Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas Oleh : Letkol Chk Parluhutan Sagala1 1. Latar Belakang "Pada saat undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legaislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan, undang- undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan".2 Kenyataan tersebut disebabkan oleh keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok maupun bangsa (nasional), regional dan internasional mengalami perubahan yang dinamis. Selalu terjadi perubahan masyarakat (social change). Perkembangan dan perubahan merupakan "hukum abadi'dalam sejarah kehidupan manusia.3 Perkembangan model-model kejahatan yang terjadi mengakibatkan diperlukannya sebuah reformasi dan pembaharuan dalam sistem hukum yang ada sehingga bisa sesuai dengan kondisi masyarakat yang cenderung lebih dinamis daripada hukum itu sendiri. Hal ini juga mencakup masalah pengaturan acara pemeriksaan koneksitas adalah sebuah rangkaian permasalahan hukum yang tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa kejelasan. Karena, permasalahan ini menyangkut kepada permasalahan yang sangat mendasar dalam proses penegakkan hukum, hal ini demi menjamin adanya sebuah kepastian hukum. 1 Penulis Hakim Militer Gol. V Pengadilan Militer I-04 Palembang bp. Pengadilan Militer Utama Jakarta, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta, S1 Fak. Hukum USU Medan (1992), S2 Fak. Hukum UI Jakarta (1999), S3 Fak. Hukum USU Medan (2009). 2 M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 12. 3 Ibid.
2 Saat ini dasar hukum acara pemeriksaan koneksitas diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP4, Pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 5 dan Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 6. Sejalan berlakunya UU No, 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini diperlukan suatu peraturan pelaksanaan mengenai Pasal 16 tersebut, agar ada keseragaman dan harmonisasi ketentuan acara pemeriksaan koneksitas. Dalam praktek berhukum terdapat dalam berbagai kasus perkara yang terjadi, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, sesuai ketentuan seharusnya diselesaikan menurut hukum acara pemeriksaan koneksitas. Namun kasus perkaranya diselesaikan secara splitsing atau dengan perkataan lain pelaku tindak pidana sipil tersebut diadili oleh pengadilan negeri, sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum, sedangkan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut diadili oleh Pengadilan Militer sebagai pengadilan dalan lingkup Peradilan Militer.7 2. Perumusan Masalah Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil yang bersifat limitatif dan imperatif, ternyata tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh prajurit TNI yang termasuk 4 Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 5 Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Pertahanan) dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 6 Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 7 P.A.F. Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. 249. Yang menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus diadili oleh Pengadilan Negeri, sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh militer maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh Pengadilan Militer sebagai pengadilan dalan lingkup peradilan militer.
3 yustiabel Peradilan Militer dengan warga sipil yang termasuk yustiabel Peradilan Umum tidak diselesaikan dengan acara pemeriksaan koneksitas melainkan perkaranya diselesaikan secara splitsing oleh masing-masing lingkungan peradilan yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Umum, dengan perumusan masalah sebagai berikut : Apakah menghasilkan putusan pengadilan batal demi hukum karena hukum acara pidana tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau putusan pengadilan yang dihasilkan tidak batal demi hukum? 3. Acara Pemeriksaan Koneksitas Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh oknum militer atau prajurit TNI bersama-sama dengan orang sipil yang secara yuridis formal harus diadili dalam satu lingkup peradilan umum (Pengadilan Negeri) atau dalam lingkup peradilan militer (Pengadilan Militer). Inilah yang disebut Acara Pemeriksaan Koneksitas yang selengkapnya dirumuskan dalam Bagian Kelima, Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau ada juga pakar hukum menyebutkan dengan Peradilan Koneksitas atau Koneksitas yang selengkapnya dirumuskan dalam BAB XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas8 atau Koneksitas9 adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwanya terjadi penyertaan10 (turut serta, deelneming) atau secara bersama-sama (mede dader)11 antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI). Menurut Prof Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan 8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hal. 214 9 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Bagian Pertama, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta 2014. Hal. 151. 10 HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana. Setara Press, Malang, Tahun 2015. Hal. 117-118. Masalah penyertaan (deelneming) ini di dalam pelajaran hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana tentu saja akan berhubungan pula siapa-siapa menjadi pelaku dan siapa-siapa yang menjadi pembantu di dalam melakukan tindak pidana. Untuk menentukan para pelaku dan pembantu ini diakui dan dikatakan pula oleh Tresna "bukan merupakan pekerjaan yang mudah", baik dilihat dari lapangan teoritis maupun dalam praktik penegakan hukum pidana. 11 Ibid. Hal. 152.
4 terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 56 dan 56 KUHP.12 Jika terjadi penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka primus interpares yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum. 13 Para tersangka (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian. 14 Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menentukan kewenangan keputusan berada pada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berada pada Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Maksud dan tujuan dari koneksitas memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan proses yang ditempuh ini tidak semudah seperti mengadili perkara pidana biasa. Dengan adanya koneksitas antara kedua kelompok yang berlaian lingkungan peradilannya dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuat undang-undang berpendapat, lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu lingkungan peradilan saja. Selain maksud dan tujuan diatas, Andi Hamzah menilai pengaturan tentang koneksitas ini memiliki suatu masalah praktis pada birokasi penentuan peradilan yang akan mengadili agak berlarut-larut, sedangkan dalam KUHAP dianut sistem peradilan cepat (speedy trial; contante justitie). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suatu perkara hanya bisa disidangkan sebagai perkara koneksitas jika ada keputusan dari Menteri Pertahanan dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman. Belum lagi menunggu hasil pengkajian dari tim penyidik yang dibentuk untuk menentukan apakah perkara masuk lingkungan peradilan umum atau militer, 12 Andi Hamzah, Op. cit. Hal. 214. Lihat juga 13 Jika terdapat kesamaan pendapat dalam tahap penyidikan Vide Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 199 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 14 Ibid.
5 sehingga dapat dibayangkan waktu yang akan diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Seharusnya masalah ini juga perlu untuk diperhatikan agar maksud dan tujuan dari koneksitas memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil dapat terwujud tanpa menyampingkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Jika tindak pidana penyertaan tersebut yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum, akan sejalan dengan jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 15 Namun ketentuan pengecualian diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, jika titik berat berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 16 Kompleksitas silang pendapat dan penentuan titik berat kerugian antara kepentingan umum dengan kepentingan militer pada tahap penyidikan merupakan dinamika permasalahan tersendiri di dalam praktek hukum. Sekalipun hal ini telah diatur secara tegas jika kemudian perbedaan pendapat para penyidik antara penuntut umum dan oditur tersebut, kemudian berlanjut sampai pada perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.17 Upaya untuk mengeliminir perbedaan pendapat penyidik dapat dicegah sedini mungkin, khususnya dalam hal penentuan titik berat kerugian antara kepentingan umum atau kepentingan militer tersebut sebenarnya dapat diakomodir dengan diamanatkannya Pembentukan Tim Tetap Pusat dan Tim Tetap Daerah untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas18, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 sebagai berikut : 15 Pasal 91 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP atau Pasal 200 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 16 Pasal 91 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP atau Pasal 200 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 17 Pasal 93 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP atau Pasal 202 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 18 Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor : Kep/10/M/XII/1983 - Nomor : M.57.PR.09.03 Tahun 1993 tanggal 29 Desember 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. telah
6 "(1) Tim Tetap Pusat bertugas melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas: apabila perkara dan atau tersangkanya mempunyai bobot nasional dan a. atau internasional. b. satu daerah hukum Pengadilan Tinggi. Tim Tetap Daerah bertugas melakukan penyidikan perkara pidana koneksitas, apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat lebih dari (2) sebagai berikut : a. dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi: apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat 1. dalam lebih dari satu daerah hukum Pengadilan Negeri, tetapi masih dalam satu daerah hukum Pengadilan Tinggi. apabila pelaksanaan penyidikannya tidak dapat diselesaikan oleh 2. Tim Tetap yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dan masih dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. dalam daerah hukum Pengadilan Negeri: apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkkannya terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. b. (3) Ketua Tim Tetap bertugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap yang bersangkutan agar dapat berjalan lancer, terarah, berdaya guna dan berhasil guna. (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut pada Ayat (3), Ketua Tim Tetap dapat menunjuk para pembantunya dan dengan persetujuan anggota Tim Tetap menunjuk tempat Kantor Sekretaris Tim Tetap." Unsur-unsur Tim Tetap Pusat dan Daerah dalam Pasal 2 Keputusan Bersama tersebut mengatur, sebagai berikut: "(1) Tim Tetap terdiri dari dari unsur-unsur : a. Pada Tim Tetap Pusat : 1. Indonesia; 2. Penyidik dari Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada Pusat Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat PUSPOM ABRI.19 Penyidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik 19 Lihat Keputusan Panglima ABRI Nomor tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan ABRI dan sebagaimana diubah dengan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI bandingkan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Polisi Militer TNI, Keputusan Panglima TNI Nomor : 200/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yang menetapkan penyelenggaraan fungsi-fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI, yang meliputi diantaranya Penyidikan dilaksanakan oleh Polisi Militer TNI (Pom TNI), Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), dan Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau). : Kep/04/P/II/1984 tanggal 4 Februari 1984
7 b. 3. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat OTJEN ABRI. Pada Tim Tetap Daerah : 1. Penyidik dari Markas Komando Daerah Kepolisian Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi: a. Republik Indonesia. b. c. Tinggi. Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri: a. Penyidik pada Markas Komando Wilayah Kepolisian Republik Indonesia, Markas Komando Kota Besar Republik Indonesia, Markas Komando Resort/ Resort Kota Kepolisian Republik Indonesia dan Markas Komando Sektor/ Sektor Kota Kepolisian Republik Indonesia; b. ABRI, c. 3. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat OTJEN ABRI. Pada Tim Tetap Daerah : 1. Penyidik dari Markas Komando Daerah Kepolisian Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi: a. Republik Indonesia. b. c. Tinggi. Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri: a. Penyidik pada Markas Komando Wilayah Kepolisian Republik Indonesia, Markas Komando Kota Besar Republik Indonesia, Markas Komando Resort/ Resort Kota Kepolisian Republik Indonesia dan Markas Komando Sektor/ Sektor Kota Kepolisian Republik Indonesia; b. ABRI, c. 3. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat OTJEN ABRI. Pada Tim Tetap Daerah : 1. Penyidik dari Markas Komando Daerah Kepolisian Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi: a. Republik Indonesia. b. c. Tinggi. Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri: a. Penyidik pada Markas Komando Wilayah Kepolisian Republik Indonesia, Markas Komando Kota Besar Republik Indonesia, Markas Komando Resort/ Resort Kota Kepolisian Republik Indonesia dan Markas Komando Sektor/ Sektor Kota Kepolisian Republik Indonesia; b. ABRI, c. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Jenderal Penyidik dari Polisi Militer ABRI pada Detasemen POM Oditur Militer dari Oditurat Militer. (2) Tim Tetap Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan Tim Tetap Daerah berkedudukan dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan." Namun eksistensi dan efektifikas Tim Tetap ini sejak Pembentukan Keputusan Bersama tersebut sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hasil pengamatan sementara penulis, justru Keputusan Bersama ini tidak tersosialisai dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan Pembentukan Tim Tetap ini. Dalam peradilan perkara koneksitas, KUHAP dan KUHAP Militer mengatur mengenai wewenang mengadili. Kewenangan mengadili perkara koneksitas, berdasarkan Pasal 91 KUHAP 20, yang berbunyi sebagai berikut: ` Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) titik (1) berat kerugian yang ditimbulkan oleh terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka Perwira Penyerah Perkara segera membuat Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang diserahkan melalui Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi kepada Penuntut uUmum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. tindak pidana tersebut 20 Sebagaimana diatur juga Pasal 200 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
8 (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Angkatan Bersenjata Republik Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Surat keputusan tersebut pada Ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah (3) Perkara dan Jaksa atau Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Mahkamah Militer atau Mahkamah Militer Tinggi (sekarang Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi). Penentuan kekuasaan mengadili yang relatif dalam perkara koneksitas, jika yang berhak adalah adalah Pengadilan Negeri maka harus diperhatikan Pasal 84 KUHAP yang berbunyi : (1) pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat (2) tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak Menurut ketentuan Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 21 dikatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", dari ketentuan Pasal 50 tersebut dapa dilihat bahwa peradilan umum mempunyai wewenang untuk mengadili perkara pidana. 21 Sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
9 Mencermati isi ketentuan Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum itu harus dibandingkan dengan ketentuan Pasal 9 Angka 1 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berisikan sebagai berikut : "Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 1. melakukan tindak pidana adalah : Prajurit Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu a. b. c. atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf d. c tetapi atas putusanpanglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer." Secara ringkasnya menurut ketentuan Pasal 9 Angka 1 undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI maka apabila dilakukan penafsiran secara a contrario dapat dilihat bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan orang sipil (bukan Prajurit TNI) maka pengadilan di dalam lingkungan peradilan militer itu tidak berwenang untuk mengadilinya. Maka dari ketentuan tersebut dapatlah kita lihat bahwa Pasal 9 Angka 1 tersebut merupakan ketentuan undang-undang yang bersifat lex special derogat lege generali terhadap ketentuan Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil (bukan Prajurit TNI) merupakan yurisdiksi daripada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun kemudian akan menjadi suatu permasalahan apabila ada suatu tindak pidana dimana Prajurit TNI dan warga sipil bersama-sama sebagai Terdakwa.22 Pada dasarnya pelaksanaan sidang pengadilan perkara koneksitas dilakukan oleh hakim majelis, karena menyangkut dua kepentingan lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Sehingga untuk majelis hakimnya pun terdiri dari hakim ketua 22 diunduh pada tanggal 7 Mei 2017.
10 dari lingkungan peradilan yang berwenang dan hakim anggota berimbang antara kedua lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.23 Jadi, apabila diterapkan bahwa perkara koneksitas diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka susunan majelis hakim adalah ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing dari lingkungan peradilan umum dan dari lingkungan peradilan militer secara berimbang. Apabila perkara tersebut diadili dalam lingkungan peradilan militer, maka ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum secara berimbang. Kompleksitas dan dinamika permasalahan proses yang rumit dalam rangka penyelesaian baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan perkara tindak pidana koneksitas menyulitkan penyidik maupun peradilan umum atau peradilan militer untuk menerapkan acara pemeriksaan koneksitas yang telah diatur di dalam KUHAP dan KUHAP Militer yang seharusnya berlaku mutlak (limitatif dan imperatif). Alasan pembenar dan pragmatisme penyidik dan peradilan umum atau peradilan militer yang berlindung dibalik asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi solusi tepat dalam penegakan hukum. Dapat juga dijelaskan bahwa beberapa ketentuan KUHAP maupun KUHAP Militer sebagaimana penjabaran asas tersebut, khususnya kepada tersangka atau terdakwa "berhak" untuk24 : a. segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, 23 Andi Hamzah, Op. cit. Hal. 235. Lihat juga Pasal 94 KUHAP yang selengkapnya berbunyi : Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim. (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler. (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4). Hal ini juga diatur dalam Pasal 203 UU N0. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 24M. Yahya Harahap, Op. cit. Hal. 53.
11 b. segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, c. segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, d. berhak segera diadili oleh pengadilan. Mencermati kompleksitas permasalahan proses yang rumit tersebut dan dihadapkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, menjadikan pilihan penyelesaian tindak pidana koneksitas diselesaikan melalaui mekanisme splitsing (pemisahan) pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer kepada masing-masing lingkungan peradilan yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Splitsing (pemisahan atau pemecahan berkas perkara) 25 berhubungan dengan bentuk surat dakwaan kumulasi (Pasal 141 KUHAP26 dan Pasal 128 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 27 ) baik dalam undang-undang dan praktek hukum memberi kemungkinan beberapa perkara atau beberapa dalam satu surat dakwaan. Sesuai ketentuan Pasal 142 KUHAP28 dan Pasal 129 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 29, memberi wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan pemisahan atau pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara menjadi dua 25 M. Yahya Harahap, Op. cit. Hal. 441-442. 26 Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain; c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan 27 Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain; atau c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. 28 Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalm ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. 29 Dalam hal Oditur menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Oditur dapat melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa secara terpisah.
12 atau lebih atau a split trial. Pada dasarnya splitsing terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana, terdiri dari beberapa orang. Dengan demikian sebagai kesimpulan sementara bahwa implikasi putusan pengadilan atas perkara pidana koneksitas yang menyimpangi acara pemeriksaan koneksitas pada tataran teoritas dan yuridis normatif dapat dikatakan tidak dapat dibenarkan atau batal demi hukum. Namun jika dilihat dalam konteks tataran praktek hukum di lapangan, mekanisme splitsing (pemisahan) merupakan pilihan yang rasional untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pilihan tersebut sampai dengan saat ini terus berlangsung sebagai suatu kebiasaan yang dapat di-legal-kan baik oleh putusan judex facti maupun judex juris. Namun pro kontra atas penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas sesuai ketentuan acara pemeriksaan koneksitas yang berlaku saat ini, penulis memberikan saran untuk kedepannya perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dengan metode comperative study agar dapat mewujudkan acara pemeriksaan koneksitas yang bermuatan keadilan (gerechttigheit), kepastian (rechtssicherheit) dan manfaat/tujuan (zwechmassigheit) dalam putusan perkara pidana koneksitas. Selesai Berbuat terbaik, berani, jujur, tulus dan ikhlas *
13 Daftar Pustaka Buku : Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2015. Diklat Cakimmil 2015, Materi Pelajaran tentang Teknis Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Militer. HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana. Malang : Setara Press, Tahun 2015. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Bagian Pertama, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2014. M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2015. P.A.F. Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Bandung : Sinar Baru, 1984. Peraturan : Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana. __________, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. __________, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. __________, Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. __________, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Panglima TNI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Polisi Militer TNI. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor : Kep/10/M/XII/1983 - Nomor tanggal 29 Desember 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. : M.57.PR.09.03 Tahun 1993
14 Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep/04/P/II/1984 tanggal 4 Februari 1984 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan ABRI. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI. Keputusan Panglima TNI Nomor : 200/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Internet : diunduh pada tanggal 7 Mei 2017.