Menguasai Pertempuran Multi-Ranah PLUS Pendekatan India terhadap Tantangan Keamanan Internal VOLUME 42, TERBITAN KE-4, 2017
IAPDF DAFTAR ISI 16 VOLUME 42, TERBITAN KE-4 tajuk utama 10 Perilaku Tak Terduga Pasukan gabungan menganggap pertempuran multi-ranah sebagai kunci kesuksesan masa depan. 16 Menyimpulkan Kebijakan Rusia Terhadap Laut Cina Selatan Bagi Rusia, masalah Laut Cina Selatan merupakan tempat dua tingkat kebijakannya bersinggungan. 20 Apa yang Terbaring Di Bawah Sana Penyebaran kapal selam telah mengantarkan era keamanan baru di Indo-Asia-Pasifik. 26 Sky Net: Penuntutan atau Persekusi? Kurangnya keterbukaan yudisial Tiongkok menimbulkan kekhawatiran ekstradisi. 30 Rezeki Berlimpah Industri Angkatan Laut Jepang meningkatkan pertahanan maritimnya. 36 Menangani Kekacauan Internal Keanekaragaman India memperkaya negara itu, tapi juga menciptakan perbedaan yang bisa menghadirkan tantangan bagi pemeliharaan perdamaian internal. 42 Penangkalan Strategis Sekutu dan mitra menjadi kunci postur keamanan di kawasan Indo-Asia-Pasifik. 46 Melawan Bom Rakitan (IED) Pusat fusi Komando Pasifik A.S. melawan ancaman yang muncul. 50 Upaya Pelatihan Kontranarkoba di Maladewa Meningkatnya aktivitas narkoba membuat negara-negara berkumpul untuk melawannya. 54 Angkatan Laut Generasi Mendatang Laksamana Muda John Martin dari Selandia Baru membangun fondasi pertahanan multilateral untuk beberapa dekade mendatang.
64 bagian-bagian 4 Indo-Asia-Pasifik Selayang Pandang 5 Kontributor 6 Seluruh Kawasan Berita dari Indo-Asia-Pasifik. 8 Perkembangan Teroris Undang-undang baru di Indonesia memungkinkan pemenjaraan kelompok militan yang kembali ke tanah air. 60 Suara Dr. Satu Limaye dari The East-West Center menganalisis hubungan India-Tiongkok. 64 Budaya & Adat Istiadat Melestarikan budaya kepulauan Pasifik di tengah perubahan iklim. 66 Serba-Serbi Berita-berita yang menarik, tak lazim dan menghibur. 67 Kata Terakhir Tentara Angkatan Darat Nepal melakukan latihan untuk Hari Angkatan Darat di Kathmandu. DI SAMPUL MAJALAH: Kolase ini menggambarkan konsep pertempuran multi-ranah dan menyoroti peperangan - udara, darat, laut, ruang angkasa, dan dunia maya - yang harus dikuasai dan diintegrasikan oleh para pemimpin militer saat ini. ILUSTRASI FORUM
IAPDF 4 INDO-ASIA-PASIFIK SELAYANG PANDANG Pembaca yang Terhormat, Selamat datang di Indo- Asia-Pacific Defense FORUM edisi keempat untuk tahun 2017, yang mengkaji definisi penangkalan kontemporer di tengah ancaman keamanan yang terus berubah di kawasan Indo-Asia-Pasifik. . S . A K I F I S A P O D N A M O K Penangkalan telah memiliki makna baru saat kita bergerak jauh melampaui era Perang Dingin dan mendekati dasawarsa ketiga abad ini. Di Indo-Asia-Pasifik dan di tempat lain, ancaman baru dan lebih bervariasi dengan dimensi yang lebih besar muncul pada kecepatan yang lebih cepat dan sering kali dengan intensitas lebih tinggi daripada di masa lalu. Tantangannya berkisar dari pengembangan rudal nuklir oleh Korea Utara dan militerisasi Tiongkok di Laut Cina Selatan, hingga taktik teror ekstremis Islam yang ganas di Filipina dan kembalinya pejuang asing dari Irak dan Suriah. Sekutu dan mitra di kawasan ini perlu bekerja sama untuk lebih memahami ancaman ini dan mengembangkan cara baru untuk menanggulangi dan melawannya secara efektif. Edisi FORUM ini dibuka dengan gambaran umum konsep pertempuran multi- ranah dan bagaimana hal itu berlaku untuk hubungan dan respons multilateral. Artikel lain membahas topik-topik seperti bagaimana India menangkal ancaman keamanan internal dan bagaimana Rusia berperan dalam keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Kami juga menelaah bagaimana jenis penangkalan aneka sisi telah muncul dalam perlombaan persenjataan kapal selam di Indo-Asia-Pasifik. Dinamika kontes ini membantu menjelaskan bagaimana penangkalan nuklir, nonkonvensional, dan konvensional semakin terjalin dalam pelaksanaan strategi keamanan. Teknologi yang sedang berkembang juga menjadi faktor penangkal. Persenjataan baru dapat membantu mengurangi ancaman, namun teknologi yang berkembang dengan pesat dapat mempercepat implementasi taktik dan kemampuan asimetris dalam peperangan. Selain itu, serangan balasan tradisional terhadap aktor yang melakukan serangan teror dan siber saat ini menjadi semakin menantang. Sekutu dan mitra di kawasan ini harus terus mengembangkan strategi dan metode baru untuk menghalangi ancaman tersebut dan menyelesaikan konflik secara damai. Penangkalan yang lebih baik akan meyakinkan calon musuh bahwa setiap tindakan yang melawan kepentingan keamanan bersama kita akan memicu respons yang menentukan dan luar biasa. Mengembangkan cara baru untuk merespons dengan lebih cepat terhadap ancaman baru ini juga akan memperkuat aliansi dan kemitraan. Saya berharap edisi ini mampu menambah wawasan dan menggugah pemikiran Anda, dan saya menantikan komentar Anda. Silakan hubungi staf FORUM di untuk menyampaikan perspektif Anda. Salam, HARRY B. HARRIS, JR. Laksamana Angkatan Laut A.S. Komandan, Komando Pasifik A.S. IAPD FORUM IAPD FORUM Menangkal Ancaman Volume 42, Terbitan ke-4, 2017 KEPEMIMPINAN USPACOM HARRY B. HARRIS, JR. Laksamana AL A.S. Komandan BRYAN P. FENTON Letnan Jenderal, A.S. Wakil Komandan KEVIN B. SCHNEIDER Marsekal Muda, A.U. A.S. Kepala Staf PATRICK A. PIERCEY Laksamana Muda, AL A.S. Direktur Operasi PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NATHAN T. DIVELBESS Letnan Kolonel, A.S. Manajer IAPD FORUM H U B U N G I K A M I IAPD FORUM Indo-Asia-Pacific Defense FORUM Program Manager, HQ USPACOM Box 64013 Camp H.M. Smith, HI 96861 U.S.A. email: Indo-Asia-Pacific Defense FORUM adalah sebuah majalah militer profesional yang diterbitkan triwulanan oleh Komandan Komando Pasukan Amerika Serikat di Pasifik (USPACOM) untuk menyediakan sebuah mimbar internasional bagi personel militer di wilayah Indo-Asia-Pasifik. Pendapat yang dituangkan dalam majalah ini tidak mewakili kebijakan-kebijakan atau pandangan dari komando ini maupun dari lembaga pemerintah Amerika Serikat yang lain. Semua naskah ditulis oleh staf FORUM kecuali bila disebutkan. Menteri Pertahanan A.S. yakin bahwa penerbitan majalah ini perlu adanya bagi upaya pendekatan pada masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh Departemen Pertahanan A.S. ISSN 2333-1631 (cetak) ISSN 2333-164X (online)
IAPDF KONTRIBUTOR DR. ALEXANDER KOROLEV merupakan peneliti madya di Pusat Asia dan Globalisasi di National University of Singapore. Minat penelitiannya meliputi teori hubungan internasional dan politik komparatif, kebijakan luar negeri Rusia, hubungan Tiongkok- Rusia, transisi politik di bekas negara- negara sosialis, politik reformasi sosial, dan teori dan praktik demokrasi. Dia meraih gelar magister di bidang hubungan internasional dari Nankai University, Zhou Enlai School of Government, dan gelar doktor di bidang ilmu politik dari Chinese University of Hong Kong. Ditampilkan pada halaman 16 SAROSH BANA merupakan editor eksekutif Business India di Mumbai, India. Dia membuat banyak tulisan tentang pertahanan dan keamanan, keamanan siber, ruang angkasa, energi, lingkungan, urusan luar negeri, pangan dan pertanian, perkapalan dan pelabuhan, dan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Dia merupakan bendahara/sekretaris di Dewan Asosiasi East-West Center (EWC) dan penerima beasiswa penelitian Jefferson di EWC, Hawaii. Ditampilkan pada halaman 30 dan 36 DEBALINA GHOSHAL merupakan peneliti madya di Center for Human Security Studies, kelompok cendekiawan nirlaba dan nonpemerintah yang berbasis di Hyderabad, India. Karyanya telah diterbitkan di seluruh Indo-Asia- Pasifik dan secara internasional. Dia menyelesaikan gelar magister di bidang studi internasional dari Stella Maris College di Chennai, India, dan tinggal di Delhi. Untuk edisi FORUM ini, dia menulis tentang lembaga penelitian dan pengembangan pertahanan India. Ditampilkan pada halaman 33 MAYOR PATRICK APPLEGATE merupakan Kepala Rencana Serangan Udara Utama di Pusat Operasi Udara 613 Angkatan Udara Pasifik A.S. Pusat ini merupakan sel pusat untuk merencanakan semua operasi udara Komando Pasifik A.S. termasuk operasi pelatihan kontinjensi, kemanusiaan, dan latihan rutin. Dia bergabung dengan Angkatan Udara pada tahun 2004. Dia merupakan penerima Meritorious Service Medal, Commendations Medals, dan Outstanding Unit Awards. Dia merupakan navigator senior, lulusan sekolah persenjataan Angkatan Udara, dan penerima Lt. Gen. Nowak Award dari Air Command and Staff College pada tahun 2013. Dia lulus dari Navy Command and Staff College pada tahun 2016. Ditampilkan pada halaman 42 KONFERENSI DAN PAMERAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI OPERASIONAL PASIFIK 2018 Dari tanggal 5 hingga 9 Maret 2018, Kantor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Komando Pasukan Amerika Serikat di Pasifik (USPACOM), bersama dengan TechConnect, akan menjadi tuan rumah Konferensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Operasional Pasifik di Hotel Sheraton Waikiki di Honolulu, Hawaii, dan Hale Ikena Conference Center di Fort Shafter, Hawaii. Konferensi tahun 2018 itu akan berfokus pada "Mentransisikan Teknologi Menjadi Kemampuan dengan Pejuang Perang dan Mitra Indo-Asia-Pasifik kami." USPACOM mengumpulkan pemimpin senior Departemen Pertahanan A.S. dari berbagai dinas dan instansi, pemimpin senior dari komunitas Iptek internasional, insinyur dan eksekutif industri, perwakilan universitas dan ilmuwan untuk berkolaborasi mengenai bagaimana kita dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Asia-Pasifik melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami akan melakukan tinjauan portofolio Iptek USPACOM, membahas Demonstrasi Teknologi Kemampuan Bersama saat ini dan di masa depan, proyek Rapid Innovation Fund, dan proyek Iptek bersama lainnya. Kami juga akan mengadakan sesi tingkat rahasia yang akan menyoroti Daftar Prioritas Terpadu USPACOM. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah faktor pendukung penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional di area tanggung jawab yang luas, beragam, dan kompleks. (Foto: Ilustrasi foto konsep Perlindungan Pasukan Bergerak dari Lembaga Proyek Penelitian Mutakhir Pertahanan A.S.). Bergabunglah dengan pimpinan Iptek saat kami mentransisikan teknologi menjadi kemampuan dengan pejuang perang dan mitra Indo-Asia-Pasifik kami. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY IAPD FORUM IAPD FORUM 5 5
IAPDF SELURUH KAWASAN Te m p a t B e r k u m p u l AUSTRALIA RAKSASA Para ilmuwan telah menemukan apa yang bisa menjadi jejak kaki dinosaurus terbesar di dunia - berukuran hampir 1,7 meter - di bagian pedalaman pesisir pantai barat laut Australia. Jejak kaki dinosaurus sauropoda raksasa itu ada di antara 21 jenis tapak yang ditemukan di Semenanjung Dampier di Australia Barat, 130 kilometer dari kota resor pantai Broome. "Jejak kaki itu lebih besar dari apa pun yang pernah dicatat di mana pun di dunia ini," kata Steve Salisbury, penulis utama studi gabungan yang dilakukan oleh University of Queensland dan James Cook University. Sauropoda adalah pemakan tumbuhan berkaki empat yang memiliki ekor dan leher panjang, kaki- kaki seperti pilar, dan tubuh sangat besar. Jejak kaki Sauropoda berukuran 1,2 meter ditemukan di Jerman pada tahun 2015. berasal dari pantai timur, atau Australia timur, dan berusia antara 115 juta dan 90 juta tahun," kata Salisbury. Bebatuan tempat tapak itu berada di Dampier usianya 127 juta hingga 144 juta tahun, lebih tua dari penemuan fosil dinosaurus sebelumnya di Australia, demikian ungkap Salisbury. "Kebanyakan fosil dinosaurus kami Para ilmuwan juga menemukan tapak dari enam jenis dinosaurus pemakan daging dan bukti pertama stegosaurus dengan pelindung tubuh yang sangat keras. Reuters SELANDIA BARU BENUA YANG HILANG Selandia Baru berada di atas benua yang sebelumnya tidak dikenal - sebagian besar terendam di bawah Pasifik Selatan - yang seharusnya dikenali dengan nama Zealandia, demikian ungkap para ilmuwan pada Februari 2017. KALEDONIA BARU ZEALANDIA Dianggap oleh ahli geologi sebagai benua raksasa yang sebagian besar terendam air Para peneliti mengatakan bahwa Zealandia adalah entitas geologi yang berbeda dan memenuhi semua kriteria yang diterapkan pada tujuh benua lainnya di Bumi - ketinggian di atas daerah sekitarnya, geologi khas, daerah yang terdefinisi dengan baik, dan kerak yang jauh lebih tebal daripada yang ditemukan di dasar laut. AUSTRALIA Laut Tasmania MEMENUHI SEMUA KRITERIA YANG DITERAPKAN PADA 7 BENUA • Ketinggian di atas daerah sekitarnya • Geologi yang khas • Daerah yang terdefinisi dengan baik • Kerak lebih tebal dari dasar laut 94 persen di bawah air Luas: 5 juta kilometer persegi SELANDIA BARU Samudra Pasifik Dalam makalah yang diterbitkan di jurnal Geological Society of America, GSA Today, para peneliti mengatakan bahwa Zealandia luasnya 5 juta kilometer persegi dan 94 persen berada di bawah air. Penulis makalah itu mengatakan bahwa benua ini memiliki tiga daratan utama: Pulau Utara dan Pulau Selatan Selandia Baru di selatan dan Kaledonia Baru di utara. Para ilmuwan, yang sebagian besar berasal dari badan penelitian resmi Selandia Baru GNS Science, mengatakan bahwa Zealandia pernah menjadi bagian dari superbenua Gondwana namun memisahkan diri sekitar 100 juta tahun lalu. "Nilai ilmiah mengklasifikasikan Zealandia sebagai benua jauh lebih dari sekadar nama tambahan dalam daftar," tulis mereka. "Bahwa benua bisa begitu terendam namun tidak terfragmentasi membuatnya [berguna] ... dalam mengeksplorasi penyatuan dan pemisahan kerak benua." Penulis utama Nick Mortimer mengatakan bahwa para ilmuwan telah mengumpulkan data untuk mengungkapkan keberadaan Zealandia selama lebih dari 20 tahun. Namun, usaha mereka menemui hambatan, karena sebagian besar Zealandia berada di bawah ombak. "Jika kita bisa mengeringkan lautan, akan terlihat jelas bagi semua orang bahwa kita memiliki rangkaian pegunungan dan benua besar nan tinggi," ungkapnya. Agence France-Presse ILUSTRASI FORUM Sumber: GSA Today 6 IAPD FORUM
K FILIPINA TIONGKOK MEMPERLAMBAT LONJAKAN NARKOBA Gugus tugas Komando Pasifik A.S. dalam program kontranarkoba, Joint Interagency Task Force West (JIATF West), menghadapi tugas menantang untuk menghentikan pengalihan bahan kimia prekursor untuk produksi narkoba terlarang. Hal ini dilakukan lewat mengoordinasikan kerja sama penegakan hukum dengan pertukaran informasi dan intelijen. Pada tahun fiskal 2015 saja, JIATF West memungkinkan upaya penegakan hukum yang menyebabkan pencegatan 76 metrik ton bahan kimia prekursor yang dikirim untuk produksi metamfetamin. Meskipun Indo-Asia-Pasifik merupakan lokasi asal bagi lebih dari 70 persen pelaku penyalahgunaan metamfetamin di dunia, masalah tersebut memengaruhi masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia. Tugas memasok bahan kimia ke industri farmasi dan manufaktur yang sah memberi kesempatan pada produk yang sama dialihkan untuk penggunaan ilegal. Sementara produsen dan pemasok memperoleh keuntungan finansial dari meningkatnya permintaan, pengalihan ilegal itu memicu meningkatnya epidemi metamfetamin. Perjalanan Bersejarah Kereta kargo pertama yang dioperasikan dari Inggris ke Tiongkok berangkat pada April 2017, membawa barang- barang seperti vitamin, produk bayi, dan obat-obatan ketika Inggris berusaha untuk menghidupkan kembali kredensial perdagangan globalnya. Laporan pada 18 Juli 2016 dari Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan A.S.-Tiongkok menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan penghasil dan pengekspor kimia terbesar di dunia - mengirimkan lebih dari sepertiga bahan kimia di dunia. Lebih dari 160.000 produsen yang dikenal memproduksi segala sesuatu mulai dari senyawa kimia paling sederhana hingga bahan farmasi aktif yang kompleks. Perjalanan sepanjang 12.000 kilometer dari Inggris timur ke Tiongkok timur memakan waktu 17 hari, sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan yang sama dengan menggunakan kapal. Kereta kargo pertama dari Tiongkok tiba di Inggris pada Januari 2017. Kereta merah cerah itu meninggalkan stasiun di Stanford-Le-Hope di Essex ke Barking di London timur, mengangkut puluhan kontainer. REUTERS Dari Barking, kereta itu melewati Terowongan Channel ke Prancis dan berlanjut ke Belgia, Jerman, Polandia, Belarus, Rusia, dan Kazakstan sebelum berakhir di Yiwu, Tiongkok. Inggris berusaha untuk meningkatkan hubungan dagangnya dengan negara-negara lain di dunia ketika pihaknya bersiap untuk meninggalkan Uni Eropa dalam dua tahun mendatang. "Jalur kereta api baru dengan Tiongkok merupakan dorongan lain bagi Inggris global, mengikuti rute perdagangan Jalur Sutra kuno untuk membawa produk- produk Inggris ke seluruh dunia," kata Greg Hands, menteri perdagangan Inggris. Dioperasikan oleh Yiwu Timex Industrial Investment, Diutamakannya keuntungan daripada keselamatan masyarakat layanan pengiriman barang dari Yiwu-London itu menjadikan London sebagai kota ke-15 di Eropa yang memiliki jalur kereta api langsung dengan Tiongkok setelah peresmian inisiatif One Belt, One Road (Satu Sabuk, Satu Jalan) pada tahun 2013 oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. telah menciptakan bahaya dalam rantai pasokan, sekaligus memicu aktivitas sindikat penjahat yang mengincar keuntungan besar dalam bisnis ini. Salah satu taktik yang umum digunakan oleh penjahat untuk menyamarkan pengalihan bahan kimia ini adalah dengan melabeli dokumen pengiriman secara tidak tepat - menciptakan lingkungan berbahaya di seluruh rantai pasokan, membuat semua orang mengalami risiko mulai dari supir truk, pekerja dermaga, hingga awak kapal di atas kapal peti kemas. "Ini adalah kereta ekspor pertama dan hanya permulaan dari layanan langsung reguler antara Inggris dan Tiongkok," kata Xubin Feng, chairman Yiwu Timex Industrial Investment Co. "Kami memiliki kepercayaan besar pada Inggris sebagai negara ekspor, dan jalur kereta api menyediakan alternatif yang sangat baik untuk memindahkan barang dalam jumlah besar pada jarak yang jauh dengan lebih cepat." Reuters Untuk menggagalkan teknik pengalihan, Tiongkok telah mulai bekerja dengan masyarakat internasional dalam membangun kelompok kerja, menciptakan sistem pelacakan narkoba, dan memperkuat regulasi prekursor. Namun, masalah itu terus berlanjut karena kurangnya penindakan, pemantauan, dan regulasi. JIATF West IAPD FORUM IAPD FORUM 7 7
IAPDF 8 8 PERKEMBANGAN TERORIS Petugas kepolisian Indonesia menjaga sebuah rumah menyusul penggerebekan di Bandung, Jawa Barat, pada Mei 2017. THE ASSOCIATED PRESS Undang-undang baru di Indonesia memungkinkan PEMENJARAAN KELOMPOK MILITAN YANG KEMBALI KE TANAH AIR REUTERS IAPD FORUM IAPD FORUM
I ndonesia menetapkan untuk mengizinkan pihak berwenang memenjarakan warganya hingga 15 tahun jika mereka kembali ke tanah air setelah bergabung dengan kelompok militan di luar negeri, demikian ungkap anggota DPR pada Juni 2017. Pengetatan undang-undang anti-terorisme di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu muncul seiring meningkatnya kekhawatiran mengenai penyebaran pengaruh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dan di tengah ketakutan bahwa ISIS menginginkan pijakan di Asia Tenggara karena kehilangan kawasan di Timur Tengah. "Undang-undang pidana baru itu mengadopsi prinsip universalitas, yang berarti bahwa di mana pun seorang warga negara Indonesia melakukan kejahatan, mereka dapat diproses secara hukum di Indonesia," kata anggota DPR Arsul Sani, yang merujuk pada terorisme. "Mereka bisa menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun," ungkapnya. Terdakwa militan menghadiri sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Indonesia pada Juni 2017. THE ASSOCIATED PRESS Perundang-undangan tersebut ditetapkan untuk disetujui pada tahun 2017, demikian ungkap anggota DPR itu. Lembaga penegak hukum telah lama mengeluhkan ketidakmampuan mereka untuk menangani orang-orang yang telah bepergian ke luar negeri untuk bergabung dengan ISIS dan kemudian kembali ke tanah air. Pihak berwenang meyakini ISIS memiliki ribuan simpatisan di Indonesia. Ratusan pria, wanita, dan anak-anak Indonesia diperkirakan telah melakukan perjalanan ke Suriah dalam beberapa tahun terakhir, dan pihak berwenang percaya bahwa sekitar 400 orang Indonesia telah bergabung dengan ISIS. Lusinan orang diyakini telah kembali ke Asia Tenggara. Kawasan itu, yang berpenduduk sekitar 600 juta jiwa, telah acap kali mengalami serangan militan selama bertahun-tahun sejak serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Khususnya, Filipina dan Indonesia telah mengalami serangan militan yang mengklaim setia kepada Al-Qaeda, dan baru-baru ini kepada ISIS. Pasukan pemerintah di Filipina yang berpenduduk mayoritas Kristen itu memerangi militan yang terhubung dengan ISIS di Mindanao, pulau di bagian selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim pada bulan Mei hingga Oktober 2017. Di Indonesia, serangan bom bunuh diri oleh militan yang terinspirasi ISIS di stasiun bus pada Mei 2017 menewaskan tiga petugas polisi. Pengetatan undang-undang keamanan di Indonesia merupakan bagian dari revisi yang didorong Presiden Joko Widodo untuk mengatasi bahaya baru tersebut. Perubahan itu akan memperluas definisi terorisme dan memberi kewenangan kepada polisi untuk menahan tersangka tanpa proses persidangan dalam jangka waktu yang lebih lama. Polisi juga akan diberdayakan untuk menangkap orang- orang atas ujaran kebencian atau menyebarkan konten radikal, dan juga mereka yang mengambil bagian dalam latihan paramiliter atau bergabung dengan kelompok terlarang. Kapolri Tito Karnavian mengatakan pada Juni 2017 bahwa keamanan telah diperketat pada bulan itu menjelang perayaan Idul Fitri yang menandai akhir ibadah puasa umat Muslim di bulan Ramadhan. Dia mengatakan 38 tersangka militan telah ditahan. Negara tetangga Malaysia dan Singapura sudah memiliki undang-undang keamanan internal kuat yang memungkinkan penahanan panjang tanpa proses pengadilan. Khawatir akan lonjakan kekerasan di Filipina selatan, Indonesia, Malaysia, dan Filipina meluncurkan patroli udara dan laut bersama pada pertengahan Juni 2017 untuk mencegah militan menyeberangi perbatasan di antara ketiga negara. IAPD FORUM IAPD FORUM 9 9
10 IAPD FORUM Pesawat tempur F-15K Korea Selatan menjatuhkan amunisi di atas Pilsung Range selama operasi, yang melibatkan pesawat tempur siluman F-35B dan pesawat pengebom B-1B Lancer A.S. ANGKATAN UDARA KOREA SELATAN
Perilaku Tak TERDUGA Pasukan gabungan menganggap pertempuran multi- ranah sebagai kunci kesuksesan masa depan STAF FORUM Perkembangan global teknologi militer canggih telah mengikis keunggulan yang dimiliki selama puluhan tahun oleh A.S. dan mitra militernya hingga taraf tertentu, sehingga memungkinkan musuh untuk mengancam penggunaan ranah udara, laut, darat, ruang angkasa, dan ruang siber. Akan tetapi, para komandan A.S. dan sekutu serta mitra mereka di kawasan Indo-Asia-Pasifik membayangkan medan perang yang berbeda. Ini adalah medan perang tanpa fragmentasi satu sama lain, medan perang ketika angkatan laut melindungi pasukan darat dan angkatan darat menenggelamkan kapal. Ini adalah konsep medan perang yang melibatkan setiap ranah operasi - berpotensi semuanya sekaligus. bekerja di "lingkungan kompleks tempat pasukan bersama dan gabungan kita beroperasi dalam ranah satu sama lain." GAMBARAN UMUM PERTEMPURAN MULTI-RANAH Sasaran pertempuran multi-ranah adalah untuk memungkinkan angkatan bersenjata mengintegrasikan kemampuan di seluruh ranah udara, laut, darat, ruang angkasa, dan ruang siber secara lebih efektif untuk menangkal dan jika perlu mengalahkan musuh potensial yang berkemampuan tinggi. Musuh memberikan ancaman yang tidak konvensional - ancaman dari ruang siber, peperangan elektronik, dan bahkan drone dan bom rakitan. Akan tetapi jika fragmentasi teknologi dan struktur Nama untuk lompatan teknologi dan filosofi ke dalam peperangan abad ke-21 ini disebut pertempuran multi- ranah, dan para komandan menganggap peningkatan kelincahan ini sebagai kunci kesuksesan di lingkungan yang kompleks. "Saya ingin melihat pasukan darat Angkatan Darat menenggelamkan kapal, menembak jatuh rudal, dan menembak jatuh pesawat terbang yang menembakkan rudal itu," kata Laksamana Angkatan Laut A.S. Harry B. Harris, Jr., komandan Komando Pasukan Amerika Serikat di Pasifik (USPACOM). "Berbagai komponen harus meningkatkan kelincahan dan memberikan dukungan kepada satu sama lain di seluruh ranah peperangan." Harris, yang memberikan komentar itu selama Land Forces of the Pacific Symposium and Exposition (LANPAC) yang diselenggarakan Asosiasi Institut Perang Darat Angkatan Darat A.S. pada Mei 2017, mengatakan bahwa A.S., sekutu, dan mitranya dan bahkan masing- masing komponen angkatan bersenjata harus lebih nyaman komando militer yang berbeda dilenyapkan, A.S. dan mitranya dapat memperoleh kembali keunggulannya, demikian ungkap Harris. Banyak sistem teknologi untuk angkatan bersenjata tertentu menghadirkan tantangan untuk melakukannya. Sistem itu sering kali tidak berkomunikasi satu sama lain, yang menghambat kemampuan komandan untuk mengirimkan artileri ke sasaran secara tepat waktu. A.S. dan mitranya harus membuat "komunikasi membingungkan dari sensor dan penembak kita untuk berkomunikasi satu sama lain," kata Harris. "Idealnya, kita akan sampai pada titik ketika kita akan melihat pasukan gabungan sebagai jaringan sensor dan penembak, yang memungkinkan kemampuan terbaik dari setiap matra angkatan bersenjata untuk memberikan tembakan lintas-ranah." Itu berarti A.S. dapat mendeteksi ancaman dan Jepang dapat menghilangkannya, atau sensor Australia dapat mendeteksi rudal dan menyampaikan informasinya ke Korea Selatan. IAPD FORUM 11
12 Laksamana Angkatan Laut A.S. Harry B. Harris, Jr., komandan Komando Pasifik A.S., mengatakan bahwa Amerika Serikat akan secara intensif memfokuskan pelatihan militernya pada pertempuran multi-ranah untuk lebih mempersiapkan pasukan dalam menghadapi ancaman modern. REUTERS Untuk menguji konsep tersebut, Angkatan Darat A.S. di Pasifik (USARPAC) akan mulai menguji kemampuan multi-ranah ini dengan mitra-mitranya di kawasan Indo- Asia-Pasifik dalam Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC) pada tahun 2018. RIMPAC adalah latihan perang maritim internasional terbesar di dunia dan diadakan dua tahun sekali di lepas pantai Honolulu, Hawaii. Pada 2016, 26 negara, lebih dari 40 kapal laut dan kapal selam, 200 pesawat terbang, dan 25.000 personel berpartisipasi. Pada tahun 2018, untuk menguji konsep pertempuran multi-ranah, pasukan Angkatan Darat A.S. akan menembakkan rudal serbu angkatan laut dari pantai untuk menenggelamkan kapal, demikian kata Harris, menambahkan bahwa "sekutu Jepang kami juga akan menembakkan rudal berbasis pantai" untuk menaklukkan ancaman di laut. Jenderal Toshiya Okabe, yang saat itu menjabat kepala staf Pasukan Bela Diri Darat Jepang, mengatakan bahwa dia menantikan waktu ketika Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara tetangga lainnya di Indo- Asia-Pasifik menerapkan konsep pertempuran multi- ranah. Interoperabilitas yang diberikannya, demikian ungkapnya, sangat penting untuk melawan musuh potensial seperti Korea Utara, yang terus menentang sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan uji coba rudal dan senjata nuklirnya. Pertempuran multi-ranah "harusnya sangat efektif terhadap Korea Utara," kata Okabe selama LANPAC 2017. Dia juga menunjukkan bahwa kerja sama trilateral dan integrasi pertempuran multi-ranah yang melibatkan Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat akan penting untuk menangkal rezim Korea Utara yang tertutup dan bombastis. Okabe berjanji untuk menjalin kerja sama keamanan dengan negara-negara tetangga Jepang dan juga Amerika Serikat. "Kami akan menjalin kerja sama keamanan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan negara-negara lain di kawasan ini," kata Okabe. Salah satu kunci untuk membuat kemitraan tersebut sukses adalah mengurangi prediktabilitas operasi militer, demikian ungkap Jenderal David G. Perkins, komandan Komando Pelatihan dan Doktrin A.S. Jika masalah muncul di sebuah ranah - misalnya, kapal yang tidak bersahabat menimbulkan ancaman bagi pasukan A.S. - secara historis, Angkatan Laut A.S. akan diminta untuk menghadapinya. "Kami cenderung memberikan tugas itu kepada orang-orang yang menguasainya," kata Perkins. Akan tetapi, masalah yang muncul adalah bahwa "jika Anda hanya mengatasinya dengan ranah itu, musuh mengetahuinya." KEUNTUNGAN INTI Salah satu keuntungan utama dari penyempurnaan pertempuran multi-ranah adalah hadirnya kepemimpinan militer dengan berbagai pilihan untuk menyelesaikan berbagai ancaman. Pertempuran multi-ranah mengintegrasikan kemampuan angkatan bersenjata yang berbeda dan bahkan militer dari negara lain untuk mengalahkan IAPD FORUM
kemampuan saat ini SATELIT A.S. RUDAL BALISTIK MUSUH DRONE INTAI A.S. HELIKOPTER SERBU A.S. PERAHU PATROLI MUSUH PERTAHANAN UDARA JARAK JAUH ARTILERI PESAWAT AMFIBI MUSUH MARKAS BESAR KOMANDO MISI GABUNGAN pertempuran multi-ranah PESAWAT TERBANG A.S. RUDAL BALISTIK MUSUH SATELIT A.S. SATELIT MUSUH HELIKOPTER SERBU A.S. PESAWAT MUSUH PESAWAT MUSUH DRONE MUSUH DRONE INTAI A.S. PERTAHANAN UDARA MUSUH PERTAHANAN UDARA JARAK JAUH PERANG ELEKTRONIK PERTAHANAN UDARA JARAK DEKAT PELUNCUR RUDAL BALISTIK MUSUH PERTAHANAN UDARA ARGIS RADAR PERTAHANAN UDARA MEMBERIKAN ISYARAT KEPADA KAPAL ANGKATAN LAUT ARTILERI DENGAN PROYEKTIL KENDALI KECEPATAN SANGAT TINGGI MARKAS BESAR KOMANDO MISI GABUNGAN PERTAHANAN UDARA JARAK JAUH KAPAL PERANG MUSUH keteranGan KINETIS PENGGANGGUAN KOMUNIKASI Perkembangan teknologi canggih telah mengikis keunggulan A.S. dan mitranya, yang memungkinkan musuh untuk mengancam penggunaan ranah udara, laut, darat, ruang angkasa, dan siber. Pertempuran multi-ranah, yang memecah fragmentasi satu sama lain dan memungkinkan angkatan bersenjata beroperasi di luar lingkungan konvensional mereka, menambahkan lapisan ketidakpastian dan efisiensi yang diperlukan untuk peperangan abad ke-21. ILUSTRASI FORUM Sumber: Angkatan Darat A.S. IAPD FORUM 13
14 musuh potensial atau negara yang membangkang, demikian ungkap komandan A.S. rencana pertempuran yang lebih canggih, demikian tulis Jenderal Robert B. Brown, panglima Angkatan Darat A.S. di Pasifik (USARPAC), dalam artikel mengenai pertempuran multi-ranah. Perkins mengatakan bahwa tidak semua pihak harus menyediakan keterampilan dari semua ranah atau berinvestasi secara finansial seperti yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang lebih besar. Misalnya, satu negara mungkin memiliki Angkatan Darat kecil tapi keterampilan siber yang superior, yang dapat digunakan untuk memungkinkan pasukan gabungan mengganggu komunikasi militer atau navigasi musuh. Kawasan ini berisi 36 negara, lebih dari setengah populasi dunia, tiga dari ekonomi terbesar di dunia dan tujuh dari militer terbesar. Pergeseran teknologi dramatis terjadi dengan drone, pembelajaran robot, kecerdasan buatan, dan data besar (big data), yang memperluas persaingan militer antarpesaing, demikian ungkap Brown. Banyak alat bantu teknologi baru ini bergantung pada penggunaan konektivitas digital, sehingga membuat pertahanan siber sangat penting. "IDEALNYA, KITA AKAN Salah satu contoh hipotetis adalah sebuah negara yang dapat mempertahankan perairan teritorialnya, demikian tambahnya, namun tidak memiliki Angkatan Laut "air biru" untuk memproyeksikan kekuatan ke luar negeri. Mungkin, kontribusi negara itu bisa jadi apa yang oleh militer disebut anti-akses/penolakan daerah (anti-access/area denial - A2AD). Negara itu dapat mempertahankan perairan teritorialnya sendiri sementara setuju untuk membiarkan A.S. menempatkan alutsista militer di lokasi geografis yang penting secara militer untuk memproyeksikan kekuatan. SAMPAI PADA TITIK KETIKA KITA AKAN MELIHAT PASUKAN GABUNGAN SEBAGAI JARINGAN SENSOR DAN PENEMBAK, YANG MEMUNGKINKAN KEMAMPUAN TERBAIK DARI SETIAP MATRA ANGKATAN BERSENJATA UNTUK MEMBERIKAN TEMBAKAN LINTAS-RANAH. Dia mengatakan bahwa mengingat kawasan ini menghadapi tantangan keamanan yang meningkat, maka kebutuhan untuk pertempuran multi-ranah jelas terlihat. Kawasan ini bergumul dengan beberapa tantangan paling sulit di dunia. Korea Utara mencemooh sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan teknologi rudalnya yang kian mumpuni. Tiongkok menantang norma-norma internasional dengan melakukan militerisasi Laut Cina Selatan, dan Rusia aktif di kawasan itu dengan postur militer yang semakin provokatif, demikian ujarnya. Laksamana Angkatan Laut A.S. Harry Harris, komandan Komando Pasifik A.S. " "Anda tidak perlu melakukan semuanya," kata Perkins. A2AD adalah strategi yang terutama menggunakan rudal jelajah, balistik, dan permukaan-ke-udara yang dibawa di atas kapal atau diluncurkan dari darat untuk mengimbangi kemampuan lawan. Rudal itu digunakan untuk menyerang kapal, pesawat terbang, dan lokasi darat penting musuh. Kemajuan yang dimiliki musuh potensial di seluruh dunia di arena ini, sebagian, mengharuskan langkah menuju pertempuran multi-ranah dan rencana perang yang kurang dapat diprediksi, demikian kata komandan A.S. "Ancaman paling berbahaya di Indo-Asia-Pasifik berasal dari aktor regional yang memiliki persenjataan nuklir dan niat untuk merongrong tatanan internasional," tulis Brown. "Kemampuan penolakan yang canggih dan pasukan yang kekuatannya tidak sekuat militer yang dikelola oleh negara namun didukung oleh militer besar dengan saluran komunikasi interior menciptakan bahaya munculnya fakta yang tidak dapat diubah." KONTEKS REGIONAL Perekonomian, militer, dan ketegangan yang berkembang pesat di Indo-Asia-Pasifik mengharuskan langkah menuju MENGAMBIL RISIKO Memerangi musuh yang tak terduga membutuhkan perubahan budaya. Penerapan konsep pertempuran multi-ranah di IAPD FORUM
Jenderal Toshiya Okabe, mantan kepala staf Pasukan Bela Diri Darat Jepang, menjanjikan kerja sama keamanan dengan negara-negara tetangganya dan sekutu-sekutunya dan mengatakan bahwa dia merasa antusias dengan prospek negara-negara di kawasan itu menerapkan pertempuran multi-ranah. SERSAN DUA DEBRALEE BEST/ANGKATAN DARAT A.S. Angkatan Laut, Angkatan Darat, Korps Marinir, dan Angkatan Udara memerlukan pelatihan intensif dan perubahan budaya dari tingkat tertinggi militer, ungkap Harris. Pemutakhiran teknologi harus dilakukan agar sistem deteksi ancaman dan persenjataan dapat saling berkomunikasi satu sama lain - baik di antara angkatan bersenjata A.S. dan secara potensial dengan negara- negara mitra. "Pasukan gabungan harus memiliki solusi yang lebih cepat, jangkauan lebih panjang, lebih akurat, lebih mematikan, dan yang penting, hemat biaya dan mempertimbangkan sumber daya yang ada," kata Harris. "Bukan solusi sempurna yang harganya selangit." Berbicara tentang perubahan budaya yang akan kapal, melumpuhkan satelit, menembak jatuh rudal, menolak kekuatan komando dan kontrol musuh, dan membatasi gerakan maritim. Untuk mendukung sasaran tersebut, Pasukan Gabungan harus sepenuhnya mengintegrasikan sensor dan sistem persenjataan mereka lebih dari sebelumnya. Secara kolektif, kita harus menjadi sensor agnostik dan penembak agnostik." Perkins mengatakan bahwa pelatihan bersama dan pendidikan militer profesional akan menjadi kunci dalam menggerakkan interoperabilitas ini di antara angkatan bersenjata dan di antara militer yang bersahabat. "Saat Anda berlatih bersama, Anda mengatasi masalah," kata Perkins. "Selain itu, Anda menjalin hubungan." Ketika membahas sifat militer masa depan yang lebih dibutuhkan di lingkungan tempat dinas militer mengoperasikan anggaran dan sistem teknologinya mereka sendiri, Harris mengatakan: "Saya melihat budaya kita yang menghindari risiko dan menggelengkan kepala saya." Dia mengatakan bahwa mengubah budaya itu menuntut usaha yang berkelanjutan. "Kita harus memasukkan konsep ini ke dalam cara kita berlatih sepanjang tahun," kata Harris. "Kita semua tahu bahwa pertarungan esok dimenangkan selama latihan hari ini." Angkatan Darat, dalam deskripsi pertempuran multi-ranahnya, mengakui diperlukannya perubahan budaya dan teknologi. "Laksamana Harris telah meminta Angkatan Darat untuk menenggelamkan gesit dan mampu beroperasi dengan dinas lain, Harris menyamakannya dengan perusahaan berbagi tumpangan seperti Uber dan Lyft, yang menyediakan aplikasi yang merinci layanan tertentu. "Alih-alih berbagi tumpangan," kata Harris, "saya lebih suka dengan berbagi target." Dia menambahkan bahwa dengan musuh yang lebih canggih, taruhannya tinggi. "Negara kita harus mempertahankan kekuatan tempur yang kredibel bersama dengan sekutu dan mitra yang berpikiran sama untuk mempertahankan akses tanpa hambatan ke semua kepentingan bersama global," kata Harris. "Kebebasan, keadilan, dan tatanan internasional berbasis aturan berada dalam keseimbangan." o IAPD FORUM 15
16 MENYIMPULKAN KEBIJAKAN RUSIA TERHADAP LAUT CINA SELATAN BAGI RUSIA, MASALAH LAUT CINA SELATAN MERUPAKAN TEMPAT DUA TINGKAT KEBIJAKANNYA BERSINGGUNGAN DR. ALEXANDER KOROLEV Kebijakan Rusia mengenai sengketa Laut Cina Selatan (LCS) lebih kompleks daripada yang terlihat. Posisi resmi Moskow menampilkan Rusia sebagai aktor ekstraregional yang tidak memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, Rusia "tidak pernah menjadi peserta sengketa Laut Cina Selatan" dan menganggapnya "masalah prinsip untuk tidak berpihak kepada pihak mana pun." Namun, di balik penampilan ketidakterlibatan formal adalah pengembangan militer Rusia di kawasan Indo-Asia-Pasifik dan kesepakatan persenjataan dan energi bernilai miliaran dolar dengan negara-negara penggugat lainnya. Faktor-faktor ini mengungkapkan bahwa walaupun Moskow mungkin tidak memiliki klaim teritorial langsung di LCS, namun memiliki sasaran, kepentingan, dan tindakan strategis yang memiliki kaitan langsung dengan perkembangan sengketa LCS. Seperempat program modernisasi militer besar- besaran Rusia sampai tahun 2020 ditujukan untuk armada Pasifik, yang bermarkas besar di Vladivostok, agar lebih siap untuk operasi jangka panjang di laut jauh. Kerja sama militer Rusia dengan Tiongkok telah berkembang sampai-sampai Presiden Vladimir Putin IAPD FORUM
menyebut Tiongkok sebagai "mitra alami dan sekutu alami" Rusia. Latihan angkatan laut gabungan terbaru kedua negara - Joint Sea 2016 - dilakukan di LCS dan menjadi latihan pertama yang melibatkan Tiongkok dan negara kedua di laut yang disengketakan setelah keputusan pengadilan yang berbasis di Den Haag mengenai klaim teritorial sembilan garis putus-putus Tiongkok. Namun, hubungan Rusia dengan Vietnam menunjukkan tren kenaikan yang sama: Hubungan Rusia-Vietnam telah ditingkatkan menjadi "kemitraan strategis komprehensif" yang sebanding dengan hubungan Rusia-Tiongkok. Rusia dan Vietnam Kapal perang Rusia berlayar melewati artileri anti-rudal yang meledak saat latihan untuk parade Hari Angkatan Laut di pelabuhan Vladivostok, sebelah timur Rusia, pada tahun 2016. REUTERS sedang mengembangkan proyek gas bersama di LCS, dan Moskow juga mencoba untuk kembali ke pangkalan angkatan laut Cam Ranh dan menjual sistem persenjataan canggih kepada Hanoi yang meningkatkan kemampuan pertahanan Vietnam. Oleh karena itu, perilaku aktual Moskow hampir tidak sesuai dengan netralitas pernyataan resminya. Pengayaan simultan kerja sama militer dengan Beijing dan Hanoi - dua negara penggugat utama di LCS - membuat niat Rusia sulit untuk ditafsirkan dan memerlukan kerangka kerja lebih holistis yang merangkum berbagai tingkat kepentingan kebijakan luar negeri Rusia. Kekuatan besar memainkan permainan kebijakan luar negeri IAPD FORUM 17
18 multitingkat yang mungkin tumpang tindih di area tertentu. Bagi Rusia, masalah LCS adalah tempat dua tingkat kebijakannya - penyeimbangan anti-hegemonik sistemik dan perlindungan nilai regional non-sistemik - bersinggungan. Tingkat pertama - penyeimbangan sistemik - didorong oleh distribusi kekuatan global dan persepsi ancaman utama. Sebagai penyeimbang sistemik, Rusia menantang unipolaritas yang dipimpin A.S. dalam banyak hal, sebagaimana dibuktikan oleh kebijakannya di Georgia, Ukraina, dan Suriah. Dorongan untuk menyeimbangkan pemimpin sistem (Amerika Serikat) membuat Rusia mencari penyelarasan dengan Tiongkok, yang, seperti Rusia, juga menentang dominasi unipolar Amerika Serikat. Dengan demikian, penilaian ancaman eksternal Rusia dan Tiongkok bertepatan karena kedua negara itu menganggap kebijakan A.S. sebagai ancaman. Tekanan yang berasal dari sistem internasional yang dipimpin A.S. dan insentif yang dihasilkan untuk menolaknya menghasilkan landasan kuat yang mendorong Rusia dan Tiongkok secara bersama-sama. Dari perspektif ini, LCS bagi Rusia adalah bagian dari permainan global lebih besar yang menentukan bahwa Rusia tidak melawan kepentingan Tiongkok, namun memberikan dukungan secara diam-diam. Tingkat kedua - perlindungan nilai regional - dimotivasi oleh pertimbangan domestik dan regional dan terwujud dalam kombinasi kebijakan yang bertujuan untuk mendiversifikasikan hubungan regional Rusia dan mencegah potensi ketidakstabilan yang dapat memengaruhi kepentingan ekonomi Rusia di Indo- Asia-Pasifik. Kebijakan ini juga mengarahkan keinginan komersial Moskow untuk mendapatkan keuntungan dari kesepakatan energi, infrastruktur, dan persenjataan. Lewat memperkuat hubungan dengan Hanoi, termasuk ekspor persenjataan, kerja sama teknik militer, dan proyek energi bersama, Moskow menciptakan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang lebih seimbang di seputar LCS dan sekaligus mendiversifikasikan portofolio mitra Asianya, dengan Vietnam yang juga berfungsi sebagai pembuka jalan untuk komunitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ini menjelaskan mengapa Rusia, meskipun tidak menentang kebijakan Tiongkok, juga tampak bersimpati terhadap kekhawatiran Vietnam di LCS. Persinggungan kedua tingkat itu menciptakan ambiguitas intrinsik kebijakan LCS Rusia. Implikasi utama dari "permainan dua tingkat" ini adalah bahwa sifat sengketa LCS bagi Rusia - - serta respons kebijakan Rusia - merupakan variabel dan bukan konstanta. Semakin sengketa LCS menyimpang dari isu kedaulatan regional ke ranah konfrontasi Tiongkok-A.S., perilaku Rusia di kawasan ini lebih cenderung mengusung fitur penyeimbang anti-unipolar. Sebaliknya, semakin sedikit Amerika Serikat terlibat, semakin banyak kebijakan Rusia di kawasan ini menjauh dari penyeimbangan tingkat sistem dan semakin besar IAPD FORUM kemungkinannya untuk membawa fitur perlindungan nilai regional. Sejauh ini, dua lapis kebijakan Rusia di LCS telah berjalan dengan baik tanpa saling bertentangan: Vietnam mendapat keuntungan dari kerja sama dengan Rusia bukan hanya karena kerja sama semacam itu sungguh membawa manfaat, tetapi juga karena mengingat kedekatan hubungan Tiongkok-Rusia, kerja sama itu menyediakan gerbang tambahan untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok, yang membawa arti penting bagi Hanoi. Selain itu, Hanoi memiliki pengalaman panjang menggunakan peralatan militer dan persenjataan Rusia. Kebijakan Rusia juga sesuai dengan perhitungan strategis Beijing. Meskipun kemitraan strategis Rusia-Vietnam dengan komponen
Kapal-kapal militer dan kapal selam Rusia ditambatkan di Sungai Neva selama Hari Angkatan Laut di St. Petersburg, Rusia. THE ASSOCIATED PRESS militernya yang kuat mungkin terlihat anti-Tiongkok, kenyataannya kemitraan itu sejalan dengan kepentingan Beijing karena hal itu membantu mencegah konsolidasi aliansi Hanoi-Washington. Rusia, dengan melibatkan Tiongkok dan Vietnam, mewujudkan sasaran regional dan globalnya. Rusia meningkatkan kepentingannya dalam penyeimbangan kekuatan di Indo-Asia-Pasifik, memperlambat tercapainya kesepakatan antara A.S.-Vietnam, dan membentuk sengketa LCS sehingga ada lebih banyak ruang untuk negosiasi multilateral. Bagi Rusia, mempertahankan status quo, betapa pun tidak sempurnanya hal itu, lebih baik daripada menghadapi kemenangan satu pihak atas pihak lainnya. o Meskipun merasa tidak senang dengan transfer persenjataan Rusia ke Vietnam, Beijing mengakui bahwa penolakan atau penghentian transfer tersebut akan mengakibatkan Hanoi beralih dari kebijakan diversifikasi kontak militernya saat ini ke keberpihakan lebih kuat pada Washington. Pergeseran ini akan mengetatkan lingkar pengepungan yang dipimpin A.S. di sekitar Tiongkok. Oleh karena itu, terlepas dari perlawanan tegas terhadap internasionalisasi perselisihan LCS, Beijing menerima keterlibatan lebih besar Rusia serta kerja sama militer Rusia-Vietnam. East-West Center pada awalnya menerbitkan analisis ini, berjudul "Dua Tingkat Kebijakan Rusia terhadap Laut Cina Selatan (The Two Levels of Russia's South China Sea Policies)," dalam Asia Pacific Bulletin edisi Maret 2017. Pandangan yang diungkapkan dalam Asia Pacific Bulletin merupakan pandangan penulis dan tidak mencerminkan kebijakan atau posisi East-West Center atau organisasi tempat penulis terafiliasi. Artikel ini telah mendapatkan izin untuk dicetak ulang dan diedit supaya sesuai dengan format FORUM. IAPD FORUM 19
20 IAPD FORUM APA YANG TERBARING Penyebaran kapal selam telah mengantarkan era keamanan baru di Indo-Asia-Pasifik STAF FORUM I L U S T R A S F O R U M
S epertinya tidak ada hentinya perlombaan persenjataan yang sedang berlangsung di Indo-Asia-Pasifik dan pergeseran keseimbangan nuklir di kawasan ini. Dengan peluncuran rudal nuklir jarak jauh pada April 2016 dari INS Arihant, kapal selam nuklir pertama India yang membawa rudal balistik, India bergabung dengan Tiongkok yang berhasil mengerahkan kapal selam yang memiliki kemampuan membawa senjata nuklir ke laut. Sementara itu, Korea Utara dan Pakistan berupaya untuk menempatkan senjata nuklir di atas kapal selam listrik diesel, demikian ungkap para ahli. Proliferasi senjata nuklir berbasis laut di Indo-Asia- Pasifik menyajikan peluang dan tantangan baru seiring berlanjutnya perlombaan persenjataan secara keseluruhan di kawasan itu. Platform nuklir pembawa rudal balistik baru ini memiliki potensi untuk menangkal perang besar di Indo- Asia-Pasifik. Namun, platform ini juga bisa memperburuk ketegangan, mempercepat perlombaan persenjataan, mengubah strategi penangkalan nuklir konvensional, dan menyebabkan konflik jika tidak dikelola dengan baik, demikian yang diperingatkan oleh para ahli. Modernisasi militer Tiongkok selama dua dekade terakhir, ditambah dengan sikap agresifnya terhadap rangkaian pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan dan sekitarnya, telah mendorong perlombaan tersebut. Negara-negara berkembang berusaha mendapatkan kapal selam generasi mendatang, beberapa dengan kemampuan nuklir, dan negara-negara yang saat ini memiliki senjata nuklir, termasuk A.S. dan Rusia, berusaha untuk memodernisasi persenjataan mereka. "Penangkalan nuklir tidak terjadi dalam kondisi vakum. Pengerahan senjata nuklir ke laut oleh India dan Tiongkok akan menyebabkan kekuatan lain di kawasan ini, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, untuk mengubah atau meningkatkan kemampuan maritim konvensional mereka," demikian menurut temuan dari laporan Lowy Institute for International Policy baru-baru ini. "Dengan demikian, program nuklir maritim Tiongkok dan India memiliki arti penting pada skala regional dan global, mengingat hal itu dapat memengaruhi keseimbangan strategis nuklir dan konvensional di antara kekuatan utama," demikian tulis Brendon Thomas-Noone dan Rory Medcalf dalam laporan yang diterbitkan oleh kelompok cendekiawan yang berbasis di Australia itu dan berjudul "Kapal Selam Bersenjata Nuklir di Indo-Asia-Pasifik: Stabilisator atau Ancaman? (Nuclear-Armed Submarines in the Indo- Pacific Asia: Stabiliser or Menace?" Tiongkok, India, Rusia, dan A.S. berencana untuk meningkatkan secara signifikan kapal selam serbu bersenjata nuklir pada tahun 2030. Sementara itu, Australia, Bangladesh, Indonesia, Jepang, Malaysia, Korea Utara, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Vietnam semuanya berencana untuk berinvestasi dalam menambah kapal selam serbu bertenaga diesel ke armada mereka selama dekade mendatang, demikian menurut berbagai laporan media. "Kapal selam pada dasarnya merupakan platform siluman - kapal selam jelas memberi kita keuntungan asimetris," kata Laksamana Harry B. Harris, Jr., komandan Komando Pasukan Amerika Serikat di Pasifik (USPACOM) dalam kesaksian pada Februari 2016 di depan komite Kongres A.S. dalam upaya untuk mengumpulkan pendanaan untuk membuat lebih banyak kapal selam guna melawan pasukan angkatan laut Tiongkok. "Asimetri kita dalam hal peperangan karena kapal selam sangat penting. Dalam pengertian memodernisasi, kita perlu mempertahankan keunggulan asimetris itu." "Semua pemain mengubah strategi mereka dalam hal penangkalan dan masalah pertahanan rudal," ungkap Miles Pomper, peneliti senior di James Martin Center for Nonproliferation Studies, Middlebury Institute of International Studies, Monterey kepada FORUM. Misalnya, Tiongkok dan India dilaporkan memikirkan kembali kebijakan "tidak menggunakan terlebih dulu" mereka. Sementara itu, India dan A.S. mulai berbagi informasi tentang kapal selam Tiongkok di kawasan Samudra Hindia, demikian yang dikonfirmasi Laksamana Harris pada Januari 2017. "India seharusnya peduli dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan ini," kata Harris, komandan USPACOM, demikian menurut surat kabar The Indian Express. Ketika jumlah dan kecanggihan kapal selam - "terutama kapal selam yang mampu membawa senjata nuklir atau melacak dan membunuh kapal selam lainnya - meningkat, ada sedikit bahaya namun makin berkembang mengenai eskalasi yang tidak diharapkan atau tidak disengaja," tulis Diana Wueger, dosen penelitian paruh waktu di Naval Postgraduate School, pada jurnal urusan keamanan global The Washington Quarterly edisi musim gugur 2016. "Meskipun SSBN (kapal selam nuklir IAPD FORUM 21
22 pembawa rudal balistik) mungkin menawarkan beberapa stabilitas tambahan di tingkat strategis atau nuklir, SSBN dapat memperburuk perlombaan persenjataan maritim konvensional yang dapat menyebabkan krisis dengan efek strategis," tulisnya dalam artikelnya yang berjudul "Kapal Selam Bersenjata Nuklir India: Penangkalan atau Bahaya? (India's Nuclear-Armed Submarines: Deterrence or Danger?" "Karena kekuatan yang berbeda ini menempuh jalan ini, terlihat jelas bahwa ruang maritim Indo-Pasifik akan memiliki dimensi nuklir tambahan yang dapat berinteraksi dengan pasukan militer konvensional dengan cara yang tidak terduga dan berbahaya," demikian ungkap penulis di Lowy Institute itu. "Kemungkinan Pakistan atau Korea Utara juga mengerahkan kapal-kapal mereka ke laut menambah dimensi baru dan tidak dapat diprediksi terhadap keamanan regional." Mengingat bahwa proliferasi kapal selam bersenjata nuklir tampaknya tak terbendung, komando dan kontrol, pelatihan, doktrin, dan sistem komunikasi yang matang, serta beberapa mekanisme lainnya, akan diperlukan untuk membantu memastikan pengerahan kapal selam itu menghasilkan era stabilitas baru, demikian yang dikatakan para ahli. Selain itu, mereka mengatakan bahwa tercapainya keadaan stabil ini mungkin memakan waktu puluhan tahun. Riwayat penangkalan Pada pertengahan tahun 1950-an, reaktor nuklir angkatan laut memungkinkan kapal selam untuk tetap berada di dalam air dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Kapal selam juga memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melakukan perang anti-kapal selam dan anti-permukaan dan menyediakan intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Armada SSBN memberikan kemampuan serangan kedua dalam menghadapi serangan nuklir. Artinya, jika serangan pertama menghancurkan persenjataan berbasis darat suatu negara, sistem berbasis laut masih bisa menyerang. SSBN dianggap sebagai kaki ketiga dari tiga serangkai nuklir strategis setelah rudal balistik nuklir antarbenua dan pesawat pengebom jarak jauh. Pada intinya, SSBN menyediakan jaminan kehancuran satu sama lain, kunci bagi penangkalan dalam hubungan A.S.- Soviet. Mengingat keberhasilan SSBN untuk mencegah perang nuklir antara A.S. dan Uni Soviet selama hampir 70 tahun, negara-negara secara historis memandangnya sebagai kekuatan yang menstabilkan. "Gagasan bahwa senjata nuklir berbasis kapal selam menstabilkan tetap menjadi asumsi utama strategi nuklir," ungkap Wueger. Pada tahun 2009, India mengumumkan peluncuran platform nuklir berbasis laut, INS Arihant, dengan anggapan bahwa, "kapal selam nuklir mampu beroperasi setiap hari di sepanjang tahun. Kapal selam rudal balistik menyelamatkan negara-negara pada hari yang menentukan itu, ketika pemimpin politik musuh melihat IAPD FORUM SLBM [rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam] kami dan bersiap untuk menyerang," tulis Laksamana Muda India Raja Menon, seorang ahli kapal selam India, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2009, Just One Shark in the Deep Blue Ocean. India mengembangkan posisi ini dalam dokumen strategi maritim 2015-nya, "Mempertahankan Laut yang Aman: Strategi Keamanan Maritim India," yang memberi penjelasan terhadap upaya India untuk memperoleh kapal selam bersenjata nuklir: "Pengalaman Perang Dingin telah menunjukkan bahwa pengurangan serangan pertama dan peningkatan komponen serangan kedua (pembalasan) sangat menstabilkan dan memperkuat penangkalan." Keberhasilan peluncuran rudal nuklirnya pada tahun 2016 itu membuat India bergabung dengan Tiongkok, Rusia, dan A.S. sebagai negara yang memiliki tiga serangkai nuklir strategis. Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT), yang mulai berlaku pada tahun 1970 dan masih diikuti oleh lebih dari 190 negara, hanya mengakui Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan A.S. sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Akan tetapi, India dan Pakistan bersama dengan Israel dan Sudan Selatan, tidak pernah menerima NPT. Korea Utara menarik diri dari perjanjian itu pada tahun 2003 setelah terbukti tidak mematuhinya. Meskipun banyak pelajaran dapat dipetik dari era Perang Dingin, semakin banyak pakar menentang apakah strategi penangkalan yang berhasil digunakan pada abad ke-20 akan berlaku di Indo-Asia-Pasifik yang berubah dengan cepat pada abad ini. Selain itu, mereka bertanya-tanya apakah negara-negara dalam perencanaan penangkalan mereka telah gagal untuk sepenuhnya menimbang gagasan bahwa senjata nuklir berbasis laut dapat menimbulkan ketidakstabilan. Sebagai permulaan, pengembangan kemampuan seperti perang anti-kapal selam dan teknologi pertahanan rudal balistik juga akan dipertimbangkan dalam evolusi strategi penangkalan. Misalnya, teknologi yang memungkinkan kapal selam untuk lebih mudah terdeteksi dapat mengubah perhitungan di medan perang, mengingat kapal selam bersenjata nuklir mungkin jauh lebih rentan daripada selama Perang Dingin. Teknologi anti kapal selam yang canggih mungkin mampu mendeteksi mesin kapal selam yang paling senyap dan karakteristik akustik yang paling kecil. Bagaimana negara-negara mengadaptasi strategi konvensional juga akan memperumit masalah. Pada abad ini, musuh, misalnya, dapat memutuskan untuk berusaha melumpuhkan kemampuan serangan kedua negara lain dengan cara konvensional alih-alih mengasumsikan kerentanan bersama. "India kemungkinan akan mengalami situasi seperti itu saat Pakistan dan Tiongkok membangun armada kapal selam serbu mereka," demikian menurut Wueger. Tiongkok diproyeksikan akan meningkatkan armada kapal selam nuklirnya dari tujuh menjadi 15 pada tahun 2030 dan keseluruhan armada kapal selam serbunya
berkisar antara 58 sampai 90, sementara itu India berencana untuk meningkatkan armada nuklirnya dari satu kapal menjadi dua dan keseluruhan armada kapal selam serbunya dari 14 menjadi 24 pada tahun 2030, membuat kelangsungan hidup menjadi masalah, terutama untuk sementara waktu. Dia menjelaskan bahwa jika satu atau kedua SSBN yang dikerahkan India dihancurkan, kemampuan penyerangan keduanya akan terganggu. "Negara-negara ini mungkin tidak memikirkan dengan cukup keras tentang bagian penangkalan berbasis laut," kata Wueger kepada FORUM. Selain itu, mereka juga perlu mempertimbangkan "ada perlombaan persenjataan konvensional yang terjadi secara bersamaan dengannya." "Negara-negara ini perlu memikirkan semua biaya yang terkait dengan memperkenalkan kapal selam bersenjata nuklir, namun nampaknya banyak yang belum benar-benar memikirkan biaya penuh ini [termasuk biaya peluang] dan apakah pelaksanaannya benar-benar membawa mereka ke posisi yang ingin mereka tempuh secara strategis. Adakah cara lain untuk mencapainya yang merupakan pilihan lebih baik dengan risiko dan biaya lebih rendah?" Mengelola kemampuan dan ancaman baru Apakah pengerahan senjata nuklir berbasis laut mengarah pada stabilitas akan diputuskan oleh berbagai faktor, teknis dan politis, demikian yang disetujui para ahli. "Keterkaitan antara pengenalan persenjataan ini dan ketegangan regional yang ada, terutama di Laut Cina Selatan dan Teluk Benggala, akan menjadi hal penting," demikian menurut laporan Lowy Institute. "Ketika India dan Tiongkok melanjutkan program SSBN mereka, isu- isu seperti komando dan kontrol, doktrin nuklir, pengisyaratan penangkalan, dan postur pasukan harus ditangani untuk memaksimalkan peluang bahwa platform ini berkontribusi terhadap stabilitas dan bukannya mendorong ketidakstabilan." Untuk sebagian besar, perkembangan teknologi telah melampaui evolusi struktur operasional untuk mengelolanya secara efektif. "Baik di tingkat penangkalan teknis dan politik, banyak hal bisa menimbulkan masalah karena negara-negara [yang baru-baru ini memiliki kapal selam nuklir] tidak memiliki semua sistem dan menggunakannya secara reguler," kata Pomper kepada FORUM. Sistem komando dan kontrol di Tiongkok dan India belum mencapai tingkat kecanggihan yang dicapai A.S. dan Uni Soviet selama Perang Dingin. "Ketika negara-negara ini belajar mengoperasikan SSBN baru mereka, akan ada risiko kesalahan komunikasi dan bahkan eskalasi yang tidak disengaja," demikian menurut laporan Lowy Institute. Selain itu, negara-negara tersebut belum memiliki struktur pasukan lengkap untuk mendukung persenjataan tersebut. Meskipun sebagian besar meragukan bahwa kemampuan Korea Utara untuk mengerahkan SLBM dari kapal selam masih belum mencukupi, ada juga risiko yang melekat dalam proses penelitian itu. "Untuk meluncurkan rudal di bawah air sangat, sangat rumit. Saya pikir masih perlu waktu bertahun-tahun sebelum teknologi itu dikembangkan," kata Laksamana Scott H. Swift, komandan Armada Pasifik A.S., dalam sebuah wawancara pada April 2017 dengan berbagai media di Seoul. Masalah lainnya adalah bahwa proses itu pada hakikatnya disamarkan. "Angkatan laut tidak banyak membicarakan rencana atau doktrin kapal selam karena kerahasiaan sangat penting untuk kapal selam, dan Kapal selam kelas Scorpene kedua India, yang diberi nama Khanderi, diluncurkan di Mumbai pada Januari 2017. THE ASSOCIATED PRESS gerakan dan pola operasional mereka merupakan masalah kerahasiaan yang ekstrem," kata Wueger. Meskipun doktrin nuklir berbasis laut saat ini tidak dijelaskan di depan umum, namun doktrin itu juga belum cukup banyak dieksplorasi secara tertutup. "Saat ini, hanya ada sedikit dialog antara India dan Pakistan atau Tiongkok tentang bagaimana masing-masing pihak memandang tindakan angkatan laut, terutama di bawah permukaan laut, dan bagaimana negara-negara ini dapat mengurangi pemikiran terburuk yang mungkin terjadi yang dapat menyebabkan melonjaknya krisis di laut," tulis Wueger dalam The Washington Quarterly. Pakar nonproliferasi dan penangkalan ingin melihat diskusi keamanan maritim dimulai di antara negara- negara ini dan lebih banyak pekerjaan yang dilakukan di negara-negara ini untuk mengatasi cara mengelola IAPD FORUM 23
24 Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT) 1970 NPT mulai berlaku. NPT mengakui lima negara sebagai negara senjata nuklir: Tiongkok Britania Raya Prancis Rusia Amerika Serikat Negara yang Mematuhi Perjanjian 191 negara Empat negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa belum menyetujui NPT. India Israel Pakistan Sudan Selatan Perlombaan Persenjataan Kapal Selam Indo-Asia-Pasifik: Pasukan Kapal Selam Saat Ini dan Masa Depan RUSIA 2016 Jumlah Kapal Selam Serbu 2030 Jumlah Kapal Selam yang Baru Dioperasikan SSK = Kapal Selam Serbu Konvensional SSN = Kapal Selam Serbu Bertenaga Nuklir SSK 49 22 SSN 27 Jumlah Pasukan Kapal Selam Serbu 251 119 SSK 164 83 PAKISTAN SSN 87 36 5 8 SSK 5 8 SSN 0 0 AMERIKA SERIKAT 52 21 INDIA SSK 0 0 14 10 SSN 52 21 SSK 13 8 SSN 1 2 MALAYSIA Kapal selam nuklir Tiongkok berlayar melewati Teluk Yalong di Sanya, provinsi Hainan, Tiongkok. SSK 2 2 2 2 THE ASSOCIATED PRESS SSN 0 0 Sumber: War on the Rocks, Center for Strategic and International Studies IAPD FORUM 2003 Korea Utara menarik diri dari perjanjian itu setelah terbukti tidak mematuhinya. 11 6 5 TIONGKOK 58 SSK 51 SSN 7 THAILAND 0 SSK 0 SSN 0 SINGAPURA 4 SSK 4 SSN 0 32 24 8 3 3 0 2 2 0
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, kiri, berdiri di menara pengawas kapal selam pada Juni 2014. REUTERS KOREA UTARA 20 5 SSK 20 5 SSN 0 0 KOREA SELATAN 12 SSK 12 SSN 0 FILIPINA 0 SSK 0 SSN 0 INDONESIA 2 5 SSK 2 5 SSN 0 0 9 9 0 1 0 1 SSK SSN SSK SSN SSK SSN SSK SSN JEPANG 18 18 0 TAIWAN 4 4 0 VIETNAM 5 5 0 AUSTRALIA 6 6 0 4 4 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 I L U S T R A S F O R U M meningkatnya risiko insiden yang terjadi secara tidak disengaja dan tantangan lain yang terus mereka hadapi. "Negara-negara ini harus memperbaiki komunikasi dan pemahaman dan memfasilitasi dialog, formal dan informal, ketika orang-orang militer dan politik dapat berdiskusi," kata Pomper. Banyak yang meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk menyediakan mekanisme diskusi yang lebih luas untuk menyertakan negara-negara anggota serta pemain regional lainnya termasuk Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat dalam dialog semacam itu. Akan tetapi, politik mungkin hanya memperumit pengembangan doktrin yang kuat. Muncul spekulasi bahwa agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan telah didorong oleh upayanya untuk menggunakan kawasan itu untuk mengerahkan SSBN-nya di Pasifik tanpa terdeteksi. Tiongkok tampaknya sedang membangun pangkalan kapal selam di Yulin-Timur di Laut Cina Selatan, demikian menurut artikel di The Diplomat, sebuah majalah online, pada Maret 2017. Struktur pasukannya, termasuk "jumlah dan ukuran dermaga kapal selam, jaringan transportasi amunisi yang luas, dan fasilitas bawah tanah luas yang terlindung di bawah gunung" menunjukkan aspirasinya untuk menjadikannya sebagai pusat komando dan kontrol, demikian yang dilaporkan The Diplomat. Mengurangi risiko Era persenjataan yang diluncurkan dari laut yang sedang berkembang saat ini di Indo-Asia-Pasifik sangat kompleks dan cenderung menantang teori dan praktik penangkalan nuklir yang ada, demikian yang disepakati oleh para ahli. Negara-negara, militer, dan komunitas keamanan pada umumnya harus bekerja sama untuk merancang cara-cara untuk mengelola pengembangan dan implementasi senjata nuklir berbasis laut guna mengurangi potensi bahaya yang mengintai di bawah permukaan laut dan memastikan bahwa persenjataan yang kuat ini meningkatkan stabilitas di Indo-Asia- Pasifik untuk jangka panjang. "Dengan mengasumsikan bahwa pengalaman telah dipelajari dan krisis potensial dikelola dalam dekade mendatang, kemajuan teknologi SSBN dan SLBM Tiongkok dan India pada akhirnya dapat berkontribusi pada fase stabilitas strategis relatif baru ketika keberadaan senjata nuklir menjaga perdamaian dan mencegah penggunaannya," demikian yang disimpulkan penulis di Lowy Institute dalam laporan mereka. Akan tetapi, sampai kemajuan teknologi dan politik yang diperlukan tercapai dan diadopsi, "Ada kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan dalam jangka pendek," kata Wueger kepada FORUM. "Dalam waktu dekat ini hal itu akan menjadi masalah," demikian yang disetujui Pomper, "selama negara-negara tidak merata dalam hal pembangunan." o IAPD FORUM 25
26 SKY NET: PENUNTUTAN ATAU PERSEKUSI? Tim SWAT Tiongkok mengawal terduga penipuan komunikasi saat mereka dideportasi ke Tiongkok dari Bandara Internasional Phnom Penh, Kamboja pada Juni 2016. REUTERS IAPD FORUM
KURANGNYA KETERBUKAAN YUDISIAL TIONGKOK MENIMBULKAN KEKHAWATIRAN EKSTRADISI STAF FORUM T iongkok mengumumkan Operation Sky Net-nya yang mengerikan sebagai tindakan tegas global terhadap pejabat korup, pemodal yang melanggar hukum, dan pelaku pencucian uang. Sekarang lebih dari dua tahun setelah diciptakan, operasi yang diluncurkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping telah mengklaim banyak kemenangan dalam usahanya untuk membasmi korupsi, termasuk ekstradisi pejabat tinggi Partai Komunis dan militer. "Jeratan hukumnya sangat luas dan pihak yang bersalah tidak akan lepas," tulis Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) Partai Komunis di situs webnya pada tahun 2015. "Anda bisa lari dari negara ini tapi tidak bisa lari dari jerat hukum." Akan tetapi, jeratan hukum global Tiongkok membuat banyak kaum intelektual, pekerja hak asasi manusia, dan negara-negara yang menampung pelarian Tiongkok meminta dihentikannya tindakan tersebut. Banyak sekali alasannya: Tiongkok memiliki riwayat mengeksekusi orang-orang untuk pelanggaran yang hukumannya bukan hukuman mati, sebagaimana yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sistem peradilannya tidak memiliki transparansi, dan banyak permintaan ekstradisinya bersifat sensitif secara politis. Pada Maret 2017, Parlemen Australia menolak untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok karena keprihatinan atas catatan hak asasi manusia Beijing. "Ada dilema yang jelas antara kebutuhan untuk memajukan kerja sama internasional melawan kejahatan keuangan transnasional - termasuk melalui ekstradisi - dan kekhawatiran yang logis tentang sistem hukum domestik Tiongkok," kata Bertram Lang, peneliti madya di Mercator Institute for China Studies, Berlin. Hanya ada beberapa negara Barat yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok. Prancis dan Spanyol memiliki perjanjian ekstradisi, dan Beijing telah mendekati Kanada untuk menegosiasikan perjanjian ini. Penolakan terbaru Parlemen Australia untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok mencerminkan keprihatinan hak asasi manusia tersebut. Lang, yang mempelajari perjanjian ekstradisi dan perjanjian perpolisian antara negara-negara Eropa dan Tiongkok, mengatakan bahwa negara-negara yang menampung pelarian Tiongkok tidak dapat memastikan jenis keadilan apa yang akan diberikan kepada orang- orang yang mereka kirim kembali ke Tiongkok. rahasia dan sering kali menginterogasi tersangka di penjara gelap, dengan hanya 4 sampai 5 persen kasus diserahkan ke jaksa penuntut umum." PEMBANGKANG ATAU PENJAHAT? Hambatan signifikan bagi negara-negara yang menghadapi permintaan ekstradisi adalah keengganan Tiongkok untuk memberikan bukti perilaku kejahatan, demikian ungkap para pekerja hak asasi manusia. Dalam sebuah laporan pada Februari 2017, "Mereka Menargetkan Karya Hak Asasi Manusia Saya sebagai Kejahatan: Laporan Tahunan tentang Situasi Pembela Hak Asasi Manusia di Tiongkok (2016)," sebuah koalisi organisasi nonpemerintah yang disebut China Human Rights Defenders (CHRD) mengatakan bahwa Tiongkok terlibat dalam penganiayaan, penyiksaan, dan pemenjaraan pekerja hak asasi manusia. Tiongkok pada tahun 2016 "memperkenalkan serangkaian undang-undang dan peraturan kejam yang memberi polisi kekuasaan yang lebih besar untuk mengkriminalisasi kegiatan hak asasi manusia," kata laporan CHRD. Proses disipliner Tiongkok yang disebut Shuanggui, yang dilaksanakan oleh CCDI, "sangat bermasalah" dari perspektif hak asasi manusia, tambah Lang, "bukan hanya karena tidak transparan, tapi juga karena penyiksaan dikatakan masih merupakan praktik umum dalam interogasi ini." "Selain itu, korupsi terus dikenakan hukuman mati dalam kasus ekstrem. Untuk semua alasan ini, sangat sulit bagi negara lain untuk memastikan standar dasar hukum ekstradisi internasional saat bekerja sama dengan Tiongkok," kata Lang. Yang semakin memperumit masalah adalah fakta bahwa angka eksekusi di Tiongkok tetap menjadi rahasia negara. Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di A.S., Dui Hua memperkirakan bahwa Tiongkok mengeksekusi 2.400 orang pada tahun 2013 dan jumlah tersebut sebagian besar tidak berubah pada tahun 2014 dan 2015, demikian yang dilaporkan The Associated Press (AP). Meskipun tidak ada angka yang diumumkan mengenai eksekusi yang terkait dengan Sky Net, CHRD mengatakan Xi memperkenalkan undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan beragama dan telah mengkriminalisasi kegiatan politik sebagai ancaman keamanan. Tiongkok menunjuk pada kejahatan seperti "Kampanye antikorupsi dalam negeri Tiongkok, meskipun menunjukkan tekad politik yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut, sebagian besar dijalankan oleh badan disiplin paralegal yang tidak transparan dari Partai Komunitas [CCDI]," kata Lang. "Mereka memulai sebagian besar investigasi dengan menjalankan investigasi penipuan telekomunikasi dan penyuapan sebagai alasan untuk tindakan tegasnya, sementara laporan CHRD menggambarkan apa yang dapat terjadi pada warga Tiongkok yang hanya angkat bicara menentang ideologi Partai Komunis. Wu Gan, seorang aktivis hak asasi manusia yang ditahan pada Mei 2015, mengatakan bahwa para penawannya melarangnya menemui IAPD FORUM 27
28 pengacaranya hingga Desember 2016. Wu mengatakan kepada pengacaranya bahwa pihak berwenang Tiongkok mencoba memaksanya untuk memberikan pengakuan dan bahwa mereka menginterogasinya lebih dari 300 kali, menempatkannya dalam sel isolasi dan menyiksanya. POLITIK DAN UANG Akibat gambaran buruk tentang sistem hukum dalam negeri Tiongkok, banyak negara merenungkan keberadaan nuansa politik dalam permintaan ekstradisi Beijing, demikian ungkap Lang. Dia menambahkan bahwa semakin banyak permintaan ekstradisi yang menunjukkan bahwa Tiongkok menggunakan tekanan ekonomi pada berbagai negara untuk mendeportasi warga Taiwan dan etnis Uighur kembali ke daratan Tiongkok. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas Taiwan berdasarkan kebijakan "Satu Tiongkok," yang menentukan bahwa hanya satu Tiongkok dan Taiwan adalah bagian darinya. Isu pelik ini menempatkan mitra ekstradisi dengan Tiongkok dalam posisi sensitif untuk memihak, demikian ungkap Lang. "Banyak kasus ekstradisi secara inheren bersifat politis," katanya, menambahkan bahwa pendekatan berbasis aturan untuk ekstradisi oleh Uni Eropa (UE) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) "pastinya akan meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi diskresi masing-masing pemerintah." Ekstradisi Spanyol terhadap sekitar 200 warga Taiwan ke Tiongkok adalah contoh kasusnya, demikian ungkapnya. Reuters melaporkan bahwa Taiwan pada Februari 2017 mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan keputusan Spanyol untuk mendeportasi 200 warga Taiwan yang dicurigai melakukan penipuan telekomunikasi ke Tiongkok daratan dan bukannya ke Taiwan. Pemerintah Spanyol mengatakan bahwa deportasi itu merupakan bagian dari investigasi penipuan internet selama setahun, sementara itu Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan bahwa deportasi itu "melanggar hak dan kepentingan rakyat kami dan mengabaikan tradisi penekanan negara-negara Uni Eropa terhadap hak asasi manusia," demikian yang dilaporkan Reuters. Karena Tiongkok banyak menanamkan investasi di Afrika dan Eropa, tekanan finansial juga ikut berperan. Sebuah kasus yang tidak lazim terjadi di Kenya pada April 2016 ketika 45 warga Taiwan dipaksa hengkang dari negara itu dan memasuki sebuah pesawat yang menuju ke Tiongkok. Pengadilan Kenya telah membebaskan 22 dari 45 tersangka yang dituduh melakukan penipuan telekomunikasi, demikian menurut majalah Forbes, dan hanya meminta tersangka lainnya untuk meninggalkan negara itu. Taiwan mengajukan keberatan, namun Kenya menanggapi bahwa pihaknya menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok - bukan dengan Taiwan. Pada saat itu, Tiongkok mengisyaratkan bahwa para tahanan Taiwan telah melakukan penipuan terhadap warga Tiongkok. Tiongkok memiliki keunggulan ekonomi. Antara tahun 2000 dan 2014, Tiongkok meminjamkan 70,2 triliun rupiah (5,2 miliar dolar A.S.) ke perusahaan IAPD FORUM pemerintah atau swasta di Kenya, demikian menurut China-Africa Research Initiative di Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Tidak hanya Kenya yang mengambil keputusan semacam ini. Selain deportasi Spanyol terhadap 200 warga Taiwan, Malaysia dan Kamboja juga telah mendeportasi warga Taiwan ke Tiongkok, demikian yang dilaporkan AP. Taiwan bukanlah satu-satunya narasi yang sensitif secara politik seputar permintaan ekstradisi Beijing. Etnis Uighur telah menjadi target ekstradisi favorit bagi Tiongkok. Thailand, misalnya, mendapat banyak kritik pada Juli 2015 ketika mereka setuju untuk mendeportasi 109 warga Uighur ke Tiongkok meskipun ada kekhawatiran bahwa pemerintah Tiongkok akan memersekusi mereka, demikian yang dilaporkan AP. Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut tindakan Thailand "pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional." Warga Uighur adalah minoritas Muslim berbahasa Turki di kawasan Xinjiang, Tiongkok. Meskipun warga Uighur mengatakan bahwa mereka mengalami penindasan agama, Beijing sering kali menuduh separatis Uighur melakukan serangan teror. Thailand adalah satu dari segelintir negara Indo-Asia-Pasifik yang telah memenuhi permintaan Beijing. Kamboja dan Laos telah memulangkan warga Uighur ke Tiongkok, dan Kazakstan pada tahun 2011 mengirim kembali ke Tiongkok seorang guru Uighur yang mengkritik keras penyiksaan dan kematian yang terjadi di penjara Tiongkok, demikian yang dilaporkan Radio Free Asia. KERJA SAMA MELAWAN KEJAHATAN Terlepas dari keberadaan perjanjian ekstradisi, negara- negara di Indo-Asia-Pasifik dan di seluruh dunia merasa perlu bekerja sama dengan Tiongkok untuk memerangi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan narkoba, kejahatan siber, dan pencucian uang. Tiongkok sendiri mengakui bahwa negaranya telah menjadi pusat perdagangan narkoba sintetis dan tengah
memperkuat upaya untuk melawan masalah yang berkembang ini. Penyitaan metamfetamin, ketamin, dan narkoba sintetis lainnya oleh Tiongkok melonjak 106 persen pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kata Liu Yuejin, wakil direktur Komisi Pengendalian Narkotika Nasional Tiongkok, demikian menurut laporan Agence France-Presse. Masalahnya melampaui perbatasan Tiongkok. "Produksi domestik metamfetamin kristal, ketamin, dan zat psikoaktif baru (NPS) sangat besar, tidak hanya dikonsumsi di negara ini tapi juga diselundupkan ke luar negeri," kata Liu. Lang dan rekannya Thomas Eder menulis dalam sebuah artikel pada Januari 2017 untuk The Diplomat, sebuah majalah berita online, bahwa negara-negara Uni Eropa harus "mengembangkan strategi untuk bekerja sama dengan Tiongkok di bidang-bidang ini, daripada masing-masing negara anggota melakukannya sendirian. Pemerintah Eropa memerlukan posisi bersama yang konsisten mengenai tuntutan reformasi peradilan di Tiongkok atau untuk perlindungan yang lebih kuat. Inilah satu-satunya cara untuk mencegah agar kesepakatan bilateral dengan Tiongkok tidak merongrong norma hukum internasional dan nilai-nilai demokrasi." Meskipun banyak negara anggota UE memiliki perjanjian bantuan hukum dengan Tiongkok, hanya tujuh - Bulgaria, Rumania, Lituania, Spanyol, Portugal, Prancis, dan Italia - memiliki perjanjian ekstradisi resmi dengan Beijing, demikian menurut penelitian Lang. RED NOTICE Ketika negara-negara ingin membantu melacak buronan, mereka berpaling ke lembaga kepolisian internasional Interpol. Tiongkok, yang terkenal meminta diterbitkannya "red notice" - setara dengan surat perintah penangkapan internasional - dari Interpol, sekarang menempatkan pejabatnya sebagai pemimpin tertinggi lembaga ini. Meng Hongwei, yang merupakan wakil menteri Pejabat polisi Kamboja dan Tiongkok menjaga lebih dari 25 warga Taiwan yang dideportasi ke Tiongkok atas tuduhan penipuan pada Juni 2016. AFP/GETTY IMAGES Meng Hongwei, ditampilkan di halaman ini, ditetapkan sebagai presiden Interpol pada November 2016. Penetapannya mengkhawatirkan beberapa pihak yang keberatan dengan keterlibatan Interpol dalam penuntutan politik. REUTERS keamanan publik Tiongkok, dipilih oleh delegasi Interpol sebagai presiden Interpol pada November 2016. Piagam Interpol melarang lembaga itu terlibat dalam kegiatan politik, namun para pendukung hak asasi manusia khawatir bahwa Tiongkok akan menggunakan Interpol untuk menahan lawan politik. Sebagai bagian dari tindakan tegas Xi, Tiongkok telah menghukum lebih dari 1 juta pejabat. Hukuman mereka berkisar dari hukuman penjara yang panjang hingga penurunan pangkat, dan banyak tersangka terkait dengan Hu Jintao, pendahulu Xi. "Penunjukan Meng Hongwei mengkhawatirkan, mengingat praktik yang sudah lama diterapkan Tiongkok yang mencoba menggunakan Interpol untuk menangkap pembangkang dan pengungsi di luar negeri," ungkap Direktur Amnesty International Asia Timur Nicholas Becquelin dalam sebuah pernyataan setelah terpilihnya Meng. Lang mengatakan perlindungan hak asasi manusia bisa dinegosiasikan dengan Tiongkok. "Pendekatan Tiongkok terhadap perjanjian ekstradisi sangat berbeda," katanya. "Beijing telah siap untuk menerima standar hukum yang tinggi dalam perjanjian dengan negara-negara Barat, seperti Prancis atau Italia, sementara pada saat yang sama merongrong prinsip-prinsip internasional melalui kesepakatan di bawah standar dan permintaan ekstradisi yang sangat dipolitisasi ke negara-negara Asia Tengah dan Selatan." Lang percaya bahwa organisasi multinasional seperti ASEAN dan Uni Eropa dapat memainkan peran dalam membentuk kerangka kerja berbasis aturan untuk ekstradisi. "Meskipun tidak realistis untuk mendorong perubahan dalam sistem hukum domestik Tiongkok melalui tekanan eksternal," demikian ungkapnya, "sangat penting untuk mendapatkan jaminan hukum setidaknya dalam kasus- kasus yang secara langsung terkait dengan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dengan pihak berwenang Tiongkok." o IAPD FORUM 29
30 IAPD FORUM
Rezeki Berlimpah Industri Angkatan Laut J E PA N G M E N I N G K AT K A N P E RTA H A NA N M A R I T I M N YA SAROSH BANA Industri angkatan laut Jepang telah dibangkitkan oleh program percepatan pembuatan kapal perang yang melipatgandakan upaya untuk memperkuat pertahanan maritimnya. Sebagai negara yang dikelilingi laut yang tersusun dari empat pulau utama dan 6.848 pulau lebih kecil, Jepang memiliki tugas yang berat dalam mengamankan jalur komunikasi lautnya tempat negara itu menerima sebagian besar kebutuhan minyaknya dari Asia barat, pasokan batubara dari Indonesia, dan biji-bijian makanan dari Australia. Kementerian Pertahanan Jepang prihatin dengan situasi keamanan yang "semakin parah" di sekitar Jepang. Di seberang Laut Jepang terletak Korea Utara yang keras kepala yang secara terang-terangan memamerkan kekuatan nuklir dan konvensionalnya dan Tiongkok yang konfrontatif yang bertekad untuk mendominasi Laut Cina Selatan dan Timur dan sekitarnya. Tiongkok telah lama berseteru dengan Tokyo di Laut Cina Timur atas wilayah pulau yang disebut Tiongkok sebagai Diaoyu dan disebut Jepang sebagai Senkaku. Jepang juga menentang kendali Korea Selatan terhadap Liancourt Rocks, gugusan pulau kecil di Laut Jepang yang disebut Jepang sebagai Takeshima dan disebut Dokdo. Selain itu, Sebuah helikopter mendarat di atas JS Izumo, kapal induk pengangkut helikopter Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, di pangkalan Yokosuka, sebelah selatan Tokyo. REUTERS IAPD FORUM IAPD FORUM 31 31
32 Jepang memiliki sengketa selama 60 tahun dengan Rusia mengenai rangkaian Kepulauan Kuril yang membentang dari Pulau Hokkaido utara hingga ujung selatan Semenanjung Kamchatka di Rusia. Karena keretakan ini, Jepang dan Rusia belum menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Dunia II. Panduan Program Pertahanan Nasional Jepang yang dirilis pada tahun 2013 untuk tahun 2014 dan seterusnya mengatakan bahwa "di antara berbagai negara, jumlah situasi 'zona abu-abu' meningkat karena masalah-masalah seperti wilayah, kedaulatan, dan kepentingan ekonomi maritim." Bahkan, "di ranah maritim, selain tindakan pembajakan, negara-negara pantai telah secara sepihak menegaskan hak-hak mereka dan telah mengambil tindakan, sehingga melanggar kebebasan laut lepas." Jepang dengan demikian mengambil pilihan untuk mengerahkan pasukan angkatan laut dan amfibi dengan cepat sebagai bagian dari strategi pertahanannya. Rencananya saat ini adalah memproduksi dua kapal fregat lincah bersenjata berat berbobot 3.000 ton per tahun dari April 2018 dan seterusnya. Pada tahun 2017, Jepang telah membuat satu kapal perusak berbobot 5.000 ton per tahun untuk Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF) Jepang. Upaya ini mewujudkan aspirasi Tokyo untuk menciptakan armada canggih yang ringkas namun dilengkapi dengan persenjataan lengkap, dan kapal-kapal fregat itu juga dapat digunakan untuk perburuan kapal selam dan penyapuan ranjau. PEMBUATAN KAPAL DALAM JUMLAH BESAR Galangan kapal angkatan laut Jepang seperti Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Japan Marine United Corp. (JMU), Kawasaki Heavy Industries, Sumitomo Heavy Industries (SHI), dan Mitsui Engineering and Shipbuilding bersaing untuk mendapatkan kontrak pembuatan delapan fregat berbobot 3.000 ton yang masing-masing diperkirakan menelan biaya 5,06 triliun rupiah (375 juta dolar A.S.). Untuk memastikan kelangsungan hidup bisnis galangan kapal agar tetap beroperasi, Kementerian Pertahanan menetapkan bahwa perusahaan yang mendapatkan kontrak senilai 40,52 triliun rupiah (3 miliar dolar A.S.) itu akan menyubkontrakkan pekerjaan itu kepada penawar lainnya. Kontrak juga telah dibagikan kepada beberapa penawar di masa lalu - seperti dengan MHI, Mitsui, SHI, Hitachi Zosen Corp., dan IHI Marine United Inc. (IHIMU). Kelima perusahaan ini telah dikontrak untuk membuat delapan kapal perusak kelas Asagiri, yang dioperasikan antara tahun 1985 dan 1991. Kapal perusak ini merupakan versi perbaikan dari kapal perusak kelas Hatsuyuki dan sejak itu telah digantikan oleh kapal perusak kelas Murasame. Kemerosotan industri yang berakibat fatal selama tahun 1970-an dan 1980-an membuat banyak pembuat kapal di Jepang melakukan diversifikasi, seperti Hitachi IAPD FORUM yang menata ulang ranah bisnisnya menjadi sistem dan proses lingkungan, pengolahan air, dan industri. Perusahaan ini menggabungkan operasi pembuatan kapalnya dengan perusahaan NKK Corp. pada tahun 2002 untuk membentuk usaha patungan, Universal Shipbuilding, dan yang kemudian digabungkan dengan IHIMU pada tahun 2013 menjadi JMU. Osaka Iron Works merupakan cikal-bakal berdirinya Hitachi pada tahun 1881 yang kemudian diubah namanya menjadi Hitachi Zosen pada tahun 1943. Perhatian seluruh dunia mengarah pada dua kapal induk pengangkut helikopter baru buatan JMU, kapal militer terbesar Jepang sejak Perang Dunia II. JS Izumo yang menjadi kapal induk pertama di kelasnya dengan bobot 19.500 ton, dan kapal sejenisnya, JS Kaga, keduanya dioperasikan pada Maret 2015, dianggap dapat dikonfigurasi sebagai kapal induk pengangkut pesawat terbang ofensif yang mampu mengoperasikan drone pengintai tanpa awak, yang bisa menjadi titik awal bagi penerbangan sayap tetap dengan perubahan dek yang tepat. Banyak analis menganggap kemungkinan ini dilarang oleh Konstitusi cinta damai negara itu, Pasal 9 yang di antaranya menyatakan bahwa "pasukan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan pernah dipertahankan." Memang, Kementerian Pertahanan Jepang belum dibentuk hingga Januari 2007, 53 tahun setelah mendirikan badan pertahanannya pada tahun 1954. Konstitusi Jepang yang dibuat pada tahun 1947 itu diberlakukan oleh A.S., yang sebagai bagian dari pasukan pendudukan Sekutu pada akhir perang hingga tahun 1952 juga melucuti kompleks industri militer Jepang yang perkasa, yang pada saat itu merupakan negara militer. Meskipun adanya pembatasan pada keterlibatan dalam penelitian dan pengembangan persenjataan, Jepang mulai menghidupkan kembali industri persenjataannya dari tahun 1990-an untuk mengurangi ketergantungannya pada impor senjata A.S. Jepang telah menempuh upaya ini jauh-jauh hari sebelumnya oleh karena Perang Dingin dan Perang Korea yang memaksanya untuk membangun kembali pertahanannya. Pada tahun 2014, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang mengumumkan niatnya untuk merancang amendemen Konstitusi pada akhir tahun 2017, mencabut larangan ekspor persenjataan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan pada Desember 2016 meningkatkan anggaran pertahanan untuk tahun kelima secara berturut-turut sehingga mencapai rekor 588,91 triliun rupiah (43,6 miliar dolar A.S.). Pada Juni 2016, Washington mencabut pembatasan impor komponen Jepang untuk keperluan militer, memfasilitasi pasokan mereka ke proyek pertahanan A.S., dan mengizinkan vendor persenjataan A.S. untuk mengakses teknologi militer Jepang. Program Penjualan Militer Luar Negeri A.S.
Perusahaan Teknologi Pertahanan India I N O V A S I D A L A M P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N M I L I T E R DEBALINA GHOSHAL Untuk menghasilkan sistem persenjataan buatan dalam negeri, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Defence Research and Development Organisation - DRDO) India didirikan pada tahun 1958 di bawah Departemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan dan Kementerian Pertahanan. DRDO dibentuk sebagai penggabungan lembaga pengembangan teknis Angkatan Darat India dan Direktorat Teknis dan Pengembangan dan Produksi dengan Organisasi Ilmu Pertahanan. kebakaran dan eksplosif, dan analisis matematis dan statistik masalah operasional. DRDO telah membuat pencapaian signifikan dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan ketiga angkatan bersenjata tersebut. Pengembangan penting meliputi: simulator penerbangan untuk pesawat terbang; peluncur roket yang dapat digunakan kembali; parasut rem untuk pesawat tempur; sistem senjata ringan; pengayaan kemampuan tempur di malam hari; sistem senjata klaster untuk pilot pesawat tempur; ranjau laut; bom generasi berikutnya; senjata gunung; artileri lapangan ringan dan radar pengawasan; sistem sonar kapal dan pelampung sonar mutakhir; peluncur torpedo; bahan dan komposit mutakhir untuk aplikasi militer dan komputer pemrosesan paralel untuk perhitungan aerodinamis, serta pengembangan lainnya. DRDO mengkhususkan diri dalam aeronautika, persenjataan, teknik tempur, elektronik, ilmu hayati, material, rudal, dan sistem angkatan laut. Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India memamerkan rudal BrahMos pada Pameran Pertahanan di New Delhi. THE ASSOCIATED PRESS Divisi aeronautika DRDO telah menciptakan produk seperti avionik, sistem peringatan dini pesawat tempur, pesawat tempur ringan, eksploitasi pencitraan tanah, sistem fusi berbasis model, dan sistem pemulihan parasut. Organisasi itu, yang dimulai dengan hanya 10 laboratorium penelitian, berkembang pesat dalam beberapa dasawarsa hingga memiliki 47 laboratorium yang mencakup segala hal mulai dari pertanian pertahanan dan pengembangan kendaraan tempur, pengembangan bioteknologi pertahanan dan kecerdasan buatan hingga balistik terminal dan studi longsoran salju. Karena India bercita-cita mencapai swasembada dalam sistem persenjataan dan peralatan di bawah program "Buatan India", kebutuhan DRDO untuk mengurangi impor dari negara lain sangat penting, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Agar program itu berhasil, Ketua DRDO Dr. S. Christopher juga telah menekankan dalam beberapa tahun terakhir mengenai kebutuhan untuk mendorong lebih banyak lagi produksi sistem persenjataan oleh sektor swasta. Sementara itu, DRDO baru saja mengembangkan ambisinya untuk masa depan, dengan harapan dapat memantapkan keseimbangan perdagangan alutsista dengan rencana untuk mengekspor sistem persenjataan inovatifnya seperti rudal jelajah BrahMos, rudal jelajah supersonik jarak pendek yang dapat diluncurkan dari kapal selam, kapal, pesawat terbang, atau darat. DRDO membutuhkan waktu empat hingga lima tahun untuk melahirkan sebuah sistem, setelah dibuat keputusan untuk memproduksi produk tertentu, demikian menurut mantan Direktur Jenderal DRDO Avinash Chander. Organisasi ini juga memberikan saran teknis untuk angkatan bersenjatanya, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut India, yang mencakup perumusan kebutuhan, evaluasi sistem yang akan diperoleh, keamanan V I S I Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan berupaya memakmurkan India dengan membentuk basis sains dan teknologi kelas dunia dan memberi angkatan bersenjata India keunggulan yang menentukan lewat melengkapi mereka dengan sistem dan solusi yang mampu bersaing di dunia internasional. M I S I • Merancang, mengembangkan, dan memimpin produksi sensor canggih, sistem persenjataan, platform, dan perlengkapan sekutu untuk angkatan bersenjata nasional. Memberikan solusi teknologi terhadap angkatan bersenjata untuk mengoptimalkan efektivitas tempur dan meningkatkan kesejahteraan pasukan. Mengembangkan infrastruktur dan tenaga kerja yang berkomitmen dan berkualitas serta membangun basis teknologi dalam negeri yang kuat. IAPD FORUM IAPD FORUM 33 33
34 memungkinkan perusahaan Jepang terlibat dalam sistem angkatan laut untuk berpartisipasi dalam industri A.S. sebagai subkontraktor. Komponen dan perangkat lunak yang dipasok mencakup transduser pengganti yang setara dengan TR-343 untuk sonar SQS-53C buatan NEC Corp., dan sebagian perangkat lunak dan perangkat keras aplikasi sistem tampilan Aegis buatan MHI dan Fujitsu. TRADISI MARITIM Sebagai perekonomian maritim hebat dengan tradisi pembuatan kapal dan orientasi teknologi yang kuat, Jepang memiliki salah satu angkatan laut paling kuat dan fleksibel, industri angkatan lautnya telah menghasilkan desain lambung serbaguna yang menciptakan kapal paling canggih yang dilengkapi dengan sistem navigasi dan manajemen pertempuran, sensor, dan persenjataan ampuh berteknologi tinggi. Kecanggihan persenjataan ini berakar dari teknik pembuatan senjata yang muncul pada masa abad akhir pertengahan Jepang (abad ke-14 sampai ke-16) di bawah keshogunan Muromachi (oligarki militer). Kemampuan ini menciptakan bilah pisau "baja Jepang" berkualitas tinggi pada saat itu sehingga memotivasi samurai untuk beralih dari pemanah menjadi pendekar pedang. Peralihan ke senjata api terjadi setelahnya dengan diperkenalkannya senapan kuno sundutan api (snap matchlock) oleh orang Portugis yang disebut orang Jepang sebagai tanegashima. Pada tahun 1860- an, Jepang memproduksi artileri dan kapal uap berdasarkan model Inggris. Selama tahun-tahun berikutnya, galangan kapal raksasa angkatan laut dan sipil Jepang muncul sebagai afiliasi entitas maritim besar, atau zaibatsu, konglomerat tua negara itu seperti Mitsubishi, Mitsui, dan Sumitomo. Industri angkatan laut Jepang, dan militer secara keseluruhan, merupakan sistem perusahaan besar yang memperoleh kontrak langsung dari Kementerian Pertahanan dan mendelegasikan sebagian besar pekerjaan itu kepada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, yang sering kali menyubkontrakkan kepada industri yang lebih khusus. Pembuat kapal sipil dan angkatan laut Jepang bangga dengan manufaktur kapal di dalam negeri, mengandalkan peralatan sonar dan radar yang diproduksi secara lokal serta komponen elektronik lokal untuk kapal selam. Mereka memperoleh lisensi teknologi mesin dan sistem peluncuran vertikal untuk kapal laut dan kapal selam dari pemasok A.S. dan Eropa, serta sistem persenjataan jarak dekat dan sistem rudal anti-kapal yang dipasang di lambung kapal. Misalnya, dua kapal perusak rudal (DDG) kelas Atago baru dan keempat kapal perusak kelas Kongo yang dibuat sebelumnya, semuanya dibuat oleh Mitsubishi, telah dilengkapi dengan sistem tempur Aegis buatan Lockheed Martin dan sistem perang bawah laut, menjadikannya platform pertahanan rudal balistik tangguh dengan kemampuan deteksi ancaman IAPD FORUM laut, udara, dan bawah laut yang canggih. DDG Atago adalah salah satu platform peperangan permukaan yang paling kuat di dunia, dan ada pilihan untuk membuat lagi dua kapal semacam ini. Hanya dua DDG Atago saja sudah diyakini mampu melindungi Jepang dengan sepenuhnya dari ancaman rudal balistik. Pada Maret 2017, Kawasaki mengirimkan kapal selam kelas Soryu kedelapan, dan dua lagi sedang dalam proses pembuatan. Dengan bobot 2.950 ton, kelas ini merupakan kapal selam bertenaga konvensional terbesar di dunia dan akan menjadi kapal selam pertama MSDF yang dilengkapi dengan sistem propulsi mandiri udara Kockums Stirling. Pekerjaan konstruksinya dibagi di antara Kawasaki dan Mitsubishi, keduanya berbasis di kota pelabuhan Kobe; mereka juga membuat 11 kapal selam kelas Oyashio antara tahun 1994 dan 2006. Soryu pertama kali dioperasikan pada tahun 2009, dan Oyashio dioperasikan antara tahun 1998 dan 2008. Pendekatan Jepang terhadap konstruksi kapal selam adalah memperkenalkan kelas kapal selam baru kira-kira setiap dua dasawarsa yang dikembangkan berdasarkan desain kapal selam sebelumnya. Soryu dikembangkan berdasarkan desain Oyashio, dan Oyashio adalah pengembangan dari kapal selam kelas Harushio yang dibuat pada pertengahan tahun 1990-an. Namun, Soryu buatan Mitsubishi dan Kawasaki ini kalah dalam kontrak senilai 512,96 triliun rupiah (38 miliar dolar A.S.) dari Australia untuk merancang dan membuat 12 kapal selam generasi mendatang. DCNS Prancis (sekarang Naval Group) memenangkan tender pada April 2016 dengan Shortfin Barracuda Block 1A yang dirancang khusus untuk Angkatan Laut Australia. Pesaing utama ketiga adalah ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) Jerman, dengan kapal selam Type 216. PENAWARAN KOMPETITIF Pembelian persenjataan sering kali menjadi keputusan politik dan bukannya keputusan militer, dengan persaingan yang makin sengit dalam pertaruhan militer global. DCNS berhasil memengaruhi pejabat Australia mengenai tingkat kebisingan kapal selam TKMS, demikian menurut laporan pada Mei 2016 di situs berita Australia. Saat memberi tahu Berlin bahwa Type 216 memiliki tingkat "pancaran kebisingan" yang "tidak dapat diterima," Canberra berpendapat bahwa kapal tersebut memancarkan karakteristik akustik yang tinggi pada frekuensi yang sangat penting bagi Angkatan Laut Australia, yang menyiratkan ketidakmampuan kapal selam itu untuk mengumpulkan intelijen di dekat pantai tanpa terdeteksi. Namun, ketika pihak Jerman menanyakan frekuensi itu dan mengapa hal itu tidak ditekankan dalam proses penawaran atau apakah itu berasal dari mesin internal, baling-baling, atau lambung kapal, pihak Australia tidak memberikan komentar dan menjelaskan bahwa informasi semacam itu dirahasiakan.
Ketika penawaran itu sedang dipertimbangkan, ada kebocoran data yang meluas pada pembuatan kapal selam DCNS Scorpene yang kurang memadai di India yang diperkirakan merupakan konsekuensi dari spionase perusahaan. Australia juga sebelumnya pernah menolak Soryu sebagai pilihan pengganti yang sesuai untuk kapal selam kelas Collins pada November 2014. Dalam kontrak baru-baru ini, DCNS telah sepakat untuk membuat kapal selam di Adelaide dengan transfer teknologi, sama seperti Scorpene di Mazagon Dock, Mumbai. Akan tetapi, Tokyo biasanya menolak mentransfer teknologi militer yang sensitif. Tokyo kemudian mengubah pendiriannya, namun saat itu Canberra memiliki pilihan lain. Mitsubishi dan Kawasaki akan menawarkan Soryu, bersama TKMS, Naval Group, Navantia Spanyol, Kockums Swedia, dan Rubin Design Bureau Rusia, untuk tender yang akan berlangsung di India sebesar 112,11 triliun rupiah (8,3 miliar dolar A.S.) untuk enam kapal selam generasi berikutnya dengan propulsi mandiri udara di bawah program Project-75 Angkatan Laut India. Dengan kekayaan pengalaman dan budaya bahari, industri angkatan laut Jepang melaksanakan standar tertinggi yang telah ditetapkannya untuk dirinya sendiri, memanfaatkan penelitian dan teknologi secara efektif untuk memenuhi persyaratan yang ketat dari pelanggan yang berwawasan. Ini adalah penghiburan bagi banyak angkatan laut dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Blok ini dengan produk domestik bruto gabungan sebesar 34,6 kuadriliun rupiah (2,56 triliun dolar A.S.) dan populasi 639 juta, yang berusia 50 tahun pada Agustus 2017, memiliki perbatasan pantai yang kondisinya dibuat tidak stabil oleh Tiongkok yang konfrontatif yang bertekad untuk mendominasi Laut Cina Selatan dan Timur dan sekitarnya, dan Korea Utara yang keras kepala yang secara terang-terangan memamerkan kekuatan nuklir dan konvensionalnya. Meskipun masing-masing dari 10 mitra - Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam - memodernisasi pertahanan angkatan lautnya secara independen untuk mengamankan jalur komunikasi laut dan melindungi diri dari ancaman lintas laut, kelompok itu sendiri tidak merancang strategi untuk pertahanan bersama, sama halnya dengan aliansi maritim terpadu. Deklarasi ASEAN tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan, Prinsip Enam Poin di Laut Cina Selatan, dan Pernyataan Gabungan KTT ASEAN-Tiongkok Pertama secara terang-terangan bersikap pasif, tidak berspekulasi di luar maksud untuk "mempromosikan konsultasi dan memperkuat kerja sama dalam menangani ancaman dan tantangan yang dapat memengaruhi keamanan dan integritas teritorial negara-negara anggota ASEAN." KTT dengan Tiongkok diadakan pada tahun 1997 di Kuala Lumpur, setahun setelah Tiongkok menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Pada Juli 2016, pengadilan di Den Haag memutuskan sebuah kasus yang diajukan sebelumnya oleh Manila, bahwa Beijing telah "melanggar hak kedaulatan Filipina" dan "tidak memiliki dasar hukum" atas klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan. Tiongkok menolak putusan tersebut, dengan menyebutnya "batal demi hukum" dan putusan yang menolak "kedaulatan teritorial dan maritimnya." Dalam keadaan seperti ini, kehadiran menyeluruh MSDF bisa menjadi upaya penangkalan yang efektif terhadap upaya yang mengancam di seberang lautan. Jepang telah baik hati dalam hal ini, telah menjual, meminjamkan, atau memberikan aset angkatan laut dan maritim ke beberapa negara di kawasan ini. Di bawah Bantuan Pembangunan Resminya, pihaknya telah mentransfer tiga dari 10 kapal respons multiperan baru dengan panjang 44 meter ke Pasukan Penjaga Pantai Filipina, tujuh sisanya akan dikirim pada 2018. Kapal ini biasanya merupakan kapal penjaga pantai dan bukannya kapal perang angkatan laut yang pada awalnya dikerahkan di perairan bermasalah di kawasan itu untuk menghindari memanasnya situasi tersebut. Tokyo juga akan menyediakan dua kapal patroli besar dengan panjang 90 meter dan menyewakan lima pesawat terbang Beechcraft TC-90 King Air yang digunakan untuk patroli maritim kepada Manila. Jepang juga memasok enam kapal patroli baru ke Vietnam, setelah sebelumnya telah memberi Hanoi dengan enam kapal nelayan bekas yang dikonversi menjadi kapal patroli untuk Pasukan Penjaga Pantai dan Kementerian Perikanan Vietnam. Pasukan Penjaga Pantai Jepang juga menyumbangkan dua kapal patroli kelas Ojika yang dinonaktifkan ke Badan Penindakan Maritim Malaysia; platform dengan panjang 92 meter ini memiliki dek helikopter. Selain radar laut yang dipasang di Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang terbukti membantu dalam mendeteksi benda-benda laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti meminta enam radar lagi dari Jepang, dengan mengatakan bahwa radar itu penting untuk keamanan maritim. Dia menambahkan bahwa Jakarta tidak perlu mengalokasikan dana untuk pengadaan radar itu jika Jepang setuju untuk memberikan radar bekasnya. Susi menyatakan bahwa radar ini memiliki jangkauan 250 kilometer dan mengatakan kemampuan itu diperlukan untuk mengetahui keberadaan kapal asing di perairan Indonesia. Jika dibandingkan dengan kapal yang setara, Angkatan Laut Jepang termasuk yang paling tangguh di Indo-Asia-Pasifik, yang bisa dibilang melampaui angkatan laut Tiongkok, dan didukung oleh profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Pada saat yang sama, pihaknya memiliki ikatan yang kuat dengan kekuatan maritim lainnya di kawasan itu seperti A.S., Australia, dan India, memberikan profil yang kokoh di daerah operasinya. o IAPD FORUM 35
36 IAPD FORUM ILUSTRASI FORUM
KEKACAUAN Menangani U Internal Disparitas India memperkaya negara itu, tapi juga menciptakan perbedaan yang bisa menghadirkan tantangan bagi pemeliharaan perdamaian internal SAROSH BANA FOTO DARI THE ASSOCIATED PRESS ntuk negara subkontinental seluas 3,29 juta kilometer persegi yang dihuni oleh 1,28 miliar penduduk dari beragam agama Pemisahan pada tahun 1947, dan pada tahun 1965, 1971, dan 1999. Tiga perang ini dilancarkan di negara bagian yang menjadi perbatasan kedua negara, Jammu dan Kashmir (J&K), sementara perang pada tahun 1971 menyebabkan terbentuknya Bangladesh akibat jatuhnya Pakistan Timur. Permusuhan yang terus berlanjut itu telah menyiksa kedua belah pihak, mengalihkan dana vital ke militer mereka sehingga mengorbankan jutaan rakyat miskin. Dengan berpihaknya negara adidaya Tiongkok pada Pakistan dalam keributan ini, India harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih berat. Anggaran federalnya untuk tahun 2017-2018 mengalokasikan 567,3 triliun rupiah (42 miliar dolar A.S.) untuk pertahanan, sementara memberikan 101,3 triliun rupiah (7,5 miliar dolar A.S.) untuk kesehatan masyarakat, 162,1 triliun rupiah (12 miliar dolar A.S.) untuk pendidikan, 378,2 triliun rupiah (28 miliar dolar dan kepercayaan - dan dihadapkan dengan dua musuh agresif di perbatasannya - India telah berhasil menyatukan dirinya dengan sangat baik. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, negara itu telah bangkit menjadi ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat saat ini, menyalip bekas penjajahnya pada tahun 2016 untuk menjadi ekonomi terbesar keenam di dunia, dengan produk domestik bruto sebesar 31,06 kuadriliun rupiah (2,3 triliun dolar A.S.). Namun, Inggris yang menarik mundur pasukannya meninggalkan warisan pahit. Inggris memisahkan wilayah bekas jajahannya menjadi India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang didominasi Muslim dan sejak saat itu India dan Pakistan telah empat kali berperang: pada saat IAPD FORUM 37
38 A.S.) untuk perempuan dan anak-anak, dan 391,7 triliun rupiah (29 miliar dolar A.S.) untuk pertanian. Kementerian Dalam Negeri (MHA) mengalokasikan dana tambahan 172,9 triliun rupiah (12,8 miliar dolar A.S.) untuk mengawasi keamanan dalam negeri. Perdana Menteri India Narendra Modi, tengah, tiba pada hari pembukaan sidang anggaran Parlemen India di New Delhi pada Januari 2017. Pasukan India dan Pakistan terus-menerus berada dalam kondisi siap bertempur di Gletser Siachen, pada ketinggian 5.400 meter, "medan tempur tertinggi dan terberat di dunia". Di sana, lebih banyak dari mereka yang meninggal dunia, bukan akibat peluru, tapi akibat keganasan medan beku yang keras, ketika suhu bisa turun ke minus 45 derajat Celcius. Meskipun sisi Siachen Pakistan yang dibangun dengan bantuan Tiongkok dapat diakses melalui jalan darat, sisi Siachen India hanya dapat dijangkau dengan helikopter. Bahkan artileri dan perbekalan harian harus diterbangkan, dan pasukan India menggunakan radar dan drone untuk melakukan pengawasan. Pasukan Tiongkok juga menerobos sesuka hati mereka dengan melintasi Pegunungan Himalaya untuk membangun pos militer dan mengancam Tentara India dan penduduk desa, dan kadang- kadang bahkan membangun landasan pendaratan helikopter dan pos komunikasi terdepan. Negara bagian pegunungan J&K yang indah telah dikacaukan oleh teroris yang menyusup dari faksi subnasional yang memisahkan diri dari Pakistan. IAPD FORUM Ancaman Internal Keragaman India tidak ada bandingannya dan menciptakan masyarakat yang sangat beragam yang memberinya kekayaan budaya dan warisannya. Masyarakat ini juga berbeda, dan keragaman dan perbedaan ini kadang-kadang telah memicu perselisihan dan pertentangan. Meskipun jarang terjadi dan sebagian besar terlokalisasi, kekerasan komunal berkobar akibat dihancurkannya masjid Babri yang dibangun pada abad ke-16 oleh para agamawan Hindu pada Desember 1992 yang menyebabkan kebangkitan kembali militan Hindu dan juga serangkaian pengeboman pembalasan di Mumbai oleh kelompok radikal Islam tiga bulan kemudian. Pembakaran hidup-hidup para peziarah Hindu di sebuah kereta api di Gujarat pada tahun 2002 juga mengakibatkan serangan balasan terhadap umat Islam di negara bagian tersebut. Warga sipillah dan bukannya ekstremis atau pasukan keamanan yang paling menderita dalam konflik ini. Dari 44.197 orang yang telah tewas di J&K dalam kekerasan separatis sejak tahun 1988, 14.748 orang adalah warga sipil, di samping 6.284 petugas keamanan, dan 23.165 teroris, demikian menurut perkiraan South Asia Terrorism Portal (SATP) yang dioperasikan oleh Institute for Conflict Management yang berbasis di New Delhi. Ekstremisme sayap kiri di negara itu, pada gilirannya, telah membunuh sekitar 13.312 orang sejak tahun 1999, 7.640 di antaranya adalah warga sipil, 2.612 personel keamanan, dan 3.060 teroris. Agenda brutal ini telah lama dilaksanakan oleh gerakan Naxalite bawah tanah yang telah dipandu oleh ideologi Maoist anarkis yang berusaha mengangkat kaum yang tertindas dan menantang kekuasaan yang ada. Ekstremisme Naxal ada di wilayah suku-suku terbelakang di negara bagian Benggala Barat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, dan Telangana. Pemberontakan juga telah menghancurkan beberapa dari delapan negara bagian timur laut berpemandangan sangat indah yang terhubung dengan bagian lainnya dari negara ini melalui sebidang lahan sempit yang dikelilingi oleh Nepal, Bhutan, dan Bangladesh. Tibet dan Tiongkok berada di sebelah utara dan Myanmar di sebelah timur mereka. Dilaporkan ada 94 kelompok teroris dan pemberontak aktif yang beroperasi di kawasan itu, sebagian besar berusaha memisahkan diri dari India yang sekuler di sepanjang wilayah kelompok etnis yang mereka wakili. Ini termasuk dua faksi sempalan Dewan Sosialis Nasional Nagaland (National Socialist Council of Nagaland - NSCN) yang menginginkan "Nagaland Raya" yang terdiri dari daerah-daerah yang didominasi oleh suku Naga di negara-negara bagian tetangga dan daerah-daerah yang berdekatan di Myanmar.
Tentara India berbaris dalam parade Hari Republik di New Delhi pada Januari 2017.
40 Front Pembebasan Bersatu Asom (United dimensi dan semua tingkat - politik, ekonomi, dan sosial. Liberation Front of Asom - ULFA) berjuang untuk memisahkan diri Assam sejak tahun 1979, sementara Front Demokratik Nasional Bodoland (National Democratic Front of Bodoland - NDFB), dari negara bagian yang sama, berjuang untuk "Bodoland berdaulat" di sebelah utara sungai Brahmaputra. Kelompok lainnya adalah Macan Pembebasan Rakyat Karbi (Karbi People's Liberation Tigers - KPLT) yang ingin membentuk Negara Bagian Karbi otonom di luar Assam. Macan Pembebasan Bersatu Muslim Assam (Muslim United Liberation Tigers of Assam - MULTA) telah mengoordinasikan kegiatan kelompok radikal Islam di timur laut sejak tahun 1996, sementara Organisasi Pembebasan Kamtapur (Kamtapur Liberation Organisation - KLO) melakukan perjuangan bersenjata untuk mendirikan Negara Bagian Kamtapur yang terpisah di dalam Assam. Perkembangan yang Karena perbatasan India tidak sepenuhnya aman, penyusupan terjadi di negara-negara bagian perbatasan seperti J&K, Punjab, Rajasthan, dan Gujarat dari Pakistan, ke Uttar Pradesh dan Bihar dari Nepal, ke J&K, Uttarakhand dan Arunachal Pradesh dari Tiongkok, ke Bihar, dan Benggala Barat dari Bangladesh dan ke Nagaland, Manipur dan Mizoram dari Myanmar. Selain garis pantai sepanjang 7.517 kilometer, termasuk wilayah pulau, India memiliki 15.107 kilometer perbatasan darat, dengan 4.097 kilometer di sepanjang Bangladesh, 3.488 kilometer di sepanjang Tiongkok, 3.323 kilometer di sepanjang Pakistan, 1.751 kilometer di sepanjang Nepal, 1.643 kilometer di sepanjang Myanmar, 699 kilometer di sepanjang Bhutan, dan 106 kilometer di sepanjang Afganistan. Masalah keamanan internal India tidak bisa diperlakukan hanya sebagai masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Masalah itu harus ditangani secara komprehensif dalam semua dimensi dan semua tingkat - politik, ekonomi, dan sosial. Dengan menggunakan taktik sembunyi-sembunyi, dan membawa senjata api dari berbagai kaliber, dan terkadang granat dan bom rakitan, teroris yang terindoktrinasi dan termotivasi menimbulkan malapetaka ketika mereka menyerang. Ekstremis Pakistan memasuki pangkalan Angkatan Udara India yang dijaga ketat di Pathankot, Punjab, pada Januari 2016 dan bertahan di dalam sana selama lebih dari 17 jam. Di sana, para teroris membunuh tujuh orang, termasuk enam petugas. Operasi pencarian-dan-pembunuhan yang berlanjut selama lima hari tidak dapat menentukan apakah ada empat atau enam ekstremis, hingga enam mayat teroris ditemukan. meresahkan adalah bersatunya banyak unit pemberontak ini melawan apa yang mereka identifikasikan sebagai musuh bersama mereka di "India kolonial nasionalis." ULFA, NDFB, KLO, dan NSCN, misalnya, telah bersatu di bawah bendera Front Pembebasan Bersatu Asia Tenggara Barat (United Liberation Front of Western South East Asia - UNLFW). SATP memperkirakan pemberontakan di timur laut ini telah menimbulkan korban sebanyak 21.472 orang sejak tahun 1992, 10.262 di antaranya adalah warga sipil, 2.737 personel keamanan, dan 8.473 teroris. Sebulan kemudian, tiga orang militan lintas- Keamanan Negara Bagian Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah urusan negara bagian, bukan federal, berdasarkan Konstitusi India, dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan berdasarkan penilaian ancaman oleh badan keamanan. MHA juga meningkatkan kepekaan dan memberikan masukan intelijen dan ancaman kepada pemerintah negara bagian jika diperlukan. batas menyerang di kota Pampore, Kashmir, menewaskan empat petugas keamanan dan satu warga sipil. Mereka kemudian melarikan diri dan mencari perlindungan di J&K Entrepreneurship Development Institute (JKEDI) tempat mereka bertempur selama lebih dari 48 jam melawan pasukan keamanan yang menggunakan artileri berat dan senjata lainnya. Selusin personel keamanan lainnya terluka sebelum para ekstremis ditembak mati. Masalah keamanan internal India oleh karena itu tidak bisa diperlakukan hanya sebagai masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Masalah itu harus ditangani secara komprehensif dalam semua Solusi Perbatasan Otoritas federal dan negara bagian segera memetakan rencana untuk memutakhirkan keamanan dan IAPD FORUM
memperkuat tindakan intelijen dan serangan balasan, namun tercengang ketika dua militan dari Pakistan menyerang JKEDI untuk kedua kalinya pada Oktober 2016. Para teroris yang menembak dari gedung itu melukai seorang Tentara dan seorang polisi. Mereka menahan serangan roket dan tembakan senjata otomatis berat dari pasukan parakomando elit Angkatan Darat selama lebih dari 56 jam sampai akhirnya mereka terbunuh dan bangunan pemerintahan tujuh lantai dengan 60 ruangan itu berubah menjadi struktur kerangka yang terbakar. Komite resmi merekomendasikan audit keamanan berkala terhadap semua lembaga angkatan bersenjata setelah memeriksa prosedur operasi standar mereka. Komite ini juga merekomendasikan infrastruktur keamanan berbasis teknologi dan pengerahan tim reaksi cepat di pangkalan militer "ancaman tinggi." Komite lain yang menangani masalah perlindungan perbatasan telah merekomendasikan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan dan mengatasi kerentanan dengan memasang pagar di sepanjang perbatasan Indo-Pakistan. Menteri Negara untuk Urusan Dalam Negeri India Kiren Rijiju memberi tahu Parlemen tentang rencana pemasangan "pagar pintar" di medan yang sulit dan daerah sungai dan rawa tempat pagar biasa tidak dapat dipasang. Pagar ini akan memiliki barikade nonfisik seperti dinding laser, kamera sirkuit tertutup, dan radar akustik yang memetakan getaran. Kesenjangan di daerah perbatasan juga harus diatasi, lampu sorot dipasang, dan jumlah personel ditingkatkan, selain dari jalan perbatasan dan pos terdepan yang sedang dibangun, dan peralatan pengawasan berteknologi tinggi, dan patroli bergerak yang lebih efektif diperkenalkan. Meskipun langkah-langkah ini sangat penting, ada beberapa kejadian ketika tentara Tiongkok yang menyusup telah mendobrak bungker India dan menghancurkannya dan bahkan membawa pergi peralatan pengawasan. Menteri Negara untuk Pertahanan Dr. Subhash Bhamre mengatakan kepada Parlemen bahwa membangun Angkatan Bersenjata dan mengembangkan kemampuan tempur mereka untuk mengatasi keseluruhan spektrum tantangan keamanan adalah proses yang terus berlanjut. "Pengadaan senjata dan amunisi adalah sesuai dengan Rencana Perspektif Terpadu Jangka Panjang, rencana akuisisi lima tahun dan tahunan, dan rencana pertahanan ke-12," jelasnya. India memiliki Angkatan Darat yang terdiri dari 1,2 juta prajurit, dengan tambahan 140.139 prajurit di Angkatan Udara, dan 67.109 prajurit di Angkatan Laut. Aparat keamanan multitingkat bertugas untuk beroperasi di pusat, di negara bagian, dan di perbatasan. MHA yang bertanggung jawab atas Tentara Angkatan Darat India menunjukkan posisi pemberontak kepada rekan-rekannya saat pertempuran bersenjata di kota Chadoora, sekitar 25 kilometer sebelah selatan Srinagar, di wilayah Kashmir yang dikuasai India, pada Maret 2017. stabilitas nasional merupakan lembaga pusat untuk menangani semua masalah keamanan dalam negeri melalui berbagai cabangnya yang melakukan peran preventif, regulatif, dan investigatif. Tujuh pasukan polisi bersenjata pusatnya berjumlah 1,3 juta orang, terdiri dari Garda Keamanan Nasional, Pasukan Kepolisian Cadangan Pusat, Pasukan Keamanan Industri Pusat, Pasukan Keamanan Perbatasan, Kepolisian Perbatasan Indo-Tibet, Assam Rifles, dan Sema Sihad Seema Bal - Pasukan Perbatasan Bersenjata. Empat yang terakhir memiliki mandat pengelolaan perbatasan yang spesifik dan juga diberi tugas untuk mengatasi pemberontakan secara rutin. Dewan Keamanan Nasional, badan eksekutif pemerintah, juga memberikan nasihat kepada Kantor Perdana Menteri mengenai masalah keamanan nasional dan kepentingan strategis, mengintegrasikan analisis pengambilan kebijakan dan intelijen di tingkat nasional. Pemangku kepentingan lainnya dalam keamanan dalam negeri adalah Direktorat Intelijen Pendapatan, Bea Cukai Pusat, dan Pasukan Perlindungan Kereta Api. Mengingat kekayaan keanekaragaman India, banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa ini untuk benar-benar bersatu di dalam perbatasan negaranya. Kendati ada hambatan, India membuat kemajuan untuk menjaga perdamaian dalam negeri. Pemerintah dan sektor swasta berupaya melakukan kerja sama yang lebih baik di arena politik, ekonomi, dan sosial. Pasukan keamanan dan militer India akan terus menjadi kunci untuk mencapai solusi pemerintahan secara keseluruhan. o IAPD FORUM 41
42 PENANGKALAN STRATEGIS Sekutu dan mitra menjadi kunci postur keamanan di kawasan Indo-Asia-Pasifik Kawasan Indo-Asia-Pasifik telah MAYOR PATRICK APPLEGATE/ANGKATAN UDARA A.S menghalangi penggunaan senjata nuklir dan mencegah proliferasi nuklir. lama menjadi daerah strategis bagi Amerika Serikat sehubungan dengan perdagangan, ekonomi, dan keamanan global. Secara historis, A.S., meskipun menghargai negara mitra dan bersedia bekerja di samping mereka, sebagian besar telah bekerja secara sepihak untuk keamanan dan penangkalan. Namun, selama dua dekade terakhir, globalisasi pasar bebas dan perubahan masyarakat global, ditambah dengan perubahan struktur pasukan A.S., telah menciptakan perubahan dalam filosofi tersebut menjadi filosofi ketika A.S. menyadari bahwa sekutu dan mitra merupakan pendorong penting terhadap postur penangkalan. Meskipun pasukan A.S. diperlengkapi dan dilatih untuk beroperasi secara sepihak untuk mempertahankan kepentingan A.S. dan norma-norma internasional, sekutu dan mitra regional memberikan sarana untuk menciptakan efek sinergis dan pengganda kekuatan, terutama yang berkaitan dengan operasi penangkalan. Pada gilirannya, A.S. bekerja sama dengan sekutu dan pihak lain untuk mendorong mereka agar tidak mengembangkan persenjataan nuklir mereka sendiri, yang dapat Pada akhir abad ke-20, penangkalan militer terutama digunakan untuk menjelaskan pencegahan atau penghindaran program senjata pemusnah massal termasuk proliferasi, pengonversian untuk dijadikan senjata, dan penggunaannya. Definisi ini masih penting bagi keamanan nasional. Sekutu dan mitra mengandalkan penangkalan nuklir A.S. untuk IAPD FORUM
menyebabkan dampak ketidakstabilan pada kawasan ini. Contoh dari upaya ini adalah situasi yang sedang berlangsung di Semenanjung Korea ketika Korea Utara telah menunjukkan kemampuan nuklirnya dan telah mengancam pengonversian nuklir untuk dijadikan senjata sebagai bentuk permusuhan terhadap negara tetangganya, termasuk Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan dan Jepang telah memperhitungkan kemitraan mereka dengan A.S. dan kepatuhan terhadap hukum dan norma internasional untuk melawan proliferasi Korea Utara dengan tidak mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri untuk melawan Korea Utara. OPERASI PENANGKALAN YANG LEBIH LUAS Penangkalan tidak hanya berfokus pada nuklir, dan dalam beberapa tahun terakhir diskusi umum telah kembali ke definisi yang lebih luas dan klasik. Penangkalan mencakup operasi dan aktivitas yang dirancang untuk mencegah aktor negara atau non-negara agar tidak melakukan tindakan yang dapat dianggap mengancam kepentingan A.S. dan negara mitra. Dalam hal yang lebih relevan dengan kawasan Indo-Asia-Pasifik, ini adalah tindakan yang melanggar hukum atau norma kebiasaan internasional. Berdasarkan definisi yang lebih luas ini, Korea Selatan dan Jepang merupakan mitra dan sekutu penting bagi operasi penangkalan A.S. Kemitraan baru-baru ini antara Korea Selatan dan Jepang - yang dikombinasikan dengan operasi A.S. dalam menghadapi agresi berkelanjutan Korea Utara - merupakan contoh arti penting sekutu dan mitra dalam operasi penangkalan. Pada Maret 2017, A.S. menggunakan Keberadaan Pengebom Berkesinambungan (Continuous Bomber Presence - CBP) yang terdiri dari pesawat pengebom B-1 dan melakukan misi pelatihan rutin dari Guam ke Korea Selatan. Selama misi ini, B-1 terintegrasi dengan pesawat tempur Pasukan Bela Diri Udara Jepang dalam pelatihan formasi di Laut Cina Timur sebelum mencapai Semenanjung Korea. Setelah meninggalkan formasi dengan pesawat tempur Pasukan Bela Diri Udara Jepang, B-1 kemudian bergabung kembali dengan pesawat tempur Tentara Australia dan Selandia Baru dan Marinir Korea Selatan dan A.S. melakukan latihan serangan amfibi di Pantai Doksuri, Korea Selatan, selama latihan Ssang Yong 16. ALLISON LOTZ/PASUKAN MARINIR A.S. Pesawat terbang Angkatan Udara A.S., Pasukan Bela Diri Udara Jepang, dan Angkatan Udara Australia terbang di lepas pantai Guam selama Cope North 15. Mereka bekerja untuk mengembangkan kemampuan tempur termasuk pencegatan udara dan pengisian kembali bahan bakar di udara selama latihan itu. SERSAN SATU JASON ROBERTSON/ANGKATAN UDARA A.S. IAPD FORUM 43
44 Angkatan Udara Korea Selatan untuk pelatihan serupa di atas wilayah udara yang dikendalikan Korea Selatan. Kedua negara beroperasi secara bilateral dengan A.S., dan perencanaan misi ini memerlukan koordinasi yang terperinci di antara ketiga negara. Meskipun Korea Selatan dan Jepang memiliki sejarah konflik diplomatik dan militer, kemitraan dan komunikasi mereka saat ini menunjukkan kemampuan kedua negara ini untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah secara damai dan arti penting melupakan pengalaman buruk di masa lampau demi mencapai kepentingan bersama. Korea Selatan, Jepang, dan A.S. kemudian dapat berfokus pada cara terkoordinasi untuk menangkal agresi Korea Utara sambil memastikan pertahanan dan dukungan timbal balik. PENTINGNYA KEMITRAAN REGIONAL Semangat kerja sama yang sama ini berlaku pada daerah lain di kawasan Indo-Asia-Pasifik. Laut IAPD FORUM Cina Selatan merupakan daerah tempat sekutu dan mitra menjadi faktor penting terhadap tujuan penangkalan. Laut Cina Selatan merupakan jalur perairan internasional yang vital untuk sebagian besar ekonomi global tempat kebebasan navigasi dan kepatuhan terhadap norma-norma internasional menjadi kepentingan terbaik semua negara regional. A.S. mendukung kerja sama di antara semua negara di kawasan ini untuk menyelesaikan perselisihan melalui komunikasi yang mengikuti prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan yang diakui secara internasional seperti Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut. A.S. juga menjalin beberapa kemitraan di kawasan ini dengan negara-negara seperti Australia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam merupakan mitra strategis dan ekonomi utama meskipun terjadi konflik sebelumnya di antara kedua negara. A.S. mendukung Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara, sebuah organisasi keterlibatan
kemanusiaan, ekonomi, dan pemimpin utama. Ke 10 negara Asia Tenggara ini mempromosikan kemitraan antarpemerintah dan kemitraan erat yang memastikan semua negara memiliki akses yang sama terhadap jalur udara, jalur perairan, dan sumber daya internasional bersama. Kemitraan ini menunjukkan pemahaman kolektif negara-negara mitra sehubungan dengan pentingnya kerja sama internasional dan penyelesaian sengketa secara damai, sembari mematuhi hukum dan norma internasional. Bekerja sama dalam kemitraan dengan A.S. sangat penting untuk memastikan penangkalan berkesinambungan di Laut Cina Selatan. Untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan nasional, A.S. akan terus bekerja sama dengan mitra dan sekutu di seluruh kawasan Indo-Asia-Pasifik setiap harinya. Kemitraan ini merupakan cara yang paling efisien untuk menunjukkan kegigihan sehubungan dengan menghormati dan mempertahankan akses terhadap Perwira A.S. menunjukkan kepada anggota Resimen Patroli Sungai Angkatan Laut Thailand cara menembakkan senapan mesin kaliber .50 selama Cooperation Afloat Readiness and Training 2015 di Sattahip, Thailand. KOPRAL KEPALA JOSHUA SCOTT/ANGKATAN LAUT A.S. Tentara Thailand dan A.S. mendorong truk yang terjebak di pasir saat latihan militer gabungan Cobra Gold di provinsi Chonburi, Thailand timur, pada Februari 2017. THE ASSOCIATED PRESS jalur udara, jalur perairan internasional, sumber daya alam bersama global, dan melindungi zona ekonomi eksklusif, sembari menjaga kedaulatan teritorial. Kerja sama multilateral yang jelas akan menangkal agresi dan memastikan negara- negara regional memahami bahwa bukan demi kepentingan terbaik mereka secara politis, ekonomi, atau militer untuk menyelesaikan perbedaan secara independen dengan kekerasan. o IAPD FORUM 45
46 MELAWAN BOM RAKITAN ( IED ) PUSAT FUSI MELAWAN BOM RAKITAN (IED) ASIA PASIFIK Pusat fusi Komando Pasifik A.S. melawan ancaman yang muncul Serangkaian pengeboman melanda lima provinsi di Thailand, termasuk resor wisata populer Hua Hin, pada 11 Agustus 2016. Serangan ini menggunakan kombinasi bom api dan bom rakitan (improvised explosive device - IED) untuk membunuh empat orang dan melukai 27 orang. Pada tanggal 2 September 2016, IED diledakkan di pasar malam di Pulau Mindanao di Filipina, menewaskan 14 orang, termasuk seorang anak berusia 12 tahun dan sembilan petugas polisi, dan melukai 67 orang lainnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa IED tetap menjadi ancaman konstan di kawasan Indo- Asia-Pasifik. Pada tahun 2016, di daerah tanggung jawab (area of responsibility - AOR) Komando Pasifik A.S. (USPACOM), 1.123 kejadian IED yang dilaporkan, yang melibatkan serangkaian target sipil dan pemerintah, menyebabkan lebih dari 1.300 korban jiwa. Organisasi ekstremis kekerasan (violent extremist organization - VEO) yang beroperasi di seluruh kawasan ini menggunakan IED dalam berbagai cara dengan efektivitas yang tidak perlu diragukan. Selain upaya IED oleh kelompok ekstremis IAPD FORUM ILUSTRASI FORUM
lokal, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) terus mengubah bentang ancaman dengan memengaruhi serangan lokal untuk mencapai sasaran global. Contoh utama termasuk serangan di Jakarta pada Januari 2016, menewaskan dua orang dan melukai 24 orang lainnya, dan serangan di Holey Artisan Bakery pada Juli 2016 di Bangladesh yang menewaskan 29 orang dan melukai 50 orang lainnya, kebanyakan adalah personel polisi. Ditambah dengan ideologi yang semakin ganas, tersedianya teknologi baru seperti drone untuk mengantarkan IED dan penggunaan peralatan elektronik yang semakin canggih memberi sarana kepada musuh untuk meningkatkan keefektifannya. Dengan teknologi baru, penggunaan IED yang terus berlanjut oleh VEO lokal, dan keberadaan ISIS yang berkembang di kawasan ini, USPACOM mendorong kebutuhan untuk kemampuan khusus guna mengidentifikasi ancaman IED yang muncul dan memberikan pelatihan yang efektif untuk melawan ancaman ini di Indo-Asia-Pasifik. MENDEFINISIKAN ANCAMAN Berbagai negara dan budaya di seluruh kawasan Indo-Asia-Pasifik menyediakan beragam taktik, teknik, dan prosedur (TTP) IED. IED di AOR USPACOM berkisar dari bom pipa relatif sederhana yang dibuat dari bahan konstruksi hingga peralatan canggih yang dikendalikan radio yang menggunakan bahan peledak kelas komersial dan pengayaan fragmentasi tambahan untuk mendapatkan efek maksimal. VEO cenderung mengandalkan materi dan pelatihan yang didapat secara lokal untuk bom rakitan mereka. Di daerah tempat artileri atau bahan peledak kelas komersial tidak tersedia, kelompok itu telah menyesuaikan diri dengan menggunakan komponen yang tersedia untuk menghasilkan bahan peledak buatan sendiri seperti triaseton triperoksida (TATP), yang digunakan dalam serangan teroris di Paris dan Brussel. Meningkatnya pengaruh ISIS di kawasan ini membutuhkan kewaspadaan terus menerus untuk migrasi TTP IED dari bom rakitan yang saat ini digunakan di Suriah dan Irak utara. Penggunaan drone sebagai sistem pengiriman untuk IED dan bom rakitan jebakan canggih yang menargetkan personel penjinak bom merupakan dua teknik yang baru-baru ini digunakan untuk melawan pasukan Irak yang merupakan ancaman di masa depan bagi pasukan militer dan keamanan di Indo-Asia-Pasifik dan memerlukan pemantauan terus-menerus. MELAWAN ANCAMAN Pusat Fusi Melawan Bom Rakitan Asia Pasifik (Asia Pacific Counter-IED Fusion Center - APCFC) menyediakan pelatihan mutakhir, analisis intelijen, dan informasi IED yang disusun secara regional kepada anggota dan organisasi angkatan bersenjata A.S. yang beroperasi di seluruh AOR USPACOM, termasuk personel gabungan, antarlembaga, antarpemerintah, dan multinasional (JIIM). Pusat ini dibagi menjadi empat elemen unik untuk memaksimalkan kesempatan keterlibatan untuk melatih pasukan dan memberikan informasi dan intelijen IED penting kepada sekutu dan mitra kami di seluruh kawasan: Divisi Pelatihan, Sel Analisis Perang Ireguler (IrWAC), Bagian Keterlibatan Negara Mitra, dan Bagian Aktivitas Identitas (IDA). DIVISI PELATIHAN Pengerahan militer A.S. secara terus menerus di seluruh kawasan tempat IED tetap menjadi ancaman bagi personel militer dan sipil memerlukan program pelatihan yang agresif. Oleh karena itu, divisi pelatihan pusat fusi itu mengembangkan dan melaksanakan pelatihan Melawan Bom Rakitan (C-IED) Indo-Asia- Pasifik sesuai dengan panduan lebih tinggi dari markas besar dan penyatuan intelijen saat ini guna mempersiapkan pasukan A.S. untuk beroperasi di lingkungan IED. Selain itu, pusat fusi melaksanakan pertukaran tenaga ahli IAPD FORUM IAPD FORUM 47 47
48 utama (subject matter expert exchange - SMEE) dan melatih pasukan negara mitra untuk menggunakan prinsip yang sama untuk interoperabilitas lebih lanjut. Misalnya, Kursus Master C-IED Train-the-Trainer merupakan titik fokus dari upaya interoperabilitas ini dan menyertakan standar yang digunakan untuk membiasakan militer A.S. dan negara mitra dengan prinsip tersebut. Kursus tiga minggu ini memberi pemimpin unit kemampuan untuk melatih formasi mereka terkait peralatan C-IED saat ini, TTP IED, dan mengintegrasikan IED sebagai bagian dari lingkungan pelatihan. Hal ini memungkinkan militer regional untuk menerapkan terminologi dan praktik C-IED yang sama, sehingga meningkatkan interoperabilitas mereka dengan pasukan lainnya. Pelatihan itu juga menghasilkan pengembangan kecakapan C-IED REUTERS anggota A.S. dan negara mitra sampai pada tingkatan sehingga mereka mampu melatih pasukan mereka saat kembali ke unit mereka dengan tingkat efektivitas yang jauh lebih tinggi. APCFC telah berhasil melatih peserta di Bangladesh, Jepang, dan Thailand, serta Marinir dan Penerbang dari Pasukan Marinir A.S. dan Angkatan Udara A.S. SEL ANALISIS PERANG IREGULER (IRWAC) IrWAC melakukan analisis dan produksi intelijen melawan ancaman perang ireguler dan VEO di Indo-Asia-Pasifik. IrWAC adalah komponen unik APCFC dan tidak ditemukan dalam komando komponen dinas Angkatan Darat lainnya di seluruh dunia. IrWAC bekerja sama dengan negara mitra dan organisasi antarlembaga untuk menerangi ancaman tersebut guna menghancurkan jaringan fasilitasi. Mereka juga menyediakan produk intelijen khusus untuk mendukung pelatihan C-IED dan SMEE IAPD FORUM yang disesuaikan untuk meningkatkan kemampuan kelangsungan hidup pasukan negara mitra dan A.S. dan membangun kemampuan negara mitra. Contoh produk ini adalah laporan IED bulanan, yang berfokus pada perang ireguler di seluruh kawasan Indo-Asia-Pasifik, yang secara khusus menyoroti serangan IED dan tren korban dan aktivitas VEO. Laporan itu tersedia untuk personel JIIM di IEDMonthlyMain.htm. BAGIAN KETERLIBATAN NEGARA MITRA Bagian keterlibatan negara mitra membangun kemampuan dan mendorong atau memelihara hubungan melalui SMEE, keterlibatan pemimpin utama, tinjauan interoperabilitas, pelatihan lanjutan, dan acara lainnya. Ini adalah cara APCFC untuk membagikan pengalaman keras militer A.S. yang Anggota tim gegana Indonesia bekerja di lokasi ledakan di kawasan bisnis Jakarta pada Januari 2016. Polisi menewaskan lima orang militan setelah serangan tersebut. beroperasi di lingkungan IED di medan perang Irak dan Afganistan. Selama keterlibatan negara mitra, APCFC bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan interoperabilitas di semua fungsi perang dan menyesuaikan strategi keterlibatan berdasarkan kemampuan negara tuan rumah dan kondisi akhir yang diinginkan. Dengan mengikuti format melatih pelatih (train-the-trainer) yang sama dengan pasukan A.S., APCFC memberdayakan komandan unit negara mitra untuk melakukan pelatihan C-IED yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan unit mereka dan lingkungan operasi mereka. BAGIAN AKTIVITAS IDENTITAS (IDA) Sifat peperangan yang berkembang mengarah pada kemampuan musuh untuk mempekerjakan individu untuk beroperasi di dalam populasi setempat, kamp pengungsian, dan fasilitas penahanan untuk mengganggu operasi pasukan kawan. Bagian terbaru pusat fusi, IDA,
menyediakan alat bantu optimal untuk menganalisis pelaku dan jaringan. IDA bekerja untuk menetapkan dan mengarakterisasi identitas orang-orang yang menjadi pusat perhatian, musuh yang diketahui, dan aktor terkait lainnya, seperti pembuat IED, yang beroperasi di kawasan itu. IDA mencapai tujuannya lewat membedakan entitas dengan menggunakan biometri, forensik, eksploitasi dokumen dan media, dan intelijen identitas. APCFC memberikan pelatihan tentang beberapa perangkat pencatatan biometri genggam seperti Secure Electronic Enrollment Kit II (SEEK II) dan SEEK Avenger. Lebih penting lagi, Bagian IDA APCFC dapat merangkaikan data pencatatan dari perangkat ini ke dalam sketsa pelatihan untuk mendukung skenario pelatihan kolektif Menyerang Jaringan/Keterlibatan Jaringan yang lebih besar. APCFC melatih pasukan A.S. dan bekerja sama ACARA IED - APRIL 2016 - APRIL 2017 Detonasi Ditemukan/Diamankan Palsu Penyimpanan ANGKATAN DARAT AMERIKA SERIKAT DI PASIFIK dengan sekutu dan negara mitra untuk meningkatkan kemampuan IDA. Program IDA mengandalkan keahlian anggota tim dalam biometri, eksploitasi lokasi, dan laporan intelijen untuk merampingkan informasi dan bukti dari titik pengumpulan melalui pusat analisis ke fasilitas eksploitasi. Program IDA APCFC diposisikan untuk memberikan dukungan terhadap berbagai misi, termasuk kontraterorisme, memberantas pemberontakan, pertahanan tanah air, perlindungan pasukan, dan dukungan kepada otoritas sipil. Contoh kemampuan IDA adalah Forensics Exploitation Lab Pacific (FXL-P) di Schofield Barracks, Hawaii. Lokasi ini mampu membentuk struktur fisik dan prosedur pusat dari pusat eksploitasi gabungan dalam mendukung gabungan gugus tugas bersama. FXL-P menyediakan analisis biometri, DNA, sidik jari laten, triase bahan peledak, kimia bahan peledak dan narkoba, teknik elektronik, senjata api, dan tanda alat dengan menyertakan intelijen teknik senjata dan intelijen identitas. Pengerahan aset FXL-P ekspedisi selama persiapan lingkungan operasional mendukung pelatihan pasukan A.S. dan pengikutsertaan negara-negara mitra melalui penyertaan dalam latihan gabungan. Kemampuan FXL-P terbukti penting bagi komandan di Irak dan Afganistan yang terbukti bahwa mereka mampu menyingkirkan sejumlah anggota VEO dari medan perang. Contoh lain dari kemampuan IDA adalah tim intelijen berbasis biometri, yang mendukung organisasi dengan paket intelijen pelacakan biometri untuk memberikan produk biometri khusus untuk tujuan memantau dan/atau menetralkan kemampuan operasional individu, sel, dan/atau jaringan yang menjadi pusat perhatian, dan ancaman transnasional. Ancaman di Pasifik bersifat nyata; pusat fusi terus bekerja dengan dinas militer lainnya, instansi "Indonesia membanggakan diri dalam status partisipasi operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelatihan C-IED penting bagi Indonesia, yang tetap siap setiap saat untuk membantu operasi pemeliharaan perdamaian." - Letkol Wahyu Dili Yudha Irawan, TNI AD pemerintah, negara mitra, dan sekutu untuk melawan ancaman guna memberikan keamanan dan stabilitas regional. Persiapan personel JIIM untuk memerangi ancaman IED selama masa damai akan mengurangi dampak strategis IED di medan perang masa depan. Komandan di semua jenis formasi militer harus siap menghadapi ancaman IED yang terus berkembang. Kemampuan juga harus dikaitkan dengan intelijen dan analisis seketika. APCFC dapat memberikan pelatihan dan kewaspadaan untuk membantu komandan melindungi pasukan mereka dan mengalahkan teroris. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, hubungi APCFC di usarmy. o Pusat Fusi Melawan Bom Rakitan (IED) Asia Pasifik, yang didirikan pada tahun 2010, bekerja untuk G3 Pasifik Angkatan Darat A.S. dan melakukan analisis peperangan ireguler dan C-IED, mengembangkan program penjinakan bahan peledak dan C-IED, dan mendukung aktivitas identitas sembari memfasilitasi keterlibatan sekutu A.S. dan negara mitra untuk meminimalkan dampak IED. IAPD FORUM IAPD FORUM 49 49
50 IAPD FORUM UPAYA PELATIHAN KONTRANARKOBA DI MALADEWA MENINGKATNYA AKTIVITAS NARKOBA MEMBUAT NEGARA-NEGARA BERSATU UNTUK MELAWANNYA
T S E W F T A I J JOINT INTERAGENCY TASK FORCE WEST Republik Maladewa - negara yang terdiri dari rangkaian 26 atol dengan 1.192 pulau - merupakan salah satu negara yang paling tersebar secara geografis di dunia. Meskipun Maladewa adalah tempat tinggal bagi kurang dari 400.000 penduduk, negara ini menerima pengunjung yang jumlahnya hampir dua kali lipat populasinya setiap tahunnya. Dengan pariwisata sebagai sumber dari 90 persen penerimaan pajak negara, Maladewa tidak mewajibkan pengunjung untuk mendapatkan visa sebelum kedatangan, terlepas dari negara asal mereka. Sikap ramah secara internasional terhadap para pengunjung ini memberikan dampak negatif. Untuk melindungi negara itu dari berbagai tantangan mulai dari perdagangan narkoba hingga proliferasi senjata api, Maladewa memiliki militer aktif yang terdiri dari Pasukan Penjaga Pantai, Korps Marinir, Pasukan Khusus, Korps Layanan, dan Korps Insinyur yang semuanya berada di bawah Pasukan Pertahanan Nasional Maladewa (Maldives National Defense Force - MNDF). MNDF memiliki misi dalam berbagai aspek. MNDF melindungi perairan teritorial dan lingkungan laut Maladewa, melakukan operasi pencarian dan penyelamatan serta pengamanan harta, menegakkan hukum maritim, memberikan proteksi VIP dan konvoi, serta melakukan pengawasan pantai. Tugas ini sangat sulit mengingat 200 pulau berpenghuni di negara itu memiliki luas 55.297 kilometer persegi, dan MNDF harus menjaganya dari hanya 50 kantor polisi setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, Maladewa telah mengalami peningkatan aktivitas kriminal dari geng yang menjual heroin dari Asia serta penyelundupan alkohol yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain meningkatnya aktivitas kriminal, MNDF juga harus menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh kaum radikal yang kembali ke ibu kota, Male, setelah belajar di luar negeri. Meskipun tidak ada serangan teroris yang dilakukan di Maladewa sejak pengeboman Sultan Park di pusat Anggota Pasukan Pertahanan Nasional Maladewa (MNDF) berlatih di lapangan tembak selama pelatihan militer bersama di Maladewa. Anggota Pasukan Penjaga Pantai dan Pasukan Khusus MNDF melakukan latihan kontranarkoba dengan anggota militer A.S. J A S O N L A N O R E / A N G K A T A N D A R A T A . S . IAPD FORUM 51
52 52 kota Male pada 29 September 2007 - ketika 12 turis asing tewas akibat ledakan yang dilakukan oleh teroris Maladewa yang memiliki hubungan dengan Pakistan - kekhawatiran semakin meningkat atas penyebaran Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Dewan Penasihat Keamanan Luar Negeri A.S. menyatakan dalam laporan kriminal dan keselamatan Sri Lanka dan Maladewa 2017 bahwa sejumlah warga Maladewa telah melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Untuk membantu mengatasi kegiatan organisasi kriminal transnasional yang terkait dengan narkoba, MNDF telah bekerja sama dengan agen eksekutif PACOM A.S. untuk program kontranarkoba, Joint Interagency Task Force West (JIATF West). Sejak 2010, JIATF West telah mendukung upaya penegakan hukum dan militer Maladewa melalui pelatihan kontranarkoterorisme (counter narco terrorism - CNT) khusus dan penegakan hukum maritim. Untuk mengembangkan program pelatihan itu, koordinasi dengan Maladewa dilakukan melalui Program Pengembangan Kemampuan Kontraterorisme Kantor Kerja Sama Pertahanan - bagian dari Kedutaan Besar A.S. untuk Sri Lanka dan Maladewa di Kolombo. Untuk memberikan pelatihan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam upaya CNT, JIATF West bekerja sama dengan mitra antarlembaga seperti Biro Penyelidikan Federal (FBI) A.S. dan Lembaga Penindakan Narkoba (DEA) untuk melatih anggota Marinir dan Pasukan Penjaga Pantai MNDF, dan Departemen Kepolisian Maladewa. Selain pelatihan teknik penegakan hukum, keterampilan taktis juga merupakan bagian dari program CNT JIATF West dengan kursus yang dipimpin oleh kelompok anggota Maritim Pasukan Operasi Khusus Pasifik. Pelatihan ini dirancang untuk memberi peserta kesempatan untuk berlatih bereaksi terhadap berbagai skenario perdagangan termasuk narkoba, senjata, perdagangan manusia, dan pembajakan. Inisiatif pelatihan mencakup beragam keterampilan penegakan hukum dan kontraterorisme termasuk topik seperti teknik analisis intelijen, teknik wawancara, penanganan perahu kecil, perawatan korban tempur taktis, pelatihan keahlian menembak, kunjungan, naik ke atas kapal, penggeledahan dan penyitaan, pengamanan ruangan, perencanaan misi dan eksploitasi lokasi sensitif (sensitive site exploitation - SSE). Mulai tahun 2013, JIATF West menambahkan serangkaian pelatihan yang menggabungkan keterampilan PUSAT PELATIHAN TAKTIS DILUNCURKAN DI THAILAND JOINT INTERAGENCY TASK FORCE WEST Pembangunan dimulai pada Desember 2016 di pusat pelatihan taktis dalam ruangan di kota Nong Sarai, provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand. Gugus tugas kontranarkoba Komando Pasifik A.S., Joint Interagency Task Force West (JIATF West), mensponsori proyek senilai lebih dari 27 miliar rupiah (2 juta dolar A.S.) untuk mendukung upaya kontranarkoba Kepolisian Kerajaan Thailand (Royal Thai Police - RTP). Bangunan itu, yang akan selesai pada akhir Juni 2017, akan memberi fasilitas pelatihan taktis canggih dalam ruangan seluas 7.200 meter persegi kepada kepolisian, yang akan menjadi bagian dari kompleks pelatihan seluas 304 hektar yang disebut Pusat Pelatihan Nasional Kepolisian Kerajaan Thailand. Gedung besar itu dibutuhkan untuk mengakomodasi kota simulasi yang akan memberi suasana perkotaan bagi petugas kepolisian untuk mempraktikkan manuver taktis pada siang dan malam hari yang tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca di luar ruangan. petugas polisi di Thailand. Proyek ini merupakan upaya bersama Kelompok Kerja Penegakan Hukum Kedutaan Besar A.S. dan Biro Pendidikan Kepolisian RTP. Kelompok kerja itu mencakup Biro Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional, Keamanan Diplomatik, Administrasi Penindakan Narkoba (DEA) A.S., dan Komando Teknik Fasilitas Angkatan Laut. Peresmian pemakaian bangunan itu merupakan bagian dari upacara yang merayakan ulang tahun keempat Pusat Pelatihan Taktis Kepolisian Kerajaan Thailand. Upacara itu dihadiri oleh Jenderal Polisi Adul Saengsingkaew, menteri pembangunan sosial dan kesejahteraan, dan mantan kepala Kepolisian Kerajaan Thailand. Kepala Kepolisian Kerajaan Thailand Jenderal Polisi Chakthip Chaijinda dan Mayor Jenderal Polisi Sornkrit Kaewpalek, wakil komisaris Biro Pendidikan Kepolisian, juga turut hadir. Upacara itu mencakup tur ke Pusat Pelatihan Taktis Pusat RTP, upacara penanaman pohon, pidato yang diberikan oleh Jenderal Chakthip dan Duta Besar A.S. Glyn Davies. "Amerika Serikat telah, dan akan tetap menjadi, mitra kuat dalam mendorong hubungan penegakan hukum bersama di antara kedua negara kita. Proyek seperti ini akan menjadi landasan bagi hubungan ini selama bertahun-tahun mendatang," kata Davies. RTP telah menjalin kemitraan yang panjang dan kooperatif dengan JIATF West sejak JIATF West mulai memberikan pelatihan kontranarkoba di Thailand pada tahun 1994. Hingga saat ini, JIATF West telah memberikan lebih dari 160 misi pelatihan kepada lebih dari 8.000 KOMANDO TEKNIK FASILITAS ANGKATAN LAUT IAPD FORUM IAPD FORUM
JIATF WEST MENAMBAHKAN KEMAMPUAN PEMINDAIAN DI PERLINTASAN PERBATASAN MAE SAI JOINT INTERAGENCY TASK FORCE WEST Mae Sai, kota paling utara di Thailand, terletak di Segitiga Emas, tempat bertemunya perbatasan Laos, Myanmar, dan Thailand. Di seberang perbatasan adalah kota Tachileik di Myanmar, sering kali dikunjungi oleh pelancong yang meninggalkan paspor mereka di kantor imigrasi. Mereka bebas tinggal di dalam Tachileik dan distrik Kengtung di sekitarnya hingga 14 hari tanpa harus mendapatkan visa. Perbatasan Mae Sai-Tachileik merupakan titik perlintasan tersibuk di antara kedua negara dan titik transit yang semakin populer bagi organisasi kriminal transnasional yang mengangkut narkoba terlarang, demikian menurut Kantor Narkoba dan Kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNODC). Otoritas Thailand memperkirakan bahwa lebih dari satu miliar pil metamfetamin (disebut yaa baa, atau obat gila) diperdagangkan melintasi perbatasan Thailand dan Myanmar setiap tahunnya. Selain perdagangan metamfetamin, narkoba lain seperti heroin, bahan kimia prekursor, dan perdagangan manusia terjadi melalui pos pemeriksaan darat resmi dan perlintasan informal. Segitiga Emas terkenal akan produksi opiumnya. Perbatasan yang tidak terjaga dan perlintasan sungai dangkal di kawasan ini antara Tachileik dan Mae Sai memungkinkan pelaku perdagangan dan migran menyeberang Sungai Sai selama musim kemarau. UNODC memperkirakan bahwa 450.000 migran diselundupkan ke Thailand, dengan sepertiga dipindahkan melalui pos pemeriksaan resmi. Untuk mendukung upaya kontranarkoba yang dilakukan para pejabat bea cukai dan perbatasan Thailand, gugus tugas kontranarkoba Komando Pasifik A.S., Joint Interagency Task Force West (JIATF West), telah menjalankan inisiatif untuk memperbaiki keamanan di kawasan perbatasan utara Thailand. Salah satu komponen inisiatif JIATF West adalah membangun kembali Pusat Sinar-X di Fasilitas Bea Cukai Mae Sai dan memasang alat pemindai seluruh tubuh pertama di perlintasan perbatasan itu. Peningkatan itu akan memiliki dampak signifikan, demikian menurut Scott Hawman, manajer program pengembangan pangkalan JIATF West. "Dengan jumlah dana yang relatif kecil - kita berbicara tentang beberapa ratus ribu dolar - kita akan secara drastis meningkatkan kemampuan petugas Bea Cukai dan Perbatasan Mae Sai untuk mencegat narkoba terlarang," kata Hawman. Orang-orang melintasi jembatan perbatasan antara Mae Sai, Thailand, dan Tachileik, Myanmar. Selama musim kemarau, pelaku perdagangan dan migran dapat menyeberangi Sungai Sai. JIATF WEST JIATF West memperkirakan bahwa lebih dari 1.000 orang sehari melakukan perjalanan melalui pos pemeriksaan Mae Sai- Tachileik. Proyek ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2016, dan mencakup menghancurkan bagian dalam bangunan yang ada dan menambahkan struktur baru yang akan mencakup ruang wawancara, ruang ganti, tempat penyimpanan bukti, ruang administrasi, dan alat pemindai seluruh tubuh. Komando Teknik Fasilitas Angkatan Laut A.S. mengawasi pelaksanaan konstruksi yang hampir selesai pada Mei 2017. penegakan hukum dan maritim secara bersama-sama yang dikenal sebagai Keterampilan Maritim Terintegrasi (Integrated Maritime Skills atau IMS). Tim IMS terdiri dari Pasukan Penjaga Pantai A.S. dan Satuan Cadangan Angkatan Laut yang memiliki latar belakang unik baik dalam penegakan hukum maupun dukungan maritim. "Tim IMS menyediakan jembatan penting dalam pengembangan keterampilan di tingkat operator dasar, yang memungkinkan mitra pasukan keamanan membangun kompetensi ke tingkat ketika pelatih militer A.S. dapat memberikan pelatihan tingkat lanjut," kata Tom Wood dari Kelompok Aksi Komandan JIATF West. Babak pelatihan CNT terbaru yang disebut "Fusion Metal" berlangsung pada awal Februari 2017, bersama dengan unit Pasukan Penjaga Pantai dan Laut MNDF di atol Laamu, atol terbesar di Maladewa. Evolusi selama empat minggu itu mencakup berbagai pelatihan CNT termasuk keterampilan taktis, penanganan senjata, keahlian menembak, penggeledahan dan penyitaan pada saat kunjungan di atas kapal, SSE, penanganan tahanan, dan perencanaan misi. Sasaran evolusi pelatihan Fusion Metal adalah agar anggota MNDF mampu mengembangkan keahlian pada saat menaiki kapal yang patuh dan tidak patuh, mengembangkan prosedur operasi standar, dan belajar melakukan SSE menyeluruh untuk mendukung operasi kontranarkoba. "Situasi keamanan di Samudra Hindia berubah," jelas Kolonel Mohammed Ibrahim, Komandan Pasukan Penjaga Pantai MNDF dan juga lulusan Akademi Angkatan Laut A.S. "Dan ancaman yang dihadapi Maladewa akan dibagikan dengan negara-negara regional lainnya." Sejak 2010, JIATF West telah melakukan 15 pelatihan kontranarkoba berbeda di Maladewa dan melatih lebih dari 500 anggota penegak hukum dan MNDF. o IAPD FORUM 53
ANGKATAN LAUT GENERASI MENDATANG Laksamana Muda John Martin dari Selandia Baru membangun fondasi pertahanan multilateral untuk beberapa dekade mendatang
Kepala Angkatan Laut Laksamana Muda John Martin ANGKATAN LAUT SELANDIA BARU Laksamana Muda John Martin memegang jabatan sebagai kepala Angkatan Laut Selandia Baru (Royal New Zealand Navy - RNZN) pada 30 November 2015. Pada tahun 2016, Angkatan Laut merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Selama masa jabatan tiga tahunnya, Angkatan Laut mempromosikan peningkatan kemampuan tempur dan mempersiapkan diri untuk mengoperasikan kapal baru yang akan membantu melakukan tugas maritim pada tahun 2020-an dan seterusnya. Martin juga menjabat sebagai anggota di dewan Whole of Government Radio Network dan Dewan Investasi Bea Cukai. Dia menjadi Officer of the New Zealand Order of Merit pada tahun 2003, setelah menjadi anggota pada tahun 1996. Sebelum menjadi kepala Angkatan Laut, Martin merupakan asisten kepala kemampuan staf Kepala Pasukan Pertahanan. Dalam peran ini, dia menjabat sebagai sponsor kemampuan untuk Pasukan Pertahanan, mengelola siklus hidup kemampuan mulai dari definisi hingga penempatan. Selain itu, dia bertindak sebagai wakil direktur untuk Penilaian Pertahanan 2014, tinjauan strategis mengenai lingkungan keamanan, dan wakil direktur Buku Putih Pertahanan 2015, dokumen yang akan mengatur tugas, kemampuan, dan persyaratan fiskal Pasukan Pertahanan sampai tahun 2035. Harap ceritakan lebih banyak kepada FORUM tentang jalur karier Anda. Anda memulai karier sebagai pemplot radar dan mendapatkan kenaikan pangkat secara mengesankan hingga tingkat eksekutif senior. Saya bergabung sebagai pemplot radar pada tahun 1979, namun naik pangkat dari bintara menjadi perwira pada tahun 1980 setelah mengidentifikasi bahwa saya menginginkan kesempatan untuk memimpin kapal perang. Sejak menyelesaikan pelatihan perwira, saya telah bertugas di kapal- kapal RNZN, Royal Navy, dan Angkatan Laut A.S., menjalankan fungsi sebagai penjaga jembatan, instruktur pengatur lalu lintas udara maritim, navigator fregat, perwira perang utama, dan akhirnya sebagai komandan. untuk pengembangan kepemimpinan, manajemen portofolio, perencanaan operasional, dan pengembangan kemampuan. Sebagai pemimpin senior di RNZN, saya juga memiliki peran sebagai komandan komponen maritim, yang memimpin armada dan juga bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan di Pasukan Pertahanan Selandia Baru (New Zealand Defence Force - NZDF). Secara keseluruhan, karier saya mencerminkan beragam kesempatan yang tersedia di dalam RNZN dan NZDF, bekerja di sejumlah bidang dan mendapatkan pengalaman berharga di setiap posisi, yang semuanya telah membantu saya dalam jabatan saya saat ini. Setelah menyelesaikan penugasan terakhir saya sebagai komandan HMNZS Te Kaha, saya menduduki jabatan pada penugasan staf operasional, serta posisi yang bertanggung jawab Menurut Anda, apa yang memungkinkan Anda untuk sukses? Di sepanjang karier saya, saya telah menikmati bekerja dengan orang- IAPD FORUM 55
56 orang hebat, di lingkungan luar biasa semuanya bekerja sama demi tujuan mulia. Agar sukses dalam karier militer, Anda harus termotivasi, tangguh, dan tekun. Pembawa sukses utama adalah keluarga saya, yang telah mendukung karier saya dan tuntutan berbeda dari penugasan yang telah saya jalankan. Apa saja beberapa sorotan utama dari karier Anda sebelum Anda menjabat sebagai kepala Angkatan Laut? Sorotan utama yang signifikan adalah kesempatan untuk memimpin HMNZS Te Kaha, dan berbagai pengerahan yang dijalankan kapal itu selama masa komando saya. Tapi saya juga mendapat kehormatan untuk memimpin sekolah pelatihan perwira kami, membentuk generasi perwira dan pemimpin organisasi di masa mendatang, yang kebanyakan masih berdinas saat ini dan menikmati kesuksesan karier atas upaya mereka sendiri. Sebagai komandan komponen maritim, saya memimpin armada kami selama masa sibuk untuk Angkatan Laut kami, termasuk kapal Selandia Baru pertama yang berpartisipasi dalam latihan Rim of Pacific setelah perubahan Perjanjian Keamanan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat pada akhir 1980- an. Kami juga mengembangkan dan menanamkan kemampuan untuk melakukan patroli Samudra Selatan secara rutin dengan kapal patroli lepas pantai kami, serta melakukan pengerahan rutin ke kawasan Asia Tenggara. Dalam hal pengaruh, ruang lingkup, dan tantangan, peran asisten kepala kemampuan - bekerja dengan instansi pemerintah, lintas pertahanan, dan industri untuk memetakan Pasukan Pertahanan di masa depan merupakan peran kunci. Tentu saja, peran saya saat ini juga menjadi sorotan utama dan merupakan pencapaian signifikan dalam karier saya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memimpin RNZN. Selama beberapa waktu (dari 2001 hingga Agustus 2003), Anda menjadi komandan HMNZS Te Kaha? Seperti yang telah saya sebutkan, ini merupakan sorotan utama karier saya dan sesuatu yang berusaha dicapai oleh penjaga jembatan muda tapi tidak banyak yang mampu mencapainya. Saat saya menjadi komandan, kapal itu melakukan sejumlah pengerahan ke Australia, Asia Tenggara, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Kami juga melakukan misi ke Teluk Oman untuk melakukan operasi pencegatan maritim, yang merupakan kontribusi pribadi memuaskan terhadap keamanan maritim global. Kami bekerja dengan banyak angkatan laut untuk mencapai tujuan bersama, dan dalam konteks itulah saya menyimpulkan bahwa Angkatan Laut kami sama profesional dan berkinerja baiknya seperti Angkatan Laut negara lain yang lebih besar. IAPD FORUM Armada Angkatan Laut Selandia Baru ANGKATAN LAUT SELANDIA BARU Mengapa Rencana Kemampuan Pertahanan berperan penting dalam Buku Putih? Buku Putih menggambarkan pandangan Selandia Baru terhadap lingkungan strategis internasional, kepentingan keamanan nasional kami, dan bagaimana pertahanan memberikan kontribusi terhadap hal ini, serta peran dan tugas yang diharapkan pemerintah untuk dilakukan oleh Pasukan Pertahanan. Rencana Kemampuan Pertahanan merupakan dokumen pendamping Buku Putih. Rencana ini menjelaskan secara rinci berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh Pasukan Pertahanan untuk meraih tujuan kebijakan pertahanan pemerintah. Rencana ini juga membantu industri untuk mempersiapkan akuisisi dan penyediaan layanan pertahanan potensial. Dengan menentukan bagaimana kami akan mengembangkan dan menghasilkan efek yang diinginkan pemerintah, Rencana Kemampuan Pertahanan berperan penting dalam membentuk pengembangan kemampuan dan program akuisisi aset utama. Apa yang perlu dilakukan RNZN untuk menyambut tahun 2020? 2035? Buku Putih 2016 memberikan tugas baru bagi kami. Dokumen itu juga memperkuat pentingnya hubungan pertahanan dan keamanan Selandia Baru dengan sekutu,
mitra utama, industri, dan teman-teman. Tujuan pemerintah untuk memberikan efek maritim di kawasan setempat, dan juga jauh ke seberang lautan, telah membuat NZDF berada pada jalur pertumbuhan yang akan melihat adanya investasi kemampuan signifikan antara saat ini dan awal tahun 2020-an. Untuk Angkatan Laut, ini termasuk pemutakhiran bagi fregat kami, kapal tanker baru, dan satu kapal pengganti untuk kapal penunjang penyelaman Angkatan Laut dan kapal survei dan penelitian oseanografi yang dinonaktifkan sebelumnya. Pemerintah juga telah mengisyaratkan komitmen terhadap kapal patroli samudra (OPV) yang mampu berlayar di lautan es untuk bergabung dengan dua OPV yang ada saat ini. Semua kemampuan ini perlu dioperasikan pada awal 2020-an, dan dengan demikian persiapan RNZN di masa mendatang difokuskan untuk memastikan bahwa kami akan memiliki orang-orang yang diperlukan, pengaturan dukungan, dan proses operasional untuk memanfaatkan kemampuan baru tersebut. Angkatan Laut ini merupakan apa yang saya suka sebut sebagai "Angkatan Laut Mendatang" (Next Navy) - rencana sebagian besar sudah dipastikan, dan kami hanya perlu menerapkannya. Persiapan awal untuk 2030-2035 melibatkan sejumlah besar pekerjaan saat ini untuk mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai "Angkatan Laut jauh ke depan" (Navy-after-next). Dalam kerangka waktu 2035, kami bisa mengharapkan bahwa fregat kelas Anzac yang ada "Sebagai komandan komponen maritim, saya memimpin armada kami selama masa sibuk di Angkatan Laut kami, termasuk kapal Selandia Baru pertama yang berpartisipasi dalam latihan Rim of Pacific setelah perubahan Perjanjian Keamanan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat pada akhir 1980-an." - Laksamana Muda John Martin saat ini telah diganti dengan semacam kemampuan tempur, namun dalam bentuk apa masih belum diketahui, yang membuka segala macam kemungkinan menarik. Teknologi, cara belajar dan pelatihan, mekanisme pendukung, harapan generasi Pelaut baru, konsep operasi, budaya masa depan kita, di mana kita akan menempatkan kapal kita ... semua bidang ini perlu dieksplorasi selama setahun ke depan ketika kami mendefinisikan seperti apa Angkatan Laut itu. Setelah itu selesai, kami akan segera beralih ke perencanaan dan pelaksanaan transformasi yang diperlukan. Ketika menjadi kepala Angkatan Laut pada tahun 2015, apa sasaran utama yang ingin Anda capai selama masa jabatan Anda? Saya memiliki tiga sasaran: Pertama, berinvestasi dalam kepemimpinan kami. Saya perlu membimbing dan membina pemimpin masa depan kami di tingkat senior dan untuk memungkinkan Angkatan Laut memimpin dan membentuk perdebatan seputar kemampuan angkatan laut, kelaiklautan, dan pembentukan pasukan. Kedua, merayakan ulang tahun ke-75 Angkatan Laut dengan memimpinnya untuk memberikan pengakuan terhadap mereka yang pernah berdinas sebelumnya, merayakan dan memberikan pengakuan terhadap mereka yang sedang berdinas, dan menantikan masa depan kami yang mengesankan. IAPD FORUM 57
58 HMNZS Te Kaha milik Angkatan Laut Selandia Baru, kapal fregat kelas Anzac, terdepan, dan HMNZS Endeavour, kapal tangki pengisian bahan bakar, berlayar bersama. ANGKATAN LAUT SELANDIA BARU Sasaran ketiga saya adalah meletakkan dasar bagi Navy-after-next. Kami perlu memulai transformasi yang memungkinkan kami mengadopsi dan menguasai teknologi baru yang akan dikirimkan pada tahun 2030. Ini berarti meninjau sifat kerja, struktur karier, dan kompetensi. Kami juga perlu melihat cara baru untuk menyelesaikan tugas kami. Apa nasihat yang Anda miliki untuk mereka yang berpikir ingin menempuh karier militer? Lakukan! Militer menawarkan berbagai pilihan dan peluang karier yang sesuai untuk sejumlah orang. Militer tidak menyerupai stereotip Hollywood yang terlihat di film dan alih-alih merupakan organisasi dinamis, yang akan menumbuhkan perkembangan anggota kami sementara juga memenuhi tujuan yang lebih tinggi untuk memberikan keamanan bagi bangsa kami. Karier militer merupakan fondasi kesuksesan di banyak bidang yang berbeda, baik di industri swasta, sektor pertahanan dan keamanan yang lebih luas, atau pelayanan publik. Apa tantangan terbesar yang dihadapi RNZN dan NZDF saat ini? Pada tingkat strategis, menjaga kewaspadaan ranah maritim merupakan masalah keamanan penting bagi Selandia Baru. Ini selalu menjadi tantangan, mengingat besarnya ukuran ranah itu. Dalam hal populasi dan ekonomi, Selandia Baru merupakan negara yang relatif kecil; namun, negara ini merupakan negara maritim yang besar, dan kami memiliki zona ekonomi eksklusif (EEZ) terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2016, di forum keamanan maritim, kami mengembangkan pandangan bahwa kami mungkin merupakan negara kecil tetapi juga merupakan "negara adidaya samudra." Kami juga memiliki tanggung jawab di luar wilayah kami, misalnya mendukung negara-negara Pasifik untuk melakukan patroli terhadap EEZ mereka dan IAPD FORUM memberikan kontribusi terhadap operasi internasional jauh ke seberang lautan. Bagi NZDF sebagai sebuah organisasi, kami harus memenuhi harapan pemerintah dan memberikan output NZDF dalam parameter fiskal yang ketat. Khususnya, untuk RNZN kami harus memenuhi tuntutan operasional dari berkembangnya permintaan pemerintah terhadap angkatan bersenjata kami, sambil membangun organisasi yang mampu memberikan pilihan maritim di masa depan kepada negara kami. Keduanya memerlukan keseimbangan sumber daya yang cermat, sering kali sumber daya yang sama, dalam kerangka waktu yang kompetitif, dan oleh karena itu, manajemen harapan yang cermat. Secara khusus, kami perlu mempertahankan pengembangan kemampuan tempur yang mampu dikerahkan secara berkesinambungan (kapal, pesawat terbang, tim penanggulangan ranjau), pengembangan tim komando untuk operasi maritim koalisi, dan persiapan pasukan secara bersamaan yang dapat dikerahkan sebagai kelompok tugas. Kami juga perlu mengelola kesenjangan kemampuan yang diakibatkan oleh penggantian dan pemutakhiran. Selama lima tahun ke depan, kami akan menghasilkan dan mengintegrasikan kemampuan baru karena kami akan melakukan peremajaan terhadap 20 persen kapal kami, dengan peningkatan yang terkait dengan ukuran, kecanggihan, dan kompleksitas armada kami. Memastikan bahwa kami memiliki jumlah anggota yang memenuhi syarat dan berpengalaman merupakan tantangan abadi, tidak hanya bagi RNZN, namun dampaknya membesar oleh karena kecilnya ukuran kami. Anggota kami, sama seperti jumlah kapal yang kami miliki, merekalah yang menentukan kesuksesan atau kegagalan pilihan dan kemampuan operasional kami. Tapi dengan tantangan ini juga muncul peluang untuk memanfaatkan teknologi, beroperasi lebih cerdas, berinovasi, dan bertransformasi dengan cepat. Inilah sebabnya mengapa menjelajahi dan mendefinisikan Navy- after-next sangat penting.
Mengapa Anda yakin pendekatan multilateral penting bagi keamanan di kawasan ini? Keamanan merupakan sasaran bersama bagi semua negara, meskipun masing-masing negara akan mempertahankan perspektifnya sendiri mengenai cara terbaik untuk mengatasi tantangan keamanan bersama yang dihadapinya. Tapi masuk akal untuk bekerja sama untuk mengatasi hal ini. Untuk melakukannya, kita memerlukan bahasa yang dipahami semua pihak, hukum yang dipahami semua pihak, dan kerangka kerja untuk membantu kita berkomunikasi secara efektif dan mencapai sasaran bersama. Lembaga multilateral menyediakan mekanisme transparansi dan prediktabilitas. Mereka memungkinkan berbagai negara untuk berbagi perspektif, intelijen, dan keahlian yang lebih luas daripada jika kita beroperasi secara bilateral. Mereka mendukung pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan strategis internasional, dan satu sama lain. Penting untuk diingat bahwa bagi RNZN, kawasan kami mencakup Antartika dan Samudra Selatan - area yang semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan Angkatan Laut. Sistem Perjanjian Antartika menjadi contoh bagus tentang pendekatan multilateral yang dapat dicapai, dalam kasus ini di atas sebagian besar dunia yang memiliki klaim teritorial ganda dan sering kali tumpang tindih. Benua itu telah dikelola secara sukses dan damai selama beberapa dekade oleh karena artikulasi kepentingan bersama dan komitmen multilateral yang kuat untuk melindungi kepentingan itu. Menurut Anda, apa masalah keamanan utama Indo- Asia-Pasifik dalam beberapa tahun mendatang? Ada sejumlah tantangan terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Tantangan ini mungkin terjadi tidak hanya di Indo-Asia-Pasifik tapi terlihat dengan jelas di kawasan ini: • Sengketa maritim yang melibatkan banyak negara memiliki potensi untuk meningkat dengan cepat. • Di dekat negara kami, kejahatan transnasional dan akses ilegal ke sumber daya oleh kapal penangkap ikan merongrong kemampuan beberapa negara kecil di Kepulauan Pasifik untuk mengendalikan perbatasan mereka. Pertumbuhan penduduk meningkatkan tekanan pada perikanan internasional dan sumber daya lainnya. Ada juga sejumlah masalah keamanan nongeografi seperti ekstremisme kekerasan (yang dampaknya diperburuk dengan peningkatan akses terhadap teknologi) dan ancaman siber yang meningkat. Mengapa mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan penting terutama bagi Selandia Baru? Selandia Baru adalah negara kecil, jadi kami mengandalkan tatanan berbasis aturan internasional yang stabil untuk menyediakan kesetaraan bagi semua pihak. Bagi kami, ini berarti sebuah sistem yang memberikan hak yang sama kepada semua negara terlepas dari ukuran, kekuatan ekonomi, atau bobot strategis mereka. Bagaimana RNZN akan berkontribusi untuk membantu sekutu mengatasi tantangan ini di kawasan Indo-Asia-Pasifik? Sebagai pasukan pertahanan, kami secara teratur melakukan pengerahan pasukan ke seluruh kawasan Indo-Asia-Pasifik untuk terlibat dan mendukung negara-negara yang berpikiran sama dalam upaya bersama untuk menjaga keamanan regional dan global. Setiap tahun, NZDF berpartisipasi dalam lebih dari 100 kegiatan atau latihan gabungan, bersama, dan tunggal dengan angkatan laut lain di Indo-Asia-Pasifik. Kami melakukan operasi maritim dengan sekutu kami untuk mendukung kewaspadaan situasional bersama untuk kawasan ini. Kami mengirimkan kemampuan angkatan laut untuk melakukan latihan dan operasi keamanan maritim multinasional, termasuk menyelenggarakan latihan multinasional di perairan Selandia Baru seperti Latihan Lapangan Keamanan Maritim ADMM- + (Pertemuan Menteri Pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara-Plus) di lepas pantai Auckland baru-baru ini pada November 2016. Kami juga menjadi anggota aktif Perjanjian Pertahanan Lima Negara (Five Power Defence Arrangement - FPDA) dan organisasi seperti Simposium Angkatan Laut Pasifik Barat (Western Pacific Naval Symposium - WPNS), dan berkontribusi pada mekanisme keamanan seperti pengembangan dan pada akhirnya implementasi Pedoman WPNS untuk Pertempuran yang Tidak Terencana di Laut. Angkatan Laut hanyalah satu bagian dari NZDF, dan kami bekerja sama dengan organisasi pertahanan yang lebih luas, termasuk Kementerian Pertahanan, untuk mengevaluasi lingkungan strategis dan mengembangkan serta memperkenalkan kemampuan angkatan laut. Kami juga menyumbangkan pandangan dan keahlian kami pada pembicaraan mengenai keamanan maritim melalui saluran bilateral dan multilateral seperti Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Secara keseluruhan, kekuatan Selandia Baru adalah kemampuan kami untuk bekerja secara multilateral dan mengembangkan hubungan internasional yang kuat untuk mempertahankan tujuan ekonomi dan keamanan pemerintah kami dan tujuan mitra dan sekutu kami. o IAPD FORUM 59
IAPDF 60
IAPD FORUM SUARA
DR. SATU LIMAYE
H anya ada dua kunjungan antara kepala pemerintahan India dan Tiongkok selama tahun 2016 - keduanya untuk pertemuan multilateral dengan interaksi bilateral sampingan singkat. Perdana Menteri India Narendra Modi pergi ke Hangzhou untuk menghadiri KTT G20 pada awal September, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Goa pada pertengahan Oktober untuk menghadiri KTT Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS) kedelapan. Meskipun demikian, Presiden India Pranab Mukherjee melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok yang berfokus pada "Kemitraan Pembangunan yang Lebih Erat" yang diumumkan oleh kedua belah pihak sebelumnya pada Mei 2016. Ini adalah kunjungan pertamanya sejak menjabat pada Juli 2012 dan kunjungan pertama oleh presiden India sejak tahun 2000. Secara keseluruhan, hubungan India-Tiongkok selama tahun 2016 tertatih-tatih akibat perbedaan pendapat spesifik yang juga mencerminkan perbedaan yang lebih mendasar. Posisi kebijakan Tiongkok mengenai penetapan pemimpin militan terkenal dalam daftar terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, masuknya India ke dalam Grup Pemasok Nuklir (Nuclear Suppliers Group - NSG), serta perselisihan perbatasan dan perdagangan ditafsirkan di India sebagai contoh ketidakpedulian Tiongkok terhadap aspirasi, kekhawatiran, dan kepentingan strategis India. Perdana Menteri Modi mencairkan hubungan bilateral dan ketegangan yang lebih luas selama Presiden Tiongkok Xi Jinping, kanan, bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi selama KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok, pada September 2016. REUTERS kunjungannya ke Tiongkok pada September 2016, dengan mengatakan, "Untuk memastikan hubungan bilateral yang tahan lama dan perkembangan stabil dalam hubungan itu, sangat penting untuk saling menghargai aspirasi, kekhawatiran, dan kepentingan strategis satu sama lain." Dalam formulasi lain, Modi meminta kedua negara untuk "peka terhadap kepentingan strategis satu sama lain ... mempromosikan konvergensi positif ... dan mencegah tumbuhnya persepsi negatif." Jelas, dia tidak menganggap Tiongkok melakukan perannya, namun mengklaim bahwa India telah melakukan perannya melalui Kemitraan Pembangunan yang Lebih Erat dan mengutip "memelihara kedamaian dan ketenangan di perbatasan" dan meningkatkan hubungan budaya dan orang-ke-orang sebagai keberhasilan spesifik. Pada Maret 2016, Tiongkok tidak mendukung penetapan Masood Azhar, pemimpin organisasi militan terlarang Jaish-e-Mohammed (JeM), sebagai teroris pada Komite Pemantau Sanksi P.B.B. untuk Al-Qaeda, Negara Islam (ISIS), dan kelompok ekstremis lainnya. Usulan penetapan diajukan menyusul serangan pada 2 Januari 2016 di Pangkalan Angkatan Udara India di Pathankot, yang menurut pejabat India dilakukan oleh Pakistan dan JeM. Dalam perkembangan yang aneh dan masih belum jelas segera setelahnya, pembangkang Uighur Dolkun Isa, ketua komite eksekutif World Uighur Congress, dilaporkan diberi visa India untuk menghadiri konferensi di Dharamsala, namun visa itu dibatalkan tak lama kemudian, demikian menurut laporan berita. Media yang heboh IAPD FORUM 61
62 Presiden India Pranab Mukherjee, kanan, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghadiri upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat di Beijing, Tiongkok pada Mei 2016. REUTERS di India meliput masalah itu berulang kali di sepanjang tahun. Pejabat India bungkam tapi memahami dengan jelas mengenai perselisihan yang terus berlanjut itu. Misalnya, ketika ditanya pada konferensi pers tentang masalah itu pada malam menjelang kunjungan Presiden India Pranab Mukherjee ke Tiongkok pada Mei 2016, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri (MEA) mengatakan: "Lihatlah masalah Jaish-e-Mohammed, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan pemerintah Tiongkok bahwa mereka berkomunikasi erat dengan pihak India, dan kami berkomunikasi erat dengan pihak Tiongkok." Itulah keseluruhan penjelasan resmi tersebut. Selama kunjungan Modi ke Tiongkok pada September 2016, pejabat India mengatakan bahwa dia mengecam serangan teroris baru-baru ini terhadap Kedutaan Besar Tiongkok di Bishkek, Kirgiztan, dan mengulangi kepada Xi "bahwa tanggapan kita terhadap terorisme tidak boleh dimotivasi oleh pertimbangan politik." Pejabat India yang memberikan keterangan itu tidak menyatakan apakah Xi menanggapinya. Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar sedikit lebih bebas menyatakan pendapat daripada atasannya, namun tetap berhati-hati dalam pertemuan gabungan cendekiawan India dan Tiongkok pada Desember 2016. Dia mencatat bahwa kedua negara "menghadapi ancaman dari terorisme fundamentalis. Namun, sepertinya kita belum bisa bekerja sama seefektif yang seharusnya kita lakukan di beberapa forum penting internasional guna menangani masalah ini. Meskipun mengenai kedaulatan, pastinya bisa ada lebih banyak kepekaan dan pengertian." Kalimat yang terakhir tampaknya mencerminkan interpretasi India bahwa keengganan Tiongkok untuk mendukung penetapan teroris untuk Azhar berasal dari kekhawatiran Tiongkok tentang kedaulatan negara. Ini IAPD FORUM mungkin benar, tapi apa yang diwakili oleh kejadian itu adalah bahwa bahkan mengenai isu ketika Tiongkok dan India dikatakan memiliki kepentingan dan prinsip (anti- terorisme) yang sama, perbedaan mengenai Pakistan dan tindakan P.B.B. mengalahkan kemampuan dan kemauan untuk menerima dengan sepenuhnya kepentingan dan posisi pihak lain. Meskipun demikian, kedua belah pihak terus bersikeras bahwa mereka bekerja sama dalam kontraterorisme. Dalam pertemuan pada November 2016 dengan Meng Jianzhu, sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat Partai Komunis Tiongkok, Modi mengatakan bahwa "terorisme merupakan ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan internasional, dan menyambut baik peningkatan kerja sama antara India dan Tiongkok dalam masalah yang terkait dengan kontraterorisme." Insiden lain yang memperumit hubungan India- Tiongkok selama paruh kedua tahun 2016 adalah permohonan India untuk menjadi anggota NSG. Sebelum pertemuan paripurna NSG pada bulan Juni di Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengeluarkan pernyataan online yang mencatat bahwa "perbedaan besar" masih terjadi di antara anggota NSG mengenai penyertaan negara-negara yang bukan penanda tangan Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT). India mengirim Menteri Luar Negeri Jaishankar ke Beijing untuk melakukan pembicaraan pada 16-17 Juni 2016. Menurut konferensi pers Tiongkok: "Selama kunjungan ini, pihak India menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan NSG dengan tujuan mengembangkan energi nuklir untuk memerangi perubahan iklim. Pihak Tiongkok memahami kebutuhan India untuk mengembangkan energi nuklir. Sementara itu, Tiongkok menegaskan kembali pentingnya NPT sebagai landasan rezim nonproliferasi
internasional, yang menekankan bahwa kelompok itu masih belum mencapai kesepakatan atas diterimanya negara-negara non-NPT. Tiongkok juga mencatat bahwa "pertemuan NSG tidak pernah menempatkan penerimaan negara-negara non-NPT tertentu ke dalam agenda mereka. Rapat pleno NSG yang akan datang di Seoul juga tidak akan membahas masalah ini. Oleh karena itu tidak ada gunanya membicarakan tentang mendukung atau menentang masuknya negara non-NPT tertentu pada saat ini. ... sikap Tiongkok tidak menargetkan negara tertentu, namun berlaku untuk semua negara non-NPT." India menanggapi beberapa saat setelahnya, mengungkapkan rasa frustrasi bahwa prinsip bersama tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan konvergen. Menteri Luar Negeri Jaishankar mengatakan, "Mengingat Kemitraan Pembangunan yang Lebih Erat dan komitmen terhadap kelompok [Brasil, Afrika Selatan, India, dan Tiongkok] mengenai perubahan iklim, kita harus saling mendukung dalam pelaksanaan komitmen Perjanjian Paris kita." Dalam kasus India, akses yang dapat diprediksi terhadap teknologi energi nuklir sipil merupakan kuncinya. Penetapan basis yang luas terhadap kelompok pengendali teknologi nuklir juga membantu tatanan internasional yang lebih representatif. Mengingat solidaritas negara-negara berkembang utama ini, penting bagi Tiongkok untuk memandang hal ini sebagai aspirasi pembangunan dan tidak memberinya pewarnaan politik. Penafsiran India terhadap posisi Tiongkok mengenai dorongan keanggotaan India di NSG jelas jauh lebih luas daripada fokus Beijing pada penyeragaman kriteria keanggotaan. Hal ini dikumandangkan dalam divergensi lain mengenai "tatanan internasional." Menteri Luar Negeri Jaishankar menyoroti kesenjangan lain dengan mengatakan, "Banyak pembicaraan mengenai Tiongkok dan India yang memiliki kepentingan bersama dalam forum global meskipun ada perbedaan bilateral, namun perbedaan yang sedang terjadi itu sangat mencolok. Meskipun kami memiliki komitmen terhadap tatanan dunia yang lebih demokratis, tindakan kami sehubungan dengan reformasi Dewan Keamanan P.B.B. berbeda dengan pendekatan kami untuk mengantarkan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil melalui reformasi institusi multilateral yang ada dan kerja sama kami dalam menciptakan institusi baru seperti Asian Infrastructure Investment Bank dan New Development Bank, yang sebelumnya dikenal sebagai BRICS Development Bank." Situasi ini bertolak belakang karena kami sebenarnya tidak berbeda dalam hal prinsip. Ironisnya, meskipun terjadi perbedaan di atas di sepanjang tahun, perselisihan perbatasan yang hampir berusia enam dasawarsa mereda pada tahun 2016, dengan hanya melakukan pertemuan militer biasa dan perundingan perwakilan khusus. Berbicara kepada forum cendekiawan bersama pada Desember 2016, Jaishankar memusatkan perhatian pada hal positif, dengan mengatakan bahwa kedua belah pihak "pada umumnya telah menciptakan kedamaian dan ketenangan sembari menyetujui parameter politik dan prinsip pedoman untuk penyelesaian perbatasan." Dia mengatakan bahwa insiden yang sedang berlangsung "berasal dari kemampuan logistik yang berbeda dan kurangnya garis kontrol aktual yang disepakati bersama" namun dengan sungguh-sungguh mengungkapkan harapan bahwa "ketika kesenjangan ini menyempit (mungkin mengacu pada asimetri kemampuan dan kurangnya pandangan bersama tentang Garis Kontrol Aktual (Line of Actual Control - LAC)), kita akan melihat stabilitas lebih besar yang akan membantu mencapai solusi akhir perbatasan." Susunan kata tersirat itu sepertinya menggabungkan peringatan dan isyarat mengenai upaya India untuk mengurangi masalah kemampuan logistik di sisi LAC-nya di Arunachal Pradesh melalui pemutakhiran infrastruktur dan militer dengan mengacu pada permintaan diplomatik yang konsisten dari India untuk mengklarifikasi LAC - sebuah "permintaan" yang dibuat Modi selama kunjungannya ke Tiongkok pada Mei 2015. Hubungan perdagangan dan investasi masih beragam. Menurut pejabat Kementerian Luar Negeri, Modi pada September 2016 tidak mengutip hubungan komersial sebagai faktor positif dalam hubungan itu - dan tidak jelas apakah dia mengangkat masalah itu. Hal ini berbeda dengan kunjungan Mukherjee pada Mei 2016, yang dengan sengaja dimulai di Guangzhou yang nilai PDB provinsinya mencapai 13,5 kuadriliun rupiah (1 triliun dolar A.S.), dan pada kunjungan itu presiden India mencatat bahwa perdagangan bilateral telah meningkat sejak tahun 2000 dari 39,3 triliun rupiah (2,91 miliar dolar A.S.) menjadi 958,5 triliun rupiah (71 miliar dolar A.S.) pada tahun 2015 meskipun ada ketimpangan perdagangan, dan berharap "memperluas perdagangan kami agar lebih adil" termasuk pasar produk India yang lebih besar di Tiongkok. Mukherjee juga mencatat sebagai "sesuatu yang memuaskan bahwa ada fokus yang muncul pada aliran investasi dua arah." Jaishankar mengulangi sentimen ini pada akhir tahun, dengan mengatakan, "Sekali lagi, tidak mengherankan jika perbedaan ekonomi dan karakteristik sistemik yang diciptakan dari waktu ke waktu menimbulkan beberapa tantangan perdagangan yang signifikan." Dia khawatir bahwa "defisit yang berkembang itu secara logis menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan cara perdagangan saat ini." Dia mengakhiri dengan catatan yang sangat optimis, yang mengatakan, "Tapi ini adalah bukti kedewasaan kami bahwa kami telah dengan tulus mencoba mengatasi masalah ini melalui investasi yang lebih besar dan akses pasar yang lebih luas, namun harus saya akui bahwa sejauh ini investasi lebih berhasil daripada akses pasar." o Dr. Satu Limaye merupakan direktur East-West Center di Washington, D.C., dan penasihat senior di Center for Naval Analyzes. Tulisan ini disarikan dari artikelnya, "Hubungan India- Asia Timur: Tangguh tapi tidak Terpancang Kuat (India-East Asia Relations: Robust but not Riveting)," dan diedit agar sesuai dengan format ini. Artikel asli diterbitkan pada Januari 2017 di publikasi online Comparative Connections, Volume 18, Edisi 3. IAPD FORUM 63
IAPDF 64 BUDAYA & ADAT ISTIADAT Melestarikan Budaya Kepulauan Pasifik Di Tengah Perubahan Iklim REUTERS IAPD FORUM Untuk melindungi negara pulaunya yang terletak di dataran rendah dari perubahan iklim, Kathy Jetnil-Kijiner sedang membangun laskar yang tidak lazim. Penyair, seniman pertunjukan, dan guru di College of the Marshall Islands itu, mencari generasi muda yang menjanjikan di desa-desa negara Pasifik itu untuk melatih mereka mengajukan dana hibah guna membantu keluarga mengatasi cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan laut yang memburuk, dan menemukan cara-cara inovatif untuk melindungi masyarakat dan budaya mereka yang terancam. "Kekhawatiran besar kami adalah hilangnya budaya. Tanah air kami sangat mendarah daging dalam jiwa kami. Kami bisa menunjuk sebuah terumbu karang dan tahu cerita di baliknya, ikan-ikan di sana. Jika kami kehilangan terumbu karang itu, kami kehilangan semua cerita, semua pengetahuan," katanya. "Program ini adalah tentang menjaga pengetahuan itu dan melestarikannya untuk masa depan." Jetnil-Kijiner, yang menjadi anggota delegasi negaranya pada perundingan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2016, mulai terkenal pada tahun 2014, saat dia mementaskan salah satu puisinya - surat sepenuh hati kepada putri kecilnya, Matafele Peinem - pada KTT perubahan iklim yang diselenggarakan oleh sekjen P.B.B. di New York. Sekarang wanita yang berusia 28 tahun itu - yang menerbitkan buku puisi pertamanya pada Februari 2017, dan yang ibunya, Hilda Heine,
Pemandangan udara ini menunjukkan bagaimana bagian kecil atol masuk di bawah garis air saat air surut di Atol Majuro, Kepulauan Marshall. THE ASSOCIATED PRESS menjadi presiden wanita pertama negara itu pada tahun 2016 - berharap pengalaman penduduk pulau lain bisa menjadi pendorong untuk memacu lebih banyak tindakan internasional yang cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan mencegah agar negara-negara seperti tanah airnya tidak tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. "Kamilah yang merasakan pengalaman ini," ungkapnya. "Saya mengakui bahwa puisi adalah hal yang aneh untuk dimiliki di dunia iklim ini, namun tampaknya berhasil. Dan saya ingin melakukan lebih dari apa yang sekadar berhasil." BANJIR DAN KEKERINGAN Sebagian besar murid-muridnya tidak banyak memikirkan tentang perubahan iklim, demikian Penyair Kathy Jetnil- Kijiner, kanan, dan aktivis perubahan iklim Milan Loeak berjalan di sepanjang pantai saat air surut di Atol Majuro, Kepulauan Marshall pada November 2015. THE ASSOCIATED PRESS ungkapnya. Namun, bagi mereka - dan bagi keluarganya sendiri - hal ini menjadi semakin sulit diabaikan. Negara yang terdiri dari sekitar 53.000 penduduk dan lebih dari 1.000 atol dan pulau itu baru saja bangkit dari salah satu kekeringan terburuk yang bisa dia ingat. Pada tahun 2014, salah satu sepupunya kehilangan rumah yang menjadi tempat tinggal di sepanjang hidupnya akibat banjir, demikian ungkapnya. Bagi banyak orang, "ini adalah sesuatu yang kemunculannya sudah Anda tunggu-tunggu. Anda tidak pernah tahu kapan air pasang akan melanda, tapi Anda siap untuk itu," katanya. "Ketika ada peringatan air pasang, semua orang khawatir dengan dinding laut." Dia mengatakan bahwa akibat tekanan yang semakin meningkat ini, pemerintah - yang dulunya selalu berfokus pada pembangunan negara - memiliki pola pikir yang berbeda. "Ini bukan pembangunan lagi. Ini lebih seperti pelestarian," kata Jetnil-Kijiner. "Ini mengubah cara kami memikirkan negara kami, bagaimana kami mempersiapkan masa depannya." Seberapa besar risiko yang dialami negara ini akibat kenaikan permukaan air laut terlihat pada geografinya. Negara ini memiliki lahan seluas 181 kilometer persegi yang rata-rata berada 2 meter di atas permukaan laut sekarang. Ketika kenaikan permukaan air laut memicu "pasang raja" yang lebih besar, yang secara teratur menyapu pulau itu, dan juga gelombang badai yang lebih parah, jalan-jalan dan rumah-rumah lebih sering kali terendam air, sehingga beberapa mengalami keruntuhan atau ditinggalkan. Para ilmuwan memprediksi dunia akan mengalami kenaikan permukaan laut setinggi 2 meter pada tahun 2100 atau lebih cepat, pada tingkat perubahan iklim saat ini. Sudah ada beberapa penduduk pulau Marshall yang telah bermigrasi untuk bergabung dengan komunitas sesama ekspatriat yang semakin berkembang di Hawaii dan tempat lain di Amerika Serikat. Perubahan yang dilihat murid- murid Jetnil-Kijiner membuat mereka semakin cemas. Di sebuah kamp seni pemuda yang diselenggarakannya, satu gambar melukiskan gedung parlemen negara itu di Majuro, berada di bawah air. Dia mengatakan bahwa sebagian besar puisi yang dikarang generasi muda "keluar dari rasa takut akan kehilangan budaya dan pulau mereka." "Mereka tidak tahu bagaimana menggunakan rasa takut itu. Itu sebabnya kami mencoba memberdayakan mereka," katanya. "Mereka seharusnya tidak hanya dilihat sebagai korban." Di sekolah-sekolah di seluruh pulau itu, dia mengatakan bahwa guru-guru sekarang mendiskusikan perubahan iklim dengan murid mereka. "Pejuang bumi" Jetnil-Kijiner - generasi muda yang dilatih melalui kelompok pemuda nirlabanya Jo- Jikum - diajari keterampilan praktis, termasuk cara menjalani proses rumit pembuatan permohonan dana perubahan iklim. "Banyak yang merasa pada suatu saat kita harus pindah," akunya. "Banyak retorika luar yang mereka dengar mengatakan hal itu pada mereka. Tapi saya katakan kepada mereka bahwa ini belum berakhir. Masih ada waktu untuk berjuang." IAPD FORUM 65
IAPDF 66 SERBA-SERBI Berita-berita yang menarik, tak lazim dan menghibur Mandi gajah Gajah yang terlatih menyemprotkan air ke pengendara kendaraan dan orang yang lewat di ibu kota lama Thailand Ayutthaya pada April 2017 untuk menyambut Tahun Baru Buddha, yang dikenal sebagai "Songkran." Hewan besar dari kamp gajah di Ayutthaya itu dibawa ke jalanan untuk memberondong lalu lintas yang lewat, merendam penumpang yang berada di kendaraan terbuka, dan menyemprotkan air kepada siapa pun yang nekat atau cukup berani untuk berkeliaran dalam jangkauannya. Liburan itu, yang terpanjang dalam kalender Thailand, berlangsung secara resmi selama tiga hari. Kota-kota kosong saat para pekerja pulang ke kampung halaman untuk menjumpai keluarga dan merayakannya dengan membersihkan patung Buddha, mencuci tangan dan kaki para tetua, dan saling melempar air dalam apa yang kadang- kadang disebut perang air terbesar di dunia. Festival itu - yang juga dirayakan di negara tetangga Myanmar, Kamboja, dan Laos - jatuh pada waktu terpanas dalam setahun, ketika suhu sering kali mencapai di atas 40 derajat Celsius. THE ASSOCIATED PRESS UDARABOTOLAN Meskipun Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang berjanji untuk memastikan bahwa langit biru tidak akan menjadi barang mewah, sebuah perusahaan yang didukung oleh negara sedang menjalankan bisnis penjualan udara segar dalam botol seharga 48 yuan ($6,95 A.S.) yang diambil dari hutan di Tiongkok barat. AMBISI BOTAK Lebih dari 30 pria botak "Saya merasa bangga. Atau mungkin saya harus mengatakannya, saya merasa senang menjadi pria botak. Dan itu berkat klub pria botak ini," kata Sasaki, sambil menambahkan bahwa dia mulai kehilangan rambutnya saat berusia 40 tahun. berkumpul di fasilitas air panas di Kota Tsuruta, Jepang, pada Februari 2017 untuk memamerkan kepala mereka yang tidak berambut dan bersenang-senang. Anggota Klub Pria Botak di kota itu bergantian bersaing dalam permainan tarik tambang unik dengan menempelkan cangkir isap, yang dilekatkan pada seutas tali merah, ke masing-masing kepala mereka. Kedua belah pihak kemudian mencoba menarik cangkir itu dari kepala lawan mereka. "Kepala saya masih sakit," ungkap Toshiyuki Ogasawara, 43 tahun, sambil tersenyum. "Rasanya saya perlu mengompresnya!" Masatomo Sasaki, pria berusia 64 tahun yang baru pertama kalinya berlaga di turnamen itu, mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman mengenai kebotakannya tapi sekarang merasa berbeda. Klub itu, yang telah menarik sekitar 65 anggota dari seluruh penjuru negeri sejak didirikan pada tahun 1989, mendorong orang-orang untuk "melihat kebotakan secara positif, bersenang-senang, dan mencerahkan dunia dengan kepala kita yang mengkilap," demikian menurut situs webnya. Teijiro Sugo, ketua klub yang berusia 70 tahun, berharap pertemuan tersebut akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. "Saya ingin semua pria botak di seluruh dunia berkumpul di sini, jadi kita bisa menyelenggarakan turnamen Olimpiade pria botak," kata Sugo. REUTERS Setiap botol dapat dipakai selama dua menit secara terus-menerus. Dari kalung saringan udara hingga stoking anti-asap, perusahaan Tiongkok menggembar-gemborkan produk inovatif - bahkan aneh - ke konsumen yang khawatir dengan kualitas udara yang mereka hirup. Saat penutupan pertemuan parlemen tahunan pada Maret 2017, Li mengatakan bahwa polusi udara harus dikendalikan, dan langit biru tidak boleh menjadi barang mewah. Peringatan asap umum terjadi di Tiongkok utara, terutama saat musim dingin yang menyengat ketika stok masker polusi sering kali habis. "Kami mendirikan pabrik di Taman Hutan Ningdong di provinsi Shaanxi dan memampatkan udara secara langsung ke dalam botol," kata Zhai Wenjun, manajer penjualan di Industri Hutan Sanqin, yang didukung oleh Biro Kehutanan Taibai setempat. "Konsumen akan merasa seperti sedang bernapas di hutan," kata Zhai. Meskipun ada kritik luas di Weibo, situs blog mikro yang mirip dengan Twitter di Tiongkok, media Shaanxi melaporkan bahwa paket produksi pertama Udara Hutan Qinling yang Diperkaya Oksigen telah terjual habis. "Udara itu mengingatkan saya pada hutan," kata seorang pengguna di Taobao, situs web belanja online konsumen-ke- konsumen yang paling populer di Tiongkok, menambahkan bahwa harganya "pantas." Zhai menolak untuk mengungkapkan data penjualan kepada Reuters. Dia mengatakan bahwa data itu merupakan rahasia bisnis. "Karena harganya agak tinggi, kami menyarankan agar pelanggan menggunakannya sedikit demi sedikit," kata Zhai. REUTERS IAPD FORUM
IAPDF KATA TERAKHIR MELIHAT CAHAYA Tentara Angkatan Darat Nepal melakukan geladi bersih untuk Hari Angkatan Darat di Kathmandu pada Februari 2017. Nepal memperingati Hari Angkatan Darat setiap tahunnya bersamaan dengan Mahashivratri, festival yang didedikasikan untuk Shiva, salah satu dewa utama Hinduisme. Mahashivratri merayakan diatasinya kegelapan dan ketidaktahuan dalam kehidupan. Rakyat Nepal sering kali merayakannya dengan doa, puasa, dan meditasi. Foto dari: NIRANJAN SHRESTHA | The Associated Press APAKAH ANDA INGIN FOTO FAVORIT ACARA LATIHAN ATAU KEMITRAAN TERBARU ANDA DITAMPILKAN DALAM KOLOM KATA TERAKHIR? SILAKAN KIRIMKAN FOTO ANDA KE IAPDF@IAPDF-MAGAZINE.COM UNTUK KAMI PERTIMBANGKAN. IAPD FORUM 67
RELEVAN. BERWAWASAN. ONLINE. ISI YANG BARU DITERBITKAN SETIAP HARI! BERLANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA Indo-Asia-Pacific Defense FORUM adalah majalah militer yang disediakan secara CUMA-CUMA bagi siapapun yang berhubungan dengan masalah keamanan di wilayah Indo-Asia-Pasifik. UNTUK LANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA: MOHON SERTAKAN: Nama surat: IAPD FORUM Program Manager HQ USPACOM, Box 64013 Camp H.M. Smith, HI 96861-4013 USA
Pekerjaan Gelar atau jabatan
Alamat surat
Alamat email Mari bergabung dengan kami di Facebook dan Twitter.