Kode Etik Psikologi Pertemuan 6 Materi : Kerahasiaan Rekam dan Hasil Pemeriksaan Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai Kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan. Sebelum membahasnya, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai tujuan dari materi ini antara lain: 1. Mahasiswa mengetahui bagaimana cara menjaga kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologis 2. Mahasiswa mampu memahami pentingnya menjaga kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologis 3. Mahasiswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Pada buku kode Etik, kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan dibahas pada bab 5, yang terdiri dari pasal 23 sampai pasal 27. Berikut ini adalah penjabarannya. Pasal 23 : Rekam Psikologi Jenis Rekam Psikologi adalah rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas. (1) Rekam Psikologi Lengkap a. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membuat, menyimpan (mengarsipkan), menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. b. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk: i. memudahkan pengguna layanan psikologi mereka dikemudian hari baik oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya. bukti pemeriksaan psikologi. ii. pertanggungjawaban telah dilakukannya iii. memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum. c. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan/data di bawah pengawasannya. d. Psikolog dan memusnahkan catatan dan data, dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini. dan/atau Ilmuwan Psikologi menjaga e. Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mempunyai jasa dugaan kuat bahwa catatan atau data mengenai profesional mereka akan digunakan untuk keperluan hukum 1
yang melibatkan penerima atau partisipan layanan psikologi Ilmuwan Psikologi mereka, maka Psikolog bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi yang telah dibuatnya secara rinci, berkualitas dan konsisten, seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dalam forum hukum. f. Psikolog dan/atau dan/atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dan menyimpan hasil pemeriksaan psikologinya dalam arsip sesuai dengan ketentuan, karena sesuatu hal tidak memungkinkan lagi menyimpan data tersebut, maka demi kerahasiaan pengguna layanan psikologi, sebelumnya Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menyiapkan pemindahan tempat atau pemberian kekuasaan pada sejawat lain terhadap data hasil pemeriksaan psikologi tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Pelaksanaan dalam hal ini harus di bawah pengawasannya, yang dapat dalam bentuk tertulis atau lainnya. layanan psikologi (2) Rekam Psikologis untuk Kepentingan Khusus a. Laporan pemeriksaan Psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. b. Laporan Pemeriksaan Psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Inti topik: Pada pasal 23 ini, dibahas mengenai adanya 2 jenis rekam psikologis yaitu rekam psikologis lengkap dan rekam psikologis untuk kepentingan khusus. Apa bedanya? Bedanya yaitu terletak pada bentukan rekam psikologis yang akan diberikan. Pada rekam psikologis lengkap, Psikolog atau Ilmuwan psikologi yang melakukan kegiatan yang terkait dengan dunia psikologi, harus dapat mengarsipkan semua data yang terkumpul dalam kegiatannya dan melakukan laporan secara lengkap atas kegiatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut dilakukan untuk dapat membantu dalam hal pengembangan ke depan atau jika suatu saat data tersebut perlu dilihat kembali baik oleh ybs atau professional lainnya. Pengarsipan data-data tersebut tetap harus mengedepankan kerahasiaan atas subyek yang terlibat dalam kegiatan yang telah dilakukan oleh Psikolog maupun Ilmuwan Psikologi. Sedangkan rekam psikologis khusus atau terbatas, Psikolog dan Ilmuwan memberikan data maupun laporan kepada personal maupun organisasi yang membutuhkan, namun laporannya hanya sebatas pada sama-sama kebutuhan dari organisasi tersebut. Tertapi tetap 2
mengedepankan kerahasiaan dari orang yang menjalani pemeriksaan tersebut. Pasal 24 : Mempertahankan Kerahasiaan Data Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam layanan Psikologi, hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut; rangka pemberian a. Dapat berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. diberikan hanya kepada yang b. Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang layanan secara psikologi. langsung berwenang atas diri pengguna c. Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi profesi, dan akademisi. tersebut indentitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar (database) atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan maka Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Dalam kondisi Inti topik: untuk mempertahankan kerahasiaan data. Pada hal ini, Psikolog / Ilmuwan Psikologi wajib memegang teguh kerahasiaan data-data yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi. Kalaupun ada situasi-situasi yang mengharuskan adanya penggunaan data dari pengguna layanan Psikologi, maka Psikolog / Ilmuwan Psikologi perlu mematuhi hal-hal seperti pemberian informasi yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan Psikologi, diinfokan kepada pihak yang langsung berwenang atas diri pengguna layanan dan dalam lingkup profesi serta akademisi perlu melakukan cara yang dapat menjaga identitas si pengguna layanan sehingga tidak mudah dikenali siapa subyeknya. Pada pasal 24 ini, menekankan pada upaya 3
Pasal 25 : Mendiskusikan Batasan Kerahasiaan Data kepada Pengguna Layanan Data (1) Materi Diskusi a. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membicarakan informasi kerahasian data dalam rangka memberikan konseling dan/atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi (perorangan, organisasi, mahasiswa, partisipan penelitian) dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. b. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi, kalaupun diperlukan harus diusahakan seminimal mungkin. c. Dalam hal diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis; sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. (2) Lingkup Orang a. Pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. b. Keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasehat hukumnya. c. Jika pemakai jasa layanan psikologi masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib melindungi agar pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan. d. Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi (peserta riset, atau pihak manapun yang menjalani pemeriksaan psikologi), kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi dimana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi, itupun sedapat mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai indentitas pihak tertentu. 4
Inti topik: ini, penekanannya yaitu pada bagaimana mendiskusikan Batasan Kerahasiaan Data kepada Pengguna Layanan Data. Batasannya dapat dilihat dari 2 hal, yaitu materinya dan lingkup orangnya. Untuk terkait dengan materinya, yang perlu diperhatikan bahwa rangka ketika membicarakan memberikan konseling dan/atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi (tugas secara profesional), tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi atau diminimalisir, dan hanya memberikan laporan hasil pemeriksaan psikologis, baik lisan maupun tertulis; sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Pada pasal 25 informasi kerahasian data dalam lingkup orang, pembicaraan yang berkaitan dengan layanan Psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut, pemaparan data dapat diberitahukan kepada pihak lain tetapi atas persetujuan si pengguna layanan atau kuasa hukumnya, melindungi klien yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, dan jika didiskusikan dengan rekan sejawat maka tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi (kecuali atas izin si pengguna layanan psikologi) dan sedapat mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai indentitas pihak tertentu. Sedangkan terkait dengan Pasal 26 : Pengungkapan Kerahasiaan Data (1) Sejak awal Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi, atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. (2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. (3) Cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai hukum yang berlaku. (4) Dalam hal diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dari dewan penilai atau sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya dapat diakses. Data layanan psikologi bila diperlukan untuk dan kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. informasi hasil (5) Dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia maka Psikolog tanpa rahasia dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat membuka 5
persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Inti topik: ini, menekankan pada aturan-aturan dalam mengungkapkan kerahasiaan data. Psikolog / Ilmuwan Psikologi mampu merencanakan bagaimana data yang dimilikinya dapat disimpan agar terjaga kerahasiaannya bahkan untuk menjaga dari situasi-situasi yang di luar kendali (Psikolog / Ilmuwan Psikologi meninggal dunia), harus mengedepankan prinsip legal dalam hal pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data. Namun Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional maka pengungkapan data dapat dilakukan. Pada pasal 26 Pasal 27 : Pemanfaatan Informasi dan Hasil Pemeriksaan Psikologi untuk Tujuan Pendidikan atau Tujuan Lain (1) Pemanfaatan untuk Tujuan Pendidikan (2) Pemanfaatan untuk Tujuan Lain a. Pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan harus ada ijin tertulis dari yang lembaga atau bersangkutan dan menyamarkan nama perorangan yang datanya digunakan. b. Khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan layanan psikologi serta orang yang menjalani pengguna layanan psikologi maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. c. Psikolog dan/atau tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. d. Dalam pertemuan ilmiah atau perbincangan profesi yang menghadapkan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi untuk mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas, yang bisa dikenali sebagai seseorang atau institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. Ilmuwan Psikologi 6
Inti topik: Penekanan pada pasal 27 ini yaitu bahwa hasil pemeriksaan psikologi juga memiliki kegunaan untuk hal lain, yaitu pemanfaatan untuk bidang pendidikan dan hal yang lain. Pemanfaatan untuk bidang pendidikan dalam hal ini berada pada ranah akademisi, misalnya dapat dijadikan contoh kasus untuk mengembangkan kemampuan intepretasi data untuk laporan psikologis, atau untuk penelitian yang akan bermanfaat dalam menambah khasanah teori dalam bidang pendidikan ataupun bidang lainnya. Namun, tetap harus merahasiakan identitas si subyek agar tidak mudah dikenali oleh orang lain. Sedangkan pemanfaatan untuk tujuan lainnya di luar khasanah dunia pendidikan, maka perlu diperhatikan aturan-aturan yang harus dijalankan, terutama dalam hal perijinan atau informed consent kesediaan dari subyek yang diambil datanya. CONTOH KASUS etik.html): Ani dan Dewi berteman sejak lama. Adanya kesibukan masing- masing, merekapun tidak pernah bertemu. Dewi merupakan lulusan S2 Psikolog yang membuka praktek, sedangkan Ani merupakan ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Kemudian suatu hari, Ani menemui Dewi untuk berkonseling mengenai masalahnya, dan Dewi pun akhirnya membantu Ani. Dewi dan Ani yang merupakan teman dari kecil, dan Dewi mengenal keluarga Ani. Setelah proses konseling berakhir, Dewi mempunyai inisiatif untuk menemui orang tua Ani dan menceritakan masalah yang dialami oleh Ani dengan berniat baik untuk menolong Ani. Semua dokumen hasil test maupun setiap permasalahan yang dialami oleh Ani, Dewi menceritakannya kepada orang tua Ani. Pembahasan: Pada kasus Ani dan Dewi, Dewi selaku Psikolog dapat dikatakan bersalah atau melanggar kode etik, dimana Dewi membiarkan atau memberikan informasi kepada orang lain yang tidak diijinkan / tanpa adanya persetujuan dari Ani dengan adanya orang ketiga (misalnya: suami atau orang tua, dsb). Padahal sebagai tenaga professional yang dilakukan Dewi merupakan kesalahan yang bisa menimbulkan kerugian baik Ani maupun Dewi yang dimana masyarakat luas pun akan sangat tidak mempercayai Dewi dengan adanya kasus ini. Hal ini didasarkan pada: 1. Pasal 23 tepatnya ayat 2a, yang menyatakan bahwa " Laporan pemeriksaan Psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutukan dan 7
berorientasi untuk kepentingan atai kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan Psikologi". Kesalahan Dewi pada kasus ini adalah memberitahukan rekaman informasi Ani bukan kepada pihak yang membutuhkan. 2. Pasal 24, tentang mempertahankan kerahasiaan data. Dewi telah melakukan pelanggaran dimana Dewi gagal menjaga dan mempertahankan informasi kliennya yang merupakan sahabatnya (Ani). 3. Pasal 24 nomor 3 yang dikatakan bahwa pemberian layanan Psikologi "dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan Psikologi profesi dan akademisi". Dalam hal ini, Dewi memberikan informasi kepada orang tua Ani (pihak ketiga) tanpa adanya kepentingan yang berkaitan dengan layanan Psikologi profesi dan akademisi. DAFTAR PUSTAKA 1. HIMPSI. 2010. Kode Etik Psikologi 8