Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 9 No 1, Februari-Juli 2022,(h.285-305) P ISSN 2356-1637 | E ISSN 2581-0103 DOI 10.32505/qadha.v9i1.4134 SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa) Muhammad Alwin Abdillah Institut Agama Islam Negeri Langsa M. Anzaikhan Institut Agama Islam Negeri Langsa m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id Abstract The implementation of inheritance distribution in Sungai Lueng Village is somewhat different from the area in general. Not only differ in the laws of inheritance outlined in Islam, but there is a long delay scheme that sometimes causes the heirs to die first. This article belongs to field research with a qualitative approach. The methodology in this research is a phenomenological study of several practices and cases in Sungai Lueng Village, Langsa City. The results of the study concluded two; First, the distribution of inheritance in Sungai Lueng Village is distributed equally regardless of gender or kinship of the heirs. This is done by deliberation and mutual consent. Second, the delay in the inheritance distribution process was caused by waiting for all the heirs to be able to attend the deliberation. Keyword: Mawaris Jurisprudence, Sungai Lueng Village, Islamic Law Abstrak Implementasi pembagian warisan di Gampoeng Sungai Lueng agak berbeda dengan wilayah pada umumnya. Tidak hanya berbeda dalam hukum mewaris yang digariskan dalam Islam, namun ada sekema penundaan yang cukup lama yang terkadang membuat ahli waris lebih dulu meninggal dunia. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi dalam penelitian ini adalah studi fenomenologi terhadap beberapa praktek dan kasus di Desa Sungai Lueng, Kota Langsa. Hasil penelitian menyimpulkan dua; Pertama, pembagian harta warisan di Desa Sungai Lueng dibagikan sama rata tanpa memandang jenis kelamin ataupun hubungan kekerabatan ahli waris. Hal tersebut dilakukan dengan musyawarah dan kerelaan bersama. Kedua, penundaan yang terjadi dalam proses pembagian warisan disebabkan karena menunggu semua ahli waris untuk bisa hadir pada musyawarah. Kata Kunci: Fiqh Mewaris, Desa Sungai Lueng, Hukum Islam Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|285
Pendahuluan Selain permasalahan dalam bidang munakahat, permasalahan dalam bidang faraidh atau waris, memang merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, namun bukan berarti hukum Islam, khususnya dalam bidang waris telah dilaksanakan dengan benar oleh masyarakat.1 Hanya sebagian masyarakat saja yang masih berpegang teguh dengan syariat, yang masih menjalankan hukum waris dengan sebenarnya, sedangkan selebihnya, di sana-sini masih banyak penyimpangan- penyimpangan dalam bidang hukum waris. Pada bagian inilah pentingnya ijtihad guna menghadapi masalah-masalah baru yang muncul di permukaan.2 Kemudian yang sangat disayangkan adalah justru hal tersebut dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Padahal Islam datang dengan ajaran yang sangat adil dan jelas dalam diskursus pembagian warisan. Jika melihat sejarah masa lalu, jauh sebelum Islam datang yaitu pada masa Jahiliyah, peradaban manusia memang telah mengenal sistem pembagian warisan. Namun sistem pembagian harta warisan yang diterapkan oleh bangsa Arab ketika itu sangatlah merugikan kaum perempuan. Ketika itu, yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah kaum laki-laki dewasa yang telah mahir naik kuda dan memanggul senjata di medan perang.3 Adapun alasannya karena kondisi itu membuat lelaki bisa memboyong harta ghanimah (harta rampasan perang). Ketika ajaran Islam datang, Rasulullah Saw merubah sistem hukum waris bangsa Arab Jahiliyah. Sekaligus merubah sistem kepemilikan masyarakat atas harta benda, khususnya harta pusaka. Rasulullah Saw memperkenalkan sistem hukum pembagian waris yang adil.4 Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki harta benda. Selain itu, kaum perempuan juga berhak menerima dan mewariskan harta seperti halnya kaum laki-laki. Hukum Islam menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan sistematis.5 Semuannya telah ditetapkan secara adil, baik itu hak kepemilikan harta bagi setiap individu, laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. al- Qur'an menjelaskan dan merincikan secara detail hukum-hukum yang berkaitan 1 Naskur Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 6, no. 2 (September 6, 2016), 2 Muhammad Nasir and Ahlul Badri, "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh," Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam 9, no. 1 (2022): 11, 3 Hasnan Hasbi, "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama," Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 20, no. 1 (2018): 13, 4 Muhammad Saleh, "Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam," Ijtihad; Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 13, no. 1 (2019): 56, 5 Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," At-Tafkir; Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan 9, no. 2 (2016): 14, Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|286
dengan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.6 Begitu juga terkait bagian yang harus diterima, semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. Apakah setatusnya sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Demikian pentingnya permasalahan mengenai pembagian harta warisan dalam Islam. Sehingga lahirlah suatu disiplin ilmu yang secara khusus membahas semua hal yang berkaitan dengan harta waris. Ilmu itulah yang kini populer disebut dengan ilmu mawaris atau fara'idh.7 Ilmu mawaris atau fara'idh merupakan salah satu cabang dari ilmu Fiqh yang membahas tentang kaidah- kaidah dan ketentuan yang dengannya diketahui kadar bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Terdapat beberapa sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang dapat menerima harta warisan yaitu sebagai berikut:8 Pertama, adanya sebab nasab atau kerabat yang terdiri dari ashabul furudh, ashabah dan zawil arham. Kedua, adanya pernikahan yang sah, menjadi sebab saling mewarisi antara suami dan istri adalah adanya akad nikah yang sah secara hukum syariat. Ketiga, memerdekakan budak atau hamba sahaya. Keempat, Jihatul Islam (hubungan Islam) yaitu jika seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka harta peninggalannya diserahkan kepada Baitul mal yang akan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Adapun syarat seseorang dapat menerima warisan dari si pewaris yaitu meninggalnya muwaris, ahli waris masih hidup walau hanya sesaat, dan pihak yang akan menerima waris (ahli waris) diketahui secara secara definitif.9 Kemudian jika anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua pertiga. Namun jika anak perempuan itu hanya seorang saja, ia mendapat seperdua bagian harta warisan peningalan ibu bapaknya. Hal tersebut dilaksankan setelah dipenuhi wasiat atau dibayar hutang-hutang si mayit. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur 'an surat an-Nisa' ayat 11. Suami karena kematian istri mendapatkan bagian seperdua dari harta peninggalan istrinya, dengan syarat jika si istri tidak meninggalkan anak. Namun jika istri meninggalkan anak, maka si suami mendapatkan seperempat dari harta peninggalan istrinya. Seorang istri karena kematian suami mendapatkan bagian 6 Idah Suaidah et al., "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," Jurnal Diskursus Islam 7, no. 2 (2019): 20, 7 Linda Firdawaty, "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam," ASAS; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 10, no. 02 (2019): 81-93, 8 Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 2 (December 28, 2021): 152-69, 9 Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," Jurnal Diskursus Islam 2, no. 2 (2014): 18, Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|287
seperempat jika si suami tidak meninggalkan anak. Jika suami meninggalkan anak maka istri mendapatkan bagian seperdelapan. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si mayyit. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur 'an surat an-Nisa' ayat 12. Kenyataannya, meskipun Islam telah menetapkan dengan sangat terperinci dan adil, dalam kenyataannya hukum waris yang menjadi salah satu ciri khas agama Islam, justru masih banyak ditinggalkan oleh pemeluk agama Islam itu sendiri. Namun realitanya, masih banyak hukum waris yang dijalankan dengan cara-cara yang sebenarnya sudah tidak sejalan lagi sebagaimana seharusnya. Padahal, sistem mewaris yang diformulasikan Islam adalah bentuk administrasi yang paling solutif dalam menakar dan mengimplementasikan kemaslahatan.10 Disana-sini begitu banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan hukum waris yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Salah satunya, seperti yang terjadi dalam di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur. Dalam kasus ini, seorang istri meninggal dunia (pewaris) dan meninggalkan ahli waris 6 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak perempuan dari istri kedua almarhum suaminya. Secara ketentuan hukum waris bagian-bagian mereka para (ashabul furudh) sudah ditentukan secara jelas yaitu 2 orang perempuan atau lebih mendapatkan 2/3 dari harta warisan sedangkan 6 orang anak laki-laki menjadi ashabah11. Sedangkan satu orang anak perempuan dari almarhum suami tadi, tidak mendapatkan harta warisan disebabkan anak perempuan tersebut merupakan anak tiri dari pewaris atau dengan kata lain tidak adanya hubungan nasab dengan si pewaris. Pada orientasi yang lain, praktik pembahagian warisan di Gampoeng Sungai Lueng Kota Langsa sering sekali ditunda penyerahannya. Penundaan ini tidak hanya seminggu atau sebulan, melainkan bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan beberapa ahli waris yang hidup ketika si mayit meninggal namun mereka sudah meninggal ketika pembahagian warisan dilakukan. Dalam kasus ini, anak tiri ikut mendapatkan warisan sebagaimana layaknya ahli waris dari si pewaris. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam pembagian harta warisan seperti yang disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176. Beberapa ayat ini menjelaskan dengan detail bahwa sebab-sebab pemberian warisan dalam Islam yaitu dengan adanya hubungan nasab, adanya hubungan pernikahan dan dengan alasan telah memerdekakan budak. . 10 M. Anzaikhan, "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam," Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science 5, no. 1 (October 30, 2019): 56-80, 11 Raja Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats," Nizham; Jurnal Studi Keislaman 9, no. 1 (2022): 16, Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|288
Dasar Hukum Warisan Dasar atau sumber utama hukum Islam adalah nash (al-Qur'an dan hadits). Demikian juga dasar hukum kewarisan dalam Islam, telah diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis secara rinci di antaranya dalam firman Allah Swt surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan ayat 176.12 Adapun yang menjadi asbabul nuzul ayat ini adalah sebelum Islam diturunkan, masyarakat Arab telah saling mewarisi dengan sistem keturunan dan sistem sebab. Keturunan yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki yang sanggup berperang. Sistem Keturunan yang mereka gunakan tidak memperhatikan keadilan antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, antara yang kecil dengan yang telah dewasa.13 Mereka hanya memberikan harta warisan kepada ahli waris laki-laki yang dewasa saja, sementara yang masih kecil tidak mendapatkan warisan karena dianggap tidak mampu mengangkat senjata membela keluarga dan suku mereka. Kemudian dengan turunnya ayat ini Allah Swt menghapus kedzhaliman terhadap kaum yang lemah (anak-anak laki-laki dan perempuan) dan menyuruh memperlakukan mereka dengan penuh kasih dan sayang serta adil. Bagi mereka (anak laki-laki dan perempuan) diberikan harta peninggalan dari dua garis keturunan, yaitu dari garis keturunan bapak dan garis keturunan ibu. Tidak ada perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa semuanya sama mendapatkan hak warisan. Baik sedikit maupun banyak, anak kecil dan perempuan diberi hak sesuai dengan ketentuan masing-masing.14 Ayat di atas mengandung hukum bahwa Allah Swt telah menentukan pembagian harta warisan untuk anak-anak yaitu seorang anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan. Seorang anak perempuan mendapat bagian seperdua. Namun jika terdapat dua orang anak perempuan atau lebih, maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta peningalan.15 Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan sesudah dipenuhi wasiat dan dibayarkan hutang-hutang si mayit. Asbabul Nuzul ayat 11 dan 12 di atas adalah adalah pada suatu waktu Rasulullah Saw yang disertai Abu bakar Shiddiq datang menziarahi Jabir bin Abdillah, yang ketika itu sedang sakit di kampung Bani Salamah dengan berjalan kaki. Pada waktu Rasulullah dan Abu Bakar Shiddiq datang, Jabir bin Abdillah 12 Windo Putra Wijaya, "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia," Wardah 21, no. 1 (May 22, 2020): 106-22, 13 Zainal Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)," Syaksia; Jurnal Hukum Perdata Islam 22, no. 2 (2021): 183-96, 14 Jurnal Surya Kencana Dua, "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Dihubungkan Dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Surya Kencana Dua 4, no. 2 (2017): 25, 15 Muhammad Nasir and Khalidah, "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang- Undangan 8, no. 1 (July 12, 2021): 33-49, Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|289
sedang dalam keadaan tidak sadar, kemudian Rasulullah Saw segera mengambil air wudhu' dan meneteskan beberapa air tersebut ke atas tubuh Jabir bin Abdillah sehingga ia sadar. Setelah sadar jabir berkata: "Wahai Rasulullah apakah yang kamu perintahkan kepadaku tentang harta warisan?" Maka sehubungan dengan pertanyaan Jabir bin Abdillah inilah Allah Swt menurunkan ayat ke 11-12. Ayat ini dengan tegas memberikan hukum warisan dalam Islam, tujuannya agar tidak terjadi sengketa dalam pembagian warisan.16 Ayat 12 di atas juga mengandung bahwa suami memperoleh separuh dari harta istri yang meninggal jika ia tidak meninggalkan anak, selebihnya berlaku untuk sisa waris. Jika ia meninggalkan anak, maka suami memperoleh hanya seperempat. Ketentuan selanjutnya bagian anak perempuan umumnya separuh bagian anak laki-laki. Istri memperoleh seperempat dari harta suaminya yang meninggal jika ia meninggalkan anak. Jika ada lebih dari seorang istri, maka pembagian secara kolektif jika keadaannya memang jadi seperempat atau seperdelapan memungkinkan demikian, mereka membagi satu sama lain. 17 jika suami tidak meninggalkan anak dan seperdelapan Sedangkan saudara perempuan seayah, ia mendapatkan setengah dari bagian harta warisan dengan empat syarat. Pertama, jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Kedua, jika ia hanya seorang diri. Ketiga, pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan. Keempat, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula anak baik laki-laki maupun perempuan.18 Selain firman-firman Allah Swt di atas, ada banyak hadits Rasul Saw yang menerangkan mengenai kewarisan dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut: 19 : َمَلَسو ِويَلَع للها ىَلَص للها ُل ِىُسَر َلاَق : َلاَق اَمَهنَع ُللها ًَِضَر ٍساَّبَع ِنِبا ِنَع )ملسم و يراخبلا هاور( ٍرَكَذ ٍلُجَر ىَلِوَأِل َىُهَف ًَِقَب اَمَف اَهِلِىَاِب َضِئاَرَفلْا ُقِحْلا "Dari Ibnu Abbas ra. Berkata : Rasulullah Saw, bersabda: "berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya, maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki." (HR. Bukhari dan Muslim).20 16 Suaidah et al., "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an." 17 Maziyyatul Muslimah and Dwi Ratna Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata," Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 4, no. 1 (May 16, 2022): 17-31, 18 Faizah, Utami Parera, and Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." 19 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, jld. 1V, (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2005), hadits no. (6351); 2476. 20 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, jld. XII , terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013); 76. Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|290
Dalam hadis di atas mengandung perintah untuk memberikan bagian-bagian yang telah ditentukan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan nash (al-Qur'an dan hadits) yaitu dengan bagian setengah (1/2), sepertiga (1/3), seperempat (1/4), seperenam (1/6), seperdelapan (1/8) dan dua per tiga (2/3). Kemudian harta yang masih tersisa sesudah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima secara tertentu, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan pewaris. Para ulama fiqh sepakat menetapkan, bahwa harta yang tersisa sesudah diberikan hak para ashabul furudh adalah diberikan untuk ashabah. Di dahulukan ashabah yang terdekat dahulu, oleh karena itu tidak boleh diberikan warisan kepada para ashabah yang jauh, selama ashabah yang dekat masih hidup.21 Misalnya, seseorang meninggal dunia (pewaris) dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki dan seorang paman. Maka seorang anak perempuan mendapatkan bagian setengah (1/2) karena ia hanya sendiri dan sisanya diberikan kepada saudara laki-laki. Dalam hal ini paman dari pewaris tidak mendapatkan bagian harta, karena posisi si paman terhalang oleh saudara laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris. Syarat dan Rukun Warisan Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menghendaki tidak adanya hukum. Demikian pula untuk terjadinya pembagian warisan harus terpenuhi ketiga syarat berikut. Jika tidak ada salah satunya maka tidak ada pula hukum kewarisan. Adapun ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut;22 Pertama, meninggalnya pewaris (muwarrits). Baik benar-benar meninggal ataupun meninggal secara hukum, seperti orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, lalu hakim menghukumkan bahwa ia meninggal dan pewaris harus beragama Islam. Sebab jika seseorang masih hidup maka seluruh harta yang dimilikinya berada dalam lain kecuali dengan kepemilikannya tidak dapat berpindah kepada orang terjadinya salah satu sebab perpindahan kepemilikan harta seperti terjadinya akad jual beli, hibah, dan sebagaianya. Kedua, adanya ahli waris. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, ia masih hidup walau hanya sesaat, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan si pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketiga, tidak adanya suatu mani' (penghalang untuk mendapatkan warisan) atau diketahui hubungannya 21 Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, and Barzah Latupono, "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (October 5, 2021): 356-63. 22 Nirsal, "Sistem Informasi Pengolahan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Pada Pengadilan Agama Kota Palopo," Jurnal Ilmiah Computer 1, no. 1 (2011): 10. Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|291
dengan pewaris. Baik secara nasab (kerabat) perkawinan, dengan jalan keduanya atau dengan jalan memerdekakan budak.23 Selanjutnya, Rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan yang lain atau sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Adapn rukun-rukun warisan ada tiga yaitu sebagai berikut:24 Pertama, Mauruts (harta warisan). Yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si muwarrits yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Kedua, muwarrits. Yaitu orang yang meninggal dunia baik mati secara haqiqi maupun mati hukmi. Mati hukmi artinya kematian yang diputuskan oleh hakim atas beberapa sebab. Ketiga, waarits (ahli waris). Yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwarrits, mengambil bagian tertentu dalam warisan karena adanya sebab-sebab untuk mewarisi. Maka untuk terjadinya pembagian warisan diharuskan adanya ketiga unsur di atas, jika tidak terdapat salah-satu rukun di atas maka tidak ada pula hak waris, karena warisan merupakan suatu ketentuan akan berhaknya seseorang atas hak orang lain. Sebab-Sebab Warisan Ada atau tidaknya warisan tergantung dengan adanya sebab, jika tidak ada sebab maka tidak ada pula hukum warisan. Maka adapun sebab-sebab yang mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya yaitu disebabkan oleh tiga sebab berikut:25 Pertama, adanya tali kekerabatan. Maksudnya yaitu yang mempunyai hubungan kerabat melalui nasab. Hubungan kerabat ini mencakup ushuul, furuu' dan hawaasyi. Kemudian yang termasuk dalam ushul adalah bapak, kakek dan laki-laki. seterusnya ke atas dengan syarat dihubungkan dengan kerabat Sedangkan yang dimaksud dengan furuu' adalah anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Serta yang termasuk dalam hawaasyi adalah saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah serta paman sampai ke atas dan anak paman sampai ke bawah. Kedua, adanya pernikahan. Pernikahan yang dimaksud di sini adalah suatu akad yang sah menurut syari'at, baik diantara keduanya telah terjadi hubungan badan (watha') ataupun belum. Jika meninggal salah seorang suami atau istri walaupun sebelum terjadinya watha', maka pasangan yang ditinggalkan berhak menerima warisan yang ditinggalkan oleh pasangannya. Ketiga, dengan sebab wala' (karena memerdekakan budak). Maksudnya adalah hubungan ashabah yang disebabkan oleh pembebasan hanya dari satu arah saja, yaitu tuan mewarisi harta budaknya yang ia merdekakan. Namun tidak sebaliknya, budak tidak dapat mewarisi harta tuannya. Jika tuan tersebut 23 Fadlih Rifenta, "Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam," Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan 2, no. 1 (2019): 17, 24 Firman Adnan Pakaya, "Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris," Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, no. 1 (2014): 27. 25 Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats." Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|292
meninggal dunia, maka yang mewarisinya adalah ahli waris tuan tersebut melalui cara pewarisan ashabah bin nafsi dan bukan dengan ashabah bil ghair atau ashabah ma'al ghair.26 Penghalang (mani') dalam Warisan Adapun yang dimaksud dengan penghalang warisan adalah hal-hal atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan. Ada tiga sebab seseorang menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan dari pewarisnya diantaranya; Pertama, karena pembunuhan. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Sehingga secara tegas melarang adanya pembunuhan.27 Dalam kaitannya dengan hak waris mewarisi, maka orang yang membunuh pewaris ia tidak mendapatkan hak waris dari pewaris tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak warisan dari yang dibunuh, karena pembunuhan memutuskan silaturrahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan. Dengan sebab terputusnya sebab, maka terputus pula musababnya.28 Kemudian salah satu dari lima tujuan dibentuknya syariat (Maqashid Asy- Syariah) adalah untuk melindunggi jiwa manusia. Dengan jalan ditetapkannya larangan untuk membunuh. Karenanya pembunuhan merupakan suatu tindak pidana atau dalam istilah disebut dengan maksiat. Sedangkan hak kewarisa merupakan suatu nikmat, maka suatu maksiat tidak bisa dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.29 Kedua, karena beda agama. Berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris. Jika seorang meninggal dunia dan ahli warisnya ada yang berbeda agamanya, maka ahli waris tersebut tidak berhak atas harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia tersebut.30 Adapun yang dimaksud dengan penghalang warisan karena perbedaan agama dalam hadis di atas adalah berbeda agama antara pewaris dan ahli warisnya. Apapun agama yang diyakini salah satu dari keduanya (pewaris dan ahli waris) selain Islam, maka tidak berlaku hukum kewarisan Islam baginya. Oleh sebab itu seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, Demikian juga non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang 26 Wirda Hairani dan Syawaluddin Islami, "Problematika Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Langsa," Al-Qadha 5, no. 1 (July 1, 2019): 38-47, 27 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M Anzaikhan, and Mohd Syahiran Abdul Latif, "Covid-19 In Islamic Theology And Its Impact On Socio-Religious Affairs In Indonesia," European Journal of Science and Theology 18, no. 1 (2022): 51-65. 28 Muslimah and Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." 29 Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." 30 Hasbi, "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|293
muslim. Jumhur ulama fiqh menetapkan bahwa yang menjadi ukuran dalam menetapkan perbedaan agama antara pewari dan ahli warisnya ialah pada saat seseorang meningal dunia.31 Ketiga, karena perbudakan. Perbudakan menjadi sebab terhalangnya untuk mendapat warisan. Bukan karena status kemanusiaanya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya.32 Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan. Karena dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tidak dapat mengurusi harta, karena ia sendiri dinilai sebagai harta bagi tuanya. Seandainya ia diberikan warisan tersebut bukan dia, tetapi tuannya karena ia sendiri milik tuannya. Keempat, murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang tetap memeluk agama Islam. Begitu pula sebaliknya, jika ia meninggal dengan status murtad maka keluarganya pun tidak mempusakai harta yang ditinggalkannya. Bagian Ahli Waris Berbicara bagian, Islam tidak menyamakan jumlah antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya. Ada perbedaan yang mencolok tergantung kondisi nasab ahli waris yang ditinggalkan.33 Perbedaan tersebut harus disikapi dengan bijak, mesti dipahami bahwa Islam menggariskan itu sesuai dengan kodrat dan tanggung jawab manusia dalam hidup berkeluarga. Adapun Ketentuan kadar bagian masing-masing (furudul muqaddarah) bagi 25 orang ahli waris yang telah ditentukan oleh al-Qur'an (surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176) dan hadits Nabi Saw ada enam macam, yaitu setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai siapa saja ahli waris yang termasuk ashabul furudh yang mendapatkan bagian, diantaranya; 1. Setengah (1/2) bagian Kelompok ini terdiri dari lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya furudh tersebut adalah suami, anak adalah perempuan. Kelima ashabul perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan yang seayah. Berikut adalah rinciannya:34 Seorang suami berhak mendapatkan setengah dari harta warisan, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak keturunan itu dari suami maupun bukan. 31 Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats." 32 Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." 33 Zakir Naik, Answer to Non-Muslims, Common Question About Islam (Mumbai: IRF: Islamic Reasearch Foudation, 2010). 34 Faizah, Utami Parera, and Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|294
Anak perempuan kandung mendapat bagian setengah harta pewaris, dengan syarat. (1), pewaris tidak memiliki anak laki-laki (anak perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki). (2), Jika anak perempuan tersebut adalah tunggal, maka ia mendapat setengah harta warisan yang ada. Jika kedua pernyataan tersebut tidak ada maka anak perempuan pewaris tidak mendapat setengah dari harta.35 Cucu perempuan dari anak laki-laki, ia mendapatkan setengah dari bagian harta dengan tiga syarat. (1), Jika tidak mempunyai saudara laki-laki (cucu laki-laki dari keturunan laki-laki). (2), Jika ia hanya seorang (yaitu cucu perempuan dari keturunan laki-laki tersebut adalah sebagai cucu tunggal). (3), Jika pewaris tidak mempunyai anak perempuan maupun anak laki-laki.36 Saudara kandung perempuan. Ia akan mendapatkan setengah dari harta warisan dengan tiga syarat. (1), Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki. (2), Ia hanya seorang diri saja (tidak mempunyai saudara perempuan). (3), Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan.37 Saudara perempuan seayah. Ia mendapatkan setengan dari bagian harta warisan dengan empat syarat. (1), Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki. (2), Jika ia hanya seorang diri. (3), Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan. (4), Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula anak baik laki-laki maupun perempuan.38 2. Seperempat (1/4) bagian Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu suami dan istri. Berikut adalah rinciannya: (1), Seorang suami berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat. Jika sang istri mempunyai anak atau cucu laki-lakinya. Baik anak atau cucu tersebut laki-laki dari keturunan anak merupakan darah dagingnya ataupun dari suami lain (suami sebelumnya). (2), Seorang istri berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya dengan syarat jika suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak itu lahir dari rahimnya ataupun dari istri lainnya (istri sebelumnya).39 35 Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)." 36 Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." 37 Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats." 38 Faizah, Utami Parera, and Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." 39 Muhammad Aqeel Khan and Hidayat Ur Rehman, "Polygamy in Islam: A Critical Analysis," Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 6, no. 10 (2016): 4. Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|295
3. Seperdelapan (1/8) bagian furudh yang berhak mendapatkan seperdelapan (1/8) yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan (1/8) dari harta peningalan suaminya. Jika suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain.40 Bagian ini bisa terbilang unik dan tidak banyak kondisi yang memperoleh seperdelapan. Dari sederetan para ashabul 4. Dua per tiga (2/3) bagian Para ahli waris yang berhak mendapatkan dua per tiga (2/3) dari harta peninggalan pewaris ada empat. Semuanya terdiri dari wanita yaitu dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dua orang anak perempuan keturunan anak laki- laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih dan dua orang saudara perempuan seayah atau lebih. Berikut rinciannya:41 Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki (anak laki-laki pewaris). Dua orang anak perempuan keturunan anak laki- laki atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga (2/3), dengan tiga syarat. Pertama, pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan. Kedua, pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan. Ketiga, dua orang cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga (2/3), dengan tiga syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan tidak mempunyai ayah atau kakek. Kedua, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai ashabah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga (2/3), dengan tiga syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek. Kedua, saudara perempuan seayah tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki seayah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan). Syarat yang harus di penuhi oleh dua orang saudara perempuan seayah atau lebih untuk mendapatkan bagian dua per tiga (2/3) hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan. Hanya di sini (saudara kandung seayah) di tambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan). 40 Dr Zakir Naik, Women's Rights In Islam - Protected Or Subjugated? (India: Milat Book Center, 2010). 41 Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)." Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|296
5. Sepertiga (1/3) bagian Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan sepertiga (1/3) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki maupun perempuan) seibu. Dengan rincian sebagai berikut; Seorang ibu berhak mendapatkan sepertiga (1/3) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Kedua, pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu kandung atau seayah atau seibu.42 Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih berhak mendapatkan sepertiga (1/3) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki ataupun perempuan) dan tidak mempunyai ayah atau kakek. Kedua, jumlah saudara yang seibu tersebut dua orang atau lebih. 6. Seperenam (1/6) bagian Adapun para ashabul furudh yang berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6) dari harta peninggalan hanya ada tujuh orang yaitu ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan seibu. Dengan rincian sebagai berikut;43 Pertama, seorang ayah berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, seorang kakek (bapak dari ayah) berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak lak-laki. Dengan syarat ayah si pewaris tidak ada, maka dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki posisi ayah. Ketiga, seorang ibu berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Kedua, jika pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah ataupun seibu. Keempat, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang tau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6), jika pewaris mempunyai satu orang tersebut anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan mendapatkan bagian setengah (1/2) dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam (1/6) sebagai pelengkap dua per tiga (2/3). Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam (1/6) dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Sebab jika pewaris mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut 42 Suaidah et al., "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an." 43 Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|297
menjadi pengugur hak sang cucu tadi. Selain itu pewaris juga tidak mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang. Sebab jika pewaris mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang, maka anak-anak perempuan tersebut berhak mendapatkan bagian dua per tiga (2/3). Sekaligus menjadi pengugur hak waris cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris. lebih berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6), jika pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah satu atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapatkan bagian seperenam (1/6). Sebab ketika saudara perempuan kandung memperole setengah (1/2) bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam (1/6) yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah. Kelima, saudara perempuan seayah satu orang atau laki-laki atau perempuan seibu akan mendapatkan bagian seperenam (1/6) mewarisi sendiri dengan syarat pewaris tidak mempunyai kakek dan tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Ketujuh, seorang nenek berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6) dari harta peninggalan pewaris jika pewaris tidak mempunyai ibu. Ketentuan demikian, baik nenek tersebut hanya seorang atau lebih (dari jalur ayah atau ibu). Hal ini berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam hadis shahih dan ijma' seluruh sahabat. Keenam, saudara perempuan Ashobah dan Macam-Macamnya Ashabah yaitu kelompok ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, dan semua ahli waris laki-laki selain suami, saudara laki-laki seibu.44 Amir Syarifuddin mendefinisikan ashabah pada dasarnya adalah kerabat dari garis keturunan laki-laki. Maka untuk selanjutnya kata ashabah itu digunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris zawil furudh. Ashabah terbagi kepada tiga macam yaitu ashabbah bi nafsihi, ashabah bi gairihi dan ashabbah ma'a gairihi, berikut penjelasannya; Pertama, ashabah binafsihi. adalah ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. Ashabah binafsihi seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan adalah anak, cucu (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak dari paman seayah. 44 Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats." Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|298
Kedua, ashabah bigairihi. Adalah seseorang yang sebenarnya bukan ashabah karena ia adalah perempuan. Namun karena ada bersama saudara laki- lakinya, maka ia menjadi ashabah. Mereka sebagai ashabah berhak atas seluruh harta jika tidak ada ahli waris lain atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris zawil furudh yang berhak. Kemudian di antara mereka mendapatkan bagian dengan perbandingan laki-laki mendapatkan sebanyak dua kali bagian perempuan. Ketiga, ashabah ma'a gairihi. adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah. Tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima ashabah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Sistem Pembagian Warisan Desa Sungai Lueng Dalam permasalahan pembagian warisan di Gampoeng Sungai Lueng, lima koresponden. Yaitu: Bapak Zulhadi, Ananda Peneliti Mewawancarai Muhammad Ali, Bapak Abdullah, Bapak Marzuki dan Tgk Mar selaku KASI di kantor Geuchik Sungai Lueng. Keempat koresponden memiliki kasus yang berbeda serta tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Sedangkan koresponden terakhir yaitu tgk. Mar, peneliti mewawancarai beliau prihal keterlibatan desa dalam penyelasain konflik pembahagian harta warisan. Wawancara pertama peneliti lakukan kepada cucu dari kakek Husein saudara Zulhadi bin Isa warga Gampong S. Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa: "Kakek memiliki sembilan anak, tapi satu diantara sembilan anak meninggal waktu masih bayi, yaitu anak pertama dari almarhum kakek bernama Zulkifli. Para ahli waris adalah anak kandung kakek yang terdiri dari enam anak laki- laki dan dua orang anak perempuan serta sepupu kandung kakek yang yatim dan diasuh oleh kakek sejak kecil. Ahli waris laki- laki mendapatkan tanah yang luas dan panjangnya sama rata. Namun, terdapat pengistimewaan bagi anak yang lebih tua, anak yang lebih tua diberikan tanah yang paling depan, lalu yang lebih muda dibelakangnya, dan begitulah seterusnya. Prihal pembahagian warisan, ada satu anak yang mendapatkan rumah, yaitu anak perempuan dari kakek yaitu Cek Jamilah. Sebab rumah itu diberikan kepada beliau karena beliau sudah tinggal bersama nenek serta merawat nenek sejak gadis. Seluruh proses pembahagian warisan, baik dari segi jumlah, pengistimewaan ahli waris yang satu dengan yang lain merupakan insiatif dari para ahli waris laki - laki tanpa campur tangan orang lain dan wasiat dari almarhum kakek dilakukan para ahli waris setelah meninggalnya kakek melalui jalan musyawarah tanpa kehadiran orang tua."45. 45Zulhadi, Wawancara pewaris Husein, 10 Agustus 2020. Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|299
Wawancara dengan Muhammad Ali yang merupakan Cucu kandung dari pewaris Bapak Abdul Rani, umur 25 tahun, pekerjaan Guru dan penjaga Koperasi PONPES MUQ Langsa, alamat Dusun Sejahtera Gampong Sungai Lueng kecamatan Langsa Timur. Kepada peneliti ananda Muhammad Ali mengatakan bahwa; "Kakek saya Abdul rani memiliki dua orang istri yaitu: Nek Nuriah dan Nek Supik. Kedua istri kakek memiliki anak. Setelah kakek meninggal, harta warisan langsung dibagi, itupun tidak semua harta peninggalan dibagikan. setelah kurang lebih tujuh belas tahun setelah pembahagian pertama tepatnya ketika Nek Nuriah (istri pertama kakek), barulah seluruh harta warisan dibagikan. Setelah tujuh belas tahun tersebut sudah ada dua ahli waris yang meninggal, yaitu: Saidah (anak perempuan kandung kakek) dan Mukhtar/si Pon (anak laki - laki kandung kakek). Pembahagian warisan kala itu bisa dikatakan dilakukan dengan cara bukan musyawarah, sebab tidak semua ahli waris mengetahui sistem pembahagian warisan. Ujung - ujungnya mereka hanya menerima hasil keputusan pembahagian warisan yang hanya disepakati oleh sebahagian ahli waris. Yang lebih bermasalah, anak tiri dari Nek Nuriah yang merupakan anak kandung dari Nek Supik juga mendapatkan bahagian warisan dari harta Nek Nuriah. Alasannya, harta ini peninggalan ini punya kakek juga, jadi sekalian aja dibagi rata. Menurut keterangan Pak Cik Zaini Rani tidak ada wasiat dari nenek untuk memberikan harta nenek kepada anak dari Nek Supik."46 Wawancara dengan Bapak Muhammad Abdullah yang merupakan anak kandung almarhum Bapak Ibrahim Sabi warga Gampong Sungai Lueng kecamatan Langsa Timur. Kepada peneliti bapak Abdullah mengatakan bahwa: "Ayah kami memiliki banyak tanah, kurang lebih 24 rante. Tanah tersebut pembahagiannya ditunda, tidak langsung dibagikan sepeninggalnya Ayah. Pembahagian warisan baru dilakukan pada tahun 2007, tepatnya tujuh tahun setelah meninggalnya Ayah. Pembahagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah tanpa melebihkan ahli waris laki - laki dan perempuan, semuanya dibagi sama rata. Karena pembahagian warisan ini didasari asas musyawarah, tidak pernah ada ada konflik antara para ahli waris prihal bahagian warisan."47 yang merupakan anak kandung almarhum Bapak Husein bin Ibrahim warga Gampong Sungai Lueng kecamatan Langsa Timur. Kepada peneliti bapak Marzuki menyatakan bahwa: Wawancara dengan Bapak Marzuki "Anak Kakek semua enam, tiga laki-laki dan tiga perempuan. Kakek meninggal pada tahun 2004 dan nenek meninggal pada tahun 2014. Tiga 46Muhammad Ali, Wawancara cucu dari pewaris Abdul Rani, 10 Agustus 2020. 47Muhammad Abdullah, Wawancara ahli waris Ibrahim Sabi, 13 Agustus 2020. Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|300
tahun setelah meninggal nenek barulah harta warisan tersebut dibagikan. Harta warisan dibagi sama rata. Alasan kakek membagi warisan sama rata agar para anaknya dapat membangun rumah yang layak. Kalau dibagi berdasarkan mawaris ditakutkan anak perempuan akan mendapatkan bahagian yang sangat sedikit, sehingga tidak dapat mendirikan bangunan rumah yang layak. Sampai saat ini para ahli waris tidak ada yang membuat surat tanah. Hal itu karena, para ahli waris meyakini bahwa perselisihan tidak akan terjadi diantara mereka prihal pembahagian harta warisan. "48 Wawancara dengan Tgk. Mar yang merupakan KASI di kantor Geuchik Gampong Sungai Lueng kecamatan Langsa Timur. Peneliti sempat menanyai beliau terkait peran desa dalam melerai perselisihan terkait pembahagian warisan. Bapak Tgk. Mar menyatakan bahwa: "Gampong Sungai Lueng terkait tidak pernah pembahagian warisan. Semua permasalah tekait pembahagian warisan diselesaikan oleh keluarga masing - masing. Di Gampong Sungai Lueng ini juga tidak ada tokoh atau lembaga khusus yang bertugas mencatat dan menyelasaikan kasus pembahagian warisan. Sebab tidak pernah terjadi aduan dan masalah, jadi untuk apa tokoh dan lembaga."49 terjadi perselisihan Sistem Pembagian Warisan Desa Sungai Lueng dalam Perspektif Hukum Islam Seiring dengan semakin berkembang zaman, semakin banyak pula permasalahan hukum yang muncul tidak terkecuali dalam bidang mawaris. salah satunya seperti dalam kasus jika seorang istri meninggal dunia (pewaris) dan meninggalkan ahli waris 6 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak perempuan dari istri kedua almarhum suami yang telah lebih dulu meninggal. Secara ketentuan hukum kewarisan Islam, dengan didasarkan pada firman Allah Swt surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan ayat 176, maka pembagian harta warisan bagi dua orang perempuan atau lebih adalah mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Jadi seperti yang dijelaskan dalam ayat diatas bahwa jika pewaris hanya memiliki seorang anak perempuan saja, maka ia mendapatkan bagian seperdua. Tetapi jika pewaris memiliki dua orang anak perempuan atau lebih, maka masing- masing mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta peninggalan. Kemudian bagian enam orang anak laki-laki statusnya mereka menjadi ashabah. Hal ini Berdasarkan hadits Rasul Saw sebagai berikut: : َمَلَسو ِويَلَع للها ىَلَص للها ُل ِىُسَر َلاَق : َلاَق اَمَهنَع ُللها ًَِضَر ٍساَّبَع ِنِبا ِنَع 48Marzuki, Wawancara ahli waris dari Husein bin Ibrahim, 14 Agustus 2020. 49Tgk. Mar, Wawancara KASI Gampong Sungai Lueng, 15 Agustus 2020. Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|301
)ملسم و يراخبلا هاور( ٍرَكَذ ٍلُجَر ىَلِوَأِل َىُهَف ًَِقَب اَمَف اَهِلِىَاِب َضِئاَرَفلْا ُقِحْلا "Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw, bersabda: "berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya, maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki." (HR. Bukhari dan Muslim).50 Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasul Saw menyuruh untuk melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris menurut ketentuan dan bagian masing-masing yang telah ditetapkan. Kemudian setelah para ashabul Furudh mendapatkan harta bagianya, Maka berikan kepada saudara laki-laki yang terdekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Kemudian para ahli waris tersebut dapat menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian dari harta warisan dikarenakan terdapat sebab-sebab kewarisan pada mereka yaitu sebagai berikut:51 1. Karena adanya sebab nasab 2. Karena adanya sebab pernikahan yang sah 3. Karena adanya sebab memerdekakan budak 4. Karena jihatul Islam. Maka dengan demikian jelaslah bahwa anak tiri bukan termasuk pada ahli waris karena tidak ada sebab mewarisi (ashabul miirats), antara si mayyit dengan anak tiri. Anak tiri berhak menerima harta warisan dari ayah dan ibu kandungnya. Namun demikian, kepada anak tiri mubah (boleh) hukumnya untuk diberikan wasiat atau hibah oleh orang tua tirinya, dengan syarat, harta yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi 1/3 dari harta orang tua tiri yang meninggal. Jika wasiat atau hibahnya melebihi 1/3, maka pelaksanaannya bergantung pada persetujuan para ahli waris. Demikian pula sepupu (anak laki - laki paman kandung) jika bersama anak laki - laki kandung hal ini dikarenakan sepupu (anak laki - laki paman kandung) terhijab hirman (tidak mendapat bahagian warisan sama sekali) jika bersama anak laki - laki dari mayit (pewaris). Kesimpulan Praktik pembagian warisan yang terjadi di desa Sungai Lueng adalah membagi harta warisan dengan pola atau metode musyawarah keluarga. Harta peninggalan diberikan secara merata untuk para ahli waris dan juga anak tiri, tanpa memandang jenis kelamin antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Begitu juga, status untuk menerima harta warisan boleh saja dilakukan setelah pembagian warisan dilakukan berdasarkan Mawaris lalu setelah para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing mereka memutuskan untuk membaginya 50 Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)." 51 Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|302
sama rata. Karena pada dasarnya, warisan adalah hak masing - masing ahli waris. Maka jika para ahli waris tersebut ridha dengan pembahagian sama rata maka hal tersebut tidaklah dilarang. Kemudian dalam hal proses dalam mengadakan musyawarah keluarga terkait pembagian warisan, akan lebih baik jika adanya pengkondisian waktu dalam pelaksanaan waktu musyawarah yang diadakan, sehingga ketika itu semua ahli waris hadir dalam musyawarah tersebut. Sehingga setelah tidak ada salah paham antar sesama ahli waris lainnya. Dalam kasus ini, ada baiknya pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan Islam terlebih dulu. Seperti memberikan terlebih dulu bagian kedua anak perempuan dan anak laki-laki. Adapun untuk anak tiri jika ingin diberikan, maka berikan dengan jalan wasiat atau hibah. Daftar Pustaka Anzaikhan, M. "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam." Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science 5, no. 1 (October 30, 2019): 56-80. Dua, Jurnal Surya Kencana. "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Dihubungkan Dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Surya Kencana Dua 4, no. 2 (2017): 25. Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 2 (December 28, 2021): 152-69. Firdawaty, Linda. "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam." ASAS; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 10, no. 02 (2019): 81- 93. Haries, Ahmad. "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." Jurnal Diskursus Islam 2, no. 2 (2014): 18. Hasbi, Hasnan. "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 20, no. 1 (2018): 13. Khan, Muhammad Aqeel, and Hidayat Ur Rehman. "Polygamy in Islam: A Critical Analysis." Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 6, no. 10 (2016): 4. Muslimah, Maziyyatul, and Dwi Ratna Kartikawati. "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 4, no. 1 (May 16, 2022): 17-31. Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|303
Muttaqin, Zainal. "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)." Syaksia; Jurnal Hukum Perdata Islam 22, no. 2 (2021): 183-96. Naik, Dr Zakir. Women's Rights In Islam - Protected Or Subjugated? India: Milat Book Center, 2010. Naik, Zakir. Answer to Non-Muslims, Common Question About Islam. Mumbai: IRF: Islamic Reasearch Foudation, 2010. Nasir, Muhammad. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." At-Tafkir; Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan 9, no. 2 (2016): 14. Nasir, Muhammad, and Ahlul Badri. "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh." Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam 9, no. 1 (2022): 11. Nasir, Muhammad, and Khalidah. "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 8, no. 1 (July 12, 2021): 33- 49. Naskur, Naskur. "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah 6, no. 2 (September 6, 2016). Nasution, Ismail Fahmi Arrauf, M Anzaikhan, and Mohd Syahiran Abdul Latif. "Covid-19 In Islamic Theology And Its Impact On Socio-Religious Affairs In Indonesia." European Journal of Science and Theology 18, no. 1 (2022): 51- 65. Nirsal. "Sistem Informasi Pengolahan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Pada Pengadilan Agama Kota Palopo." Jurnal Ilmiah Computer 1, no. 1 (2011): 10. Pakaya, Firman Adnan. "Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris." Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, no. 1 (2014): 27. Parinussa, Weldo, Merry Tjoanda, and Barzah Latupono. "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (October 5, 2021): 356-63. Rifenta, Fadlih. "Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam." Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan 2, no. 1 (2019): 17. Ritonga, Raja. "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats." Nizham; Jurnal Studi Keislaman 9, no. 1 (2022): 16. Saleh, Muhammad. "Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam." Ijtihad; Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 13, no. 1 (2019): 56. Suaidah, Idah, Rusydi Khalid, Achmad Abubakar, and Amrah Kasim. "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an." Jurnal Diskursus Islam 7, no. 2 (2019): 20. Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|304
Syawaluddin Islami, Wirda Hairani dan. "Problematika Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Langsa." Al-Qadha 5, no. 1 (July 1, 2019): 38-47. Wijaya, Windo Putra. "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia." Wardah 21, no. 1 (May 22, 2020): 106-22. Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan | Sistem Pembagian Harta .....|305