Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 The 3 July Affair, 1946: Opposition Movement Against Syahrir's Cabinet Syafruddin Yusuf Coresponding author email: Universitas Sriwijaya Abstract: The events of July 3 1946 are a portrait of hard-line national leaders who did not agree with the diplomatic politics of the Syahrir government. They want to replace Syahrir's cabinet with a new cabinet that they have prepared. This research aims to determine the background to the 3 July 1946 incident, the process of the 3 July 1946 incident, and the resolution of the 3 July incident. The method used in this research is the historical method with heuristic stages, source criticism, interpretation and historiography. Based on research results, it is known that the 3 July incident started with the kidnapping of Syahrir and developed into a movement that culminated in a government coup by forcing Soekarno to sign a decree to replace the government. The Syahrir opposition group's efforts failed because Soekarno refused to sign the decree. They were later arrested, tried and sentenced. President Soekarno's attitude in rejecting the opposition's desire to replace Syahrir's government shows that Syahrir received strong support from Soekarno. Soekarno's attitude shows that Sukarno was a strong and firm Republican leader who was appreciated or respected by other Indonesian leaders. Keywords: Diplomacy, Syahrir, Opposition, 3 Juli. Peristiwa 3 Juli 1946: Puncak Gerakan Oposisi Terhadap Kabinet Syahrir Abstrak: Peristiwa 3 Juli 1946 merupakan potret pemimpin nasional garis keras yang tidak setuju dengan politik diplomasi pemerintahan Syahrir. Mereka ingin mengganti kabinet Syahrir dengan kabinet baru yang sudah mereka siapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadi peristiwa 3 Juli 1946, proses terjadinya peristiwa 3 Juli 1946, dan penyelesaian peristiwa 3 Juli tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hasil peneitian diketahui bahwa Peristiwa 3 Juli bermula dari penculikan Syahrir dan berkembang menjadi gerakan yang berujung pada kudeta pemerintahan dengan memaksa Soekarno menandatangani dekrit pengganti pemerintahan. Upaya kelompok oposisi Syahrir gagal karena Soekarno menolak menandatangani dekrit tersebut. Mereka kemudian ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman. Sikap Presiden Soekarno yang menolak keinginan pihak oposisi untuk menggantikan pemerintahan Syahrir menunjukkan bahwa Syahrir mendapat dukungan kuat dari Soekarno. Sikap Soekarno tersebut menunjukkan bahwa Sukarno adalah pemimpin Republik yang kuat dan tegas sehingga dihargai atau dihormati oleh para pemimpin Indonesia lainnya. Kata Kunci: Diplomasi, Syahrir, Oposisi, 3 Juli. 31
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 PENDAHULUAN Perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan ditempuh melalui dua cara yaitu melalui diplomasi dan bertempur. Kedua cara tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar negara Indonesia yang telah diproklamirkan kemerdekaannya sah dan diakui oleh masyarakat Internasional. Keduanya mempunyai hubungan yang erat. Tanpa diplomasi, para pejuang tidak akan dapat menang akan tetapi tanpa para pejuang, diplomat- diplomat tidak akan mempunyai suara yang meyakinkan. Dalam hubungan dengan perjuangan diplomasi ini ada dua konsep perundingan yang akan diajukan, yaitu konsep Syahrir dan konsep Tan Malaka. Syahrir berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk menjamin kemerdekaan Indonesia ialah melalui diplomasi. Hal ini dimaksudkan agar Amerika dan Inggris tidak terpengaruh untuk mendukung Belanda secara penuh. Pendapat tersebut didasarkan pada kedudukan Indonesia yang sangat lemah karena Indonesia adalah negara yang baru merdeka dan membutuhkan negara lain yang dapat membantunya (Alftan dalam Abdullah, 1981) . Sebaliknya Tan Malaka menghendaki agar Kemerdekaan Indonesia dipertahankan melalui revolusi total yang berarti bukan penjajah saja yang harus diusir, akan tetapi juga mengikis sampai keakar-akarnya peninggalan kebudayaan lama yang tidak menguntungkan (Nuraini, 2023). Perjuangan diplomasi Indonesia menghadapi Belanda bukanlah tanpa hambatan baik dari pihak Belanda mapun dari pihak Indonesia sendiri. Hambatan dari Belanda adalah Belanda hanya mau berunding dengan Indonesia apabila pihak Indonesia diwakili Syahrir. Sementara dari dalam negeri hambatan yang muncul adalah tentangan dan tuntutan dari pihak oposisi terhadap kabinet Syahrir yang dikenal sebagai kelompoknya Tan Malaka. Kelompok ini menghendaki perundingan dengan pihak Belanda didasari oleh merdeka 100% (Suharto, 2010). Memang jalan kompromi telah dirintis oleh Syahrir dengan memasukkan minimum program kelompoknya Tan Malaka dalam program kerja kabinetnya. Akan tetapi hal itu tidak membuat kelompok Tan Malaka dapat menerima diplomasi Syahrir. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Syahrir dari pemerintahan. Mereka berpandangan bahwa pemerintah saat itu telah menyimpang dari prinsip-prinsip yang mereka inginkan dalam berdiplomasi dengan Belanda. Puncak gerakan menentang Syahrir ini adalah Peristiwa 3 Juli 1946 (Widayati, 2019). Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang mewarnai perjalanan sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. 32
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 Peristiwa 3 Juli 1946 diawali dengan terjadinya penculikan terhadah Syahrir oleh kelompok Tan Malaka pada 28 Juni 1946. Selain Syahrir juga ditangkap Darmawan Mangunkusumo (Menteri Kemakmuran) dan Sumitro Joyohadikusumo (Sekretaris Kabinet). Mereka yang diculik dibawa ke Pesanggrahan Paras di Boyolali di bawah penjagaan Mayor Soekamto, Komandan batalyon setempat (Koesoemasoemantri, n.d.). Presiden Soekarno yang mengetahui hal itu segera mengambil langkah dan memutuskan bahwa seluruh Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya dan kekuasaan sepenuhnya berada kembali dalam tangan Presiden (Nasution, 1978). Dengan demikian untuk sementara Republik kembali kepada konstitusi Republik dan menyampingkan putusan KNIP sebelumnya buat membentuk kabinet Parlementer. Penculikan terhadap Syahrir menjadikan Indonesia berada dalam keadaan tidak ada pelaksanaan pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam situasi seperti itu Soekarno dengan cepat mengambil alih pemerintahan dan menuntut kepada pihak yang menculik agar segera membebaskan Syahrir. Tindakan Soekarno ini berhasil menyadarkan para penculik dan membebaskan Syahrir untuk kembali menjalankan roda pemerintahan (Amroni & Sumarno, 2014). Meskipun Syahrir sudah dibebaskan, namun para pemimpin yang anti Syahrir tetap berkeinginan untuk menurunkan Syahrir dari kekuasaannya. Langkah yang mereka lakukan adalah dengan memaksa Soekarno untuk menandatangani maklumat yang sudah mereka persiapkan. Salah satu maklumat tersebut berisikan tentang pemberhentian seluruh kabinet Syahrir dan meminta kepada Bung Karno untuk membentuk kabinet baru. Usaha kelompok oposisi ini tidak berhasil, bahkan beberapa tokoh mereka ditangkap oleh pemerintah. Bertitik tolak dari hal-hal yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah, mengapa terjadi peristiwa 3 Juli 1946, Bagaimana proses terjadinya peristiwa 3 Juli 1946, dan bagaimana penyelesaian peristiwa 3 Juli tersebut. Sejumlah tulisan tentang Peristiwa 3 Juli 1946 pernah dilakukan dalam kajian Sejarah Revolusi Indonesia. Namun tulisan tersebut tidak secara tuntas mengupas peristiwa tersebut dari awal hingga akhir dari peristiwa tersebut, terutama yang menyangkut penyelesaiaan oleh pemerintah. Kahin, yang menulis tentang perkembangan politik Indonesia pada masa awal revolusi menyebutkan adanya pertentangan antara kelompok Syahrir dengan kelompok Tan Malaka. Namun demikian tulisan Kahin tidak menyinggung 33
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 tentang langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Syahrir dengan Belanda. Tulisan Kahin lebih banyak menyoroti perkembangan politik dalam negeri Indonesia (Matanasi, 2019). Ada hal yang menarik yang dikemukakan oleh Kahin bahwa rencana untuk mengadakan pengambilalihan kekuasaan dari Syahrir sudah direncanakan sebelum terjadinya penculikan Syahrir. Namun kapan itu akan dilakukan dan siapa yang akan menyokong gerakan tersebut belum jelas. Kahin mengemukakan bahwa ada dua tahapan yang akan dilakukan untuk menggulingkan Syahrir, yaitu pada tahap pertama dengan menyingkirkan Syahrir dan kebinetnya dari kekuasan dan menggantinya dengan "Majelis Politik Tertinggi" yang dipimpin oleh Tan Malaka, sedangkan Soekarno akan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaanya atas tentara kepada Jenderal Sudirman, sehingga Soekarno hanya sebagai Kepala Negara. Pada tahap kedua menempatkan Tan Malaka untuk menggantikan Soekarno sebagai Presiden. Kegagalan memaksa Soekarno untuk mengganti Syahrir dan bagaimana nasib mereka yang terlibat dalam peristiwa itu tidaklah ada dalam kajian Kahin tersebut (Kahin, 1952). Peristiwa 3 Juli 1946 juga dibahas oleh Ben Anderson (1988). Menurutnya Peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan politik dan diplomasi menghadapi Belanda. Perkembangan politik dalam negeri yang memunculkan adanya pertentangan antara pendukung pemerintahan Syahrir dengan kelompok oposisi, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan tentara. Keterlibatan dan peran dari tokoh-tokoh tersebut dalam penculikan Syahrir dan Peristiwa 3 Juli 1946 menjadikan bahasan Ben Anderson sangat menarik untuk disimak. Bagi Anderson, peristiwa 3 Juli mengakibatkan suatu perubahan yang penting dalam pembagian kekuasaan dan wewenang dikalangan kepemimpinan Republik. Posisi dan kedudukan pihak sipil semakin menguat, sedangkan sebaliknya kedudukan jenderal Sudirman melemah. Disisi lain kedudukan Soekarno semakin menguat dan menjadikannya sebagai sentral pemerintahan. Penangkapan tokoh-tokoh oposisi terutama Tan Malaka merupakan suatu usaha pemerintah untuk membungkam gerakan oposisi. Dengan tindakan itu, maka langkah diplomasi dengan pihak Belanda akan berjalan dengan baik. Pada dasarnya baik kajian Kahin maupun kajian Anderson mengungkapkan tentang perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan dengan segala intriknya. Namun kedua tulisan itu tidak mengungkap bagaimana penyelesaiaan akhir dari Peristiwa 3 Juli 34
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 1946, sehingga bagaimana pengaruh dari peristiwa itu terhadap perkembangan politik Indonesia, khususnya dalam diplomasi dengan Belanda tidaklah jelas. Berpijak pada kedua tulisan tersebut, maka tulisan ini berusaha untuk mengungkap Peristiwa 3 Juli 1946 dan penyelesaian terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu. METODE PENELITIAN Kajian tentang Peristiwa 3 Juli 1946 dilakukan melalui metode historis dengan pendekatan yang bersifat multidimensional. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah atau peninggalan sejarah (Gottschal, 1985). Metode historis mengacu pada tahapan-tahapan seperti heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Berbagai informasi Sejarah yang ditulis dalam beberapa buku ditelusuri untuk mendapatkan data yang akurat. Selanjutnya dikritik secara intern dan ekstern (Notosusanto, 1978). Data yang sudah terseleksi tersebut dinterpretasikan dan dikorelasikan untuk dituangkan dalam tulisan ini. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan politis dan sosiologis. Pendekatan politik menekankan pada konsep kekuasaan dan kepemimpinan sedangkan pendekatan sosiologi menggunakan konsep kelompok dan masyarakat. HASIL DAN PEMBAHASAN Bocornya Usulan Syahrir Sejak awal berdirinya negara Indonesia, pemerintah telah bertekad untuk menyelesaikan pertikaian dengan Belanda melalui diplomasi. Hal ini nampak dari statement pemerintah pada 25 Oktober 1945 dengan menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa bahwa ia bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan siapapun juga, dengan dasar bahwa hak untuk menentukan nasib diri sendiri dari rakyat Indonesia diakui" (Raliby, 1953). Satu minggu kemudian pemerintah mengeluarkan Maklumat Politik tanggal 1 November 1945 yang isinya "Kita orang Indonesia di dalam usaha untuk menyempurnakan kedudukan bangsa kita, tidak perlu menggunakan kekerasan. Jika ada kekerasan yang terjadi ialah tak lain karena pihak Belanda memerlukan memakai kekerasan terhadap bangsa kita supaya dapat memaksakan kehendaknya atas kita" (Soemarsono, 1978). 35
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 Realisasi perundingan dengan Belanda langsung dipimpin oleh Sutan Syahrir selaku kepala pemerintahan saat itu. Dalam berunding dengan Belanda sasaran yang ingin dicapai Syahrir adalah Pengakuan Kemerdekaan Indonesia (Anwar, 2010). Disisi lain dikalangan tokoh-tokoh politik yang dipimpin oleh Tan Malaka tidaklah sepenuhnya menyokong Syahrir. Mereka beroposisi terhadap Syahrir dan berusaha untuk memaksa Syahrir mengajukan usulan mereka agar Syahrir berunding atas dasar pengakuan merdeka 100% (Thuy, 2013). Perundingan dengan Belanda berjalan alot. karena masing-masing pihak bertahan pada pendiriannya. Belanda berkeinginan agar Indonesia yang merdeka tetap berada dalam ikatan kerajaan Belanda. Sedangkan Indonesia menghendaki kedaulatan penuh seluruh Indonesia. Sampai dengan bulan Mei 1946, belum ada kesepakatan perjanjian yang dapat diterima oleh pihak Indonesia maupun pihak Belanda (Padiatra et al., 2023). Pada tanggal 19 Juni 1946, pihak Belanda mengumumkan usulan Syahrir yang disampaikan kepada Van Mook pada 17 Juni 1946. Isi usulan itu menyatakan bahwa, Republik Indonesia sanggup menjadi bagian dari kerajaan Belanda dan tidak melarang atau membatasi masuknya tentara Belanda (Nasution, 1978). Dari bocoran usulan ini dapat dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara yang merdeka penuh, tetapi merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Selain itu jumlah tentara Belanda akan semakin banyak dan berkuasa di Indonesia. Bocornya usulan Syahrir ini menyebabkan pemimpin-pemimpin RI menjadi gelisah. Kelompok yang anti Syahrir menganggap telah terjadi penyimpangan politik Syahrir. Mereka merasa telah ditipu oleh Syahrir. Hal ini disebabkan dalam usulan rahasia tersebut Perdana Menteri Syahrir menyampaikan bahwa: Pemerintah Republik mempunyai kekuasaan de facto atas Jawa dan Sumatera, juga di daerah yang diduduki oleh Serikat (Nasution, 1978). Sedangkan pada rakyat Indonesia Syahrir tetap mengatakan bahwa perundingan akan dilakulan atas dasar pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia yang meliputi wilayah Indonesia dari sabang sampai Merauke. Dengan kata lain usulan yang diajukan Syahrir kepada Belanda tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada masyarakat (Vlekke, 1949). Bagi kelompok oposisi, apa yang diusulkan Syahrir kepada Belanda adalah kemunduran diplomasi, dan karena itu Syahrir harus disingkirkan dari pemerintahan (Thuy, 2019). Namun hal itu tidaklah mungkin terjadi dengan pemunduran Syahrir secara sukarela sebagai Perdana Menteri, karena Syahrir mendapat dukungan yang kuat dari Soekarno dan 36
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 Moh. Hatta. Dalam situasi yang panas tersebut, Wakil Presiden Moh. Hatta menyampaikan pidatonya yang mengungkapkan sifat terbatas dari posisi berunding Pemerintah (Ricklefts, 1981). Maksudnya Pemerintah Indonesia tidak bebas dalam melakukan perundingan dengan Belanda, tetapi ada sasaran-sasaran tertentu yang harus dicapai. Satu hal yang paling penting adalah terlebih dahulu Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang sederajat yakni, sebagai pemerintahan negara merdeka yang pada saat ini telah menjalankan kekuasaan negara yang nyata di Jawa, Sumatera dan Madura. Penculikan Syahrir Menyikapi situasi saat itu, kelompok oposisi Syahrir (Tan Malaka dan sebagian militer) mengadakan pertemuan di rumah Budhyarto Martoatmodjo di Baciro, Yogyakarta. Mereka yang hadir yaitu Akhmad Subardjo, Khaerul Saleh, Sayuti Melik, Buntaran Martoatmojo, Iwa Koesoemasoemantri, Mayjen Sudarsono, Mayor A.K. Yusuf. Masing-masing tokoh mengemukakan pandangannya terhadap situasi saat itu. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan suatu persetujuan mengenai langkah-langkah kongkrit yang harus diambil segera. Mayjen Soedarsono bersama Mayor A.K Yusuf melanjutkan pembicaraan rumahnya. Mayor AK Yusuf mendesak Sudarsono agar diizinkan untuk menyingkirkan Syahrir. Usul A.K Yusuf ini disetujui oleh Sudarsono dengan perkiraan bahwa dengan digesernya Syahrir, maka Soekarno dan Sudirman akan mengambil kekuasaan sepenuhnya dan membalikkan kebijaksanaan Pemerintah menghadapi Belanda (Susatyo, 2008). Sudarsono kemudian menandatangani perintah tertulis kepada A.K Yusuf untuk melakukan penangkapan terhadap Syahrir (Anderson, 1988). Setelah menerima surat perintah tersebut, Mayor A.K. Yusuf dengan ditemani oleh Iwa Koesoemasoemantri pergi ke Solo untuk melaksanakan penculikan terhadap Syahrir, yang mereka ketahui akan menginap di Solo pada malam itu. Syahrir yang sedang menginap di gedung Javasche Bank dijemput oleh Mayor A.K. Yusuf, Mayor Sastro Lawu dan Sudiro (mbah) pada pukul 01.00 WIB tanggal 28 Juni 1946. Selain Syahrir juga ditangkap Darmawan Mangunkusumo (Menteri Kemakmuran) dan Sumitro Joyohadikusumo (Sekretaris Kabinet). Mereka yang diculik dibawa ke Pesanggrahan Paras di Boyolali di bawah penjagaan Mayor Soekamto, Komandan batalyon setempat (Koesoemasoemantri, n.d.). di 37
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 Sementara itu sidang kabinet yang sudah direncanakan tetap berlangsung pada 28 Juni 1946, di Istana Yogyakarta. Dalam sidang tersebut diketahuilah peristiwa penculikan Syahrir. Presiden Soekarno yang memimpin sidang kabinet memutuskan bahwa seluruh Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya dan kekuasaan sepenuhnya berada kembali dalam tangan Presiden (Nasution, 1978). Dengan demikian untuk sementara Republik kembali kepada konstitusi Republik dan menyampingkan putusan KNIP sebelumnya buat membentuk kabinet Parlementer. Menindaklanjuti putusan sidang kabinet tersebut, Presiden mengeluarkan Maklumat Presiden nomor 1 tahun 1946 tertanggal 29 Juni 1946, maklumat tersebut berbunyi: "Berhubung dengan kejadian-kejadian dalam negeri yang membahayakan keselamatan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, maka kami Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan kabinet dalam sidangnya tanggal 28 Juni 1946, mengambil kekuasaan Pemerintah sepenuhnya untuk sementara waktu, sampai keadaan biasa yang memungkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi bekerja sebagaimana mestinya" (Raliby, 1953). Keberadaan Syahrir yang tidak diketahui, membuat tokoh-tokoh pemerintahan berusaha untuk mencari informasi dimana Syahrir berada. Amir Syarifuddin menghubungi Jenderal Sudirman dan mendesak agar menggunakan pengaruhnya untuk membebaskan Syahrir. Hal ini disebabkan karena Soekarno, Hatta dan Amir Syarifuddin mencurigai bahwa Sudirman mengetahui dimana Syahrir ditahan. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Sudirman. Dalam suasana ketidakpastian tersebut akhirnya Presiden Soekarno tampil menyampaikan pidatonya yang pada intinya menuntut agar Syahrir harus segera dibebaskan oleh penculik-penculikya (Raliby, 1953). Pidato Presiden ini telah menggoyahkan pikiran para penculik Syahrir, sehingga pada tanggal 1 Juli 1946 pukul 04.00 WIB Syahrir dibebaskan. Dengan demikian berakhirlah drama yang mencekam bangsa Indonesia sejak 28 Juni 1946. Setelah pembebasan Syahrir, pemerintah mengambil sikap untuk menangkapi tokoh atau pemimpin politik yang diduga terlibat dalam penculikan itu. Penangkapan mereka dilakukan pada siang hari tanggal 1 Juli 1946. Ada 14 orang tokoh oposisi yang ditangkap yaitu: Buntaran Martoatmojo, Budhyarto, Ibnu Parna, Akhmad Subardjo, Chaerul Saleh, Mohammad Saleh, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, Sumantoro, Surip Suprapto, Joyo pranoto, Marlau, Suryodiningrat. Para tahanan itu dibawa ke penjara Wirogunan, Yogyakarta 38
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 (Anderson, 1988). Dua orang tokoh oposisi yaitu Iwa Koesoemasoemantri dan Mohammad Yamin berhasil lolos dari penangkapan. Keduanya menyembunyikan diri di rumah Mayor A.K. Yusuf. Iwa Koesoemasoemantri yang menganggap keadaan kota Yogyakarta tidak aman segera berangkat ke Surakarta. Sedangkan Moh. Yamin tetap berada di Yogyakarta dan berada di bawah perlindungan Mayor A.K. Yusuf (Koesoemasoemantri, n.d.). Pada sore hari tanggal 1 Juli 1946, Jenderal Sudirman mengirimkan surat kepada Mayor Jenderal Sudarsono. Surat tersebut berisikan perintah agar Mayor Jenderal Sudarsono dan Mayor A.K. Yusuf menemui beliau di Surakarta, perintah tersebut dipenuhi pada malam harinya. Dalam pertemuan itu, menurut Mayjen Sudarsono, Jenderal Sudirman sangat marah terhadap penahanan 14 orang pemimpin politik tersebut dan bertanya mengapa ia belum melakukan sesuatu untuk membebaskan mereka. Selain itu Jendral Sudirman juga memerintahkan Mayjen Sudarsono ke Yogyakarta untuk membebaskan para tahanan dan bersama mereka menghadap Presiden untuk menuntut alasan penahanan mereka (Anderson, 1988). Menurut keterangan Moh. Yamin yang dikutip Koesoemasoemantri, Panglima Besar Sudirman memerintahkan kepada Mayor Jenderal Sudarsono untuk melepaskan tawanan-tawanan politik tersebut, dan mengusahakan kepada Presiden Soekarno supaya diadakan pergantian kabinet, karena kabinet yang berkuasa pada waktu itu berunding terus menerus dengan Belanda. Pada tanggal 2 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono dengan ditemani oleh Mayor A.K. Yusuf dan Mohammad Yamin berhasil membebaskan 14 orang tawanan yang telah ditangkap sehari sebelumnya, Pembebasan ini berhasil karena Mayjen Sudarsono mengatakan kepada kepala penjara tahanan Wirogunan R.T. Wongsowadono bahwa mereka mendapat perintah dari Jenderal Sudirman untuk memindahkan para tahanan itu ke Resimen Soeharto di Wiyoro (Kartasapoetra & Darmawan, 1981). Dengan alasan itu 14 tawanan tersebut dapat dibebaskan. Peristiwa 3 Juli 1946 Para tahanan yang berada di Wiyoro mengadakan pertemuan pada malam hari tanggal 2 Juli 1946. Pertemuan itu mennyepakati bahwa mereka akan menemui Presiden Soekarno di istana Yogyakarta pada 3 Juli 1946. Dalam pertemuan dengan Presiden itu nantinya akan disampaikan satu petisi. Untuk Menyusun petisi itu ditugaskan Mohammad 39
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 Yamin, Akhmad Soebardjo, dan Chaerul Saleh. Konsep petisi yang akan mereka ajukan kepada Presiden diberi nama Maklumat Pemerintah nomor 2, 3, 4 dan 5 (Anderson, 1988). Pemberian nama maklumat tersebut, sebagai kelanjutan dari Maklumat Pemerintah nomor 1 tahun 1946, yang bertanggal 29 Juni 1946. Pada tanggal 3 Juli 1946, pagi hari Mayor Jenderal Sudarsono, Mohammad Yamin dan para tahanan politik yang berada di Wiyoro berangkat ke istana Presiden, guna mengajukan petisi (usulan) yang telah dibuat di Wiyoro. Rombongan ini juga mengajak dr. Sukiman, Mr. Jodi Gondokusumo dan Mr. Sunaryo (Koesoemasoemantri, n.d.). Keinginan mereka adalah untuk menemui Presiden secara bersama-sama dan menyodorkan maklumat yang sudah mereka persiapkan untuk ditandatangani Presiden. Presiden Soekarno sebelum menerima utusan pihak oposisi telah mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Amir Syarifuddin dan Urip Sumoharjo. Dalam pertemuan ini diambil keputusan untuk bertindak keras terhadap pihak oposisi yang akan mengajukan petisi. Tindakan ini perlu dilakukan dalam rangka mencegah ancaman kudeta (Nasution, 1978). Selain itu keinginan pihak oposisi untuk bertemu secara bersama-sama ditolak oleh Presiden. Presiden hanya bersedia menerima Mayor Jenderal Sudarsono. Pihak oposisi meskipun kecewa, akhirnya bersedia menerima tawaran tersebut. Pertemuan antara Presiden dengan perwakilan kelompok oposisi dilaksanakan pada hari itu (3 Juli 1946). Dalam pembicaraan ini Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Mohmmad Hatta dan Amir Syarifuddin. Mayor Jenderal Sudarsono dalam pertemuan itu menyampaikan petisi kepada Presiden untuk ditanda tangani dan diumumkan kepada rakyat Indonesia. Ada empat petisi yang disodorkan kepada Presiden yaitu maklumat nomor 2, 3, 4, dan 5. Maklumat nomor 2 berisikan tentang pemberhentian seluruh Kabinet Syahrir. Maklumat nomor 3 berisikan tentang pembentukan Dewan Pimpinan Politik. Maklumat nomor 4 tentang susunan Dewan Pimpinan Politik. Maklumat nomor 5 tentang susunan anggota Kementerian Negara (Anderson, 1988). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soekarno menolak untuk menanda tangani dan mengumumkan semua petisi yang diajukan. Bahkan semua yang datang ke istana dari kelompok oposisi ditangkap. Dengan tindakan ini berarti gerakan kaum oposisi yang memaksa Presiden Soekarno untuk membubarkan Kabinet Syahrir mengalami kegagalan. 40
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 Pada sore hari tanggal 3 Juli , diadakan rapat rahasia antara Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Jenderal Sudirman, Menteri-menteri Kabinet Syahrir II dan wakil-wakil partai serta organisasi politik. Persetujuan yang dicapai dalam rapat tersebut adalah bahwa kabinet Syahrir II tidak akan dihidupkan lagi dan untuk sementara Soekarno akan terus memimpin pemerintahan dibantu oleh Dewan Pertahanan Negara. Selain itu Jenderal Sudirman setuju untuk menandatangani suatu perintah pemberhentian Sudarsono dari semua fungsi militernya dan menyetujui penahanan sejumlah besar pemimpin sipil dan sejumlah kecil pemimpin militer (Anderson, 1988). Penyelesaian Peristiwa 3 Juli 1946 Peristiwa 3 Juli 1946 dalam pandangan Pemerintah adalah sebuah usaha/gerakan untuk melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan yang sah (Sani, 2021). Oleh karena itu penyelesaian peristiwa ini dilakukan melalui pengadilan. Untuk melaksanakan pengadilan tersebut, pada tanggal 18 Juli 1946 dibentuk Mahkamah Tentara Agung luar biasa yang diketuai oleh Mr. R. Kusuma Atmaja. Keanggotaan Mahkamah ini terdiri dari beberapa unsur yaitu Mayor Jenderal Moehammad dan Mayor Jenderal Suwardi dari unsur militer, Mr. Suryocokro, Mr. Soepomo, Mr. Moh. Room (Ahli Hukum), dari unsur advokad Mr. Tirtawinata, Mr. Moeljatno dan sebagai Panitera Mr. Soebekti (Kartasapoetra & Darmawan, 1981). Persidangan para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 dilakukan pada tanggal 19 Februari sampai dengan 2 Mei 1948. Selama belum diadakan persidangan para terdakwa ditahan oleh pihak berwajib. Dalam persidangan di Yogyakarta, Majelis hakim melancarkan tuntutan bahwa para pelaku yang dituduh telah melanggar pasal 88 dan pasal 107 ayat 1 dan 2. "Pasal 88 berbunyi: Memutar negeri (omwenteling) artinya merobohkan atau mengubah dengan jalan yang tidak sah susunan pemerintahan menurut grondwet, peraturan giliran naik tahta kerajaan atau susunan pemerintahan yang sah di Indonesia. Pasal 107, berbunyi: Ayat 1: maka perbuatan yang dilakukan dengan niat hendak memutar negeri, dihukum penjara selama lamanya 15 tahun. Ayat 2; Pemimpin dan pengacau yang mengacau-ngacaukan percobaan tersebut pada ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun" (Raliby, 1953). 41
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 Terhadap pendapat pemerintah yang menyatakan bahwa Peristiwa 3 Juli 1946 adalah usaha kudeta dari kelompok oposisi, Mohammad Yamin menyangkal bahwa tindakan mereka sebagai kudeta. Menurut Mohammad Yamin (1956), tindakan tersebut tidak boleh disamakan dangan kudeta. Hal itu disebabkan tindakan penyampaian petisi tidak dilakukan dengan kekerasan dan tidak dilakukan oleh golongan yang memegang kekuasaan. Selain itu tindakan itu tidak mengenai keadaan tata negara dan tidaklah memutuskan keadaan tata negara. Penyampaian petisi dengan surat merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghindari kekerasan. Tindakan itu juga menguatkan keadaan negara dan menetapkan susunan konstitusi serta menguatkan dan mengembalikan keadaan menurut konstitusi. Iwa Koesoemasoemantri dalam pembelaannya mengatakan bahwa Maklumat-maklumat itu hanyalah usul-usul belaka kepada Presiden Soekarno yang pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari saran Panglima Besar Sudirman yang dimasa itu pada prinsipnya sama sekali tidak menyetujui perundingan dengan Belanda yang dijalankan oleh Sutan Syahrir". Setelah persidangan para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 yang berlangsung lebih dua bulan, akhirnya diputuskan 7 orang dibebaskan yaitu Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, Surip Suprapto, Sumarto, R. Panji Supadmo Suryodiningrat, R. Joyopranoto (Darman), dan MarIan. Tujuh orang lagi dijatuhi hukuman yaitu : Mayor Jenderal R.P. Sudarsono (4 tahun), Mr. Akhmad Subardjo (3 tahun), Mr. Moh. Yamin (4 tahun), Mr. Iwa Koesoemasoemantri (3 tahun), R. Soendoro Buddhyarto Martoatmojo (2,5 tahun), Buntaran Martoatmojo (2 tahun), R. Mohammad Saleh (2,5 tahun). Dua orang dibebaskan dari tuntutan tertentu dan diwajibkan membayar biaya persidangan yaitu: Adam Malik dan Ibnu Parna" (Keputusan Mahkamah Tentara Agung tanggal 27 Mei 1948, nomor 4/1948/MTA ), Pengadilan Negeri Surakarta mengadili 3 orang yang ditangkap pada 17 Maret 1946 yaitu Tan Malaka, Abikusno dan Sukarni.Ketiganya dituntut terlibat dalam Peristiwa 3 Juli 1946. Setelah diadakan pemeriksaan ketiganya tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Oleh karena itu mereka kemudian dibebaskan setelah mendekam dipenjara sejak tanggal 18 Maret 1946. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1948, Presiden telah memberi grasi dan merehabilitasi nama baik dari para pelaku peristiwa 3 Jull 1946. Pemberian grasi tersebut tertuang dalam Keputusan: Presiden nomor 69/A/C.IV/48. Adapun yang diberi grasi tersebut dan dinyatakan bebas adalah R.P. Sudarsono, Mr. Moh. Yamin, Mr. Akhmad Subardjo, Mr. Iwa Koesoemasoemantri, Mr. R. Soendoro Buddhyarto 42
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 Martoatmojo, Mr. Mohammad Saleh" (Koesoemasoemantri, n.d.). Sebagai bukti mereka telah direhabilitasi, Pemerintah memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk aktif kembali dalam kegiatan pemerintahan, misalnya Moh. Yamin, Akhmad Subardjo dan lain- lain. KESIMPULAN Politik diplomasi yang diterapkan oleh Syahrir tidaklah berjalan dengan mulus, tetapi menghadapi tantangan dan tentangan dari kelompok oposisi yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kabinet Syahrir. Penculikan Syahrir adalah langkah yang radikal yang ditempuh oleh kelompok oposisi. Pembebasan Syahrir dari penculikan kelompok oposisi tidaklah dapat dilepaskan dari peran Soekarno yang meminta kepada para penculik Syahrir agar segara membebaskannya. Hal ini menunjukkan bahwa Sukarno adalah pemimpin republik yang kuat dan tegas sehingga dihargai dan dihormati oleh para pemimpin Indonesia lainnya. Kelompok oposisi Syahrir gagal memaksa Soekarno untuk menggantikan Syahrir, sebab Soekarno menolak untuk menandatangani petisi dan dekrit yang diajukan. Sikap Presiden Soekarno ini menunjukkan bahwa Syahrir mendapat dukungan kuat dari Soekarno. Peristiwa 3 Juli 1946 adalah puncak dari gerakan oposisi terhadap kabinet Syahrir. Walaupun peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun adanya usaha dari kelompok oposisi yang menyodorkan petisi kepada Soekarno menunjukkan bahwa keinginan untuk menggantikan pemerintahan yang sah (kabinet Syahrir) sangat kuat dalam kelompok oposisi kabinet pemerintah. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, T. (1981). Manusia dalam Kemelut Sejarah. LP3ES. Amroni, A. J., & Sumarno. (2014). Organisasi Persatuan Perjuangan 1946. Avatara, Ejournal, 2(3), 1-6. Anderson, B. (1988). Revolusi Pemuda: Pendidikan Jepang dan Perlawanan di Jawa (1945- 1946). Pustaka Sinar Harapan. Anwar, R. (2010). Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan 1906-1966. Kompas. Gottschal, L. (1985). Mengerti Sejarah. Universitas Indonesia Press. Kahin, G. M. T. (1952). Nasionalism dan Revolution di Indonesia. Cornell University Press. Kartasapoetra, G., & Darmawan, S. (1981). Peristiwa 3 Juli 1946: Ditinjau dari Segi Hukum. Armico. Koesoemasoemantri, I. (n.d.). Sedjarah Revolusi Indonesia: Masa Revolusi Bersenjata Jilid II. 43
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 13 (1): 31-44, Februari 2024 Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Bentang Budaya. Matanasi, P. (2019, July 3). Sejarah Peristiwa 3 Juli 1946, Kudeta Pertama di Indonesia. Tirto. Nasution, A. H. (1978). Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid III. Angkasa. Notosusanto, N. (1978). Masalah Penelitian Sejarah Komtemporer (Suatu Pengalaman). Yayasan Idayu. Nuraini, P. (2023). Pengambilalihan Kekuasaan Kabinet Sjahrir oleh Persatuan Perjuangan pada 3 Juli 1946. Jurnal Siginjai, 3(1), 39-49. Padiatra, A. M., Rifal, Sanusi, A., & Hamidah, D. N. (2023). Kisah Bung Kecil: Rekam Jejak Sutan Sjahrir 1909-1966. Jurnal Tamaddun, 11(2), 18-50. Raliby, O. (1953). Documenta Historica. Bulan Bintang. Ricklefts, M. C. (1981). Sejarah Indonesia Modern 1200 - 2004. Gadjah Mada University Press. Sani, A. F. I. (2021, July 3). Sejarah Hari Ini: Upaya Kudeta Pertama Pada Pemerintah Indonesia. Tempo.Co. Soemarsono, S. (1978). Mohammad Roem: 70 Tahun Pejuang dan Perunding. Bulan Bintang. Suharto, S. (2010). Tentara Rakyat di Banten Selatan: Kekuatan Terakhir Pembela Tan Malaka. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 12(1), 1-18. Susatyo, R. (2008). Pemberontakan PKI-Musso di Madiun. Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial. Thuy, P. van. (2013). The Political Framework of Economic Decision-making in Indonesia and Vietnam, 1945-1950. Lembaran Sejarah, 10(1), 31-44. Thuy, P. van. (2019). Beyond Political Skin: Colonial to National Economies in Indonesia and Vietnam (1910s-1960s). Springer Nature Singapore. Vlekke, B. H. M. (1949). Indonesia in Retrospect. Pacific Affairs, 22(3), 290. Widayati, L. S. (2019). Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai? (Undisclosed Penitentier in Criminal Code Bill: From the Purpose of Punishment's Perspective, Can It Be Achieved?). Negara Hukum, 10(2), 237-257. Yamin, M. (1956). Konstituante Indonesia Dalam Gelanggang Demokrasi. Djamban Djakarta. 44