PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan PemerintahanDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES Dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Brebes. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Brebes. 4. Desa adalah adalah kesatuan masyarakathukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas- tugaskesekretariatan dan rumah tangga desa. 12. Staf PerangkatDesa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif diSekretariat Desa atau pelaksana teknis. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesaadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkanoleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final. 16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dankehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan hak dan kewajiban desa. 18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkankemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkanpengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran sertamemanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah danprioritas kebutuhan masyarakat. 19. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. BAB II ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Pasal2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas : a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif. BAB III ORGANISASI PEMERINTAH DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Teknis; dan c. Pelaksana Kewilayahan. Pasal 4 (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umumdan perencanaan, dan urusan keuangan. (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan. Pasal 5 (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraandan pelayanan. (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi. Pasal 6 (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan
desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun. Bagian Kedua Penyusunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 7 (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan desa pada profil desa. (6) Penyusunan organisasi pemerintah desa yang mencakup jumlah bidang urusan, seksi dan unsur kewilayahan pada setiap desa, yang disesuaikan dengan : 1. kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; 2. potensi dan ketersediaan sumber daya manusia;dan 3. kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 8 (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat sebelum disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan masukan. (4) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Kepala Desa dengan BPD dalam rapat BPD, sesuai dengan peraturan tata tertib BPD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pasal 9 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dimintakan evaluasi kepada Bupati. (2) Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat. (3) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah disepakati bersama dengan BPD. (4) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi. (5) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan ditembuskan kepada Bupati. (7) Apabila Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa. (9) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya. (10) Mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA Pasal 11 Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 12 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa mempunyai wewenang : a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan APBDesa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i. mengembangkan sumber pendapatan desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa; l. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa; m.memanfaatkan teknologi tepat guna; n. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; o. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan; p. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan q. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa mempunyai hak : a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan cuti; e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i. mengelola keuangan dan aset desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa; m.mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa; n. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa; o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
q. memberikan informasi kepada masyarakat desa. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Kepala Desa wajib : a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran;dan e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Pasal 15 (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (2) Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan urusan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Pasal 16 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi : a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; d. melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Pasal 17 (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pasal 18 Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
Pasal 19 Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakn urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Pasal 20 Kepala Urusan perencanaan memiliki fungsi megkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan. Pasal 21 (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pasal 22 Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Pasal 23 Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Pasal 24 Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
Pasal 25 (1) Kepala kewilayahan/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi : a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. c) Melaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkunganya. d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (3) Pelaksana kewilayahan atau dusun ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Perangkat Desa Pasal 26 (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai hak : a. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD; b. menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa; c. penerimaan lainnya yang sah; d. mendapat jaminan kesehatan; b. mendapatkan perlindungan hukum; dan c. mendapatkan cuti. (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repulik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan; c. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa; e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa; f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan g. memberikan informasi kepada masyarakat desa. BAB VI TATA KERJA Pasal 27 (1) Kepala Desa dan Sekretaris Desadalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pemerintah desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala. (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap pimpinan satuan organisasi pemerintah desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk- petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 28 (1) Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasipenyelenggaraan pemerintahan desa. (2) SekretarisDesa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada ditempat atau berhalangan sementara.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 (1) Nomenklatur/penyebutan jabatan Pemerintah Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini berubah sebagai berikut : a. Kepala Desa tetap Kepala Desa; b. Sekretaris Desa tetap Sekretaris Desa; c. Kepala Urusan Pemerintahan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan; d. Kepala Urusan Pembangunan menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan ; e. Kepala Urusan Kesra menjadi Kepala Seksi Pelayanan; f. Kepala Urusan Keuangan tetap Kepala Urusan Keuangan; g. Kepala Urusan Umum menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; h. Kepala Urusan Perencanaan; i. Kepala Dusun tetap Kepala Dusun; j. Pembantu Kepala Urusan menjadi Staf Kepala Urusan atau staf Kepala Seksi; k. Pembantu Kepala Dusun menjadi Staf Kepala Urusan atau Staf Kepala Seksi. (2) Kepala Desa mengatur penempatan kembali jabatan Kepala Urusan,Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusunberdasarkan nomenklatur lama ke jabatan berdasarkan nomenklatur baru. Pasal 30 (1) Kepala Desa melakukan penataan Perangkat Desa sesuai dengan tingkat perkembangan desa (Swasembada, Swakarya dan Swadaya), kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penempatan kembali jabatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun berdasarkan nomenklatur lama ke jabatan berdasarkan nomenklatur. b. Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa termasuk pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan Kepala
Urusan Perencanaanmelalui mekanisme pengisian Perangkat Desa yang dibuka untuk umum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 31 (1) Kepala Desa dan Sekretaris Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya. (2) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Staf Kepala Urusan atau StafKepala Seksi, melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya. (4) Staf PerangkatDesa yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Pasal 32 Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pasal 33 Bagi Perangkat Desa yang menduduki jabatan baru berdasarkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenaiPedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainya yang sah, jaminan kesehatan,perlindungan hukum dan cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 35 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah KabupatenBrebes Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri D Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 24 Oktober 2016 BUPATI BREBES, IDZA PRIYANTI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH : 7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA I. UMUM Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.Landasan pengaturan mengenai Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014didasarkan pada 13 asas, yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Salah satu asas yang menjadi landasan pemikiran dalam yaitu adalah undang-undang penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentinganmasyarakat Desa. Perwujudan prinsip tersebut salah satunya diimplementasikan bahwa Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk menetapan susunan organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, potensi dan ketersediaan sumber daya manusia dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Daerah ini hanya memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun organisasinya. Hal ini bukan berarti bahwa Desa dapat menetapkan susunan organisasi tidak sama seperti dalam peraturan daerah ini. Dalam hal nomenklatur setiap unit kerja harus sesuai dengan Peraturan Daerah ini, namun terhadap jumlah bidang urusan, tingkat pelaksana perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.danuntuk pelaksana kewilayahan didasarkan pada kondisidesa, kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. dimaksud subsidiaritas, teknis harus disesuaikan dengan II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan perundan-undangan, landasan peraturan
kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Huruf b Yang dimaksud dengan "tertib penyelenggara pemerintahan"adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankesimbangan dalam pengendalian penyelenggaraPemerintahan Desa. Huruf c Yang dimaksud dengan "tertib kepentingan umum" adalah asasyang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatif, dan selektif. Huruf d informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan peraturan tetapmemperhatikan perundang-undangan. ketentuan Huruf e Yang dimaksud dengan "proporsionalitas" adalah asas yangmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanpenyelenggaraan Pemerintahan Desa. Huruf f Yang dimaksud dengan "profesionalitas" adalah asas yangmengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik danketentuan peraturan perundang- undangan. Huruf g Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yangmenentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatanpenyelenggaraan Pemerintahan Desa harus kepada dapatdipertanggungjawabkan masyarakat ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa sesuaidengan Huruf h Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah asas yangmenentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harusberhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah asas yangmenentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harustepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Huruf I Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah asas yangmenegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harusmemperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. Huruf j Yang dimaksud dengan "keberagaman" adalah penyelenggaraanPemerintahan Desa yang tidak boleh masyarakat mendiskriminasikelompok tertentu. Huruf k "partisipatif" adalah Yang dimaksud dengan penyelenggaraanPemerintahan yang mengikutsertakan kelembagaan Desadan unsur masyarakat Desa. Desa
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) : Yang dimaksud dengan dikonsultasikan kepada masyarakat desa adalah Kepala Desa mengadakan dengar pendapat Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desadengan perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, agama, pemuda perwakilan perempuan. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25
Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud laporan rutin adalah laporan yang dibuat oleh pimpinan satuan organisasi setiap selesai melaksanakan tugas, sedangkan laporan berkala laporan yang dibuat secara tertulis oleh adalah pimpinan satuan organisasi setiap bulan dan tahunan. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Staf Perangkat Desa yang memperoleh penghasilan tetap mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).Staf Perangkat Desa yang tidak mendapatkan penghasilan tetap mendapatkan honor yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas) Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016 NOMOR 7