Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol.2, No.2 Mei 2024 e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 56-62 DOI: Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional 1 Siti Nurhaliza, 2 Sulis Setya Damayanti Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa Email ; , Abstract: The crime of genocide, which is the extermination of a group or cultural background, as well as criminal acts against political groups that are difficult to identify or know, can cause international problems in a country. The crime of genocide under International Criminal Law is considered an extraordinary act and is prohibited. This research uses normative legal research. Information is obtained through literature study, which includes materials such as books, magazines, papers, journals, articles and international agreements. This research aims to determine the factors causing the crime of genocide experienced by the Rohingya ethnic group in Myanmar when viewed from the perspective of International Criminal Law and how to resolve the conflict between the Myanmar government and the Rohingya ethnic group when viewed from the perspective of International Criminal Law. The research results stated that the main cause of the crime of genocide was triggered by political interests. Differences in race, ethnicity and religion. The crime committed by the Myanmar government by the Rohingya Muslim ethnic group is an international crime of genocide, because it fulfills several basic elements, namely mass murder, discrimination against religious minorities, carried out systematically, and aimed at eliminating an ethnic group and a particular group. Keyword: Genocide, International Criminal Court, Rohingya Abstrak: Kejahatan Genosida, merupakan pemusnahan kelompok atau latar belakang budaya, serta tindakan criminal terhadap kelompok politik yang sulit untuk dikenali atau diketahui, dapat menimbulkan masalah internasional di suatu negara. Kejahatan Genosida dibawah Hukum Pidana Internasional dianggap sebagai tindakan yang luar biasa dan dilarang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Informasi diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan-bahan seperti buku, majalah, makalah, jurnal, artikel, dan perjanjian internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor terjadinya tindak kejahatan genosida yang dialami oleh etnis rohingya di Myanmar jika dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana Internasional dan cara penyelesaian penyelesaian konflik antara pemerintah Myanmar dan kelompok etnis Rohingya jika dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana Internasional. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab utama dari kejahatan genosida dipicu oleh kepentingan politik. Perbedaan ras, suku (etnis), dan agama. Tindak kejahatan yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar oleh Etnis Muslim Rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu. Kata kunci: Genosida, Hukum Pidana Internasional, Rohingya PENDAHULUAN Rohingya ialah kelompok etnis indo-Arya yang berasal dari wilayah Rakhine, yang terletak di bagian barat Myanmar. Pergerakan Rohingya di Myanmar sangat terbatas terutama dalam mengakses lingkungan pendidikan dan layanan pemerintahan. Hal ini di sebabkan oleh status Rohingya yang tidak memiliki status kewarganegaraan Myanmar. Menurut sejarah penduduk muslim telah menempati wilayah Rakhine sejak abad ke - 16. Pada tahun 1942, saat terjadi perang dunia II, telah terjadi satu peristiwa pembantaian pada wilayah tersebut, yang menyebabkan etnis -etnis di wilayah itu menjadi terpecah belah oleh konflik dan perbedaan dalam keyakinan. Pada tahun 1982, pada saat pemerintahan jenderal ne win diberlakukan Received: Desember 13, 2023; Accepted: Februari 05, 2024; Published: Mei 31, 2024 * Siti Nurhaliza,
Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional hukum kewarganegaraan di wilayah tersebut. Yang dimana hukum tersebut menegaskan untuk menolak status kewarganegaraan etnis Rohingya.1 Menurut undang-undang, status kewarganegaraan Rohingya tidak dapat diterima. Istilah "Orang-orang Rohingya" telah digunakan lebih sering di tengah masyarakat untuk merujuk kepada kelompok etnis muslim Rohingya sejak tahun 1990-an. Pada tahun 2013, sekitar 1,3 juta Rohingya tinggal di Myanmar. Media global dan lembaga hak asasi manusia Rohingya dianggap sebagai salah satu kelompok etnis minoritas yang paling menderita di dunia. Banyak individu Rohingya telah mengungsi ke kamp pengungsi dan pemukiman kumuh di negara tetangga Bangladesh untuk menghindari kekerasan di daerahnya. Banyak individu Rohingya juga tinggal di wilayah sepanjang perbatasan dengan Thailand.2 Amnesty International telah menyampaikan laporan yang menyatakan bahwa komunitas Rohingya telah mengalami periode mengalami masa kesengsaraan yang berkepanjangan sebagai hasil dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diterapkan oleh pemerintah rezim militer Myanmar antara tahun 2011 hingga 2017. Selama periode tersebut, orang Rohingya dihadapkan pada sejumlah pembatasan, seperti keterbatasan kebebasan bergerak, pemerasan, penarikan pajak yang tidak adil, pengambilan tanah paksa, Pengusiran secara paksa, pemusnahan tempat tinggal, dan beban biaya administratif yang tinggi terkait pernikahan. Penting untuk diingat bahwa, meskipun sering dijelaskan sebagai konflik agama, konflik ini sebenarnya bukan berasal dari pertentangan agama. Menurut Pasal 3 Undang- Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982, Rohingnya dianggap sebagai pendatang yang ditempatkan di wilayah tersebut oleh kolonial Inggris dari Bangladesh. Posisi ini diperkuat oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Myanmar pada 21 Februari 1992.3 Muslim Rohingya dianggap sebagai pendatang gelap yang belum menerima kewarganegaraan Myanmar. Kondisi ini menyebabkan pemerintah Myanmar mendiskriminasi mereka. Meskipun jumlah tenaga kerja paksa di wilayah Rakhaing utara telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, mereka tetap terpaksa bekerja di jalan dan kamp militer. Mereka memutuskan untuk menjadi pengungsi dan meninggalkan Myanmar untuk mencari perlindungan di negara-negara lain, seperti Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia, dan Australia, karena diskriminasi yang mereka alami. 1 , diakses pada tanggal 16 Januari 2024 2 Mangku, Dewa Gede Sudika. [2013], Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif Asean, Media Komunikasi FIS 12, no. 2. Hlm. 2 3 Putra, K.A., Yuliartini, N.P.R., SH, M. and Mangku, D.G.S., Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 1 (1) 2008, hlm 1 57 Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial - Vol.2, No.2 Mei 2024
e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 56-62 Identifikasi Permasalahan 1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan genosida ? 2. Bagaimana usaha penyelesaian konflik antara pemerintah Myanmar dan kelompok etnis Rohingya jika dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana Internasional ? METODE PENELITIAN Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode penelitian hukum normatif. Informasi diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan-bahan seperti buku, majalah, makalah, jurnal, artikel, dan perjanjian internasional. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai studi hukum doktrin. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa Penelitian hukum normatif merupakan langkah-langkah untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, atau teori hukum yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah hukum. Dalam jenis penelitian ini, hukum sering dianggap sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagaimana standar moral untuk tindakan manusia. PEMBAHASAN 1. Factor penyebab terjadinya kejahatan genosida Asal usul Asal usul istilah genosida berasal dari bahasa Yunani, lebih tepatnya, berasal dari kata-kata "Geno" yang berarti "ras" dan kata Latin "cidium" yang berarti "membunuh". Oleh karena itu, genosida dapat diartikan secara harfiah sebagai tindakan pembunuhan ras atau upaya pemusnahan ras. Ini mencakup pembunuhan yang disengaja, penghancuran, atau pemusnahan ras atau anggota kelompok tertentu. Genosida pertama kali dianggap sebagai subkategori kejahatan terhadap kemanusiaan.4 Istilah ini pertama kali digunakan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944, dan digunakan pertama kali untuk merujuk pada pembantaian sistematis dan meluas terhadap komunitas Yahudi di Eropa. Oleh karena itu, dapat dianggap sangat relevan pernyataan sosiolog Leo Kuper bahwa meskipun istilah genosida baru, esensi yang terkandung dalamnya sebenarnya mencerminkan suatu konsep yang sudah lama ada.5 Beberapa elemen yang memicu terjadinya genosida meliputi: a) Factor Ras 4 Tolib Effendi, [2014]. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 111 5 Arie Siswanto, [2015]. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: C.V Andi Offset, hlm. 27
Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional Setelah Afrika Selatan meraih kemerdekaan dari penjajahan Inggris dan Belanda pada abad ke-17, terjadi kejahatan genosida yang berakar dari kasus Apartheid. Kejadian genosida ini adalah contoh awal dari konflik ras di beberapa kelompok di seluruh dunia. Partai Nasionalis mengambil alih di antara kelompok-kelompok tersebut. Untuk mengukuhkan dominasi mereka atas sistem ekonomi dan sosial, Partai Nasionalis menggunakan konflik Apartheid.6 b) Factor suku Latar belakang etnis suatu kelompok dapat menjadi penyebab kejahatan genosida berikutnya. Diskriminasi etnis dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas menimbulkan masalah. Coleier mengatakan bahwa konflik etnis dapat disebabkan oleh perbedaan umum dalam agama, etnis, politik, dan kemajuan ekonomi, serta dinamika masyarakat sipil di suatu wilayah.7 c) Factor agama Latar belakang agama juga memainkan peran penting dalam munculnya konflik antara kelompok. Kekerasan terhadap kemanusiaan dapat terjadi dalam situasi di mana agama minoritas seringkali ditekan oleh agama mayoritas di suatu wilayah. Konflikt yang dipicu oleh agama lebih sering menjadi lebih buruk, bahkan dapat mencapai serangan terhadap komunitas beragama lain. Jika kelompok tidak berusaha menyelesaikan masalah utama yang menyebabkan konflik, konflik agama akan terus berlanjut. Pemimpin agama, sesepuh, dan tokoh yang memiliki sangat penting dalam penguasa dan keyakinan membimbing kelompok mereka untuk menghindari kekerasan terhadap sesama manusia. Karena mereka memenuhi persyaratan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Myanmar terhadap penduduk Rohingya dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan genosida. Sebuah tindakan dapat dianggap sebagai genosida jika memenuhi syarat-syarat seperti diskriminasi agama, pembunuhan massal yang dilakukan secara sistematis, dan keinginan untuk menghapus kelompok etnis atau minoritas tertentu. Akibatnya, langkah- langkah yang diambil oleh pemerintah Myanmar memenuhi kriteria tersebut, sehingga perlakuan yang dilakukannya terhadap penduduk Muslim Rohingya dapat dianggap sebagai kejahatan genosida menurut hukum internasional. 6 Anis Widyawati, [2014]. Hukum Pidana Internasional. Jakarta : Sinar Grafika, 64 7 Ibid., hlm. 65 59 Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial - Vol.2, No.2 Mei 2024
e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 56-62 2. Usaha Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Myanmar Dan Kelompok Etnis Rohingya Jika Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional Ada dua cara umum untuk menyelesaikan masalah hukum. Yang pertama adalah litigasi, yang berarti menyelesaikan perkara di pengadilan atau di hadapan hakim. Yang kedua adalah non-litigasi, yang berarti menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan bantuan mediator. Metode ini dapat digunakan dalam penyelesaian perkara secara internasional yang melibatkan negara-negara yang sedang menghadapi sengketa. Penyelesaian masalah melalui jalur non-litigasi menggunakan berbagai metode yang tidak memerlukan proses pengadilan formal. Proses penyelesaian di luar proses hukum, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi, telah dicoba dalam menangani sengketa ini, tetapi belum mencapai penyelesaian yang memuaskan. Dewan Keamanan PBB dapat menangani kasus jika negara telah mencoba mengakhiri sengketa dengan cara di luar peradilan tetapi tidak berhasil. Ini termasuk mengarahkan penyelesaian melalui Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan yang terjadi di seluruh dunia harus diselesaikan melalui proses peradilan jika upaya perdamaian tidak berhasil. Kejahatan yang diatur oleh ICC dan terkait dengan masalah internasional dapat mengakibatkan hukuman. Oleh karena itu, dianggap sangat penting untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang tetap untuk menuntut pelanggaran internasional di masa depan (Iswadi, 2014: 2). Statuta Roma, terutama Pasal 125 ayat 2 dan 3, Pasal 126 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 3 ayat 2, menetapkan ketentuan Mahkamah Pidana Internasional. Untuk memberikan jaminan kepada korban kejahatan internasional berat bahwa pelaku tidak akan terlepas dari pertanggungjawaban pidana atas tindakan mereka, Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Pengadilan menggunakan penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di suatu negara. Dalam hal ini, ini mencakup upaya untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung di Myanmar antara pemerintah Myanmar dan etnis Muslim Rohingya. Jika upaya diplomasi tidak berhasil mencapai penyelesaian yang memuaskan, langkah hukum dapat diambil melalui jalur diplomatik sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB.8 Dalam Pasal 31 Piagam PBB dijelaskan dalam dua klausa, yaitu; Klausa (1): Semua pihak yang terlibat dalam pertikaian yang dapat Pihak yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional harus terlebih dahulu memilih metode penyelesaian konflik: perundingan, 8 Susanti Aviantina, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional, 2014, hlm. 16.
Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian sengketa berdasarkan hukum melalui lembaga atau peraturan regional. Ayat (2): Dewan Keamanan PBB dapat meminta semua pihak terkait untuk dapat menyelesaikan masalah di atas jika diperlukan. Meskipun Myanmar tidak menjadi negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional, itu tidak menjadi alasan bagi negara tersebut untuk menghindari pengadilan Mahkamah Pidana Internasional. Ini karena hampir semua orang di suatu negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus di mana negara yang terlibat dalam sengketa telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan agar sengketa ini diselesaikan di Mahkamah Pidana Internasional. Ini memungkinkan kasus ini diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. PENUTUP Kejahatan yang dilakukan terhadap komunitas Rohingya di Myanmar dapat diklasifikasikan sebagai genosida. Termasuk perilaku yang tidak manusiawi seperti pengusiran, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan, genosida adalah tindakan pembunuhan yang disengaja dengan tujuan menghancurkan kelompok etnis tertentu. Genosida dipicu oleh kepentingan politik, perbedaan ras, suku (etnis), dan agama. Peneliti menganalisis opsi penyelesaian di Myanmar masalah yang timbul dapat diatasi melalui penyelesaian sengketa baik Entah di ruang sidang atau di luarnya, jika alternatif penyelesaian di luar pengadilan dipilih, penyelesaian sengketa bisa terjadi melalui perundingan dan pendekatan mediasi. Namun, Mahkamah Pidana Internasional dapat menangani sengketa jika penyelesaian dilakukan di pengadilan, terutama di pengadilan internasional. Ini karena setiap Individu yang berada di bawah kekuasaan Pengadilan Pidana Internasional. DAFTAR PUSTAKA Mangku, Dewa Gede Sudika. [2013], Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif Asean, Media Komunikasi FIS 12, no. 2. Hlm. 2 Putra, K.A., Yuliartini, N.P.R., SH, M. and Mangku, D.G.S., Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 1 (1) 2008, hlm 1 Tolib Effendi, [2014]. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 111 Arie Siswanto, [2015]. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: C.V Andi Offset, hlm. 27 Anis Widyawati, [2014]. Hukum Pidana Internasional. Jakarta : Sinar Grafika, 64 61 Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial - Vol.2, No.2 Mei 2024
e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 56-62 Ibid., hlm. 65 Arief Siswanto, Hukum Pidana Internasional, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 358 Tolib Effendi, Hukum Pidana Internasional, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 253. Susanti Aviantina, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional, 2014, hlm. 16. diakses pada tanggal 16 Januari 2024