INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 1 INDONESIA TANAH AIR SIAPA Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi
INDONESIA TANAH AIR SIAPA Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi
4 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI DAFTAR ISI 1. Pengantar 2. Metodologi 3. Presiden berganti, korporasi terus menguasai 4. Sekilas korporasi itu a. Korporasi kehutanan 1. Korporasi logging 2. Korporasi kebun kayu b. Korporasi sawit 1. Korporasi penikmat pelepasan kawasan hutan untuk sawit 2. Korporasi penikmat HGU sawit c. Korporasi tambang d. Korporasi lintas sektor 5. Pelit pada (wilayah kelola) rakyat 6. Rekomendasi 7. Cerita dari Kampung Tim Penyusun: Timer Manurung, Zenzi Suhadi, Uli Arta Siagian, Fanny Tri Jambore Christanto, Imam Sofyan, Fathur Roziqin Fen, Hadi Jatmiko, Yustinus Seno, Adhitya Adhyaksa, Sesilia Putri, Hafid Azi Darma, Hilman Afif, Fattia Syafira, Prila Idayanti, Bagus Sugianto, Ghina Zhafira, Roni Saputra, Hendrik Siregar, Robby Eebor Kontributor dari Daerah: Abdallah Naem Kalimantan Timur, Boy Jerry Even Sembiring WALHI Riau, Kunni Masrohanti WALHI Riau, Mira Janna WALHI Sulawesi Selatan, Mahmud Ici Maluku Utara, Muhammad Riszky WALHI Sulawesi Selatan, Rezki Andika WALHI Riau, Yohana Tiko WALHI Kalimantan Timur, Wahyu Eka Setyawan WALHI Jawa Timur, Wahyu Agung Prasetyo Jawa Timur Pengutipan: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Auriga Nusantara. 2022. Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi. Jakarta, Indonesia. © September 2022 5 6 6 8 8 8 9 10 10 11 11 12 14 15 16
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 5 1. PENGANTAR "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," demikian konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, 77 tahun Indonesia merdeka, pasal ini lebih seperti macan kertas karena, sebagaimana dipaparkan data-data di bawah, yang terjadi bukanlah daulat rakyat, tapi daulat korporasi. Lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka, alokasi sumber daya alam oleh pemerintah lebih banyak kepada korporasi, itu pun terpusat pada sekelompok kecil. Rezim berkali berganti, tapi model penguasaan sumber daya tidak berubah, diserahkan hampir sepenuhnya kepada korporasi. Laporan ini menganalisis penguasaan lahan berbasis alokasinya oleh pemerintah, yakni pada sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Terlihat jelas bahwa pemerintah selama ini kecanduan korporasi. Pengalokasian yang bersifat struktural, baik melalui pengaturan regulasi, penentuan kebijakan, hingga pemberian izin dan atau alokasi lahan berujung pada 95% penguasaan oleh korporasi. Padahal, tak susah mencari kalimat-kalimat manis pejabat pemerintah yang seolah berpihak pada rakyat. Kalau ditelisik lebih jauh, daulat korporasi ini tak berhenti pada penguasaan lahan, tapi juga mengalir hingga ke rantai pasok dan niaga. Maka, 77 Tahun Indonesia: Rusak Lebih Cepat, Oligarki Makin Kuat bukan mengada-ada. Tim Penyusun
6 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI 2. METODOLOGI PENGHITUNGAN luas alokasi lahan, baik tambang, kebun sawit, dan kehutanan, dalam publikasi ini menggunakan data-data yang tersedia pada berbagai sumber, seperti situs kementerian atau lembaga negara, laporan tahunan perusahaan, dan lain sebagainya yang relevan. Selain menghitung luas, data-data tersebut dianalisis juga untuk mengidentifikasi kepemilikan/kepengusahaan (profiling) konsesi atau perizinan. Menimbang bahwa setiap grafis dalam laporan ini memiliki sumber dan metodologi yang tidak selalu sama, maka sumber data untuk setiap grafis ditempatkan langsung di setiap grafis. 3. PRESIDEN BERGANTI, KORPORASI TERUS MENGUASAI GELOMBANG pemberian pengusaaan/pengelolaan/ pengusahaan lahan kepada korporasi menderas sejak Orde Baru, terutama dengan diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada 1967 (UU 1/1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada 1968 (UU 6/1968). Penguasaan oleh korporasi ini melalui berbagai bentuk, seperti konsesi dan izin pada pertambangan; izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha pada perkebunan sawit; konsesi/izin logging (biasa dikenal Hak Pengusahaan Hutan - HPH) atau kebun kayu (biasa dikenal Hutan Tanaman Industri - HTI) pada kehutanan. Omnibus, atau dikenal juga UU Cipta Kerja, membungkus semuanya dalam bentuk Perizinan Berusaha. Meski nama atau istilahnya beragam, satu hal yang pasti: semua itu diperuntukkan bagi perusahaan atau, untuk selanjutnya disebut, korporasi. Soeharto memang merajai "kemurahan hati" pemerintah kepada korporasi. Berkuasa 32 tahun tak kurang dari 79 juta hektare diberikan sepanjang rezimnya kepada korporasi, baik kehutanan, sawit, maupun tambang. Menyusul rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang selama 10 tahun berkuasa menyerahkan penguasaan lahan seluas 55 juta hektare kepada korporasi. Bisa jadi karena hanya sebentar berkuasa, 2-3 tahun, rezim Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidak terlalu banyak memberi penguasaan lahan kepada korporasi. Habibie bahkan tercatat menutup pabrik pulp Indorayon (kini Toba Pulp Lestari) karena mencemari lingkungan dan ditolak masyarakat setempat. Akan tetapi, dalam periode pendek tersebut catatan kritis perlu diberikan kepada Megawati yang selain menghidupkan kembali pabrik Indorayon juga membolehkan penambangan di hutan lindung kepada korporasi tertentu. Undang-Undang Kehutanan (UU 41/1999) yang disusun dan disahkan pada era Habibie telah membatasi kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, yakni hanya membolehkannya secara terbatas di dalam hutan produksi dan tambang tertutup (underground mining) di hutan lindung. Namun, oleh rezim Megawati terbit peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu 1/2004) sehingga perusahaan-perusahaan tertentu dibolehkan menambang secara terbuka (open pit) di dalam hutan lindung. Berbasis perppu ini Megawati kemudian menerbitkan Keppres 41/2004 yang membolehkan 13 korporasi menambang di dalam hutan lindung seluas 927.648 hektare (dari total luas izin 6.257.640.49 hektare). Meski dalam masa kampanyenya, dan bahkan mencatat secara formal pengalokasian penguasaan lahan kepada rakyat berupa perhutanan sosial (12,7 juta hektare) dan reforma agraria (5 juta hektare), ternyata yang dilakukan rezim Joko Widodo cenderung sebaliknya. Hingga saat ini, pemenuhan janjinya tersebut hanya sekitar 2 juta hektare (atau 11% dari total janjinya), sementara alokasi
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 7 lahan yang diberikan rezimnya ke korporasi telah mencapai 8 juta hektare. Jokowi sendiri baru 8 tahun berkuasa, sehingga masih punya waktu 2 tahun lagi menuntaskan periode kepresidenannya. Persoalannya, 2 tahun terakhir tersebut akan berupa tahun elektoral, baik pusat maupun daerah, yang biasanya justru ditandai dengan hujan izin. Grafik 1. Alokasi pengusaan lahan oleh korporasi per periode kepresidenan. Soeharto, berkuasa 32 tahun, berada di urutan teratas pemberi lahan kepada korporasi, disusul SBY yang berkuasa 10 tahun. Rezim Jokowi, yang pada janji kampanyenya banyak menyebut keberpihakan kepada rakyat, ternyata juga memberi banyak kepada korporasi, terutama kehutanan dan pertambangan. Soeharto 1967-1998 BJ Habibie 1998-1999 Abdurrahman Wahid 1999-2001 Megawati Soekarnoputri 2001-2004 Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014 Joko Widodo 2014-Sekarang Logging 61.700.000 1.626.568 1.333.936 1.293.611 11.924.500 2.650.345 Kebun kayu 4.245.881 118.665 113.665 417.546 5.955.639 3.112.352 Sawit 2.902.751 284.470 107.674
2.125.973 598.151 Tambang
9.828.174 5.008
927.648 35.049.966 1.614.042 Total 78.676.806 2.034.710 1.555.276 2.638.805 55.056.078 7.974.889 Sumber data: 1. Logging: pengolahan data PBPH-HA yang dikeluarkan oleh sigap.menklhk pada Juli 2022 dan pengolahan data Hak Guna Usaha (HGU) oleh Auriga Nusantara. KLHK diupdate pada 2022, diakses di sigap.menklhk pada Juli 2022; olahan data IUPHHK HA dan HPH yang dibukukan oleh Kementrian Kehutanan pada Statistik Kehutanan Indonesia 2011. 2. Kebun kayu: pengolahan data PBPH-HT yang dikeluarkan oleh KLHK diupdate pada 2022, diakses di sigap.menklhk pada Juli 2022 dan IUPHHK HTI yang dibukukan oleh Kementerian Kehutanan pada Statistik Kehutanan Indonesia 2011. 3. Sawit: pengolahan data pelepasan kawasan hutan untuk budidaya non-kehutanan diupdate hingga 2022, diakses di 4. Tambang: pengolahan data Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)yang di update pada Juni 2022 dan WIUP 2016, dipublikasi oleh Kementerian ESDM, diakses di geoportal.esdm pada Juli 2022. Pengolahan data luas Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 2003 (dikeluarkan oleh Kementerian ESDM); serta data Kuasa Pertambangan (KP) untuk menghitung luas izin yang dikeluarkan pada periode kepresidenan Soeharto. Izin 13 perusahaan tambang dalam Keppres no 41 tahun 2004 pada periode Kepresidenan Megawati. ) Data di atas merevisi data yang dipublikasi dalam pers rilis Senin, 15 Agustus 2022 dengan judul: Indonesia Tanah Air Siapa?
8 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI 4. SEKILAS KORPORASI ITU a. Korporasi kehutanan Berbasis hutan, daratan Indonesia secara garis besar dibagi menjadi kawasan hutan (KH) dan area penggunaan lain (APL). Kawasan hutan, per 2022 seluas 119 juta hektare, secara fungsi dibagi menjadi hutan konservasi (22 juta hektare; untuk perlindungan flora, fauna, ekosistem), hutan lindung (29 juta hektare; untuk perlindungan tata air), dan hutan produksi (68 juta hektare). Meski belakangan berbagai izin konsesi berbasis jasa lingkungan, seperti ekowisata, banyak diberikan di dalam hutan konservasi dana atau hutan lindung, namun konsesi berbasis lahan kebanyakan berada di hutan produksi. - HA), dan rezim Omnibus menyebutnya dengan Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan - Hutan Alam (PBPH - HA). Kebun kayu, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih senang menyebutnya hutan tanaman, pada masa Orde Baru disebut Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diubah menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan - Hutan Tanaman (IUPHHK - HT) dan berubah lagi menjadi Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan - Hutan Tanaman (PBPH - HT) pada rezim Omnibus. Publikasi ini memakai terminologi kebun kayu selain karena sifatnya yang monokultur tapi, lebih dari itu, area tersebut diperuntukkan untuk ditebang habis secara periodik per 5-7 tahun sehingga kurang tepat disebut sebagai (tutupan maupun ekosistem) hutan. 1. Korporasi logging Dua jenis utama pemanfaatan yang diberikan di hutan produksi adalah konsesi penebangan kayu secara selektif atau konsesi logging dan konsesi kebun kayu. Pada masa Orde Baru konsesi logging ini disebut dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sementara sejak reformasi dikenal sebagai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan - Hutan Alam (IUPHHK Ditahbiskan secara formal oleh Undang- Undang Pokok Kehutanan (UU 5/1967) dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (PP 21/1970), konsesi logging Hak Pengusahaan Hutan (HPH) merupakan alokasi Grafik 2. Sepuluh teratas korporasi penguasa logging. Kesepuluhnya menguasai 23% alokasi izin logging di Indonesia. Sinar Wijaya 718.913 hektare Alamindo 699.755 Inhutani 675.116 Kayu Lapis Indonesia 608.776 Korindo 592.854 Artha Graha Network 313.107 Bumi Teknokultura Unggul Tbk 224.519 Mega Masindo Group 177.795 Lainnya 14.704.199 Patria Group 164.952 Mitra Jaya Group 157.802 Sumber data: Identifikasi grup usaha berdasarkan PBPH-HA yang dikeluarkan oleh KLHK diupdate pada 2022, diunduh dari sigap.menlhk pada Juli 2022.
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 9 terbesar dalam hutan produksi. Perjalanan panjang HPH yang memasuki dekade keenam pun menyiratkan telah terjadinya serangkaian peralihan, baik alokasi di atas lahan yang sama atau penguasaan terhadap lahan tersebut. Pada tahun 2022 konsesi logging seluruhnya mencakup area seluas 19 juta hektare. Meski tercatat dimiliki 258 korporasi, namun dominasi atau konsentrasi penguasaan terjadi pada konsesi logging, terlihat misalnya oleh penguasaan sepuluh grup teratas yang menguasai 4,3 juta hektare (65 kali luas DKI Jakarta) atau hampir seperempat dari keseluruhan luas konsesi logging. 2. Korporasi kebun kayu Pada awalnya, kebun kayu ditujukan memenuhi kebutuhan industri kayu. Dan, untuk menghijaukan lahan kritis. Tapi, pemerintah kemudian menganulir semua ini: pendirian pabrik pulp & paper baru tanpa kejelasan sumber bahan bakunya sehingga terjadi overcapacity luar biasa; dan bahkan hutan alam pun dibolehkan dihabisi untuk diganti dengan kebun kayu. Penambahan luas alokasi kebun kayu, dari 30.000 ribu hektare pada 1990 menjadi 4,4 juta hektare pada 1999 dan bahkan melonjak hampir tiga kali lipat menjadi 11,3 juta hektare pada 2021, menjadi indikasi ketidakkonsistenan pemerintah. Grafik 3. Sepuluh teratas korporasi kebun kayu. Kesepuluhnya menguasai 50% alokasi izin kebun kayu di Indonesia. Pemasok APP (Sinarmas Group) 1.547.575 hektare Tanoto Group (APRIL. TPL) 1.144.455 APP (Sinarmas Group) 1.055.617 Inhutani 430.722 Pemasok Tanoto Group 316.651 Kebun Kayu 11.295.619 Marubeni 310.001 Djarum 278.742 Nusantara Fiber 238.713 Korindo 216.081 Katingan Timber 154.839 Lainnya (192 Perusahaan) 5.591.450 Sumber data: Identifikasi grup usaha berdasarkan PBPH-HT yang dikeluarkan oleh KLHK diupdate pada 2022, diunduh dari sigap.menlhk pada Juli 2022.
10 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI 10 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA DAULAT KORPORASI DI BUMI PERTIWI Indonesia seluas 7,8 juta hektare, pada 2021 mencapai 16,5 juta hektare. Meski tidak semencolok industri kebun kayu, terjadi juga integrasi pada sektor sawit Indonesia seluas 7,8 juta hektare, pada 2021 mencapai ini, sebagaimana tampak pada grafis berikut. 16,5 juta hektare. Meski tidak semencolok industri kebun kayu, terjadi juga integrasi pada sektor sawit 1. Korporasi penikmat pelepasan kawasan ini, sebagaimana tampak pada grafis berikut. Pada grafis di atas terlihat adanya kelompok pemasok. Namun demikian, sebagaimana laporan Koalisi Anti Mafia Hutan berjudul Pada grafis di atas terlihat adanya kelompok Tapi, Buka Dulu Topengmu (2018) dan juga pemasok. Namun demikian, sebagaimana beberapa laporan lainnya terkait Tanoto Group laporan Koalisi Anti Mafia Hutan berjudul (TPL, APRIL, RGE, dll), sebagian besar pemasok Tapi, Buka Dulu Topengmu (2018) dan juga ini patut diduga terafiliasi atau dimiliki atau beberapa laporan lainnya terkait Tanoto Group dikendalikan oleh kedua grup tersebut. (TPL, APRIL, RGE, dll), sebagian besar pemasok ini patut diduga terafiliasi atau dimiliki atau Karena pola demikian, sementara pemerintah dikendalikan oleh kedua grup tersebut. tidak pernah menindaknya meski tak sedikit desakan mengenainya, industri kebun kayu ini Karena pola demikian, sementara pemerintah menjadi tempat yang subur terhadap integrasi tidak pernah menindaknya meski tak sedikit vertikal dan horizontal penguasaan. Akibatnya, desakan mengenainya, industri kebun kayu ini meski terdapat 297 perusahaan kebun kayu, menjadi tempat yang subur terhadap integrasi namun seluruhnya sedemikian terintegrasi. vertikal dan horizontal penguasaan. Akibatnya, Bahkan, bila ditelisik lebih jauh ke penguasaan meski terdapat 297 perusahaan kebun kayu, pabriknya yang mana penguasaan kedua namun seluruhnya sedemikian terintegrasi. grup ini ≥ 90%, praktis industri ini berupa Bahkan, bila ditelisik lebih jauh ke penguasaan monopsoni atau duopoli karena penguasanya pabriknya yang mana penguasaan kedua hanya dua: Sinarmas dan APRIL. grup ini � 90%, praktis industri ini berupa monopsoni atau duopoli karena penguasanya hanya dua: Sinarmas dan APRIL. hutan untuk sawit Secara regulasi, dimungkinkan pengubahan 1. Korporasi penikmat pelepasan kawasan kawasan hutan menjadi peruntukan non- hutan untuk sawit kehutanan, yang bila dikeluarkan dari kawasan Secara regulasi, dimungkinkan pengubahan hutan disebut sebagai pelepasan kawasan kawasan hutan menjadi peruntukan non- hutan. Hingga Juni 2022, pelepasan kawasan kehutanan, yang bila dikeluarkan dari kawasan hutan mencapai 8.514.921 hektare, baik hutan disebut sebagai pelepasan kawasan untuk perkebunan (sawit, kakao, karet, dll), hutan. Hingga Juni 2022, pelepasan kawasan transmigrasi, perluasan kota, pembangunan hutan mencapai 8.514.921 hektare, baik bandara dan lain sebagainya. untuk perkebunan (sawit, kakao, karet, dll), transmigrasi, perluasan kota, pembangunan Ditelisik lebih dalam, pembangunan kebun bandara dan lain sebagainya. sawit merupakan porsi terbesar dalam pelepasan kawasan hutan selama ini. Tercatat Ditelisik lebih dalam, pembangunan kebun seluas 6 juta hektare pelepasan kawasan hutan sawit merupakan porsi terbesar dalam untuk perkebunan, atau 71% dari seluruh pelepasan kawasan hutan selama ini. Tercatat pelepasan kawasan hutan. seluas 6 juta hektare pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, atau 71% dari seluruh Perlu ditegaskan bahwa pelepasan kawasan pelepasan kawasan hutan. hutan untuk perkebunan sawit ini sepenuhnya untuk korporasi. Penegasan ini diperlukan Perlu ditegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit ini sepenuhnya untuk korporasi. Penegasan ini diperlukan b. Korporasi sawit Monokultur sawit adalah salah satu komoditas yang b. Korporasi sawit perluasannya meningkat pesat di Indonesia, terutama sejak 2000. Bila pada 2000 luas tanaman sawit di Monokultur sawit adalah salah satu komoditas yang perluasannya meningkat pesat di Indonesia, terutama Grafik 4. Dominasi dan kepemilikan korporasi pada industri sawit. Grafis yang disalin sepenuhnya dari Trase.Earth ini memperlihatkan secara gamblang bagaimana dominasi korporasi sawit secara vertikal dari hulu ke hilir, dari sejak 2000. Bila pada 2000 luas tanaman sawit di perkebunan ke pabrik (mills) kemudian ke kilang (refineries) hingga ke perdagangan ekspor produk sawit. SAWIT PABRIK KILANG EKSPOR 16.822.834 hektare 16.822.834 hektare 84.594.237 84.594.237 CPO-EQ ton/tahun CPO-EQ ton/tahun 45.817.162 45.817.162 CPO ton/tahun CPO ton/tahun CPO: 10.584.046 ton CPO: 10.584.046 ton RPO: 20.290.036 ton RPO: 20.290.036 ton 38.086 konsesi 38.086 konsesi 1.093 pabrik 1.093 pabrik 85 kilang 85 kilang 61 pelabuhan 61 pelabuhan 1.739 perusahaan 1.739 perusahaan 874 perusahaan 874 perusahaan 57 perusahaan 57 perusahaan 352 eksportir 352 eksportir 187 grup 187 grup 178 grup 178 grup 25 grup 25 grup 55 grup 55 grup Sumber data: "Kepemilikan dan dominasi korporasi pada rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia" dipublikasi di trase.earth pada Januari 2020. Grafik 4. Dominasi dan kepemilikan korporasi pada industri sawit. Grafis yang disalin sepenuhnya dari Trase.Earth ini memperlihatkan secara gamblang bagaimana dominasi korporasi sawit secara vertikal dari hulu ke hilir, dari perkebunan ke pabrik (mills) kemudian ke kilang (refineries) hingga ke perdagangan ekspor produk sawit. Sumber data: "Kepemilikan dan dominasi korporasi pada rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia" dipublikasi di trase.earth pada Januari 2020.
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 11 Grafik 5. Sepuluh besar grup usaha yang mendapatkan pelepasan kawasan hutan untuk membangun kebun sawit. Kesepuluh korporasi ini menikmati 29% pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit. PTPN 589.278 hektare Sime Darby 180.935 Royal Golden Eagle 166.706 Astra Agro Lestari 152.068 Sinar Mas 136.380 Korindo 106.945 Musim Mas 106.732 KPN Corp 92.542 Lainnya 4.318.483 First Resources 85.950 Incasi Raya (Gunas) 82.999 Sumber data: Identifikasi grup usaha berdasarkan Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya non- kehutanan hingga 2022, diakses pada . karena hingga saat ini pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tampaknya alergi terhadap kebun sawit rakyat. Terbukti dari tidak adanya satu meter persegi pun pelepasan kawasan hutan untuk sawit rakyat. Jangankan untuk pembangunan kebun sawit rakyat baru, bahkan terhadap tutupan sawit rakyat yang arealnya telah turun-temurun mereka kelola - namun secara sepihak dimasukkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah - pun belum ada yang dilepaskan hingga publikasi ini dirilis. di dalam kawasan hutan pembangun tersebut wajib juga beroleh pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam konteks perkebunan sawit, sesiapa beroleh IUP adalah pekebun yang memiliki lahan di atas 25 hektare (karena untuk perkebunan di bawah luas itu mekanismenya bukan perizinan, tapi registrasi oleh pemerintah). Hingga saat ini, tidak ada individu pemilik IUP sawit di Indonesia. Artinya, para pemilik HGU sawit di Indonesia bisa dipastikan adalah korporasi. 2. Korporasi penikmat HGU sawit Hak Guna Usaha (HGU) adalah salah satu jenis alas hak yang diberikan pemerintah terhadap lahan di Indonesia. Khusus untuk kebun sawit, HGU merupakan bentuk terakhir mekanisme penguasaan lahan, karena sebelumnya terhadap lahan dan pemegang HGU tersebut harus mendapat, secara berurut, izin lokasi (IL) dan izin usaha perkebunan (IUP). Bila areal pembangunan kebun sawit tersebut berada c. Korporasi tambang Pada Juli 2022, tercatat 10 juta hektare konsesi tambang yang tercatat di sistem pemerintah, Minerba One Data Indonesia (MODI). Sebagaimana ditunjukkan Grafis x, konsesi ini melonjak di zaman kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY sendiri adalah menteri pertambangan dan energi pada
12 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI Grafik 6. Sepuluh besar pemilik HGU sawit. Dari total 7,4 juta hektare HGU sawit di Indonesia, 1,9 juta hektare, atau 26%, dikuasai oleh sepuluh korporasi. PTPN 404.920 hektare Astra Agro Lestari 187.752 Sime Darby 176.506 First Resources 168.387 Lainnya 5.496.282 Sinarmas Group 307.176 Wilmar 200.868 KPN Corp 142.214 Salim 137.877 Musim Mas 136.732 Triputra Agro Persada 127.856 Sumber data: Kompilasi data Hak Guna Usaha oleh Auriga Nusantara. kepresidenan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri. Bila sebelumnya jumlah izin pertambangan mencapai 11 ribu izin, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menginisiasi kordinasi dan supervisi pencegahan korupsi sektor pertambangan mineral dan batubara (Korsup Minerba) jumlahnya menyusut drastis, karena banyak yang dicabut, hingga kini menjadi 6,5 ribu izin. Namun demikian, sebagaimana tercatat di MODI, tidak ada sama sekali izin usaha pertambangan rakyat yang diterbitkan hingga saat ini. Bukan hal yang mengejutkan, karena hingga saat ini pemerintah bahkan belum menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat (WIPR) sebagai basis untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat. d. Korporasi lintas sektor Pada era Orde Baru, konsesi tambang cenderung berskala besar, melalui Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan mineral, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pada era reformasi, terjadi "pemberontakan" perizinan oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan izin- izin tambang skala kecil-menengah melalui Kuasa Pertambangan (KP). Oleh UU Minerba 4/2009 baik KK, PKP2B, maupun KP ini dilebur menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), meski hingga sekarang proses peleburan tersebut belum sepenuhnya selesai, sehingga masih ada berbagai KK dan PKP2B yang masih aktif. "Kemurahan hati" pemerintah kepada korporasi ternyata tidak hanya untuk penguasaan sektor tertentu, tapi bahkan lintas sektor. Akibatnya, dominasi (sebuah) korporasi tidak hanya secara vertikal, tapi bahkan secara horizontal, bukan hal aneh di Bumi Pertiwi. Wilmar, sebagai misal, selain menguasai lahan kebun sawit (termasuk perusahaan industri dan perdagangannya) juga memiliki perusahaan pertambangan.
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 13 Grafik 7. Sepuluh besar korporasi tambang di Indonesia. Seperlima izin tambang saat ini dimiliki/dikuasai oleh 10 grup usaha. Dua perusahaan milik BUMN, PT Timah dan PT Antam, menempati urutan teratas. Keduanya menguasai lahan tambang hampir sejuta hektare. TIMAH 487.516 hektare ANTAM 454.885 ADARO 307.949 BUMI 257.237 DSSA 164.937 PTFI 126.903 VALE HARITA 118.104 94.990 Lainnya 7.924.715 BAYAN RESOURCES 91.901 INDIKA 91.437 Sumber data: identifikasi WIUP yang diperbarui hingga Juli 2022, diakses di pada Agustus 2022 Grafik 8. Contoh korporasi yang menguasai lahan lintas sektor di Indonesia. Grafis ini menunjukkan bahwa pemerintah selama ini, disadari atau tidak, bekerja untuk sebesar-besar kemakmuran korporasi. Sampoerna Agro Hutan, Sawit 157.449 Hasnur Hutan, Sawit 80.816 Rajawali Corp Tambang, Sawit 188.699 Astra Tambang, Sawit 447.389 Korindo Sawit, Hutan 919.642 Bakrie Tambang, Sawit 339.321 Triputra Grup Tambang, Sawit 134.818 Sinarmas Group Tambang, Hutan, Sawit 3.065.215 BUMN Tambang, Hutan, Sawit 2.060.062 Mitra Jaya Group Hutan, Tambang 160.071 Djarum Hutan, Sawit 380.697 APRIL Group Sawit, Hutan 1.655.117 Toba Bara Tambang, Sawit 9.183 Harita Tambang, Sawit 213.402 Sumber data: Akumulasi penguasaan lahan oleh grup besar di sektor perkebunan sawit, tambang, dan hutan
14 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI 5. PELIT PADA (WILAYAH KELOLA) RAKYAT Dari seluruh izin pemanfaatan kawasan hutan saat ini, 19 juta hektare diberikan kepada konsesi logging, 11,3 juta hektare kepada konsesi kebun kayu, 0,5 juta hektare untuk izin pinjam pakai kegiatan pertambangan, dan 6 juta hektare yang dilepaskan untuk perkebunan sawit. Artinya, yang diberikan kepada korporasi seluruhnya seluas 36,8 juta hektare. Di sisi lain, yang diberikan kepada rakyat hanya 3,1 juta hektare. Dengan demikian, 92% alokasinya kepada korporasi, dan hanya 8% kepada rakyat. Meski demikian, alokasi kepada rakyat tersebut perlu diperiksa lebih dalam, karena ada di antaranya yang pada praktiknya justru untuk melanggengkan korporasi, yakni ruang yang dibuka oleh hutan tanaman rakyat (HTR) yang pada praktiknya untuk pemenuhan kayu bagi industri pulp & paper. Makin banyak suara, terutama dari Sumatera, yang mengindikasikan bahwa HTR pada praktiknya justru untuk keuntungan pabrik Sinarmas dan APRIL. Keseluruhan alokasi kepada rakyat ini, dan juga areal- areal yang secara empirik dikelola oleh rakyat disebut sebagai wilayah kelola rakyat (WKR). Jenis alokasi kepada rakyat dalam sistem administrasi perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat setidaknya 6 jenis, yakni hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), kemitraan kehutanan (KK), hutan tanaman rakyat (HTR), izin pemanfaatan perhutanan sosial (IPPS), dan hutan adat. Sejauh ini, alokasi terhadap keenamnya baru mencapai 2,7 juta hektare. Grafik 9. Alokasi wilayah kelola rakyat melalui skema perhutanan sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada awal pemerintahan Jokowi disebutkan adanya target perhutanan sosial (PS) seluas 12,7 juta hektare dan pelepasan kawasan hutan produksi konversi menjadi tanah untuk reforma agraria (TORA) seluas 4,1 juta hektare. Hingga kini, delapan tahun rezim Jokowi berkuasa, selain alokasi terhadap korporasi jauh lebih besar ketimbang kepada rakyat, tapi pemenuhan janji kampanye ini baru 21% dari target. 1.845.648 hektare 708.823 248.567 150.032 75.798 35.929 Hutan Desa Hutan Kemasyarakatan Kemitraan Kehutanan Hutan Tanaman Rakyat Hutan Adat Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Sumber data: Data Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) yang dikeluarkan oleh KLHK diupdate pada 2022, diunduh dari sigap.menlhk pada Juli 2022.
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 15 Grafik 10. Akumulasi penguasaan lahan oleh Korporasi berbanding dengan Wilayah Kelola Rakyat. 93% alokasi lahan diberikan kepada korporasi, dan hanya 7% kepada rakyat. Alokasi penguasaan lahan oleh korporasi terbesar berada di Pulau Kalimantan yaitu 46% dari total seluruh alokasi lahan. Kalimantan 24.735.733 1.070.350 Sulawesi 2.211.698 342.233 Maluku 2.274.567 227.888 Sumatera Wilayah Kelola Korporasi 11.938.344 Wilayah Kelola Rakyat 910.968 Papua 8.589.282 169.665 Jawa-Bali-Nusa 682.380 343.693 Sumber data: 1. Luas izin logging diperoleh melalui pengolahan data Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Alam (PBPH-HA) yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2022, diakses di services. 2. Luas izin kebun kayu diperoleh melalui pengolahan data Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman (PBPH-HT) yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2022, diakses di 3. Luas Izin perkebunan sawit mengacu pada luas pelepasan kawasan hutan untuk budidaya non-kehutanan hingga 2022, diakses pada dan pengolahan data Hak Guna Usaha (HGU) yang dikumpulkan oleh Auriga Nusantara. 4. Luas izin pertambangan diperoleh melalui pengolahan data wilayah izin pertambangan (WIUP) Juni 2022 yang dipublikasi oleh Kementrian Ekonomi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), diakses pada Di sisi lain, banyak WKR yang diajukan untuk secara formal mendapat pengakuan negara yang masih terhambat saat ini, seperti pengajuan hutan adat. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat adanya 19,5 juta hektare hutan adat yang secara empirik dikelola masyarakat adat di Indonesia. Selain itu, banyak juga pengelolaan oleh masyarakat lokal yang juga belum diterbitkan perizinan atau alokasinya oleh pemerintah. Pengalokasian oleh pemerintah yang secara sembrono dan sepihak kepada korporasi mengakibatkan meruaknya konflik agraria di banyak daerah, dan turut mempersulit pemberian izin kelola WKR selama ini (karena pada daerah tersebut pemerintah kadung menerbitkan izin kepada korporasi).
16 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI 6. REKOMENDASI Data-data yang disajikan secara ringkas di atas semestinya menjadi pijakan pemerintah untuk kembali ke amanat konstitusi, yakni mengalokasikan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Manifestasi kembali ke amanat konstitusi ini seyogianya terlihat dari alokasi lahan dan sumber daya alam yang jauh lebih banyak (dari alokasi saat ini) kepada rakyat, bukan kepada korporasi. Berkaca dari itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Auriga Nusantara merekomendasikan: Penguatan dan perlindungan wilayah kelola rakyat. Tidak hanya mempercepat pengakuan dan pemberian izin kepada WKR, tapi juga memberikan jaminan keberlangsungan terhadap izin-izin yang kini dikelola rakyat. Evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang ada saat ini. Terhadap area-area izin korporasi yang tidak dikelola semestinya secara otomatis dicabut dan dikembalikan ke rakyat. Terhadap area yang berkonflik (korporasi vs masyarakat adat/lokal) pemerintah semestinya menjadi wasit yang melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Pun, remedy atau kompensasi harus disediakan kepada rakyat yang telah menjadi korban perampasan hak kelola selama ini. • Adanya kebijakan afirmasi yang menghentikan penambahan izin baru terhadap korporasi yang sudah terlalu besar penguasaan lahan dan atau dominasinya terhadap industri sektoral. Penguasaan korporasi lintas sektor semestinya dibatasi atau bahkan ditiadakan, karena itu terhadap korporasi-korporasi yang kini penguasaan lahannya terlalu besar dan atau lintas sektor semestinya tidak diperkenankan mengajukan izin baru atau pemerintah menutup ruang penambahan area kelolanya. Evaluasi mendasar dan menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja dan atau turunannya yang kini lebih berpihak kepada korporasi dibanding kepada rakyat. UU Cipta Kerja sejauh ini tidak hanya menuai kritik, tapi bahkan telah banyak merampas ruang kelola rakyat. Hal ini semestinya direspon dengan membatalkan regulasi tersebut atau memperbaikinya agar pro-rakyat. Pemerintah dan DPR RI semestinya membaca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan jeda terhadap penerbitan regulasi turunan UU Cipta Kerja, sebagai momentum menyisir ulang narasi dalam UU Cipta Kerja dan atau regulasi turunannya guna mendeteksi dan memperbaiki bagian-bagian yang tidak berpihak kepada rakyat.
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 17
18 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI 7. CERITA DARI KAMPUNG Distribusi akses pengelolaan atas lahan yang memuliakan korporasi namun meminggirkan rakyat tidak hanya menghasilkan ketimpangan. Ketidakadilan ini menciptakan kebangkrutan ekologis, sistem sosial, dan ekonomi di kampung- kampung yang hutan, tambang, dan lahannya diekstraksi oleh korporasi. Namun di tengah kebangkrutan tersebut, masih ada kampung-kampung dengan alam yang relatif terjaga dan dapat mendukung sistem sosial serta ekonomi masyarakat yang hidup di dalamnya. Ini tidak lepas dari peran masyarakat dalam mengelola dan merawat ruang hidupnya, serta melawan upaya-upaya korporasi yang hendak masuk dan mengeksploitasi wilayah kelola mereka. Tulisan di bawah ini akan menggambarkan bagaimana kebangkrutan masyarakat berlangsung akibat ulah korporasi dan bagaimana kekuatan masyarakat membuat alam masih terjaga. Ceritanya berasal dari lima wilayah yang mewakili pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia. Kisah dibuka oleh Mahmud Ici yang menceritakan keadaan masyarakat Kawasi di Pulau Obi yang hidup dan sumber hidupnya dihancurkan tambang nikel PT Harita. Tulisan berjudul Kampung Kawasi: Nikelnya Ditambang, Warganya Disengsarakan ini merupakan contoh ketika sumber daya alam diserahkan ke perusahaan besar. Tambang nikel adalah bahan utama baterai mobil listrik yang dikampanyekan sebagai mobil ramah lingkungan. Kisahnya menjadi ironis karena proses ekstraksinya di Kawasi berlangsung sebaliknya. Aktivitas perusahaan telah menghancurkan ekosistem sungai dan merusak sumber air minum dan air kebun masyarakat. Di laut, aktivitas penambangan oleh grup PT Harita mencemari perairan dan menghancurkan mata pencaharian nelayan. Kisahnya masih akan berlanjut karena, setelah perusahaan berhasil menghancurkan kehidupan masyarakat Kawasi, tahapan selanjutnya adalah memindahkan penduduknya. Soalnya kampung Kawasi masuk wilayah konsesi Harita. Masih dari Maluku Utara, ada kisah warga Kalaodi, yang juga ditulis Mahmud Ici. Cerita bertajuk Kampung Kalaodi: Makmur dari Cengkih, Pala, dan Sayur ini menjadi pembanding untuk Kawasi, karena di Kalaodi akses terhadap sumber daya alam diberikan kepada masyarakat. Hasilnya bukan saja lingkungan tetap utuh, tapi juga menghasilkan berbagai produk bernilai tinggi yang cukup untuk menghidupi masyarakat dan pekerja dari sekitar wilayah itu secara turun-temurun. Cerita sukses juga tergambar dalam tulisan Mira Janna tentang Rammang-Rammang, ketika masyarakat diberi akses untuk mengelola dan menjaga sumber daya alamnya. Cerita sebaliknya tidak hanya terjadi di Pulau Obi. Kisah itu juga menimpa Bumi Sorowako, yang perutnya dikoyak dan nikelnya dikeluarkan oleh PT Vale Indonesia - dulu, PT International Nickel Indonesia. Didokumentasikan oleh Muhammad Riszky, ada kesamaan pola antara Sorowako dengan Obi. Nikelnya ditambang, sumber kehidupan masyarakatnya dihancurkan, lalu pindahkan mereka. Kehancuran yang lain diceritakan oleh Abdallah Naem dalam Kampung Pemaluan: Bencana Berlapis di Bakal Ibu Kota Negara. Lagi-lagi, perusahaan yang mengeruk manfaat dan warga yang harus menanggung dampaknya. Banyaknya kerusakan alam pasca-pemberian hak pengelolaan kepada perusahaan besar itu ternyata
tak membuat pemerintah belajar. Ini terlihat jelas dari semakin banyaknya izin usaha yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Motifnya apa lagi kalau bukan ekonomi. Tapi ekonomi siapa? Untuk jelasnya, mari melihat kehidupan masyarakat Long Isun di Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur, dalam tulisan Yohana Tiko berjudul Long Isun: Hutan Terjaga, Ekonomi Warga Berdaya. Hutan yang terjaga terbukti dapat menopang kehidupan mereka turun-temurun, bahkan ekonomi mereka menjadi lebih kuat ketimbang ekonomi masyarakat lain yang wilayah kelolanya telah dieksploitasi industri ekstraktif. Atau pergilah ke Cipang Kanan di Rokan Hulu, Riau. Kunni Masrohanti, Rezki Andika dan Boy Jerry menunjukkan betapa lestarinya sumber daya alam ketika dibiarkan di tangan rakyat dalam tulisan berjudul Cipang Kanan: Merawat Adat, Merawat Alam. INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 19 Yang terjadi di Long Isun dan Cipang Kanan bertolak belakang dengan yang dialami Suku Akit Di Kepau Baru, semata-mata karena di sana ada perusahaan ekstraktif. Kisahnya diceritakan Boy Jerry Even Sembiring dalam tulisan berjudul Kepau Baru: Suku Akit Menumpang di Tanah Sendiri . Contoh banal lainnya tentang dampak buruk kegiatan perusahaan ditulis Wahyu Eka Styawan dalam tulisan Desa Sumberagung: Yang Dihancurkan Tambang Emas Tumpang Pitu dan tulisan Wahyu Agung Prasetyo bertajuk Trenggalek: Akibat Emas Setitik, Trenggalek Bisa Rusak Seluruhnya. Namun, sungguhpun ada perbedaan sejauh bumi dan langit ketika sumber daya alam dikelola masyarakat dan dikelola korporasi ekstraktif, pemerintah tetap ngotot untuk memberikan izin kepada perusahaan- perusahaan untuk beroperasi, dengan mengabaikan fakta bahwa kerusakan yang mereka bikin tak bakal bisa dipulihkan. Padahal negeri ini siapa punya?
20 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI KAMPUNG KAWASI Nikelnya Ditambang, Warganya Disengsarakan Mahmud Ici - CEO Maluku Utara NAMANYA Desa Kawasi, berada di kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Malut). Desa yang berpenduduk 208 kepala keluarga dengan 971 jiwa ini berasal dari etnis Galela-Tobelo, dua etnis besar di Malut. Ada klaim warga, Kawasi adalah kampung tertua di Pulau Obi dan warganya menjadi penduduk pertama yang mendiami pulau ini. Alat berat penambangan nikel berlabuh di perairan Kampung Kawasi Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Foto: Walhi Maluku Utara. Desa ini terbilang terpencil. Untuk mencapainya dari Ternate butuh tiga kali berganti transportasi. Mula-mula naik kapal ke Jikotamo. Dari Jikotamo naik ojek menuju Laiwui, ibu kota Kecamatan Obi. Lalu dari Laiwui ke Kawasi perlu waktu sejam lagi naik speedboat. Meski Laiwui dan Kawasi satu daratan, perjalanan harus menggunakan speedboat karena belum ada akses jalan darat. Perjalanan menuju
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 21 Kawasi akan melewati beberapa pulau kecil. Sebagiannya telah dikeruk oleh perusahaan. Kawasi dijepit tambang nikel sejak 2007. Bagian atasnya, yang berupa perbukitan, kini gersang. Dulunya padat oleh pepohonan hutan. Di sana kini berdiri fasilitas produksi pertambangan nikel. Di antaranya bangunan penunjang pabrik dua anak usaha Harita, PT Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT Gane Permai Sentosa (GPS). Keduanya mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) di zaman Bupati Halmahera Selatan, Muhamad Kasuba, dengan luas konsesi mencapai 5.524 hektare. Selain kedua perusahaan itu, ada tiga perusahaan lain yang terafiliasi dengan Harita dan beroperasi di atas IUP PT TBP guna menunjang kelancaran pabrik smelter bijih nikel. Perusahaan tersebut adalah PT Megah Surya Pertiwi (MSP), PT Halmahera Persada Lygend (HPL), dan PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF). Sebelum korporasi nikel datang, Kawasi adalah desa pertanian dan nelayan. Petaninya berkebun cengkih, pala, dan kelapa. Hasil panennya sebagian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian lagi dijual. Para nelayannya hidup dengan menangkap ikan saat kondisi cuaca baik. Ikan di laut dan hasil kebun melimpah. Harmoni terjaga, baik antar sesama warga maupun dengan alam. Lalu, sekitar 2001, masuk perusahaan HPH yang menebangi kayu di Kawasi. Selesai kayunya diambil, datang korporasi tambang nikel milik Harita Group pada 2007. Inilah yang merusak semua harmoni. Operasi perusahaan nikel memunculkan problem lingkungan serius. Di darat, di laut, di udara. Di udara, debu tambang dikeluhkan memunculkan masalah kesehatan. Sementara itu sungai-sungai yang sebelumnya menjadi pemberi kehidupan kini airnya tak bisa dipakai, juga karena tercemar materi tambang. Sungai Ake Lamo, misalnya. Dulu, kata Abadan Nomor, Sungai Ake Lamo tidak keruh. "Kalau hujan dan banjir (saja) paling keruh, kemudian jernih (lagi). Sungai ini jadi sumber utama air minum dan kebutuhan lainnya oleh masyarakat yang punya lahan kebun di sekitar sungai. Kini air sungai ini sudah tidak bisa lagi dikonsumsi," kata tokoh masyarakat Kawasi itu. Berkat Ake Lamo, dulu warga yang pergi ke kebun tidak perlu membawa air. Kini, warga harus menambah muatan membawa air dari kampung karena air Ake Lamo sudah keruh. "Dugaan kami karena adanya kerukan tambang," katanya suatu ketika di Kawasi.
22 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI Sungai lainnya, Kali Toduku yang lokasinya tak jauh dari perkampungan juga menghadapi masalah yang sama. Dulu airnya sangat jernih dan menjadi sumber hidup masyarakat Kawasi. "Sekarang jangankan manusia, hewan juga tidak berani mengkonsumsi air kali Toduku ini," ujar Abadan. Selain Ake Lamo dan Toduku, ada beberapa sungai lagi di Kawasi yang masuk dalam konsesi tambang. Misalnya Danau Karo, Danau dan Sungai Loji, Air Cermin, dan Air Terjun. Kali Air Terjun masih bisa digunakan untuk kebutuhan warga. Namun, ada kekhawatiran sungai ini juga bisa tercemar kerukan tambang suatu saat. Adapun Danau Karo telah diprivatisasi perusahaan untuk operasi pertambangan. Abadan mengatakan, jika air sungai keruh, artinya ada kerusakan di bagian hulunya. Kawasan hulu itu, ujarnya, masuk dalam area konsesi PT Gane Permai Sentosa (GPS) yang juga merupakan anak perusahaan dari PT Harita. Bukan hanya air yang rusak oleh aktivitas tambang. Hutan juga. "Kalau kita bicara hutan di Kawasi ini sudah tidak ada yang utuh karena semua sudah rusak dikeruk alat berat," kata Abadan. Dia bercerita, sebelum perusahaan tambang masuk, kayu untuk kebutuhan sehari- hari diperoleh dengan mudah. Kayu bakar tak perlu diambil jauh dari rumah. Begitu juga kebutuhan kayu untuk membangun rumah. Abadan pesimis keadaan di kampungnya akan membaik. Alih-alih, kampungnya terancam oleh "bedol desa". Dia bercerita, kampungnya sekarang mau dipindah karena berada di tengah-tengah kawasan industri nikel. "Waktu itu kami diundang ikut silaturahmi ke perusahaan. Ada juga Wakil Bupati Halmahera Selatan periode sebelumnya, Iswan Hasyim. Tiba-tiba di tengah acara itu mereka minta saya sebagai tokoh masyarakat menandatangani persetujuan rencana pemindahan kampung Kawasi," ujarnya. "Saya lantas minta bicara, lalu bilang: kami tidak perlu gambar- gambar rumah atau kampung itu. Yang jelas, sampai kapan pun kami tak mau pindah. Kami menolak," kata Imam Desa Kawasi itu. Padahal, dia mengakui, kehidupan di Kawasi makin susah. Yang mendapat uang hanya segelintir orang saja, yang dekat dan mau ikut kemauan perusahaan. "Kami tidak mendapatkan apa-apa," katanya lirih. Dia juga mengaku khawatir di masa depan akan terjadi bencana ekologis di kampungnya. "Dulu semua yang kita butuh ada di alam. Pangan dan ikan juga aman. Kondisi udara juga bersih sungai dan airnya masih terjaga. Sekarang semua cerita indah itu hilang," kata Abadan mengenang. Sebagai orang yang lahir besar di Kawasi, ia merasakan
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 23 betul bagaimana kala itu alam memenuhi semua kebutuhan mereka. Bukan hanya lingkungan yang luluh lantak, namun sistem sosial juga berantakan. Sebelum ada perusahaan tambang, kehidupan warga sangat tentram. Sekarang ini hidup di kampung sendiri juga sudah tidak aman. Keluhan ini disampaikan Nurhayati. Rumahnya dekat dengan pabrik. Jika ia membuka pintu dapur, ia bisa melihat dengan jelas bangunan raksasa milik Harita. "Aktivitas perusahaan sangat terasa, dari bunyi pabrik hingga debu. Waktu musim panas, debu di mana-mana, bahkan masuk dalam kamar. Kalau musim hujan banyak nyamuk," ujarnya. Nurhayati mengenangkan masa kecilnya. Rumah dan kampung waktu itu bersih. Sungai Toduku menjadi tempat bermain mereka. "Sekarang sudah tercemar sedimentasi kerukan tambang. Semua berubah seketika ketika perusahaan datang ke kampung kami," katanya. Kondisi di laut tak lebih baik dibanding di darat. Sebelum masuk perusahaan tambang, memancing ikan gampang nian. "Saya bisa bandingkan: memancing satu jam dulu sama dengan sekarang 1 hari," kata Abadan. "Dulu mengail satu jam hasilnya tidak hanya untuk makan tetapi bisa dibagi dengan tetangga dan keluarga. Sekarang ini biar 1 hari mengail di laut sekitar Kawasi ini, sulit dapat tangkapan lebih," ujarnya. Yekson, nelayan Kawasi, membenarkan cerita Abadan. "Dulu, sebelum ada perusahaan, mengail dekat-dekat saja ikan kakap atau goropa masih ada. Sekarang ini jangankan kakap, ikan-ikan kecil juga sudah sulit didapat," ujarnya. Yekson menambahkan, saat belum ada perusahaan, paling satu atau dua jam mengail, ikan sudah banyak didapat dan sudah bisa pulang. Sekarang ini, ujarnya, berjam- jam bahkan sehari penuh kadang sulit dapat ikan. Dia mencurigai biangnya adalah sedimentasi yang terbawa banjir ke laut. "Torang jaga kase bajangkar (lego sauh --red.), parahu dan jangkar tertancap dalam lumpur," katanya. "Kecurigaan saya paling kuat itu karena dampak lumpur kerukan aktivitas tambang yang dibawa banjir ke laut." Meski warga menghadapi banyak persoalan sebagai dampak dari industri nikel, warga tidak mampu berbuat banyak. "Banyak masalah mengancam torang (kami, red.) masyarakat, dari soal lingkungan dan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, tetapi torang tidak bisa protes," kata Yekson. "Manakala ada protes dorang (mereka, red.) libatkan aparat membungkam masyarakat. Kalau (kata) saya, perusahaan itu pintar," dia mengeluh. l
24 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI KAMPUNG KALAODI Makmur dari Cengkih, Pala, dan Sayur Mahmud Ici - CEO Maluku Utara ADA sebuah kampung tradisional di Hutan Tagafura, salah satu puncak bukit di Gunung Kie Matubu, Pulau Tidore, Maluku Utara. Di kampung ini warga merawat betul kearifan leluhurnya, termasuk tradisi untuk menjaga alam. Kampung itu bernama Kalaodi yang oleh warga setempat disebut Sekalaodi. Dalam bahasa Tidore maknanya "memberi petunjuk atau jalan yang benar". Namun ada juga yang menjuluki Kalaodi sebagai Kampung di Atas Awan. Untuk sampai ke Kalaodi dari Kota Tidore dibutuhkan waktu sekitar 20 menit naik kendaraan bermotor. Melewati jalan menanjak dari Kelurahan Cobodoi, hingga akhirnya tiba di kampung dengan empat dusun tersebut. Berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, kampung di lereng gunung ini secara administrasi masuk Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Menuju Kampung Kalaodi, kiri dan kanan jalan padat oleh rerimbunan pohon cengkih dan pala. Ada pula bambu dan durian. Berdasarkan data Pemerintah Kelurahan Kalaodi, kampung ini memiliki penduduk 454 jiwa atau 116 keluarga. Kalaodi berubah dari desa menjadi kelurahan pada 2007. Kampung di bagian timur Kota Tidore ini, menurut hasil pemetaan warga bersama Walhi Maluku Utara 2014, memiliki luas 2.000 hektare lebih, sudah termasuk permukiman dan perkebunan. Rumah di kampung ini rata-rata berdinding beton, beratap seng. Tapi, dulu dinding rumah warga Kalaodi rata-rata dari bambu. Seiring waktu, warga membangun rumah beton setelah akses jalan terbuka ke kampung ini. Sebelumnya ke Kalaodi hanya ada jalan kebun. Pemerintah baru membangun jalan sekira 1992. Setelah ada jalan, transportasi warga jadi lebih mudah. Sebenarnya kampung ini masuk Hutan Lindung Tagafura berdasarkan penetapan pemerintah pada 1982. Penetapan ini agak meresahkan warga karena dianggap mengekang mereka dalam berkebun. "Kampung kami ini berdiri ratusan tahun lalu. Kok tiba- tiba pemerintah datang, menetapkan sebagai hutan lindung? Waktu itu wawasan masyarakat terbatas hingga tak menolak," ucap Samsudin Ali, Sekretaris Lurah Kalaodi. Padahal, katanya,
Warga menjemur cengkih yang dipetik dari kebunnya di Desa Kalaodi, Tidore Kepulauan. Foto: Walhi Maluku Utara. INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 25 penolakan warga akan sangat beralasan karena tempat ini merupakan ruang hidup mereka yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Mantan Lurah Kalaodi, A. Riwayat Hadi, punya pendapat yang sama. Menurutnya, adalah tak adil kampungnya jadi hutan lindung. "Ratusan tahun sebelum merdeka, Kalaodi sudah ada. Kenapa kampung kami sebagai hutan lindung," katanya. Dulu, Kalaodi adalah kampung induk di Soasio, Ibu Kota Tidore. Setelah dimekarkan, kampung ini berdiri sendiri. "Pertanyaannya ketika sudah begitu lama kampung-kampung ini ada kenapa ditetapkan masuk hutan lindung?" katanya. Padahal, apapun status kawasan itu, ucap Riwayat, warga tetap menjaga alam dan lingkungan. Hanya saja, dengan status hutan lindung sekarang, warga terkekang. Misalnya kala mau membuka kebun maupun lahan pertanian. Berdasarkan Data Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan, luas hutan lindung Tagafura mencapai 2.513.08 hektare. Wilayahnya berada di tiga kecamatan yakni Tidore Selatan, Tidore Timur, dan Tidore Utara. Nah, di tengah hutan lindung ini ada Kalaodi. Sebenarnya keterbatasan lahan di wilayah ini sudah terbaca sejak lama. Itulah alasan sebagian bertransmigrasi ke beberapa desa di Kecamatan Oba, Halmahera, sejak 1960.
26 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI Kampung Cengkih dan Pala Meski mengelola hutan yang terbatas karena berada dalam Hutan Lindung Tagafura, Kalaodi kaya dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Jenisnya beragam, dari bambu, cengkih, hingga pala. Dua tanaman yang disebut terakhir yang paling banyak. Tanaman penting ini menjadi sumber pendapatan warga dan menghiasi halaman rumah hingga ke lereng-lereng bukit. Di sela-sela pala dan cengkih warga menanam kenari, kayu manis, durian, dan pinang. "Penghasilan utamanya pala dan cengkih. Semua kebun warga ditanami tanaman ini," kata Hamzah Falilat, tokoh Pemuda Kalaodi. Agustus hingga September mestinya jadi musim panen raya untuk cengkih. Sayangnya, karena kondisi iklim tidak menentu, hanya sedikit pohon cengkih yang berbuah. "Memang ada buahnya, tetapi kita tidak bisa panen karena berada di ujung- ujung cabang. Ada yang dibiarkan jadi polong," kata Hamzah. Padahal jika sedang musim panen, jalanan di kampung Kalaodi dipenuhi cengkih yang sedang dijemur di atas aspal. Setiap musim panen, Kalaodi menghasilkan cengkih dan biji pala yang tidak sedikit. "Kami tak menghitung pasti. Tapi bisa puluhan bahkan ratusan ton masuk ke Kota Tidore. Lahan pala dan cengkih sampai ratusan hektare," jelasnya. Jika cengkih dan pala menjadi tanaman utama, bambu menjadi pelindung tebing dan lahan yang sangat miring. "Bambu untuk menahan erosi, selain untuk bangunan juga kerajinan," ujar Hamzah lagi. Menurut Hamzah, bambu sekarang sudah jarang jadi bahan membangun rumah. Warga menjadikan bambu sebagai bahan baku kerajinan, seperti saloi (semacam keranjang ibu-ibu ketika ke kebun) ataupun tolu (sejenis topi lebar pelindung kepala) dari hujan dan panas. "Sekarang sebagian ibu-ibu memanfaatkan bambu untuk kerajinan dijual ke pasar," katanya. Kalaodi juga pusat durian. Kala memasuki musim durian, Tidore akan dibanjiri durian Kalaodi. Durian Kalaodi terkenal di Kota Tidore. Tak hanya dijual di pasar Tidore, durian Kalodi juga di pasarkan ke Ternate. Miliaran Rupiah Kampung Kalaodi akan "mandi uang" kala panen cengkih tiba. Pekerja pemetik cengkih dari berbagai tempat pun berbondong-bondong datang ke kampung ini. Mereka tidak hanya berasal dari Tidore, tapi juga Halmahera, Ternate, bahkan dari Maluku dan Sulawesi Utara. Mereka datang dan bekerja karena petani Kalaodi tak sanggup memanen sendiri hasilnya, saking banyaknya. Tiap KK yang memiliki
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 27 ratusan pohon cengkih butuh tenaga kerja tambahan untuk mempercepat panen agar buah cengkih tak mekar di pohon atau, dalam istilah orang Maluku Utara, cengkih bapolong. Ke-116 KK di Kalaodi, seluruhnya memiliki pohon cengkih dan pala. Pohon cengkih yang mereka punya antara 100 hingga 150 pohon. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sekali musim besar antara 5 hingga 10 orang. Mereka diberi upah harian atau bagi hasil. "Semua tergantung kesepakatan dengan pemilik cengkih, apakah dibayar harian atau sistem bagi hasil. Istilahnya harian lepas dan harian tampung," kata Samsudin. Para pekerja ada yang menetap di Kalaodi ada juga yang pulang pergi. Yang pulang pergi, tiketnya ditanggung oleh pemilik cengkih. Untuk gaji harian, per hari dibayar Rp 150 ribu ditambah ongkos transportasi. Dari jumlah tenaga kerja yang masuk ke Kalaodi rata-ratakan per KK mengambil 5 sampai 10 tenaga kerja. Artinya dalam satu kali musim panen ada sekira 1.000 tenaga kerja. Jika dikali Rp 150 ribu dalam 10 hari berarti per orang mendapatkan sekira Rp 1,5 juta. Jika dikalikan 1000 tenaga kerja maka dalam satu kali musim panen uang yang digunakan membayar tenaga kerja saja mencapai Rp1,5 miliar lebih. Itu belum ditambah uang transportasi yang dikeluarkan pemilik cengkih. Sementara itu, hasil cengkih yang didapatkan untuk satu kali musim panen raya dari tiap KK rata rata 500 kilogram hingga 1 ton. Artinya dalam sekali musim panen besar ada 50 hingga 100 ton cengkih dihasilkan petani Kalaodi. Jika 50 ton cengkih saja yang dihasilkan dari Kalaodi, maka dikalikan harga saat ini per kilogram antara Rp 120 sampai Rp 125 ribu, uang yang dihasilkan dari kampung ini tiap musim panen sudah di atas Rp6 miliar. Jika ditotalkan dengan sewa tenaga kerja yang bekerja di Kalaodi maka dalam satu kali musim panen uang yang dihasilkan hampir menyentuh Rp 10 miliar. Ini belum termasuk hasil pala yang setiap tahun dipanen tiga kali. Samsudin mengatakan tak bisa menghitung hasil pala masyarakat secara riil karena termasuk dalam pendapatan harian para petani, baik pala yang dipetik langsung atau yang dipungut setelah jatuh ke tanah. Selain itu, "Kalau pala itu sulit kami kalkulasi karena dalam tiga kali musim panen itu kadang berbuah lebat kadang juga sedikit," dia menjelaskan. Yang sedang tak menentu bukan hanya panen pala, tapi juga cengkih. Di Kalaodi sudah hampir tiga tahun cengkih belum berbuah lagi. Musim cengkih besar terakhir pada 2019 dan belum juga berbuah hingga 2022 ini. Penyebabnya, kata Samsudin, perubahan iklim. "Musim hujan dan panas tidak menentu seperti dulu lagi. Ini
28 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI membuat cengkih tidak berbuah," katanya. Meski begitu, para petani di Kalaodi masih mendapatkan uang dari menanam tanaman bulanan seperti pisang, tomat, cabe, serta berbagai jenis sayuran. Dari hasil menjual pala dan tanaman bulanan itu warga dapat memenuhi biaya pendidikan dan kesehatan. "Sekarang ini kalau belum musim cengkih tetap panen pala dan menanam hortikultur," kata Samsudin. Tata kelola hutan Sejak kawasan ini masuk hutan lindung, warga tak lagi membuka perkebunan baru. Namun jauh sebelum itu, masyarakat membuka lahan berdasarkan kelompok masyarakat. Mulai kebun pemuda, kebun kampung atau lingkungan, dan kebun mesjid serta sarana desa. "Pembagian lahan kelola ini sejak dulu, sejak 1970-an. Kebun-kebun itu milik komunal berdasarkan kelompok dengan tanaman cengkih dan pala," kaya Samsudin. Masing-masing lahan kelola itu ditanami pala dan cengkih seluas dua hektare. Di kebun pemuda, ada cengkih 200 pohon. Hasil kebun ini sebagian besar untuk pembangunan kampung. "Di samping jalan, dekat tebing, dibuat pagar tembok sebagai pengaman, sepanjang 200 meter. Itu hasil panen kebun cengkih pemuda dalam beberapa tahun." Begitu juga kebun masjid ditanami cengkih dan pala untuk kebutuhan masjid. Kebun kampung atau lingkungan menjadi pendapatan desa pada masing- masing lingkungan. Kalaodi memiliki empat lingkungan, berjarak masing-masing sekira dua kilometer, dipisahkan lahan kebun warga. Empat lingkungan itu masing-masing Swom di bagian timur, Dola yang menjadi pusat pemerintahan kelurahan di daerah Puncak, Kola berada di timur, dan Gulili di bagian utara. Masing-masing lingkungan memiliki lahan kelola sendiri. "Warga hanya berhak memakai untuk tanaman tahunan. Lahannya milik komunal. Kita hanya memiliki tanaman," kata Darwin Abdurahman, tokoh masyarakat Kalaodi. l
Sumber air yang digunakan masyarakat adat Koronsi'e Dongi. Foto: Walhi Sulawesi Selatan INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 29 SOROWAKO 54 Tahun Nelangsa karena Vale Muhammad Riszky - WALHI Sulawesi Selatan SEPERTI pepatah "kambing punya susu, sapi punya nama", warga Sorowako punya nikel, korporasi yang menangguk manfaatnya. Bahkan Sorowako hanya merasakan sengsaranya saja. Adalah PT Vale Indonesia yang beroperasi di sana. Perusahaan ini berdiri sejak Juli 1968. Semula bernama PT International Nickel Indonesia, perusahaan ini merupakan salah satu pemain besar tambang nikel di dunia. Beberapa media mengungkap PT Vale Indonesia memasok 5% industri nikel secara global. Sejak 2014, Kontrak Karya PT Vale Indonesia diamandemen dengan luas konsesi sebesar 118.017 hektare. Konsesi terbesarnya di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan luas mencapai 70.566 hektare. Pada 2021 produksi nikelnya mencapai 65.388 metrik ton, hasil ini turun dibandingkan 2020 sebesar 72.237 metrik ton.
30 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI Besarnya industri tambang nikel PT Vale Indonesia berdampak luas terhadap kondisi ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya di Sorowako. Ironis dengan kontribusi PT Vale Indonesia terhadap pendapatan negara, dan sumbangan nikelnya untuk sumber energi yang diklaim bersih, tambang ini adalah kisah nelangsa di bumi Sorowako. Marginalisasi Masyarakat Adat Karonsi'e Dongi Masyarakat adat Karonsi'e Dongi merupakan salah satu masyarakat adat yang bermukim di Sorowako secara turun-temurun. Namun, pada saat pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) tahun 1957, warga dipaksa bermigrasi ke Sulawesi Tengah demi mempertahankan keyakinan mereka. Pada 1967, setelah pemberontakan DI/TII padam, mereka datang kembali ke tanah leluhurnya di Sorowako. Namun saat itu bangunan tempat tinggal mereka hanya tersisa reruntuhan. Mereka pun kembali ke Sulawesi Tengah. Naasnya, sejak 1968 bersamaan dengan Kontrak Karya PT Inco (2011 berubah menjadi PT Vale Indonesia) wilayah mereka masuk konsesi perusahaan. Tahun 1975 masyarakat adat Koronsi'e Dongi mulai memperjuangkan tanah leluhur mereka untuk ditinggali kembali. Tapi justru sejak saat itu alih fungsi lahan semakin massif terjadi. Kampung Dongi pun diubah menjadi lapangan golf dan tempat training mengemudi, persawahannya diubah menjadi kantor administrasi. Berdasarkan catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sejak 2005 PT Vale melakukan berbagai upaya agar masyarakat adat Koronsi'e Dongi keluar dari tanah leluhurnya. Misalnya, pada 2010 PT Vale membangun 57 rumah di kampung Dongi dan 57 rumah pula di desa Ledu-ledu guna memindahkan masyarakat adat. Namun masyarakat adat Koronsi'e Dongi menolak upaya tersebut karena tidak ingin meninggalkan tanah leluhurnya. Negara juga tak memenuhi hak dasar masyarakat adat Koronsi'e Dongi untuk mendapatkan air bersih dan energi. Alhasil, masyarakat adat harus pergi ke sungai kecil di dekat kampung mereka untuk mendapatkan air bersih. Sungai ini jika hujan turun airnya berubah menjadi coklat. Saat musim kemarau tiba, debit air di sungai menjadi sangat sedikit sehingga beberapa masyarakat memanfaatkan air sumur. Adapun untuk mendapatkan energi listrik, masyarakat memenuhi secara swadaya dengan menggunakan trafo. Pada 2015 Komnas HAM pernah turun ke Kampung Dongi untuk mengupayakan agar akses listrik dapat masuk, namun baru berselang enam tahun kemudian masyarakat adat Koronsi'e Dongi bisa mengakses listrik PLN.
Poster protes oleh Walhi Sulawesi Selatan mendesak perlindungan terhadap hutan Sulawesi, termasuk di Luwu Timur. Foto: Walhi Sulawesi Selatan. INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 31 Perjuangkan Hak, Dihadiahi Jeruji Besi Pada Maret 2022, selama delapan hari (2-10 Maret) masyarakat adat serta beberapa organisasi lokal di Luwu Timur melakukan aksi protes untuk menuntut hak-hak mereka. Aksi ini adalah lanjutan dari aksi yang mereka lakukan pada Januari 2022. Mereka melakukan aksi lanjutan sebab PT. Vale Indonesia menolak tuntutan mereka. Pada hari kedelapan, 10 Maret 2022, tiga orang pejuang HAM dan pembela masyarakat adat ditangkap oleh polisi atas tuduhan penghasutan, pengrusakan, dan penganiayaan secara bersama-sama. Mereka yang ditahan yakni Hamrullah, Renaldy, dan Nimrod Sibanti. Hingga sekarang ketiganya didampingi oleh Koalisi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Lingkar Tambang PT Vale Indonesia. Tim hukum mengungkapkan apa yang dituduhkan kepada Hamrullah, Renaldy, dan Nimrod Sibanti tidak terbukti. Sidang pembelaan yang dilakukan pada Selasa (19/07/2022) mengungkap fakta persidangan tidak dapat membuktikan mereka bersalah. Dalam sidang lanjutan pada Selasa (26/07/2022), tim hukum mengatakan Jaksa Penuntut Umum terkesan asal menyanggah, tidak disertai dengan argumentasi yang valid, tidak lebih hanya menyampaikan kembali apa yang telah dituntut. Namun,
32 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI sidang putusan pada Senin (01/08/2022) memutuskan bahwa Hamrullah dan Nimrod Sibanti bersalah dengan vonis 6 bulan sedangkan Renaldy terbukti tidak bersalah. Hutan-hutan yang hilang Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan WALHI Sulawesi Selatan, deforestasi hutan hujan Sulawesi Selatan di Blok Sorowako telah mencapai 4.449,22 hektare. Selain itu adanya kegiatan di luar konsesi sebesar 3,97 hektare. Hal ini menandakan kurangnya pengawasan terhadap PT Vale Indonesia dan aktivitas pertambangannya. Salah satu lokasi pertambangan nikel PT Vale Indonesia di Blok Sorowako (dok. WALHI Sulsel) Jika melihat sumber energi yang digunakan, PT Vale Indonesia juga masih menggunakan energi kotor batubara sebanyak 60 persen. Hal ini sangat kontras dengan pernyataan Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Febriany Eddy, yang mengatakan komitmen perusahaannya untuk menjaga bumi. Menurut WALHI Sulawesi Selatan, PT Vale Indonesia juga menutup akses informasi publik, khususnya bagi masyarakat adat maupun lokal. Beberapa informasi yang wajib diketahui dan diberikan kepada publik adalah rencana kerja pertambangan, rencana dan hasil pemantauan, pengelolaan dan pemulihan lingkungan, hingga rencana dan hasil pemberdayaan masyarakat. PT Vale Indonesia juga tidak mempublikasikan jenis dan kandungan mineral, khususnya ke pabrik Sumitomo Corporation. Cara yang digunakan dalam pemurnian nikel dan pengelolaan limbah di air dan udara juga tidak dipublikasikan secara transparan. Selain itu PT Vale melakukan pengabaian hak-hak masyarakat adat Koronsi'e Dongi. Bahkan, saat masyarakat adat dan pejuang lingkungan berusaha mendapatkan hak-haknya, aparat menerapkan cara represif dan antidialog hingga tiga aktivis dijerumuskan ke jeruji besi. Itulah kisah nelangsa Bumi Sorowako. l
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 33 KAMPUNG SALENRANG Ekonomi Tandingan Melestarikan Karst Mira Janna - WALHI Sulawesi Selatan Rammang-Rammang di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, memasuki usia ke tujuh sejak ditetapkan sebagai kawasan wisata pada 2015. Inilah buah dari jerih payah panjang warga yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Salenrang (PRS)1 melawan perusahaan tambang marmer sejak izin dikeluarkan pada 2007 hingga izin perusahaan itu dicabut pada 2013. Keyakinan bahwa ekosistem karst menjadi penopang kehidupan menjadi dasar perlawanan PRS terhadap perusahaan. Menurut warga, ekosistem karst adalah penampung cadangan air. Jika kawasan karst lestari maka ketersediaan air tanah, kekayaan arkeologi, hingga keunikan geomorfologi serta biodiversitasnya akan tetap terjaga. Ekosistem karst juga memiliki fungsi mitigasi perubahan iklim dan penyeimbang lingkungan dari bencana ekologis. Terjadinya proses karstifikasi dan fotosintesis dalam tutupan vegetasi pada karst mampu menyerap karbondioksida (CO2). Pada proses karstifikasi, karst dapat menguraikan batu gamping (CaCO3). Jika 1 ton CaCO3 terurai dalam proses karstifikasi, maka karst mampu menyerap 0,12 ton CO2 di atmosfer. Oleh karena itu kawasan karst dianggap menjadi salah satu ekosistem penyeimbang iklim. Melawan Ekonomi Ekstraktif Sebelum dikenal melalui industri pariwisatanya, Desa Salenrang, yang terletak di Kecamatan Bontoa, adalah sejarah ekonomi ekstraktif. Izin eksplorasi pertambangan marmer pertama di Desa Salenrang ditetapkan pada 2007 dan ditingkatkan menjadi izin operasi produksi pada 2010. Ada tiga lokasi penambangan di wilayah tersebut, yaitu Gunung Baraka, Belaka, dan Hutan Batu. Luas keseluruhannya kurang lebih 100 hektare. Menurut masyarakat setempat, di wilayah Baraka, tambang sudah sempat beroperasi. Pemilik konsensi, PT. Grasada, sudah membuat jalan untuk memudahkan operasi perusahaan. Namun, bukan perusahaan yang paling sulit dilawan saat masyarakat Salenrang berjuang melestarikan karst-nya. Pihak yang paling sulit dikendalikan justru 1 Persatuan Rakyat Salenrang (PRS) adalah wadah perjuangan masyarakat Desa Salenrang.
34 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI tetangga mereka sendiri yang pro-tambang, sebab mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Kerap masyarakat yang pro-tambang melakukan intimidasi dan bahkan pengancaman dengan senjata tajam kepada masyarakat yang menolak kehadiran perusahaan. Mereka yang pro-tambang menganggap penolakan masyarakat dapat mengancam pekerjaan mereka di perusahaan. Meskipun begitu, masyarakat antitambang tetap melakukan gerakan perlawanan. Salah satunya dengan membentuk PRS. Berhasil mendapat dukungan publik, PRS sukses mendesak pemerintah untuk mencabut izin pertambangan marmer pada 2013. Sejak itu masyarakat Salenrang membangun ekonomi tandingan berupa ekowisata. Menuju Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Desa Salenrang membangun ekowisata sebagai bentuk ekonomi tandingan dari pertambangan marmer. Ekowisata dipilih karena lebih dekat dengan alam. Sekarang ekowisata itu dikenal dengan wisata Rammang-rammang. Diresmikan pada 2015, kini wisata Rammang-rammang telah tersiar hingga ke mancanegara. Bahkan kawasan tersebut telah diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, sebagai Desa Wisata pada Kamis (17/6/2021). Kehadiran Menparekraf sekaligus untuk memeriksa kesiapan Desa Salenrang sebagai UNESCO Global Geopark. Nantinya tim asesor UNESCO yang akan menilai kelaikannya. Ekonomi ekstraktif mengepung karst Maros, Wisata Rammang-rammang dikelola secara kolektif oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Telah tiga tahun berturut-turut Pokdarwis menggelar Festival Rammang-rammang untuk mempromosikan ekowisatanya. Wisata ini bukan hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sejarah, hingga tradisi budaya. Semua aturan berwisata, mulai dari pembagian wisatawan untuk menaiki perahu milik siapa, hingga siapa mengerjakan apa dalam menjaga keasrian serta fungsi ekologis kawasan, diatur secara kolektif. Sekarang, masyarakat di sana telah melengkapi Kawasan wisata tersebut dengan lokasi pelatihan dan pendidikan. termasuk area ekowisata Rammang-rammang. Foto: Mongabay Indonesia/ Cahyo Rahmadi Kegiatan lainnya adalah mempromosikan pengelolaan sampah melalui ecobrick, hingga konservasi sungai, pengembangan kuliner lokal, dan membangun sistem pertanian organik. l
Sebagian area yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara di "dalam" Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Dandy Koswaraputra. INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 35 KAMPUNG PEMALUAN Bencana Berlapis di Bakal Ibu Kota Negara Abdallah Naem INILAH kisah pilu berlapis-lapis warga di bakal Ibu Kota Negara. Alkisah, pada awal 1970-an, perusahaan International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT ITCIKU) mendapatkan konsesi untuk mengeksploitasi hutan primer di bentang alam Sepaku. Akibat konsesi itu, Masyarakat Suku Balik di Pemaluan terkena dampaknya. Tiba-tiba saja sebagian besar sumber dan ruang hidup mereka diambilalih perusahaan. Tidak ada pemberitahuan apalagi pembicaraan sebelumnya soal ruang hidup mereka itu. Namun operasi ITCIKU terus berlanjut. Lalu, saat sebagian kawasan ITCIKU menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk perusahan International Timber Corporation Hutani Manunggal (ITCI HM) pada 2006, penderitaan Masyarakat Suku Bali juga terus berlanjut. Kemudian, tak ada hujan tak ada angin, pada 2019 Presiden Jokowi mengumumkan Ibu kota Negara (IKN) bakal dipindah ke kawasan ini.
36 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI Kampung Pemaluan berjarak sekitar 10 kilometer dari titik nol IKN. Sebagian kampungnya bahkan masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara Baru. Kampung tersebut merupakan salah satu kampung tua di antara kampung Masyarakat Balik dan Paser di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Letaknya tidak jauh di simpang empat jalan negara poros Sepaku - Petung dengan jalan raya milik perusahaan PT ITCIKU. Suatu siang, menjelang akhir 2019, tiga bulan setelah Presiden Jokowi mengumumkan akan memindahkan ibu kota ke kampung mereka, Sekretaris Adat Masyarakat Balik, Menyu, bertandang ke rumah Kepala Adat, Jubain. Rumah Jubain sekitar 50 meter dari jalan perusahan PT ITCIKU. Sebuah buku catatan peninggalan mendiang kepala adat masyarakat Balik di Pemaluan yang juga ayah Jubain menjadi topik pembicaraan mereka. Buku itu memuat catatan peristiwa penting tentang kampung di masa lalu. "Mana buku yang orang pertama penggarapan itu," tanya Menyu. "Tapi tidak ada tanggalnya," Jubain menimpali. "Tidak apa-apa yang penting nama, karena itu catatan lama itu," Kesimpulan dari bedah dokumen itu: Kepala adat di Pemaluan menyatakan bahwa ITCI keliru jika mengatakan lebih dulu ada ketimbang warga. "Bukan masyarakat masuk ke lahan perusahaan, tetapi perusahaan masuk mengambil tanah warga," Jubain yang lahir 56 tahun lalu itu menegaskan. Perbincangan keduanya kemudian beranjak menelusuri masa lalu kampung mereka. Jubain termasuk warga yang menghabiskan masa kecil bersama keluarga di Pemaluan dan mendiami bantaran sungai Pemaluan yang bermuara ke Teluk Balikpapan. Sungai ini menjadi jalur penting mereka mengangkut hasil bumi ke Kota Balikpapan. Orang-orang Balik dan Paser dahulu masih tinggal di rumah yang beratap daun dan berada di tepi sungai, pinggir hutan, dan hidup dari berladang. "Orang tua kami berladang berpindah-pindah," kisah Jubain. Hutan belantara Sepaku yang dipenuhi pohon khas Kalimantan masih jelas tersimpan dalam ingatan Jubain. Dari kayu kapur, meranti, hingga ulin. "Kayu besar- besar seperti drum, diameter 1 meter bahkan lebih," ucap Jubain. Jubain mengatakan warga berladang untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sementara untuk mendapatkan uang tunai mereka mengandalkan hasil hutan dengan mencari damar, rotan, dan membuat atap sirap. Untuk mendapatkan buah-buahan, kata
Jalan tol membelah hutan yang dibangun di Ibu Kota Negara (IKN). Foto: Dandy Koswaraputra. INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 37 Menyu, mereka tinggal masuk ke hutan. Semua jenis buah yang biasa tumbuh di Kalimantan tersedia, seperti langsat, lai, durian, rambutan, manggis, dan cempedak. "Semenjak ada perusahaan sudah nda ada semua. Jadi miskinlah," ujarnya. Masuknya perusahaan, kata Menyu, membuat mereka miskin. "Apalagi dengan masuknya Ibu Kota," ujarnya. Jubain belakangan menduga semua kekeliruan dalam pemberian konsesi itu berawal dari cara investor melihat warga. Investor memetakan kawasan ini dari jauh tanpa melihat dan berbicara dengan orang lokal. "Dari pesawat atau helikopter mungkin dibuat peta," ujar Jubain. Dia mengatakan dugaannya beralasan. Rumah orang tua dulu, ujarnya, beratap daun rumbia. Jadi, jika dilihat menggunakan penginderaan jauh akan seperti hutan, padahal terdapat perkampungan. Dalam ingatan Jubain, orang-orang perusahaan
38 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI mulai berdatangan sekitar 1972. Kesibukan orang-orang PT ITCIKU dimulai dengan membangun jalan raya, base camp, dan pelabuhan yang berjarak 13 km dari Pemaluan. Batu-batu keras yang berada di kawasan bentang Sepaku diledakkan. Diangkut dan disusun membentuk jalan raya, melintasi kampung Pemaluan tembus ke Senoni di Kabupaten Kutai Kartanegara, Perintali, Jambuk, dan Bongan di Kutai Barat. Kehadiran jalan raya ini menjadi awal petaka bagi kehancuran ekosistem hutan di bentang Sepaku. Mobil-mobil pengangkut kayu log leluasa masuk ke kampung-kampung. Orang orang perusahaan memobilisasi para pekerja untuk clearing - istilah orang Sepaku membabat kayu dalam hutan dari belantara bentang Sepaku. Jubain masih ingat sub kontraktor PT ITCIKU bernama Sendi Jaya. Di bawah komando seorang bernama Khalida Bugis. Ia mencari tenaga kerja lalu memboyong masuk ke dalam hutan untuk menebang kayu ekspor pakai chainsaw. Mereka bekerja menumbangkan kayu. Kayu itu kemudian diangkut oleh buldoser, gleder, mobil piting (jepit). "Zaman itu belum ada ekskavator," Jubain mengisahkan. Sepanjang perusahaan beroperasi dari 1972 hingga 2006, Jubain dan orang-orang di kampung dipaksa menghirup debu yang meluber dari jalan raya yang hanya berhenti saat hujan turun. "Siang malam perusahaan mengangkut kayu. Boleh dikatakan 10 menit sekali lewat, armada mereka banyak dan mengeluarkan polusi. Kita cuma liat lewat aja, kita kena debunya," ujarnya. Orang-orang perusahaan membabat hutan di sekitar kampung tanpa ampun. Di sepanjang jalan, di kiri dan kanan, mereka akan masuk membabat hutan tanpa sisa. "Begitu perusahaan masuk mata pencaharian kami hilang, (karena) kan hutan tidak ada semua, kan gundul. Habis dibabat," katanya. Menurut Jubain hal itu terjadi karena orang-orang perusahaan mengendalikan segala sesuatu dan warga tak memiliki kekuatan apa apa. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena taulah ya, zaman militer bapak tua kita kan Soeharto. Penjagaan di pos terdapat security sama TNI. Otomatis kita takut kan. (Waktu itu) pada 1985 sampai 1986 tidak diperbolehkan lagi kerja di atas, maksudnya tidak boleh kerja kayu, nyengso selain dari pada perusahaan," katanya. Padahal, kata Menyu, sebelum perusahaan datang posisi masyarakat lokal sangat berkecukupan. "Sebelum masuk perusahaan orang tua kami di sini sangat kaya-kaya sekali," ujar Menyu. "Kenapa saya bilang begitu," ujarnya, "Karena meskipun uang
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 39 belanja susah, namun kekayaan sandang pangan sangat berlebihan sudah tersedia di alam." Misalnya, kata dia, kalau mau makan ikan warga cukup pergi sekitar 200 meter dari rumah. Selama setengah jam mereka bisa dapat 2-3 kilogram ikan. Begitu juga jika warga membutuhkan daging, mereka cukup memasang jerat di belakang rumah di sekitar pinggir kebun yang hanya berjarak 300-400 meter. "Tunggu 2-3 hari bisa mendapatkan payau (rusa) dan kijang. Cukup untuk (konsumsi) 15 kepala keluarga," ucapnya. Kebudayaan Lenyap Kedatangan perusahaan juga membuat sebagian budaya masyarakat menghilang. Yang sudah lenyap itu misalnya upacara pengobatan yang dikenal belian atau mulung. Jubain mengatakan belian masih dipraktikkan hingga 1985-an. Lalu, seiring dengan meninggalnya para balian, pelan-pelan tradisi ini juga menghilang di masyarakatnya. Jubain ingat di kampungnya dahulu ada belian, yakni mendiang Yusuf. Namun kini tak ada lagi generasi penerusnya. Menurutnya, tradisi belian orang Balik banyak dipengaruhi kehadiran perusahaan yang mengambil alih ruang hidup mereka yakni hutan dan segala ekosistemnya. "Sejak 1972 perusahaan kayu ITCI KU masuk dan merusak hutan di sekitar kampung," kata Jubain. Ia menyebut bahwa ada puluhan ragam akar kayu dan jenis tanaman yang khusus digunakan saat upacara belian, sebuah upacara yang digelar untuk selamatan dan penyembuhan warga, dan semua itu tersedia di dalam hutan. Misalnya, kata Jubain, ada yang dikenal sebagai kayu paru, ada juga semacam tanaman lengkuas, tapi bentuknya besar. "Paling sedikit 44 macam jenis kayu dan tanaman yang biasa digunakan dalam upacara belian," ujarnya. Jenis tanaman itu kini sudah susah dicari. Kini kekayaan ekosistem hutan sudah habis, sebab hutannya sudah rusak dan berganti menjadi hanya dua jenis tanaman. "Yang kita temu hanya pohon akasia dan eukaliptus aja sekarang," ucapnya. Kedua jenis tanaman itu merupakan tanaman yang dikuasai oleh perusahaan PT ITCI HM. Perusahaan ini menguasai areal seluas 162. 513 hektare dengan masa panen tanaman industri satu kali dalam lima tahun. PT ITCI HM milik taipan Sukanto Tanoto dan menyuplai kayu ke Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atau Resources International Holdings Ltd (APRIL). Sebelumnya PT ITCI HM merupakan areal PT. ITCIKU yang dikuasai Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.
40 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI Warga Menanggung Bencana Kampung Pemaluan yang dihuni sekitar 67 keluarga Suku Balik kini menjadi langganan banjir. Sungai dan lahan yang dikelola warga berada dalam ekosistem Sungai Pemaluan berikut anak-anak sungainya. Jubain menceritakan wilayah kelola masyarakat Balik dan Paser yang berada di hamparan Sungai Liwang, Sungai Raya, Sungai Benieng, Sungai Sabut, Sungai Lulop, Sungai dan Sungai Buka tak lagi bisa diandalkan. Selain karena sudah dikuasai perusahaan juga karena kualitas air yang semakin buruk. Menurut Jubain itu disebabkan oleh eksploitasi hutan yang dilakukan perusahaan. Jubain mengaku dahulu mereka tak pernah kekurangan air karena sungai menjawab kebutuhan air bersih. Gangguan kebutuhan air bersih mulai dirasakan sejak 1990- an. Sekarang, mereka harus membeli air minum seharga Rp 5000 setiap 12 liter Jerigen. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci disedot dari air sumur di depan rumah. Saat musim kemarau orang-orang di kampung terpaksa membeli air tandon yang diambil dari penampungan air di konsesi perusahaan PT ITCI HM. Saat ruang hidup warga Suku Balik di kampung Pemaluan semakin terjepit, pembangunan Ibu Kota kelihatan akan semakin meminggirkan mereka. l
Anak-anak berangkat sekolah di Long Isun. Keasrian seperti ini akan menghilang bila pemerintah lebih berpihak pada penerbitan izin-izin kehutanan yang ekstraktif. Foto: Ronny A. Buol INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 41 LONG ISUN Hutan Terjaga, Ekonomi Warga Bertenaga Yohana Tiko PERKENALKAN: Lung Isun. Ini adalah nama nama anak Sungai Melaseh di Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur, tetapi ada juga yang meyakini Lung Isun adalah nama orang pertama yang menetap di kampung tersebut. Seperti apapun asal-usul nama kampung mereka, warga tetap senang menamakan daerahnya dengan sebutan Lung Isung. Lung Isun merupakan perkampungan masyarakat adat Bahau Busang Umaq Suling, yang dahulu kala bermula dari kampung induk bernama Kampung Balui di Serawak, Malaysia. Berdasarkan cerita beberapa tokoh kampung, Dayak Bahau Umaaq Suling merupakan keturunan dari Dayak Apo Kayan.
42 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI Secara administrasi Kampung Long Isun berada di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur. Kampung ini didominasi oleh hutan hujan tropis yang masih terjaga dengan baik. Bagi masyarakat adat Bahau hutan merupakan penopang kehidupan mereka. Landskap ekologi yang berada di Lung Isun terdiri dari kelompok hutan alam, perladangan, perkebunan, perbukitan, sungai, dan goa. Ekosistem sungai di wilayah ini dibentuk oleh Sungai Malaseh dan Danum Buaq. Sungai Melaseh memiliki banyak percabangan anak sungai, sementara Sungai Danum Buaq hanya mempunyai 6 anak sungai. Landskap ekologi inilah yang kemudian mempengaruhi system ekonomi masyarakat adat Bahau. Hampir seluruh masyarakat kampung Lung Isun berladang dan berkebun. Ladang-ladang masih ditanami dengan varietas padi lokal. Setidaknya ada empat macam padi lokal yaitu (1) parai telun lasaq; (2) parai beteng a'a; (3) parai murung/pekaaq apau; dan (4) parai tavaan. Dari berladang dan berkebun, uang yang berputar di masyarakat Lung Isun mencapai Rp. 9 Miliar per tahunnya. Adapula aktivitas lainnya yang tak kalah bernilai ekonomi. Dari berburu hewan, peternakan, dan budidaya ikan, kampung menghasilkan uang Rp 900 juta per tahun. Masyarakat juga melakoni pekerjaan mengelola kayu menjadi bahan bangunan. Nilainya ditaksir Rp 195 juta pertahun. Adapun hasil kerajinan tangan bahan manik dan sejenis lainnya sebesar Rp 10 juta pertahun. Dalam konteks luas kepemilikan lahan, setidaknya masyarakat dikelompokkan pada tiga kelas. Kelompok pertama, sebanyak 43 kepala keluarga, adalah pemilik lahan pertanian 0,5-1 hektare; kelompok kedua sebanyak 18 kepala keluarga memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare; dan kelompok terakhir sebanyak 34 kepala keluarga memiliki lahan lebih dari 1-8 hektare. Selain tanah yang dimiliki secara individu, seluruh masyarakat asli dilibatkan dalam pengelolaan tanah adat. Pengelolaannya dilakukan secara komunal dan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Sejumlah 17 kepala keluarga lainnya tidak melakukan aktivitas pengolahaan lahan pertanian. Pasalnya, sebagian besar dari mereka merupakan pendatang, sehingga tidak mempunyai tanah pertanian. Mata pencaharian mereka kebanyakan sebagai pedagang, tukang, dan pencari gaharu. Walaupun mereka tidak memiliki tanah, tapi mereka dipinjamkan tanah untuk membangun rumah dan melakukan aktivitas pertanian sederhana.
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 43 Perlawanan Lung Isun Suatu masa, secara sepihak negara menetapkan hutan adat milik masyarakat adat Bahau menjadi Kawasan Hutan Negara. Setelah itu, pada 2008, negera menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) untuk PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT KBT). Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.217/MENHUT-II/2008 pada 9 Juni 2008 perusahaan ini mendapatkan konsesi izin seluas 82.810 hektare. Sebagian lahan masuk wilayah Kecamatan Long Pahangai (12.395 hektare). Sebagian lainnya masuk wilayah adat Lung Isun. Setelah izin terbit, muncul berbagai skenario jahat untuk melancarkan aktivitas PT KBT. Kemarahan masyarakat adat Bahau memuncak pada 2014. Kemarahan itu dipicu akibat eksploitasi besar-besaran perusahaan terhadap hutan. Tercatat ada 2000 hektare hutan yang ditebang dengan brutal. Pada Mei 2014, masyarakat memutuskan melakukan aksi dengan menghentikan aktivitas alat berat perusahaan. Kejadian ini mengakibatkan beberapa masyarakat diproses hukum di Polres Kutai Barat. Bahkan seorang pejuang masyarakat adat, Theodorus Tekwan, ditetapkan sebagai tersangka. Dia pun ditahan selama 110 hari. Bukannya berhenti, sebaliknya, semangat juang masyarakat justru berlipat untuk mempertahankan kedaulatan wilayah adatnya. Penebangan hutan tersebut membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat adat Lung Isun. Tempat masyarakat biasa mengambil ikan di Sungai Besangaq keruh dan berlumpur akibat aktivitas PT KBT. "Waktu itu ga dapat ikan. Mungkin ikannya pindah dari Besangaq ke Melaseh. Ga tahan juga mata ikan itu dengan keruh air," ucap Lusang Arang, Kepala Adat Kampung Lung Isun. "Tapi sekarang ikannya sudah ada lagi, airnya mulai jernih dan babinya juga mulai ada di situ. Babinya enak aja jalan di lokasi itu." Tapi, kembalinya hutan adat Lung Isun itu tak serta merta. Usai penahanan Tekwan, masyarakat terus memperkuat simpul perlawanan. Masyarakat berkonsolidasi dan berpikir bagaimana menyelesaikan konflik dan mengembalikan kehidupan mereka seperti kejayaan pada 1970-an silam. Salah satu kebutuhan yang paling diperlukan masyarakat adat Bahau adalah adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar legalitas pengakuan dan perlindungan masyarakat Lung Isun sebagai masyarakat adat. Upaya-upaya persiapan pun dilakukan, salah satunya dengan mulai menyiapkan berbagai dokumen. Proses tersebut berlangsung selama sembilan bulan. Pada 19 September 2018,
44 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI masyarakat resmi mengajukan permohonan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam proses ini, Ketua DPRD Mahakam Ulu, Novita Bulan, setia mendampingi masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, surat permohonan diserahkan kepada Ketua Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Jabatan tersebut dipegang oleh Sekertaris Daerah. Setelah itu, tembusan surat permohonan itu akan diserahkan langsung kepada bupati. Pemerintah menerbitkan izin penebangan kayu Hampir enam tahun proses advokasi berlangsung. Oleh masyarakat Lung Isun, semua orang yang terlibat dianggap menjadi orang "Dayak." Mereka pun disambut upacara adat, diangkat sebagai anak, dan diberikan nama Dayak. Masyarakat Lung Isun percaya jika ritual ini bisa mempererat hubungan. Sebab, pada akhirnya semua menjadi saudara dan merupakan bagian dari orang Bahau Umaaq Suling. (logging) skala besar PT Berkah Kemakmuran Timber (BKT) di Long Isun. Izin logging ini merampas wilayah kelola dan sumber pencaharian masyarakat lokal. Foto: Perkumpulan Nurani Perempuan Tentu saja, harapan besar dari proses perjuangan ini adalah kemenangan, yakni masyarakat Lung Isun mampu merebut kedaulatan mereka sendiri dan masyarakatpun bisa kembali menjaga wilayah kampung mereka. Karena itu, Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bisa menjadi satu pijakan kuat. Termasuk, menjadi dasar penciutan izin perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Proses panjang ini juga menjadi pelajaran penting untuk tetap tunduk pada kearifan. Tidak hanya bagi masyarakat Lung Isun, namun juga bagi semua orang yang terlibat. l
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 45 KEPAU BARU Suku Akit Menumpang di Tanah Sendiri Boy Jerry Even Sembiring KEPAU Baru adalah sebuah desa di Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Seratus persen wilayah daratan Kepau Baru merupakan ekosistem gambut. Secara administratif, luas Kepau Baru 24.898 hektare - sekitar 89% di antaranya merupakan kawasan hutan. Sekitar 36,2% wilayah Kepau Baru sudah dikuasai investor.2 PT. Nasional Sago Prima (pemegang izin IUPHHK- BK) menguasai 9.053 hektare kawasan hutan di wilayah ini. Selain itu, mayoritas tanah produktif dikuasai tuan tanah lokal dari Selat Panjang, ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti. Butuh perjalanan cukup lama untuk bisa tiba di Kepau Baru, sekitar enam sampai sembilan jam. Perjalanan dilakukan dengan dua kali transit. Pertama di Pelabuhan Tanjung Buton, Kabupaten Siak, dan singgah satu malam di Sungai Tohor. Dari Sungai Tohor, perjalanan menuju Kepau harus melawati jalan papan dan menyusuri kanal PT Nasional Sago Prima. Penamaan Kepau Baru berasal dari riwayat awal mula dibukanya kampung. Suku Akit sebagai suku asli memberi nama Kepau Baru karena tempat tinggal mereka di daerah teluk dan pinggiran laut yang banyak ditumbuhi pohon kepau. Masyarakat pun memberikan nama kampung ini Teluk Kepau. Lokasi ini kini menjadi ibu kota Kepau Baru setelah dimekarkan dari Desa Teluk Buntal. Menurut Cerita Akiat dan Ibu-nya pada Februari 2014, Suku Asli Akit yang berada di Kepau Baru telah bercampur dengan etnis lainnya, khususnya Tiong Hoa. Percampuran ini terjadi karena hubungan perkawinan sekitar pertengahan tahun 1800-an. Pada saat itu, pelaut dan pedagang dari Hong Kong berlabuh di Kepau Baru. Beberapa pedagang yang berlabuh dalam waktu yang lama menikahi penduduk asli. Seiring perjalan waktu, keadaan penduduk Kepau baru semakin heterogen dan perkawinan campur antaretnis semakin sering terjadi. Menumpang di Tanah Sendiri Suku Akit dahulunya hidup dari hasil berburu di hutan, menangkap ikan, dan mengambil hasil hutan. Mereka mulai bercocok tanam di penghujung 1980-an, dengan membudidayakan sagu. Sebagiannya dijual, sebagiannya lagi dipergunakan untuk kebutuhan pangan sendiri. Meski begitu, sejak 1974 aktivitas suku Akit 2 Olah data spasial berbagai sumber
46 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI sebenarnya telah diganggu aktivitas perizinan sektor kehutanan, yakni ketika pemerintah menerbitkan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk PT National Timber Forest Product (PT.NTFP), melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 135/KPTS/UM/3/ 1974 tanggal 14 Maret 1974 dengan luas areal konsesi 100.000 ha. Konsesi PT.NTFP masuk ke wilayah suku Akit. Awalnya gangguan terhadap masyarakat suku Akit tidak begitu signifikan, sebab saat itu perusahaan masih membiarkan masyarakat untuk tetap beraktivitas di areal konsesi selama tidak menggangu aktivitas penebangan hutan alam. Bahkan PT. NTFP aktif memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun saat terjadi permindahan hak dari PT.NTFP ke PT.National Sago Prima (NSP) cerita perampasan tanah menimpa masyarakat suku Akit. Temuan aktivitas penebangan liar di lokasi HKm Kepau Baru Lestari. Gambar diambil pada April 2022. Sebenarnya pelaksanaan izin PT NTFP bermasalah karena perusahaan ini tidak melakukan reboisasi di areal kerjanya dengan berkedok penanaman sagu dan melibatkan masyarakat, sehingga terkesan partisipatif. Hal ini diperkuat dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 1083/ MENHUT-IV/1995 tentang HTI Murni Sagu di Hutan Teluk Kepau Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis Provinsi Dati I Riau seluas 19.900 hektare selama 20 tahun. Legalitas areal kerja PT. NTFP di Kawasan hutan diatur berdasarkan SK.353/MENHUT-II/2008 tanggal 24 september 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Foto: Walhi Riau
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 47 Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) seluas 21.620 hektare. Areal kerja tersebut kemudian beralih kepada PT National Sago Prima (NSP) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.380/Menhut- II/2009 Tanggal 25 Juni 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.353/Menhut-II/2008 Tanggal 24 September 2008.3 Pada penataan batas temu gelang pada 2011 ditentukan luas defenitif areal kerja PT NSP seluas 21.418 hektare sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : SK-77/ Menhut- II/2013, tanggal 4 Februari 2013. Proses peralihan perizinan ini sama sekali tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat baru mengetahui keberadaan PT. NSP setelah proses peralihan kepemilikan terjadi. Saat itu Kepala Desa Teluk Buntal membuat semacam sosialisasi dengan tujuan memaksa masyarakat menyerahkan tanah milik mereka. Atas nama negara proses pengambilalihan tanah ulayat milik masyarakat suku Akit terjadi. Akiat dan beberapa masyarakat lainnya dalam suatu pertemuan kampung menyebutkan tanah yang diambil tidak diberikan ganti rugi. Bukan hanya perusahaan yang melakukan perampasan tanah ulayat milik masyarakat suku Akit. Tokeh, tuan-tuan tanah lokal, serta pemodal dari ibu kota kabupaten juga melakukan perampasan tanah dengan praktik ijon dan pembelian tanah-tanah masyarakat dengan harga yang murah. Akibatnya banyak warga hanya mempunyai tanah dalam skala yang kecil. Kondisinya kian diperparah sejak kejadian kebakaran hebat pada 2014. Kebakaran dari areal kerja PT. NSP ini mengakibatkan masyarakat yang terlanjur berutang gagal membayar karena kebun mereka turut terbakar. Tidak ada pembayaran, yang ada hanya pemberian bantuan yang nilainya tidak setara dengan harga sagu masyarakat yang hangus oleh api. Konsekuensinya, pembayaran utang diganti dengan peralihan kepemilikan tanah. Ketimpangan penguasaan tanah oleh masyarakat dengan korporasi dan tokeh (tengkulak) telah mengakibatkan mayoritas penduduk yang dulunya petani menjadi buruh harian lepas perusahaan. Kemegahan dan kekayan PT NSP yang dimiliki Sampoerna Group bertolak belakang dengan realitas sosial yang ada. Hal inilah yang menyebabkan Kepau Baru menjadi salah satu desa paling tertinggal di Kecamatan Tebingtinggi Timur. Banyak pemuda putus sekolah dan tidak sedikit menjadi 3 Agung Maulana, Pengelolaan Perkebunan Sagu (Metroxylon spp) di PT. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau: Seleksi Bibit Sagu Berdasarkan Jenis, Tinggi Pohon Induk dan Bobot Bibit Sagu terhadap Pertumbuhan Bibit Sagu di Persemaian, Skripsi, 2011, Institut Pertanian Bogor, hlm. 12-13.
48 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI masyarakat urban ke kota untuk menjadi pembantu rumah tangga atau menjadi pekerja di sektor informal lainnya. Malapetaka 2014 Tanggal 31 Januari 2014. Handphone Cik Manan berbunyi. Sepintas terdengar dia sedang terlibat percakapan serius. Panggilan ditutup. "Pik, yok ikut aku ke Kepau. Kebun Sagu Sampoerna terbakar dari kemarin. Katanya apinya semakin besar. Masyarakat sibuk nak ngungsi. Kita bantu-bantu di sana, padam-padam api yang udah masuk kebun warga."4 Petikan di atas, merupakan awal mula Tim WALHI Riau yang berada di Sungai Tohor mengetahui kebakaran hebat terjadi di areal kerja PT. NSP, tepatnya di sekitar Desa Kepau Baru. Kejadian yang sungguh mengerikan, tidak hanya merugikan bagi PT. NSP, tapi juga mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Kejadian ini memperparah kemiskinan di Kepau Baru. Korban ijon bertumbuh signifikan, tanah masyarakat beralih kepada tuan tanah. Sebab, masyarakat tidak dapat memanen sagu, bahkan menjadi buruh untuk memanen sagu milik tuan-tuan tanah pun tidak bisa lagi. Beberapa masyarakat yang memiliki tanah dalam skala yang kecil terjebak hutang, sehingga akhirnya masyarakat harus membayar hutang mereka dengan tanah yang mereka punya. Awalnya, anak perusahaan Sampoerna bersedia memberikan ganti rugi kepada masyarakat, tapi belakangan janji tersebut tidak dipenuhi. Mereka hanya memberikan bantuan uang sangu hati, bibit jagung, dan kebutuhan pangan sekadarnya. Pemberian bantuan ini disertai kewajiban untuk menandatangani surat pernyataan yang menggugurkan kewajiban PT. NSP mengganti kebun sagu masyarakat yang turut terbakar. WALHI Riau tidak dapat membendung masyarakat menerima bantuan tersebut karena kondisi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dan kebutuhan pangan. Hal ini berbeda dengan tuan tanah yang berasal dari Ibu Kota Kabupaten. Mereka menolak skema ganti yang tidak adil, dan mendapat ganti rugi yang lebih besar melalui proses yang lebih panjang. Akhirnya, semakin banyak Suku Asli Akit bekerja sebagai buruh harian lepas dan tinggal menumpang di konsesi PT NSP dan tuan tanah yang mayoritasnya berasal dari Selat Panjang (ibu kota kabupaten). Sedangkan anak mudanya semakin banyak berangkat menjadi pekerja informal murah di kota. Berupaya Bangkit Malapetaka 2014, dan blusukan Presiden Joko Widodo, memberi efek mengeratkan 4
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 49 perjuangan masyarakat Kepau Baru dengan desa lain di Kecamatan Tebingtinggi Timur. Warga Kepau Baru bergabung dengan masyarakat Sungai Tohor untuk memperjuangkan penolakan investasi PT. Lestari Unggul Makmur (PT.LUM), yang mendapat konsesi di wilayah itu seluas 10.390 ha. Alasannya, terdapat ratusan hektare kawasan hutan di Kepau Baru yang masuk dalam areal konsesi PT. LUM. Upaya bersama tersebut membuahkan hasil.5 Pada 14 Juni 2016, Menteri LHK menerbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.444/Menlhk/Setjen/ HPL.1/6/2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian IUPHHK-HT an PT. Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha. Seluruh areal konsesi yang dicabut diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat Kepau Baru melalui LPHD mendapatkan akses perhutanan sosial skema Hutan Desa seluas 844 hektare.6 Tidak berhenti di sana, Kelompok Tani Kepau Baru Lestari yang dipimpin Akiat kembali mengajukan permohonan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada 10 Desember 2017. Mereka berhasil. Dari 3.054 hektare HKm yang diusulkan, 1.505 hektare diberikan izin melalui Keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 7443/MENLHK-PSKL/ PSL.0/12/2020. Sayangnya, dua legalitas dengan luasan yang cukup signifikan tersebut belum berhasil dikelola masyarakat. Penyebabnya akses yang sulit menuju lokasi dan keterbatasan modal masyarakat. Lokasi kehutan desa harus ditempuh dalam waktu 30 menit sampai 1 jam. Ke lokasi HKm waktunya cukup lama. Melalui jalan darat dibutuhkan waktu sekitar 7 sampai dengan 9 jam, sedangkan via jalur laut biayanya lebih mahal, dengan durasi 1 jam. Keadaan dua wilayah itu menjadi riskan, karena kedua lokasi masih mempunyai tutupan yang cukup baik, khususnya lokasi HKm. Artinya, kayunya masih berlimpah. Akibatnya, sering terjadi penebang kayu oleh warga dari luar Kepau yang didukung oknum tertentu di dua lokasi tersebut. l 5 wilayah-kelola diakses pada 1 Agustus 2022. 6 Dokumen Legal diserahkan pada awal 2017, tapi SK terbit pada Desember 2016
50 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI CIPANG KANAN Merawat Adat, Merawat Alam Kunni Masrohanti, Rezki Andika, Boy Jerry Even Sembiring CIPANG Kanan merupakan salah satu desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Desa ini dikenal sebagai desa yang mempertahankan adat istiadatnya secara turun temurun. Dari penuturan masyarakat, asal usul penduduk Cipang Kanan dari Pagaruyung7. Identitas dan asal usulnya sama dengan tiga desa lain yang berada dalam satu lanskap, yaitu Desa Cipang Kiri, Desa Tibawan, dan Desa Cipang Kiri Hulu. Keempat desa ini dikenal sebagai Komunitas Adat Cipang Raya. "Cipang Kanan ini bisa disebut sebagai wilayah Kedatuan Badaro Sati," kata Abadi, Kepala Desa Cipang Kanan, ketika berkunjung ke kantor WALHI Riau, Desember 2021 lalu, bersama masyarakat dan tokoh adat Cipang Kanan. Keberadaan Kedatuan Badaro Sati selaku masyarakat adat belum diakui secara utuh oleh negara. Namun, wilayah Desa Cipang Kanan telah diakui sebagai desa adat, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Desa Adat. Kemenangan Cipang di Rokan Kiri Masyarakat adat di Cipang secara turun-temurun percaya menjaga alam sama dengan kelestarian budaya. Lalu, pada 2017, Cipang mendapat ancaman pembangunan Waduk Rokan Kiri. Rencana ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Seperti banyak rencana pembangunan oleh negara, masyarakat di Desa Cipang Kanan tidak pernah sekalipun dilibatkan untuk membicarakan rencana pembangunan waduk Rokan Kiri. Bahkan sebenarnya waduk ini bukanlah kebutuhan masyarakat. Proyek pembangunan waduk ini masuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini diklaim memiliki tujuan memenuhi kebutuhan debit air guna irigasi, air bersih, dan sumber listrik. Faktanya proyek ini berpotensi menenggelamkan empat 7 Kunni Masrohanti, Cipang Kanan, Tradisi yang Diwariskan, 2020
Ritual tradisional saat pembukaan Lubuk Larangan oleh masyarakat Cipang Kanan pada Mei 2022. Foto: Walhi Riau INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 51 desa, menghilangkan sumber penghidupan sekitar 15.000 jiwa, dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang masih terjaga di Kawasan Bukit Barisan. Selain itu tradisi yang berumur ratusan tahun dan terus dijaga secara turun temurun juga terancam punah. Jelaslah, pembangunan Waduk Rokan Kiri mengancam Cipang Kanan baik dari aspek lingkungan, ekonomi, maupun budaya. Ancaman ini kemudian menjadi alasan masyarakat Cipang Kanan yang tergabung ke dalam Komunitas Adat Cipang Raya untuk menolak pembangunan Waduk Rokan Kiri. Mereka belajar dari pembangunan PLTA Koto Panjang. Pembangunan itu meninggalkan luka bagi 200 KK yang hingga hari ini tidak mendapatkan ganti rugi dan hilangnya kampung halaman bagi 26.444 KK dan sumber perekonomian berupa sawah dan kebun 8.899 hektare8. Penolakan masyarakat Cipang Raya direspon Bupati Rokan Hulu dengan mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang penolakan pembangunan bendungan. Setelah itu, tepatnya pada 9 Mei 2018, sebanyak 1.500 orang masyarakat melakukan aksi demonstrasi di Pekanbaru. Aksi penolakan pembangunan waduk ini juga didukung oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Aksi ini berhasil membuat Sekretaris Daerah Riau, Ahmad Hijani atas nama Plt. Gubernur Riau mengirimkan surat penolakan pembangunan waduk. diakses pada 30 Juli 2022 8 WALHI, Proyek Strategis Nasional Mengancam Peradaban di Rokan Hulu Provinsi Riau, 2018
52 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI Usaha yang dilakukan masyarakat selama beberapa bulan akhirnya membuahkan hasil. Presiden berkomitmen untuk mengevaluasi pembangunan bendungan dan rencana pembangunannya dikeluarkan dari proyek strategis nasional melalui penerbitan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 pada 20 November 2020. Hidup Seimbang Masyarakat Cipang Kanan meyakini bahwa melestarikan alam dapat menjaga kelangsungan hidup dan keberlanjutan generasi. Keyakinan ini dapat dilihat dari kebudayaan masyarakat adat Cipang Kanan yang tidak lepas dari alam. Seperti tradisi Lubuk Larangan. Tradisi ini merupakan salah satu aktivitas konservasi yang dilakukan masyarakat Cipang Kanan. Hal ini merupakan wujud nyata kepercayaan masyarakat adat bahwa sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan. Kemudian tradisi memandikan anak yang baru lahir di sungai, atau yang disebut tradisi Turun Mandi. Tradisi ini bertujuan untuk memperkenalkan anak yang baru lahir kepada alam. Hal inilah yang menjadi alasan kuat masyarakat Cipang Kanan terus berupaya menjaga kelestarian alam. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, selain menjadi petani karet, masyarakat Cipang Kanan juga mendapat pemasukan dari Madu Sialang. Madu yang dihasilkan oleh lebah yang bersarang pada pohon Sialang ini, selalu dijaga oleh masyarakat Cipang Kanan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian Sungai Rokan dengan air bersih dan ikannya juga sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, hutan juga ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti rempah, buah-buahan, dan kayu bakar. Aspek sosial budaya selalu berkaitan dengan masyarakat Cipang Kanan. Aktivitas kebudayaan sudah diturunkan sejak lahir oleh masyarakat Cipang Kanan dengan tradisi Turun Mandi. Kemudian masyarakat juga melakukan aktivitas konservasi di Desa Cipang Kanan, dengan membuat aturan adat untuk tidak menebang hutan. Dalam aturan adat tersebut, kayu di hutan tidak boleh diambil kecuali untuk kebutuhan rumah. Pengambilan kayu tidak boleh sembarang. Masyarakat yang ingin mengambil kayu harus meminta izin dan menyampaikan keperluannya kepada pemimpin adat yang disebut Datuk9. Merawat alam bagi masyarakat Cipang Kanan adalah sebuah keharusan yang dilakukan secara turun temurun. Kebutuhan primer berupa pangan dan papan yang terpenuhi secara cuma-cuma oleh alam menjadi alasan kuat untuk merawat alam. Kemudian aktivitas kebudayaan masyarakat adat Cipang Kanan yang berkaitan langsung dengan alam menjadi sebuah keharusan demi tetap melestarikan alam dan budaya. 9 Kunni Masrohanti, Cipang Warisan Leluhur yang (nyata) Hilang, 2018.
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 53 Ancaman Kelapa Sawit Perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu potensi ancaman perubahan fungsi lahan di Riau, khususnya di Cipang Kanan. Harganya yang cukup tinggi dan jangka panen yang cukup singkat menjadi daya tarik tersendiri untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga yang mendorong beberapa masyarakat mengganti komoditi dari karet menjadi kelapa sawit. Selain itu, ada tugas penting yang terus dilakukan masyarakat Cipang Kanan dalam menjaga hutan. Masyarakat harus menjaga 3.994,81 ha10 hutan alam yang dari aktivitas yang akan mengubah tutupan hutan, setidaknya dari pemodal (cukong) yang ingin mengubah Hutan Cipang menjadi perkebunan kelapa sawit. Berjuang Mendapat Legalitas Hutan Adat Saat ini, masyarakat Cipang Kanan yang tergabung dalam komunitas Adat Cipang Raya sedang berjuang untuk mendapatkan perizinan hutan adat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kebudayaan dan sesuai dengan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi Riau, hingga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendorong akselerasi capaian perhutanan sosial di Riau. Berdasarkan ketentuan hukum, masyarakat adat Cipang Raya harus memiliki pengakuan hukum sebagai masayarakat adat sebagai salah satu persyaratan untuk pengusulan perizinan Hutan Adat. Hal inilah yang terus diupayakan masyarakat Cipang Raya bersama masyarakat adat lainnya di Riau, melalui Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, untuk mendorong Perda Masyarakat Adat di Riau. Sesungguhnya, masyarakat adat melalui LAM Riau bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menyusun draf Perda masyarakat adat. Namun, hingga saat ini Pemprov Riau tidak menerbitkan Perda tersebut. Ini menunjukan kurangnya perhatian Pemprov Riau terhadap masyarakat adat yang ada di Riau. Walaupun belum mendapatkan pengakuan adat secara hukum, masyarakat Cipang Kanan terus berupaya mempersiapkan kelompok masyarakat adat dengan meminta bantuan untuk peningkatan kapasitas kelompok untuk permohonan perizinan Hutan Adat. Salah satu bukti nyata adala dengan datangnya masyarakat adat dan Pemerintah Desa Cipang Kanan ke kantor WALHI Riau untuk mendampingi mereka dalam mengajukan hutan masyarakat Cipang Raya menjadi Hutan Adat. l 10 Peta NFC Jikalahari, 2019
54 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI DESA SUMBERAGUNG Yang Luluh Lantak oleh Tambang Emas Tumpang Pitu Wahyu Eka Styawan - WALHI Jawa Timur Kapal-kapal nelayan lokal bersandar di DESA Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, saat ini tengah terancam oleh aktivitas tambang emas PT. Bumi Sukses Indo (BSI), anak perusahaan dari Merdeka Copper Gold Tbk. Selain BSI, yang mengantongi konsesi seluas 4.998 hektare, Merdeka Copper Gold juga mengantongi izin kedua atas nama PT Damai Suksesindo (PT DSI) dengan luas konsesi 6.623 hektare.11 Kedua izin tersebut berada di wilayah desa Sumberagung. Kementerian ESDM telah menetapkan area sekitar Tumpang Pitu yang akan ditambang menjadi Objek Vital Nasional (OBVITNAS).12 Desa Sumberagung, Banyuwangi. Aktivitas tambang emas mengancam kegiatan Pertambangan emas ini lahir melalui izin peralihan hutan lindung menjadi produksi pada 2013, dengan diterbitkannya surat keputusan Nomor SK. 826/Menhut - penangkapan ikan tradisional ini. 11 Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 dan Keputusan Bupati Banyu- wangi No. 188/930/KEP/429.011/2012. 12 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui surat keputusan nomor 651 K/30/MEM/2016 Foto: Walhi Jawa Timur pada 16 Februari 2016.
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 55 II/2013, tentang pengalihan fungsi hutan lindung ke hutan produksi. Perusahaan ini merupakan unit usaha yang sahamnya dimiliki antara lain oleh Garibaldi Thohir (8,083%), Saratoga Investama Sedaya (16,888%), PT. Suwarna Artha Mandiri (5,588%), PT. Mitra Daya Mustika (12,058%)13, Hongkong Brunp & Catl.Co limited (5%). Bukan hanya tambang emas yang menggencet Sumberagung. Sebelumnya sebagian wilayah desa Sumberagung juga ditetapkan sebagai wilayah KPH Banyuwangi Selatan wilayah Pulau Merah seluas 4.612,4 hektare. Salah satu dusunnya, yaitu Dusun Sungai Lembu, sekitar 2.600 hektare wilayahnya ditetapkan menjadi wilayah PTPN XII Sungai Lembu.14 Situasi ini yang menjadi akar dari kemiskinan dan krisis ekologis di Sumberagung. Terjadi ketimpangan agraria selama berpuluh-puluh tahun. Saat ini dari sekitar 13.264 jiwa penduduk Sumberagung, 5.606 orang jiwa menjadi buruh tani dan hanya 3.066 jiwa saja yang masih menjadi petani. 775 jiwa menjadi nelayan dan selebihnya ada yang menjadi buruh migran yang tersebar ke Hongkong, Taiwan, Timur Tengah, dan Malaysia.15 Dampak Tambang Emas Perlahan namun pasti, dampak pertambangan juga mulai dirasakan oleh warga Desa Sumberagung, khususnya oleh masyarakat yang tinggal di Dusun Pancer, baik yang berprofesi sebagai nelayan maupun petani. Konsesi tambang yang berada di Tumpang Pitu hanya 3 kilometer saja dari pemukiman penduduk. Sementara jarak antara Tumpang Pitu ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hanya sekitar 8,3 kilometer. Adapun jarak (calon) kolam penampungan limbah tambang ke TPI Pancer kurang lebih 6,7 km. Masyarakat menuturkan mereka selalu khawatir dan was-was dengan masuknya perusahaan tambang emas. Pasalnya sejak berdirinya tambang, beberapa bencana mulai sering terjadi. Salah satunya banjir. Banjir memang pernah datang sebelum tambang masuk, tapi intensitas dan daya rusaknya tidak separah ketika tambang mulai beroperasi. Budi Pego, warga setempat, mengatakan kehadiran tambang telah memperparah bencana banjir. Laki-laki yang pernah dikriminalisasi oleh perusahaan dengan tuduhan menyebarkan komunisme karena melawan kegiatan tambang ini 13 PT. Suwarna dan PT. Mitra Daya merupakan entitas yang juga dikuasai oleh Provident Capital Indonesia (PCI). 14 Saputra, Rico Amdan; Handayani, Baiq Lily. (2018). Women's Participation in Mining Rejection Movement in Tumpangpitu Mountain (An Analysis of Ecofeminism). [S.l.], v. 7, n. 1, p. 27-48 Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 15 Data Demografi Desa Sumberagung 2018
56 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI mengatakan banjir terparah yang pernah terjadi di wilayahnya berlangsung pada 2016. Waktu itu banjir lumpur merendam Pulau Merah dan mengenangi lahan-lahan pertanian masyarakat. Beberapa tetangganya gagal panen akibat banjir tersebut. "Banjir terjadi lagi di tahun 2019 dan 2020, menggenangi lahan pertanian buah naga dan padi warga. Dilihat dari asalnya banjir berasal dari gunung Tumpang Pitu yang telah digunduli dan ditambang, sedangkan 2016 kejadian banjir disebabkan jebolnya tanggul pengolahan limbah tambang. Kami tidak dapat memastikan karena itu terlarang dimasuki," ujar Budi yang juga seorang petani buah naga. Bukan hanya gagal panen karena banjir, tambang juga menyebabkan proses budidaya buah naga dan jeruk terganggu. Masyarakat harus menanggung turunnya produksi. Kehadiran tambang juga menyebabkan pariwisata di Pulau Merah menjadi tidak maksimal, sebab pemandangan di sana sudah tidak lagi indah, terutama sejak banjir lumpur 2016 silam. "Kami sudah sejahtera dengan pertanian, kenapa harus ada tambang, justru ke depan akan berdampak pada kami. Sekarang pun sudah berdampak, meski tidak semua merasakan dampak langsungnya," kata salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya. "Sekarang hak atas tanah masih dikuasai Perhutani, ditambah lagi tambang, hidup kami benar-benar tidak merdeka. Selain itu, wisata yang sudah bagus dan baik menjadi sepi sejak adanya tambang dan bebannya ditambah saat pandemi." Ahmad, nelayan di wilayah itu, mengatakan hal yang sama. Ia menuturkan saat ini banyak nelayan yang melautnya mulai jauh. Jika dahulu sekitar 1-3 mil sudah dapat ikan, sekarang harus lebih dari 5 mil. Akibatnya ongkos produksi naik dan menurunkan omset mereka. Selain itu, dampak dari tambang yakni peristiwa banjir lumpur pada 2016 lalu telah menyebabkan ikan bermigrasi, tidak lagi menempati ruang di sekitar Pulau Merah. "Dahulu ya, Pak, sebelum adanya tambang, kita tidak perlu menunggu lama, ikan sudah bisa kita dapatkan. Tetapi kini butuh waktu 3 jam berlayar mencari ikan, itu pun masih susah untuk mendapatkan ikan. Perlu diketahui Pak, karang di sekitar pesisir Tumpang Pitu kini sudah rusak. Kurang lebih setelah bencana lumpur pada Agustus 2016 lalu. Kami nelayan menduga itu berasal dari kegiatan pertambangan di gunung Tumpang Pitu. Kira-kira tahun 2010, sebelum ada tambang emas, hasil tangkapan nelayan itu bisa mencapai 10.280 ton. Tapi di tahun 2016, setelah adanya tambang, hasil kami menurun menjadi 8.106 ton saja," Ahmad memaparkan. Cerita Ahmad turut dibenarkan oleh Hidayat, warga Desa Sumbermulyo yang
Citra satelit 2014 (kiri) dan 2019 (kanan) memperlihatkan adanya pembukaan lahan di Desa Sumberagung, Banyuwangi. Foto: Walhi Jawa Timur INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 57 bekerja sebagai supir pengangkut buah naga, yang juga memiliki saudara di Pancer. Ia menceritakan, salah satu yang tampak jelas dari dampak tambang ada pada warga yang berprofesi sebagai nelayan. Penurunan penghasilan menyebabkan beberapa warga Pancer memilih merantau dan pindah rumah. "Saya melihat dan mendengarkan langsung, ada sekitar 5 orang yang pindah ke Sumbawa. Alasannya karena di Pancer sudah susah mencari ikan." Cetus Hidayat. Selain dampak ekonomi, hadirnya tambang emas di wilayah Desa Sumberagung telah memicu sejumlah persoalan lainnya yang tak kalah penting, yakni meningkatnya konflik sosial. Perlawanan warga untuk menolak tambang seringkali berujung represi oleh aparat keamanan negara. Setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2017), sebanyak 15 orang dalam 5 kasus yang berbeda dipolisikan. Salah satu korbannya adalah Budi Pego dan tiga warga lainnya yang dituduh menyebarkan komunisme pada 2016. Nur Aini, salah satu warga penolak tambang, mengisahkan selain konflik antara warga dengan perusahaan, konflik antara warga dengan warga juga meningkat. Ia mengatakan bahwa pernah terjadi bentrokan antara warga pro dan penolak tambang di Pertigaan Lowi, Desa Sumberagung, pada 2020. Konflik tersebut berujung pemanggilan kepada warga penolak tambang, karena dianggap mengganggu ketertiban serta melakukan kekerasan. Pernah pula, saat ibu-ibu melakukan protes penolakan perluasan tambang di Gunung Salakan yang menjadi konsesi PT. BSI, ibu- ibu ini mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari pekerja tambang yang juga warga desa.
58 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI "Saat menghadang tambang di Gunung Salakan, saat itu di Pancer, pekerja tambang itu mengatai kami perempuan dengan kata-kata kasar dan tidak senonoh. Selain itu juga mereka pernah melakukan kekerasan," ujar Nur Aini. Pada 2022 juga terjadi bentrokan antar perguruan silat yang berakar pada penolakan tambang emas. Salah satu perguruan sering digunakan perusahaan untuk mengamankan tambang, sementara perguruan silat lainnya banyak diisi mereka yang menolak tambang. Risiko Bencana Meningkat Bukan hanya banjir dan longsor, keberadaan tambang emas juga mendorong peningkatan risiko akibat gempa dan tsunami, mengingat kawasan Pesisir Selatan Jawa Timur berdekatan dengan Samudera Hindia dan busur luar Sirkum Mediterania yang rawan gempa. BNPB mencatat ada sekitar 584 desa yang berpotensi terdampak bencana tsunami. Tsunami ini sebelumnya pernah terjadi pada 1994 di Banyuwangi bagian selatan. Tumpang Pitu adalah saksi sejarah peristiwa ini dan sekaligus pelindung Desa Sumberagung ketika gelombang tsunami menghantam desa mereka. Salah seorang warga, Fitri, mengungkapkan bagaimana ganasnya tsunami yang melanda Banyuwangi pada 1994. Bencana ini menelan korban 239 jiwa warga dusun Pancer, Desa Sumberagung. Warga yang lolos dari maut mengaku mereka diselamatkan Tumpang Pitu dan Goa Macan di sekitar gunung Salakan. "Jika Tumpang Pitu rata, tak lagi menjulang, dan air laut bercampur limbah, bagaimana bila bencana tsunami datang? Bukannya saya berharap tsunami. Saya hanya berpikir skenario terburuk. Jika tak ada Tumpang Pitu sebagai penahan alami, mau jadi apa orang-orang yang hidup di sini," ungkap Fitri. Ahmad menambahkan, Gunung Tumpang Pitu adalah benteng pertahanan alami yang secara tidak langsung melindungi mereka dari ganasnya terjangan tsunami. Selain itu Tumpang Pitu memiliki nilai yang penting bagi kehidupan warga di sekitarnya, menjadi pelindung dari kencangnya angin Samudra Hindia, rumah bagi aneka flora dan fauna, penyedia air bagi warga sekitar, dan tempat yang menjadi penanda bagi para nelayan agar tidak tersesat kala melaut. "Kalau Tumpang Pitu itu hancur karena tambang, itu akan mempengaruhi laut kita. Banjir lumpur pada tahun 2016 silam itu telah menyebabkan ikan menjadi jarang. Jikalau itu diteruskan, nelayan akan menjadi korban. Tumpang Pitu juga menjadi tetenger atau tanda untuk nelayan. Kalau itu hilang maka nelayan pun juga akan dirugikan. Alam itu dijaga, bukan dihabiskan," ujar Ahmad.
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 59 Ketika Tumpang Pitu hancur, yang terancam tak hanya gunung dan hutan, tapi juga mengancam apa yang ada di sekitarnya. Seperti Pulau merah, Pantai Pancer, dan segala keanekaragaman hayatinya. Karang-karang yang indah, ikan-ikan yang variatif, bahkan hewan khas dan langka seperti penyu akan terancam keberadaannya. Ini menunjukkan bahwa kawasan Tumpang Pitu memiliki banyak sekali relasi, terutama berhubungan dengan kehidupan di sekitarnya. Kehancuran Tumpang Pitu bahkan akan berdampak pada kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Jika keberadaan tambang diteruskan, warga yang menggantungkan hidup pada kearifan lokal dan alam akan terganggu. Petani, nelayan, sektor pariwisata terutama sektor menengah ke bawah, diprediksi menjadi sektor vital yang akan hilang jika pertambangan emas ini terus dilakukan. l Referensi Data Demografi Desa Sumberagung 2018 Muhammad Affandi. 2021. Menjarah Ujung Timur Pulau Jawa. Yogyakarta:Tanah Air Beta Saputra, Rico Amdan; Handayani, Baiq Lily. (2018). Women's Participation in Mining Rejection Movement in Tumpangpitu Mountain (An Analysis of Ecofeminism). [S.l.], v. 7, n. 1, p. 27-48 Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI
60 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI TRENGGALEK Akibat Emas Setitik, Trenggalek Bisa Rusak Seluruhnya Agung Prasetyo KEHIDUPAN masyarakat Kabupaten Trenggalek sedang berada dalam ancaman besar. Ancaman itu datang dari industri tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Kegiatan korporasi ekstraktif itu di Sumberbening, salah satu desa di Trenggalek, berpotensi menghancurkan kabupaten di tepi Samudera Hindia itu. Aksi protes berbagai elemen masyarakat menolak rencana Upaya penolakan terhadap tambang emas PT SMN sudah dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 2013, saat PT SMN mulai melakukan kegiatan eksplorasi di Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko. Awal 2021 hingga saat ini suara penolakan semakin keras. Apalagi pasca Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menyatakan sikap penolakan terhadap tambang emas PT SMN, Maret 2021. pertambangan emas di Trenggalek. Foto: Walhi Jawa Timur Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Trenggalek turut mendukung penolakan yang disuarakan oleh Bupati Trenggalek. Aliansi mendukung gerakan
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 61 ini melalui petisi di change.org dengan judul "Dukung Bupati Trenggalek Tolak Tambang Emas di Trenggalek!." Hingga 30/07/2022, sudah ada 19.372 orang yang menandatangani petisi tersebut. Menurut keterangan Karim, warga Desa Sumberbening, pihak PT SMN melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah Pegunungan Semungklung tanpa izin ke masyarakat. Warga Sumberbening melakukan penolakan karena takut aktivitas pertambangan akan menghancurkan ekosistem di Sumberbening. Waktu itu penolakan warga malah direspons PT SMN dengan mendatangkan sejumlah alat berat dan beberapa mesin untuk tujuan eksplorasi. Hal itu membuat kemarahan warga memuncak. Warga pun melakukan pengusiran terhadap seluruh alat berat milik PT SMN pada Juli 2013. Cerita penolakan tambang emas PT SMN berlanjut pada 2016. Laporan Mongabay, menyebutkan PT SMN diketahui melakukan kegiatan eksplorasi di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo. Survei eksplorasi itu juga dilakukan tanpa izin kepada masyarakat. Juli 2016, warga Desa Dukuh melakukan aksi tolak tambang di Balai Desa. Warga Desa Dukuh menolak tambang emas karena khawatir lingkungan dan desa tempat tinggal mereka akan rusak serta mengganggu perekonomian warga. Warga lalu memasang baliho di sejumlah titik di Desa Dukuh. Isinya penolakan tambang emas. Aksi berlanjut. Pada 2017, warga Desa Dukuh juga melakukan aksi besar-besaran di depan kantor Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek. Warga Desa Dukuh menolak adanya eksplorasi di wilayah mereka. Sayangnya penolakan oleh warga itu seakan-akan diabaikan oleh pemerintah. Pada 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur malah memberikan izin produksi kepada PT SMN. Ada sembilan kecamatan yang masuk dalam lokasi operasi produksi tersebut. Di antaranya adalah Kecamatan Kampak, Watulimo, Dongko, Munjungan, Gandusari, Tugu, Karangan, Pule, dan Suruh. Izin operasi produksi berlaku sejak 24 Juni 2019 sampai 24 Juni 2029. Menurut data dari situs resmi MODI ESDM, PT SMN mendapatkan IUP Operasi Produksi dengan surat nomor P2T/57/15/.02/VI/2019. PT SMN mendapatkan izin untuk melakukan eksploitasi di lahan seluas 12.813 hektare. Luasan itu menjadikan tambang emas PT SMN di Trenggalek sebagai tambang emas terluas di Pulau Jawa.
62 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI Durian untuk Presiden Jokowi Izin eksploitasi yang dikantongi PT SMN meningkatkan kekhawatiran masyarakat Trenggalek terhadap rusaknya lingkungan. Masyarakat Trenggalek khawatir ketika lingkungan rusak, sumber penghasilan dari alam akan hilang. Mayoritas masyarakat Trenggalek memenuhi kebutuhan hidup dari alam, seperti dari pertanian, perikanan, hingga pariwisata berbasis lingkungan. Salah satu warga yang khawatir adalah Marvin, petani di Desa Dukuh. Saat ini kehidupan keluarganya ditopang oleh berbagai hasil pertanian, seperti pisang, alpukat, cengkeh, durian, kopi, salak, kelapa, jengkol, serta manggis. Marvin dengan tegas menolak tambang emas oleh PT SMN, sebab ia sadar tambang emas itu mengancam lahan pertanian miliknya. Marvin punya bukti. Ketika PT SMN melakukan eksplorasi pada 2016 di desanya, rumah warga banyak rusak akibat tanah longsor. Tanaman di sekitar lokasi eksplorasi yang membusuk. Padahal itu baru kegiatan eksplorasi. "Yang membuat saya sakit hati, (yang rusak itu) rumah adiknya kakek saya. Secara ilmu geologi saya tidak memahami. Tapi sebelum pengeboran [eksplorasi], kan tanah di situ tidak pernah amblas. Takarannya indikasi saja. Kalau mau dibuktikan, ya saya yakin lebih banyak benarnya dugaan saya daripada salahnya," ucap Marvin saat ditemui di rumahnya, pada 28 April 2022. "Jelas ketika tambang berlanjut, banyak lahan pertanian yang rusak. Termasuk pohon di wilayah hutan yang dieksplorasi itu pernah membusuk. Kalau hanya dibor, itu tanamannya gak akan mati kan. Jelas ada sebab tertentu yang menyebabkan tanaman itu membusuk, di luar faktor air bawah tanah yang muncul ke permukaan," kata Marvin. Salah satu hasil pertanian unggulan warga Desa Dukuh yang terancam rusak oleh tambang emas PT SMN adalah Durian Ripto. Durian Ripto merupakan durian varietas unggulan yang paling terkenal di Trenggalek. Durian Ripto pernah dicicipi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungannya ke Trenggalek pada tanggal 30 November 2021. Dalam video unggahan akun Instagram Bupati Trenggalek (@avinml), saat mencicipi Durian Ripto, Jokowi mengatakan kalau rasanya enak, tidak terlalu manis, dan tidak membuat enek. Durian Ripto sudah terdaftar di Kementerian Pertanian melalui SK Menteri Pertanian Nomor: 277/Kota/Sr.120/7/2005, tentang Pelepasan Varietas Unggul. Berdasarkan SK itu, Durian Ripto disebut memiliki banyak keunggulan. Beberapa
Sumber air bersih terancam rusak oleh aktivitas pertambangan. Foto: Walhi Jawa Timur INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 63 keunggulan Durian Ripto adalah produktivitasnya cukup tinggi, kualitas baik, dan berbuah lebih sekali dalam setahun, dengan daging tebal dan halus, serta rasanya manis. Durian Ripto juga memiliki aroma tak terlalu menyengat alias sedang. Mengacu pada data Kabupaten Trenggalek dalam Angka 2021 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah panen durian mencapai 1.015,40 hektare. Wilayah panen durian itu tersebar di 10 kecamatan yang ada di Trenggalek. Wilayah paling luas berada di Kecamatan Watulimo 330,30 hektare, Dongko 235,70 hektare, dan Munjungan 119,90 hektare. Lalu, Kecamatan Bendungan 118 hektare, Kampak 99,20 hektare, Panggul 40,40 hektare, Suruh 30 hektare dan Pule 28 hektare. Kemudian, Kecamatan Trenggalek 12,50 hektare, Gandusari satu hektare dan Tugu 0,20 hektare. Total pohon durian di seluruh kecamatan sekitar 99.000 pohon dengan produksi mencapai 11.362 ton per tahun. Harga durian setiap kilogram rata-rata mencapai Rp 30 ribu sampai Rp50 ribu. Sedangkan Durian Ripto, per kilogram bisa mencapai Rp. 150 ribu. Jadi, saat masa panen raya, perputaran uang bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Saat ini, Marvin
64 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI dan para petani di Desa Dukuh juga sedang mengembangkan varietas Durian Ripto. Menurut Marvin, warga Desa Dukuh bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui bertani ini. "Bahkan lebih dari menghidupi. Faktanya, orang yang kerja hanya bertani saja punya kendaraan motor ada dua. Satu untuk ke ladang kebun, satunya lagi untuk sambang keluarga yang jauh. Mayoritas petani kalau bertani untuk kebutuhan hidup kan untuk makan dan minum. Kalau petani sudah mapan, itu sudah nyari modal. Mayoritas petani bukan lagi cari makan saja dari bertani, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya juga," ungkap Marvin. Hamparan sawah menghijau. Sumber pangan ini terancam Marvin menambahkan, mayoritas warga Desa Dukuh menolak tambang emas karena ingin menyelamatkan lahan pertanian dan melestarikan lingkungan. "Warga bisa makan kenyang, bertahan hidup, dan memenuhi kebutuhan lainnya itu dari bertani, bukan dari tambang," katanya. rusak oleh aktivitas pertambangan di Sumberagung. Foto: Walhi Jawa Timur "Tanpa tambang, orang Trenggalek bisa hidup. Kalau ditambang, orang Trenggalek tidak bisa hidup. Karena tidak ada rakyat sejahtera di kawasan tambang. Kalau pengusaha sejahtera karena tambang banyak, tapi kalau rakyat sejahtera di wilayah
INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI | 65 tambang, itu tidak ada. Dan itu sudah jadi keyakinan warga," Marvin menegaskan. Suara dari Pesisir Masih banyak lagi sumber penghasilan masyarakat Trenggalek selain pertanian. Hasil tangkapan ikan para nelayan di, misalnya, Kecamatan Munjungan. Nelayan di Kecamatan Munjungan bisa mendapatkan kurang lebih Rp. 100 ribu setiap hari dari hasil menangkap ikan. Khoirur Roziqin, warga Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, mengatakan penghasilan nelayan biasanya mencapai Rp 3 juta per bulan. Saat musim ikan, para nelayan bahkan bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp 20 juta per bulan. Dengan hasil tangkapan ikan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari itu, masyarakat Kecamatan Munjungan juga mengkhawatirkan pengaruh tambang emas PT SMN jika beroperasi di Trenggalek. Masyarakat Kecamatan Munjungan tahu proses pemurnian emas menggunakan bahan beracun dan berbahaya, seperti merkuri dan sianida. Mereka khawatir jika limbah tambang emas itu mengalir ke laut dan merusak ekosistem laut, sehingga hasil tangkapan ikan terancam berkurang, bahkan hilang. Kekhawatiran masyarakat Kecamatan Munjungan itu bukan tanpa dasar. Mereka sudah mengalami penurunan tangkapan ikan itu akibat limbah tambak udang yang langsung dibuang ke laut. Roziqin menyampaikan, beberapa tambak udang di Kecamatan Munjungan langsung membuang limbahnya ke laut karena tidak memakai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Roziqin dan masyarakat lainnya yang tergabung dalam Perhimpunan Sumbreng Raya (PSR), aktif melakukan advokasi persoalan kerusakan lingkungan akibat tambak udang. Berkali-kali protes dan melakukan berbagai upaya, namun pemerintah tidak menggubris. Malah saat ini tambak udang tanpa IPAL di Kecamatan Munjungan terus bertambah. Semua Bisa Terdampak Ada 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan izin eksploitasi yang diterbitkan Pemprov Jawa Timur, sembilan kecamatan di Trenggalek masuk konsesi tambang emas PT SMN. Ada upaya-upaya untuk meyakinkan masyakarat bahwa tambang emas tidak akan merusak lingkungan dari birokrat. Pemikiran seperti itu tentu bermasalah, sebab lingkungan tidak mengenal batas- batas yang diciptakan oleh negara. Sehingga, ketika PT SMN menambang emas di Kampak, maka masyarakat di kecamatan lainnya (bahkan di luar konsesi) juga mengalami dampak kerusakan lingkungan.
66 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI Konsesi tambang emas PT SMN berada di lima bagian Daerah Aliran Sungai (DAS) penting yang melewati berbagai kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Kelima DAS itu adalah DAS Brantas, DAS Panggul, DAS Konang DAS Timpak Nongko, dan DAS Ngemplak. "DAS Brantas yang akan mengalir ke utara melewati bagian selatan kota sampai ke bagian Sungai Niyama. Kemudian ada DAS Panggul yang berhulu di wilayah konsesi [Kampak] ini. Kemudian ada DAS konang. Kemudian ada DAS Timpak Nongko yang lari ke Munjungan itu. Kemudian ada DAS Ngemplak yang akan lari ke Prigi," ujar Rere, Manager Kampanye Tambang dan Energi, Eksekutif Nasional WALHI saat diwawancarai. Jika PT SMN melakukan kegiatan tambang, salah satu dampak kerusakan lingkungan di luar konsesi akan dirasakan Desa Pandean, Kecamatan Dongko. Mengacu pada peta izin eksploitasi tambang emas PT SMN, Desa Pandean tidak masuk ke dalam wilayah konsesi. Tapi, aliran air sungai di Desa Pandean berasal dari Desa Salamwates di Kecamatan Dongko dan Desa Besuki (Kecamatan Munjungan). Dua desa itu masuk ke dalam wilayah konsesi tambang emas PT SMN. Dampak yang akan dialami oleh warga Desa Panden salah satunya adalah rusaknya air sungai di Taman Wisata Watu Kandang yang akan tercemar limbah tambang emas PT SMN. Taman Wisata Watu Kandang di Desa Pandean adalah penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022. Berbagai fasilitas wisata alam serta wisata budaya ada di Desa Pandean. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, sempat mengunjungi Desa Wisata Pandean pada 30 Juni 2022. Sandiaga terpesona dengan keasrian Desa Wisata Pandean. Padahal, perjuangan untuk melestarikan alam di Desa Wisata Pandean itu sama sekali tidak instan. Adalah Ririn Setyo Widihastuti, warga Desa Pandean, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Arum Pulosari, yang mengubah sungai yang awalnya menjadi tempat membuang sampah popok bayi, menjadi bersih dan layak untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Ririn tidak hanya berupaya untuk meningkatkan perekonomian warga melalui wisata. Ia juga memulai gerakan untuk mengubah kebiasaan warga membuang sampah di sungai. Hingga kini, Taman Wisata Watu Kandang di Desa Pandean masih asri dan menjadi primadona. Tapi bagaimana nanti, jika PT SMN beroperasi? Jika tidak ingin sumber perekonomian masyarakat dan keasrian alam Trenggalek rusak, maka satu-satunya pilihan adalah tolak tambang emas.l
68 | INDONESIA TANAH AIR SIAPA KUASA KORPORASI DI BUMI PERTIWI