DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK Lamijan UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS) Mohamad Tohari UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS) ABSTRAK Korupsi merupakan persoalan yang sulit diberantas dan diatasi. Banyak celah dan keadaan dalam masyarakat yang malah menjadi lahan subur dan penyebab terjadinya korupsi. Tujuan dan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi? (2) Apa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik? (3) Bagaimana upaya pemberantasan dan penanggulangan korupsi? Pendekatan penelitian ini adalah yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data dianalis melalui logika induktif-deduktif, dalam sajian kualitatif. Analisis data meliputi tahap: kategorisasi data, verifikasi data, interpretasi data, dan penarikan simpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi korupsi karena beberapa hal, antara lain: lemahnya peraturan perundang-undangan, sikap mental dan perilaku masyarakat yang ingin cepat kaya tanpa berusaha yang substansial. Dampak yang timbul dari korupsi adalah terhambatnya pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, mengembangkan etika dan etos kerja pejabat dan pegawai atas dasar nilai-nilai kejujuran. Secara represif, memberikan sanksi pidana yang berat kepada koruptor, dan pengenaan denda yang berlipat dari jumlah uang yang telah dikorupsi. Kata kunci: korupsi, pidana, ekonomi, politik PENDAHULUAN Dewasa ini masalah korupsi di Indonesia tidak ada habis-habisnya untuk dibicarakan oleh publik, terutama oleh media massa baik lokal maupun nasional. Banyak pakar yang ahli maupun orang awam mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, pendapat mereka ada yang memiliki titik temu, namun tak jarang pula yang berbeda tajam. Akan tetapi, satu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Pada hakikatnya, korupsi adalah "benalu sosial" yang merusak JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 40
struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dalam realitas, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena sangat sulit memberikan bukti-bukti yang eksak. Di samping itu, sangat sulit mendeteksinya melalui dasar-dasar hukum yang pasti. Perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang menggunakan uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang dapat masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Korupsi di Indonsia sudah berlangsung lama, sejak zaman kerajaaan, penjajahan, dan hingga zaman kemerdekaan sekarang ini. Korupsi terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif yang ditandai ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Di Indonesia, semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan sumber-sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk orang kaya baru (OKB) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif. Dalam era kemerdekaan ini, banyak peraturan perundangan tentang pemberatasan korupsi telah dibuat. Dapat disebutkan secara kronologis tentang undang- undang pemberatasan korupsi, yakni: (1) UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 41
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (4) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Namun hasilnya, belum tampak menggembirakan. Begitu pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi di negeri ini. Gema pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dan dikumandangkan dalam teks pidato para pejabat negara, berbicara seolah-olah ia bersih dan anti korupsi. Masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) pun tidak mau kalah, mengambil momen dan manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakukan di banyak ruang seminar, kuliah, talkshow, dan diskusi informal lainnya. Meanstream perlawanan terhadap korupsi juga diejewantahkan melalui pembentukan lembaga khusus komisi anti korupsi, yang dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalannya adalah, celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Banyak kasus korupsi yang menjerat para petinggi di negeri ini tidak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalu mendominasi kasus-kasus hukum di negeri. Padahal, dengan dapat menuntaskan penyelesaiaan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus dana BLBI, mafia pajak, pembobolan uang nasabah bank, dan kasus-kasus korupsi besar lainnya, dimungkinkan kita mampu menstimulan program pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di depan, dapat dikemukakan rumusan masalah yang diteliti berkaitan dengan korupsi. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut: (1) Apa faktor-faktor penyebab timbulnya korupsi? (2) Bagaimana dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik di Indonesia? (3) Bagaimana upaya memberantas dan menanggulangi korupsi? JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 42
METODE PENELITIAN Penelitian ini bersifat yuridis-sosiologis, dengan menggunakan pendekatan logika hukum yang bersifat induktif-dedukif (Supranto, 2003:3). Untuk memecahkan masalah yang diteliti digunakan kajian socio-legal (Marzuki, 2009:63), yang mengkombinasikan antara kajian yuridis dan kajian sosiologis. Kajian yuridis digunakan untuk memahami perilaku korupsi dari aspek hukum atau perundang-undangan, sedangkan kajian sosiologis digunakan untuk melihat perilaku korupsi itu sebagai fenomana sosial dan ekonomi yang secara nyata berkembang dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh melalui studi pustaka, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, sedang bahan hukum sekunder berupa buku ilmu hukum dan jurnal bidang ilmu hukum. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni berupa uraian yang mendalam, holistik, dan komprehensif (Moleong, 2002:103). Prosedur analisis melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data (Miles, 1992:16), paparan dan analisis data, dan berakhir dengan simpulan (Rahayu, 2009:52). Apabila dibuat urutan sederhana, analisis data tersebut mencakup empat kegiatan, yakni: kategorisasi data, verifikasi data, interpretasi data, dan penarikan simpulan. PEMBAHASAN 1. Sebab-Sebab Korupsi Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption, terambil dari kata kerja corruptore yang berarti merusak, menggoyahkan, atau memutarbalikkan. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik pegawai negeri maupun politisi, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi, antara lain: (1) memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); (2) penggelapan dalam jabatan; (3) pemerasan dalam jabatan; (4) ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa (bagi pegawai pemerintah atau penyelenggara negara); dan (5) menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara). JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 43
Dari sudut pandang hukum, unsur-unsut tindak pidana korupsi mencakup: (1) perbuatan melawan hukum; (2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; (3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Salmi, 2006). Dalam arti yang luas dan politis, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Ini menunjukkan bahwa semua bentuk dan sistem pemerintahan (otoriter maupun demokrasi, kerajaan maupun republik) dalam prakteknya rentan terhadap korupsi. Berat atau ringannya tingkat korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat berupa perampokan kekayaan negara. Jurang paling dalam korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh para pencuri, yakni mencuri kekayaan bangsa dan negara yang dilakukan oleh para penguasa. Korupsi adalah tindak pidana. Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi, perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Mubyarto (1996), penggiat Ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa salah satu masalah besar yang bertentangan dengan keadilan adalah korupsi. Dewasa ini, istilah atau kata "korupsi" dilunakkan menjadi KKN (Korupsi, Kolosi dan Nepotisme). Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dampak "penggantian" istilah ini menjadi tidak baik karena ternyata dengan kata KKN tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi, baik yang sederhana maupun berat dan kompleks, baik yang terorganisasi maupun yang tidak. Dampak dari korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal lainnya, seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, dekadensi moral, dan sebaginya. JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 44
Terdapat sejumah kondisi yang mendukung munculnya korupsi: (1) Konsentrasi kekuasan pada pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim otoriter; (2) Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah; (3) Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran biaya lebih besar dari biaya politik yang normal; (4) Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar; (5) Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan kolega; (6) Lemahnya penegakan dan ketertiban hukum; (7) Kurangnya kebebasan ber-pendapat atau kebebasan media massa; (8) Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil; (9) Rakyat yang apatis sehingga mudah dibohongi oleh penguasa yang gagal memberi perhatian kepada rakyat seperti yang dijanjikan ketika kampanye pemilihan umum; dan (10) Ketidakadaan kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye". Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (India, 1978) dalam Simon (1982), menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,30%), tekanan ekonomi (23,80%), hambatan struktur administrasi (17,20%), dan hambatan struktur sosial (7,08%). Sementara itu, Merican (1980) dalam Simon (1982), menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut: (1) Peninggalan pemerintahan kolonial, (2) Kemiskinan dan ketidaksamaan, (3) Gaji yang rendah, (4) Persepsi atas korupsi yang popular, (5) Pengaturan yang bertele- tele, dan (6) Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Di sisi lain, Herbert Simon (1982) sendiri menyimpulkan perihal beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu: (1) Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna; (2) Administrasi yang lamban, biaya mahal, dan tidak luwes; (3) Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap; (4) Menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, tidak dianggap ber-tentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi; dan (5) Mana-kala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi. Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut: (1) Kurang sempurnanya peraturan perundang- undangan; (2) Administrasi yang lamban dan terlalu birokratis; (3) Tingkat kesejahteraan dan gaji pegawai yang rendah; (4) Warisan pemerintahan feodal dan kolonial dalam bentuk pemberian upeti; dan (5) Sikap mental pegawai yang ingin cepat JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 45
kaya dengan cara yang tidak halal; (6) Tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah; dan (7) Kurangnya kesadaran beretika dan bernegara. 2. Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Politik Korupsi yang merajalela berpengaruh serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) karena dapat menghancurkan proses-proses formal. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi dalam sistem pengadilan pasti menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Korupsi dalam pemerintahan publik pasti menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan lembaga-lembaga pemerintah, karena me-ngabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, pengangkatan dan promosi pejabat dalam jabatan tertentu bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan mengeliminasi nilai-nilai demokrasi, seperti kepercayaan dan toleransi. Berdasarkan analisis empiris-sosilogis menunjukkan bahwa berbagai akibat korupsi adalah: (1) Pemborosan sumber-sumber-sumber, modal yang lari, gang-guan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap; (2) Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilalihan kekuasaan oleh militer, me-nimbulkan ketimpangan sosial budaya; dan (3) Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan dan ke-mapanan administrasi. Selanjutnya, Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidakefisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboros-kan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan peme-rintah dan tidak responsif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum dampak akibat korupsi, sebagai berikut: (1) Kehancuran tata ekonomi, seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal; (2) Tata sosial bu- JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 46
daya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial; (3) Kerusakan tata politik, seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik; (4) Kerusakan tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian atau keterampilan, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, peng- ambilan tindakan-tindakan represif. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. a. Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran illegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, pandangan baru yang muncul berke-simpulan bahwa adanya sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan- hambatan baru. Korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang me-miliki koneksi akan dilindungi dari persaingan, dan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien tetap dipertahankan (Teguh Dananto, 2011). Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) pada sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang memungkinkan sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Bahkan, pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infra-struktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keter- belakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, adalah korupsi yang berbentuk JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 47
penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (bahwa ada diktator salah satu negara di Afrika yang miskin, tetapi memiliki rekening gendut di bank negara Swiss). Mengapa pembangunan ekonomi di negara diktator tersebut terabaikan? Dalam kasus negara di Afrika tersebut, salah satu faktornya adalah ketidakstabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintah baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering diduga diperoleh dari hasil korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk dan menyimpan kekayaanya di luar negeri agar sulit dijangkau dalam penyidikan di masa mendatang. Korupsi politis ditemukan pada banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warganegaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya keuntungan rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi per-usahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Politikus-politikus "pro- bisnis" hanya memberikan pertolongan kepada perusahaan-perusahaan besar yang telah memberikan sumbangan dana besar pada kampanye pemilu mereka. Korupsi merupakan masalah mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti ko-rupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang- undangan yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaningless (tanpa makna), apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recovery terhadap para eksekutor atau para penegak hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi meanstream yang sedang terjadi. Dimensi politik hukum yang merupakan "kebijakan pemberlakuan" atau "enactment policy", merupakan kebijakan pemberlakuan yang dominan di negara berkembang, di mana peraturan perundang-undangan kerap dijadikan instrumen politik oleh pemerintah, penguasa tepatnya, untuk hal yang bersifat negatif atau positif. Dan konsep perundang-undangan dengan dimensi seperti ini dominan terjadi di Indonesia, JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 48
yang justru membuka pintu bagi masuknya praktek korupsi melalui kelemahan perundang-undangan. Lihat saja, undang-undang bidang ekonomi hasil analisis Hikmahanto (2006), seperti Undang-undang (UU) Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU Hak Tanggungan, UU Dokumen Perusahaan, UU Kepailitan, UU Perbankan, UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa Konstruksi, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa, UU Arbitrase, UU Telekomunikasi, UU Fidusia, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, dan banyak undang-undang bidang ekonomi lainnya. Hampir semua peraturan per-undang-undangan tersebut memiliki dimensi kebijakan politik hukum "kebijakan pemberlakuan", dan memberikan ruang terhadap terjadinya praktek korupsi. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korupsilah sistem ekonomi-sosial rusak, baik di negara maju dan berkembang. Bahkan fakta ternyata mempertegas peran besar negara adidaya seperti Amerika Serikat melalui lembaga donor seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia dan perusahaan multinasional, semakin menjerat negara berkembang, seperti Indonesia, dalam kubangan dan perangkap hutang luar negeri yang luar biasa besar dan penyakit korupsi yang merajarela. Sebagian besar hutang itu dikorupsi oleh penguasa Indonesia. Hal ini dilakukan dalam hegemoni terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Pergeseran sistem demokratisasi dan reformasi yang ditandai tumbangnya kekuasaan Orde Baru, membawa berkah bagi tumbuhnya kehidupan demokratisasi di Indonesia. Namun sayang, reformasi harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia melalui rontoknya fondasi ekonomi yang memang "buble gum" yang setiap saat siap meledak itu. Hipocracy (kemunafikan) menjadi senjata ampuh untuk membodohi rakyat. Namun, apakah rakyat tidak akan sadar karena terbuai oleh lantunan lembut lagu dan kata yang tertata rapi dari hipokrasi yang lahir dari mulut para penguasa Orde Baru. Dulu korupsi tersentralisasi di pusat kekuasaan, kini seiring otonomi atau desentralisasi daerah yang diikuti oleh desentralisasi penge-lolaan keuangan daerah, maka korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signifikan. Ternyata pergeseran pada sistem demokratisasi dan pasar bebas bukan satu- satunya alat penangkal korupsi. Pergeseran pemerintah otoriter ke pemerintahan demokratis tidak serta merta mampu menggusur tradisi suap-menyuap. Korupsi ada di JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 49
semua sistem sosial (feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme). Di-butuhkan penguatan hukum sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpukan kekayaan pribadi, dan risiko suap-menyuap. Harus ada tekanan hukum yang berat dan menyakitkan kepada koruptor. Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politik, ekonomi, dan social. Grafik pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus meningkat karena dampak korupsi. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan di pelbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan harta benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Berdasarkan dua alasan tersebut, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktek demokratisasi memfasilitasi korupsi. Korupsi berdampak pada ketidakpastian pembangunan ekonomi dapat dijelaskan bahwa korupsi selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi menjadi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang sehat. Sektor swasta sulit memprediksi peluang bisnis dalam perekonomian, dan untuk memperoleh keuntungan, maka mereka mau tidak mau terlibat dalam konspirasi besar korupsi tersebut. High cost economy harus dihadapi oleh para pebisnis, sehingga para investor enggan masuk menanamkan modalnya di sektor riil di Indonesia, kalaupun investor tertarik mereka prepare menanamkan modalnya pada sektor finansial di pasar uang. Salah satu elemen penting untuk merangsang pembangunan sektor swasta adalah meningkatkan arus investasi asing (foreign direct investment). Dalam konteks ini korupsi sering menjadi beban pajak tambahan atas sektor swasta. Investor asing sering memberikan respon negatif terhadap hali ini(high cost economy). Indonesia dapat mencapai tingkat investasi asing yang optimal, jika Indonesia terlebih dahulu meminimalisasi high cost economy yang disebabkan oleh korupsi. Praktek korupsi JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 50 justru
sering dimaknai secara positif, ketika perilaku ini menjadi alat efektif untuk meredakan ketegangan dan kebekuan birokrasi untuk menembus administrasi pemerintah dan saluran politik yang tertutup. Ketegangan politik antara politisi dan birokrat biasanya efektif diredakan melalui praktek korupsi yang memenuhi kepentingan pribadi masing- masing. Mubaryanto (2004) mengatakan "penyakit pembangunan ekonomi adalah inflasi dan korupsi. Inflasi yang pernah menjadi hiperinflasi pada tahun 1966 berhasil diatasi para teknokrat kita. Sayangnya, sekarang tidak ada tanda-tanda kita mampu dan mau mengatasi masalah korupsi, meskipun korupsi sudah benar-benar merebak secara mengerikan. Rupanya masalah inflasi lebih bersifat teknis sehingga ilmu ekonomi sebagai monodisiplin relatif mudah mengatasinya. Sebaliknya korupsi merupakan masalah sosial-budaya dan politik, sehingga ilmu ekonomi sendirian tampaknya tidak mampu mengatasinya. Lebih parah lagi, ilmu ekonomi malah cenderung tidak berani melawan korupsi karena dianggap "tidak terlalu mengganggu pembangunan". Apapun alasannya, korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pem-borosan sektor ekonomi selalu terjadi. Output yang dihasilkan tidak sebanding dengan nilai yang dikeluarkan, ancaman inflasi selalu menyertai pembangunan ekonomi. Produk domestik bruto (PDB) turun drastis, nilai mata uang terus tergerus. Akibat efek multiplier dari korupsi tersebut. Mubaryanto (2004) menjelaskan, kunci pemecahan masalah korupsi adalah keberpihakan pemerintah pada keadilan. Korupsi harus dianggap menghambat pewujudan keadilan sosial, pembangunan sosial, dan pembangunan moral. Jika sekarang korupsi telah menghinggapi anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah, bahayanya harus dianggap jauh lebih parah karena mereka (anggota DPR/DPRD) adalah wakil rakyat. Jika wakil-wakil rakyat sudah "berjamaah" dalam berkorupsi maka tindakan ini jelas tidak mewakili aspirasi rakyat, Jika sejak krisis multidimensi yang berawal dari krisis moneter, terdapat keberpihakan pemerintah pada ekonomi kerakyatan (tidak lagi pada konglomerat) dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal itu berarti harus ada keadilan politik. Keadilan ekonomi dan keadilan sosial sejauh ini tidak terwujud di Indonesia karena tidak dikembangkan pula keadilan politik. Keadilan politik adalah "aturan main" berpolitik yang adil, atau menghasilkan keadilan bagi seluruh warga negara. Kita berharap para filosof dan ilmuwan untuk bekerja keras dan berpikir secara empirik- JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 51
induktif, yaitu selalu menggunakan data-data empirik dalam berargumentasi, tidak hanya berpikir secara teoritis saja, lebih-lebih dengan selalu mengacu pada teori-teori Barat. Dengan berpikir empirik, kesimpulan-kesimpulan pemikiran yang dihasilkan akan langsung bermanfaat bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan masa sekarang. Misalnya, adilkah orang-orang kaya kita hidup mewah ketika pada saat yang sama masih sangat banyak warga bangsa yang harus mengemis sekedar untuk makan. Negara kaya atau miskin sama saja, apabila tidak ada itikad baik untuk memberantas praktek korupsi, pasti akan mendestruksi perekonomian dalam jangka pendek maupun panjang. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa skandal ekonomi dan korupsi sering terjadi di banyak negara maju dan negara berkembang, terjadi karena kebejatan moral para cleptocracy. Pembangunan ekonomi sering dijadikan alasan untuk menggadaikan sumber daya alam kepada perusahaan multinasional dan negara adi daya yang di dalamnya terkemas pula praktik korupsi untuk menumpuk pundi-pundi kekakayaan bagi kepentingan elite politik baik pribadi maupun kelompoknya. b. Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Politik Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, yang mengesampingkan kepentingan publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat miskin untuk menikmati pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan yang paling ampuh dalam melawan korupsi di Indonesia. Dimulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan melalui konstruksi integritas nasional. Tata pemerintahan modern mengedepankan sistem tanggunggugat. Dalam tatanan seperti ini harus muncul pers yang bebas, undang-undang yang mendukung ter-ciptanya pemerintahan dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Demikian pula dengan pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan bidang yudikatif, tidak lagi menjadi hamba penguasa, namun tetap memiliki kebebasan menegakkan hukum dan peraturan. Dengan demikian, akan terbentuk lingkaran kebaikan yang memungkinkan seluruh pihak ikut melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang diawasi. Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, para politisi dan pejabat negara tergantung pada suara masyarakat sipil. Artinya kecerdasan sosial-politik dari JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 52
masyarakat sipil-lah yang memaksa para politisi dan pejabat negara untuk menahan diri dari praktek korupsi. Masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik akan memilih pimpinan (politisi) dan pejabat negara yang memiliki integritas diri yang mampu menahan diri dari korupsi dan merancang kebijakan ke arah pembangunan ekonomi yang lebih baik. Melalui masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik pula pilar- pilar peradilan dan media massa dapat diawasi sehingga membentuk integritas nasional yang alergi korupsi. Ketika konstruksi integritas nasional berdiri kokoh dengan payung kecerdasan sosial-politik masyarakat sipil, maka pembangunan ekonomi dapat distimulus secara efektif. Masyarakat sipil akan mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai. Masyarakat sipil pula yang memberi ruang dan menciptakan ruang pembangunan ekonomi yang potensial. Masyarakat melalui para investor akan memutuskan melakukan investasi yang sebesar-besarnya karena hambatan ketidakpastian telah hilang oleh bangunan integritas nasional yang kokoh. Jumlah output barang dan jasa terus meningkat karena kondusifnya iklim investasi di Indonesia, karena kerikil-kerikil kelembagaan birokrasi yang njelimet dan korup telah di-minimalisasi, kondisi politik stabil dan terkendali oleh tingginya tingkat kecerdasan sosial-politik masyarakat sipil. Para investor mampu membuat prediksi ekonomi dengan ekspektasi keuntungan tinggi. Sehingga dengan begitu pembangunan ekonomi akan memberi dampak langsung pada pengurangan jumlah pengangguran dan masyarakat miskin, peningkatan PAD masing-masing daerah, peningkatan PDB, dan peme-rintah akan mampu membangun sisten jaminan sosial warganya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kecerdasan masyarakat sipil. 3. Menanggulangi dan Memberantas Korupsi Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggungjawab. JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 53
Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi se-bagai berikut: (1) Membenarkan transaksi yang dahulu dilarang dengan menentu-kan sejumlah pembayaran tertentu; (2) Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat; (3) Melakukan perubahan organisasi yang akan mem-permudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih dalam organisasi yang sama, birokrasi saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas guna mengurangi kesempatan korupsi; (4) Korupsi dapat dikurangi dengan jalan meningkatkan ancaman atau hukuman; dan (5) Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestemik tidak terlalu besar. Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized) tindakan yang semula dikategorikan ke dalam korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk kesempatan korupsi harus segera ditutup. Begitu halnya dengan struktur organisasi haruslah membantu ke arah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkat-kan ancaman hukuman kepada para pelaku korupsi Selanjutnya, Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penaggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan adminis-tratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, melaksanakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula. Sementara itu, Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi. JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 54
Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinjau dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi. Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut: (1) Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggungjawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial; (2) Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional; (3) para pemimpin dan pe-jabat memberikan teladan dalam memberantas dan menindak korupsi; (4) Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi; (5) Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah melalui penyederhanaan jumlah kementerian dan jawatan di bawahnya; (6) Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan "achievement" dan bukan berdasarkan sistem "ascription"; (7) Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah; (8) Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur; (9) Sistem budget dikelola oleh pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi yang dibarengi sistem kontrol yang efisien; dan (10) Her-registrasi (pen-catatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan dan penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu secara preventif dan represif sebagai berikut. Pertama, secara preventif: (1) Mengembangkan dan menyebarluaskan etika dan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan secara jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara; (2) mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya; (3) Menumbuhkan kebanggaan- kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masya-rakat dan negara; (4) Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 55
dan kebijakan; (5) menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan; dan (6) Hal yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan "sense of belongingness" di kalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa tidak perlu korupsi dan selalu berusaha berbuat yang terbaik demi kehormatan dan harga diri. Kedua, secara represif: (1) Memberikan hukuman badaniah berupa pen-jatuhan pidana yang terberat; (2) Koruptor wajib mengembalikan ke kas negara (misalnya: dua kali lipat) jumlah uang atau kekayaan negara yang dikorupsinya; (3) Perlu penayangan wajah koruptor di televisi dan media massa lain agar diri dan keluarganya merasa malu; (4) Masyarakat memberikan sanksi moral dan sosial kepada koruptor, misalnya berupa alienasi sosial; dan (5) Her-registrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat agar dapat diketahui sumber-sumber kekayaan, PENUTUP Berdasarkan analisis data yang dipaparkan di depan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: Atas dasar analisis teoritik dan empiris, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi antara lain adalah: (1) Kekurangsempurnaan peraturan perundang- undangan untuk pencegahan korupsi; (2) Administrasi yang lamban dan terlalu birokratis; (3) Kesejahteraan dan gaji pegawai yang rendah; (4) Warisan pemerintahan feodal dan kolonial dalam bentuk upeti; dan (5) Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal; (6) Tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah; dan (7) Kurangnya kesadaran beretika dan bernegara. Korupsi berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang demokrtais. Pembangunan ekonomi terhambat karena sumber-sumber daya untuk kepentingan pemerataan dan keadilan tidak dapat didistribusikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Sektor riil tidak mengalami kemajuan, sehingga tidak tercipta kesempatan kerja, penghasilan yang tidak mencukupi standar kehidupan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah. Sementara itu dalam aspek politik, korupsi menghambat terciptanya politik yang demokratisasi dan reformatif, yang JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 56
memungkinkan rakyat memiliki askes dalam aktivitas dan birokrasi politik serta penyelenggaraan pemerintahan. Secara preventif dan teoritis, korupsi dapat ditanggulangi antara lain: melalui pengembangan etika dan etos kerja pejabat dan pegawai yang profesional, peiningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan sosialisasi ancaman atau sanksi pidana yang berat kepada pelaku korupsi. Sementara itu, secara represif dan praktis, terapi korupsi dapat dilakukan antara lain melalui: pemberian hukuman badaniah berupa penjatuhan pidana yang terberat, koruptor harus mengembalikan ke kas negara secara berlipat dari jumlah uang yang dikorupsinya, penayangan wajah koruptor di televisi dan media massa, dan pemberian sanksi moral dan sosial oleh masyarakatnya. JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 57
DAFTAR PUSTAKA Dananto, Teguh. 2011."Gelapnya Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Makalah Diskusi Bareng Tempo Interaktif. Jakarta, 14 Januari 2011. Hikmahanto, Juwana. 2006. "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia". Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 13 Juni 2006. Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press. Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit Sinar Baru. Lubis, Muchtar. 1993. Bunga Ramapi Etika Pegawai Negeri. Jakarta: Bathara Aksara. Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: PT Kencana Media. Masmosudjono. 1995. "Penayangan Wajah Koruptor di Layar Televisi". Kompas, Jakarta: 14 Juli 1995. Miles, Mattew B. dan A.Michael Hubermen. 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002. Mubaryanto, 2004. "Keberpihakan dan Keadilan". Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi April 2004. Yogyakarta: FE UGM. Mubyarto. 1996. Sistem Ekonomi Pancasila. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2009. Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Semarang: Fakultas Hukum Undip Semarang. Salmi, Akhiar. 2006. "Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 13 Juni 2006. Simanjuntak, Robert A. 2003. Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema, Prospek, dan Kebijakan. Jakarta: LPEM UI. Simon, Herbert. 1982. Administrative Behavior. Terjemahan. Jakarta. PT. Bina Aksara. JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 58
Soekanto, Soerjono. 1980. Sosiologi Koprupsi. Jakarta: PT Djambatan. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. ----- JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 59