Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA Rupertus Paskalianus Iwan Leki1, Hari Soeskandi2 1,2Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Email: Abstrak Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika masih menjadi perdebatan yang Panjang hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan Prinsip Hak Asasi Manusia sehingga penerapan hukuman mati tersebut masih banyak dipertentangkan. Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 10 Kitab Undang- undang Hukum Pidana menempatkan bahwa hukuman mati sebagai pidana pokok sehingga hal inilah yang menjadi persoalan karena Indonesia juga negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengalah bagaimana penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkotika. Dalam penelitian adalah studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan sebagai sumber utama. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa Undang-undang dasar 1945 pasal 28A memberikan jaminan kepada setiap orang untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya begitu juga diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tentunya hal ini yang menjadikan masalah karena Indonesia sampai saat ini masih menjadikan hukuman mati sebagai pidana pokok. Kata Kunci: Hukuman Mati, Narkotika, Hak Asasi Manusia. Abstract The imposition of the death penalty on drug traffickers is still a long debate because it is not in accordance with the Human Rights Principles so that the application of the death penalty is still widely disputed. Indonesia as a country of law in Article 10 of the Criminal Code places the death penalty as the main crime so this is the problem because Indonesia is also a country that upholds human rights. This study aims to relent in how the death penalty is applied to drug dealers. In research is a literature study using the statutory approach method as the main source. In this study, it was found that the 1945 constitution article 28A provides guarantees for everyone to live and the right to maintain their lives as well as regulated in detail in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Of course, this is what makes it a problem because Indonesia still makes the death penalty the main crime. Keywords: Death Penalty, Narcotics, Human Rights. PENDAHULUAN Narkotika dapat menyebakan ketergantungan karena narkoba tersebut berasal dari zat atau yang diambil langsung dari tanaman yang atau tanaman sintesis maupun semi sintesis yang bisa menyebakan penurunan kesadaran dan membuat orang yang memakainya berhalusinasi. orang yang mengunakan narkoba akan terkena dampak yang tidak bisa dianggap sepal karena akibatnya bisa sama dengan korupsi yaitu bisa mengancam kemajuan negara. Di Asean negara negara Asean telah berkomitmen dan mendeklarasikan bahwa Asean harus bebas Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1326
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 dari Narkoba. Narkoba bukan hanya mendapatkan perhatian di nasional namun juga menjadi perhatian diseluruh dunia bahkan dunia secara Bersama - sama ingin memberantas kasus narkotika (Anjari 2015). Indonesia sendiri berkomitmen untuk memberantas narkotika dengan membentuk Lembaga Lembaga khusus untuk mencegah dan menanggulangi dari narkotika ini, negara Indonesia telah membentuk beberapa Lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang terbentuk 2002 dan kemudian diikuti dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan juga Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bebas dari Narkoba Presiden Republik Indonesia Jokowi mendukung pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika, karena efek yang ditimbulkan bila secara rutin mengkonsumsi narkotika sudah pasti merusak kondisi fisik seseorang. Dalam hal untuk mewujudkan generasi muda bangsa Indonesia maka pemuda/I nya harus bebas dari narkoba (Yanto 2017). Tindak pidana narkoba erat hubungannya dengan tindak pidana khusus, karena ketentuan yang dipakai termasuk juga hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Tindak pidana narkoba disebut sebagai tindak pidana khusus dikarenakan tindak pidana narkoba tidak lagi menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturannya. Akan tetapi menggunakan Undang-undang Nomor 22 dan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Secara umum hukum acara yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika adalah mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun ada pengecualian - pengecualian yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Narkotika. Pengaturan khusus kejahatan narkotika ini dikarenakan sifat kejahatan ini yang bersifat extra ordinary crime atau kejahatan yang tergolong dalam kejahatan yang luar biasanya sehingga perlu pengaturan khusus untuk mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika. Pengaturan ini dipicu karena kasus narkotika di Indonesia baik penyedarnya maupun pemakai narkoba sedemikian masif dan sporadis dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat luas khususnya generasi yang muda maupun dari unsur partai politik, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1327
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 hukum itu sendiri. Sehingga dibutuhkan pengaturan khusus untuk meminimalisir hal tersebut terjadi (Piktor Aurora 2 2016). Aturan terkait dengan masalah narkotika telah dibuat dan mulai diberlakukan di Indonesia. Terdapat ancaman yang serius dalam aturan tersebut bahkan ada pengenaan hukuman mati bagi mereka yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika. Kendati demikian masih banyak bandar dan pengedar serta pemakai narkoba yang tidak takut dengan ancaman hukuman tersebut, meskipun telah ada bandar ataupun pengedar yang telah dihukum mati. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang terncantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang salah satu cirinya adalah mengakui Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidananya tepatnya dalam Buku ke-2 dan Bab II dalam pasal 10 masih mencantumkan hukuman mati sebagai pidana pokok bahkan dalam Undang-udang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika masih juga tercantum hukuman mati sebagai pidana pokok. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia . (Yanto 2017). Negara Indonesia pernah memberikan penjatuhan hukuman mati terhadap Freddy Budiman salah satu bandar besar narkotika di Indonesia pada saat itu Freddy budikan telah menjalani proses persidangan hingga pada akhirnya hakim pengadilan negeri Jakarta Barat memvonis Freddy Budiman bersalah putusan tersebut dibacakan pada tanggal 15 Juli 2013. Namun pelaksanaan eksekusi yang dilakukan dilakukan di Nusa Kambangan pada tanggal 29 Juli 2016. Freddy Budiman terlah melakukan upaya hukum yaitu peninjuan kembali terhadap kasus yang menimpanya serta meminta presiden memberikan grasi terhadap dirinya namun eksekusi mati tetap harus dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih efektif (Asmadi 2019) Penjatuhan pidana mati tentu menimbulkan pro dan kontra karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidupnya. dan jiwa". Di Indonesia, penjatuhan pidana mati bagi terpidana Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1328
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 perdagangan narkoba diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 113 Ayat 2 dan Pasal 114 Ayat 2. Penggunaan pidana mati juga melanggar Undang-Undang. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Penggunaan pidana mati dalam hukum positif diatur dalam KUHP yaitu Pasal 10 yang menjadikan pidana mati. 28A UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Orang Menurut Hukum Pidana dan UU No. dan Pasal 114(2) Hal ini membuat penggunaan hukuman mati di Indonesia menjadi dilema. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Dalam penelian yuridis normative penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik itu hukum primer dan bahan hukum skunder dengan tujuan untuk menemukan aturan hukum , prinsip hukum dan bahan - bahan hukum tersebut kemudian di inventarisasi serta dianalisis untuk menghasilkan preskripsi terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual Approach). (Ali, 2014) HASIL DAN PEMBAHASAN Penjatuhan Hukuman Mati berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Narkotika memiliki efek yang hamper sama dengan korupsi dampak dari narkotika bisa mengancam keutuhan serta kemajuang bangsa Indonesia. Beradasarkan statistic tindak pidana Narkoba secara umu tidak menunjukan kemajuan sedikitpun, padahal jika dilihat dari upaya pemerintah telah banyak yang dilakukan termasuk membentuk Lembaga khusus seperti yang disebutkan diatas (Amma and others 2016). Lembaga-lembaga tersebut sebagai subkoordinasi dengan intansti -intansi yang lain untuk melakukan pencegahan serta penegakana hukum bahkan rehabilitas sesuai amanat yang ada didalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, namun jumlah pengedar dan penggunanya tetap terus meningkat. Jika melihat dari data kasus Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional ada 6,894 kasus dengan Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1329
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 jumlah tersangka 10,715 Orang menjadi tersangka tentu hal ini menjadi data sangat fantastis sekali, data tersebut terus meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2022. Data tersebut menyimpulkan bahwa kasus narkotika sama sekali tidak mengalami penurunan sama sekali meskipun telah ada ancaman hukuman mati bagi terpidana narkotika(Rizky Julyarza Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah 2009). Tentu saja pemberantasan narkoba tidak bisa ditekankan ketika penegakan hukum hanya terfokus pada level pengguna, bahkan pengguna dan pecandu harus diposisikan sebagai korban atau pasien untuk direhabilitasi, sehingga agen/pengedar menjadi sasaran polisi. Logikanya, dengan menangkap pengguna, tentu saja dapat membantu menangkap pengedar. Kemudian pengguna kategori tertentu dikenakan hukuman rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2009 tentang penempatan pengguna narkoba di fasilitas perawatan dan rehabilitasi serta pengedar. dipidana, sekalipun memenuhi persyaratan, langsung dipidana mati. Maka dengan begini bisa dicapainya tujuannya pidana yaitu bahwa upaya pemidanaan adalah upaya preventif bukan upaya represif, hal ini yang tidak boleh dibalik bahwa pemidanaan harus dijadikan ultimum remedium, atau upaya terakhir dalam penerapan hukum, namun pemidanaan tersebut juga harus tepat sasaran juga yaitu bahwa yang harus dihukum secara pidana penjara adalah mereka para pengedarnya. (Syafii 2009) Polisi juga harus profesional dan transparan, sehingga harus dimulai dengan proses rekrutmen yang profesional, dan masyarakat harus diberikan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat mengontrol dan berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam kerja hukum narkoba. Kecuali penegakan hukum narkoba terus digunakan sebagai jaringan perusahaan. Negara juga harus menata pusat rehabilitasi dan sumber daya manusia yang memadai, agar para orang tua tidak segan-segan membawa anaknya ke pusat rehabilitasi untuk berbenah. Sebagai fungsi koordinasi, BNP harus lebih gencar dalam memberantas narkoba, meskipun kita memahami bahwa anggaran yang dialokasikan untuk BNP masih kurang, tetapi ini dapat berarti bahwa jika digunakan secara efektif, tidak hanya acara seremonial dan kompetisi yang akan Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1330
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 luput dari hukuman. BNP perlu mencapai visi, misi dan tujuannya agar dapat bergerak maju, tidak hanya diam, dalam menyusun program kerjanya. (Darwin Pane 2014) Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penegakan hukum atau sering disebut dengan tiga unsur sistem hukum yang terdiri dari struktur, isi dan budaya dan masing-masing unsur tersebut saling berkaitan sehingga pemerintahan harus berkuasa. untuk saling berhubungan agar penegakan hukum tidak goyah dan berubah hanya sebagai teori. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu sanksi pidana yang diatur dalam Undang- Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika (UU Narkotika), yang mengatur tentang pidana mati. menetapkan suatu kebijakan. yaitu pengklasifikasian pelaku sebagai "konsumen" dan/atau pelaku sebagai "pengedar" menjadi pelaku sebagai pengedar dikenakan sanksi pidana berupa hukuman mati berdasarkan Pasal 114(2). mungkin terjadi. Hukuman mati merupakan hukuman terberat dalam hukum pidana Indonesia. Penggunaan hukuman mati dalam kasus-kasus seperti kejahatan narkoba diharapkan dapat diterapkan secara konsisten di pengadilan Indonesia. Karena konsekuensi dari hukuman mati sangat merusak. Bagi negara, khususnya individu itu sendiri, namun pada prakteknya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak pelaku kejahatan, terutama produsen, pedagang dan pengedar, telah diampuni dengan hukuman seperti pengurangan hukuman, pengurangan hukuman di pengadilan. Penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba tertuang dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang dua jenis hukuman, yaitu hukuman pokok. daripada hukuman lainnya. Klausa utama terdiri dari (1). (2) penjara; (3) Pemenjaraan. (4) Denda. Pidana tambahan, yaitu pidana yang tidak dijatuhkan tanpa pidana pokok (tidak berdiri sendiri). Sanksi tambahan dapat berupa perampasan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan putusan pengadilan. (Khairunisa and Raveena 2018) Menyikapi perkembangan mengenai pidana mati, beberapa undang-undang telah diubah, khususnya UU No. 22 Tahun 1997 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1331
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Psikotropika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Narkotika, UU No. 26 Tahun 1999. 31 UU No. 1 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. UU No. 2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa eksekusi di pengadilan militer atau pengadilan umum dilakukan dengan regu tembak. Pasal 10 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perwira yang diangkat berjumlah 12 (dua belas) orang bintara dan dikomandoi oleh seorang perwira yang semuanya berasal dari Satuan Serbaguna Brigade (Primob). Putusan tersebut tidak melanggar konstitusi, karena hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 tidak memenuhi syarat kelengkapan, sehingga tidak melanggar pidana mati. Berdasarkan International Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances sebagai bagian dari undang-undang narkoba nasional, Indonesia mendefinisikan kejahatan narkoba sebagai (khusus) merugikan orang, sehingga pelaksanaannya memerlukan penanganan khusus, efektif dan ekstensif. Indonesia tidak dilarang oleh perjanjian internasional mana pun, tetapi memiliki hukuman mati yang tinggi untuk kejahatan serius, termasuk narkoba. Ia juga memiliki Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mendukung penghapusan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 6(2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjatuhkan hukuman mati bagi negara peserta, khususnya untuk kejahatan yang paling serius.*. Keputusan untuk memberikan kerangka komprehensif untuk pemeliharaan pemerintahan independen oleh Majelis Konstituante dengan Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988 dan Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Narkotika dan Psikotropika pada. Penjatuhan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pro dan kontra mengenai hukuman mati masih menjadi perdebatan yang sangat panjang dan belum mencapai titik akhir. Tentu saja, hal ini memancing reaksi dari para pengacara dan aktivis hak asasi manusia. Konsistensi penerapan hukuman mati di seluruh dunia selalu menjadi isu kontroversial di kalangan pemerintah, praktisi hukum, tokoh agama, dan di dalam masyarakat itu sendiri. Karena hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1332
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka. (Sembel 2013.) Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan kompetensi hakim secara yuridis dan sosiologis mengingat pidana yang dijatuhkan dapat menguntungkan baik terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu konsep pidana kurungan dalam pelaksanaan pidana penjara diganti dengan konsep pengawasan selama pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam penerapan hukuman harus diperhatikan tujuan dari hukuman tersebut. Hukuman mati berstatus hukuman mati, merupakan bentuk hukuman yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Di tingkat internasional, penjatuhan hukuman semacam ini kepada terpidana dilarang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak penghapusan penerapan jenis kejahatan ini berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak untuk hidup dan perlindungan dari penyiksaan. Demikian pula jaminan hak untuk hidup tertuang dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diadopsi pada tahun 1966 dan diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR. (Darwin Pane, n.d.) Sistem peradilan pidana Indonesia sedang berusaha menghapus hukuman mati dari hukuman mati dengan mengaturnya sebagai hukuman alternatif. Pidana mati bukan lagi pidana pokok, tetapi sudah menjadi pidana khusus. Langkah yang menganggap penggunaan hukuman mati merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bukti kongkrit perubahan pidana mati bisa ditemukan dalam RUU Hukum Pidana yang diperkirakan akan disahkan DPR sore ini. Menurut Pasal 66 RKUHP, pidana mati merupakan pidana mati khusus yang dapat digabung dengan pidana mati lainnya. Tindakan pelanggaran ini termasuk menembak terpidana, tetapi tidak di depan umum. Penjatuhan pidana mati berarti mencabut hak hidup seseorang. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan keberadaannya (Pasal 28A UUD 1945). Bahwa hukuman mati sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan HAM. Semua negara memiliki konsep penegakan hak asasi manusia. Indonesia berpartisipasi dalam perwujudan hak asasi manusia sebagai bagian dari negara-negara di dunia, yang dibuktikan dengan aturan Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1333
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 formal hak asasi manusia. Hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tercantum sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (irreducible rights). Hal itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Rudi, 2014) Namun secara positif, penerapan pidana mati masih diputus oleh hakim yaitu kasus Freddy Budiman yang terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 114 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini yang membuat eksekusi hukuman mati di Indonesia menjadi ramai dibicarakan kembali dan hal ini juga mendapat perhatian dari masyarakat karena masih menimbulkan pro dan kontra karena masih banyak kejanggalan terhadap kasus tersebut. Di satu sisi, Indonesia menjunjung tinggi hak untuk hidup, hak yang tidak dapat dilanggar, tetapi pelaksanaan hak hidup tidak berkelanjutan. Penjatuhan pidana mati oleh hakim melalui putusannya berarti negara tidak menjunjung tinggi kelangsungan hak hidup pelaku kejahatan. Hak Asasi Manusia secara universal berpandangan bahwa HAM merupakan hak -hak yang kodrati yang dimiliki manusia sejak lahir. Sifat Universalisme HAM ini kemudian melahirkan keseragaman pandangan dan standar HAM. Pandangan inilah yang melihat HAM sebagai nilai - nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen internasional. Hukuman mati merupakan salah satu perampasan terhadap kemerdekaan seseorang juga merampas hak hidup seseorang. Hukuman mati, apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia kenyataannya sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hak untuk hidup adalah Hak yang paling asasi. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" dasar konstitusional tersebut diatur juga dalam pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1334
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 kehidupannya" dan hak hidupnya semakin dipertegas lagi dalam pasal 28I ayat (1) Undang- undang Dasar 1945 yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan undang-undang, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" Selain diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 hak untuk hidup tersebut juga diatur lebih mendalam dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya: a. Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam Keadaan apapun dan oleh siapapun" b. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya" Hak untuk hidup tentunya diatur oleh peraturan perundang undangan termasuk juga oleh Undang-undang dasar 1945. Maka hal ini sudah menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan harus dijalani. Meskipun Ronald Z. Titahelu berpendapat bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukuman, namun tidak kejahatan itu diberikan hukuman mati. Berdasarkan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mati pada hakekatnya adalah hukuman yang mencabut hak hidup seseorang, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia. Dan hak-hak ini melekat pada seseorang. Hak hidup seseorang dilindungi oleh undang-undang, oleh karena itu tidak seorang pun dapat mencabut hak hidup seseorang. KESIMPULAN Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1335
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana narkoba khususnya bagi mereka pengedar masih menjadi pro dan kontra karena hal tersebut masih erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Sehingga penjatuhan hukuman mati terhadap kejahatan narkotika masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, maka berdasrkan uraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana narkotika yang pada hakikatnya negara telah mengambil hak hidup warga negaranya sehingga penerapan hukuman mati tersebut sudah seharusnya dilakukan perubahan misalnya dengan pidana penjara seumur hidup atau rehabilitasi bagi mereka yang kecanduan narkotika, meskipun tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime namun penerapannya tentunya sangat melanggar hak asasi manusia sehingga diperlukan pidana alternatif lainnya terhadap kejahatan tersebut. 2. Kebijakan hukuman mati jika ditinjau dari Hak Asasi Manusia sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hak hidup merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan kehidupannya sehingga tidak seorangpun dibenarkan untuk merampas hak tersebut terlebih itu negara yang mana negara seharusnya melindungi hak tersebut. DAFTAR PUSTAKA Sembel, S. G., Jh Kumendong, W., & J Waha, C. J. (n.d.). PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 1 Oleh: Novelinda. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak, P., Saputra, H., Abdul Chalim, M., Polda Jateng Ba Subdit, D. I., Program Magister, M. S., & Hukum Fakultas, I. (2018). Result of research: 1) Misuse of narcotics regulated in Law no. 35 Year 2009 on Narcotics. In Jurnal Daulat Hukum (Vol. 1, Issue 1). Sirin, K. (n.d.). PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS PENDEKATAN TEORI MAQÀSHID AL-SYARÌ'AH. HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA. (n.d.). Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1336
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Oleh: Piktor Aruro 2. (2016). Purnomo, A. (2016). Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum. 8(1), 15-23. Anjari, W. (2015). PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Journal WIDYA Yustisia, 107. Yanto, O. (2017). EFEKTIFITAS PUTUSAN PEMIDANAAN MAKSIMAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN. 2, 18-36. Asmadi, E. (n.d.). RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA 16. SOSIAL. BAIK DI MEDIA Jurnal Ilmu Hukm, 6, Amma, T., Siregar, S., Adi, A., & Sirait, S. (n.d.). Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba. Darwin Pane, M. (n.d.). KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA. In Res Nullius Law Journal (Vol. 1, Issue 1). Rizky Julyarza Prodi Ahwal Al Syakhsyiyah, M. (2009). Studi Pasal 114 Ayat (2) dan 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun. Syafii, A. (n.d.). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Khairunisa, K., & Ravena, D. (n.d.). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.249 1337