KEDUDUKAN AKTA AUTENTIK DALAM HUKUM PERDATA Drs.H. Asmu'i Syarkowi, M.H. (Hakim PTA Jayapura) Pendahuluan Dua orang (A dan B) tampak sedang berselisih mengenai hutang. Yang seorang (A), menuduh temannya (B), bahwa ia pernah berhutang uang dan sampai sekarang belum pernah mengembalikannya. Merasa dituduh, teman tadi (B) menjawab, bahwa selama ini ia memang sering berhutang tetapi selalu membayar sesuai waktu yang diperjanjikan sebelumnya. Teman itu pun (B) meminta bukti bahwa ia masih punya hutang yang belum dibayar. A sebagai orang yang berpiutang tentu merasa tersinggung, karena selama ini tidak pernah menulis dan memberikan bukti apa pun atas perbuatan hutang si teman (B) tadi. Dan, yang lebih penting selama ini baik-baik saja. Kelanjutan anekdot di atas tentu dapat diduga. Jika masing-masing tetap bertahan dengan pendiriannya, tidak hanya akan terjadi pertengkaran mulut melainkan bisa ke tahap yang lebih serius seperti terjadi pertengkaran fisik. Bahkan, di suatu tempat hanya karena persoalan hutang yang tidak tertulis dan dibuatkan bukti-buktinya, dapat berubah menjadi sebuah peristiwa kekerasan yang berujung kepada hilangngnya nyawa. Dari ilustrasi tersebut, cukup diperoleh gambaran, bahwa menulis sebuah peristiwa perdata, khususnya dalam urusan transaksi sangat penting, seperti utang piutang. Bukti mengenai hutang tersebut salah satunya dibuat secara tertulis. Dalam tradisi hukum Islam, urgensi bukti tulisan sebenarnya juga telah tersirat dalam Al Qur'an dan justru termuat dalam surat terpanjang dan pada ayat terpanjang pula.1 Menurut Soebekti, bukti tulisan dalam hukum perdata merupakan bukti yang paling utama.2 Sesuai Pasal 165 HIR/ 285 Rbg atau 1868 KUHPerdata, salah bukti tulisan tersebut adalah akta autentik. Pembahasan sengaja dipaparkan karena dalam berbagai forum diskusi banyak orang, termasuk sebagian praktisi sering terlihat, kurang dapat memahami dengan baik akta autentik termasuk nilai kekuatan pembuktian yang dikandungnya. Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Sejauhmana nilai kekuatan pembuktian akta autentik dalam hukum perdata? 1 Al Qur'an Surat Al Baqarah, 2:282. Ayat yang terdiri dari satu halaman penuh ini pada pokoknya berisi anjuran agar ketika terjadi taransaksi utang piutang dalam tempo tertentu, dibuat bukti, dalam hal ini dilakukan pencatatan. 2 Soebekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT Pradnya Paramita, Cetakan ke-8, 1987, halaman 27. 1
2. Apakah untuk melawan akta autentik harus dengan akta autentik pula? 3. Apakah suatu akta autentik dapat dibatalkan dan sejauhmana kompetensi hakim dalam menyikapi akte autentik yang cacat hukum? Pembasan berikut berikut dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Pembahasan 1. Pengertian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta3 merupakan kata benda yang diberi arti surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dalam literatur hukum, secara singkat akta ialah sutu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangni. 4 Dengan demikian, menurut ilmu hukum suatu tulisan, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: akta dan tulisan-tulisan lain. Selanjutnya akta pun kemudian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu "akta autentik"5 dan "akta di bawah tangan". Menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yang dimaksud akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian sebagai berikut: Dari proses pembuatanya, suatu akta ada yang dibuat dibuat langsung oleh pejabat dan dapat pula dibuat di hadapan pejabat. Dari segi bentuknya, suatu akta bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang. Dari segi pembuatnya, ialah pejabat. Menurut Soebekti yang termasuk dalam kualifikasi pejabat kaitannya dengan akta autentik tersebut ialah: Notaris, hakim, jurusita pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.6 Secara garis besar, menurut Abdul Kadir Muhammad, akta otentik diklasifikasikan la gi menjadi akta ambtelijk dan akta partij. Akta ambtelijk yaitu pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya sedang akta partij yaitu pejabat menerangkan ap 3 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penulisan yang benar (baku) adalah "akta" dan bukan "akte". 4 Soebekti, Op cit, hal. 27 5 Penulisan yang benar menurut KBBI adalah akta autentik" bukan "akte otentik" atau "akta otentik". 6 Soebekti, Loc. Cit, halaman 28. 2
a yang dilihat dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui k eterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka.7 2. Dasar Hukum Eksistensi akta autentik sebagai alat bukti telah diatur dalam undang-undang, yaitu: a. Herziene Indonesich Reglement (HIR) atau sering diterjemahkan menjadi Reglemen Ind onesia Yang Diperbaharui (RID), yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdat a maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. b. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang sering diterjemahkan menjadi Re glemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berla ku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madu ra. c. KUH Perdata (Bergelijk Wetbook) Berikut ini bunyi pasal-pasal yang berkaitan dengan akta autentik dalam undang-undang tersebut: a. HIR Pasal 165 "Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapa n pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi ked ua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam su rat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberita hukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu." b. RBg Pasal 285 RBg "Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-u ndang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta.itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang men dapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyat aan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu." c. KUH Perdata (Burgelijk Wetbook) 7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 120 3
Pasal 1867 "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di b awah tangan." Pasal 1868 "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undan g-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Pasal 1869 "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak ber wenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat d alam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatan gani oleh para pihak." Pasal 1870 "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi oran g-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukt i yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." Pasal 1871 "Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa ya ng termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu me mpunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta.Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan Iangsu ng dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pem buktian dengan tulisan." Pasal 1872 "Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya d apat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata." Pasal 1873 "Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya a tau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhada p pihak ketiga." 4
3. Yang berwenang membuat akta autentik Dari definisi sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan tentang siapa yang berwenang membuat akta autentik. Menurut definisi tersebut yang berkompeten membuat akta autentik adalah pejabat umum. Namun yang menjadi pertanyaan siapa yang dimaksud pejabat umum, apakah hanya notaris atau ada pejabat lain. Dengan mengacu kepada aneka bentuk akta autentik, maka yang dimaksud pejabat tersebut tentu bukan hanya notaris. Ada pejabat lain, selain notaris, yang secara hukum mempunyai kewenangan membuat akta autentik. Sebagaimana dikemukakan Soebekti pada pembahasan sebelumnya, bahwa yang dimaksud pejabat tersebut, selain notaris ialah: Hakim, Jurusita Pengadilan, Catatan sipil, dan sebagainya.8 Dengan menyebut "dan sebagainya"Soebekti tampaknya ingin mengatakan bahwa masih ada pejabat lain secara UU mendapat kewenangan membuat akta autentik. Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud pejabat tersebut secara garis besar ada 2 macam: a. Pejabat di bidang hukum publik, yaitu mereka yang termasuk pejabat Tata Usaha Negara (TUN). b. Pejabat di bidang hukum perdata, yaitu notaris.9 4. Macam-macam Akta Autentik Sebagaimana diketahui, bahwa banyak dokumen yang dapat dikategorikan sebagai akta autentik, seperti Akta jual beli, akta nikah, SIM, KTP, dan paspor. Dari aneka macam akta autentik tersebut secara garus besar akta autaendtik dapat dibedakan sebagai berikut: Dari segi bentuknya Akta autentik ada yang dihadapan pejabat dan ada akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat Dari segi pihaknya, akta autentik ada yang bersifat partai, seperti Aka Jual Beli. Ada pula yang non partai, seperti KTP dan IMB. 5. Syarat Sah Akta Autentik Partai 8 Soebekti,Op Cit., hal. 28. 9 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Cetakan ke-2, halaman 571. 5
Suatu akta sehingga dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik tidak dibuat sembarangan melainkan dengan syarat tertentu meliputi syarat formil dan materiil. Syarat Formil a. Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang b. Dihadiri para pihak c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pihak d. Dihadiri oleh dua orang saksi e. Mnyebut identitas notaris (pejabat), penghadap dan para saksi. f. Menyebut tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta. g. Ditandatangani semua pihak. h. Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.10 Sebagaimana dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, bahwa syarat formil sebuah akta autentik tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif. Dengan kata lain, apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi oleh akta autentik maka akta tersebut sebagai akta autetik tidak dianggap sah, dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan pekara yang disengketakan.11 Syarat Materiil a. Berisi keterangan kesepakatan para pihak. b. Isi keterangan perbuatan hukum. c. Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti.12 Tentang proses pembuatan suatu akta notaris Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tah un 2014 Tentang Jabatan Notaris juga mengatur tentang syarat-syarat subjektif para pengahadap dan saksi, yaitu : a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya. 10 Ibid., 574-578. 11 Ibid, 574. 12 Ibid, 578-579. 6
Dalam praktek ternyata terdapat suatu akta yang penghadapnya adalah seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.13 Akta seperti ini jelas dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan UU. 6. Bentuk Akta Autentik Dari segi pembuatan dikenal 2 macam bentuk akta, yaitu: Akta yang dibuat oleh Pejabat Akta yang dibuat di hadapan pejabat. Mengenai siapa yang disebut pejabat, di muka telah diberikan jawaban tentang siapa yang dimaksud pejabat tersebut sebagaimana di kemukakan Soebekti14, yaitu Notaris, hakim, jurusita pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Menurut M. Yahya Harahap, para pejabat tersebut secara garis besar dapat dikelompkkan ke dalam 2 kelompok, yaitu: Pejabat di bidang hukum publik Pejabat tersebut berkaitan dengan tata usaha negara. Mereka meskipun tidak bekerja di bidang hukum, akan tetapi mempunyai kewenangan membuat akta, seperti KUA berwenang membuat akta nikah. Pejabat TUN lainnya yang berwenang mambuat KTP, SIM, IMB, Paspor, dan lain sebagainya. Pejabat di bidang hukum perdata. Sesuai Pasal 1 PJN (S 1860 Nomor 3), Pejabat ini selalu dikaitkan dengan eksistensi notaris.15 7. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Salah satu persoalan pembicaraan akte autentik kaitannya dengan hukum pembuktian dalam suatu pemeriksaan perkara perdata ialah mengenai sejauh mana kekuatan pembuktiaan akta autentik. Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa alat bukti tulisan (termasuk di dalamnya akta autentik) dalam pembuktian merupakan alat bukti utama. Sebagaimana diketahui bahwa nilai kekuatan pembuktian dalam hukum perdata pada pokoknya meliputi tiga hal yaitu sempurna (volledig), mengikat (bindende), dan menentukan (beslissende) atau memaksa (dwingende). Alat bukti yang bersifat 13 Dalam suatu pemeriksaan perkara penulis pernah menemukan bukti berupa akta hibah yang pembuatannya, salah satunya, dihadiri oleh anak yang masih berumur l.k. 6 tahun dan karena belum bisa tanda tangan dia membubuhkan cap jempol dengan jempol mungilnya dalam akta tersebut. 14 Lihat footnote nomor..... 15 M.Yahya Harahap, Op Cit., hal. 571 7
menentukan merupakan alat bukti final. Maksudnya, apabila dalam suatu pemeriksaan perkara mengenai suatu hal para pihak bisa mengajukan alat bukti yang bersifat menentukan ini, maka dalil yang harus dibuktikan harus dianggap telah terbukti. Pertanyaannya, apakah suatu akta autentik bisa mencapai derajat sebagai alat bukti menentukan?16 Tampaknya para ahli hukum, pada umumnya berpendapat, bahwa suatu akta autentik hanya mencapai derajat sempurna (volledig) dan mengikat ( bindende). Dengan demikian kekuatan pembuktian akta autentik tidak sampai mencapai kualitas menentuka n (beslissende) atau memaksa (dwingende).17 Alasan mengapa akta autentik tidak berkekuatan pembuktian menentukan (beslissende) atau memaksa (dwingende) karena sebagaimana telah disinggung di muka, akta autentik masih memungkinkan cacat hukum dan karenanya dapat mengundang bukti sebaliknya. Kekuatan pembuktian memaksa hanya dimiliki oleh alat bukti yang tidak memungkinkan ada bukti lawan, seperti sumpah pemutus (decisoir eed) yang bersifat mengakhiri sengketa. Oleh sebab itu, supmpah pemutus, menurut undang-undang mempunyai derajat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sekaligus.18 Meskipun demikian, setiap akta autentik yang secara lahir tampak sebagai akta, memang harus dianggap sebagai akta autentik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu tidak asli atau palsu.19 Dengan demikian baik hakim atau siapa pun maupun para pihak, harus menerima dan menghargai keaslian akta dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum setiap akta autentik harus dianggap asli. Oleh karena itu, siapa saja yang meragukan keasliannya atau menyatakan bahwa akta autantik itu palsu, maka harus membuktikan ketidakaslian atau kepalsuannya.20 CA Kraan mengemukakan bahwa akta otentik mempunyai beberapa ciri-ciri yait u sebagai berikut: 16 Pertanyaan ini sengaja penulis munculkan karena dalam diskusi-diskusi masih ada yang punya persepsi bahwa akta autentik merupakan bukti yang menentukan. 17 Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 581. 18 M.Yahya Harahap, Op. Cit, ha 750. 19 Soebekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Bina Cipta, 1977, hal.123 20 M.Yahya Harahap, Op. Cit., 580. 8
a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh Pejab at yang berwenang. b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenan g. c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tangg al, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan Pejabat yang mem buatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut). d. Seorang Pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang m andiri tidak memihak (onpartijdigheid-impartaility) dalam menjalankan jabatannya. e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh Pejabat adalah hubungan huk um di dalam bidang hukum privat. 21 Persoalan berikut juga muncul, jika akta autentik masih dimungkinkan dilawan dengan membuktikan sebalinya, lantas bagaimana cara melawan akta autentik, apakah harus dengan akte autentik pula? Sebagaimana telah ditulis oleh M.Yahya Harahap, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik dapat dilumpuhkan dengan segala jenis lat bukti: bisa saksi, persangkaan, maupun seala macam akta, baik ABT maupun akta sepihak, maupun dengan surat lain. M. Yahya Harahap menegaskan, bahwa untuk melawan akta autentik tidak diharuskan m esti dengan akta autentik pula.22 8. Kedudukan Fotokopi Dalam suatu persidangan saat tahap pembuktian para pihak pada umumnya selalu mengemukakan bukti surat, terrmasuk akta autentik ini, berupa fotokopi. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan fotokopi tersebut kaitannya dengan pembuktian? 21 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. B andung, PT. Refika Aditama, 2009, hal. 127 22 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 582 9
Untuk menjawab hal tersebut perlu mempedomani putusan MA Nomor 36009K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 198723 yang pada pokoknya menegaskan, bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Yang demikian memang sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata.24 Persoalannya tentu berkembang, yaitu bagiamana jika--meskipun tidak ada aslinya tetapi--pihak lawan mengakuinya? Mengenai hal ini ternyata terdapat dijawab oleh Putusan MA Nomor 1973K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985. Menurut putusan tersebut, oleh karena dalam fotokoi tersebut terdapat catatan yang ditanda tangani hakim, yang berisi penegasan bahwa fotokopi tersebut sesuai denhan aslinya dan tergugat (pihak lawan) tidak keberatan atas bukti surat bukti tersebut. Atas dasar putusan kasasi tersebut, M. Yahya Harahap, mengenai status bukti berupa fokopi ini, berkesimpulan bahwa keabsahan suatu fotokopi adalah sebagai berikut: Apabila fotokopi tersebut sama dengan aslinya dengan cara menunjukkan asli tersebut di sidang pengadilan. Apabila fotokopi itu diakui atau disetujui pihak lawan dianggap sah, meskipun tidak ditunjukkan aslinya di persidangan.25 9. Sikap Hakim Atas Bukti Akta Autentik Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa suatu akta autentik pembuatannya dan bentuknya sudah diatur oleh UU sehingga kedudukanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (voledig) dan mengikat (bindede). Sebelum terbukti sebailiknya kekuatan pembuktian sebuah akta autentik tersebut senantiasa melekat. Oleh karena itu jika suatu ketika hakim menghadapi akta autentik yang demkian, dia pun wajib dan terikat: Menganggap akta autentik tersebut benar dan sempurna; Menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan, oleh pihak yang mengajukan bukti akta autentik tersebu, cukup terbukti; 23 Varia Peradilan Tahun II, 24 September 1987, halaman 40 24 Pada pasal ini ditentukan: Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta asli itu tidak ada, maka salinan atau ikhtisah hanya dapat dipercaya, apabila salnan atau ikhtiar sesuai dengan aslinya dan senantiasa dapat duperintahkan untuk menunjukkan aslinya. 25 M.Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 589. 10
Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut.26 Apabila pihak mengajukan bukti autentik dan atas bukti tersebut lawan tidak mengajukan bukti sebaliknya yang dapat melumpuhkan akte autentik yang ada, maka hakim terikat: Menganggap akta autentik tersebut benar dan sempurna. Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti. Terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut sehingga harus dijadikan dasar p ertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.27 10. Kepalsuan Akta Autentik Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa suatu akta autentik pada asasnya harus dianggap asli sebelum terbukti sebaliknya. Dengan kata lain suatu akta autetik dapat dimungkinkan palsu atau tidak asli. Dalam pergaulan manusia yang dengan aneka macam latar belakang karakter dan kepentingan bisa saja memalsukan suatu akta demi kepentingan-kepentingan tertentu. Seorang bisa secara sengaja atau tidak membuat dan menyimpan suatu akta yang tidak semestinya menurut hukum. Apabila dalam suatu pembuktian pihak lain mempunyai dugaan bahwa suatu akta autentk yang diajukan itu palsu, pihak yang menduga tersebut dapat mengajukan bukti kepalsuannya. Sebagaimana telah pula diterangkan di muka bahwa untuk membuktikan ketidak aslian tersebut tidak harus dengan akta autentik tetapi dapat digunakan segala macam bukti. Lantas apa yang dapat memungkinkan timbulnya dugaan bahwa suatu akta autentik itu palsu? Menurut M.Yahya Harahap, suatu akta akta autentik mengandung kepalsuan ada 2 kemungkinan, yaitu: a. Kepalsuan intelektual Suatu akta autentik dapat mengandung kepalsuan intektual apabila isinya berlewanan dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh, tanggal dan bulan kematian yang dimuat dalam akta kematian. Apabila ada yang meragukan kebenaran tanggal tersebut, bisa saja seorang mengajukan bukti saksi.28 26 M.Yahya Harahap, Op. Cit., hal.584. 27 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 584. 28 M.Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 582. 11
b. Kepalsuan materiil Suatu akta autentik mengandung kepalsuan materill apabila, mengandung kepalsuan kebenaran tanda tangan. Suatu kebenaran tanda tangan bisa saja diingkari kebenerannya oleh pihak lawan. M.Yahya Harahap memberikan kriteria, bahwa kepalsuan materiil ini meliputi: Kepalsuan tanda tangan Kepalsuan bentuk dan isi atas alasan: terdapat menghapusan isi, mengandung penukaran, dan terdapat penambahan. 11. Pembatalan Aka Autentik Sebagaimana diuraikan di muka, bahwa eksistensi sebuah akte autentik, meskipun dibuat oleh dan dihadapan pejabat dengan bentuk yang telah ditentukan UU, akan tetapi sebagai alat bukti, bukan bersifat menentukan. Kebaradaannya memang harus dianggap benar selama belum terbukti sebaliknya. Dengan norma demikian, memberikan konsekuensi, bahwa sebuah kekuatan pembuktian akta autentik tidak bersifat mutlak, tetapi masih memungkinkan mengandung kelemahan yang membuat akta autentik tersebut turun dari sisi kualitasnya bahkan dianggap tidak ada sama sekali karena dianggap palsu karena alasan sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Pertanyaannya, apabila suatu akta autentik telah terbukti dianggap palsu, atau karena suatu alasan lain, siapa yang berhak membatalkan sebuah akta autentik? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui, bahwa kaitannya dengan kabatalan sebuah akte ada 3 kategorisasi yaitu a. Dapat dibatalkan. b. Batal demi hukum. c. Dibatalkan sendiri.29 Dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan 29 12
pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan. Jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Akta yang dapat dibatalkan dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur subjektif dalam perjanjian. Unsur subjektif dalam perjanjian ini meliputi kecakapan dan kesepakatan. Kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya. Di dalam akta notaris harus adanya kesepakatan para pihak yang akan membuat perjanjian di dalam akta notaris tersebut. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat) dengan tanpa adanya unsur paksaan , kekeliruan dan unsur penipuan antara para pihak. Seseorang dikatakan cakap hukum di dalam hukum perdata tidak sedang ditaruh dalam pengampuan, yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Selain itu tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN30, sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, yang mengatur tentang syarat-syarat subjektif para pengahadap dan saksi , yaitu: 1. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan p erbuatan hukum. 2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang sa ksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melak ukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya. 30 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan No taris. 13
Mulai berlakunya pembatalan di dalam akta notaris yang dapat dibatalkan adalah akta notaris akan tetap mengikat para pihak yang bersangkutan selama belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi akta notaris menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan akta notaris tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Apabila suatu akta notaris tidak memenuhi unsur-usur objektif dalam perjanjian maka akta notaris tersebut dapat menjadi batal demi hukum. Sedangkan batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebab kebatalan mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi. Hal-hal yang dapat menyebabkan akta notaris menjadi batal demi hukum yaitu apabila melanggar ketentuan di dalam UUJN yaitu : 1. Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf ( i ) UUJN berupa tidak membuat daftar wasi at dan tidak mengirimkan laporan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam pasal. 2. Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN tentang cap/stempel Notaris. 3. Pelanggaran pada Pasal 44 UUJN yang mengatur tentang penandatangan akta Notaris dan kewajiban Notaris untuk menjelaskan kepada penghadap. 4. Pelanggaran Pasal 48 UUJN yang mengatur :Larangan perubahan isi akta 5. Pelanggaran pada Pasal 49 UUJN yang mengatur tempat perububahan isi akta. 6. Pelanggaran pada Pasal 50 UUJN yang mengatur pencoretan kata, huruf dan angka 7. Pelanggaran pada Pasal 51 UUJN yang mengatur kewenangan Notaris untuk membetul kan kesalahan tulis. Selajutnya, sebuah akta juga dapat dapat dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dalam hal ini tidak ada kesalahan formil maupun materiil di dalam akta notaris tersebut, tetapi para pihak yang namanya tercantum dalam akta menginginkan akta tersebut tidak mengikat dan tidak berlaku lagi. Mengapa bisa demikian? 14
Akta Notaris merupakan keinginan para pihak yang datang menghadap Notaris, tanpa adanya keinginan seperti itu, akta notaris tidak akan pernah dibuat, kewajiban notaris membingkainya sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga akta tersebut dikualifikasikan sebagai akta otentik. Dan, isi akta yang bersangkutan merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak atau keinginan Notaris. Notaris berkewajiban memberikan penjelasan kepada para penghadap, agar tindakkannya yang dituangkan dalam akta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika akta notaris yang bersangkutan, dirasakan oleh para pihak tidak mencapai tujuan yang diinginkannya atau harus diubah sesuai keadaan, maka para pihak secara bersama-sama dan sepakat datang ke hadapan Notaris untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan. Caranya yaitu para pihak datang ke notaris untuk meminta pembatalan dan tidak mengikatnya akta tersebut. Mulai berlaku pembatalan sejak ada tanggal pembatalan dari segala akibat hukum sebelum dan sesudah pembatalan dibuat. 12. Akibat Hukum Kebatalan Aka Autentik Dengan mengacu kepada pembahasan sebelumnya, kebatalan suatu akta autentik kaitannya dengan perbuatan hukum yang terkait dengannya, maka berakibat hukum kepada 2 hal, yaitu terhadap akta itu sendiri dan kepada perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta. Terhadap aktanya bisa bekualifkasi dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan dibatalkan sendiri. Sedangkan terhadap perbuatan sebagai akibat suatu akta telah batal, maka dengan sendirinya perbuatan yang dimuat dalam akta juga batal. Akan tetapi kebabatalan suatu akta, kecuali dibatalkan sendiri, dan kebatalan perbuatan hukum yang termuat dalam akta, tentu perlu campur tangan pengadilan. Untuk membatalkan suatu akta Para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan ke pengadilan. Pertanyaan berikutnya ialah sejauh mana kewenangan pengadilan terkait pembatalan akta ini. Sebagai contoh, di pengadilan agama dalam kasus kewarisan disertai dengan permohonan pembatalan hibah, dapat dilihat putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 15
Nomor 0244/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan ta nggal 15 Dzulka'dah 1437 Hijriah yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan putus an Nomor 80 K/Ag/2017 tanggal 10 Mei 2017. Putusan tingkat banding tersebut mengor eksi putusan tingkat pertama (PA Banyuwangi ) Nomor 4422/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah. Dalam diktum p utusan PTA Surabaya tersebut, setelah menyatakan pewaris meninggal, menetapkan siapa ahli waris, menetapkan harta warisan, menetapkan bagian masing-masing ahli waris, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para penggugat, terkait dengan akta autentik (akta hibah) dan perbuatan hukum yang termuat dalam akta, Majelis banding "m enyatakan batal perbuatan hibah yang termuat dalam akta hibah." Setelah perbuatan hukumnya dinyatakan batal, Majelis lalu menyatakan tidak berkekuatan hukum akta hibah yang bersangkutan. Jadi akta hibah yang dianggap cacat yuridis itu, dalam diktum putusan, cukup dinyatakan "tidak berkekuatan hukum." Sikap pengadilan banding tersebut ternyata 'dibenarkan' oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 80 K/Ag/2017, tanggal 10 Mei 2017. 31 Kesimpulan Dari pembahasan sebagaimana telah dipaparkan di muka, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Nilai kekuatan pembuktian akta autentik hanya mencapai derajat sempurna (vol ledig) dan mengikat ( bindende) dan tidak sampai mencapai kualitas menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingende). 2. Untuk melawan autentik tidak harus dengan akta autentik tetapi bisa dengan alat bukti apa pun. 3. Dengan mengingat latar belakang pembuatannya, maka suatu akta autentik bisa dibatalkan sendiri oleh para pihak yang membuat, dibatalkan, atau dapat batal demi hukum. Apabila dijadikan bukti di pengadilan maka pengadilan hanya cukup membuat amar dalam bentuk deklaratif dengan menyatakan autentik yang bersangkutan tidak berkekuatan hukum. Sedangkan terhadap perbuatan hukum yang termuat dalam akta autentik juga dinyatakan batal. 31Vide: Direktori putusan Mahkamah Agung RI. 16
Demikian pembahasan seputar akta autentik ini, selain sebagai sebagai bahan diskusi, semoga juga dapat menyegarkan kembali ingatan mengenai hal-hal yang berkaitan akta autentik. Amin. Daftar Bacaan Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tenta ng Jabatan Notaris. Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, Hlm 127 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, Juni 2005. R. Soebekti, Prof., S.H., Hukum Pembuktian,Bandung: Pradnya Paramita, Cetakan ke-8, 1987. S. Soebekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Bina Cipta, 1977, hal.123 Sudikno Mertokesumo, Prof.Dr.,S.H., Hukum Acara Perdata,, Yogyakarta: Liberty,1979. Wawan Setiawan, Notaris Sebagai Alat Bukti dan Otentik Menurut Hukum Positif Media Nota riat. No. : 34-35-36-37 Edisi April-Juli-Oktober 1995. Jakarta : Ikatan Notaris Indone sia,1995, Hlm 56 Vivin Pomantow, Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata (Artikel) dalam BIO DATA PENULIS Nama Tempat & Tgl Lahir NIP Pangkat, gol./ruang Pendidikan : Drs.H. Asmu'i Syarkowi, M.H. : Banyuwangi, 15 Oktober 1962 : 19621015 199103 1 001 : Pembina Utama, IV/e : S-1 Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 1988 S-2 Ilmu Hukum Fak Hukum UMI Makassar 2001 Hobby Pengalaman Tugas : Pemerhati masalah-masalah hukum, pendidikan, dan seni; : - Hakim Pengadilan Agama Atambua 1997-2001 Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu 2001-2004 - Ketua Pengadilan Agama Waingapu 2004-2007 Sekarang Hakim Pengadilan Agama Jember Klas I A 2008-2011 - Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Klas IA 2011-2016 - Hakim Pengadilan Agama Lumajang Klas IA 2016-2021 - Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A 2021-2022. : Hakim Tinggi PTA Jayapura, 9 Desember 2022- sekarang 17
Alamat Alamat e-Mail : Pandan, Kembiritan, Genteng, Banyuwangi : 18