BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu tindak pidana umum yang sudah sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Pencurian adalah pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa hak atau izin pemilik barang tersebut dengan maksud untuk memilikinya. Timbulnya pencurian karena masih lemahnya tingkat kepekaan dan kewaspadaan serta daya tangkal masyarakat terhadap kejahatan disekitar.1Pencurian dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Beberapa faktor dapat memengaruhi pencurian, seperti: 1. Faktor Ekonomi. Faktor ini terkait dengan kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan pendapatan rendah yang dialami sebagian besar masyarakat. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mendorong mereka untuk mencari cara pintas untuk mencuri barang milik orang lain. 2. Faktor Sosial: Faktor ini mencakup pengaruh lingkungan, keluarga, teman, dan media yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan yang tidak baik, keluarga yang tidak harmonis, teman yang berperilaku negatif, dan media yang menampilkan kekerasan dan kriminalitas dapat menyebabkan sikap antisosial, apatis, dan tidak bertanggung jawab terhadap seseorang. Ini dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak peduli dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang membuatnya lebih mudah melakukan pencurian. 3. Faktor Psikologis. Faktor- factor ini terkait dengan kondisi psikologis dan emosional seseorang dan dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan yang mereka buat.orang yang mengalami stress, depresi, trauma, kecemasan atau gangguan mental lainnya dapat mengalami 1Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm 89. Diakses dari pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 19.00 WIB. 1
masalah perilaku, kognitif, dan afektif. Hal ini dapat menyebabkan sesorang tidak dapat mengontrol diri dan melakukan pencurian secara naluriah.2 Perbuatan yang melanggar undang-undang dan termasuk dalam kategori kejahatan memiliki hukuman. Perbuatan yang melanggar undang-undang akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan pidana yang berlaku.3 Adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik undang-undang adalah syarat utama yang memungkinkan penjatuhan pidana. Ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Apabila seseorang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana pencurian.4 Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan ketentuan yang jelas tentang pencurian yang berbunyi: "Barangsiapa yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dengan denda paling banyak enam puluh rupiah". Menurut Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini, ada unsur "Barangsiapa", yang jika ditafsirkan dapat berarti bahwa siapa pun yang 2 Rian prayudi saputra, "perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia", jurnal Pahlawan, Vol. 2 No. 2, 2019, Hlm. 51. Diakses dari , Pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 19.30 Wib. 3M. Fadel Roby Syahputra, Zulfi DianeZaini, Angga Alfiyan," Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak(Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)", PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 3 No. 2, 2022, Hlm 203. Diakses dari pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 19.20 WIB. 4R. Sugandhi. 1980. KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya. Hlm. 376.
melakukan pencurian akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Undang- Undang. Dalam hal ini, "Barangsiapa" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah subjek hukum, dalam hal ini adalah perorangan (Natuurlijke Persoon) yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara pidana.5 Kesehatan mental penting untuk dijaga agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan, dan menangani masalah. Oleh karena itu kesehatan mental yang buruk akan berdampak pada jiwa seseorang.6 Definisi Kesehatan Jiwa menurut World Health Organization (2001) mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai: "... "a state of well being, in which the individuals realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively an fruitfully, and is able to make contribution to his or her community' indicates to well-being of is individuals,famillies, communities and the population in general." Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental sejahtera dari individu karena that mental health fundamental individu tersebut menyadari potensi dirinya, dapat mengatasi tekanan dalam kehidupan, dapat bekerja secara baik dan produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi kelompoknya. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kesehatan jiwa, tetapi juga oleh orang yang mengalami ganguan kesehatan mental. Pencuri yang menderita gangguan kesehatan mental ini disebut kleptomania. Dalam jurnal Yelvi Levani yang dikutip dalam buku Muslim R. Buku saku diagnosis gangguan 5Ratna Hidayati, Herry Liyus, Nys Arfa, Aga Anum Prayudi, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat", PAMPAS: Journal Of Criminal Vol.3 No. 2, 2022, Hlm. 195. Diakses dari pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 20.14 WIB 6Fadhli Rizal Makarim, "Adakah Perbedaan Gangguan Jiwa dan Gangguan Mental?", 05 Oktober 2022, Diakses dari dan-gangguan-mental, Pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 20.45 WIB. 3
jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5 menuliskan Kleptomania adalah salah satu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan perilaku mencuri berulang yang disertai dengan keinginan kuat yang tidak dapat ditahan atau dikendalikan. Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) - III, kleptomania termasuk dalam kelompok gangguan kebiasaan dan impuls.7 Ada 3 faktor tingkah laku "kleptomania" yang membahayakan : a. Penderita "kleptomania" selalu gagal menolak dorongan untuk tidak mencuri, meski barang yang dicuri tidak terlalu berharga dan dibutuhkan. b. Penderita awalnya merasa cemas dan tegang saat hendak mencuri, namun setelah mencuri penderita merasa senang dan puas melakukan aksinya. c. Setelah itu muncul kembali rasa bersalah, menyesal dan takut tertangkap, namun penderita tetap tidak bisa menahan kegiatannya tersebut.8 Kleptomania biasanya muncul saat penderita masih anak-anak, tetapi baru mereka sadari gangguan mental ini (kleptomania) saat mereka dewasa karena sudah ada kedewasaan dalam berpikir dalam menilai mana yang baik dilakukan atau tidak dan gangguan jiwa ini bisa dapat bertahan seumur hidup jika tidak ditangani oleh ahli kejiwaan dalam hal ini pskiater. Faktor penyebab seseorang bisa mengidap kleptomania yaitu ada 3 (tiga) faktor yaitu faktor psikodinamika, faktor biologis dan faktor psikososial: 7Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, Safira Nur Ramadhani, "Kleptomania: Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi" Jurnal Magna Medika: Berkala Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan, Vol. 6 No.1, 1 Februari 2019, Hlm 32. Diakses dari , Pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 21.00 WIB. 8Bangkit Ary Prabowo, "Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania", Jurnal Psikologi Undip, Vol. 13, No.2, Oktober 2014, Hlm. 165, Diakses dari
a. Faktor psikodinamika yang menjelaskan bahwa pengidap kleptomania terdorong mengambil sesuatu sebagai kompensasi untuk mengobati rasa kehilangan terabaikan sebelumnya yang memiliki gejala cenderung tampak stress. b. faktor biologis yang menjelaskan kleptomania terjadi karena masalah senyawa kimia di otak telah ditemukan pada penderita kleptomania seperti tanda neurologis fokal, atrofi kortikal dan pembesaran ventrikel lateral. Faktor psikososial menjelaskan kleptomania muncul berawal dari pergaulan yang buruk, kurangnya pengawasan orangtua pada anak.9 Kleptomania tidak selalu berasal dari kalangan ekonomi bawah, tetapi seringkali dari kalangan yang memiliki materi atau ekonomi yang cukup atau di atas rata-rata. Mereka yang menderita kleptomania melakukan pencurian bukan untuk keuntungan finansial, tetapi sekadar untuk menikmati kepuasan mereka sendiri hal ini disebabkan oleh gangguan kendali impuls, atau dorongan dari dalam, yang tidak dapat ditolak oleh mereka. Kleptomania memiliki kesamaan gejala dengan adiksi seperti adanya tekanan yang kuat sebelum keinginan tersebut dicapai, penurunan keinginan segera sesaat setelah aksi dilakukan, adanya jeda waktu (jam, hari atau minggu) terhadap munculnya keinginan melakukan aksi pencurian berulang, serta terdapat perasaan senang setelah melakukan aksinya.10 9Ibid, Hlm.165 10Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, Safira Nur Ramadhani, "Kleptomania: Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi", Magna Medika Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 6 dari No. Pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 21.00 WIB. 1, 2019, Hlm. 30, Diakses 5
Penderita kleptomania biasanya tidak menjual barang yang mereka curi, tetapi lebih suka menyimpannya, membuangnya, atau secara diam-diam mengembalikannya. Tidak seperti pencuri biasa yang sudah memiliki niat dan strategi untuk mencuri untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Setelah melakukan pencurian, Pada dasarnya penderita kleptomania ini mempunyai perasaan rasa bersalah setelah mereka mencuri, mereka mengetahui bahwa memang perbuatan mereka salah akan tetapi penderita kleptomania tidak dapat mengontrol dorongan untuk mencuri yang apabila tidak dilakukan penderita kleptomania akan merasa tertekan dan stress. Namun, setelah penderita kleptomania melakukan pencurian penderita akan merasa mendapatkan kelegaan atau kesenangan tersendiri.11 Perbedaan antara pencuri biasa dengan pengidap kleptomania adalah pada kejiwaannya. Pengidap kleptomania tidak dimaksudkan untuk memiliki barang- barang tersebut secara melawan hukum seperti unsur-unsur pencurian yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP tetapi dikarenakan adanya gangguan jiwa berupa keinginan kuat yang tak tertahankan untuk mengambil barang tersebut yang apabila tidak dilakukan akan timbul kecemasan, stress yang tinggi sehingga bentuk dari pertanggungjawaban hukumnya pun berbeda. Dalam hukum pidana telah diatur delik pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami penyakit jiwa atau gangguan jiwa dengan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 11Komang Sukaryati Karma,"Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seorang Kleptomania," Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3 No.1, Maret 2022, Hlm 71. Diakses dari pada tanggal 15 Januari 2023, Pukul 19.02 WIB. Sutriani, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made
menyatakan bahwa: "Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian yang dilakukan oleh orang yang menderita kleptomania tidak dapat dijatuhi hukuman karena adanya gangguan jiwa yang ditandai dengan pencurian berulang karena ketidakmampuan untuk mengontrol keinginan kuat yang tidak bisa dikendalikan. Dasar pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam memutuskan hukuman apa yang sesuai dan tepat untuk pelaku tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah pengidap kleptomania dimana kekuasaan hakim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.12 Di Indonesia belum ada hukum yang mengatur secara khusus tentang pencurian yang dialami pengidap kleptomania dalam hal ini pertanggungjawaban pidananya di Indonesia pada kasus pencurian yang pelakunya adalah pengidap kleptomania masih sering dijatuhi hukaman pidana penjara seperti pada contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania dalam Putusan Nomor: 574/Pid.B/2019/PN.Dps. PUTRA SETIAJI ALS AJI yang berprofesi sebagai Pilot mencuri sebuah jam yang dihukum berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dalam persidangan pelaku telah membuktikan dirinya mengidap penyakit jiwa berupa kleptomania dengan bukti adanya Surat Keterangan dari RS Pondok Indah 12Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita." Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", PAMPAS: Journal Of Criminal Vol. 1 No.1, 2020, Diakses dari Pada tanggal 16 Januari 2023, Pukul 21.16 WIB. 7
No 01/II.MR/RSPI/2019 yang menyatakan terdakwa mengidap cleptomania di tandatangani Dr. Ashwin Kandeuw, Sp.KJ tanggal 1 Pebruari 2019. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (KLEPTOMANIA) (Analisis Putusan Nomor 574/ Pid.B/2019/PN.Dps)". B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk merumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu: 1. Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa Yang Dilakukan Oleh Pengidap Kleptomania? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa (kleptomania)? C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana pencurian yang mengidap kleptomania. b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum oleh hakim dalam membuat keputusan mengenai pelaku pencurian yang mengidap kleptomania.
2. Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, Adapun manfaat yang akan diperoleh adalah: a. Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu hukum, terutama dalam hal masalah tindak pidana pencurian pada pelaku yang mengalami gangguan mental, khususnya kleptomania. Hasil penelitian ini juga akan bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang ingin mempelajari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang mengalami gangguan jiwa dengan menggunakan berbagai pendekatan ilmu hukum. b. Manfaat Praktis Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat umum dan praktisi hukum untuk membuat kebijakan dan menerapkan hukum yang seadil-adil terhadap pelaku pencurian yang mengidap kleptomania. D. Kerangka Konseptual 1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut hukum, tanggung jawab adalah konsekuensi dari kebebasan seseorang terhadap tindakannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.13 Tanggung jawab adalah kewajiban untuk 13Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 9
bertindak sesuai dengan kepentingan orang lain. Sugeng Istanto mengatakan bahwa pertanggungjawaban berarti memberikan jawaban, yang merupakan pertimbangan atas semua yang terjadi, dan memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya.14 Pertanggungjawaban pidana adalah proses peralihan hukuman dari tindak pidana kepada pembuatnya karena perbuatan yang melanggar larangan atau menyebabkan keadaan yang terlarang.15 2. Perbuatan Pidana Menurut Moeljatno dalam Eddy O.S. Hiariej, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana pada barangsiapa yang melanggarnya.16 Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil, dan dapat dipidana karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh hukum sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dikenal sebagai tindak pidana.17 Menurut Moeljatno, perbuatan pidana memiliki komponen sebagai berikut: a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat. b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. c. Keadaan yambahan yang memberatkan pidana. d. Unsur melawan hukum yang objektif e. Unsur melawan hukum yang subjektif.18 14Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cet.2, Yogyakarta, Hlm. 77. 15Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", Jurnal Hukum dari 2, Pada Tanggal 21 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB. Positum, Vol. 5 No. 2020, Hlm. 13, Diakses 16Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, Hlm. 12. 17Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 83. 18Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, Hlm. 125.
3. Pencurian Pencurian yaitu suatu perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang dengan cara sengaja mengambil atau meramapas suatu barang dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan pribadi atau kelompok.19 Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap kekayaan manusia yang telah diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. 4. Gangguan Jiwa Konsep gangguan jiwa menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa II (PPDGJ II) yang merujuk ke Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III (DSM III) merupakan sebuah sindrom pola perilaku atau psikologis yang secara klinis bermakna dan berkaitan dengan distres dan ketidakmampuan di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia serta meningkatkan resiko kematian, nyeri dan kehilangan kebebasan. Penelitian yang dilakukan oleh Halgin dan Whitborn menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi seseorang dikatakan mengalami gangguan jiwa yaitu: 19Andri Sinaga, Ainal Hadi, "Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 2 No.1, Februari 2018, Hlm. 34 diakses pada: pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 14.00 WIB. 11
a. Tekanan (distress), ketika seseorang mengalami kecemasan berlanjut sehingga tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, b. Kerusakan, tekanan berlebihan menyebabkan seseorang tidak dapat berfungsi optimal, c. Resiko terhadap diri sendiri dan orang lain, hal ini mengacu pada bahaya atau ancaman terhadap kesejahteraan seseorang, dan d. Perilaku yang secara sosial atau budaya tidak dapat diterima, kriteria ini dilihat dari sudut pandang kewajaran norma dalam suatu kelompok sosial budaya. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa merupakan sebuah kondisi dimana terdapat gangguan salah satu atau lebih fungsi jiwa yang ditandai dengan tergangguanya emosi, proses berpikir, persepsi dan tingkah laku yang menimbulkan stres dan penderitaan sehingga individu tidak mampu beradaptasi terhadap fungsi normalnya sebagai manusia.20 5. Kleptomania Menurut Sudarsono kleptomania merupakan dorongan hati untuk mencuri milik atau harta orang lain tentang mencuri itu dan bukan hasil yang dicuri.21 Kleptomania memiliki ciri penting yaitu adanya dorongan yang kuat atau impuls yang rekuren (berulang), mengganggu, dan tidak dapat ditahan untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan.22 Menurut Otto Parandangi, pengidap kleptomania merupakan seseorang yang mengalami gangguan jiwa, dimana gangguan jiwa ini merupakan gangguan control impuls yang berasal dari otak. Apabila suatu penyakit telah dimasukan 20Ika Subekti Wuladari,Triage Pada Gangguan Jiwa, Cet. 1, Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2022, Hlm. 2. 21Sudarsono, Kamus Konseling, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 112 22Bangkit Ary Prabowo, Karyono, Op.Cit , Hlm. 165.
kedalam buku pedoman diagnosis gangguan jiwa, maka penyakit tersebut sudah bisa dikatakan merupakan gangguan jiwa.23 Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka penulis mendefinikan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian pengidap kleptomania bahwa ialah mekanisme untuk mengetahui dan menentukan seorang terdakwa atau pelaku pencurian pengidap kleptomania dipertanggungjawakan atau tidak. E. Landasan Teori 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Satochid Kartanegara, berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi dari perbuatan pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum. Ia juga menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika; a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akan akibatnya. b. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menekan kehendaknya atau perbuatan yang dilakukan. c. Orang itu harus sadar dan insyaf, bahwa perbuatan yang tidak dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang atau dibenarkan dari sudut hukum masyarakat maupun tata susila.24 Sifat pertanggungjawaban pidana dimiliki oleh seseorang apabila sesorang tersebut telah melakukan suatu hal atau perbuatan yang merupakan 23Muh Topan Abadi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar,2022, Hlm. 41 24Nurhikmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan (Putusan No. Negeri Jakarta Pusat Tentang Perkara Pidana Penghinaan Oleh Pers 1426/PID.B/2003/PN.Jkt.Pst.)." Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Hidayatullah, Jakarta 13
perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan yaitu pertanggungjawaban memiliki kemampuan untuk mengontrol tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk mengontrol masyarakat sehingga tidak terjadi tindak pidana di masyarakat. Dalam buku Barda Nawawi, pertanggungjawaban (pidana) atas kesalahan terutama dibatasi pada pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. Pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Delik culpa, di sisi lain, hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Oleh karena itu, gagasan yang disebutkan di atas bahwa pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu tidak menganut doktrin Erfolgshaftun (tanggung jawab akibat) secara keseluruhan, tetapi lebih berfokus pada asas kesalahan. Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban pidana ini tepat digunakan karena akan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang individu yang mengalami kleptomania bertanggung jawab atas kesalahannya. 2. Teori Kepastian Hukum Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis. Di sini, yang dimaksud adalah menjadi suatu peraturan yang sistem normanya tidak mengganggu atau
menjadi konflik pada norma lain. Utrecht dalam Riduan Syahrani, mengatakan kepastian hukum memiliki dua pengertian: pertama, aturan yang umum memungkinkan orang mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, memberikan keamanan hukum bagi individu dari wewenang pemerintah karena aturan umum memungkinkan orang mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.25 Teori kepastian hukum berasal dari yuridis-dogmatik, yang didasarkan pada positivisme dalam dunia hukum. Penganut pemikiran ini melihat hukum sebagai entitas yang independen dan mandiri, dan mereka percaya bahwa hukum hanyalah kumpulan aturan. Penganut aliran ini percaya bahwa menjamin kepastian hukum adalah tujuan hukum.Kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum yang adil akan diterapkan. Peraturan yang mendukung keadilan harus benar-benar diterapkan. Menurut Gustav Radbruch dalam Achmad Ali, kepastian hukum dan keadian hukum merupakan komponen hukum yang tidak dapat dipisahkan. Beliau berpendapat bahwa kepastian hukum harus dijaga untuk keamanan dan ketertiban negara.26 Oleh karena itu, demi keamanan dan ketertiban negara, kepastian hukum harus dijaga, dan hukum positif harus selalu dipatuhi, berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai-nilai yang diinginkan, yaitu keadilan dan 25Riduan Syahrani, Rangkuman Intisati Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 23. 26Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)¸Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 95. 15
kebahagiaan. Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa asas kepastian hukum terdiri dari empat komponen, yaitu: a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (gesetzliches Recht) b. Didasarkan pada fakta (tatsachen) c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.27 Jika ditinjau dan dipahami secara menyeluruh, empat faktor di atas tidak dapat dilepaskan dari asas kepastian hukum karena masing-masing memiliki korelasi yang saling berkaitan. Pada poin pertama, perundang- undangan memiliki sifat yang positif, yang berarti bahwa undang-undang harus didasarkan pada fakta suatu kejadian. Namun, korelasi ini tidak berhenti di sana, tetapi terus berlanjut pada poin berikutnya, di mana perundang-undangan juga harus didasarkan pada fakta suatu kejadian. F. Orisinalitas Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal mendukung keaslian penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yakni: 1. Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptomania Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia oleh Ekasari Juwandana mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017. Pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah bahwa dalam perspektif Hukum Islam, Pengidap 27O.Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hkum, Griya Media, Salatiga, 2008, Hlm. 292-293.
kleptomania tidak dapat diberikan hukuman potong tangan, dikarenakan kleptomania dianggap sebagai orang kurang sehat akalnya. Selain itu, dalam perspektif Hukum islam, jika terjadi pencurian oleh pengidap kleptomania, sebaiknya si pelaku diberi hukum kawalan terbatas sebagai efek jera. Dan penulis dari skripsi ini beranggapan bahwa dalam Hukum Positif, memberikan sanksi kepada pelaku pencurian oleh kleptomania. 2. Selanjutnya penelitian terdahulu yang berjudul Studi Komparasi Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif oleh Fathul Mu"in mahasiswa Jurusan Syari"ah dan Ekonomi Islam/AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2016. Pembahasan yang dikaji di dalam skripsi tersebut adalah Kleptomania dimasukkan kedalam kategori sakit jiwa (gila) atau yang dipersamakan dengan gila dalam pandangan hukum, baik dar segi fiqh jinayah maupun hukum pidana positif. Selain itu, bahwa terdapat persamaan dalam perspektif Hukum Islam dalam Ilmu fiqh jinayah dan Hukum pidana positif (KUHP), dimana persamaannya adalah pelaku pencurian oleh kleptomania dipengaruhi oleh gangguan jiwa sehingga dibebaskan dalam pertanggungjawaban pidana pencurian. Penulis skripsi ini beranggapan bahwa terdapat perbedaan dalam perspektif Hukum Islam dalam Ilmu fiqh jinayah dan Hukum pidana positif (KUHP), dimana perbedaanya ialah dalam Hukum Islam dalam fiqh Jinayah terdapat pertanggungjawaban dalam ranah perdata, atau pembebanan materi. Sedangkan pada Hukum Pidana Positif tidak ada pembebanan materi juga 17
namun tetapi memberikan hak kepada hakim memerintahkan untuk menempatkan penderita kleptomania di rumah sakit untuk disembuhkan demi menjaga keselamatan individu penderita maupun ketentraman masyarakat. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu tersebut adalah pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut ialah bahwa pelaku pencurian yang mengidap Kleptomania tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dikarenakan adanyaa alasan penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP sehingga pelaku direhabilitasi ke dalam rumah sakit jiwa sebagai ganti dari pertanggungjawaban pidananya.. Selain itu, di dalam penulisan beranggapan bahwa pelaku pencurian pengidap kleptomania dapat mengganti kerugiannya.. Sehingga Pertanggungjawaban pelaku beralih dari pertanggungjawaban pidana ke pertanggungjawaban perdata, sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata. G. Metode Penelitian Metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu social, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. 1. Tipe Penelitian Jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Penelitian hukum yuridis normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum doktronial, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai standar untuk perilaku masyarakat yang dianggap
sesuai.28 Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.29 Penelitian Hukum Normatif mencakup: 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 2. Penelitian terhadap sistematika hukum. 3. Peneltian terhadap taraf sinkronisasi hukum. 4. Penelitian sejarah hukum. 5. Penelitian perbandingan hukum.30 Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum kepustakaan di mana literatur digunakan sebagai sumber penelitian dan analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bahan kepustakaan atau hal-hal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan norma- norma perilaku masyarakat saat ini.31 2. Pendekatan Penelitian Dalam penelitain hukum mempunyai beberapa pendekatan, pendekatan tersebut meliputi sebagai berikut: a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) b. Pendekatan konsep (conseptual approach) c. Pendekatan analitis (analitycal approach) d. Pendekatan perbandingan (comparative approach) e. Pendekatan historis (historical approach) f. Pendekatan fisafat (philosophical approach) g. Pendekatan kasus (case approach)32 Dalam melakukan penulisan penelitian hukum yuridis normatif, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu: 28Jonaedi Efendi, dan Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2016, Hlm. 124. 29Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, Hlm. 35. 30H. Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 12. 31I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.12. 32Jonaedi Efendi, Ibrahim, Op.Cit. Hlm. 131. 19
a. Pendekatan perundang-undangan (Statue approach) dimana ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.33 b. Pendekatan Kasus (Case approach) penelitian ini dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.34 3. Pengumpulan Bahan Hukum Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penlitian ini sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (autoriatif). Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang digunakan dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim adalah contoh bahan hukum primer.35 Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Pid.B/2019/PN.Dps dan berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen yang tidak resmi tentang hukum, seperti buku teks tentang masalah hukum (skripsi, tesis, 33Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 16, Kencana, Jakarta, 2021, Hlm. 133. 34Ibid. Hlm. 158. 35H. Zainuddin Ali, Op.cit, Hlm. 47. 574/
dan disertasi), jurnal hukum, dan komentar atas keputusan hakim. terkait dengan spenelitian ini.36 c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kamus besar, dan ensiklopedia, disebut bahan hukum tersier. 4. Analisis Bahan Hukum Analisis dilakukan dengan cara: a. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan menurut arti masalah yang dibahas. b. Mensistematisasi sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. c. Menginterpretasikan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. H. Sistematika Penelitian Dengan tujuan mempermudah serta memberikan gambaran yang singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat digunakan sistematika berikut: BAB I : PENDAHULUAN: Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. 36Ibid, Hlm. 54 21
BAB II BAB III BAB IV : TINJAUAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN, GANGGUAN MENTAL (KLEPTOMANIA) (ANALIS PUTUSAN NO 574/ Pid.B/2019/PN.Dps) : Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian pengidap kleptomania. : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PENCURIAN YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL (KLEPTOMANIA): Bab ini berisikan pembahasan tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian pengidap kleptomania. : PENUTUP: Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengemukakan secara singkat apa yang diperoleh dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang mengidap kleptomania selanjutnya memberikan saran yang berisi kebijakan atau tindakan yang dianjurkan untuk diambil dalam rangka perbaikan pembangunan hukum dan ilmu pengetahuan hukum.