Frequently Asked Questions (FAQ) HOTLINE MINERBA/LINE TELPON RPIIT PERTANYAAN JAWABAN 1 Bagaimana cara mengajukkan izin di minerba dan apa saja persyaratannya ? Untuk mengajukkan permohonan perizinan di sektor Minerba yaitu: 1. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan 2. Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) lintas Provinsi 3. IUP (Baru, perpanjangan dan Penigkatan komoditas Batubara dan Mineral Logam). 4. IUP (Baru, Peningkatan Tahap dan Perpanjangan komoditas Mineral bukan logam dan batuan di lokasi 2 provinsi serta lebiih dari 12 Mill dari lepas pantai/laut) Dapat di ajukkan pada laman dengan dilanjutkan pemenuhan persyaratan pada laman: Permohonan izin : 1. IUPK dan Perpanjangannya 2. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan perpanjangannya 3. Rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Mineral Logam 4. Kartu Izin Meledakan (KIM) 5. Kartu Pekerja Peledakan (KPP) 6. Persetujuan Besar Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian 7. WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lokasi berada di dua Provinsi dan 12 Mil Laut Dapat melalui perizinan online pada laman Untuk login di perizinan esdm dengan menggunkan akun OSS Sedangkan Permohonan Perubahan Saham pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B melalui email perizinanminerba@esdm.go.id Untuk mengetahui dokumen persyaratan perizinan di sektor minerba bisa di lihat pada web Minerba 2 Bagaimana prosedur pendaftaran IUP ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI) ? IUP yang telah memiliki kode WIUP di MODI namun belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi akun menggunakan kode WIUP. Kode WIUP dapat dicek melalui tautan dan isikan nomor NPWP perusahaan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum pernah terdaftar / belum memiliki kode WIUP, dapat melakukan registrasi akun baru tanpa kode WIUP terkait rubah password MODI, password tidak boleh ada huruf besar, cukup text dan angka saja
3 Bagaimana prosedur pendaftaran IUP mineral logam atau batubara yang tidak terdaftar di MODI?
IUP Mineral Logam dan Batubara yang tidak atau yang belum pernah terdaftar di Ditjen Minerba, pengajuan pendaftaran IUP ditujukan ke alamat surel djmb@esdm.go.id, dengan dilengkapi (sesuai Ketentuan Berlaku Kepmen ESDM No 15 Tahun 2022): a. Surat Permohonan b. Salinan NIB c. NPWP Badan Usaha d. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik manfaat (Beneficial Owner) dan badan usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP e. SK perizinan dari awal s/d akhir; f. Putusan pengadilan/laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan g. Salinan Akta pendirian Badan Usaha h. Surat Pengantar dari Pemerintah Provinsi; i. Dokumen Teknis dan Persetujuan; j. Dokumen Lingkungan dan Persetujuan; dan k. Bukti pembayaran kewajiban keuangan 4 Bagaimana cara melihat atau mengetahui Kode WIUP / MODI ID pada aplikasi MODI? Badan dapat melihat berikut usaha Kode WIUP/ MODI pada 5 Apakah SKT di lingkungan proyek-proyek pertambangan minerba masih ada ? Peraturan MESDM No. 11 Tahun 2018, Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 111 huruf c disebutkan bahwa tanda registrasi tidak lagi diperlukan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan non-inti. Berdasarkan butir 1 s/d. 3 tersebut diatas, maka Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang selanjutnya disebut sebagai Tanda Registrasi (TR) sudah tidak diperlukan lagi dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan non-inti 6 Persyaratan IUJP terkait dengan tenaga ahli dan peralatan, minimum jumlahnya berapa? dan apakah harus memiliki sertifikasi khusus untuk tenaga ahli? sedangkan untuk persyaratan financial dan lingkungan rincian persyaratannya apa saja ya ? Peralatan tidak ada minimumnya, tapi harus sesuai seluruhnya dengan bidang yg dimohonkan, jumlahnya logis untuk menjalankan operasi, jika mau melampirkan sertifikasi yang terkait dgn bidang usaha. Persyaratan mencakup administrasi dan teknis saja tidak ada persyaratan financial dan lingkungan 7 Proses mendapatkan persetujuan Menteri perihal perubahan saham pada pemegang IUP, Pasal 64 Permen ESDM 7 2020 mewajibkan melakukan persetujuan. Bisa dijelaskan mengenai : 1. Mekanisme Pengajuan 2. Waktu pengajuan 3. Dokumen yang dibutuhkan 4. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu. link
1. Mekanisme pengajuan permohonan perubahan kepemilikan saham dapat dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, KK dan PKP2B yang terdaftar pada Ditjen Minerba, Kementerian ESDM; 2. Waktu pengajuan dapat dilakakukan pada hari kerja dengan mengupload file dokumen permohonan perubahan kepemilikan saham pada alamat email perizinanminerba@esdm.go.id sesuai dengan ceklist persyartan; 3. Dokumen yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan perubahan kepemilikan saham dapat dilihat pada website Ditjen Minerba dengan laman (persyaratan) dengan mengacu Permen ESDM No. 48 Tahun 2017; dan 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu disampaikan adalah : a) pada syarat pengajuan dasar alasan sesuai ceklist persyaratan No. 2 wajib memuat : mengapa saham harus dialihkan, alasannya secara teknis dan non teknis; apa kriteria yang diajukan perusahaan sehingga memilih calon pemegang saham baru; apa yang diharapkan oleh perusahaan terkait adanya komitmen dengan mengunakan KOP Perusahaan dan bermaterai yang isinya memuat : - kami berkomitmen tidak akan melakukan perubahan saham
kembubahan kepemilikan saham; dan target apa yang akan dicapai perusahaan ketika persetujuan perubahan kepemilikan saham ini disetujui. b) perusahaan pemohon wajib menyampaikan surat Pernyataan sampai selesainya investasi calon pemegang saham baru; kami akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai tahapan dan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah; bersama hal di atas, kami melampirkan time line perusahaan selama masa investasi sesuai dengan adanya investasi perubahan kepemilikan saham (melempirkan dokumen); dan akan melaporkan seluruh hasil kegiatan secara berkala kepada Pemerintah. 8 Apakah untuk mendirikan perusahaan baru dibidang pertambangan pasir dan batubara dapat digabung menjadi satu? Apakah IUP nya nanti harus 2 ? berapakah presentasi kepemilikan saham untuk orang asing? Sesuai ketentuan Pasal 9 PP 23/2010, satu badan usaha hanya dapat memegang satu IUP, Persentase kepemilikan saham asing dalam IUP baru, perubahan pemegang saham oleh IUP tidak boleh melebihi 75% pada IUP Eksplorasi dan 49% pada IUP Operasi Produksi 9 Bagaimana peraturan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam? Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan diajukan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
IUP Operasi Produksi. Terhadap izin yang sudah habis jangka waktunya maka IUP tersebut telah berakhir dan harus mengajukan kembali permohonan WIUP. 10 Apa itu MOMI? MOMI merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memberikan gambaran berupa data-data perizinan di bidang Minerba, terkait apakah suatu wilayah tertentu bertumpang tindih atau tidak dengan wilayah lainnya/batas-batas administrasi, kendati datanya pun tersedia pada laman Geoportal ESDM. Data yang tersedia pada MOMI adalah data yang aktif atau yang sudah terdaftar pada sistem Minerba. Adapun data-data yang tersedia pada aplikasi MOMI berupa data yang bersifat spasial. 11 Apa itu MODI? MODI adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu mengelola data perusahaan mineral dan batubara di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Modi merupakan aplikasi yang wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang memiliki kegiatan usaha di sektor Minerba. MODI menyimpan data 10 tahun terakhir, berdasarkan rekondisi akhir tahun yang terdiri dari data-data berikut. Penerimaan Negara Dana Bagi Hasil Produksi dan Penjualan Perizinan Community Development Reklamasi Tenaga Kerja Kecelakaan Tambang Smelter Data-data di atas bersifat non-spasial. Investasi 12 Mengapa Perusahaan Harus Melapor Pada Sistem MODI dan MOMI? Agar Badan Usaha dapat memperoleh layanan dari Minerba, seperti misalnya untuk kebutuhan operasi produksi, penjualan, pembayaran pajak bahkan perpanjangan izin. Selain itu juga, karena adanya kebijakan Pemerintah yang mewajibkan Badan Usaha untuk melakukan pelaporan. 13 Apa itu MINEPEDIA? MINEPEDIA merupakan sistem aplikasi terkait TKDN, perusahaan penyedia barang dan jasa bisa mem-publish barangnya di sana. Perusahaan dapat membeli barang melalui laman ini. Namun, saat ini belum ada transaksi. Output-nya kelak dapat melakukan transaksi seperti market place pada umumnya. 14 Apa itu MINERS? Merupakan sistem informasi yang memiliki konsep integrated (terintegrasi) dengan aplikasi yang telah ada di Ditjen Minerba yaitu Minerba One Map Indonesia (MOMI), Minerba One Data Indonesia (MODI), Sistem Informasi Manajemen Informasi Manajemen Keselamatan Lingkungan (SIMLingkungan), Sistem
Pertambangan (SIMKP) dan Sistem Informasi Aspek Teknis Pertambangan (SIASEP). Sehingga, tidak terjadi redundansi input data dan segera dapat menampilkan laporan yang dibutuhkan, serta menyediakan kualitas layanan sistem informasi yang dapat menyajikan informasi numerik dan spasial, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan khususnya Aspek Teknik dan Lingkungan serta untuk peningkatan kinerja operasional Pemerintah. 15 Apa itu MOMS a. Akun aplikasi MOMS hanya akan dimiliki oleh perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, ataupun Kontrak Karya yang telah terdaftar di aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) dan melakukan registrasi; b. Perusahaan akan melakukan pengisian data dari sumberdaya-cadangan, produksi dan penjualan baik rencana sesuai persetujuan RKAB tahun berjala maupun realisasi tahun berjalan; c. Untuk realisasi penjualan provisional, perusahaan akan melakukan penginputan dokumen invoice penjualan dan bukti bayar royalty EPNBP, serta termasuk penunjukan lain ke aplikasi MOMS perusahaan surveyor. Kemudian data transaksi provisional ini akan langsung terkirim ke aplikasi MVP. informasi detail 16 Permohonan Wilayah Proyek (Project Area) di luar WIUP 1. Sesuai ketentuan Pasal 40 PP 23 Tahun 2010, bahwa permohonan wilayah di luar WIUP untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya, diajukan kepada Menteri; 2. Agar mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan surat Direksi, yang dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. Studi Kelayakan dan persetujuannya b. Koordinat dan peta wilayah penunjang c. Perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan atas nama IUP pemohon sesuai dengan kepentingan pemanfaatan lahan termasuk dalam hal ini Izin Lingkungan d. Informasi tata ruang dan status wilayah terkait kegiatan usaha atau proyek lain yang sedang atau akan berjalan serta hak atas tanah yang terdapat dalam usulan wilayah penunjang. e. Kajian teknis kebutuhan penggunaan fasilitas penunjang berupa disposal. f. Dokumentasi dan peta yang menggambarkan kondisi saat ini wilayah yang diusulkan sebagai wilayah penunjang g. Surat diajukan ke alamat email: djmb@esdm.go.id 17 Permohonan update data MODI ? Badan Usaha dapat mengupdate profile mandiri di laman MODI Self Service dengan syarat perusahaan sudah terdaftar di MODI pemutakhiran/perubahan data perusahaan agar dapat ter-update pada MODI dilakukan secara mandiri melalui: - Self-Service
Harap dapat melengkapi sesuai dokumen/data yang akan di update pada aplikasi MODI. Petunjuk pendaftaran dan tata cara pengajuan dapat dilihat pada laman tersebut serta laman minerba.esdm.go.id Manual MODI dapat dibaca di : FAQ MODI : Jika telah mengajukan permohonan pemutakhiran/perubahan data perusahaan melalui MODI Self-Service, maka harap dapat menunggu hasil evaluasi terkait permohonan tersebut 18 Bagaimana cara mengetahui MODI ID ? Silahkan kunjungi cari nama perushnya, tab perizinan, kode WIUP = modi id 19 Dalam IUJP, pelaksanaan bidang apa saja yang boleh di kerjakan ? Sesuai UU 3 tahun 2020, Jenis usaha jasa Pertambangan yaitu pelaksanaan di bidang: a. Penyelidikan Umum; b. Eksplorasi; c. Studi Kelayakan; d. Konstruksi Pertambangan; e. Pengangkutan; f. Lingkungan Pertambangan; g. Reklamasi dan Pascatambang; h. Keselamatan Pertambangan; dan/atau i. Penambangan; 20 Pengaktifan ID Modi untuk izin pengangkutan dan penjualan ? Informasi terkait Pendaftaran MODI ID untuk pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan: Untuk pemegang izin pengangkutan dan penjualan belum dapat melakukan self service MODI, Badan usaha pemegang izin tersebut agar dapat mengirimkan permohonan alamat perizinanminerba@esdm.go.id dan ditembuskan: - sdpubatubara@esdm.go.id (untuk IPP komoditas batubara - sdpumineral@esdm.go.id (untuk IPP komoditas pendaftaran di MODI melalui email ke mineral/mineral bukan logam/batuan) dengan melampirkan : 1. surat permohonan yg ditandatangani oleh direksi badan usaha; dan 2. Salinan SK BKPM tentang Izin Pengangkutan dan Penjualan dalam bentuk pdf (Salinan SK yg disampaikan haruslah utuh, dapat terbaca, halaman tidak terpotong, dan bukan merupakan hasil foto kamera) Selain itu, dalam rangka pendaftaran pada MODI mohon dapat melengkapi dokumen
dengan mengirimkan juga salinan NIB, salinan akta pendirian dan perubahan yang memuat susunan saham dan pengurus. 21 Apa yang di maksud aplikasi MVP ? Akun aplikasi MVP hanya akan dimiliki oleh perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan yang telah terdaftar di aplikasi MODI dan melakukan registrasi; serta perusahaan Surveyor yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri ESDM; Apabila perusahaan pada aplikasi MOMS melakukan penginputan realisasi penjualan provisional yang ditujukan ke pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan (trader), maka data transaksi akan langsung terkirim ke MVP trader untuk mendapatkan approval kesesuaian kuantitas dan kualitas produk. Setelah mendapatkan approval dari trader, maka data transaksi akan langsung mengalir ke aplikasi MVP surveyor yang dipilih. Surveyor kemudian akan melakukan verifikasi data transaksi penjualan tersebut dan melakukan verifikasi riil di lokasi penjualan (titk muat). Apabila seluruh data telah memadai sesuai persyaratan penjualan mineral, maka akan diterbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) melalui aplikasi MVP Surveyor yang secara langsung akan diterima oleh akun MOMS perusahaan yang bersangkutan. 22 Perubahan akun MVP Persyaratan perubahan akun MVP: 1. Surat Permohonan yg menyertakan akun lama dan akun yang baru, di tandatangani oleh Direktur yang tercatat di Akta. 2. Surat pernyataan kebenaran dokumen dari Direktur (bermaterai) 3. Kartu Identitas Direktur (KTP) 4. Salinan Akta pendirian dan akta perubahan yang memuat Direksi/Pimpinan Perusahaan dan pengesahan akta pendirian dan perubahan dari Kemenkumham. 5. Surat penunjukka PIC yang ditandatangani oleh Direktur (asli, materai, cap basah) 6. Surat pernyataan bahwa benar perusahaan mengajukkan permohonan perubahan akun MOMS/MVP dan akan menggunakan akun tersebut dengan benar dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang di tandatangani oleh seluruh Direksi/Pimpjnan perusahaan yang tercatat dalam akta perusahaan (asli, materai, cap basah) di pernyataan 7. Format surat bisa unduh pada Ditujukan ke Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Melalui alamat email ke djmb@esdm.go.id dan ditembuskan ke op.batubara@esdm.go.id 23 Persyaratan apa saja jika ingin memohon perubahan akun pada aplikasi MODI ? Pemegang izin dapat mengajukan permohonan perubahan email akun MODI dengan menyampaikan dokumen : kepada email djmb@esdm.go.id dan cc kepada email: perizinanminerba@esdm.go.id yaitu : sebagai berikut link
a. Surat Permohonan Perubahan email akun MODI ditandatangani Direktur Utama yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dilengkapi dengan alasan perubahan email. b. Surat pernyataan bersedia dikenakan sanksi pidana bila melakukan penipuan yang dilengkapi dengan nomor hand phone Direktur Utama dan ditandatangani Direktur Utama dengan materai senilai Rp 10.000. c. salinan SK izin d. salinan NIB e. KTP dan NPWP Direktur Utama f. Akta Perusahaan terbaru g. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang memuat Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi perusahaan 24 Bagaimana cara mendaftar ePNBP Minerba ? Pendaftaran pada ePNBP Minerba adalah perizinan yang telah terdaftar pada MODI. Panduan pendaftaran ePNBP Minerba dapat dilihat pada halaman depan website ePNBP Minerba (epnbpminerba.esdm.go.id) Apbila ada kendala ePNBP dapat menghubungi helpdesk ePNBP Minerba : supportepnbpminerba@esdm.go.id 25 Kapan batas waktu pembayaran kewajiban Iuran Tetap ? Pembayaran kewajiban Iuran Tetap paling lambat tanggal 10 Januari setiap tahun menggunakan ePNBP Minerba. Bila lewat tanggal 10 Januari dikenakan denda. 26 Berapa lama jangka waktu berlaku kode billing Iuran Tetap, Royalti Provisional, dan Royalti Final ? 7 hari sejak kode billing terbit. 27 Mengapa ePNBP Minerba diblokir ? Akun ePNBP Minerba diblokir dapat disebabkan karena belum menyampaikan Persetujuan RKAB 2021. 28 Bagaimana membuka blokir akun ePNBP Minerba ? Pembukaan akun ePNBP Minerba dengan mengirim ke email Help Desk ePNBP Minerba : supportepnbpminerba@esdm.go.id : a. Logam dan Batubara : Persetujuan RKAB 2021 b. Bukan Logam dan Batuan : Persetujuan RKAB 2021 atau Surat Penyampaian RKAB 2021 29 Bagaimana cara untuk merubah email akun ePNBP Minerba ? Pemegang izin dapat mengajukan permohonan perubahan email akun ePNBP Minerba dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut kepada email : djmb@esdm.go.id dan Cc kepada email Help Desk ePNBP Minerba :
supportepnbpminerba@esdm.go.id yaitu : a. Surat Permohonan Perubahan email akun ePNBP Minerba ditandatangani Direktur Utama yang ditujukan kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dilengkapi dengan alasan perubahan email. b. Surat pernyataan bersedia dikenakan sanksi pidana bila melakukan penipuan yang dilengkapi dengan nomor hand phone Direktur Utama dan ditandatangani Direktur Utama dengan materai senilai Rp 10.000. c. KTP dan NPWP Direktur Utama d. Akta Perusahaan terbaru e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang memuat Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi perusahaan 30 Kode billing Iuran Tetap kadaluarsa Untuk kode billing iuran tetap yang sudah kadaluarsa, silakan ikut langkah- langkah berikut: untuk ePNBP Ver. 2 1. buka menu Riwayat -> Iuran Tetap, pilih tombol "batalkan transaksi" 2. Isi alasan kenapa kode billing tidak dibayarkan, lalu submit 3. buat billing Iuran Tetap yang baru untuk ePNBP Ver 1 sudah di tutup fitur pembayarannya, untuk pembayaran melalui simponi 31 apakah perusahaan yang berniat untuk permohonan IUJP butuh tenaga ahli? Jika sekiranya dibutuhkan, kira-kira berapakah minimal tenaga ahli-nya? Serta sertifikat kompetensi apa sajakah yang dibutuhkan untuk si tenaga ahli tersebut? Untuk jumlah minimal tenaga ahli tidak di tentukan, tenaga ahli yang dimiliki dapat mensupport kegiatan untuk bidang dan subbidang yang dimohonkan. Untuk IUJP hanya sebagai Pelaksana, sedangkan untuk konsultasi dan perencanaan menggunakan NIB dengan KBLI 77102 (kegiatan keinsinyuran atau konsultasi teknis), tidak termauk permohonan IUJP. update 9 Juni 2023