BAB II Peralihan Hak Waris Atas Harta Warisan yang Dialihkan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Lainnya A. Tinjauan Umum Pengalihan Hak Pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-benda yang tidak bergerak. Pengalihan hak terjadi karena pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.22 Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian, yaitu: 1. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran. 2. Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pemindahan atau pengalihannama dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.23 22 Andrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 65 23 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001, Hal.72 19
20 Dalam Hukum Perdata ada beberapa macam cara memperoleh hak kebendaan, yakni sebagai berikut: 1. Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda tersebut. Misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan dan sebagainya. 2. Dengan penemuan, benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan, atau karena hilang akibat banjir, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya. 3. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa menyewa, hibah, dan warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak. 4. Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 tahun, dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah lampau waktu 20 tahun atau
21 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik. 5. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Salah satunya hukum waris KUHPerdata. 6. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya. 7. Dengan cara ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah, dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.24 Secara hukum perdata ada beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak akibat dari penyerahan dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang memperoleh hak milik dari harta atau benda yang diperolehnya. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.25 Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa: 1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 24 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 142 25 Adrian Sutedi, Ibid., Hal.65
22 dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.26 B. Peralihan Hak Atas Tanah Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan tujuan pemakaian tanah pada hakikatnya ada dua yaitu yang pertama untuk diusahakan misalnya untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Kedua, tanah dipakai sebagai tempat untuk membangun misalnya bangunan gedung, lapangan, jalan dan lain-lain.27 Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja oleh 26 Ibid., Hal.65 27 Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Bagian I, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 293
karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum seperti peralihan hak karena warisan. Muhammad Yamin Lubis menyebutkan bila ada kehendak yang disengaja dan disepakati atas sebidang tanah milik, maka didalamnya ada pengalihan hak atas tanah tersebut. Bila pengalihan tersebut dipaksakan oleh kewenangan dan kekuasaan Negara maka disebut dicabut atau mungkin dinasionalisasikan, serta harus dengan menempuh persyaratan, sebab terjadi pemutusan hubungan hukum kepemilikan di dalamnya.28 Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukan berpindahnya hak atas tanah tanpa adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjyk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli. Di Indonesia, peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 37 Ayat (1) peraturan ini menyebutkan bahwa: "pemidahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemidahan hak 28 Muhammad Yamin Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 27 23
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya. Berikut penjelasan dalam peralihan hak atas tanah. 1. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Pewarisan adalah tindakan pemidahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan/atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris. Setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa: a. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. b. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Kantor Pertanahan. 2. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pada dasarnya 24
setiap orang dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi/menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Berdasarkan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1684 KUHPerdata dinyatakan bahwa penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan yang bersuami, barang yang dihibahkan tersebut tidak dapat diterima. Pada Pasal 1685 KUHPerdata ditetapkan bahwa penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh orang tua yang menguasai penerima hibah tersebut. Sama halnya dengan penghibahan kepada orang-orang di bawah perwalian dan pengampuan, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh wali atau pengampu dengan diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 1672 KUHPerdata, pemberi hibah berhak mengambil kembali barang yang telah dihibahkan apabila penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal lebih dulu daripada si pemberi hibah, dengan ketentuan telah dibuatnya perjanjiannya yang disepakati oleh kedua belah pihak. 25
3. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Berdasarkan sifatnya, lelang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : a. Lelang eksekutorial yaitu lelang dalam rangka putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak tanggungan, sita pajak, sita yang dilakukan oleh Kejaksaan atau Penyidik dan sita yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara. b. Lelang non-eksekutorial yaitu lelang terhadap barang yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lelang terhadap hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. 4. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. AJB dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau camat untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT. Secara hukum, peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan di bawah tangan. 26
27 Dalam KUHPerdata Pasal 1457, 1458 dan 1459 menyatakan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka jual beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum dibayar. Akan tetapi, walaupun jual beli tersebut dianggap telah terjadi, namun hak atas tanah belum beralih kepada pihak pembeli. Agar hak atas tanah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain, yaitu berupa penyerahan yuridis (balik nama). Penyerahan yuridis (balik nama) ini bertujuan untuk mengukuhkan hak-hak si pembeli sebagai pemilik tanah yang baru Sementara dalam praktik jual beli tanah sering kali pihak penjual menggunakan prosedur jual beli dengan melakukan pemindahan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Secara hukum, hak atas tanah tersebut telah beralih kepada pembeli meskipun tanah tersebut belum disertifikatkan. Menyikapi hal tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berbunyi sebagai berikut: "Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas
harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik." Sejak berlakunya UUPA ketentuan tentang Jual Beli dalam buku II KUHPerdata dicabut. Sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat pada Pasal 19 yang menjelaskan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan sebuah akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Yang kemudian PPAT akan membuat akta tanah sehingga Tanah Milik tersebut juga berpindah pada saat itu. Namun karena sifat hukum yang dinamis sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidak lagi mendukung dalam memberikan kepastian hukum dalam masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai ganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961. Dalam Pasal 37 Ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang cara pengalihan hak atas tanah yang dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT. C. Akibat Hukum Peralihan Hak Waris Atas Harta Warisan yang Dialihkan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Lainnya. Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena beragamnya sistem kekeluargaan adat, tapi juga karena adanya tiga sistem hukum lain, yaitu sistem hukum kewarisan Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Qur'an dan hukum 28
29 kewarisan Perdata Barat yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan sistem hukum kewarisan adat yang bersumber pada kebiasaan atau adat yang ada di masyarakat. Hukum Waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.29 Dalam banyak hal harta kekayaan adalah hal yang paling penting dalam hukum kewarisan. Pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung di dalamnya, seperti utang piutang, hak ganti rugi, dan sebagainya. Ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Perdata terdiri dari dua jenis, yaitu ahli waris ab intestato (menurut Undang-Undang) dan ahli waris testamentair (menurut surat Wasiat). Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang adil untuk menjawab sengketa permasalahan yang menyangkut pembagian harta warisan. Hukum waris Islam menjadi alternatif penyelamat munculnya pertikaian dalam proses pembagian harta warisan. Islam adalah agama yang adil. Bagian-bagian para ahli waris telah ditetapkan secara adil jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan porsi kedekatan seorang ahli waris terhadap si pemilik harta. Namun demikian hak bagian harta waris pada 29 R. Prodjodikoro Wiryono, Hukum Waris di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1983, Hal. 13.
kondisi tertentu dapat terputus kepada ahli waris dengan beberapa faktor. Ditetapkannya hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, diantaranya adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik, mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan, memberikan rasa keadilan bagi penerima hak warisan30. Dalam pembagian atau pengalihan harta warisan di Indonesia, seperti yang telah diketahui bersama bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beragam ketentuan yang digunakan. Terdapat hukum waris berdasarkan KUHPerdata, Hukum Islam, dan hukum Adat. Dalam Islam warisan semata- mata sebagai akibat dari kematian seseorang, salah satu asas yang ada dalam sistem pewarisan Islam adalah asas kewarisan semata akibat kematian. Menurut ketentuan ini peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut warisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal, ini berarti bahwa seseorang tersebut tidak dapat beralih kepada orang lain, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Namun dalam hukum adat mengatakan lain bahwa harta warisan bisa dibagikan secara turun temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak, dan tergantung dari musyawarah masing-masing pihak.31 Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata Indonesia, Harta warisan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva 30 M. Hajar, Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam', Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2016 31 Meita Johan OE, Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang menurut adat Semende, Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Progresif , Vol. 9 No.1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Hal. 56 30
artinya tidak hanya membentuk benda-benda, hak-hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan bagi ahli waris, tapi juga termasuk dalam harta peninggalan semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi: "Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah dan lain-lain beban, memikul beban yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan". Sistem pewarisan yang dianut dalam oleh KUHPerdata adalah individual-bilateral artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan mempunyai bagian yang yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata adalah individual mutlak namun demikian dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan (pembagian) harta warisan selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1066 Ayat 3 dan 4 KUHPerdata). Dalam hal ahli waris menolak harta warisan, menurut Pasal 1057 KUHPerdata: Para ahli waris dapat menolak harta warisan. Penolakan warisan atau menolak menjadi ahli waris harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan penolakan harus dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dengan terjadinya penolakan oleh ahli waris, maka mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta peninggalan si pewaris, dan tidak seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya 31
terhadap suatu penolakan warisan, kecuali apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan.32 Menurut Komar Andasasmita dalam Hukum Harta Perkawinan dan Waris ahliwaris yaitu orang-orang yang baik untuk seluruhnya atau untuk sebagiannya secara berimbangan berhak menerima harta peninggalan dari pewaris, 8 dalam Pasal 832 KUHPerdata menentukan bahwa ahli waris ab intestato (ahli waris menurut undang undang) itu adalah: 1) Para keluarga sedarah, baik yg sah maupun luar kawin; dan 2) Suami/istri yg masih hidup atau hidup terlama. Selanjutnya dalam ayat ke Pasal 832 selanjutnya menegaskan bahwa jika mereka ahli waris dalam ayat 1 tersebut tidak ada, maka harta peninggalan pewaris menjadi milik atau jatuh kepada negara, dengann catatan bahwa negara dalam hal ini bukan menjadi ahli waris dari orang yang meninggal itu, melainkan sekedar berkewajiban melunasi semua utang orang yang mati itu sejauh nilai/harga dari hartapeninggalan yang bisa mencukupi untuk membayar utangnya itu. Ada juga ahli wariskarena penggantian tempat atau penggantian kedudukan yang dalam bahasa belanda dikenal dgn istilah "Plaatsvervulling". Terjadinya penggantian tempat itu apabila dalam suatu pewarisan ab intestato seorang yang semula akan menjadi ahli waris meninggal dunia dahulu dari pada pewaris dan ia mempunyai seorang atau lebih anak/keturunan. Komar Andasasmita dalam bukunya Hukum Harta Perkawinan dan Waris yaitu Cucu atau keturunan lebih lanjut inilah yang menggantikan kedudukan anak pewaris 32 Sofyan Mei Utama, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam, Jurnal Wawasan Yuridika, 2016 32
yang meninggal dunia itu sehingga keturunan yang dimaksud bertindak dalam tempat, derajat dan hak (serta kewajiban) dari orang-orang yang diwakilinya itu. Pewarisan baru akan terjadi jika tigapersyaratan dipenuhi,yaitu: a) Ada seseorang yang meninggal dunia; b) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akanmemperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia; c) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Harta peninggalan atau warisan yaitu kekayaan yang merupakan kumpulan activa dan passiva yang ditinggalkan oleh pewaris. (Komar Andasasmita dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek). Menurut ketentuan Pasal 849 KUHPerdata, undang- undang tidak menghiraukan bagaimana sifat atau berasal dari mana/siapa barang barang (termasuk uang) merupakan warisan atau harta peninggalan. Ini berarti bahwa untuk warisan itu tidak ada perbedaan apakah harta itu berupa barang bergerak atautakbergerak,demikianpula tidak menjadi atau merupakan masalah mana yang berasal dari pihak ayah dan mana dari pihak ibu. Tidak semua harta kekayaan seseorang merupakanbagian harta peninggalan atau harta warisan orang yang meninggal itu dan karena itu yang tidak masuk dalam harta peninggalan seseorang antara lain33: 33 W. G. Klaasen dan kawan-kawan Huwelijksgoederen- en Erfrecht", Cetakan ke-8, Penerbit N. V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle-1956, Nederland. (Klaassen- Erfrecht). (Dalam Komar Andasasmita, Buku Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), Penerbit oleh Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat 1987. 33
34 a) Hak atas pemakaian dan mendiami/penempatan (gebruik en bewoning), juga hak orang tua atas nikmat hasil (ouderlijk recht op vruchtgenot); demikian pula perjanjian kerja/perburuhan (arbeidovereen-komst) dengan meninggalnya karyawan yang bisa selanjutnya tidak beralih kepada ahli warisnya. Ini disebabkan adanya sifat hak yg melekat pada seseorang semata mata/pribadi (hoogstpersoonlijke rechten). b) Hak atas pakai hasil/manfaat (vruchtgebruik) dari dan selama hak itu dipunyaioleh pewaris semasa hidupnya, yang menurut undang undang hak dan kewajiban mengenai ini gugur/berakhir karena kematian. Hal ini sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1612, 1646, 1651, 1664, 1813 KUHPerdata. Pembagian Harta warisan berdasarkan adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan adat berdasarkan sistem keturunan yang dibedakan menjadi tiga macam yaitu patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu dan sistem bilateral yaitu berdasarkan garis keturunan kedua orangtua. Sistem individual yakni setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannnya masing-masing. Sistem kolektif ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Sistem mayorat harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang
dilimpahkan kepada anak tertentu, misalnya anak tertua. Dalam hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 Pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral bukan kolektif maupun mayorat34. Bagian kedua Bab XII yaitu dari pasal 852 sampai pasal 861 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau yang disiingkat dengan nama KUHPta mengaturtentang pewarisan ini yang demikian bunyinya sebagai berikut35: 1) Pasal 852 menyatakan bahwa "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu masing- masing mempunyai hak karenadiri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadarsebagian mereka bertindak sebagai pengganti." 2) Pasal 853 menyatakan bahwa "Apabila si yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri pula saudara- 34 Fikri Dan Wahidin, Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis), Al Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016. 35 Jessica Manuela Lewerissa, Barzah Latupono, Agustina Balik, Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum TATOHI, Volume 2 Nomor 12, Februari 2023, Hal. 1201 35
36 saudara, maka, dengantak mengurangi ketentuan dalam pasal 859, warisannya harus dibagi dalam dua bagianyang sama, ialah satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak luruske atas dan satu bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu, Waris yangterdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan segala waris lainnya.13 Semua keluarga sedarah dalam lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kela demi kepala. "ditinggalkannya. Bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudra-saudra laki atau perempuan tersebut." Pasal 856 menyatakan bahwa "Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal" 3) Pasal 857 menyatakan bahwa "Pembagian akan apa yang menurut pasal-pasalyang lalu menjadi bagian para saudara laki dan perempuan, dilakukan diantara merekadalam bagian-bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama; jikanamun mereka berasal dari lain-lain perkawinan, maka apa yang akan diwariskan harusdibagi terlebih dahulu dalam dua bagian, ialah bagian bagis garis bapak dan bagian bagi garis ibu; saudara-saudara laki dan perempuan yang penuh mendapat bagian mereka dari kedua garis; sedangkan mereka
yang setengah hanya mendapat bagian darigaris dimana mereka berada. Jika hanya ada saudara-saudara yang setengah saja dari garis yang satu, maka mereka mendapat seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain. " 4) Pasal 858 menyatakan bahwa " Dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan dan tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, mejadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Adapun urutan ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris yaitu36: a) Ahli Waris Golongan Pertama (Anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri) Anak dan atau sekalian keturunannya. Perkataan atau di sini dimaksudkan karena anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama dengan keturunan, satu akan menutup yang lain. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa anak mewaris bersama bersama keturunan, yaitu dalam hal terjadi penggantian.Yang dimaksud anak adalah, adalah anak sah karena mengenai anak luar kawin diatur sendiri dalam Bab Bagian III Buku Ke-II Pasal 862 KUHPerdata dan seterusnya. Termasuk kelompok anak sah, adalah anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPerdata). Anak-anak mewaris 36 Ibid., Hal. 1203 37
dalam derajat pertama, mereka mewaris kepala demi kepala, mewaris dengan masing-masing mempunyaibagian yang sama besarnya (Pasal 852 Ayat 2 KUHPerdata). Cucu maju menggantikan anak yang mewaris pancang demi pancang. Mewaris dalam golongan pertama yaitu bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 KUHPerdata). Contoh : A,B, C anak, mewaris dalam derajat pertama, dengan hak yang sama, masing-masing atas 1/3 bagian harta warisan. C telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris D,E,F maju menggantikan C, mereka mewaris berdasarkan pancang Ckepala demi kepala, artinya hak mereka dalam pancang C sama besarnya yaitumasing-masing 1/3 x 1.3 = 1/9 bagian. b) Ahli Waris Golongan Kedua (Orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuandan keturunan saudara laki dan perempuan tersebut) Ahli waris golongan kedua adalah orang tua, saudara laki-laki dan perempuan,dan keturunan dari saudara-saudara itu. Pasal 854 Ayat (1) KUHPerdata, menentukan; apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istri, artinya golongan pertama tidak ada. Maka warisan jatuh pada keluarga sedarah golongan kedua, yaitu orang tua, saudara laki-laki/ perempuan dan keturunan mereka. Pembagian 38
harta warisan diatur dan keturunan Pasal 854,857,, dan 859 KUHPerdata. Besarnya bagian masing-masing ayah dan ibu adalah sebagai berikut: 1) Dalam hal bapak/ibu mewaris sendiri artinya tidak ada saudara yang mewaris maka seluruh harta jatuh pada bapak/ibu. 2) Jika bapak/ibu masih ada dan tidak ada saudara maka masing- masingbapak/ibu mendapat ½ harta warisan, 3) Jika bapak dan ibu mewaris bersama seorang saudara, mereka masing- masing memperoleh 1/3 harta warisan. 4) Dalam hal saudara ternyata lebih dari 2 orang, maka bapak dan ibu tidak boleh mendapat bagian kurang dari ½ harta warisan, jadi bagian bapak dan ibu harus dikeluarkan terlebih dahulu, baru sisanya dibagikan diantara saudara-saudara pewaris. 5) Dalam hal menghitung jumlah/banyaknya saudara yang turut mewarisbersama-sama dengan bapak/ibu tidak dibedakan saudara sekandungatau saudara seayah/seibu. Contoh : A dan B orang tua pewaris. C saudara sekandung, dan X saudara seayah. Hak A dan B masing-masing ¼ bagian, secara bersama ayah + ibu masing-masing ½ bagian, ½ bagian lainnya dibagikan C dan X dalam jumlah yang sama. X menurut Pasal 857 KUHPerdata menerima kurang dari C tetapi untuk menghitung hak/bagian ayah dan ibu tidak dibedakan antara saudara kandung atau saudara seayah/seibu. Pasal 856 KUHPerdata menentukan; apabila seorang meninggal dunia dengan tidak 39
meninggalkan keturunan maupun suami/istri, sedangkan baikbapak maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan si meninggal. Saudara-saudara kandung dalam hal mereka berasal dari perkawinan yang sama, maka merekaberbagi dalam bagian yang sama. Berasal dari perkawinan yang sama di sini maksudnya ialah bahwa pewaris dan saudara-saudara yang mewaris adalah kandung. Dalam bagian yang sama, maksudnya mereka dapat bagian yangsama besarnya, dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan (Pasal857 KUHPerdata). Ahli waris masingmasing bagian 1/3 hak warisan. Menurut Pasal 860 KUHPerdt, dengan pewarisan golongan kedua ini selalu meliputi atau terkandung pula didalamnya semua keturunan sah dari saudara - saudara itu. Mengenai hal ini undang- undang tidak membedakan apakah keturunan saudara itu mewaris karena pergantian tempat/kedudukan atau sebabmewaris karena diri sendiri. c) Ahli Waris Golongan Ketiga (Keluarga sedarah dalam garis lurus di atas, sesudah orang tua) Jika golongan pertama dan golongan kedua tidak ada lagi maka tampil golongan ketiga. Ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari sekalian keluarga dalam lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu (Pasal 853 40
KUHPerdata)Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas adalahkakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan ibu dan ayah dari ibu pewaris. Contoh: Keluarga sedarah pewaris dalam garis ibu lurus keatas adalah B, E, F, K, L, M, N. Keluarga sedarah pewaris dalam garis ayah lurus keatas adalah A,C, D, G, H, I, J. Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdata maka warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu (Kloving). Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Arti pemecah (Kloving) ialah bahwa tiap-tiap bagian atau dalam tiap-tiap garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yangberdiri sendiri. d) Ahli Waris Golongan Keempat (Keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai sederjat ke enam) Pasal 858 KUHPerdata, menyatakan bahwa dalam hal tidak ada saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan ke III)maka 1/3 bagian warisan (kloving), mejadi bagian keluarga sedarah dalam gris lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris yang satu) sedangkan ½ bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagianpara sanak saudara dalam garis yang lain. Contoh: Pewaris meninggalkan ahli waris, dari garis ayah seorang kemenakan dalamderajat keenam (A) yaitu saudara moyang yang seayah dan seibu, dan seorangkemanakan lainnya (B), juga dalam derajat keenam; hanya B ini anaknya saudara moyang tersebut yang hanya seayah saja; dari 41
garis ibu dua orang kemanakan dalam derajat keempat (C dan D) dan E serta F, anak dari saudaranya C dan D yang telah meninggal lebih dahulu dari P, semuanya keturunan moyang yang sama dari garis ini. Dalam hal ini yang berhak atas peninggalan P adalah Adan B masing-masing ½ x ½ = ¼ bagian (jadi sama), C dan D masing-masing 1/3 x ½ = 1/6 bagian, sedangkan E dan F yang menggantikan tempat orang tua mereka, masingmasing ½ x 1/3 x ½ = 1/12 bagian. Berdasarkan ketentuan Pasal 846 tidak tertutup kemungkinan saank keluarga dari derajat yang lebih jauh (dalam contoh diatas: E dan F) turut mewaris pula. Akibat hukum peralihan hak waris atas harta warisan yang dialihkan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dalam hal ini, apabila tanah tersebut dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris. Jika ingin dilakukan penjualan, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris. Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan dari mereka, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi: 42
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena tersebut" menggantikan kesalahannya untuk kerugian 43