RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GELOMBANG IV ANGKATAN XIX TAHUN 2022 "Optimalisasi Penerapan Peraturan Pengajuan Pembayaran Dalam Bentuk Buku Pedoman Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022" Disusun oleh : Nama : Aditya Rachmad Kurniawan, A.Md NIP : 199412092022031005 Jabatan : Verifikator Keuangan Satuan Kerja : LPP RRI Jember PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2022
LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI Optimalisasi Penerapan Peraturan Pengajuan JUDUL : Pembayaran Dalam Bentuk Buku Pedoman Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022 DISUSUN OLEH : Aditya Rachmad Kurniawan, A.Md SATUAN KERJA : LPP RRI Jember JABATAN : Verifikator Keuangan Jember, Disetujui sebagai bahan Ujian / Seminar Rancangan Aktualisasi. Mengetahui, Menyetujui, COACH MENTOR (Khoirun Nisa', S.Pd, M.Si) (La Junaidi, S.Sos) NIP. 199009012014032002 NIP. 196409011986031003 I
BERITA ACARA SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI Pada Hari : Selasa Tanggal : 20 September 2022 Pukul : ____________ WIB Tempat : LPP RRI Jember Telah Diseminarkan Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 19 Tahun 2022 JUDUL : Optimalisasi Penerapan Peraturan Pengajuan Pembayaran Dalam Bentuk Buku Pedoman Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022 DISUSUN OLEH : Aditya Rachmad Kurniawan, A.Md SATUAN KERJA : LPP RRI Jember JABATAN : Verifikator Keuangan Dan telah mendapat dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator. COACH PESERTA (Khoirun Nisa', S.Pd, M.Si) NIP. 199009012014032002 (Aditya Rachmad Kurniawan, A.Md) NIP. 199412092022031005 PENGUJI MENTOR (Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA) NIP. 196010221989031002 (La Junaidi, S.Sos) NIP. 196409011986031003 II
KATA PENGANTAR Puji Syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Rancangan Aktualisasi Isu ini, sebagai syarat memenuhi tugas Diklat Dasar CPNS Kominfo Tahun 2022, dengan judul "Optimalisasi Penerapan Peraturan Pengajuan Pembayaran Dalam Bentuk Buku Pedoman Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022" Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan do'a, kritik dan saran, sehingga tugas Rancangan Aktualisasi Isu ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap, semoga tugas ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin. Jember, 07 September 2022 Peserta Aditya Rachmad Kurniawan, A.Md. NIP. 19941209 202203 1 005 III
DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI BERITA ACARA SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Ruang Lingkup BAB. II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA A. Profil Instansi B. Profil Peserta BAB. III RANCANGAN AKTUALISASI A. Deskripsi Isu Isu 1: Belum Optimalnya Penyusunan Buku Kas Umum Isu 2: Belum Jelasnya Perhitungan Penggajian Tenaga Honorer Terutama Siaran dan Kontributor Pemberitaan Isu 3: Belum Teraturnya Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang Diajukan ke Bendahara Pengeluaran Isu 4: Belum Optimalnya Penerapan Peraturan Proses Pengajuan Pembayaran B. Penetapan Core Isu C. Analisis Core Isu IV I II III IV VI VII 1 1 3 4 5 5 7 9 9 9 16 23 27 32 34
D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu E. Matrik Rancangan Aktualisasi F. Matrik Rekapitulasi Rencana Habituasi NND PNS (BerAKHLAK) BAB. IV RENCANA JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI REFERENSI V 38 42 61 62 63
DAFTAR TABEL Tabel 1 Analisis Isu Menggunakan Metode USG ... 33 Tabel 2 Deskripsi Kriteria Urgency ... 33 Tabel 3 Deskripsi Kriteria Seriousness ... 34 Tabel 4 Deskripsi Kriteria Growth ... 34 Tabel 5 Teknik Tapisan Gagasan Kreatif dengan Metode E-E-K... 40 Tabel 6 Deskripsi Kriteria Efektivitas ... 40 Tabel 7 Deskripsi Kriteria Efisiensi... 41 Tabel 8 Deskripsi Kriteria Kemudahan ... 41 VI
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Bagian Keuangan LPP RRI Jember ... 8 Gambar 2 Inputan Pembayaran ATK pada sistem SAKTI ... 12 Gambar 3 Inputan Pembayaran ATK (Pungutan Pajak) pada sistem SAKTI (Sumber: Dokumentasi Sendiri) ... 12 Gambar 4 Pencatatan pembayaran ATK pada BKU Pengeluaran Mei 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) ... 13 Gambar 5 Pencatatan pemungutan PPN pembayaran ATK pada BKU Pengeluaran Bulan Mei 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) ... 13 Gambar 6 Lampiran Roster Penyiar, sebagai dasar perhitungan gaji (Sumber: Dokumentasi Sendiri) ... 19 Gambar 7 Lampiran Kontrak Kerja Kontributor Pemberitaan, sebagai dasar perhitungan gaji (Sumber: Dokumentasi Sendiri)... 19 Gambar 8 Lembar Kuitansi Pembayaran Gaji Pegawai Honorer Tahun 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) ... 24 Gambar 9 Bagian Belakang Kuitansi Pembayaran Gaji Pegawai Honorer Tahun 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri)... 25 Gambar 10 Kuitansi Pembayaran Bulan Juli 2022 ... 29 Gambar 11 Informasi NPWP pada Kuitansi Pembayaran Juli 2022... 29 Gambar 12 Lampiran Nota Pembayaran atas Kuitansi Pembayaan Juli 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) ... 30 Gambar 13 Fishbone Belum Optimalnya Penerapan Proses Pengajuan Pembayaran Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022 ... 37 VII
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN, merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut fungsinya pada pasal 10, pegawai ASN berfungsi sebagai : 1. Pelaksana pelayanan publik; 2. Pelayan publik; 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi, yang bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi akan rasa nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat sikap profesionalisme serta kompetensi dalam bidangnya. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) memiliki tujuan sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada diri CPNS, yang dilakukan secara terintegrasi. Adapun kompetensi tersebut diukur berdasarkan kemampuan CPNS dalam menunjukkan sikap dan perilaku bela negara; dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar seorang PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya; 1
dapat mengaktualisasikan kedudukan dan peran seorang PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta dapat menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sementara itu, makna terintegrasi berarti penyelenggaraan dari Pelatihan Dasar CPNS adalah memadukan antara pelatihan klasikal dengan non klasikal; dan Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang. (Sumber: Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021). Melalui Lembaga Administrasi Negara dan Pusdiklat Kementerian Komunikasi dan Informatika, mekanisme dari proses Pelatihan Dasar CPNS ini dibagi kedalam beberapa gelombang dan beberapa tahapan. Adapun penulis sendiri saat ini mengikuti Pelatihan Dasar ini pada gelombang IV angkatan XIX. Adapun tahapan-tahapan dalam Pelatihan Dasar CPNS ini antara lain adalah pembelajaran Distance Learning. Pembelajaran Distance Learning ini merupakan pembelajaran yang dilaksanakan melalui dalam jaringan (daring) yang terdiri dari e-learning dan aktualisasi. Media pelaksanaan dari pembelajaran Distance Learning ini sendiri adalah melalui Learning Management System (LMS) LAN yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara, secara: a. Synchronous Merupakan proses pembelajaran tatap muka antara fasilitator dengan peserta yang dilaksanakan secara daring melalui sarana aplikasi Zoom. b. Asynchronous Merupakan proses pembelajaran secara Massive Open Online Course (MOOC), yang berfokus pada peserta dengan menggunakan berbagai sumber belajar secara daring, yang mana materi pembelajaran disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara. 2
c. Aktualisasi Merupakan proses pembelajaran secara praktek langsung pada satuan kerja, tempat peserta bekerja dengan menerapkan apa yang telah didapatkan dalam proses pembelajaran sebelumnya. d. Pembelajaran Klasikal e. Penguatan Kompetensi Teknik Bidang Tugas (PKTBT). Pada saat ini, penulis berada dalam tahap pembelajaran agenda IV, dimana agenda ini memuat tentang mata pelatihan mengenai Konsepsi Aktualisasi dan Habituasi. Habituasi merupakan suatu proses pembiasaan diri pada sesuatu penyesuaian / perubahan yang ada pada lingkungan kerja, penciptaan situasi atau kondisi (Persistence life of situation) tertentu, yang bertujuan untuk membiasakan diri dalam berperilaku, sehingga diharapkan, kedepannya akan terbentuk sebuah karakter diri baru melalui proses internalisasi yang melahirkan kebiasaan dan kenyamanan baru. Dalam proses habituasi ini, penulis diharapkan mampu merubah dan mengembangkan ide-ide yang telah dimiliki pada proses pembelajaran sebelumnya, menjadi sesuatu yang dapat terukur dengan melakukan sesuatu kebiasaan yang bermanfaat dan mempunyai nilai inovasi atau nilai yang baru pada unit organisasi atau satuan kerja tempat penulis bertugas. Sebelum melaksanakan proses habituasi, pertama-tama penulis harus membuat draft rencana aktualisasi, yang mana proses draft rancangan aktualisasi tersebut mengangkat isu-isu yang aktual terkait dengan dengan pekerjaan dan tupoksi yang sesuai dengan tupoksi penulis, pada unit organisasi atau satuan kerja tempat penulis bertugas, yakni pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Jember. B. TUJUAN Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka tujuan dari pelaksanaan aktualisasi dan habituasi ini, adalah agar peserta pelatihan dasar CPNS diharapkan mampu untuk : 1. Memahami tahapan dan konsepsi pembelajaran aktualisasi dan 3
habituasi; Melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran aktualisasi, yaitu (1) menyusun rancangan aktualisasi, mempresentasikan rancangan aktualisasi, (3) melaksanakan aktualisasi, (4) menyusun laporan aktualisasi dan (5) mempresentasikan laporan aktualisasi. 2. Teridentifikasinya suatu kondisi yang nyata, yang terjadi dalam lingkungan kerja, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. 3. Pemecahan masalah dalam bentuk gagasan kreatif melalui identifikasi isu dalam rancangan aktualisasi sesuai dengan Manajemen ASN dan Smart ASN. C. RUANG LINGKUP Penulis saat ini menjabat sebagai Verifikator Keuangan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Jember. Adapun ruang lingkup yang penulis dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi ini adalah pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Jember di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan waktu pelaksanaan adalah tanggal 26 September 2022 s.d 31 Oktober 2022. 4 (2)
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA A. PROFIL INSTANSI Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara pada namanya, yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial, berfungsi untuk memberikan pelayanan kaitannya dengan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. Besarnya tugas dan fungsi dari RRI yang diberikan oleh negara tercantum melalui Undang Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, dimana RRI dikukuhkan sebagai satu- satunya lembaga penyiaran yang dapat berjaringan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran asing. Visi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan, yakni agar terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mendukung Visi ini, RRI berkomitmen untuk menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan mendunia, sebagaimana yang menjadi acuan dan arah seluruh angkasawan dan angkasawati RRI selama ini, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan Misi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah melaksanakan semua Misi Negara sebagaimana ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut : 1. Memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam 5
upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa dan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi melalui siaran dengan konten yang berkualitas serta mempunyai nilai pendidikan untuk memenuhi hak warga negara mendapatkan informasi yang independen, netral dan akurat. 2. Menjamin terpenuhinya hak warga negara terhadap kebutuhan informasi yang objektif dan independen. Sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada warga negara, serta menjadi referensi bagi pengambilan keputusan. 3. Menjamin terpenuhinya hak warga negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan sehat, berpihak kepada kelompok rentan, yaitu pengungsi, orang terlantar, pekerja migran, pribumi, anak, perempuan, minoritas dan suku terasing serta disabilitas. 4. Memperkuat kebhinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa. 5. Menjamin siaran yang mudah diakses, sehingga kehadiran negara dalam pelayanan Informasi turut dirasakan oleh seluruh warga negara. 6. Menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir, sebagai representasi negara dalam konteks menjadikan daerah pinggiran sebagai pusat aktivitas kultural. 7. Melibatkan partisipasi publik dalam pengelolaan LPP RRI. 8. Menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public governance. 9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana LPP RRI yang berbasis multiplatform untuk memudahkan akses bagi masyarakat mendapatkan layanan siaran RRI di wilayah NKRI dan mancanegara. Nilai-nilai organisasi LPP RRI masih mengacu pada nilai standar penyiaran, akan tetapi pegawai di RRI merupakan Aparatur Sipil Negara yang masih mengacu pada nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK sesuai dengan Peraturan SE Menpan RB 22 Tahun 2021 yaitu : 6
1. Berorientasi Pelayanan; 2. Akuntabel; 3. Kompeten; 4. Harmonis; 5. Loyal; 6. Adaptif; dan 7. Kolaboratif. B. PROFIL PESERTA Fungsi jabatan dan tanggung jawab Verifikator Keuangan penulis dapatkan dari Nota Dinas tupoksi Verifikator Keuangan yang diberikan oleh satuan kerja. Fungsi jabatan dari Verifikator Keuangan sendiri adalah melaksanakan pekerjaan pembukuan transaksi keuangan dan pelaporannya di RRI Stasiun Tipe C.1. Sedangkan tanggung jawab dan tugas dari jabatan Verifikator Keuangan adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan dana, selain itu, tanggung jawab Verifikator Keuangan adalah: 1. Membukukan kuitansi pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum (BKU), 2. Membuat Register Penutupan Kas; 3. Mencocokkan PPN dan PPh yang dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU); 4. Menyiapkan surat-surat untuk kelengkapan keuangan dan kuitansi / bukti pengeluaran; 5. Mencocokkan / mengecek pengeluaran dengan Pertanggungjawaban (SPJ); 6. Membuat daftar rincian pengeluaran untuk lampiran SPP; 7. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. 7 Surat
Sedangkan wewenang dari jabatan Verifikator Keuangan adalah meminta kelengkapan atas bukti-bukti transaksi. Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Bagian Keuangan LPP RRI Jember (Sumber: Nota Dinas Fungsi Jabatan Verifikator Keuangan LPP RRI Jember) Gambar diatas merupakan struktur organisasi pada Bagian Keuangan di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Jember, yang menggambarkan kedudukan penulis sebagai Verifikator Keuangan pada Bagian Keuangan. Penulis sebagai Verifikator Keuangan pada Bagian Keuangan LPP RRI Jember berada dibawah Kepala Urusan Keuangan, dan sejajar dengan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Pengelola Anggaran dan Verifikator Pajak. 8
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI A. DESKRIPSI ISU 1. BELUM OPTIMALNYA PENYUSUNAN LAPORAN BUKU KAS UMUM a) Deskripsi Isu Buku Kas Umum (BKU) adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas yang diperoleh oleh Bendahara. BKU sendiri adalah pencatatan harian yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, maupun Bendahara Pembantu. BKU sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu BKU Penerimaan (yang dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan) dan BKU Pengeluaran (yang dikerjakan oleh Bendahara Pengeluaran). Satuan organisasi perlu dalam menyusun BKU guna mengetahui aliran kas pada masing-masing Bendahara. Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran mencatat aliran kas dari sisi Bendahara Pengeluaran, berupa pencatatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai mutasi dari rekening penerimaan ke pengeluaran atas jumlah belanja yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh Pejabat Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran. 9
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dicatat in out (masuk dan keluar) karena pencatatan masuk atas mutasi, dan pencatatan keluar karena kas tersebut berada di rekening bank. Jika dari sisi Bendahara Penerimaan, BKU penerimaan mencatat transaksi penarikan bank dan pemungutan pajak, maka pada BKU pengeluaran mencatat transaksi belanja, dan setoran atas pajak. Transaksi BKU pengeluaran tersebut selanjutnya di input kedalam sistem yang terintegrasi dengan pencatatan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, yang bernama SAKTI. SAKTI sendiri merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, yang mana merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Untuk penginputan transaksi pada sistem SAKTI, masih tidak sesuai dengan tanggal transaksi. Ketidaksesuaian ini terjadi dikarenakan pada saat pembuatan kuitansi pembayaran, tidak dicantumkan tanggal bukti transaksi atau tanggal pembuatan kuitansi, sehingga sewaktu melakukan penginputan transaksi pengeluaran tersebut ke dalam sistem SAKTI, tanggal yang digunakan adalah tanggal ketika menginput, bukan tanggal terjadinya transaksi atau tanggal pembuatan kuitansi. Ini berakibat kepada ketidaktepatan periode transaksi antara pencatatan dengan kejadian sesungguhnya. Selain itu, Bendahara Pengeluaran sendiri ketika dikonfirmasi mengenai akan menggunakan jenis pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) ketika pengajuan pembayaran diterima, masih belum bisa memastikan, sehingga menyebabkan terjadi kesalahan input dalam sistem SAKTI, terutama pada jenis pembayaran. 10
Akhirnya, untuk mengejar proses pengajuan kembali dana Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), transaksi yang sudah sesuai di input secara bersamaan mengikuti waktu tanggal penginputan, sehingga berakibat BKU pada sistem SAKTI tidak urut berdasarkan transaksi. Sebagai contoh, transaksi pembayaran pembelian barang ATK ada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pencatatan yang baik seharusnya setelah dibayarkan langsung dilakukan pemungutan pajak, namun dikarenakan masih belum optimalnya pencatatan pada sistem SAKTI, sehingga pencatatan pembayaran tidak urut dengan pencatatan pemungutan pajak. Hal ini berakibat tidak urutnya transaksi yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran. b) Data Dan Fakta Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis data dan fakta yang ada di lembaga instansi, memang belum bisa dilakukan penginputan data sesuai tanggal transaksi, dikarenakan terdapat kendala mengenai penggolongan pengeluaran akan dimasukkan ke dalam pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) ataukah pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) oleh Bendahara Pengeluaran karena masih belum tersedianya kriteria pembayaran mana yang seharusnya dibayarkan melalui GU dan TUP. 11
Tidak urutnya penginputan pada sistem SAKTI atas transaksi pembayaran, menyebabkan laporan pada BKU Pengeluaran menjadi tidak urut. Sebagai contoh, pembelian ATK bulan Mei 2022, dimana pada pembelian ATK tersebut dilakukan pemungutan atas pajak PPN dan PPh 22 yang diinput di SAKTI pada tanggal 18 Mei 2022, pemungutan atas pajaknya baru dicatat pada tanggal 31 Mei 2022. Hal ini berakibat pada tidak urutnya data yang ditampilkan pada BKU pengeluaran yang tercatat pada SAKTI. Gambar 2 Inputan Pembayaran ATK pada sistem SAKTI (Sumber: Dokumentasi Sendiri) Gambar 3 Inputan Pembayaran ATK (Pungutan Pajak) pada sistem SAKTI (Sumber: Dokumentasi Sendiri) 12
Gambar 4 Pencatatan pembayaran ATK pada BKU Pengeluaran Mei 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) Gambar 5 Pencatatan pemungutan PPN pembayaran ATK pada BKU Pengeluaran Bulan Mei 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) 13
c) Dampak Dan Para Pihak Yang Terkena Dampak Jika tidak segera ditemukan solusi dan jalan penyelesaian, hal ini akan mempersulit pegawai ketika memerlukan Buku Kas Umum (BKU), terutama BKU pengeluaran. Karena sifat dari BKU sendiri yang penting, apabila ada keperluan yang bersifat penting dan membutuhan data BKU pengeluaran tersebut dengan segera, pasti akan sangat merepotkan, dikarenakan harus menyiapkan dahulu BKU pengeluaran yang diminta dan mencocokkan BKU pengeluaran tersebut dengan bukti pembayaran yang tersedia. Berkaca dari kasus pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada bulan Juni 2022 yang lalu, dikarenakan ketidaktersediaan Buku Kas Umum (BKU) pengeluaran dalam beberapa bulan, maka Buku Kas Umum (BKU) pengeluaran tersebut dikerjakan secara mendadak, dan mengakibatkan urutan pada BKU pengeluaran, dengan urutan berkas fisik tidak sesuai urutan, yang berakibat pada lamanya proses pemeriksaan oleh tim SPI. Adapun pihak yang terkena dampak jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti, antara lain: 1. Pegawai yang bergerak di Bagian Keuangan, terutama Bendahara Pengeluaran dan Penyusun Laporan Keuangan. Bendahara Pengeluaran akan kerepotan ketika ditanya mengenai transaksi pembayaran, karena sebelumnya BKU Pengeluaran masih belum tersedia. Sedangkan Penyusun Laporan Keuangan, sebagai pihak yang menyusun laporan akan kebingungan ketika terjadi pemeriksaan, karena tidak dapat menunjukkan BKU pengeluaran. 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, selaku pihak yang bertanggung jawab atas jalannya proses ketatausahaan di lembaga. 14
3. Kepala Stasiun (Kepsta) LPP RRI Jember, selaku penanggung jawab lembaga. d) Keterkaitan Isu dengan Manajemen ASN dan Smart ASN Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kaitannya dengan isu ini adalah ASN belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban ASN tersebut dalam mengerjakan pembuatan BKU pengeluaran setiap bulannya apabila ditinjau dari hasil pengamatan, data dan fakta yang ada di lapangan. Smart ASN berkaitan dengan literasi digital yang dimiliki oleh seorang ASN, yaitu digital skill (kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital), digital culture (kemampuan dalam berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan di ruang digital), digital ethics (kemampuan menyadari mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (etiquette) dalam kehidupan sehari-hari) dan digital safety (kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital). Kaitannya dengan isu ini adalah dilihat dari digital ethics adalah belum maksimalnya kemampuan dari seorang ASN dalam mengembangkan tata kelola pekerjaannya, terutama dalam hal pengelolaan data dan inputan dalam sistem SAKTI dan manajemen waktu dan pekerjaan dalam pembuatan BKU pengeluaran dan pengarsipan yang harus sesuai dengan urutan yang ada pada BKU pengeluaran. 15
2. BELUM JELASNYA PERHITUNGAN PENGGAJIAN TENAGA HONORER TERUTAMA SIARAN DAN KONTRIBUTOR PEMBERITAAN a) Deskripsi Isu Pegawai Pegawai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap artinya dalam menjalankan suatu roda pemerintahan pejabat yang berwenang diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai tidak tetap yang kemudian disebut tenaga honorer, dalam mempermudah beban kerja Pegawai Negeri dan untuk tujuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Berkaitan dengan Undang-Undang tersebut, LPP RRI Jember melakukan perekrutan tenaga honorer untuk membantu kinerja dalam kegiatan operasionalnya, terutama dalam hal penyiaran dan pemberitaan dengan merekrut tenaga honorer untuk Penyiar dan Kontributor Pemberitaan. Tenaga honorer Penyiar direkrut untuk memenuhi kebutuhan lembaga mengenai kebutuhan tenaga penyiar, dikarenakan sebelumnya tenaga penyiar pada lembaga sudah memasuki masa purna tugas dan butuh tenaga-tenaga baru, sementara untuk pengadaan pegawai baru belum tersedia. Sedangkan untuk Tenaga Honorer Kontributor Pemberitaan direkrut untuk memenuhi akan tuntutan target berita yang harus diperoleh oleh lembaga guna memenuhi kebutuhan berita yang dihasilkan, terutama di daerah-daerah di luar daerah lembaga. Setiap waktu pembayaran gaji tenaga honorer tiba, mengenai perhitungan gaji terjadi kekurangan perhitungan maupun kelebihan perhitungan gaji, terutama terkait perhitungan gaji tenaga honorer Penyiar dan Kontributor Pemberitaan. Dalam 16
perhitungan gaji tenaga honorer Penyiar, kesalahan perhitungan terjadi karena terdapat kerancuan alur antara Koordinator Siaran, baik itu Koordinator Siaran Pro 1, maupun Koordinator Siaran Pro 2, Bagian Kepegawaian dan Bagian Keuangan. Kerancuan alur ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman antara Koordinator Siaran Pro 1 maupun Koordinator Pro 2, Bagian Kepegawaian, dengan Bagian Keuangan selaku pihak yang menghitung dan mengerjakan proses penggajian pegawai tersebut. Pihak Koordinator Siaran Pro 1 maupun Pro 2 setiap akhir bulan selalu menyerahkan Daftar Roster, yang merupakan jadwal penyiar dalam melakukan siaran setiap bulannya, baik itu penyiar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PB PNS), maupun tenaga honorer kepada Bagian Kepegawaian, beserta Surat Tukar Dinas yang merupakan formulir yang berisi mengenai informasi tukar jadwal siaran antar penyiar, yang telah disetujui oleh masing-masing Koordinator Siaran. Sedangkan Bagian Keuangan selama ini yang menjadi dasar untuk melakukan perhitungan gaji pegawai kontrak, adalah data yang diperoleh dari Koordinator Siaran Pro 1 maupun Pro 2, yang hanya Daftar Roster. Sedangkan data-data pendukung lainnya, seperti Surat Tukar Dinas, sudah diberikan kepada Kepegawaian, tanpa meninggalkan kopian data arsip untuk keperluan arsip di Koordinator Siaran Pro 1 maupun Pro 2. Sedangkan untuk kesalahan perhitungan gaji berkaitan dengan Kontributor Pemberitaan, sebelum adanya pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), pembayaran gaji tenaga honorer Kontributor Pemberitaan dibayarkan berdasarkan nilai yang ditandatangani dan disepakati pada Kontrak Perjanjian Kerja setiap bulannya. Namun, ternyata berdasarkan temuan oleh tim SPI beberapa bulan lalu, seharusnya pembayaran gaji Kontributor 17
Pemberitaan dibayarkan berdasarkan berita yang ia hasilkan setiap bulannya, dan berita tersebut yang dihimpun oleh Redaktur Pemberitaan. Akibat dari itu, muncul indikasi dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) bahwa gaji yang selama ini dibayarkan mengalami kelebihan pembayaran. b) Data dan Fakta Adapun data dan fakta berkaitan mengenai isu ini adalah berkas-berkas kuitansi pembayaran gaji pegawai tenaga honorer, terutama pembayaran gaji tenaga honorer penyiar bulan Juli 2022 dan sebelum-sebelumnya, yang belum terlampir lampiran Surat Tukar Dinas, melainkan hanya terdapat lampiran Daftar Roster yang dijadikan lampiran perhitungan gaji tenaga honorer penyiar. sedangkan untuk tenaga honorer Kontributor Pemberitaan adalah berkas-berkas kuitansi pembayaran gaji tenaga honorer kontributor pemberitaan sebelum bulan bulan Juli 2022 yang dihitung berdasarkan nilai yang telah tercantum dalam kontrak perjanjian kerja. 18
Gambar 6 Lampiran Roster Penyiar, sebagai dasar perhitungan gaji (Sumber: Dokumentasi Sendiri) Gambar 7 Lampiran Kontrak Kerja Kontributor Pemberitaan, sebagai dasar perhitungan gaji (Sumber: Dokumentasi Sendiri) 19
c) Dampak dan Para Pihak yang Terkena Dampak Dampak yang terjadi atas adanya isu ini adalah terjadinya kesalahan perhitungan oleh Bagian Keuangan pada saat perhitungan gaji tenaga honorer, terutama tenaga honorer Penyiar, yang berakibat pada kurangnya jumlah gaji yang dibayarkan dengan yang seharusnya dibayarkan. Kejadian ini pernah terjadi pada bulan Juli 2022 kemarin, dimana Surat Tukar Dinas tidak diserahkan ke Bagian Keuangan oleh Bagian Kepegawaian, sehingga terjadi kurang hitung jam kerja tenaga honorer Penyiar, yang berakibat kurangnya gaji yang dibayarkan. Bagian Keuangan menggunakan Daftar Roster saja untuk menghitung gaji tenaga honorer Penyiar, alih-alih seharusnya beserta Surat Tukar Dinas untuk dasar perhitungan gaji. Selain itu, terjadi ketidaksesuaian pembayaran gaji yang dibayarkan kepada Kontributor Pemberitaan terkait dengan temuan dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) karena sebelumnya perhitungan gaji hanya berdasarkan dengan nilai yang tertera dan disepakati dalam perjanjian kontrak kerja, alih-alih menggunakan jumlah berita yang ia hasilkan tiap bulannya, yang mana ini bisa jadi akan terjadi pengembalian belanja pegawai, atau bahkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) apabila terjadi kelebihan pembayaran gaji jika suatu saat terjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara rinci, pihak yang terkena dampak jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti, antara lain: 1. Tenaga honorer Penyiar, karena dengan adanya kesalahan perhitungan gaji, menyebabkan terjadinya kekurangan / kelebihan atas pembayaran gaji yang seharusnya diterima. 2. Tenaga honorer Kontributor Pemberitaan, dikarenakan 20
3. 4. 5. minimnya informasi mengenai ketentuan pembayaran gaji tenaga honorer Kontributor Pemberitaan di lembaga, terutama oleh Bagian Keuangan, maka terjadi kesalahan perhitungan gaji, yang mana apabila terjadi temuan di kemudian hari oleh SPI maupun BPK, bisa saja menyebabkan terjadinya kelebihan belanja pegawai dan adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kelebihan pembayaran gaji yang diterima. Bagian Keuangan, terutama pihak yang melakukan perhitungan gaji, dikarenakan kesalahan perhitungan menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data laporan yang telah dilaporkan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, selaku pihak yang bertanggung jawab atas jalannya proses ketatausahaan di lembaga. Kepala Stasiun (Kepsta) LPP RRI Jember, selaku penanggung jawab lembaga. 21
d) Keterkaitan Isu dengan Manajemen ASN dan Smart ASN Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kaitannya dengan isu ini adalah dilihat dari etika profesi yang dimiliki berkaitan dengan penyerahan berkas siaran yang diserahkan oleh masing-masing Koordinator Siaran Pro 1 & Pro 2, kepada Bagian Kepegawaian yang mana oleh Bagian Kepegawaian langsung diarsipkan tanpa memberikan ke Bagian Keuangan untuk digunakan sebagai perhitungan gaji. Akibatnya, Bagian Keuangan salah dalam menghitung gaji tenaga honorer Penyiar yang menyebabkan kurangnya gaji yang dibayarkan. Sedangkan pada Kontributor Pemberitaan, dikarenakan ketidaktahuan akan perhitungan gaji Kontributor Pemberitaan menyebabkan gaji yang dibayarkan tidak sebanding dengan hasil yang dihasilkan oleh Kontributor Pemberitaan dalam menghasilkan berita, sehingga menyebabkan indikasi terjadinya kelebihan pembayaran gaji. Smart ASN berkaitan dengan literasi digital yang dimiliki oleh seorang ASN, yaitu digital skill (kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital), digital culture (kemampuan dalam berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan di ruang digital), digital ethics (kemampuan menyadari mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (etiquette) dalam kehidupan sehari-hari) dan digital safety (kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital). Kaitannya dengan isu ini adalah digital ethics berkaitan dengan pengelolaan data, terutama data mengenai Daftar Roster dan Surat Tukar Dinas yang mana sebaiknya masing- masing Koordinator Siaran menyalin 22
3. dan mengarsip apabila di kemudian hari dibutuhkan, namun tidak dilakukan, dan koordinasi antara Bagian Kepegawaian dengan Bagian Keuangan masih belum optimal terbukti dari Bagian Keuangan yang tidak mengetahui adanya Surat Tukar Dinas, dan apa fungsinya, yang diserahkan kepada Bagian Kepegawaian oleh masing-masing Koordinator Siaran. BELUM TERATURNYA KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN PEMBAYARAN YANG DIAJUKAN KE BENDAHARA PENGELUARAN a) Deskripsi Isu Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1997, Dokumen perusahaan merupakan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Kelengkapan berkas yang akan diajukan pembayaran merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk bagian Keuangan untuk dapat mengeluarkan dana. Berdasarkan PMK No. 190/PMK.05/2012 mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur didalamnya mengenai mekanisme pengajuan pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran, beserta lampiran bukti pembayarannya. 23
Berdasarkan pengamatan dan selama mengerjakan tupoksi yang diberikan di lembaga instansi, terdapat ketidakteraturan dalam proses pengajuan pembayaran, berupa masih belum lengkapnya berkas yang akan diajukan pembayarannya, sesuai yang diatur pada PMK No. 190/PMK.05/2012, karena faktor urgensitas yang mana akan disusulkan kelengkapannya setelah proses pembayaran. b) Data dan Fakta Adapun data dan fakta berkaitan mengenai isu ini adalah berkas bukti pembayaran yang ada pada arsip bagian Keuangan, terutama berkas-berkas kuitansi pembayaran yang menggunakan pembayaran melalui Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ada di arsip bagian Keuangan tahun 2022. Gambar 8 Lembar Kuitansi Pembayaran Gaji Pegawai Honorer Tahun 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) 24
Gambar 9 Bagian Belakang Kuitansi Pembayaran Gaji Pegawai Honorer Tahun 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) c) Dampak dan Para Pihak yang Terkena Dampak Dampak yang ditimbulkan dari belum teraturnya kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran yang diajukan ke Bendahara Pengeluaran adalah terjadinya ketidaktertiban penerapan proses pengajuan pembayaran dengan peraturan yang ada, sehingga kelengkapan arsip keuangan juga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila tidak ditindaklanjuti isu ini, akan berdampak pada hal yang lebih besar yaitu pada saat proses pemeriksaan, baik itu yang dilakukan oleh internal lembaga melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) ataupun eksternal melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengalami kesulitan mengenai pembuktian akan benarnya transaksi yang telah dibayarkan karena kekurangan kelengkapan bukti pembayaran. Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada khususnya mengalami dampaknya apabila terjadi pemeriksaan di 25
kemudian hari karena ketidak teraturan dalam hal kelengkapan berkas ini akan menjadi pihak pertama yang disalahkan karena tidak bisa melakukan penertiban kepada pihak yang bandel yang tidak melengkapi kelengkapan berkasnya saat mengajukan pembayaran. Secara detail, pihak yang terkena dampak jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti, antara lain: 1. Bendahara Pengeluaran, sebagai pihak yang mengeluarkan dana. 2. Bagian Keuangan, dalam hal ini Verifikator Keuangan sebagai pihak pertama yang memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan sebelum dilakukan pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran. 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, selaku pihak yang bertanggung jawab atas jalannya proses ketatausahaan di lembaga. 4. Kepala Stasiun (Kepsta) LPP RRI Jember, selaku penanggung jawab lembaga. d) Keterkaitan Isu dengan Manajemen ASN dan Smart ASN Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kaitannya dengan isu ini adalah pegawai belum bersikap yang mencerminkan sikap yang profesional dalam bekerja, ditunjukkan pada saat pengajuan berkas pembayaran yang semestinya sesuai dengan prosedur pembayaran yaitu PMK No. 190/PMK.05/2012 mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berkas yang diajukan belum lengkap, juga berkaitan dengan etika profesi pada saat menyusulkan 26
4. kelengkapan berkas setelah dilakukan pencairan dana beberapa kali mengalami keterlambatan dan harus di follow up terlebih dahulu. Smart ASN berkaitan dengan literasi digital yang dimiliki oleh seorang ASN, yaitu digital skill (kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital), digital culture (kemampuan dalam berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan di ruang digital), digital ethics (kemampuan menyadari mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (etiquette) dalam kehidupan sehari-hari) dan digital safety (kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital). Kaitannya dengan isu ini digital skill dari pegawai bagaimana ia memahami betapa pentingnya kelengkapan berkas dalam pengajuan pembayaran, dan bagaimana konsekuensinya apabila berkas yang diajukan dalam pembayaran tidak lengkap. Selain itu juga berkaitan dengan digital ethics yaitu kesadaran akan kewajiban untuk melengkapi berkas pembayaran karena dana sudah diterima namun tanggung jawab atas dana tersebut tidak dilaksanakan. BELUM OPTIMALNYA PENERAPAN PERATURAN PROSES PENGAJUAN PEMBAYARAN a) Deskripsi Isu Berdasarkan pengamatan dan selama mengerjakan tupoksi yang diberikan di lembaga instansi, pada saat proses kerja berkaitan dengan proses keuangan, baik itu proses pengajuan pembayaran dan pengajuan anggaran, ditemui beberapa kendala dan pertanyaan mengenai proses yang seharusnya dilengkapi dan diterapkan. Kendala dan pertanyaan yang dimaksud adalah masih minimnya pengetahuan dari pegawai mengenai prosedur yang seharusnya dalam pengajuan pembayaran ke Bendahara 27
Pengeluaran seperti apa, jika ada pengajuan pembayaran yang senilai diatas Rp2.000.000, pajak apa yang harus dipungut, jika ada pengadaan barang, dan pemasok tidak memiliki NPWP, bagaimana perlakuannya dalam memproses pembayarannya, dll. Adapun penyebab dari masih minimnya pengetahuan dari pengawai mengenai prosedur pengajuan pembayaran adalah minimnya informasi dan literasi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai terhadap proses dan peraturan yang mengikat kaitannya dengan proses yang ada di keuangan, sebagaimana yang seharusnya yang ada pada PMK No. 190 / PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sebagai contoh, pegawai masih belum banyak yang paham mengenai berapa tarif perpajakan, dan jenis pajak apa yang perlu dikenakan ketika akan dilakukan proses pembelian barang, berapa tarif pajaknya, dan apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan bukti pembayarannya, terbukti ketika akan mengajukan pengajuan pembayaran masih sering muncul pertanyaan-pertanyan tersebut berdasarkan pengamatan penulis selama ini dalam masa bekerja di lembaga LPP RRI Jember. b) Data dan Fakta Pada bulan Juli 2022 terjadi pemotongan pajak dengan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, dikarenakan pada saat proses pengajuan anggaran, tidak dicantumkan Pihak Ketiga tersebut berbentuk Orang Pribadi atau Badan, sehingga pemotongan pajak dikenakan tarif pajak PPh Pasal 21, alih-alih menggunakan tarif pajak PPh Pasal 23. 28
Gambar 10 Kuitansi Pembayaran Bulan Juli 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) Gambar 11 Informasi NPWP pada Kuitansi Pembayaran Juli 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) 29
Gambar 12 Lampiran Nota Pembayaran atas Kuitansi Pembayaan Juli 2022 (Sumber: Dokumentasi Sendiri) c) Dampak dan Para Pihak yang Terkena Dampak Adapun dampak yang ditimbulkan dengan belum optimalnya penerapan peraturan mengenai proses alur pengajuan pembayaran adalah dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam pemotongan pajak kepada Pihak Ketiga, dikarenakan ketidaktahuan akan peraturan perpajakan, yang mana ini akan berdampak pada nilai yang diterima oleh Pihak Ketiga. Secara detail, pihak yang terkena dampak jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti, antara lain: 1. Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama dengan satuan organisasi, kaitannya dengan pekerjaan perbaikan teknik, karena pajak yang dikenakan tidak seperti tarif pajak yang 30
semestinya, berdasarkan kejadian yang pernah terjadi pada LPP RRI Jember beberapa waktu lalu, terjadi kesalahan pemotongan pajak, dimana seharusnya yang dipungut pajak adalah CV Citra Manunggal, ternyata yang dipungut pajak adalah CV. Azka. Atas kejadian ini, maka dilakukan konfirmasi ke Kantor Palayanan Pajak dimana CV tersebut berada untuk dilakukan pemindahbukuan pajak. 2. Bagian Keuangan, dimana akibat kesalahan pemotongan tersebut Bagian Keuangan harus melakukan pemindahbukuan pajak agar lawan transaksi tidak terkena pemeriksaan karena kesalahan yang bukan ia lakukan. d) Keterkaitan Isu dengan Manajemen ASN dan Smart ASN Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kaitannya dengan isu ini adalah masing-masing pegawai belum mengetahui etika profesi yang baik dan masih belum maksimal dalam bersikap profesional, kaitannya dalam pengajuan berkas pembayaran dimana dalam pengajuan berdasarkan kejadian yang penulis temui, masih belum lengkapnya kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, masih belum tersedianya lampiran NPWP apabila ada pengajuan pembayaran yang terdapat pemungutan pajak didalamnya, dll. Smart ASN berkaitan dengan literasi digital yang dimiliki oleh seorang ASN, yaitu digital skill (kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital), digital culture (kemampuan dalam berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan di ruang digital), digital ethics (kemampuan menyadari mempertimbangkan dan mengembangkan tata 31
kelola etika digital (etiquette) dalam kehidupan sehari-hari) dan digital safety (kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital). Kaitannya dengan isu ini adalah belum optimalnya penerapan prosedur pengajuan pembayaran yang baik oleh pegawai, dan belum optimalnya pemahaman pegawai kaitannya dengan digital ethics yakni mencari tahu ketentuan-ketentuan yang mengatur proses pembayaran dengan menggunakan APBN, seperti yang tertera pada PMK No. 190 / PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang bisa diakses melalui internet. B. PENETAPAN CORE ISU Dari hasil identifikasi isu-isu yang sudah ada, maka dilakukan pemilahan isu untuk menentukan isu yang paling memiliki dampak bagi satuan kerja LPP RRI Jember. Pemilahan isu tersebut dapat menggunakan beberapa teknik yang ada, salah satunya adalah teknik analisis USG. Dalam menentukan isu prioritas ini, teknik analisis isu yang penulis gunakan adalah metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Adapun kriteria dari teknik analisis isu USG meliputi: 1. Urgency : Seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. 2. Seriousness : Seberapa serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. 3. Growth : Seberapa besar kemungkinan terburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani sebagaimana mestinya. 32
Dengan menggunakan teknik USG (Urgency, Seriousness, Growth), penulis melakukan eliminasi atas isu-isu yang telah dipaparkan diatas, dengan merangkumnya ke dalam bentuk tabel penilaian. Penilaian ini sendiri dilakukan menggunakan rentang nilai 1 sampai dengan 5, dimana nilai 1 merupakan nilai yang sangat kurang pengaruhnya, sedangkan nilai 5 merupakan nilai yang sangat kuat pengaruhnya. No. Isu U S G Total Prioritas 1 Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Buku Kas Umum. 5 4 5 14 II Belum Jelasnya Alur Penggajian 2 Pegawai Kontrak Terutama Siaran 5 3 2 10 IV dan Kontributor Pemberitaan. Belum Teraturnya Kelengkapan 3 Dokumen Pengajuan Pembayaran 4 4 4 12 III yang Diajukan ke Bendahara Pengeluaran. 4 Belum Optimalnya Penerapan Proses Pengajuan Pembayaran. 5 5 5 15 I Tabel 1 Analisis Isu Menggunakan Metode USG Nilai Indikator Deskripsi Indikator 5 Sangat mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu < 1 bulan 4 Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu < 3 bulan 3 Cukup Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu < 6 bulan 2 Kurang Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu < 1 tahun 1 Tidak Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu > 1 tahun Tabel 2 Deskripsi Kriteria Urgency 33
Nilai Indikator Deskripsi Indikator 5 4 3 2 1 Sangat serius Serius Cukup Serius Kurang Serius Tidak Serius Berdampak pada seluruh bagian instansi Berdampak pada Bagian Keuangan dan beberapa seksi Berdampak hanya pada Bagian Keuangan saja Berdampak pada individu saja yang ada pada Bagian Keuangan Tidak memiliki dampak yang signifikan Tabel 3 Deskripsi Kriteria Seriousness Nilai Indikator Deskripsi Indikator 5 4 3 2 1 Sangat cepat memburuk Cepat memburuk Memburuk dalam kurun waktu < 3 bulan Tidak cepat memburuk Kurang cepat memburuk Tidak cepat memburuk Memburuk dalam kurun waktu < 1 bulan Memburuk dalam kurun waktu < 6 bulan Memburuk dalam kurun waktu < 1 tahun Memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun Tabel 4 Deskripsi Kriteria Growth Berdasarkan dari analisis USG, isu yang menjadi prioritas adalah belum optimalnya penerapan proses pengajuan pembayaran pada LPP RRI Jember. Sehingga, dari isu tersebut dapat dijadikan rumusan isu berupa "Belum Optimalnya Penerapan Proses Pengajuan Pembayaran Pada LPP RRI Jember Tahun 2022" C. ANALISIS CORE ISU Dari isu-isu yang telah dianalisis dengan teknik USG, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melakukan analisis secara mendalam atas isu yang telah memenuhi kriteria USG, dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis menggunakan sistem Fishbone. 34
Fishbone diagram atau diagram tulang ikan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Diagram ini ditemukan oleh Professor Kaoru Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni teknik kimia Universitas Tokyo, pada tahun 1943, sehingga fishbone diagram sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi diskusi mengenai suatu topik atau permasalahan antar kelompok (brainstorming). Dengan menggunakan teknik analisi isu Fishbone, isu "Belum Optimalnya Penerapan Peraturan Proses Pengajuan Pembayaran Pada LPP RRI Jember Tahun 2022" dipilih sebagai isu yang akan diaktualisasikan, dan memuat unsur : 1. Place (Tempat) : Belum tersedia tempat penyimpanan data peraturan-peraturan berkaitan dengan pengajuan pembayaran, Belum tersedianya media yang memberikan sosialisasi tentang bagaimana pengajuan pembayaran yang benar. 2. People (Orang) : Pengetahuan pegawai akan ilmu akuntansi yang kurang, terutama berkaitan dengan penerapan prosedur pembayaran, SDM yang kurang kompeten mengenai keadministrasian, pegawai belum menerima sosialisasi tentang bagaimana pengajuan pembayaran yang benar. 35
3. Process (Proses) : 4. Product (Produk) : Belum optimalnya sosialisasi tentang pengajuan pembayaran yang benar. Belum adanya pedoman dalam pengajuan pembayaran yang benar, pegawai belum menerima sosialisasi mengenai pedoman pengajuan pembayaran yang benar. 36
PLACE PROCESS Belum tersedia tempat penyimpanan data peraturan-peraturan berkaitan dengan pengajuan pembayaran Belum optimalnya sosialisasi tentang pengajuan pembayaran yang benar Belum tersedianya media yang memberikan sosialisasi tentang bagaimana pengajuan pembayaran yang benar Pengetahuan pegawai akan ilmu akuntansi yang kurang Belum adanya pedoman dalam pengajuan pembayaran yang benar SDM yang kurang kompeten mengenai keadministrasian Pegawai belum menerima sosialisasi mengenai pedoman pengajuan pembayaran yang benar. Pegawai belum menerima sosialisasi tentang bagaimana pengajuan pembayaran yang G benar a m b a r PRODUCT PEOPLE Gambar 13 Fishbone Belum Optimalnya Penerapan Proses Pengajuan Pembayaran Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022 37 S E Belum Optimalnya Penerapan Proses Pengajuan Pembayaran Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022
D. GAGASAN KREATIF PENYELESAIAN CORE ISU Setelah dilakukan analisis yang telah dilakukan pada pembahasan diatas, maka gagasan kreatif yang penulis dapat tentukan adalah dengan dibuatkannya buku pedoman dalam proses pengajuan pembayaran, dimana dalam buku pedoman tersebut akan memuat prosedur-prosedur sesuai dengan PMK No. 190 / PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan akan ditambahkan beberapa peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses pengajuan pembayaran. Adapun gagasan tersebut penulis tentukan berdasarkan keterkaitan dengan Smart ASN yang mengedepankan literasi digital yaitu digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Dalam hal ini, penulis memanfaatkan teknologi digital berupa Google Drive untuk menyimpan peraturan-peraturan yang memuat prosedur pengajuan pembayaran dan perpajakan dan dapat diakses oleh pegawai yang akan mengajukan pengajuan pembayaran ke Bagian Keuangan. Selain Smart ASN, gagasan ini juga berkaitan dengan Manajemen ASN berupa pengembangan skill dan kompetensi pegawai, terutama pengetahuan mengenai ilmu keadministrasian dan akuntansi, utamanya mengenai bagaimana pengajuan pembayaran yang sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang rencananya akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut : 1. Membuat alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran. 2. Membuat buku pedoman yang berbentuk semacam e-book yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengajuan pembayaran, yang memuat informasi mengenai peraturan- peraturan pemerintah yang mendukung. 38
3. Membuat e-mail khusus yang berfungsi sebagai database Buku Pedoman pada Google Drive, yang menampung berkas-berkas peraturan- peraturan. 4. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing seksi mengenai fungsi dari buku pedoman tersebut, dan bagaimana tata cara dalam melakukan pengajuan pembayaran yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. 5. Melakukan monitoring mengenai penerapan prosedur pembayaran. Atas beberapa gagasan kreatif tersebut, maka penuluis menggunakan alat bantu tapisan yaitu dengan metode kriteria E-E-K yaitu Efektivitas- Efisiensi-Kemudahan. Efektivitas sendiri merupakan tolak ukur seberapa optimal suatu gagasan kreatif ketika diterapkan, Efisiensi merupakan tolak ukur seberapa efisien suatu gagasan kreatif ketika diterapkan, dan Kemudahan merupakan tolak ukur seberapa mudah suatu gagasan kreatif ketika diterapkan. Langkah yang dilakukan dalam metode E-E-K yaitu membuat table matriks untuk menentukan prioritas masalah dengan bobot skoring 1-5, dimana nilai 1 merupakan nilai terendah, sedangkan nilai 5 merupakan nilai tertinggi. 39
No. 1 2 3 Nilai 5 4 3 2 1 Gagasan Alternatif Penilaian Efektifitas Efisiensi Kemudahan Optimalisasi Penerapan Peraturan Proses Pengajuan Pembayaran Pada Instansi LPP RRI Jember dengan buku pedoman Optimalisasi Penerapan Peraturan Proses Pengajuan Pembayaran Pada Instansi LPP RRI Jember dengan sosialisasi Optimalisasi Penerapan Peraturan Proses Pengajuan Pembayaran Pada Instansi LPP RRI Jember dengan video tutorial 5 4 3 5 4 5 4 4 3 Tabel 5 Teknik Tapisan Gagasan Kreatif dengan Metode E-E-K Indikator Deskripsi Indikator Sangat Efektif Sangat optimal untuk menyelesaikan isu Efektif Optimal untuk menyelesaikan isu Cukup Efektif Cukup optimal untuk menyelesaikan isu Kurang Efektif Kurang optimal untuk menyelesaikan isu Tidak Efektif Tidak optimal untuk menyelesaikan isu Tabel 6 Deskripsi Kriteria Efektivitas 40 Total 14 12 11
Nilai Indikator Deskripsi Indikator 5 Sangat Efisien Memerlukan waktu dan tenaga yang sangat sedikit 4 Efisien Memerlukan waktu dan tenaga yang sedikit 3 Cukup Efisien Memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak 2 Kurang Efisien Memerlukan waktu dan tenaga yang banyak 1 Tidak Efisien Memerlukan waktu dan tenaga yang sangat banyak Tabel 7 Deskripsi Kriteria Efisiensi Nilai Indikator Deskripsi Indikator 5 Sangat Mudah Sangat mudah untuk diaplikasikan 4 Mudah Mudah untuk diaplikasikan 3 Cukup Mudah Cukup mudah untuk diaplikasikan 2 Kurang Mudah Kurang mudah untuk diaplikasikan 1 Tidak Mudah Tidak mudah untuk diaplikasikan Tabel 8 Deskripsi Kriteria Kemudahan Berdasarkan analisis dengan menggunakan teknik analisis E-E-K di atas, maka gagasan kreatif terpilih untuk bisa diterapkan dalam proses aktualisasi yaitu "Optimalisasi Penerapan Peraturan Proses Pengajuan Pembayaran Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022 menggunakan Buku Pedoman". Dengan adanya optimalisasi penerapan pedoman proses pengajuan pembayaran pada instansi LPP RRI Jember tahun 2022 menggunakan buku pedoman, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, serta kepatuhan kerja ASN atas peraturan, juga dapat meningkatkan profesionalitas ASN dalam bekerja yang mana akan mendukung penerapan dari manajemen ASN. Selain itu, berkaitan dengan Smart ASN, dapat memudahkan pekerjaan karena pekerjaan sudah on the track pada pedoman yang sudah ada, efektif, dan efisien sesuai literasi digital. 41
E. MATRIK RANCANGAN AKTUALISASI Unit Kerja Identifikasi Isu : Verifikator Keuangan, Bagian Keuangan, LPP RRI Jember : 1. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Buku Kas Umum 2. Belum Adanya PIC yang Bertanggung Jawab Mengawal Proses Pengelolaan Anggaran di Masing-Masing Seksi 3. Belum Jelasnya Alur Penggajian Pegawai Kontrak Terutama Siaran dan Kontributor Pemberitaan 4. Belum Teraturnya Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang Diajukan ke Bendahara Pengeluaran 5. Belum Optimalnya Penerapan Peraturan Proses Pengajuan Pembayaran Isu yang Diangkat Gagasan Pemecahan Isu : Optimalisasi Penerapan Peraturan Proses Pengajuan Pembayaran Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022 menggunakan Buku Pedoman : Pembuatan buku pedoman mengenai pedoman proses pengajuan pembayaran pada instansi LPP RRI Jember. Gagasan tersebut terkait dengan MP. Manajemen ASN dan Smart ASN. No. 1. 1. Kegiatan 2. Membuat alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran Tahapan Kegiatan 3. 1. Melakukan penyusunan alur proses pengajuan pembayaran. Output / Hasil 4. Alur / prosedur proses pengajuan pembayaran Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 5. Saya akan melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan alur proses pengajuan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kompeten. - Saya akan memaparkan draft kepada mentor dengan maksud dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan. Kontribusi Terhadap Visi / Misi / Renstra Organisasi 6. Dengan membuat alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran ini, penulis berharap dapat berkontribusi untuk mentertibkan pengajuan pembayaran sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini akan sesuai dengan visi Lembaga RRI yaitu menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public 42
43 Saya akan menjelaskan ide, tahapan- tahapan dan draft rancangan kegiatan yang ada kepada mentor dengan dasar yang jelas dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel. - Saya akan menjelaskan kepada Saya akan menjelaskan ide, tahapan- tahapan dan draft rancangan kegiatan yang ada kepada mentor dengan dasar yang jelas dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel. - Saya akan menjelaskan kepada mentor mengenai dasar peraturan yang ada yang dipakai sebagai dasar ide pembuatan draft rancangan kegiatan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kompeten. - Saya akan menciptakan suasana konsultasi dengan mentor yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai dan dipahami oleh mentor, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. - Saya akan menjelaskan maksud diajukannya draft ini adalah untuk mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, melalui PMK No. 190 / PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara kepada mentor,
2. Melakukan observasi dan pencarian informasi untuk pembuatan alur proses pengajuan pembayaran 44 sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Saya akan menyesuaikan alur kerja dalam bagian Keuangan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah melalui , PMK No. 190 / PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagai implementasi dari mata pelatihan Adaptif. Saya akan membangun hubungan baik dengan mentor mengenai pengajuan draft rancangan ini agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan memberikan informasi mengenai keabsahan regulasi pemerintah dengan tujuan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan.
45 Saya akan memahami apa yang akan dicari dan apa yang akan disusun selama proses pembuatan alur proses pengajuan pembayaran, sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel. Saya akan mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya atau dari sumber yang resmi, misalnya dari website Kementerian Keuangan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan, UU yang berkaitan dengan tata kelola anggaran dll, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kompeten. Dalam proses observasi dan pencairan informasi, saya akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan tidak mengganggu rekan kerja yang sedang sibuk, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses observasi dan pencarian informasi adalah cara saya dalam mencapai tujuan untuk ketertiban dalam proses pengajuan pembayaran sesuai dengan ketetapan pemerintah,
3. Melakukan penyusunan alur proses pengajuan pembayaran 46 sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Saya akan melakukan penyesuaian dengan alur proses pengajuan pembayaran yang ada sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai implementasi dari mata pelatihan Adaptif. Saya akan bekerja sama dan berkonsultasi dengan bagian Keuangan lainnya mengenai alur yang seharusnya diciptakan guna mempermudah dan mentertibkan proses pengajuan pembayaran, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Berdasarkan hasil dari observasi dan pencarian informasi, Saya akan menyusun alur proses pengajuan pembayaran sesuai dengan kaidah penulisan yang ada, , sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel. Saya melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan alur proses pengajuan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang telah
4. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai kesesuaian alur prosedur yang telah dibuat. 47 ditetapkan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kompeten. Saya akan melaksanakan penyesuaian kata-kata yang akan ditulis dari hasil konsultasi mentor, hasil observasi dan pencarian informasi, serta hasil konsultasi dengan sesama bagian Keuangan, terkait penyusunan alur tersebut agar mudah dipahami oleh pembacanya, sebagai implementasi dari mata pelatihan Adaptif. Saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bagian Keuangan yang lain terkait dengan proses penyusunan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan memberikan informasi mengenai progress hasil dari observasi dan penyusunan alur yang telah dibuat tersebut kepada mentor , sebagai implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan. Dalam berkonsultasi, saya berpakaian sopan dan rapi dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan bersikap sopan santun,
2. Membuat buku pedoman yang berbentuk semacam e-book yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai kesesuaian alur prosedur yang telah dibuat. Buku pedoman berbentuk e-book yang memuat alur proses pengajuan pembayaran, dan informasi peraturan- peraturan yang mendukungnya. 48 sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses konsultasi dengan mentor dan mengikuti arahan-arahan mentor, guna tercapai tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Saya akan menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari mentor, bagai implementasi dari mata pelatihan Adaptif. Saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait dengan progres penyusunan alur pengajuan pembayaran, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan memaparkan konsep buku pedoman yang akan dibuat kepada mentor dengan maksud dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan. Saya akan menjelaskan ide, tahapan- tahapan dalam pembuatan buku pedoman tersebut kepada mentor Dengan buku pedoman berbentuk e-book yang memuat alur dan pedomam proses pengajuan pembayaran, dan informasi peraturan-peraturan yang mendukungnya, penulis berharap berharap dapat berkontribusi untuk mentertibkan pengajuan pembayaran sesuai dengan
dalam proses pengajuan pembayaran, yang memuat informasi mengenai peraturan- peraturan pemerintah yang mendukung. 2. Berdasarkan alur telah dibuat, yang membuat daftar peraturan-peraturan yang menunjang alur tersebut sebagai isi dari buku pedoman. 49 dengan dasar yang jelas dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel. - Saya akan menciptakan suasana konsultasi dengan mentor yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai dan dipahami oleh mentor, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan membangun hubungan baik dengan mentor mengenai pengajuan konsep buku pedoman ini agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan menyusun daftar peraturan-peraturan berdasarkan hasil dari observasi sesuai dengan urutan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel. - Dalam proses pembuatan daftar peraturan-peraturan tersebut, saya akan selalu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan tidak mengganggu rekan kerja yang sedang sibuk, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. peraturan yang ada. Hal ini akan sesuai dengan visi Lembaga RRI yaitu menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public governance.
3. Mengkomunikasikan buku konsep tersebut, pedoman pihak-pihak dan mana yang saja sebaiknya diberikan buku pedoman ini dengan Bendahara Pengeluaran. 50 Saya akan menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari mentor atau rekan kerja, sebagai implementasi dari mata pelatihan Adaptif. Saya akan membangun hubungan baik dengan mentor dan rekan kerja agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan memaparkan konsep buku pedoman kepada Bendahara Pengeluaran dengan maksud dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan. - Saya akan mencatat saran dan masukan dari Bendahara Pengeluaran untuk pengembangan buku pedoman tersebut, dan memilah saran dan masukan tersebut sesuai dengan relevansinya, sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel. Dalam proses konsultasi dan pemaparan konsep dengan Bendahara Pengeluaran ini, saya
4. Menyampaikan hasil dari ini kegiatan kepada mentor agar mentor mengetahui dapat dan memberikan masukan dan saran. 51 selalu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan tidak mengganggu rekan kerja yang sedang sibuk, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari Bendahara Pengeluaran, sebagai implementasi dari mata pelatihan Adaptif. - Saya akan membangun hubungan baik dengan Bendahara Pengeluaran, kaitannya dengan pihak mana saja yang sebaiknya diberikan buku pedoman tersebut, agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan memaparkan progres dari penyusunan buku pedoman yang dibuat kepada mentor, sebagai implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan. - Dalam berkonsultasi, saya berpakaian sopan dan rapi dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan bersikap sopan santun,
3. Membuat e-mail khusus yang berfungsi sebagai database Buku Pedoman pada Google Drive, yang menampung berkas-berkas peraturan- 1. Menyiapkan, men- setting dan menata database agar dapat tersinkronisasi dengan pedoman. buku E-mail yang digunakan sebagai database buku pedoman. 52 sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses konsultasi dengan mentor dan mengikuti arahan-arahan mentor, guna tercapai tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Saya akan menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari mentor, sebagai implementasi dari mata pelatihan Adaptif. Saya akan berkoordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait dengan progres penyusunan buku pedoman, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan menyiapkan e-mail, men- setting dan menata database, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan fokus dan berdedikasi tinggi dalam menyiapkan, men- setting dan menata database tersebut, guna tercapai tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Dengan dibuatnya e-mail yang berfungsi sebagai database dari buku pedoman berbentuk e-book yang memuat alur proses pengajuan pembayaran, dan informasi peraturan-peraturan yang mendukungnya, penulis berharap berharap dapat berkontribusi untuk mentertibkan pengajuan pembayaran sesuai
peraturan. 2. Membuat e-mail yang sebagai buku berfungsi database pedoman. 3. Menyampaikan hasil dari ini kegiatan kepada mentor agar mentor mengetahui dapat dan memberikan masukan dan saran. 53 Saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan rekan kerja terkait dengan pembuatan e-mail yang berfungsi menyiapkan, men-setting dan menata database tersebut, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Membuat e-mail sebagai database dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dari mentor dan rekan- rekan kerja, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. - Saya akan fokus dan berdedikasi tinggi dalam pembuatan e-mail database tersebut guna tercapai tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Saya akan memaparkan progres dari pembuatan e-mail database dan tatanan yang telah dikerjakan kepada mentor, sebagai implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan. Saya akan menjelaskan progres dalam pembuatan e-mail yang berfungsi sebagai database untuk dengan peraturan yang ada. Hal ini akan sesuai dengan visi Lembaga RRI yaitu menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public governance.
54 buku pedoman tersebut kepada mentor dengan dasar yang jelas dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel Dalam berkonsultasi, Saya akan berpakaian sopan dan rapi dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan bersikap sopan santun, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses konsultasi dengan mentor dan mengikuti arahan-arahan mentor, guna tercapai tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Saya akan menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari mentor, bagai implementasi dari mata pelatihan Adaptif. Saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait dengan langkah selanjutnya setelah pembuatan e-mail yang berfungsi sebagai database untuk buku pedoman tersebut, sebagai
4. Melakukan sosialisasi kepada masing- masing seksi mengenai fungsi dari buku pedoman tersebut, dan bagaimana tata cara dalam melakukan pengajuan pembayaran yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. 1. Melakukan konsultasi teknis mengenai sosialisasi buku pedoman ini, langkah apa saja yang perlu disiapkan dan siapa saja yang sebaiknya dilakukan sosialisasi, kepada mentor. 2. Mengajak dan memberikan Berita Acara (BA) kegiatan sosialisasi mengenai konten dari buku pedoman 55 implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan memaparkan teknis sosialisasi buku pedoman kepada mentor dengan maksud dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan. Saya akan menjelaskan maksud dari sosialisasi yang akan dikerjakan kepada mentor dengan dasar yang jelas dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel. Saya akan menciptakan suasana konsultasi dengan mentor yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai dan dipahami oleh mentor, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan membangun hubungan baik dengan mentor mengenai teknis sosialisasi buku pedoman ini, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Memaparkan teknis sosialisasi buku pedoman kepada perwakilan masing- Dengan melakukan sosialisasi mengenai alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran dalam bentuk buku pedoman ini, penulis berharap dapat berkontribusi untuk mentertibkan pengajuan pembayaran sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini akan sesuai dengan visi Lembaga RRI yaitu menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public governance.
sosialisasi kepada masing-masing seksi, terutama pihak yang mengurus administrasi di masing-masing seksi, mengenai isi buku pedoman ini. 3. Membuat Berita Acara Sosialisasi, yang berisi kegiatan yang saja apa 56 masing seksi, dengan maksud dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan. Saya akan menjelaskan dasar ide, tahapan-tahapan dalam sosialisasi buku pedoman kepada perwakilan masing-masing seksi dengan dasar yang jelas dan tujuan yang jelas, sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel. Saya akan menciptakan suasana sosialisasi dengan perwakilan masing-masing seksi yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan membangun hubungan baik dengan perwakilan masing- masing seksi agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan merincikan apa saja yang telah disosialisasikan, siapa saja yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dan feedback apa yang
dilakukan, siapa saja yang hadir, dan apa saja yang disampaikan. 4. Menyampaikan hasil dari ini kegiatan kepada mentor agar 57 mereka terima dari kegiatan sosialisasi ini, sebagai implementasi dari mata pelatihan Akuntabel. - Saya akan menciptakan suasana sosialisasi dengan perwakilan masing-masing seksi yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. - Saya akan menuliskan hasil dari sosialisasi yang dilaksanakan kedalam Berita Acara sebagai bukti bahwa sosialisasi telah dilaksanakan dan bukti bahwa masing-masing seksi menangkap maksud dari sosialsisasi ini, sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Saya akan membangun hubungan baik dengan perwakilan masing- masing seksi selama kegiatan sosialisasi, agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan memaparkan kegiatan sosialisasi yang telah dikerjakan kepada mentor, sebagai
5. Melakukan monitoring mengenai penerapan prosedur pembayaran. mentor mengetahui dapat dan memberikan masukan dan saran. 1. Menyusun instrumen monitoring penerapan prosedur pembayaran. Laporan / checklist monitoring penerapan prosedur pembayaran 58 implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan. - Dalam berkonsultasi, saya akan berpakaian sopan dan rapi dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan bersikap sopan santun, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis Saya akan fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses konsultasi dengan mentor dan mengikuti arahan-arahan mentor, guna tercapai tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Saya akan menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari mentor, bagai implementasi dari mata pelatihan Adaptif. Saya akan menyiapkan instrumen monitoring penerapan pembayaran dengan tujuan agar penerapan sosialisasi sesuai dengan maksud dan tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kompeten. - Saya akan menciptakan suasana monitoring yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai, Dengan melakukan monitoring mengenai penerapan prosedur pengajuan pembayaran dalam bentuk buku pedoman ini, penulis berharap dapat berkontribusi untuk mentertibkan pengajuan pembayaran sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini akan sesuai dengan visi Lembaga RRI
2. Melakukan monitoring penerapan prosedur pembayaran. 3. Melaporkan monitoring mentor. hasil kepada 59 sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan membangun hubungan baik dengan rekan kerja agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan melakukan monitoring penerapan pembayaran dengan tujuan agar penerapan sosialisasi sesuai dengan maksud dan tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses monitoring ini, guna tercapai tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Saya akan membangun hubungan baik dengan rekan kerja agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai, sebagai implementasi dari mata pelatihan Kolaboratif. Saya akan memaparkan hasi monitoring yang telah dikerjakan kepada mentor, sebagai yaitu menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public governance.
implementasi dari mata pelatihan Berorientasi Pelayanan. Dalam melaporkan hasil monitoring, saya akan berpakaian sopan dan rapi dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan bersikap sopan santun, sebagai implementasi dari mata pelatihan Harmonis. Saya akan fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses konsultasi dengan mentor, guna tercapai tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan Loyal. Tabel 10 Matrik Rancangan Aktualisasi 60
F. MATRIK REKAPITULASI RENCANA HABITUASI NND PNS (BerAKHLAK) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mata Pelatihan Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif Kegiatan Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 0 4 1 3 4 1 1 0 3 3 1 2 3 3 0 4 2 1 3 1 0 1 3 2 0 2 Jumlah Aktualisasi Per MP 11 10 5 17 11 8 15 Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan 7 6 6 6 5 7 Tabel 11 Rekapitulasi Nilai-Nilai Dasar PNS 61
BAB IV RENCANA JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI No. Kegiatan 1. Membuat alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran (26 September - 30 September 2022) Membuat buku pedoman yang berbentuk e-book yang dapat digunakan oleh pihak- pihak yang berkepentingan (2 Oktober - 14 Oktober 2022) Membuat e-mail khusus yang berfungsi sebagai database server Buku Pedoman pada Google Drive, yang menampung berkas-berkas peraturan-peraturan yang memuat mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, utamanya pengajuan pembayaran. (10 Oktober - 14 Oktober 2022) Melakukan sosialisasi kepada masing-masing seksi mengenai fungsi dari buku pedoman tersebut, dan bagaimana tata cara dalam melakukan pengajuan pembayaran yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. (12 Oktober - 19 Oktober 2022) 1. Membuat alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran (26 September - 30 September 2022) Membuat buku pedoman yang berbentuk e-book yang dapat digunakan oleh pihak- pihak yang berkepentingan (2 Oktober - 14 Oktober 2022) Membuat e-mail khusus yang berfungsi sebagai database server Buku Pedoman pada Google Drive, yang menampung berkas-berkas peraturan-peraturan yang memuat mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, utamanya pengajuan pembayaran. (10 Oktober - 14 Oktober 2022) Melakukan sosialisasi kepada masing-masing seksi mengenai fungsi dari buku pedoman tersebut, dan bagaimana tata cara dalam melakukan pengajuan pembayaran yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. (12 Oktober - 19 Oktober 2022) 2. 3. 5. Melakukan monitoring mengenai penerapan prosedur pembayaran. (19 Oktober - 29 Oktober 2022) Tabel 9 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 62 Sept. I I Oktober II III IV
REFERENSI KPPN Kuala Tungkal. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Diakses pada 5 September 2022, dari PUSDATIN RRI. Visi & Misi LPP RRI. Diakses pada 5 September 2022, dari Pratiwi, Hanna. (2022). Jelang Hari Radio, Mengenal Visi Misi LPP RRI. Diakses pada 12 September 2022, dari mengenal-visi-misi-lpp-rri Syncore. (2019). Mengenal Buku Kas Umum BLUD. Diakses pada 5 September 2022, dari 63
Optimalisasi Penerapan Peraturan Pengajuan Pembayaran Dalam Bentuk Buku Pedoman Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022 Nama : Aditya Rachmad Kurniawan, A.Md NIP : 19941209 202203 1 005 Jabatan : Verifikator Keuangan Satuan Kerja : LPP RRI Jember
Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021 Agenda IV : Konsepsi Aktualisasi & Habituasi Isu-isu aktual yang ada di satuan kerja Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat Menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan danakuntabel sesuai dengan prinsip good public governance Memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. (UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik & PP 12 Tahun 2005) 1. Independen & Netral 2. Memihak pada kebenaran 3. Memberi pemahaman 4. Mengurangi ketidakpastian 5. Berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan peraturan lainnya 6. Memihak HANYA kepada kepentingan NKRI 7. Menjaga kesatuan & kedaulatan NKRI
1. Membukukan kuitansi pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum (BKU), 2. Membuat Register Penutupan Kas, 3. Mencocokkan PPN dan PPh yang dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU), 4. Menyiapkan surat-surat untuk kelengkapan keuangan dan kuitansi / bukti pengeluaran, 5. Mencocokkan / mengecek pengeluaran dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), 6. Membuat daftar rincian pengeluaran untuk lampiran SPP, 7. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. Melaksanakan pekerjaan pembukuan transaksi keuangan dan pelaporannya di RRI Stasiun Tipe C.1.
Belum Optimalnya Penyusunan Buku Kas Umum Belum Jelasnya Perhitungan Penggajian Tenaga Honorer Terutama Siaran dan Kontributor Pemberitaan Belum Teraturnya Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang Diajukan ke Bendahara Pengeluaran Belum Optimalnya Penerapan Proses Pengajuan Pembayaran. No 1. 2. 3. 4. Isu Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Buku Kas Umum. Belum Jelasnya Alur Penggajian Karyawan Kontrak Terutama Siaran dan Kontributor Pemberitaan. Belum Teraturnya Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang Diajukan ke Bendahara Pengeluaran. Belum Optimalnya Penerapan Proses Pengajuan Pembayaran. U 5 5 4 5 S 4 3 4 5 G 5 2 4 5 Total 14 10 12 15 Prioritas II V III I
Menggunakan analisis isu USG Menetapkan isu terpilih Menyusun Rumusan Isu Minimnya informasi dan literasi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai terhadap proses dan peraturan yang mengikat kaitannya dengan proses yang ada di keuangan PLACE PROCESS Pada bulan Juli 2022 terjadi pemotongan pajak dengan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, dikarenakan pada saat proses pengajuan anggaran, tidak dicantumkan Pihak Ketiga tersebut berbentuk Orang Pribadi atau Badan, sehingga pemotongan pajak dikenakan tarif pajak PPh Pasal 21, alih-alih menggunakan tarif pajak PPh Pasal 23. Belum tersedia tempat penyimpanan data peraturan-peraturan berkaitan dengan pengajuan pembayaran Belum tersedianya media yang memberikan sosialisasi tentang bagaimana pengajuan pembayaran yang benar Pengetahuan pegawai akan ilmu akuntansi yang kurang SDM yang kurang kompeten mengenai keadministrasian Pegawai belum menerima sosialisasi tentang bagaimana pengajuan pembayaran yang benar PEOPLE Belum optimalnya sosialisasi tentang pengajuan pembayaran yang benar Belum adanya pedoman dalam pengajuan pembayaran yang benar Pegawai belum menerima sosialisasi mengenai pedoman pengajuan pembayaran yang benar. PRODUCT Belum Optimalnya Penerapan Proses Pengajuan Pembayaran Pada Instansi LPP RRI Jember Tahun 2022
Terjadi kesalahan dalam pemotongan pajak kepada Pihak Ketiga, dikarenakan ketidaktahuan akan peraturan perpajakan, yang mana ini akan berdampak pada nilai yang diterima oleh Pihak Ketiga. 1. Membuat alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran. 2. Membuat buku pedoman yang berbentuk semacam e-book yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengajuan pembayaran, yang memuat informasi mengenai peraturan- peraturan pemerintah yang mendukung. 3. Membuat e-mail khusus yang berfungsi sebagai database Buku Pedoman pada Google Drive, yang menampung berkas-berkas peraturan-peraturan. 4. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing seksi mengenai fungsi dari buku pedoman tersebut, dan bagaimana tata cara dalam melakukan pengajuan pembayaran yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. 5. Melakukan monitoring mengenai penerapan prosedur pembayaran.
1. Masing-masing pegawai belum mengetahui etika profesi yang baik dan masih belum maksimal dalam bersikap profesional, kaitannya dalam pengajuan berkas pembayaran dimana dalam pengajuan berdasarkan kejadian yang penulis temui, masih belum lengkapnya kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, masih belum tersedianya lampiran NPWP apabila ada pengajuan pembayaran yang terdapat pemungutan pajak didalamnya. (Manajemen ASN) 2. Belum optimalnya penerapan prosedur pengajuan pembayaran yang baik oleh pegawai, dan belum optimalnya pemahaman pegawai kaitannya dengan digital ethics yakni mencari tahu ketentuan-ketentuan yang mengatur proses pembayaran dengan menggunakan APBN, seperti yang tertera pada PMK No. 190 / PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang bisa diakses melalui internet. (Smart ASN)
No. 1. Kegiatan Membuat alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran Tahapan Kegiatan 1. Melakukan penyusunan alur proses pengajuan pembayaran. 2. Melakukan observasi dan pencarian informasi untuk pembuatan alur proses pengajuan pembayaran 3. Melakukan penyusunan alur proses pengajuan pembayaran 4. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai kesesuaian alur prosedur yang telah dibuat. Output / Hasil Alur / prosedur proses pengajuan pembayaran Keterkaitan Substansi MP
- Melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan alur proses pengajuan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan (Kompeten) Memaparkan draft kepada mentor dengan maksud dan tujuan yang jelas (Berorientasi Pelayanan) Menjelaskan ide, tahapan
-tahapan dan draft rancangan kegiatan yang ada kepada mentor dengan dasar yang jelas dan tujuan yang jelas (Akuntabel) Menjelaskan kepada mentor mengenai dasar peraturan yang ada yang dipakai sebagai dasar ide pembuatan draft rancangan kegiatan (Kompeten) Menciptakan suasana konsultasi dengan mentor yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai dan dipahami oleh mentor (Harmonis) Menjelaskan maksud diajukannya draft ini adalah untuk mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Loyal) Menyesuaikan alur kerja dalam bagian Keuangan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah (Adaptif) Membangun hubungan baik dengan mentor mengenai pengajuan draft rancangan ini agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai (Kolaboratif) Memberikan informasi mengenai keabsahan regulasi pemerintah dengan tujuan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan (Berorientasi Pelayanan) Memahami apa yang akan dicari dan apa yang akan disusun selama proses pembuatan alur proses pengajuan pembayaran (Akuntabel)
- Mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya atau dari sumber yang resmi, misalnya dari website Kementerian Keuangan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan, UU yang berkaitan dengan tata kelola anggaran dll, sebagai implementasi dari mata pelatihan (Kompeten) Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan tidak mengganggu rekan kerja yang sedang sibuk (Harmonis)
- Fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses observasi dan pencarian informasi (Loyal) Penyesuaian dengan alur proses pengajuan pembayaran yang ada sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintah (Adaptif) Bekerja sama dan berkonsultasi dengan bagian Keuangan lainnya mengenai alur yang seharusnya diciptakan guna mempermudah dan mentertibkan proses pengajuan pembayaran (Kolaboratif) Menyusun alur proses pengajuan pembayaran sesuai dengan kaidah penulisan yang ada (Akuntabel)
- Melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan alur proses pengajuan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan (Kompeten) Melaksanakan penyesuaian kata
-kata yang akan ditulis dari hasil konsultasi mentor, hasil observasi dan pencarian informasi, serta hasil konsultasi dengan sesama bagian Keuangan, terkait penyusunan alur tersebut agar mudah dipahami oleh pembacanya (Adaptif) Berkoordinasi dan konsultasi dengan bagian Keuangan yang lain terkait dengan proses penyusunan (Kolaboratif)
Memberikan informasi mengenai progress hasil dari observasi dan penyusunan alur yang telah dibuat tersebut kepada mentor (Berorientasi Pelayanan) Berpakaian sopan dan rapi dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan bersikap sopan santun (Harmonis) Fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses konsultasi dengan mentor dan mengikuti arahan-arahan mentor (Loyal) - - Menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari mentor (Adaptif) - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait dengan progres penyusunan alur pengajuan pembayaran (Kolaboratif) Kontribusi terhadap Visi Misi / Renstra Organisasi Dengan membuat alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran ini, penulis berharap dapat berkontribusi untuk mentertibkan pengajuan pembayaran sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini akan sesuai dengan visi Lembaga RRI yaitu menyelenggarak an pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public governance.
No. 2. Kegiatan Membuat buku pedoman yang berbentuk semacam e- book yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengajuan pembayaran, yang memuat informasi mengenai peraturan- peraturan pemerintah yang mendukung. Tahapan Kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai kesesuaian alur prosedur yang telah dibuat 2. Berdasarkan alur yang telah dibuat, membuat daftar peraturan-peraturan yang menunjang alur tersebut sebagai isi dari buku pedoman. 3. Mengkomunikasikan konsep buku pedoman tersebut, dan pihak-pihak mana saja yang sebaiknya diberikan buku pedoman ini dengan Bendahara Pengeluaran 4. Menyampaikan hasil dari kegiatan ini kepada mentor agar mentor mengetahui dan dapat memberikan masukan dan saran. Output / Hasil Buku pedoman berbentuk e-book yang memuat alur proses pengajuan pembayaran, dan informasi peraturan- peraturan yang mendukungnya. Keterkaitan Substansi MP
Memaparkan konsep buku pedoman yang akan dibuat kepada mentor dengan maksud dan tujuan yang jelas, (Berorientasi Pelayanan) Menjelaskan ide, tahapan-tahapan dalam pembuatan buku pedoman tersebut kepada mentor dengan dasar yang jelas (Akuntabel) Menciptakan suasana konsultasi dengan mentor yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai (Harmonis) Membangun hubungan baik dengan mentor mengenai pengajuan konsep buku pedoman ini agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai (Kolaboratif) Menyusun daftar peraturan-peraturan hasil dari observasi sesuai dengan urutan (Akuntabel) - Dalam proses pembuatan daftar peraturan-peraturan tersebut, selalu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan tidak mengganggu rekan kerja yang sedang sibuk (Harmonis) - Menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari mentor atau rekan kerja (Adaptif) Membangun hubungan baik dengan mentor dan rekan kerja agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai (Kolaboratif) Memaparkan konsep buku pedoman yang akan dibuat kepada Bendahara Pengeluaran dengan maksud dan tujuan yang jelas (Berorientasi Pelayananan) Mencatat saran dan masukan dari Bendahara Pengeluaran untuk pengembangan buku pedoman tersebut, dan memilah saran dan masukan tersebut sesuai dengan relevansinya (Akuntabel) - Dalam proses konsultasi dan pemaparan konsep dengan Bendahara Pengeluaran ini, selalu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan tidak mengganggu rekan kerja yang sedang sibuk (Harmonis) Menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari Bendahara Pengeluaran (Adaptif) Membangun hubungan baik dengan Bendahara Pengeluaran, kaitannya dengan pihak mana saja yang sebaiknya diberikan buku pedoman tersebut (Kolaboratif) Memaparkan progres dari penyusunan buku saku yang dibuat kepada mentor (Berorientasi Pelayanan) Dalam berkonsultasi, penulis berpakaian sopan dan rapi dan berkomunikasi dengan bahasa yang
baik dan bersikap sopan santun (Harmonis) Fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses konsultasi dengan mentor dan mengikuti arahan- arahan mentor (Loyal) Menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari mentor (Adaptif) - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait dengan progres penyusunan buku pedoman (Kolaboratif) Kontribusi terhadap Visi Misi / Renstra Organisasi Dengan buku pedoman berbentuk e- book yang memuat alur dan pedomam proses pengajuan pembayaran, dan informasi peraturan- peraturan yang mendukungnya, penulis berharap berharap dapat berkontribusi untuk mentertibkan pengajuan pembayaran sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini akan sesuai dengan visi Lembaga RRI yaitu menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public governance.
No. 3. Kegiatan Membuat e- mail khusus yang berfungsi sebagai database server Buku Pedoman pada Google Drive, yang menampung berkas-berkas peraturan- peraturan yang memuat mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, utamanya pengajuan pembayaran. Tahapan Kegiatan 1. Menyiapkan, men-setting dan menata database agar dapat tersinkronisasi dengan buku pedoman. 2. Membuat e-mail yang berfunsgi sebagai database buku pedoman. 3. Menyampaikan hasil dari kegiatan ini kepada mentor agar mentor mengetahui dan dapat memberikan masukan dan saran. Output / Hasil E-mail yang digunakan sebagai database server buku pedoman. Keterkaitan Substansi MP -
Menyiapkan e-mail, men-setting dan menata database (Harmonis) Fokus dan berdedikasi tinggi dalam menyiapkan, men-setting dan menata database tersebut, guna tercapai tujuan (Loyal) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan rekan kerja terkait dengan pembuatan e-mail yang berfungsi menyiapkan, men-setting dan menata database tersebut (Kolaboratif) Membuat e-mail sebagai database dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dari mentor dan
rekan-rekan kerja (Harmonis) Fokus dan berdedikasi tinggi dalam pembuatan e-mail database tersebut guna tercapai tujuan, sebagai implementasi dari mata pelatihan (Loyal) Memaparkan progres dari pembuatan e-mail database dan tatanan yang telah dikerjakan kepada mentor (Berorientasi Pelayanan) Menjelaskan progres dalam pembuatan e-mail yang berfungsi sebagai database untuk buku
pedoman tersebut kepada mentor dengan dasar yang jelas dan tujuan yang jelas, (Akuntabel) Berpakaian sopan dan rapi dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan bersikap sopan santun (Harmonis) Fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses konsultasi dengan mentor dan mengikuti arahan-arahan mentor (Loyal) Menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari mentor (Adaptif) - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait dengan langkah selanjutnya setelah pembuatan e-mail yang berfungsi sebagai database untuk buku pedoman tersebut (Kolaboratif) Kontribusi terhadap Visi Misi / Renstra Organisasi Dengan dibuatnya e-mail yang berfungsi sebagai database dari buku pedoman berbentuk e- book yang memuat alur proses pengajuan pembayaran, dan informasi peraturan-peraturan yang mendukungnya, penulis berharap berharap dapat berkontribusi untuk mentertibkan pengajuan pembayaran sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini akan sesuai dengan visi Lembaga RRI yaitu menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public governance.
No. 4. Kegiatan Melakukan sosialisasi kepada masing- masing seksi mengenai fungsi dari buku pedoman tersebut, dan bagaimana tata cara dalam melakukan pengajuan pembayaran yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. Tahapan Kegiatan 1. Melakukan konsultasi mengenai teknis sosialisasi buku pedoman ini, Langkah apa saja yang perlu disiapkan dan siapa saja yang sebaiknya dilakukan sosialisasi, kepada mentor. 2. Mengajak dan memberikan sosialisasi kepada masing-masing seksi, terutama pihak yang mengurus administrasi di masing-masing seksi, mengenai isi buku pedoman ini. 3. Membuat Berita Acara Sosialisasi, yang berisi kegiatan apa saja yang dilakukan, siapa saja yang hadir, dan apa saja yang disampaikan. 4. Menyampaikan hasil dari kegiatan ini kepada mentor agar mentor mengetahui dan dapat memberikan masukan dan saran. Output / Hasil Berita Acara (BA) kegiatan sosialisasi mengenai konten dari buku pedoman Keterkaitan Substansi MP
Memaparkan teknis sosialisasi buku pedoman kepada mentor dengan maksud dan tujuan yang jelas (Berorientasi Pelayanan) Menjelaskan ide, tahapan-tahapan dalam sosialisasi buku pedoman kepada mentor dengan dasar yang jelas dan tujuan yang jelas (Akuntabel) Menciptakan suasana konsultasi dengan mentor yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai dan dipahami oleh mentor (Harmonis) Membangun hubungan baik dengan mentor mengenai teknis sosialisasi buku pedoman ini agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai (Kolaboratif)
Memaparkan teknis sosialisasi buku pedoman kepada perwakilan masing-masing seksi, dengan maksud dan tujuan yang jelas (Berorientasi Pelayanan) Menjelaskan ide, tahapan-tahapan dalam sosialisasi buku pedoman kepada perwakilan masing- masing seksi dengan dasar yang jelas dan tujuan yang jelas (Akuntabel) Menciptakan suasana sosialisasi dengan perwakilan masing-masing seksi yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai dan dipahami oleh mentor (Harmonis) Membangun hubungan baik dengan perwakilan masing-masing seksi agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai (Kolaboratif) Merinci apa saja yang telah disosialisasikan, siapa saja yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dan feedback apa yang mereka terima dari kegiatan sosialisasi ini (Akuntabel) Menciptakan suasana sosialisasi dengan perwakilan masing-masing seksi yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai dan dipahami oleh mentor (Harmonis) Menuliskan hasil dari sosialisasi yang dilaksanakan kedalam Berita Acara sebagai bukti bahwa sosialisasi telah dilaksanakan dan bukti bahwa masing-masing seksi menangkap maksud dari sosialsisasi (Loyal) Membangun hubungan baik dengan perwakilan masing-masing seksi selama kegiatan sosialisasi, agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai (Kolaboratif) Memaparkan kegiatan sosialisasi yang telah dikerjakan kepada mentor (Berorientasi Pelayanan) - Dalam berkonsultasi, penulis berpakaian sopan dan rapi dan berkomunikasi dengan bahasa yang
baik dan bersikap sopan santun (Harmonis) Fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses konsultasi dengan mentor dan mengikuti arahan-arahan mentor, guna tercapai tujuan (Loyal) Menyesuaikan progres hasil kerja dengan saran dan masukan dari mentor (Adaptif) Kontribusi terhadap Visi Misi / Renstra Organisasi Dengan melakukan sosialisasi mengenai alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran dalam bentuk buku pedoman ini, penulis berharap dapat berkontribusi untuk mentertibkan pengajuan pembayaran sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini akan sesuai dengan visi Lembaga RRI yaitu menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public governance.
No. 5. Kegiatan Melakukan monitoring mengenai penerapan prosedur pembayaran. Tahapan Kegiatan 1. Menyusun instrumen monitoring penerapan prosedur pembayaran. 2. Melakukan monitoring penerapan prosedur pembayaran. 3. Melaporkan hasil monitoring kepada mentor Output / Hasil Laporan / checklist monitoring penerapan prosedur pembayaran Keterkaitan Substansi MP
Menyiapkan instrumen monitoring penerapan pembayaran dengan tujuan agar penerapan sosialisasi sesuai dengan maksud dan tujuan (Kompeten) Menciptakan suasana monitoring yang harmonis agar maksud dan tujuan dapat tercapai(Harmonis) Membangun hubungan baik dengan rekan kerja agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai (Kolaboratif)
- Melakukan monitoring penerapan pembayaran dengan tujuan agar penerapan sosialisasi sesuai dengan maksud dan tujuan (Harmonis) Fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses monitoring ini, guna tercapai tujuan (Loyal) Membangun hubungan baik dengan rekan kerja agar maksud dan tujuan bersama dapat tercapai (Kolaboratif) Memaparkan hasi monitoring yang telah dikerjakan kepada mentor (Berorientasi Pelayanan)
- Dalam melaporkan hasil monitoring, erpakaian sopan dan rapi dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan bersikap sopan santun (Harmonis) Fokus dan berdedikasi tinggi dalam proses konsultasi dengan mentor, guna tercapai tujuan (Loyal)
Kontribusi terhadap Visi Misi / Renstra Organisasi Dengan melakukan monitoring mengenai penerapan prosedur pengajuan pembayaran dalam bentuk buku pedoman ini, penulis berharap dapat berkontribusi untuk mentertibkan pengajuan pembayaran sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini akan sesuai dengan visi Lembaga RRI yaitu menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good public governance.
No. Mata Pelatihan 1. 2. Akuntabel 3. Kompeten 4. Harmonis 5. Loyal 6. Adaptif 7. Kolaboratif Berorientasi Pelayanan Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan Kegiatan Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 3 3 1 3 1 3 3 1 3 0 4 0 0 0 1 3 4 3 4 3 3 1 3 2 2 3 3 1 1 0 4 4 2 3 2 7 6 6 6 5 Jumlah Aktualisasi Per MP 11 10 5 17 11 8 15 7
No. 1. 2. 3. 4. 5. Kegiatan Membuat alur proses pengajuan pembayaran / prosedur pengajuan pembayaran (26 September - 30 September 2022) Membuat buku pedoman yang berbentuk e-book yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (2 Oktober - 14 Oktober 2022) Membuat e-mail khusus yang berfungsi sebagai database server Buku Pedoman pada Google Drive, yang menampung berkas-berkas peraturan-peraturan yang memuat mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, utamanya pengajuan pembayaran. (10 Oktober - 14 Oktober 2022) Melakukan sosialisasi kepada masing-masing seksi mengenai fungsi dari buku pedoman tersebut, dan bagaimana tata cara dalam melakukan pengajuan pembayaran yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. (12 Oktober - 19 Oktober 2022) Melakukan monitoring mengenai penerapan prosedur pembayaran. (19 Oktober - 29 Oktober 2022) Sept. I I Oktober II III IV