DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024 SELASA, 5 MARET 2024 Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swasti Astu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, 1
Yang kami hormati: Para Wakil Ketua DPR; Para Anggota DPR; Hadirin yang berbahagia. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024. Kepada Yang Terhormat Bapak Ibu Anggota DPR RI, selamat datang kembali untuk menjalankan kedaulatan rakyat melalui kewenangan konstitusional DPR RI. Kita baru saja melaksanakan perhelatan akbar, pesta demokrasi yang dirayakan setiap lima tahun sekali, yaitu pemungutan suara dalam pemilihan umum Tahun 2024. 2
Semoga Bapak Ibu Anggota Yang Terhormat, dapat kembali terpilih, untuk mewakili rakyat menjalankan kedaulatannya. Dan tetaplah menjalankan komitmennya untuk membangun bangsa dan negara melalui peran dan tanggung jawab di berbagai bidang yang lain, jika ada yang belum berhasil terpilih. Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 masih berlangsung hingga saat ini; tahapan selanjutnya adalah Rekapitulasi Perhitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilu, Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu, dan terakhir Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI dan DPD RI, serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap tahapan Pemilu 2024, membutuhkan komitmen semua pihak, penyelenggara pemilu, pemerintah dan partai politik, untuk menjalankan Pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 3
Yang terpenting bagi kita semua adalah kekuasaan negara harus dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat menggunakan kedaulatan hak suaranya secara bebas. Pemilu, sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu; Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang; akan tetapi pada saat yang bersamaan etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang; harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk menciptakan Pemilu, sebagai prosedur demokrasi, yang harus berada dalam budaya politik yang semakin maju, yang ditunjukan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat. 4
DPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya secara aktif pada tanggal 14 Februari yang lalu; dan tetap menjaga ketertiban dan persatuan Indonesia; Walaupun Pilihan Rakyat berbeda-beda, tetapi untuk bangsa dan negara, hanya ada Merah Putih, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Sidang Dewan yang Terhormat, Pada masa sidang ini, terdapat sejumlah tugas konstitusional di bidang legislasi, yaitu melanjutkan pembahasan 19 (sembilan belas) Rancangan Undang Undang yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR RI memegang peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, religi di masyarakat. 5
Oleh karena itu Hukum harus dapat memenuhi kepentingan sosial dan menjamin pelindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kepentingan publik sesuai tujuan bernegara. Sehingga dalam membentuk Undang Undang, DPR RI dan Pemerintah selalu memperhatikan berbagai prespektif untuk dapat merumuskan substansi Undang Undang sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Dalam Fungsi Anggaran, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan terus memantau dan mengevaluasi agar APBN Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. DPR RI akan terus mengawal agar penggunaan APBN benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan diselenggarakan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. DPR RI juga akan memastikan pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2024 mampu menjaga kesinambungan 6
fiskal pada masa mendatang, di tengah kondisi global yang kurang kondusif. Saat ini, rakyat dihadapkan pada gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani. APBN harus mampu menjadi instrumen untuk dapat meringankan beban dan mempertahankan daya beli masyarakat. Terlebih, menjelang bulan suci Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi. Sidang Dewan yang Terhormat, Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang- undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan, serta hal-hal yang menjadi perhatian luas dari rakyat. Salah satu hal yang menjadi perhatian rakyat saat ini adalah mahalnya kebutuhan pokok; Pemerintah harus dapat mengatasi hal tersebut; Program membangun kedaulatan pangan yang selama ini dijalankan belum 7
menunjukan hasil yang efektif; Pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan daya beli yang terjangkau. Dalam perspektif jangka menengah-panjang, Pemerintah harus dapat membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat, sehingga masalah-masalah kelangkaan bahan pangan tidak terulang pada tahun-tahun mendatang. Fungsi pengawasan DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan pada Masa Persidangan IV, akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, serta pengelolaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, akuntabel, serta rakyat dimudahkan hidupnya. Pada masa sidang ini, DPR RI juga akan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara-negara sahabat. 8
Sidang Dewan yang Terhormat, Pada masa persidangan ini, DPR RI akan menghadiri serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, antara lain Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC (PUIC), Women Speakers' Summit, serta Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Selain itu DPR RI juga akan menghadiri Observation of the Presidential Election of the Russian Federation di Moskow, Rusia. Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut dilakukan dalam rangka penguatan diplomasi antara DPR RI dengan parlemen negara lain serta meningkatkan kerja sama antarnegara dalam menyikapi berbagai masalah global. Berkaitan dengan Pemilu 2024, DPR RI telah melaksanakan program Kunjungan Pemilu atau Election Visit Program untuk mengamati serta meninjau pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan mengundang perwakilan parlemen negara-negara sahabat. 9
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2024 di Provinsi Bali, diikuti oleh 16 (enam belas) perwakilan parlemen negara sahabat dan 3 (tiga) organisasi internasional. Sidang Dewan yang Terhormat, Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan DPR RI pada Masa Persidangan IV dan berbagai hal yang menjadi perhatian DPR RI. Rencana kerja secara umum DPR RI ini, agar dapat menjadi informasi bagi rakyat Indonesia, sehingga dapat ikut berpartisipasi bersama DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 akan dimulai sejak hari ini, Selasa, 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024. 10
Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan "SELAMAT BEKERJA MENJALANKAN KEDAULATAN RAKYAT UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT" Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Ttd. Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI 11
LAMPIRAN: Daftar RUU yang masih berada dalam Pembahasan Tingkat I: 1. RUU tentang Daerah Kepulauan; 2. RUU tentang Hukum Acara Perdata; 3. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4. RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa); 5. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan; 6. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak; 7. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 8. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the 12
Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence); 9. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 10. RUU tentang Desain Industri; 11. RUU tentang Bahasa Daerah; 12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 13. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Rèpublique D'Indonésie et le Gouvernement de la République Française relatif a la Coopération dans le Domaine de la Défence); 14. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of 13
Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence); 15. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence); 16. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters); 17. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten; 18. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 19. RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. 14
Kegiatan Diplomasi parlemen:
Sidang internasional yang akan dihadiri dalam Masa Persidangan IV: 1. The 18th Session of the PUIC Conference and Related Meetings di Abidjan, Pantai Gading; 2. Women Speakers' Summit di Paris, Perancis; 3. IPU 148th IPU General Assembly di Jenewa, Swiss. 15