARA TAHUN 2015 DI LAPANGAN MONUMEN NASIONAL, JAKARTA PUSAT 66
EDISI KHUSUS 2017 PERINGATAN HARI BELA NEGARA TAHUN 2017 DI PADANG, SUMATERA BARAT 67
BELA NEGARA DALAM GAMBAR MENHAN RI SEBAGAI INSPEKTUR UPACARA PADA PENGUKUHKAN KADER BELA NEGARA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 68
EDISI KHUSUS 2017 MENHAN RI MEMBERIKAN KULIAH UMUM BELA NEGARA 2017 69
PELUNCURAN AKSI BELA NEGARA SE-INDONESIA DI MANADO TAHUN 2017 70
EDISI KHUSUS 2017 PENDIDIKAN DAN LATIHAN KADER BELA NEGARA PEMUDA/PEMUDI PAPUA TAHUN 2017 71
PEMBEKALAN PESERTA PARADE CINTA TANAH AIR TINGKAT PUSAT TA. 2017 72
EDISI KHUSUS 2017 74