Prof. Drs. Adrianus Meliala, MSi. MSc. Ph.D Luar Kampus : Guru Besar dan Anggota Senat PTIK Polri, 1998 - sekarang Guru Besar Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kemenkumham, 2005 - sekarang Penasehat Ahli Kapolri, 2001-2006 Adviser for Security Sector Reform, Partnership for Governance Reform in Indonesia UNDP, 2002-2007 Konsultan Komnas HAM, 2004 Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Kemenkumham, 2008-2021 Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, 2012-2016 Anggota Ombudsman Republik Indonesia, 2016-2020 Anggota Pok Ahli Badan Narkotika Nasional, 2021- sekarang Wakil Ketua 1 Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL-SC), 2021-sekarang Pokja Percepatan Reformasi Hukum, Kemenkopolhukam, 2023-sekarang
(Bakal) Anggota Pok Ahli Badan Nasional Pemberantasan Terorisme Dalam kampus : Guru Besar Kriminologi FISIP UI, 2006-sekarang Editor Jurnal Makara Sosial-Humaniora UI, 2005-2010 Asisten Dekan Bidang Riset FISIP UI, 2006-2010 Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI, 2010-2014 Ketua Dewan Guru Besar Fakultas FISIP UI, 2014-2019 Koordinator Komite 1 Etik dan Moral Dewan Guru Besar UI, 2016-2021 Ketua Pusat Forensik Terintegrasi UI, 2021-sekarang Ketua Komisi Kaji Etik FISIP UI, 2021-sekarang Lain-lain : Pembicara/Konsultan/Saksi Ahli Narasumber Media-Massa
Yang saya hormati, Rektor Universitas Pertiba Pangkalpinang Ketua dan Anggota Senat Universitas Pertiba di Pangkalpinang Bapak dan Ibu Hadirin Undangan Serta Para Wisudawan/Wisudawati Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Ass. Wr. Wb. Namo Budaya Salam kebajikan Shalom Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Pertiba Pangkalpinang, yang telah mengundang saya untuk berpidato dalam kesempatan yang mulia ini. Ini sungguh merupakan kehormatan bagi saya dan istri. Selanjutnya, saya juga ingin mengutarakan kegembiraan saya berkumpul bersama para wisudawan-wisudawati. Sebagai akademisi, saya selalu menyukai acara seperti ini. Acara wisuda adalah cara dimana anda menandai akhir perjalanan panjang dari kegiatan belajar anda di kampus ini dan, bersama-sama orang-orang terkasih, anda semua merayakannya secara khusus dan khas. Mengapa dikatakan khusus dan khas, itu karena anda harus memakai gaun hitam yang membuat baju jas dan gaun cantik yang sudah dipersiapkan sejak beberapa saat lalu menjadi tidak terlihat. Inilah tradisi akademik yang dipertahankan sejak lama dan terus bertahan hingga sekarang. Benar bahwa setelah hari ini, kehidupan anda sebagai seorang sarjana atau magister tidak akan semakin ringan, malah bertambah berat. Mengapa demikian, karena anda akan segera bergabung dengan ratusan ribu sarjana dan magister yang sedang mencari pekerjaan. Sungguh beruntung apabila anda sudah memperoleh pekerjaan atau sudah memperoleh kepastian akan bekerja dimana. Sebaliknya, hari-hari melelahkan akan segera dihadapi anda-anda yang masih berkategori pencari kerja. Namun saya yakin, kampus anda telah membekali para wisudawan semua dengan ilmu dan ketrampilan yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Dengan iklim persaingan di dunia pendidikan tinggi yang ketat dewasa ini, dimana semua perguruan tinggi swasta harus menampilkan performa terbaiknya menyangkut Tri Dharma Perguruan Tinggi (yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat), maka saya harapkan Universitas Pertiba Pangkalpinang juga telah mengubah diri anda menjadi orang yang kompetitif di mata penyedia lapangan kerja. Kalaupun anda ingin berwiraswasta, saya yakin kampus anda telah membuka mata anda mengenai ap aitu kewirausahaan (entrepreneurship) dan betapa kewirausahaan bisa membantu Pemerintah membuka banyak lapangan kerja di masyarakat. 1
Bapak dan Ibu, hadirin undangan yang saya hormati, Secara normatif, Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum dimana hukum menjadi pengatur perilaku yang paling diterima oleh semua elemen masyarakat. Sejak kelahirannya sebagai negara pada 17 Agustus 1945, para pendiri negara telah menjadikan hukum sebagai panglima, dimana menjadikan konsepsi "supremasi hukum" sebagai konsepsi yang biasa kita dengar hingga hari ini. Ada kemungkinan bahwa para founding fathers telah menyadari, dengan kebervariasian geografi dan populasinya, maka mesti terdapat suatu kode norma dan kode perilaku yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dalam hal ini hukum positif menjadi pilihan yang sejalan dengan upaya kita semua membentuk negara modern berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang, ada saja kalangan yang menyayangkan bahwa keputusan mengedepankan hukum juga mengorbankan modern sebagaimana kita miliki sekarang pada saat yang sama berkembangnya hukum adat yang telah hidup dan dijalankan oleh ratusan kelompok masyarakat pemangku adat. Jika sekarang kita menemui kenyataan bahwa hukum adat hampir tidak lagi berperan di masyarakat, dan kemungkinan hanya ditemui saat diadakan ritus-ritus adat saja, itulah konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, walau secara verbal dan formal kita menyebutkan kepada semua orang bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara yang diatur dan digerakkan secara hukum serta menempatkan hukum sebagai sesuatu yang suprematif, pertanyaannya: benarkah demikian? Jangan-jangan sebaliknya, dalam pelaksanaannya, atau orang biasa menyebut dengan "praktek di lapangan", maka hukum di Indonesia dikendalikan, dikuasai atau dipermainkan, minimal memperhitungkan, oleh variabel lain. Variabel lain itu diperkirakan ada, hidup dan berperanan, tidak hanya sejak pemikiran hukum namun juga hingga penegakan hukum tersebut. Secara umum, para pemerhati hukum di Indonesia menunjukkan persetujuan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (living law) bisa saja berbeda dengan hukum sebagaimana tertera dalam ketentuan perundang-undangan dan buku-buku teks (atau law in the books). Ini menunjukkan bahwa saat diimplementasikan di masyarakat atau saat menangani kasus-kasus, misalnya, maka wajah hukum yang dipergunakan atau untuk menyelesaikan masalah, adalah wajah yang kontekstual pada waktu dan tempat itu saja (atau law in context). Sedemikian jauh, saya meyakini bahwa salahsatu yang mengakibatkan perbedaan antara hukum yang hidup dan hukum yang ada di buku-buku teks tersebut adalah variabel politik dan ekonomi. Dengan kata lain, kedua variabel itu, minimal pada konteks Indonesia, menjadi sesuatu yang dipertimbangkan atau bahkan mempengaruhi (kalau tidak mau dikatakan mendominasi) mulai dari pemikiran hukum, perencanaan kebijakan hukum, pembuatan ketentuan dan aturan hukum hingga implementasi dalam bentuk penegakan hukum. Peran atau pengaruh dua variabel tersebut bekerja sedemikian rupa sehingga amat boleh jadi menjadikan penampilan dunia hukum tidak se-ideal dari yang dibayangkan, atau se-ideal yang dipelajari para mahasiswa di bangku kuliah. Segitiga hukum-ekonomi-politik dengan demikian 2
menjadi sesuatu yang, kelihatannya, lebih relevan ketimbang mempelajari tiga disiplin tersebut secara sendiri-sendiri, stand alone. Apakah kehadiran variabel politik dan ekonomi terhadap hukum itu selalu menjadikan hukum bermasalah? Sehingga hukum lalu menjadi tidak adil, memihak dan bahkan menyimpang dari cita- cita hukum itu sendiri? Pada kenyataannya tidak (selalu) demikian. Pengaruh ekonomi dalam hukum, misalnya, terkadang terlihat pada kenyataan bahwa hukum adalah instrumen pengadil perilaku yang "mahal", dimana tidak semua orang bisa meng-akses- nya. Sebutan mahal itu sengaja saya tulis dengan tanda petik. Tentunya hal itu tidak terjadi pada semua produk hukum, mengingat seharusnya dan pada banyak situasi, ekonomi telah menjadikan hukum suatu jasa publik yang murah, massal dan (menggunakan azas-azas hukum itu sendiri) yang bersifat pasti, adil serta bermanfaat. Demikian juga pengaruh politik dalam hukum juga terlihat ketika rakyat, saat memilih bentuk negara demokrasi, dengan sengaja dan sadar memilih perwakilan politik yang dipilihnya lewat pemilihan umum untuk menjadi pembuat hukum. Ketika itulah, politik sudah mempengaruhi hukum, minimal sebagaimana terlihat dalam pilihan undang-undang yang dilahirkan oleh parlemen. Sampai titik itu, semua pihak setuju. Namun orang mulai bertanya-tanya soal politik dan hukum ketika ada suatu kebijakan hukum, bahkan keputusan hukum, yang diambil karena nampaknya ada kaitannya dengan pihak yang berkuasa, orang yang terlibat atau kepentingan yang hendak diamankan. Maka, telah menjadi studi yang menarik dan menjadi sub-disiplin dalam ilmu hukum, terkait pengaruh ekonomi dalam hukum tersebut. Hal ini biasa dikenal dengan sebutan the economy of law atau economic perspective of law. Terkait pengaruh politik dalam hukum, kita mengenal terminologi the politics of law atau bahkan political perspective of law. Lebih dari itu, juga telah lama hidup kombinasi ekonomi dan politik saat mempengaruhi dunia hukum, hal mana biasa dikenal dengan the political economy of law. Pada bagian selanjutnya dari pidato ini, saya akan menguraikan sepuluh fenomena yang khas ditemui di Indonesia dimana walaupun semuanya dikenal sebagai permasalahan hukum namun, untuk memahaminya, kita harus keluar dari perspektif hukum (saja), dan harus menggunakan perspektif politik dan ekonomi. Demikian juga dalam rangka pencarian solusi atas sepuluh masalah yang akan dipaparkan kelihatannya juga tidak bisa hanya menggunakan perspektif hukum. Kombinasi perspektif politik dan ekonomi, kemungkinan, bisa menghasilkan solusi yang lebih realistik. Bapak dan Ibu, Hadirin Undangan yang saya hormati, Cukup mudah menemukan permasalahan dimana segitiga hukum-ekonomi-politik terjadi dan hidup. Saya dalam hal ini memilih secara arbitrer dan subyektif untuk kepentingan pidato ini. Diluar dari 10 (sepuluh) masalah ini, sebenarnya masih banyak dan terserak namun tidak saya bahas. 3
1. Substansi Perilaku Taat Hukum Hukum pada dasarnya mendorong orang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan hukum. Terdapat perilaku yang didorong untuk dilakukan dan perilaku yang tidak diharapkan dilakukan dimana semuanya terkodifikasikan dalam ketentuan mulai dari undang-undang hingga peraturan pemerintah yang memiliki elemen perilaku yang dilarang dan memperoleh sanksi apabila dilakukan. Terdapat tiga fenomena umum disini : Pertama, terdapat perilaku yang relatif sering memperoleh pembaharuan baik mengenai cakupan perilaku yang diatur (dan yang terlarang) serta sanksi yang bakal diterima. Kedua, terdapat perilaku yang relatif jarang, atau bahkan tidak pernah, dikriminalisasi (baca: dijadikan perbuatan terlarang) apalagi memperoleh sanksi. Ketiga, terlepas dari diadakannya perubahan atau tidak menyangkut infrastruktur kebijakan, yang jelas perilaku tersebut tetap ada dan marak. Untuk ini, perilaku korupsi amat tepat dijadikan contoh. Mungkinkah karena yang akan diatur itu adalah korupsi (dimana sepenuhnya dilakukan dengan pertimbangan ekonomi dan politik), maka hukum menjadi tumpul mengingat selalu terdapat pertimbangan ekonomi dan politik pula terkait penegakannya? Bagaimana memahami fenomena ekstrim tersebut? Perspektif ekonomi dan perspektif politik kemungkinan bisa menjelaskan hal itu. Bahwa ada perilaku yang berkali-kali memperoleh revisi terkait kriminalisasi, kemungkinan terkait dengan implikasi ekonomi yang bakal muncul ataupun pertimbangan politik yang terjadi sebelum, pada saat atau pasca revisi suatu ketentuan. 2. Sekuritisasi : Orang Berseragam Dimana-Mana Hukum membutuhkan aparat hukum. Untuk konteks Indonesia, aparat hukum adalah bagian dari aparat keamanan. Indonesia dalam hal ini pernah memiliki sejarah dimana aparat keamanan amat berkuasa secara politik dan menguasai pula sumber-sumber ekonomi. Jangankan pula penegakan hukum, yang seringkali tunduk pada pertimbangan keamanan. Kini, walau dalam skala yang lebih kecil, pertimbangan ekonomi dan politik itu pula yang bisa menjelaskan mengapa banyak sekali aparat (ditandai dengan sebutan "orang berseragam") yang mengisi berbagai jabatan yang seyogyanya tersedia atau disediakan untuk aparat non-keamanan. Kehadiran aparat hukum cq. aparat keamanan tersebut konon dalam rangka mengefisienkan kegiatan intelijen sehingga pencegahan dapat dilakukan secara intens dan segera dan, di pihak lain, penegakan hukum tidak buru-buru dijalankan. Konon pula agar terjadi situasi efisien dan efektif saat penegak hukum menjabat di suatu instansi, yakni dalam rangka memudahkan koordinasi. Itu tentu pertimbangan politis yang diikuti dengan pertimbangan ekonomis dimana, boleh jadi, berupa kalkulasi untung-rugi ketika suatu kasus akan dilanjutkan penyidikannya atau tidak. 3. Keamanan Absurd : Premanisme Terdapat dua sumber umum gangguan keamanan. Yang pertama adalah dari pelaku kejahatan atau pelanggar hukum itu sendiri. Yang kedua adalah mereka yang disebut quasi criminal, penjahat semu. Atau mereka yang secara formil tidak bisa dikatakan pelaku 4
kejahatan, namun secara materiil mereka sebetulnya mengganggu, meresahkan, mengancam-ancam. Minimal tidak membawa keuntungan apa-apa bagi lingkungan sekitar. Untuk konteks Indonesia, quasi criminal itu biasa dikenal dengan sebutan preman, atau orang bebas (free man) yang tidak mau terikat pada ketentuan dan aturan, berperilaku seenaknya termasuk dalam hal meminta uang yang biasa disebut "jasa pengamanan". Secara esensi, preman disini tidak harus yang berada di jalan, terminal dan stasiun, yang fokusnya menekan masyarakat kecil. Preman dalam pengertian tersebut bisa juga kalangan yang lebih "atas" dan memilih fokus menekan pihak lain (seperti pebisnis, pejabat atau direksi) guna memberikan uang dalam jumlah yang juga jauh lebih besar. Terkait itu semua, hukum bertindak apa? Jika hukum mempergunakan semata-mata pertimbangan hukum, maka persoalan menjadi mudah: preman tersebut pantas dan perlu memperoleh penegakan hukum. Namun ketika hukum sudah mempergunakan perspektif ekonomi, maka persoalan menjadi relatif. Preman jalanan, misalnya, dianggap bagian dari underground economy (ekonomi informal) yang turut menjaga ekuilibrium atau keseimbangan ekonomi masyarakat. Perspektif politik juga bisa membuat penegakan hukum berhenti mengingat para preman biasanya bermanfaat saat ada momen politik berupa pengerahan massa bayaran atau pendukung bayaran. 4. Selective Enforcement : Pilah dan Pilih Penegakan hukum di Indonesia pernah berada dalam situasi dimana amat terbatas secara anggaran. Akibatnya, tidak pernah bisa melakukan penegakan hukum, demikian juga tidak bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, secara maksimal. Cukup banyak pelanggaran hukum yang terpaksa dibiarkan karena tidak cukup anggaran, tidak cukup personil serta peralatan, hal mana menjadikan Indonesia dikenal sebagai lawless society atau masyarakat tanpa hukum. Situasi itu relatif sudah berubah. Anggaran penegakan hukum sudah membaik. Banyak instansi penegakan hukum sudah mulai memasang target kinerja. Namun masih tak terhindarkan adanya fenomena selective enforcement, bukan total enforcement. Selain karena kebutuhan anggaran yang ternyata masih kurang, personil dan peralatan pun juga belum mencukupi apabila mau melakukan total enforcement terhadap semua kejahatan dan pelanggaran hukum di Indonesia. Maka terjadilah konteks pilah dan pilih yang hampir sepenuhnya bernuansa ekonomis dan politis. Yang dipilih untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan adalah kasus dengan seriusitas kejahatan yang tinggi, yang menimbulkan keguncangan di masyarakat. Secara politis, kasus yang disidik adalah kasus yang tidak akan membawa goncangan politik di suatu daerah. Kalaupun harus disidik dan harus timbul goncangan, maka aparat hukum juga sudah mempersiapkan langkah mitigasinya. Ketika suatu kasus disidik tanpa rekan-rekan aparat mempertimbangkan perspektif ekonomi dan politik, maka menyebutnya sebagai "kecolongan". 5
5. Tersandera Masa Lalu Fenomena pilah dan pilih merembet pada persoalan bahwa kesalahan atau perbuatan jahat yang tidak ditegakkan pada masa lalu itu menjadi dosa yang terus dipikul oleh pelakunya dan, mempergunakan perspektif ekonomi dan politik, menjadikan dirinya tersandera mengingat setiap kali dosa itu akan dibuka kembali. Tentu saja, intensi dari dikuaknya kembali dosa itu tidak jauh-jauh dari persoalan ekonomi dan politik juga. Agar dosa tidak terkuak atau dikuak kembali, maka pelakunya bisa diajak "bekerjasama" untuk suatu hal. Hukum dengan demikian menjadi suatu instrumen yang tergantung pada pertimbangan non-hukum. Kalaupun tidak memiliki tujuan ekonomi, maka masa lalu dimana ada kalangan yang seolah kebal hukum itu setiap saat bisa berubah menjadi bumerang. 6. Auxiliary Institution Tumbuh Tak Terencana Orde Reformasi yang terjadi pada medio 2000-an melahirkan berbagai komisi negara dimana berlandaskan semangat mengawal kinerja pemerintah untuk tetap setia dengan cita- cita demokrasi. Secara teknis, lembaga-lembaga tersebut disebut sebagai lembaga tambahan atau pendukung (auxiliary institution) guna mendukung kinerja lembaga utama (primary institution) yang sudah ada. Misalnya, lahir Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) untuk mendampingi Polri. Juga lahir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal pemberantasan korupsi. Ada Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengawal terpeliharanya HAM dari kemungkinan tangan-tangan kekuasaan yang kasar. Lalu lahir pula KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Juga ada Komisi Ombudsman Nasional (lalu berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia). Secara hukum, terlihat masalah dimana lembaga-lembaga tadi lahir dengan modalitas yang berbeda-beda: ada yang lahir oleh karena undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan hanya oleh peraturan presiden. Tidak hanya nomenklaturnya yang berbeda-beda, kewenangan maupun infrastruktur pendukungnya pun berbeda-beda. Apalagi tata kerja antar komisi, sama sekali tidak sistematis. Beberapa saat lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) mengumumkan telah melikuidasi puluhan lembaga yang berstatus komisi negara tersebut. Namun belum berapa lama, kecenderungan melahirkan lembaga baru lalu muncul kembali. Pertimbangan ekonomi tentu saja menjadi yang utama dibalik pendirian maupun likuidasi berbagai lembaga auxiliary tersebut. Demikian pula terkait anggaran yang diberikan kepada masing-masing lembaga, agak sulit menemukan parameter yang khusus. Secara politis, lembaga tambahan ini juga rawan intervensi mengingat seleksi pimpinannya dilakukan oleh DPR RI untuk bekerja dalam periode 5 (lima) tahun seja. Mengganti pimpinan suatu lembaga dengan orang yang disukai pemerintah menjadi suatu hal yang jamak. 7. Omnibus Law: Sarat Konflik Kepentingan Kehadiran Omnibus Law di Indonesia dimulai sejak Presiden Jokowi mengawali masa pemerintahan yang kedua pada tahun 2019 lalu, dimana dirinya mengungkapkan 6
permasalahan kebijakan menyangkut regulasi yang banyak, saling tumpeng-tindih dan tidak efisien. Untuk itu, dengan mempergunakan perspektif ekonomi bahwa hukum tidak seharusnya menjadi variabel kemahalan dari suatu layanan publik, maka diperkenalkanlah konsepsi Omnibus Law. Sebagai suatu terobosan dan suatu semangat untuk berobah, hal itu tentu diterima. Namun terdapat permasalahan ketika, dalam prosesnya, Omnibus Law disusun melalui proses yang kilat, seakan-akan masyarakat tinggal menyetujui dan Anggota DPR tinggal ketok palu. Tidak hanya itu, Omnibus Law disusun oleh kelompok kerja yang berasal dari kalangan yang akan amat terdampak oleh pemberlakuan regulasi baru itu. Singkatnya, terdapat konflik kepentingan yang dengan sengaja dibiarkan demi pertimbangan politik. 8. Isu Financing Justice Belum Menjadi Perhatian Sistem peradilan mulai dari pidana, perdata, tata usaha negara dan berbagai kamar hukum lainnya, mencakup berbagai lembaga didalamnya, bekerja dengan mekanisme yang mahal, costly. Pada saat sistem peradilan pidana memperoleh anggaran amat rendah, maka persoalan "mahal" tidak terasa. Ada kemungkinan, saking kecilnya anggaran, para praktisi hukum tidak pernah menghitung berapa sebenarnya anggaran negara diperlukan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan, misalnya. Bagaimana kasus bisa maju ke tahap selanjutnya, nampaknya menjadi motif utama dari para praktisi hukum, terlepas dari bagaimana caranya dan darimana sumber dananya. Dewasa ini, ketika manajemen keuangan negara semakin baik, maka persoalan pembiayaan dunia peradilan menjadi penting untuk dibicarakan guna mencapai titik ekuilibrium dimana keadilan bisa dicapai dengan mempertimbangkan faktor-faktor penerimaan (revenue factors) maupun faktor-faktor pengeluaran (expenditure factors). 9. Restorative Justice : Nama Baru Isi Lama Restorative Justice adalah suatu kritik terhadap hasil kerja peradilan pidana yang, setelah memberikan penghukuman kepada pelaku, malah menghasilkan perpecahan dan kebencian seumur hidup antara pelaku dan korban. Peradilan pidana juga dikritik tidak menghargai korban yang justru menjadi dasar dari bekerjanya peradilan pidana. Restorative Justice, sebagai suatu model peradilan yang pro-korban dan pro-mediasi kemudian menjadi pilihan. Secara teknis, Restorative Justice sebenarnya sudah lama dilaksanakan oleh peradilan pidana Indonesia walau dengan nama dan implementasi yang berbeda-beda. Namun demikian, di Indonesia saat ini, model ini dikembangkan lebih karena pertimbangan ekonomis. Hal ini mengingat lembaga pemasyarakatan sudah mengalami overcrowding. Secara keuangan, negara pun sudah kewalahan memberi makan 250 ribu narapidana. Selain pertimbangan ekonomis, Restorative Justice juga menarik secara politis mengingat model ini terlihat humanis, sensitif dan menghargai hak asasi manusia. 7
10. Prisonisasi : Bukan Akhir Segalanya Kegiatan inkarserasi (incarceration) sebagai perwujudan wajah bengis hukum saat melakukan kegiatan bernuansa retribusi kepada pelaku kejahatan, kini sudah jauh berkurang. Dengan semangat Jajaran Pemasyarakatan guna mengejawantahkan visi Reintegrasi Sosial, maka aktivitas pemidanaan dewasa ini hanya berlangsung secara fisik yakni pembatasan aktivitas fisik. Sementara untuk hal-hal lain (akses komunikasi, akses moneter dan akses kebutuhan biologis) diupayakan terpenuhi. Tentu saja semua serba terbatas dan tentu juga tidak senyaman kehidupan luar penjara, namun arahnya cenderung positif. Hal ini, sayangnya, dilihat sebagai peluang oleh sementara narapidana untuk memperoleh kemudahan secara menyimpang. Berinteraksi dengan sipir yang tidak berintegritas, Bapak dan Ibu, Hadirin Undangan yang saya hormati, Berbagai permasalahan yang dibahas di atas adalah fenomena yang tidak bisa dihindarkan untuk terus terjadi. Sebagaimana menjadi posisi saya sejak awal, ada kemungkinan bahwa kombinasi hukum, ekonomi dan politik adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Sebagai masyarakat yang multi-variabel dari sisi primordial, preferensi politik, kalangan ekonomi hingga kebervariasian minat dan kecenderungan, maka perspektif hukum kemungkinan memang sulit untuk memberi solusi yang bersifat tunggal. Sejauh ini sudah ada beberapa indikasi bahwa jika suatu pelanggaran ditangani secara hukum malah menimbulkan resistensi, minimal ketidakpuasan. Kalaupun hukum merasa bisa dan mampu menanganinya, maka justru masyarakat yang merasa tidak puas atau malah merasakan ketidakadilan akibat perlakuan hukum dan keputusan hukum. Jika pada awalnya, masuknya variabel ekonomi dan politik dalam hukum memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas penerimaan hukum di masyarakat (agar hukum tidak terasa kaku, dingin dan berjarak), maka dewasa ini kelihatannya situasi sudah berubah. Persoalannya kemungkinan pada tata kelola atau governance. Untuk mencapai situasi dimana segitiga hukum-ekonomi-politik tidak menghasilkan kondisi yang merugikan, dan di pihak lain kita tetap bisa mengharapkan hasil yang positif dari segitiga, maka diperlukan proses yang benar atau tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itu tentu saja tidak berpretensi untuk menciptakan ketentuan yang baru atau lembaga yang baru. Sebagaimana disadari bahwa mencapai sesuatu hal melalui penciptaan ketentuan atau lembaga yang baru seringkali merupakan pilihan teknokratis yang mahal, mengingat membutuhkan banyak anggaran namun tidak bisa menjanjikan perubahan yang substantif dan ajeg. Tata kelola yang saya usulkan adalah tata kelola positif dimana segitiga hukum-ekonomi-politik dibiarkan untuk bebas menemukan sinergi yang dianggap terbaik sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi, sepanjang menghindari beberapa hal. Hal dimaksud adalah sebagai berikut: 8
1. Tidak melakukan atau terlibat korupsi 2. Tidak membuat kebijakan yang bernuansa kolusi 3. Tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau nepotisme Walaupun hanya 3 (tiga) hal yang seyogyanya dihindari, namun nampaknya kita semua setuju bahwa bukankah KKN itu yang amat berpotensi, bahkan sudah terlihat, menjadikan hukum tampil kontra-produktif? Bapak dan Ibu, Hadirin undangan yang saya hormati, Ke depan, dalam rangka menjamin kebermanfaatan hukum, maka seyogyanya segitiga hukum- ekonomi-politik diperkaya dengan 2 segi yang baru yakni etika dan budaya. Etika (lebih fokus lagi: etika profesi) adalah ketentuan yang mengatur secara internal para pembuat kebijakan di bidang hukum maupun praktisi hukum untuk tidak hanya mematuhi ketentuan dan peraturan perihal melakukan apa yang perlu dilakukan dan menjauhi apa yang dilarang, tetapi juga mematuhi apa yang oleh komunitas masing-masing dianggap perlu dijauhi dan tidak dijalankan. Lebih dalam lagi, etika pada dasarnya bicara tentang suara hati. Kembali ke etika, nampaknya merupakan anjuran yang perlu digemakan kembali mengingat segitiga hukum-ekonomi-politik akan menghasilkan kekuatan yang amat besar jika bersekutu dan dimobilisasi. Kembali ke etika juga merupakan anjuran yang rasional mengingat hukum pada dasarnya digerakkan oleh manusia profesional yang memiliki etika profesi. Budaya juga bisa membuat segitiga hukum-ekonomi-politik tidak kehilangan energi positifnya. Budaya, yang dalam banyak hal diinterpretasikan sebagai adat, bisa menjadikan hukum tidak kehilangan konteks lokalnya maupun rasa keadilan setempat. Sejauh ini, konteks lokal dan rasa keadilan setempat dipertahankan melalui 2 (dua) hal yakni pengalaman dari aparat penegak hukum itu sendiri (diperoleh melalui pendidikan dan penugasan di berbagai tempat) dan ruang yang diberikan oleh hukum melalui hukum acara (melalui kesempatan mendengarkan saksi ahli yang memberikan penjelasan tentang simbol lokal, misalnya). Kemungkinan, memasukkan aspek etika dan budaya tersebut akan menjadikan variabel ekonomi dan politik berkurang proporsinya dan, di pihak lain, menjadikan hukum tetap humanis, dalam arti tidak kehilangan aspek kepastian, keadilan dan kebergunaan bagi orang banyak. Bukankah hal ini yang seringkali dikritik orang terkait masuknya ekonomi dan politik dalam hukum? Bapak dan ibu, Hadirin Undangan yang saya hormati, Demikianlah akhir dari pidato saya. Semoga ada gunanya dalam rangka memahami perkembangan hukum di Indonesia hari-hari ini demikian pula sejak beberapa waktu lalu. Besar harapan saya agar pemahaman yang bapak dan ibu dapatkan setelah mendengar pidato ini, dapat dipergunakan secara bijak dalam konteks dan kinerja kita masing-masing. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam hangat saya. WW Ass. Wr. Wb. Selamat siang 9