Jurnal Al - Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah Vol. 26 No. 2 Juni - Desember 2020, 185- 215 DOI. 10.22373/albayan.v27i1.8433 THE EXISTENCE OF MINORITIES IN THE SPECIFICITY OF ISLAMIC SYIAR IN ACEH, INDONESIA Hasan Basri M. Nur Universiti Utara Malaysia, Malaysia email: hasan_basri@ahsgs.uum.edu.my Syed Sultan Bee Packeer Mohamed University Utara Malaysia, Malaysia email: ss.bee@uum.edu.my Nor Azlah Sham Rambely University Utara Malaysia, Malaysia email: azlah@uum.edu.my Abstract The Majority (98,91%) of Aceh population are Muslims. Other religious followers are hardly in number (minority) in Aceh; Christian (0,79%), Catholic (0,19%), Buddhist (0,11%), and Hinduism (0,00%). The Muslim majority of Aceh population pushed the Indonesian government to granted special right in order to implement Islamic syi'ar and Islamic law in Aceh. Life of minority of other religious followers, often become an attention from Aceh outsiders. Aceh geographic location on international maritime belt allowed its community to get in touched with different civilizations, stimulated openness and tolerance for its peoples. Islamic mission model without violence in Aceh in early days established humanism that make minority fell safe among syi'ar and sharia (Islamic law) implementation in Aceh. Nevertheless, there is little obstacle among believers' relationship in Aceh Singkil District. To keep believers live in harmony, minorities who are comers to respect local wisdom which are characterized fully with Islamic nuance and protected by Indonesia law. Keywords: Minority, Islamic Syi'ar, Aceh Diterima: Juni 2020. Disetujui: Agustus 2020. Diterbitkan : Desember 2020 E-ISSN: 2549-1636 P-ISSN: 1411-5743
Abstrak Mayoritas (98,91%) penduduk Aceh menganut agama Islam. Umat agama lain sangat sedikit (minoritas) di Aceh, yaitu Kristen (0,79%), Katolik (0,19%), Buddha (0,11%), Hindu (0,00%). Kondisi penduduk Aceh yang mayoritas mutlak beragama Islam mendorong Pemerintah Indonesia untuk memberikan hak istimewa (khusus) kepada Aceh dalam aspek penerapan syiar dan Syariat Islam. Kehidupan umat-umat minoritas sering menjadi perhatian berbagai pihak di luar Aceh. Letak geografis Aceh yang berada di jalur maritim dunia membuat penduduknya bersentuhan dengan berbagai peradaban yang menciptakan keterbukaan dan toleransi bagi penduduk setempat. Model dakwah Islam di Aceh masa lampau yang tanpa kekerasan telah mendorong lahirnya masyarakat Aceh yang humanis sehingga umat minoritas dapat hidup dengan tenang di tengah pelaksanaan syiar dan syariat Islam. Meskipun demikian, terdapat sedikit keretakan hubungan antarumat beragama di Kabupaten Aceh Singkil. Untuk menjaga kehidupan umat beragama agar tetap harmonis, umat-umat minoritas yang merupakan pendatang diimbau untuk menghormati kearifan lokal Aceh yang penuh nuansa Islam dan dijamin oleh Undang-undang Republik Indonesia. Kata Kunci: Umat Minoritas, Syiar Islam, Aceh Pendahuluan Aceh merupakan wilayah terbarat dan terluar dari kepulauan Indonesia, tepatnya di ujung barat Pulau Sumatera. Letak Aceh sangat strategis dalam kaca mata dunia. Ia berada pada jalur pelayaran internasional, berbatasan langsung dengan dua lautan penting di dunia, yaitu Selat Malaka di bagian utara serta Samudera Hindia di bagian barat dan selatan. Selat Malaka telah menjadi jalur transportasi penghubung bangsa- bangsa di dunia sejak zaman kuno.1 Dari masa ke masa, kapal- kapal yang melintas di Selat Malaka sering melakukan 1 Kabib Sholeh, Widya Novita Sari, and Lisa Berliani, ―Jalur Pelayaran Perdagangan Kuno Di Selat Bangka Sebagai Letak Strategis Berkembangnya Kekuasaan Maritim Sriwijaya Abad Vii-Viii Masehi,‖ SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah 1, no. 1 (2019): 25-34, 186
persinggahan (transit) di dermaga-dermaga yang ada di pesisir lainnya di pantai Aceh dan kerajaan-kerajaan Melayu sepanjang Selat Malaka. 2 Kapal-kapal asing ini tentu saja bermuatan orang-orang dari berbagai latar belakang etnik, budaya, bahasa, dan agama. Sehubungan letaknya di gerbang bagian barat Selat Malaka, maka Aceh menjadi perhatian bangsa-bangsa yang menggunakan transportasi laut. Aceh menjadi tempat transit para tamu dari belahan dunia lain seperti Cina, India, Eropa, dan Arab. Kontak pelayaran Aceh dengan dunia luar diawali oleh datangnya berbagai bangsa asing dengan berbagai kepentingan, seperti perniagaan, diplomatik, invasi politik, dakwah, dan lain sebagainya. Dari proses panjang inilah kemudian lahir kebudayaan baru yang merupakan perpaduan budaya-budaya dari Timur dan Barat, sehingga di kemudian hari ada ―sejarawan‖ yang memakai teori ―cocoklogi‖ dan menyimpulkan ―ACEH‖ sebagai keturunan (singkatan) dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia.3 Dari rentetan panjang persentuhan dan pergaulan masyarakat Aceh dengan berbagai bangsa dan agama di dunia pada akhirnya Islam menjadi agama utama yang dianut oleh orang Aceh. Agama-agama lain, terutama Hindu dan Buddha, secara perlahan ditinggalkan ketika Islam mulai diperkenalkan kepada penduduk Aceh. Dalam perkembangan selanjutnya Islam menjadi identitas orang Aceh. Semua sendi kehidupan 2 Shinatria Adhityatama and Priyatno Hadi Sulistyarto, ―Bukti Langsung Interaksi Perdagangan Di Kepulauan Riau; Studi Pada Situs Arkeologi Bawah Air Di Pulau Natuna Dan 127-35, Segara Pulau Bintan,‖ Jurnal 14, no. 3 (2018): 3 Komalawati, Etty Indriaty, and Al Supartinah, ―Profil Jaringan Lunak Dan Keras Wajah Lelaki Dan Perempuan Dewasa Etnis Aceh Berdasarkan Keturunan Campuran Arab, Cina, Eropa Dan Hindia,‖ Cakradonya Dent Journal 5, no. 2 (2013): 542-618, 187
orang Aceh dihiasi bahkan diukur dengan norma-norma Islam. Sebuah pernyataan bijak (hadih maja) berbunyi: Hukom ngen adat lagee zat ngen sifeut, artinya hukum Islam dengan adat istiadat di Aceh bagaikan zat dengan sifatnya, yang satu dengan lainnya menyatu, tidak mungkin dipisahkan. Artikel ini berupaya mengulas persoalan eksistensi penganut agama-agama minoritas dalam kekhususan Aceh yang diberi kewenangan oleh Undang-undang di Republik Indonesia untuk menjalankan dakwah dan syariat Islam. Persoalan-persoalan yang dibahas mencakup: a). Bentuk keberagaman dan keberagamaan yang dipraktikkan dalam lintasan sejarah Aceh; b). Faktor-faktor yang berkontribusi pada terbentuknya sikap toleransi beragama di Aceh; c). Eksistensi penganut agama-agama selain Islam di tengah penerapan syariat dan syiar Islam di Aceh; c). Bentuk keretakan hubungan umat beragama terjadi di Aceh; dan d). Model keberagamaan yang perlu dipertahankan sebagai ciri khas Aceh. Hasil Penelitian Keberagaman dan Keberagamaan Aceh dalam Lintasan Sejarah Aceh terletak di gerbang transportasi internasional sehingga ia menjadi daerah terbuka. Keterbukaan ini kemudian melahirkan sikap toleran pada penduduknya dan dapat menghargai adanya perbedaan dalam keyakinan. Agama Hindu dan Buddha yang dibawa para agamawan dari India dapat menyatu dalam masyarakat Aceh sampai kemudian digantikan 188
oleh Islam secara perlahan dan damai, ketegangan, konflik, apalagi perang berdarah. tanpa adanya Adanya kontak budaya, terutama dengan muslim India dan Timur Tengah, agama Islam pun mulai masuk ke wilayah Aceh. Kedatangan dan penyebaran Islam merupakan suatu proses yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Islam Nusantara. Masih menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ahli sejarah mengenai daerah mana di Aceh yang lebih awal Islam. Beberapa sarjana menyebutkan bahwa Peureulak (sekarang Aceh Timur). Sementara para ahli lainnya menyebutkan tempat paling awal menerima Islam di Aceh adalah Samudera Pasai (sekarang Aceh Utara). Selain itu, ada yang berpendapat bahwa Islam di Aceh pertama sekali datang ke Kampung Pande (sekarang Banda Aceh), dan ada yang meyebutkan Lamuri (sekarang Aceh Besar). 4 Terlepas dari perdebatan tersebut, para ahli sejarah yang telah melakukan penelitiannya, seperti Moquette, Snouck Horgronje, Hamka, Ali Hasymi, Azyumardi Azra, Husaini Ibrahim, dan lainnya, bersepakat bahwa tempat paling awal kedatangan Islam di Nusantara adalah Aceh. Kemudian barulah berkembang/disyiarkan ke berbagai wilayah lainnya di Asia Tenggara. Setelah Islam diterima oleh raja-raja lokal di Aceh, kemudian kerajaan-kerajaan tersebut menjadi basis penyebaran Islam ke negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.5 Keberhasilan islamisasi secara damai di kerajaan- kerajaan Melayu yang dimulai sejak abad ke-7 merupakan hasil terhadap dari kebijakan toleransi yang diberikan Islam 4 Husaini Ibrahim, Awal Masuknya Islam Ke Aceh; Analisis Arkeologi Dan Sumbangannya Pada Nusantara (Banda Aceh: Aceh Multivision, 2016). 5 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama: Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII (Bandung, 1994). 189
kebudayaan setempat. Kebijakan telah memberi pengaruh terhadap kebudayaan Indonesia sehingga wajah Islam Nusantara berbeda dengan wajah Islam di belahan dunia mana pun, terutama Timur Tengah. Budaya pra-Islam Indonesia telah menyatu dengan budaya Islam yang dibawa oleh para juru dakwah dari Arab, India, atau Persia. tersebut islamisasi di Asia Tenggara tidak dilakukan melalui invasi dan ekspansi militer. Masuknya Islam ke kawasan lebih mengedepankan pendekatan budaya yang dilakukan oleh pedagang dan pendakwah petualang. Itulah sebabnya islamisasi di Asia Tenggara memakan waktu panjang, bilangan abad lamanya. Penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara sangat damai, tidak ada pertikaian, dan konflik berdarah. Gerakan dakwah yang dilakukan pedagang muslim dan kaum sufi sejak abad ke- 7 baru membuahkan hasil berupa terbentuknya kerajaan Islam pertama pada awal abad ke-13 M, yaitu Kerajaan Samudera Pasai dengan raja pertama Malikussaleh (malik al-shalih = raja yang baik, adil) sebagai gelar dari nama asli pra-Islam, Meurah Silu. Kedatangan Islam dan proses ini Konsekuensi disebarkan dengan pendekatan budaya, maka terdapat beberapa budaya warisan lama yang tetap lestari dalam Islam Nusantara. Contohnya, tradisi tepung tawar (peusijuek) dalam masyarakat Aceh merupakan salah satu tradisi pra-Islam yang telah melekat dan menyatu dalam budaya Islam lokal. Peusijuek (selametan) dilakukan pada peristiwa-peristiwa penting, seperti perkawinan, kelahiran, penempatan rumah baru, pembukaan usaha, dan lain-lain. Tujuan dari tradisi ini adalah mengharapkan akan datangnya suatu keberkahan dari setiap peristiwa. Adopsi budaya lokal ini 190
dilakukan dengan memberi warna Islam. 6 Wujud adopsi budaya lama ke dalam Islam terlihat nyata dalam prosesi peusijuek, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan memanjatkan doa kepada Allah SWT. seperti pembacaan Faktor Terwujudnya Masyarakat Toleran di Aceh Adanya agama yang berbeda-beda di kalangan manusia di dunia ini ada fakta yang tak dapat ditolak. Dalam Islam fenomena ini dinamakan sunnatullah, sebuah ketetapan dari Sang Pencipta. Orang Aceh dapat memahami dan menerima fakta adanya keyakinan yang berbeda-beda ini. Sikap toleran dan menghargai dalam masyarakat Aceh dilatarbelakangi beberapaf faktor, antara lain: Ajaran Islam Islam meyakini bahwa manusia berasal dari keturunan yang sama, Adam As. Meskipun berasal dari keturunan yang terus sama, namun dalam perkembangannya manusia berkemajuan sehingga menjadi berbagai macam suku dan bangsa. Dalam surah al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman: اًبىُعُش ْمُكاَنْلَع َج َو ٰىَثْنُأ َو ٍرَكَذ ْن ِم ْمُكاَنْقَل َخ اَّنِإ ُساَّنلا ا َهُّيَأ اَي َلِئاَبَق َو ٌميِلَع َ ٌريِب َخ َّاللَّ َّنِإ ۚ ْمُكاَقْتَأ ِ َّاللَّ َدْن ِع ْمُك َم َر ْكَأ َّنِإ اىُف َراَعَتِل 6 Hasan Basri M Nur, Ahmad Zaki Husaini, Geografi Islam; Dari Geografer Muslim Klasik, Kiprah Penjelajah Hingga Kantong-Kantong Islam Di Negara Non-Muslim (Banda Aceh: Yayasan Al-Mukarramah, 2015). 191
―Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya semulia- mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.‖ Agama Islam mengakui perbedaan manusia dari aspek agama, masing-masing manusia beribadah dengan caranya sendiri dan tidak boleh dicampuradukkan. Dalam surah al- Kafirun ayat 30 Allah berfirman: ﴿ َنو ُرِفاَكْلا اَهُّيَأ اَي ْلُق ﴿ ُدُبْعَأ ٣ ﴿ ِنيِد َيِل َو ْمُكُنيِد اَم َنوُدِباَع ْمُتنَأ َلَ َو ﴾ ٢ ﴿ ُدُبْعَأ اَم َنوُدِباَع ْمُتنَأ َلَ َو ﴾ ْمُكَل ﴾ ٥ ﴿ َنوُدُبْعَت اَم ُدُبْعَأ َلَ ﴾ ١ ﴿٤ ْمُّتدَبَع اَّم ٌدِباَع اَنَأ َلَ َو ﴾ ٦﴾ ―Katakanlah (wahai Muhammad): Hai orang-orang kafir (1). Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (2). Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah (3). Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat (4). Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat (5). Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku" (6). Pada dasarnya Allah SWT selaku Sang Pencipta memiliki kuasa untuk menciptakan manusia hanya terdiri dari satu suku bangsa dan satu agama saja, akan tetapi Allah tidak melakukan yang demikian itu. Jika Tuhan selaku Sang Pencipta membiarkan adanya manusia dengan beragam budaya, 192
etnik dan agama, maka tidak ada alasan bagi manusia sebagai makhluk untuk membenci dan mengusir orang yang berbeda keyakinan. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat 8-9 Surah al- Mumatahanah menjelaskan bahwa umat Islam mesti berbuat baik dalam hubungan sosial dengan semua orang yang berbeda agama selama mereka tidak melakukan kejahatan dan peperangan terhadap orang Islam. Shihab berpendapat jika dalam hubungan sosial, orang kafir berada di pihak yang benar sementara orang Islam berada di pihak yang salah, maka orang Islam yang menjadi penengah harus membela pihak yang benar walaupun dia berbeda agama. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang berbuat baik dengan kaum kafir yang berbuat jahat dan mengusir orang-orang Islam. 7 Dengan demikian, maka tampaklah agama Islam cinta akan perdamaian dan melindungi kaum non-Islam sejauh mereka tidak mengganggu Islam. Golongan ini dalam Islam disebut sebagai kafir zimmi yang mesti dilindungi. Hubungan sosial menjadi keharusan bagi manusia yang hidup di muka bumi. Hanya dalam perkara-perkara aqidah dan ibadah saja Allah melarang umat Islam mencampuradukkan praktiknya dengan penganut agama-agama lain. Urusan-urusan di luar aqidah dan ibadah, seperti sosial, pendidikan, politik, dan perniagaan, maka tidak ada halangan bagi umat Islam untuk menjalin kerja sama dengan orang yang berbeda agama. 7 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 14th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm 167-170. 193
Islamisasi secara Damai Di luar faktor ajaran Islam, terdapat kondisi historis yang melatarbelakangi umat Islam di Aceh sehingga dapat menerima fakta adanya agama lain di luar Islam, yaitu proses pengislaman (islamisasi) orang-orang di Aceh yang dilakukan secara damai, tanpa melalui kekerasan. Sejarah mencatat terwujudnya masyarakat Aceh yang beralih dari agama Hindu kepada Islam dilalui dengan berbagai tahapan, pendekatan, dan tidak ada muatan kekerasan seperti perang dan penaklukan dengan kekuatan militer. Islamisasi secara damai ini juga berlaku bagi daerah-daerah lain di Nusantara, sehingga Islam di wilayah Nusantara memiliki khas tersendiri dan seyogianya ini dipertahankan. Eksistensi Umat Minoritas di Aceh Walaupun agama Islam sangat dominan di Aceh -- identitas orang Aceh-- namun bahkan masyarakatnya sangat toleran terhadap keberadaan penganut agama-agama lain. Penganut agama lain di Aceh diberikan kesempatan dan tempat untuk dapat beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Rumah-rumah ibadah non- muslim (gereja, vihara, kuil, kelenteng) yang sudah berdiri sejak masa Kesultanan Aceh dan masa Kolonialisme Belanda tetap dibiarkan berdiri dan diizinkan difungsikan sebagai tempat ibadah setelah pasukan Kolonial Belanda angkat kaki dari bumi Aceh. telah menjadi Sejumlah rumah ibadah milik umat non-muslim berdiri megah di pusat-pusat kota di Aceh. Di antaranya adalah Gereja Katolik Hati Kudus di Simpang Lima Kota Banda Aceh; 194
Gereja Kristen GPIB di Jalan Raya Pacut Baren Banda Aceh; Gereja HKBP di Jalan Pelangi Banda Aceh, dua unit gedung vihara di Jalan Raya Panglima Polem Banda Aceh; Kuil Hindu di persimpangan Kedah Banda Aceh; Kelenteng tua di Kota Idi, Aceh Timur; dan banyak lagi di kabupaten/kota di Aceh, terutama di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sabang. Semua rumah ibadah milik umat non-muslim itu menjadi saksi bisu betapa tingginya toleransi warga Aceh yang tak pernah mengusik jamaah dan ibadah penganut agama-agama lain dari masa ke masa. Tidak hanya itu, konflik berlatarbelakang agama yang sempat melanda Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia ketika gerakan reformasi Indonesia pada tahun 1998 tidak berhasil memprovokasi warga Aceh. Warga Aceh tidak terpancing dalam upaya penggiringan aksi reformasi ke arah aksi kebencian terhadap etnik dan agama lain. Warga Aceh yang mayoritas mutlak beragama Islam tidak terpancing untuk merusak gereja, vihara, dan kuil. Mereka tidak terpancing untuk mengusir warga etnis lain, terutama Cina, sebagaimana yang terjadi di Jakarta. Orang-orang non-Islam tetap eksis dan dapat hidup damai di Aceh. Di Banda Aceh terdapat sebuah pemukiman di tengah perkotaan yaitu Gampong (Kelurahan) Peunayong yang penduduknya terdiri dari berbagai latar belakang etnik, budaya dan agama. Etnik Tionghoa dengan agama Buddha sangat dominan di Peunayong, di samping penduduk lokal Aceh yang menganut agama Islam. Selain penduduk Buddha dan Islam, di Peunayong juga terdapat penduduk Kristen dan Katolik dari etnik Batak. Kelompok masyarakat Tionghoa umumnya berprofesi sebagai pedagang. Para penganut agama Buddha, 195
Kristen, Katolik dapat eksis dan menyatu dengan penduduk lokal yang beragama Islam di sini. Karena keragaman budaya dan agama di kawasan ini, maka Peunayong dijuluki sebagai ―Kampung Keragaman Budaya‖.8 Implementasi syariat Islam serta syiar Islam sama sekali tidak mengganggu keberadaan kelompok penganut agama-agama minoritas (Kristen, Katolik, Buddha, Hindu) di Aceh. Penerapan syariat Islam ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor tentang 44 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Undang-undang tersebut secara operasional dijabarkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang busana muslim/muslimah dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyangkut tindak pidana khamar (minuman keras), maisir (perjudian), khawat (mesum) dan zina. Tahun 1999 Penerapan syariat Islam tidak menjadi kendala bagi para penganut agama-agama minoritas karena regulasi ini hanya berlaku bagi penduduk Aceh yang beragama Islam. Sementara untuk penduduk selain Islam diberikan kebebasan memilih antara hukum nasional (KUHP) dan qanun Aceh. 9 Meski demikian, tidak jarang terdapat penganut agama selain Islam yang melakukan tindak pidana tapi kemudian secara suka rela mereka memilih untuk diterapkan qanun Aceh dalam kasus 8 Eka Srimulyani et al., ―Diasporic Chines Community in Post- Conflict Aceh Socio-Cultural Identities and Social Relations with The,‖ Al- Jami'ah: Journal of Islamic Studies 56, no. 2 (2018): 395-420, 9 Iwan Bahagia, ―Warga Non-Muslim Di Aceh Boleh Pilih Hukuman Syariat Atau KUHP,‖ Kompas, April 14, 2016, 196
yang dihadapi. Alasan mereka memilih diterapkan hukum berdasarkan qanun Aceh adalah karena setelah menjalani hukuman cambuk maka mereka tak perlu lagi menjalani hukuman penjara dan dapat kembali bekerja seperti biasa. Alem dan Amel (dua orang warga keturunan Tionghoa dan beragama Buddha di Aceh Tengah) seacara suka rela memilih untuk diterapkan hukuman cambuk sesuai qanun terbukti mereka kerjakan. syariah atas kesalahan yang Keduanya mengatakan: Kami hidup di Aceh, sehingga kami harus mematuhi peraturan di wilayah kami. 10 Selain itu, terdapat juga penganut agama Kristen yang memilih penerapan qanun syariah atas kesalahan yang dilakukannya. Jono Simbolon meminta dikenakan pasal 1 ayat 1 tentang khamar dan dihukum cambuk sebanyak 36 kali di depan umum. Terhukum meminta sendiri untuk dijatuhi hukuman sesuai hukum Islam.11 Keberadaan penganut agama-agama selain Islam yang merasa aman dan nyaman tinggal di Aceh di tengah penerapan syariat dan syiar Islam juga diungkapkan oleh tokoh-tokoh agama non-Islam yang telah lama tinggal di Aceh. Idaman Sembiring, pemuka agama Kristen yang telah empat puluh tahun tinggal di Aceh, mengaku cukup nyaman tinggal di Aceh. Idaman bermukim di Aceh sejak dia mulai kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 1981 hingga pensiun kerja sebagai Pegawai 10 Tempo.co, ―Tukang Sabung Ayam Ini Di Aceh Dihukum Cambuk,‖ tempo.co, 2017, 11 Modusaceh, ―10 Pelanggar Syariat Dicambuk, Satu Orang Beragama Kristen,‖ 2018, 197
Negeri Sipil (PNS) di Banda Aceh pada tahun 2019.12 Selain sebagai PNS, Idaman memiliki usaha dagang buah-buahan di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Rasa aman, nyaman, dan tenang bagi penganut agama-agama minoritas lainnya juga diakui oleh tokoh-tokoh agama Katolik, 13 Buddha, 14 dan Hindu15. Keretakan Kerukunan Beragama di Aceh Terdapat dua bentuk keretakan terkait hubungan umat beragama di Aceh, yaitu keretakan antarumat beragama dan keretakan internal Islam. Keretakan antarumat agama bersifat lama dan cenderung ―terjadwal‖. kasuistik, berlangsung Keretakan ini kerap terjadi di Kabuapten Aceh Singkil. Keretakan Hubungan Antaragama Keretakan hubungan umat Islam dengan Kristen di Kabupaten Aceh Singkil dipicu oleh pendirian gereja baru. Tahun 1979 adalah awal terjadinya konflik fisik antara umat Islam dengan umat nasrani. Ketika itu Singkil masih di bawah protektorat Kabupaten Aceh Selatan. Konflik Singkil 1979 bermula dari adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan isu kristenisasi. Saat itu seorang penginjil 12 Hasan Basri, ―Pemuka Kristen: 40 Tahun Tinggal Di Aceh, Saya Cukup Nyaman,‖ Acehtrend, 2020, 13 ―Umat Katolik Enjoy Tinggal Di Aceh,‖ Acehtrend, 2017, 14 ACEHNEWS, ―Perayaan Imlek Di Aceh Berjalan Aman Dan Nyaman,‖ Acehnews.Net, 2017, 15 Kesbangpol Kota Banda Aceh, ―Umat Hindu Sangat Aman Dan Nyaman Tinggal Di Banda Aceh,‖ Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2017, 198
dari GTI Sumatera Utara datang ke Gunung Meriah, Aceh Singkil, untuk mendirikan gereja baru. Kejadian ini memicu protes dari umat Islam. Konflik tersebut diselesaikan secara musyawarah yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui perundingan oleh delapan ulama (Islam) dan delapan pengurus gereja (Kristen) dan diakhiri dengan diadakannya Ikrar Kerukunan Bersama pada tanggal 13 Oktober 1979.16 Kesepakatan Oktober 1979 adalah hanya boleh dibangun 1 unit gereja dan 4 undung- undung (gereja kecil) di Singkil. Pada tahun 1995 terjadi pembakaran di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD). Namun berkat bantuan warga gereja itu dapat diselamatkan. Lalu pada tahun 1998 gereja kembali dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Pada tahun 2001 terjadi gejolak dan protes dari umat Islam karena umat Kristen meminta pendirian tambahan gereja padahal umat Islam telah memberikan toleransi untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. 17 Pemda setempat tidak tegas, tidak segera mengeksekusi kesepakatan 1979 sehingga muncul beberapa gejolak seiring pertumbuhan geraja baru. Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 sejumlah elemen masyarakat Islam menggelar demonstrasi menuntut Bupati Aceh Singkil untuk membongkar beberapa gereja dan undung- undung yang berdiri secara illegal dan mencapai 20 unit. Pemkab Aceh Singkil tidak menggubris tuntutan ini. Tiga 16 Mallia Hartani and Soni Akhmad Nulhaqim, ―Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil,‖ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 2 (2020): 93, 17 Hartani and Nulhaqim. 199
tahun berselang jumlah gereja dan undung-undung terus menjamur, kini sudah mencapai 27 unit. Lalu tanggal 11-13 Oktober 2015 massa dalam jumlah ribuan berkumpul di Lipat Kajang Bawah menuntut agar bupati membongkar gereja- gereja dan undung-undung yang dibangun secara ilegal dan di luar kesepakatan 1979. Tanggal 13 Oktober 2015 situasi makin panas. Massa demonstran membakar 1 unit gereja di Desa Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah dan 1 gereja lagi di Desa Danguran Kecamatan Simpang Kanan. Akan tetapi belum sempat dilakukan pembakaran, kelompok Kristen terlebih dahulu menghadang kelompok muslim dari daerah perbukitan dengan senjata berburu babi. Akibatnya 1 orang meninggal di tempat, 1 orang lumpuh seumur hidup dan 3 orang luka tembak. Kalau melihat beberapa peristiwa di atas tampaknya bulan Oktober menjadi sangat sakral. Kekerasan kerap terjadi pada bulan ini. Bisa jadi terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan bulan Oktober sebagai ajang mengenang dan mengarahkan perhatian umat dan masyarakat dunia ke Aceh Singkil. Dalam hal tokoh-tokoh agama dan aparat keamanan perlu siaga pada setiap memasuki bulan Oktober. Pada tahun 2020, tanda-tanda pengulangan konflik juga ―dimunculkan‖ menjelang bulan Oktober. Hal ini dapat dilihat dari pendirian rumah dinas pendeta Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) yang tanpa izin dan pernyataan pers Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Jakarta ini, 200
tertanggal 7 September 2020.18 Dairi adalah daerah (kabupaten) yang masuk dalam Provinsi Sumatera Utara, namun penganut Kristen asal Dairi kerap membuat masalah di Singkil dan melanggar kearifan lokal Aceh. Keretakan Hubungan Internal Islam Dalam dua dekade terakhir di Aceh mulai datang ―juru dakwah‖ yang merupakan alumni dari negara-negara tertentu di Timur Tengah. Juru dakwah ini hendak melakukan ―pemurnian‖ aqidah dan ―pelurusan‖ praktik ibadah umat Islam Aceh yang telah ratusan tahun mentradisi. Mereka kerap melakukan protes terhadap tradisi Islam di Aceh yang mengakomodir kearifan lokal, seperti tradisi kenduri maulidur rasul selama 100 hari, tradisi kenduri dan tahlilan pada rumah orang meninggal, tradisi peusijuek, dan lain-lain. Kekerasan verbal, bahkan terkadang fisik, kerap menjadi reaksi atas kehadiran ―juru dakwah‖ dengan membawa materi ―baru‖ ini. Akhir-akhir ini, di internal umat Islam Aceh terkesan terbelah dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu ―pemurni‖ cenderung memandang beberapa praktik ibadah ―kelompok tradisional‖ tidak mempunyai dasar, menyimpang dan bahkan mendekati sesat. Sementara kelompok kedua dari kalangan tradisional cenderung memandang sebaliknya. Mereka kerap melakukan perlawanan, bahkan cenderung melakukan serangan balik terhadap aktivitas-aktivitas kelompok ―pemurni‖ tadi. Ishlah sudah pernah dilakukan melalui Muzakarah Ulama Aceh pada 18 PGI, ―Hentikan Praktik Diskriminasi Dan Intoleransi Di Singkil: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Harus Patuhi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia‖ (Jakarta, 2020), 201
27 Oktober 2015 di Banda Aceh19. Muzakarah Ulama Aceh 2015 memutuskan perkara-perkara yang dipertentangkan termasuk dalam ranah sunat yang bermakna tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakannya. Akan tetapi tampaknya hasil Muzakarah Ulama Aceh kurang mendapat sosialisasi sehingga di grass root masih terjadi percekcokan, terutama menjelang datang bulan Ramadhan dan pada bulan-bulan peringatan Maulid Nabi SAW. Beragam dalam Bingkai Syariat Islam Ada pepatah: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya para tamu atau pendatang hendaknya senantiasa menghormati dan menghargai kebiasaan orang- orang setempat. Jangan paksakan kebiasaan dan tradisi dari tempat kita untuk dijalankan di tempat baru sebelum mendapat restu dari orang tempatan. Dengan cara seperti itu, maka kedamaian dan keharmonisan hubungan sosial antaretnik, antarbudaya, dan antaragama akan terwujud. Aceh adalah provinsi di Indonesia yang berbeda dengan provinsi-provinsi terkenal dengan lain, Aceh penduduknya yang taat dan sangat bangga pada pada agama Islam. Penduduk Aceh sangat dominan (mayoritas mutlak) beragama Islam. Laporan pada tahun 2016 penduduk Aceh mencapai 5,028,689 orang; 98,91% menganut agama Islam, 0,79% beragama Kristen, 0,19% beragama Katolik, 0,11% beragama Buddha, 0,00% beragama Hindu. Sementara jumlah penduduk Aceh yang menganut agama Konghucu tidak 19 MPU Aceh, ―Ini Hasil Muzakarah Ulama Di MPU Aceh,‖ MPU Aceh, 2015, 202
terdata20. Data ini menunujukkan bahwa Islam adalah agama mayoritas mutlak di Aceh. Penduduk selain Islam adalah semuanya para pendatang dari daerah-daerah lain di Indonesia. Tidak terdapat orang berdarah Aceh yang beragama selain Islam, kecuali satu dua orang yang murtad belakangan. Provinsi Aceh mendapat hak khusus dalam penerapan Syariat Islam. Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). 21 Berdasar UU tersebut, Pemerintah Aceh diizinkan membuat Peraturan Daerah (qanun) yang sesuai dengan hukum dan syiar Islam sebagai bagian dari kekhususan Aceh. tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah adalah bagian dari jabaran mandat yang ada dalam UUPA. Dalam Qanun Nomor 4/2016, pada pasal 14 ayat (2), disebutkan pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: Qanun Nomor 4 Tahun 2016 a. Daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah; 20 Rakhmad Mulyana, ―Persentase Penduduk Menurut Pemeluk Agama Dalam Kabupaten/Kota Tahun 2016‖ (Banda Aceh, 2017). 21 Hasan Basri, ―Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia,‖ Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 3 (2011): 75-92, 203
b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna tempat ibadah disahkan oleh keuchik atau nama lain; Dalam Qanun Nomor 4/2016, pasal 6 ayat (1), disebutkan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat tbadah. Selanjutnya pada pasal 18 disebutkan, gubernur dan bupati/walikota wajib menertibkan dan/atau melarang penggunaan bangunan untuk tempat ibadah yang tidak memiliki izin. Meskipun mayoritas penduduk Aceh menganut agama Islam, namun minoritas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha hidup dalam suasana damai, rukun dan dapat melakukan aktivias sosial, perdagangan, pendidikan, ibadah, dan politik secara terbuka di Aceh. Tidak pernah ada ancaman dan tekanan dari mayoritas Islam terhadap minoritas agama-agama lain di Aceh. Gereja Kristen, Katolik, vihara, dan kuil berdiri dengan bentuk yang megah di beberapa jalan-jalan utama di Banda Aceh. Minoritas agama-agama selain Islam dapat dengan leluasa menjalankan ibadah di gereja, vihara, maupun kuil. Mereka juga boleh merayakan hari raya agama masing- masing. Pemuka Katolik di Aceh, Baron Ferison Pandiangan, mengakui adanya ketenangan dan kebebasan beribadah bagi umat Katolik di Aceh. ―Mereka bahagia ini membuktikan masyarakat Katolik yang ada di Aceh sangat diterima dengan baik. Tidak ada ketakutan kami merayakan Natal malam ini. Tidak ada ancaman, ibadah kami berlangsung dengan sukacita,‖ ujar Baron kepada Kumparan menanggapi perayaan Natal 204
2018. 22 Hal senada juga diakui oleh tokoh Kristen di Aceh, Idaman Sembiring.23 Secara statistik, penduduk beragama Kristen dan Katolik di Aceh ―banyak‖ terdapat di daerah-daerah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Terdapat empat daerah (kabupaten/kota) di Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Singkil, Kota Subulussalam, dan Aceh Tamiang. Komposisi penduduk berdasar agama di Tenggara ialah sebagai berikut: Islam (87,61 %), Kristen (8,63 %), Katolik (1,85 %), Buddha (0 %), Hindu (0 %), dan Konghucu (0 %). Di Aceh Singkil, Islam (89,14 %), Kristen (10,54 %), Katolik (1,88 %), Buddha (0 %), Hindu (0 %), dan Konghucu (0 %). Di Kota Subulussalam, Islam (97,23 %), Kristen (2,36 %), Katolik (0,41 %), Buddha (0 %), Hindu (0 %), dan Konghucu (0 %). Di Aceh Tamiang ialah sebagai berikut: Islam (99,59 %), Kristen (0,08 %), Katolik (0,09 %), Buddha (0,24 %), Hindu (0 %), dan Konghucu (0 %).24 22 Kumparan, ―Khidmatnya Perayaan Natal Di Aceh: Tak Ada Ketakutan, Ibadah Lancar,‖ Kumparan, 2018, 23 Azhari Usman, ―Terkait Rentetan Bom Gereja Di Surabaya, Pemuka Agama Kristen Idaman Sembiring: Kami Merasa Aman Beribadah Di Aceh,‖ MODUS, 2018, 24 Mulyana, ―Persentase Penduduk Menurut Pemeluk Agama Dalam Kabupaten/Kota Tahun 2016.‖ 205
Gambar. Peta Provinsi Aceh Dari empat daerah perbatasan Aceh - Sumatera Utara, hanya di Kabupaten Aceh Singkil yang sering muncul gejolak berbau agama. Oleh sebab itu, ada baiknya kita lihat letak gegrafis Singkil dan pemukiman penduduk yang berbatasan dengannya. Aceh Singkil berbatasan darat (pemukiman) di bagian timur dengan Sumatra Utara.25 Kedekatan geografi inilah yang mendorong penduduk dari daerah-daerah perbatasan Aceh Singkil dengan Sumatera 25 BPS Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2018 Aceh Singkil Regency in Figures Badan Pusat Statistik (Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2018). 206
Utara melakukan mobilisasi ke Singkil untuk keperluan ekonomi. Para pendatang dari Sumatera Utara mendapat perlakuan yang baik dari penduduk setempat dalam aktivitas sosial ekonomi (muamalah), terutama di pasar-pasar yang ada di Aceh Singkil.26 Bagian Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Aceh Singkil adalah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Phakphak Bharat. Penduduk Tapanuli Tengah dan Phakphak Bharat banyak yang beragama Kristen dan Katolik. Penduduk beragama Kristen mencapai 45,44 % dan Katolik 11,65 %. Jika kedua pengikut agama Nasrani ini digabungkan, maka jumlah mereka mencapai 57,09 % atau lebih dari setengah keseluruhan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara jumlah penduduk yang beragama Islam di Tapanuli Tengah adalah 42,84 %, Buddha 0,07 %, Hindu dan Konghucu 0 %.27 Dalam agama Kristen banyak terdapat sekte (aliran). Pendeta dan jamaah dari tiap-tiap kumpulan sekte biasanya mendirikan dan membina gereja masing-masing. 28 Karena itulah di kampung-kampung di Sumatera Utara, terumasuk di Phak Bharat, Dairi, dan Tapanuli Tengah yang berbatasan dengan Aceh, sangat banyak jumlah gereja Kristen. 26 Sakdiah, ―Kematangan Beragama Dan Sikap Tasamuh Marga Masyarakat Aceh Di Singkil‖ 26, no. 1 (2020): 97-126, raniry.ac.id. 27 BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Regency in Figures, Delivering Data to Inform Development Planning 2020 (Pandan: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2020), 28 Bungaran Antonius Simajuntak, Pemikiran Tentang Batak, Setelah 150 Tahun Agama Kristen Di Sumatera Utara (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011). 207
Dalam kasus konflik berbau agama di Aceh Singkil amat sering bersentuhan dengan penduduk dari Sumatera Utara. Para penduduk pendatang dari wilayah perbatasan kerap membawa dan mempraktikkan tradisi dan budaya mereka termasuk ketika bermukim di wilayah Aceh Singkil, mendirikan rumah ibadah sesuai sekte masing-masing dan tanpa izin (ilegal). Ketika dimulai pendirian rumah ibadah secara tidak resmi ini maka muncullah gelombang protes dan keberatan dari penduduk setempat yang berseberangan keyakinan dengan mereka. Tradisi atau kebiasaan lain yang kerap dilakukan para pendatang ketika bermukim di Aceh adalah:29 Peternakan babi Di desa-desa yang berpenghuni penduduk non- muslim banyak terdapat peternakan babi di lingkungan pemukiman. Ternak babi sering diarahkan untuk menggunakan fasilitas air umum, seperti alur sungai, sebagai sumber minuman. Sementara di desa tetangga yang dihuni penduduk muslim ikut menggunakan sumber air yang sama untuk keperluaan mandi, berwudhu', dan mencuci pakaian. Menyalakan musik saat azan Persoalan lain yang terungkap adalah adanya penduduk di desa-desa yang mayoritas berpenduduk non-muslim kerap bermain atau menyalakan musik pada perayaan perkawinan 29 Hasan Basri, ―Ini Potensi Konflik Antaragama Di Agara,‖ (Banda Aceh, October 28, 2017), 208
atau kematian, termasuk pada saat azan Maghrib. Bagi orang Islam di Aceh azan, apalagi saat maghrib dating, adalah momen yang sangat sakral dan tidak layak untuk hura-hura. Minuman keras dan judi Penduduk non-muslim sering meminum minuman keras, bahkan terkadang diikuti perjudian di tempat terbuka. Banyaknya jumlah gereja ilegal Kemunculan gereja ilegal kerap dijadikan pemantik kekerasan atas nama agama oleh para pihak. Akumulasi perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma keacehan akan mendapat momen untuk meledak tatkala adanya informasi dan fakta adanya pendirian rumah gereja secara illegal. Perilaku dan kebiasaan yang disebut pada nomor 1 sampai 3 adalah bertentangan keras dengan tradisi masyarakat Aceh yang dikenal kental akan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Islam, babi adalah najis berat (mukhaffafah) dan haram memakannya. Bahkan, bersentuhan dengan babi harus disucikan melalui praktik samak. Demikian juga dengan minuman keras dan perjudian. Sementara maghrib adalah waktu paling sakral dalam keyakinan orang Aceh. Menjelang maghrib masjid-masjid dan surau (meunasah) di Aceh menyalakan bacaan ayat-ayat suci Alquran sebagai isyarat persiapan pelaksanaan shalat berjamaah. Klimaks dari semua itu adalah berdirinya gereja tanpa izin (illegal) dari otoritas setempat. Akumulasi ketidaksukaan atas perilaku yang tidak menghargai kearifan lokal sangat mudah ―diledakkan‖ atau diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu 209
manakala adanya fakta berdiri gereja secara ilegal di pemukiman warga. Apalagi orang Aceh Singkil sangat bangga akan masa lampau mereka yang terkenal banyak menyumbang ulama besar dalam peradaban Islam di Kerajaan Aceh Darussalam, seperti nama Syeikh Abdurrauf As-Singkili, Hamzah Al-Fanshuri, dan lain-lain. Penutup Kehidupan umat beragama di Aceh sangat rukun dan damai. Penduduk asli Aceh yang mayoritas mutlak beragama Islam dapat hidup berdampingan dengan para pendatang yang berbeda-beda keyakinan agama. Pelaksanaan syiar dan syariat Islam yang diakui oleh regulasi negara dalam Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan Daerah (Qanun Aceh) tidak menjadi kendala bagi umat minoritas di Aceh. Dengan demikian, Aceh menjadi model kehidupan rukun dan damai dalam bingkai syariat Islam bagi berbagai umat beragama yang ada. Model kehidupan majemuk di Aceh menjunjung tinggi kearifan lokal yang penuh nuansa Islam. Adapun hak-hak tetap perlu beribadah bagi minoritas agama-agama diakomodir, berupa penyediaan yang ibadah proporsional dan tidak berdasarkan sekte atau kelompok. lain rumah Sekte-sekte dalam agama Kristen di Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dan bersatu dalam satu sekte saja ketika mereka memilih tinggal di Aceh. Dengan cara ini, maka jemaah Kristen tidak memerlukan gereja-gereja yang banyak sesuai sekte masing-masing. Tokoh dan umat Kristen perlu membiasakan penggunaan satu gereja secara bersama-sama walau mereka berbeda sekte. Motto ―Satu Gereja untuk 210
Berbagai Sekte Kristen‖ layak didengungkan di masyarakat lapis bawah sehingga umat tidak lagi bersikeras agar memiliki gereja sendiri. Dalam hal ini, bukankah Indonesia hanya mengakui agama Kristen, tidak sekte-sektenya? Khusus konflik antaragama yang sering terjadi di Aceh Singkil, maka musyawarah mufakat antara tokoh-tokoh muslim tempatan dengan tokoh-tokoh Kristen yang umumnya pendatang adalah jalan terbaik dalam penyelesaian masalah sebagai wujud win-win sebelum diputuskan menegakkan regulasi yang ada. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selaku pemegang kendali otoritas daerah harus segera mengeksekusi kesepakatan para tokoh lintas agama ini, tidak boleh mengulur-ulur waktu karena akan dimanfaatkan oleh provokator untuk membuat kekacauan. solution, jalan Sebaliknya, manakala kesepakatan menemui buntu, maka pemerintah setempat harus menegakkan amanah Undang-undang dengan tegas agar berwibawa di mata rakyatnya. Apapun amanah dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah harus diimplementasikan untuk menekan konflik. Pemerintah daerah harus memiliki sikap tegas, tidak perlu merasa risau dengan kecaman dari pihak luar, apalagi hanya sebatas suara-suara keberatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemberitaan pers asing. 211
Daftar Pustaka Aceh, Kesbangpol Kota Banda. ―Umat Hindu Sangat Aman Dan Nyaman Tinggal Di Banda Aceh.‖ Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2017. ACEHNEWS. ―Perayaan Imlek Di Aceh Berjalan Aman Dan Nyaman.‖ Acehnews.Net. 2017. Adhityatama, Shinatria, and Priyatno Hadi Sulistyarto. ―Bukti Langsung Interaksi Perdagangan Di Kepulauan Riau; Studi Pada Situs Arkeologi Bawah Air Di Pulau Natuna Dan Pulau Bintan.‖ Jurnal Segara 14, no. 3 (2018): 127- 35. Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama: Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. Bandung, 1994. Bahagia, Iwan. ―Warga Non-Muslim Di Aceh Boleh Pilih Hukuman Syariat Atau KUHP.‖ Kompas. April 14, 2016. Basri, Hasan. ―Ini Potensi Konflik Antaragama Di Agara.‖ Banda Aceh, October 28, 2017. di-aceh-tenggara. - - - . ―Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia.‖ Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 3 (2011): 75-92. - - - . ―Pemuka Kristen: 40 Tahun Tinggal Di Aceh, Saya Cukup Nyaman.‖ Acehtrend. 2020. Hartani, Mallia, and Soni Akhmad Nulhaqim. ―Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil.‖ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 2 (2020): 93. 212
Hasan Basri M Nur, Ahmad Zaki Husaini. Geografi Islam; Dari Geografer Muslim Klasik, Kiprah Penjelajah Hingga Kantong-Kantong Islam Di Negara Non-Muslim. Banda Aceh: Yayasan Al-Mukarramah, 2015. Ibrahim, Husaini. Awal Masuknya Islam Ke Aceh; Analisis Arkeologi Dan Sumbangannya Pada Nusantara. Banda Aceh: Aceh Multivision, 2016. Komalawati, Etty Indriaty, and Al Supartinah. ―Profil Jaringan Lunak Dan Keras Wajah Lelaki Dan Perempuan Dewasa Etnis Aceh Berdasarkan Keturunan Campuran Arab, Cina, Eropa Dan Hindia.‖ Cakradonya Dent Journal 5, no. 2 (2013): 542-618. Kumparan. ―Khidmatnya Perayaan Natal Di Aceh: Tak Ada Ketakutan, Ibadah Lancar.‖ Kumparan. 2018. Modusaceh. ―10 Pelanggar Syariat Dicambuk, Satu Orang Beragama Kristen.‖ 2018. MPU Aceh. ―Ini Hasil Muzakarah Ulama Di MPU Aceh.‖ MPU Aceh, 2015. Mulyana, Rakhmad. ―Persentase Penduduk Menurut Pemeluk Agama Dalam Kabupaten/Kota Tahun 2016.‖ Banda Aceh, 2017. PGI. ―Hentikan Praktik Diskriminasi Dan Intoleransi Di Singkil: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Harus Patuhi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.‖ Jakarta, 2020. Sakdiah. ―Kematangan Beragama Dan Sikap Tasamuh Marga Masyarakat Aceh Di Singkil‖ 26, no. 1 (2020): 97-126. 213
Shihab, M Quraish. Tafsir Al-Mishbah. 14th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2006. Sholeh, Kabib, Widya Novita Sari, and Lisa Berliani. ―Jalur Pelayaran Perdagangan Kuno Di Selat Bangka Sebagai Letak Strategis Berkembangnya Kekuasaan Maritim Sriwijaya Abad Vii-Viii Masehi.‖ SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah 1, no. 1 (2019): 25-34. Simajuntak, Bungaran Antonius. Pemikiran Tentang Batak, Setelah 150 Tahun Agama Kristen Di Sumatera Utara. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011. Singkil, BPS Aceh. Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2018 Aceh Singkil Regency in Figures Badan Pusat Statistik. Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2018. Srimulyani, Eka, Marzi Afriko, M Arskal Salim, Nur Ichwan, Banda Aceh, Indian Ocean Studies, Banda Aceh, and Sunan Kalijaga. ―Diasporic Chines Community in Post- Conflict Aceh Socio-Cultural Identities and Social Relations with The.‖ Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies 56, no. 2 (2018): 395-420. Tempo.co. ―Tukang Sabung Ayam Ini Di Aceh Dihukum Cambuk.‖ tempo.co, 2017. Tengah, BPS Kabupaten Tapanuli. Tapanuli Tengah Regency in Figures, Delivering Data to Inform Development Planning 2020. Pandan: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2020. 214
―Umat Katolik Enjoy Tinggal Di Aceh.‖ Acehtrend. 2017. Usman, Azhari. ―Terkait Rentetan Bom Gereja Di Surabaya, Pemuka Agama Kristen Idaman Sembiring: Kami Merasa Aman Beribadah Di Aceh.‖ MODUS. 2018. 215