KEJAKSAAN NEGERI MALANG
Profil Organisasi Alamat : Jl. Simpang Panji Suroso No. 5 Kota Malang - Fax No : 0341-480304 - Telp No : 0341-480303
Tugas dan Fungsi Kejaksaan Secara Umum: Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Tugas dan Fungsi Kejaksaan Secara Umum Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Tugas dan Fungsi Kejaksaan Secara Umum Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 5 Jaksa Agung Muda, JAM Pembinaan, JAM Intelijen, JAM Pidana Umum, JAM Pidana Khusus dan JAM DATUN serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
Tugas dan Fungsi Kejaksaan Secara Umum Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang- Undang.
Kajari Malang, PURWANTO DJOKO IRIANTO, SH. MH Profil Di Malang Raya Kejaksaan terdiri dari 3 kejari yaitu Kejaksaan Negeri Kepanjen untuk wilayah Kabupaten Malang, Kejaksaan Negeri Batu untuk wilayah Kota Batu dan Kejaksaan Negeri Malang untuk wilayah Kota Malang yang meliputi 5 kecamatan. Kajari dibantu oleh 5 orang Kasi dan 25 orang Jaksa serta 40 orang Tata Usaha
Struktur Organisasi
Berdasarkan UU No 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Tugas Kejaksaan Di bidang pidana : melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Berdasarkan UU No 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Tugas Kejaksaan Di bidang perdata dan tata usaha negara : Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Berdasarkan UU No 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Tugas Kejaksaan Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Bagan Sistem Peradilan Pidana
Posisi Kejaksaan
Penahanan di tingkat penyidikan sampai penuntutan
Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebutdigantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.
Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebutdigantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.
Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") (hal. 88) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu: a. Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: "..saya minta agar peristiwa ini dituntut". Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkut paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan. b. Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan inidapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus bersembunyi: ",,saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut". Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.
Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (lihat Pasal 74 ayat [1] KUHP). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).
Lebih lanjut Soesilo menjelaskan bahwa terhadap pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Khusus untuk kejahatan berzinah dalam Pasal 284, pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam praktiknya sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu. Bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya.
Pada intinya, terhadap pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Jika pengaduannya kemudian dicabut, selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka proses hukum akan dihentikan. Namun, setelah melewati tiga bulan dan pengaduan itu tidak dicabut atau hendak dicabut setelah melewati waktu tiga bulan, proses hukum akan dilanjutkan. Kecuali untuk kejahatan berzinah (lihat Pasal 284 KUHP), pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan.
Proses Proses Pidana 1. Penyelidikan: adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. 2. Penyidikan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-udang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagi berikut: a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan,penggeledahan dan penyitaan; e. mengenai sidik jari dan memotret seseorang;memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatang orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan;mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segara menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penutut umum. 3. Penuntutan
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan suapaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tetap Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan (Pasal 30), yaitu: a. Melakukan Penuntutan; b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersayarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyaratMelakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik.
4. Pemeriksaan Pengadilan Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan kepengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (Tiga) Orang. Pemutusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 5. Eksekusi (LAPAS) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di singkat LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam tahap ini LAPAS tinggal melaksanakan putusan pengadilan yaitu untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidama yamh memperoleh kekuatan hukum tetap
Hal-Hal yang Mempengaruhi Tuntutan Pidana Hal yang Memperberat: - Terdakwa residivis/ pengulangan - Meresahkan masyarakat - Menimbulkan Kerugian Korban, dst Hal Yang Meringankan: - Adanya perdamaian - Terdakwa mengembalikan kerugian, memberikan kompensasi - Barang bisa dikembalikan kepada korban - Mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit selama persidangan, dst
Perkara Yang Sedang Ditangani Kejaksaan Negeri Kota Malang menangani perkara pidana dan melakukan penyidikan perkara Korupsi, saat ini selain tindak pidana umum yang umum terjadi seperti pencurian, yang cukup marak dan harus diwaspadai adalah: - Narkotika, dengan berbagai varian baru.
Pencurian kendaraan bermotor Penipuan, penggelapan dengan modus investasi Lantas Kejahatan dengan modus operandi menggunakan Media sosial/ ITE
Perbuatan Pidana akibat pengaruh Alkohol/ minuman keras
Kewajiban sebagai saksi: Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
Pelayanan Masyarakat Selain tugas yang sudah umum diketahui masyarakat sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perkra kejahatan di Pengadilan Negeri Jaksa juga memiliki tugas dan fungsi yang bekerjasama dengan instansi terkait BIDANG TINDAK PIDANA UMUM Dalam bidang Tindak Pidana Umum, kepala Kejaksaan Negeri Malang di bantu oleh Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum (KASI PIDUM) yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Tindak Pidana Umum yang meliputi tambahan, prapenuntutan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan lepas terhadap bersyarat dan tindakan hukum lainnya Misalnya dalam hal terdakwa dalam perkara kejahatan, eksekusi putusan pidanan hakim pemeriksaan hukum, upaya pelaksanaan keputusan ini: menuntut
Pelayanan Masyarakat . BIDANG INTELIJEN Dalam bidang intelijen , Kepala Kejaksaan Negeri Malang di bantu oleh Kepala Seksi Intelijen (KASI INTEL) yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanandan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana yang mendukung penegakan hokum baik preventif maupun represif di bidang ideology, politik, ekonomi, keuangan,social budaya,pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal, ketertiban dan ketentraman umum. Misalnya: Penyuluhan Hukum, Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, penyuuluhan hukum, Posko Pemilu untuk memantau kemanan Pilkada atau Pilpres, Pelayanan Informasi Publik, dll
Pelayanan Masyarakat Pelayanan Informasi Publik Dasar Hukum a)Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia b)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c)Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik d)Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 2. Pemohon Informasi Publik Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik berdasarkan ketentuan yang berlaku. 3. Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. 4) Tata Cara Permohonan Informasi Publik a) Tertulis: Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas atau membuat surat permohonan sesuai dengan ketentuan. Membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman sesuai dengan standar biaya perolehan Informasi Publik b) Tidak Tertulis: Menyampaikan identitas lengkap pemohon kepada petugas termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi Menyampaikan rincian informasi yang dibutuhkan Menyampaikan tujuan penggunaan informasi yang dibutuhkan Menyampaikan cara memperoleh informasi (melihat, membaca, mendengar, mencatat, atau meminta salinan dokumen) Menyampaikan cara mendapatkan salinan informasi (mengambil langsung, surat tercatat (pos/kurir), faksimili, email) Membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman sesuai dengan standar biaya perolehan Informasi Publik
Tata Cara Pelayanan Informasi Publik a) Pemohon dapat melihat atau mendengarkan dokumen yang akan diminta sebelum mengajukan permohonan secara resmi guna kepentingan permohonanya, sepanjang dokumen tersebut bukan termasuk informasi yang dikecualikan. b) Petugas menuangkan permohonan dalam formulir permohonan apabila permohonan diajukan secara tidak langsung (melalui perantara sarana komunikasi, seperti surat tercatat, email, faksimili) c) Petugas melakukan klarifikasi apabila permohonan kurang lengkap (3 hari kerja sejak permohonan diterima dalam hal permohonan diajukan secara tidak langsung) d) Petugas melakukan pencatatan pada register permohonan Informasi Publik e) Petugas memberikan tanda terima permohonan (formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran) pada saat permohonan diajukan, apabila permohonan diajukan secara langsung dengan mendatangi Meja Informasi f) Petugas memberikan tanda terima permohonan (formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran) bersamaan surat pemberitahuan tertulis, apabila permohonan diajukan secara tidak langsung (melalui perantara sarana komunikasi, seperti surat tercatat, email, faksimili) g) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja: Petugas memberikan pemberitahuan tertulis dan salinan informasi yang dimohon apabila permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau Petugas memberikan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi apabila permohonan ditolak h) Petugas dapat memperpanjang pemberian surat pemberitahuan dan pemberian salinan informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan tidak dapat diperpanjang apabila: Kejaksaan belum menguasai atau mendokumentasikan informasi yang dimohon
Pelayanan Masyarakat Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kepala Kejaksaan Negeri Malang di bantu oleh Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (KASI DATUN) yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbagan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara atau pemerintah meliputi lembaga/badan Negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik Negara/daerah di bidang perdata dan tata usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Misalnya: melakukan MOU dengan Persero, pengacara walikota dalam gugatan TUN sebagai
Pelayanan Masyarakat BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS Dalam bidang Tindak Pidana Khusus, kepala Kejaksaan Negeri Malang di bantu oleh Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus (KASI PIDSUS) yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Tindak Pidana Khusus yang meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara Tindak Pidana Khusus serta tindakan hukum lainnya. Pidana Khusus disini antara lain Tindak Pidana KORUPSI, Kehutanan, Money Laundry, Kejahatan Perbankan, Pelanggaran Cukai, dll
Terimakasih