BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Indonesia tengah berusaha untuk terus meningkatkan pembangunan nasional dengan tujuan mencapai keseimbangan dan keserasian dalam pembangunan di berbagai daerah, termasuk desa dan kota. Salah satu pembangunan nasional yaitu pembangunan desa dengan fokus meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan efisien dalam penggunaan sumber daya untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya sebagaimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah awal bagi desa untuk memperlihatkan peran serta kemampuannya dalam berkontribusi pada pembangunan pemerintahan di Indonesia. Desa sebagai Lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam membangun desa karena sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal dipemukiman desa. Pemerintah desa dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi kebutuhan utama desa dan warga dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih besar. Beragam potensi yang dimiliki oleh desa sebagai daya tarik untuk pembangunan seharusnya dapat dioptimalkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) sebagai bagian dari usaha untuk mendorong kemajuan pembangunan yang merata (Iskandar, Tri Sakti, Engkus, Azzahra, & Nabila, 2021). Oleh karena itu, pembangunan pedesaan harus diselaraskan dengan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang ada, aspirasi warga, dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditentukan. Dalam upaya tersebut pemerintah pusat memberikan bantuan dana melalui anggaran APBN yang ditransfer melalui APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang dialokasikan untuk desa dengan adanya bantuan anggaran dana desa ini untuk membiayai penyelenggaraan desa, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa hingga penanggulangan bencana, dengan jumlah bantuan yang relatif besar pengalokasian dana desa yang diberikan 1
kepada desa-desa salah satunya untuk meningkatkan pembangunan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan. Dengan adanya pembangunan desa bisa memberikan fasilitas pelayanan infrastruktur guna mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat untuk memastikan akses dan pelayanan fasilitas menjadi lebih baik kepada masyarakat melalui pembangunan desa, jembatan, sistem saluran air, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Berkaitan dengan dana desa untuk pembangunan, pertanyaannya adalah apakah penggunaan anggaran ini benar-benar mampu meningkatkan pembangunan desa dan mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah pedesaan, atau hanya menguntungkan pihak tertentu dan para pemegang kekuasaan di desa. Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung merupakan salahsatu desa yang menerima anggaran dana desa dari pemerintah pusat pada tahun 2020 menerima dana desa sebesar Rp.952.599.000, di tahun 2021 sebesar Rp. 965.586.000 dan di tahun 2022 meningkat sebesar Rp.1.262.757.000 yang berarti dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan desa dengan Dana Desa yang tidak kecil itu menimbulkan banyak kekhawatiran dalam penggunaan dana hal ini diperlukan peningkatan kapasitas lembaga dan SDM, termasuk perangkat desa, masyarakat sebagai pendamping desa, serta transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam penggunaan keuangan desa yang melibatkan dana desa. Berikut tabel uraian dari laporan realisasi anggaran belanja Desa Sekarwangi tahun 2020-2022: Tabel 1. 1 Laporan Anggaran dan Belanja Desa Sekarwangi tahun 2020-2022 Keterangan 2021 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 2020 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 907.216.100 659.542.050 82.500.000 907.216.100 659.542.050 82.500.000 1.057.944.600 895.268.280 85.361.320 1.055.444.600 895.268.280 75.361.320 1.145.404.800 522.241.550 112.585.600 1.143.581.650 447.241.550 112.585.600 2
3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa TOTAL ANGGARAN BELANJA DESA Sumber: Laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sekarwangi 2020-2022 10.000.000 10.000.000 17.000.000 8.000.000 6.500.000 6.500.000 126.600.000 853.515.450 126.600.000 455.000.000 455.000.000 853.515.450 2.182.174.200 2.114.258.150 2.114.258.150 2.640.247.400 2.160.674.200 2.563.424.250 Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja desa di tahun 2020 terealisasikan sepenuhnya, namun pada tahun 2021 mulai menurun dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan di tahun 2022 yang menurun di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, pada tahun 2022 realisasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Desa Sekarwangi hanya sebesar Rp 1.143.581.650 dari target yang ditetapkan yaitu Rp1.145.404.800. lalu dilihat dari realisasi belanja desa untuk pembangunan desa ternyata jauh lebih rendah hanya terealisasi 85,64% dengan anggaran Rp. 522.241.550 dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 447.241.550. Sedangkan sisanya dalam bidang pembinaan kemasyaraktan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana terealisasikan semuanya. Mengutip dari website Desa Sekarwangi bahwa pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 yang dibutuhkan oleh warga masyarakat diantaranya adalah sarana air bersih, rabat beton jalan gang lingkungan, posyandu, sarana dan prasarana pendidikan formal maupun nonformal juga tempat ibadah maupun fasilitas-fasilitas infrastruktur lainnya yang sampai dengan saat ini masih perlu ditingkatkan. Melihat laporan kegiatan pembangunan dari website tersebut bahwa dari target pembangunan yang terlaksana di Desa Sekarwangi tahun 2022: Tabel 1. 2 Target dan Sasaran Pembangunan di Desa Sekarwangi Kebutuhan Masyarakat Pembangunan yang terlaksana Rabat Beton Jalan Gang Lingkungan Pembangunan Rabat Beton Rw06 Pembangunan Rabat Beton Rw14 Pembangunan Rabat Beton Kp Sirnagalih Rw 11
4 Sarana Air Bersih Posyandu Sarana dan Prasarana Pendidikan Formal Nonformal Tempat Ibadah Pembangunan Hotmix Jalan (Gang) Dusun 2 Rw12 Pembangunan Sumber Air Bersih Dusun 3 Rw5 Rt5 Pembangunan Posyandu Mekarwangi 03
Pembangunan Infrastruktur Jembatan Fasilitas Infrastruktur Lainnya Pemeliharaan & Perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kp. Cihurip Rw14 Sumber: Website Desa Sekarwangi (diolah peneliti 2023) Berdasarkan observasi awal dan melihat data di atas permasalahan desa masih belum bisa menyerap anggaran dengan baik untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan desa salah satunya adalah ketidakmerataan pembangunan. Selain itu, melihat daftar pembangunan di atas yang terlaksana masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang mana desa lebih memprioritaskan pembangunan-pembangunan akses jalan sehingga untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal maupun nonformal dan tempat ibadah masih belum terlaksana. Selain itu melihat dari dokumentasi kegiatan pembangunan-pembangunan tersebut bahwa desa tidak membuat spanduk kegiatan pembangunan sehingga masyarakat tidak mengetahui sumber dana yang digunakan dalam pembangunan itu darimana. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai sumber dana yang digunakan pembangunan dan perbaikan fasilitas desa. Dalam hal ini pembangunan desa banyak peran termasuk kepala desa sebagai pemimpinnya yang juga dibantu sekretaris desa dalam melaksanakan pembangunannya sehingga perlu memperhatikan dalam pengelolaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban sebagai langkah pembangunan desa, mengingat pentingnya manajemen keuangan desa yang baik dengan jumlah dana yang diterima oleh desa tersebut bukanlah jumlah yang kecil, tetapi cukup besar apabila dikelola oleh pemerintahan desa maka dari pengelolaannya perlu dilakukan evaluasi. Dalam ranah kebijakan publik menjadi suatu aspek yang penting, karena melalui evaluasi ini, perbaikan dalam kebijakan
dapat dilaksanakan. Evaluasi adalah penilaian mengenai sejauh mana efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat (Cendickia, 2021). Setelah evaluasi kebijakan dilakukan, tindakan perbaikan dapat diterapkan untuk mengatasi potensi ketidakmaksimalan yang ada dalam kebijakan tersebut, sehingga mencapai tujuan yang lebih baik dari kebijakan tersebut. Dari uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung". 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, oleh karena itu peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1. Realisasi anggaran belanja pada pelaksanaan pembangunan desa belum mencapai target anggaran yang ditetapkan sehingga penyerapan belanja pembangunan desa masih belum maksimal. 2. Target pembangunan dan pelaksanaannya masih belum merata mengingat kebutuhan masyarakat dalam pembangunan masih belum terlaksana semua. 3. Kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran melihat pembangunan desa belum membuat spanduk kegiatan sehingga masyarakat kurang mengetahui penggunaan anggaran desa. 1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah antara lain sebagai berikut: 1. Sejauhmana tingkat efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung? 2. Sejauhmana efesiensi penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung? 5
3. Seberapa kecukupan penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung? 4. Apakah perataan penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sudah merata? 5. Bagaimana responsivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung? 6. Sejauhmana ketepatan penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung? 1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1. Efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. 2. Efesiensi penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. 3. Kecukupan penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. 4. Perataan penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. 5. Responsivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. 6. Ketepatan penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. 1.5 Manfaat Hasil Penelitian Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: a. Manfaat Teoretis Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi keuangan publik khususnya terkait dengan evaluasi penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sekarwangi Kabupaten Bandung. Dari hasil penelitian ini dapat 6
menjadi referesi untuk peneliti selanjutnya dengan objek penelitian yang sama. b. Manfaat Praktis 1. Bagi Peneliti Hasil penelitian menjadi acuan pedoman dalam penulisan penelitian di masa yang akan datang dengan terkait materi yang relevan dan menjadi bahan evaluasi. 2. Bagi Akademis Hasil penelitian dapat memberikan tambahan literatur dan acuan penelitian selanjutnya terkait keuangan administrasi publik. 3. Bagi Desa Penelitian dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah desa dalam penggunaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan distribusi pembangunan dan memperkuat peran masyarakat desa sebagai agen pembangunan. 1.6 Kerangka Pemikiran Dalam penelitian ini berawal dari grand theory yaitu administrasi publik. Administrasi publik merupakan aktivitas penyelenggaraan pemerintah serta penyediaan layanan publik dalam mencapai tujuan bersama. Sebagaimana Administrasi keuangan publik adalah proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Keuangan negara mencakup beberapa aspek, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta keuangan negara yang terkait dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Salah satu program dalam APBN yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dana desa. Dana desa ini bersumber dari APBN dan diberikan kepada desa-desa melalui APBD kabupaten atau kota. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelengaraan dan pembangunan desa. Dalam penggunaan dan desa memerlukan penggunaan keuangan desa yang baik dan akuntabel, mengingat 7
jumlah dana yang diterima oleh desa tersebut bukanlah jumlah yang kecil melainkan cukup besar untuk dikelola oleh pemerintahan desa dengan hal ini perlu adanya evaluasi penggunaan dana desa. Adapaun dalam ranah kebijakan publik menjadi suatu aspek yang penting karena melalui evaluasi, perbaikan dalam kebijakan dapat dilaksanakan. Evaluasi adalah penilaian mengenai sejauh mana efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan yang sesuai dengan dimensi evaluasi menurut William N Dunn. Berikut gambar kerangka pemikiran penggunaan dana dalam pembangunan desa pada penelitian ini menggunakan dimensi teori evaluasi: 8
INPUT PROSES OUTPUT Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir Keuangan Daerah Dana Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Indikator pemasalahan penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa Sekarwangi Kabupaten Bandung: 1. Realisasi anggaran belanja pada pelaksanaan pembangunan desa belum mencapai target anggaran yang ditetapkan sehingga penyerapan belanja pembangunan desa masih belum maksimal. 2. Target pembangunan dan pelaksanaannya masih belum merata mengingat kebutuhan masyarakat dalam pembangunan masih belum terlaksana semua. 3. Kurangnya anggaran melihat pembangunan desa belum membuat spanduk kegiatan sehingga masyarakat kurang mengetahui penggunaan anggaran desa. penggunaan transparansi dalam Dimensi Evaluasi (N. Dunn, 2003): 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsifitas 6. Ketetapan Hasil Akhir Terwujudnya Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sekarwangi Kabupaten Bandung Sumber : (N. Dunn, 2003) diolah peneliti (2023) 9