ANALISIS DAN UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA WARGA PERBATASAN TIMOR TENGAH UTARA, INDONESIA DENGAN WARGA DISTRIK OECUSSI, TIMOR LESTE PADA 2012-2013 ANALYSIS OF COMMUNAL CONFLICT AND ITS RESOLUTION EFFORTS AT THE BORDERLAND BETWEEN TIMOR TENGAH UTARA DISTRICT OF INDONESIA AND OECUSSI DISTRICT OF TIMOR LESTE ALONG 2012-2013 Sandy Nur Ikfal Raharjo1 Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Abstrak - Konflik antarwarga perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Indonesia, dengan warga Distrik Oecussi, Timor Leste terjadi lagi pada tahun 2012 dan 2013 dan mengancam keamanan nasional. Jenis konflik antarwarga ini menarik karena tidak terjadi di kawasan perbatasan darat Indonesia lainnya, baik di Pulau Kalimantan maupun Papua. Fokus penelitian terdiri atas dua pertanyaan, yaitu bagaimana analisis terhadap konflik antarwarga tersebut dan bagaimana upaya penyelesaian konflik yang sudah dilakukan. Dengan menggunakan metode kualitatif yang deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa isu belum selesainya delimitasi dan rendahnya tingkat kesejahteraan menjadi faktor struktural penyebab konflik, dimana aktor- aktor yang bermain pun tidak hanya melibatkan unsur pemerintah dan aparat militer, tetapi juga masyarakat sipil. Dalam penyelesaian konflik, upaya pemeliharaan perdamaian berupa penghentian kekerasan dan penciptaan perdamaian berupa negosiasi delimitasi perbatasan sudah dilakukan, sementara pembangunan perdamaian masih belum terlihat. Selain itu, berbagai kebijakan pengelolaan batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan juga berpotensi berperan mencegah kembali pecahnya konflik. Kata kunci: konflik antarwarga, penciptaan perdamaian, penjagaan perdamaian, pembangunan perdamaian, dan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Abstract - A series of communal conflicts happened along 2012 and 2013 at the borderland between Timor Tengah Utara District of Indonesia and Oecussi District of Timor Leste which gave threat to national security. This type of communal conflict is interesting as it had not happeped in other Indonesia's borderland in Kalimantan and Papua. This research focused on two main questions on how this communal border conflict be analyzed and how conflict resolution efforts be implemented. By using descriptive-analysis method of qualitative approach, this research defined unfinished border 1 Penulis adalah Peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan jenjang Magister (S2) pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan. Penulis berterima kasih kepada tim penelitian kompetitif LIPI "Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Gender" yang telah memfasilitasi penelitian lapangan di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 155
delimitation and community with low prosperity as structural factors of the conflict. In Addition, government and military forces as well as civilians has been identified as the actors of the conflict. For the conflict resolution efforts, peacekeeping and peacemaking process has been implemented but still unfinished, while peacebuilding process has not been started yet. Moreover, such government policies on borderline management and borderland development could potentially prevent the conflict recurrence. Keywords: communal conflict, Indonesia-Timor Leste's borderland, peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding. Pendahuluan Dalam Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia dinyatakan memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Karakteristik kawasan perbatasan, terutama darat, yang terhubung secara langsung dengan wilayah negara tetangga berdampak pada semakin kuatnya ikatan hubungan dan aktivitas lintas batas antarwarga. Wilayah Indonesia sendiri berbatasan dengan sejumlah negara lain. Wilayah lautnya dikelilingi oleh 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sementara itu, wilayah daratnya berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten/ kota di 12 provinsi.2 Panjangnya garis perbatasan dengan 10 negara tetangga ini di satu sisi dapat menjadi potensi bagi kerja sama antarnegara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan negara. Salah satu bentuk potensi yang dapat berubah menjadi existential threat adalah masih terdapatnya sejumlah segmen perbatasan yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara tetangga. Ancaman tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.3 2 Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, (Jakarta: BNPP, 2011). 3 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Departemen Pertahanan, 2008), hlm.27 dan 55. 156 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1
Salah satu wilayah perbatasan yang perlu mendapat perhatian adalah provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Provinsi NTT berbatasan darat dengan Timor Leste di empat kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka. Dari empat kabupaten tersebut, Timor Tengah Utara mendapat perhatian sejumlah media selama tahun 2012-2013 karena terjadi konflik komunal antarwarga perbatasan Indonesia-Timor Leste. Pada 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai (Custom), Imigrasi dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste. Setelah terlibat aksi saling ejek, warga dari kedua negara kemudian saling lempar batu dan benda tajam sebelum akhirnya dilerai oleh aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste.4 Pada tahun 2013, konflik kembali terjadi, tetapi di kecamatan yang lain. Pada Oktober 2013, pembangunan jalan baru oleh Timor Leste di dekat perbatasan memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013. Mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena keterlibatan anggota polisi perbatasan Timor Leste (Cipol) ikut terlibat dalam aksi saling lempar tersebut. Dari aksi tersebut, 6 warga Leolbatan dan satu anggota Cipol menderita luka parah, sementara dari sisi Indonesia hanya ada satu warga Nelu yang menderita luka ringan.5 4 Sefnat Besie, "Warga Desa Haumeni-ana & Timor Leste Bentrok", dalam diunduh pada 14 Oktober 2013, Seo, Yohanes, "Wilayah Sengketa RI-Timor Leste Jadi Zona Netral", dalam diunduh pada 14 Oktober 2013, dan Anonim, "Lima Titik di Perbatasan RI-Timor Leste Berpeluang Konflik", dalam Timor.Leste.Berpeluang.Konflik, diunduh pada 14 Oktober 2013. 5 Alfred Dama, "19 Sapi Hilang, Warga Tuduh Orang Timor Leste" dalam diunduh pada 18 Oktober 2013, Alfred Dama, "Perusakan Kuburan Leluhur Penyebab Bentrok Warga di Perbatasan RI- RDTL", dalam warga-di-perbatasan-ri-rdtl, diunduh pada 18 Oktober 2013. Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 157
Konflik tersebut hingga akhir 2013 masih menimbulkan ketegangan antarwarga Indonesia dengan Timor Leste. Pasca konflik terakhir, ratusan warga lainnya dari empat desa di Kecamatan Naibenu berjaga-jaga di perbatasan dan siap perang melawan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oecussi.6 Jika akar permasalahan tidak segera diselesaikan, potensi konflik untuk pecah kembali terbuka lebar. Kasus konflik antarwarga di perbatasan Indonesia-Timor Leste menarik karena jenis konflik tersebut hampir tidak terjadi di wilayah-wilayah perbatasan darat Indonesia lainnya, baik di Kalimantan maupun di Papua. Biasanya, masalah yang muncul di perbatasan-perbatasan tersebut hanya berupa belum disepakatinya delimitasi dan demarkasi batas serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal. Jarang sekali terjadi kekerasan antarwarga. Konflik yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste tersebut dapat dikatakan menjadi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara. Pada level negara, klaim pemerintah Timor Leste bahwa wilayah-wilayah yang disebut sebagai zona netral adalah milik Timor Leste, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pendudukan wilayah melalui pembuatan kebun serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan gedung imigrasi. Hal ini merupakan wujud ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia yang seharusnya dijaga tiap jengkalnya. Jika dibiarkan, bukti fisik pengelolaan tanah tersebut bisa menjadi alasan kuat bagi Timor Leste sebagai argumentasi jika sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional, seperti yang dilakukan Malaysia pada kasus Sipadan-Ligitan. Pada aspek masyarakat, konflik berupa kejar-kejaran serta saling lempar batu dan benda tajam merupakan ancaman bagi keselamatan warga Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan tersebut. Semakin sering konflik tersebut terjadi, semakin banyak warga Indonesia yang mungkin menjadi korban, baik meninggal maupun luka-luka. Oleh karena itu, upaya penyelesaian sebagai bagian dari pertahanan negara perlu dilakukan secara efektif dan sesegera mungkin agar ancaman-ancaman tersebut bisa segera dihapuskan. Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini berfokus pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana analisis terhadap konflik antarwarga yang terjadi di 6 Alfred Dama, "19 Sapi Hilang, Warga Tuduh Orang Timor Leste", Ibid. 158 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1
Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Distrik Oecussi, Timor Leste. Kedua, bagaimana upaya penyelesaian konflik yang sudah dilakukan. Dalam kajian mengenai konflik perbatasan internasional, penelitian-penelitian yang umum dilakukan adalah konflik yang terjadi antarnegara yang melibatkan kekuatan militer. Dengan demikian, unit analisisnya adalah negara sebagai aktor tunggal. Unsur masyarakat yang terlibat dalam konflik jarang dibahas, karena mereka biasanya tidak terlibat langsung (sebagai kombatan) dalam konflik perbatasan. Demikian pula dalam kajian-kajian konflik perbatasan di Indonesia, isu-isu yang diangkat lebih kepada konflik antarnegara dalam level diplomasi dan level penempatan kekuatan militer di perbatasan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi suatu kajian yang baru mengenai teori-teori tentang konflik perbatasan (border conflict) dimana aktor utamanya adalah warga lokal perbatasan (sipil) sehingga proses penyelesaian sengketanya tidak hanya melibatkan aktor negara, tetapi juga unsur masyarakat. Model Analisis Konflik Konflik sendiri secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana dua atau lebih aktor berjuang untuk mendapatkan sumber langka dalam waktu yang sama,7 atau setidaknya aktor-aktor tersebut mempunyai posisi yang dipersepsikan dan diyakini berlawanan dalam satu waktu yang sama. 8 Secara lebih khusus, untuk sengketa dan konflik perbatasan, Paul K. Huth menjelaskan ada tiga faktor mengapa wilayah perbatasan sering disengketakan dan menjadi pemicu konflik, yaitu kandungan sumber daya alamnya, komposisi agama dan etnis dalam populasinya, dan lokasinya yang strategis secara militer.9 7 Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution War, Peace and The Global System, (London: Sage Publishing, 2002). 8 Niklas L.P. Swanström dan Mikael S. Weissmann, Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration, (Uppsala: the Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2005). Definisi konflik dari Wallensteen dan Swanström dikutip dari Awani Irewati, et. al., Sengketa Wilayah Perbatasan Thailand-Kamboja, (Jakarta: LIPI Press, 2011). 9 Paul K. Huth, "Territory: Why are Territorial Disputes Between States A Central Cause of International Conflict?", dalam John A. Vasquez, (Ed.), What Do We Know About War?, (Maryland: Rowman and Litttlefield Publisher, 2000). Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 159
Ada beberapa model analisis konflik yang sering digunakan, diantaranya Lingkaran Konflik (conflict wheel), Pohon Konflik (Conflict Tree), Pemetaan Konflik (Conflict Mapping), Model Eskalasi Glasl (Glasl' Escalation Model), Analisa Perspektif Konflik (Conflict Perspective Analysis), Pemetaan Kebutuhan-Ketakutan (Needs-Fears Mapping), Model Peran Multi-Kausal (Multi-Causal Role Model).10 Dalam penelitian ini, model analisis konflik yang digunakan adalah model Kerangka Titian Damai karena cukup sederhana tetapi komprehensif. Model ini dikenal dengan istilah Kerangka Titian Damai (Titian Damai Framework), yang menganalisis berbagai elemen konflik. Pertama, analisis terhadap proses konflik yang terdiri atas eskalasi dan deeskalasi. Eskalasi adalah proses peningkatan level konflik, sementara deeskalasi adalah proses penurunan level konflik. Proses ini dapat dilihat melalui penggambaran kronologi konflik. Kedua, analisis terhadap isu konflik, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yang terdiri atas faktor struktural, akselerator, dan pemicu yang dianalogikan sebagai rumput kering, angin, dan api. Faktor struktural, yang diibaratkan rumput kering, meliputi hal-hal mendasar yang menyebabkan konflik terjadi seperti kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi dan sudah berlangsung lama. Faktor akselerator, diibaratkan dengan angin kencang, merupakan faktor yang membuat konflik bisa menjadi semakin besar. Faktor pemicu, yang diibaratkan sebagai api, merupakan faktor yang memicu konflik terjadi (membakar rumput kering). Ketiga, Kerangka Titian Perdamaian juga menganalisis aktor konflik yang terdiri atas provokator/securitizing, fungsional, dan kelompok rentan (vulnerable groups), serta para pemangku kepentingan. Aktor sekuritisasi adalah para pihak yang bereaksi abnormal karena kepentingannya terancam (provokator). Aktor fungsional adalah pihak yang dapat diberdayakan/diajak untuk menyelesaikan konflik. Terakhir, kelompok rentan adalah kelompok yang mudah digerakkan oleh aktor sekuritisasi/provokator.11 10 Ichsan Malik, "Analisa Konflik", disampaikan dalam Kuliah Intervensi Konflik di Universitas Pertahanan, 16 Januari 2014. 11 Ichsan Malik, "Analisis dan Perspektif Resolusi Konflik", dalam diunduh pada 9 Januari 2014. 160 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1
Pendekatan Resolusi Konflik Resolusi konflik secara umum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif dengan cara mencari kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam konflik.12 Menurut Vestergaard, resolusi konflik mencakup dua hal utama, yaitu isu dan relasi (hubungan antaraktor).13 Johan Galtung memperkenalkan tiga pendekatan perdamaian dalam resolusi konflik. Pertama, pemeliharaan perdamaian (peacekeeping), yaitu upaya untuk mengurangi atau menghentikan kekerasan melalui intervensi yang dilakukan oleh pihak penengah, umumnya dilakukan oleh militer. Kedua, penciptaan perdamaian (peacemaking), yaitu upaya untuk menciptakan kesepakatan politik antarpihak yang bertikai, baik melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi, maupun konsolidasi. Ketiga, pembangunan perdamaian (peacebuilding) yaitu upaya rekonstruksi dan pembangunan sosial ekonomi pasca konflik untuk membangun perubahan sosial secara damai. Dengan tiga tahapan ini, diharapkan konflik bisa terselesaikan sampai ke akar masalah, sehingga di masa mendatang konflik tersebut tidak pecah kembali.14 Metode Penelitian Kajian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode kualitatif dipilih karena ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang konflik yang terjadi, dengan menggali dan menganalisis informasi-informasi secara mendetail dari aktor-aktor konflik dan pihak-pihak terkait lainnya. Metode kualitatif dilakukan melalui studi kasus deksriptif yang berfokus pada konflik perbatasan antara warga Timor Tengah Utara, Indonesia dengan warga Distrik Oecussi, Timor Leste yang terjadi dalam periode 2012-2013. 15 Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam mengenai konflik tersebut. 12 Christopher E. Miller, A Glossary of Terms And Concepts in Peace And Conflict Studies (2nd Edition), (Costa Rica: University For Peace, 2005). 13 Bjarne Vestergaard, Erik Helvard, dan Aase Rieck Sørensen, Conflict Resolution - Working with Conflicts, (Kopenhagen: Danish Centre for Conflict Resolution, 2011). 14 Johan Galtung, "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding," dalam Johan Galtung (Ed.), Peace, War and Defense: Essays in Peace Research, Vol. II, (Copenhagen: Christian Ejlers, 1976). 15 Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods for The Social Sciences, (Boston: Allyn&Bacon, 2001). Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 161
Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam kajian ini. Pertama, untuk penggalian data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan terutama di lokasi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemudian, metode wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang lebih memungkinkan untuk ditemui secara perseorangan dan dapat lebih terbuka. Narasumber wawancara terdiri atas Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, para petugas di pos-pos satgas pamtas Indonesia-Timor Leste, dan warga masyarakat perbatasan. Kedua, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka berupa dokumen tercetak dari berbagai instansi terkait maupun dokumen digital dari situs-situs website terpercaya. Beberapa instansi dan perpustakaan yang didatangi untuk mencari data sekunder antara lain BNPP, Perpustakaan Pusat Penelitian Politik LIPI, dan Badan Pusat Statistik. Analisis data dilakukan melalui penafsiran mengenai data-data primer dan sekunder yang sudah terkumpul, dengan didasarkan pada panduan model Kerangka Titian Perdamaian, dan tiga pendekatan dalam resolusi konflik Johan Galtung. Setiap data yang didapat coba dicek kebenarannya dari berbagai sumber. Jika terdapat data yang berbeda antara satu sumber dengan sumber lainnya, dicari sumber lain yang mendukung salah satunya. Data yang berasal dari institusi resmi akan lebih diprioritaskan. Analisis Konflik Antarwarga Perbatasan Indonesia-Timor Leste Analisis konflik ini menggunakan Kerangka Titian Perdamaian, yang terdiri atas eskalasi/deeskalasi (kronologi konflik), isu konflik, dan aktor konflik. Kronologi Konflik Pada tahun 2012, konflik antarwarga terjadi di perbatasan TTU-Oecussi. Pada 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai (Custom), Imigrasi dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, 162 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1
bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 meter. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste. Setelah terlibat aksi saling ejek, warga dari kedua negara kemudian saling lempar batu dan benda tajam sebelum akhirnya dilerai oleh aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste.16 Lokasi Konflik antara Warga Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Distrik Oecussi, Timor Leste Sumber: diolah kembali dari tengah-utara-2012/. 16 Besie Sefnat, "Warga Desa Haumeni-ana dan Timor Leste bentrok", dalam diunduh pada 14 Oktober 2013, Seo, Yohanes, "Wilayah Sengketa RI-Timor Leste Jadi Zona Netral", dalam diunduh pada 14 Oktober 2013, dan Anonim, "Lima Titik di Perbatasan RI-Timor Leste Berpeluang Konflik", dalam Timor.Leste.Berpeluang.Konflik, diunduh pada 14 Oktober 2013. Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 163
Satu tahun kemudian, konflik juga terjadi antarwarga perbatasan Timor Tengah Utara-Oecussi, tetapi di kecamatan lain. Pada Oktober 2013, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 meter dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 meter. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kabupaten Timor Tengah Utara.17 Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antara warga Kampung Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013. Mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena keterlibatan anggota polisi perbatasan Timor Leste (Cipol) ikut terlibat dalam aksi saling lempar tersebut. Dari aksi tersebut, 6 warga Leolbatan dan satu anggota Cipol menderita luka parah, sementara dari sisi Indonesia hanya ada satu warga Nelu yang menderita luka ringan.18 Setelah jatuhnya korban dari kedua belah pihak, aksi saling serang kemudian dihentikan. Namun, warga masih berjaga-jaga di perbatasan masing-masing. Konflik tereskalasi kembali setelah terjadi insiden penggiringan 19 ekor sapi milik warga Indonesia yang diduga digiring oleh warga Timor Leste untuk masuk ke wilayah mereka. Untuk itu, 10 warga Indonesia didampingi enam anggota TNI Satgas-Pamtas masuk ke wilayah Timor Leste untuk mencari 19 ekor sapi tersebut. Sementara itu, ratusan warga lainnya dari empat desa di Kecamatan Naibenu berjaga-jaga di perbatasan dan siap perang melawan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oekussi, Timor Leste. Berita 17 Alfred Dama, "Konflik Antar Warga di Perbatasan RI-RDTL, Mereka Serang Pasti Perang", dalam perang, diunduh pada 23 Desember 2013. 18 Alfred Dama, "19 Sapi Hilang, Warga Tuduh Orang Timor Leste", dalam diunduh pada 18 Oktober 2013, Alfred Dama, "Perusakan Kuburan Leluhur Penyebab Bentrok Warga di Perbatasan RI- RDTL", dalam warga-di-perbatasan-ri-rdtl, diunduh pada 18 Oktober 2013. 164 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1
terakhir yang penulis kumpulkan dari media massa, warga masih berjaga-jaga di perbatasan. Aktor Konflik Dari kronologi di atas, berikut adalah analisis terhadap aktor-aktor konflik. Untuk aktor yang mensekuritisasi (securitizing actor), setidaknya terdapat beberapa pihak yang terdidentifikasi. Pertama, pemerintah Timor Leste yang telah melakukan pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai (Custom), Imigrasi dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan pada tahun 2012. Pada konflik tahun 2013, pemerintah Timor Leste juga menjadi aktor yang mensekuritisasi dengan membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, dimana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 meter dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 meter. Sementara dari sisi Indonesia, ada juga beberapa warga yang melakukan provokasi untuk melakukan pelemparan batu terhadap warga Timor Leste. Kemudian untuk aktor fungsional, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berjaga di satuan tugas pengamanan perbatasan (satgas-pamtas) dan Korem Kupang menjadi aktor yang berusaha melerai aksi saling lempar batu. Demikian pula dengan tentara dan polisi perbatasan Timor Leste (Cipol), yang turut menghentikan aksi saling serang tersebut. Namun, dua aktor di atas sempat berubah ketika Cipol ikut membantu warga Timor Leste dalam aksi pelemparan batu, demikian pula enam pasukan satgas pamtas TNI yang ikut memasuki wilayah Timor leste saat mencari 19 sapi bersama warga Timor Tengah Utara. Untuk aktor ketiga, pada konflik 2012 yang menjadi kelompok rentan adalah warga desa Haumeni Ana, Indonesia dan warga Pasabbe, Timor Leste, merupakan kelompok rentan yang diajak untuk terlibat dalam aksi saling serang. Sementara pada konflik tahun 2013, warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste menjadi kelompok rentan. Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 165
Isu Konflik Ada beberapa isu yang mengemuka dan menjadi faktor penyebab terjadinya konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste di atas. Pertama, untuk isu struktural, faktor pertama yang menjadi penyebab konflik adalah masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara. Berdasarkan nota kesepahaman antara kedua negara pada 2005, masih ada 4% perbatasan darat yang masih belum disepakati. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan, kedua negara masih mempersengketakan tiga segmen batas, dimana salah satunya berada di perbatasan Timor Tengah Utara-Eocussi. Segmen tersebut adalah Bijaelsunan, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 kilometer atau 142,7 hektar. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia-Timor Leste mengklaim sebagai miliknya.19 Selain proses delimitasi batas dalam level negara, dalam level masyarakat juga terjadi sengketa karena mereka menolak demarkasi beberapa titik batas yang dilakukan pemerintah karena tidak sesuai dengan kesepakatan adat. Faktor struktural kedua adalah tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan warga perbatasan. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 berada di angka 67,75 dan menduduki peringkat ketiga terbawah secara nasional. Nilai IPM penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara tidak berbeda jauh, yaitu 67,93.20 Nilai IPM yang rendah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita masyarakat perbatasan masih memprihatinkan. Nilai IPM yang rendah antara lain tercermin dari tingkat pendapatan rata-rata berdasarkan harga berlaku pada tahun 2010 di Timor Tengah Utara, yaitu Rp 3.875.057. Angka tersebut lebih kecil dari pendapatan perkapita provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada pada kisaran 5.515.943, dan pendapatan perkapita Indonesia yang mencapai 27 juta (US$3.004,9). Jumlah keluarga pra-sejahtera juga besar, yaitu mencapai 36.191 KK dengan persentase penduduk miskin mencapai 22,73%. Penduduk yang kurang terdidik, kurang sehat, dan kurang sejahtera merupakan kelompok yang rawan untuk dipengaruhi, terutama dalam konteks konflik. 19 Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, op.cit. 20 Badan Pusat Statistik, Belu Dalam Angka 2013, (Atambua: BPS Kabupaten Belu), hlm. 475. 166 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1
Untuk faktor akselerator, ada dua hal yang teridentifikasi. Pertama, faktor struktural berupa masih belum selesainya delimitasi menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara. Dari sudut pandang Indonesia, pemerintah dan warganya menganggap bahwa zona netral adalah zona yang masih belum ditetapkan statusnya sebagai milik negara Indonesia atau Timor Leste sehingga harus dikosongkan dari segala aktivitas warga. Sementara dari sudut pandang Timor Leste, zona itu sebenarnya adalah wilayah Timor Leste yang digunakan oleh PBB sebagai kawasan koordinasi keamanan antara TNI dan PBB, sebagai tempat fasilitas pembangunan pasar bagi warga di perbatasan, dan sebagai tempat rekonsiliasi antara masyarakat eks Timtim dengan masyarakat Pasabe, Distrik Oecussi. Dengan demikian, setelah PBB meninggalkan Timor Leste, seharusnya zona netral tersebut tetap menjadi bagian wilayah kedaulatan Timor Leste. Perbedaan interpretasi ini menciptakan ketegangan antarwarga kedua negara, terutama terkait dengan penggunaan lahan yang disengketakan untuk berkebun dan fungsi lainnya. Faktor akselerator kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan kedua warga perbatasan menyebabkan mereka terlibat dalam perebutan sumber daya alam, yaitu lahan subur yang masih disengketakan dan masalah ternak sapi. Hal ini menimbulkan sentimen negatif antarwarga Indonesia dengan warga Timor Leste. Sebenarnya, masyarakat Timor Tengah Utara dan Oecussi di perbatasan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu sama-sama orang Timor, baik itu suku Tetun, Marae (Bunak), Kemak, maupun Dawan.21 Hubungan kekerabatan pun sudah lama terjalin, apalagi Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1975 hingga 1999. Namun, pascapemisahan Timor Timur, sentimen negatif tersebut menguat. Di satu sisi, warga Timor Leste, terutama yang pada referendum menjadi bagian kelompok prokemerdekaan, melihat Indonesia sebagai negara yang telah menjajah mereka selama hampir 25 tahun. Di sisi lain, warga Indonesia melihat warga Timor Leste sebagai orang- orang yang tidak berterima kasih, apalagi banyak anggota kelompok prointegrasi yang memilih mengungsi ke wilayah Indonesia pasca referendum. 21 Warga di Pulau Timor, termasuk di dalamnya Timor Tengah Utara, Belu, dan Warga Timor Leste, memiliki karakteristik etnis dan budaya yang mirip. Lihat selanjutnya dalam "Sistem Kekerabatan dan Sosial Budaya", dalam diunduh pada 14 November 2013. Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 167
Untuk faktor yang memicu konflik pada tahun 2012, pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai (Custom), Imigrasi dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan menjadi pemicu aksi saling ejek yang berujung pada aksi saling lempar batu dan senjata tajam. Pada tahun 2013, faktor pemicu konfliknya adalah pembangunan jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah menggunakan zona bebas sejauh 50 meter. Pembangunan jalan tersebut juga merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, yang akhirnya kembali memicu aksi saling serang antarwarga kedua negara. Berbagai aktor dan faktor di atas seharusnya diperhatikan dengan baik dalam upaya penyelesaian konflik. Isu-isu yang harus dibicarakan dan diselesaikan jangan hanya isu yang menjadi pemicu dan akselerator, tetapi lebih penting adalah isu struktural yang mendasari konflik. Kemudian, aktor-aktor yang terdientifikasi di atas juga seharusnya dilibatkan dalam negosiasi/mediasi penyelesaian dan proses-proses selanjutnya. Upaya Penyelesaian Konflik Upaya Penyelesaian Langsung Indonesia sudah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik tindakan yang bersifat jangka pendek (proses pemeliharaan perdamaian yang lebih berupa penghentian kekerasan) maupun tindakan yang lebih bersifat jangka panjang (proses penciptaan perdamaian berupa penyelesaian sumber konflik). Pada penyelesaian yang bersifat jangka pendek, aparat TNI dari Korem 161 Wirasakti Kupang berhasil menghentikan pembangunan kantor QIC yang dilakukan oleh pihak Timor Leste. Menurut Komandan Korem, pembangunan tersebut sudah melewati tapal batas Indonesia sejauh 20 meter sehingga TNI meminta Timor Leste agar segera menghentikan pembangunan tersebut sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut. TNI bersama-sama dengan tentara 168 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1
dari Timor Leste juga berhasil menghentikan konflik antarwarga perbatasan kedua negara dan menciptakan kondisi yang kondusif kembali.22 Dari kasus di atas, Indonesia juga mendapat pembelajaran bahwa kekuatan TNI yang ditempatkan di titik-titik perbatasan ternyata masih kurang dalam menghentikan konflik antarwarga perbatasan, sehingga Komandan Korem di Kupang perlu datang sendiri ke lokasi konflik. Oleh karena itu dalam jangka panjang, mungkin perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penambahan kekuatan TNI di titik-titik perbatasan tertentu yang rawan agar di masa yang akan datang konflik-konflik seperti ini bisa diantisipasi. Pada usaha penyelesaian dalam proses penciptaan perdamaian, Indonesia melakukan diplomasi untuk menyelesaikan delimitasi terhadap segmen-segmen yang masih belum disepakati. Pasca insiden tersebut, Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, melakukan kunjungan resmi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecussi sepanjang 119,7 km.23 Upaya diplomasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian garis demarkasi terhadap tiga segmen batas yang belum disepakati, tetapi juga pengenalan pengaturan di kawasan perbatasan yang memungkinkan warga Timor Leste dan warga Indonesia yang 22 Yohanes Seo, "Kantor Imigrasi Timor Leste Lewati Perbatasan", dalam diunduh pada 14 Oktober 2013. 23 Ganewati Wuryandari, "Merajut Hubungan RI-Timor Leste dengan Perjanjian Perbatasan", dalam perjanjian-perbatasan.html, diunduh pada 14 Oktober 2013. Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 169
berada di sisi perbatasan masing-masing untuk bisa melanjutkan hubungan sosial dan kekeluargaannya yang selama ini telah terjalin di antara mereka.24 Dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sisa segmen yang belum disepakati, hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pihak Timor Leste dengan dipandu oleh ahli perbatasan UNTEA menekankan bahwa penyelesaian perbatasan hanya mengacu kepada traktat antara Belanda-Portugis Tahun 1904 dan sama sekali tidak berkenan memperhatikan dinamika adat-istiadat yang berkembang di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Indonesia mengusulkan agar pendapat masyarakat adat ikut dipertimbangkan.25 Akibatnya, hingga saat ini upaya yang dilakukan masih berfokus pada diplomasi antarnegara.26 Perbedaan pola pendekatan ini perlu disamakan terlebih dahulu sebelum pembahasan tentang tiga segmen batas dilanjutkan. Sementara itu, proses pembangunan perdamaian masih belum teridentifikasi langkah-langkahnya. Hal ini dikarenakan proses penciptaan perdamaian hingga kini belum selesai. Upaya pembangunan perdamaian ini nantinya tidak hanya membutuhkan keterlibatan pemerintah dari kedua negara, tetapi juga masyarakat lokal dalam rangka menyatukan kembali ikatan sosial warga yang sempat terkoyak akibat konflik, dengan modal kesamaan etnis dan budaya kedua kelompok masyarakat tersebut. Upaya Penyelesaian Tidak Langsung Upaya tidak langsung lebih berupa berbagai kebijakan yang tidak secara sengaja ditujukan untuk menyelesaikan konflik, tetapi turut berpengaruh, terutama sebagai upaya pencegahan agar konflik tidak terulang kembali. Upaya ini dilakukan pemerintah 24 Sekretariat Negara, "Indonesia - Timor Leste to Expedite Border Disputes Settlement", dalam diunduh pada 14 Oktober 2013. 25 Harmen Batubara, "Wilayah perbatasan, Wujudkan Penyelesaian Perbatasan RI-Timor Leste sebagai Simbol Kebersamaan", dalam diunduh pada 14 Oktober 2013. 26 Ganewati Wuryandari, "Mencari Solusi Damai Sengketa Perbatasan di Timor", dalam timor.html, diunduh pada 23 Desember 2013. 170 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1
Indonesia melalui berbagai kebijakan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pengelolaan wilayah perbatasan, berdasarkan Desain Besar BNPP 2011-2025, difokuskan ke dalam dua hal. Pertama, pada pengelolaan batas wilayah negara, fokus kebijakannya berupa: 1) penetapan dan penegasan serta pembangunan dan pemeliharaan batas dan 2) pengelolaan pertahanan, keamanan dan hukum. Kedua, pada pengelolaan kawasan perbatasan, kebijakan difokuskan pada : 1) pertahanan, keamanan dan hukum; 2) ekonomi kawasan; dan 3) sosial dasar kawasan perbatasan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan.27 Untuk pengelolaan batas wilayah negara, Indonesia melakukan diplomasi dalam rangka menyelesaikan delimitasi terhadap segmen-segmen yang masih belum disepakati. Pada pengelolaan pertahanan, keamanan dan hukum, pemerintah Indonesia telah membangun pos-pos pasukan satuan tugas pengamanan perbatasan (satgas pamtas), baik di perbatasan bagian barat maupun di perbatasan bagian timur. Di sepanjang perbatasan bagian timur antara Kupang-TTU dengan Distrik Oecussi, saat ini sudah ada 13 pos satgas pamtas dan rencananya pada akhir tahun 2013 akan dibangun satu pos lagi.28 Sementara di perbatasan bagian barat antara Belu dengan Distrik Bobonaro dan Covalima, pemerintah telah membangun 25 pos satgas pamtas. Untuk pengelolaan kawasan perbatasan, pemerintah Indonesia memfokuskan kebijakan pada 4 hal, yaitu : 1) mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) di Pos Lintas Batas (PLB); 2) mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; 3) mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kawasan Perbatasan; dan 4) mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan. Saat ini, sudah ada dua pos perbatasan yang secara resmi dapat menjadi pintu keluar-masuk orang dan barang, yaitu di Wini-Sakato dan di Napan. 27 Badan Nasional Pengelola Perbatasan, op.cit., hlm.4-5. 28 Sefnat Besie, "TNI Berencana Bangun Pos Perbatasan di Banain TTU", dalam ttu, diunduh pada 6 Desember 2013. Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 171
Sementara itu, kegiatan pembangunan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui penetapan lokasi-lokasi prioritas (lokpri) untuk Kecamatan Insana Utara, Bikomi Utara, Bikomi Nilulat, Kefamenanu, Nalbenu, dan Miaomaffo Barat. Kebijakan terhadap pembangunan kawasan perbatasan ini berpotensi untuk turut memperbaiki kondisi kesejahteraan warga perbatasan yang menjadi salah satu faktor struktural penyebab konflik ini. Kesimpulan Konflik antarwarga perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan warga Distrik Oecussi, Timor Leste yang terjadi pada tahun 2012-2013 merupakan ancaman bagi keamanan negara. Konflik tersebut secara struktural disebabkan oleh masih belum selesainya delimitasi perbatasan kedua negara, sehingga menyisakan wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Hal ini didukung dengan rendahnya tingkat kesejahteraan, baik pendapatan maupun pendidikan, yang membuat warga perbatasan rentan terhadap konflik, terutama terkait perebutan lahan perkebunan dan ternak sapi. Berbagai aktor pun terlibat, mulai dari pemerintah dan aparat militer kedua negara hingga masyarakat sipil. Untuk mengatasi konflik di atas, upaya penyelesaian berupa penghentian kekerasan dan diplomasi penyelesaian sengketa batas telah dilakukan. Selain itu, kebijakan pengelolaan batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan juga turut berperan dalam menyelesaikan akar-akar konflik. Namun demikian, hal yang perlu juga dilakukan adalah pelibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Unsur masyarakat di sini penting karena penguasaan tanah di perbatasan terkait erat dengan adat-istiadat yang berlaku di sana. Di satu sisi, pemerintah melakukan perundingan di tingkat pemerintah, di sisi yang lain masyarakat adat di sana juga membuat kesepakatan-kesepakatan terkait batas lahan dan aturan pengelolaan kebun mereka, yang sangat mungkin hasilnya bertentangan dengan hasil yang disepakati pemerintah.29 29 Hal ini penulis simpulkan dari penelitian lapangan di perbatasan Indonesia-Timor Leste yang dilakukan pada Juni 2013. 172 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1
Namun, sebelum pelibatan unsur masyarakat tersebut dilakukan, pemerintah Indonesia perlu membekali warganya dengan pendidikan yang meningkatkan pengetahuan tentang perbatasan dan menguatkan jiwa nasionalisme, sehingga keterlibatan mereka akan memberikan dampak positif bagi posisi Indonesia dalam perundingan. Gabungan kekuatan militer, kekuatan diplomasi, dan kekuatan unsur masyarakat ini dapat menjadi senjata yang ampuh dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Daftar Pustaka Buku Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2011. Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Jakarta: BNPP. Badan Pusat Statistik. 2013. NTT dalam Angka 2013. Atambua: BPS Provinsi NTT. Berg, Bruce L. 2001. Qualitative Research Methods for The Social Sciences. Boston: Allyn&Bacon. Galtung, Johan. 1976. "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding," dalam Johan Galtung (Ed.). Peace, War and Defense: Essays in Peace Research, Vol. II. Copenhagen: Christian Ejlers. Huth, Paul K. 2000. Territory: Why are Territorial Disputes Between States A Central Cause Of International Conflict?, dalam John A. Vasquez, (Ed.). What Do We Know about War?. Maryland: Rowman and Litttlefield Publisher. Miller, Christopher E. 2005. A Glossary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies (2nd Edition). Costa Rica: University For Peace. Swanström, Niklas L.P. dan Mikael S. Weissmann. 2005. Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration. Uppsala: the Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program. Vestergaard, Bjarne, Erik Helvard, dan Aase Rieck Sørensen. 2011. Conflict Resolution - Working With Conflicts. Kopenhagen: Danish Centre for Conflict Resolution. Wallensteen, Peter. 2002. Understanding Conflict Resolution War, Peace and The Global System. London: Sage Publishing. Website Batubara, Harmen, "Wilayah Perbatasan, Wujudkan Penyelesaian Perbatasan RI-Timor Leste Sebagai Simbol Kebersamaan", dalam kebersamaan/, diunduh pada 14 Oktober 2013. Besie, Sefnat, "TNI Berencana Bangun Pos Perbatasan di Banain TTU", dalam perbatasan-di-banain-ttu, diunduh pada 6 Desember 2013. Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 173
---------, "Warga Desa Haumeni-ana & Timor Leste Bentrok", dalam leste-bentrok, diunduh pada 14 Oktober 2013. Bere, Sigiranus Marutho, "Lima Titik di Perbatasan RI-Timor Leste Berpeluang Konflik", dalam Timor.Leste.Berpeluang.Konflik, diunduh pada 14 Oktober 2013. Dama, Alfred, "Konflik Antar Warga di Perbatasan RI-RDTL, Mereka Serang Pasti Perang", dalam mereka-serang-pasti-perang, diunduh pada 23 Desember 2013. ---------, "Perusakan Kuburan Leluhur Penyebab Bentrok Warga di Perbatasan RI- RDTL", dalam warga-di-perbatasan-ri-rdtl, diunduh pada 18 Oktober 2013. ---------, "19 Sapi Hilang, Warga Tuduh Orang Timor Leste" dalam diunduh pada 18 Oktober 2013. Malik, Ichsan, "Analisis dan Perspektif Resolusi Konflik", dalam diunduh pada 9 Januari 2014. Seo, Yohanes, "Kantor Imigrasi Timor Leste Lewati Perbatasan", dalam Lewati-Perbatasan, diunduh pada 14 Oktober 2013. -------, "Wilayah Sengketa RI-Timor Leste Jadi Zona Netral", dalam Leste-Jadi-Zona-Netral, diunduh pada 14 Oktober 2013. Sekretariat Negara, "Indonesia - Timor Leste to Expedite Border Disputes Settlement", dalam , diunduh pada 14 Oktober 2013. Wuryandari, Ganewati, "Merajut Hubungan RI-Timor Leste dengan Perjanjian Perbatasan", dalam diunduh pada 14 Oktober 2013. ------------------, Ganewati, "Mencari Solusi Damai Sengketa Perbatasan di Timor", dalam perbatasan-di-timor.html, diunduh pada 23 Desember 2013. "Sistem Kekerabatan dan Sosial Budaya", dalam diunduh pada 14 November 2013. 174 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1