Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI UMUM (Suatu Kajian Inter, Multi, dan/atau Transdisipliner) Oleh: Nanang Budianto Dosen Tetap Yayasan STAIFAS Kencong Jember ABSTRAK Kelangsungan pendidikan tidak terlepas dari koordinasi dan komunikasi yang intens dalam proses penerapan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam antar jurusan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab, di samping mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi, khususnya Penguruan Tinggi Umum dalam perkuliahan tidak sekedar menyampaikan materi, tapi bagaimana mahasiswa mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama islam secara total dalam kehidupan sehari-hari. Berdasar posisinya Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah yang membekali peserta didik berupa kemampuan dasar tentang pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai dasar kemanusiaan, sebagai makhluk Allah, sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga negara dan sebagai bagian dari alam. Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) berguna untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Key Word: Pengembangan, kurikulim Pendidikan Tinggi Umum PENDAHULUAN Dalam Undang - undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 dinyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 1 Sekretariat Negara RI, Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal. 20 Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016 | 97
Nanang Budianto Pasal 37 ayat (2) UU No.20/2003 menyatakan bahwa kuriukulum pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Tiga mata pelajaran wajib ini mengisyaratkan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religious, bangsa yang menghargai warganegaranya dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya.2 Hasil sidang pleno Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) Desember 2006 tentang Panduan Penilaian Kelompok Agama dan Akhlak Mulia rnenetapkan bahwa Pendidikan termasuk PAl pada jenjang atau pendidikan, dimaksudkan peningkatan potensi atau kemampuan spiritual dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha dan berakhlak mulia. Akhlak mencakup etika (baik-buruk, hak-kewajiban), pekerti (tingkah laku), dan moral perwujudan dari pendidikan.
Artinya : Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.3 Memahami surah diatas, sebagai umat muslim kita dituntut untuk menyempurnakan pengetahuan kita agar kita menjadi manusia yang terdidik dan mendidik, dengan harapan mencapai Ridho Ilahi. Pada dasarnya pendidikan agama di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan agama yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan sebelumnya. Yaitu mulai dari jenjang TK dilanjutkan ke SD, lalu ke SMP kemudian ke SMA. Dari SMA dilanjutkan ke perguruan tinggi. Dinamika Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum telah terukir dalam sejarah pendidikan di tanah air sejak awal hadirnya perguruan tinggi di negri ini. Bermula dari sebagai mata kuliah yang dianggap kehadirannya tidak diperlukan hingga eksistensinya 'dihadirkan' sebagai mata kuliah wajib. 2 Ibid, hal. 23 3 Depag RI, Alquran Tarjamah, 2004, hal. 597. 98 | Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016
Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum PEMBAHASAN Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) merupakan kelanjutan dari pengajaran yang diterima oleh peserta didik mulai dari Tingkat Dasar, Sekolah Menegah Pertama dan Atas. Namun berbagai persoalan muncul dalam proses pembelajaran PAI. Materi yang diajarkan boleh dikatakan sama secara nasional. Banyaknya materi ajar dan kurang berfariasinya pengajar dalam menyampaikannya, ditambah lagi dengan alokasi waktu yang kurang memadai, menjadikan peserta didik (mahasiswa) kurang bergairah dalam menyerap perkuliahan. Kesan yang sering muncul di kalangan mahasiswa adalah mata kuliah "wajib lulus" ini seakan berubah menjadi "wajib diluluskan" karena kalau tidak lulus akan menjadi hambatan bagi mata kuliah di atasnya. Secara sederhana bisa juga dikatakan bahwa mahasiswa "wajib lulus" dan sang dosen "wajib meluluskan".4 Tentu ini menjadi masalah yang cukup serius. Sepanjang yang saya ketahui, sudah sering dilakukan upaya peningkatan mutu PAI di PTU, baik bagi staf pengajarnya, materi kurikulum dan usulan penambahan jumlah SKS-nya. Namun selalu terkendala dilapangan oleh berbagai faktor, misalnya staf pengajar yang belum seragam dalam pendekatan pembelajaran PAI karena perbedaan latar ilmu masing-masing dalam bidang keagamaan. Materi belakang disiplin kurikulum yang ditetapkan secara nasional sering kali membuat staf pengajar tidak mampu melakukan improfisasi sehingga tidak jarang kelas menjadi monoton. Dilihat dari jumlah tatap muka sudah jelas tidak memadai hanya dengan 2 sks. Berbagai upaya dilakukan untuk menambah jam pelajaran PAI, namun jawaban yang sering didengar adalah "sudah begitu banyak beban mata kuliah mahasiswa yang harus diselesaikan, terutama mata kuliah Jurusan, sehingga tidak perlu diberi beban tambahan". Melihat perubahan pola pikir mahasiswa dan berkembangnya ilmu pengetahuan, perlu berbagai upaya untuk untuk mengoptimalkan buku IDI (Islam dan Disiplin Ilmu), perlu pengembangan PAI melalui pendekatan ilmu yang ditekuni oleh masing-masing program studi mahasiswa dengan melihat masing-masing sub pokok bahasan melalui disiplin ilmu tertentu sebagai pengayaan PAI di PTU. Untuk mahasiswa Politeknik, hal ini dirasakan masih belum memadai dan perlu dikembangkan. Pendidikan agama merupakan upaya sadar untuk mentaati ketentuan Allah sebagai guidance dan dasar para peserta didik agar berpengetahuan keagamaan dan 4 B.S. Mardiatmaja. 1996. Tantangan Dunia Pendidikan, Yogyakarta : Kanisius. Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016 | 99
Nanang Budianto handal dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah secara keseluruhan. Sebagian dari ketentuan-ketentuan Allah itu adalah memahami hukum-hukum- Nya di bumi ini yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu dalam aktualisasinya akan bermakna Sunanatullah (hukum-hukum Tuhan) yang terdapat di alam semesta. Dalam ayat-ayat kauniyah itu terdapat ketentuan Allah yang berlaku sepenuhnya bagi alam semesta dan melahirkan ketertiban hubungan antara benda-benda yang ada di alam raya.5 Untuk memahami hukum-hukum Tuhan itu, manusia perlu menggunakan akalnya yang dibimbing oleh tauhid sebagai pembeda manusia dengan makhluk lain (QS. 7:199). Karena itu pula hanya manusia yang dipersiapkan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi (QS. 2:30). Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Peran penting agama atau nilai-nilai agama dalam bahasan ini berfokus pada lingkungan lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Salah satu mata kuliah dalam lembaga pendidikan di perguruan tinggi, yang sangat berkaitan dengan perkembangan moral dan perilaku adalah Pendidikan Agama. Mata kuliah Pendidikan Agama pada perguruan tinggi termasuk ke dalam kelompok MKU (Mata Kuliah Umum) yaitu kelompok mata kuliah yang menunjang pembentukan sebagai bekal mahasiswa memasuki kehidupan kepribadian dan bermasyarakat. Mata kuliah ini merupakan pendamping bagi mahasiswa agar bertumbuh dan kokoh dalam moral dan karakter agamaisnya sehingga ia dapat berkembang menjadi cendekiawan yang tinggi moralnya dalam mewujudkan keberadaannya di tengah masyarakat.6 sikap Berdasar dari definisi Pendidikan secara umum, yang dimaksud dengan pendidikan agama di sini adalah sebagai suatu program studi yang menanamkan nilai-nilai agama melaui proses pembelajaran, dikemas dalam bentuk matapelajaran atau matakuliah, yang diberi nama Pendidikan Agama Sebagai mata pelajaran wajib di sekolah, pendidikan agama memiliki kurikulum yang dirancang sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku di satu tempat. Dalam struktur kurikulum nasional pendidikan tinggi, matakuliah pendidikan aga- ma Islam merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi umum, disetiap jurusan, pro- gram dan jenjang pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun di 5 Dirjen Perguruan Tinggi Agama Islam, 1998. Buku Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum, Depag. RI, hal. 7. 6 Arifin, 1986. Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Agama. Semarang: Toha Putra, hlm. 54. 100 | Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016
Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum swasta. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memandang penting pendidikan agama diajarkan di perguruan tinggi umum. Misi utamanya adalah membina kepribadian mahasiswa secara utuh dengan harapan bahwa mahasiswa kelak akan menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., mampu mengabdikan ilmunya untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) yang mendidik dan dialogis serta efektif, efisien, dan menarik dalam rangka meningkatkan keprofesionalan pendidik, serta sebagai panduan bagi pendidik dalam mengembangkan substansi kajian yang lebih kontekstual, mutakhir, dan diminati, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan rambu-rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) melalui surat Keputusan Nomor : 38/DIKTI/Kep/2002 dan diantara mata kuliah yang termasuk MPK adalah matakuliah PAI. Pada prinsipnya rambu- rambu tersebut merupakan standarisasi PAI di PTU. Rambu-rambu tersebut dikembangkan lebih lanjut melalui keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor :43/DIKTI/Kep/2006, dan selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh Tim Pengembangan PAI di DIKTI, yaitu dengan disusunnya acuan Pembelajaran MPK PAI Tahun 2007.7 Pengembangan sistem Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Rekonstruksi Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum Pasca pemerintahan Orde Baru, Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) memperoleh landasan yang kokoh sejak dikeluarkan Tap. MPRS No. II Tahun 1960 dan UU. Perguruan Tinggi No. 22 Tahun 1961, yang mewajibkan pengajaran mata kuliah agama di perguruan tinggi negeri. Dengan ketetapan tersebut, eksistensi PAI sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa semakin kuat. Sebagai bagian dari kurikulum inti perguruan tinggi, mata kuliah PAI tentu tidak lepas dari kontrol Pemerintah. Kurikulum PAI, dengan demikian, tidak bisa lepas dari kepentingan politik yang sedang berkembang pada saat mana kurikulum itu diberlakukan. Sehingga, perbedaan orientasi, visi dan misi sebuah rezim pemerintahan, akan berimplikasi pada muatan kurikulum PAI itu sendiri. Pada 7 Djaenan Husnan. 2011 . Standarisasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, makalah pelatihan dosen PAI di perguruan tinggi umum, Jakarta, Dikti Kemendikbud, hal. 56. Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016 | 101
Nanang Budianto masa Orde Baru, PAI di Perguruan Tinggi Umum berorientasi murni pada konsep-konsep dasar ajaran Islam normatif. Domain pembahasannya meliputi tiga pilar utama ajaran Islam, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Inilah yang dijabarkan dalam kurikulum PAI di PTU. Apakah kurikulum yang demikian masih tetap dipertahankan di era Reformasi? Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hingga tahun 2002 muatan kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum masih meneruskan materi yang telah diterapkan pada masa Orde Baru, meskipun mata kuliah ini telah dimasukkan sebagai salah satu kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Namun, sejak tahun 2002, muatan kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum mengalami perubahan yang cukup drastis. Pada bagian berikut, akan diuraikan tentang bagaimana perbedaan yang ada antara kurikulum PAI di PTU tahun 2000 dengan kurikulum PAI di PTU tahun 2002 : Paradigma Kurikulum PAI di PTU Tahun 2000 Kepmen Diknas Nomor: 232/U/2000, menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa. SK ini menjadi dasar penyelenggaraan program studi di Perguruan Tinggi yang terdiri atas (a) kurikulum inti, dan (b) kurikulum intruksional. Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi terdiri atas (a) kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); (b) kelompok Matakulaih Keahlian Berkarya (MKB); Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Mata kuliah Pendidikan Agama termasuk dalam kelompok MPK seperti halnya PPKN. Seiring dengan itu, dalam rumusan penyempurnaan kurikulum mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi Umum, dijelaskan: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan manusia dan nasional (Nomor: 263/DIKTI/KEP/2000). Rumusan di atas tampak berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam kurikulum PAI di masa Orde Baru. luhur, berfikir Sebagaimana dideskripsikan dalam GBPP PAI bahwa mata kuliah PAI bertujuan : Mengkaji dan memberi pemahaman tetang hakikat manusia yang membutuhkan panduan hidup, baik secara individu maupun sosial dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan memahami dirinya dan alam semesta yang telah diberi aturan oleh Penciptanya, aturan itulah yang disebut ayat 102 | Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016
Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum kauniyah dan tanziliyah. Ayat tanziliyah inilah yang dirinci pada bahasan akidah, syari'ah, akhlak dan sejarah Islam. Penekanan utama ada pada aplikasi ajaran tersebut pada tingkah laku keseharian, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah S.A.W.8 Meski demikian pada aspek materi, penyempurnaan kurikulum PAI tahun 2000 tidak berbeda sama sekali dengan materi kurikulum PAI di masa Orde Baru. Titik tekan materi PAI lebih berorientasi pada konsep-konsep keislaman tradisional, yang berkisar pada akidah, syariah (dalam arti fikih) dan akhlak. Di samping itu, dalam sejumlah hal tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antara materi kurikulum PAI pada Perguruan Tinggi dengan kurikulum mata pelajaran Agama Islam pada Tingkat Dasar dan Menengah.9 Meskipun ada perkembangan materi pada tingkat perguruan tinggi, perkembangan tersebut lebih bersifat vertikal yakni materi yang telah dipelajari pada tingkat sebelumnya lebih dipertajam, dengan pendekatan rasional filosofis. Akan tetapi tidak ada perkembangan yang bersifat horizontal, dalam memperluas wilayah kajian pada isu-isu kontemporer. Dengan kondisi yang demikian, tidak dapat dihindari dominannya pendekatan doktriner dalam proses pembelajaran PAI tersebut. Ajaran agama sebagai sesuatu yang harus diimani, diterima tanpa kritik, dan merupakan barang jadi yang siap pakai. Paradigma kurikulum Pendidikan Agama Islam tahun 2000 tersebut masih merupakan kelanjutan dari paradigma kurikulum Orde Baru. Wila- yah keislaman terkesan begitu sempit, seputar rukun iman dan rukun Islam ditambah dengan seperangkat aturan tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, konsep keagamaan cenderung bersifat statis karena sekedar melanjutkan tradisi teologis dari para ulama terdahulu. Mungkinkah paradigma yang demikian ini sengaja ditanamkan penguasa pada masa Orde Baru untuk meredam kekuatan oposisi yang bisa lahir dari pemahaman keagamaan yang dinamis. Kecurigaan seperti ini tentu cukup beralasan, mengingat kurikulum merupakan produk dari penguasa, dan bahwa umat Islam dalam sejarah Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang sangat diperhitungkan. Paradigma Kurikulum PAI di PTU Tahun 2002 Perubahan iklim politik di Indonesia pada masa-masa awal Orde Reformasi, konflik sosial di berbagai daerah, serta lahirnya semacam fobia terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, semua itu berimplikasi terhadap dunia 8 GBPP PAI dalam diakses tanggal 15 September 2015. 9 Balitbang Depdiknas dalam dan Supriyadi dalam diakses tanggal 20 September 2015. Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016 | 103
Nanang Budianto pendidikan, termasuk dalam hal ini kurikulum PAI di PTU. Oleh karena itu, jika pada konsep penyempurnaan kurikulum PAI tahun 2000 paradigma yang digunakan masih merupakan warisan Orde Baru maka pada kurikulum 2002 paradigmanya sangat berbeda. Mata kuliah PAI di PTU tidak lagi berbicara tentang rukun iman dan rukun Islam belaka (bahkan untuk materi ini porsinya sangat minim), melainkan lebih dominan mengkaji tentang Islam dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer, seperti, hak-hak asasi manusia, demokrasi, hukum, sistem politik, masyarakat madani dan toleransi antar umat beragama. Dalam Su- rat Keputusan Dikti Nomor 38 Tahun 2002 dinyatakan bahwa: "Visi Matakuliah Kelompok Pengembagan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantar mahasiswa mengembangkan kepribadiannya (Dikti, 2002: pasal 1)." Misi utamanya adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan (Dikti, 2002: pasal 2). Selanjutnya, kompetensi dasar yang ditargetkan adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual (Dikti, 2002: pasal 3). Sedangkan, untuk tujuan PAI di Perguruan Tinggi Umum, adalah : Mengantarkan mahasiswa sebagai modal (kapital) intelektual melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk menjadi ilmuwan yang berkepribadian dewasa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kehidupan (Dikti, 2002, pasal 3 ayat 1). Dalam rumusan di atas, tidak lagi ditemukan term "iman" dan "takwa" sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum sebelumnya. Sehingga jika rumusan tersebut dibaca tanpa melihat judulnya, tentu tidak ada kesan yang mencerminkan bahwa itu merupakan rumusan tujuan mata kuliah PAI.Namun, dalam materi instruksional PAI yang diterbitkan oleh Dipertais Departemen Agama RI pada tahun 2004 ditegaskan bahwa kompetensi PAI adalah mengantar mahasiswa untuk (1) mengusai ajaran agama Islam dan mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan pedoman serta landasan berpikir dan berperilaku dalam menerapkan ilmu dan profesi yang dikuasainya; (2) menjadi "intellectual capital" yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berakhlak mulia dan berkepribadian Islami (Dikti Depag, 2004: vii). Paradigma yang mendasari kurikulum PAI tahun 2002 ini adalah paradigma yang melihat agama sebagai sesuatu yang dinamis dan hidup dalam setiap aspek kehidupan. Agama bukanlah sekedar seperangkat aturan normatif untuk memenuhi kebutuhan spritualitas manusia. Agama adalah sebuah pandangan hidup, dan dengan demikian, agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang terhadap realitas kehidupan. Dan karena 104 | Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016
Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum realitas selalu dalam proses perubahan maka konsep keagamaan haruslah bersifat dinamis dalam merespon kondisi kekinian. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia di era reformasi, menghendaki lahirnya perubahan paradigma dalam berbangsa dan bernegara. Penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, penegakan demokrasi, supremasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat sipil, merupakan agenda penting reformasi yang mesti "dibudidayakan" melalui pendidikan. Di samping itu, konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di tanah air, menuntut peninjauan ulang terhadap cara pandang kita terhadap pluralisme agama, budaya, suku dan etnik. Yang dibutuhkan adalah kesepahaman dalam perbedaan dan bukannya menciptakan keseragaman dalam keragaman sebagaimana yang dilakukan di masa Orde Baru. Berangkat dari paradigma baru ini, muncullah konsep pendidikan agama yang berwawasan kultural, seperti yang ditawarkan Zakiyuddin Baidhawy (2007) dalam bukunya Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Konsep ini menawarkan pendekatan dialogis untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, dibangun atas semangat kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami, menghargai persamaan, perbedaaan, keunikan dan ini memberikan konstruk baru yang bebas dari prasangka dan stereotipe mengenai agama orang lain, bebas dari bias dan diskriminasi atas nama apapun, baik itu agama, jender, ras, warna kulit, kebudayaan, maupun kelas sosial. Pendekatan multikultural dalam pendidikan agama mendapat dukungan luas dari kalangan akademis, sebagai sebuah pendekatan yang tepat dalam merespon konteks sosial masyarakat Indonesia yang pluralis. Demikianlah, bila dibandingkan dengan kurikulum tahun 2000, dapat dilihat bahwa telah terjadi pergeseran paradigma yang sangat tajam pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum tahun 2002. independensi. Model pendidikan semacam Manajemen Pengelolaan Pendidikan Agama Islam Karena mata kuliah Pendidikan Agama Islam bersifat lintas jurusan dan fakultas, maka beberapa PTN seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) mengambil kebijakan untuk mengkoordinasikan perkuliahan Pendidikan Agama Islam dalam sebuah unit tersendiri. Koordinasi ini sesungguhnya memang telah diamanatkan oleh SK Dirjen Dikti Depdiknas No: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, tertanggal 2 Juni 2006. Dalam pasal 12, disebutkan: "Penyelenggaraan pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan kegiatan lainnya yang relevan dikelola oleh Universitas dalam satu unit bersama Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016 | 105
Nanang Budianto dengan kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat". Namun sebenarnya, jauh sebelum SK tersebut keluar, beberapa PTN telah melakukan koordinasi pengelolaan Pnedidikan Agama Islam. Di UI misalnya, semua dosen Pendidikan Agama Islam di UI tidak"berkantor" di fakultas tertentu. Mereka adalah "milik" universitas bukan milik fakultas. Di kampus UI Depok, para dosen agama berkantor di kompleks Masjid Ukhuwah Islamiyah UI. Tempat itu dipilih karena banyak di antara mereka yangjuga merangkap sebagai pengurus masjid. Di ITB, perkuUahan Pendidikan Agama Islam berada di bawah koordinasi Sosio-Teknologi. Sosio Teknologi merupakan koordinator di tingkat institut yang membawahi Sosio-Religi, Sosio-Dinamika dan Sosio-Komunikasi.10 Kelompok Sosio-Religi inilah yang bertanggung jawab penuh terhadap perkuliahan agama di ITB, termasuk agama Islam. Salah satu tugasnya adalah membuat silabi perkuliahan agama yang akan dipakai sebagai pemandu perkuliahan. Dengan adanya koordinasi tersebut maka diharapkan semua dosen Pendidikan Agama Is- lam memiliki kesamaan visi dalam merencanakan dan melaksanakan perkuliahan juga bisa Pendidikan Agama Islam di kampus masing-masing. Mereka bekerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas profesinya. Mereka juga menjadikan unit koordinasi ilmiah untuk mendiskusikan berbagai hal tentang perkuHahan Pendidikan Agama Islam maupun yang terkait dengan karier mereka sendiri. Di tingkat nasional, para dosen di Perguruan Tinggi Umum (PTU) baik negeri maupun swasta menghimpun diri dalam sebuah wadah yang bernama Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam (ADPISI). Sekarang ini sudah terbentuk kepengurusan di berbagai wilayah, bahkan telah menjangkau wialayah Kalimantan dengan terbentuknya DPW Kali- mantan Selatan pada bulan April 2007 yang lalu di Banjarmasin. tersebut sebagai forum KESIMPULAN Butuh koordinasi dan komunikasi yang intens dalam proses penerapan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam antar jurusan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab, di samping mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi, khususnya Penguruan Tinggi Umum dalam perkuliahan tidak sekedar tapi bagaimana mahasiswa mampu memahami, menyampaikan materi, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama islam secara total dalam kehidupan sehari-hari. Berdasar posisinya Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah yang membekali peserta didik berupa kemampuan dasar tentang pemahaman, 10 Dr.. H Asep Zainal Ausop, MA., Makalah Pendidikan Agama Islam ITB. 106 | Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016
Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum penghayatan dan pengalaman nilai-nilai dasar kemanusiaan, sebagai makhluk Allah, sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga negara dan sebagai bagian dari alam. Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) berguna untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas ikut serta mewujudkan Indonesia yang utuh aman, sejahtera yang diridhoi Allah SWT. DAFTAR PUSTAKA Arifin, 1986. Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Agama. Semarang: Toha Putra. Ausop, Zainal, Asep, Dr.. H., Makalah Pendidikan Agama Islam ITB. Dirjen Perguruan Tinggi Agama Islam, 1998. Buku Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum, Depag. RI. Depdiknas, 2000, Keputusan Dikti Nomor:263/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Depag RI, 2004. Alquran Tarjamah. Husnan, Djaenan. 2011. Standarisasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, makalah pelatihan dosen PAI di perguruan tinggi umum, Jakarta, Dikti Kemendikbud. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI, 2006, Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Mardiatmaja, B.S. 1996. Tantangan Dunia Pendidikan, Yogyakarta : Kanisius. Sekretariat Negara RI, Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional SK Dirjen Dikti Depdiknas No: 43/DIKTI/Kep/2006, Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok MatakuIiah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, tertanggal 2 Juni 2006. Poerwowidagdo, Judowibowo, 1996, Agama, Pendidiikan dan Pembangunan Nasional, Jakarta: BPK Gunung Mulia. Balitbang Depdiknas dalam dan Supriyadi dalam diakses tanggal 20 September 2015. GBPP PAI dalam diakses tanggal 15 September 2015. Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016 | 107
Nanang Budianto 108 | Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016