BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kepentingan nasional suatu negara berusaha untuk melindungi dan mempertahankan diri dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara, unsur tesebut mencakup kelangsungan hidup antar bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. menunjukkan bahwa kepentingan nasional senantiasa ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, baik yang sifatnya positif maupun negatif (Oppenheim, 1987). Amerika dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan konsep Hegemoni. Koersif. Wittkopf (2008) menyatakan bahwa: "Hegemoni koersif mengikuti konsepsi politik realis tentang politik internasional, yang menerapkan pengaruh stabilisasi kekuatan dominan dan peran hard power dalam politik internasional. Ini juga sesuai dengan pandangan hegemoni yang lebih radikal (dikenal dengan nama Gramscian setelah pemikir radikal dan pemimpin Partai Komunis Italia Antonio Gramsci), yang menganggap hegemoni sebagai sumber nilai sosial dan budaya yang dominan dalam sistem internasional (Kusuma & Zahidi, 2019)." Oleh karena itu mengukuhkan hegemoni di Timur Tengah menjadi salah satu kepentingan nasionalnya karena sebagai ikut berpartisipasi dalam gejolak politik di Timur Tengah dan bekerjasama dengan Saudi yang merupakan aktor utama dalam regional tersebut juga berarti bisa membuat hegemoni AS menjadi semakin kuat. Selain itu dapat dilihat juga ancaman 1
yang bisa saja timbul dari Rusia yang sudah memulai hegemoninya di Timur Tengah melalui perannya dalam preang saudara di Suriah. Oleh karenanya berkerja sama dalam bidang pertahanan dengan Saudi merupakan salah satu pilihan yang logis yang bisa diambil oleh AS untuk mempertahankan integritas serta hegemoninya di Timur Tengah (Kusuma & Zahidi, 2019). Pada bulan Juni 2017, pemerintahan Donald Trump memberitahu kongres bahwa Amerika Serikat akan menjual precision-guided munitions (PGM) kembali pada Arab Saudi. Donald trump beralasan bahwa dirinya ingin meningkatkan penjualan senjata untuk menambah lapangan kerja di AS. Hal ini memicu pro-kontra di dalam kongres. Akan tetapi, pada 13 Juni 2017, kongres memperbolehkan transaksi tersebut dengan perbedaan suara yang tipis yaitu 53:47. Akan tetapi, dengan catatan bahwa penggunaan senjata tersebut dapat menghentikan atau meminimalisir pelanggaran HAM di Yaman oleh Arab Saudi. Pada bulan Oktober 2017, Pemerintahan Donald Trump menyetujui penjualan THAAD bernilai 15 milyar Dolar AS kepada Arab Saudi. Penjualan THAAD ini sebagai langkah Amerika Serikat untuk menghadapi Iran dan ancaman regional lainnya di timur tengah. Kongres berusaha untuk menghentikan penjualan tersebut ke Arab Saudi dengan alasan pelanggaran HAM yang dilakukan Arab Saudi di Yaman (Strobel & Stone, 2017). Kemudian, kongres berusaha untuk mengaitkan penjualan senjata dengan kasus hilangnya seorang jurnalis berkebangsaan Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Kongres ingin menghentikan penjualan senjata karena kasus tersebut melibatkan pemerintah Arab Saudi yang diduga sebagai perencana dalam pembunuhan Khashoggi. Hal ini disebabkan Khashoggi merupakan wartawan yang sangat kontra terhadap pemerintahan Arab Saudi saat ini yang dipimpin oleh Muhammad Bin Salman. Dalam menanggapi kasus tersebut, Trump menegaskan tetap berhubungan dengan Arab Saudi dan tidak akan 2
menghentikan kontrak penjualan senjata yang bernilai 100 milyar Dolar AS (Borger, 2018). Seperti yang dilansir oleh surat kabar AL Jazeera, Jurnalis Jamal Khashoggi dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul pada tanggal 2 Oktober 2019 oleh agen dari kerajaan Saudi. Sampai saat ini jenazah sang jurnalis masih belum ditemukan. Jamal Kashoggi merupakan kolumnis untuk surat kabar Washington Post, berkunjung kekantor konsulat Saudi untuk mendapatkan dokumentasi yang menyatakan bahwa ia telah menceraikan mantan istrinya sehingga ia dapat menikah kembali. Badan-badan intelijen Turki telah menyimpulkan bahwa dia terbunuh dalam pembunuhan yang direncanakan, sementara laporan CIA menemukan bahwa Pangeran Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman kemungkinan yang memerintahkan pembunuhan itu, akan tetapi Saudi secara konsisten membantah bahwa putra mahkota terlibat dalam kasus ini. Arab Saudi telah mengajukan 11 tersangka ke pengadilan di kerajaan dan telah meminta hukuman mati bagi lima tersangka, tetapi para ahli hak asasi manusia menyerukan proses pengadilan internasional yang independen untuk kasus ini (Al Jazeera, 2019). Jamal Ahmad Khashoggi dilahirkan di Madinah Saudi Arabia, ia memulai karir jurnalistiknya sebagai koresponden untuk surat kabar Saudi Gazette. Sebagai seorang jurnalis, ia dikenal karena liputannya di Afghanistan, Aljazair, Kuwait, dan Timur Tengah, terutama karena invasi Soviet ke Afghanistan dan beberapa wawancara dengan Osama Bin Laden sebelum ia menjadi pemimpin al-Qaeda. Khashoggi juga bekerja sebagai penasihat media untuk Pangeran Turki bin Faisal, mantan kepala Direktorat Intelijen Umum Arab Saudi, yang pernah menjabat sebagai duta besar Saudi untuk Amerika Serikat. Setelah dekat dengan lingkaran dalam keluarga kerajaan Saudi, Khashoggi menjadi sasaran rezim pembungkaman yang keras oleh otoritas Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Dia diberhentikan dari posisinya sebagai pemimpin redaksi makalah progresif, Al-Watan, pada tahun 3
2003 dan lagi pada tahun 2010. Kemudian dia diangkat sebagai manajer umum saluran berita Al Arab, tetapi ditutup setelahnya diluncurkan pada Februari 2015. Setelah ia membuat pernyataan kritis tentang kebijakan Timur Tengah, pada konferensi yang diadakan di Washington Institute pada November 2016, kolom Khashoggi di Al-Hayat, salah satu surat kabar harian berbahasa Arab yang paling banyak dibaca telah dibatalkan, dan ia telah dilarang dari penerbitan di surat kabar Saudi, muncul di TV maupun menghadiri konferensi (PEN AMERICA). Khawatir tentang keselamatannya di Arab Saudi, Khashoggi mengasingkan diri pada September 2017 dan pindah ke Amerika Serikat, di mana ia mulai menulis untuk Washington Post sebagai kolumnis. Dia terus mengkritik tindakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman sehubungan dengan tindakan keras di Arab Saudi, di mana banyak penangkapan yang dilakukan telah terjadi. Dia juga menulis secara terang-terangan tentang penurunan status kebebasan berekspresi di Arab Saudi dan dunia Arab. Artikel terbarunya diterbitkan pada 17 Oktober, yang dikirim ke Washington Post oleh asisten Khashoggi sehari setelah kepergiannya. Menyerukan kebebasan berekspresi di dunia Arab, artikel tersebut mencerminkan janji-janji gagal pada masa Arab Spring dan berbagai narasi yang dikelola negara yang memerintahkan anggota masyarakat Arab (PEN AMERICA). Nasib Khashoggi yang menjadi korban bukanlah hal baru dalam dunia urusan Internasional. Bahkan, ia adalah target kecil dari daftar panjang wartawan yang sengaja ditargetkan untuk ketentuan baru dan informasi. Pada tahun 2018 hampir 65 jurnalis di seluruh dunia tewas sehubungan kebenaran pengungkapan di garis depan media dengan 60% dari 65 personel yang sengaja ditargetkan dan 40% tewas saat bertugas. Data ini untungnya menjadi 18% kurang dari data tahun 2016 yang tidak benar-benar memberikan kontribusi dalam mengurangi kekejaman terhadap wartawan sejak 1035 jurnalis profesional telah menjadi korban dari kekejaman dan pembunuhan 4
selama 15 tahun terakhir, yang dimulai dari tahun 2003-2007 dengan 88 kematian. Wartawan berbagi nasib yang sama seperti Khashoggi dengan wartawan terkenal lainnya termasuk Gauri Lankesh (India); Daphne Caruana Galizia (Malta); Edwin Rivera Paz (Honduras) dll (Biswal, 2018). Arab Saudi merupakan sekutu dekat AS di Timur Tengah, terutama dalam perang melawan terorisme ISIS. Arab Saudi berhasil mendirikan koalisi antiterorisme yang beranggotakan 40 negara Islam. Jika Barat menerapkan sanksi terhadap Saudi, maka kerja sama intelijen dan pertukaran informasi antara Saudi, AS, dan negara-negara Barat lain dikhawatirkan akan berhenti. Hubungan kedua negara juga dibangun atas kepentingan nasional masing-masing. AS membutuhkan minyak Arab Saudi dan kebutuhan Arab Saudi terhadap senjata dan dukungan AS. Oleh karena itu, selama ini AS tidak banyak bersuara terhadap represi di dalam negeri Arab Saudi, maupun intervensi negara tersebut di Yaman dan blokade terhadap Qatar. Dalam konstelasi politik Timur Tengah, keduanya beraliansi untuk mengisolasi musuh bersama, Iran, Suriah, Irak, Lebanon, dan Bahrain. Rivalitas Arab Saudi dan Iran sangat kuat (Pujayanti, 2018). Meskipun begitu, kasus Khashoggi terkait dengan banyak kepentingan nasional AS di Timur Tengah yang sangat besar salah satunya adalah penghentian pasokan senjata. Menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, selain merugikan AS secara ekonomi, juga akan mendorong negara tersebut berpindah pemasok senjata ke Rusia. Disamping itu, Trump berusaha untuk menguatkan Amerika Serikat dengan memperkuat ekonominya. Trump berusaha untuk menghadirkan banyak lapangan pekerjaan dan perjanjian ekonomi yang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Penjualan senjata militer adalah salah satu usaha Trump untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, dimana dengan kontrak bisnis penjualan senjata militer yang semakin bertambah akan meningkatkan lapangan kerja bagi rakyatnya. 5
B. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan tentang masalah kasus ini yaitu : "Mengapa Amerika Serikat tidak memberi sanksi dengan menghentikan penjualan senjata kepada Arab Saudi terkait insiden pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi?" C. Kerangka Berfikir Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Realis dengan konsep National Interest untuk memandang negara sebagai kekuasaan dalam menentukan kebijakan terhadap kepentingan yang diusung dalam hubungan ininternasionalnya. Realisme adalah perspektif yang mula-mula mencoba untuk melakukan konseptualisasi utuh mengenai "kepentingan nasional". Sesuai dengan namanya, "realism" bertujuan untuk menjelaskan HI "apa adanya" (as it is) dengan pandangan dunia Hobbesian yang "anarkis", self-governed, selalu dihantui oleh kecurigaan, rasa was-was diserang, dan oleh karenanya negara bersifat anarkis dalam politik internasional. Pandangan ini melihat bahwa "kepentingan nasional" harus dilihat dari kepentingan negara karena sejak 1648, "negara" adalah supremasi politik tertinggi di masyarakat dan "anarkisme" dalam politik internasional hanya bisa ditanggulangi melalui negara (Burchill, 2005, hal. 31-35). Oleh karena negara adalah satu-satunya aktor, keputusan luar negeri hanya mengakui "negara" sebagai satu- satunya entitas. Oleh sebab itu, "kepentingan nasional" tak lain adalah "kepentingan negara" yang dilandaskan oleh kekuasaan yang mereka miliki. Pandangan semacam ini, sebagaimana dikutip oleh Burchill, direpresentasikan dengan sangat baik oleh Hans J. Morgenthau. Menurutnya, perilaku negara dalam Hubungan 6
Internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen "kekuatan" yang dimiliki negara tetap dapat menjamin kedaulatannya di antara negara lain dan, sebagai konsekuensinya, menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat internasional tetap seimbang (Burchill, 2005, hal. 39). Bagi kaum realis, negara merupakan aktor utama dalam panggung internasional. Sebagai aktor utama, negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rasional. Hans J Morghentau salah satu tokoh polituk internasional dalam bukunya Politic Among Nations, berpendapat bahwa Realisme politik memerlukan pembenaran moral, aka tetapi ia memerlukan pembedaan yang tajam antar apa yang dikehendaki dan apa yang mungkin, anatara apa yang diharapkan dimanapun dan kapanpun (Morgentau, 1948, hal. 1-2). Pendapat ini menjelaskan bahwa di dalam hubungan internasional disodorkan gambaran yang anarkis, yakni tata politik internasional diatur oleh mulai dari pergulatan kekuasaan, peperangan, hingga aneksasi suatu bangsa terhadap bangsa lain. Dengan kata lain, menurut konsep realisme ini, di dalam politik internasional negara tidak memiliki moralitas. Pada tataran konsep teori realisme, moralitas tidaklah dianggap penting untuk mendapatkan perdamaian, melainkan dengan melakukan keseimbangan kekuasaan (balance of power) satu kekuasaan besar harus "ditandingi" oleh kekuasaan besar lainnya untuk menjaga perdamaian dunia. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti bahwa tidak boleh terjadi situasi dimana hanya ada satu negara saja yang memiliki kekuasaan paling tinggi, tetapi negara tersebut harus ada pesaingnya yang juga memiliki kekuasaan pada level yang sama, setara. National Interest National Interest adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan tidak 7
Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Argumentasi Machiaveli mengenai kepentingan nasional banyak dirujuk dalam praktik maupun pengembangan teoretis, sebagai pembenaran bagi perilaku internasional negara yang mengabaikan kepentingan utama pada masa purba sebelumnya, yaitu agama dan moralitas. Negara diturunkan dari tatanan ilahi dan tunduk pada kebutuhan khususnya sendiri, yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan power negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif (hard power). Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar power dan power dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki kecuali kekuasaannya sendiri adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang. Teori Kepentingan Nasional (National Interest) Daniel S. Papp yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu Negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian Negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya (Papp, 1988, hal. 29) Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (Security) dari kesejahteraan (Prosperity). Kepentingan nasional diidentikkan dengan 8
dengan "tujuan nasional". Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi (Papp, 1988). Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional (national interest) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggap utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama (Alstyne, 1951). Demikianlah Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (power) dan kepentingan (interest), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Para pengkritiknya,terutama ilmuan dari aliran saintifik, menuntut definisi operasional yang jelas tentang konsep-konsep dasar itu. Tetapi Morgenthau tetap bertahan pada pendapatnya bahwa konsep-konsep abstrak seperti kekuasaan dan kepentingan itu tidak dapat dan tidak boleh dikuantifikasikan. Menurut Morgenthau, "Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik" (Alstyne, 1951). Amerika Serikat, dalam menggapai kepentingan nasional untuk mengukuhkan hegemoni di Timur Tengah dengan ikut berpartisipasi dalam gejolak politik di Timur Tengah dan bekerjasama dengan Saudi yang 9
merupakan aktor utama dalam regional tersebut juga berarti bisa membuat hegemoni AS menjadi semakin kuat. Selain itu dapat dilihat juga ancaman yang bisa saja timbul dari Rusia yang sudah memulai hegemoninya di Timur Tengah melalui perannya dalam preang saudara di Suriah. Oleh karenanya berkerja sama dalam bidang pertahanan dengan Saudi merupakan salah satu pilihan yang logis yang bisa diambil oleh AS untuk mempertahankan integritas serta hegemoninya di Timur Tengah. Arab Saudi dianggap sebagai landasan dan poros strategis Amerika Serikat untuk "mengekang kebijakan ekspansionis Iran dan menahannya". Riyadh mengumumkan kesiapannya untuk meningkatkan produksi minyaknya dengan tidak adanya pasar minyak Iran setelah kembalinya sanksi AS terhadap Iran pada tahun 2018. Arab Saudi juga merupakan elemen penting dalam proses menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina. Berdasarkan kemungkinan hubungan AS-Saudi di masa depan, terlepas dari keterlibatan Mohammad Bin Salman (MBS) dalam pembunuhan Khashoggi, jauh lebih kecil kemungkinan Washington akan menghukum Riyadh secara berat. Amerika Serikat tidak hanya akan menentukan batasan putra mahkota Saudi dan perubahan kebijakan dalam dan luar negerinya, tetapi baik Washington, Riyadh, dan Ankara akan menutup dokumen Khashoggi melalui kesepakatan tiga arah, atau Washington dan Arab Saudi akan melakukannya. dalam kesepakatan bilateral. Mohammed bin Salman adalah bagian dari poros utama strategi pemerintah Trump untuk Timur Tengah, yang komponennya meliputi: penahanan ekspansionisme Iran, kerja sama dalam proses perdamaian Israel-Palestina dan pelestarian pembeli kaya senjata Amerika 10
D. Hipotesa Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa bukan suatu hal yang mudah bagi Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada Saudi atas kematian Jamal Khashoggi karena: "Pemberian sanksi Amerika atas insiden pembunuhan Jamal Khashoggi dengan menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dapat merugikan AS secara ekonomi, juga akan mendorong negara tersebut berpindah pemasok senjata ke Rusia". E. Metodologi Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriftip adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu. Adapun pendekatan terhadap penelitian ini dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang diaanggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Preoses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganilisis data secara induktif dan kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh (Bakry, 2017, hal. 14-15). 2. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang yang dikumpulkan oleh penelti lain maupun yang dikumpulkan oleh intsansi-instansi pemerintah, 11
baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru maupun untuk meneliti kembali pertanyaan penelitian utama(yang asli) untuk keperluan pembuktian (Bakry, 2017).Pada umumnya data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalm arsip atau dokumen yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Bentuk data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal-jurnal, surat kabar serta media lainnya. F. Batasan Penelitian Dalam penelitian ini saya membatasi hanya pada ruang lingkup kebijakan luar negeri Trump terhadap Arab Saudi demi berlangsungnya perdaganagn senjata di Kawasan Timur tengah. Hal ini diperlukan agar peneliti fokus terhadap dampak kematian Jamal Khashoggi bagi kebijakan pemerintahan Trump terhadap Arab Saudi pada tahun 2018-2019. G. Sistematika Penulisan Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat 4 bab sebagai garis besar mengenai topik skripsi. Sedangkan terdapat sub bab yang akan memperjelas atau berisi detail dari garis besar bab-bab yang sebelumnya sudah dibuat atau ditulis. Hubungn antar bab yang sistematis dan berkaitan satu sama lain akan mempermudah bagi pembaca dalam memahamiisi skripis dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis. BAB PENJELASAN I Berisi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi, batasan penelitian dan sistematika penulisan. 12
II Bab ini akan berisi tentang Kerjasama Amerika Serikat dengan Arab- Saudi. Salanjutnya akan dibahas juga berbagai perjanjian- perjanjian yang sudah terjalin antara kedua negara. III Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Analisa politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donal Trump terhadap Arab Saudi terkait kasus pembunuhan Jamal Kashoggi. IV Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I sampai BAB III dan sub bab yang sudah dijelaskan. 13