Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 7, November 2022. P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Rudi Efendy Siregar Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: Abstrak: Penundaan eksekusi pidana mati menunjukan sisi yang berseberangan, disatu sisi penundaan menunjukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum karena ketika eksekusi telah dilaksanakan maka tidak dapat diperbaiki lagi, akan tetapi di sisi lain penundaan eksekusi pidana mati akan menimbulkan ketidakjelasan nasib terpidana mati yang ditunda eksekusinya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap peraturan dalam pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan saat ini masih belum jelas sehingga terjadi kekosongan hukum. Pemenuhan kebutuhan dasar terpidana mati di dalam deret tunggu, menyediakan LAPAS yang dalam kapasitas wajar, perlakuan buruk sampai ke terbengkalainya kesehatan fisik dan mental, hingga membiarkan waktu deret tunggu yang tak menentu berpuluhan tahun, menempatkan terpidana mati di dalam posisi yang tidak baik. Ketidakpastian hukum terhadap batas masa tunggu eksekusi, mengarahkan pada sebuah kesimpulan di mana telah terjadi disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil. Disharmonisasi tersebut terlihat dari kekosongan hukum yang mengatur tentang batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Masa Tunggu Eksekusi, Pidana Mati. Citation: Siregar, R. E. (2022). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati. Locus Journal of Academic Literature Review, 1(7), 373-385. 1. Pendahuluan Indonesia menganut sistem hukum civil law mempunyai kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Hukum merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekhususan kelembagaan. Hukum berupaya menghindarkan dari penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara hukum utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang didefenisikan sebagai peraturan hukum pidana (Prodjodikoro, 1989). 373
Locus Journal of Academic Literature Review. 1(7): 373-385 Guna menerapkan kepastian hukum, maka semua peraturan yang berlaku harus bersifat tertulis dalam lembar negara termasuk dalam pelaksanaan hukum publik atau biasa disebut dengan hukum pidana dan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang dikenal dengan nama lain "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch indie". Setiap perbuatan pidana yang telah diatur pasti memiliki konsekuensi hukum yang akan timbul guna untuk mencegah maupun menanggulangi kejahatan. Salah satu jenis hukuman pokok yang masih menjadi perdebatan serius terdapat dalam Pasal 10a KUHP yaitu tentang pemberlakuan hukuman mati di Indonesia pada beberapa jenis tindak pidana. Hukuman mati adalah "suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat terhadap seseorang akibat perbuatannya." Pidana mati yang masih diberlakukan di Indonesia menimbulkan perdebatan dari berbagai elemen masyarakat. Perdebatan tersebut membagi dua pihak ke dalam kelompok pro hukuman mati (retentionis) dan kelompok kontra hukuman mati (ablosionis). Pihak yang menentang hukuman mati memandang bahwa penjatuhan pidana mati sangat tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup setiap orang (Wijaya & Subroto, 2021). Indonesia salah satu negara yang masih menganut pidana mati dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu Undang-Undang mencantumkan pidana mati adalah KUHP. Pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Kemudian dijabarkan lebih lanjut bahwa pidana pokok tersebut berupa pidana mati dan pidana penjara (Nadina, 2019). Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan pidana yang paling banyak di tentang. Oleh karena pidana mati merupakan pidana yang terberat di antara jenis pidana lainnya karena penerapannya dapat mencabut nyawa seseorang, maka seharusnya hukuman mati ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia berlandaskan KUHP yang merupakan warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (abolition for all crimes) pada tahun 1982 (Laia, 2021). Pidana mati dari tahun ke tahun hanya mengalami perubahan namun tidak secara menyeluruh, artinya permasalahan yang dari dulu hingga sekarang masih belum terpecahkan, masalah tersebut adalah jangka waktu kapan di eksekusi mati. Dari beberapa kasus di Indonesia banyak terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi menjadi terkesan lama tanpa adanya kepastian. hukuman mati harus melihat dan harus disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila (Yuliana, 2017). Awalnya banyak pihak menduga bahwa hukuman mati hanya sekedar ancaman demi menimbulkan efek jera dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Ada kesan telah tercipta moratorium eksekusi mati (Yanto, 2017). Secara tidak langsung terpidana mati harus menjalankan dua jenis pidana sekaligus, yakni pidana mati dan juga pidana penjara sebagai konsekuensi dari masa tunggu proses eksekusi. Selama proses menunggu pelaksanaan eksekusi, terpidana mati sebenarnya hanya dititipkan di LAPAS untuk menjamin agar terpidana mati tersebut 374
Rudi Efendy Siregar tidak melarikan diri dan juga untuk memastikan bahwa terpidana tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Selama menunggu proses eksekusi pola pembinaan bagi terpidana mati disamakan dengan pola pembinaan bagi terpidana yang lainnya (Sumardin et al., 2019). Proses masa tunggu harus jelas demi terciptanya kepastian hukum bagi terpidana yang akan dieksekusi mati, karena dapat menyebabkan para terpidana menjalankan hukuman lebih berat dengan harus menjalani masa tahanan lebih lama sebelum eksekusi mati dimulai. Jika terpidana mati dibiarkan tanpa kepastian dalam masa tenggang waktu yang lama, sesungguhnya ia juga mengalami penganiayaan rohani, penyiksaan psikis dan penggerusan mental. Konsekuensinya, hukuman mati akan kehilangan sifat menakutkan (deterrent). Sebab pidana yang tidak dijalankan dengan segera, jelas akan memberikan kesan yang keliru bagi para calon penjahat atau pelaku yang kemungkinan akan mendapat ganjaran pidana yang sama. Selain itu dampak lain dari ketidakpastian masa tunggu eksekusi bagi korban dan masyarakat yang merasakan tidak tujuan terpenuhinya keadilan, bahkan dapat memunculkan kegagalan pemidanaan utamanya dari segi prevensi umum (Sitanggang, 2018). Eksekusi pidana mati, seharusnya tidak berlarut-larut dan begitu mendapatkan kepastian hukum yang adil harus segera di eksekusi. Bila melihat dalam Pasal 197 ayat (3) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dinyatakan "putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan undang-undang ini." Ketentuan tersebut sejalan dengan asas fiat justitia yang bermakna bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus segera dilaksanakan (Waluyo, 2022). Hukum pelaksanaan pidana Indonesia in casu hukum pidana mati tidak mengatur secara pasti tentang waktu pelaksanaan eksekusi mati terhitung dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hingga hari pelaksanaan. Kapan terpidana akan dieksekusi sepenuhnya bergantung dari kebijakan jaksa selaku pelaksana putusan hakim. Hal itu tidak seharusnya tidak diatur demikian karena dalam diskursus ilmu hukum pada umumnya, seharusnya hukum mengatur memberikan kepastian hukum tidak hanya dari segi hukum materiil. Hukum pidana materiil merupakan ilmu hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat sehingga dapat menghasilkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana materiil merupakan ilmu hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat sehingga dapat menghasilkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. (Harahap, 2002). 2. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, alat 375
Locus Journal of Academic Literature Review. 1(7): 373-385 pengumpulan data digunakan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. 3. Hasil dan Pembahasan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 2-3/PUU- V/2007 memberikan titik akhir akan perdebatan pidana mati selama ini karena konstitusionalitas pidana mati semakin dikukuhkan. Sekalipun putusan tersebut dalam konteks tindak pidana narkotika, namun demikian putusan ini menjadi dasar pemikiran yang genuine tentang kedudukan pidana mati dan konstitusionalitasnya di Indonesia (Efendi, 2017). Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa "hukuman mati merupakan hukuman pokok." Meskipun ketentuannya Indonesia, namun keberadaannya masih mengandung pro dan kontra. Dalam pandang Internasional, negara dilarang untuk menjatuhi hukuman mati kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong peniadaannya penerapan jenis pidana ini melalui Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Namun secara positif, pidana mati dianggap mampu menjadikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ditemukannya banyak kasus pengulangan tindak pidana diakibatkan penjatuhan hukuman yang ringan, maka secara hukum, penjatuhan hukuman mati secara tidak langsung memberikan pelajaran terhadap masyarakat lainnya. telah diatur dalam konstitusi Para terpidana mati yang telah mendapatkan putusan oleh hakim kemudian ditempatkan di dalam LAPAS. Nyatanya tidak ada peraturan yang mengatur terkait penempatan tersebut. Selama ini, lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai tempat para terpidana mati menunggu eksekusinya. Tidak adanya aturan yang jelas terpidana mati di dalam lembaga pemasyarakatan mengenai penempatan mengakibatkan lain diluar tugas lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas pokoknya, yaitu memberikan pembinaan. Namun bila melihat pada Perkapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati disebutkan secara tersirat bahwa Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan polisi dalam proses isolasi bagi terpidana mati. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 menjelaskan bahwa penjara hanya sebagai tempat menunggu pelaksanaan. Penjara yang dimaksud dalam hal ini adalah LAPAS. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati diberikan wewenang untuk menunjuk penjara atau tempat lainnya yang khusus sebagai tempat tunggu para terpidana mati menunggu eksekusinya. Sistem hukum saat ini, diberbagai macam sanksi yang ada sebagai alat untuk menimbulkan efek jera bagi orang yang melakukan tindak kejahatan atau pencegahan bagi orang yang ingin melakukan kejahatan. Sanksi yang paling berat sebagai sarana pencegahan kejahatan adalah hukuman mati. Tetapi hukuman mati tidak terlepas dari pro dan kontra, karena menimbulkan masalah di Indonesia. Masalah disebabkan oleh preferensi hukuman mati dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat itu. 376
Rudi Efendy Siregar Pidana mati menjadi salah satu kenyataan dan keberadaaannya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya suatu negara. Dalam menerapkan hukuman bagi seorang terdakwa adalah tugas dari seorang hakim. Dimana dalam setiap mengambil keputusan, seorang hakim harus berpedonam kepada Pasal 183 KUHAP. Yang menyebutkan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dari kalimat tersebut secara sederhana di jelaskan bahwa seorang hakim dalam mengambil sebuah keputusan harus di dasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinannya (Insani, 2015). Ada beberapa macam alat bukti yang sah dalam hukum pidana yang disebutkan di dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat 1 KUHAP) dan hal yang secara umum sudah di ketahui dan tidak perlu dibuktikan (184 ayat 2 KUHAP). Kemudian keyakinan, keyakinan disini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadlian dan kepastian hukum bagi seseorang. Setalah mendapatkan minimal 2 alat bukti yang dimaksudkan dalam setiap perkara dan di tambah dengan keyakinannya, barulah seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman apa yang dapat di terapkan atau diberikan kepada seorang terdakwa. Ada beberapa macam bentuk hukuman yang dapat diberikan antara lain, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. (semua ini termasuk kedalam pidana pokok Pasal 10 KUHP). Hukuman mati pada prinsipnya merupakan hukuman terberat dari semua jenis hukuman yang ada dalam lapangan hukum pidana. Kualifikasi demikian dapat dirasakan dengan adanya pencabutan nyawa seseorang oleh negara melalui alat- alatnya, atau perampasan hak hidup seseorang setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dari suatu lembaga peradilan yang berwenang. Dengan kata lain, hukuman mati merupakan penjatuhan pidana dengan cara mencabut hak hidup seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati (Matagang, 2017). Kedudukan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam perspektif kepastian hukum sampai saat ini belum ada aturan yang menjamin kepastian hukum terhadap masa tunggu eksekusi pidana mati khususnya mengenai jangka waktu pelaksanaannya, baik jangka waktu pada fase pemenuhan hak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi dan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali berpotensi memperpanjang masa tunggu dalam eksekusi terpidana mati berpotensial memperpanjang waktu eksekusi pidana mati. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana mati, tidak ada satupun klausul yang mengatur tentang batasan waktu (limit) pelaksanaan pidana mati. Merujuk dari hal tersebut diatas tentang ketiadaan pengaturan tentang waktu pelaksanaan pidana mati, sangatlah tidak tepat untuk menuduh bahwa aparat penegak hukum yang bersalah, hal ini dikarenakan aparat yang menjadi eksekutor hanyalah menjalankan ketentuan yang terdapat dalam 377
Locus Journal of Academic Literature Review. 1(7): 373-385 ketentuan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya dipersalahkan dalam hal ini adalah legislator (pembuat undang-undang) yang tidak cakap dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu hal yang paling urgen dan harus segera dibenahi dalam permasalahan ini adalah adanya formulasi pengaturan Tentang waktu eksekusi pidana mati yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah (Wahyudi, 2012). Terpidana mati selama menjalani proses hukum dari di jatuhi hukuman mati hingga di tolaknya grasi oleh presiden, ditempatkan di dalam LAPAS untuk menjalani hukuman. Penempatan terpidana di LAPAS tersebut, berlaku juga bagi terpidana mati. Pada prinsipnya terpidana mati ditempatkan pada LAPAS bersama dengan warga binaan lainnya bukan dimaksudkan untuk menjalani hukuman, melainkan hanya ditempatkan sementara selama masa tunggu eksekusinya. Kejaksaan Agung sampai kini belum menjadwalkan eksekusi mati terhadap terpidana pembunuhan dan tindak pidana narkotika. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejagung alasannya adalah belum ada pernyataan tertulis bahwa terpidana mati tidak akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dan grasi. Sementara itu, sesuai dengan peraturan perundangan, terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht belum dapat dieksekusi selama belum mengajukan peninjauan kembali dan grasi. Upaya hukum peninjauan kembali dan grasi juga tak memiliki batasan waktu setelah ada putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksekusi pidana mati selama ini dilaksanakan tanpa tersedianya aturan-aturan hukum yang pasti dan konsisten dalam mengatur masa tunggu eksekusi khususnya mengenai jangka waktu eksekusi, baik pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati maupun pada fase pasca penolakan grasi oleh Presiden. Kejaksaan tidak dapat melaksanakan putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap secara konsisten dengan tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati. Roeslan Saleh berpendapat "jika hakim memberikan vonis mati terhadap terpidana, maka masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh pihak eksekutif. Upaya itu adalah berupa pemberian grasi atau ampunan oleh Presiden. Karena itu, pelaksanaan eksekusi mati itu belum dapat dijalankan sebelum adanya persetujuan dari presiden (fiat executie). Pemberian grasi bisa diberikan oleh Presiden, walaupun terpidana tidak menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang telah ditentukan. Sering terjadi Presiden memberi grasi kepada terpidana dan mengubah vonis mati itu menjadi pidana seumur hidup." Adanya grasi oleh Presiden itu tidak terlepas dari salah satu faktor yang meringankan terpidana seperti dikemukakan diatas, terutama faktor bahwa ia masih memungkinkan untuk dibina atau diperbaiki. Jika mencermati Pasal 28 I ayat (1) kemudian dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2), maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan tersebut dapat dibatasi dan dihilangkan apapun, tetapi pelaksanaan hak 378
Rudi Efendy Siregar pelaksanaannya dengan syarat memenuhi persyaratan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Masa tunggu para terpidana mati di dalam lembaga pemasyarakatan tentu wajib mengikuti peraturan-peraturan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan. Selain mengikuti peraturan, terpidana mati diwajibkan menjalankan kewajibannya dan lembaga mendapatkan pemasyarakatan sebagai tempat tunggu wajib memperlakukan terpidana mati sama seperti narapidana lainnya. Hal ini berarti menjamin hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. hak-haknya. Dengan menunggu eksekusinya, Tidak adanya aturan yang mengatur tentang pembinaan dan perlakuan terhadap lembaga terpidana mati di pemasyarakatan harus ber-improvisasi dalam memberikan pembinaan dan perlakuan terhadap terpidana mati. Perlu diketahui bahwasannya terpidana mati berstatus sebagai titipan dari kejaksaan untuk dilakukan pengawasan dan pendampingan selama menunggu masa eksekusinya. Tidak adanya batasan waktu dan kejelasan waktu dapat menimbulkan masalah baru di lembaga pemasyarakatan. Kenyataannya banyak dijumpai penitipan tersebut yang tidak sebentar dan relatif lama hingga bertahun. lembaga pemasyarakatan membuat para kepala Penundaan eksekusi bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu pengajuan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan adanya pengajuan permohonan grasi oleh terpidana kepada Presiden. Batas pengajuan grasi menurut Pasal 7 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi adalah satu (1) tahun setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Grasi merupakan hak prerogatif presiden untuk mengampuni atau tidak kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana. Apabila permohonan grasi tersebut ditolak, maka akan dilanjutkan pada proses eksekusi mati terpidana. Selain itu, penundaan eksekusi mati juga dapat terjadi karena beberapa hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, yaitu apabila terpidana sedang hamil. Eksekusi mati harus ditunda sampai empat puluh (40) hari setelah terpidana melahirkan. Hal lain yang dapat menyebabkan penundaan yaitu adanya permintaan terakhir dari terpidana sebelum pelaksanaan eksekusi yang wajib didengarkan oleh Jaksa Tinggi atau yang bertanggungjawab. Pengabulan permintaan terakhir ini biasanya membutuhkan waktu, sehingga dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan eksekusi mati. Demi mendapat kepastian hukum sudah dijamin oleh konstitusi sebagai hak konstitusional, seperti yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945. Kaitannya dengan tenggat waktu pelaksanaan eksekusi mati yang diatur oleh Undang-Undang No 2/PNPS/1964 saat ini, tidak mengatur pelaksanaan pidana mati secara pasti, hal tersebut membawa ketidakpastian hukum oleh terpidana, sehingga itu melanggar hak konstitusional yang dijamin di dalam konstitusi. Selain mengenai hilangnya hak untuk hidup seseorang, pidana mati juga menimbulkan permasalahan lain yang tak kalah pelik dan juga memiliki keterkaitan erat dengan 379
Locus Journal of Academic Literature Review. 1(7): 373-385 ranah hak asasi manusia yaitu mengenai kapan pelaksanaan eksekusi mati dilaksanakan. Peristiwa ini terjadi dikarenakan di Indonesia tidak ada peraturan yang mengatur limit (batas) waktu pelaksanaan eksekusi terhadap si terpidana. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya suatu "kumulasi pidana". Secara normatif, kumulasi pidana ini tidak akan pernah didapati dasar hukum dan pengakuan mengenai keberadaannya. Kekosongan hukum (rechstvacuum) dapat dikatakan sebagai kekosongan Undang- undang. Terkadang hal tersebut juga terjadi dari sisi pihak yang mempunyai wewenang untuk penyusunan suatu Undang-undang, baik oleh legislatif maupun eksekutif. Penyusunan tersebut memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat Undang-undang itu dinyatakan berlaku, maka keadaan dan hal-hal yang akan diatur dalam peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan seiring dinamika masyarakat. Menurut Faisol, Kasipidum pada Kejaksaan Negeri Medan dalam wawancara menyatakan bahwa "Ketidakkonsistensian Lembaga Eksekutif (Pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan Undang-Undang untuk menjamin kepastian hukum masyarakat dapat kita temui dalam hal adanya amanah suatu peraturan Undang-undang. Dimana mengharuskan diterbitkannya peraturan pelaksana namun pada kenyataannya aturan pelaksanaan tersebut pada dasaranya merupakan suatu kumpulan pedoman untuk menjadi dasar menjalankan lebih lanjut isi suatu Undang-undang yang lebih tinggi tidak pernah ada/ dibuat." Penyebab terjadinya kekosongan hukum yaitu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif pada kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah berubah. Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa, terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat. Menurut Faisol, Kasipidum pada Kejaksaan Negeri Medan dalam wawancara menyatakan bahwa hambatan ataupun kendala dalam mengeksekusi terpidana mati, misalnya setiap terpidana mati memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan upaya permohonan grasi ke Presiden, selain itu adalah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015. Intinya, putusan tersebut menghapus ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan grasi yakni satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut berpotensi disalahgunakan para terpidana dengan cara mengajukan grasi sesaat sebelum pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Terpidana kerap kali memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (3) KUHAP. Pada ayat (3) mengatur tidak membatasi jangka waktu permintaan Peninjauan Kembali. Yakni, dengan cara tidak segera mengajukan upaya PK. Hal itu berdampak terpidana memanfatkan dengan mengulur waktu. 380
Rudi Efendy Siregar Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa pada Kejaksaan, tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain baik yang termasuk pejabat/pegawai dalam Lembaga apapun, untuk melakukan eksekusi putusan. Kewenangan mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara atributif ditegaskan dalam KUHAP menjadi monopoli Jaksa pada Kejakaan, karena tidak ada pejabat lain, termasuk aparatur sistem peradilan pidana lainnya yang diberi wewenang sama. Setiap terpidana mati yang akan dilakukan eksekusi selain terkendala dengan upaya hukum, Kejaksaan setiap wilayah harus menunggu perintah dari Jaksa Agung melalui surat kepada setiap Kejaksaan wilayah untuk diberikan data-data terpidana mati dimana memerlukan waktu yang sangat lama. Dalam hal ini terpidana mati tidak melakukan upaya hukum lainnya. Selanjutnya, undang-undang nomor ll tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 8 ayat 2 yaitu: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas narna negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki".dan dipertegas pada pasal 35 tentang kewenangan jaksa agung meliputi "(a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam (b) Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; (c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; (d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer; (e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; (f) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (g) Mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; (h) Sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; (i) Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan; (j) Mendelegaslkan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan (k) Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang- undangan." ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; Grasi diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian grasi juga harus dilakukan secara tepat dalam waktu tertentu dan sesegera mungkin untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Terkait eksekusi mati terhadap terpidana mati yang sedang mengajukan grasi, apabila 381
Locus Journal of Academic Literature Review. 1(7): 373-385 permohonan grasi diajukan sebelum Kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi, maka hal ini berakibat hukum kepada suatu eksekusi mati tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunda dahulu hingga Presiden mengeluarkan Keppres mengenai penolakan permohonan grasi terpidana mati yang bersangkutan. Sebelum dieksekusi, hak dari terpidana mati mendapatkan pengampunan harus terpenuhi. Perbedaan waktu penundaan pidana mati yang menimpa terpidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif". Apabila diperbandingkan mengenai pelaksanaan pidana mati. Hak yang diberikan kepada terpidana mati untuk menyampaikan pesan terakhirnya sebelum dieksekusi, rentang koordinasi eksekusi pidana mati yang panjang dan pengaturan yang kurang jelas serta tidak rinci, dan diperlukannya banyak biaya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Prosedur tindakan, perlakuan dan pelaksanaan pidana mati harus melalui proses peradilan pidana yang adil. Ketika upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman yang dilakukan oleh terpidana mati belum selesai, tentu saja yang bersangkutan tidak boleh dieksekusi mati. Sistem peradilan pidana Indonesia, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa pada Kejaksaan. Penegakan hukum pidana adalah sebuah proses panjang guna menempuh sebuah keadilan bagi siapa saja yang haknya dirampas secara melanggar hukum baik oleh seseorang, kelompok maupun badan hukum tertentu yang berakibat terzaliminya korban kejahatan tersebut. Sistem peradilan pidana Indonesia menjamin atas perlindungan dan jaminan keamanan bagi semua warga negara. Cita-cita dalam mewujudkan jaminan atas kemanfaatan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara tanpa terkecuali baik dalam kaitanya penegakan hukum, perlindungan korban maupun cara memperlakukan pelaku kejahatan maka diatur di dalam KUHAP sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana haruslah bersifat rigid (keras) dikarenakan peradilan pidana menentukan masa depan bahkan hidup mati seseorang yang di sidang pengadilan. Walaupun sudah diputus pidana mati tetap saja terpidana harus menjalani tahanan sementara waktu. Penahanan tersebut juga sudah diatur secara jelas dalam Pasal 24- Pasal 29 KUHAP, dimana jangka waktu penahanan dari tahap penyidikan sampai proses kasasi total kurang lebih nya selama 400 hari. Untuk keadaan tertentu atau tindak pidana dengan ancaman pidana yang berat, perpanjangan penahanan pada masing-masing tahapan dapat diperpanjang lagi kurang lebih selama 300 hari (Pasal 29 KUHAP) berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP, sehingga dari semua tahapan yang ada total jangka waktu penahanan bagi terpidana kurang lebih adalah 700 hari. Waktu tunggu merupakan suatu keadaan dimana seseorang menanti sesuatu yang akan terjadi pada dirinya atau atas kehidupannya, seperti halnya seorang terpidana 382
Rudi Efendy Siregar mati yang sedang menunggu kapan ajal akan menjemput dirinya. Bukan penerapan pidana mati saja yang dipermasalahkan, selain itu juga lamanya eksekusi mati itu sendiri dilaksanakan. Salah satu masalah serius yang juga harus dicari solusinya. Hal ini karena berdampak buruk pada sistem pemidanaan dan juga tentunya untuk terpidana mati itu sendiri di mana beberapa terpidana sudah dijatuhi pidana mati dan segala upaya hukumnya sudah dilakukan, namun masih menunggu lagi masa eksekusinya yang begitu lama bahkan ada juga yang sampai bertahun-tahun lamanya, sepertinya halnya dukun AS. Perbedaan waktu penundaan pidana mati yang menimpa terpidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif". Apabila diperbandingkan mengenai pelaksanaan pidana mati. Hak yang diberikan kepada terpidana mati untuk menyampaikan pesan terakhirnya sebelum dieksekusi, rentang koordinasi eksekusi pidana mati yang panjang dan pengaturan yang kurang jelas serta tidak rinci, dan diperlukannya banyak biaya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2018/PN Mdn jo Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PT MDN jo Putusan Nomor 3079 K/Pid.Sus/2019, dimana terpidana mati melakukan tindak pidana narkotika atas nama Arman als Man. Kemudian Putusan Nomor 907/PID.B/2020/PN MDN Putusan Nomor 1251/PID/2020/PT MDN Putusan Nomor 285 K/PID/2021, dimana terpidana mati melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" atas nama Zuraida Hanum, dalam kedua putusan diatas para terpidana mati sudah melakukan upaya hukum melalui kasasi, dimana kasasinya terpidana mati ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga terpidana mati masih memiliki hak untuk upaya hukum luar biasa atau disebut peninjauan kembali, jika peninjauan Kembali nantinya ditolak, maka masih dapat terpidana mati melakukan yang namanya grasi. Dengan masih adanya upaya hukum yang dimiliki para terpidana mati menjadikan suatu hambatan untuk segera dilaksanakan eksekusi pidana mati dan ditambah lagi apabila seseorang terpidana mati tidak melakukan upaya hukum lainnya maka jaksa agung lah yang berwenang sebagai eksekutor pelaksana dan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor ll tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 35 huruf (a), (b), (g) dan (h) yang menyatakan "(a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; (b) Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; dan melakukan (c) Mengoordinasikan, mengendalikan, penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; (d) Sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 383
Locus Journal of Academic Literature Review. 1(7): 373-385 Akan tetapi, dalam RUU KUHP bagi terpidana mati yang telah menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, terpidana mati menunjukkan rasa menyesal, menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Adanya masa percobaan yang diberikan selama sepuluh tahun kepada terpidana mati tersebut bersesuai dengan teori dasar-dasar pemidanaan yang bersifat utilitarian, yang mana menurut teori utilitarian, pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Masa percobaan sepuluh tahun yang diberikan tujuan agar dalam masa waktu sepuluh tahun tersebut si terpidana dalam kesehari- hariannya menunjukkan perubahan tingkah laku untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Dengan adanya Pasal 100 RUU KUHP tidak menyampingkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena dalam rancangan undang-undang KUHP ini hakim harus menjatuhkan pidana mati dengan percobaan selama 10 tahun dalam putusan, oleh karena itu peneliti tidak setuju karena memberikan kesempatan kepada si terdakwa agar bisa keluar penjara sepanjang berkelakuan baik, sementara tujuan hukum pidana pada dasarnya, sebagai pencegahan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman dan damai dan menumbuhkan penyesalan dari terpidana (efek jera), selain itu juga tidak sesuai dengan keadilan. 4. Penutup Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Kedudukan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam Ketidakpastian hukum terhadap batas masa tunggu eksekusi, masih belum jelas sehingga terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum). Berkenaan dengan status hukum sang terpidana adalah status terpidana mati dan terpidana titipan, namun ada dua (2) jenis hukuman yang diterima/dijalani terpidana yaitu pidana penjara selama waktu tunggu dan juga pidana mati yang kelak suatu saat akan dijalaninya. Tetapi jika terpidana berada dipenjara hingga belasan tahun maka ini juga akan menjadi suatu dilema tersendiri dimana keputusan kapan pelaksanaan eksekusi mati sangat tergantung political will dari pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya peraturan jangka waktu eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati supaya dengan tegas dan tercapai rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Referensi Efendi, R. (2017). Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 16(1), 125-143. Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua. Insani, N. (2015). Penerapan Pidana Mati Sebagai Upaya Terakhir Dalam Usaha Untuk Mencapai Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Dalam Masyarakat. Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan), 5(1), 1-17. Laia, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 22-26. 384
Rudi Efendy Siregar Matagang, T. (2017). Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Lex Et Societatis, 5(3). Nadina, O. (2019). Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Yang Sedang Dalam Proses Mengajukan Permohonan Grasi. Jurist-Diction, 2(1), 275-291. Prodjodikoro, W. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Sitanggang, D. (2018). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Pustaka Reka Cipta. Sumardin, S., Matompo, O. S., & Lestiawati, (2019). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati. Jurnal Kolaboratif Sains, 2(1). Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(2), 207-234. I. Waluyo, B. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia. Sinar Grafika. Wijaya, R. R. A., & Subroto, M. (2021). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. Rio Law Jurnal, 2(2), 33-42. Yanto, O. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana""Korupsi Dalam Keadaan Tertentu""(Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition)." Yuliana, Y. (2017). Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia. Ijcls (Indonesian Journal Of Criminal Law Studies), 1(1), 39-54. ******* 385