KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM Djamila Usup ABSTRAK Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan masyarakat, banyak yang salah tafsir atau bahkan masih terus memperdebatkan teks-teks terkait dengan bagaimana kedudukan perempuan di dalam Islam. Salah satu hambatan berat untuk mewujudkan keadilan hak-hak perempuan dan laki-laki adalah mapannya streotip-streotip yang kurang bersahabat dengan perempuan. Beragam prasangka itu selama puluhan tahun sudah membeku ke dalam teks-teks keagamaan akibat penafsiran yang bias gender dan berideologi patrhiarki. Padahal Islam memposisikan perempuan secara proporsional sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana kedudukan perempuan di dalam Islam dengan pendekatan normatif-teologis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan literatur yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pustaka yang berhubungan dengan wilayah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan Islam kesimpulan bahwa mensejajarkan kedudukan antara perempuan dan Islam, perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan, berhak bekerja di luar rumah dan berhak aktif dalam memangku jabatan politik. Islam begitu sangat melindungi perempuan. Kata Kunci: Gender, Patrhiarki, Perempuan, Hukum Islam A. Pendahuluan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sangat mengangkat derajat kaum perempuan dibandingkan dengan periode Pra Islam (jahiliyah)). Sebelum Islam, kaum laki- laki memperlakukan kaum perempuan sebagai harta milik bersama, dinikahi dan diceraikan seenaknya. Perempuan dijadikan objek Praktik poligami, dan anak- anak perempuan dibunuh ketika masih bayi. Pada umumnya perempuan tidak mempunyai hak suara dalam memilih pasangannya,dan ketika menikah mereka tidak memiliki jaminan finansial, karena mahar diberikan langsung kepada para wali laki-laki mereka. Meskipun, demikian, tampaknya beberapa perempuan Pra- Islam melakukan poliandri serta memilih dan mencari suami-suami mereka. Perempuan tidak diharuskan berjilbab dan tidak pula dikucilkan; sebagian
perempuan adalah penyair dan sebagian yang lain bahkan ikut perang bersama kaum laki-laki. Syariat Islam menanggapi beberapa kasus ketidaksetaraan gender yang lebih mencolok pada masa Pra-Islam. Contohnya, peraturan Islam melarang melakukan pembunuhan terhadap bayi perempuan; menghilangkan status perempuan sebagai barang; menekankan sifat kesepakatan, dan bukan kepemilikan, pada perkawinan; menegaskan bahwa istri, dan bukan bapaknya, yang secara langsung menerima mahar; menetapkan bahwa seorang perempuan berhak mengontrol dan menggunakan harta miliknya dan menggunakan nama semasa gadis setelah ia menikah; mendapat nafkah dari suaminya; mempunyai hak privasinya; melarang suaminya memata-matai atau menjebak istrinya; menjaga perempuan dari pengusiran setelah perceraian dengan mengharuskan suaminya memberi nafkah kepada bekas istrinya selama tiga kali putaran menstruasi (hingga melahirkan apabila dia hamil).1 Untuk membangun gambaran yang lebih jelas tentang status dan peran perempuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kita sebaiknya membedakan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai Kultur. Islam sebagai agama menunjuk kepada aturan-aturan berkenaan dengan kesalehan, etika, dan keimanan. Aspek-aspek spiritual Islam dipandang sebagai tugas-tugas peribadatan dan karenanya disebut sebagai fondasi keimanan seperti, keEsaan Allah, KeNabian terakhir Muhammad saw, Shalat, Zakat, Puasa dan berhaji. Berkenaan dengan urusan religius ini, laki-laki dan perempuan adalah sederajat dalam pandangan Allah. Islam sebagai kultur menunjuk kepada ide dan praktik-praktik kaum muslimin dalam konteks situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Manusia bukan hanya menyembah Tuhan, melainkan juga berinteraksi dalam hubungan sosial. Mereka membuat kontrak, berdagang, berperang, memutuskan perselisihan, mengumpulkan pajak dan lain-lain. 1 John L. Esposito, Eksiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, (Jilid IV, Cet. II; Bandung: Mizan, 2002), h. 310
Kaum perempuan tak diragukan lagi memiliki kedudukan khusus dalam tatanan masyarakat Islam. Kedudukan itu amat mulia tidak mengurangi hak-hak mereka juga tidak menjadikan nilai kemanusiaannya rapuh. B. PEMBAHASAN 1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam Perempuan muslimah ditengah masyarakatnya ditempatkan dalam posisi yang amat mulia. Islam memandang perempuan lewat kesadaran terhadap tabi'atnya hakekat risalahnya serta pemahaman terhadap konsekwensi logis dari spesial kodrat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Karena itu perempuan dalam masyarakat Islam memiliki peranan yang sangat penting tetapi sesuai dengan bingkai yang telah digariskan oleh Islam. Dalam kata lain peranan itu tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai perempuan yang dalam susunan biologis dan nilai-nilai kejiwaannya berbeda dengan laki-laki. Jika tanpa memandang sisi tersebut tentu tidak akan tampak perbedaan mencolok yang ada antara pria dengan perempuan. Dan dengan demikian perempuan serta merta kehilangan kodrat keperempuanannya. Pada tingkat selanjutnya perempuan tak lagi menempati kedudukan khusus dan mulia dipandang dari sisi kodratnya. Sebaliknya nilai-nilai keperempuanannya akan dicibir dan dihinakan. Memuliakan perempuan secara hakiki hanyalah dengan mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat keperempuanannya. Jika tidak maka ururan itu akan menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat.2 Dari penjelasan di atas mengenai kodrat keperempuanan maka akan banyak sekali pernyataan yang timbul: 1. Perempuan auratnya lebih susah dijaga dibanding laki-laki 2 Ibid, h. 310-311
2. Perempuan perlu meminta izin dari suaminya apabila mau keluar rumah tetapi tidak sebaliknya 3. Perempuan saksinya kurang dibanding laki-laki 4. Perempuan menerima pusaka/warisan kurang dari laki-laki 5. Perempuan perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak 6. Perempuan wajib taat kepada suaminya tetapi suami tak perlu taat kepada isterinya. 7. Talak terletak ditangan suami dan bukan istri 8. Perempuan kurang dalam beribadat karena masalah haid dan nifas yang tak ada pada lelaki Pernyataan-pernyataan di atas sangat mempengaruhi mainstream atau cara berpikir masyarakat tentang bagaimana Islam memperlakukan perempuan, atau bagaimana perempuan di dalam Islam. Tetapi pernahkah kita lihat hal sebaliknya atau kenyataan bahwa Islam meninggikan derajat seorang perempuan: 1. Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpan di tempat yang teraman dan terbaik. Sudah pasti, intan permata tidak akan dibiarkan terserak. Itulah perumpamaan aurat seorang perempuan. 2. Perempuan perlu taat kepada suaminya, tetapi laki-laki wajib taat kepada ibunya 3 kali lebih utama dari bapaknya. Bukankah ibu adalah seorang perempuan. 3. Perempuan menerima pusaka dari laki-laki, tetapi harta itu menjadi milik pribadi dan tidak perlu diserahkan kepada suaminya, sementara itu manakala lelaki meminta pusaka, maka ia harus menggunakannya untuk isteri dan anak-anaknya. 4. Perempuan perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak, akan tetapi setiap saat dia akan selalu didoakan oleh semua makhluk Allah di muka bumi dan malaikat, dan jika ia mati karena melahirkan, maka matinya adalah syahid.
5. Di akhirat kelak, laki-laki akan diminta pertanggungjawabannya terhadap 4 hal yaitu isterinya, ibunya, anak perempuannya dan saudara perempuannya. 6. Sementara itu seorang perempuan, tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh 4 orang laki-laki yaitu suaminya, ayahnya, anak laki- lakinya dan saudara laki-lakinya. 7. Seorang perempuan boleh memasuki pintu surga melalui nama-nama pintu surga yang disukainya cukup dengan 4 syarat saja; sembahyang 5 waktu, puasa dibulan ramadhan, taat pada suami, dan menjaga kehormatannya. 8. Seorang laki-laki harus pergu berjihad fisabilillah, tetapi perempuan jika taat akan suaminya serta menunaikan tanggung jawab kepada Allah, akan turut menerima pahala seperti pahala orang yang berperang fisabilillah tanpa perlu mengangkat senjata.3 Penjelasan di atas tidak serta merta kita mengambil kesimpulan bahwa perempuan dalam Islam di kekang. Penjelasan di atas hanya menjawab kedudukan perempuan dilihat dari sisi kodratnya sebagai perempuan, superioritas seorang laki-laki hanya terdapat didalam rumah tangga. Sehingga seorang laki-laki harus dihormati oleh seorang perempuan apabila tidak, maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Mengenai masalah yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, Islam tidak membatasi akan hal tersebut, misalnya hak-hak perempuan dalam bidang politik, hak-hak perempuan dalam memilih pekerjaan, serta hak dan kewajiban belajar. Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah tertera dalam surah al- Taubah ayat 71: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 3 Badriyah Fayumi, Islam dan MAsalah Kekerasan Terhadap Perempuan, (Cet, I; Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 54
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.4 Secara umum, ayat diatas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kata awliya' dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau oerbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan Sabda Nabi Muhammad Saw: Barangsiapa tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslim, maka ia tidak termasuk golongan kami. Kepentingan (urusan) kaum muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.5 Di sisi lain, Al-Qur'an juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya. 4 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), h. 266 5 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Iktihad (Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia), (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 169
Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan bermusyawarah (QS. 42:38).6 Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang- bidang kehidupan bersama menurut Al-Qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali. Al-Qur'an juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah al-Mumtahanah ayat 12. Sementara, pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok- kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri. Harus diakui bahwa ada sebagian ulama yang menjadikan firman Allah dalam Surah Al-Nisa'' ayat 34, lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan- perempuan... sebagai bukti tidak bolehhnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena -kata mereka - kepemimpinan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada ditangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip diatas, tetapi juga tidak 6 Departemen Agama RI, Op. cit, h.699
sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. Surah Al-Nisa' ayat 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak isteri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak diantara kaum perempuan yang terlibat dalam soal-soal politik Praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw ketika memberi jaminan keamanan kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan isteri Nabi Muhammad Saw sendiri yakni, Aisyah r.a memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman r.a. Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama perang Unta (656 M). Kertelibatan Aisyah r.a bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.7 Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. 7 Amir Syarifuddin, op.cit, h. 170-171
Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut." Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peparangan, bahu-membahu dengan kaum kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan Dilautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain. Disamping itu, para perempuan pada masa Nabi Saw, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay istri Nabi Muhammad Saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai orang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anwar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli. Dalam kitab Thabaqat Ibnu Sa'ad, kisah perempuan tersebut diuraikan, dimana ditemukan antara lain pesan Nabi kepadanya menyangkut penetapan harga jual-beli. Nabi memberi petunjuk kepada perempuan ini dengan sabdanya: Apabila anda akan membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang anda inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian anda diberi atau tidak (maksud beliau jangan bertele-tele dalam menawar atau menwarkan sesuatu). Istri Nabi Saw, Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada manyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan
anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini. Al- Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul Saw dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Disamping yang disebutkan diatas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul Saw, banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini antara lain, beliau bersabda: Sebaik-baik "permainan" seorang perempuan muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenum. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdulah bin Rabi' al-Anshari) Aisyah r.a diriwayatkan pernah berkata :"alat pemintal di tangan perempuan lebih baik daripada tombak di tangan lelaki" Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi Saw. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, ulama pada akhirmya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum perempuan, yaitu jabatan kepala negara (al-Imamah Al'-Uzhma) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim. Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti al-Mughni ditegaskan bahwa "setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkannya kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang lain". Atas dasar kaidah itu, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat itu
bahwa berdasarkan kitab fiqih, bukan sekedar pertimbangan perkembangan masyarakat kita jika menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang.8 Terlalu banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Qur'an adalah perintah membaca atau belajar. Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan... keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk ini memiliki pengetahuan (QS.2:31-34). Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. Para perempuan di zaman Nabi Saw menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi Saw. Al-Qur'an memberikan pujian kepada uku al-albab, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai ulu al- albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab yang dikemukakan di atas. Setelah Al-Qur'an menguraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskannya bahwa: Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman : "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik lelaki maupun perempuan..." (QS.3:195) 8 Ibid, h.182-184
Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing. Banyak perempuan yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Istri Nabi Aisyah r.a adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbahkan oleh sebagian ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad Saw: Ambilah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (Aisyah) Demikian juga Sayyidah Sakinah Putri al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari Fakhr Al-Nisa'' (kebanggaan perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i (tokoh mahzab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat diseluruh dunia) dan masih banyak lagi lainnya. Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mahzab tersebut, yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah (putri al-Malik al-Adil saudara Salahuddin al-Ayyubi), Syamiyat Al-Taimiyah, dan Zainab putri sejarawan Abdul Latif al-Baghdadi. Kemudian contoh perempuan-perempuan yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah al-Khansa' Rabi'ah al-Adawiyah dan lain-lain. Rasul Saw tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena itu, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Al-Muqarri dalam bukunya Nafhu Al-Thib sebagaimana oleh Dr. Abdul Wahid Wafi, memberikan bahwa Ibnu Al-Mutharraf, seorang pakar bahwa pada
masanya, pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. Sehingga sang perempuan pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi, sampai ia dikenal dengan nama al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini. Harus diketahui bahwa pembidangan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. Namun, Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini, maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini. Dalam hal ini, syaikh Muhammad Abduh menulis:"Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu tempat dan kondisi) jauh lebih banyak dari pada soal-soal keagamaan." Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak perempuan dalam berbagai bidang. Namun, kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa mereka, sebagaimana sabda Rasul Saw adalah Syaqa'iq Al-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak- haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.9 2. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Hukum Islam Isu penindasan terhadap perempuan terus menerus menjadi perbincangan hangat. Perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara yang meratifikasi konvensi 9 Ibid, h. 184-187
mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Convention on the Elimination of All Discrimination (CEDAW) melalui undang- undang No. 7 tahun 1984. Juga berdasarkan deklarasi pengahpusan kekerasan terhadap perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.10 Perjuangan penghapuskekerasan terhadap perempuan berangkat dari banyaknya kasus yang dengan korban perempuan. Hal ini berdasarkan sejumlah temuan Komisi Nasional anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan (TKT).11 Dalam hukum Islam kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kriminalitas (jarimah). 1. Pengertian Jarimah Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai berikut : Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan had atau ta'zir.12 a. Bentuk Jarimah
Jarimah Hudud
Jarimah Qishash/diyat
Jarimah ta'zir Jarimah Hudud meliputi: perzinaan, qadzaf ( menuduh zina), minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Jarimah Qishash meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan sei sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja dan pelukan semi sengaja. 10 Komnas Perempuan, Op. cit, h. 93 11 Ibid, h. 74 12 Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Cet. II; Jakarta: Raja Granfindo Persada, 1997), h. 11
Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian 1) Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. 2) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.13 3) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah tercela (al-qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum syara'14 Kekerasan juga bukan disebabkan sistem patriarki atau karena adanya subordinasi kaum perempuan, karena laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama sebagai korban. Kalaupun data yang tersedia lebih banyak menyebutkan perempuan sebagai korban, itu semata-mata karena data laki-laki sebagai korban kekerasan tidak tersedia. Dengan begitu kekerasan tidak ada kaitannya dengan penyeretan hak laki-laki atau perempuan. Lebih dari itu, kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. Pertama, faktor individu. Tidak hanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi keluarga, dan karakteristik individu yang tempramental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara', termasuk melakukan tindakan kekerasan. Kedua, Faktor Sistematik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala dimasyarakat menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin 13 Ibid, h. 13 14 Badriyah Fayumi, Op. cit. h. 104
kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan. Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinahan yang malah dibiarkan, dan lain-lain. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berprilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme, dan hubungan seks disertai kekerasan. Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berprilaku santun. Hal ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalis pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat dan kemorosotan pemikiran masyarakat sehingga perilakupun berada pada derajat yang sangat rendah. Untuk persoalan sistematik ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh negara. Kalau tidak akan terjadi kepentingan. Sebagai contoh sulit untuk menghilangkan pelacuran, kalau faktor ekonomi tidak diperbaiki. Sebab, tidak sedikit orang meluncur karena persoalan ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan, contohnya dalam rumah tangga, kalau hanya si istri yang mengabdi kepada suami, pastilah timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada isteri. Kekerasan yang dilakukan oleh suami bisa diberikan sanksi diyat. Disinilah letak penting tegaknya hukum yang tegas dan menyeluruh. Kejahatan bukan sesuatu yang fitri (ada dengan sendirinya) pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan oleh manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Tapi kejahatan adalah setiap hal yang melanggar peraturan Allah, siapapun pelakunya, baik laki-laki maupun perempuan.
Semua bentuk kriminalitas, baik di lingkungan domestik maupun publik akan mendapatkan sanksi sesuai jenis kriminalitasnya, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan. Semisal bagi orang yang menuduh perempuan berzina tanpa bukti, pelakunya di hukum oleh Islam. Perkara ini termasuk dalam hukum qadzaf, dimana pelakunya bisa dihukum 80 kali cambukkan (QS. An-Nur [24]:4). Pelacuran juga merupakan tindakan kriminalitas, dimana perempuan yang melakukannya akan diberikan sanksi hukum, demikian juga lelakinya yang pezina. Islam tidak memandang apakah korban atau pelakunya laki-laki atau perempuan. Pelacuran bagaimanapun tetap perbuatan tercela, tidak peduli laki- laki atau perempuan. Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa perempuan dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki maupun perempuan itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (Jarimah). Dalam konteks perkawinan yang tentu melibatkan laki-laki dan perempuan, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt. Dalam mendidik istri dan anak-anak ini, bisa jadi terpaksa dilakukan dengan "pukulan". Nah "pukulan" dalam konteks pendidikan atau ta'dib ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas. Kaidah itu antara lain : 1. Pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai mematikan, pukulan hanya diberikan jika tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk memberi hukuman atau pergantian. 2. Tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah sekali, karena dikhawatirkan akan membahayakan 3. Tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala, dan dada 4. Tidak boleh memukul lebih dari tiga kali pukulan, kecuali sangat terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan.
5. Tidak boleh memukul anak dibawah usia 10 tahun, jika kesalahan baru pertama kali dilakukan, maka diberi kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya, dll. Dengan demikian perempuan yang tidak taat kepada suami atau nusyuz, misalnya tidak mau melayani suami padahal tidak ada uzur (sakit atau haid), maka tidak bisa disalahkan jika suami memperingatkannya dengan "pukulan" yang tidak menyakitkan. Atau istri yang melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena disibukkan dengan berbagai urusan diluar rumah, maka bila suami melarangnya ke luar rumah bukan berarti bentuk kekerasan terhadap perempuan karena dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) dinyatakan dengan jelas bahwa suami adalah kepala keluarga. C. PENUTUP Dari berbagai penjelasan diatas, telah jelaslah bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan baik itu terhadap perempuan ataupun laki-laki. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia. Dalam Islam memang dikenal "pukulan" tetapi "pukulan" yang hanya sebatas memberikan pendidikan, tidak boleh "pukulan" tersebut membuat cedera sebagaimana dijelaskan di atas. Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menayatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Pasal 3 dalam KHI sejalan dengan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. KHI juga mengatur tentang pemberian mahar oleh pria kepada perempuan yakni dalam pasal 30 "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Serta pasal 32 "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya". Pasal 30 dan 32 KHI tersebut menerangkan dengan jelas bahwa perempuan sangat bernilai dimata Islam.
DAFTAR PUSTAKA Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: Raja Granfindo Persada, 1997. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Surabaya: CV. Karya Utama, 2005. Esposito L. John, Eksiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, Bandung: Mizan, 2002. Fayumi Badriyah, Islam dan MAsalah Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2002 Syarifuddin Amir, Meretas Kebekuan Iktihad: Isu-Isu Penting Hukum Kontemporer di Indonesia, Jakarta: Ciputat Pers, 2002. Islam