JURNAL PENDIDIKAN IPS ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141 Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia Syahbuddin1),*, Tati Haryati1) STKIP Taman Siswa Bima Artikel Info Abstrak Tanggal Publikasi 30 Juni 2022 Kata Kunci Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kompleksitas konflik Ukraina-Rusia sejak tahun 1991 sampai sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Analisis data interaktif merujuk pendapat Miles dan Hiubermann yang terdiri dari: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik Ukraina-Rusia telah berlangsung sejak tahun 1991. Paska runtukhnya Uni Soviet, Ukraina menolak dominasi Rusia dalam Commonwealth of Independent States (CIS) maupun Eropa Timur dan memlih bergabung dengan Uni Eropa (UE). Konflik Ukraina-Rusia kemudian berlanjut pada tahun 2013 yang diawali krisis ekonomi Ukraina dan pencopotan Yanukovych yang pro Rusia dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh presiden yang pro Barat-NATO. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah yang pro Rusia seperti Luhank, Doneks dan Crimea mulai bergejolak dan menyatakan diri bergabung dengan Rusia. Pemerintah Rusia di bawah Putin merasa terancam baik dalam aspek ekonomi, politik maupun militer apabila Ukraina bergabung dengan Barat-NATO. Putin menyampaikan proposal jaminan yang mengikat secara hukum bahwa aliansi militer NATO akan menghentikan aktivitas militer apa pun di Eropa Timur dan Ukraina. Usulan tersebut ditolak oleh Amerika Serikat (AS). Atas penolakan tersebut, Vladimir Putin pada 24 Februari 2022 mengumumkan bahwa Rusia telah membuat keputusan untuk melancarkan "operasi militer khusus" di Ukraina Timur. This is an open access article under the CC - BY license. 1. PENDAHULUAN Setiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang pengaruhi kebutuhan, situasi, dan apa yang sedang diperhadapkan oleh negara. Demikian halnya antara dua negara Ukraina dan Rusia. Pada konflik yang terjadi, terdapat landasan kepentingan, sehingga dengan kepentingan yang berbeda pada akhirnya menciptakan sebuah benturan kepentingan yang mengakibatkan konflik. Teori konflik dari Dahrendorf, analisa masyarakat itu bertitik tolak dari kenyataannya bahwa anggotanya dapat dikelompokan dalam dua kategori yaitu mereka yang menguasai dan yang dikuasai. Dualisme ini adalah yang termasuk struktur dan hakekat hidup bersama, memberi akibat akan kepentingan yang berbeda dan saling berlawanan. Pada gilirannya, nanti tampak bahwa diferensiasi kepentingan dapat melahirkan kelompok konflik aktual yang berbenturan karena mempunyai kepentingan antagonistik (Ranjabar, 2017: 48). Rusia dan Ukraina mengalami perjalanan sejarah yang hampir sama, keduanya merupakan negara pecahan dari Uni Soviet. Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 disebabkan program runtuhnya ekonomi komando administrative Soviet melalui program-programnya, Glasnost (keterbukaan politik), Perestroika (restrukturisasi ekonomi), dan Demokratisasi. (mengenalkan unsur-unsur demokrasi). Ekonomi Soviet menderita karena inflasi tersembunyi dan kekurangan pasokan di mana-mana yang diperparah oleh semakin meningkatnya pasar gelap yang terbuka yang menggerogoti ekonomi (Gorbachev, 1992: 29). Hal ini menyebabkan 15 negara di Diterbitkan Oleh: LPPM STKIP Taman Siswa Bima 39
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 12, No. 1, Juni 2022 ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141 Eropa Timur seperti Azerbaijan, Armenia, Belarusia, Georgia, Estonia, Kazakhstan, Latvia, Kirgistan, Moldova, Lithuania, Rusia, Turkmenistan, Tajkistan, Uzbekistan, dan Ukraina mendapatkan kemerdekaan. Kedekatan historis dan geografis antara Rusia dengan Ukraina menjadi sebuah hal yang memberikan banyak dampak terhadap hubungan antar kedua negara tersebut. Hubungan ini sudah terjalin sejak lama bahkan ketika kekaisaran Rusia masih berkuasa dan berlanjut ketika Rusia telah berganti bentuk pemerintahan menjadi republik. Hubungan keduanya sempat mengalami pasang surut, bahkan saat ini kedua negara tersebut sedang mengalami fase hubungan yang surut. Konflik antar negara tidak hanya terjadi di belahan dunia lainnya. Di wilayah Asia Barat, konflik antara Palestina-Israel. Konflik ini diawali dengan berdirinya organisasi Zionis Dunia (World Zionist Organization) pada tahun 1897 M. Organisasi ini mengagendakan yang utama adalah pendirian Negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Rencana strategis Zionis ini diprakarsai oleh pelobi top Zionis (Chief Zionist Negotiator), Dr. C. Wheizmann dan mendapat dukungan dari Zionist British atau Britain. Di bawah komandonya, Zionist berhasrat untuk mencapai agenda utamanya yaitu berdiri negara Yahudi di Tanah Palestina (Muchsin, 2014: 399). Untuk mencapai agenda utamanya, menurut Mohd. Roslan Mohd. Nor ada empat hal yang diprogramkan. Pertama, melakukan promosi, mengikut kesesuaian, tentang penjajahan Palestin melalui system pertanian Yaahudi dan pekerja industri. Kedua, mewujudkan organisasi dan kerjasama dengan seluruh tentara Yahudi dengan cara menguasai institusi, tempatan atau antar bangsa dengan mengikut undang-undang setiap negara. Ketiga, menguatkan dan meningkatkan kesadaran dan sentimen kebangsaan Yahudi. Keempat, melakukan persediaan untuk mendapatkan pengiktirafan kerajaan, jika perlu, untuk menjalankan tujuan serta agenda zionis. Di Asia Timur konflik antara China dengan Taiwan telah berlangsung sejak tahun 1949. Konflik ini disebabkan adanya perbedaan pandangan yang mendasar tentang status Taiwan. Pemerintah Taiwan berpandangan bahwa Taiwan merupakan sebuah negara yang berdaulat dengan nama resmi Republic of China (ROC)/Taiwan. Sebaliknya, pemerintah China menegaskan bahwa eksistensi Taiwan telah berakhir sejak tahun 1949 yang selanjutnya digantikan oleh PRC. Oleh karena itu, pemerintah China menilai bahwa Taiwan tidak berhak mengklaim sebagai pemerintah yang sah di Taiwan (Syahbuddin, 2019: 79). Konflik antar negara dapat terjadi dimana saja, kapan saja dengan berbagai latarbelakang yang berbeda pula yang diwarnai kepentingan nasional masing-masing. Demikian juga dalam konflik Ukraiuna dengan Rusia. Untuk itu tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan kompleksitas konflik Ukraina-Rusia sejak tahun 1991 sampai sekarang. 2. METODE PENELITIAN Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan (Purwanto, 2008: 168). Ciri penelitian pustaka dimana peneliti berhadapan secara langsung dengan data bukan langsung dari lapangan, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2008: 2). Teknik analisa data merujuk pada pendapat Miles dan Huberman (1884), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, conclusion drawing/verification (Sugiono, 2013: 337). Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Sajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Naratif maksudnya adalah rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mampu menyajikan permasalahan dengan fleksibel, tidak "kering", dan kaya data. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik bersifat sementara dan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan dapat dipertanggungjawabkan. Diterbitkan Oleh: LPPM STKIP Taman Siswa Bima 40
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 12, No. 1, Juni 2022 ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hubungan Ukraina-Rusia Paska Runtuhnya Uni Soviet Ukraina adalah sebuah negara di benua Eropa yang letak geografisnya berada di Eropa Timur. Ukraina dan Rusia pada awalnya tergabung dalam satu negara besar yaitu Uni Soviet dan setelah Uni Soviet runtuh, Ukraina menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus 1991, namun Ukraina masih di bawah pengaruh Rusia. Pada tanggal 8 Desember 1991, negara-negara bekas Uni Soviet membentuk CIS. Walaupun kedua negara di atas dan beberapa negara bekas Uni Sosviet bergabung dalam Commonwealth of Independent States (CIS) atau (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka) adalah organisasi regional yang terbentuk setelah pecahnya Uni Soviet (Plokhy, 2015: 356-357). Paling tidak ada dua tujuan CIS didirikan, pertama; untuk mempromosikan sebuah himpunan atau perkumpulan sementara bagi negara-negara bekas Uni Soviet. Hal ini bisa dipahami, kekhawatiran negara-negara bekas Uni Soviet akan terjadinya kekacauan ekonomi dan politik. Oleh karenanya bagi Rusia terutama, pembentukan CIS merupakan sebuah solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah tersebut. Tujuan kedua pembentukan CIS menegaskan "sinyal" integrasi bagi negara-negara yang baru merdeka di sekitar Uni Soviet. Namun tujuan kedua ini kurang memberikan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan kepentingan nasional negara-negara bekas Uni Soviet. Kepentingan mengembangkan kualitas politik dan ekonomi nasional sangat diutamakan bagi banyak negara-negara yang baru merdeka, sehingga CIS bukanlah organisasi yang tepat bagi negara baru merdeka selain mereka (negaranegara non Uni Soviet). Namun dalam perjalanan Ukraina tidak sepenuhnya meratifikasi piagam CIS dan membuat perjanjian tersendiri dengan Rusia atas keanggotaanya. Hal ini disebabkan, dalam perspektif ekonomi dan politik Eropa memberikan banyak peluang bagi Ukraina untuk lebih fleksibel dalam banyak isu. Di satu sisi Eropa dapat mendukung kemajuan sosial ekonomi Ukraina dan sisi lain Rusia dapat mendukung politik Ukraina. Eropa memberikan banyak peluang yang tidak ditawarkan oleh negara-negara Eropa Timur seperti kesempatan besar dalam hal bisnis, pendidikan, pariwisata, karier, dan sebagainya (Larissa M., 2009: 41). Kondisi ini mendorong negara-negara bekas Uni Soviet lainnya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Kroasia, Latvia, Lithuania, Polandia dan Romania memilih mengkiblatkan diri kepada Eropa. Penawaran kerjasama Rusia kepada Eropa Timur mengenai pengembangan pasar dan teknologi nampaknya tidak sekuat pengaruh liberalisasi dan demokrasi yang dibangun Eropa di kawasan tersebut. Hal ini mewarnai hubungan Ukraina-Rusia selanjutnya, dimana kedua negara memliki pandangan dan kepentingan nasional masing- masing yang akan menjurus ke konflik. Rusia menganggap identitasnya adalah sebuah negara yang berprinsipkan Odin Narod, atau dalam bahasa Rusia berarti "Satu Bangsa" dimana wilayah- wilayah dan bangsa-bangsa yang dahulunya merupakan kesatuan dari Kyivan Rus (Ukraina dan Belarusia) adalah bagian dari Rusia yang diharapkan dapat kembali bersatu (Kuzio, 2016: 3). Sementara itu Ukraina menganggap identitasnya sebagai sebuah negara independen yang memiliki budaya dan bahasanya sendiri serta memiliki keterikatan dengan Eropa ketimbang dengan Rusia (Kappeler, 2014: 112-114). Perbedaan panndangan dan kepentingan antara Rusia dan Ukraina membawa kedua negara dalam konflik baik politik maupun militer. Krisis Ukraina Konflik Rusia-Ukraina berawal dari masalah internal Ukraina dimana pada November 2013 Ukraina mengalami masalah ekonomi berupa hutang negara sebesar US$ 140 milyar (Gardner, 2016: 68). Menghadapi masalah ini Uni Eropa (UE) dan International Monetary Fund (IMF) menawarkan pinjaman kepada Ukraina dengan beberapa persyaratan untuk mengubah sistem hukum dan regulasi, termasuk pembebasan Yulia Tymoshenko dan Yuriy Lutsenko. Uni Eropa memberikan bantuannya dengan pertimbangan pentingnya Ukraina sebagai bagian integral dari Eropa dan bertujuan khusus untuk pengembangan hubungan yang saling menguntungkan. Di lain pihak, Rusia menawarkan pinjaman yang jauh lebih besar dengan persyaratan Ukraina harus menolak kerja sama dengan UE dan bergabung dengan Custom Union buatan Rusia, bersama dengan Belarus dan Khazakastan. Ukraina sendiri membutuhkan pasokan gas dari Rusia. Pada akhir tahun 2013, mantan Presiden Yanukovych tampaknya membuat langkah tegas menuju Rusia, menunda sebuah asosiasi (Deep and Comprehensive Free Trade Area) kesepakatan untuk membangun hubungan politik dan ekonomi yang lebih dekat dengan UE dan sebagai gantinya setuju untuk mendapatkan Diterbitkan Oleh: LPPM STKIP Taman Siswa Bima 41
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 12, No. 1, Juni 2022 ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141 bantuan keuangan dari Moskow (Welt, 2021: 14-15). Penundaan pembicaraan dengan Uni Eropa ini memicu kemarahan penduduk Ukraina. Presiden Viktor F. Yanukovych yang menyatakan bahwa hubungan perdagangan bebas dengan Uni Eropa akan membahayakan perdagangan Ukraina dengan Rusia. Sehingga pada tanggal 17 Desember 2013, Presiden Yanukovych berangkat ke Moskwa, Rusia, untuk menandatangi kesepakatan dana talangan sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 177.18 trilun) dan mendapat potongan harga untuk membeli gas Rusia. Pada tanggal 1 Desember 2013, sekitar 300.000 orang berkumpul dan berunjuk rasa di Kiev dan berhasil menduduki Balai kota. Menanggapi aksi unjuk rasa, pemerintah Ukraina mengeluarkan Anti-Protest Law yang melarang masyarakat untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun eskalasi pengnjuk rasa makin meningkat sehingga terjadi bentrokan antara polisi dan para demonstran pada tanggal 22 Januari 2014 yang menyebabkan 3 orang meinggal dan ratusan orang luka-luka. Buntutnya, pada 28 Januari Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov mundur dari jabatannya dengan alasan tidak menyetujui Anti-Protest Law yang dianggap telah meningkatkan eskalasi demonstrasi. Pada 18 Februari, bentrokan kembali terjadi menewaskan 18 orang dan melukai ratusan lainnya. Demonstran kembali menduduki Balai kota Kiev. Kekerasan ini berlanjut hingga 20 Februari dimana jumlah korban tewas meningkat hingga mencapai 88 orang dan pada 21 Februari 2014 para demonstran menduduki beberapa bangunan umum pemerintahan Ukraina. Gambar 1. Protes massal di Kiev akhir 2013 yang menuntut integrasi Ukraina ke Uni Eropa. Sumber: Diakses 19-04-2022 pukul 21.30. Pada tanggal 22 Februari 2014, Presiden Yanukovich dicopot dari jabatannya, ketika orang-orang dari Tserkva, Khmelnitsky dan Zhytomyr merobohkan patung Lenin (Faundes, 2016: 46). Pencopotan Viktor Yanukovich oleh Badan Legislatf Nasional Ukraina alasan bahwa ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, meskipun kuorum badan legislatif saat itu kurang dari tiga perempat jumlah total kursi anggota parlemen yang diperlukan sesuai konstitusi yang berlaku saat itu. Presiden Yanukovic kemudian melarikan diri ke Rusia. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perpecahan etnis di Ukraina. Di Ukraina Timur, muncul gerakan separatis di wilayah Donetsk dan Luhansk. Warisan sejarah ini menciptakan garis patahan yang bertahan lama karena Ukraina timur berada di bawah kekuasaan Rusia jauh lebih awal daripada Ukraina barat, orang-orang di timur memiliki ikatan yang lebih kuat dengan Rusia dan cenderung mendukung para pemimpin yang condong ke Rusia. Sebaliknya, Ukraina barat menghabiskan waktu berabad-abad di bawah kendali pergeseran kekuatan Eropa seperti Polandia dan Kekaisaran Austro-Hungaria, salah satu alasan mengapa Ukraina di barat cenderung mendukung lebih banyak politisi yang condong ke Barat. Populasi timur cenderung lebih berbahasa Rusia dan Ortodoks, sementara bagian barat lebih berbahasa Ukraina dan Katolik. Rusia tetap tidak percaya terhadap kelangsungan hidup yang ada di Ukraina paska terjadinya revolusi. Apalagi golongan ultranasionalis yang ada di Ukraina akan menguasai pemerintahan. Hal ini mendorong Crimea meminta bantuan Rusia sehingga melakukan intervensi politik maupun militer terhadap Crimea. Aneksasi Rusia atas Crimea Crimea terletak di pantai utara Laut Hitam dan di pantai barat Laut Azov yang berbatasan dengan wilayah Ukraina bagian utara. Total luas wilayah Krimea adalah 26.100 km² (10,77 mil²). Letak geografi Krimea berada di 45,3ºLU 34,4ºBT dan titik tertingginya berada di 1.545 m (5.065 ft). Kota di utama yang ada di Krimea adalah Feodosia, Kereh, Sevastopol, Sudak, Yalta, dan Yevpatoria. Secara demografi, Crimea dihuni oleh mayoritas etnis Rusia sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Rusia. Menurut sensus tahun 2001 bahasa-bahasa yang digunakan adalah Russia (77%), Krimtartars (11,4%), dan Ukraina (10,1%) (Irvand, 2018: 46). Diterbitkan Oleh: LPPM STKIP Taman Siswa Bima 42
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 12, No. 1, Juni 2022 ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141 Untuk menyelesaikan pergolakan di semenanjung Crimea, pemerintah otonom Crimea meminta bantua Rusia. Pemerintah Rusia menerima permintaan tersebut mengirimkan pasukan pada tanggal 2 Maret 2014, pasukan Rusia bergerak dari markas Angkatan Laut di Sevastopol, dan dengan dibantu pasukan, kendaraan lapis baja, dan helikopter dari daratan Rusia, berhasil menguasai Semenanjung Crimea. Aneksasi Crimea didasarkan pada kepentingan politk dan ekonomi sehingga dengan letak geopolitik Crimea untuk memperkuat pengaruh Rusia pada kawasan Eropa Timur. Pasukan Rusia menguasai kantor- kantor pemerintahan, infrastruktur komunikasi, pangkalan militer dan gudang pesenjataan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, personel keamanan Rusia menutup semua saluran televisi Ukraina, memberlakukan blokade dengan ketat di perbatasan darat dengan wilayah daratan Ukraina, menutup penerbangan bandara Simpheropol dari Ukraina dan mencegah penyebaran media cetak Ukraina di Krimea (yang masih diterbitkan kebanyakan dalam bahasa Rusia) (Bebler, 2015: 42). Crimea kemudian melakukan refeendum yang dilaksnakan oleh Dewan Tertinggi Crimea pada tanggal 16 Maret 2014 dengan opsi pertanyaan apakah Crimea harus berintegrasi dengan Rusia atau kembali kepada Konstitusi tahun 1992 yang baru saja ditangguhkan oleh pemerintah Ukraina. Dalam opsi tersebut jelas tidak untuk mempertahankan status quo kepemerintahan seperti termaktub dalam Konstitusi tahun 1998 yaitu daerah otonom. . Hasil resmi menunjukkan sebanyak 96,6% masyarakat Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dan sebanyak 3,4% memilih untuk tetap dengan Ukraina. Negara-negara barat dan masyarakat internasional umumnya tidak mengakui hasil referendum ini. Walaupun terus diprotes, Rusia yang dipimpin Presiden Vladimir Putin tidak bergeming. Pada Selasa 18 Msret 2014, Putin menandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Crimea. Dekrit ini merupakan langkah awal sebelum Rusia. rusia. Diakses enin 18-04-2022 pukul 19.40). Bahkan pada tanggal 17 April 2014, Putin mengaku bahwa militer Rusia mendukung milisi separatis Krimea, dengan berkata bahwa intervensi Rusia diperlukan untuk memastikan suasana yang layak bagi rakyat Krimea agar dapat mengutarakan keinginan mereka. Crimea betul-betul berintegrasi dengan Negara Federasi Stelah mengetahui hasil referendum, pada tanggal 17 Maret 2014, Dewan Tertinggi Krimea resmi memproklamasikan kemerdekaan Republik Krimea, yang terdiri atas wilayah Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol. Parlemen juga secara resmi meminta kepada pemerintah Rusia untuk menerima Crimea sebagai bagian dari Federasi Rusia. Penandatanganan integrasi Crimea dilakukan oleh wakil Republik Krimea (termasuk Sevastopol, yang bergabung secara singkat dengan Krimea) dan Federasi Rusia pada 18 Maret 2014 yang menjabarkan persyaratan-persyaratan untuk penggabungan langsung Republik Krimea dan Sevastopol sebagai subyek federal Rusia dan bagian dari Federasi Rusia. Gerakan Separatis di Donbass Konflik di Ukraina juga muncul dari dua wilayah di Timur Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk. Hal ini merupakan dampak domino dari konflik yang terjadi di Crimea. Donbass merupakan daerah tambang dan industri berat yang terletak di Ukraina sebelah timur serta berbatasan langsung dengan Rusia. Secara historis, geografis dan kultural Donbass memiliki kaitan yang sangat kuat dengan Rusia dimana dulunya merupakan bagian dari wilayah Uni Soviet (Katchanovski, et al. 2013: 7). Pada tanggal 6 April 2014, sebanyak 1.000-2.000 orang massa pro Rusia berkumpul di pusat kota Donetsk untuk menuntut adanya referendum seperti yang terjadi di Crimea. Massa pro Rusia kemudian menyerbu kantor pemerintahan setempat. Setelah berhasil menguasai gedung pemerintahan, massa pro Rusia mengadakan pertemuan dan melakukan voting untuk meraih kemerdekaan dari Ukraina. Hal ini yang kemudian menjadi dasar diproklamasikannya Republik Rakyat Donetsk (DPR). Hal yang sama juga terjadi di wilayah Luhansk sekitar 1.000 orang massa Rusia menyerbu dan menduduki kantor pemerintahan Luhansk. Gerakan demonstrasi meskipun tidak sehebat yang terjadi di Donetsk dan Luhansk yaitu di antaranya Dnipro, Zaporizhia, Mykolaiv, Kherson dan Odessa. Menghadapi kemelut yang sedang terjadi, pemerintahan sementara Ukraina di bawah presiden Oleksander Turchinov memberikan ultimatum kepada separatis pro Rusia yang menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk untuk segera mengakhiri aksinya tersebut paling lambat tanggal 15 April 2014. Para demonstran tidak mengidahkan ultimatum di atas malahan memperluas wilayah aksinya seperti Sloviansk, Mariupol, Diterbitkan Oleh: LPPM STKIP Taman Siswa Bima 43
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 12, No. 1, Juni 2022 ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141 Horlivka, Yenekiieve, Kramatorsk dan beberapa kota lain. Pada tanggal 15 April 2014 Pemerintah Ukraina segera mengambil tindakan, Oleksander Turchinov mengerahkan pasukan untuk merebut wilayah tersebut demi menjaga keutuhan Ukraina. Langkah yang diambil oleh Oleksander Turchinov tidak membuahkan hasil yang maksimal, malahan di mata rakyat dipandang sebagai sebuah kegagalan. Konflik yang terjadi di Ukraina semakin berlarut-larut dan membuat Ukraina semakin dalam keterpurukan. Rakyat Ukraina meragukan kemampuan Oleksander Turchinov selaku presiden sementara dalam mengatasi konflik di Donbass. Bakhan, pada tanggal 11 Mei 2014 separatis yang menguasai Donetsk dan Luhansk mengadakan referendum untuk menentukan nasib mereka. Hasilnya, mayoritas penduduk di Doneks dan Luhansk memilih untuk berpisah dengan Ukraina. Perlawanan kaum separatis makin kuat dimana pada tanggal 24 Mei 2014, Doneks dan Luhansk bergabung menjadi satu dalam Novorossiya sehingga menjadi perang sipil yang besar serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang besar antara kedua belah pihak. Sejak pertengahan April sampai Juli 2014, total korban adalah 1.129 orang meninggal dunia dan 3.442 orang luka-luka. Bersatunya Doneks dan Luhansk telah membuat pasukan pemerintah makin terdesak dan memaksa Ukraina menyetujui tawaran dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) untuk maju di meja perundingan. Perundingan ini dilangsungkan pada tanggal 5 September 2014 di kota Minsk, ibukota Belarusia dan akan dihadiri oleh Rusia, Ukraina, OSCE dan perwakilan DPR & LNR. Namun apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Pertempuran dua belah pihak terus terjadi, keduanya saling menuding sebagai pihak yang memulai melanggar Protokol Minsk. Akhirnya kedua belah pihak kembali duduk dalam perjanjian Minsk II yang diselenggarakan di ibukota Belarusia pada tanggal 12 Pebruari 2015. Inti dari Protokol Minsk II adalah kedua belah pihak (Ukraina dan Pemberontak Pro Rusia) harus mulai menarik senjata berat dari garis depan dalam waktu dua hari dari awal gencatan senjata untuk mendirikan zona penyangga antara 50 sampai 140 kilometer (31-87 mil). Solusi yang ditawarkan dalam Protokol Minsk II sebenarnya juga merupakan jawaban dari keinginan awal separatis yang ingin mendapat kebebasan mengatur wilayahnya sendiri (otonom). Namun kesepakatan Minsk kembali mentah dengan pernyataan presiden Rusia Vladimir Putin lewat siaran televisi nasional Rusia pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 yang mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk serta menandatangai perjanjian kerja sama dan persahabatan, termasuk dukungan militer dari Rusia. Pengakuan kemerdekaan ini diikuti suara bulat dari Dewan Federasi Rusia untuk mengizinkan Putin untuk menggunakan kekuatan militer. Pada tanggal 21 Februari, setelah pengakuan republik Donetsk dan Luhansk, Presiden Putin memerintahkan pasukan Rusia (termasuk unit mekanis) untuk dikirim ke Donbas, dalam apa yang disebut Rusia sebagai "misi penjaga perdamaian". Invasi Rusia ke Ukraina Perang Dingin yang berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945 sampai bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Pasca bubarnya Uni Soviet, beberapa negara yang bergabung dengan Pakta Warsawa menggabungkan diri dalam North Atlantic Treaty Organization-NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara). Sejak saat itu juga NATO berupaya memperluas pengaruhnya ke sebelah Timur Eropa yaitu negara-negara bekas Uni Soviet. Beberapa negara bekas Uni Soviet telah bergabung dengan NATO seperti Polandia, Republik Ceko, dan Hungaria menjadi menjadi anggota pada tahun 1999. Menyuusul beberapa negara pada tahun 2004 yaitu Estonia, Latvia, dan Lithuania, Bulgaria dan Rumania yang bergabung dengan NATO pada 2004, Albania tahun 2009. Ekspansi pengaruh NATO juga merambat smpai pada negara-negara bekas Federasi Yugoslavia dimana Slovenia pada 2004, Kroasia pada 2009, Montenegro pada 2017 dan Macedonia Utara pada 2020. Keberhasilan negera-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara bekas Federasi Yugoslavia bergabung dengan NATO, mempegaruhi negara lain untuk bergabung dengan NATO. Pada 14 September 2020, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyetujui kebijakan baru Strategi Keamanan Nasional Ukraina, yang mencakup kemitraan dengan NATO. Untuk memudahkan langkah bergabungnya Ukraina, NATO bahkan membentuk komisi khusus urusannya dengan Ukraina pada 1997 yang menyediakan forum diskusi masalah keamanan dan sebagai cara memajukan relasi kedua belah pihak tanpa perjanjian keanggotaan formal. Diterbitkan Oleh: LPPM STKIP Taman Siswa Bima 44
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 12, No. 1, Juni 2022 ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141 Hal ini dinilai oleh Rusia sebagai ancaman serta pelanggaran, dan sebagai akibatnya, Presiden Putin tidak membiarkan Ukraina lepas begitu saja. Hal tersebut adalah sesuatu yang wajar bagi seorang presiden Rusia yang tidak merelakan 'saudara seperjuangannya' melepaskan diri. Oleh karena itu, juru bicara Rusia membantah tuduhan dari Barat bahwa negaranya berencana menginvasi Ukraina dan beranggapan tuduhan tersebut hanya upaya provokasi demi meningkatkan ketegangan (Hidriyah, 2022: 9). Atas ekspansi NATO, pada hari Jum'at 17 Desember 2021, Putin mengusulkan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa aliansi militer NATO akan menghentikan aktivitas militer apa pun di Eropa Timur dan Ukraina. Tuntutan itu juga berisi veto Rusia yang efektif atas keanggotaan NATO untuk Ukraina, yang telah dikesampingkan oleh Barat. Tuntutan tersebut adalah salah satu poin dari paket tuntutan Moskow, yang mereka klaim merupakan persyaratan penting untuk menurunkan ketegangan di Eropa dan meredakan krisis di Ukraina. Diakses 22-04-2022 pukul 18.30). Gambar 2. Presiden AS Joe Biden berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin saat pertemuan bilateral AS-Rusia di Villa La Grange di Jenewa, Swiss, 16 Juni 2021. Namun proposal jaminan keamanan penuh dari Rusia ditolak oleh AS. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price mengatakan Washington tidak akan mempertimbangkan proposal Rusia untuk secara hukum melarang ekspansi blok militer NATO ke timur. AS bahan tidak berniat untuk membahas gagasan itu Diakses 22-04-2022 pukul. 18.55). Menghadapi tanggapan NATO dan negara-negara Barat lainnya, pada tanggal 24 Februasi 2022, Putin mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk melakukan "operasi militer khusus" di Ukraina bagian timur.[Dalam pidatonya, Putin menyatakan tidak ada rencana untuk menduduki wilaya Ukraina dan ia mendukung hak rakyat Ukraina untuk menentukan nasib sendiri Diakses 25-04-2022 pukul 01.48). Putin juga menegaskan serangan Rusia bertujuan untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran pelecehan dan genosida dari rezim Kiev selama delapan tahun," kata Putin, sebagaimana dilansir TASS. "Dan untuk tujuan ini, kami akan berusaha untuk mendemiliterisasi Ukraina dan mengadili mereka yang melakukan banyak kejahatan berdarah terhadap orang-orang damai, termasuk warga negara Rusia. Gambar 3. Pidato pembelaan Putin terhadap serangannya ke Ukraina. Sumber: Diakses 25-04-2022 pukul 01.48. Diterbitkan Oleh: LPPM STKIP Taman Siswa Bima 45
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 12, No. 1, Juni 2022 ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141 Konflik antara Rusia dengan Ukraina belum menemukan titik terang. Sebanyak tiga kali perundingan di Belarus, satu pertemuan lain digelar di Turki belum menemukan kemajuan yang berarti. Seperti disampaikan oleh Kompas.id bahwa perundingan antara damai antara Ukraina dengan Rusia telah berlangsung sebanyak empat kali namun belum mencapai kemajuan yang berarti. Perundingan antara Rusia dengan Ukraina sebagai berikut: Perundingan Pertama pada 28 Februari 2022, Rusia mengirimkan utusan khusus Presiden Vladimir Putin, Vladimir Medinsky. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengutus Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Dalam pertemuan tersebut Ukraina menuntut segera dilakukan gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina. Sementara Rusia menginginkan demiliterisasi Ukraina dan netralitas tetangga dekatnya tersebut dari kebijakan yang pro-Barat. Gambar 4 Delegasi Rusia (kiri) dan Ukraina (kanan) memulai perundingan di Gomel, Belarus, Senin (28/2/2022). Sumber: Diakses 22-04-2022 pukul 20.20). Perundingan kedua berlangsung pada 3 Maret 2022 di Belarus. Rusia tetap diwakili Medinsky, sedangkan Ukraina mengirimkan juru runding Mykhailo Podolyak. Perundingan kali ini masih mengangkat topik gencatan senjata. Di luar gencatan senjata, kebutuhan akan koridor kemanusiaan bagi warga sipil juga dibicarakan dalam perundingan. Perundingan ketiga di Belarus pada 7 Maret 2022. Tim perunding Ukraina, Podolyak, menyatakan Ukraina terus meminta Rusia agar melakukan gencatan senjata dan menghentikan serangan pada warga sipil. Namun, Rusia masih menolak tuntutan Ukraina. Rusia juga membantah sasaran-sasaran militer menyerang warga Diakses 22-04- 2022 pukul 20.20). sipil karena serangan di Ukraina menarget Upaya perdamaian selanjutnya dilaksanakan di Istambul-Turki pada Selasa, 29 Maret 2022, untuk berunding secara tatap muka pertama dalam hampir tiga minggu. Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan tersebut membahas enam point sebagai berikut: (a) Rusia akan setop Operasi Militer di Kyiv dan Chernihi; (b) Ukraina Berstatus Netral; (c) Masa depan crimea masih dibicarakan; (d) Kemungkinan Pertemuan Putin-Zelensky; (e) Gagal Gencatan Senjata, dan; (f) Jaminan Keamanan. lanjutan-rusia- dan-ukraina-di-turki. Diakses 22-04-2022 pukul 20.22). Baik pertemuan di Belarus maupun di Istambul Turki, kedua belah pihak belum mencapai kemajuan yang berarti untuk menghentikan konflik Ukraina dengan Rusia. Point pertama merupakan kepentingan Ukraina yang dapat disespon dengan baik oleh Rusia demikain juga dalam point kedua adalah keinginan Rusia yang dapat direspon dengan baik oleh Ukraina dimana Ukraina menjadi negara netral atau tidak lagi memihak ke blok Barat/NATO. Namun empat point selanjutnya belum menemui kepastian terutama masalah gencatan senjata. Ini berarti, konflik antara Ukraina dengan Rusia masih berlanjut. 4. KESIMPULAN Konflik Ukraina-Rusia telah berlangsung sejak tahun 1991. Paska runtukhnya Uni Soviet tahun 1991, Ukraina tetap menolak dominasi Rusia dalam Commonwealth of Independent States (CIS) maupun militer di wilayah Eropa Timur dan lebih memilih bergabung dengan Uni Eropa. Konflik Ukraina-Rusia kemudian berlanjut pada tahun 2013 yang diawali krisis ekonomi Ukraina dan pencopotan Yanukovych yang pro Rusia Diterbitkan Oleh: LPPM STKIP Taman Siswa Bima 46
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 12, No. 1, Juni 2022 ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141 dari kursi kepresidenan. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah yang pro Rusia seperti Luhank, Doneks dan Crimea mulai bergejolak dan menyatakan diri bergabung dengan Rusia. Kondisi ini diperburuk keinginan pemerintah Ukraina di bawah presiden Volodymyr Zelenskyy bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO). Pemerintah Rusia di bawah Putin merasa terancam baik dalam aspek ekonomi, politik maupun militer apabila Ukraina bergabung dengan NATO dan menentang keputusan itu dengan menyampaikan proposal jaminan yang mengikat secara hukum bahwa aliansi militer NATO akan menghentikan aktivitas militer apa pun di Eropa Timur dan Ukraina khususnya. Usulan tersebut ditolak oleh Amerika Srikat (AS). Vladimir Putin pada 24 Februari 2022 mengumumkan bahwa Rusia telah membuat keputusan untuk melancarkan "operasi militer khusus" di Ukraina Timur. Upaya perdamaian baik dalam pertemuan Belarus maupun Turki belum membuahkan hasil yang berarti terutama kesepakatan gencatan senjata, artinya konflik antara Rusia dengan Ukraina belum berakhir. Daftar Pustaka Baasit, Abdul, Rasheed Inusah. (2014). Russia-Ukraine Relations Since The Demise Of The Soviet Union (1991- 2014). Legon: Dissertation University of Ghana. Bebler, Anton. (2015). Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict. Romanian Journal of European Affairs. Vol. 15, No. 1, March 2015. University of Ljubljana. Faundes, Cristián. (2016). An Analysis of The Crisis In Ukraine, and its Three Conflicts. REVISTA - Bogotá (Colombia) Vol. 11 N.° 2 - Julio-diciembre Febrian, Emil Dwi, et al. (2021), Runtuhnya Marxisme-Leninisme di Uni Soviet dalam Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun. Jurnal Filsafat, Vol. 31, No. 1, Februari 2021. ISSN: 0853-1870. Fakultas Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Gardner, H. 2016. Crimea, Global Rivalry, and the Vengeance of Histor. Palgrave Macmillan. Gorbachev, Mikhail. (1992). Perestroika Pemikiran Baru Untuk Negara Kami dan Dunia, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. Heru U. Kuntjoro Jakti (1992). Runtuhnya Lenimisme, Industrialisasi, dan Hegemoni Uni Soviet. Jurnal Global Politik Internasional. ISSN 1411-5492 E-ISSN 2579-8251. Departemen of International Telations Faculty Social and Politic Science. Universitas Indonesia. Hidriyah, Sita. Info Singkat Vol. XIV, No. 4/II/Puslit/Februari/2022. Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta. (2022). Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. Jurnal kemerdekaan-oleh-putin/2. Diaksen 18-04-2022 pukul 20.02. Perang Donbass (Ukraina Timur) pada Tahun 2014. Diakses 19-04-2022 pukull 21.40. rusia-dan-ukraina-di-turki. Diakses 22-04-2022 pukul 20.22). Diakses 19-04- 2022 pukul 21.30. menyerang-ukraina. Diakses 22-04-2022 pukul `14.40. Diakses 22-04- 2022 pukul 20.20). rusia. Diakses enin 18-04-2022 pukul 19.40 Diterbitkan Oleh: LPPM STKIP Taman Siswa Bima 47
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 12, No. 1, Juni 2022 ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141 Kamasa, Frassminggi. (2016). Krisis ukraina dan dampaknya terhadap Tatanan politik global dan regional. Jurnal Politik. Volume 11 No. 1 Juni 2014.p-1829-8001, e-2502-7476. Pusat Penelitian Politik. LIPI. Kappeler, Andreas. (2015). "Ukraine and Russia: Legacies of the Imperial Past and Competing memorie". Journal of Eurasian Studie. Katchanovski, Kohut, Nebessio, dan Yurkevich. (2013). Historical Dictionary of Ukraine - Second Edition. Kuzio, Taras. 2016. "Russian National Identity and the Russia-Ukraine Crisis", Security Policy Working Paper: University of Alberta. Larissa M. (2009). Contemporary Ukraine On The Cultural Map Of Europe. London: The Shevchenko Scientific Society. Muchsin, Misri A. (2014). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman.. Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015. P-ISSN 0852-0720. E-ISSN 2502-3616. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Plokhy, Serhii. (2015). The Last Empire: The final days of the Soviet Union. London: Oneworld. Purwanto. (20080. Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sahir, Irvand. (2018). Aneksasi Rusia Terhadap Krimea Tahun 2014. eJournal Hubungan Internsional, volume 7, nomor 1, 2019: 043-054. ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, cet. ke-18, Alfabet: Bandung. Syahbuddin. (2019). Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan. Jurnal Pendidikan IPS Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2019. ISSN: 2088-0308. e-ISSN: 2685-0141. LPPM STKIP Taman Siswa Bima. The Spectator. Full text: Putin's declaration of war on Ukraine. co.uk/article/full-text- Welt, Cory. (2021). Ukraine: Background, Conflict with Russia, and U.S. Policy. ISBN-13: 979-8583561056. Congressional Research Service. Zed, Mestika. (2008) Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Diterbitkan Oleh: LPPM STKIP Taman Siswa Bima 48