BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.897, 2022 KEMENAKER. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial. Pakaian Dinas. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan wibawa dan kinerja Mediator Hubungan Industrial, perlu dilakukan perubahan terhadap penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial; bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut, dan tanda Industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi sudah tidak selaras dengan kebutuhan organisasi; Pejabat bahwa penggunaan pakaian dinas bagi Fungsional Mediator Hubungan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 25 Februari 2022; sebagaimana bahwa dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial; b. pengenal Mediator Hubungan c. Industrial d. berdasarkan pertimbangan Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Indonesia Ketenagakerjaan 3. Ketenagakerjaan (Lembaran 4. (Berita Negara Republik
2022, No.897 Menetapkan 2- Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEJABAT FUNGSIONAL MEDIATOR PAKAIAN DINAS HUBUNGAN INDUSTRIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang Industrial selanjutnya disebut Mediator Hubungan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 2. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Mediator Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas kedinasan. 3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH dalam adalah melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan. 4. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat menghadiri upacara-upacara bendera resmi, pelantikan Mediator Hubungan Industrial. digunakan yang Pakaian Dinas 5. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya. 6. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 7. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Kabupaten/Kota adalah instansi 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. BAB II PAKAIAN DINAS Pasal 2 Pakaian Dinas terdiri atas: a. PDH; dan b. PDU. Pasal 3 (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. PDH pria; b. PDH wanita; dan c. PDH wanita berjilbab.
3- 2022, No.897 (2) PDH pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kemeja 1. warna biru; 2. 3. kerah model kemeja berdiri; 4. 2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan di tempat kancing; tanda Industrial pada kerah leher kanan; dan jabatan Mediator Hubungan jenjang 5. lengan pendek/lengan panjang; 6. 7. model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan. b. celana 1. warna hitam; 2. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; 3. 2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan 4. band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk). (3) PDH wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kemeja 1. warna biru; 2. 3. kerah model kemeja berdiri; 4. 2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan berkancing; lengan panjang; 5. panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul; list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan tempat kancing; tanda Industrial pada kerah leher kanan; dan 5. panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul; list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan tempat kancing; tanda Industrial pada kerah leher kanan; dan 6. jenjang jabatan Mediator Hubungan 8. model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan. b. rok 1. warna hitam; 2. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut; rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan lust 3. 4. band ikat pinggang dengan 6 (enam) (tali/tempat sabuk). c. celana PDH wanita yang tidak berjilbab selain memakai rok diperbolehkan memakai celana dengan ketentuan: 1. warna hitam; 2. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; dan 3. band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk). (4) PDH wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
2022, No.897 4- a. b. kemeja jilbab warna hitam; 1. warna biru; 2. 3. kerah model kemeja berdiri; 4. 2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; lengan panjang; 5. panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul; list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan tempat kancing; tanda Industrial pada kerah leher kanan; dan 5. panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul; list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan tempat kancing; tanda Industrial pada kerah leher kanan; dan 6. jenjang jabatan Mediator Hubungan 8. model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan. c. rok 1. warna hitam; 2. ukuran panjang sampai menutup mata kaki; 3. 4. band ikat pinggang dengan 6 (enam) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan lust (tali/tempat sabuk). d. celana PDH wanita yang berjilbab selain memakai rok diperbolehkan memakai celana dengan ketentuan sebagai berikut: 1. warna hitam; 2. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; 3. 2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan 4. band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk). Pasal 4 (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. PDU pria; b. PDU wanita; dan c. PDU wanita berjilbab. (2) PDU pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. peci warna hitam; b. jas 1. warna biru toska; 2. lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan; 3. kerah model kemeja berdiri; 4. retsleting bagian depan; 5. saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Mediator Hubungan Industrial yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan; saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan 6.
5- 2022, No.897 7. bordir label nama personal di atas saku tersembunyi. c. kemeja a. warna putih; dan b. lengan panjang. d. dasi warna hitam; e. celana a. warna hitam; b. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; c. 2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan d. band ikat pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk). (3) PDU wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. jas 1. warna biru toska; 2. lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan; 3. kerah model kemeja berdiri; 4. retsleting bagian depan; 5. saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Industrial yang bisa Mediator Hubungan dikeluarkan dan dimasukkan; saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan 6. 7. bordir label nama personal di atas saku tersembunyi. b. kemeja atau blouse warna putih; c. rok 1. warna hitam; 2. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut; rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan lust 3. 4. band ikat pinggang dengan 6 (enam) (tali/tempat sabuk). d. celana PDU wanita selain memakai rok diperbolehkan memakai celana yang ditentukan sebagai berikut: 1. warna hitam; 2. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; 3. 2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan 4. band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk). (4) PDU wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. b. jilbab atau kerudung warna hitam; jas 1. warna biru toska; 2. lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan; 3. kerah model kemeja berdiri; 4. retsleting bagian depan;
2022, No.897 . 6- 5. 6. saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Industrial yang bisa Mediator Hubungan dikeluarkan dan dimasukkan; saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan 7. bordir label nama personal di atas saku tersembunyi. c. d. kemeja atau blouse warna putih; rok 1. warna hitam; 2. ukuran panjang sampai menutup mata kaki; 3. 4. band ikat pinggang dengan 6 (enam) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan lust (tali/tempat sabuk). e. celana PDU wanita selain memakai rok diperbolehkan memakai celana yang ditentukan sebagai berikut: 1. warna hitam; 2. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; 3. 2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan 4. band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk). Pasal 5 Penggunaan Pakaian Dinas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. PDH dipakai untuk melakukan mediasi di luar kantor; dan b. PDU dipakai untuk menghadiri upacara hari besar dan acara resmi. BAB III ATRIBUT Pasal 6 Atribut terdiri atas: a. b. c. d. kaos kaki; dan e. lambang Mediator Hubungan Industrial; tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial; tanda pengenal; sepatu dinas. Pasal 7 sebagaimana Lambang Mediator Hubungan dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pin dengan ketentuan sebagai berikut: a. berbentuk perisai segilima dengan garis berwarna hijau Industrial b. dan bagian dalam berwarna putih; dan gambar yang terdiri atas: 1. 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk tangan merah, segitiga dengan warna kuning, dan putih; timbangan warna hitam; telapak 2.
7- 2022, No.897 3. padi warna kuning dan kapas warna putih; dan 4. pita warna merah bertuliskan huruf kapital INDUSTRIAL" dengan "MEDIATOR HUBUNGAN warna putih pada kata "MEDIATOR" dan warna hitam pada kata "HUBUNGAN INDUSTRIAL". Pasal 8 (1) Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b jabatan Mediator Hubungan menunjukkan Industrial. jenjang (2) Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama ditentukan sebagai berikut: a. berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam; b. gambar 3 tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan tulisan "PERTAMA" berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga. (tiga) telapak c. (3) Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda ditentukan sebagai berikut: a. berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam; b. gambar 3 tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan tulisan "MUDA" berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga. (tiga) telapak c. (4) Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya ditentukan sebagai berikut: a. berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam; b. tangan bersalaman gambar 3 membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan tulisan "MADYA" berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga. (tiga) telapak c. (5) Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama ditentukan sebagai berikut: a. berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam; b. gambar 3 tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan tulisan "UTAMA" berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga. (tiga) telapak c. Pasal 9 Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kartu identitas diri Mediator Hubungan Industrial
2022, No.897 8- yang disesuaikan dengan Hubungan Industrial. instansi pembina Mediator Pasal 10 Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditentukan sebagai berikut: a. warna hitam; dan b. jenis bahan kaos. Pasal 11 Sepatu dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditentukan sebagai berikut: a. warna hitam; dan b. jenis bahan kulit. Pasal 12 Desain, warna, dan atribut Pakaian Dinas Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PENDANAAN Pasal 13 Pendanaan Pakaian Dinas dan atribut Mediator Hubungan Industrial dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian Ketenagakerjaan; dan b. anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan tanda pengenal mengenai pakaian dinas, atribut, dan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1435), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Menteri diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal
9- 2022, No.897 Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. setiap Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2022 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY
2022, No.897 10
2022, No.897
2022, No.897 12
2022, No.897
2022, No.897 14
2022, No.897
2022, No.897 16
2022, No.897
2022, No.897 18