MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI --------------------- RISALAH RAPAT DENGAN AGENDA KLARIFIKASI KEPADA PELAPOR J A K A R T A KAMIS, 26 OKTOBER 2023
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI -------------- RISALAH RAPAT Dengan Agenda Klarifikasi Kepada Pelapor Hari/tanggal : Kamis, 26 Oktober 2023 Waktu : Pukul 10.08 s.d. 11.38 WIB Ruang : Ruang Sidang Lantai 4, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi RI Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 1. Jimly Asshiddiqie 2. Wahiduddin Adams 3. Bintan R. Saragih (Ketua) (Sekretaris) (Anggota) ii
Pihak yang Hadir: A. Pelapor: (Integrity) 1. Denny Indrayana (Perhimpunan Pemuda Madani) 2. Furqon Jurdi (Perhimpunan Pemuda Madani) 3. Rimbo Bugis (Perhimpunan Pemuda Madani) 4. Ikhsan Fisabililla (Perekat Nusantara) 5. Petrus Selestinus (Perekat Nusantara) 6. Carrel Ticualu (Perekat Nusantara) 7. Erick S. Paat (Perekat Nusantara) 8. Pitria Indrianityas (Perekat Nusantara) 9. Fransiskus R. Delong (Perekat Nusantara) 10. Richy Moningka (ARUN) 11. Bob Hasan (ARUN) 12. Yudi Rijali Muslim (PBHI) 13. Julius Ibrani (PBHI) 14. Annisa Azzahra (Advokasi Lingkar Nusantara) 15. Ahmad Fatoni (LBH Cipta Karya Keadilan) 16. Andi 17. Ahmad Fahmi Yustirandi (LBH Cipta Karya Keadilan) 18. Gugum Ridho Putra (TAPP) 19. Irfan Maulana Muharam (TAPP) 20. M. Iqbal Sumarlan Putra (TAPP) 21. Johan Imanuel 22. Yogi Pajar Suprayogi 23. Bireven Aruan (Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia) (Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia) (Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia) Tanda baca dalam risalah: [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan ... : (...) : kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain. iii
1. RAPAT DIBUKA PUKUL 10.08 WIB KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik, Saudara-Saudara sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara-Saudara, pertama saya mohon maaf, 5 menit ... eh, 17 menit sudah telat. Sesuai dengan rencana jam 10.00 WIB karena katanya masih menunggu, belum pada datang. Saya mohon maaf karena tepat waktu itu bagian dari soal etika. Yang salah satu problem besar, yang kita hadapi sekarang ini soal etika berbangsa dan bernegara, salah satunya tepat waktu. Maka itu, saya ... oh, jamnya yang salah, kecepatan, tapi tetap telat. Jadi, Saudara-Saudara sekalian, hari ini kita akan mengadakan ... kami namakan Rapat Klarifikasi. Jadi bukan sidang, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MK yang baru. Nah, ini untuk mengatasi, jangan sampai kita dianggap melanggar prosedur peraturan MK yang baru. Jadi, kita sebut ini Rapat Klarifikasi. Walaupun substansinya seperti sidang pendahuluan, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan Saudara tidak keberatan, ya, menerima itu. Yang kedua, Saudara-Saudara sekalian, ini juga untuk ... apa namanya ... memastikan respons yang cepat. Karena isu ini isu yang berat, isu serius. Dan, ya, sangat terkait dengan jadwal waktu. Jadwal waktu pendaftaran capres, dan jadwal waktu verifikasi oleh KPU, dan penetapan final status dari pasangan capres. Sedangkan di dalam materi laporan, ada yang menuntut supaya Putusan MK dibatalkan. Nah, nanti dulu soal benar-tidaknya. Tapi, ini menunjukkan ada kegawatan dari segi waktu. Nah, kami sudah pelajari ... kami ini baru dilantik kemarin. Tetapi sesudah dipelajari, rupanya sudah ada laporan sejak Agustus, sebelum Putusan MK. Jadi, ada satu, tanggal 27 Agustus, 12 September, 14 September, 16 Agustus, 18 Agustus ... banyak, sebelum Putusan MK, sudah ada laporan. Dan sampai hari ini, laporan ini, menurut PMK, harus diregistrasi. Sebelum diregistrasi, harus ada tanda terima dulu. Ternyata belum ada satupun pakai tanda terima. Nah, ini kan menjadi masalah. Maka, kami putuskan untuk mempercepat untuk menunjukkan juga kepada publik, kita concern masalah waktu ini. Nah oleh karena itu, ya pemberitahuan pun enggak tiga hari, ya alhamdulillah Saudara pada datang ini. Kalau menurut aturan, tiga kali 1
2. ... tiga hari ... 3x24 jam ... ini tiga hari kerja, sekarang baru dua hari, tiga hari, bukan tiga hari kerja, tiga hari benaran. Nah, gitu ya, jadi mohon ini juga dimaklumi karena itu supaya jangan salah, kita sebut ini rapat, bukan sidang, walaupun substansinya sidang pendahuluan, gitu ya. Nah, soal yang ketiga yang perlu juga saya sampaikan, Saudara- Saudara, di dalam PMK, itu ada pasal pemeriksaan. Nah, termasuk diatur di Pasal 26 Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan secara tertutup. Nah, begitu ya kan. "Dalam hal laporan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan Pelapor; kedua, memeriksa alat bukti; dan c, ketiga, mendengarkan penjelasan dan pembelaan hakim terlapor." Nah, begitu, Sidang MKMK ini tertutup, ya. ayat Nah, sekarang, saya perlu jelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk jangan sampai merugikan, terutama Pihak Terlapor, ya kan, karena ini sidang etika dibikin tertutup. Nah, gitu ya, saya perlu jelaskan ini karena ini soal serius, ya. Jadi, ini juga sebabnya, semua lembaga penegak kode etik di seluruh dunia sampai sekarang masih tertutup kayak gini. Nah, cuma supaya Saudara tahu, selain Mantan Ketua MK lembaga ini, saya juga pendiri Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita bikin sidang terbuka semuanya. Tetapi untuk DKPP, enggak ada masalah karena para terlapor dan teradunya itu banyak, seluruh Indonesia. Mulai dari KPU Nasional, Bawaslu Nasional, sampai ke TPS. Sehingga kalau dia tidak terbuka, bikin repot, harus terbuka karena kita harus ada pertanggungjawaban publik. Nah, tapi kalau MK ini beda, jadi kita harus tetap menjaga, ya kehormatan sembilan Hakim, maka ini aturannya ini tertutup karena kita harus menjaga haknya para Hakim untuk ya kan, tidak dikuyo-kuyo di depan umum, itu akan malah merusak citra institusi. Tetapi cara membaca pasal ini, harus dengan moral reading (ucapan tidak terdengar jelas), yaitu bahwa ini bagi pihak yang merugikan, ya harus tertutup. Tapi bagi pihak yang tidak merasa dirugikan dengan dibukanya ... ini kita mau cek dulu, apakah para Pelapor ini merasa dirugikan atau enggak kalau misalnya sidang kita dibuka? Ini saya mau tanya dulu. Sebelum kita lanjut ada yang mau jawab? Anda lebih senang terbuka atau tertutup? Silakan. PELAPOR: Izin, Yang Mulia (...) 2
3. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Izin, Yang Mulia. 4. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ya. 5. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Baik, izin, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP), saya sendiri Gugum Ridho Putra, kemudian sebelah saya Irfan Maulana, dan rekan saya Iqbal. Kami lebih ingin ini dibuka untuk publik, Yang Mulia. 6. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, kalau begitu, saya anggap kira-kira yang lain sama, oke? Supaya enggak berpanjang-panjang. Saya ini keliru tadi, mestinya ini kenalan dulu, tapi kebetulan sudah dijawab, saya anggap yang lain juga begitu ya? Oke? Kecuali yang tidak setuju. You, tidak setuju? 7. PELAPOR: JULIUS IBRANI Terima kasih, Prof. Saya dari PBHI Julius Ibrani. 8. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Setuju apa enggak? 9. PELAPOR: JULIUS IBRANI Saya pada dasarnya setuju. 10. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, nanti, nanti. Yang penting setuju dulu. 11. PELAPOR: JULIUS IBRANI Baik, terima kasih. 3
12. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Supaya kita "sepakat", ya (dalam tanda petik), tidak sesuai dengan PMK yang mengharuskan sidang tertutup. Itu maksudnya. Supaya sah ini kita punya rapat ini, oke? 13. PELAPOR: Saya juga setuju, Yang Mulia. Saya juga setuju, Yang Mulia. 14. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ha? Ya, ya, sudah, sudah. Kalau sudah, sudah. Saya anggap enggak masuk akal pula kalau Saudara tidak setuju, kan begitu. Cuma saya harus ada konfirmasi karena nanti kita dituduh melanggar. Gitu lho, oke? Nah, jadi sepanjang nanti seterusnya, sidang-sidang untuk mendengarkan keterangan Pelapor, kita bikin terbuka, ya kan. Ini adalah wujud tanggung jawab kita kepada publik. Biar akal sehat publik mengikuti sidang kita ini, oke? Nah, itu pengantar saya dulu. Nah, selanjutnya, saya ingin persilakan Saudara. Ini ada 14, kemarin 10. Pagi ini kami dapat laporan, pasti pelapor ini ada 14. Ya, kita doakan mudah-mudahan enggak nambah lagi, ya, karena waktu kita cuma 30 hari ini. Jadi, jadi 14. Saya mau cek dulu dari 14 Pelapor ini, berapa yang hadir, silakan perkenalkan diri. Baik yang hadirin, maupun Zoom-in. Nah, itu kan ada Zoom-in juga, yang ikut Zoom. Silakan yang hadir, mulai dari sini dulu, dari kiri. Mau perkenalkan diri atau dari sana juga boleh, silakan. 15. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Avokasi Peduli Pemilu (TAPP), Yang Mulia, terdiri dari saya sendiri Gugum Ridho Putra. Kemudian ada Dharma Rozali Azhar, Kemudian ada Irfan Maulana Muharam di sebelah saya. Kemudian ada rekan kami juga Iqbal Sumarlan Putra dan Dega Kautsar Pradana. Kami mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi untuk satu orang Terlapor, Yang Mulia, Hakim Terlapor, dalam hal ini Bapak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. 16. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Nomor 11, ya? Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan. 4
17. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Bukan, Yang Mulia. Dari Tim Advokasi Peduli Pemilu. 18. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, ya, ya, salah, maaf. TAPP (Tim Advokasi Peduli Pemilu), ya. Sudah masuk 23 Oktober, yang mengajukan ini lima orang. Gugum Ridho Putra, yang mana? 19. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Saya sendiri, Yang Mulia. 20. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke. Kemudian Dharma Rozali Azhar? 21. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Tidak hadir, Yang Mulia. 22. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, tidak hadir. Kemudian Irfan Maulana? 23. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Hadir, Yang Mulia. 24. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, Irfan Maulana. Iqbal Sumarlan Putra? 25. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Hadir. 26. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Dega Kautsar Pradana? 5
27. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Tidak hadir, Yang Mulia. 28. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Tidak hadir. Berarti dari perkara ini hadir tiga, ya. Nah, dilanjutkan. 29. PELAPOR: JULIUS IBRANI Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional) dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI. Kami melapor pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 kemarin. 30. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Nomor 7, ya? Oke. 31. PELAPOR: JULIUS IBRANI Pada nomor urut 7. Terima kasih, Yang Mulia. 32. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke. Sendirian ini? 33. PELAPOR: JULIUS IBRANI Saya bersama satu staf advokasi saya, ada di sebelah saya, namanya Annisa Azzahra. 34. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Annisa, ya? 35. PELAPOR: JULIUS IBRANI Ya. 36. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, lanjut. 6
37. PELAPOR: YUDI RIJALI MUSLIM Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, perkenalkan, kami dari Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Nama saya Yudi Rijali Muslim, saya sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Pada hari ini, saya bersama dengan Ketua Umum saya, Yang Mulia, yaitu Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. Kami mengajukan pelaporan pada tanggal 19 Oktober 2023 terhadap satu Hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Prof. Saldi Isra. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 38. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Waalaikumsalam wr. wb. Nama Saudara? Fernando? Namanya siapa? 39. PELAPOR: YUDI RIJALI MUSLIM Yudi, Yang Mulia. 40. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, enggak tertulis di sini, ya? Ya, silakan, Pak Ketua Umumnya, yang ... Ketua Umum. 41. PELAPOR: BOB HASAN Terima kasih, yang (...) 42. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Pengusaha besar ini, Bob Hasan. 43. PELAPOR: BOB HASAN Bob Hasan yang sana pengusaha, kalau saya berusaha, Pak. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Tim kami. Bahwa sewaktu kita memberikan laporan, ada beberapa tim, tetapi yang hadir pada hari ini kami berdua, Pimpinan Majelis Kehormatan. Saya dengan Bob Hasan selaku Ketua Umum. Pada intinya, sama penyampaian dengan Saudara Yudi Rijali Ramli[sic!]. Demikian, Pimpinan. 7
44. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik. Pak ... Pak Fernando ndak hadir, ya? 45. PELAPOR: BOB HASAN Pak Fernando Sekjen kami tidak bisa hadir, berhalang. 46. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik, lanjut. 47. PELAPOR: FURQAN JURDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Furqan Jurdi dari Perhimpunan Pemuda Madani. Bersama ... bersama dengan dengan teman saya, Rimbo Bugis (Pelapor II) dan Ikhsan (Pelapor III), Yang Mulia. 48. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Siapa Pelapor III? Ikhsan? 49. PELAPOR: FURQAN JURDI Ikhsan. Hadir (...) 50. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Satu, Furqan? 51. PELAPOR: FURQAN JURDI Satu, Furqan Jurdi. Kedua, Rimbo Bugis. Ketiga, Ikhsan Fisabililla. 52. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Hadir semua tiga-tiganya? 53. PELAPOR: FURQAN JURDI Hadir semua, Yang Mulia. 8
54. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Mana dia orangnya? Oh, ya, ya, ya. Oke, tanggal 16 Oktober, ya? 55. PELAPOR: FURQAN JURDI 16 Oktober, Yang Mulia. 56. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Yang terlapornya, tiga? 57. PELAPOR: FURQAN JURDI Terlapornya tiga Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Anwar Usman, kemudian Manahan MP Sitompul, kemudian Guntur Hamzah. 58. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, kita lanjutkan. 59. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Assalamualaikum wr. wb. 60. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Waalaikumsalam wr. wb. 61. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Salam sejahtera. Kami dari Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Hadir enam orang, yang di sebelah ujung saya, Pak Carrel Ticualu, S.H., Pak Erick S. Paat, saya sendiri Petrus Selestinus. Di belakang saya, ada Richy Moningka, dan Frans, dan kawan-kawan. Dan kami melaporkan Hakim Konstitusi Pak Anwar Usman. Terima kasih. 62. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ini enam-enamnya hadir, ya? 9
63. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Hadir semua. 64. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Wah, paling semangat ini rupanya. Yang dicatat di sini Terlapornya sembilan. Apa satu apa sembilan? 65. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Sebelumnya, kita minta supaya sembilan Hakim itu mundur karena kami anggap semuanya berkepentingan dalam perkara ini. 66. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Tapi? 67. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Jadi, yang pertama itu sebetulnya sifatnya teguran, peringatan kepada ... dan itu diajukan sebelumnya, sebelum putusan, tanggal 12 Oktober. 68. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Sesudah putusan, diubah jadi satu? 69. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Ya, kami buat laporan pelanggaran kode etik tanggal 18 Oktober. 70. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Jadi, kita catat di sini satu orang atau sembilan? 71. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Satu. Satu. 72. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, kalau gitu, yang delapan coret, ya? Nah, ini penting untuk klarifikasi karena kita kan harus dengar pembelaan mereka. Jadi, kita 10
pastikan dari Perekat Nusantara, ini Terlapornya satu orang, yaitu Profesor Anwar Usman. Lanjut. Mana lagi? Yang hadirin? Sudah habis? Nah, kita lanjutkan ke yang Zoom. Siapa ini yang Zoom ini? Yang paling jauh dulu barangkali? Dari Australia? Silakan. 73. PELAPOR: DENNY INDRAYANA Denny Indrayana. 74. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, silakan. 75. PELAPOR: DENNY INDRAYANA Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pelapor atas nama Denny Indrayana. Hakim Terlapor adalah Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman. Dan kami mengajukan dua surat laporan, Yang Mulia. Sebelumnya adalah sebelum putusan pada tanggal 27 Agustus, tanggal suratnya 27 Agustus, kami ajukan secara online, baru berhasil masuk di 29 Agustus. Kami ajukan secara offline, tanda terimanya 28 Agustus. Kemudian setelah putusan karena ada perubahan situasi dan keadaan, kami mengajukan laporan yang kami mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan laporan yang pertama, kami ajukan di tanggal 23 Agustus ... ulangi, 23 Oktober, Yang Mulia. Dan itu tertanggal suratnya dan tercatat, baik secara online maupun secara offline, juga di tanggal 23 Oktober 2023, Yang Mulia. 76. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Jadi, laporan kedua itu sudah ada ... apa namanya ... tanda terima, ya? 77. PELAPOR: DENNY INDRAYANA Secara online ada dan secara offline juga ada di tanggal 23 Oktober, Yang Mulia. 78. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, berarti dari 14 perkara ini atau laporan ini tidak semuanya belum ter ... apa namanya ... tanda terima, tadi saya dapat keterangan belum ada tanda terima. Jadi, sudah ada yang pakai tanda terima. 11
Mungkin yang baru-baru belum ada tanda terima. Dan itu menurut PMK harus ada tanda terima. Kemudian, ada ... sesudah klarifikasi, ada masuk registrasi, nah baru sidang. Oh, tanda terimanya bukan dari MKMK, tapi dari MK. Ya, oke nanti kita ... itu urusan tetek bengek begini, kadang-kadang di persoalan ... dalam kaitannya dengan ... ya kan ... peradilan prosedural, begitu. Padahal kita ini kan harus mencari substansinya. Tapi ya enggak apa-apa, kita harus ikuti. Nah, selanjutnya ... terima kasih ya, siapa lagi? Terima kasih. Silakan, siapa lagi yang Pelapor yang di Zoom? Silakan. 79. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Yang Mulia, perkenalkan, saya Bireven Aruan dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Kami melaporkan Bapak Anwar Usman. Dalam laporan tersebut, memang disampaikan untuk memeriksa sembilan Hakim, tetapi kami berinisiatif hanya melaporkan Bapak Anwar Usman. Demikian disampaikan, terima kasih. 80. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, gitu ya? 81. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Betul, Yang Mulia. 82. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke. Nah, Saudara siapa namanya? Johan Imanuel? 83. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Saya Bireven Aruan, S.H., nomor 15. 84. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh ini, ini yang mengajukan 15 orang? 85. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Siap, Yang Mulia. 86. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Sebagai pribadi-pribadi, ya? 12
87. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Ya, Yang Mulia, betul. 88. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Nah, terus dalam laporan, Anda melaporkan sembilan Hakim? 89. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Sembilan Hakim agar segera dibentuk Dewan Etik untuk memeriksa para Hakim yang memeriksa, tapi kami putuskan untuk memeriksa Anwar Usman saja. 90. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ini Saudara sudah berembuk enggak ini 15 orang, nanti Saudara dimarahi? 91. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Sudah, sudah berembuk sebelumnya. 92. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Kapan, berembuknya kapan? 93. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Sebelum acara host ini dimulai, dimasuk ke acara ini (...) 94. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, jadi kami bisa pegang ini, ya. Jadi yang Terlapornya hanya satu orang, Prof. Anwar Usman, ya? 95. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Meskipun kami minta untuk membentuk Dewan Majelis untuk memeriksa Sembilan, tetapi kami menekankan kepada Saudara Anwar Usman, Hakim Anwar Usman. Demikian, terima kasih. 13
96. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ya, ya. Enggak, ini harus pasti, sembilan atau satu? Karena kami kan harus panggil, harus ada sidang khusus, ya, memberi kesempatan yang bersangkutan itu bela diri. Nah, kalau cuma satu, yang delapannya enggak kita panggil. Jadi harus sudah pasti, makanya saya tanya tadi. Anda sudah berembuk atau belum? Jangan memutuskan sendiri. Benar ya sudah berembuk, sudah musyawarah? 97. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Begini, Yang Mulia, mohon maaf ya. Silakan bagi teman-teman karena saya pribadi mengusahakan seperti itu, tetapi bagi teman yang lain yang ada di dalam tim advokasi, apabila setuju dengan usulan saya, silakan. Tapi seandainya pun harus menjadi sembilan, tetap sembilan yang dipanggil, ya saya pun tidak keberatan, terima kasih. 98. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Nah begini aja, Saudara berembuk dulu, nanti segera sampaikan persurat saja kan bisa cepat, dengan WA pun bisa, supaya kita jangan menyalahi, nanti Anda ribut sendiri berlima belas. Ya, tiga orang saja suka bertengkar sarjana hukum ini, apalagi lima belas. Ya, jadi kami beri kesempatan, kan ini baru rapat klarifikasi, belum masuk ke sidang membicarakan substansi. Nanti kalau Saudara sesudah rapat ini mengadakan musyawarah, sepakat jadi satu saja, tolong segera dikirim surat resminya, ya. Gitu, ya? 99. PELAPOR: BIREVEN ARUAN Baik, Yang Mulia. 100. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik. Siapa lagi di Zoom? Sudah berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang nomor delapan, siapa? 101. PELAPOR: ANDI Izin, Yang Mulia. 102. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ya, yang mana, siapa? Ya, silakan. 14
103. PELAPOR: ANDI Saya Andi dari Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, ditemani sama rekan saya, Ahmad Fahmi Yustirandi. Dalam hal ini, mengajukan laporan terpisah terhadap dua Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Pengajuan kami ajukan pada tanggal 23 Oktober 2023, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 104. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke. Jadi, Saudara sendirian ini? Sebagai apa? Sebagai lawyer? 105. PELAPOR: ANDI Bukan, Yang Mulia. 106. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ya, saya belum tanya sih, kepentingan hukumnya apa, ya. Tapi kita catat saja dulu. Jadi, Saudara mengajukan dua surat terpisah. Satu, terlapornya Prof. Saldi, yang kedua Prof. Arief Hidayat? 107. PELAPOR: ANDI Arief Hidayat, betul, Yang Mulia. 108. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, oke. 9 dan 10, oke. Nah, kalau gitu, tinggal berapa ini sudah? Ada lagi yang belum di Zoom? 109. PELAPOR: AHMAD FATONI Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. 110. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Tunjuk tangan, biar ... biar kelihatan. Ah, silakan. Oh, di mobil ini? Ya, silakan. 111. PELAPOR: AHMAD FATONI Izin mau ... saya sembari di jalan, Yang Mulia. 15
Jadi, kami sudah memasukkan laporan pada tanggal 19 Oktober terhadap Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra. Perihal pelanggaran ... dugaan pelanggaran kode etik, Yang Mulia. Jadi (...) 112. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Dari mana? Siapa ini? Namanya dulu, kenalkan nama dulu, siapa? 113. PELAPOR: AHMAD FATONI Ya, saya ... perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, Yang Mulia. 114. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, Fatoni. 115. PELAPOR: AHMAD FATONI Perwakilan ... perwakilan dari Lisan ... Advokasi Lisan (Lingkar Nusantara), Yang Mulia. 116. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke. Jadi, Ahmad Fatoni perwakilan apa tadi? Lisan? 117. PELAPOR: AHMAD FATONI Perwakilan dari Avokasi Lisan ... Lisan (Lingkar Nusantara). 118. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Insan Nusantara? 119. PELAPOR: AHMAD FATONI Lisan. Lisan kepanjangannya Lingkar Nusantara, Yang Mulia. 120. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Tertulis resmi begitu, ya, di surat, ya? 121. PELAPOR: AHMAD FATONI Tertulis, Yang Mulia. 16
122. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, siapa lagi? Sudah berapa ini? Sepuluh? Siapa lagi yang belum di Zoom? Jadi, saya ulang, ya. Satu, Integrity (Indrayana Center). Yang kedua, Perhimpunan Pemuda Madani. Yang ketiga, Perekat Nusantara. Keempat, ARUN. Yang kelima, PBHI. Keenam, in ... in ... in ... Insan[sic!] Ahmad Fatoni, yang barusan. Kemudian ketujuh, LBH Cipta Karya Keadilan. Delapan, TAPP (Tim Advokasi Peduli Pemilu). Sembilan ... oh, Denny Indrayana ada dua ini. Kemudian sembilan, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Berarti yang belum ... belum hadir ini ada satu, dua ... satu, dua, ya, yang belum hadir, ya? Satu, Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, itu Saudara Roynal Christian Pasaribu. Yang kedua, Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi, Bandot Malera. Yang ketiga, LPPPN (Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara). Jadi, ada tiga pelapor yang belum hadir, ya? Benar? Di itu tidak ada, di Zoom? Tidak ada, ya? Nah, baik, Saudara-Saudara sekalian, saya ucapkan selamat datang bagi Saudara-Saudara sekalian. Saya berharap Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya forum ini, Majelis Kehormatan ini baru dibentuk, sebelumnya namanya Dewan Etik, sekarang ini Majelis Kehormatan. Bisa permanen tiga tahun, tapi untuk yang kali ini, ad hoc dulu, yang ini dulu karena mendesak ini. Nah, jadi ... apa namanya ... status sementara MKMK ini ad hoc untuk mengatasi kasus yang terjadi sebagai akibat Putusan MK berkaitan dengan syarat capres yang sangat kontroversial. Nah, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik, baru kali ini, gitu lho ya. Jadi, Saudara-Saudara sekalian, terlepas dari Saudara ini berasal dari mana, sekarang ini masyarakat politik ini terpecah lima. Kubu sini, kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara. Pada marah semua. Nah, jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri, gitu lho. Untuk public education, bagus sekali ini. Civic education, bagus sekali. Ini enggak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini. MK semua dengan segala macam emosinya, bagus itu. Jadi kalau kita lihat dari langit, waduh, ini harus disyukuri, bagus ini. Dan yang membuat sejarah itu, ya Saudara-Saudara ini, yang melapor ini. Jadi, saya ucapkan selamat datang di sini dan mari kita syukuri. Jadi, maksudnya dengan semangat bersyukur begitu, jangan marah- marah juga di sini, biasa-biasa saja, kita adu ide saja, gitu lho. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal 17
fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan. Akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka Majelis Kehormatan MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu. Soalnya itu yang harus menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Ini kan urusan tetek bengek, ini rebutan jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan lebih tinggi lagi, gitu. Orang yang berebutan kekayaan, sama, dapat kekayaan, dia pakai untuk mencari kekayaan lebih banyak lagi. Jadi, semua orang ini tidak caring, sharing, giving to the country, ya. Kebanyakan orang itu hanya taking, asking, requesting. Dan bila perlu, robbing[sic!], gitu lho. Ini gara-gara neoliberalisme di pasar ekonomi politik itu kayak gitu, maka akal sehat tuh kalah. Nah, saya berharap Saudara-Saudara datang ke sini dengan semangat, kita hidupkan ini akal sehat. Terlepas dari latar belakang kita masing- masing. Ya, ketahuanlah ini Julius Ibrani kira-kira dukung siapa ini, ya kan, kelihatan Selestinus ini kira-kira dukung siapa. Bisa dibaca, tapi enggak usah kita omongin. Kita bicara akal sehat saja di sini, gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya dulu. Ini masing-masing berapa tadi? 10, ya? Enggak ini untuk ngecek, ya. Kami harus ngecek. Kepentingan hukum Saudara ini apa? Berkaitan dengan ini, supaya ada reasoning. Jadi jangan sekadar mau cari panggung. Enggak lah, kalau cari panggung, Saudara enggak begitu. Cuma, kan kita harus cek. Harus dicatat ini, jadi bahan pertimbangan kami nanti. Karena yang kita mau (dalam tanda petik) "adili" ini bukan orang sembarangan, para negarawan, 9 orang pula. Nah, begitu. tolong dijelaskan kepentingan hukum Saudara ini apa? Ini kan berkaitan dengan legal standing. Harus dijelaskan. Anda harus menjelaskan bahwa Anda ini relevan punya kepentingan, misalnya gitu. So, itu kami harus pertanggungjawabkan waktu menilai bukti-bukti, gitu. Jadi, saya undang Saudara mulai ... Jadi sebelum saya nanti beri kesempatan Para Anggota Majelis, sebelah kiri saya Prof. Bintan Saragih yang sudah beberapa kali menjadi Anggota Dewan Etik. Kemudian satu sebelah kanan saya, Bapak Dr. Wahiduddin Adams yang di dalam PMK memang harus satu dari antara tiga, ada hakim yang aktif, inilah membedakan peradilan etika dan peradilan hukum. Dalam peradilan etik itu campuran antara masalah internal, privat, dan masalah publik. Makanya gabung orang luarnya dua, tapi tetap harus ada orang dalam untuk check and balance, gitu ya. Jadi ini Pak Wahid ini Hakim yang dari sembilan itu paling sedikit dilaporkan. Beliau ini dipilih oleh RPH MK, sedangkan beliau senior, ya kan, adalah yang sudah pengalaman di Dewan Etik sebelumnya. Saya enggak dilihat sebagai siapa-siapa karena saya ini pendiri MK, saya pendiri DKPP, saya pun mempelopori peradilan etik terbuka. 18
Dan untuk Saudara ketahui, ini ruangan ini kami yang bikin dulu, makanya saya nostalgia juga ke sini, begitu ya. Jadi saya mau mulai dari sini. Barangkali Pak Petrus dulu. Tolong dijelaskan, enggak usah substansi dulu ya, kan kita baru klarifikasi. Anda dikasih kesempatanlah kira-kira lima menit gitu. Paling lama sepuluh menit, silakan. 123. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Jadi kepentingan Pelapor dari Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, yaitu karena kami melihat posisi Mahkamah Konstitusi dalam waktu hampir satu tahun ini, berarah dalam posisi ... terutama Hakim Ketua Prof. Dr. Anwar Usman berada dalam posisi tidak bebas, tidak Merdeka. Bahkan, lembaga ini pun menjadi tidak merdeka karena setiap kali ada uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, itu salah satu pihak yang ada di dalam setiap perkara itu adalah presiden. Sementara dengan hubungan seperti itu, baik lembaganya maupun sembilan Hakim Konstitusi itu seperti berada dalam keadaan tidak bebas. Padahal, salah satu adalah terpenting dari Hakim-Hakim, yang mahkota kemandiriannya. yaitu Jadi, kami melihat bahwa kemandirian atau kebebasan Hakim Konstitusi ketika berhadapan dalam perkara uji undang-undang, terlebih-lebih perkara yang menyangkut Perkara 90 yang kemarin sudah diputus, itu sarat dengan hubungan nepotisme atau boleh dikatakan salah satu Hakim Konstitusi yang ... atau Hakim terlapor berada dalam hubungan keluarga semenda, yang menurut Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman, dia harus menyatakan diri mundur. Begitu juga pihak ... pihak pemberi keterangan, dalam hal ini ada perwakilan dari presiden, tetapi juga tidak pernah mengatakan keberatan dengan hubungan seperti itu. Jadi, kami melihat posisi seperti itu, maka kami berkepentingan supaya Mahkamah Konstitusi harus betul-betul dalam keadaan merdeka dari segala campur tangan atau pengaruh apa pun. Begitu, Pak, terima kasih. 124. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik. Itu kan substansi perkaranya? Tapi Anda ini sebagai apa ini tadi? Perekat Nusantara. Kaitannya dengan perkara ini apa, begitu? Itu tolong dijelaskan. Kan, ini saja masing-masing ini punya latar belakang. Saudara ini kan (...) 19
125. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Ya (...) 126. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Pengacara terkenal, dulu pembela TPDI. 127. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Ya. 128. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Nah, ini. 129. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Di dalam Peraturan Mahkamah Agung ... eh, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, itu memberi landasan kepada perorangan, atau kelompok masyarakat, atau lembaga untuk boleh melakukan sebagai Pelapor, terkait dengan dugaan pelanggaran etik oleh seorang Hakim Konstitusi. Karena kami ini adalah kelompok masyarakat yang satu profesi, yaitu profesi pengacara, ya, kami ambil posisi itu untuk menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran etik. 130. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke. Jadi, bukan anu ... ya, bukan organisasi kayak Peradi, gitu, ya? 131. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Bukan, bukan. 132. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ini cuma kumpulan para advokat? 133. PELAPOR: PETRUS SELESTINUS Ya. 20
134. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, terima kasih. Nah yang kedua, saya lanjutkan. Pak itu apa ... yang di depan ... di meja saya ini, saya sebut saja dulu, Pak Denny (Integrity), saya silakan. Apa kepentingan hukum Saudara? Atau ibaratnya kalau judicial review, apa kerugian konstitusional Saudara itu dengan persoalan etika ini? Apa Saudara sebagai caleg? Atau sebagai lawyer? Apa sebagai profesor? Nah, ini kan campur aduk nih, bagaimana? Silakan. 135. PELAPOR: DENNY INDRAYANA Baik, Yang Mulia Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta seluruh Hadirin yang saya hormati. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Izinkan kami menyampaikan, Yang Mulia. Tentu dalam peraturan MK ini dikatakan, "Perseorangan." Kami mewakili perseorangan saja, Yang Mulia, yang memiliki kepentingan langsung. Sedikit, Yang Mulia, mohon diberi kesempatan. Tentu kami punya latar belakang sebagai Pengajar Hukum Tata Negara, Advokat, juga pernah punya lembaga yang bergerak di bidang ... concern di bidang praktik mafia hukum atau mafia peradilan. Kami pernah aktif di Indonesian Court Monitoring. Kami juga pernah mendapat amanah untuk menjadi Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Poinnya apa? Poinnya kami selama ini selalu punya concern atau perhatian dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman kita, agar tidak diintervensi dengan mudah oleh dua tadi yang Ketua sampaikan, kekayaan dan kekuasaan. Dan selain itu, Yang Mulia, kami pada saat yang sama, sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Kongres Advokat Indonesia. Dan di dalam jawaban kami, kami menyatakan bahwa salah satu alasan kami melakukan langkah-langkah advokasi publik terkait dengan yang disampaikan putusan MK sistem pemilu yang tertutup atau terbuka adalah karena kami melihat perlu kontrol yang lebih efektif kepada Mahkamah Konstitusi, salah satunya lewat publik. Dan dalam jawaban itu kami terhadap dugaan pelanggaran etika berkait pemeriksaan perkara syarat umur capres dan cawapres. juga menyampaikan concern kami Jadi, kami punya kepentingan, Yang Mulia untuk menguatkan jawaban itu, untuk menguatkan bahwa apa yang kami sampaikan dalam jawaban kami dalam pemeriksaan kode etik itu punya dasar, salah satunya juga dengan mengatakan memang perlu ada kontrol yang lebih efektif karena kami mewakili publik, dalam artian tidak 21
punya posisi di kelembagaan negara, maka kami menggunakan kesempatan untuk menyampaikan aduan ini sebagai salah satu penguat daripada apa yang kami sampaikan dalam jawaban dalam perkara etik yang sedang kami jalani, Yang Mulia, kira-kira demikian. Terima kasih, Yang Mulia. 136. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik, cuma kan kita ini banyak status nih ya. Kalau misalnya ditanya untuk kepastian, kan kita membicarakan konflik kepentingan. Saya juga dipersoalkan orang ini, saya kan Anggota DPD, Anggota MPR, makanya saya semula enggak bersedia ini. Cuma saya diyakinkan enggak ada konflik kepentingan, karena Pak Jimly tidak nyalon lagi untuk pemilu yang akan datang, saya sudah tobat masuk DPD itu. Jadi, saya bilang, "DPD ini sebaiknya kita bubarkan saja ini," ya kan. Tapi itu soal lain ya. Artinya, tidak ada konflik kepentingan karena saya tidak nyalon lagi, sehingga nanti waktu perselisihan hasil pemilu, enggak ada masalah. Apalagi saya punya beban sejarah, belum pernah MK terpuruk image-nya kayak sekarang. Saya sebagai pendiri enggak tega, maka saya bersedia ini. Nah, kalau bisa, Anda ini harus pasti, profesor, advokat, apa caleg? 137. PELAPOR: DENNY INDRAYANA Terima kasih, Yang Mulia. (Ucapan tidak terdengar jelas) kami ... betul, Yang Mulia, pertanyaan yang sangat penting. Dalam kesempatan ini, kami menggunakan klausul sebagai perseorangan, Yang Mulia, yang concern dengan persoalan tata negara. Dan tentu saja juga sebagai advokat karena tadi terkait aduan kami di Majelis Etik Kongres Advokat Indonesia Yang Mulia. Perseorangan yang sekarang menjadi Advokat, Yang Mulia. 138. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ya dia ngotot, dia enggak mau nyebut calegnya itu dia. Ya, sudah, enggak apa-apa, yang penting perorangan warga negara bernama Prof. Denny Indrayana mengajukan laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik, walaupun nanti di statusnya, itu kan bisa dijelaskan who is who-nya. Enggak apa-apa, ini kan kita terbuka saja, kita kan pakai akal sehat saja ini. Jadi bukan kasak-kusuk ini. Ya gitu ya. Oke, terima kasih, Pak Denny. Jam berapa ini di Melbourne? 22
139. PELAPOR: DENNY INDRAYANA Terima kasih, Yang Mulia. Jam 3 kurang 10 menit, sore hari, Yang Mulia. 140. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, Pak Denny sudah, Pak Petrus sudah. Lanjuti saja, urutan saja, silakan. Nomor berapa tadi, ya? 141. PELAPOR: FURQAN JURDI Furqan Jurdi, Yang Mulia. 142. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Perhimpunan Pemuda, Furqan? 143. PELAPOR: FURQAN JURDI Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai kepentingan hukum Para Pelapor dalam laporan ini. Pertama, kami adalah Perhimpunan Pemuda Madani ini adalah komunitas literasi yang memang bergerak di bidang hukum, bidang hukum dan demokrasi. Jadi concern kami memang dari dulu adalah mengkaji tentang masalah-masalah hukum dan masalah-masalah beberapa kali kami mengkaji masalah Mahkamah Konstitusi. Mengenai legal standing dalam permohonan ... anggaplah saja legal standing dalam laporan ini, kami juga adalah para anak muda yang di bawah 40 tahun, tapi tidak bisa mencalonkan diri berdasarkan keputusan MK karena belum pernah menjabat sebagai bupati dan gubernur, katakanlah. Atau kepala daerah yang dipilih oleh pemilihan umum. Jadi kepentingan hukum kami langsung kena di situ, akibat ada Putusan 90 itu, kepentingan hukum kami. Jadi kami merasa ada ketidakadilan, ada kerugian-kerugian yang mendasar bagi kami dalam konstelasi demokrasi dari pemilihan umum itu. Kemudian, Majelis Yang Mulia. Saya kira sebagai warga negara juga kami berhak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pejabat negara karena Hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah pejabat negara yang apabila putusan-putusannya, dalam hal ini putusan mengenai pengujian undang-undang atau norma suatu undang-undang itu, pasti akan berlaku secara meluas, dan itu pasti akan secara langsung, akan berdampak kepada kami Para Terlapor. 23
Oleh sebab itu, Yang Mulia, berdasarkan alasan-alasan itulah, kami mengajukan laporan ini. Terima kasih. 144. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik, jadi persoalan Saudara soal pengalaman itu, ya. Bukan soal 40-nya? Kalau di bawah 40, malah senang Saudara, ya. Cuma pengalaman sebagai (...) 145. PELAPOR: FURQAN JURDI Tapi ada klausul tambahan, itu yang akhirnya membuat tidak ini ... klausul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, penambahan norma itu. 146. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke. Ya, ya, ya, masuk akal. Jadi karena itu, yang terlapor cuma tiga, ya? 147. PELAPOR: FURQAN JURDI Cuma tiga. Betul, Yang Mulia. 148. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Yang dua, Saudara senang? 149. PELAPOR: FURQAN JURDI Saya senang. 150. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Kepada yang empat? 151. PELAPOR: FURQAN JURDI Yang sebenarnya saya kurang senang itu dua, yang concurring opinion. Tapi karena mereka, saya ... sebenarnya harus ditempatkan sebagai pendapat yang berbeda sebenarnya. Karena mereka apa namanya ... frasa mereka itu kan (...) 24
152. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ya, sudah, sudah, itu ndak ... saya ... nanti saja, ya (...) 153. PELAPOR: FURQAN JURDI Pokoknya yang enam itu, Yang Mulia, saya tidak ... saya berterima kasih kepada mereka karena tidak me ... bersependapat dengan tiga ini. 154. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, oke. Ngomong-ngomong, tadi umur Saudara berapa? 155. PELAPOR: FURQAN JURDI Saya 31 tahun, Yang Mulia. 156. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, ya, ya, ya, pantes, pantes. Oke. Sudah ... Saudara Furqan sudah. Siapa lagi nih, Pak? Pak Petrus sudah. Pak Bob Hasan? Nah, Pak Bob Hasan. 157. PELAPOR: BOB HASAN Sedang berusaha nih, Yang Mulia. Berusaha untuk mendekatkan tentang apa yang menjadi harapan Yang Mulia, pertanyaan kepentingan hukum kepada kami, ya. Saya mencoba menggambarkan terlebih dahulu dari perspektif awal. Bahwa kita mengenal political of law dan supreme of law. Dan kedua hal ini adalah sangat berkaitan sekali. Karena kita sama-sama tahu bahwa ada peristiwa politik, sehingga lahirnya Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam Reformasi, kebutuhan yang kemudian untuk merasionalisasi Trias Politica, bagaimana legislatif atau pembuat undang-undang yang menjadi representasi daripada parlemen, yang kemudian juga itu boleh dikatakan sebagai kelompok-kelompok agar tergulirnya, ya, order tersebut, sehingga berkurang kekuasaan reformasi. Sebagaimana kita ketahui reformasi itu adalah reform, kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai firm maupun format bangsa kita. Maka 2003 kita sama-sama tahu, Mahkamah Konstitusi coba membelah, ya. Dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi, kita membelah agar kepentingan-kepentingan 25
politik yang di masa Order Baru tidak dikendaki oleh masyarakat, itu tidak terjadi lagi. Sehingga, punggawa diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai punggawa konstitusi itu sendiri. Maka oleh karenanya, kita melihat dalam supreme of law di sini, saya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan. Di situ telah terlihat pula bagaimana penegakan hukum, sebagaimana apa yang wajib dilakukan, yang tidak wajib, bahkan yang dapat disebut sebagai melanggar yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini sangat sama sekali tidak, ya, tidak mencerminkan terhadap politik hukum yang berangkat daripada peristiwa politik di Orde Reformasi. Bilamana atau ketika ada seorang Hakim Mahkamah Konstitusi yang notabene adalah sebagai seorang negarawan, yang menyatakan bahwa ini adalah legal policy yang bukan dan seluruhnya kenapa dilemparkan kepada Mahkamah Konstitusi persoalan-persoalan ini. Sehingga, itu melahirkan atau menjadi satu persepsi publik, Mahkamah Konstitusi ini menjadi tidak ... menjadi tidak manfaat sebagaimana cita-cita tahun 2003, berdirinya Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi dasar pemikiran kami, latar belakang kami. Dan dari sini, saya berharap Yang Mulia dapat melihat di mana kepentingan hukum yang kami laporkan pada kesempatan ini. Dan sebagai warga negara, tidaklah layak oleh karena saya coba masuk sedikit substansi, sebagai advokat, saya tahu persis, bagaimana dissenting opinion. Dissenting opinion bukanlah political opinion, bukanlah sebagai emotion opinion, tetapi betul-betul harus mengacu kepada pokok perkara, perkara apa yang sehingga menjadi perbedaan pendapat itu. Tetapi tidak dengan serta-merta, sekian hari, dalam waktu yang dekat, atau ... ini saya singkat-singkat, Yang Mulia, selama berpengalaman di dalam Mahkamah Konstitusi, hal ini tidak mendidik, bahkan inilah yang membelah persepsi publik, sehingga timbulnya persepsi-persepsi yang negatif. Demikian, Yang Mulia. 158. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Terima kasih, Pak Bob Hasan, terkenal sejak jaman Orde Baru. Saya pikir sudah tua, eh, ternyata masih muda. Baik kita lanjutkan. Oh, sama, sudah tadi ya? Sekarang Pak Julius. 159. PELAPOR: JULIUS IBRANI Baik, terima kasih, Yang Mulia, saya mewakili PBHI secara kelembagaan. Jadi, dalam konteks administrasi, kami merujuk pada akta pendirian, termasuk perubahan terakhir dari PBHI, yang pada intinya 26
memiliki yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, serta mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia. visi untuk terwujudnya negara tiga, pertama memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia, yang mana kami juga tercatat sebagai Organisasi Bantuan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kerja-kerjanya, kami bagi menjadi Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti seminar, lokakarya, dan juga penelitian. Dan yang terakhir, poin kelima adalah melakukan advokasi hak asasi manusia. Jadi, perlu kami sampaikan juga, dalam hal advokasi hak asasi manusia ini, juga termasuk advokasi kebijakan atau policy advokasi. Salah satunya adalah dengan mengajukan uji materiil atau permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga dengan mekanisme Pihak Terkait dan juga pelaporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Jadi, mungkin perlu dicatat juga, saya pribadi dan juga PBHI, mungkin adalah pihak yang paling banyak melaporkan Hakim Konstitusi sepanjang lembaga ini berdiri, Yang Mulia. Tujuannya satu, kami tidak ingin mempermalukan, tapi tadi pesan dari Yang Mulia Prof. Jimly kami pegang teguh. Kami integritas Hakim Konstitusi sebagai menginginkan maruah dan representasi dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Makanya kami amat sangat menyayangkan, kali menyampaikan laporan, akan tetapi tidak memiliki perbaikan, hingga akhirnya beberapa Hakim Konstitusi menghadapi masalah hukum di KPK. Kami sangat berharap ada perbaikan ke depan dan tidak terjadi hal-hal yang demikian, agar legitimasi masyarakat ke Mahkamah Konstitusi tetap pada level yang tertinggi. dahulu kami sudah beberapa Dan kami juga sebagai informasi terakhir, Yang Mulia, kami bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan dan Mahkamah Konstitusi yang sudah terkonsolidasi sejak tahun 2006 hingga saat ini dan kami juga beberapa kali dipanggil secara kelompok sebagai perwakilan dari koalisi oleh Kepresidenan, baik melalui KSP ataupun langsung melalui Presiden RI. Begitu Yang Mulia, terima kasih banyak. 160. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Hebat, Saudara. Dipanggil Presiden, ya? Itu artinya civil society itu penting, walaupun Anda enggak punya senjata, enggak punya apa- apa, tapi kita harus perkuat civil society. Jangan hanya negara ini ditentukan oleh politik, partai, state, civil society, dunia usaha, dan media harus seimbang. Nah, yang paling lemah itu adalah ya civil 27
society. Padahal negara kita didirikan oleh civil society, infrastruktur sosial, ekonomi, politik sesudah merdeka itu kooptasi dari infrastruktur sosial, ekonomi, politik, civil society. Oke, jadi sekarang bagus ini, teruskan saja. Walaupun you kurus itu, kayaknya duitnya kurang ini, enggak apa-apa, ya. Media juga begitu itu, ya, kurus-kurus itu, kecuali kalau ada wartawan yang agak gemuk, nah ini mencurigakan. Oke, kita teruskan, enggak apa-apa pakai bercanda-bercanda sedikit, enggak apa-apa, biar jangan tegang. Oke, dilanjutkan. 161. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP), sebagaimana hukum acara, kami memahami bahwa kualifikasi yang kami pilih dalam hal ini adalah sebagai kelompok orang, Yang Mulia, dalam profesi kami sebagai Advokat. Kami adalah Advokat yang concern pada isu-isu pemilu dan beberapa kali menangani perkara-perkara judicial review terkait isu-isu pemilu. Nah, spesifiknya kepentingan kami apa? Karena ini memang ditentukan dalam hukum acara di dalam Pasal 1 angka 8 itu, pelapor harus membuktikan mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Nah, jadi Yang Mulia, dalam posisi kami sebagai advokat, ada setidaknya dua kepentingan kami yang dirugikan secara langsung. Pertama adalah kepentingan kami terkait moral profesi kami. Kenapa moral profesi? Karena kami sebelum berpraktik sebagai Advokat, kami disumpah menurut Undang-Undang 18 Tahun 2003 dan ada satu poin sumpah itu yang menyebutkan bahwa sebagai pemberi jasa hukum, kami akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Jadi, dugaan pelanggaran kode etik ini kami anggap akan membuat sumpah kami itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, Yang Mulia. Karena bagaimanapun juga, ketika perkara yang kami tangani di sebuah peradilan, bukanlah kami yang memutus ya, pada akhirnya itu akan diputus oleh palu Hakim. Kemudian kepentingan yang kedua, ini kepentingan terkait teknis profesi. Tadi yang pertama terkait moral profesi, yang kedua tentang teknis profesi. Apa itu maksudnya? Putusan yang kemarin yang dipermasalahkan, Putusan 90 ini tentang Undang-Undang Pemilu, Yang Mulia, dan sekarang persis kami juga sedang melaksanakan persidangan Pengujian Undang-Undang yang sama di dalam Perkara Nomor 129. Nah, karena terjadi dugaan pelanggaran kode etik, kami khawatir kalau dugaan pelanggaran kode etik ini tidak ditangani dan tidak diputus oleh MKMK dan kami khawatir 28
itu akan terjadi langsung dengan perkara juga yang sedang kami tangani. laporan ini, tanpa bermaksud membahas sudah melaporkan perbuatan yang sangat spesifik, ada dua bentuknya. Kami tidak akan sebutkan, ada dua perbuatan spesifik sekali dugaan pelanggaran etik. Yang pada intinya, itu melanggar asas yang sudah sangat dikenal, yaitu nemo judex in causa sua, "Seorang hakim tidak boleh mengadili substansi yang menyangkut kepentingannya sendiri." Yang Mulia, pada akhirnya di dalam substansinya, kami Nah, pada intinya itu, Yang Mulia. Kami sebagai advokat berharap mudah-mudahan MKMK ini bisa mengembalikan muruah Mahkamah Konstitusi kembali, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya, bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih, Yang Mulia. 162. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik. Lupa tadi saya, namanya Gugum, ya? Gugum. Gugum Ridho Putra. Gugum, apa itu artinya Gugum, ya? 163. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Kalau kata ayah saya (...) 164. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Biasanya Gugun, Gugun, ini M ... M, ya? 165. PELAPOR: GUGUM RIDHO PUTRA Ya, kalau kata ayah saya, artinya gagah, Yang Mulia. 166. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, ya sudah, kita ikut saja bapaknyalah, punya hak prerogatif dia. Baik, terima kasih, Saudara Gugum. Nah, sekarang mana lagi yang belum tadi? Ahmad Fatoni? Bukan sudah tadi? Oh, belum, ya? 167. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Kami belum, Yang Mulia. 29
168. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, ya, ya, silakan, Ahmad Fatoni. 169. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Ya. Oh, bukan, Yang Mulia. Dari Tim Advokasi Peduli Hukum, Yang Mulia. 170. PELAPOR: AHMAD FATONI Ahmad Fatoni, Yang Mulia. 171. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, ya, ya, ya, silakan. 172. PELAPOR: AHMAD FATONI Pertama-tama, saya mohon izin, Yang Mulia, untuk mematikan kamera karena sedang di perjalanan. Jadi, sinyalnya kurang stabil, Yang Mulia, kalau (...) 173. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, oke. 174. PELAPOR: AHMAD FATONI Jadi, yang pertama, saya mewakili dari Advokat Lisan. Advokat Lisan ini kepanjangannya adalah Lingkar Nusantara, Yang Mulia. Jadi, concern kami itu adalah memang advokasi-advokasi di bidang hukum terkait dengan kepemiluan, Yang Mulia. Nah, berbicara kepentingan-kepentingan hukum kita, singkat saja, Yang Mulia. Bahwa tadi sebenarnya sama dengan rekan yang sebelumnya. Karena kita adalah komunitas advokat, ya, kan. Dimana kalau kita berpraktik, bekerja itu, banyak bersinggungan dengan aparat penegak hukum yang lain, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Kalau seandainya ke depannya terjadi lagi hakim dalam memutus perkara seperti yang kami laporkan ini kepada Prof. Saldi Isra, yang dimana kami melihat dalam pertimbangan hukumnya lebih kepada banyak pendapat subjektif dari yang bersangkutan, Yang Mulia. Kami menilai, semestinya dalam memuat pertimbangan hukum lebih mementingkan aspek yuridis, Yang Mulia. 30
Nah, kalau ... kalau ini ke depannya menjadi yurisprudensi dan bisa ditiru oleh Hakim-Hakim yang lain, kami melihat akan ada kekacauan hukum, Yang Mulia. Jadi, di situlah kami bergerak, ya kan, Advokat Lingkar Nusantara untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik ini, Yang Mulia. 175. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Terima kasih, Saudara Ahmad Fatoni, ya? 176. PELAPOR: AHMAD FATONI Ya, sama-sama, Yang Mulia. 177. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Lanjut. 178. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Terima kasih, Yang Mulia. 179. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Silakan. 180. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Dari Advokasi Peduli Hukum, Yang Mulia. Jadi, perkenalkan, kami ini komunitas advokat, ya, Yang Mulia, yang melakukan pengawalan terhadap semua kebijakan maupun peraturan perundang-undangan. Kami di sini melaporkan, ya sebetulnya dalam laporan kami meminta inisiatif, Yang Mulia, kepada Dewan Etik, ya, untuk memeriksa sembilan Hakim Konstitusi. Kenapa kami Advokat terpanggil, ya untuk menyampaikan laporan ini? Karena tentu, ya dalam Undang-Undang Advokat, jelas ya dalam penjelasan pun, ya sudah dijelaskan bahwa kami setara dengan penegak hukum. 181. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ini TAPP? Ini TAPP ini? Tim Advokasi? 31
182. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Ya. 183. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Sama dengan Gugum tadi? Oh lain? 184. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Beda, beda. 185. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, oke, terus-terus. 186. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Jadi, kenapa kami para Advokat terpanggil menyampaikan laporan untuk inisiatif dari Dewan Etik, kenapa? Karena kan kami Advokat ini setara ya dengan penegak hukum lainnya. Kemudian juga kami dalam menjalankan profesi, tentu, ya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat berkeadilan. juga harus ya menyadarkan ya hal-hal fundamental masyarakat itu di depan hukum. Jadi kepentingan hukum kami apa? (sinyal Zoom terputus-putus) tentu merasa dilecehkan karena adanya Putusan MK Nomor 90 ini. Kenapa? Karena justru seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga undang-undang, Undang-Undang Dasar, seharusnya justru lebih objektif dalam memutus suatu perkara. Karena kami melihat disini justru sembilan Hakim ini tidak objektif dan kami memastikan bahwa dari (sinyal Zoom terputus- putus) Indonesia meminta inisiatif dari Dewan Etik untuk memeriksa sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 90. Kemudian, kami Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Prof. Jimly atas kesempatannya. 187. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik, ini Saudara siapa namanya tadi? 188. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Dengan Johan. 32
189. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Enggak, dari 15 orang ini siapa nama Saudara? 190. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Saya nomor 1 itu, Yang Mulia. 191. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, anu Johan? 192. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Johan Imanuel. 193. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ya, enggak, jadi Anda tetap sembilan, ya? Tadi siapa namanya ... Pak Aruan bilang satu saja yang dilaporkan. Tolong nanti kami akan ada rapat internal jam 13.00 WIB, tolong pastikan kalau ada perubahan mau dijadikan cuma satu saja, ya kan, itu tolong disurati sekarang, pakai WA juga boleh, ya. 194. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Izin, Yang Mulia, kami pastikan sembilan orang karena sistem laporan (sinyal Zoom terputus-putus) yang ditujukan melalui WA dan juga email. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Jimly. 195. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke ya, sebelum jam 13.00 WIB ya, kami akan mengatur jadwal dan sebagainya. Baik, sudah semua? 196. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Pastikan hari ini, Yang Mulia. Terima kasih. 197. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke, oke, sudah semua, ya? 33
198. PELAPOR: ANDI Izin, Yang Mulia? 199. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Masih ada lagi? 200. PELAPOR: ANDI Izin, Yang Mulia, belum. 201. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh maaf, Cipta Karya belum, silakan ... Keadilan, ya silakan. 202. PELAPOR: ANDI Izin, Yang Mulia, terima kasih untuk waktunya. Kami dari ... kalau perihal legal standing, berdasarkan Pasal 1 yang nomor ... angka 8, dibilang di sini pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi, maka kami di sini sebagai lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang kami laporkan. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan bergerak pada bidang advokasi dan bantuan hukum dan juga edukasi hukum, Yang Mulia. Maka dari itu, kami terpanggil untuk mengajukan dua laporan terpisah ini. Karena MK ini sebagai penjaga konstitusi muruah lembaga ini, kami sebagai calon advokat merasa penting dan terpanggil untuk membenahi apa yang seharusnya moral seorang hakim, seorang negarawan tidak seperti demikian. Terima kasih, Yang Mulia. 203. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Jadi Saudara ini baru calon advokat, belum jadi advokatnya? 204. PELAPOR: ANDI Betul, Yang Mulia. 205. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Mahasiswa sudah tidak lagi, advokat belum? 34
206. PELAPOR: ANDI Belum, Yang Mulia. 207. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Jadi sebagai apa tuh? 208. PELAPOR: ANDI Lagi magang, Yang Mulia. 209. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Sekarang statusnya sebagai apa? 210. PELAPOR: ANDI Staf, Yang Mulia. Staf advokat, Yang Mulia. 211. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Staf? 212. PELAPOR: ANDI Staf advokat, Yang Mulia. 213. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, staf pegawai advokat. Kenapa enggak advokatnya yang maju? Kok Saudara teken sendiri? Yuk bikin konsep (...) 214. PELAPOR: ANDI Baru selesai kemarin PKPA-nya, Yang Mulia. 215. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, nunggu SK? 216. PELAPOR: ANDI Ya, betul, Yang Mulia. 35
217. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Saudara sukses ini, cepat keluar SK itu. Oke, jadi itu nanti kami pertimbangkan ya. Jadi, soal legal standing itu kan sudah ada aturannya, nanti bergantung tafsirnya, apakah ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini juga jadi pembelajaran bagi Anda. Tidak semua warga negara, 270 juta tiba-tiba mengajukan laporan semua. Ah, kelenger kita. Jadi memang harus ada pembatasan. Nah, jadi Anda statusnya ini staf dari kantor advokat, ya. Alumni, dari mana? Alumni mana? Fakultas hukum mana? 218. PELAPOR: ANDI Universitas Pamulang, Yang Mulia. 219. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Universitas Pamulang. Wah, saya kasih kuliah umum kemarin di situ, baru. Oke, terima kasih. Saudara, siapa namanya tadi? Andi, ya? 220. PELAPOR: ANDI Andi, Yang Mulia. 221. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oke. Siapa lagi? Masih ada satu lagi yang belum? Sudah habis? Baik, kalau sudah habis. Ada lagi, siapa? Yang di Zoom? Oke, Johan, Johan. Suaranya kurang jelas, coba di anu. 222. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Izin, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Peduli Indonesia memastikan sembilan Hakim Konstitusi yang kami minta untuk diperiksa. Terima kasih, Yang Mulia. 223. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, jadi sembilan, ya. Jadi tidak berubah. Kalau tidak berubah, berarti suratnya sudah kita terima. Ya, itu saja yang sudah, enggak usah pakai surat baru lagi, ya. 36
224. PELAPOR: JOHAN IMANUEL Yang Mulia, terima kasih. 225. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik, terima kasih banyak, Saudara-Saudara sekalian. Berarti yang belum hadir ini ada tiga, sampai ini jalan, belum juga hadir, yaitu Perkumpulan Aktivis Pemantau Pemilu ... Pemantau Hasil Reformasi 98. Kedua, LPPPN (Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara). Dan yang ketiga Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan. Nah, nanti kami akan rapatkan, apakah yang tiga ini akan terus, gitu ya, atau dianggap tidak serius, bisa saja, tapi belum kami putus. Kalau dia serius, dia datang dong. Walaupun Zoom, pakai Zoom saja bisa. Dari mobil saja bisa. Nah, bisa kita tafsirkan bahwa ini tidak serius. Bisa begitu, kan? Tapi belum diputuskan, biar nanti kami jam 13.00 WIB akan merapatkannya. Yang kedua, Saudara, ya, klarifikasi sudah ini, yang harusnya klarifikasi ini seperti tadi saya bilang, di sidang pendahuluan. Tapi supaya kita cepat karena waktu enggak banyak, waktu kita cuma 30 hari. Dan sebetulnya kalau ngejar tanggal pengesahan calon, itu kan tanggal berapa itu? Lebih cepat lagi, bulan November ini. Nah, jadi dengan banyak pelaporan ini, kami mesti kerja cepat. Nah, maka jadwal sidang, ya, akan ditentukan nanti. Kami rapat jam 15.00 WIB, ya. Kami akan mengatur jadwal sidang, minimal tiga hari panggilan. Panggilan itu tiga hari, berarti harus siap-siap. Jadi, sesudah hari ini, nanti kami putuskan besok, tiga hari itu Senin apa Selasa? Tiga hari kerja, Selasa, ya? Nah, berarti Selasa akan ada sidang. Cuma, ya, kan, siapa duluan, ini kami mau atur dulu. Apakah itu berdasarkan Pelapor yang jumlahnya 14 itu atau berdasarkan Terlapor, gitu, misalnya. Nah, itu nanti kami rapatkan. Atau klasternya substansinya. Kalau substansi yang sama, ya, sudah sama, bareng saja, gitu. Mohon maaf, itu harus kami tempuh karena waktu enggak ada, mendesak. Dan bukan hanya mendesak jadwalnya itu, tapi juga mendesak karena emosi publik yang harus kita manage, kita harus kelola. Ini bisa ke mana-mana, gitu, lho. Mending ... enggak usah orang masyarakat biasa, pejabat-pejabat itu pada emosi semua ini, menteri-menteri emosi semua, telepon saya emosi. "Aduh," dalam hati saya, "Kok setingkat you, kok emosional?" Gitu, lho, Pak Petrus. Jadi, kita di sini, sudah kita pakai akal sehat, jangan emosi, ya. Anda juga nanti jangan ... jangan emosi. Jadi, harus siap-siap, nanti sidangnya itu mulai Selasa. Cuma siapa yang duluan, biar kami rembuk, gitu, ya. 37
Nah, kalau misalnya sudah dipanggil sidang, sidang itu sekaligus, ya, mengulangi sedikit ini klarifikasi dan sekaligus pembuktian. Jadi, misalnya Saudara sudah siap mau menghadirkan saksi, misalkan, menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian Anda, silakan dari sekarang disiapkan. Enggak usah nunggu proses-proses administrasi, tetek bengek yang ... ya, kan? Kadang-kadang sarjana hukum itu sangat prosedural, gitu, melihat hukum titik koma. Nah, itu bukan SH, tapi STK (Sarjana Titik Koma). Saya berharap Anda jangan begitu, ya. Jadi, siapkan dari sekarang, diantisipasi berbagai kemungkinan itu. Kalau ada perlu saksi, perlu apa untuk memperkuat Anda punya argumen nantinya. Oke? Gitu, ya? Tapi ... tapi biar kami rapatkan dulu, nanti siang jam 13.00 WIB ... eh, jam ... ya, jam 13.00 WIB, sesudah rapat ini selesai. Mungkin 12.00 WIB kita bisa mulai. Saya kira, itu sebagai penjelasan umum. Saya undang Prof. Bintan, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Saudara-Saudara Pelapor? Silakan, Pak. 226. ANGGOTA: BINTAN R. SARAGIH Terima kasih, Ketua Sidang, Ketua MKMK, saya hanya berharap ya karena kemungkinan besar sebagian besar dari kawan-kawan ini akan lanjut nanti. Karena mungkin maksudnya juga lanjut, ya, kecuali kalau kita baca ada sekadar main-main di dalamnya itu, itu kita akan akan coret, ya. Tapi kalau sudah seperti ini, semuanya serius, kami ingin hari gilirannya dibawa buktinya, ya, buktinya itu diperkuat. Kalau ada tambahan bukti, silakan. Boleh kok menambahkan buktinya, supaya nanti sidang kita ini serius karena ini disorot oleh masyarakat, ya, pembuktian ini. Juga kalau ada saksi, saksinya itu dikasih tahu sama kita lebih cepat, ya. Ya, Pak, ya, saksinya dikasih tahu, supaya bisa digilir waktunya. Ini hanya sampai tanggal 24 November maksimal, ya Pak? Pak Wahid, ya, 24 November selesai ini, ya. Jadi, tolong dibantu, saling membantu kita. Jadi, ini serius kemudian masyarakat menunggu, tapi Bapak-Bapak juga, kawan- kawan rekan ini menyiapkan bukti yang diperlukan. Dan kalau mengajukan saksi juga, saksi yang benar-benar bisa menguasai apa yang akan menjadi kita ini, ya, apa menjadi bahasan kita ini. Jadi, ini yang saya harapkan. Jadi, tiga hari sesudah besok, berarti hari Selasa, mungkin giliran Bapak hari Selasa, mungkin juga ... tapi pasti dapat giliran semua yang sudah sepakat kita untuk maju. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 227. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Pak Wahid, silakan. Cukup? Ini Hakim yang paling tidak ... Pak Wahid tidak ada yang laporan ke tentang Pak Wahid, kecuali yang 38
sembilan tadi, sembilan itu kan rombongan saja, makanya dia terpilih. Alhamdulillah. jadi Saudara-Saudara, ya siapkan saja, ya segala sesuatunya, kita akan bersidang mulai hari Selasa. Saya enggak tahu berapa kali. Kalau misalnya perlu, ya beberapa kali. Tapi seandainya sekali sudah cukup, ya kan, kan masalah yang sederhana enggak usah dibikin juga disederhanakan. Jadi, ini, ini bisa kita kerjakan dengan cepat, ya kan. Nah, rumit-rumit. Kalau masalahnya rumit, jangan Nah, juga saya sudah minta, tadinya hari ini tanda laporan Saudara itu sudah terdaftar atau bukan sudah ... tanda terima, saya minta sekarang saja dikasih tanda tanda terimanya. Rupanya menurut sistem IT enggak bisa harus lewat WA, harus lewat internet. Nah, itulah kelemahan internet ini, ya kan bisa lebih cepat manual dari internet. Nah, jadi, jadi niat kita sekarang ini sudah ada kepastian, semua laporan Anda itu sudah resmi dan sesudah kami rapat nanti, langsung masuk dalam berita registrasi, ya, naskah registrasi. Sehingga laporan Anda sudah resmi jadi perkara dan itu tercatat dalam sejarah, ya kan. Seperti pengantar saya sampaikan tadi. Anda semua ini berjasa membuat sejarah, oke. Semua landmark decision dalam sejarah peradilan di dunia, atau istilah Inggrisnya, semua leading case, ya, kalau istilah Inggrisnya dalam sejarah, itu nanti kalau sudah diputus, yang dapat nama hakimnya. Tapi sebenarnya itu, hakimnya itu cuma memutus sesudah diyakinkan oleh Anda, pelapor, pemohon, penggugat, lawyer. Jadi yang paling besar jasanya di mata Tuhan, ya, yang pelapor ini, nah gitu lho. Kira-kira kalau laporan Saudara ini murni, tulus gitu ya, menggunakan akal sehat tadi, Saudara ini lebih duluan masuk surga, gitu lho, dari kami-kami yang memutus, ah gitu ya. Jadi kalau di dunia yang terkenal itu hakimnya Marbury vs Madison, padahal sebenarnya dia hanya memutus karena berhasil diyakinkan. Lawyer yang sebenarnya berjasa. Nah, jadilah lawyer atau pemohon, atau pelapor seperti itu. Jadi saya kira itu saja, Saudara-Saudara, ya, kita ketemu lagi dalam persidangan. Eh, siapa itu? 228. PELAPOR: DENNY INDRAYANA Izin, Yang Mulia, izin Denny Indrayana. 229. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, ya. Boleh-boleh, silakan. 39
230. PELAPOR: DENNY INDRAYANA Yang Mulia, dengan segala hormat, izin menyampaikan terkait dengan jadwal, Yang Mulia. Salah satu pertimbangan terhadap kerugian kami sebagai perseorangan maupun sebagai yang concern dengan atau kepemiluan ini adalah untuk kaitannya dengan Pemilihan Presiden 2024. Saya baru saja membuka lagi jadwal, Yang Mulia, dan jadwal yang terkait dengan pemeriksaan etik ini adalah pengusulan bakal pasangan calon pengganti di KPU. Tahapannya itu, Yang Mulia, kalau menurut jadwal yang kami baca adalah 26 Oktober hari ini sudah bisa ada calon pengganti, hanya sampai tanggal 8 November, Yang Mulia. Dan itu artinya, hanya kalau kita berhitung hari kerja dari sekarang sampai tanggal 8 November, itu hanya ada ... saya tadi hitung 10 hari kerja. Saya tidak tahu, apakah ini akan menjadi pertimbangan Yang Mulia tentu saja, tapi salah satu kenapa kami punya maksud untuk ... tadi kalau Yang Mulia mengatakan serius, hadir, salah satu yang menjadi perhatian publik dan pertanyaan publik adalah apakah ada gunanya pemeriksaan ini? Karena concern kami dengan Putusan 90 yang kontroversial itu, sebenarnya adalah keterkaitannya dengan pasangan calon di Pilpres 2024 dan waktu terakhir untuk mengajukan penggantiannya adalah 8 November yang 10 hari kerja dari sekarang. Karena itu, tentu dengan kebijakan Yang Mulia, dengan ke- wisdom-an Yang Mulia, kami hanya ingin menyampaikan mohon dipertimbangkan dengan waktu apakah memungkinkan kita melaksanakan dengan cepat dan tentu saja akhirnya banyak hal yang harus diakselerasi, termasuk pemeriksaan- pemeriksaan, seandainya memungkinkan keterkaitannya dengan masa pendaftaran pengganti tadi, yang berakhir di 8 November 2023. yang terbatas ini, Demikian, Yang Mulia, terima kasih. 231. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Baik, jadi nanti jadwal sudah sulit ini, kami ini kan baru dilantik kemarin. Saya ini sudah dihubungi bulan lalu. Sudah, saya enggak mau. Saya bilang, "Jangan saya, yang lain saja." Tapi saya diminta lagi, diminta lagi, alasannya ya kan saya enggak nyalon lagi. Ya, sudah karena memang saya punya beban sejarah. Kita bikin MK ini bukannya gampang. Lima tahun pertama itu dimarah-marahin semua orang, itu lho. Dapat gedung ini, juga setengah mati, apalagi gedung sebelah, ya, gitu. Jadi, kami sebagai rombongan generasi pendiri, enggak tega ini membiarkan. Cuma kan saya sudah bilang, "Ini diminta lagi, diminta lagi." Mungkin di internal MK juga banyak pertimbangannya, sehingga kami baru dilantik kemarin. Nah gitu, lho. 40
Nah jadi, ya sudah, apa yang sudah terjadi, enggak usah disesali, yang penting kita cepat ini kerja ini. Makanya, hari ini langsung kita bikin rapat dan bahkan kita terabas-terabas sedikit. Itu kan yang sidang pendahuluan itu, kita terabas dikit. Dan lebih penting lagi untuk mengelola opini publik, kita bikin terbuka. Nah, coba Saudara pelajari itu PMK, itu kan harus tertutup, gitu. Nah, tapi dengan kesepakatan Anda semua tadi. Karena kalau tertutup atau terbuka, pilihannya itu soal kerugian yang di ... kepentingan yang dirugikan itu, siapa? Itu si Termohon ... Terlapor, bukan Termohon. Nah, jadi ... jadi, tetap harus tertutup pada prinsipnya, tapi untuk pembuktian oleh Pelapor, kita bikin terbuka. Anda sepakat, tadi sudah, kan? Nah, jadi ini kan ... ini kan soal kesepakatan. Hukum itu kan kontrak, kontrak publik. Makanya, Undang-Undang Dasar itu disebut kontrak sosial. Kesepakatan saja, itu jauh lebih ... lebih penting. Nah kedua, mengenai yang diminta oleh Pak Denny itu, ya. Ya, harus diterima, apa boleh buat, gitu ya. Nanti kami rapatkan, bagaimana way out-nya untuk misalnya, yang rombongannya pak ... Pelapor Pak Denny dan kawan-kawan atau Integrity Law Office ini, apa didahulukan atau dibelakangkan? Jadi, mungkin karena sifat laporannya agak sedikit beda dengan yang lain. Misalnya, yang saya baca itu, mempersoalkan juga mengenai keabsahan putusan dan dengan kemungkinan putusan dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Entar dulu soal benar salahnya, tapi itu yang ... antara lain yang dipersoalkan. Nah kalau begitu, bisa saja didahulukan. Siap enggak Anda datang ke Jakarta ini? Cepat, besok berangkat. 232. PELAPOR: DENNY INDRAYANA Yang Mulia, kami siap untuk membuktikan dan siap untuk menyelamatkan bersama-sama dengan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Kita selamatkan sama-sama, Yang Mulia, insya Allah. 233. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Oh, siap ke Jakarta, ya? Segera cari tiket. 234. PELAPOR: DENNY INDRAYANA Siap. 41
235. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ndak, ini soal serius, soal serius. Jadi, kalau dengan Zoom begini terbatas, ya. Nanti You nunjuk-nunjuk tangan mau klarifikasi, tapi enggak kedengaran, datang saja. Dan ini juga menunjukkan kepada Pelapor yang lain, masalah seserius begini, jangan tidak datang, begitu, ya. Termasuk yang tiga tadi, yang enggak hadir ini. Nah, itu patut dipertanyakan, serius apa enggak mereka ini? Kita mesti tegas. Kalau enggak serius, ya, sudah kita coret, gitu lho, ya. Nah, jadi saya rasa itu, nanti jadwalnya biar kami runding, ya. Yang penting, saya minta ... kami minta Saudara-Saudara semua siap, ya, siap membuat sejarah. Jadi, tinggalkan dulu urusan yang lain. Oke? Baik. Kalau tidak ada lagi (...) 236. PELAPOR: Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. 237. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Ya, silakan. 238. PELAPOR: CARREL TICUALU Mengacu tadi pendapat Prof. Denny bahwa tanggal 8 November memang penentuan capres-cawapres, mungkin kalau Yang Mulia berkenan, hari Senin kita mulai untuk pembuktian, syukur dengan kesaksian. Kemudian, dikasih waktu lagi mungkin Selasa ya untuk kesaksian. Saya kira itu untuk mempercepat, Yang Mulia. Dan saya kira Prof. Denny punya jet pribadi bisa langsung terbang ke Jakarta. Terima kasih, Yang Mulia. 239. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE Begini, kita ini sudah banyak melanggar ini, ya bukan melanggar sebetulnya. Kalau melanggar itu contra legem, bertentangan. Kalau ini, tidak sesuai, vrije ... jadi, enggak sama dengan yang diatur. Makanya saya bilang, kita tafsirkan bahwa sidang harus tertutup itu kenapa idenya? Selebihnya kita runding, itu bukan melanggar, tapi tidak sesuai. Nah, cuma jangan terlalu banyak juga, ini kan sudah diatur tiga hari panggilan. Ini kan baru dipanggil kemarin, Saudara-Saudara ini, kan, tapi karena semangatnya hadir semua, gitu. Saya ucapkan terima kasih itu. Cuma kalau pertanyaannya, bagaimana kalau Senin? Saya tanya Pak Wahid, aduh banyak banget kita melanggar nanti. Sebenarnya 42
bukan melanggar, bisa saja kalau disepakati. Tapi biar kami rundingkan nanti rapat, kira-kira sudahlah Selasa saja mulai. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, kan giliran. Bisa satu kali cukup, bisa juga dua kali, tergantung. Kadang-kadang kita mesti sabar juga. Saya kira begitu ya. Jadi, pokoknya siap Selasa, ya. Terima kasih banyak. Dengan demikian, rapat klarifikasi ini kita anggap cukup. Alhamdulillahirabbil alamiin. Dengan ini saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X RAPAT DITUTUP PUKUL 11.38 WIB Jakarta, 26 Oktober 2023 Risalah Rapat/Sidang ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada Rapat/Sidang di MKMK, sehingga jika terdapat keraguan ataupun kesalahan dalam penulisan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya. 43