Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Jurnal Al-'Adl KONTROVERSI PENERAPAN HUKUM : TELAAH SINTESA HUKUM REPRESIF, HUKUM OTONOM DAN HUKUM RESPONSIF A h m a d i Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kendari Abstrak Kajian ini mengangkat tema "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif", fokus kajian pada karakter hukum masing - masing tipologi, dihubungkan dengan kemungkinan penyatuan hukum secara sintesis. Isi tulisan ini adalah Pertama, mengungkap tipologi hukum dan penerapannya. karakter yang dimiliki oleh ketiga Kedua,menganalisis kandungan Materiil tipologi hukum berbasis nilai - nilai hukum yang relevan dengan sistem negara demokrasi. Ketiga, menganalisis arah substansi hukum dari tipologi hukum serta mempertajam kemungkinan terjadinya sintesa. Hasil pengkajian ditemukan bahwa ketiga tipologi hukum represif, hukum otonom dan hukum responshif memiliki karakter yang berbeda atau saling bertentangan. Hukum represif merepresentasikan kekuasaan dan terikat pada status quo, sehingga kekuasaan cenderung efektif. Hukum otonom mencirikan diri dengan sistem rule of law dan merujuk pada aspirasi politik - hukum, serta menghendaki terbentuknya institusi hukum secara mandiri. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap kehendak sosial dan aspirasi publik. Hukum responsif membawa visi hukum baru dengan misi adopsi terhadap paradigma baru yang mengutamakan moralitas hukum dan keadilan substansial. Oleh Kerena itu ketiga tipologi hukum yang berbeda karakter dan penerapan hukumnya dapat menjadi idealitas hukum, apabila tercipta sintesa positif secara fungsional dan proporsional dari ketiga tipologi hukum di atas, dengan tetap mempertimbangkan efektifitas karakternya masing - masing. Kata Kunci : Kontroversi, Hukum, Represif, Otonom, Responsif. 1
Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016 APPLICATION OF THE LAW CONTROVERSY: ASSESSING SYNTHESIS REPRESSIVE LAWS, LAW OF AUTONOMY AND RESPONSIVE LAW A h m a d i Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kendari Abstract This study theme "Application of the Law Controversy: Assessing Synthesis Repressive Laws, Law of Autonomy and Responsive Law", the study focused on the legal character of each's typology, linked to a possible unification of the law of synthesis. The contents of this article are the First, reveal character owned by third typology of law and its application. Second, analyze the content of the Material typology based legal the values of the relevant laws with a democratic state system. Third, analyze the direction of the legal substance of the typology of law and sharpen the possibility of synthesis. The results of the assessment found that the three typologies of repressive laws, autonomous law and repressive laws have a different character or conflicting. Repressive law represents power and bound to the status quo, so that power tends to be effective. Autonomous legal system characterizes itself by the rule of law and refers to the political aspirations - the law, and the law requires the establishment of independent institutions. Responsive law as the law is a means of social response to the will and aspirations of the public. Responsive law brings the vision of the new law with the mission of the adoption of a new paradigm that promotes morality of law and substantial justice. The third conclusion is legal typology of different character and application of the law can be legal ideals, if created a positive synthesis of functional and proportionate third typology of laws, keeping in mind the effectiveness of each character - each. Keywords: Controversy, Law, Repressive, Autonomous, Responsive. 2
Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Jurnal Al-'Adl PENDAHULUAN Mengawali tulisan ini penulis merasa perlu menguraikan perihal kajian utama yang menjadi fokus dari tema yang akan diuraikan pada kajian - kajian selanjutnya. Kajian tentang hukum telah menjadi santapan lezat bagi para ilmuwan, akademisi, praktisi dan pemerhati dibidang hukum sejak lama. Perdebatan - perdebatan sengit terjadi dengan mendasarkan suatu argumentasi normative maupun logika - logikaempiris. Pergulatan pemikiran tersebut turut menjadi penyumbang ilmu hukum disamping pengalaman penerapannya dalam suatu Negara. Negara - Negara yang lahir diabad ke 20 ini pada umumnya menyandarkan suatu kepentingan nasionalnya melalui instrument hukum. Demikian halnya dengan Negara Indonesia yang lahir diawal usainya perang dunia kedua tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan PPKI mengesahkan Undang - Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Undang - Undang Dasar yang disahkan itu dinamai Undang - Undang Dasar 1945 (UUD Proklamasi). terbesar bagi kemajuan Meskipun UUD 1945 sebagaimana dimaksud di atas, menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum1, namun secara jelas tidak menegaskan parameter hukum maupun materi hukum yang dianut dalam dalam konteks pelaksanaannya. Kajian yang diuraikan dalam tulisan ini bukanlah untuk memetakan arah hukum dalam konteks konstitusi, tetapi lebih pada kajian terhadap penelusuran konsep - konsep penerapan hukum dan tipologi hukum yang menyebabkankontroversial antara satu sama lain terutama sejak asal muasalnya dan pada penerapannya. Kajian yang bersifat tematik ini mencerminkan adanya kompetesi diantara tipologi hukum yang mendominasi karakter penerapannya pada suatu Negara dan masyarakat. Hukum yang diterapkan dalam suatu negara harus bersifat normatik, artinya tatanan hukum nasional yang mengandung norma bukan produk khayalan hukum secara sembarangan tetapi isi dari norma ditentukan oleh fakta - fakta2.Kontroversi tersebut paling tidak disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, doktrin hukum yang menyertai perkembangan tipologi sehingga menimbulkan fanatisme terhadap sebuah doktrin disertai kempanye berkelanjutan sehingga mengkristal menjadi logika umum yang pada waktunya menciptakan sekat - sekat 1 Penegasan eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara hukum pada Undang - Undang Dasar Proklamasi (UUD Asli), tidak dicantumkan secara eksplisit dalam batang tubuh Undang - Undang Dasar 1945 tetapi tercantum dalam penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 yang meskipun tidak ditetapkan dalam pengesahan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pembukaan dan Batang Tubuh Undang - Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam pidato Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Saat amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan sejak Tahun 1999 s/d 2002 penegasan Negara hukum bagi Indonesia tersebut dinyatakan secara eksplisit dan diakomodir dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 2Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 20011), h. 173 3
Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016 argumentative sekaligus bantahan logis dan penggusuran daya pengaruh karakter hukum terhadap kekuasaan. Kedua, antara satu doktrin dengan doktirn lainnya ditengahi oleh kecendrungan kekuasaan yang mengendalikan keterpaduan antara penerapan hukum dan system legitimasi serta arah kebijakan Negara dalam menghadapi problematika hukum yang terjadi. Ketiga, dalam realitas social sehingga dinamika kemasyarakat perubahan adalah mempengaruhi perilaku bernegara dan system pemberlakuan hukum, terutama yang berkaitan dengan harapan dan semangat purposive (berorientasi tujuan). Keempat, secara realistis denyut hukum dalam masyarakat senantiasa hidup dan terus berafiliasi dengan fakta-fakta kehidupan yang menciptakan pergeseran - pergeseran nilai, dan pada gilirannya ditemukannya norma - norma yang harus diakomodasi dalam konteks hukum terapan. sesuatu yang pasti Penerapan hukum menjadi perhatian serius apalagi Negara - Negara yang secara ideologis menganut asas Negara hukum. Sistem penerapan yang multi doktrinitas menjadi arus yang memperkuat lahirnya suatu kompromi sistem hukum atau bahkan menjadi pemicu semakin mengkristalnya perbedaan - perbedaan tersebut. Pemaknaan terhadap kekuasaan dan legitimasi menjadi berpengaruh pada level pemenuhan keputusan terhadap karakter penerapan hukum yang hendak dianut. Kontroversi penerapan hukum yang melibatkan pelbagai konsep - konsep hukum seperti yang tersebut dalam tema di atas meliputi, konsep hukum represif, konsep hukum otonom dan konsep hukum responsive. Artikulasi dan pemaknaan terhadap ketiga sisi hukum yang berbeda tipologi tersebut di atas serta problematikanya masing - masing akan diurai secara sepintas dalam kajian - kajian lanjutan tulisan ini. - kemungkinan yang menurut hemat penulis terasa optimis diwujudkan dalam masa - masa mendatang. Meskipun kritik hukum akan selalu menyertai perkembangannya, karena teori hukum tidak dapat digunakan untuk menarik satu kesimpulan yang benar mengenai peta hukum secara universal3. Arah harapan itu tertuju pada terciptanya sintesis konstruktif antara konsep - konsep hukum itu_yang meski secara historis diciptakan untuk menganulir satu konsep hukum dengan konsep hukum lainnya. Jika abad - abad terdahulu konsep - konsep itu menjadi kontra - produktif karena memang diilhami oleh kondisi yang mengharuskannya demikian. Namun dizaman ini parameter utamanya adalah bukan problem historinya yang melibatkan polemik keilmuan maupun praktisnya, tetapi prosedur positif dan substansi yang secara elegan melekat pada sisi konsep - konsep hukum itu dapat disarikan secara sintesis konstruktif yang pada gilirannya dapat menciptakan pambaruan system hukum yang lebih produktif dan progresif. Arah kajian dalam tulisan ini mengetengahkan kemungkinan 3Romli Atmasasmita,Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi terhadap teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012), h. 55 4
Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Jurnal Al-'Adl KERANGKA TEORI Dalam konteks keindonesiaan membangun system hukum nasional sesungguhnya lebih luas dari sekedar memproduksi sekumpulan peraturan perundang-undangan tertulis dan norma - norma belaka. Program legislasi nasional yang lebih dikenal dengan sebutan prolegnas, senantiasa memacu lembaga - lembaga pembuat hukum tertulis itu mengejar 'setoran', kemampuan memproduk peraturan perundang - undangan sebanyak - banyaknya dianggap sangat penting bahkan menjadi indikator keberhasilan parlemen. Sistem hukum dibangun di atas pelbagai pilar - pilar utama yang tersusun dalam pola interaksi sosial dan Negara yang idealnya bermuara pada terciptanya system yang kuat dan produktif. Pembentukan system hukum dimanapun merupakan suatu proses berkelanjutan yang melintasi waktu yang panjang, pelbagai peristiwa yang kompleks serta kondisi yang dinamis disetiap periode dan sejarah menjadi bagian penting dalam membangun peradaban termasuk dimensi system hukum. Mengutip catatan Dr. Garuda Wiko, SH, M.Si dalam tulisannya4 menyatakan 'tidak ada satu negarapun didunia ini yang tiba - tiba mempunyai system hukum yang mapan. Konsep the rule of law yang hadir sebagai anak kandung hukum modern, sebenarnya adalah hasil dari pergulatan dan jatuh bangunnya susunan masyarakat, mulai dari tribal society, Aristocratic Society sampai dengan liberal society'. Membangun system hukum sangat berkaitan dengan focus utama kajian tulisan ini, salah satu unsur system hukum dari sekian banyak unsur adalah berkaitan dengan Filosofi hukum5. Konsep - konsep tentang hukum represif, hukum otonom maupun hukum responsif adalah pergulatan filosofi yang memenuhi karakter sebuah system penerapan hukum dalam suatu Negara. Dengan demikian secara otoritatif uraian ini tidak dapat dipisahkan dari anasir - anasir filsafat hukum yang sekaligus menjadi tujuan dari adanya hukum tersebut. Pembedahan atas konsep - konsep hukum yang abstrak itu hanya dapat dipetakan dengan menggunakan parameter - parameter filsafat sehingga kadar sebuah hukum maupun substansinya dapat terukur. Konsep penerapan hukum yang dianut sangat mempengaruhi bagaimana corak hukum dan karakter pemberlakuannya. Hukum yang tertulis sekalipun masih 4 Garuda Wiko, Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan dalam Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai dengan Implementasi, ed. Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) h. 6. 5 Elemen - elemen dari system hukum antara lain nilai kehidupan berbangsa, filsafat hukum, budaya hukum, norma hukum, bahasa hukum, lembaga hukum, prosedur lembaga hukum, sumber daya manusia, pendidikan hukum, sarana dan prasarana hukum, lembaga pembangunan hukum serta anggaran pembangunan hukum. Lihat Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu (Bandung : Alumni, 1991)., Filsafat hukum merupakan elemen Sistem Hukum Nasional, fundamental dalam hukum sebab dengan pendekatan filsafat Hukum itulah kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan - pertanyaan penting tentang hukum, misalnya, apakah sebenarnya hukum itu ?, mengapa kita harus taat pada hukum ? bagaimana tentang keadilan hukum ? dan masih banyak masalah mendasar yang menggelitik untuk mempersoalkan hukum itu sendiri. 5
Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016 membutuhkan tafsir atas makna dan arah hukum itu sendiri. Pemaknaan dan tafsir itu sendiri sangat dipengaruhi oleh perspektif yang digunakan oleh penguasa dalam menjalankan kekuasaan Negara. Sekedar untuk menjadi bahan penajaman atau sedikit mengkonkritkan atas corak dan karakter hukum yang diberlakukan, dapat disimak uraian berikut ini khusus berkaitan dengan penerapan system hukum ketatanegaraan6 di Indonesia pada tiga zaman yang berbeda. Prof. Dr. Mahfud MD7, mengurai tiga penerapan berbeda atas satu Undang - Undang Dasar yakni UUD 1945. Penamaan serta periodisasi pemberlakuan UUD 1945 yang meliputi demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila, bukan saja penamaannya yang semata - mata berbeda, tetapi justru memiliki perbedaan konsep yang tajam, perbedaan isi dan implementasinya. Hal itu dapat dilihat dalam praktek pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat8. Praktek penerapan hukum dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia mencerminkanbahwa pemahaman hukum yang dianut oleh pemegang kekuasaan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan norma hukum. Kekuasaan negara cenderung bersifat otoritarian karena memegang peran politik dan penafsiran konstitusi sebagai hukum tertulis. PEMBAHASAN A. Membingkai Pemahaman Hukum Pergulatan hukum yang muncul secara teoritik maupun secara praktis, menjadi referensi sosial paling mengemuka bagi warga hukum dalam menata keberadaan hukum. Orientasi sosial berdimensi hukum menjadi cermin penting bagaimanakah karakter pemahaman hukum masyarakat ? jawaban atas pertanyaan ini berdampak pada budaya hukum masyarakat, sebab pemahaman hukum memberi 6 Contoh ini tidak menjadi representasi dari seluruh peristiwa hukum, sebab penulis memilih pengalaman Negara dalam membangun system hukum ketatanegaraan hanya karena penulis menekuni ilmu hukum dibidang ketatanegaraan. Uraian ini memberi ilustrasi betapa penafsiran atas suatu produk hukum berikut penerapan lanjutannya_meskipun asas - asas penafsiran haruslah bersifat legal, akan tetapi bagaimanapun bentuk penafsiran itu sangatlah dipengaruhi oleh hegemoni kekuasaan dan system legitimasi atas kekuasaan itu. Sehingga atas pengalaman tersebut mengesankan kita agar lebih mematangkan system berhukum yang lebih progresif. 7 Mahfud membagi tiga periode berlakunya UUD 1945 yakni pertama, tanggal 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 zaman ini biasa juga disebut zaman demokrasi parlementer atau zaman pemerintahan partai-partai. Kedua, 5 juli 1959 s/d 11 Maret 1966 zaman ini dikenal zaman demokrasi terpimpin, ketiga, tanggal 11 Maret 1966 s/d sekarang ini (masa akhir sebelum rezim orde baru dijatuhkan). Ketiga periode itu dengan 2 (dua) Presiden 3(tiga) kebijakan Hukum yang berbeda dengan menggunakan 1 (satu) UUD yakni UUD 1945, lihat Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, 1996), h. 48 8 Bunyi Pasal 28 UUD 1945 adalah Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang - Undang. Lihat, Harun Alrasid,Naskah UUD 1945 sesudah empat kali diubah oleh MPR, (Jakarta : UI Press, 2004), h. 11. 6
Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Jurnal Al-'Adl dampak signifikan pada terbentukya budaya hukum. Robert M Unger9 menyatakan bahwa teori - teori kita mengenai budaya dan pengorganisasian sosial bergantung pada pandangan yang kita miliki mengenai prilaku manusia dan hubungan - hubungan interpersonal. Dengan menolak doktrin watak dasar manusia yang suprahistoris, teori sosial klasik melepaskan upaya tersebut, namun begitu tidak berarti bahwa teori sosial terbebas dari tuntutan untuk membuat asumsi - asumsi terkait apa saja yang ada dalam relasi sosial yang memungkinkan terwujudnya hidup berkelompok (group life) yang teratur. Mengkaji tentang hukum atau teori - teori hukum tidak dapat dilepaskan dari teori - teori tentang otoritas yang bersifat implisit. Pada kenyataannya, hukum kontemporer menjadi oleh masalah multidimensional. Salah satu masalah internal keilmuan hukum adalah pergesekan pemahaman dan kultur hukum yang kontraproduktif dalam dimensi implementasi. tipe hukum yang Tulisan mempengaruhi perkembangan hukum nasional yakni hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif. Ketiga tipelogi hukum tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan teoritik dan cenderung kontroversi, selanjutnya akan disentesa secara proporsional untuk memperoleh konsep kombinasi hukum ideal yang implementatif. sangat kontoversial, disebabkan ini difokuskan pada pengkajian atas tiga (3) 1. Menyoal Hukum Represif Gagasan pembentukan negara bangsa (nation state) memiliki konsekuensi terhadap teritorial, kewargaan, kekuasaan dan segenap regelingnya. Setiap kekuasaan negara mendapatkan atribusi peran, kedudukan, kewenangan maupun kekuasaan itu sendiri yang diberikan oleh souverain dalam istilah Jean Jacques Rosseau10 dan konstitusi. Penyelenggaraaan kekuasaan membutuhkan perlindungan komprehensif yang meliputi ketertiban, kedamaian, stabilitas dan legitimasi. Pada aspek pengendalian yang bersifat hukum, kekuasaan sangat membutuhkan kehadiran kesetiaan warga sebagai pemegang kedaulatan sesungguhnya11. 9Robert M Unger, Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern, Cet. VI (Bandung : Nusa Media, 2012), h. 29 10Yang dimaksud dengan Souverain adalah kehendak umum yang menjadi milik rakyat berdaulat yang tidak dapat dialienasi. Kekuasaan souverain itu tak lain adalah pengejewantahan kehendak umum tidak mungkin dialienasi dan bahwa souverain, yang semata - mata merupakan mahluk kolektif; hanya dapat diwakili oleh yang bersangkutan; kekuasaan dapat saja dialihkan, tetapi kehendak tidak. Lihat Jean Jacques Rosseau, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip - Prinsip Hukum Politik, diterjemahkan oleh Ida Sundari Husen, Cet. I, (Jakarta : Dian Rakyat, 1989), h. 27 11Istilah kedaulatan diperkenalkan dalam sistem demokrasi karena sistem ini memberikan keyakinan mendasar bahwa dalam penyelenggaraan negara rakyatlah yang menjadi pemilik sah kedaulatan. Prinsip ini dianut juga oleh Indonesia dan terlihat dengan jelas dalam konstitusi. Kedaulatan rakyat beririsan dengan kedaulatan hukum, sehingga prinsip negara hukum yang demokratis adalah wujud konkrit dari sistem konstitusional. 7
Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016 (eksekutif), berpotensi menyelenggarakan negara hukum secara otoritarian. Pemerintahan yang secara dominan hanya memprioritaskan kepentingan negara dapat terjebak dalam rezim hukum represif. Gagasan hukum represif pada dasarnya adalah hasil dari hegemoni kekuasaan yang berorientasi untuk menjamin kekuasaan terlindungi dari "gangguan" anggota masyarakat. Oleh karena itu dalam hukum represif dipisahkan secara tegas antara negara dan rakyat. Negara dipersepsikan sebagai tatanan normatif, sedangkan rakyat menjadi objek yang mesti menata keteraturan perilaku. Konsepsi seperti menimbulkan kekeliruan besar karena negara dan masyarakat tidak akan pernah benar - benar dapat dipisahkan dan menjadi diskursus yang bersifat dikotomis. Robert M Unger menyatakan bahwa negara merupakan anak hierarkis sosial dan mendapat peran sebagai penguasanya, negara harus dibedakan dengan semua kelompok sosial dalam sistem dominasi dan ketergantungan, meski demikian penguasa negara berasal dari kelompok - kelompok yang menjadi bagian dari sistem ini. Setiap kali salah satu sisi dari paradoks itu terlupakan hubungan sejati antara negara dan masyarakat mengabur12. Kekuasaan negara yang dijalankan oleh pemerintahan Suatu kekuasaan yang benar - benar mengabaikan kepentingan umum, dengan mengingkari makna legitimasi sosial sebagai sumber keabsahan kekuasaan maka pemerintahan itu dikategorikan represif. Pemerintahan yang represif akan menjelma menjadi rezim represif, dan sangat tergantung pada karakter kekuasaan yang dijalankan. Rezim represif adalah rezim yang menempatkan seluruh kepentingan dalam bahaya, dan khususnya kepentingan yang tidak terlindungi oleh sistem yang berlaku dalam hal keistimewaan dan kekuasaan, tetapi dalam beberapa hal dan hingga tingkat tertentu, setiap tatanan politik itu bersifat represif13. Praktek kekuasaan negara modern saat ini, hukum represif menjadi lebih lunak. Penerapannya tidak selalu berbentuk kekerasan, penampilan baru kekuasaan seperti ini bergeser untuk menghindari klaim warga atas pelaksanaan pemerintahan yang otoritarian dengan penerapan hukum represif. Namun secara substansi pemerintahan represif tidak bergeser ke arah keadilan hukum, tetapi hanya mengalami perubahan metode. Berikut ini dipaparkan bentuk yang paling jelas dan sistematis, dari karakter - karakter hukum represif14, yakni : 1. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik; hukum diidentifikasikan sama dengan negara dan ditempatkan di bawah tujuan negara (raison d'etat). 12Robert M Unger, Teori..., h. 78 13Potensi represif akan meningkat ketika harapan - harapan semakin meluas dan kepentingan - kepentingan baru dikemukakan, karena akan banyak peristiwa yang muncul ketika instruksi dari pemerintah mensyaratkan atau mendorong diabaikannya tuntutan - tuntutan yang sangat santer atas hak. Lihat, Phillipe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, Cet. V,diterjemahkan oleh Raisul Muttqien, (Bandung : Nusa Media, 2010), h. 34 14Philipe Nonet dan Philip Selznick, Hukum..., h. 37 8
Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Jurnal Al-'Adl 2. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. Dalam "perspektif resmi" yang terbangun, manfaat dari keraguan (the benefit of the doubt) masuk ke sistem, dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian. 3. Lembaga - lembaga kontrol yang terspesialisasi, seperti polisi, menjadi pusat - pusat kekuasaan yang independen; mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak, otoritas politik. 4. Sebuah rezim "hukum berganda" (dual law) melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasi dan melegitimasi pola - pola subordinasi sosial. 5. Hukum pidana merefleksikan nilai - nilai yang dominan; moralisme hukum yang akan menang. Hukum represif memiliki karakter khas seperti disebutkan di atas, hal yang menjadi pertimbangan utama diluar dari tujuan pemerintahan adalah terciptanya tertib sosial. Pada awalnya represi bukanlah pilihan penting pemerintahan, faktor sosial dan keinginan adanya stabilitas kekuasaan itulah yang menunjukan jalan hukum represif. Ketika pemegang kekuasaan dalam suatu negara atau wilayah pada tingkat tertentu diperhadapkan pada kondisi sulit, dan kekurangan metode dalam menghadapi tuntutan sosial, pada saat itulah kekuasaan mempertimbangkan dan memilih tindakan - tindakan represif. Penerapan style represif dalam pemerintahan sudah menjadi pengalaman tersendiri dalam sejarah negara - negara kuno dan negara totaliter pada abad - abad yang lalu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pemerintahan negara - negara modern yang sudah mapan saat ini, masih memunculkan penerapan hukum dan pemerintahan represif ? dan jika ada bagaimana wujudnya ? Era pemerintahan saat ini memunculkan ciri - ciri yang khas. Negara - negara bangsa mencirikan negaranya sebagai hasil dari elaborasi fungsional hukum dan demokrasi. Perkembangan sosial politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan hukum sangat cepat karena media teknologi yang sudah sangat massif. Negara - negara bangsa bermitra disegala bidang untuk mengatasi pelbagai permasalahan yang timbul di dalam negeri, sekaligus dalam waktu yang sama berkompetisi dalam ruang globalisasi. Ada beberapa perbandingan fakta yang menunjukan realitas sosial dan hukum pada negara - negara modern, antara lain : 1) Pemerintahan dibentuk oleh rakyat melalui instrumen demokrasi. Hal ini merupakan gejala internasional yang melingkupi hampir seluruh bangsa - bangsa di dunia. Ruang globalisasi menjadi pembatas bangsa - bangsa itu sendiri untuk berlawanan dengan kehendak internasional, karena dengan mudah dapat diakses dan direspon. 2) Penguatan legitimasi terlihat dengan jelas melalui sarana - sarana kedaulatan yang melibatkan seluruh komponen, metode ini sangat efektif dalam membentuk citra negara di mata masyarakat maupun dunia internasional. 9
Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016 3) Pelibatan publik dalam fase - fase peningkatan ekonomi, politik dan sosial budaya terbangun secara sistematik. 4) Pembentukan media - media civil society seperti lembaga pemilihan umum, penegakkan hukum, peradilan, pers dan lembaga swadaya masyarakat. 5) Pembentukan hukum semakin kompleks (meskipun tidak berbanding dengan keadilan). 6) Perlindungan sosial mengalami degradasi, baik dalam bidang privat (hak milik), maupun publik. 7) Kesenjangan sosial ekonomi masih membentang luas antar kelas - kelas sosial. Kondisi ini sering memicu terciptanya pergesekan sosial. 8) Pencapaian keadilan dirasakan masih jauh dari ekspektasi sosial maupun substansi yuridis. 9) Penggunaan perangkat negara (seperti polisi dan TNI) dalam mengamankan kebijakan elit politik. 10) Melemahnya kepercayan publik terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial kekuasaan. Realitas yang terjadi di negara - negara modern saat ini, sebagaimana pemaparan diatas, mencirikan adanya potensi besar langgengnya hukum dan pemerintahan represif dalam wajah baru atau dapat disebut sebagai neorepresif. Secara teoritik Hannah Arendt dalam on violence menyimpulkan bahwa fenomena yang mendasari represi adalah miskinnya sumber daya politik. Secara umum potensi represi dibangitkan ketika tugas yang urgen harus dihadapi di dalam kondisi kekuasaan yang memadai namun kekurangan sumber daya15. Wujud represi yang melembaga dalam kekuasaan menampilkan corak baru yang lebih soft dan terkesan mengutamakan kepentingan umum, sehingga dalam tingkat tertentu represi dapat mendorong lahirnya kompromi-kompromi semu. Perspektif hukum dan Pemerintahan represif dalam pengalaman sejarah adalah sistem yang mengkhawatirkan dan menimbulkan perlawanan sosial, respon tersebut diakibatkan oleh wajah penerapannya_seperti dalam negara - negara kuno berbentuk kekerasan, ancaman, penindasan dan pengabaian terhadap kepentingan dasar publik. Kekuasaan dan hukum hanya berfungsi sebagai pelayan negara secara totaliter. Makna represif tidak dapat dihilangkan secara utuh dari baju kekuasaan, karena tindakan represif dalam arti ketegasan yang bertujuan untuk keselamatan kepentingan umum adalah tanggungjawab pemegang kekuasaan. Artinya bahwa dalam perspektif tertentu represif diperlukan secara sangat terbatas untuk mengelola pemerintahan. 2. Proporsionalitas Hukum Otonom 15 Pada situasi seperti ini ketika pemerintah memperluas jangkauannya, melaksanakan tanggungjawab yang menuntut kapasitas maksimalnya dan menguji batas - batas pengetahuannya, maka jurang pemisah antara tugas dan sumber daya akan makin lebar, Lihat Hannah Arendt, dalam Phillipe nonet, Hukum...,h. 41 10
Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Jurnal Al-'Adl represif dan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya, mengharuskan adanya pilihan penerapan tipelogi hukum alternatif. Ekspektasi ini memicu geliat publik dan kekuasaan dalam menemukan konsensus hukum baru yang lebih objektif dan proporsional. Negara menjadi subjek tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Girindro Pringgodigdo16 menyatakan secara teoritik konstruksi hukum, negara pada dasarnya merupakan badan hukum publik utama (prime public law body/entity) yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang diatur menurut (kebiasaan) hukum tata negara, seperti subjek hukum lainnya yakni orang (person) dan badan yang dipersonifikasi sebagai manusia. Namun selain dari sebagai pembawa hak, kewajiban dan tanggung jawab, negara memiliki kekuasaan (power), kewibawaan (gezag/authority) dan kedaulatan (souvereiniteit;sovereignty) yang tidak dimiliki oleh badan hukum manapun. Melemahnya kepercayaan terhadap hukum Upaya merefleksikan hubungan negara, hukum dan masyarakat, menjadi perhatian penting agar tercipta harmonisasi yang efektif dan konsolidatif. Pergulatan hukum pada areal empiris menemukan titik terang yang menarik perhatian dengan munculnya tipelogi hukum baru yang dinamakan hukum otonom. Hukum otonom atau istilah phillipe Nonet 17regime of otonomous law menjadi kekuatan hukum baru untuk mendegradasi hukum represif. Karakter khas hukum otonom menurutnya, adalah sebagai berikut : 1. Hukum terpisah dari politik. sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas dan mengiring terwujudnya kemandirian kekuasaan peradilan. 2. Tertib hukum mendukung 'model peraturan'/model of rules. Fokus pada peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat; pada waktu yang sama ia membatasi kreativitas institusi - institusi hukum maupun resiko campur tangan lembaga - lembaga hukum itu dalam wilayah politik. 'Prosedur adalah jantung hukum',. keteraturan dan keadilan/fairness, dan bukannya keadilan substantif, merupakan tujuan dan kompetensi utama dari tertib hukum. 'Ketaatan pada hukum' dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan - peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku harus disalurkan melalui proses politik. 4. 16 R.M. Girindro Pringgodigdo, Kebijaksanaan, Hirarkhi Perundang - Undangan dan Kibijakan dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia, (Pidato pengukuhan pada upacara Guru Besar tetap Ilmu Hukum pada FH UI, tanggal 16 November 1994), h. 3., lihat juga, Hendra Nurtjahjo ed., Politik Hukum Tata Negara Indonesia, (Depok : FH UI, 2004), h. 171 3. 17Hukum otonom merupakan sistem hukum (rule of law) , yang tidak hanya sekedar eksistensi hukum tetapi mengandung makna sebagai sebuah aspirasi hukum dan politik. karakter utama dari sistem ini adalah terbntuknya instrumeen - instrumen kelembagaan hukum secara khusus, mandiri dan independen yang secara proporsional melembagakan hukum sebagai supremasi., lihat Philippe Nonet dan Philip selznick, Hukum,..., h. 60 11
Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Karakter yang menunjukan cara bekerjanya hukum otonom, perlu dilihat dalam konteks yang lebih mendalam, sebab transisi peralihan dari hukum represif, menjadi bagian yang harus dipetimbangkan. Hal itu diperlukan untuk lebih menempatkan kedudukan hukum otonom secara proporsional. Beberapa analisis yang dapat diuraikan berikut ini. Pertama, karakteristik hukum otonom yang mencirikan model rule of law adalah terciptanya pola kemandirian antara dimensi hukum dan politik18. Kedua bidang yang sangat dominan dalam negara tersebut harus dipisahkan secara fungsional. Tradisi hukum secara murni dan penegakkan hukum positif harus tersebut terbebas dari kontroversi maupun diekspektasikan agar otoritas untuk menafsirkan hukum terlindungi dari kontrol kekuasaan dan arus kepentingan politik. Pada kenyataannya proses tersebut mencapai titik batas penerimaan, dan bergeser pada ranah kompromi. Hasilnya adalah peran - peran penting dimainkan secara berantai dan saling membatasi. Institusi - institusi hukum memegang kendali otonomi prosedural, dengan kewenangan penuh membuat putusan - putusan hukum dan terbebas dari intervensi politik. Tetapi pada dimensi lain lembaga hukum harus membebaskan diri dari ruang kebijakan publik. Kompromi interinstitusional menghasilkan kedudukan hukum berada diatas politik, legitimasi diperoleh karena semata - mata bersifat hukum dan tidak bersifat politik. intervensi politik. Mekanisme Kedua, perspektif formalisme hukum dan model peraturan menjadi menjadi ciri utama hukum otonom. Hakim sebagai pusat pengendalian hukum terikat pada peraturan, karena peraturan adalah sumber yang potensial untuk melegitimasi kekuasaan. Pada perspektif ini kekuasaan peradilan menjadi terproteksi karena fungsi pembentukan aturan beradapada eksekutif dan legislatif. Melalui instrumen fungsional yang merupakan hasil kompromistis tersebut sistem hukum yang bersifat otonom mendapat tekanan pembatasan yang nyata dari produk legislasi19. Ketiga, Hukum otonom menempatkan Prosedur sebagai jantung hukum. Penjinakkan represi dimulai dengan tumbuhnya komitmen untuk memerintah berdasarkan peraturan; pada gilirannya, prosedur merupakan jaminan paling nyata dari suatu penerapan secara adil. Otoritas yang berpotensi represif dikendalikan oleh prinsip rule of law, yakni due process of law20. Hukum dan prosedur memiliki hubungan yang sangat dekat, baik dilihat dari aspek historis maupun praktis. Secara historis, prosedur merupakan pilihan fungsi dari kekuasaan hukum yudicial power, oleh karenanya prosedur merupakan senjata utama peradilan. Jerome Frank menyebutkan bahwa Keputusan yudisial dicapai setelah adanya pengalaman emosional dimana prinsip - prinsip dan logika memainkan peranan sekunder21. 18 Lihat, Ibid, h. 64 19Ibid, h. 68 20Ibid, h. 74 21Jerome Frank, Law and Modern Mind, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, (Bandung : Nuansa Cendikia, 2013), h. 213 12
Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Jurnal Al-'Adl Dalam konteks memahami alur tersebut dapat disimpulkan bahwa hak utama dari lembaga hukum adalah menjamin terwujudnya keadilan prosedural. Sedangkan kekuasaan untuk menciptakan kebijakan keadilan substansial diserahkan kepada lembaga lain. Keempat, parameter penting dalam mengidentifikasi hukum otonom adalah otoritas dan kesetiaan yang kuat pada hukum atau ketaatan22. Penerapan hukum hanya dapat efektif bila otoritas yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan hukum berbarengan dengan kesadaran, penerimaan dan ketaatan hukum yang terimplementasi dalam tindakan - tindakan warga. Pada aspek inilah hukum otonom memberikan perhatian penting terhadap nilai - niliai otoritas hukum dan tingkat ketaatan. Rendahnya otoritas dan ketaatan merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan kekuasaan hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dimensi hukum otonom tidak dapat dipisahkan dengan ketertiban. 3. Evolusi Hukum Responsif Pencarian formulasi hukum yang dicita - citakan tidak terhenti pada penemuan hukum otonom yang cenderung memperkuat posisi institusional. Kelanjutan penelusuran potensi hukum yang secara tipologis mencerminkan keadilan yang lebih luas, terus dihembuskan dan pada akhirnya memunculkan tipologi hukum yang ketiga yakni hukum responsif. Pengembaraan mencari hukum responsif adalah kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Jerome Frank, menyebutkan bahwa tujuan utama dari kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan - kebutuhan sosial23. Perkembangan Hukum responsif merupakan hasil dari evolusi pengembaraan teori hukum dalam berupaya menawarkan jalan keluar efektif bagi keteraturan dan ketercapaian tujuan hukum itu sendiri. Corak dan motif dari tipe hukum ini sangat berbeda dengan lagi hukum represif. Sifat akomodatifnya menunjukan kesungguhan untuk memenuhi ekspektasi sosial. tipe hukum otonom terlebih Penerapan hukum responsif dalam suatu negara akan sangat mempengaruhi bagaimana karakter yang ditunjukan dalam mengorganisasi lembaga - lembaga hukum, materi hukum dan budaya hukum. Tradisi pengembangan tipe hukum ini telah mengambil jalan berbeda dan lebih konstruktif untuk mencapai kesejatian hukum sebagai instrumen pengelolaan negara. Berikut ini ada beberapa karakter khas dari hukum responsif24, yakni : 1. Berkarakter terbuka dan adaptif. Corak ini menunjukan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan. 22Ibid, h. 77 23 Lihat,Jerome Frank, dalam Philippe Nonet, Hukum...,h.83 24Ibid, h. 87 13
Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016 2. Secara institusional memiliki arah untuk mempertahankan secara kuat hal - tetap memperhatikan, hal yang esensial bagi keberadaan kekuatan - kekuatan baru di dalam lingkungannya. integritasnya sembari 3. Lembaga responsif menganggap tekanan - tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Secara umum hukum responsif tidak menitik beratkan pada adanya fanatisme lembaga, kekuasaan dan golongan tertentu, meskipun dalam sistem hukumnya tetap memerlukan legitimasi sebagaimana tipe hukum lainnya. Ruang yang memperoleh suasana responsif lebih kondusif dalam menghubungkan dan memberdayakan potensi sumber daya yang maju. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan - ketentuan sosial dan aspirasi publik25. Sesuai dengan karakternya yang terbuka, hukum responsif memposisikan perubahan sosial sebagai sumber gagasan untuk mengakomodasi kepentingan publik. Pengembangan hukum yang berbasis sosial, berakibat pada relativisme hukum, yaitu tidak ditemukannya hukum secara permanen, dan setiap hukum tidak terbebas dari tuntutan. Fritjof Capra26, menyatakan bahwa saat ini dunia sedang mengalami titik balik peradaban (the turning point), transformasi yang dialami lebih dramatis dari pada transformasi yang pernah terjadi sebelumnya, karena perubahannya berlangsung lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar yang melibatkab seluruh dunia dalam transisi besar secara bersamaan. Dibukanya ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum berarti membuka lebar peluang hukum yang dihasilkan benar - benar responsif, tidak hanya juga terhadap kepentingan penguasa atau pemerintah, kepentingan masyarakat. Dalam posisi demikian ini, partisipasi masyarakat tersebut berperan sebagai kekuatan kontrol agen of control dan kekuatan penyeimbang agen of balance bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat27. Penerapan hukum responsif telah menggeser dari keadilan prosedural menuju ke keadilan substantif, dari ketaatan pada teks ke arah konteks. Keadilan sosial mendapat prioritas dengan metode keterbukaan dan adaptasi terhadap paradigma pembaruan hukum. Menurut Prof. Mahfud MD, hukum responsif hanya dapat lahir dari sistem politik yang demokratis dan dapat mendorong tegaknya supremasi hukum. Sedangkan sistem politik yang nondemokrasi hanya akan melahirkan hukum - hukum yang ortodoks baik dalam pembuatannya maupun dalam penegakannnya28. tetapi 25Bernard L. Tanya, dkk, Teori hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Surabaya: CV. KITA, 2006), h. 170 26Fritjof Capra, The Turning Point, diterjemahkan oleh M. Thoyyibi, Cet. VII (Jogjakarta: Jejak, 2007), h. 78 27Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, ( Jakarta : Konpress, 2013), h. 45 28Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 178 14
Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Jurnal Al-'Adl Perbedaan yang sangat tajam antara tipe hukum responsif dan tipe hukum sebelumnya adalah model pemecahan masalahnya yakni hukum responsif tidak selalu menggunakan asas tekstual yang sangat bersifat yuridis, melainkan mempertimbangkan berbagai macam perspektif, untuk mencapai keadilan subsatansial sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Senada dengan hal tersebut teori Progresif Satjipto Rahardjo juga mengesankan hukum dalam pengertian yang sangat luas, yakni hukum tidak hanya berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha effort. Cara berhukum seperti ini sangat menguras energi, pikiran, empati dan keberanian29. Hukum Responsif perkembangannya telah memasuki ruang yang tepat saat ini, karena mekanisme demokratisasi telah menjadi parameter kemajuan bagi negara - negara bangsa di dunia. Secara Substansial tipe hukum ini memberikan harapan keterlibatan dan peran akomodatif masyarakat secara lebih memadai. Fokus pada pencapaian keadilan materiil yang mampu menembus ruang ekspektasi masyarakat adalah ciri utama dari hukum responsif. Oleh karena tujuan itulah sehingga mekanisme keterbukaan dan pelibatan publik mendapat tempat yang sangat strategis dalam mengembangkan apa yang disebut hukum responsif. B. Telaah Sintesa Hukum Pemaparan yang cukup rumit dan melelahkan di atas, tentunya belum memenuhi secara komprehensif untuk sampai pada pemehaman yang sempurna tentang gagasan hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif. Namun demikian, uraian sederhana tersebut menjadi pemikiran dasar untuk mengurai secara sederhana dari makna - makna tipologi ketiga hukum tersebut. Mengambil intisari positif dari masing - masing tipologi hukum dengan menggunakan metode sintesa, merupakan langkah objektif untuk melakukan penyempurnaan hukum, paling tidak di zaman tertentu. Hukum represif secara signifikan mengandung prinsip - prinsip hukum yang tidak lagi memadai untuk perkembangan saat ini. Mekanisme penataan negara sedemikian rinci diatur dalam konstitusi dan di perkuat dengan penguatan hak publik secara masif, telah mendegradasi secara alamiah prinsip - prinsip represif tersebut. Namun sifat dari represif itu sendiri melekat pada kekuasaan yang dijalankan, dengan demikian selam ada kekuasaan, hukum represif tetap berpotensi untuk mengambil peran - peran khusus dan kekuasaan. Hukum represif memiliki fenomena dan variasi tersendiri, oleh karenanya tetap menjadi kebutuhan negara dan kekuasaan. Hukum represif dibutuhkan dalam kondisi tertentu, pemegang kekuasaan harus memiliki instrumen itu untuk diterapkan dalam ruang - ruang tertentu. Misalnya dalam kejahatan terorisme, narkotika dan obat - obat terlarang. Pada konteks ini represif diperlukan untuk menghadang laju perkembangannya. 29Satjipto Rahardjo, dalam Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 3 15
Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Hukum otonom, merupakan bentuk pengembangan yang lebih persuasif dari ini menolak adanya keterbukaan secara serampangan. Perhatian utamanya adalah menjaga integritas institusional. Karakter hukum otonom memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, antara lain menganut prinsip - prinsip kemandirian hukum, tetapi pada sisi lain tidak punya kekuasaan kebijakan publik. Mengedepankan integritas institusi sebagai tujuan utamanya, tetapi pada aspek lain hukum menjadi terisolasi, mempersempit tanggungjawabnya dan menerima formalisme buta. Keberadaan hukum otonom di era ini masih relevan dalam beberapa hal, meskipun dalam aspek lainnya sudah usang. Misalnya dalam aspek sistem, konsep hukum ini meletakkan hukum sebagai asas yang fundamental dan tidak terletak pada personal sebagaimana rule of law, hukum terpisah dari politik dan memiliki akar penerapan secara mandiri. Dalam kondisi - kondisi negara tertentu gagasan mengenai hukum sabagai saran kontrol sosial masih relevan. tipe represif. Tipe hukum Tipologi hukum responsif adalah hasil dari evolusi hukum sebelumnya, dimana hukum ini siap mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama. Artinya hukum tidak lagi dilihat sebagaientitas yang berdiri sendiri, melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan entitas lain, engan tujuan pokok mengadopsi kepentingan - kepentingan yang ada di masyarakat. Tipologi hukum responsif memiliki ruang idealitas jika dibandingkan dengan tipe hukum otonom maupun represif, namun demikian bukan berarti tanpa kelemahan. Prinsip - prinsip keterbukaan dan kebebasan dapat membuka ruang publik baru yang dapat berpotensi menciptakan arogansi sosial. Pada sisi lain kewibawaan kekuasaan dapat melemah secara fungsional, sehingga tujuan yang diekspektasikan sulit dicapai. Secara indisipliner hukum, tekstual hukum tidak lagi menjadi rujukan utama tetapi pada moralitas hukum. Secara teoritik memang menarik, tetapi secara praktis moralitas hukum bersifat kontekstual, artinya moralitas sebuah putusan hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas personality. Dalam kalkulasi komprehensif, pada prinsipnya hukum responsif akan mencapai idealitas hukum yang dicita - citakan jika dapat bersintesa positif secara fungsional dan proporsional dengan tipe - tipe hukum sebelumnya. C. KESIMPULAN Menganalisis uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan dari kajian ini, sebagai berikut ; 1. Secara Konsepsional terdapat tiga tipologi hukum, yakni hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Masing - masing tipologi hukum tersebut memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda - beda. 2. Menganalisis karakter penerapan hukum dari ketiga tipologi hukum tersebut, paling tidak terhadap 10 komponen analisis, meliputi ; Tujuan Hukum, Legitimasi, Peraturan, Pertimbangan, Diskresi, Paksaan, Moralitas, Politik, Harapan akan Ketaatan, dan Partisipasi terjadi plus minus 16
Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Jurnal Al-'Adl 3. (kelebihan dan kekurangan) antara satu tipologi hukum dengan tipologi hukum lainnya. Idealitas hukum akan dapat terpenuhi secara komprehensif, paling tidak dalam era sekarang ini, apabila tercipta sintesa positif secara fungsional dan proporsional dari ketiga tetap mempertimbangkan karakternya masing - masing. tipologi hukum di atas, dengan 4. Keadilan Substansial, keadilan prosedural, kemandirian hukum, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah wilayah konsepsional ketiga tipe hukum, oleh karena itu kombinasi efektif yang penulis sebut sebagai langkah sintesa adalah jalan keluar yang elegan untuk mewujudkan penerapan hukum paripurna. DAFTAR PUSTAKA Buku Bacaan Alrasid, Harun., Naskah UUD 1945 sesudah empat kali diubah oleh MPR, Jakarta : UI Press, 2004. Atmasasmita, Romli., Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi terhadap teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012. Capra, Fritjof., The Turning Point, diterjemahkan oleh M. Thoyyibi, Cet. VII, Jogjakarta: Jejak, 2007. Frank, Jerome., Law and Modern Mind, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, Bandung : Nuansa Cendikia, 2013. Hartono, Sunaryati., Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung : Alumni, 1991. Kelsen, Hans., General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 20011. Mahfud MD, Moh., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 1996. ---------., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Jakarta : Konpress, 2013. Nonet, Phillipe dan Philip Selznick., Hukum Responsif, Cet. V,diterjemahkan oleh Raisul Muttqien, Bandung : Nusa Media, 2010 Nurtjahjo, Hendra ed., Politik Hukum Tata Negara Indonesia, Depok : FH UI, 2004. Rahardjo, Satjipto., dalam Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009. 17
Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016 Rosseau, Jean Jacques., Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip - Prinsip Hukum Politik, diterjemahkan oleh Ida Sundari Husen, Cet. I, Jakarta : Dian Rakyat, 1989. Tanya, Bernard L, Dkk., Teori hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya: CV. KITA, 2006. Unger, Robert M., Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern, Cet. VI Bandung : Nusa Media, 2012. Wiko, Garuda., Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan dalam Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai dengan Implementasi, ed. Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, Jakarta : Rajawali Pers, 2009. Makalah Ilmiah Pringgodigdo, R.M. Girindro., Kebijaksanaan, Hirarkhi Perundang - Undangan dan Kibijakan dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia, Pidato pengukuhan pada upacara Guru Besar tetap Ilmu Hukum pada FH UI, tanggal 16 November 1994. 18