SALINAN BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PULANG PISAU, Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 1
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083); 2
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450; 3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 4
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04); 20. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 013). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN UMUM BENTURAN KEPENTINGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Pulang Pisau. 3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. 5
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. 6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah. 7. Pejabat adalah pejabat sruktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 8. Atasan langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang pegawai atau lebih pegawai. 9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala dari Perangkat Daerah Pejabat/pegawai yang bersangkutan. 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat suatu BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah. 11. Benturan Kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap Pejabat/Pegawai di Daerah yang memiliki dan/atau patut diduga mempunyai kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya. 12. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah. 13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket berjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 14. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan yang selanjutnya disebut Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Pejabat/Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu. oleh 6
15. Kelemahan Sistem Organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. Pasal 2 Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan, identifikasi Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. sebagai kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai/Perangkat Daerah/BUMD untuk memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan; b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan; c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara/Daerah; d. menegakkan integritas; dan e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pasal 4 Ruang Lingkup Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan meliputi: a. sumber benturan kepentingan; b. jenis benturan kepentingan; c. prinsip dasar penanganan benturan kepentingan; d. tata cara penanganan benturan kepentingan; e. identifikasi benturan kepentingan; f. mekanisme pengenaan sanksi; g. monitoring dan evaluasi; dan h. pengendalian dan penanganan. 7
BAB II SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 5 Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain: a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pejabat/Pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; b. perangkapan jabatan, yaitu seorang Pejabat/Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; c. hubungan afiliasi; d. gratifikasi; e. kelemahan sistem organisasi; dan/atau f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan. BAB III JENIS BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 6 Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah antara lain: a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan afiliasi/ ketergantungan/gratifikasi; b. pemberian izin yang diskriminatif; c. pengangkatan Pejabat/Pegawai berdasarkan hubungan afiliasi/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat/ Pegawai baik yang berkedudukan setara maupun yang lebih tinggi; d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional; e. melakukan komersialisasi pelayanan publik; 8
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi; h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; i. menjadi bawahan pihak yang dinilai; j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain; k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur; m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan/atau n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain. BAB IV PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 7 (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya. (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip dasar: a. mengutamakan kepentingan publik; b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan; c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. BAB V TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 8 (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung. 9
(2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka aparatur melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah/BUMD. (3) Setiap Pejabat/Pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah/BUMD, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah/BUMD. (4) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat. (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah. Pasal 9 (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait. (2) Atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah/BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya benturan kepentingan diterima. (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat. (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai yang dilaporkan tetap berlaku. (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali. 10
(6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan. BAB VI IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 10 (1) Setiap Perangkat Daerah/BUMD harus mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya. (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan Perangkat Daerah/BUMD. BAB VII MEKANISME PENGENAAN SANKSI Pasal 11 Mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap benturan kepentingan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 12 (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah/BUMD harus melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala. (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan, pimpinan Perangkat Daerah/BUMD wajib merevisi Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). serta 11
BAB IX PENGENDALIAN DAN PENANGANAN Pasal 13 (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap Perangkat Daerah/BUMD menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat/Pegawai Perangkat Daerah/BUMD yang bersangkutan. (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat. 12
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 1 September 2020 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 2 September 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd SARIPUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 022 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau, UHING NIP. 19651001 199303 1 006 13