KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS COLLABORATION BETWEEN STAKEHOLDERS IN TRAFFIC ACCIDENT MANAGEMENT Asri Dorisman 1 , Adji Suradji Muhammad 2 dan Ramadhani Setiawan 1,2,3 Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH, Tanjungpinang Jl. Politeknik, KM. 24 Senggarang Tanjungpinang Kepulauan Riau Email: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Di Kota Tanjungpinang angka kecelakaan masih cukup tinggi dari tahun ke tahun. Menanggapi kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang beberapa pemangku kepentingan seperti Polres Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang berkolaborasi. Metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan kepada informan yang tertarik dengan pelaksanaan proses Collaborative governance. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui pengumpulan data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Collaborative governance dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas ini telah memenuhi beberapa faktor dari 5 faktor dalam kolaborasi ini adalah (1). Komitmen proses dalam kerjasama penanggulangan kecelakaan lalu lintas melihat komitmen masing-masing pemangku kepentingan dan keyakinan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi penanggulangan kecelakaan lalu lintas. (2). Trust building dalam kerjasama dalam merespons trust building kecelakaan lalu lintas antar pemangku kepentingan sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan perannya. Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pemangku Kepentingan dan Penanggulangan, Lalu Lintas Abstract: This research aims to determine how the collaboration process between stakeholders in response to traffic accidents in Kota Tanjungpinang. In Kota Tanjungpinang accident numbers are still quite high from year to year. In response to traffic accidents in Kota Tanjungpinang some stakeholders such as Polres Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang collaborate. Data collection methods in the form of interviews that are conducted to the informant interested in the implementation of Collaborative governance process. The analysis of data obtained is carried out through data collection, data verification, data presentation, and withdrawal of conclusions. The results obtained from this research are Collaborative governance in response to this traffic accident has fulfilled several factors of 5 factors in collaboration according this is (1). Comitment to process in the collaboration of countermeasures traffic accidents see the commitment of each stakeholder and confidence in providing the best service for the countermeasures of traffic accidents. (2). The Trust building in the collaboration in response to the trust building traffic accidents between stakeholders has already run well in carrying out their roles. Keyword: Collaborative Governance, Stakeholders and Countermeasures Traffic 3
JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19, Nomor 1, April 2021: 70 - 83 e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X 71 PENDAHULUAN ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu dekade ini tumbuh dengan cukup pesat, sehingga pertumbuhan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat berlangsung dengan sangat cepat pula. Pertumbuhan tersebut tentu saja menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat dan juga permasalahan-permasalahan yang dialami oleh satu permasalahan yang cukup membutuhkan perhatian di Indonesia saat ini adalah kecelakaan lalu lintas yang semakin lama semakin parah saja. Perkembangan masyarakat. Salah Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah kesehatan yang tergolong dalam penyakit tidak menular. Dampak negatif dari kecelakaan lalu lintas seperti kerugian materi, kesakitan, dan kematian dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanggulangan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas seperti yang tercantum dalam peraturan Kepmenkes No. 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kesehatan. Surveilans Epidemiologi WHO (World Health Organization) angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia telah mencapai 1,2 juta orang meninggal setiap tahun di jalan, dengan jutaan lebih menderita luka serius dan hidup dengan konsekuensi kesehatan buruk untuk jangka panjang. Secara global, lalu lintas dengan kerusakan jalan adalah penyebab utama kematian di antara anak muda, dan yang utama penyebab kematian di antara mereka yang berusia 15- 29 tahun, ini menempati urutan pertama. Pada kelompok usia 30-44 tahun mencapai 2,4 juta/pertahun, jumlah ini menempati urutan ke-3 dibawah angka kematian akibat Turboculosis dan infeksi HIV/AIDS (TBC). pemerintah Sektor diantaranya Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Stakeholder ini memiliki peran masing-masing dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Berbagai Tanjungpinang, Tanjungpinang, diatas seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan kolaborasi antar stakeholder terkait, dengan ketersediaan regulasi yang di mungkin keterlibatan daerah Kota Tanjungpinang diharapkan ada hasil atau perubahan yang signifikan terhadap penanggulangan kecelakaan lalu lintas kearah yang lebih baik (zero accident). permasalahan stakeholder Proses kolaborasi digunakan untuk menjelaskan praktik dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini kolaborasi juga melibatkan proses kerja masing-masing maupun kerja bersama bersama. dalam mencapai Kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi diharapkan mendapatkan hasil-hasil yang inovatif, terobosan, ataupun prestasi secara bersama yang memuaskan untuk mereka yang berkolaborasi. Kolaborasi juga dapat memunculkan dalam perkembangan organisasi dan merealisasikan visi bersama dalam kompleks. Ada tujuan lingkungan yang pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Namun demikian, definisi yang utuh dan menyeluruh untuk kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum Kolaborasi antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk sekian banyak kebersamaan, kerja adalah hubungan
Asri Dorisman, Adji Suradji Muhammad dan Ramadhani Setiawan: Kolaborasi Antar Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Stakeholder-ISSN:2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X 72 bersama mencapai berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. tujuan, Tadjudin (Raharja, 2010) Kolaborasi untuk para adalah menghasilkan kepuasan bersama atas dasar "win-to-win." Dalam perspektif kerjasama antar stakeholder, kolaborasi merupakan konsep relasi antar organisasi, relasi antar pemerintahan, aliansi stratejik, dan network multi organisasi. Tadjudin menyimpulkan kolaborasi lebih membahas kerjasama dua atau stakeholder untuk mengelola sumberdaya yang sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual. tindakan pihak bahwa Kolaborasi tidak mengenal bentuk dan tempat. Kolaborasi merupakan suatu pertukaran tentang pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator atau pihak yang terlibat. Efektifitas hubungan antar profesional yang kolaborator membutuhkan mutual respek baik setuju atau ketidaksetujuan yang dicapai dalam interaksi tersebut. Partnership kolaborasi merupakan usaha yang baik sebab mereka menghasilkan outcome yang diharapkan lebih baik bagi investor atau konsumen dalam upaya menanamkan investasi yang berdampak peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Pada Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau irisan dengan pihak lain maka kolaborasi masih tetap diperlukan. Dalam melakukan kolaborasi, perencanaan diperlukan bersama sehingga tanggungjawab dalam implementasinya menjadi tanggungjawab bersama. Hal sebagaimana yang dikemukakan oleh (Lindeke & Sieckert, kolaborasi 2005), yang merupakan membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama. ini yang mengatakan proses kompleks Pada hakekatnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh (Syani, 1994), Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Selanjutnya (Nawawi, 1984) menjelaskan bahwa pengertian kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak tetapi sebagai pengkotakan kerja akan sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan. dimana didalamnya sektor publik misalnya, kolaborasi dapat dipahami sebagai proses kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya memiliki saling Kolaborasi dalam sektor publik dapat dilakukan dengan menghasilkan barang dan pelayanan publik rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik dimana pihak- pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu maka kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, serta kejujuran, mendahulukan kepentingan pada yang masyarakat atau konsumen. Pihak-pihak entitas yang berkolaborasi tersebut bisa dari government, civil society, dan private sector. Tujuan utama dalam kolaborasi pada sektor peningkatan pelayanan pada masyarakat. (Marshall, 1995) mengatakan bahwa Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi, "It is a principle based process of working keterhubungan. untuk usaha dalam berbasis diperuntukkan publik lanjut Lebih
JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19, Nomor 1, April 2021: 70 - 83 e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X 73 integrity and together, wich produces true breakthought result by building concensus, ownership, and aligment in all aspects of the organization." Di abad 21 saat ini, kolaborasi merupakan pendekatan dapat menggantikan utama pendekatan hirarki. Pendekatan hirarkhi dianggap pendekatan yang sudah usang mengingat bahwa pendekatan seperti ini (hirarkhi) diperlukan proses yang panjang dan bertingkat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Edward, "Collaboration is the premier candidate to replace hierarchy as the organizing principle for leading and managing the 21st century workplace". yang oleh Graddy menjelaskan ada beberapa variabel yang berperan penting dalam keberhasilan kerjasama hubungan antar organisasi. Beberapa variabel penting tersebut meliputi; pembagian kerja antar kelembagaan, struktur lembaga, koordinasi interaction). (operational Sedangkan yang menjadi faktor penentu faktor keberhasilan kerjasama meliputi; lead agency, faktor service delivery, dan faktor infrastruktur (sumber daya). Karakteristik dan Prinsip Dalam (Lestari & (5) lima Collaborative, menurut Maliki, 2001) bahwa ada komponen utama dalam kolaborasi: 1. Collaborative Culture Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi. 2. Collaborative Leadership Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar setiap posisi yang hirarki dari melibatkan dalam orang organisasi. setiap 3. Strategic Vision Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang yang bertumpu pada pelajaran intern dan berdasarkan kerjasama terfokus pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar. secara strategis 4. Collaborative Team Process Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri. 5. Collaborative Structure Pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) keberhasilan tempat kerja yang anggotanya Para kolaboratif. merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya. guna memastikan Merujuk pada pendapat Endang dan Maliki diatas, dapat diketahui bahwa satu kolaborasi merupakan karakteristik dalam strategi negosiasi yang utama untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda-beda dari pihak- pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama atas suatu tujuan. Dengan kata lain, kunci dari keberhasilan kolaborasi adalah adanya pertanyaan "jalan terbaik manakah yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan bersama". salah Dalam konteks organisasi, masing- masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus saling mengisi kerangka budaya kerja, sehingga cukup kuat untuk menggantikan hirarki. Kerangka kerja tidak harus berupa sebuah program atau teknik atau cara yang canggih untuk memanipulasi masa depan, akan tetapi harus didasarkan pada prinsip- prinsip dasar, peningkatan hubungan kerja yang stabil, mendorong penetapan ketentuan- ketentuan baru, dan memampukan para pimpinan untuk menggunakan nilai-nilai kebersamaan pengambilan dalam keputusan.
Asri Dorisman, Adji Suradji Muhammad dan Ramadhani Setiawan: Kolaborasi Antar Stakeholder-ISSN:2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas 74 Dengan demikian maka dapat dirumuskan bahwa kolaborasi memiliki karakteristik sebagai berikut; adanya budaya kerja yang terlepas dari hirarkhi sehingga penentuan mendorong pembuatan ketentuan- ketentuan baru guna memberdayakan masing- masing pihak atau aktor untuk mencapai tujuan bersama. Nilai dasar Collaborative, terdapat sejumlah dalam melakukan kolaborasi. Nilai (value) tersebut harus kolaborator menjadi pegangan bagi tujuan sehingga apa yang menjadi bersama tercapai. Menurut (Djumara, 2008) terdapat tujuh nilai dasar (The seven core values) yang digunakan untuk mengembangkan hubungan kerja dengan konsep kolaborasi, yaitu: 1. Menghormati orang lain (Respect for people). Landasan utama dari setiap organisasi adalah kepuasan masing- masing individu. Setiap orang yang akan posisi yang kuat dan adanya menginginkan kesamaan. Mereka kepuasan pribadi yang tinggi dan atau lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan terhadap dirinya. nilai dapat berkolaborasi menginginkan 2. Penghargaan integritas rnemberikan pengakuan, etos kerja (Honor and integrity). Dalam banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk perilaku individu. dan 3. Rasa memiliki dan bersekutu (Ownership and alignment). Ketika pegawai merasa memiliki semua tempat dan kerjanya, perusahaannya maka mereka akan memeliharanya dengan baik. pekerjaan 4. Konsensus (Consensus). Ini adalah kesepakatan umum bahwa kegunaan yang amat besar adalah hubungan kerja yang dilandasi oleh keinginan untuk menang-menang (win-win amounts to). Dalam tempat kerja yang kolaboratif keputusan 100% harus fully agreed untuk mencapai win-win. Ini artinya mereka harus melewati ketidaksetujuannya sebagai usaha kuat dalam mencapai tujuan. 5. Penuh rasa tanggungjawab dan tanggung-gugat (Full responsibility Dalam Accountability). and paradigma hirarki biasanya Orang menjadi tertutup satu dengan yang lainnya, karena uraian pekerjaannya, karena tugas-tugasnya dan karena unit organisasinya. Faktanya Setiap orang hanya akan bertanggung jawab pada daftar tugas pekerjaannya saja. 6. Hubungan saling Mempercayai Semua Adany a (Trust-based Relationship). orang menginginkan kepercayaan dan keterbukaan dalam bekerja. Pada prinsipnya mereka juga Akan Tetapi ingin datang Dengan kepercayaan tidak mudahnya. kenyataannya, Pada banyak di antara mereka antara satu dengan yang lainya kurang saling mempercayai. menyulitkan dalam suatu organisasi. dipercaya. Inilah Yang 7. Pengakuan Pertumbuhan (Recognition and Growth). Hal yang tidak kalah penting dalam tempat kerja yang kolaboratif adalah adanya upaya mendorong orang untuk mau Dansegeramemberi bekerja, pengakuan hasil Kerja terhadap seseorang bagi semua anggota tim atau kelompok. Bentuk-bentuk dan Collaborative, beberapa referensi, berdasarkan jenis kolaborasi yang terdapat didasarkan perbedaan antara organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu: a. Kolaborasi primer tiga Ciri utama dari kolaborasi primer adalah bahwa grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Menurut (Ahmadi, 2004; 101) Grup berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing saling mengejar masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain- untuk
JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19, Nomor 1, April 2021: 70 - 83 e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X lainnya. Menurut (Narwoko, 2004) ciri utama jenis kolaborasi seperti ini adalah kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih tim selaku senang bekerja dalam anggota tim dari pada bekerja sebagai perorangan. b. Kolaborasi sekunder Apabila primer kolaborasi karakteristik dan masyarakat primitif, maka kolaborasi sekunder berciri sekunder sebaliknya. Kolaborasi adalah khas pada masyarakat modern. Menurut (Ahmadi, 2004), Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir,danmasing-masing individu hanya membangkitkan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang- orang di sisni lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. c. Kolaborasi tertier Berbeda tipe kolaborasi Primer dan Sekunder, Kolaborasi Tertier didasari oleh adanya konflik yang laten. Menurut Ahmadi (2004) Kolaborasi Tertier dilandasi oleh adanya sikap-sikap dari melakukan yang pihak-pihak kolaborasi adalah murni oportunis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah. Bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. contohnya dalah hubungan buruh perusahaan, dengan hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga. halnya dengan pimpinan IstilahGovernancesemula digunakan sebagai ukuran oleh Bank Dunia kinerja pembangunan pemerintahan di negara- negara Afrika Selatan, kemudian meluas secara cepat setelah di gunakan oleh berbagai lembaga bantuan Iternasional lainya IMF,UNDP,ORCD,dll karena digunakan sebagai dsar kebijakan dalam laporan seperti dalam menentukan politik bantuan dan III. pinjaman Penggunaan istilah governance sebagai suatu konsep yang berbeda dengan government, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Dalam laporan yang sebuah berjudul "Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth", Bank Dunia (1989) mendefinisikan governance sebagai "exercise of political power to manage nation". pada negara dunia Bank Dunia menekankan bahwa legitimasi konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor yang ada dalam sebuah Negara yaitu pemerintah, bisnis dan civil society harus bersinergi dalam membangun sebuah consensus. Dengan demikian maka peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif. Sementara itu, The Commission on Global Governance mengartikan governance sebagai "the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs". Dalam bahasa lain Weiss (Pratikno, 2007) mengatakan bahwa governance merupakan proses yang berkelanjutan melalui mana perbedaan kepentingan dan diwujudkan dalam praktek. Collaborative politik dan diakomodasi governance pengelolaan cara merupakan pemerintahan yang melibatkan secara langsung diluar negara, berorientasi konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007) Fokus dari pada collaborative governance ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi drajat konsensus diantara para stakeholder. stakeholder orientasi besar adalah mencapai 75
Asri Dorisman, Adji Suradji Muhammad dan Ramadhani Setiawan: Kolaborasi Antar Stakeholder-ISSN:2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan model manajerial dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Collaborative governance, telah datang untuk menyatukan para pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus. Ansell & Gash (2007) berusaha mendefinisikan Collaborative Governance sebagai berikut: "A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state in a collective decision-making process that is formal, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets". Dengan kata stakeholders consensus-oriented, Dari beberapa definisi yang telah tersebut dikemukakan oleh para ahli diatas, maka peneliti merumuskan bahwa Collaborative Governance merupakan cara pemerintahan multipartner yang melibatkan berbagai stakeholder baik secara langsung maupun tidak pada konsensus, dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Namun Collaborative Governance tidak hanya berupa institusi formal akan tetapi dapat juga berupa a way of behaving atau cara berperilaku/ bersikap). pengelolaan langsung, berorientasi demikian Ansell & Gash (2007) menjelaskan proses kolaborasi dalam hal ini dapat dilihat dari diagram berikut ini: Bagan 1. Model Collaborative Governance Ansell dan Gash lain Collaborative Governance adalah "sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik". publik secara kolaborasi prinsipnya merupakan keterlibaan aktor-aktor non- state. Definisi yang disampaikan oleh (Ansell & Gash, 2007) memberikan gambaran akan adanya peran tertentu antar lebih lembaga/aktor. Ansell dan Gash tertarik menggunakan istilah badan umum, dengan niatan untuk menyertakan lembaga- birokrasi, lembaga publik pengadilan, legislatif, dan badan-badan pemerintah lainnya baik di tingkat lokal, negara bagian dan federal. Beberapa ahli lain menggambarkan Collaborative Governance koordinasi kolaboratif. Pada seperti sebagai sebagai interagency pemerintahan a. Kondisi Awal Pengetahuan awal bermanfaat untuk mengtahui hal-hal yang menyebabkan sulitnya terjadi kolaborasi antar stakeholder yang terlibat penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Dalam studi awal ditemukan fakta bahwa masih terdapat ego sektoral antar pemangu terhadap kepentingan penanggulangan lalu lintas di Kota Tanjungpianang. Hal ini terjadi akibat belum adanya saling percaya antar stakeholder. atas Kondisi dalam kecelakaan 76
JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19, Nomor 1, April 2021: 70 - 83 e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X b. Collaborative Process Dalam proses kolaborasi terdapat lima (5) tahap utama yaitu: 1. Tahap I, Dialog tatap muka. Dialog tatap muka adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk kolaborasi. Dalam dialog antarmukaseringterjadi perbedaan antar stakeholder, masing-masing ingin memperkuat stereotip dan saling meningkatkan antagonismenya, namun dialog tersebut memang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang efektif untuk mencapai konsensus bersama. Seperti yang telah dijelaskan di awal, dialog tatap muka yang terjadidalamhalini mempertemukan beberapa stakeholder yang menjadi anggota di dalam forum. Pertemuan yang ini dalam dilakukan dilakukan dan secara insidental sesuai dengan kebijakan masing-masing. Dalam hal ini usul pertemuan bisa disampaikan oleh satu atau lebih stakeholder yang penaggualangan ada kecelakaan lalu lintas. Pada tahap yang pertama ini masing-masing anggota forum ikut berpartisipasi untuk menghasilkan keputusan dan dalam aksi kolaborasi. pandangan forum rutin dalam selanjutnya 2. Tahap II, Membangun Membangun kepercayaan. kepercayaan adalah proses yang memakan dan membutuhkan komitmen jangka panjang mencapai untuk kolaboratif. Oleh karena itu, jika adanya sejarah menunjukkan stakeholder, antar antagonisme maka pembuat kebijakan atau stakeholder harus mencari waktu untuk membangun kepercayaan stakeholder kembali. Jika antar membangun tidak kepercayaan proses kolaboratif tidak mungkin bisa dilakukan. waktu mampu maka 3. Tahap III, Komitmen pada proses. Komitmen dari para stakeholder dalam melakukan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan proses kolaborasi. Meskipundemikiandalam melaksanakan terkadang penuh dengan dilema. Misalnyastakeholderharus mematuhi hasil musyawarah sebagai komitmen bentuk walaupun keputusan tersebut mengharuskan bergabung dengan stakeholder yang berbeda pandangan. Oleh sebab itu maka komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggungjawab masing-masing stakeholder dapat dijalankan dengan baik. Dalam konteks ini, komitmen pada proses atas merupakan keterlibatan dari masing-masing anggota dalam Penanggulangan kecelakaan Lalu Dan membutuhkan lintas Yan menimbulkan g mengharuskan pihak-pihak yang untuk mengikuti berkomitmen proses kolaborasi sesuai dengan yang telah ditentukan. konsekuensi keterikatan forum. jelas dan komitmen 4. Tahap IV, Pemahaman bersama. Pada beberapa titik dalam proses kolaboratif, pemangku para kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama. Pemahaman bersama menyangkut visi bersama, misi yang sama, kesamaan tujuan, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang strategis, penyelerasaan nilai-nilai inti, dan penyelarasan pada definisi masalah. Dalampenyelenggaraan penanggulangan kecelakaan lintas ini digunakan prinsip sebagai pola "orkestra" terdapat koordinasinya dimana pihak yang menjadi dirigen yang bertugas menciptakan harmonisasi untuk memastikan kesamaan arah dalam penanggulangan kecelakaan lalu 77 ini
Asri Dorisman, Adji Suradji Muhammad dan Ramadhani Setiawan: Kolaborasi Antar Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Stakeholder-ISSN:2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X lalu lintas. Dengan prinsip tersebut akan menimbulkan partisipasi aktif dari masing-masing stakeholder dengan arah dan tujuan yang selaras. 5. Tahap V, Hasil (outcome). Literatur menunjukkan bahwa kolaborasi akan terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi sifatnya dari konkrit. kolaborasi stakeholder dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang adalah bahwa mendatangkan stakeholder. Keuntungan antar kolaborasi sinergitas akan antar 6. Outcomes atau keuntungan manfaat, yang antar merupakan diperoleh dari kolaborasi stakeholder dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Istilah governance merupakan pengelolaan cara pemerintahan yang melibatkan secara langsung diluar negara, berorientasi konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007). Kolaborasi guna mencapai tujuan bersama dan melibatkan stakeholder diluar pemerintah menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan bersama. Adapun beberapa stakeholder dalam collaborative yang governance ini ialah sebagai berikut: 1. Satlantas Polres Tanjungpinang yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 tugas Tanjungpinang mempunyai penjagaan, pengaturan, sebagai pengawasan, pelanggaran, patroli, SSB, Dikmas Lantas, serta penegakan hukum tilang dan kecelakaan. collaborative stakeholder dilakukan terlibat METODE Penelitian ini menggunakan jenis bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan guna menilai kolaborasi yang dilakukan antar berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas. yang Proses dipergunakan dalam penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data observasi, ini penelitian wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. yang pengumpulan data adalah HASIL DAN PEMBAHASAN 2. Dinas perhubungan, mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kwenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kwenangan Daerah di bidang Lalu Linta Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara, b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraanurusan pemerintah menjadi kwenangan Daerah di bidang Lalu Linta Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara. c. Pelaksanaanevaluasidan yang Pemerintah usaha melaksanakan program kerja secara efektif, terobosan baru pemerintah membuat dengan melibatkan diluar Pemerintah yaitu masyarakat dan swasta. Dalam stekeholder pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kwenangan Daerah di bidang Lalu Linta Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara. 78
JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19, Nomor 1, April 2021: 70 - 83 e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kwenangan Daerah di bidang Lalu Linta Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara, dan lain yang fungsi diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (2) Negara ayat Pasal jaminan mengembangkan rakyat dan seluruh sosial bagi memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai denganmartabatkemanusiaan. semangat Sesungguhnya terkandung di dalam Pasal tersebut adalahmemerintahkankepada untuk penyelenggara senantiasa memberikan perlindungan dan serta memberdayakan masyarakat guna layak mencapai kehidupan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kerena suatu kebutuhan yang mendesak kepentingan demi perlindungan kepada masyarakat banyak maka Pemerintah melalui kebijaksanaannya membentuk badan usaha dan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965, Peraturan tersebut Pemerintah ditetapkan pada tanggal 30 Maret 1965 namun demikian mulai berlaku dengan daya surut pada tangal 1 Januari 1965 guna membentuk Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dengan demikian PT Asuransi Jasa Raharja Perusahaan menjadi terkemuka di bidang Asuransi Wajib kebutuhan dengan sejalan masyarakat. Jasa Raharja PT (Persero) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk e. Pelaksanaan 34 sistem yang negara jaminan sosial mengoperasionalkannya secara nasional. Jasa Raharja selalu berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat dengan meningkatan jumlah kantor layanan. Saat Jasa Raharja ini memiliki begitu banyak kantor layanan yang menyebar di seluru Indonesia. Upaya untuk mempercepat proses pelayanan kepada seluruh masyarakat. Karena itu, berusaha meningkatkan jumlah kantor layanan. Jasa Raharja diposisikan Kantor sebagai unit pelayanan kepada masyarakat. raharja menempatkan pegawai di semua diseluruh SAMSAT Indonesia. Hal ini telah membawa hasil berupa peningkatan waktu penyelesaian proses santunan. ini lakukan di Raharja Jasa Jasa yang ada 4. Pada awalnya Dinas Kebersihan Pertamanan berdiri sejak tahun 2005 yang terletak di pasar, kemudian tahun 2006-2007 bidang sekitar kebersihan pecah dan menjadi bidang di kimpraswil, dan pada tahun 2008- 2012 menjadi Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman. Kantor Kebersihan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang dibentuk Berdasarkan Keputusan Walikota nomor: 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang mempunyai tugas utama dalam hal kepada memberikan masyarakat di bidang kebersihan keindahan kota, dan kemudian pada tahun 2013 terbentuk Dinas Tata Kota KebersihanPertamanandan Pemakaman. Dengan adanya peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kebersihan Pemakaman Kota Tanjungpinang, Pertamanan pelayanan dan Pertamanan 79
Asri Dorisman, Adji Suradji Muhammad dan Ramadhani Setiawan: Kolaborasi Antar Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Stakeholder-ISSN:2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X 80 pada 2015 tahun Kemudian berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang maka terbentuklah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan pada akhirnya Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan mengalami penambahan nama dinas dimana nama tersebut adalah Dinas Kawasan Perumahan Permukiman, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang pada Tahun 2016. Dinas Perumahan Pemukiman, Rakyat, Kebersihan dan Pertamanan terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertamanan Kota Tanjungpinang. 5. Kota Tanjungpinang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 yang ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid pada tanggal 21 Juni dalam dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85. Peresmian Kota Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Hari Sabarno, dilaksanakan secara serentak bersama 11 kota lainnya pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta. Kota Tanggal Tanjungpinang inilah yang dijadikan sebagai momen peringatan ulang tahun Kota Tanjungpinang sebagai kota otonom. Atas dasar itu pemerintah kota tanjungpinang membentuk beberapa SKPD salah satunya adalah Pekerjaan Umum Kota Dinas Tanjungpinang. Sebagai penjabaran visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Rakyat, Kebersihan Kawasan Kebersihan Dan dicatat 2001, peresmian Tanjungpinang di atas disusunlah misi Dinas Pekerjaan Umum dan rangka Penataan Ruang dalam mewujudkan visi "Tersedianya Infrastruktur berkualitas lingkungan secara berkelanjutan peningkatan guna dan pelayanan roda kelancaran perekonomian masyarakat menuju Sejahtera". Tanjungpinang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai Misi yaitu: a. Melaksanakan Perkotaan dan yang berwawasan menunjang pemerintahan perputaran Yang dan pemeliharaan alur sungai, alur pantai dan drainase perkotaan guna mewujudkan Tanjungpinang yang bebas banjir. penataan b. Menyelenggarakan embangunan infrastruktur pengelolaan dan peyediaan guna memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat. air baku c. Mengembangkan sistem jaringan melalui jalan perkotaan pembangunan ruas- ruas jalan baru untuk memudahkan akses menuju kawasan pengembangan wisata, industri, perdagangan dan pemukiman baru. d. Meningkatkan fungsi pelayanan jalanmelaluipeningkatan serta kapasitas konstruksi, pemeliharaan jalan yang telah ada guna melancarkan arus lalu lintas angkutan barang dan manusia. e. Menyelenggarakan pembangunan fasilitas prasarana perkantoran, umum dan fasilitas sosial guna menunjang peningkatan pelayanan bagi masyarakat. f. Menyelenggarakan penataan kawasan kumuh pemukiman perkotaan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang rapi, bersih, hijau dan sehat.
JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19, Nomor 1, April 2021: 70 - 83 e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X g. Bersama pemerintah pusat dan provinsi pemerintah menyelenggarakan penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. h. Melaksanakan pemeliharaan rutin dengan cara swakelola terhadap infrasruktur yang merupakan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum. i. Menyelenggarakan perkotaan pembinaan bagi mitra kerja jasa konstruksi mutu pengendalian serta konstruksi guna menghasilkan bangunan yang berkwalitas. j. Memelihara serta mengelola peralatan berat dan peralatan pengujian yang dimiliki. kerjasama dengan stakeholder yang terkait, terdapat proses menuju Collaborative Governance. Tahapan atau proses tersebut merujuk pada konsep (Ansell & Gash, 2007) yang menggunakan 5 tahap untuk mengukur proses kolaborasi yaitu: 1. Face to Face Dialog. Face to face dialog atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam suatu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadinya dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut untuk membahas suatu kepentigan bersama. Dalam melalukan pertemuan antar stakeholder rutin dilakukan disetiap bulannya. Tetapi, stakeholder tidak semua berpartisipasi dalam pertemuan rutin tersebut. Dalam melakukan 2. Trust building. Trust building adalah usaha membangun kepercayaan bahwa para pihak memang memiliki niat yang sama dalam upaya mencapai tujuan bersama, trust building dapat dimulai dengan komunikasi antara stakeholder, kemitraan Sebagaimana diarena lainnya, trust selalu menjadi kata kunci dari keberhasilan dalam mengelola kemitraan tiga sektor ini, membangun dalam Trust antar pihak dapat menjadi modal penting untuk mengatasi perbedaan- perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam pengembangan kemitraan yang melibatkan institusi yang berbeda budaya dan tradisi. Namun dalam kolaborasi antar stakeholder dalam penanggulangan trust kecelakaan penulis melihat building masih kurang, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dimana pernyataan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang untuk membantu keperluan dan memonitoring tidak rutin dilakukan, dan dari hasil penelitian lapangan sudah banyak infrastruktur yang sudah tidak layak lagi hal inimenimbulkan kurangnya rasa percaya antar stakeholder dan masyarakat.. penulis lakukan 3. Comitment To Process. Comitment to kesepakatan Process merupakan untuk melaksanakan suatu proses guna mencapai yang diinginkan, memiliki komitmen yang sama bearti setiap pihak memiliki keterkaitannya masing-masing untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama dan saling terbuka untuk mendapatkan manfaat, kenyataan di lapangan moonitoring sudah tidak rutin dilakukan, dan fasilitas-fasilitas jalan sudah banyak yang rusak. Komitmen stakeholder juga kurang menurut penulis dilihat dari hasil penelitian lapangan, pengawasan dan pemeliharaan mantap jalan. 3. Comitment To Process. Comitment to kesepakatan Process merupakan untuk melaksanakan suatu proses guna mencapai yang diinginkan, memiliki komitmen yang sama bearti setiap pihak memiliki keterkaitannya masing-masing untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama dan saling terbuka untuk mendapatkan manfaat, kenyataan di lapangan moonitoring sudah tidak rutin dilakukan, dan fasilitas-fasilitas jalan sudah banyak yang rusak. Komitmen stakeholder juga kurang menurut penulis dilihat dari hasil penelitian lapangan, pengawasan dan pemeliharaan mantap jalan. 4. Share Dalam understanding. ini yaitu pennggulangan kecelakan saling dan berbagi pemahaman bahwa forum ini adalah milik dan tanggung jawab bersama, mengidentifikasi permasalahan agar memiliki pemahaman yang sama antar stakeholder serta menyadari nilai- pengertian 81
Asri Dorisman, Adji Suradji Muhammad dan Ramadhani Setiawan: Kolaborasi Antar Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Stakeholder-ISSN:2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X 82 5. nilai dasar yang menjadi dasar dalam forum ini. Berbagai pengertian dan pemahaman sudah dilakukan oleh Satlantas Polres Tanjungpinang yang memiliki dalam penanggulanakecelakaan di Kota stakeholder Tanjungpinang. Dari lainnya juga melakukan penyuluhan- penyuluhan baik itu antara anggota, sekolah-sekolah dan ke masyarakat. Intermediate Outcome. Intermediate outcome merupakan hasil sementara dari proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis, Hasil dari kolaborasi antar stakeholder. Sesuai dengan teori Bardach dalam Sudarmo (2015)yangmendefenisikan collaboration bentuk sebagai aktivitas bersama oleh dua institusi atau bekerjasama yang ditujukan untuk meningkatkan public value ketimbang bekerja sendiri- sendiri, kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sesuai dengan teori diatas peneliti berpendapat bahwa setiap stakeholder yang mendapatkan intermediate outcome dari kolaborasi antar stakeholder dalam penanggulangan kecelakaan. kewenangan sementara lebih terlibat Berdasarkan hasil penelitian dan malalui temuan-temuan wawancara ditemukan fakta bahwa model kolaborasi dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang adalah termasuk tertier". dalam kategori "kolaborasi Kolaborasi Tertier merupakan bentuk kolaborasi yang dilandasi oleh adanya sikap dari masing-masing pihak yang murni oportunis. Pihak-pihak tersebut mementingkan kepentingan masing- masing daripada kepentingan yang lebih besar (negara). Ciri dari organisasi ini adalah sangat longgar dan gampang pecah. Karena kolaborasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas. dilapangan, yang terjadi Collaborative proses Governance adalah kurangnya rapat tatap muka antar pihak, kurangnya kepercayaan antar pihak, keterbatasan akses terhadap informasi, dan kurangnya koordinasi. Proses kolaborasi menjadi tahap penting agar dapat terkoordinir dengan baik. Dalam proses jalannya kolaborasi bersamaan antar dalam stakeholder kecelakan lalul lintas dapat memadukan unsur-unsur guna yang mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuanya. Dalam seluruh perencanaan penanggulangan terkait SIMPULAN yang dilakukan penanggulangan kecelakaan lalu lintas yaitu Satlantas Polres Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tanjunginang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Tanjungpinang Kota penanggulangan kecelakaan lalu lintas, yang antar didalamnya melibatkan stakeholder. Collaborative governance dalam Melalui tahap proses ini maka hasil yang tahap dicapai intermediate outcome atau hasil antara terjadi kesamaan arah. Dengan demikian maka diharapkan kolaborasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang terkait dapat berjalan secara optimal. Melalui pendekatan collaborative konsep governance Ansell dan Gash yang telah di sempurnakan atau di modifikasi tersebut akan meningkatkan partisipasi aktif dari masing- masing stakeholder yang terlibat sehingga terjadi kesamaan gerak dan dalam langkah kecelakaan lalu Tanjungpinang. Pada tahapan ini pihak- ingin dalam penanggulangan di Kota lintas
JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19, Nomor 1, April 2021: 70 - 83 e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X pihak yang terkait mencapai tujuan yang mendapatkan serta diharapkan keuntungan dari kolaborasi yang bersifat kongkrit. Dengan proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik maka ego sectoral muncul pada masing- masing pihak dapat di kendalikan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu penanggulangan berjalan dengan baik adanya kecelakaan dapat DAFTAR RUJUKAN Pamudji, S. (1993). Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Bumi Aksara. Pratikno. (2007). Governance dan Krisis Teori Organisasi. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 11(2), 121-138. S. Raharja, Pendekatan (2010). Kolaboratif Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. Bumi Environment, 222-235. Lestari Journal Ahmadi, A. (2004). Sosiologi Pendidikan. PT. Rineka Cipta. Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration and 543-571. 18(4), Theory, 032 Djumara, Research 4 N. Budaya Kerja Pengembangan Aparatur, Diklat Teknis manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Human Resource Management). Administrasi Negara Indonesia. (2008). Modul Lembaga Republik Rasyid, R. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. Mutiara Sumber Widya. Syani, A. (1994). Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan. Bumi Aksara. Lestari, E., & Maliki, M. A. (2001). Negosiasi, Kolaborasi Dan Jejaring Kerja. Administrasi Negara. Lembaga Lindeke, L. L., & Sieckert, A. M. (2005). Nurse-Physician Workplace Collaboration. Online Journal of Issues in Nursing, 10(1). Marshall, E. M. (1995). Transforming the Way We Work: The Power of the Collaborative Workplace. American Management Association. Narwoko, J. D. (2004). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Prenada Media. Nawawi, H. (1984). Pendidikan. PT. Gunung Agung. Administrasi Ndraha, T. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan 2. Rineka Cipta. 83 of