IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM GEMBIRA TASKIN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LANTARI JAYA KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA Nikhen Amandha Ismail NPP. 29.1612 Asdaf Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara Program Studi Politik Indonesia Terapan Email: 29.1612@praja.ipdn.ac.id ABSTRACT Problem/Background (GAP): In its implementation, the Taskin Gembira Program was attended by all people from Bombana Regency. Before taking part in the selection of Gembira Taskin, he must meet the requirements prepared by the committee. The Happy Taskin program is aimed at people who are less well off in the economic field. The results of the analysis of this study concluded that the implementation of the Taskin Gembira Program was in accordance with the laws and regulations that had been set but not yet optimal. Purpose: this study aims to determine and analyze the implementation of the Taskin Gembira Program in Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province, the inhibiting factors and the efforts made by the government in optimizing the implementation of the Taskin Gembira Program. Methods: This study used a descriptive method with an inductive approach. Data collection uses observation, interview, and documentation techniques. Results/Findings: This is evident from one of the recipients of the Gembira Taskin Program who complained about the difficulty of getting information on the internet because some people did not understand using the internet and there were also complaints from the Recipient of Gembira Taskin regarding late assistance provided to recipients. Conclusion: Based on the results of the analysis, the organizers should provide information orally to the recipient community through the village and sub-district government, then there must be good communication between the organizers and the recipients of assistance in this case the community Keywords: Implementation, Happy Taskin Program 1
ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Pada pelaksanaannya Program Gembira Taskin diikuti oleh seluruh masyarakat yang berasal dari Kabupaten Bombana. Sebelum mengikuti seleksi penerimaan Gembira Taskin harus memenuhi persyaratan yang disiapkan oleh panitia. Program Gembira Taskin ini di tujukan untuk masyarakat yang kurang mampu di bidang ekonomi. Hasil analisis dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Program Gembira Taskin sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah di tetapkan namun belum optimal. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Gembira Taskin di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan upaya- upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan Pelaksanaan Program Gembira Taskin.Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hal ini terbukti dari salah satu masyarakat Penerima Program Gembira Taskin yang mengeluhkan adanya kesulitan mendapatkan informasi yang ada di internet karena sebagian masyarakat belum mengerti menggunakan internet dan juga adanya keluhan dari Penerima Gembira Taskin terkait bantuan yang terlambat di berikan kepada penerima. Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis, seharusnya pihak penyelenggara memberikan informasi secara lisan terhadap masyarakat penerima bantuan melalui pemerintah Desa dan Kelurahan, kemudian harus ada komunikasi yang baik antara pihak penyelenggara dan pihak penerima bantuan dalam hal ini masyarakat. Kata kunci: Pelaksanaan, Program Gembira Taskin I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia. Dilihat dari awal kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 hingga sekarang ini kesejahteraan umum yang dicita-citakan masih memberikan tanda tanya besar. Melihat dari permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia seperti masalah kesehatan, pengangguran, kemiskinan dan berbagai macam masalah sosial lainnya. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial, salah satunya kemiskinan. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maka dibuatlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dimana Undang-Undang tersebut bermaksud untuk menjelaskan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, 3 penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehesif dan professional serta 2
perlindungan masyarakat. Negara memberi kepercayaan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki 3 wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya sendiri menurut asas perekonomian. Selain itu juga tercantum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan dimana Otonomi Daerah memiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatnya. Banyak pemerintah di berbagai daerah membuat sebuah program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu daerah yang mengeluarkan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah Kabupaten Bombana yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan (Sumber: Bombana Dalam Angka), tingkat kemiskinan di Kabupaten Bombana masih terbilang tinggi yaitu pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk miskin 19,77 (ribu jiwa) dan memiliki persentase jumlah penduduk miskin sebesar 11,05 persen. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Bombana mengeluarkan kebijakan yaitu menciptakan suatu program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana. Mengingat kemiskinan di Kabupaten Bombana yang harus segera dikurangi angkanya. Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dengan membuat Program Gembira Taskin yang dikhususkan untuk masyarakat kurang mampu. Upaya pemerintah Kabupaten Bombana dalam membuat Program Gembira Taskin disahkan melalui Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Program Gembira yang didalamnya terdapat Program Gembira Taskin yang merupakan wujud nyata dari salah satu visi misi Bupati Kabupaten Bombana. Program Gembira Taskin merupakan program berskala Kabupaten yang dikhususkan untuk keluarga tak mampu dan fakir miskin sesuia yang ditetapkan. Program ini dilaksanakan diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana. Program Gembira ini dimulai sejak tahun 2012 pada periode awal Bupati terpilih dan dijabarkan lagi pada periode kedua dengan nama Gembira Taskin sesuai dengan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2018 pasal 2 menjelaskan Tentang peningkatan kesejahteraan sosial menjadikan masyarakat Kabupaten Bombana sejahtera. Bentuk program dari Gembira Taskin adalah program bantuan rumah. Program Gembira Taskin lainnya adalah bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat tidak mampu atau miskin (sudah tidak bisa bekerja dan hidupnya bergantung dari orang lain). 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Program Gembira Taskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dikecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah penerima Program Taskin di Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana pada tahun 2021 untuk kelompok usaha berjumlah 79 dan rumah gratis berjumlah 47. Jumlah bantuan yang diterima Kecamatan Lantari Jaya dari Program Gembira Taskin ini tergolong sedikit apabila 3
dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kecamatan Lantari Jaya Yaitu 3.295 Berdasarkan (Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bombana 2021). Pelaksanaan Program Gembira Taskin ini juga terindikasi mengalami proses yang kurang baik dalam pelaksaannya dimana seperti dalam penjelasan berita dari yang berjudul Program Gembira Taskin harus di awasi agar tepat sasaran. 1.3. Penelitian Terdahulu Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa peneliti terdahulu, peneliti Ikhfa Yunisa, M. Nastis, Manat Rahim berjudul Analisis Penerapan kebijakan Program Gembira Desa Terhadap Rencana Pembangunan Desa Di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana menemukan bahwa Desa belum saling berkoordinasi, terutama dalam pengelolaan dana belum transparan, sehingga perlu membangun komunikasi yang baik antar aparat dan pengelola kegiatan progran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan hasil outcome program gembira desa dapat tercapai, pengelolaan anggaran program gembira desa dilihat dari degi alokasi dan realisasi dana, program kegiatan telah dilaksanakan 100%, baik kegiatan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta, penguatan aparatur dan pelayanan masyarakat. Dari segi asas manfaat jangka panjang maka pengelolaan dana gembira desa masih jauh dari harapan. Penelitian Asna Anita berjudul Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo (Asna Anita, 2010), menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Gorontalo dalam bentuk Keterampilan dan Pendidikan dan bantuan modal serta pembangunan rumah layak huni. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu berupa pemberian bantuan raskin kepada masyarakat miskin. Hal ini menjadi aspek disposisi kebijakan yang tidak transparan. Demikian juga pada aspek komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi dalam penelitian belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan (Marliya, 2019). Penelitian Benny Soembodo berjudul Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Surabaya 2007 untuk melakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga- keluarga miskin serta membina kelangsungan jenis kegiatan usaha mereka diperlukan program strategis dan langkah pembinaan yang benar-benar terpadu, berkesinambungan, dan bersifat kontekstual. Diakui oleh banyak keluarga miskin di kecamatan kenjeran dan Kecamatan Rangkut bahwa, selama aspek pemodalan merupakan masalah yang sering menghimpit operasionalisasi kegiatan usahanya. Peneliti Herie Saksono berjudul Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian dan Pengembangan Dan Desain dan Inovasi mengemukakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola perencanaan dan pembangunan didaerahnya berbasis penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi. Direkomendasikan agar pemerintah daerah mengedepankan mekanisme perencanaan yang mengacu kepada hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi dalam membangun daerahnya Penelitian Marliya menemukan bahwa 4
1.4. Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni program gembira taskin melalui program pemerintah daerah, menggunakan lokasi yang berbeda dari literasi yang berbeda yakni penelitian sebelumnya. Serta menggunakan menggunakan pendapat dari Teori Edward III untuk mengetahui pelaksanaan program Gembira Taskin yang meliputi dimensi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Pernyataan Kebaruan Ilmiah 1.5. Tujuan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Gembira Taskin, menganalisis faktor penghambat dan Pelaksanaan Program Gembira Taskin, dan mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat Pelakasanaan Program Gembira Taskin di Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. II. METODE Dalam penelitian ini penulis menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Whitney dalam Nazir (2014:43) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termaksud tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap- sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Ada beberapa teknik penarikan sampel atau penentuan informan, teknik penarikan sampel atau penentuan informan dikelompokkan ke dalam dua kategori besar kualitatif dan kuantitatif. III. HASIL DAN PEMBAHASAN Penulis menganalisis Implementasi Program Gembira Taskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana menggunakan Teori Edward III (1980) dalam Syafri (2008:46) mengatakan bahwa "keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu komunkasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi". Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut. 3.1. Komunikasi Komunikasi menjadi bagian yang menetukan keberhasilan dari suatu program. Persyaratan utama dalam efektifnya pelaksanaan program adalah komunikasi, karena setiap pelaksana program harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal itu dilakukan dengan komunikasi, komunikasi mencakup tiga hal peting yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. a) Transmisi merupakan penyaluran atau penyampaian komunikasi informasi dari atasan ke bawahan. b) Kejelasan yaitu infornasi yang disampaikan harus memiliki kejelasan dan bukan sebuah kebohongan. 5
c) Konsistensi Membandingkan antara peraturan dan apa yang terjadi dilapangan begitu juga dengan apa yang telah disosialisasikan dengan bagaimana implementasinya atau antara teori dan yang terjadi. Komunikasi mencakup tiga hal peting yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Komunikasi dalam pelaksanaan program Gembira Taskin belum baik dimana antara pihak panitia program dengan pemerintah kecamatan dan desa masih saling menuding dalam melayani masyarakat pemohon bantuan, selain itu juga komunikasi antara Dinas Sosial dan penerima bantuan pada saat pengumuman penerimaan bantuan di berikan melalui internet sedangkan masayarakat penerima bantuan masih banyak yang tidak paham internet ini menandakan komunikasi yang dilakukan antara pelaksana program dalam hal ini Dinas Sosial dan masyarakat kurang berkomunikasi kepada masyarakat sehingga pelaksana tidak mengetahui secara ril apa fenomena yang terjadi dimasyarakat dan kebijakan apa yang pelaksana harus keluarkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 3.2. Sumber Daya Faktor sumberdaya diperlukan dalam implementasi kegiatan dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. a) Staf Dalam pelaksanaan program perlu adanya dukungan agar program yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan tujuan dan juga efektif. Dalam hal ini sumber daya manusia atau staf yang terlibat dalam pelaksanaan program, Program Gembira Taskin meliputi seluruh panitia tim seleksi Pelaksanaan Program Gembira Taskin Dinas Sosial Kabupaten Bombana. Program Gembira Taskin di kelola oleh Panitia Pelaksana Program Gembira Taskin Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 315 Tahun 2019 Tentang Panitia Seleksi Program Gembira Taskin. Panitia selesksi itu sendiri terdiri dari beberapa orang yang mepunyai satu orang koordinator b) Informasi Informasi merupakan salah satu indikator dalam tercapainya keberhasilan pengimplementasian suatu program di dalam teori Edward III. Salah satu penerima bantuan juga yang diwawancarai peneliti atas nama ibu Safariah pada tanggal 11 januari mengatakan bahwa informasi penerimaan bantuan di berikan melalui internet sehingga kami susah untuk mengetahui persis karena masih banyak dari kami masih belum paham dengan hal seperti itu sehingga ini menyusahkan kita untuk kita tahu. Jadi untuk mengetahuinya kita harus pergi menanyakan sendiri kapan bantuan itu keluar. Wawancara di atas menunjukkan selain informasi di berikan melalui internet dengan situs yang ada perlu juga adanya informasi juga secara fisik yang disampaikan dari pihak Dinas Sosial ke pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Lantari Jaya untuk di sampaikan ke masyarakatnya sehingga tidak susah untuk masyarakat yang belum faham tekhnologi dan berdampak kurang baik bagi masyarakat. c) Kewenangan Kewenangan dalam Program Gembira Taskin ini menurut peneliti berjalan sudah cukup baik dikarenakan program ini memiliki tim atau divisi yang 6
dibagi kedalam tiga tugas dan fungsi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada tim tersebut dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun, peneliti melihat kurangnya komunikasi antara pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Sosial dan tim penyelenggara sehingga yang terjadi dilapangan Pemerintah Desa saling menuding untuk melaksanakan verifikasi berkas karena dari Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Lantari Jaya mereka mengggap bahwa program ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Sosial sehingga muncul ketidakjelasan kewenangan yang mengakibatkan masyarakat menjadi bingung. d) Fasilitas Sumber daya yang akan dilibatkan juga termasuk sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya Program Gembira Taskin. Tidak banyak peralatan yang digunakan dalam Pelaksanan Program Gembira Taskin karena tim pelaksana tidak perlu menyiapkan berbagai macam peralatan yang dibutuhkan sesuai dari pengamatan peneliti yang dilakukan di Kecamatan Lantari Jaya fasilitas utama yang diperlukan adalah tempat sosialisasi program di gedung Kecamatan, komputer atau laptop serta layar untuk presentasi program yang akan disampaikan hal tersebut yang menjadi fasilitas yang harus secara ril ada dilapangan. selain itu, para tim juga menggunakan kendaran mobil dinas untuk pergi ke sana yang mereka dapat namun bagi tempat yang menyebrang pulau tim harus menggunakan kapal angkutan umum dan diberikan sppd untuk akomodasi perjalanan menuju zona yang telah ditentukan. 3.3. Disposisi Disposisi merupakan praduga-praduga dari pelaksana tehadap dari suatu kebijakan. a) Pengangkatan Birokrasi Pemilihan panitia pelaksana Program Gembira Taskin di seleksi langsung oleh Bupati Kabupaten Bombana sehingga tim yang dipilih sudah memenuhi persyaratan sebagai tim seleksi Gembira Taskin. b) Insentif Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada 11 januari 2022 oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana pemberian dana insentif tentu ada karena untuk mendukung kinerja tim dan memotivasi tim pelaksana untuk menjalankan tugas. Dana intensif ini biasa diberikan setiap program telah dilaksanakan kepada seluruh tim pelaksana agar melaksanakan tugasnya dengan baik ini merupakan bonus bagi para Tim yang bekerja sesuai dengan kinerja yang mereka capai jadi untuk nominal yang mereka terima tidak menentu antara Rp.1.100.000 sampai Rp.2.400.000 untuk setiap kali program selesai selain itu juga tim juga di berikan sppd di setiap kegiatan untuk kepentingan program Gembira Taskin. 3.4. Struktur Birokrasi 7
Birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana suatu kebijakan dan kewenangan. karakteristik utama dari birokrasi adalah ada standar operasional prosedur dan struktur organisasi itu sendiri. a) Standar Operating Procedures (SOP) Standar Operasional Prosedur merupakan standar tercapainya suatu program SOP ini di bentuk oleh Tim penyelenggara dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bombana sebagai prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan bantuan sehingga masyarakat bisa langsung mengikuti prosedur yang sudah ada jika ingin mendapat program bantuan . Berikut adalah SOP keterangan tidak mampu: Gambar 3.1 SOP Penetapan Keterangan Tidak mampu Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bombana 2021 SOP di atas merupakan prosedur yang harus di ikuti oleh para penerima Gembira Taskin. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Bombana pada 13 januari 2022 mengatakan " kami membuat SOP yang cukup sederhana dan tidak begitu rumit tanpa alur yang Panjang dan dengan mudah bisa dimengerti". Dari pernyataan tersebut peneliti melihat permasalahannya bukan SOP namun pengambilan surat keterangan tidak mampu yang diambil oleh masyarakat di Kelurahan atau Desa yang terhambat dikarenakan ketidakpahaman jika surat keterangan tidak mampu dikeluarkan sebagai syarat untuk mengajukan permhohonan program Gembira Taskin. 8
b) Fragmentasi Upaya penyebaran tanggung jawab dalam Pelaksanaan Program Gembira Taskin dilaksanakan berdasarkan tahapan seleksi yang dilaksankan di Dinas sosial melalui tim pengawas dengan dilaksanakannya survey ke setiap pemohon survey dilakukan kepada pemohon yang berkasnya sudah terverivikasi untuk dicocokan dengan data yang masuk setelah itu jika sudah cocok maka bantuan akan diberikan ke penerima secara serentak di seluruh Kecamatan. 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian Program Gembira Taskin merupakan program berskala kabupaten yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bombana. Kecamatan Lantari Jaya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana. Penulis menemukan temuan penting yakni Pelaksanaan Program Gembira Taskin belum berjalan dengan optimal. Karena kurangnya komunikasi dalam pengaturan verifikasi berkas antara pemerintah Desa dengan Dinas Sosial. Hal ini membuat keterlambatan verifikasi faktual yang membuat penyaluran menjadi terhambat. Berbeda dengan yang ditemukan oleh penelitian Ikhfa Yunisa, M. Nastis, Manat Rahim berjudul Analisis Penerapan kebijakan Program Gembira Desa Terhadap Rencana Pembangunan Desa Di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana menemukan bahwa Desa belum saling berkoordinasi, terutama dalam pengelolaan dana belum transparan, sehingga perlu membangun komunikasi yang baik antar aparat dan pengelola kegiatan progran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan hasil outcome program gembira desa dapat tercapai, pengelolaan anggaran program gembira desa dilihat dari degi alokasi dan realisasi dana, program kegiatan telah dilaksanakan 100%, baik kegiatan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta, penguatan aparatur dan pelayanan masyarakat. Dari segi asas manfaat jangka panjang maka pengelolaan dana gembira desa masih jauh dari harapan. Implementasi Program Gembira Taskin berupa Bantuan sembako dan rumah layak huni. Faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Gembira taskin adalah ketidakjelasan komunikasi akibat informasi yang diupload di internet dan masih banyak masyarakat yang belum paham internet. Berbeda dengan yang ditemukan oleh Penelitian Marliya menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu berupa pemberian bantuan raskin kepada masyarakat miskin. Hal ini menjadi aspek disposisi kebijakan yang tidak transparan. Demikian juga pada aspek komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi dalam penelitian belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Penelitian Asna Anita berjudul Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo (Asna Anita, 2010), menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Gorontalo dalam bentuk Keterampilan dan Pendidikan dan bantuan modal serta 9
pembangunan rumah layak huni. Sedangkan pada penelitian ini implementasi program gembira taskin dalam menanggulangi kemiskinan berupa bantuan sembako dan rumah layak huni yang ada di Kabupaten Bombana khususnya di Kecamatan Lantari Jaya. Penelitian Benny Soembodo berjudul Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Surabaya 2007 untuk melakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga- keluarga miskin serta membina kelangsungan jenis kegiatan usaha mereka diperlukan program strategis dan langkah pembinaan yang benar-benar terpadu, berkesinambungan, dan bersifat kontekstual. Diakui oleh banyak keluarga miskin di kecamatan kenjeran dan Kecamatan Rangkut bahwa, selama aspek pemodalan merupakan masalah yang sering menghimpit operasionalisasi kegiatan usahanya. ini upaya pemerintah dalam meningkatkan Sedangkan pada penelitian kesejahteraan masyarakat kabupaten Bombana yaitu dengan menciptakan program gembira taskin namun belum berjalan dengan optimal. Peneliti Herie Saksono berjudul Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian dan Pengembangan Dan Desain dan Inovasi mengemukakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola perencanaan dan pembangunan didaerahnya berbasis penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi. Direkomendasikan agar pemerintah daerah mengedepankan mekanisme perencanaan yang mengacu kepada hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi dalam membangun daerahnya. Sedangkan pada penelitian ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam membangun daerahnya yaitu dengan menciptakan program gembira. 3.6 Diskusi Temuan Menarik lainnya Penulis menemukan faktor penghambat Pelaksanaan Program Gembira Taskin Di Kecamatan Lantari Jaya yakni: (a) Rumitnya alur pelaksanaan Program Gembira Taskin dan Ketidakjelasan (b) Ketidakfahaman Kewenangan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Informasi; IV. KESIMPULAN Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Gembira Taskin belum berjalan dengan optimal. Karena masih ada saling menuding dalam verifikasi berkas antara Pemerintah Desa dengan Dinas Sosial. Hal ini membuat keterlambatan verifikasi faktual yang membuat penyaluran menjadi terlambat. Faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Gembira Taskin adalah ketidakjelasan komunikasi akibat informasi yang diupload di internet dan masih banyak masyarakat belum paham internet dan rumitnya alur pendaftaran. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam Pelaksanaan Program Gembira Taskin adalah memperjelas informasi dan komunikasi dan mempermudah alur pendaftaran Gembira Taskin dengan jalur satu pintu. Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja. 10
Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Program Gembira Taskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. V. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih kepada Orangtua, Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, serta Civitas Akademika IPDN dengan jasa serta dedikasinya memberikan pembelajaran selama melaksanakan pendidikan. Seluruh Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. VI. DAFTAR PUSTAKA Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Basrowi, Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta. Kadji, Y. Jurnal Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Moleong, J. Lexy. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Notowidagdo, Rohiman. 2016. Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa. Jakarta: Amzah. Salamah, Ummu. 2012. Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bandung : Penerbit Insan Akademika Silalahi, Ulbert. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika AditamaSilalahi, Ulbert. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 11
Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia. Bandung: Alfabeta Suyanto, Bagong. 2013. Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya. Malang : Penerbit Intrans Publishing. Syafri, Wirman Dan Setyoko, Ismawan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Jatinangor:Alqa Prisma Interdelta Syamsuardi. 2013. Paradigma Penanggulangan Kemiskinan. Bandung: Giratuna Tachjan.2008. Implementasi Kebijakan Publik.Bandung:AIPI Bandung Tahir, Arifin.2015.Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Jakarta: Pt.Pustaka Indonesia Press Todaro, M.P., dan Smith, S.C. 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi kesebelas, Jilid I. Jakarta : Erlangga Wahab, Abdul, Solichin.2012. Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 12