BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.1 Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Peraturan perundang- undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor: PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Penguasa Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda dan kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor: 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya juga mengalami perubahan atau diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 1 Chaerudin dkk, Strategi Pencegahan & penegakan Tindak Pidana Korupsi, Bandung , PT Refika Aditama 2008, hal. 1. 1
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada akhirnya juga mengalami perubahan sampai saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi semua itu belum dapat menjawab akan kebutuhan terhadap penegakan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada dasarnya menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (extra judicial action). Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari para aparatur penegak hukumnya.2 Gencarnya agenda pemberantasan korupsi, kita dihadapkan pada penegakan hukum dalam kasus korupsi ini yang cukup paradoksal dan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Salah satunya adalah semakin menggejalanya vonis hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis ringan, bahkan sampai ada beberapa pada 10 November 2019|10:12 WIT 2 juga
vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi. Salah satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan ialah pengadilan. Dalam suatu pengadilan hakim memiliki peranan yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 : "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang- undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menangani suatu perkara harus berbuat adil. Sehingga, dalam memberikan keputusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan3. Berkaitan dengan salah satu kewajiban hakim yaitu memutuskan sebuah perkara, tentunya hakim dapat melihat dan menilai dalam perbuatan terdakwa terdapat unsure melawan hukum materil. Agar terciptanya kejelasan dalam pemahaman pengertian melawan hukum, 3 Oemar Seno Aji, Hukum Hakim Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, 1984, hal. 12. 3
dapat dilihat pembagiannya dalam hukum pidana. Sifat melawan hukum adalah suatu frase yang memiliki empat makna: 1. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan atau dengan kata lain merupakan syarat tertulis untuk dipidananya suatu perbuatan 2. Sifat melawan hukum khusus biasanya kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. 3. Sifat melwan hukum formil mengandung arti semua bagian (unsur-unsur ) dari rumusan delik itu telah terpenuhi 4. Sifat melawan hukum materil menganut dua pandangan, Pertama sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya, yang mana mengandung arti perbuatan yang melanggar atau yang membahayakan kepenting hukum yang hendak dilindungi atau pembuat undang-undang dalam rumusan tertentu. Kedua, sifat melawan hukum materil dlihat dari sudut hukumnya, hal ini mengandung makna yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan, atau nilai-nali keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya sifat melawan hukum materil itu masih dibagi lagi menjadi dua yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang berfungsi negatif dan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang berfungsi positif Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif diartikan bahwa meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan 4
dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materil berfungsi positif, mengadung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menurut pandangan Eddy O. S. Hiariej, ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi positif bertentangan dengan asas legalitas dan oleh karenanya beliau tidak dapat menerimanya karena tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum.4 Menyangkut tindak pidana korupsi maka menurut Van Hattum bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindak tersebut.5 Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni corruption atau corruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt dalam bahasa Prancis menjadi corruption dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah corupptie (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.6 Corruptie yang juga disalin menjadi corruptien dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.7 Pemberantasan Korupsi seolah-olah jalan ditempat, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Menyangkut tindak pidana korupsi maka menurut atau 4 Eddy O. S. Hiareij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 203. 5 P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 4. 6 Andi Hamzah (i), Korupsi di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7. 7 S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1999, hal. 128. 5
pendapat beberapa para pakar, antara lain sebagai berikut : a. Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch, berpendapat bahwa korupsi hanya dapat di berantas kalau sebagian besar masyarakat dilibatkan. Artinya, masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkam informasi dan mengadukan pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Negara melindungi masyarakat yang melaporkan.8 b. Selo Sumarjan berpendapat bahwa korupsi itu ibarat pelacuran, bagaimana dapat diberantas kalau mereka ikut menikmati. c. Daniel Lev, ahli politik dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa pemberantasan korupsi yang sudah berakar sejak demokrasi terpimpin, tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya reformasi Institusional lebih dahulu. Penggantian Pemerintahan tidak akan banyak bermanfaat jika konstitusi pemerintah yang ada masih seperti yang lama.9 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka fakta menunjukan bahwa putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi ternyata bahwa dari pelaku pidana korupsi dapat dibebaskan antara lain karena : a) Surat Dakwaan salah b) Tidak terbukti melakukan korupsi c) Penafsiran Penuntut Umum yang berbeda dengan penafsiran pengadilan mengenai suatu unsur. Melihat hal demikian maka menurut Evi Hartanti menyatakan bahwa 8Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta, Djambatan, 2009, hal. 6. 9 Ibid. 6
penanganan tindak korupsi membutuhkan suatu ketelitian dan kecermatan dari penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan,10 karena korupsi mengandung ciri-ciri sebagai berikut : a) begitu merajalela dan berurat akar sehingga individu yang berkuasa atau mereka berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang; b) Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan, kecuali dimana ia telah menyembunyikan mereka; c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang tidak senantiasa berupa uang; d) Koruptor berusaha menyelubungi perbuatan mereka dengan berlindung di balik pembenaran hukum; e) Mereka yang terlibat dalam korupsi menginginkan berbagai keputusan tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan itu; f) Korupsi mengandung penipuan pada badan publik atau masyarakat umum; g) Korupsi adalah salah satu bentuk pengkhianatan; h) Setiap perilaku korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontrafesi dari mereka yang melakukan tindakan itu; i) Korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk 10 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika 2005, hal. 18. 7
menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan khusus.11 Putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang membebaskan terdakwa Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya bukanlah peristiwa , kejadian atau barang baru, melainkan sudah sering terjadi di masa-masa lalu, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya KPK dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai contoh, kasus korupsi Wali kota Tual non-aktif yang divonis bebas, adalah terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi dana asuransi anggota DPRD Maluku. Wali Kota Tual Maluku, MMT, dan wakilnya, Adam Rahayaan, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Senin (8/12/2014). Mahmud dan Adam duduk di kursi terdakwa atas dakwaan korupsi dana asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tenggara periode 1999-2004. Saat itu, MMT menjabat sebagai Ketua DPRD Maluku Tenggara, sedangkan AR menjabat Wakil Ketua DPRD. Kasus korupsi yang menjerat kedua pejabat ini mencuat setelah Inspektorat Kementrian Dalam Negeri menyurati Kejati Maluku berdasarkan temuan hasil audit BPK yang menemukan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut.Sidang perdana dengan agenda mendengarkan pembacaan berkas oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kedua terdakwa dipimpin ketua majelis hakim Mustari didampingi hakim anggota Abadi serta Ahmad Buchori. Dalam dakwaannya, JPU menerangkan, pada tahun anggaran 2002, DPRD Maluku Tenggara menganggarkan dana sebesar Rp1,410 miliar untuk asuransi bagi 35 anggota Dewan periode periode 1999-2004. Kemudian, DPRD kembali 11 Ibid. hal. 19. 8
mengganggarkan dana sebesar Rp 375 juta pada tahun 2003 yang juga untuk biaya asuransi bagi 35 anggota Dewan. Namun anggaran tersebut ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam dakwaan tersebut, JPU menjerat terdakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana sebagai dakwaan primair, dakwaan subsider, yakni melanggar Pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 junto Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Dari 35 anggota DPRD Maluku Tenggara periode 1999-2004 yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut, belasan telah divonis penjara dan sisanya masih menjalani proses persidangan.12 Berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka yang menjadi judul dalam penelitian ini adalah Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb yang melepaskan terdakwa tindak pidana korupsi. B. Permasalahan Beranjak dari apa yang diuraikan pada latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah "Apa dasar pertimbangan hakim melepaskan terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: pada 1 Februari 2020, 12.58 WIT 9
37/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Amb?" C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini yaitu : 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim melepaskan terdakwa tindak pidana korupsi. 2. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. D. Kegunaan Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini diantaranya adalah : 1. Untuk menganalisis dan membahas dasar pertimbangan hakim melepaskan terdakwa tindak pidana korupsi. 2. Sebagai suatu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim dalam undang-undang tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon vonis pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. E. Kerangka Teoritis Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Teori Pembuktian a) Ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisional, yakni: 1) Teori Negatif 10
Teori ini, mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jia hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 2) Teori Positif Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti meskipun sedikit harus dihukum. 3) Teori Bebas Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum yang dijadian pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan ada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. b) Proses pembuktian ada empat sistem pembuktian modern, yaitu sebagi berikut: 1) Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka ( conviction in time) Bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau hanya dengan 11
mendengarkan keterangan terdakwa. 2) Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonee). Keyakinan dalam teori pembuktian ini memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa , namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akal dan logis . 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk) teori pembuktian ini berpedoman pada perinsip pembuktian dengan alat - alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adaah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang. 4) Pembuktian menurut undang-undang secar negatif (negatief wettelijk) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan dan teori pembuktian menurut undang- undang secara positif dengan teori pembuktian dengan keyakin belaka.13 13 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 247-253. 12
13 F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.14 2. Tipe Penelitian Berdasarkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang maksudkan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dirumuskan dengan hasil penelitian kepustakaan, sehingga dengan hasil deskriptif tersebut akan ditarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran. 15 3. Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut : a) Sumber Bahan Hukum Primer 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 35. 15 Saefullah Wirapradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Jakarta, 2015, hal. 72.
4. 5. 3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4) Putusan Pengadilan Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb b) Sumber Bahan Hukum Sekunder Kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Cara yang dilakukan untuk pengumpulan data pada penulisan penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan. Untuk mendukung memperoleh data secara teoritis penulis mengumpulkan bahan dan literature yang berkaitan dengan judul skripsi yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh bahan-bahan dari : a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. b) Pengadilan Negeri Tipikor Ambon. c) Buku-buku serta bahan kuliah yang dimiliki penulis. Pengolahan Analisis Bahan Hukum Berkaitan dengan melakukan analisa ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif. 14