Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DI INDONESIA PERSPEKTIF PANCASILA Citranu, Kristian Toni Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Riwayat Jurnal Artikel diterima: 15-11-2023 Artikel direvisi: 20-11-2023 Artikel disetujui: 27-11-2023 Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pidana mati bagi koruptor berdasarkan Pancasila dan memberikan tambahan pengetahuan untuk membuat dan memperbaharui ketentuan pidana bagi koruptor dimasa yang akan datang yang sesuai dengan Pancasila yang merupakan filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yakni menganalisis permasalahan pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan konsep hukum. Adapun hasil penelitian ini: pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan tidak tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sedingga pengaturan hukuman terhadap koruptor harus dihilangkan dimasa yang akan datang dan lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif yang lebih selaras dengan Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Pidana Mati, Koruptor, Pancasila Abstract The purpose of this study is to determine the provisions of the death penalty for corruptors based on Pancasila and to provide additional knowledge to create and update criminal provisions for future perpetrators of corruption in conformability with Pancasila, which is the philosophy and outlook of the Indonesian nation. This study uses the normative legal method to analyze the death penalty problem based on statutory regulations, legal concepts, and legal philosophy. As for the results of this study: the 160
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) death penalty is against Pancasila and is not correctly applied to perpetrators of corruption, while the regulation of punishment for perpetrators of corruption in the future eliminates the death penalty and prioritizes restorative justice principles in resolving problems of state financial losses as a result of the crime corruption because it is considered to conform with Pancasila. Keyword: death penalty; corruptors; Pancasila Pendahuluan Pengaturan pidana mati bagi koruptor di Indonesia bertentangan dengan Pancasila karena tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Pro dan kontra terhadap pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terjadi sampai sekarang, walaupun berdasarkan sejarah lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi masih belum ada koruptor yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. (Hikmah & Sopoyono, 2019) Putusan pidana terberat yang pernah diputus yakni putusan seumur hidup dalam kasus korupsi suap mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan kasus korupsi Jiwaseraya n.d.). Pada umumnya pihak yang pro (Jacob, 2017) dengan penerapan hukuman mati secara umum memberikan pandangan bahwa (1) Penjatuhan pidana mati memiliki efek deteren dan lebih efektif, (2) Pidana mati lebih ekonomis, (3) Pidana mati dapat mencegah pembalasan publik, (4) Hukuman memiliki kepastian, sedangkan bagi yang kontra terhadap penerapan hukuman mati berpendapat (1) hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tidak hanya persoalan hukum pidana, tetapi termasuk permasalahan sosiologis, ekonomi, politik dan psikologis, (2) hukuman mati bertentangan dengan hak dasar manusia untuk hidup; (3) sistem peradilan pidana tidak sempurna, (4) hukuman mati tidak menghentikan kejahatan dan tidak memberikan efek jera, (5) adanya pidana alternatif yang lebih manusiawi, (6) Hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang merubah sifat jahat menjadi baik (Anjari, 2020). Ketentuan pidana mati secara umum diatur dalam rumusan Pasal 10a ayat 1 KUHP. Pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi secara normatif diatur di dalam Undang- 161
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 2 berbunyi "(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Sedangkan dari sisi lain penerapan ketentuan pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, karena setiap manusia memiliki hak dasar untuk hidup yang secara alamiah sudah diberikan Tuhan kepada manusia sejak manusia itu dilahirkan ke dunia. Menurut sejarahnya hak asasi manusia lahir sejak Magna Charta tahun 1215 dan melahirkan undang-undang hak asasi manusia di Inggris pada tahun 1689 kemudian disusul deklarasi Perancis pada tahun 1789 tentang hak asasi manusia sehingga pada era modern melahirkan deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948 yang dikukuhkan oleh PBB (Ubaedillah, 2016). Di Negara Indonesia sendiri mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sejak Pancasila (Samho, Djunatan, Laku, Bolo, & others, 2012) dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 serta di buktikan dengan banyaknya ratifikasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia, dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Ubaedillah, 2016) dan dirumuskannya hak asasi manusia di dalam Bab XA Pasal 28 huruf A sampai J UUD 1945 hasil amandemen kedua. Beranjak dari perdebatan pro dan kontra pidana mati tersebut diatas perlu kiranya dilakukan perenungan dan pengkajian terhadap hakikat hukum pidana (Moeljatno, 1980) yang pada dasarnya mengatur ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, terkait kapan dan bagaimana cara pelaku yang telah melanggar hukum pidana dapat dijatuhi pidana serta pidana apa yang layak diterapkan apabila merujuk kepada negara Indonesia dengan falsafah dan ideologi Pancasila. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelum penelitian ini terkait pidana mati bagi koruptor yakni: pertama, Elsa R. M. Toule dengan judul eksistensi ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi pada tahun 2016, (Toule, 2016) yang pada intinya menyetujui hukuman mati dengan dasar adanya putusan 162
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) mahkamah konstitusi dengan pertimbangan keadaan tertentu dan menurut hukum Islam yang memperbolehkan adanya hukuman mati. Kedua, Brian Rahantoknam penelitian pada tahun 2013 dengan judul pidana mati bagi koruptor, (Rahantoknam, 2013) menyatakan pidana mati dapat dilakukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi guna memberikan efek jera kepada pelaku. Ketiga, penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Daniel Sutoyo dengan judul tinjauan teologis terhadap wacana penerapan hukuman mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Sutoyo, 2019) memberikan pandangan bahwa pidana mati menjadi tanggungjawab pemerintah sehingga layak diterapkan di Indonesia, sedangkan menurut pandangan Kristen menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan kasih Allah dan layak diterapkan. Keempat, penelitian oleh Arini Indika Arifin (Arifin, 2015) dengan judul tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam, yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pidana mati telah sesuai dengan pidana Islam sehingga penerapan pidana mati di Indonesia harus mengadopsi hukum pidana Islam. Kelima, penelitian Koko Arianto Wardani, dan Sri Endah Wahyuningsih (Wardani & Wahyuningsih, 2017), dengan judul kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang menyatakan penerapan pidana mati masih relevan dilaksanakan di Indonesia dan untuk pengaturan kedepannya penerapan pidana mati dapat dikecualikan dengan dasar prinsip keadilan, pertimbangan ekonomi dan keadaan sosial. Keenam, penelitian Arief Amelia (Arief, 2019) pada tahun 2019, yang berjudul problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana, menyatakan bahwa pidana mati masih bisa diterapkan di Indonesia sebagai pidana alternatif terutama dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Penelitian yang pernah dilakukan terkait pidana mati bagi koruptor lebih menunjukan hasil bahwa penerapan pidana mati bagi koruptor harus tetap di pertahankan di Indonesia dengan pertimbangan ketertiban hukum dan kepastian hukum ataupun pertimbangan sosiologis yakni korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga perlu upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya walaupun harus mengesampingkan hak 163
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) asasi manusia serta memberikan ruang bahwa hukuman mati sebagai pidana alternatif dengan syarat yang ketat, sebagian peneliti juga menggunakan sudut pandang agama Islam dan agama Kristen yang pada dasarnya mendukung penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian yang terdahulu dimana peneliti mengkaji tindak pidana mati menggunakan landasan norma dasar yang dimiliki bangsa Indonesia yakni Pancasila. Penelitian ini memberikan gambaran dan masukan dalam hal bentuk pidana yang tepat dan dapat diterapkan kepada koruptor dimasa yang akan datang yang sesuai dengan Pancasila. Adapun hasil penelitian ini adalah pidana mati bertentangan dengan Pancasila yakni dengan sila ketuhanan dan sila kemanusiaan. Pengaturan pidana mati bagi koruptor harus diganti dengan sanksi yang lebih manusiawi dan selaras dengan Pancasila, terutama prinsip keadilan restoratif. Literature Review 1. Pancasila Ideologi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia (Kaelan, 2014), yang berisikan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari nilai-nilai kebenaran yang sistematis, fundamental dan menyeluruh. Pancasila dalam segala tindakan yang diyakini sebagai filsafat jati diri bangsa yang menjadi ciri khas dan kepribadian yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Lahirnya negara Indonesia dilandaskan prinsif hidup dan cita-cita bangsa yang secara utuh dirumuskan dalam Pancasila atau dengan kata lain Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Asshiddiqie, 2015) (Staatsfundamentalnorm) yang menjadi dasar pembentukan konstitusi (Staatsverfassung). Notonegoro memberikan definisi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Pancasila menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sensekerta, panca berarti lima, sila berarti sendi, asas atau lima dasar sebagai pedoman tingkah laku yang 164
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) penting dan baik, sedangkan Ir. Soekarno mengartikan Pancasila lebih luas yakni sebagai jiwa dan falsafah bangsa Indonesia (Suryana, 2015). Dasar ontologis (Kaelan, 2009) Pancasila yakni manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis yakni kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertuang dalam lima sila yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan, dan memiliki hubungan dengan epistimologi (Kaelan, 2009) Pancasila sebagai sumber pengetahuan manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berhubungan dengan aksiologi (Kaelan, 2009) Pancasila yakni nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila meliputi nilai dasar ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan sampai dengan nilai Keadilan yang juga satu kesatuan tidak terpisahkan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (Kaelan, 2014), sehingga Pancasila menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara untuk mencapai cita-cita negara. Konstitusi UUD 1945 merupakan kristalisasi dari nilai Pancasila, roh tertib hukum, yang senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten seperti yang tertuang dalam pembukaan alinea keempat UUD 1945. Pelaksanaan dan penerapan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena di dalam Pancasila tercantum arah dan cita-cita bangsa Indonesia sehingga dikatakan Indonesia sebagai negara hukum Pancasila (Gunawan & Kristian, 2015). Pancasila sebagai falsafah bangsa dapat menjadi filter bagi segala tindakan hukum yang dilakukan agar pemberlakuan peraturan atau penerapan suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dan dapat diterapkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Konsep Pidana Mati Pengaturan dan penerapan pidana mati di Indonesia diharapkan mampu menekan jumlah kejahatan yang dianggap membahayakan negara. Menurut teori absolute (Lamintang, 2019) pemidanaan dijadikan sebagai dasar pembenaran untuk melakukan pembalasan terhadap 165
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) tindak pidana yang telah dilakukan. Hukuman yang berat ataupun pidana mati sebagai suatu pembalasan atas akibat dari suatu perbuatan melawan hukum sehingga dapat memberikan ketakutan kepada setiap orang agar jangan sampai melakukan tindak pidana. Aliran klasik ini berfokus pada nilai kepastian hukum, asas legalitas, kesalahan dan pembalasan sebagai pertanggungjawaban pidana (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992). Hukuman mati merupakan perintah undang-undang sehingga harus ditaati dan dilaksanakan, hal ini sesuai dengan aliran positivisme analistik yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa dan penguasa yang memiliki kedaulatan untuk membuat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Rasjidi & Rasjidi, 2002). Walaupun pada dasarnya hukuman mati tidak mengurangi tindak pidana dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku (Jose & De Ungria, 2021). Pidana mati di dunia sudah dihimbau oleh PBB pada tahun 1966 untuk dihapus melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (De Ungria & Jose, 2020), akan tetapi disebagian negara masih mempertahankan pidana mati dan terhadap kasus tertentu yang bersifat serius dan berat pidana mati boleh diterapkan. 3. Konsep Korupsi Korupsi (Hamzah, 2005) memiliki arti perbuatan busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau mefitnah, tidak suci, dan perbuatan tidak bermoral. Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan korupsi bersifat keuangan dan non keuangan yang dihasilkan dari suap, pemerasan, penggelapan, nepotisme, diskriminasi dan oportunisme (Khan, Krishnan, & Dhir, 2021). Korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Permberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian sebagai perbuatan (Pasal 2) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan (Pasal 3) setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 166
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi termasuk kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa juga untuk menaggulanginya.(Chazawi, 2016) Ada beberapa strategi untuk memberantas tindak pidana korupsi yakni melalui peran serta masyarakat, penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum secara tepat dan efektif, strategi mengurangi intervensi pemerintah terhadap pasar dan strategi politik dengan melakukan reformasi birokrasi (Kurniawan, 2011). Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Marzuki, 2017), yakni mengkaji permasalahan hukum berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum (Ibrahim, 2006) yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan jurnal ilmiah sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Sumber bahan hukum (Amiruddin, 2016) yang digunakan pada penelitian ini di dapat melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analisis, dimana permasalahan dianalisis menggunakan peraturan perundang- undangan dan dihubungkan dengan teori hukum dan filsafat hukum sehingga mendapatkan suatu hasil pembahasan yang mendalam terkait dengan permasalahan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 167
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Pembahasan 1. Pidana Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Perspektif Pancasila Pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi secara normatif diatur di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Pidana mati merupakan tindakan atau perlakuan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan cara menghilangkan nyawa sebagaimana diatur oleh undang-undang. Menghilangkan nyawa orang sebagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan dasar bahwa tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu. (Chazawi, 2016) Penjelasan otentik Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana- dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Pancasila memberikan pandangan terhadap pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal (Kaelan, 2009) yang artinya sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memiliki hubungan satu sama lainnya yakni sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga: persatuan Indonesia, sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan keseluruhan sila Pancasila ini akan dijelaskan apakah penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dinyatakan selaras ataukah bertentangan. 168
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" memandang ketentuan pidana mati bagi koruptor sebagai suatu yang kejam dan pengambilalihan otoritas Tuhan yang dilakukan oleh manusia. Otoritas Tuhan dalam hal ini adalah mengambil ataupun mencabut nyawa manusia, sehingga makna dari sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam kaitan pelaksanaan peradilan dan penerapan pidana mati sebagai upaya penyelenggaraan negara hukum di Indonesia harus bersumber dari hakikat, pengetahuan akan nilai-nilai Ketuhanan. Pidana mati erat kaitannya dengan aliran klasik atau teori absolute (Hiariej, 2016) di dalam hukum pidana yang hanya mementingkan pembalasan dan efek jera kepada pelaku tanpa mempertimbangkan apakah pidana mati tersebut menjamin ketertiban hukum masyarakat dan apakah pidana mati tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga tidak sepantasnya hak untuk hidup seseorang dirampas walaupun orang tersebut sebagai terpidana. Penentangan terhadap ketentuan pidana mati sejalan dengan hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yakni Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, saling mengasihi antar sesama manusia, sopan santun yang menentang segala bentuk perendahan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Walaupun Ada yang berpendapat bahwa penerapan pidana mati di Indonesia diperbolehkan karena sesuai dengan konsep hukum Islam (Purba, Tanjung, Sulistyawati, Pramono, & Purwanto, 2020) Argumentasi boleh atau tidaknya hukuman mati menurut Islam kembali kepada ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan agama tertentu. Kedaulatan Tuhan artinya kekuasaan tertinggi berada ditangan Tuhan, (Soehino, 1998) manusia menggunakan akal pikirannya (rasio) sebagai pelaksana kedaulatan Tuhan wajib menjalankan nilai-nilai hukum yang bersumber dari Tuhan (irasional) sebagaimana aliran hukum alam yang menyatakan hukum Tuhan merupakan hukum yang berlaku universal dan abadi (Rasjidi & Rasjidi, 2002) atau dapat dikatakan sebagai hukum kodrat (I Dewa Gede Atmadja, 2013) yakni manusia diatur oleh norma objektif yang berada diluar dunia manusia. 169
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Pelaksanaan mazhab hukum alam yang dilakukan manusia melalui penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai Ketuhanan (Kaelan, 2009) dalam arti materil meliputi bentuk negara, tujuan negara sistem negara, dan tertib hukum sedangkan nilai Ketuhanan dalam arti spiritual yakni moral bangsa dan negara, serta moral penyelenggara negara dalam hal ini moral aparat penegak hukum. Peradilan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pada setiap putusan pengadilan terutama putusan perkara pidana sebagaimana Pasal 197 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP wajib mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan apabila tidak terpenuhi sebagaimana rumusan atau irah-irah ini maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pada dasarnya peradilan yang dilaksanakan di Indonesia telah sesuai dengan sila pertama Pancasila, hanya saja terkait pidana mati terdapat pertentangan dengan nilai Ketuhanan yakni kehidupan bersumber dari Tuhan dan kematian menjadi kewenangan Tuhan, maka manusia tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa sesamanya walaupun dengan alasan keadaan negara dalam keadaan berbahaya ataupun dalam keadaan bencana, sehingga ketentuan hukum berkaitan dengan pidana mati tidak tepat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan hak dasar manusia sebagai ciptaan Tuhan. Bangsa Indonesia mengakui lahirnya negara Indonesia atas anugerah Tuhan, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari kuasa dan kebesaran Tuhan. Sebagai bangsa yang meyakini kehidupan dan kematian manusia menjadi kedaulatan Tuhan maka tidak seharusnya penerapan pidana mati diterapkan bagi pelaku tindak pidana secara umum dan bagi koruptor secara khususnya. Penerapan pidana mati jelas bertentangan dengan sila pertama Pancasila, karena pidana mati merupakan hukuman yang kejam sehingga ke depannya perlu dilakukan penggantian hukuman pidana mati menjadi pidana seumur hidup(Mehdi Saboori Pour, 2020). Sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" jelas bertentangan dengan ketentuan hukum pidana mati bagi koruptor, karena sila kedua ini didasari dan dijiwai oleh sila pertama yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa". Manusia secara kodrati merupakan makhluk ciptaan Tuhan 170
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) sehingga hubungan sebab akibat antara manusia dan Tuhan sangat erat kaitannya. Tuhan menciptakan manusia untuk suatu tujuan tertentu yang diyakini di dalam setiap ajaran agama sesuai dengan hakikat manusia. Menurut sila kedua ini bangsa Indonesia menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari Tuhan yakni mengasihi sesama manusia, memiliki moral, akal budi dan hati nurani. Manusia merupakan pendukung pokok negara, karena negara merupakan lembaga kemanusiaan, sehingga hakikat manusia menentukan hakikat negara. Martabat bangsa Indonesia ditentukan dari manusianya, adapun unsur hakikat manusia terdiri dari pertama susunan kodrat manusia yakni raga dan jiwa terdiri akal, rasa dan kehendak (jasmani dan rohani), kedua sifat kodrat manusia yakni manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial, serta ketiga kedudukan kodrat manusia adalah makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. (Kaelan, 2009) Cita-cita negara Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia yang adil dan beradab. Hakikat adil dan beradab yang terkandung dalam sila kedua sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis yakni adil terhadap manusia dengan dirinya sendiri, adil sesama manusia dan adil manusia dengan Tuhannya. Sedangkan hakikat beradab yakni terlaksananya semua unsur hakikat manusia yang terdiri jiwa, akal, rasa dan kehendak, dalam tujuan pelaksanaan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya atau melaksanakan hakikat kemanusiaannya (monopluralis) secara optimal. (Kaelan, 2009) Pengaturan ketentuan hukum pidana mati bagi koruptor sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Pidana mati bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hakikat kemanusian. Sila "Persatuan Indonesia" menghendaki rakyat Indonesia bersatu menentang segala bentuk kekerasan terhadap manusia. Sila ketiga memiliki hubungan sistematis yang sangat kuat dengan sila pertama dan sila kedua, karena sila persatuan beranjak dari keyakinan terhadap kebesaran Tuhan dalam diri manusia Indonesia, sehingga manusia Indonesia berkeyakinan pelaksanaan negara akan kuat apabila manusianya sama-sama berjuang dan bersatu menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan nilai Ketuhanan memberikan 171
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) wawasan dan pemahaman tentang kesadaran hukum dan ketertiban hukum. Hukuman mati terhadap koruptor merupakan salah satu pelemahan terhadap hak hidup manusia, hukuman mati tidak mencerminkan sikap yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai Ketuhanan. Negara seharusnya menyadari bahwa ketentuan hukum yang mengatur pidana mati terhadap koruptor bukan suatu langkah yang baik dalam menegakkan tujuan hukum pidana, karena dengan adanya ancaman pidana mati terhadap koruptor tetap tidak menghalangi orang untuk takut melakukan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi tetap bisa dijalankan dengan melakukan penghukuman yang lebih bijaksana dengan memperhatikan nilai Ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Penegakan hukum berdasarkan penerapan sanksi yang berat tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung dengan penanggulangan terhadap aspek ataupun faktor lain yang menentukan lahirnya tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu aspek non hukum dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang wajib dilakukan oleh negara yakni dengan cara bersatu meningkatkan moral dan pemahaman manusia Indonesia dalam menanamkan dan menggelorakan jiwa anti korupsi berdasarkan Pancasila yakni sila Ketuhanan dan sila kemanusiaan agar terciptanya kesadaran dan ketertiban hukum, karena terjadinya tindak pidana korupsi selama ini faktor terbesarnya ada di dalam diri manusia itu sendiri yakni hawa nafsu dan keserakahan, sebagaimana aliran kriminologi klasik yang menyebutkan faktor orang melakukan kejahatan terdapat di dalam diri si pelaku yang dipengaruhi oleh inteligensi dan rasionalitas yang menjadi ciri fundamental manusia. (Prakoso, 2017) Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" memiliki makna kepemimpinan rakyat Indonesia pastinya dilaksanakan berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan manusia Indonesia yang bermartabat dan memiliki standar kemanusiaan yang tinggi sesuai hakikat manusia pada sila kedua dan yang senantiasa berpegang teguh dengan nilai Ketuhanan yang ada pada sila pertama Pancasila. Semua keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan negara Indonesia dilakukan dengan cara arif 172
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) dan bijaksana dengan menggunakan prosedur permusyawaratan dan perwakilan dengan tetap memperhatikan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap kokoh dan senantiasa terjaga eksistensinya. Ketentuan penghukuman mati terhadap koruptor seharusnya dikaji lebih mendalam lagi, dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan tetap berpedoman pada hakikat manusia dan nilai Ketuhanan untuk kepentingan rakyat Indonesia guna terciptanya kedamaian. Hukum pidana merupakan sarana terakhir dalam meyelesaikan konflik dan hukum pidana tidak lagi bersifat pembalasan tetapi lebih menuju kepada pemulihan. (Atmasasmita, 2020) Pada sistem peradilan pidana di Indonesia hakim dalam mengambil keputusan menghukum mati terpidana bukan perkara yang mudah, karena tindakan tersebut mendobrak nilai-nilai kehidupan manusia dan jelas bertentangan dengan Pancasila, sehingga diharapkan negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan DPR dapat mengkaji ulang terkait perumusan undang-undang yang mengatur penghukuman mati ataupun Mahkamah Konstitusi selaku pengawal UUD 1945 dan Pancasila dalam pengujian undang-undang yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi seharusnya dilaksanakan dengan jiwa Pancasila, karena UUD 1945 merupakan wujud nyata dari Pancasila. Sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" diwujudkan salah satunya dengan cara penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum kepada seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya mementingkan kepastian hukum tetapi juga harus mempertimbangkan sisi keadilan dan kemanfaatan. Sila kelima ini menitikberatkan keadilan yang berdasarkan sila-sila Pancasila yang memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar sila lainnya yakni keadilan berlandaskan Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga keadilan yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum dalam hal ini hakim bukan keadilan yang berlandaskan teori-teori keadilan yang berasal dari luar bangsa Indonesia tetapi keadilan yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Tujuan sistem hukum Pancasila dalam konteks konflik lebih mengarah kepada perdamaian yang berlandaskan asas musyawarah dan mufakat, sedangkan pada 173
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) konteks kepastian hukum dan keadilan tidak boleh saling bertentangan melainkan harus bersifat harmonis agar dapat memberikan kemanfaatan hukum bagi rakyat Indonesia, sehingga berdasarkan aspek ontologi hukum sistem hukum Pancasila mengutamakan hak rakyat dan hak negara saling melengkapi secara harmonis untuk mencapai keadilan dalam perdamaian beserta kepastian dan kemanfaatan. (Atmasasmita, 2020) Pidana mati terhadap koruptor bertentangan dengan Pancasila maka penerapan ketentuan pidana mati tidak mencerminkan keadilan yang berlandaskan Pancasila, sehingga adil dan bijaksana kiranya apabila koruptor dihukum dengan cara-cara yang manusiawi dan lebih bermartabat tanpa harus membunuh atau menghilangkan nyawa dari terpidana. Pidana mati tidak mengurangi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia terbukti masih banyak kasus korupsi setiap tahunnya. Berikut data registrasi kasus korupsi di Indonesia: (Mahkamah Agung RI, n.d.) Registrasi Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun 2013 - 2023 174
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) 2. Bentuk Hukuman Bagi Koruptor Menurut Pancasila Di Masa Yang Akan Datang Pengaturan pidana mati bagi koruptor yang berlaku sekarang di Indonesia dianggap bertentangan dengan Pancasila sehingga tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia menerapkan pidana mati dan segera melakukan kajian yang berkaitan dengan bentuk hukuman yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena selama ini hukuman terhadap koruptor sudah sangat berat yakni dengan memberikan hukuman pokok sebagaimana terdapat pada Pasal 10 KUHP yang salah satunya pidana mati dan hukuman tambahan diatur secara khusus dalam Pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdiri dari perampasan barang hasil tindak pidana korupsi, membayar uang pengganti kerugian sebagai akibat tindak pidana korupsi dan apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda terpidana akan disita untuk negara, serta apabila tidak ada harta yang disita untuk negara maka hukuman pidana penjaranya akan ditambahkan tidak melebihi dari maksimal ancaman hukumannya. Khusus untuk pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi berat ringannya ancaman pidana penjara menyesuaikan perbuatan yang diatur di dalam masing-masing ketentuan Pasal sebagaimana Pasal 2 ayat 1 paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara sampai dengan hukuman penjara seumur hidup, sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat pada Pasal 2 ayat 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada ketentuan pidana Pasal 3 ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun penjara sampai dengan pidana penjara seumur hidup, begitu juga dengan pasal-pasal lain yang terdapat didalam undang-undang tindak pidana korupsi. Bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang perlu di sesuaikan dengan Pancasila, berikut analisisnya: pidana penjara (Effendi, 2011) memiliki pengertian perampasan dan pembatasan kemerdekaan bagi terpidana di lembaga pemasyarakatan. Menurut Pancasila pidana penjara yang dianut oleh bangsa Indonesia lebih 175
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki pribadi dan merenungi kesalahan yang pernah dilakukannya sehingga terpidana sadar dan kelak tidak melakukan tindak pidana lagi, karena menurut Sokrates (Sunarso, 2015) kehidupan manusia memiliki tujuan tertinggi yakni membuat jiwanya atau pribadinya sebaik mungkin dengan cara melakukan kebajikan atau mentaati hukum untuk mencapai kebahagiaan dalam kedamaian. Perlakuan terhadap koruptor dengan cara pidana penjara agar memberikan batasan interaksi dengan keadaan dan kehidupan sosial di luar penjara sebagai bentuk penebusan kesalahan, perbaikan diri, hidup baru, fokus ke masa depan tanpa harus melihat ke belakang sehingga berhenti melakukan kejahatan (Crewe & Ievins, 2020). Menurut Zevenbergen terpidana melakukan perbaikan diri di dalam penjara secara yuridis bertujuan agar terpidana mentaati undang-undang, perbaikan secara intelektual sadar akan ketidakbaikan kejahatan dan perbaikan terpidana secara moral agar terpidana memiliki moral yang tinggi (Wirjono, 2003). Nilai Ketuhanan yang dilanggar terhadap pemberlakuan pidana penjara masih dapat diterima dengan akal pikiran manusia dan tidak mengambil alih otoritas Tuhan sebagai sang pencipta manusia seperti melakukan pidana mati, karena nilai spriritualitas yang dimiliki oleh manusia Indonesia harus mampu membedakan dan menafsirkan antara kewenangan Tuhan dan kewenangan manusia dalam menjalankan hukum agama dan keyakinan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila, sedangkan menurut pertimbangan nilai kemanusiaan terhadap pidana penjara tidak merendahkan harkat dan martabat manusia karena manusia yang masuk penjara dianggap sebagai manusia yang sakit dan sedang menjalani masa-masa pemulihan atau pengobatan jiwa sosialnya sehingga kedepannya setelah pelaku tindak pidana dianggap sembuh diharapkan dapat kembali hidup normal dan bebas sesuai dengan hakikat manusia. Pidana penjara dikatakan memenuhi sila keadilan apabila perbuatan pelaku terbukti menurut hukum pembuktian yang berlaku telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi menyesuaikan sebagaimana ancaman pasal yang telah dilanggar dan pastinya berhubungan dengan jangka waktu ataupun lamanya si pelaku harus menjalani pidana penjara. Jangka waktu atau lamanya 176
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) terpidana menjalani pidana penjara merujuk kepada pertimbangan hakim yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan dan terpenting adalah pertimbangan hakim berkaitan dengan sila Ketuhanan dan sila kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan. Pada perkembangan hukum pidana ke depan diharapkan adanya alternatif hukuman apabila terpidana korupsi dengan pertimbangan hakim mengembalikan kerugian dan membayar denda maka tidak perlu dilakukan pidana penjara, tentu dengan syarat-syarat yang ketat sebagaimana filosofi tindak pidana korupsi melalui pendekatan rasional yang menitikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara secara maksimal, (Adji, 2009) hal ini sejalan dengan prinsif keadilan restoratif yang menitikberatkan kepada pemulihan dan kerugian korban (Syahrin, 2018). Apabila merujuk pada keadilan restoratif maka yang menjadi korban tindak pidana korupsi adalah negara sehingga wajib kiranya pelaku berperan aktif dengan kesadarannya memulihkan dan mengembalikan keadaan seperti semula dengan cara mengganti kerugian keuangan negara agar terpenuhinya salah satu indikator dari penjatuhan sanksi menurut konsep keadilan restoratif. (Flora, 2018) Pidana penjara seumur hidup berhubungan dengan lamanya terpidana menjalani masa hukuman di penjara tergantung dari berat ringannya perbuatan atau tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya dan besarnya akibat atau dampak kerugian yang ditimbulkan. Tujuan dari pidana seumur hidup adalah pengimbangan hukuman dengan perbuatan agar pelaku menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan, penyelesaian konflik, pemulihan keadaan atau keseimbangan serta melindungi dan menjaga kedamaian dan ketentraman masyarakat (Saragih, 2014). Hakim pasti memiliki pertimbangan hukum yang kuat dalam memberikan putusan pidana seumur hidup kepada koruptor, selain perbuatan yang dilakukan tergolong pidana berat atau hakim mempertimbangkan bahwa jiwa si terpidana membutuhkan waktu yang lama sampai akhir hidupnya untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah diperbuatnya, hal ini sesuai dengan pendapat Jescheck (Hiariej, 2016) yakni pidana penjara adalah sistem pemidanaan untuk perbaikan. Putusan Hakim terkait pidana seumur hidup 177
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) pastinya mengandung keadilan, manfaat, dan kepastian hukum yang bersifat seimbang dan proporsional, (Margono, 2019) sehingga hikmah ataupun nilai positif yang diambil dari penjatuhan pidana penjara seumur hidup menurut sila Ketuhanan adalah adanya jangka waktu ataupun kesempatan yang panjang bagi manusia untuk memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah diperbuat, karena menurut spiritualisme (Santoso & Zulfa, 2001) kejahatan lahir karena adanya pengaruh besar yang ada dibalik diri manusia secara rohani yakni bisikan setan sedangkan kebaikan hanya datang dari Tuhan maka sikap jahat yang ada dalam diri si pelaku dapat dihilangkan dengan mengakui kesalahan dan memohon ampun serta berkeyakinan terhadap Tuhan. Sila kemanusiaan memandang bahwa pidana penjara seumur hidup dapat menjadi perenungan untuk manusia menjalani kehidupannya yang terbatas dengan harapan kehidupan terpidana menjadi baik dan normal walaupun seumur hidup berada di penjara atau dengan kata lain si terpidana menanggalkan keinginan dan keindahan dunia dan sepanjang hidupnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan stelsel penjara yakni Pennsylvaniansystem (Hiariej, 2016) yang bertujuan agar terpidana didalam penjara menyesali kesalahannya dan bertobat. Pidana seumur hidup akan memenuhi sila keadilan apabila penerapan dan pertimbangan pidana seumur hidup telah sesuai dengan sila Ketuhanan dan sila kemanusiaan, karena putusan hakim dalam hal penjatuhan pidana seumur hidup dikatakan adil apabila sesuai dengan rohnya sila keadilan yakni sila Ketuhanan dan sila kemanusiaan. Kebijakan hukum pidana tentu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi negara, kedepannya dalam pembaharuan hukum pidana menerapkan pendekatan rasional terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mendapatkan hukuman pidana seumur hidup dapat diberikan percobaan selama 10 tahun apabila pada masa percobaan menunjukan sikap yang baik maka tidak menutup kemungkinan akan dipertimbangkan untuk diberikan amnesti atau grasi dengan perubahan pidana yang tadinya pidana seumur hidup menjadi pidana 20 tahun penjara (Adji, 2009). 178
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Pidana denda (Prasetyo, 2010) merupakan kewajiban mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan cara membayar sejumlah uang tertentu dan pidana denda menjadi satu kesatuan dengan pidana penjara, sehingga apabila melakukan tindak pidana korupsi tentunya akan dikenakan denda. Penerapan denda pada dasarnya sebagai bentuk hukuman yang memberikan kewajiban kepada pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang sebagai akibat tindak pidana. Pidana denda dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana selain dari pada pidana penjara yang bersifat badan. Penerapan pidana denda masih jauh lebih manusiawi dari pada pidana mati. Pidana denda memberikan tekanan moral kepada pelaku untuk membayar sejumlah uang apabila pelaku melakukan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi pastinya berhubungan dengan kerugian materi yakni keuangan negara. Tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pidana denda dan pidana tambahan berupa mengganti kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi. Pidana denda sebagai bentuk hukuman dan pidana mengganti kerugian sebagai pidana tambahan, sehingga pidana ini diterapkan secara bersamaan. Menurut pemaknaan sila Ketuhanan, manusia wajib memahami hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dengan cara mematuhi segala perintah dan larangan yang telah ditetapkan Tuhan kepada manusia, maka konsekuensinya bagi manusia yang melanggar wajib bertanggungjawab secara jasmani maupun secara rohani akan tetapi dalam menjalankan hukum Tuhan tetap mengutamakan kasih dan pengampunan bagi manusia sehingga hukuman yang diberikan bersifat mereformasi jiwa si penjahat dan menolak hukuman mati (Murphy, 2003). Hukum Tuhan menghendaki manusia melaksanakan tugasnya secara jujur, adil dan bijaksana sesuai dengan hakikat manusia. Pidana denda menurut sila kemanusiaan diharapkan menyadarkan pelaku tindak pidana korupsi untuk berusaha sekuat tenaga melaksanakan apa yang ingin dicapainya tanpa harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pidana denda memiliki potensi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum sebagaimana makna sila persatuan Indonesia yang menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam segala aspek 179
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) kehidupan bernegara yang salah satunya dapat diwujudkan melalui kesadaran hukum dan ketertiban hukum. Menurut sila kerakyatan ketentuan pidana denda memberikan perlindungan bagi kepentingan rakyat Indonesia dalam hal perlindungan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Pidana denda tidak bertentangan dengan sila keadilan sepanjang besaran dendanya proporsional dan akuntabel dengan berat ringannya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Pidana denda kedepannya dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti pidana penjara tergantung dari jenis dan klasifikasi tindak pidana korupsi, serta menyesuaikan besarnya kerugian negara dengan ketentuan ancaman pidananya. Sistem alternatif (Mulyadi, 2004) dalam arti adanya pilihan jenis pidana yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang berkaitan dengan tindak pidana sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan memilih jenis pidananya. Pancasila (Atmasasmita, 1992) menjadi identitas dasar dalam pembangunan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana dalam hak negara menjatuhkan pidana, mencegah tindak pidana, memberantas tindak pidana, mencapai tujuan pidana, hukum pidana yang melindungi masyarakat, merubah dan menyadarkan perilaku jahat terpidana. Pidana tambahan (Hamzah, 2015) hanya menambah pidana pokok sehingga pidana tambahan tidak berdiri sendiri melainkan bersama-sama dengan pidana pokok. Pidana tambahan merupakan hukuman yang secara khusus diatur bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan pidana tambahan pada Pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi bertujuan untuk menutupi celah hukum serta pelengkap pengaturan pada KUHP dan undang-undang tindak pidana korupsi sebelumnya serta memberikan perlindungan bagi keuangan negara agar pelaku tidak hanya bertanggungjawab secara moril tetapi secara materi, artinya selain mempertanggungjawabkan pidana penjara tetapi juga dituntut mempertanggungjawabkan pidana dengan cara mengganti kerugian yang timbul atau merampas harta kekayaan hasil korupsi atau untuk mengganti kerugian negara. Berdasarkan sila Ketuhanan dan sila kemanusiaan penerapan uang pengganti dan perampasan harta kekayaan untuk mengganti 180
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) kerugian negara tidak bertentangan karena sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang adil sebagaimana sila keadilan, mengganti artinya mengembalikan atau memulihkan keadaan seperti semula dan memberikan perbaikan terhadap sesuatu yang rusak seperti tujuan pidana yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif. (Hiariej, 2016) Makna menggganti menurut undang-undang tindak pidana korupsi adalah mengganti dalam bentuk uang atau kerugian negara sebagai tindak lanjut pelaku dijatuhi hukuman pidana pokok. Pidana uang pengganti menurut pasal 18 berbeda makna dengan Pasal 4 undang-undang tindak pidana korupsi yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana. Khusus untuk pengembalian kerugian keuangan negara menurut Pasal 4 dimaksudkan apabila si pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara pada saat perkara pidana sedang berproses sedangkan pidana uang pengganti diterapkan sebagai pidana tambahan pada saat perkara pidana korupsi telah diputus dikumulatifkan dengan pidana penjara dan pidana denda. Penerapan pidana tambahan menurut sila persatuan lebih menitikberatkan kepada ketertiban hukum di masyarakat untuk taat membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Sila kerakyatan memandang pidana tambahan sebagai suatu ketentuan hukum yang bijaksana sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam hal melindungi keuangan negara yang merupakan kepentingan rakyat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan guna terpainya cita-cita negara. Menurut sila keadilan untuk kajian pembaharuan hukum pidana kedepannya terkait pengembalian kerugian keuangan negara dapat dibuat ketentuan baru yang mengatur pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan sebelum atau sesudah dilakukan tahapan penyidikan, sehingga untuk perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan ketahapan selanjutnya dengan kata lain dilakukan proses keadilan restoratif (Daly, 2002) dengan menyelesaikan permasalahan kerugian keuangan negara antara pelaku dengan institusi berwenang yang mewakili negara sebagai pihak korban atau pihak yang dirugikan. Sedangkan untuk perkara yang sudah lanjut ke persidangan dan mendapatkan putusan yang berkekuatan 181
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) hukum tetap, diputusnya perkara memiliki hubungan dengan pidana pokok yang bersifat alternatif yakni apabila terpidana membayar pidana denda dan pidana uang pengganti kerugian keuangan negara maka pelaku tidak perlu dihukum pidana penjara. Penerapan keadilan restoratif harus memenuhi hak-hak dari korban, karena sejatinya pelaksanaan keadilan restoratif beranjak dari asas persamaan hak dihadapan hukum, sehingga esensinya korban wajib mendapatkan perlindungan hukum. (Waluyo, 2020) Apabila dihubungkan dengan korban tindak pidana korupsi adalah keuangan negara dan rakyat yang harus mendapatkan perlindungan, karena uang negara adalah uang rakyat. Pancasila memberikan pedoman agar hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi diperlakukan sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan yang terpenting adalah adanya upaya yang dilakukan negara agar setiap orang tidak melakukan tindak pidana korupsi artinya negara tidak hanya menitikberatkan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penghukuman terhadap pelaku atau dengan kata lain pemberantasan korupsi dilakukan dengan segala daya dan upaya dari berbagai pespektif salah satunya upaya non hukum serta memaksimalkan fungsi pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Negara dapat menekan faktor yang menjadi sumber terjadinya korupsi yakni dengan melakukan pengawasan dan pelaporan segala tindakan yang berhubungan dengan kegiatan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara. Apabila sudah terlanjur terjadi penyimpangan maka negara dapat menilai dan mengukur apakah telah benar-benar terjadi tindak pidana korupsi ataukah hanya terjadi kesalahan ataupun pelangaran administrasi, hal ini dilakukan agar menekan perluasan makna tindak pidana korupsi seperti halnya melakukan kualifikasi terkait perbuatan korupsi dengan niat jahat dan perbuatan korupsi yang tidak memiliki niat jahat contoh karena adanya kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan pelaku tidak mendapatkan keuntungan maka pelaku diancam undang-undang tindak pidana korupsi. Pada penerapan pidana di Indonesia juga kedepannya harus dilakukan kajian mendalam terkait 182
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) pidana yang diterapkan kepada koruptor yang bersifat kumulatif sehingga memberikan ruang agar pidana dapat diterapkan secara alternatif sebagai contoh untuk tindak pidana korupsi yang nilainya dibawah satu milyar rupiah maka pelaku tidak harus di jatuhi pidana penjara melainkan diberikan alternatif untuk membayar denda yang ditimbulkan secara proporsional dan membayar uang pengganti, apabila si pelaku tidak bisa mengganti kerugian maka hartanya akan disita untuk negara serta apabila tidak membayar uang pengganti maka barulah si pelaku akan dikenakan pidana penjara yang lamanya sesuai dengan pertimbangan banyaknya ganti kerugian yang harus dibayar. Pada ketentuan pidana tambahan dapat diberlakukan pidana kerja sosial atau penempatan pada lembaga kerja negara bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang nilainya rendah dan yang telah dikenakan denda serta uang pengganti. Begitu juga untuk pidana penjara seumur hidup apabila selama menjalani masa pidana seumur hidup, pelaku dapat membayar denda dan mengganti kerugian akibat perbuatannya serta memiliki kelakuan yang baik pada saat menjalani pidana penjara maka hukuman si terpidana dapat dikurangi dan tidak lagi menjalani pidana seumur hidup. Bentuk hukuman seperti ini lebih manusiawi dan memenuhi rasa keadilan. Tidak semua tindak pidana korupsi harus berakhir di dalam penjara, terlepas dari perdebatan apakah bentuk penghukuman tersebut dapat melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi atau tidak, karena selama ini walaupun adanya ancaman hukuman berat sampai dengan pidana mati bagi koruptor tidak serta merta korupsi di Indonesia menjadi berkurang. Simpulan Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan adanya pertentangan dan ketidakselarasan ketentuan pidana mati bagi koruptor dengan Pancasila. Menurut sila pertama, manusia adalah ciptaan Tuhan sehingga yang memiliki otoritas untuk menentukan hidup dan mati seseorang adalah Tuhan, menurut sila kedua pidana mati bertentangan dengan hak dasar 183
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) manusia yakni hak untuk hidup sehingga ketentuan pidana mati bagi koruptor merendahkan harkat dan martabat manusia, menurut sila ketiga hukuman mati tidak mencerminkan kesatuan dalam memberikan kesadaran hukum dan ketertiban hukum untuk Indonesia yang lebih maju, menurut sila keempat pidana mati bukan merupakan keputusan yang bijaksana dalam memberantas tindak pidana korupsi karena bertentangan dengan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan dan menurut sila kelima keadilan hanya akan didapat apabila ketentuan hukum tersebut memenuhi rohnya undang-undang yang ada di Indonesia yakni sila Ketuhanan dan sila kemanusiaan. Pidana mati bertentangan dengan Pancasila maka secara otomatis bertentangan juga dengan UUD 1945, sehingga ketentuan penerapan pidana mati terhadap koruptor di Indonesia seharusnya dihapus, sedangkan bentuk penerapan pidana bagi koruptor dimasa yang akan datang harus berdasarkan sistem hukum Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila yakni dengan tetap mempertahankan pidana bersifat alternatif yakni penerapan pidana pokok kecuali pidana mati dan menambahkan pidana kerja sosial atau penempatan pada lembaga kerja negara pada pidana tambahan yang telah ada pada ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi. Daftar Pustaka Adji, I. S. (2009). Korupsi dan Penegakan Hukum. Diadit Media. Amiruddin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 171. Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 49(4), 432-442. Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1). Arifin, A. I. (2015). Tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana islam. Lex et Societatis, 3(1). Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi bernegara: Praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis. Setara Press. Atmasasmita, R. (1992). Teori dan kapita selekta Kriminologi. Eresco. 184
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Atmasasmita, R. (2020). Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan (Kesatu). Bandung: Refika Aditama. Chazawi, A. (2016). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo. Crewe, B., & Ievins, A. (2020). 'Tightness', recognition and penal power. Punishment & Society, 1462474520928115. Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. Punishment & Society, 4(1), 55-79. De Ungria, M. C. A., & Jose, J. M. (2020). The war on drugs, forensic science and the death penalty in the Philippines. Forensic Science International: Synergy, 2, 32-34. Effendi, E. (2011). Hukum pidana Indonesia: suatu pengantar. Refika Aditama. Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal, 3(2), 142-158. Gunawan, Y., & Kristian. (2015). Perkembangan konsep negara hukum dan negara hukum Pancasila. Refika Aditama. Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi: hukum pidana nasional dan internasional. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada. Hamzah, A. (2015). Hukum pidana. Medan: PT Sofmedia. Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka. Hikmah, H., & Sopoyono, E. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 78-92. I Dewa Gede Atmadja. (2013). Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press. Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 57. Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Lex Crimen, 6(1). Jose, J. M., & De Ungria, M. C. A. (2021). Death in the time of Covid-19: Efforts to restore the death penalty in the Philippines. Forensic Science International: Mind and Law, 2, 100054. Kaelan. (2009). Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma. Kaelan. (2014). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. Technological Forecasting and Social Change, 167, 120737. Kurniawan, T. (2011). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Bisnis & Birokrasi Journal, 16(2), 119-120. Lamintang, P. A. F. (2019). Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika. Mahkamah Agung RI. (n.d.). putusan3.mahkamahagung.go.id. Margono. (2019). Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika. 185
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media. Mehdi Saboori Pour, S. A. M. (2020). The DeterrentEffect of Death Penalty on the Behavior of the Potential Perpetrators of Death-Deserving Crimes in Iranian Criminal Justice System. JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, 7, 2784. Moeljatno. (1980). Azas-azas hukum pidana. Gadjah Mada University Press. Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni Bandung. Mulyadi, L. (2004). Kapita selekta hukum pidana kriminologi & victimologi. Djambatan. Murphy, J. G. (2003). Christianity and criminal punishment. Punishment & Society, 5(3), 261-277. Prakoso, A. (2017). Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya) (pp. 1-2). pp. 1-2. Prasetyo, T. (2010). Hukum pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Purba, N., Tanjung, A. M., Sulistyawati, S., Pramono, R., & Purwanto, A. (2020). Death Penalty and Human Rights in Indonesia. International Journal, 9, 1357. Rahantoknam, B. (2013). Pidana Mati Bagi Koruptor. Lex Crimen, 2(7). Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2002). Pengantar Filsafat Hukum. Penerbit Mandar Maju. Samho, B., Djunatan, S., Laku, S. K., Bolo, A. D., & others. (2012). Pancasila kekuatan pembebas. Kanisius. Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001). Kriminologi. PT RajaGrafindo Pesada. Saragih, D. J. W. (2014). Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan Di Indonesia. Unnes Law Journal, 3(2), 34-41. Soehino. (1998). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty. Sunarso, S. (2015). Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Suryana, E. K. (2015). Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa. Bandung: PT. Refika Aditama. Sutoyo, D. (2019). Tinjauan Teologis terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani, 3(2), 171-198. Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Majalah Hukum Nasional, 48(1), 97-114. Toule, E. R. M. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS, 3(3), 103-110. Ubaedillah, A. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi. Prenada Media. Waluyo, B. (2020). Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transpormatif. Jakarta: Sinar Grafika. Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 951-958. Wirjono, P. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 17. 186
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No. 2 Tahun 2023 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) (n.d.). No Title. diakses pada tanggal 26 Agustus 2021 koruptor-di-indonesia diakses pada tanggal 26 Agustus 2021 187