MENEKAN LAJU KORUPSI Setiap tahun, korupsi mengalihkan jutaan dolar dana publik ke kantong perorangan, mempercepat degradasi lingkungan serta punahnya keanekaragaman hayati. Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama untuk mencegah korupsi dengan meningkatkan pengawasan publik, memperluas keterlibatan masyarakat, dan memperkuat integritas sektor publik dan swasta. Meskipun telah banyak keberhasilan selama satu dekade terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengatasi korupsi, terutama di bidang perizinan dan pengadaan. Integritas perizinan dan pengadaan menjadi pusat dari 23 persen kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sepuluh tahun terakhir. Korupsi dalam pengadaan sangat merugikan perekonomian negara, tapi korupsi di bidang perizinan juga dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dan jangka panjang terhadap lingkungan hidup, kesehatan, serta mata pencaharian masyarakat. USAID INDONESIA INTEGRITY INITIATIVE USAID Indonesia Integrity Initiative (USAID Integritas) adalah program lima tahun dengan dana 10 juta dolar AS yang dilaksanakan oleh Kemitraan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International-Indonesia (TI-I), dan Basel Institute on Governance . Program ini bekerja sama dengan KPK, lembaga Pemerintah Indonesia, dan sektor swasta nasional dan berkegiatan di lima provinsi prioritas USAID: DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. USAID . GOV USAID I NTEGRITAS | 1
USAID dan Pemerintah Indonesia banyak berinvestasi dalam konservasi, keberlanjutan, dan ketangguhan terhadap perubahan iklim; namun, perkembangan di bidang-bidang tersebut menjadi sasaran menarik bagi para koruptor. Langkah-langkah untuk membangun integritas dan memajukan tujuan bersama anti-korupsi di kementerian terkait akan melindungi investasi di bidang konservasi ini. LINGKUP KEGIATAN PROGRAM USAID Integritas mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi konflik kepentingan dalam perizinan dan pengadaan terkait sumber daya alam. Kegiatan USAID Integritas melibatkan lembaga pemerintah dan BUMN serta meningkatkan kesadaran dan pengawasan sektor swasta dan publik. M ENINGKATKAN K EBIJAKAN DAN P RAKTIK YANG D APAT M ENGURANGI K ONFLIK K EPENTINGAN
Mekanisme Pencegahan yang Lebih Baik: Memberi bantuan teknis kepada KPK dan lembaga pemerintah dalam penyusunan kerangka kerja dan penerapan kebijakan untuk menghambat konflik kepentingan, didukung oleh instrumen baru untuk mengidentifikasi konflik kepentingan dan kampanye kesadaran publik tentang partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. Keterlibatan Sektor Swasta: Meningkatkan integritas dan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan anti korupsi melalui tindakan bersama, meningkatnya kemampuan untuk menerapkan perlindungan anti korupsi, serta meningkatnya dialog dengan Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil. Pendanaan Partai Politik dan Kampanye: Meningkatkan transparansi politik melalui perangkat teknologi informasi baru, pemantauan, dan advokasi untuk meningkatkan subsidi negara dan kewajiban pelaporan. M ENINGKATKAN E DUKASI , K ESADARAN , DAN P ARTISIPASI M ASYARAKAT
Cara dan Mekanisme Pengawasan Publik: Meningkatkan akses publik terhadap informasi, meningkatkan pengawasan publik, dan memperkuat tuntutan publik akan akuntabilitas. Meningkatkan Partisipasi Publik: Meningkatkan partisipasi komunitas kunci melalui edukasi anti korupsi formal dan informal, upaya untuk memotivasi partisipasi dan keterlibatan publik dalam pengawasan, dan mekanisme untuk mendorong pelaporan. HASIL YANG DIHARAPKAN
Peningkatan kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan dan penerapannya di tingkat nasional dan daerah; Keterlibatan kuat sektor swasta dalam upaya anti korupsi, termasuk inisiatif untuk melakukan aksi bersama, meningkatnya sistem integritas di perusahaan milik negara yang memiliki dampak sangat tinggi terhadap lingkungan hidup, serta dialog dan pertukaran informasi publik-swasta untuk menurunkan korupsi dari sektor swasta, dan; Meningkatnya kesadaran dan pengawasan publik terhadap korupsi terkait sumber daya alam, dengan fokus khusus untuk membangun rasa menghargai akan pentingnya pencegahan konflik kepentingan melalui edukasi dan instrumen transparansi baru. NARAHUBUNG: Ahmad Qisa'i, USAID aqisai@usaid.gov Justin Snyder, USAID Integritas - Kemitraan justin.snyder@kemitraan.or.id USAID . GOV USAID I NTEGRITAS | 2