KEKUATAN SURAT KETERANGAN HASIL DVI DAN POST-MORTHEM SEBAGAI ALAT BUKTI KORBAN KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 AYAT 3 KUHPIDANA Saeful Kholik, Joko Hartawan Universitas Wiralodra Email: ABSTRACT One of the tasks that have to be done in forensic laboratory is the identification of fire victims with physical forms that are no longer recognizable. However, they still could be identified with the help of certificate from DVI (Disaster Victim Identification) and Post Mortem. One of the problems arise is that the family of the victims have no confidence that the victims identified are their family member. Based on the background of the study above, the researcher intended to conduct a study with the title of 'KEKUATAN SURAT KETERANGAN HASIL DVI DAN POST-MORTHEM SEBAGAI ALAT BUKTI KORBAN KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 AYAT 3 KUHPIDANA''. According to the tittle above, the identification of the problems are: How is the strength of the proof from the forensic laboratory evidence regarding the fire victims in association with Article 184 Section 3 of the constitution about witnesses? How is the strength of a DVI certificate, Post Mortem, and Anti Mortem in positive rules of Indonesia? This research is a normative juridical legal research. It is a study of laws and regulations in terms of the hierarchy of legislation. Article 133 Section (1) of the Criminal Procedure Code authorizes an investigator to submit a request for information to a judicial medical expert if the investigation involves a victim of injury, poisoning, or death. The expert statement request was made in writing form. It becomes the basis that the power of the DVI, Post Mortem, and Ante Mortem letters is very strong based on Article 133 Section 1 of the Criminal Procedure Code. The letter to be examined is the evidence made by the forensic laboratory. According to Article 187 Letter c of the Constitution Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code states that: "A letter from an expert statement contains an opinion based on his expertise regarding something or a condition that was formally requested from him." Finally, it can be concluded that the strength of the DVI letter, Post Mortem, and Ante Mortem could no longer be doubted because the government and institution have their own authority. However, it refers to the families of individuals who feel that they are not family members of the victims. They have other alternatives, such as rechecking the DNA testing, RNA, or other compatible identity. Keywords: Fire Victim, Disaster Victim Identification, Post-Morthem I. PENDAHULUAN Perkembangan zaman saat ini sangat dirasakan sangat erat dan kental dalam kehidupan sehari-hari dalam keterkaitan tekhnologi dan lainya, sehingga berimbas pada 185
pengaruh posiitif dan negative yang berdamapak pada tatanan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Hukum merupakan suatu tatanan yang sangat berpengaruh guna membentuk karakteristik dan kepribadian jati diti bangsa dan masyarakat yang hidup dalam zona atau wilayah hukum yang berlaku, Indonesia merupakan Negara yang berkembang baik dalam segi kehidupan dan kehidupan masyarakatnya, Hal Ini menumbuhkan suatu ideology pemahaman yang berkembang sendiri termasuk hukum yang hidup di Masyarakat salah satunya adalah hukum pidana. Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di Indonesia yang memang berfungsi untuk mengatur ketertiban masyarakat dan kehidupan masyarakat, yang tidak terlepas dari tatanana structural hukum pidana yang ada di Indonesia1. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Pembuktian adalah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari keenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya maka diperlukan alat bukti bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka/ terdakwa. Sesuai dengan Bab XVI Bagian ke-empat Pasal 183 sampai 189 KUHAP yang membahas bahas tentang masalah pembuktian. Alat-Alat Bukti Yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa2. Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut: 1. Keterangan saksi Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu 1 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana. Bandar Lampung. 2012, hlm. 55 2 Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju. 2003, hlm. 23. 186
2. Keterangan ahli Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 3. Surat Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 4. Petunjuk Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 5. Keterangan Terdakwa Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (DVI) Disaster Victim Identification adalah istilah yang telah disepakati secara internasional untuk menggambarkan proses dan prosedur penemuan dan identifikasi korban mati akibat suatu bencana. Proses dan prosedur DVI (Disaster Victim 187
Identification) atau identifikasi korban mati pada bencana massal mengacu pada prosedur DVI (Disaster Victim Identification) Interpol yang disesuaikan dengan kebijakan nasional Penanggung jawab DVI (Disaster Victim Identification) adalah kepolisian yang dalam pelaksanaan operasinya dapat bekerjasama dengan berbagai pihak lintas institusi, sektoral dan fungsi. Ketua tim dan koordinator fase berasal pihak kepolisian. Pada kasus yang lebih mementingkan aspek penyidikan, kecepatan dan hot issues seperti pada man made disaster, ketua tim DVI (Disaster Victim Identification) lebih mengedepankan timnya sesuai dengan keahlian dan pengalaman, sedangkan pada kasus yang mengedepankan aspek kemanusiaan pada natural disaster maka ketua DVI (Disaster Victim Identification) dapat melibatkan beberapa tim dari berbagai institusi. Struktur organisasi dalam tim DVI (Disaster Victim Identification) diperlukan untuk kontrol tim yang baik. Seorang investigator penanggung jawab ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam keseluruhan operasi. Investigator penanggung jawab bertugas untuk mengkoordinasi upaya penyelamatan hidup dan mengamankan barang bukti, untuk mengidentifikasi kematian dan menginvestigasi penyebab bencana. Tugas seorang investigator sangat banyak dan bervariasi sehingga untuk kontrol dan koordinasi yang efektif diperlukan beberapa pegawai kepolisian senior untuk membantunya. Paling sedikit diperlukan tiga orang asisten yang masing- masing bertanggung jawab untuk aspek-aspek mayor dari keseluruhan operasi. Ketiga asisten tersebut yaitu Direktur Komunikasi, Direktur Operasi Penyelamatan, dan Direktur Identifikasi Korban. Setiap direktur yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk memperoleh peralatan dan anggota yang dibutuhkan. Mereka juga dibolehkan untuk menunjuk seorang koordinator untuk mengontrol suatu tugas yang bekerja di bawah perintah dan pengawasannya. Seorang koordinator perlu untuk menunjuk seorang kepala unit dan pemimpin tim sesuai kebutuhan untuk bertanggung jawab pada setiap aspek spesifik operasi3. Antemortem adalah data-data fisik khas korban sebelum meninggal. Mulai dari pakaian atau aksesoris yang terakhir kali dikenakan, barang bawaan, tanda lahir, tato, bekas luka, cacat tubuh, foto diri, berat dan tinggi badan, serta sampel DNA. Data-data ini biasanya didapatkan dari keluarga, ataupun dari instansi di mana korban pernah berhubungan semasa hidup. 3 Hariadi H. Disaster Victim Identification. Dalam: Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal edisi ketujuh. Surabaya : Fakultas Kedokteran Airlangga; 2010, hlm. 355. 188 lebih
Data postmortem adalah data-data fisik yang diperoleh melalui personal identification setelah korban meninggal. Seperti sidik jari, golongan darah, konstruksi gigi dan foto diri korban pada saat ditemukan lengkap dengan barang-barang yang melekat di tubuhnya dan sekitarnya, bahkan termasuk isi kantong pakaiannya4. DVI, Post-Morthem Dan Anti-Morthem Merupakan ilmu kedokteran yang merupakan ilmu bantu pula dalam ilmu pidana khususnya ilmu kedokteran forenksik guna meneliti dan mencocokan korban kecelakaan kebakaran atau bahkan mutilasi dan penguburan mayat yang di duga merupakan jirab tidak pidana. Prosedur DVI dan Post Morthen dan Antimorthem adalah dengan dikularanya surat keternagan dan surat pencocokan hasil korban tindak pidana kebakaran dan mutliasai atau lain nya yang sudah di tanda tangani oleh pihak yang berwajib yaitu dokter yang menaganinya utuk di jadikan alat bukti dalam persidangan. Laboratorium forensik sebagai sarana Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam korban kebaaran yang sudah tidak dikenali lagi. Laboratorim Forensik salah satunya melakukan pemerikasaan terhadap korban kebakaran yang sudah tidak dikenali lagi fisik manusianya namun berhasil mengungkap dengan dikeluarkanya surat keterangan dari DVI dan Post-Morthem namun pihak keluarga tidak mempunyai keyakinan bahwa korban yang di periksa adalah bukan anggota keluarganya lagi. Berkaitan adanya permasalahan saksi korban yang tidak di sumpah terlebih dahulu, maka peneliti mengajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti surat laboratorium forensik tentang Korban Kebakaran Dikaitkan Dengan Pasal 184 Ayat 3 Tentang Saksi? 2. Bagaimanakah kekuatan surat keterangan DVI, Post-Mortm, Anti Morthem dalam aturan positif Indonesia? II. METODE Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hierarki Perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni diantara Perundang-undangan (horizontal). 4 Dolinak D, Matses E, et al. Post Mortem Changes. In : Forensic Pathology Principles and Practice. (Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia) UK : Elvier Academic Press; 2005, hlm. 545. 189
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti surat laboratorium forensik tentang Korban Kebakaran Dikaitkan Dengan Pasal 184 Ayat 3 Tentang Saksi Pasal 184 Tentang ayat 3 Tentang saksi salah satunya mengatur pula tentang surat namun surat dapat dibagi bagai dan mempunyai aturan formil tersendiri dalam pasal 187 KUHAP membagi surat sebagai alat bukti menjadi: 1) Surat resmi Yang dimaksud dengan surat resmi adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Syarat dari surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat harus memuat Keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri Dan Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Bentuk surat resmi adalah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf (a), (b), (c). Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (a) KUHAP adalah akta-akta resmi berupa akta-akta otentik atau akta-akta jabatan, misalnya akta notariat yang dibuat oleh notaris atau berita acara pemeriksaan surat. Sedangkan contoh surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (b) KUHAP adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat izin ekspor atau impor, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat akta kelahiran dan sebagainya. Surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP berbeda dengan surat dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP. Penjelasan Pasal 186 alinea pertama menyatakan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang dimintakan penyidik kepada seorang ahli pada taraf pemeriksaan penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan dan dinilai sebagai alat bukti "laporan". Sedangkan surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf (c) adalah "surat keterangan ahli" yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan surat. Contoh surat keterangan ahli yang dapat dinilai sebagai alat bukti surat adalah Visum Et Repertum dari Ahli Kedokteran Kehakiman. Jadi disini dapat terlihat adanya dualisme mengenai keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk surat keterangan ahli. 190
Meskipun berbeda penyebutannya, tetapi keduanya mempunyai pengertian yang sama dan serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini terserah kepada hakim untuk mempergunakan alat bukti apa yang akan diberikan. 2) Surat Tidak Resmi Yang dimaksud dengan surat tidak resmi adalah surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (d) KUHAP. Surat yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah "surat pada umumnya", bukan surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat pejabat yang berwenang, juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 187 tidak konsisten mendukung isi ketentuan KUHAP, dimana bunyi kalimat pertama Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dianggap sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Secara nyata, terdapat beberapa perbedaan antara surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) dengan surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (d). Beberapa perbedaan tersebut adalah : a) Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), dan (c) adalah "surat resmi" yang dibuat pejabat yang berwenang atau dibuat berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. b) Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), (c) bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat. c) Sedangkan surat yang dimaksud pada huruf (d) dengan sendirinya merupakan Bentuk surat pada umumnya, seperti surat yang lebih bersifat pribadi, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, petisi, dan sebgainya. Ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). 191
Pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Forensik (berasal dari bahasa Yunani 'Forensis' yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains). Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya. Dari pengertian-pengertian forensik maupun kriminalistik terdapat beberapa unsur yang sama yaitu: a) Ada satu metode, peralatan, proses dan pekerjaan. b) Dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dengan teknologi terapan c) Dilakukannya terhadap suatu benda yang berhubungan dengan suatu tindakan pidana. d) Bertujuan untuk membuat jelas suatu perkara sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Ilmu Foresnik merupakan ilmu bantu hukum pidana yang dimana memebrikan secercah ilmu bantu terhadap TKP terjadinya pembunuhan, Pemerkosaan, Korban kebakran yang sudah tidak dikenali, jelaslah lembaga yang memepunyai kewenangnya dalah kedokteran foresniik yang mengkombain anatara ilmu kesehatan dan pidana, Lembaga ini berwenang dalam bertindak dalam bantuan untuk membongkar kejahatan mutilasi atau kebakran yang suda tidak di kenal lagi maka apabila terjadi kejadian seperti itu maka pihak yang berwenang memebrikan keterangan melalui surat keterangan yang di keluarkan oleh pihak kedokteran forensic karena lemabaga ini resmi, merujuk pada definisi surat resmi yang mempunyai kekuatan yang mengikat maka surat maka keputusan apapun mengenai surat keternagan dalam kedokteran forensic sebagai alat bukti maka sangatlah kuat yang berdasarkan yuridis pada pasal 187 KUHAPidana yaitu surat resmi5. 5 Abdul Mun'im, Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan. Jakarta: Sagung Seto. 192
Pasal 133 ayat (1) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli ini dilakukan secara tertulis, Hal ini menjadi dasar bahwa kekuatan surat DVI, Post-Morthem Dan Ante-Mortem Sangatlah kuat berdasar pasal 133 Ayat 1 KUHAP. 3.2. Bagaimanakah kekuatan surat keterangan DVI, Post-Mortm, Anti Morthem dalam aturan positif Indonesia Salah satu bentuk alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah surat. Menurut Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai alat bukti surat yang merumuskan sebagai berikut Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain." Surat adalah alat komunikasi yang dibuat secara tertulis untuk menyampaikan berita/informasi dari seseorang/lembaga/instansi kepada seseorang/lembaga/instansi dengan mengikuti aturan dan bentuk tertentu. Alat bukti yang sah dalam hukum acara Atmadja 2004, hlm. 20. 193
pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa Alat bukti surat merupakan urutan ke-3 dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Andi Hamzah; "Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran." Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi- saksi dan terdakwa, dan pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan dengan terdakwa pada saat memeriksa terdakwa. Alat bukti berupa surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyebutkan : Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat yang akan diteliti adalah alat bukti yang dibuat oleh laboratorium forensik. Menurut Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : "Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya". Surat yang ditanda tangani oleh ahli dan dibuat dengan mengingat sumpah, cukup dibaca saja di persidangan, maka mempunyai kekuatan sama dengan ahli yang menghadap di muka persidangan dan menceritakan hal tersebut secara lisan. Surat dapat digunakan sebagai alat alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang yang diharuskan oleh undang-undang.Adapun syarat sah surat supaya mempunyai kekuatan pembuktian harus memiliki syarat formil dan syarat materiil. Surat mempunyai kekuatan; 1) Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. 194
2) Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum. 3) Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut. Dilihat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: "Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan"6. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, sehingga bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi hal tersebut tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana berusaha mencari kebenaran materiil. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Bukti pengaturan hukum positif bahwa surat Keterangan Dvi, Post-Mortm, Anti Morthem Dalam Aturan Positif Indonesia merujuk pasal Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat yang akan diteliti adalah alat bukti yang dibuat oleh laboratorium forensik. Menurut Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)7. 6 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 273. 7 Lihat Pasal Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 195
IV. PENUTUP 4.1. Simpulan Pasal 133 ayat (1) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli ini dilakukan secara tertulis, Hal ini menjadi dasar bahwa kekuatan surat DVI, Post-Morthem Dan Ante- Mortem Sangatlah kuat berdasar pasal 133 Ayat 1 KUHAP Dalam aturan positif indonesisa mengenai kekuatan DVI, Post-Morthem Dan Ante-Mortem yang masuk dalam suatu lemabaga guna Alat bukti surat yang akan diteliti adalah alat bukti yang dibuat oleh laboratorium forensik. Menurut Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: "Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. 4.2. Saran Terhadap kekuatan surat DVI, Ante-Mortem Dan Post-Mortem sudah tidak bisa di ragukan lagi hal ini dikarenakan pemerintah dan lemabaga mempunyai kewenangan tersendiri akan tetapi hal ini merujuk pada keluarga individu yang merasa bukan menjadi anggota keluarga yang manjadi korban kecelakaan maka mempunyai alternative lain yaitu chek ulang terhadap tes DNA, RNA ataupun kecocokan identitas lain. (KUHAP) 196
DAFTAR PUSTAKA BUKU : Abdul Mun'im. Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan. Jakarta: Sagung Seto. Atmadja 2004, Hlm 20. Hariadi H. Disaster Victim Identification. Dalam: Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal edisi ketujuh. Surabaya: Fakultas Kedokteran Airlangga; 2010. Hlm 355. Dolinak D, Matses E, et al. Post Mortem Changes. In : Forensic Pathology Principles and Practice. (Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia) UK : Elvier Academic Press; 2005. Hlm 545. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 273. Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana. Bandar Lampung. 2012. hlm. 55 Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju. 2003. hlm 23. PERATURAN : Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 197