Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H. I. PENDAHULUAN Prinsip hakim pasif atau aktif masih menjadi pro dan kontra di kalangan hakim dan praktisi hukum sampai sekarang. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa prinsip yang dianut sejak awal adalah prinsip pasif sedangkan prinsip aktif adalah prinsip baru yang muncul sebagai upaya menantang prinsip pasif sebelumnya.1 Federal Court Australia telah meninggalkan prinsip pasif Sejak tujuh belas tahun yang lalu. Hakim FCA tidak hanya diam mendengar pihak yang bersengketa di persidangan, tapi ia aktif mengendalikan persidangan sehingga perkara dapat segera diselesaikan. Hakim pun aktif mendorong para pihak agar dapat mengakhiri sengketa dengan damai.2 Secara eksplisit normatif dalam HIR, RBG, RV tidak menyebut istilah hakim pasif aktif. Dalam hukum acara perdata kedudukan hakim bersifat pasif hanya dianut oleh Rv yang berlaku untuk golongan Eropa yang sekarang sudah tidak beraku lagi namun masih di pakai hakim di Indonesia. Dalam sistem ini hakim hanya mengawasi jalannya persidangan agar para pihak bertindak sesuai dengan hukum acara. Ada 2 alasan mengapa hakim bersifat pasif karena Rv menetapkan semua tahap pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis (schriftelijke procedur). Karena dalam beracara para pihak wajib didampingi oleh penasehat hukum (procedure stelling). 3 Sistem HIR dan RBG dianggap menerapkan asas hakim aktif. Di dalamnya tersirat pengejawantehan prinsip hakim aktif. Berbeda halnya dengan R.v yang menganut asas hakim bersifat pasif. Peran hakim dalam persidangan menurut R,v sangat terbatas. R.v saat ini hanya dipakai sebagaimana pedoman saja karena sudah tidak berlaku sebagaimana mestinya. 1 M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peryitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 502-505.) 2 2014/896 3 Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama, Cet IV , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 202-204. 1
Secara normatif empiris prisip hakim pasif dan aktif sama sama dipakai dalam persidangan hakim perdata. Namun bukan berarti hubungan keduanya bersifat komplementer. Keduanya bersifat fundamental yang memiliki fungsinya masing-masing. Kebanyakan prinsip umum yang masyhur di kalangan praktisi maupun akademi adalah hukum perdata hanya berprinsip apada asa hakim pasif hal ini karena hukum privat mengatur kepentingan antar individu yang mempunyai batasan perseorangan. Oleh karena itu, sangat logis jika hakim mencerminkan sikap pasif, baik pada saat menunggu datangnya perkara yang diajukan padanya maupun bersikap pasif dalam hal menentukan batasan tentang perkaranya. Hanya pihak pencari keadilan yang mengetahui tujuan yang ingin mereka capai dalam penyelesaian mereka. Sejak perkara diserahkan hakim menjunjung nilai impartiality dan kebijaksanaan sebagai seorang ahli dalam penyelesaian sengketa hukum, harus memastikan agar para pencari keadilan mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan mengakomodir lebih banyak hasrat keadilan bagi keduanya. Disinilah hakim harus bersifat aktif jika para pihak sudah menyerahkan perkara sengketa mereka pada hakim. Jika para pihak sudah menyerahkan kepada Hakim, mereka seharusnya menyadari bahwa hakim adalah orang yang paham dan ia telah dipercaya untuk memutus sengketa antar keduanya. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan. Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum, karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan Hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, Hakim dengan berlindung atas nama kebebasan hakim dapat bertindak sewenang wenang dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan Hakim harus dianggap benar dan dihormati (Res judicata provaritate Habitur). Tugas hakim dalam perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar benar ada atau tidak. Batas hakim untuk aktif dan pasif dalam menerapkan asas peradilan yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam memperjuangkan hak haknya atau mengadili dengan dengan tidk membedakan asal 4 ayat 1 UU. No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, membatu para pihak untuk mengatasi segala hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2 UU. No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2
Berdasarkan pada sistem HIR dan RBG, Hakim diperbolehkan untuk bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkata perdata, namun dalam sikap aktif tersebut ada batasan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim, hal ini berbeda dengan Rv yang mengharuskan hakim bersifat pasif. Untuk itu menjadi menarik untuk mengadakan kajian intensif terhadap dinamika kontradiksi penerapan kedua prinsip dalam praktek hukum acara perdata. II. PERMASALAHAN Dalam menyelesaikan perkara perdata salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar ada atau tidak. Untuk itun hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai kekuatan pembuktian. Hakim terikat pada alat bukti yang syah berdasarkan peraturan perundang undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Dalam perkara perdata keyakinan hakim bukanlah hal esensial yang dibutuhkan berbeda dengan perkara pidana.4 Selama ini cukup kuat anggapan umum bahwa Hakim perdata harus semata-mata bersikap pasif, sedangkan yang bersikap aktif hanyalah pihak-pihak berperkara dan menurut anggapan ini, tugas Hakim hanyalah mengatur dan mengawasi lalu lintas persidangan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku. Pasifnya hakim akan berpengaruh terhadap jalannya perkara dan bahkan bisa merugikan para pihak seperti adanya perkara dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Menyikapi hal ini Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung membuat rumusan tentang prinsip hakim aktif bahwa "untuk menghindari terjadinya kerugian pihak penggugat yang telah mengeluarkan biaya perkara, majelis Hakim agar bersikap aktif memberi nasehat kepada penggugat, untuk memperbaiki surat gugat yang belum memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 119 HIR, atau Pasal 143 Rbg, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim tidak begitu saja dengan mudah menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugatan (NO)". Keterikatan hakim dalam pembuktian perkara perdata seperti diuraikan di atas sebenarnya tidak menimbulkan persoalan jika kita menganut sistem hakim pasif sebagaimana ditentukan dalam Rv yaitu ruang lingkup pokok perkara ditentukan oleh para pihak, akan tetapi 4 Sri Wardah Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogjakarta: Gama Media: 2007, hal 12. 3
dalam praktek hukum acara perdata positif yang berlaku resmi sekarang, prinsip yang dianut bukanlah prinsip hakim pasif melainkan prinsip hakim aktif yang didasarkan kepada HIR. Dalam prinsip hakim aktif ini berlaku pameo secundum allegat iudicare M. Yahya Harahap menggambarkan sebagai gejala munculnya aliran baru dalam ranah hukum acara perdata yang mencoba menentang gagasan hakim pasif total dengan berusaha memperkenalkan prinsip hakim aktif argumentatif. Terdapat kontradiksi antara teori dan praktek hukum acara perdata: secara teoritis prinsip hakim pasif adalah yang dianut Rv, sementara dalam praktek prinsip hakim aktif adalah yang dipakai (H.I.R). III. PEMBAHASAN Beberapa sarjana hukum mengartikan asas hakim pasif adalah hakim bersikap menuggu datangnya perkara yang diajukan oleh pihak. Menurut Sudiko Martokusumo, asas hukum pasif tidak berkaitan dengan kapasitas total atau absolut dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bagi para pihak, tetapi berkaitan dengan luas pokok sengketa yang pada dasarnya dtentukan oleh pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan para pihak secara praktis telah mempercayakan kepada Hakim untuk diadili dan diberi putusan yang seadi adilnya. Inilah alasan mengapa hakim harus aktif. Hakim bukan sejekedar corong undang undang yang hanya menerapkan peraturan hukum melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuan, martabat, serta wibawanya dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (Justiabellen). Teori klasik menyatakan bahwa acara perdata hanya mencari kebenaran formal, sementara hukum acara pidana mencari kebenaran materiil. M.Yahya Harahap berusaha menjelaskan relevansi teori kebenaran formil ini dengan kenyataan di lapangan. Menurut beliau kebenaran formil ini muncul karena para pihak yang berperkaralah yang memikul beban pembuktian mengenai kebenaran yang seutuhnya untuk diajukan di pengadilan. Setelah hakim menerima kebenaran yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka tugas hakim adalah menetapkan kebenaran tersebut berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Oleh karena itu kebenaran formal jangan sampai ditafsiri dan dimanipulasi sebagai kebenaran yang setengah setengah atatu kebenaran yang tidak sungguh sungguh. Tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari kebenaran yang hakiki, namun apabila kebenaran hakiki tersebut tidak ditemukan, hukum tetap membenarkan apabila hakim mengambil putusan berdasarkan kebenran formal. Dalam hal menyangkut menentukan luasnya perkara, maupun inisiatif untuk mengajukan atau untuk mengakhiri perkara ditentukan sepenuhnya oleh pihak yang berperkara, maka dalam hal tersebut Hakim harus bersikap pasif. Namun setelah perkara 4
perdata secara resmi diajukan oleh pihak yang berperkara ke Pengadilan, maka Hakim menunjukkan sikap yang aktif, dalam hal sebagai berikut: 1. Mulai dari inisiatif Hakim untuk mempelajari berkas perkara; 2. Menentukan jadwal sidang; 3. Memerintahkan jurusita memanggil pihak berperkara; 4. Membuka sidang pertama; 5. Memeriksa keabsahan relaas panggilan sidang; 6. Mengupayakan perdamaian pihak berperkara; 7. Memberi kesempatan pihak berperkara 8. Mengajukan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan; 9. Memberikan kesempatan pihak-pihak berperkara mengajukan alat bukti; 10. Menilai keabsahan alat bukti; 11. Melakukan pemeriksaan setempat (bilamana dipandang perlu); 12. Memanggil dan mendengar keterangan ahli (bilamana dipandang perlu); 13. Menggali sumber sumber hukum relevan sebagai dasar putusan; 14. Melakukan permusyawaratan majelis dalam menentukan pertimbangan (ratio decidendi) dalam putusan; 15. Melengkapi dasar-dasar dan alasan-alasan, 16. Membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum; 17. Memberikan kesempatan pihak untuk mengajukan upaya hukum; 18. Melaksanakan eksekusi putusan atas permohonan pihak berperkara. Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa sesungguhnya Hakim perdata memiliki sikap yang aktif, baik sejak tahapan pra persidangan, tahap persidangan dan pembuktian, sampai dengan tahap pasca persidangan. 5 Relevansi Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif terhadap konsepsi Kebenaran Formal dan Hukum Acara Perdata a. Mediasi Pelaksanaan mediasi secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksanaan asas aktif hakim dalam usaha mendamaikan para pihak. Mediasi di pengadilan ini berfungsi untuk menguatkan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (sdjudikatif). Walaupun 5 Disertasi Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle Of Active Judge In Civil Case, Sunarto , Disertasi Telah Dipertahankan Dalam Sidang Terbuka Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Airlangga, Pada Tanggal 30 Agustus 2012. 5
pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mengamanatkan hakim untuk aktif mendamaikan namun ketentuan itu belum dioptimalkan berdasarkan fakta tersebut maka Mahkamah Agung melalui PERMA No.1 Tahun 2008 menetapkan suatu prosedur mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menyatakan bahwa mediasi dapat dilaksanakan pada pemeriksaan pada tingkat pertama, banding, kasasi, da peninjajuan kembali. Prosedur mediasi sebagai kewajiban hukum harus dilaksanakan. b. Pemberian Nasehat dan Pertolongan Pasal 119 HIR memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada penggugat dalam mengajukan gugatan. Pasal ini bertujuan bagi orang orang yang kurang memiliki pengetahuan tenatng seluk beluk hukum dan pengadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam sistem H.I.R peran hakim tidak sepsif menurut sistem R.v. Sekiranya pasal 119 ini betul betul dilaksanakan, maka kemungkinan gugatan diputus " dinyatakan tidak dapat diterima" karena disusun tidak lengkap atau sempurna tentunya tidak akan terjadi kecuali kalau ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaannya baru diketahui dalam persidangan. c. Aktivitas hakim dalam tahap jawab menjawab Kesempatan tergugat untuk memberikan jawaban dapat digunakan langsung pada saat acara jawab menjawab berlangsung ataupun pada kesempatan persidangan berikutnya. Sekiranya tergugat memilih opsi yang terkahir, maka sidnag ditunda untuk memebrikan kesempatan kepada tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis. Dalam tahap jawab menjawab ini hakim aktif memimpin jalannya persidangan. Selaku pimpinan sidang hakim bertanggungjawab agar prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 5 (2) UU No.4 tahun 2004 terealisasi. Hakim berkewajiban memimpin persidangan setta mengarahkan dan mengatur penyampaian jawab menjawab, jika perlu dengan empat kali persidangan yaitu 1) penyampaian gugatan, 2) penyampaian jawaban, 3) penyampaian replik, 4) penyampaian duplik. Apabila hakim telah berhasil mengkonstatir peristiwa yang disengketakan maka ia akan menetapkan bahwa persidangan dengan acara jawab menjawab dianggap telah cukup dan meneruskan ke tahapan persidangan berikutnya, yaitu pembuktian. Dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, MA mengeluarkan SEMA No.6 tahun 1992 yang mewajibkan perkara perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah harus diselasiakna dalam waktu 6 bulan. Surat edaran tersebut masih memberikan kelonggaran dengan mengatur, "Namun dengan memperhatikan sifat dan keadaan perkara tertentu, dimungkinkan penyelesaiannya 6
memakan waktu lebih dari 6 bulan dan dalam keadaan seperti itu Ketua Pengadilan Negri atau Pengadilan Tinggi diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung. Dalam SEMA tersebut tidak dijelaskan apakah jangka waktu enam bulan diatur dihitung sejak dimulianya persidangan. Apabila dikaitkan dengan PERMA No. 1 tahun 2008, maka penghitungan lama waktu enam bulan tersebut mestinya dihitung sejak dibukanya lagi persidangan setelah mediasi gagal. Selaku pimpinan sidang, hakim tidak berperan pasif, tetapi harus aktif mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam persidangan. Hakim berhak membatasi kehendak para pihak yang menginginkan lamanya proses jawab menjawab. Hal yang penting adalah hakim dapat mengetahui peristiwa yang sebenarnya sedang disengketakan oleh para pihak sehingga dapat mengarahkan fokus pembuktian yang seharusnya mereka lalukukan. d. Aktivitas hakim dalam pembuktian Ketentuan pasal 132 HIR, menyatakan bahwa jika dianggap perlu hakim Ketua Sidang berhak untuk memberi nasehat, menunjukkan upaya hukum, dan memberi keterangan kepada kedua pihak yang berperkara demi keteraturan dan kebaikan jalannya pemeriksaan perkara. Berdasarkan ketentuan pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa selama proses pemeriksaan perkara hakim dapat membantu pihak tanpa terkecuali sehingga mereka menjalankan proses pemeriksaan yang efektif , tidak bertele tele, dan tidak berat sebelah. Hakim berhak memberikan keterangan mengenai alat alat bukti mana yang para pihak dapat ajukan. Meskipun demikian, burden of proof atau pembagian beban pembuktian yang hakim lakukan atas para pihak meski tetap berlandaskan pada ketentuan pasal 163 HIR dan 1865 BW. Kemudian dalam ketentuan pasal 138 HIR disebutkan bahwa jika alat bukti surat dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, maka hakim berhak memerintahkan pemeriksaan atas kebenaran alat bukti surat tersebut. Sehingga hakim tidak serta merta mempercayai kebenaran suatu alat bukti atau menerima begitu saja bantahan alat bukti tersebut. Hakim memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan penyelidikan atas alat bukti yang diperdebatkan itu. Ini berarti hakim bertindak aktif dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Misalnya terjadi bantahan atas keaslian akta otentik tertentu, maka hakim akan memerintahkan pemeriksaan terhadap alat bukti tersebut dengan menggunakan prosedur yang dinamakan acara pemeriksaan keaslian. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 150 HIR disebutkan bahwa hakim mempunyai wewenang untuk memimpin jalannya pemeriksaan terhadap saksi. Ayat 3 pasal tersebut 7
menyebutkan bahwa atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam rangka mencapai kebenaran. Aturan ini menegaskan peran aktif hakim dalam memimpin persidangan, khususnya pada saat pemeriksaan saksi sebagai bagain dari tahap pembuktian. Pasal 153 HIR dan 154 HIR masing masing mengatur tentang pemeriksaan setempat dan saksi ahli. Pada prinsipnya alat bukti tersebut bukan alat bukti yang diakui baik dalam HIR maupun BW, namun mereka digolongkan sebagai alat bukti khusus, yang baru diajukan ketika hakim memandang perlu dan bermanfaat. Para pihak berhak untuk mengajukan meskipun oada akhirnya hakim diterima atau tidaknya pemeriksaan setempat dan keteranagn ahli ditentukan oleh Ketua Sidang. Pasal 170 HIR mengatur tentang kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian atas alat bukti saksi yang diajukan kepadanya. e. Aktifitas hakim dalam putusan Keaktifan hakim dalam tahap penjatuhan putusan terutama terlihat dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dari kegiatan pembuktian untuk menemukan aturan hukum bagi peristiwa konkret dan mewujudkannya dalam bentuk putusan. Kegiatan penemuan hukum dilakuan oleh hakim sesuai dengan asas ius curia novit (Hakim dianggap tahu akan hukum) dan ketentuan pasal 16 (1) UU No.4 Tahun 2004 yang melarang hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan aturan hukum tidak jelas atau tidak ada. Disamping itu pasal 28 UU No.4 Tahun 2004 mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Aturan ini menghendaki agar hukum selalu bisa mengakomodir perkembangan masyarakat yang dinamis sehingga hukum tidak berada dalam situasi het recht hink achter de feiten aan (hukum berjalan tertatih tatih di dalam masyarakat). IV. PENUTUPAN A. Kesimpulan 1. Secara teoritis, sebagian besar pendapat para ahli menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata, asas hakim pasiflah yang perlu ditegakkan. Sementara dari segi normatif, R.v yang jelas jelas mengtur tentang asas hakim pasif hanya dijadikan pedoman karena sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan HIR yang kini menjadi sumber hukum positif di Indonesia mengatur secara tersirat maupun secara tegas dalam beberapa pasalnya mengenai keaktifan hakim dalam mengadili dan memutus perkara di Persidangan. Sifat kontradiktif kedua asas ini jelas merupakan penghambat jika tidak dipahami secara komprehensif. 8
2. Kedua asas ini memiliki fungsi dan sifat yang berbeda serta mengatur hal yag berbeda pula. Kepasifan hakim berkaitan dengan luas perkara dan pembuktian yang diajukan para pihak. Sedangkan asas aktif hakim berkaitan dengan segala prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam hal memimpin persidangan yang adil dan imparsial bagi terwujudnya proses pengadilan yang fair, sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dalam hal meyelesaikan sengketa perdata yang efektif bagi para pencari keadilan. 3. Sikap aktif hakim dalam hukum acara perkara perdata dimaksudkan hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidka bersifat non executable. 4. Hakim Perdata harus mulai bersifat aktif dalam tiga tahap berikut: a. Pra Persidangan Mepelajari berkas perkara setelah berkas perkara dilimpahkan kepadanya; selanjutnya menentukan jadwal persidangan; kemudian memerintahkan jurusita memanggil pihak berperkara, dengan dengan mempertimbangkan letak geografis dimana para pihak bertempat tinggal agar para pihak dapat mempersiapkan diri hadir/menghadapi persidangan; meneliti sah dan patutnya relaas / surat panggilan yang dilakukan juru sita, oleh karena keabsahan relaas panggilan akan menentukan keabsahan persidangan, sedangkan keabsahan persidangan akan menentukan keabsahan putusan yang dijatuhkan Hakim dalam perkara tersebut; b. Tahap Persidangan, Hakim bersifat aktif saat memulai membuka sidang pertama dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum; meneliti identitas pihak berperkara atau kuasanya; mengupayakan perdamaian terhadap pihak berperkara; memberi kesempatan pihak berperkara mengajukan jawaban, repilik, duplik dan kesimpulan; memberikan kesempatan pihak-pihak berperkara mengajukan alat bukti; meneliti dan menilai peryaratan dan keabsahan alat bukti; melakukan persidangan setempat (bilamana dipandang perlu); memanggil dan mendengar keterangan ahli (bilamana dipandang perlu); menggali sumber sumber hukum relevan sebagai dasar putusan; melengkapi dasar-dasar hukum dan menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh para pihak yang berperkara; melakukan 9
permusyawaratan majelis dalam menentukan pertimbangan decidendi) dalam keputusan. c. Tahap Pasca Persidangan: Hakim wajib menyusun konsep putusan yang akan diucapkan di dalam persidangan dan putusan yang telah diucapkan tersebut harus segera dikoreksi dan ditandatanganinya agar pihak dapat dengan segera memperoleh salinan putusan serta Hakim bertanggung jawab atas penyelesaian (minutasi) berkas perkara. Hakim berkewajiban memberitahu para pihak yang berperkara akan hak-haknya untuk mengajukan upaya hukum dan Hakim wajib memerintahkan panitera untuk memberitahukan amar putusan yang telah diucapkannya kepada para pihak yang tidak hadir di persidangan dan Hakim (Ketua Pengadilan Negeri) berkewajiban memimpin pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap. B. Saran Seorang Penegak keadilan selain tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substative justice), Sikap aktif hakim dalam hukum acara perkara perdata dimaksudkan untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat non executable, selain itu demi terwujudnya asas peradilan yang cepat, sedrehana biaya ringan. (ratio 10
DAFTAR PUSTAKA M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peryitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama, Cet IV , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta Sri Wardah Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogjakarta: Gama Media: 2007 Disertasi Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle Of Active Judge In Civil Case, Sunarto , Disertasi Telah Dipertahankan Dalam Sidang Terbuka Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Airlangga, Pada Tanggal 30 Agustus 2012. 2014/896 11