BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Free Trade Zone adalah suatu konsep dalam perdagangan internasional yang pelaksanaannya diatur oleh badan kepabeanan dunia yang bernama World Customs Organization (WCO). Berbagai istilah digunakan untuk penyebutan Free Trade Zone seperti foreign-trade zones, duty free export processing zones, export free zones, export processing zones, free export zones, industrial free zones, investment promotion zones, maquiladoras (Mexico), free port, dan special economic zones. Dalam Chapter 2 Specific Annex D of The Revised Kyoto Conventio (RKC) istilah FTZ disebut sebagai Free Zone : Free zones means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory, yang memiliki maksud bahwa Kawasan Bebas adalah suatu daerah yang merupakan bagian dari wilayah suatu negara anggota dan untuk keperluan bea masuk dan pajak impor umumnya dianggap berada di luar wilayah Pabean. (Harahap & Farisi, 2020). Artinya, barang yang dibawa masuk ke dalam kawasan ini tidak akan ditarik pajaknya oleh pemerintah suatu negara. Zona teknologi tinggi (high-tech zones) dan zona area luas terintegrasi (integrated wide-area zones) yang mencakup kawasan perumahan serta fasilitas- fasilitasnya merupakan jenis zona baru yang terbentuk dari perkembangan kawasan perdagangan bebas yang marak dibentuk sejak tahun 1960-an dikawasan Asia timur dan Asia Tenggara (Faizasyah, 2021). Bisa dikatakan pembentukan kawasan free 1
trade zone menjadi pemicu kawasan disekitarnya berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Indonesia adalah salah satu negara di Asia tenggara yang telah membentuk Free Trade Zone atau yang dikenal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau disingkat KPBPB adalah sebuah kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Pembebasan pajak tersebut menjadi daya tarik bagi investor sehingga mereka mau menanamkan modalnya di kawasan ini sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara ini. Hal ini dikarenakan adanya penyerapan jumlah tenaga kerja lokal, jumlah usaha kecil yang ikut serta, multiplier bagi pengembangan kawasan lain disekitarnya dan bahan baku lokal yang digunakan (Putri, 2019). Dikarenakan mereka akan membangun sebuah perusahaan yang akan mengelola bidang tertentu, Sehingga tentu mereka akan membutuhkan SDM dan SDA yang ada dikawasan tersebut. Menurut (Muzwardi, 2017) Free Trade Zone adalah sebuah konsep dasar yang direncanakan oleh negara yang bertujuan dalam mencapai sukses dengan membangun zona bebas yang permanen dan berkelanjutan. Inilah hasil yang ingin dicapai, yaitu: 2
a. Pembangunan Wilayah b. Mendapatkan Pendapatan c. Pasar tenaga kerja d. Menarik investasi, khususnya investasi asing e. Transfer teknologi dan pengembangan SDM Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas memiliki beberapa karakterisktik. Pertama: merupakan kawasan industri pengolahan dan logistik. kedua: produksi yang dihasilkan pelaku usaha harus bisa diekspor. ketiga: letaknya yang strategisnya dengan jalur perdagangan internasional. keempat: adanya investasi besar besaran. kelima: pengembangan Free Trade Zone didominasi oleh investasi asing (Faizasyah, 2021). Kelima karakterisitk ini dapat dijumpai di kawasan free trade zone. Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Dimana menurut pasal 44 tahun 2007 kawasan perdagangan bebas bebas dan pelabuhan bebas pembentukannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (Septiansyah, 2022) . Beberapa studi menunjukkan Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lainnya dalam pembentukan Free Trade Zone, termasuk di Asia Tenggara. Malaysia misalnya hingga kini memiliki 9 FTZ, Filipina (8 speciale economic zone), dan Vietnam (250 industrial and export processing zones). Hingga 3
tahun 2021, terdapat 4 (empat) kawasan perdagangan bebas seperti di Sabang, Batam, Karimun, dan Bintan yang dikembangkan pemerintah Indonesia. Dipilihnya keempat daerah itu tidak dapat dilepaskan dari letak geografisnya yang sangat strategis. Pada satu sisi, keempatnya terletak di jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia serta berbatasan langsung dengan negara lain. Karena itu, keempat daerah itu juga dapat menjadi gerbang dari arus lalu lintas investasi barang dan jasa ke luar negeri (Faizasyah, 2021). Alasan tersebut diharapkan dapat menjadikan empat kawasan tersebut menjadi contoh atau role model penerapan Free Trade Zone bagi daerah-daerah lain yang dirasa berpotensi menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Berikut ini adalah peta lokasi KPBPB di Indonesia: Gambar 1.1 Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas di Indonesia Sumber: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2021 Secara Geografis provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sangat dekat dengan negara Singapura dan Malaysia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 terbentuklah Provinsi Kepulauan Riau dengan lingkup daerah kota 4
Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga yang menjadikannya sebagai Provinsi ke 32 di Indonesia (Putri, 2019). Posisi yang sangat dekat tersebut menjadikan lokasi provinsi kepulauan riau tempat yang strategis sebagai jalur bisnis, industri, pariwisata dan investasi, Karena itu Pemerintah telah menetapkan 4 wilayah di kepulauan riau sebagai kawasan free trade zone (FTZ), yaitu Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Bintan memiliki daya tarik bagi investor agar mereka mau menanamkan modalnya di kawasan tersebut dengan sumber daya alamnya, seperti pantai, gunung dan kondisi sosial masyarakatnya mendukung, ditambah dengan adanya Kawasan FTZ yang memiliki bebas biaya dengan aturan dan ketentuan- ketentuan yang berlaku didalam kebijakan tersebut dan tenaga kerja di kawasan tersebut yang relatif aman, kondusif, tidak banyak pergolakan (Syuzairi & Iranita, 2021). Sehingga, Potensi-potensi yang dimiliki ini diharapkan bisa menjadi magnet dan membuat mereka mau berinvestasi dan menanamkan modalnya di kawasan Bintan. Hal ini menjadi langkah yang dapat membuat wilayah di kabupaten Bintan berkembang dan masyarakat pun bisa merasakan dampak dari penetapan kebijakan tersebut. Pembangunan didalam suatu kawasan membutuhkan perencanaan yang tepat dengan membentuk Peraturan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan daerah tersebut, karena dengan perencanaan yang tepat akan mengarahkan pembangunan pada suatu tujuan yang hendak dicapai, yang mana itu dapat menimbulkan dampak 5
positif terhadap daerah itu sendiri. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan menimbang bahwa sebagian wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di kawasan Industri Galang Batang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan dari ketentuan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan wilayah untuk terminal bahan bakar minyak dan depot Liquefied Petroleum Gas PT Pertamina (Persero) di Tanjunguban dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan difungsikan untuk kepentingan domestik. Berdasarkan peraturan diatas di Pasal 1 ayat (1) dan (2) Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayah Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam, serta sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Barat untuk jangka waktu 70 tahun sejak peraturan pemerintah ini diberlakukan. Salah satu Kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut adalah Kawasan Industri Maritim Bintan Timur yang dikembangkan untuk logistik, galangan kapal dan industri perikanan. Kawasan ini memiliki luas 812,60 Ha yang mana memiliki Pelabuhan Sei.Kolak Kijang sebagai pelabuhan bebas. Dan untuk 6
kawasan ini sebagiannya telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), hal ini harus dicermati kembali apakah kebijakan free trade zone bintan yang bersifat enclave tersebut sudah efektif dan apalagi ada beberapa wilayah di kawasan FTZ Bintan telah ditetapkan menjadi KEK. Pembentukan Dewan Kawasan Bintan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Dewan Kawasan Bintan bertugas menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Dewan Kawasan Bintan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Bintan (BPKB) atau bisa disebut juga dengan Badan Pengusahaan Bintan, yang mana istansi tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan sesuai dengan fungsi yang dilimpahkan. BP Bintan memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha dan izin lainnya guna memperlancar kegiatan yang berada di kawasan Bintan itu sendiri (Syuzairi & Iranita, 2021). Bisa dibilang BP Bintan akan berperan sebagai Implementor dari kebijakan free trade zone Bintan tersebut. Menurut (Naim, 2019) kawasan FTZ yang tidak menyeluruh atau bersifat (enclave) memunculkan berbagai macam permasalahan seperti sulitnya pengawasan terhadap keluar masuknya barang hingga menyebabkan potensi penyeludupan barang. Menurut (Handrisal dkk., 2021) Batas keluar masuk kawasan yang tidak jelas membuat penyeludupan rokok khusus kawasan bebas yang 7
seharusnya tidak beredar diluar kawasan bebas, kawasan ini tidak memiliki gerbang dan penjaga seperti dipelabuhan, sehingga kondisi ini menimbulkan pengawasan yang tidak terkendali terhadap barang yang masuk dan keluar dari kawasan bebas/FTZ. Kawasan Bintan terdiri atas beberapa daerah, di Bintan ada daerah yang ditetapkan menjadi kawasan FTZ dan Non FTZ. Karena ini free trade zone Bintan disebut sebagai kawasan enclave, dimana daerah-daerah FTZ Bintan hanya sepotong-sepotong. Hal ini menjadi suatu permasalahan bagi BP Bintan dalam upaya menarik investasi, jika ada investor yang akan menanamkan modalnya di suatu wilayah yang mereka inginkan, tapi tidak termasuk kawasan FTZ tentu akan membuat investor berpikir kembali untuk menanamkan modalnya di kawasan ini (Shuwari dkk., 2020). Seorang Investor akan melihat kepastian hukum jika ingin menanamkan modalnya di suatu tempat, apakah kebijakan yang ada dapat memberikan mereka keuntungan atau malah merugikan mereka. Di lain sisi kebijakan yang dibuat juga tidak boleh merugikan negara. Karena itu pemerintah harus bisa memikirkan kebijakan yang bersifat win-win solution yang mana tidak merugikan negara dan juga para investor. Peraturan Pemerintah yang telah di keluarkan harus dicermati, apakah kebijakan yang telah dikeluarkan sudah efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau belum dan juga apakah ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang disebabkan kebijakan yang telah dikeluarkan dirasa kurang tepat sehingga membutuhkan perubahan. 8
Dalam penanaman modal, kebijakan Free Trade Zone merupakan salah satu instrument dalam peningkatan penanaman modal. Sesuai dengan rencana pemerintah dalam pengembangan investasi yang tertuang dalam UUD pasal 33 ayat 4 yang menyatakan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan peningkatan penanaman modal. Dengan adanya peningkatan penanaman modal di wilayah tertentu sehingga dapat menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Adanya insentif free tax untuk impor karena FTZ, menjadikan hal tersebut langkah dalam menarik minat investor sebanyak-banyaknya untuk berinvestasi. Namun kenyataan memperlihatkan dalam pengelolaan pengembangan investasi di Indonesia masih belum berjalan optimal (Muzwardi, 2019). Investasi merupakan salah satu aspek strategis dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, seberapa banyak investasi yang masuk kedalam negara tersebut akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan ekonomi di negara itu. Menurut Dumbusch (dalam Fatihudin, 2019) investasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan komponen-komponen barang modal. Barang modal terdiri dari pabrik, mesin, dan kantor yang digunakan dalam proses produksi suatu perusahaan. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman modal asing 9
10 (PMA) merupakan aspek yang lihat dalam perkembangan komposisi investasi, Hal ini dikarenakan perkembangan investasi tidak hanya diukur dari pertumbuhan investasi, tetapi juga dari perkembangan komposisi investasi dan perkembangan antara rencana investasi yang disetujui dengan investasi yang terealisasi (Wahed & Primandhana, 2020). Artinya, dalam melihat perkembangan investasi suatu kawasan tidak hanya melihat apakah kawasan tersebut memiliki penambahan investasi yang tinggi, tetapi dilihat juga dari tingkat realisasi investasi yang terjadi. Investasi yang masuk di kawasan FTZ Bintan dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan pada investasi asing tetapi PMDN mengalami penurunan dan untuk realisasi investasi PMA dan PMDN di tahun 2019 meningkat 43,5% dari tahun 2018(Shuwari dkk., 2020), artinya ada sebuah perkembangan dalam investasi yang terjadi di kawasan ini. Karena realisasi investasi pada saat itu mengalami peningkatan. Tabel 1.1 Investasi di Kawasan FTZ Bintan Tahun 2017-2019 Jenis Investasi 2017 Tahun 2018 2019 PMA $291.915.000 $308.153.000 $457.009.60 PMDN Rp 653.279.000.000 Rp 211.980.000.00 Rp 99.241.000.00 Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, 2019 Berbeda di tahun 2022, Menurut BpBintan (2022) Perusahaan PMA dan PMDN di kawasan FTZ Bintan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan III Periode Juli s/d September 2022 sebesar Rp. 873.540.621.840.00 sehingga bila dilihat pencapaian realisasi investasi dari periode
Januari s/d September 2022 adalah sebesar Rp. 2.450.521.274.206.00. Menurut Muhammad Ridwan, SE Kepala Bidang Pengendalian Perizinan, berdasarkan laporan hasil kegiatan pengendalian ke perusahaan yang berada dikawasan Free Trade Zone Bintan masih belum maksimal karena realisasi investasi dikawasan ini yaitu sebesar 16 triliun. Sehingga bisa dibilang target realisasi investasi dikawasan tersebut belum terpenuhi. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui efektivitas kebijakan free trade zone Bintan terhadap Investasi di kawasan Bintan. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Kebijakan Free Trade Zone Bintan Terhadap Investasi di Kawasan Bintan" 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang, sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Kebijakan Free Trade Zone Bintan Terhadap Investasi di Kawasan Bintan? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan free trade zone Bintan terhadap Investasi di kawasan Bintan. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 11
1.4.1 Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan untuk memperluas wawasan serta memperdalam kajian tentang Free Trade Zone Bintan dan Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian yang relevan. 1.4.2 Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran kepada pemangku kebijakan yang mempunyai wewenang dalam pembentukan dan perubahan suatu peraturan perundang-undangan, terutama jika ingin melakukan perubahan terhadap Peraturan Free Trade Zone Bintan. 12