LAPORAN PENELITIAN HUKUM TENTANG PENYEDERHANAAN PROSES PERADILAN DIBAWAH PIMPINAN MOSGAN SITUMORANG, SH.MH PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI 2009
DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Permasalahan Penelitian C. Tujuan Penelitian D. Kegunaan Penelitian E. Kerangka Konsepsional F. Metode Penelitian Hukum G. Personalia Tim H. Jadwal Penelitian BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS PERADILAN BAB III : DATA DAN ANALISIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PERADILAN Faktor Internal A. Hukum Acara Perdata - Dasar Hukum - Proses Pendaftaran - Proses Pemeriksaan Perkara - Upaya hukum - Eksekusi B. Sumber Daya Manusia C. Sarana dan Prasarana D. Upaya penyederhanaan proses peradilan Faktor Eksternal A. Sikap para pihak yang berperkara B. Sikap Instansi terkait BAB IV : PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran Daftar Kepustakaan Lampiran
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Jatuhnya pemerintahan orde baru telah membawa tuntutan pembaruan reformasi di segenap lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk reformasi di bidang hukum secara umum dan reformasi di bidang peradilan secara khusus. 1 Reformasi sektor peradilan tersebut berangkat dari upaya memperkuat independensi lembaga peradilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah lagi dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkenaan dengan Badan Peradilan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) " Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ". Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) " Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara ". Dengan demikian dalam rangka reformasi hukum, banyak hal yang harus dilakukan seperti penguatan kekuasaan lembaga peradilan dalam perspektif kelembagaan dan teknis administrasi peradilan. Terlebih dengan Perubahan keempat UUD 1945 telah mengubah ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Dalam praktek penyelesaian perkara di peradilan banyak permasalahan yang ditemui antara lain : penyelesaian perkara yang lambat, biaya perkara yang mahal, pengadilan sering berlaku tidak menyelesaikan masalah serta kemampuan hakim yang bersifat generalis. tidak adil, putusan pengadilan sering Berkaitan dengan reformasi peradilan sebagai upaya meningkatkan pelayanan hukum, antara lain termasuk didalamnya meletakkan posisi Mahkamah Agung sebagai pelaksana tunggal kekuasaan kehakiman. Reformasi kekuasaan kehakiman melalui reposisi peran dan fungsi Mahkamah Agung dilakukan dengan mempersiapkan realisasi penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia baik dalam hal teknis yudisial sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. teknis yudisialnya maupun non Urgensi reformasi dilingkungan peradilan yang dimulai dari Mahkamah Agung disandarkan pertimbangan bahwa hasilnya akan membawa pengaruh 1 Benjamin Mangkudilaga, Peranan Peradilan dalam Perubahan Nilai dalam Masyarakat (Makalah Seminar Nasional VII, BPHN,Dep Kehakiman dan HAM, 12 Oktober 1999)
sampai pada tingkat peradilan di bawahnya. Oleh karenanya telah ditetapkan beberapa undang-undang yang secara teknis mengatur tentang penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia antara lain UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan adanya pembaruan sistem peradilan akan melahirkan produk- produk putusan pengadilan yang berkualitas, dimana putusan pengadilan yang berkualitas pada akhirnya akan menjadi sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun dalam kenyataannya hal tersebut masih menjadi permasalahan, dimana sebagian besar masyarakat dalam menyelesaikan perkara di peradilan belum memperoleh keadilan (contoh : waktu proses penyelesaian perkara sangat lama sehingga memerlukan biaya maupun tenaga yang tidak sedikit, serta putusan hakim yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan). Padahal dalam proses peradilan sebagaimana diatur UU No. 4 Tahun 2004 melalui Pasal 4 ayat (2) menyebutkan : " Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan ". Jelas ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Pada dasarnya suatu putusan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, sangat diharapkan memberikan 3 (tiga) unsur yaitu 1). Keadilan; 2). Manfaat dan 3). Kepastian Hukum. Tetapi dalam prakteknya jarang sekali suatu putusan Mahkamah Agung mencapai tujuan ketiga unsur tersebut.2 Proses penyelesaian perkara di pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari masyarakat, terutama mengenai kinerja peradilan berkenaan dengan lamanya proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata.3 Berkaitan dengan banyaknya perkara - perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung pada dasarnya merupakan akumulasi dari sisa-sisa perkara yang belum diputus pada tahun-tahun sebelumnya ( Pada awal penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia 2004 sampai awal 2005 tunggakan 20.314 perkara di MA). Menurut Wiwik Awiati dari Tim Pembaruan Peradilan di Mahkamah Agung menyatakan bahwa perkara yang masih harus ditangani oleh Mahkamah Agung per bulan Maret tahun 2006 sejumlah 13.997 perkara dan banyaknya jumlah perkara yang masuk setiap bulan hamper mencapai 1000 perkara sedang jumlah Hakim Agung saat ini ada 47 orang.4 Besarnya angka tumpukan perkara tersebut menyebabkan perkara-perkara yang baru masuk terpaksa ditangguhkan terlebih dahulu pemeriksaannya guna dapat menyelesaikan perkara-perkara yang sudah bertahun-tahun masuk ke Mahkamah Agung. 2 J. Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Kesaint Blanc, 2008, hal 5. 3 Dalam banyak kasus di pengadilan negeri rata-rata waktu tunggunya adalah antara empat hingga enam bulan, di pengadilan tinggi dapat mencapai 12 bulan dan di Mahkamah Agung waktu tunggunya dapat mencapai 2-3 tahun .Ali Budiardjo, Nugrho dan Reksodiputro , Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta Cyberconsult, 1999, hal 116. 4 Wiwik Awiati, Sistem Manajemen Penanganan Perkara Yang Menjamin Akses Publik, Seminar tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, BPHN bekerjasama dengan FH Unsri dan Kanwil Hukum dan HAM Sumsel, Palembang 3-4 April 2007, hal 3.
Menurut Yahya Harahap, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara dari tingkat pertama sampai kasasi adalah 7 sampai 12 tahun.5 Diketahui bahwa waktu terlama ada pada proses pemeriksaan yang dilakukan di Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur dalam hukum acara khususnya hukum acara perdata, terdapat tahap-tahap peradilan perkara perdata yang pada umumnya dilakukan antara lain : Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan, Pemeriksaan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, Pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi dan Pemeriksaan Tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan proses peradilan yang sederhana , cepat dan biaya ringan tentu perlu perbaikan kinerja peradilan yang ditunjang oleh perangkat hukum, teknologi, administrasi peradilan dan sumber daya manusia yang memadai. Dalam praktek proses peradilan yang membutuhkan waktu panjang menyelesaikan perkara yaitu ketika pihak yang kalah dalam perkara tidak menerima putusan, melainkan mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi. Hal ini menyebabkan putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap (res judicata) 6. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan, karena hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat dijalankan. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap disamping ada asas atau aturannya juga ada pengecualian terhadap asas umum tersebut. Bentuk pengecualian yang lain diantaranya adalah akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG. Berkenaan dengan penyederhanaan proses peradilan, apabila dihubungkan dengan ajaran L.M Friedman tentang legal system (sistem hukum) meliputi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat dijadikan ukuran efektifitas keberhasilan penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia yang sampai saat ini masih banyak kelemahan. 7 Kelemahan tersebut tentu berkaitan dengan kurangnya kualitas hakim (Sumber Daya Manusia) dalam membuat putusan perkara yang dapat diterima masyarakat serta kurangnya pelayanan hukum dalam proses penanganan perkara yang dapat berjalan cepat, sederhana dan biaya ringan. Semua ini tidak terlepas dari kinerja Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Peradilan Umum yang wewenangnya memeriksa dan memutus perkara perdata maupun pidana terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kemudian bemuara ke Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di lingkungan Peradilan. Dalam praktek peradilan sumber hukum yang digunakan dalam beracara dalam kasus perdata adalah peraturan yang berasal dari jaman kolonial yakni HIR/RBG yang tentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan tidak dapat mengakomodir amanat Undang- undang yang menginginkan prosess penyelesaian perkara dilaksanakan dengan 5 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan menegenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, hal 154. 6 Berdasarkan Pasal 1917 KHUPerdata yang ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 dalam M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Hukum Perdata, hal 7. 7 Menurut Bagir Manan dalam sidang pleno MA tahun 2005 bahwa MA sampai awal th 2006 memiliki tunggakan 13.977 perkara.
sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara normartif ada ketentuan - ketentuan yang mengatur mengenai cara-cara beracara yang lebih sederhana. Dalam KUHAP terdapat ketentuan mengenai pemeriksaan cepat dan singkat yang disebut perkara-perkara tindak pidana ringan atau tipiring. Dalam tipiring kesederhanaan itu antara lain tidak diperlukan surat dakwaan, tidak ada keharusan didampingi advokat. Tetapi khusus dalam pemeriksaan perkara dengan acara singkat, tergantung pada Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan penyederhanaan proses peradilan baik ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan yang terkait maupun dalam praktek di pengadilan. Dalam penelitian ini proses peradilan yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan peradilan umum lebih khusus lagi perkara perdata umum saja, mengingat peradilan khusus sudah memiliki hukum acaranya masing-masing. B. Permasalahan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yang perlu diteliti yakni : 1. Mengapa proses peradilan masih rumit dan lama di Indonesia ? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses peradilan ? 3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menyederhanakan proses peradilan ? C. Tujuan Penelitian Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk : 1. Mengetahui bagaimana pengaturan proses peradilan di Indonesia. 2. Mengetahui kendala-kendala yang terdapat dalam praktek di pengadilan. 3. Mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi atau menghindari kendala yang mungkin menjadi hambatan dalam proses peradilan. D. Kegunaan penelitian Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam membuat peraturan yang berhubungan dengan upaya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan, disamping itu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkaya kepustakaan dalam bidang hukum acara perdata. E. Kerangka Konsepsional Terdapat beberapa terminologi yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dimaksud dengan : 1. Penyederhanaan 8 adalah proses, cara perbuatan menyederhanakan. 2. Proses 9 adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. 3. Peradilan 10 adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. 8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisis Kedua Jakarta: Balai Pustaka 1996, hal 888. 9 Ibid, hal 791. 10 Ibid, hal 7.
Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dikatakan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun pengertian penyederhanaan proses peradilan disebutkan pula dalam Rancangan KUHAP yang tengah dipersiapkan yang mengedepankan asas keterpaduan. 11 Menurut Amir Syamsuddin dalam praktek peradilan menunjukkan adanya ketidak jelasan batasan ketentuan tahapan proses peradilan seperti jangka waktu penyelidikan atau penyidikan sehingga membuat seseorang yang tengah mengalami proses hukum menjadi terombang-ambing. Demikian pula dalam Penjelasan UU No. 15 th 2008 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana disebutkan bahwa untuk mempermudah pencegahan dan penanganan proses peradilan pidana diperlukan kerjasama antar negara yang lebih efektif. Jadi Penyederhanaan proses peradilan berarti bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di pengadilan, disamping tahapan-tahapan beracara yang harus singkat juga hakim dalam memutus perkara harus memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada para pihak, sehingga tidak menimbulkan keinginan untuk melanjutkan perkara kepada pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Th 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengertian mengenai Penyederhanaan Peradilan terdapat pula dalam UU No. 19 Th 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan penjelasan mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang lebih rinci dibandingkan dengan UU No. 14 Th 1970 dan UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 12 Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Th 1964 menyebutkan : " Peradilan harus sederhana. Tidak perlu suatu acara yang berbelit-belit, yang tidak memuaskan pencari keadilan. Hukum adalah diperuntukkan bagi mereka, karena itulah mereka wajib mengerti hukumnya ". " Peradilan harus cepat, hanya dengan kecepatan, perasaan keadilan dapat dipenuhi. Proses yang bertahun-tahun, yang kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan, harus dihindarkan sejauh-jauhnya ". " Peradilan harus murah. Pengadilan adalah untuk rakyat karena itu peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya ". Dalam perkara perdata, asas kesederhanaan ditentukan juga oleh para pihak yang berperkara. Pihak-pihak yang menentukan apakah akan menempuh peyelesaian secara damai atau meneruskan berperkara (HIR Pasal 130/RBg Pasal 154) 13. Dalam pelaksanaan putusan terdapat pengecualian terhadap asas umum 11 KUHAP Pangkal Kesemrawutan Proses Peradilan.Hukum Online, Rabu 8 April 2009. 12 H. Bagir Manan., Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Th 2004, Jogjakarta: FH UII Press, 2007, hal 45. 13 Pasal 130 HIR/154 Rbg berbunyi : (1) Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak dating, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka. (2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal-hal yang diperdamaikan diperbuat sebuah akte, dan
bahwa eksekusi baru dapat dijalankan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam kasus-kasus tertentu undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk akta perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, menurut ketentuan pasal dimaksud : - selama persidangan berlangsung kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak; - apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka hakim membuat akta perdamaian atau dicatumkan amarnya, menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian; - sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (executoriale kracht) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.14 Mengenai cepat setiap perkara diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Penyelesaian perkara dengan cepat juga berkepentingan terhadap negara. Bagi pengadilan, suatu perkara yang lama sangat berpengaruh pada ketertiban administrasi pengadilan, antara lain menyangkut penunggakan perkara. Setiap penungakkan perkara akan dipandang sebagai bukti pengadilan tidak bekerja efisien, efektif dan produktif. Bagi negara, peradilan yang lambat akan menjadi beban pada anggaran negara karena harus membayar hakim-hakim dan petugas pengadilan yang tidak produktif. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Th 1992, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diwajibkan menyelesaikan setiap perkara paling lama enam bulan. Bagi yang tidak menyelesaikan suatu perkara dalam batas waktu tersebut, diwajibkan melaporkan kepada ketua MA disertai alasan- alasannya.15 Sedangkan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 4 Ayat (2) " Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat (3) "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI 1945". Pasal 4 ayat (4) "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana". Dalam pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung selaku pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya kedua belah pihak diwajibkan untuk mentaati perjanjian yang diperbuat itu, dan surat (akta) itu akan berkekuatan hokum dan akan diperlakukan sebagai putusan Hakim yang biasa. (3) Tentang keputusan yang demikian itu tidak diizinkan orang minta apel (4) Jika pada waktu dicoba akan memperdamaikan kedua belah pihak itu, perlu memakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu dituntutlah peraturan pasal berikut. 14 Loc. Cit. M. Yahya Harahap, hal10. 15Ibid, hal 47.
ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat 16. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Hal ini diperkuat pula dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara , yang dimaksudkan untuk penertiban biaya Perkara Perdata, Perdata Agama dan Perkara Tata Usaha Negara sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan.. Adanya pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Negara hukum identik dengan Rule of law dan menurut Friedman mengandung arti adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum 17. Demikian pula menurut Sri Soemantri bahwa unsur terpenting dalam Negara hukum yaitu : 1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara); 3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara; 4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.18 Negara Republik Indonesia pada hakikatnya adalah Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Hal ini berarti bahwa setiap pemegang kekuasaan (tugas dan wewenang) dalam Negara, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mendasarkan diri atas norma-norma hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehubungan dengan unsure-unsur Negara hukum tersebut, maka adanya kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.19 Pengertian merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Disini jelas bahwa kekuasaan kehakiman merupakan unsure pokok dari Negara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Keberadaan Mahkamah Agung merupakan konsekwensi dan ciri utama dari Negara hukum yang demokratis. Namun demikian, dalam kondisi saat ini masih terjadi adanya berbagai permasalahan khususnya dalam proses penyelesaian perkara di peradilan. Banyaknya tunggakan perkara di Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kinerja peradilan masih jauh dari harapan para pencari keadilan, yang ingin segera menyelesaikan perkaranya. Lamanya waktu penyelesaian perkara di pengadilan menuntut adanya reformasi melalui penyederhanaan proses peradilan. Sejak Tahun 2004 Indonesia memasuki tahap baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang terkait dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan 16 Selain fasilitas yang memuaskan, maka sesuai dengan hak untuk mendapatkan peradilan yang tidak mahal, biaya pengadilan juga merupakan salah satu factor penting. ANR dan MKK Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Cyberconsult,1999. hal 124. 17 W.Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum (susunan III) Jakarta:Rajawali Pers, cet pertama 1990, hal 250. 18 M. Yahya Harahap, hal 110. 19 Perubahan Ketiga UUD 1945.
lembaga peradilan. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 13 ayat (1) menetapkan bahwa " organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung ". Adanya pemindahan kewenangan bidang organisasi, administrasi, dan financial lembaga peradilan dari eksekutif kepada yudikatif tersebut, maka pembinaan bidang teknis yudisial dan non teknis yudisial lembaga peradilan kini telah berada dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelemahan yang dihadapi Mahkamah Agung dengan adanya penumpukan perkara terkait dengan manajemen tentang : 1) pembatasan perkara untuk kasasi atau penijauan kembali ; 2) pendaftaran perkara dan kearsipan; 3) distribusi perkara; 4) pembagian majelis hakim; 5) proses memutus perkara; 6) proses setelah perkara diputus; 7) beban perkara dan tumpukan perkara; dan 8) produkivitas Hakim Agung dalam memutus perkara.20 tata kerja penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dapat meminimalisir terjadinya penumpukan perkara, dan jangka waktu penyelesaian perkara lebih cepat sehingga para pencari keadilan dapat segera mengetahui hasil putusannya. Dengan adanya manajemen perkara yang merupakan Selanjutnya mengenai teori keadilan, bahwa keadilan merupakan perasaan yang paling luas dalam tata tertib hubungan manusia berdasarkan prinsip umum yang diterapkan. Dalam Pancasila ditemukan pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adil mengandung pengertian bahwa suatu keputusan dan tindakan didsarkan atas ukuran atau norma-norma yang objektif, dan tidak subjektif, sehingga tidak sewenang-wenang.21 F. Metode Penelitian Hukum Tipe Penelitian ini adalah gabungan dari penelitian hukum normatif dan empiris 22dan bersifat deskritif. Dengan demikian data yang dibutuhkan dalam penelitian akan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti 23 berupa informasi langsung yang diperoleh dari lapangan melalui Kuesioner dan wawancara kepada responden yang terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Hakim, Advokat dan Pakar Hukum dari Perguruan Tinggi. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum yang meliputi: a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan terkait peradilan. (UU No.14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan 20 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap Di Indonesia,Bandung: PT.Refika Aditama, 2007,hal212. 21 Subandi Al Marsudi, H, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, edisi revici, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003, hal 53. 22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet V,Jakarta : PT Taja Grafindo Persada , 2001, hal 12-14. 23 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit,2004, hal 57.jo. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum .Jakarta: UI Press, 1986 hal 12.
Umum). Serta berbagai putusan MA dan peraturan terkait lainnya.24 b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai kepustakaan hukum ( Hasil penelitian/ karya ilmiah, majalah/jurnal hukum atau artikel terkait materi peradilan ). c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan / petunjuk (kamus dan informasi tentang peradilan). Pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi dan mempelajari data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, jurnal-jurnal, majalah, Koran, internet dan informasi nara sumber. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif baik terhadap data primer maupun sekunder. G. Personalian Tim Penelitian Adapun susunan Tim Penelitian ini terdiri dari: : Mosgan Situmorang, SH.MH : Liestiarini Wulandari, SH.MH : 1. Suherman Toha, SH.MH.APU 2. Dr. HP.Panggabean,SH 3. Hasriel Hertanto, SH 4. Syprianus Ariesteus, SH.MH 5. Rosmi Darmi, SH.MH 6. Arfan Faiz Muhlizi, SH.MH 7. Muchtaril Amir Ketua Sekretaris Anggota Nara sumber : Prof. Dr. Ahmad M Ramli, SH.MH.FCB.Arb H. Jadwal Penelitian Kegiatan Penelitian di bagi dalam tahapan sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan a. Penyiapan Proposal -------- Bulan Januari 2009 s/d Pebruari 2009 b. Penyempurnaan Proposal---Bulan Maret 2009 c. Pemaparan Proposal---------Bulan Mei 2009 2. Tahap Pelaksanaan a. Pengumpulan bahan------- Bulan Mei 2009 s/d Juni 2009 b. Pengolahan bahan---------- Bulan Juli 2009 c. Analisis data-----------------Bulan Agustus 2009 3. Tahap Penyampaian a. Pemaparan Hasil------------Bulan September 2009 b. Penyempurnaan Hasil------Bulan Oktober s/d November 2009 c. Penyerahan Laporan--------Bulan Desember 2009 I. Sistimatika Laporan Penelitian 24 Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan Hukum Perikatan, Bandung, Alumni, 2008, hal 182.
BAB I : PENDAHULUAN I. Latar Belakang J. Permasalahan Penelitian K. Tujuan Penelitian L. Kegunaan Penelitian M. Kerangka Konsepsional N. Metode Penelitian Hukum O. Personalia Tim P. Jadwal Penelitian BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS PERADILAN A. Sederhana B. Cepat C. Biaya Murah BAB III : DATA DAN ANALISIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PERADILAN Faktor Internal A. Hukum Acara Perdata - Dasar Hukum - Proses Pendaftaran - Proses Pemeriksaan Perkara - Upaya hukum - Eksekusi B. Sumber Daya Manusia C. Sarana dan Prasarana D. Upaya penyederhanaan proses peradilan Faktor Eksternal A. Sikap para pihak yang berperkara B. Sikap Instansi terkait BAB IV : PENUTUP C. Kesimpulan D. Saran Daftar Kepustakaan Lampiran
BAB II TINJAUAN UMUM A. Umum tentang proses penyederhanaan sistem peradilan dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Advokat. Badan Peradilan di Indonesia, secara umum di kenal ada dua macam, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum adalah pada umumnya, baik menyangkut perkara perdata maupun pidana. Sedangkan pada peradilan khusus mengadili perkara bagi golongan rakyat tertentu. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ada empat lingkungan badan peradilan di Indonesia yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Penelitian Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah suatu propinsi. Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tingkat banding merupakan pengadilan tingkat dua, karena cara melakukan pemeriksaan dan mengadili identik dengan apa yang dilakukan pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Pada dasarnya Pengadilan Tinggi mempunyai tugas dan kewenangan mengadili perkara perdata dan pidana di tingkat banding, yang merupakan hasil tindak lanjut dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Sedangkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Dalam UU No. 14 Tahun 1985 mengisyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang dijalankan jelas, mudah dipahami dan tifdak berbelit-belit. Sedangkan pengertian cepat mengacu pada jalannnya proses peradilan. Biaya ringan bertujuan agar semua lapisan masyarakat yang ingin memperoleh keadilan mampu menanggung biaya yang dibebankan. Biaya perkara yang tinggi dapat menyebabkan pihak yang berkepentingan tidak mau menggunakan media peradilan untuk mengajukan tuntutan hak mereka25. Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan khususnya perkara perdata, terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan proses pemeriksaan mulai dari tingkat pertama sampai putusan memperoleh kekuatan hokum tetap. Ketika terjadi penyelesaian perkara atas sengketa dilakukan pemeriksaan dan mengadili dalam semua tingkat peradilan sampai perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hokum tetap; dan menajalankan putusan sampai tuntas dilaksanakan pemenuhannya sesuai amar putusan. Pemeriksaan dan mengadili perkara sampai putusan dieksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah. 25 Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata,Jakarta : Djambatan,2005,hal.23
Adapun yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perkara (biaya pemeriksaan persidangan dan biaya eksekusi) ialah jumlah pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran biaya perkara yang dianggap sah ialah bukti yang dikeluarkan pengadilan berupa surat kwitansi. Di luar pengeluaran yang tidak dibarengi dengan bukti yang sah, tidak dapat dibebankan menjadi biaya perkara. Tidak dibenarkan memperluas keabsahan pengeluaran biaya berdasarkan tanda bukti yang dikeluarkan instansi lain di luar pengadilan. Dapat disetujui apabila tanda bukti itu disahkan dan disetujui oleh Pengadilan. Memperkenankan keabsahan tanda buktiu biaya perkara di luar tanda bukti yang dikeluarkan pengadilan bisa membahayakan. Besar kemungkinan terjadinya manipulasi pengeluaran biaya perkara 26. Opini publik telah terbentuk terhadap penyelesaian perkara sengketa perdata melalui pengadilan. Yaitu masyarakat menganggap penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap memakan waktu yang lama, rumit, melelahkan dan tidak selalu menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Hal ini diperparah dengan biaya yang relatif mahal terutama bagi masyarakat strata menengah ke bawah. Walaupun ada sebuah asas yang dianut oleh peradilan di Indonesia yaitu 'asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah'. Pada dasarnya yang mengeluarkan biaya perkara biasanya pihak penggugat tidak boleh semau sendiri menyebut jumlah biaya perkara yang dikeluarkannya. Biaya yang dianggap sah yang dapat ditagih kemudian kepada pihak tergugat hanya sepanjang yang dilengkapi dengan bukti menurut perhitungan pembukuan yang dibuat pengadilan. terserah kepada yang berkepentingan apakah akan menggunakan jasa pengacara. Jika seseorang memanfaatkan jasa pengacara dalam sengketa perkara di sidang pengadilan, biaya yang diperlukan untuk membayar imbalan jasa adalah tanggungjawab pribadi, bukan tanggung jawab orang lain, sehingga biaya untuk itu tidak diperhitungkan menjadi beban biaya perkara. Dalam hal penggunaan jasa pengacara, Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA No. 4 TAHUN 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara yang dikeluarkan tanggal 13 Juni 2008 telah diatur beberapa hal terkait biaya perkara di pengadilan antara lain diatur tentang Penertiban Biaya perkara perdata, perdata agama dan PTUN melaksanakan keputusan Ketua MA N0. 144 th 2007 ttg Keterbukaan Lembaga Peradilan. Disebutkan tentang Pengaturan : Biaya perkara dilaksanakan dengan transparan (KPN,Banding,Kasasi) ; Dibayar oleh pihak berperkara wajib melalui bank kecuali tidak ada bank. Pegawai tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara ; Kelebihan wajib dikembalikan ke yang berhak, dalam 6 bl tdk diambil dicatat sebagai barang tidak bertuan Pasal 1948 KUHPerdta disetor ke kas Negara. Bahkan menurut Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa berkenaan dengan biaya perkara di pengadilan dikatakan bahwa rakyat miskin yang berpekara di pengadilan kini tidak perlu kesulitan mencari keadilan. Mahkamah Agung berencana membebaskan biaya perkara bagi masyarakat miskin yang 26 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal.379.
berpekara di pengadilan perdata dan tata usaha negara. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa keadilan merupakan hak bagi semua warga. Namun, lanjut dia, ada sebagian warga di Indonesia tidak memiliki akses terhadapnya. Hal itu disebabkan rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan keluarga miskin, sehingga menyebabkan rendahnya akses yang dimiliki mereka. "MA sebagai pelaksana tertinggi tentunya tidak luput perannya memberikan akses tersebut. Dalam ketentuan memang para pihak yang berperkara diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Namun, dalam hukum acara memungkinkan bagi para pihak yang tidak mampu untuk digratiskan."Untuk menangani perkara prodeo akan keluarkan regulasi utk menjembatani ketentuan tersebut dan hukum acara yang berlaku. Namun sejalan dengan hal tersebut, pihak Mahkamah Agung dalam hal biaya perkara dilingkungan peradilan akan segera naik. MA pun segera terbitkan surat keputusan MA (SEMA) untuk sosialisasikan kenaikan tersebut ke seluruh pengadilan seluruh Indonesia. Menurut Juru Bicara MA Djoko Sarwoko, kenaikan biaya perkara tersebut buntut dari penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Bukannya turun, justru naik karena biaya yang tercantum dalam PP itu kan PNBP, uang yang harus disetor ke negara. Jadi, biaya perkara yang selama ini sudah ada ditambahkan dengan biaya PNPB dalam PP itu. Biaya sebuah perkara yang telah ditetapkan MA adalah Rp 500 ribu. Dalam PP 53/2008, PNPB untuk sebuah biaya perkara ditetapkan Rp 50 ribu. Pemohon harus bayar 550 ribu rupiah. 50 ribu untuk disetor ke negara, sedangkan 500 ribu itu pasti habis. Dengan PP tersebut pendapatan negara akan naik drastis dari biaya perkara. Sebab biaya perkara sebelumnya hanya dipatok Rp 1000 rupiah. Juli 2008, namun MA belum menerapkannya karena tengah menyiapkan SEMA sosialisasi PP. SEMA tersebut sudah lengkap dan tinggal ditandatangani Ketua MA Bagir Manan. Namun belum tahu, pihak berperkara mau tidak. Sosialisasi baru sampai di tingkat banding. Menurut Koordinator Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan pengaturan soal naiknya biaya perkara itu tidak masuk akal. Itikad MA memang sudah terbentuk bahwa biaya perkara yang selama ini dipersoalkan BPK tetap tidak bisa diaudit. Malah kemudian membebankan PNBP kepada masyarakat. Padahal, sebelumnya, PNPB diambil dari biaya perkara. Artinya, MA memang tak tersentuh meski PP Biaya Perkara sudah diterbitkan. Dengan persepsi MA yang memisahkan PNPB dengan biaya perkara semakin menguatkan dugaan penyelewengan dalam penggunaan dana biaya perkara. Meski PP tersebut diterbitkan Dalam hal laporan biaya perkara bisa lewat SMS dan Penggunaan biaya perkara bisa diakses melalui layanan pesan singkat. Penggunaan biaya perkara kini sudah bisa di cek melalui pesan singkat atau short message services (SMS) yang sudah diberitahukan pada seluruh pengadilan soal pelaporan biaya perkara. Dalam laporan SMS dapat di cek laporan semua biaya perkara yang diterima
pengadilan, digunakan untuk perkara, dikembalikan kepada para pihak, dan bagian yang masuk kas negara. tafsir antara Mahkamah dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan pemeriksa menganggap biaya perkara sebagai uang negara yang harus diaudit. Sebaliknya, mahkamah berpendapat biaya perkara adalah uang titipan. Biaya perkara pernah menjadi polemik akibat beda Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1992 tentang azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan . Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan perintah dalam Pasal 4 ayat 2, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang sudah ada sejak Undang- Undang No.14 Tahun 1970, belum didukung peraturan pelaksanaan yang sifatnya operasional. Sikap/budaya para pihak yang berperkara terutama Tergugat yang cenderung tidak mentaati waktu persidangan dengan bermacam-macam dari dan tujuan, demikian pula budaya suap menyuap antara aparat penegak hukum dengan liar (pungli) sebagai budaya masyarakat pencari keadilan dan pungutan materialistis, serta budaya tidak bisa menerima kekalahan, sehingga perkara menjadi lama dan membutuhkan biaya besar. Salah satu unsur Penegak Hukum dan pelaksana peradilan adalah Advokat. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa asas penyelenggaran peradilan adalah cepat, sederhana dan dengan biaya rendah. Asas ini berkaitan erat dengan profesionalisme penegak hukum dan kepastian serta keadilan hukum bagi pencari keadilan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan bahwa advokat merupakan salah satu pelaksana hukum, yang sangat berperan dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, peranan advokat adalah sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa asas penyelenggaran peradilan adalah cepat, sederhana dan dengan biaya rendah Didalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari maupun yang telah disadari setiap manusia yang hidup dalam suatu tatanan masyarakat tidak lepas dari suatu aturan baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis untuk itu supaya aturan tersebut benar-benar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan taat dan tertib maka diperlukan suatu peran dan sumbang asih dari seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan para pejabat yang membuatnya serta pejabat yang bertugas sebagai pengawal aturan pada khususnya sehingga peraturan benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang ada tanpa harus mengorbankan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, setiap manusia pada dasarnya ingin hidup damai. Dengan demikian agar tercipta masyarakat adil dan damai maka kita butuhkan kinerja para pejabat hukum untuk senantiasa menjunjung tinggi peran dan fungsi hukum didalam menegakkan suatu keadilan agar senantiasa terhindar terhadap images masyarakat yang selama ini krisis. Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bila ditinjau dari asas sederhana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: dari segi positif, proses pemungutan biaya perkara melalui bank lebih transparan, besarnya nominal cukup jelas, sehingga dapat minimalkan pungutan biaya perkara. Dari segi negatif, justru sistem birokrasi menjadi tidak sederhana, karena tidak memenuhi sistem one stop service. Bila ditinjau dari asas
cepat, pada dasarnya asas cepat dalam pembayaran biaya perkara belum terpenuhi karena pencari keadilan harus memerlukan tambahan waktu untuk membayar biaya perkara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). dalam Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, Bagian Kedua Biaya Pasal 27 Pengadilan hanya dapat membebani Pemohon sekedar biaya fotokopi atau biaya cetak (print) yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan biaya yang berlaku secara umum. Bagian Ketiga Salinan dan Pemberian Informasi Pasal 28 (1) Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pemohon membayar biaya. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal informasi yang hendak disalin: a. ber-volume besar; atau b. sedang dalam proses pembuatan. (3) Perpanjangan waktu dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tidak dapat lebih dari 3 (tiga) hari kerja. (4) Perpanjangan waktu dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan sesuai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan informasi yang dimohonkan. (5) Apabila ternyata biaya penyalinan lebih murah dari yang diperkirakan, selisih biaya dikembalikan ke Pemohon..Bagian Keempat Prosedur Cepat Pasal 29 Keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan 26 tidak diperlukan apabila: a. informasi yang dimohon sudah tersedia di Pengadilan tersebut; b. informasi yang dimohon tidak termasuk dalam kategori informasi dengan volume besar, sedang dalam dengan proses pembuatan atau memerlukan konsultasi penanggungjawab; c. pemohon bersedia membayar secara langsung perkiraan biaya untuk menyalin informasi. Demikian halnya (2) Pengadilan dapat memperpanjang lebih lanjut B. Hukum Acara B.1. Pengertian Asas Hukum Acara Perdata Azas hukum acara perdata terdiri dari empat kata yang mempunyai arti yang berbeda, namun mempunyai dua kandungan makna, azas dan hukum acara perdata. Kedua makna kandungan ini saling terkait atau tidak bisa dipisahkan dengan proses beracara di depan pengadilan, khususnya proses pemeriksaan perkara oleh Hakim, Karena hakim atau Majlis Hakim yang menerapkan memeriksa, mengadili, memutus perkara diantara kedua belah yang bersengketa di depan sidang. Oleh karenanya, penulis sengaja memisah dua kandungan ini agar ditemukan makna yang jelas. Kata lain untuk menyebut azas adalah dasar, Fondamen, pangkal tolak, landasan, dan sendi-sendi27.Dalam kamus besar bahasa Indonesia azas diartikan suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat28. Yahya 27 Eddy Yusuf Priyanto dkk, Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi (Cet. III; Makassar: Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin, 2003), h. 8. 28 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 52.
Harahap dalam bukunya29 mengatakan azas adalah fondamentum suatu peradilan, ia merupakan acuan umum atau pedoman umum yang harus diterapkan oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan pengadilan adil dan para pihak menjalankan dengan suka rela. Karena ia adalah azas umum sihingga dapat dikatakan juga sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan pasal-pasal, sehingga pendekatan penafsiran, penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam azas umum itu sendiri30. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya mencamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.31 Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, mengemukakan bahwa hukum acara adalah rangkaian perturan-peraturan yang cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaiamana pengadilan harus bgentindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan- peraturan hukum perdata. Sedangkan Prof. DR. Abdul Manan berpendapat bahwa hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penguggat, bagaimana para hakim bertindak dan bagaimana hakim memutuskan perkara dan melaksanakan putusan32. Jadi, asas hukum acara perdata adalah pangkal tolak yang harus diterapkan oleh pengadilan, atau pendangan pengadilan atau Hakim dalam setiap menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara para pihak di Pengadilan. B.2. Macam-macam Asas Hukum Acara Perdata Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak itu masing-masing itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa hak 29 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. II; Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press, 1993), h. 37. 30 Lihat ibid 31 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Cet. II; Yogyakarta: Leberty Yogyakarta, 1999), h. 2. 32 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet. III; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 2.
dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketentuan-ketentuan seperti "siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki secara melawan hukum...siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang tersebut". Dalam bukunya Sudikno Martokusumo33 "pedoman atau kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap orang". lain Untuk menerapkan hukum acara dengan baik, maka perlu diketahui azas- azasnya. Azas-azas tersebut adalah : 1. Hakim bersifat menungggu Azas ini mengandung arti, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkpentingan. Jadi apakah ada perkara atau tuntutan hak akan diajukan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (Wo kein klager ist, ist kein richter, nemo judex sine actor). Jadi, yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya34. Dasarnya adalah HIR pasal 118 dan R.Bg pasal 142. HIR pasal 118 Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya.35 R.Bg pasal 142 Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang peradilan negeri dilakukan oleh penghgugat atau oleh seseorang kuasantya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan.36 2. Hakim bersifat pasif Hakim dalam memeriksa perkara serdikap pasif ,artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan Hakim. Atau dengan kata lain Hakim tidak boleh menentukan luas dari pokok perkara, Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi pokok gugatan para pihak. Hakim hanya diperbolehkan aktif dalam hal-hal tertntu, yaitu: 3. Memimpin sidang Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim bertindak memimpin jalannya persidangan. Artinya Hakim yang mengatur dan mengarah tata tertib pemeriksaan, juga Hakim berwenang menentukan 33 Sudikno Mertokusumo, op.cit., 1. 34 Ibid., h. 10 35 Rompun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 241. 36 Ibid., h. 191
ia yang memutus perkara yang hukum yang diterapkan serta disengketakan37. Sifat kedudukan Hakim yang aktif sesuai dengan sistim yang dianut HIR dan R.Bg, antara lain; a. pemeriksaan persidangan secara langsung b. proses beracara secara lisan 4. Mendamaikan kedua belah pihak Azas mendamaikan para pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral. Sekedar penegasan bahwa usaha mendamaikan sedapat mungkin diperankan Hakim secara aktif, sebab bagaimana pun adilnya suatu putusan namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian.38 Apalagi dalam perkara perceraian, usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan sehingga sifatnya imperatif artinya hakim harus berupaya secara optimal untuk bagaimana perceraian antara kedua belah pihak tidak terjadi.39 5. Hakim aktif memberi petunjuk kepada para pihak yang berperkara tentang upaya hukum dalam suatu putusan Banyak di antara para pencari keadilan yang tidak mampu dalam segala hal. Awam dalam hukum mengakibatkan ia harus bergulat sendiri di hadapan sidang, menghadapi para pencari keadilan semacam ini sangat memerlukan bantuan dan nasehat pengadilan. Mereka buta bagaimana cara yang tepat mempergunakan hak melakukan upaya banding atau kasasi dan tidak mampu merumuskan alas an-alasan memori banding dan memori kasasi. Disinilah peran hakim untuk memberi petunjuk dan upaya- upaya hukum kepada para pihak yang berperkara tentang upaya hukum dalam suatu putusan.40 8. Ultra petita partium Artinya Hakim tidak boleh memberi putusan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau tidak diminta dalam petitum atau mengabulkan lebih dari pada yang ditutuntut oleh penggugat. tetapi Hakim tidak dilarang memberi putusan yang mengurangi isi dari tuntutan gugatan. Landasanya adalah pasal 178 ayat 3 HIR, dan pasal 189 ayat 3 R.Bg.. Pasal 178 ayat 3 HIR "Ia (Hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan daripada yang digugat".41 Pasal 189 ayat 3 R.Bg. "Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberiklan lebih dari yang dimohon"42. 37 Yahya Harahap, op.cit., h. 74-75. 38 Yahya Harahap, loc. cit., h. 50-51. 39 Ibid 40 Yahya Harahap, Ibid 41 Ropaun Rambe, op. cit., h. 257 42 Ropaun Rambe, ibid., h. 207
9. Persidangan terbuka untuk umum (Openbaar) Yang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum adalah bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan serta menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara. Tujuan azas ini adalah: a. Untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, yakni dengan meletakan peradilan dibawah penguasaan umum b. Untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan c. Untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair serta putusan yang adil kepada masyarakat. Azas ini dijumpai dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 179 ayat (1), 317 HIR dan pasal 190 R.Bg. 43 Kecuali dalam perkara perceraiaan. Akan tetapi walaupun pemeriksaan suatu perkara dilakukan tertutup untuk umum dalam perkara perceraian, namun putusannya harus tetap dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapakan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan. Meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, akan tetapi di dalanm berita acara persidangan dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. 10. Mendengarkan kedua belah pihak (Audio Et Alterampartem ) Audio berasal dari bahasa Belanda artinya mendengarkan, sedangkan Et Alterampartem artinya pihak-pihak yang berperkara atau kedua belah pihak yang bersengketa. azas ini menunjuk pada proses sidang di Pengadilan dimana majlis Hakim mendengarkan dua orang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil. Pasal 5 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 menyatakan bahwa "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Mendengar kedua belah pihak yang berperkara artinya hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pihak benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. 43 Lihat pasal 179 ayat (1), 317 HIR dan 190 R.Bg
Makna yang dekat dengan azas mendengarkan kedua belah pihak adalah equality yang berarti persamaan hak, bila dikaitkan dengan fungsi peradilan berarti setiap orang yang datang di hadapan sidang pengadilan adalah "sama hak dan kedudukannya", dengan kata lain sama hak dan kedudukannya di depan hukum44. Menurut Yahya Harahap ada tiga acuan dalam menerapakan persamaan hak dan kedudukan dalam perses peradilan, pertama; persmaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan, kedua; hak perlindungan yang sama oleh hukum, dan ketiga; mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum. Ketiga patokan ini adalah makna yang terkandung dalam pasal yang berbunyi "tidak membeda-bedakan orang" di muka pengadilan, yaitu hakim menempatkan para pihak yang berperkara dalam persamaan hak dan derajat dalam setiap tingkat pemeriksaan, memeberikan para pihak hak perlindungan hukum yang sama salama proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan melayani mereka dengan hak perlakuan yang sama menurut hukum sejak mulai sampai akhir proses pemeriksaan. Ketiga acuan persamaan hak ini, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak bisa diterapkan secara parsial, menerapkan secara parsial pasti akan mewujudkan penerapan hak persamaan yang pincang. Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil yang kedua kali (dalam sidang pertama), sebelum ia memutus verstek atau digugurkan. Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil. Pasal 5 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 menyatakan bahwa "pengadilan mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan orang". Mendengar kedua belah pihak yang berperkara dikenal dengan azas audi et alterampartem artinya Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai pihak yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. 44 Yahya Harahap, op. cit., h. 72.
Hal itu berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.45 Selain pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, dasar hukum yang lainnya dapat ditemukan dalam pasal 121 ayat (2), 132 a, HIR dan pasal 145 ayat (2), 157 R.Bg. 11. Putusan harus disertai alasan-alasan Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadili. Karena dengan adanya alasan-alsan maka putusan mempunyai wibawa, dapat dipertanggung jawabkan dan bernilai objektif. Menurut yurisprudensi suatu putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan pada tingkat kasasi untuk dibatalkannya putusan tersebut. 12. Berperkara dikenakan biaya Untuk berperkara pada azasnya dikenakan biaya yang meliputi; a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai b. Biaya saksi, saksi ahli, juru bahasa termasuk biaya sumpah c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain d. Biaya pemanggilan para pihak yang berperkara e. Biaya pelaksanaan putusan, dan sebagainya. Pengecualian dari azas ini adalah bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaraan biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat yang membawahi domisili yang bersangkutan. Dasar hukumnya adalah pasal 237 HIR "Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat, atau sebagai tergugat hendak berperkara, akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya".46, demikian pula yang terdapat dalam pasal 273 R.Bg. "penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya"47. 13. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa Artinya, setiap kepala putusan peradilan di Indonesia harus memuat kata- kata ini, yakni dengan menyandarkan "demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Tidak dicantumkan kata ini, maka putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dalam arti putusan tersebut tidak dapat dieksikusi dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (daya memaksa). Dasarnya adalah UU No. 14 Tahun 1970. 45 Sudikno Mertokusumo, op. cit., h.13-14. 46 Ropaun Rambe, op. cit., h. 274-275 47 Loc. Cit
14. Azas sederhana, cepat dan biaya ringan Yang dimaksud dengan Azas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah: a. Sederhana, acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Atau dengan kata lain suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. b. Cepat, menunjuk kepada jalannya peradilan dalam pemeriksaan sampai dimuka penandatanganan putusan dan pelaksanaan putusannya itu. sidang, cepat penyelesaian berita acaranya c. Biaya ringan, biaya perkara pada pengadilan dapat dijangkau dan dipikul oleh masyarakat pencari keadilan. B.3. Dasar Hukum Sumber hukum acara perdata yang sekarang masih berlaku di negara Indonesia masih belum terkodifikasi, sehingga masih tersebar dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan, baik produk kolonial belanda maupun produk nasional Indonesia. 1. berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Darurat No 1/1951, maka hukum acara perdata termuat dalam : a. HIR (Het Herzine Indonesische Reglement) dalam Stb. 1848 No 16, Stb.1941 No 44, merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau jawa dan madura. b. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) Dalam Stb 1927 No 227 adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. dengan demikian peraturan hukum acara perdata bersifat dualistik. 2. Selain diatas, Sumber Hukum acara perdata juga ditemukan dalam : a. Rv(reglement op de burgerlijke rechtvordering) b. KUH Perdata buku ke IV tentang pembktian dan daluarsa (pasal 1865- 1945) c. UU No 20 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa dan Madura d. UU Darurat No 1 TH 1951 e. UU No 4/2004 Kekuasaan kehakiman f. UU No 1 Tahun 1974 g. UU no 14 Tahun 1985 Jo UU no 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung h. UU No 2 tahun 1986 Jo UU No 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum i. UU No 7 Tahun 1989 Jo UU no 3 Tahun 2006 Tentnag Peradilan Agama j. Perjanjian Internasional. k. Yurisprudensi. l. Doktrin. m. Perma (Peraturan Mahkamah Agung).
B.4. Proses Pendaftaran B.4.1. Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat pertama 1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri tempat obyek sengketa, atau tempat tingga tergugat, di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi : a. Surat Permohonan / Gugatan ; b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat); 2. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri; 3. Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir (biaya bervariasi antara 200 ribu s/d 500 ribu); 4. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip. 5. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja 2. 6. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri tersebut yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti. 7. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan B.4.2. Pelaksanaan Pendaftaran Gugatan Tingkat Banding 1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri ketika gugatan pertama diajukan, di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi : a. Surat Permohonan Banding; b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat); c. Memori Banding 2. Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir; 3. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip. 4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja 3. 5. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas. 6. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding. 7. Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampikan oleh Juru Sita Pengganti.
B.4.3. Pelaksanaan Pendaftaran Gugatan Tingkat Kasasi 1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Banjarnegara di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi : a. Surat Permohonan Kasasi; b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat); c. Memori Kasasi 2. Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir; 3. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip. 4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja 3. 5. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas. 6. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi. 7. Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti B.4.4. Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata Dengan Pembayaran Via Bank 1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan. 2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. 3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR. Hal ini dilakukan dengan Catatan : • Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 - 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau
permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. 4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). 5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. 7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. 8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas. 9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. 10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 11. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Pendaftaran Selesai Setelah pendaftaran selesai, Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).
B.5. Proses Pemeriksaan Perkara Proses beracara dalam Pengadilan Perdata diatur dalam HIR dan UU No 14 tahun 1970, yang mencakup: A. Tahap Administratif a. Penggugat memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang Menurut pasal 118 HIR, ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkara adalah: (1) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat. (2) Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri di tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugat tersebut. Atau apabila terdapat hubungan yang berhutang dan penjamin, maka tuntutan disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang berhutang atau salah seorang yang berhutang itu. (3) Apabila Tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau tuntutan dimasukkan kepada Tergugat Pengadilan Negeri tempat domisili sang Penggugat atau salah seorang Penggugat. Atau apabila tuntutan tersebut mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tersebut terletak. (4) Tuntutan juga dapat dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang telah tidak dikenal, maka disepakati oleh pihak Penggugat b. Penggugat membayar biaya perkara, c. Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara, d. Penggugat menerima nomor perkara (roll). Hak dan Kewajiban Tergugat/Penggugat: Dalam hal pemahaman bahasa: Pasal 120: Bilamana Penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan itu. Pasal 131: (1) Jika kedua belah pihak menghadap, akan tidak dapat ini mesti disebutkan dalam pemberitahuan diperdamaikan (hal pemeriksaan), maka surat yang dimasukkan oleh pihak-pihak dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua dalam bahasa dari kedua belah pihak. tetapi
(2) Sesudah itu maka penggugat dan tergugat didengar kalau perlu memakai seorang juru bahasa. (3) Jika juru bahasa itu bukan berasal dari juru bahasa pengadilan negeri yang sudah disumpah, maka harus disumpah terlebih dahulu di ketua. hadapan Ayat ketiga dari pasal 154 berlaku bagi juru bahasa. Dalam hal gugatan balik: Pasal 132 a: (1) Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan/gugat balik, kecuali: 1e. kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya; 2e. kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan 3e. dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan. (2) Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu. Dalam hal kewenangan Pengadilan: Pasal 134: Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya. Dalam hal pembuktian: Pasal 137: Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya surat mana diserahkan kepada hakim untuk keperluan itu. Dalam hal berperkara tanpa biaya: Pasal 237: Orang-orang yang demikian, yang sebagai Penggugat, atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. Pasal 238: (1) Apabila penggugat menghendaki izin itu, maka ia memajukan permintaan untuk itu pada waktu memasukkan surat gugatan atau pada
waktu ia memajukan gugatannya dengan lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 dan 120. (2) Apabila izin dikehendaki oleh tergugat, maka izin itu diminta pada waktu itu memasukkan jawabnya yang dimaksudkan pada Pasal 121. (3) Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu, yang diberikan oleh Kepala polisi pada tempat tinggal si pemohon yang berisi keterangan yang menyatakan bahwa benar orang tersebut tidak mampu. Penentuan hari sidang: Pasal 122: Ketika menentukan hari persidangan maka ketua menimbang jauh letaknya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak daripada tempat pengadilan negeri bersidang, dan dalam surat perintah sedemikian, maka waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan ditetapkan, kecuali dalam hal yang perlu sekali, tidak boleh kurang dari tiga hari pekerjaan. Kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi pada sidang pertama: 1. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir Pasal 125 (1) : jikalau si Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang telah ditentukan itu, dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tak hadir, kecuali jika tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan. 2. Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir Pasal 124: jikalau si Penggugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang telah ditentukan itu, dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutannya dipandang gugur dan si penggugat dihukum membayar biaya perkara; akan tetapi si penggugat berhak, sesudah membayar biaya tersebut, memasukkan tuntutannya sekali lagi. 3. Kedua belah pihak tidak hadir Ada anggapan bahwa demi kewibawaan badan peradilan serta agar jangan sampai ada perkara yang berlarut-larut dan tidak berketentuan, maka dalam hal ini gugatan perlu dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada.
4. Kedua belah pihak hadir. Apabila kedua belah pihak hadir, maka sidang pertama dapat dimulai dengan sebelumnya hakim menganjurkan mengenai adanya perdamaian di antara kedua belah pihak tersebut. Hak dan Kewajiban Hakim Hak: • Dalam hal pemberian nasehat Pasal 119: Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasehat dan tentang hal pertolongan kepada Penggugat memasukkan surat gugatnya. atau wakilnya Pasal 132: Ketua berhak, pada waktu memeriksa, memberi penerangan kepada kedua belah pihak dan akan menunjukan supaya hukum dan keterangan yang mereka dapat dipergunakan jika ia menganggap perlu supaya perkara berjalan dengan baik dan teratur. Dalam hal kewenangan hakim: Pasal 159 ayat (4): Hakim berwenang untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak, kalau ia beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Pasal 175: Diserahkan kepada timbangan dan hati-hatinya hakim untuk menentukan harga suatu pengakuan dengan lisan, yang diperbuat di luar hukum. Pasal 180 (1) Ketua PN dapat memerintahkan supaya suatu keputusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau bandingnya, apabila ada surat yang sah, suatu tulisan yang menurut aturan yang berlaku yang dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan yang pasti, demikian juga dikabulkan tuntutan dahulu, terlebih lagi di dalam perselisihan tersebut terdapat hak kepemilikan. (2) Akan tetapi dalam hal menjalankan terlebih dahulu ini, tidak dapat menyebabkan sesorang dapat ditahan. Kewajiban: • Dalam hal pembuktian:
Pasal 172: Dalam hal menimbang harga kesaksian, hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi; cocoknya kesaksian yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselsihkan; tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang perkelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi-saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak. Pasal 176: Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang itu dengan masksud akan melepaskan dirinya, yang berutang menyebutkan perkara yang terbukti dengan kenyataan yang dusta. Dalam hal menjatuhkan putusan: Pasal 178 (1) Hakim karena jabatannya, pada waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. (2) Hakim wajib mengadili atas seluruh bagian gugatan. (3) Ia tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari yang digugat. Dalam hal pemeriksaan perkara di muka pengadilan: Pasal 372: (1) Ketua-ketua majelis pengadilan diwajibkan memimpin pemeriksaan dalam persidangan dan pemusyawaratan. (2) Dipikulkan juga pada mereka kewajiban untuk memelihara ketertiban baik dalam persidangan; segala sesuatu yang diperintahkan untuk keperluan itu, harus dilakukan dengan segera dan seksama. B.6. UPAYA HUKUM Sifat dan berlakunya upaya hukum berbeda tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. B.6.1 Upaya Hukum Biasa Upaya hukum ini pada azasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh UU. Upaya hukum ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ini terbagi dalam: a. Perlawanan; yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak
tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding. b. Banding; yaitu pengajuan perkara kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. suatu suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. c. Prorogasi; yaitu mengajukan sengketa berdasarkan d. Kasasi; yaitu tindakan MA untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi. Alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi adalah: 1). Tidak berwenang atau emlampaui batas wewenang, 2). Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, 3). Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. B.6.2. Upaya Hukum Luar Biasa Upaya hokum luar biasa didalam perkara perdata adalah Peninjauan Kembali (PK). Prosedural Administrasi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai berikut: 1. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali. 2. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut, maka permohonan PK tersebut tidak dapat diajukan kembali. 4. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 5. Permohonan PK diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Ketua PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama. 6. Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru. 7. Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar perkara yang ditaksir dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) oleh meja pertama Urusan Kepaniteraan Perdata telah dibayar lunas. Dalam menaksir biaya peninjauan kembali tersebut, ditentukan berdasarkan besarnya biaya peninjauan kembali yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan ongkos pemberitahuan berupa:
Pemberitahuan pernyataan peninjauan kembali dan alasan peninjauan kembali; Pemberitahuan jawaban atas permohonan peninjauan kembali; - Pemberitahuan penyampaian salinan putusan; dan - Pemberitahuan bunyi putusan. Apabila PK telah dibayar lunas, maka panitera Pengadilan Negeri wajib membuat akta PK dan mencatat permohonan tersebut ke dalam register induk perkara perdata dan register perkara perdata PK. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari, panitera wajib memberitahukan dengan tentang memberikan/mengirimkan salinan permohonan PK beserta alasan- alasannya. permohonan PK kepada pihak lawan Jawaban/tanggapan atas alasan PK diajukan dalam waktu selambat- lambatnya 30 hari sejak alasan PK tersebut diterima. Jawaban/tanggapan tersebut disampaikan di kepaniteraan untuk disampaikan kepada pihak lawan. Jawaban/tanggapan tersebut dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Setelah itu, dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban berkas perkara PK berupa bundel A dan B harus dikirim ke MA. Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan/proses penyidangan/pemeriksaan perkara dan selalu disimpan di Pengadilan Negeri, yang mana bundel A tersebut isinya sama seperti bundel A perkara banding dan kasasi. Sedangkan bundel B surat-surat perkara yang diawali dengan merupakan himpunan permohonan pernyataan banding, kasasi, dan PK serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya PK. Bundel B untuk perkara PK terdiri atas: - Relaas pemberitahuan isi putusan MA; - Akta permohonan PK; - Surat Permohonan PK, dilampiri dengan surat bukti; - Tanda terima surat permohonan PK; - Surat Kuasa Khusus (jika ada); - Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan PK kepada pihak lawan; - Jawaban Surat permohonan PK; - Salinan Putusan PN; - Salinan Putusan PT; - Salinan Putusan MA; - Tanda Bukti setor biaya dari Bank; dan - Surat-surat lain yang sekiranya dan diperlukan.
Mahkamah Agung (MA) memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PK Pada dasarnya PK dapat diajukan secara tertulis atau apabila pemohon tidak dapat menulis diajukan dengan lisan dan menyebut alasan-alasannya yang dijadikan dasar-dasar permohonan dan dimasukan di Kepaniteraan PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Alasan-alasan PK terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah: 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, atau tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus, atau didasarkan bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak diketahui adanya kebohongan, tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Aspek ini lazim disebut dengan istilah Novum. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditemukannya Novum di mana hari dan tanggal ditemukan Novum di buat di bawah sumpah serta disahkan pejabat berwenang. Dapat dilihat pada Putusan MA No.34 PK/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1984. 3. Apabila telah dikabulkan mengenai sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 146 PK/Pdt/986 tanggal 23 Januari 1987. 4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. 5. Putusan bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam hal ini terdapat hal-hal dimana pihak-pihak yang sama, mengenai hal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak sejak putusan terakhir yang bertentangan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Dapat dilihat pada Putusan MA No. 78 PK/Pdt/1984 tanggal 9 April 1987.
6. Apabila dari suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Dapat dilihat pada Putusan MA Nomor 167 PK/Pdt/1991 tanggal 19 April 1994. TATA CARA PEMERIKSAAN PK Setelah perkara PK diterima Direktorat Perdata MA, maka berkas PK tersebut diteliti dan ditelaah oleh Hakim Tinggi Raportir pada MA untuk mengetahui kelengkapan formalnya. Apabila kelengkapan formal ini tidak terpenuhi, seperti terlambat mengajukan, atau tanpa surat kuasa/surat kuasa tidak khusus, maka akan menyebabkan permohonan PK tersebut tidak dapat diterima. Kemudian setelah Hakim Tinggi Raportir menerima berkas perkara perdata PK lalu dikembalikan kepada Direktorat Perdata dengan model B.B. kemudian dicatat dalam buku penerima berkas Hakim Tinggi Raportir. Setelah itu dibuat resume perkara, usul pendapat Hakim Tinggi putusan. Raportir dan Net konsep Kemudian berkas perkara PK tersebut diteruskan oleh Direktur Perdata kepada Ketua MA atau Ketua Muda MA yang mendapat wewenang, untuk ditetapkan team yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan dalam waktu 1 bulan Direktur Perdata sudah mengirim kembali berkas perkara PK kepada Hakim Tinggi Raportoir. Kemudian Hakim Tinggi Raportoir segera menyerahkan berkas perkara PK kepada Ketua Tim, yang dilengkapi dengan resume dan Pendapat Hakim Tinggi Raportir serta penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara itu, dan setelah ketua Tim menunjuk Majelis Hakim maka Hakim Tinggi Raportir menghubungi ketua Majelis untuk menetapkan hari sidang perkara tersebut. Apabila diperlukan, maka MA berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan tersebut dan kemudian setelah melaksanakan perintah MA maka PN/PT segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada MA.
PUTUSAN PERADILAN PK Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK tidak dapat diterima. Dapat Terjadi karena Pengajuan PK tidak memenuhi syarat formal seperti: - Pemohon terlambat mengajukan PK, - permohonan PK tanpa adanya surat kuasa/surat kuasa tidak khusus dibuat untuk PK, atau Dikarenakan PK diajukan untuk kedua kalinya, serta - PK dimohonkan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan kekuatan hukum tetap. ditolak. bahwa Putusan Terjadi apabila MA berpendapat bahwa permohonan PK yang diajukan tidak beralasan. Alasan ini dapat dikarenakan permohonan PK tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang merupakan alasan dan menjadi dasar permohonan PK, atau dapat pula dikarenakan alasan-alasan permohonan PK tidak sesuai dengan alasan-alasan yang ditetapkan secara limitatif oleh UU. yang menyatakan permohonan PK Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK dikabulkan. Terjadi alasan-alasan permohonan PK karena sesuai dengan ketentuan pasal 67 UU MA. Dalam hal MA mengabulkan permohonan PK maka MA akan membatalkan putusan yang dimohonkan PK tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkaranya apabila Mahkamah Agung membenarkan B.7. EKSEKUSI Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan.Tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas, akan tetapi perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan/hakim. Dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dilaksanakan. dapat B.7.1. Pengertian Pelaksanaan Putusan Pelaksanaan putusan / eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi. Pelaksanaan putusan hakim dapat : a. Secara suka rela, atau
b.Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara suka rela. Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa ". B.7.2. Putusan Yang Dapat Dieksekusi Putusan yang dapat dieksekusi adalah yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu : 1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal: a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu b. Pelaksanaan putusan provisionil c. Pelaksanaan Akta Perdamaian d. Pelaksanaan (eksekusi) Grose akta 2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh Pengadilan 3. Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir Putusan yang bersifat deklaratoir atau konstitutif tidak diperlukan eksekusi. Putusan kondemnatoir tidak mungkin berdiri sendiri, dan merupakan bagian dari putusan deklaratoir, karena sebelum bersifat menghukum terlebih dahulu ditetapkan suatu keadaan hukum . 4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. B.7.3. Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan Terdapat beberapa macam pelaksanaan putusan, yaitu: 1. Putusan yang menghukum salah satu untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg 2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 R.Bg 3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap. Putusan ini disebut juga Eksekusi Riil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv. 4. Eskekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) R.Bg Pasal 196 HIR/207 R.Bg mengatur tentang pelaksanaan putusan yang diakibatkan dari rela melaksanakan isi putusan untuk membayar sejumlah uang, sehingga pihak penggugat sebagai pihakyang dimenangkan mengajukan permohonan secara tindakan tergugat/enggan untuk secara suka
lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama agar putusan dapat dijalankan. Pasal 225 HIR/259 R.Bg berkaitan dengan pelaksanaan putusan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang tidak ditaati, sehingga dapat tersebut dinilai dalam bentuk uang. Maksud dimintakan pemenuhan pelaksanaan putusan yang diatur dalam ketentuan ini adalah untuk menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dengan tujuan guna memenuhi isi putusan sebagai termuat dalam amarnya, yang telah memenangkan pihak penggugat sebagai pemohon eksekusi. Yang dimaksudkan eksekusi riil dalam ketentuan pasal 1033 Rv. adalah dilaksanakan putusan yang memerintahkan pengosongan atas benda tidak bergerak. Dalam praktek di pengadilan, tergugat yang dihukum untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut setelah terlebih dahulu ditegur, untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada penggugat selaku pihak yang dimenangkan. Apabila tidak bersedia melaksanakan perintah tersebut secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Agama dengan penetapan akan memerintahkan Panitera atau Juru Sita, kalau perlu dengan bantuan alat negara (Polisi/ABRI) dengan paksa melakukan pengosongan terhadap tergugat dan keluarga serta segenap penghuni yang ada, ataupun yang mendapat hak dari padanya, dengan menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemohon eksekusi. Adapun mengenai cara melakukan penjualan barang-barang yang disita dalam hal pelaksanaan eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang diatur dalam pasal 200 HIR. Ketentuan pokoknya antara lain berisi : 1. Penjualan dilakukan dengan pertolongan Kantor Lelang; 2. Urutan-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk oleh yang terkena lelang jika ia mau 3. Jika jumlah yang harus dibayar menurut putusan da biaya pelaksanaan putusan dianggap telah tercapai, maka pelelangan segera dihentikan. Baran-barang selebihnya segera dikembalikan kepadayang terkena lelang; 4. Sebelum pelelangan, terlebih dahulu harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilaksanakan 8 hari setelah penyitaan; 5. Jika yang dilelang terasuk benda yang tidak berberak maka harus diumumkan dalam dua kali dengan selang waktu 15 hari; 6. Jika yang dilelang menyangkut benda tidak bergerak lebih dari Rp.1000.- harus diumumkan satu kali dalam surat kabar yang terbit di kota itu paling lambat 14 hari sebelum pelelangan; 7. Jika harga lelang telah dibayar, kepada pembeli diberikan kwitansi tanda lunas dan selain itu pula hak atas barang tidak bergerak tersebut beralih kepada pembeli;
8. Orang yang terkena lelang dan keluarganya serta sanak saudaranya harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli. B.7.4. Tatacara Sita Eksekusi 1. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan 2. Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Agama surat perintah ini dikeluarkan apabila: - Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, - Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan 3. Dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita 4. Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi 5. - Keharusan adanya dua orang saksi adalah syarat sah sita eksekusi Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu dan sekaligus sebagai saksi sita eksekusi Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat: a. telah mencapai umur 21 tahun b. berstatus penduduk Indonesia, c. memiliki sifat jujur (dapat dipercaya) 6. Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi 7. Membuat berita acara sita eksekusi Berita acara sita eksekusi tersebut memuat: a. Nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi b. Merinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan c. Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi d. Pihak Tersita dan juga Kepada Desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menandatangani Berita Acara Sita. e. Isi berita acara sita harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eks penyitaan tersebut, atau jika ia tidak hadir maka dalam jangka waktuyang secepatnya segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan di tempat tinggalnya. 8. Penjagaan Yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut: a. Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan tersita b. Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang c. Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain d. Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita
e. Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita 9. Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi a. Sita eksekusi dapat dihadiri, bahkan sebaiknya dihadiri pihak tereksekusi b. Sita ekskekusi dapat dilaksanakan tanpa hadirnya pihak tersita (tergugat) asalkan pihak tersita tersebut telah diberitahukan dan diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal pelaksanaan sita eksekusi tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Sebagai bagian akhir, eksekusi putusan dan penetapan Peradilan akan lancar tergantung dari keterkaitan antara : 1. Kepandaian penggugat/pemohon dalam menyusun petita dalam gugatan/permohonan 2. Penelitian surat gugatan/permohonan sebelum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 3. Ketelitian pemeriksaan hakim di muka siding 4. Benar dan jelas serta rincinya diktum putusan/penetapan 5. Pelaksanaan di lapangan 6. Biaya eksekusi. Pasal 195 ayat (1) HIR/Psal 206 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut. Sementara itu pasal 1033 Rv menyatakan jika pihak yang kalah itu tidak mau meninggalkan barang- barang tidak bergerak, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan sural perintah untuk pengosongan atas barang-barang tersebut. Pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum (polisi). Namun dalam praktik masih terjadinya hambatan eksekusi, karena itu maka beberapa faktor penghambat. Faktor penyebab tersebut diantaranya adalah adanya : terjadinya hambatan eksekusi 1. Upaya hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk melawan tersebut mentah kembali, putusan pengadilan, sebelumnya putusan sudah dapat dieksekusi akhirnya tertunda oleh adanya upaya hukum tersebut. sehingga perkara 2. Karena perikemanusiaan yang tidak mungkin pemohon eksekusi memaksakan termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan di mana menyangkut dengan perikemanusiaan yang dalam praktek ditemukan termohon eksekusi harus membongkar rumah di atas tanah tereksekusi. 3. Karena objek eksekusi masih tersangkut perkara lain seperti dalam kasus Nomor 3/Pdt.G/1995/PN.SAB tanggal 12 September 1995. Eksekusi
belum dapat dilakukan karena objek eksekusi masih tersangkut perkara waris-mewaris. 4. Karena tidak adanya biaya pemohon eksekusi sehingga tertundanya eksekusi. 5. Karena tidak adanya bantuan keamanan baik oleh ketidaksediaan pihak keamanan sendiri dan juga oleh karena tidak adajarninan keamanan di lapangan, serta lokasi eksekusi jauh di pedalaman sehingga sulit dijangkauan oleh pihak keamanan dan petugas eksekusi. Akibat hukum yang terjadi dengan terhambatnyaeksekusiantara lain: 1. Tidak diterapkannya asas peradilan dilakukan dengan sederhana cepat, tepat dan biaya ringan. 2. Pengabulan penundaan eksekusi dapat mengurangi wibawa putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap, namun hal itu diperlukan dalam praktek demi menunggu kepastian hukum yang lebih tinggi. 3. Dengan tidak adanya biaya eksekusi dapat menggugurkan pemohonan eksekusi. 4. Dapat merugikan pemohon eksekusi untuk menikmati haknya kembali akibat dari tidak dieksekusi karena alasan keamanan. Upaya yang ditempuh dalam penanggulangannya yaitu : Mengadakan musyawarah karena menyangkut masalah perikemanusiaan, menunggu putusan pada tingkat yang lebih tinggi dalam hal objek eksekusi menyangkut perkara lain. Selain dari itu untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau karena objek eksekusi jauh dari pemukiman harus tertunda pengeksekusiannya karena siatuasi kemanan yang tidak kondusif.
BAB III DATA DAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PERADILAN A. DATA PENELITIAN Dalam melakukan penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada responden sejumlah 50 instansi terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung , Advokat yang dipilih oleh tim, hingga penyusunan draft telah diterima 15 jawaban responden. Pertanyaan dibagi sesuai dengan pengelompokan faktor internal dan faktor eksternal serta disesuaikan dengan tugas masing-masing instansi terkait sistem penyederhanaan peradilan. RESPONDEN PENGADILAN NEGERI ada 7 Responden (Banjarmasin, Cibinong, Jakarta Barat, Semarang , 3 tanpa cap). I. Faktor Internal A. Hukum Acara Perdata a. Penyebab belum dapat dilaksanakannya Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 th 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman karena Hukum Acara Perdata sudah tidak sesuai (3); SDM (4) ; Sarana prasarana (2); lain-lain mentalitas SDM (1). b. Peraturan memadai (2) ;tidak memadai (3) c. Waktu 3-4 bl (2) ; 5-6 bl (3) d. Salinan diterima para pihak dibawah 15 hr (3) ; diatas 15 hr (2) e. Keberhasilan mediasi 1 % (1) ;10% (1); 15% (1); 30% (1); diatas 50% (1) f. Biaya pendaftaran 200 rb (1); 500 rb (4) g. Penanggung biaya perkara perdata pihak yang kalah (4) ;penggugat (1); pemohon (1) h. Paling dibutuhkan peradilan hukm acara (3); sarana prasarana (3) ; SDM (4 ) i. Waktu proses banding, kasasi 1 bl (1); 2 bl ( 3 ); diatas 2 bl ( 2 ) j. Biaya eksekusi di PN 1 jt ( - ); 3 jt ( 2 ); 5 jt ( - ); diatas 5 jt (3 ) B. Sumber Daya Manusia a. SDM di pengadilan memadai ( 2 ); belum ( 2 )
C. Sarana dan Prasarana a. Pemakaian teknologi di peradilan sudah ( 3 ) Komputer ; belum ( 1 ) dianggap belum sah e-mail, sms , tlp, fax. b. Sarana prasarana sudah memadai ( 2); belum memadai (2) II. Faktor Eksternal A. Sikap para pihak yang berperkara a. penanggung biaya dgn instansi terkait dari biaya pemohon ke PN (1) ; beban pemohon ( 3 ) b. sikap para pihak menunjang proses sudah ( 2 ); belum ( 2) c. Waktu proses pendaftaran 7 hr ( ); 8- 14 hr ( 3 ); diatas 14 hr ( 1 ) B. Sikap Instansi Terkait a. Aparat terkait mendukung PN Ya ( 4 ); tidak ( - ) RESPONDEN PENGADILAN TINGGI ada 4 Responden ( SumBar, Jambi, Banda Aceh, Surabaya, Semarang, Bandar Lampung) I. Faktor Internal A. Hukum Acara Perdata a. Penyebab belum dapat dilaksanakannya Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 th 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman karena Hukum Acara Perdata sudah tidak sesuai (6); SDM (3) ; Sarana prasarana (4); lain-lain (2). b. Peraturan memadai (2 ) ;tidak memadai (6) c. Waktu 3-4 bl (5) ; 5-6 bl (1 ); 1-2 bl (1) d. Salinan diterima para pihak dibawah 30 hr (5 ) ; diatas 30 hr (1 ) e. Penanggung biaya perkara perdata pihak yang kalah (8) ;penggugat (1) B. Sumber Daya Manusia SDM di pengadilan memadai ( 2 ); belum ( 10 ) C. Sarana dan Prasarana Pemakaian teknologi di peradilan sudah ( 2 ) Komputer ; belum ( 4 ) Sarana prasarana sudah memadai (1 ); belum memadai (5) II. Faktor Eksternal Sikap para pihak yang berperkara Sikap para pihak menunjang proses sudah ( 1); belum (7)
RESPONDEN MAHKAMAH AGUNG I. Faktor Internal Hukum Acara Perdata a. Penyebab belum dapat dilaksanakannya Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 th 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman karena Hukum Acara Perdata sudah tidak sesuai (); SDM (1) ; Sarana prasarana (1); b. Peraturan memadai () ;tidak memadai (1) c. Waktu diatas 6 bl (1) d. Salinan diterima para pihak diatas 30 hr (1) e. Keberhasilan mediasi dibawah 20% (1) f. Biaya pendaftaran 200 rb (1); g. Penanggung biaya perkara perdata pihak yang kalah (1) ; h. Paling dibutuhkan peradilan hukm acara (1); sarana prasarana (1) ; SDM (1 ) Sumber Daya Manusia SDM di pengadilan belum memadai ( 1 ) Sarana dan Prasarana Sarana prasarana belum memadai (1) II. Faktor Eksternal Sikap para pihak yang berperkara sikap para pihak menunjang proses sudah dan belum ( 1) Sikap Instansi Terkait Aparat terkait mendukung PN Ya dan tidak (1) Penanggung biaya dengan instansi terkait diambil dari pemohon (1) RESPONDEN ADVOKAT I. Faktor Internal Hukum Acara Perdata a. Penyebab belum dapat dilaksanakannya Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 th 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman karena Hukum Acara Perdata sudah tidak sesuai (1); SDM () ; Sarana prasarana (1); lain-lain para pihak yang sering menunda persidangan (1) b. Peraturan tidak memadai (1). c. Waktu 3-4 bl (1) ; Tergantung keberadaan para pihak (1) d. Waktu Banding 3-4 bl (1) e. Waktu Kasasi 6-12 bl (1) ; 12-24 bl (1); diatas 5 th (1) f. Waktu rata-rata sejak diputus sd ke para pihak PN 7-14 hr; Banding 30 bl; K/PK 1-3 th g. Biaya pendaftaran PN 1 jt (1);Banding 2 jt (1) K/PK 3 jt (1) h. Penanggung biaya perkara perdata penggugat (1) i. Paling dibutuhkan peradilan hukm acara (1); sarana prasarana (1) ; SDM (1 ) Sumber Daya Manusia SDM di pengadilan belum memadai ( 1 ) Sarana dan Prasarana Sarana prasarana belum memadai ( 1);
II. Faktor Eksternal Sikap para pihak yang berperkara sikap para pihak menunjang proses belum (1) tergantung itikad baik para pihak dlm menjalankan proses persidangan. Sikap Instansi Terkait Kerjasama dgn instansi terkait penanggung biaya diambil dari biaya pemohon ke PN, dan beban pemohon B. ANALISIS jawaban kuesioner dari responden Pengadilan Negeri sehubungan dengan hukum acara terkait perkara perdata, ternyata hukum acara perdata yang berlaku sudah tidak memadai dan tidak sesuai lagi. Hal tersebut merupakan penyebab belum dapat dilaksanakannya Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktek proses penyelesaian perkara terjadi antara 5 hingga 6 bulan, dengan penerimaan salinan oleh para pihak sekitar 15 hari. Untuk keberhasilan mediasi variatif jumlahnya. Secara umum dalam hal penanggungan biaya perkara oleh pihak yang kalah. Biaya eksekusi di PN mencapai 5 juta rupiah dan waktu proses dari banding hingga kasasi hingga 2 bulan lamanya. Berdasarkan hasil Demikian pula di Pengadilan Tinggi, hukum acara perdata sudah tidak sesuai lagi. Waktu pelaksanaan antara 3 hingga 4 bulan dan salinan diterima dibawah 30 hari. Penanggung biaya perkara perdata adalah pihak yang kalah. Bagi Mahkamah Agung hukum acara perdata dianggap sudah tidak sesuai sehubungan dengan pelaksanaan pasal 4 ayat (2) UU No. 4 th 2004. Sedangkan pelaksanaan mencapai 6 bulan dengan waktu salinan diterima para pihak diatas 30 hari. Mediasi tingkat keberhasilannya mencapai 20 % sedangkan biaya pendaftaran sekitar 200 ribu rupiah. Pihak yang kalah yang menanggung biaya. Menurut jawaban advokat sama dengan jawaban PN dan PT bahwa peraturan hukum acara perdata sudah tidak sesuai lagi serta tidak memadai. Proses anatar 3 hingga 4 bulan dan relatifberbeda waktu pelaksanaan kasasi dari 6 bulan hingga 5 tahun. Biaya pendaftaran PN 1 jt (1);Banding 2 jt (1) K/PK 3 jt (1) dan penanggung biaya juga sama dengan PN dan PT yaitu pihak yang kalah. Berdasarkan dasar hukum dalam perkara perdata, maka di Indonesia Hukum acara merupakan hukum formil dari hukum perdata yang berfungsi melaksanakan hukum perdata. Adapun sumber-sumber hukum acara perdata yang menjadi acuan adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan ulangan di Jawa dan Madura. HIR/RIB (Het Herzienne Inlands Reglement/ Reglemen Indonesia Baru), Hukum Acara Perdata untuk Pribumi di Jawa dan Madura. RBg (Reglement Buitengewesten), Hukum Acara Perdata untuk Pribumi di luar Jawa dan Madura. RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek. 1. Proses Pendaftaran Perkara Pendaftaran perkara merupakan proses awal baik itu perorangan maupun badan hukum untuk menjalani persidangan perkara di setiap tingkat pengadilan, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Awal proses pendaftaran perkara perdata dilakukan pada meja pertama atau loket pertama. Petugas yang bertanggung jawab di Meja pertama atau loket pertama adalah petugas pengadilan yang bertanggung jawab untuk menerima berkas perkara, menerima permohonan, gugatan, permohonan eksekusi, permohonan somasi, juga perkara-perkara khusus seperti arbitrase, KPPU, Haki, Perlindungan Konsumen, Kepailitan dan Hubungan Industrial, Pelaksana Putusan Arbitrase Nasional, dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Adapun dokumen-dokumen yang perlu dan harus diserahkan sebagai syarat pendaftaran adalah sebagai berikut • Surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (untuk permohonan, permohonan eksekusi, maupun permohonan somasi) atau surat gugatan (untuk gugatan). Surat kuasa khusus dari Pemohon atau Penggugat kepada kuasa hukumnya (bila pemohon menguasakan kepada kuasa hukum) Fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan dan • Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi) Dalam hal salinan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat di luar negeri, terlebih dahulu harus dimintakan pengesahan oleh kantor Kedutaan atau kantor Perwakilan Negara Indonesia di negara setempat. Untuk salinan dokumen- dokumen atau surat-surat yang berbahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah. Begitu juga dengan dokumen-dokumen atau surat-surat yang berupa fotokopi harus bermaterai cukup karena ini akan dicocokkan dalam persidangan oleh Hakim. Setelah hal tersebut di atas sudah terpenuhi, barulah kemudian surat permohonan atau surat gugatan serta dokumen-dokumen yang terkait diserahkan (oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya) kepada petugas penerima berkas sebanyak sejumlah pihak dan ditambah 4 (empat) salinan berkas untuk Majelis Hakim dan arsip. Petugas Pengadilan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa dan meneruskan berkas perkara kepada Panitera Muda perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap. Dalam hal berkas yang telah diperiksa tidak lengkap, maka Panitera Muda Perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap tersebut dengan melampirkan daftar periksa kelengkapan berkas agar pemohon atau penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya. terpenuhi, pemohon atau penggugat diwajibkan untuk membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan di dalam Setelah kelengkapan berkas
SKUM48, tetapi ada pengecualian terhadap perkara prodeo.49 Dalam menentukan besarnya biaya panjar perkara, Pengadilan harus juga mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak yang berperkara dan biaya administrasi. Apabila biaya panjar perkara sudah tidak mencukupi maka biaya panjar wajib ditambah oleh pemohon atau penggugat dalam jangka waktu satu bulan sejak diberitahukan. Penambahan biaya SKUM tersebut wajib di penuhi oleh yang bersangkutan guna menghindari terjadinya pencoretan pendaftaran atau pembatalan perkara oleh pengadilan. Setelah selesai melakukan pembayaran, maka SKUM dan berkas perkara digabungkan dan SKUM dicap lunas. Setelah proses tersebut selesai, barulah kemudian Petugas Meja kedua mendaftarkan perkara ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM. 2. Proses Pemeriksaan 2.1 Persiapan Persidangan Pada proses persiapan persidangan terdapat beberapa tahapan, yaitu penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut, Penetapan hari sidang, dan pemanggilan para pihak sebelum sidang pertama. Persiapan persidangan ditujukan untuk melengkapi hal-hal yang diperlukan pada persidangan. Setelah proses registrasi selesai, petugas meja kedua harus sudah menyampaikan berkas gugatan atau permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu tiga hari kerja. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Dalam hal Ketua Pengadilan berhalangan maka wewenang menetapkan Majelis Hakim dapat dilimpahkan kepada Wakil Ketua atau Hakim Senior. Penetapan Majelis Hakim tersebut dicatat oleh Petugas Meja kedua, begitu juga dengan panitera pengganti dan juru sita yang bertugas membantu Majelis Hakim dicatat Petugas Meja kedua. Panitera Muda Perdata dalam waktu tiga hari kerja wajib menyerahkan berkas perkara yang dilampiri formulir penetapan hari sidang kepada Ketua Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim mempelajari berkas, dan dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kalender menetapkan hari sidang pertama. Dalam menetapkan hari persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan letaknya tempat persidangan dan juga harus memperhatikan tenggang waktu paling sedikit tiga hari kerja antara pemanggilan dengan hari sidang. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti di tempat tinggal atau tempat kediamannya atau tempat kedudukannya. Proses pemanggilan para pihak ini terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi, misalnya juru sita atau juru sita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil. Dalam keadaan juru sita atau juru sita 48 SKUM atau Surat Kuasa Untuk Membayar adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan permohonan atau gugatan perdata di Pengadilan Negeri. 49 Perkara Prodeo adalah suatu perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang tidak mampu. Ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan Kepala Desa atau Kelurahan.
pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil maka ia dapat menyampaikan surat panggilan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu dengan melalui Kepala Desa/ Lurah/ Perangkat Desa. Dalam hal Kepala Desa/ Lurah tidak berada di tempat, maka panggilan diserahkan kepada Perangkat Desa untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Kepala Desa/ Lurah/ Perangkat Desa yang melaksanakan panggilan atau pemberitahuan tersebut mendapatkan penggantian biaya yang layak setelah menyampaikan bukti pemanggilan atau pemberitahuan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau dimana ia berada, ataupun pihak yang dipanggil ternyata telah meninggal dunia, sementara ahli waris dari pihak yang dipanggil juga tidak diketahui keberadaannya, maka panggilan dilakukan kepada Bupati atau Walikota tempat tinggal Penggugat yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Untuk pemanggilan para pihak dimana salah satu pihak yaitu termohon berada di luar negeri, maka pemaggilan tersebut dilakukan dengan menyampaikan surat panggilan tersebut kepada Departemen Luar Negeri dan kemudian diteruskan kepada pihak yang bersangkutan. Dalam panggilan kepada pihak Tergugat untuk sidang pertama harus menyebutkan penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak Tergugat, bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan di dalam sidang. 2.2 Persidangan Pada asasnya setiap perkara perdata di Pengadilan Negeri harus diputus dan diminutasi dalam waktu enam bulan sejak tidak tercapainya mediasi, akan tetapi pada praktiknya, masih terdapat juga perkara yang penyelesaiannya tidak melebihi dari jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut. Untuk keadaan dimana perkara tidak dapat selesai dalam jangka waktu enam bulan, maka Ketua Majelis melaporkan keterlambatan tersebut disertai dengan alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan Ketua Mahkamah Agung. Sidang Pengadilan pada ketentuannya harus selalu dimulai pada pukul 09.00 WIB. Apabila sidang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal maka segera mungkin hal itu harus diumumkan. Dalam suatu persidangan, tidak menutup kemungkinan dapat muncul permasalahan- permasalahan di persidangan yang salah satunya berhubungan dengan kondisi dan keadaan Hakim, antara lain: • Ketua Majelis berhalangan Apabila Ketua Majelis yang ditunjuk berhalangan sementara untuk bersidang, pemeriksaan perkara harus diundurkan dan apabila berhalangan tetap maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Ketua Majelis yang baru dengan penetapan Anggota Majelis berhalangan Apabila salah seorang anggota Majelis berhalangan sementara maka dapat ditunjuk hakim lain sebagai pengganti, dan apabila berhalangan tetap maka ini dapat digantikan oleh Hakim lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan penetapan.
ikut Selama proses persidangan berjalan, panitera pengganti yang bersidang wajib membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, mengenai siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Panitera pengganti, setelah selesai membuat berkas laporannya, kemudian melaporkan berita acara tersebut kepada Ketua Majelis dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis. Dalam menentukan putusan, Majelis Hakim memusyawarahkan terlebih dahulu mengenai isi putusan yang akan dibuat. Musyawarah atau rapat pemusyawaratan Hakim bersifat rahasia. Bahan rapat pemusyawaratan Hakim dapat berasal dari berita acara yang telah diketik dan disempurnakan bentuknya serta telah dibubuhi tandatangan. Ketua Majelis memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian dilanjutkan kepada Hakim Anggota I, dan terakhir Ketua Majelis menyampaikan pendapatnya. Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, dan dalam hal tidak tercapainya suatu mufakat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Putusan yang akan dibacakan nanti sedapat mungkin diambil dengan suara bulat, apabila terdapat masalah mengenai perbedaan pendapat yang sangat berlainan (ketiga hakim berlainan pendapat) maka masalah tersebut dapat dibawa kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dicarikan jalan keluar. Pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan yang lengkap harus sudah siap, setelah putusan diucapkan akan diserahkan kepada panitera pengganti untuk diminutasi dalam jangka waktu tujuh hari. 3. Teknis Peradilan 3.1 Permohonan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Dalam hal dimana Pemohon tidak dapat membaca dan menulis, maka pemohon tersebut lisan dihadapan Ketua dapat mengajukan permohonannya secara Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut. (pasal 120 HIR/pasal 144 Rbg). Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR/pasal 145 RBg). Perkara permohonan termasuk dalam penegertian yurisdiksi volunteer dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan. Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain adalah Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun, Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa, Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi).
3.2 Gugatan Suatu gugatan terjadi karena adanya sengketa atau konflik. Pihak yang bersengketa dalam gugatan adalah penggugat dan tergugat. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang diduga melanggar hak penggugat atau hak para penggugat tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan gugatan. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah (dalam hal ini advocat) dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Untuk penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri kemudian Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada panitera muda perdata untuk mencatat gugatan tersebut. dan Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gugatan dapat saja diajukan oleh orang yang tidak mampu, dan gugatan tersebut diajukan secara prodeo. Ketidak mampuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Terhadap permohonan berperkara secara prodeo ini, Hakim harus membuat penetapan tentang diizinkannya beracara secara prodeo setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi. 3.3 Wewenang Relatif Mengajukan suatu gugatan harus memperhatikan dengan baik mengenai kewenangan untuk mengadili suatu perkara pada suatu Pengadilan Negeri. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Mengajukan gugatan harus memperhatikan ketentuan pasal 118 HIR/ 142 RBg yang mengatur tentang wewenang pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili. Terkait dengan kewenangan ini, pemilihan pengadilan untuk mengajukan gugatan atas suatu perkara sangatlah patut untuk dicermati, karena hal ini dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya suatu gugatan tersebut dilanjutkan dan disidangkan di pengadilan yang dipilih tersebut. Hal ini yang kemudian juga dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu proses perkara perdata di Pengadilan Negeri. Dalam hal tergugat pada hari pertama sidang tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan tersebut. Sebaliknya, apabila pada sidang hari pertama tergugat mengajukan eksepsi tentang wewenang mengadili secara relatif dan hal tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim, perkara tersebut wajib untuk tidak diperiksa oleh Majelis Hakim. Hal inilah yang kemudian dapat menyita waktu yang relatif lebih lama lagi untuk para pihak khususnya penggugat, karena dapat dipastikan penggugat akan memulai
lagi proses pendaftaran perkara gugatan tersebut dari awal sesuai dengan tahapan prosedural untuk menjalani proses perkara perdata tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 3.4 Wewenang Absolut Sedikit berbeda dengan kewenangan relatif, dalam kewenangan absolut dari suatu pengadilan ini mengacu kepada pembagian kekuasaan ini merupakan antar badan-badan peradilan. Wewenang absolut pembagian kekuasaan badan-badan peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan kewenangannya, misalnya suatu perkara yang menyangkut tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota militer atau yang berkaitan dengan masalah kemiliteran, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah peradilan militer. Begitu juga halnya dengan peradilan yang lainnya, harus dicermati dan sesuai dengan subjek ataupun objek dari suatu perkara. Peradilan lainnya tersebut seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan Tata Usaha Negara. Setiap Hakim berdasarkan jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi. Mengenai eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan banding, apabila eksepsi ditolak maka Hakim dapat memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri. Walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, akan tetapi hanya dicatat dalam berita acara persidangan. Untuk putusan sela yang tidak dapat diterima para pihak, maka putusan sela tersebut hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir. 3.5 Perkara Gugur Memasuki sidang pertama suatu perkara perdata, harus diperhatikan mengenai kehadiran kedua belah pihak yang berperkara. Kehadiran kedua belah pihak mempengaruhi persidangan perdata untuk pertemuan- pertemuan selanjutnya, hal ini dapat memungkinkan perkara tersebut gugur ataupun verstek. Dalam hal pada persidangan pertama pihak penggugat atau semua penggugat yang mengajukan gugatan tidak hadir, maka perkara ini dapat digugurkan oleh Majelis Hakim. Terkait dengan kehadiran para pihak dalam persidangan pertama, harus diperhatikan juga mengenai keabsahan dan kepatutan dari proses pemanggilan yang telah dilakukan juru sita. Apabila juru sita bertemu langsung dan memberikan surat pemanggilan secara langsung kepada pihak penggugat, sementara pada sidang hari pertama tersebut penggugat tidak hadir, maka perkara yang diajukan tersebut dinyatakan gugur. Akan tetapi apabila juru sita dalam hal melakukan atau menyampaikan pemanggilan tersebut tidak
3.6 3.7 3.8 bertemu langsung dengan pihak penggugat melainkan hanya melalui Kelurahan atau Kepala Desa, maka juru sita dapat melakukan pemanggilan sekali lagi kepada penggugat. Dalam hal tertentu, misalnya tempat tinggal penggugat jauh atau penggugat telah mengirim kuasanya akan tetapi surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat, maka Hakim dapat mengundurkan persidangan dan meminta penggugat untuk dipanggil sekali lagi. Penggugat yang telah dinyatakan perkaranya gugur karena ketidak hadirannya, dapat mengajukan gugatan kembali hanya sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara sekali lagi. Untuk penggugat yang pernah hadir tetapi kemudian tidak hadir lagi maka penggugat dipanggil sekali lagi dengan peringatan (premptoir) untuk hadir dan apabila tidak hadir sedangkan tergugat hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara kontradiktoir. Perkara Verstek Suatu perkara diputus secara verstek dalam hal pihak tergugat tidak datang pada hari pertama sidang setelah dipanggil secara sah dan patut. Tergugat yang tidak hadir diberikan salinan putusan verstek tersebut dan diberikan peringatan atau aanmaning sebelum dilakukan sita eksekusi. Apabila di dalam proses aanmaning ini pihak tergugat hadir maka waktu untuk melakukan perlawanan dilakukan sampai pada hari ke-delapan sesudah aanmaning. Jika tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggang waktu untuk melakukan perlawanan adalah delapan hari setelah dilaksanakan sita eksekusi. Pihak tergugat yang melakukan perlawanan terhadap putusan verstek dinamakan verzet. Perlawanan terhadap putusan verstek tersebut diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara verstek. Dalam hal pemeriksaan perkara verzet pihak penggugat awal tidak hadir maka pemeriksaan tersebut dilakukan secara coontradictoir, akan tetapi bila pihak pemohon verzet tidak hadir maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk yang kedua kalinya. Setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk yang kedua kalinya maka pihak pemohon verzet tersebut tidak dapat mengajukan perlawan kembali, tetapi dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. (pasal 129 ayat (5) HIR /pasal 153 ayat (5) RBg) Pencabutan Gugatan Pencabutan gugatan dapat dilakukan secara sepihak dalam hal tergugat belum memberikan jawaban, tetapi dalam hal tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. ( tidak diatur dalam HIR dan RBg tetapi di pasal 271, 272 Rv) Perubahan Gugatan Suatu gugatan yang diajukan pada prinsipnya dapat dilakukan perubahan, dengan catatan bahwa perubahan gugatan tersebut diajukan
sebelum pihak tergugat mengajukan jawaban. Apabila pihak tergugat telah mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan dari pihak tergugat. Perubahan gugatan yang diajukan tersebut dapat dilakukan sepanjang hal perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. Suatu perubahan gugatan dilarang bila berdasarkan keadaan/ fakta/ peristiwa hukum yang sama dituntut hal lain dan penggugat mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah. (pasal 127 Rv) 3.9 Gugat Balik atau Gugat Balasan Gugatan balasan dalam suatu persidangan perkara perdata harus diajukan secara bersama-sama dengan jawaban. Gugatan balasan dapat dilakukan pada persidangan tingkat pertama. Jika dalam sidang tingkat pertama gugatan balasan tingkat selanjutnya gugatan balasan tersebut tidak dapat dilakukan. Gugatan dalam konpensi dan balasan diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu gugatan dapat diputus terlebih dahulu. Gugatan balasan hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konpensi, dan apabila gugatan konpensi dicabut maka gugatan balasan tidak dapat diterima. Gugatan balasan tidak dapat diterima dalam hal penggugat dalam gugatan asal menuntut sifat sedangkan gugatan balasan mengenai dirinya sendiri, berhubungan dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut) dan dalam perkara tentang menjalankan putusan hakim. tidak dimasukkan, maka untuk 3.10 Penggabungan atau Kumulasi Gugatan Penggabungan atau kumulasi gugatan merupakan salah satu teknis dalam proses hukum acara perdata yang dapat mempercepat dan menyederhanakan proses beracara perdata. Dalam Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif. Penggabungan beberapa apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/ bertentangan. Jika terdapat kendala misalnya pada salah satu tuntutan yang diajukan ternyata Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan lainnya Hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Selain itu, dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan. Untuk tuntutan tentang bezit tidak tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan tuntutan
boleh diajukan bersam-sama dengan tuntutan eigendom dalam satu gugatan50. 3.11 Masuknya pihak ketiga Masuknya pihak ketiga dalam proses berperkara perdata yaitu, voeging (ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat), intervensi/tussenkomst (ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu), untuk bertanggungjawab), merupakan salah satu teknis peradilan yang juga dapat menyederhanakan, mempercepat proses beracara perdata dan juga mengurangi perkara perdata yang masuk ke dalam Pengadilan. Keikut sertaan pihak ketiga dalam satu perkara gugatan perdata yang secara langsung mempunyai koneksitas maka ini mencegah pihak ketiga untuk mengajukan gugatan baru karena perkara perdata tersebut. dan vrijwaring (penarikan pihak ketiga 3.12 Perdamaian Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang lanjut51. Jika usaha berikutnya meskipun perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian terebut. taraf pemeriksaan lebih Akta/putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Akta/putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. tetap dan apabila Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA No.2/2003 tentang Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator (pasal 2 PERMA). Proses mediasi pada asasnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain,akan tetapi proses mediasi untuk sengketa publik adalah terbuka untuk umum. Proses mediasi yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja, selanjutnya para pihak wajib menghadap kembali pada Hakim pada sidang yang ditentukan dan jika para pihak mencapai kesepakatan mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian (pasal 5 ayat (1) Perma no.2/2003). Jika tidak dimintakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang 50 Pasal 103 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) 51 Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg
penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, pihak pengugat wajib menyatakan pencabutan gugatan. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (pasal 131 HIR/pasal 155 RBg). 3.13 Penggugat atau Tergugat Meninggal Dunia Suatu kemungkinan akan selalu terjadi dalam suatu persidangan. Salah satu yang dapat terjadi adalah penggugat atau tergugat meninggal dunia. Hal ini sudah barang tentu akan mempengaruhi proses persidangan perkara perdata, oleh karena itu secara teknis hal-hal sebagai berikut dapat dilakukan untuk meneruskan proses perkara perdata tersebut, yaitu jika penggugat meninggal dunia setelah mengajukan gugatan maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara, akan tetapi di lain pihak jika pihak tergugat yang meninggal dunia maka gugatan tersebut harus dicabut terlebih dahulu baru kemudian diajukan gugatan baru yang ditujukan kepada ahli waris tergugat. 3.14 Pengunduran Sidang Pengunduran sidang merupakan suatu hal yang sering terjadi di dalam suatu proses perkara perdata. Biasanya pengunduran sidang ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kehadiran atau ketidakhadiran penggugat atau tergugat dan juga kelengkapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Suatu perkara yang tidak dapat diperiksa pada saat sidang pertama, kemudian akan diundur sampai pada sidang berikutnya. Pengunduran waktu sidang tersebut sampai sidang pengganti atau sidang ulang, jangka waktunya agar tidak terlalu lama dengan memperhatikan waktu yang cukup dalam hal ada pihak yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan tersebut atau dalam hal pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan panggilan umum. Pengunduran sidang harus diucapkan di persidangan dan bagi mereka yang hadir pemberitahuan pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan sedangkan bagi pihak yang tidak hadir harus dipanggil lagi (pasal 159 HIR/pasal 186 RBg). Pengunduran sidang harus diberitahukan oleh Panitera Pengganti kepada petugas register perkara untuk dicatat dalam register yang bersangkutan. 3.15 Tangkisan atau Eksepsi Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat diperiksa dan diputus bersam-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi tersebut mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela. (pasal 136 HIR) 3.16 Pengunduran Diri Hakim
Di dalam suatu persidangan, hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua majelis, salah satu hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera atau dengan pihak yang diadili. (pasal 29 ayat (3) dan (4) UU No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Seorang hakim juga wajib mengundurkan diri dari persidangan dalam hal mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (pasal 29 ayat (5) UU No.4/2004). Akibat yang ditimbulkan bila melanggar pasal 29 ayat 5 tersebut adalah putusan tersebut dinyatakan tidak sah. 3.17 Pembuktian Proses pembuktian merupakan proses yang paling lama dalam rangkaian sebuah persidangan perdata. Pada ini, proses pembuktian dimaksudkan untuk membuktikan dan mempertahankan pendapat dari masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan dengan membawa alat-alat bukti ke persidangan. Alat-alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan menurut ketentuan pasal 164 HIR ada lima (5), yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi pada saat ini, alat bukti berupa fax, email, sms, fotocopy, video rekaman dan sebagainya dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai bukti persangkaan dalam hal memeriksa dan memutus suatu perkara. tahapan 3.18 Sita Jaminan Di dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam sita yaitu sita jaminan terhadap barang milik penggugat (revindicatoir beslag), sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) dan sita eksekusi. Penyitaan ini dilakukan untuk menjaga barang-barang yang menjadi objek sengketa masih tetap dalam keadaan utuh atau berpindah tangan. Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung, dan untuk penyitaan tersebut Hakim/Ketua Majelis membuatkan surat penetapan. Penyitaan tersebut dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Juru Sita dengan menyertakan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Sita jaminan terhadap milik barang penggugat (revindicatoir beslag) adalah penyitaan tehadap barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat atau dengan kata lain meminta kembali barang miliknya. Di dalam surat gugatan dijelaskan tersendiri dan terperinci mengenai barang tersebut. Dalam hal gugatan dikabulkan untuk dilunasi maka sita tersebut dinyatakan sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat. Jika obyek yang disita tidak terletak di wilayah penyitaan terhadap barang bergerak milik penggugat yang
dikuasai oleh tergugat atau dengan kata lain meminta kembali barang miliknya maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan sita jaminan wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan, agar Ketua Pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan dalam daerah hukum mana objek yang akan disita itu terletak agar penyitaan tersebut dilaksanakan. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya untuk mengalihkan barang-barangnya guna menghindari gugatan dari penggugat.. Dalam sita ini, yang dilakukan penyitaan adalah barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat tetapi untuk barang berbentuk saham tidak dapat dilakukan penyitaan oleh hakim tetapi dapat dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi. Sita eksekusi merupakan kelanjutan dari sita revindicatoir yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. 3.19 Putusan Provisi Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara yang apabila dikabulkan, karena sifatnya selalu serta merta dapat dilaksanakan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan (verzet terhadap putusan verstek), banding atau kasasi. Dalam hal ini, hakim wajib mempertimbangkan secara cermat apakah memang sangat diperlukan putusan provisi ini dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, dengan mengacu kepada kepentingan pihak yang memohonkan. Apabila kemudian gugatan pokok penggugat dikabulkan maka putusan provisionil dikuatkan, dan apabila gugatan pokok penggugat ditolak maka putusan provisionil harus dibatalkan. Putusan sementara adalah putusan provisi akan berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan provisi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Putusan provisi dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan provisi dijatuhkan atau diberitahukan kepadanya. Pemeriksaan banding atas putusan provisi dilakukan bersama-sama pokok perkara. 3.20 Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak dilakukan verzet atau Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Menurut sifatnya, terdapat tiga macam putusan, yaitu putusan declatoir yaitu putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu
keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi. Putusan constitutief yaitu putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan. Putusan condemnatoir yaitu putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman,dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. 3.21 Penangguhan Eksekusi Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan eksekusi ditunda. Begitu juga seterusnya pada tingkat banding dan kasasi harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung. Wewenang tertinggi untuk menangguhkan atau meneruskan suatu eksekusi ada pada Ketua Mahkamah Agung. Pengecualian pada proses ini yaitu apabila keadaan mendesak sementara para Ketua berhalangan, maka wakil dari ketua pada tiap tingkat pengadilan dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda. 3.22 Perlawanan Terhadap Eksekusi Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, yang mana perlawanan yang akan dilakukan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (pasal 207 (3) HIR/227 RBg), kecuali apabila ada hal-hal yang dapat segera diketahui bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi dapat ditangguhkan, setidak- tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri. 3.23 Perlawanan Pihak Ketiga Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, akan tetapi dapat juga didasarkan atas hak-hak lainnya. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak yang sah sebagaimana tersebut dalam perlawanan terhadap eksekusi atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar. Namun sebaliknya jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan upaya hukum tidak menangguhkan eksekusi. Namun demikian, eksekusi harus secara mutlak ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan dan memiliki bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan. Terhadap perkara perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua luar biasa dan pada azasnya
laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskan atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpinnya. 3.24 Upaya Hukum Dalam Hukum acara perdata dikenal upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi. Pada azasnya upaya hukum ini menangguhkan eksekusi. Mengenai upaya hukum luar biasa pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa yang dimaksud adalah mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. telah masuk dalam lingkungan Mahkamah Agung adalah kasasi. Proses perkara kasasi dilakukan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari lingkungan setelah permohonan kasasi didaftarkan, Panitera dalam Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut harus memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan tersebut kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (3) Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Dalam pengajuan permohonan kasasi wajib pula menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam buku daftar. Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (pasal 47 ayat (3) UU No.14/1985). Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, Panitera Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari (pasal 48 ayat (1) UU No.14/1985). Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan tingkat pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun proses upaya hukum biasa yang Upaya hukum luar biasa pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum ini mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dibuka kemungkinan untuk membuka kembali perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan dan putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.Hal ini diatur dalam "Reglement op de
Burgerlijke Rechtsvordering" atau R.V. Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengajukan dalam jangka waktu 180 hari dari terpenuhi persyaratan mengajukan Peninjauan Kembali (pasal 69 UU No.14/1985). Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan Peninjauan Kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan (pasal 72 ayat (1) UU No.14/1985). Tenggang waktu bagi pihak lawan mengajukan jawabannya adalah 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali (pasal 72 ayat (2) UU No.14/1985). Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No.14/1985). Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menyampaikan serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya selambat-lambatnya 30 hari (pasal 75 UU No.14/1985). salinan putusan itu kepada pemohon Demikian pula terkait dengan Sumber Daya Manusia di peradilan, bahwa pegawai Pengadilan dalam menjalankan fungsinya akan mencapai suatu keberhasilan jika didukung oleh faktor-faktor yang dapat menunjang dalam hal pencapaian keberhasilan tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud salah satunya adalah adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai dan berintegritas tinggi serta memiliki visi yang kuat untuk membangun dan maju. Dukungan tersebut bukan hanya dari kalangan Hakim namun juga dari kalangan pegawai Pengadilan lainnya. Oleh karena itu keberadaan dukungan pegawai yang berintegritas, berkualitas dan memiliki kinerja yang baik (produktif) adalah suatu hal yang penting. Pada saat ini banyak sorotan negatif atas integritas, kualitas, dan produktifitas para pegawai, baik itu pegawai biasa ataupun aparat penegak hukum di lingkungan peradilan. Disintegritas ini dapat terlihat dari masih maraknya praktek-praktek atau tindakan-tindakan yang dilakukan sebagian pegawai tersebut melalui berbagai cara, misalnya memperjual-belikan informasi yang berhubungan dengan proses berperkara, mempercepat atau memperlambat proses berperkara sampai dengan menjadi perantara praktek suap.52 Lemahnya kualitas sebagian pegawai dapat terlihat dari tidak maksimalnya output dari pelaksanaan tugas mereka. Lemahnya produktifitas pegawai terlihat dari seringnya keterlambatan memasuki kerja, banyak pegawai yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya pada jam kerja atau bahkan pulang sebelum jam kerja berakhir. Kejadian-kejadian semacam ini dapat saja disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pihak- pihak yang berkepentingan pada instansi terkait, dalam hal ini lingkungan peradilan tempat mereka beraktifitas atau bekerja sehari-hari, serta kemungkinan 52 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, hal.79.
minimnya sanksi yang diberlakukan atau diberikan terhadap siapa saja yang berani melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan telah menjadi ketentuan untuk ditaati. Hal-hal tersebut diatas juga dapat terjadi karena beberapa faktor penting lainnya, yaitu: a) Lemahnya Sistem Rekruitmen dan Pengisian Jabatan Selama ini rekruitmen dan pengisian jabatan pegawai belum dilaksanakan dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, obyektifitas dan right man in the right place atau penempatan personel/pegawai sesuai dengan kualifikasi kemampuannya. Pada umumnya yang terjadi dalam penerimaan pegawai diberbagai instansi, yang dalam hal ini cakupan pembahasannya yaitu lingkungan pengadilan, sebagian dari mereka yang direkrut atau diterima menjadi pegawai Pengadilan agak lebih diutamakan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan primordial dengan pegawai lain di Pengadilan ataupun di Mahkamah Agung. Hal semacam ini dapat terjadi karena hubungan-hubungan tersebut dapat dikatakan amat sangat menunjang keberhasilan seseorang untuk dapat masuk dan diterima bekerja di lingkungan tersebut. Hal semacam ini yang terkadang menjadikan masyarakat atau para pencari kerja menjadi agak sedikit enggan mendaftarkan diri mereka untuk dapat masuk dan menjadi bagian dari sebuah institusi peradilan. Kebanyakan dari mereka yang akan mendaftar mungkin berfikir bahwa kemungkinan mereka akan dapat diterima kecil sekali, mengingat praktek-praktek dan keadaan yang mungkin juga mereka ketahui dari berbagai sumber telah mengisyaratkan hal tersebut. Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam rekrutmen pegawai biasa terjadi. Dari beberapa faktor kelemahan tersebut, pada akhirnya mengakibatkan seringkali terjadi ketidaksesuaian antara keahlian seorang pegawai dengan jabatan dan tugas yang diembannya. Pejabat dan pegawai di posisi yang membutuhkan keahlian khusus seperti dibidang keuangan, perpustakaan atau humas diisi oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan hukum. Bahkan untuk jabatan Kepala Biro yang merupakan jabatan untuk Pegawai Negeri Sipil eselon II, seringkali hanya dapat dipegang oleh seorang Hakim. Hal ini jelas mempengaruhi kualitas dari output kerja mereka. Selain itu penempatan seorang hakim untuk menjabat sebagai Kepala Biro misalnya, secara tidak langsung merendahkan citra seorang Hakim. Keadaan ini mestinya dapat menjadi sebuah catatan penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kinerja serta kewibawaan lingkungan peradilan,sehingga diharapkan nantinya akan tumbuh rasa kepedulian terhadap lingkungan kerja, semangat untuk membangun sebuah lingkungan kerja yang bersinergi dan dapat meningkatkan kinerja lingkungan peradilan yang dapat menjadikan lingkungan peradilan tempat mereka bekerja menjadi lebih baik serta lebih berwibawa. Di lain sisi, hal ini juga dapat menimbulkan citra di mata masyarakat luas untuk memandang lingkungan peradilan sebagai suatu tempat dimana para pencari keadilan dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan rasa percaya terhadap adanya keadailan dan tidak merasa takut atau enggan untuk menyampaikan jika ada suatu perkara yang akan diajukan.
b) Lemahnya Sistem Pengawasan dan Pendisiplinan Sistem pengawasan yang ketat dan kedisiplinan yang mantap tentu saja akan dapat mempengaruhi untuk meningkatkan kualitas baik itu kinerja maupun sikap mental seseorang. Pengawasan yang dilakukan hendaknya bukan sekedar pengawasan semata tanpa adanya suatu tindakan tegas terhadap pelanggaran dari apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Pendisiplinan sebagai suatu tindakan nyata terhadap berbagai macam perilaku dari para pegawai dan pemangku jabatan di suatu instansi dalam hal ini lingkungan peradilan, seyogyanya harus dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di lingkungan kerja tersebut. Jika ada suatu keadaan dimana pegawai atau pemangku jabatan di instansi suatu peradilan telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dari lingungan peradilan tersebut secara umum, maka yang bersangkutan wajib dikenakan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Sanksi yang diberikan tentunya juga harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan atau ketetapan yang telah ada dan berlaku. Lemahnya pengawasan merupakan masalah yang ada pada setiap institusi di Negara kita, termasuk institusi peradilan. Lemahnya pengawasan dan pendisiplinan dapat mengakibatkan timbulnya praktek-praktek negatif yang dilakukan oleh pegawai tetap berjalan. c) Gaji dan Tunjangan Rendahnya kualitas dan kinerja pegawai pengadilan juga tidak dapat dilepaskan dari faktor rendahnya gaji dan tunjangan bagi pegawai selama ini. Hal ini menimbulkan akibat munculnya praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Sebagaimana diketahui bahwa pegawai pengadilan statusnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji dan tunjangannya mengikuti gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil. Untuk menambah penghasilan yang dapat dikatakan rendah jarang kemudian pegawai "terpaksa" melakukan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme atau mencari pekerjaan sampingan dengan menggunakan waktu kerja. Selain itu, rendahnya gaji dan tunjangan menjadi faktor disinsentif bagi orang-orang yang berkualitas dan berintegritas untuk tetap bekerja di Pengadilan. Perlu diingat juga bahwa gaji atau tunjangan yang mereka terima sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kedisplinan dan integritas mereka dalam bekerja, selain tentunya juga mengacu kepada ketentuan yang telah ada. tersebut tidak 1. Hakim a) Rekrutmen Hakim Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik orang yang diinginkan oleh tertentu.53 Rekrutmen organisasi untuk mengisi merupakan proses paling awal yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Melalui rekrutmen, suatu organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya manusia yang mereka miliki dan bekerja di dalamnya memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan tujuan berdirinya suatu organisasi lowongan pekerjaan 53 B. N Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).
tersebut. Sehingga melalui kapasitasnya masing-masing secara personal, sumber daya manusia yang direkrut dapat menjalankan tugasnya secara kolektif untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut secara baik. Mengingat pentingnya rekrutmen sebagai faktor penunjang bagi keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan, terdapat beberapa prinsip minimum yang harus dipenuhi dalam sistem rekrutmen hakim yaitu prinsip obyektivitas, kompetensi, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip obyektivitas menghendaki agar pelaksanaan rekrutmen dilakukan secara obyektif dan oleh karena itu harus ada atau dibentuk parameter yang obyektif juga dalam melakukan proses rekrutmen. Minimnya parameter obyektif dalam pelaksanaan rekrutmen akan membuka pintu bagi masuknya pertimbangan di luar merit system dalam merekrut calon hakim. Prinsip kompetensi merupakan syarat utama bagi seorang Hakim. Seorang Hakim harus mempunyai kompetensi yang tinggi di bidang hukum. Oleh karena itu, maka seluruh rekrutmen harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki proses kemampuan untuk mengukur hal transparansi dan akuntabilitas menghendaki agar sebisa mungkin seluruh proses rekrutmen yang dimulai dari tahap awal sampai pada penentuan kelulusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. tersebut. Prinsip b) Pembinaan Karir Hakim Sebagai negara penganut civil law, pembinaan sumber daya manusia Hakim di Indonesia menggunakan sistem karir. Oleh karena itu, dalam hal sistem pembinaan Hakim dikenal dua konsep yaitu mutasi dan promosi. Mutasi dalam konteks pengadilan mempunyai arti perpindahan Hakim dari suatu pengadilan di suatu wilayah ke suatu pengadilan pada wilayah yang lain. Secara prinsipal, mutasi seorang Hakim ke Pengadilan di wilayah lain harus selalu diikuti dengan promosi.54 Promosi dalam konteks pengadilan, dapat dibagi menjadi dua bentuk promosi. Pertama, promosi yang berupa kenaikan pangkat dan golongan Hakim. Kedua, promosi yang berupa penempatan Hakim ke posisi yang lebih baik, misalnya pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IB. Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pola pengembangan karir Hakim (mutasi dan promosi) berdasarkan prinsip tour of duty dan tour of area, baik penyimpangan dari sudut waktu perpindahan atau pos promosi (tempat perpindahan). Kita seringkali mendengar mengenai pemindahan seorang Hakim ke pengadilan yang lain dilakukan jauh melewati waktu yang berlaku. Penyimpangan terjadi juga dalam hubungannya dengan tempat perpindahan (pos promosi). Tidak jarang seorang Hakim yang sebenarnya menurut pola pengembangan karir Hakim masih harus ditempatkan di Pengadilan Negeri Kelas II di daerah terpencil, sudah ditempatkan di Pengadilan Negeri Kelas II di daerah tidak terpencil atau di Pengadilan Negeri Kelas IB atau bahkan di Pengadilan Negeri Kelas IA. 54 Walaupun demikian, ada pula mutasi Hakim yang dilakukan dalam rangka demosi (penurunan pangkat dan jabatan hakim-hakim dari promosi). Biasanya Hakim yang mendapatkan demosi adalah Hakim yang mendapatkan sanksi disiplin.
Penyimpangan dari pola-pola ini hendaknya dapat disikapi dengan bijak dan baik, mengingat profesi seorang Hakim adalah mulia. Melalui keputusan yang dibuat oleh seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara bergantung nasib seseorang atau pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Jika seorang hakim sudah merasa tidak nyaman akan lingkungan tempat kerjanya dan sikap serta cara orang-orang bekerja yang berada dilingkungan kerjanya, bukan suatu hal yang tidak mungkin itu akan dapat mempengaruhi putusan-putusan yang akan di keluarkannya dalam menangani suatu perkara. Terkait dengan Sarana dan Prasarana maka Sarana dan Prasarana lingkungan pengadilan merupakan faktor pendukung berjalannya proses berperkara di Pengadilan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pencari keadilan yang akan berperkara di pengadilan, baik itu masyarakat ataupun pegawai pengadilan secara keseluruhan. Dimulai dari fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan pelayanan pencari keadilan dan masyarakat seperti, ruang sidang yang nyaman dan cukup memadai tanpa mengurangi kewibawaan pengadilan, papan informasi, information desk (petugas yang berjaga di meja informasi), petugas atau pegawai pengadilan yang selalu siap dan sigap untuk membantu siapa saja yang akan berperkara di pengadilan, dan lain-lain. Begitu juga sarana dan prasarana yang harus disiapkan Pengadilan untuk tetap menjaga kualitas dan citra pengadilan itu sendiri yaitu sarana dan prasaran pegawai pengadilan dan Hakim-hakimnya, misalnya rumah dinas, kendaran dinas dan perangkat lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan pengadilan. Upaya perbaikan baik sarana maupun prasarana di pengadilan hendaknya menjadi pemikiran yang harus mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanannya. Perbaikan yang dilakukan di setiap bidang atau bagian dapat dipastikan akan sangat mempengaruhi cara pandang, kinerja, integritas dan disiplin yang tinggi pada suatu lingkungan kerja. Dalam hal pelaksanaan Upaya Penyederhanaan Proses Peradilan, bahwa Upaya penyederhanaan Proses Peradilan bila melihat dari prosesnya yang dimulai dari pendaftaran sampai pada eksekusi menggambarkan suatu proses yang cukup lama dan berbelit-belit. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme penyederhanaan untuk dapat membuat proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien dalam proses beracara pada lingkup peradilan perdata. Mekanisme penyederhanaan tersebut dapat saja dilakukan pada lingkup proses administrasi lingkup proses perkara ataupun pada administrasi perkara misalnya, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan sistem teknologi, dapat dimungkinkan pengadaan suatu mekanisme mengenai pengajuan atau pendaftaran suatu gugatan atau permohonan melalui sistem komputerisasi. Jadi pihak yang akan mengajukan gugatan cukup mengakses suatu sistem yang terintegrasi dengan lingkungan peradilan tertentu untuk kemudian mendaftarkan perkara tersebut. Akan tetapi tentu saja hal ini juga harus didukung oleh banyak faktor, terutama sarana dan sumber daya manusia yang ada pada lingkungan suatu peradilan. Dari pemaparan tersebut diatas, jelaslah sangat diperlukan penelitian-penelitian normatif dan penelitian atau tahapan proses persidangan. Pada
pengamatan langsung ke pengadilan-pengadilan yang ada guna mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dapat terlaksananya upaya ini. Data dari berbagai sumber atau literatur baik buku-buku maupun peraturan perundang-undangan saja dirasa tidak cukup, mengingat peradilan adalah suatu proses teknis yang dilakukan secara langsung.
BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam Bab-bab sebelumnya, maka Tim Penelitian menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut : 1. Bahwa proses peradilan masih rumit dan lama di Indonesia dikarenakan peraturan yang mengatur tentang hukum acara perdata sudah tidak memadai lagi 2. Faktor yang mempengaruhi proses peradilan mencakup Hukum Acara, Sarana prasarana, Sumber Daya Manusia yang secara keseluruhan memerlukan perubahan yang sangat signifikan. 3. Upaya yang dilakukan untuk menyederhanakan proses peradilan bila melihat dari prosesnya yang dimulai dari pendaftaran sampai pada eksekusi menggambarkan suatu proses yang cukup lama dan berbelit-belit. B. Saran 1. Diperlukan suatu mekanisme penyederhanaan untuk dapat membuat proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien dalam proses beracara pada lingkup peradilan perdata. 2. Dimungkinkan pengadaan suatu mekanisme mengenai pengajuan atau pendaftaran suatu gugatan atau permohonan melalui sistem komputerisasi. Jadi pihak yang akan mengajukan gugatan cukup mengakses suatu sistem yang terintegrasi. 3. Melalui rekrutmen hakim, suatu organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya manusia yang mereka miliki dan bekerja di dalamnya memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan tujuan berdirinya suatu organisasi.
Daftar Kepustakaan Ahmad Mujahidin, Dr,SH.MH, Peradilan Satu Atap Di Indonesia,Bandung : PT.Refika Aditama 2007. A. Mukti Arto , Konsepsi Ideal Mahkamah Agung,Jogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001 Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Cyberconsult, 1999. Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No 4 Th 2004, Jogyakarta : FH UII 2007 Benjamin Mangkudilaga, Peranan Peradilan dalam Perubahan Nilai dalam Masyarakat (Makalah Seminar Nasional VII, BPHN,Dep Kehakiman dan HAM, 12 Oktober 1999) Henry Pandapotan Panggabean, Dr SH MS, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan Hukum Perikatan. Bandung: Alumni, 2008. J.Djohansyah, Dr,SH.MH, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Jakarta; Kesaint Blanc, 2008 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan menegenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2003 Muhammad Nasir, Dr, SH.MH, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan, 2005 Puslitbang BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Pola Penelitian Hukum BPHN, 2008 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit,2004. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum .Jakarta: UI Press, 1986 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet V,Jakarta : PT Taja Grafindo Persada , 2001, W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum Jakarta: Rajawali Press, 1990. UU No.14 Tahun 1970, UU No. 4 Tahun 2004 UU, No. 14 Tahun 1985, UU No. 5 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 1986, UU No. 8 Tahun 2004. KUHAP Pangkal Kesemrawutan Proses Peradilan.Hukum Online, Rabu 8 April 2009.