PERLINDUNGAN HUKUM PROPORSIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI CINCIN BATU AKIK DAN PERMATA MELALUI FACEBOOK LIVE SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Oleh: WANDA ASYURA ALI 02011281823115 UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG 2022
UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI Nama : Wanda Asyura Ali NIM : 02011281823115 Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata JUDUL PERLINDUNGAN HUKUM PROPORSIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI CINCIN BATU AKIK DAN PERMATA MELALUI FACEBOOK LIVE Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Maret 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Mengesahkan, Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu, Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. NIP. 197307281998021001 M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H. NIP. 199203272019031008 Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, ii
UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG SURAT PERNYATAAN Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama Nomor Induk Mahasiswa Tempat/Tanggal Lahir Fakultas Status Pendidikan Program Studi Bagian/Program Kekhususan : Wanda Asyura Ali : 02011281823115 : Palembang, 2 Februari 2001 : Hukum : S1 : Ilmu Hukum : Hukum Perdata Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Palembang, Januari 2022 Wanda Asyura Ali iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN " Jangan pernah membuang waktu, mulailah dengan keyakinan, jalankan dengan penuh keikhlasan, selesaikan dengan penuh kebahagiaan." - Carl Gustav Jung. Kupersembahkan kepada: Umi dan Buya tercinta Adik-adikku yang tersayang Keluarga besar yang tersayang Sahabat-sahabatku yang terbaik Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya iv
UCAPAN TERIMA KASIH Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada: 1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat penulis kerjakan serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. 2. Orang tua penulis, Buya (Ali Agus, S.E.) dan Umi (Erma Dewi, Amd.) dan dua adik penulis (Keyla Selbi Dhitia Ali dan Choirun Nisya Ali) tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis. 3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 6. Bapak Drs. Murzal Zaidan., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 7. Bapak DR. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini. v
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. 9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 10. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah. 11. Teman-teman seperjuangan penulis Cindy, Siska, Sharon yang telah memberikan doa dan dukungan. 12. Para teman dan sahabat yang paling paham baik dan buruknya penulis, Fildzah Hasyyati Puteri, Komaria Aszara, Nur Indah Setrina, Nathalie Corintia, Balqis Namira, Tiara Adella, Margareth Wijaya. Terimakasih atas motivasi dan semangat kalian. 13. Grandmom Squad, Ruan, Maol, Widia, Arep, Widya, Alep, Zelita, Bain, dan Cindy yang telah mengajarkan berbagai pelajaran berharga yang layak untuk dikenang. 14. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini, dan pihak-pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini. vi
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PROPORSIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI CINCIN BATU AKIK DAN PERMATA MELALUI FACEBOOK LIVE" dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergantung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai jual beli melalui transaksi online. Palembang, Januari 2022 vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI ... ii SURAT PERNYATAAN ... iii MOTTO DAN PERSEMBAHAN... iv UCAPAN TERIMA KASIH ... v KATA PENGANTAR ... vii DAFTAR ISI... viii ABSTRAK ... xii GAMBAR BAGAN 1.1.... .... ...... 94 BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 12 C. Tujuan Penelitian ... 13 D. Manfaat Penelitian ... 13 1. Manfaat teoritis ... 13 2. Manfaat praktis ... 13 E. Ruang Lingkup ... 14 F. Kerangka Teori ... 14 1. Teori Keadilan ... 14 2. Teori Asas Proporsional ... 16 3. Teori Perlindungan Hukum ... 18 4. Teori Perjanjian ... 20 G. Metode Penelitian ... 22 1. Jenis penelitian ... 22 2. Pendekatan Penelitian ... 23 3. Jenis dan sumber data ... 24 4. Lokasi penelitian ... 25 5. Teknik pengumpulan data ... 26 6. Teknik pengolahan data ... 26 7. Analisis data ... 27 8. Teknik penarikan kesimpulan... 27 viii
BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 28 A. Perjanjian ... 28 1. Pengertian Perjanjian ... 28 2. Syarat Sah Perjanjian ... 31 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian ... 36 4. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah ... 41 5. Wanprestasi terhadap Perjanjian ... 43 B. Perjanjian Jual Beli ... 45 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli ... 45 2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli ... 46 3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli ... 48 4. Berakhirnya dan Hapusnya Perjanjian Jual Beli ... 50 C. Cincin Batu Akik dan Permata ... 51 1. Pengertian Cincin Batu Akik dan Permata ... 51 2. Proses Terjadinya Pembentukan Batu Akik dan Permata ... 53 3. Macam-Macam Cincin Batu Akik dan Permata ... 55 D. Facebook Live ... 59 1. Pengertian Facebook Live ... 59 2. Penyelenggaraan Siaran Langsung pada Facebook Live ... 61 3. Proses kesepakatan pembelian barang pada Facebook Live ... 62 BAB III PEMBAHASAN ... 64 A. Konstruksi Hukum (Sumber, Kedudukan, Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab Hukum) bagi Para Pihak Penjual, Pembeli, dan Jasa Pengiriman dalam Perjanjian Jual Beli Cincin Batu Akik dan Permata Melalui Facebook Live .... 64 1. Sumber Hubungan Hukum Bagi Para Pihak Penjual, Pembeli, dan Jasa Pengiriman dalam Perjanjian Jual Beli Cincin Batu Akik dan Permata Melalui Facebook Live ... 64 2. Kedudukan Hukum Bagi Para Pihak Penjual, Pembeli, dan Jasa Pengiriman dalam Perjanjian Jual Beli Cincin Batu Akik dan Permata Melalui Facebook Live ... 74 3. Hak dan Kewajiban Bagi Para Pihak Penjual, Pembeli, dan Jasa Pengiriman dalam Perjanjian Jual Beli Cincin Batu Akik dan Permata Melalui Facebook Live ... 81
4. Tanggung Jawab Hukum Bagi Para Pihak Penjual, Pembeli, dan Jasa Pengiriman dalam Perjanjian Jual Beli Cincin Batu Akik dan Permata Melalui Facebook Live ... 94 B. Perlindungan Hukum Proporsional Terhadap Para Pihak Penjual, Pembeli dan Pihak Jasa Pengiriman yang Dirugikan dalam Perjanjian Jual Beli Cincin Batu Akik dan Permata melalui Facebook Live ... 101 1. Perlindungan Hukum Preventif Bagi Para Pihak Penjual, Pembeli, dan Jasa Pengiriman dalam Perjanjian Jual Beli Cincin Batu Akik dan Permata Melalui Facebook Live ... 101 2. Perlindungan Hukum Represif Bagi Para Pihak Penjual, Pembeli, dan Jasa Pengiriman dalam Perjanjian Jual Beli Cincin Batu Akik dan Permata Melalui Facebook Live ... 107 BAB IV PENUTUP ... 115 A. Kesimpulan ... 115 B. Saran ... 120 DAFTAR PUSTAKA ... 123 LAMPIRAN... 128
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi pada saat ini menciptakan perubahan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi perjanjian jual beli. suatu kemajuan dalam bidang perdagangan khususnya jual beli yaitu dengan memungkinkan pembeli melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam hal ini transaksi jaul beli dilakukan dengan fitur canggih dari Facebook yaitu Facebook Live. Dalam perkembangannya terdapat permasalahan yang terjadi pada pihak penjual. Pihak penjual menjual barang melalui Facebook Live dengan menjelaskan spesifikasi yang detail mulai dari jenis, corak, dan warna dari sebuah cincin batu akik dan permata dalam live streaming. Pada saat penerimaan barang oleh pihak pembeli terjadi permasalahan yaitu rusaknya sebuah barang berupa cincin batu akik dan permata. Minimnya peraturan mengenai perjanjian jual beli dengan model baru ini menyebabkan belum adanya perlindungan hukum secara menyeluruh sesuai dengan peraturan tentang perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang tersebut maka Perlindungan Konsumen. Sehingga berdasarkan uraian permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai konstruksi hukum dan perlindungan hukum proporsional terhadap para pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris. Hasil penulisan ini disimpulkan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum dapat melindungi para pihak secara menyeluruh karena keterbatasan akan hak-hak para pihak baik pihak penjual, pembeli, dan pihak jasa pengiriman. ternyata barang tersebut Kata Kunci : Transaksi jual beli melalui Facebook Live, Perlindungan Hukum Disetujui oleh: Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu, Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H NIP. 197307281998021001 NIP. 199203272019031008 Ketua Bagian Hukum Perdata Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. NIP. 197307281998021001
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebutuhan manusia sejatinya tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan dapat dilakukan melalui orang lain. Dalam ruang lingkup ekonomi kegiatan ini disebut sebagai jual beli. Perjanjian tukar menukar barang maupun benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati disebut juga dengan jual beli. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwasannya, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual."1 Sedangkan, dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Dalam pasal 1457 Kitab Undang- Undang 1 KBBI, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta : PT Gramedia Utama, hlm. 589. 1
Hukum Perdata ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli dapat membebankan 2 kewajiban, yaitu: 1. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. 2. Kewajiban pihak pembeli yaitu untuk membayar harga barang yang dibeli kepada si penjual. Perkembagan dunia zaman sekarang saat ini sangatlah modern, salah satu buktinya adalah adanya internet. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menciptakan suatu dunia tanpa batas, waktu, dan jarak, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi pada dasarnya membantu manusia khususnya dalam mengefektifkan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Pada perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini dengan berbagai kemajuan teknologi yang berkembang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah banyak memberikan suatu kemudahan untuk manusia diberbagai bidang, salah satunya yaitu dalam bidang perdagangan khususnya jual beli. Jual beli merupakan hal utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat.2 Berkat kemajuan dari suatu teknologi, kini berbelanja apa yang dibutuhkan tidak perlu lagi pergi menuju toko yang akan dituju secara langsung, cukup diam di rumah kemudian cari apa yang diinginkan dengan menggunakan handphone, lalu suatu barang dipesan dan barang akan sampai di rumah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan aplikasi yang didalamnya terdapat penjualan dan pembelian dari 2Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 2. 2
suatu produk yang semakin pesat. Dengan demikian suatu teknologi dapat berhasil memicu dan memacu adanya suatu perubahan tatanan kebutuhan hidup dalam masyarakat baik di bidang sosial maupun ekonomi, yang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi dengan menggunakan cara konvensional melalui transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik, hal ini adalah suatu cara yang lebih efektif dan efisien.3 Pemenuhan kebutuhan hidup dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal utama untuk terciptanya kelangsungan hidup manusia. Disamping berjalannya keberlangsungan tersebut, masyarakat dengan kebiasaan yang sering terjadi melakukan sebuah transaksi jual beli. Perkembangan kemajuan dalam hal pembelian suatu produk yang semakin pesat menjadi bukti bahwa terdapat kemajuan teknologi. Perdagangan dalam transaksi jual beli dapat muncul diawali terjadinya penawaran dan permintaan terhadap barang dalam bertransaksi. Sehingga dalam keadaan ini masyarakat mendapat beberapa kemungkinan berupa merasa diuntungkan atau bahkan dapat juga merasa dirugikan. Pemenuhan dalam suatu barang apabila sesuai dengan permintaan konsumen, maka masyarakat dapat dikatakan untung sedangkan apabila barang yang dibeli oleh pembeli ternyata memiliki kecacatan maka masyarakat dapat dikatakan rugi.4 Transaksi jual beli yang dilakukan secara online, merupakan kegiatan yang dikenal dengan istilah E-Commerce yaitu proses pembelian dan penjualan produk, 3 Ibid. 4 Mengenai Pasal 49 PP No. 82 Tahun 2012 tentang PSTE bahwasannya pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak dan produk yang ditawarkan. 3
4 jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau Handphone.5 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) dan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan. Terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli barang secara online dengan cara sebagai berikut:6 a. Dilakukan dengan klik persetujuan atau kesepakatan dalam bukti tulisan dalam media elektronik atas transaksi merupakan suatu bentuk yang menyatakan persetujuan serta penerimaan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. b. Tindakan penerimaan tersebut biasanya diawali pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang PSTE maka transaksi jual beli meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan. Persetujuan terjadi ketika seseorang ingin membeli suatu barang secara online dengan cara melakukan klik 5 Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 19.00 WIB. 6 Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, 2015, Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual (E-Commerce) Dalam perspektif perlindungan hukum Bagi Para Pihak. Beli Online Diakses pada tanggal 8 September 2021, Pukul 15.54 WIB.
persetujuan atas transaksi merupakan salah satu bentuk tindakan yang menyatakan persetujuan dalam hal kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului dengan melakukan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.7 Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) "PP PSTE dianggap sah apabila: a. Terdapat kesepakatan para pihak; b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Terdapat hal tertentu; dan d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum." Selanjutnya diterangkan pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwasannya ;"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam ayat (2):" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.8 Adapun kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwasannya 7 Ibid.. 8 Ibid. 5
"kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik." Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwasannya: "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Perjanjian elektronik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara online dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang ITE yang dirumuskan sebagai berikut: (1). "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2). Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; (3). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Berdasarkan Undang-Undang ITE seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara online dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Perjanjian ini merupakan salah satu bentuk perjanjian elektronik. Pada perkembangan yang modern ini hampir semua perjanjian kesepakatan perjanjian jual beli secara online tidak berbentuk tertulis di atas kertas melainkan tertulis dalam media elektronik.9 9 Alya Yudityastri dan Suraji, 2020, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak"., Jurnal Privat Law, Vol. VII, Nomor. 2, hlm. 168. 6
Klausula baku dalam suatu perjanjian juga diatur dalam Undang Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (selanjutnya akan disebut UUPK). Pada Pasal 1 angka 10 UUPK menyebutkan definisi klausula baku adalah "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen.".10 Seiring perkembangan zaman di mana teknologi yang semakin canggih, semua serba digital, otomatis dan praktis, banyak pula perkembangan teknologi yang muncul dalam dunia bisnis. Salah satu yang marak ditemui sekarang adalah teknologi fitur live streaming yang dapat dimanfaatkan penjual untuk mempromosikan jualan dan pembeli untuk membeli suatu barang yang diinginkan. Sebagai contoh, fitur Facebook Live, Shopee Live, Instagram Live, dan lain sebagainya. Tren live streaming banyak diminati oleh pembeli karena mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan penjual. Bahkan, dari fitur ini mereka juga dapat melihat jelas dan detail kualitas dari suatu barang yang sedang ditawarkan. Dalam aplikasi Facebook terdapat fitur live streming (siaran langsung) yaitu tempat dimana pengguna Facebook pada umumnya melakukan sesuatu untuk mencari, membeli, dan menjual barang. Fitur Facebook Live merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Barang yang dapat dijual pada Facebook Live bermacam-macam mulai dari pakaian, perhiasan, barang elektronik, cincin batu akik, makanan dan lain sebagainya. 10 Mariam Darus Badrulzaman, 2011, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni. hlm.47. 7
Pembeli dapat bertanya kepada penjual melalui kolom komentar pada Facebook Live dengan kriteria yang diinginkan, sehingga dapat memperoleh sesuai harga pasar yang diinginkan. Berikut contoh gambar dalam penjualan batu akik pada Facebook Live pada gambar 1.1 Gambar 1.1. contoh penjualan batu akik dalam Facebook Live (sumber gambar : laman Facebook, 2021) Apabila pembeli telah yakin untuk membeli maka penjual akan meminta nomor Handphone si pembeli untuk melakukan percakapan kesepakatan lebih lanjut atau sebaliknya dimana pihak pembeli akan menghubungi penjual untuk melakukan percakapan kesepakatan.11 Setelah kesepakatan terjadi, maka penjual akan meminta alamat rumah pembeli, dan barang dapat langsung dikirim apabila 11 Cara jualan melalui fitur live streaming took online, streaming, Diakses pada tanggal 28 September 2021, Pukul 15.13 WIB. 8
pembeli telah menunjukkan bukti pembayaran melalui transfer rekening seperti pada gambar 1.2. Gambar 1.2 percakapan kesepakatan penjual dengan pembeli (sumber gambar : Bapak Nico Putra Felansi, 2021) Dikutip dari laman resmi Facebook, fitur Facebook Live ini awalnya memang bertujuan untuk mendukung para pelaku bisnis dalam kegiatan jual beli. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:12 1. Menampilkan semua inventaris barang ritel, penyewaan rumah, dan kendaraan, serta tiket acara melalui kerja sama dengan partner tawaran Facebook Live. 12 Facebook, Diakses pada tanggal 28 September 2021 pada pukul 19.18 WIB. 9
2. Mempromosikan toko atau barang di Facebook Live untuk menjangkau lebih banyak orang. 3. Menampilkan barang baru atau pembaruan dari toko di Facebook Live secara gratis dan pelanggan bisa bertransaksi tanpa beralih dari Facebook (terbatas pada penjual yang memenuhi syarat). 4. Semua tawaran di Facebook Live harus mematuhi kebijakan perjanjian jual beli (Yang mencantumkan apa yang boleh dijual di Facebook Live) dan Standar Komunitas kami (misalnya gambar dan deskripsi).13 Adapun permasalahan yang terdapat dalam masyarakat pada saat melakukan suatu Transaksi Perjanjian jual beli melalui Facebook Live khususnya terjadi pada kasus jual beli cincin batu akik dan permata. Karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang memerlukan penanganan lebih besar. Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh adalah ketidaksesuaian kehendak konsumen terhadap suatu barang pada jual beli cincin batu akik dan permata melalui Facebook Live, dan hal- hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ketika barang tersebut sampai terjadilah ketidaksesuaian kehendak antara apa yang dikehendaki oleh penjual untuk dijual dan yang dikirimkannya serta apa yang dikehendaki oleh pembeli yaitu rusaknya suatu barang.14 Hal ini sangatlah merugikan baik dari pihak pembeli, penjual maupun pihak jasa pengiriman dan dari kasus tersebut. Pada 13 Ibid. 14 Pengalaman Bapak Nico selaku penjual cincin batu akik yang diinformasikan kepada penulis pada tanggal 24 Agustus 2021. 10
kenyataannya pembeli sebenarnya tidak mengetahui apakah benar benda yang dijual dan dikirimkan oleh penjual itu tidak dirubah atau diganti dengan benda lain oleh penjual ataupun dari pihak pengiriman barang. Akan tetapi menurut penjual, ia sangat meyakini bahwa barang yang dikirimkannya ketika hendak dikirim bahwa tidak ada kecacatan sedikitpun pada cincin batu akik. Hal ini sangatlah merugikan baik dari pihak pembeli, penjual maupun pihak jasa pengiriman dan dari kasus tersebut, pihak penjual maupun pihak jasa pengiriman yang melakukan ketidaksesuaian tersebut dapat digugat.15 Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UUPK yang berbunyi: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwasannya "hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dll".16 Di sisi lain, kewajiban-kewajiban bagi penjual atau pelaku usaha pada Pasal 7 UUPK diantaranya; "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 15 Ibid. 16 Cindy Aulia Khotimah. dan Jeumpa Crisan Chairunnisa. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce), Jurnal BLC, Vol. 01, No. 02, hlm. 14- 20. 11
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll."17 Dengan demikian timbul persoalan hukum mengenai perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM PROPORSIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI CINCIN BATU AKIK DAN PERMATA MELALUI FACEBOOK LIVE". B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana konstruksi hukum (sumber, kedudukan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum) bagi para pihak penjual, pembeli, dan jasa pengiriman dalam perjanjian jual beli Cincin Batu Akik dan Permata melalui Facebook Live? 2. Bagaimana perlindungan hukum proporsional terhadap para pihak penjual, pembeli dan pihak jasa pengiriman yang dirugikan dalam perjanjian jual beli Cincin Batu Akik dan Permata melalui Facebook Live? 17 Ibid. 12
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini yaitu : 1. Untuk memahami konstruksi hukum (sumber, kedudukan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum) bagi para pihak penjual, pembeli, dan jasa pengiriman dalam perjanjian jual beli cincin batu akik dan permata melalui Facebook Live. 2. Untuk memahami perlindungan hukum proporsional terhadap para pihak penjual, pembeli dan pihak jasa pengiriman yang dirugikan dalam perjanjian jual beli cincin batu akik dan permata melalui Facebook Live. D. Manfaat Penelitian Dari hasil penulisan skripsi terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu: 1. Manfaat teoritis Pembahasan terhadap kajian penelitian ini tentu akan mengembangkan ilmu hukum bisnis khususnya pada hukum perjanjian jual beli melalui Facebook Live.. 2. Manfaat praktis Dalam hasil penulisan skripsi secara praktis ini memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah serta memberikan informasi kepada mahasiswa, masyarakat terhadap bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam pembelian melalui Facebook Live. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui Facebook Live. 13
E. Ruang Lingkup Dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka ruang lingkup pada penulisan ini adalah dengan memfokuskan pada sumber, kedudukan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum proporsional terhadap para pihak penjual, pembeli, dan jasa pengiriman dalam pelaksanaan perjanjian jual beli cincin batu akik dan permata melalui Facebook Live. F. Kerangka Teori Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Teori Keadilan Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil terhadap yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.18 Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, meskipun dianggap sebagai inti dari 18 M. Agus Santoso, 2014, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85. 14
filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan". keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "distributief" dan keadilan "commutatief". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. 19 Menurut Friedman, keadilan distributive merupakan pembagian barang dan kehormatan pada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat. Dia menghendaki supaya orang-orang memiliki kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum.20 Adapun pendapata lain dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.21 Keadilan menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau 19 Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hlm. 242. 20 Friedman dan Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Cet Ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 258. 21 Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174. 15
rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa- menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.22 Berdasarkan uraian teori keadilan di atas maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum proporsional mencakup teori keadilan dimana dapat digunakan untuk menemukan unsur, ciri dan sifat pemikiran filosofis, asas dasar, hakikat dan substansi dari pihak penjual, pembeli, dan jasa pengiriman yang dirugikan dalam perlindungan hukum proporsional dalam pelaksanaan perjanjian jual beli cincin batu akik dan permata melalui Facebook Live. 2. Teori Asas Proporsional Makna Asas proporsionalitas dapat diartikan dengan pertukaran hak dan kewajiban dalam lancadasan berkontrak dibanding asas keseimbangan yang terkesan lebih abstrak. Asas proporsionalitas mempunyai pandangan komprehensif dan dapat ditelusuri dengan menggunakan karakteristik maupun proses kerjanya. Sebagaimana pendapat P.S. Atijah dalam bukunya "An Introduction to The Law of Contract", memberikan landasan pemikiran 22 Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua. Kencana, Jakarta, hlm. 217-218. 16
17 mengenai asas proporsionalitas dengan berkaitan melalui peran kontrak berlandaskan pertukaran yang adil dalam dunia bisnis. Menurut P.S. Atijah, pertemuan para pihak dalam mekanisme pasar sesuai dengan apa yang diinginkan (proportion in what they want) merupakan bentuk pertukaran yang adil (fair exchange). Mekanisme ini merupakan dasar hakiki yang melandasi konsep "freedom of choice in exchange - freedom of contract".23 Asas proporsionalitas memiliki nilai dasar yang merupakan pelaksanaan doktrin "keadilan berkontrak" yang mengalihkan dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru berdampak pada ketidakadilan. Perwujudan keadilan berkontrak dapat dipengaruhi melalui dua strategi pendekatan. Pertama, pendekatan prosedural yaitu strategi yang menekankan masalah terkait kemauan yang bebas dalam suatu perjanjian berkontrak. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan substantive dimana dengan strategi memfokuskan ini dari pelaksanaan perjanjian berkontrak. Berdasarkan uraian teori asas proposionalitas di atas, maka dapat dipahami bahwa Asas proporsionalitas lebih memfokuskan terhadap pembagian hak dan kewajiban para pihak terkait yang berlangsung secara layak dan patut (fair and reasonable). Apabila teori ini dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam hal hak dan kewajiban para pihak penjual, pembeli, dan jasa pengiriman dalam perlindungan hukum proporsional dalam pelaksanaan perjanjian jual beli cincin batu akik dan permata melalui Facebook 23 Agus yudho hernoko, P.S. Atijah, 1955, An Introduction to The Law of Contract, 4th Ed., (New York: Oxford University Press Inc), hlm. 5.
18 Live maka asas proporsionalitas ini lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban para pihak penjual, pembeli, dan jasa pengiriman yang berlangsung secara layak dan patut. Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para pihak yang melaksanakan kontrak untuk menentukan pertukaran yang adil bagi para para pihak. Adapun kesetaraan hak dalam perlindungan hukum proporsional perjanjian jual beli melalui Facebook Live dimana kebebasan para pihak untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan). 3. Teori Perlindungan Hukum Perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, bantuan hukum, serta pelayanan medis.24 . Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaaan mempunyai kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.25 Muchsin memberikan pendapat bahwasannya, Perlindungan Hukum dapat dimaknai dengan suatu hal yang melindungi 24 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 133. 25 Muchsin. 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 14.
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:26 a. Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang berasal dari pemerintah yang bertujuan guna menangkal terjadinya suatu kesalahan yang berbentuk pelanggaran. Peraturan perundang-undangan terkait mengatur untuk mencegah suatu kesalahan serta mewariskan batasan dan simbol demi terciptanya suatu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan akhir yang berbentuk sanksi seperti kurungan, peenjara, denda, serta hukuman tambahan yang diberikan jika sudah menjadi sengketa kesalahan maupun pelanggaran dalam bentuk apapun. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.27 Berdasarkan uraian teori perlindungan hukum di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum ialah bagian gambaran dari bekerjanya fungsi hukum supaya terciptanya tujuan-tujuan hukum, berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum mencakup suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 26 Ibid. 27 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53. 19
hukum yang berlaku, baik itu yang bersifat preventif ataupun dalam bentuk represif, serta yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakaan peraturan hukum. Apabila teori ini dikaitkan dengan permasalahan yang ada mengenai hak dalam pelaksanaan perlindungan hukum proporsional dalam pelaksanaan perjanjian jual beli cincin batu akik dan permata melalui Facebook Live, maka pembeli yang telah melakukan pembelian barang secara sah harus diberikan perlindungan hukum terhadap haknya tersebut untuk memperoleh suatu barang yang telah disepakati agar terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian oleh si penjual dan pihak pengiriman. 4. Teori Perjanjian Berdasarkan pendapat dari Subekti, perjanjian ialah suatu kejadian di mana dua pihak atau di mana seseorang berjanji kepada orang lain tersebut saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.28 Perjanjian dalam KUHPerdata dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata, dapat ditemukan bahwasannya "suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan mulai timbul dalam peristiwa ini. Perjanjian bersumber dari perikatan, dalam hal sumber-sumber 28 Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, PT. Intermas, Jakarta, hlm. 1. 20 lain.
Timbulnya perjanjian disebabkan karena adanya persetujuan, antara dua pihak atau lebih yang saling setuju dan mengikatkan dirinya untuk bisa melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) mempunyai makna yang sama.29 Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis). Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.30 Terdapat dua jenis teori yang membahas mengenai pengertian perjanjian ini, yaitu : a. Teori Lama Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.31 b. Teori Baru Teori baru dikemukakan oleh Van Dunne. Menurut teori ini yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.32 29 Ibid, hlm 1. 30 Subekti, 1991, Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, hlm.1. 31 Salim HS, 2014, Pengantar Hukum Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 160-161. 32 Ibid. 21
Berdasarkan uraian teori perjanjian di atas, maka dapat dipahami bahwa teori perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Apabila teori ini dikaitkan dengan permasalahan yang ada mengenai perlindungan hukum proporsional terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli cincin batu akik dan permata melalui Facebook Live maka pembeli dalam hal ini berhak untuk menerima barang sesuai pesanan dan penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut sesuai pesanan kepada si pembeli lalu pihak jasa pengiriman juga berkewajiban untuk mengantarkan barang sesuai dengan kewajibannya. G. Metode Penelitian Metode Penelitian merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan suatu masalah yang menjadi suatu obyek penelitian.33 Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah upaya di dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis yang bertujuan untuk mewujudkan kebenaran tersebut. Metode penelitian dalam hal ini terbagi menjadi sebagai berikut: 1. Jenis penelitian Penelitian hukum merupakan suatu tahapan guna menentukan aturan hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun aturan doktrin-doktrin guna menanggapi isu hukum yang digapai.34 Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi 33 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 42. 34 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.1. 22
ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menekankan pada segi observasi, berupa efektivitas hukum (pelaksanaan aturan hukum) yang didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan para pihak yaitu penjual, pembeli dan pihak jasa pengiriman yang bersangkutan. 2. Pendekatan Penelitian a. Pendekatan Perundang-Undangan Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang dihadapi.35 b. Pendekatan Studi Kasus Pendekatan Kasus merupakan pendekatan dengan cara menganalisis suatu kasus yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap pihak terlibat dalam suatu perjanjian jual beli melalui Facebook Live yaitu pihak penjual, pembeli, dan pihak jasa pengiriman.36 35 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Hlm 94. 36 Ibid. 23 yang
3. Jenis dan sumber data a. Data Primer Data primer pada penelitian ini, dapat diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan dengan melakukan kegiatan wawancara terhadap pihak yang terlibat, terdiri dari : 1) Bapak Nico Putra Felansi yang merupakan penjual batu akik yang menginformasikan kepada penulis yang terletak di jalan Jendral Sudirman, Palembang. 2) Bapak Andreasdoh yang merupakan penjual batu akik yang menginformasikan kepada penulis yang terletak di jalan Perindustrian II KM.9 3) Pihak jasa pengiriman Jet and Tony Express atau yang lebih dikenal dengan sebutan JNT yang beralamat di Jalan Residen H. Najamuddin, Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang. 4) Pihak jasa pengiriman JNE Cabang Utama yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan No.4, 20 ilir D. I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan perpustakaan, yaitu : 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 24
25 b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. d) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya mengenai peraturan per- Undang-Undangan yang berlaku, hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitan, dan seterusnya.37 3) Data Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, internet, surat kabar, majalah dan sebagainya.38 4. Lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan pada beberapa lokasi, yaitu : a. Bapak Nico Putra Felani, ST, yang beralamt di jalan Jendral Sudirman. Selaku penjual cincin batu akik dan permata melalui Facebook Live. b. Bapak Andreasdoh yang merupakan penjual batu akik yang menginformasikan kepada penulis yang terletak di jalan Perindustrian II KM. 9 37 Soerjono Soekanto, Op. Cit. hlm 52 38 Zainudin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.106.
c. Pihak jasa pengiriman Jet and Tony Express atau yang lebih dikenal dengan sebutan JNT yang beralamat di Jalan Residen H. Najamuddin, Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang. d. Pihak jasa pengiriman JNE Cabang Utama yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan No.4, 20 ilir D. I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. 5. Teknik pengumpulan data a. Dalam penelitian ini menggunakan metode untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara yaitu komunikasi langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk mencari jawaban atas pelaksanaan perjanjian jual beli cincin batu akik dan permata melalui Facebook Live. b. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dengan melacak sumber-sumber seperti meneliti aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan, meneliti bahan-bahan berupa buku-buku, kamus, jurnal hukum, mengakses internet, dan sumber yang berkaitan dalam penelitian ini. 6. Teknik pengolahan data Teknik pengolahan data adalah suatu proses dengan mengumpulkan data- data lapangan dengan rancangan, tujuan dan sifat penelitian. Setelah data terkumpul oleh penulis, selanjutnya data tersebut akan diolah dengan cara menyusun data secara sistematis dan dianalisis, kemudian dijabarkan dengan mengklasifikasikan data-data tersebut sesuai dengan kelompoknya masing-masing, untuk mendapatkan kejelasan mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian jual beli cincin batu akik dan permata melalui Facebook Live. 26 cara
7. Analisis data Teknik analisis bahan data pada penulisan ini yaitu menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dengan melakukan metode wawancara terhadap pihak yang terlibat yaitu penjual, pembeli dan pihak jasa pengiriman. 8. Teknik penarikan kesimpulan Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum, berupa hasil wawancara dan fakta khusus yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus.39 Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 39 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, Metodologi Penelitian, Bandung :CV. Mandar Maju, hlm. 23. 27
DAFTAR PUSTAKA A. Buku A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembanganya, Cetakan Pertama. Liberty, Yogyakarta. Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung. Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni. Abdulkdir Muhamad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, PT citra Aditiya Bakti, Bandung. Agus yudho hernoko, P.S. Atijah, 1955, An Introduction to The Law of Contract, 4th Ed., (New York: Oxford University Press Inc). Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Raja Grafindo Persada, Jakarta. Anastasia Diana, 2001, Mengenal E-Business, Andi Offset, Yogyakarta. Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, 2009, Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten, Malang: Tunggal Mandiri. Bagus Drie, 2015, Kemilau Batu Akik, Yogyakarta: Kobis. Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajagrafindo Persada, Depok. Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Daeng Naja HR, 2016, Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung. Dari Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsari, 2000, Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Dudu Duswara Machmudin, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Refika Aditama, Bandung. Edmon Makarim, 2004, kompilasi Hukum Telematika, Jakarta : PT. Raja Grafindo. Esther Dwi Magfirah, 2004, Perlindungan Konsumen Dalam e-commerce, Fakultas Ilmu Hukum Univesitas Gajah Mada, Yogyakarta. Evita P. Purnamasari, 2015, Batu Akik Karya Seni Berharga Jutaan, Kobis. Friedman dan Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Cet Ke IV, Citra Aditya Bakti, 122
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2 H. Mulyadi Nitisusastro, 2012, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan, Cetakan Kesatu. Alfabeta, CV. Bandung. Happy Susanto, 2008, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Transmedia Pustaka. I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika. Jafar Sodiq Assegaf, 2015, Perbedaan Jenis Batu bacan, Kobis. Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Johanes Gunawan, Artikel "Hukum Perlindungan Konsumen", Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. KBBI, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta : PT Gramedia Utama. KUH Perdata, 2014, Penerbit Buana Press, Jakarta. M. Agus Santoso, 2014, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan. Kedua, Kencana, Jakarta. M. Husni, 2009, Tinjauan Umum Mengenai Hontrak, Semarang: Press Undip. M.Yahya Harahap, 1982, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni. Mahardi Paramita, 2008, Kemilau Batu, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Mariam Darus Badrulzaman, 2011, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni. Mariam Darus Badrulzaman, 2003, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya,. Alumni, Bandung. Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta. Miru, Ahmadi, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Muchsin. 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum kontrak, Bandung: CV Mandar Maju. Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua. Kencana, Jakarta. Munir Fuady, 2008, Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Moderen di Era Global, , PT Citra Aditya Bakti,Bandung. P.N.H. Simanjuntak, 2019, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group. Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Hlm 94. 123
Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju. Putra Danayu, 2015, Ensiklopedi Jenis-Jenis Batu Akik dan Permata, Putra Ayu. R. Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, Jakarta PT, Intermasa. R. Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung. Resa Raditrio, 2014, Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Cet-1, Graha Ilmu, Yogyakarta. Ridwan Khairandy, 2014, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta. Rini Pamungkasih, 2009, 101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak), Jakarta: Gardien Mediatama. S. Imran, 2007, Asas-Asas dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis pada Hukum Perjanjian, Sinar Grafika. Sajipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Salim HS, 2014, Pengantar Hukum Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika. Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung. Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, Metodologi Penelitian, Bandung :CV. Mandar Maju. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia. Subekti, 1983, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, PT. Intermas, Jakarta. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Sudikno, 2008, Ilmu Hukum, Yogyakarta: Penerbit Liberty. Sukarmi, 2005, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik", Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Surya Pandu, 2015, Ensiklopedia Batu Akik Jenis dan Daya Tariknya, Cetakan Pertama, Cakrawala, Yogyakarta. 124
Titie Syahnaz Natalia, 2020, Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E- Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata., Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 11, Nomor. 1, hlm. 73-84. Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Pustaka Setia, Bandung. Wiyono Prodjodikoro, 1961, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung : Jakarta. Zainudin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. C. Jurnal Alya Yudityastri dan Suraji, 2020, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak"., Jurnal Privat Law, Vol. VII, Nomor. 2, hlm. 168. Amalia Rani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang, 9068/, Diakses pada tanggal 22 November 2021 Pukul. 17.35 WIB. Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, 2015, Analisis Hukum Kekuatan (E-Commerce) Dalam perspektif Mengikat perlindungan Pihak. Para , Diakses pada tanggal 8 September 2021, Pukul 15.54 WIB. Jual Beli Online hukum Bagi Cindy Aulia Khotimah. dan Jeumpa Crisan Chairunnisa. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce), Jurnal BLC, Vol. 01, No. 02, hlm. 14-20. I Wayan Gde Wiryawan, Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi ECommerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery), Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 4 No. 2 September 2021, 188-202. Hlm. 187- 202. Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi, "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. 125
126 Bandung, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No.2, 2006, Fakultas Hukum, UNPAR, hlm. 167. Pande Putu frisca Indiradewi, I Gusti Ayu Puspawati, dan I Dewa Gede Rudy, Kekuatan Mengikat Kontrak Baku Dalam Transaksi Elektronik, 170/, Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2021 Pukul. 10.10 WIB. Rika Mawarni,"Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi e- facebook"., Jurnal Hukum Progresif, Vol. commerce melalui X/No.1/Juni 2016, Hlm. 1642-1657. Rosalinda Elsina Latumahina, 2015, "Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik, Gema Aktualita, Vol. 4 No.1, Hlm. 43- 52. D. Wawancara Wawancara Bapak Andreasdoh selaku penjual cincin batu akik yang diinformasikan kepada penulis pada tanggal 20 Desember 2021. Wawancara Bapak Nico selaku penjual cincin batu akik yang diinformasikan kepada penulis pada tanggal 24 Agustus 2021. Wawancara Bapak Mayendra selaku perwakilan pihak jasa pengiriman JNE yang diinformasikan kepada penulis pada tanggal 11 Desember 2021. Wawancara Bapak Michael selaku perwakilan pihak jasa pengiriman JNT yang diinformasikan kepada penulis pada tanggal 3 Desember 2021. E. Website / Internet Cara jualan melalui fitur live streaming took online, jualan-live-streaming, Diakses pada tanggal 28 September 2021, Pukul 15.13 WIB. Cincin, Diakses pada tanggal 1 November 2021 pada pukul 17.01 WIB. Dinda Silviana Dewi, Cara streaming Facebook Live di perangkat Pc, Android, dan IOS, android-dan-ios-eqne, Diakses pada tanggal 1 November 2021 pada pukul 16.35 WIB. Facebook, "Members Rumah Kebaya Vera", Groups Facebook, Diakses pada 4 Desember 2021 Pukul 20.12 WIB. Facebook, Diakses pada tanggal 28 September 2021 pada pukul 19.18 WIB. Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik.
127 konsumen-transaksi-elektronik/. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 19.00 WIB. Ibnu Ismail, Facebook Live Streaming: Pengertian dan Pentingnya Untuk Meningkatkan Engagement Bisnis, Sarabjit Singh Sandhu, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli, Diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 16.28 WIB. Sophia Bernazzani, Cara Menggunakan Facebook Live: Panduan Utama, - Stefan William, 2021, Mengenal Batu Safir (Sapphire), Akik, Wagiman Diakses pada tanggal 1 November pada pukul. 18.00 WIB. Wiryosukiro, Pengertian Batu Wahyu Kurniawan, 2020, 9 Jenis Batu Akik Termahal dan Terpopuler, Xendit, 5 Alasan Mengapa Anda Membutuhkan Facebook Live untuk Bisnis, facebook-live-untuk-bisnis/