KEPALA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM Septiana Rizco Nurfaizi IAIN Salatiga Abstract : In the Indonesian constitutional system, the Head of State is held by a president this refers because in Indonesia the country uses a democratic and presidential system. Where presidential is known by using the Trias Politica system in which power is divided into three parts (Legislative, executive and judiciary). To appoint a head of state who manages a country and takes care of his problems, the condition of a candidate for head of state is a very important issue in determining a nation, it becomes one of the needs that must exist at all times. Unlike the parliamentary system, where the head of state can have two heads of state, namely the president and prime minister, but this presidential only has one head of state, namely only one president, democracy is a system of government which is organized by the people, by the people and for the people, therefore, for the president to do it through elections where the people determine. and the president only has a position for 5 years and 2 periods to lead, this is done to minimize power that is too long, while the elected head of state must be able to hold the mandate of the people in accordance with what is written in Islamic law, the head of the state must be honest and trustworthy and can be an example for his people because whatever the decision of the head of the state the people must obey. Keywords: President, State Administration, Islam Abstrak: Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kepala Negara di pegang oleh seorang presiden, hal ini merujuk dikarenakan di Negara Indonesia memakai sistem demokrasi dan presidensial. Di mana di dalam presidensial dikenal dengan memakai sistem Trias Politica yang mana kekuasaan di bagi atas tiga bagian (Legislatif, eksekutif dan yudikatif). Mengangkat seorang kepala Negara yang mengelola sebuah Negara dan mengurus permasalahannya, syarat calon kepala Negara merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam menentukan suatu bangsa hal tersebut menjadi menjadi salah satu kebutuhan yang harus ada pada setiap masa. Berbeda dengan sistem parlementer, yang mana kepala Negara bisa memiliki dua kepala Negara yaitu presiden dan perdana menteri namun presidensial ini hanya memiliki satu kepala Negara yaitu seorang presiden saja, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mana diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka dari itu untuk presiden dilakukan melalui pemilu yang dimana rakyat lah yang menentukan.dan presiden hanya memiliki jabatan selama 5 tahun dan 2 periode untuk memipin, ini dilakukan untuk meminimalisir kekuasaan yang terlalu lama, sementara kepala Negara yang terpilih haruslah yang bisa memegang amanah dari rakyat sesuai yang tertulis di
234 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam hukum islam, kepala Negara harus yang jujur adil amanah dan bisa menjadi tauladan bagi rakyatnya karna apapun keputusan kepala Negara maka rakyat harus mematuhinya. Kata Kunci: Presiden, Ketatanegaraan, Islam I. PENDAHULUAN Negara Indonesia merupakan suatu negara dengan menganut sistem demokrasi dan presidensial. Sudah jelas bahwa pemimpin tertinggi berada di tangan presiden selaku kepala negara. Pembatasan kekuasaan terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Perumusan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung arti sebagaimana dinyatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa: "Artinya, ada kekuasaan pemerintahan negara yang menurut undang-undang dasar dan ada pula kekuasaan pemerintahan negara yang tidak menurut undang-undang. Yang dimaksud dengan "menurut undang-undang dasar" juga dapat dibedakan antara yang secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang dasar dan ada pula yang tidak secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang dasar.1Kepala Negara dan presiden selaku kepala pemerintahan. presiden adalah presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaa pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar, Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan kepala Negara (Head Of State) ataupun Kepala pemerintahan (head Of Government) atau Chief executive.2 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepala Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana pemimpin yang baik dalam perspektif siyasah Islam. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penulisan-penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan kepala Negara dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai kedudukan seorang pemimpin. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
235 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam II. MOTODE PENELITIAN Kajian ini ditulis dengan menggunakan metode riset kepustakaan atau sering disebut dengan studi pustaka, yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.3 Dalam teknik pengumpulannya penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, konstitusi Indonesia serta ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. III. PEMBAHASAN A. Sistem Ketatanegaraan Presiden Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan, sebagai seorang kepala Negara. Sistem presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara Eksekutif, Legislatif danYudikatif. Sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat salimg mempengaruhi. Para menteri tidak bertanggungjawab kepada badan Legislatif, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden yang memilih dan mengangkatnya, sehingga menteri-menteri tesebut dapat diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan badan Legislatif.4 Menurut Jimly Asshiddiqie keuntungan sistem presidensial adalah lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sementara kelemahannya yaitu cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasan yang berperngaruh karena kekuasaannya besar. Untuk itu diperlukan pengaturan kosntitusional untuk mengurangi dampak negatif ataupun kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem pemerintahan tersebut.5 Adapun ciri-ciri dan prinsp-prinsip dalam sistem Presidensial menurut Mahfud MD sebagai berikut: 1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif). 2. Pemerintah tidak bertanggung jawabkepada parlemen (DPR). 3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. 4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.6 Penerapan sistem pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dapat berbeda-beda, sebagian ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
236 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam dengan sistem dwipartai, sebagian lagi ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Maka yang perlu dipahami bahwa sistem multipartai merupakan struktur politik, sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. Kedua struktur ini berada pada level yang sama dan setara. Implikasi utama penerapan sistem multipartai adalah tingkat pembagian kepartaian rendah dan kekuataan di parlemen cenderung terfragmentasi. Fragmentasi kekuataan politik sangat sulit dihindari dalam sistem multipartai yang memiliki tingkat kemajemukan partai cukup tinggi. Sebab, kekuatan politik di parlemen cenderung terdistribusi secara merata, sehingga akan sulit memperoleh kekuatan mayoritas dalam parlemen. Konsekuensinya, partai harus melakukan koalisi baik di pemerintahan (kabinet) maupun di parlemen. Di sisi yang lain ada institusi presiden (lembaga kepresidenan), personalitas, dan gaya kepemimpinan presiden. struktur politik (sistem multipartai) dan struktur konstitusi (sistem presidensial) ini akan mempengaruhi corak dan perilaku institusi kepresidenan dan personalitas presiden dan sebaliknya.7 Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara presiden haruslah bersikap bijaksana dalam mengambil setiap keputusan untuk kemajuan negaranya. Hal ini ditinjau dari setiap kegiatan presiden yang selalu mengadakan rapat kabinet untuk menjalankan proyeksi ke depan untuk negaranya. Selama menjalankan roda pemerintahan, presiden juga mempunyai hak untuk membuat peraturan apabila keadaa negaranya sangat genting atau darurat.8 Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun wewenang presiden antara berikut : a. Presiden merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945). b. Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD 1945). c. Menyatakan Negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945). d. Mengangkat duta dan konsul. e. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain sebagai tanda kehormatan.9 DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
237 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam Dan adapun, wewenang, hak dan kewajiban presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya: 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang Dasar (RUU) kepada DPR. 3. Menetapkan peraturan pemerintah. 4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya berbakti kepada nusa dan bangsa. 5. Memberi amnesti dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala Negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Rehabilitasi pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh Negara kepada tahanan-tahanannya. Abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.10 B. Kekuasaan dan Pembatasan Kepala Negara Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia dengan berdasarkan pada Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Presiden memiliki kekuasaan politik yang sangat besar dan kuat, karena memegang kekuasaan pemerintahan dalam artian yang lebih luas sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) dan sebagai Kepala Negara dalam pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, sejarah Indonesia modern, adalah sejarah dominasi eksekutif sejak terbentuknya The Modern Statepada zaman kolonial Belanda pada abad 19-an seperti yang ditandai dalam Pasal IV Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (UUD 1945), presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
238 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam Rakyat (DPR) dan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan Undang-Undang (UU) sebagaimana mestinya". Maka disini sangat jelas bahwa Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif atau memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam hubungan ini, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.11. Kepala Negara dan pimpinan dari berbagai departemen pemerintahan. maka oleh sebab itu, pembagian kekuasaan eksekutif kepada fungsi pemerintahan (fungsi politik) dan fungsi administratif, mengandung karakter politik daripada karakter hukum. dari segi hukum, barang kali orang melihat dan menunjuk keseluruhan domain kekuasaan eksekutif. Dalam konteks politik Indonesia, yaitu dalam Sistem Politik Indonesia, sistem politik yang diformat oleh Undang- Undang Dasar 1945 adalah Excekutive heavy dimana kekuasaan Presiden sangat dominan. Presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak preogratif.12 Sebagai seorang kepala Negara dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya presiden banyak mendapatkan keistimewaan berupa kekuasaan supaya dapat lancar melaksanakan tugas yang diembannya, tapi bukan tidak mungkin seorang presiden ada batasan-batasan dalam mendapatkan kekuasaan itu. Adapaun pembatasn kekuasaan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur kebebasan kekuasaan itu semua, sebagai berikut : 1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." 2. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa: "Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar." 3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
239 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam 4. Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa: "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar." Ketegasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pembatasan kekuasaan, tidak terlepas dari luasnya kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan adanya Inherent Power (kekuasaan yang melekat). Namun demikian adanya ketegasan tersebut tidak serta merta hanya sebatas ketentuan secara tegas tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan juga berkaitan dengan pembatasan dari lingkup kekuasaan Presiden yang diatur dalam suatu Undang-Undang.13 C. Pemilihan Kepala Negara Pasal 7 UUD 1945 sebelum diamandemen menyatakan "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali." Materi pasal ini memiliki multitafsir, sehingga menyebabkan Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup dan Soeharto diangkat menjadi presiden tujuh kali secara berturut-turut. Masa kekuasaan terlalu panjang itu merupakan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan Negara. Reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945 mulai bergulir pasca kejatuhan Soeharto. Amandemen pertama berhasil melakukan pembatasan terhadap masa jabatan presiden. pembatasan ini juga termasuk bentuk upaya pemurnian institusional sistem presidensial di Indonesia. Pembatasan masa jabatan presiden ini ditegaskan dalam konstitusi melalui amandemen pertama UUD 1945. Pasal 7 amandemen pertama UUD 1945 berbunyi: "Bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Penegasan ini sekaligus mengakhiri multitafsir tentang pengaturan masa jabatan.14 Purifikasi sistem presidensial melalui institusionalisasi mekanisme Checks and Balances dan DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
240 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam kemandirian lembaga ini memiliki konsekuensi politik bahwa Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden. Penerapan model pemilihan presiden secara langsung ini sekaligus mengakhiri kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara yang memegang kedaulatan rakyat, yang sebelumnya memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden. perubahan ini memiliki aspek positif untuk mendorong perubahan format politik dan pengembalian kedaulatan rakyat. Aspek tersebut antara lain : 1. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat akan memberikan basis legitimasi politik yang kuat bagi presiden. 2. Dengan didukung legitimasi yang kuat dari rakyat, presiden tidak perlu terikat oleh fraksi-fraksi politik di lembaga legislatif. 3. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat akan memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan penilaian dan menentukan pilihan terhadap calon-calon presiden. 4. Sistem baru prosedur pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat relatif dapat melemahkan insentif dari praktik-praktik penggunaan kekuatan politik uang dibanding bila sistem itu diserahkan kepada anggota MPR.15 Intitusional sistem dan mekanisme pemilihan presiden secara langsung, ini ditegaskan secara rinci dalam Pasal 6A BAB III Amandemen UUD 1945, disebutkan sebagai berikut : 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap Provinsi yang tersebar DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
241 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang. D. Kepala Negara Dalam Konteks Siyasah Islam Dalam Fiqh Siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum islam dikenal dengan kata Khilafah, Imanah, Imarah, Sultan, Mulk dan Ri'asah. Namun isltilah yang seting digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintah dan kenegaraan yaitu "Khalifah dan Imanah".16Dalam sistem pemerintahan islam khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Karenanya kepala Negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala Negara harus bisa menerima saran dan masukkan dari rakyatnya. Kepala Negara atau imam tidak seperti dalam pandangan Syi'ah Isma'iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusaia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.17 Kepala Negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Islam, mempunyai hak dan kewajibannya yang seimbang dengan kedudukannya. Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama Fqih Siyasah. Mengenai hak dan kewajiban kepala Negara. Di antanya yang terkenal adalah Al-Mawardi. Dalam karnyanya al-Ahkam , al-Sulthaniyah, Al-Mawardi memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala Negara, yaitu: 1. Memelihara sesuaidengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
242 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam 2. Menjalankan hukum-hukum di antara orang yang berselisih dan menghentikkan permusuhan di kalangan masyarakatnya, sehingga timbul keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain. 3. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing. 4. Menegakkan Huddud (Hukum Pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara. 5. Memperkuat pertahanan keamanan Negara dri kemungkinan serangan- serangan pihak luar. 6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam dari dakwah Islam. 7. Mengelola keuangan Negara seperti ghanimah, al-fai, pajak dan sedekah lainnya. 8. Menentukan belanja Negara (APBN). 9. Mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut. 10. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.18 Kepala Negara atau Khilafah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas, rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara, bahkan di kalangan sebagian pemikiran sumi terkadang sangat berlebihan mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala Negara atas rakyatnya pada Al- Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Di antaranya yang mereka jadikan landasan dalam surat al-Nisa, 4:59 yang memerintahkan umat islam untuk menaati Allah, Rasul- Nya dan pemimpin mereka19 : مُكْن ِم ِر ْمَلأا ِىلوُأ َو َلوُس َّرلا اوُعي ِطَأ َو َااللهوُعي ِطَأ ا َوُنَماَء َنْيِذّلا اَهُّيَأَي "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
243 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam Serta surat al-An'am, 6: 165 yang menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dan meninggikan derajat sebagian manusia atas yang lainnya: ٍتَج َرَد ٍضْعَب َق ْوَف ْمُكَضْعَب َعَف َر َو ِض ْرَ ْلأا اَفِئَلَخ ْمُكَلَعَج ىِذَّلا َوُه َو "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia mninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat" Secara umum persyaratan calon seorang pemimpin Negara adalah adanya kemampuan pada diri calon seorang pemimpin untuk dapat memipin orang lain, kearah pencapaian tujuan sebuah lembaga yang dipimpinnya. Serta dapat menjalin komunikasi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Karena sebuah institusi atau organisasi akan selalu bergerak atas dasar interaksi sosial antar manusia. Orang-orang yang dipilih sebagai kandiat-kandidat atau calon pemimpin Negara adalah mereka yang memiliki kualifikasai dan karakteristik calon pemimpin yang antara lain yaitu: a. Memiliki kemapuan untuk memikul tanggung jawab. b. Kemampuan untuk menjadi perseptif. c. Kemampuan untuk menanggapi secara objektif. d. Kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat. e. Kemampuan untuk berkomunikasi.20 Oleh karena kepala Negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat, maka kepala Negara harus mampu menjamin dan mengakomodir kepentingan rakyat. Cabang eksekutiflah yang pantas menjadi kepala Negara, "kepala Negara menurut Islam merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan kekuasaan keagamaan". Maka dari itu mereka menyimpulkan bahwa pemegang eksekutif haruslah berasal dari cabang eksekutif, bukan legislatif ataupun dari yudikatif, sementara cabang kekuasaan legislatif lebih mencerminkan kehendak rakyat sebagai sarana kontrol terhadap penyelenggara Negara, dan sekaligus menjadi mitra eksekutif.21 DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
244 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam Kepala Negara mempunyai kewajiban untuk mengurus kepentingan umat secara praktis. Pengurusan rakyat dalam Islam memang diserahkan kepada penguasa, maksud penguasa disini ialah (Kepala Negara, Khalifah), sebagaimana salah satu dalil berikut : "Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya (tasusuhum) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak khalifah" (HR. Imam Muslim dari Abi Hazim). Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa pengaturan kepentingan umat baik internal dan eksternal berada di tangan khalifah sebagai kepala Negara.22 Orientas Bernard Lewis, menyebutkan tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal berkaitan dengan kemaslahatan rakyat, yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serangan-serangan musuh, dan memberikan kesempatan yamg seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat.23 III. PENUTUP Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa kepala Negara (Presiden) merupakan pemimpin Negara Indonesia yang mana di Indonesia menganut sistem presidensial, presiden menjadi pemegang peranan penting pemerintahan. yang mana di dalam sistem presidensial ada istilah Trias Politica yaitu kekuasaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif dan presiden berada di jajaran eksekutif, dimana mempunyai kekuasaan yang sangat luas dengan kekuasaan luas ini presiden sebagai kepala Negara bisa membuat peraturan pemerintah/ peraturan presiden sendiri tapi bukan tidak mungkin di balik luasnya kekuasaan preside nada Undang-Undang yang mengatur pembatasan kekuasaan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaanya. Dan dalam masa jabatannya presiden hanya memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih ulang jika mencalonkan kembali sebanyak satu kali sehingga presiden bisa 10 tahun atau dua periode menjabat sebagai kepala Negara, dan dalam pemilihan rakyat lah yang menentukan siapa bakal dipilihnya kepala DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
245 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam Negara karena suara dari rakyat dalam pemilihan umum sangat menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara tersebut selama lima tahun mendatang, dan dalam islam juga sudah diatur bagaimana calon dan apa yang harus dilakukan oleh kepala Negara. Karena kepala Negara hanya seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka jadi kepala Negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, oleh karena itu kepala Negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat maka kepala Negara harus dapat menjamin dam mengakomodir kepentingan rakyatnya. Catatan Akhir 1Surohmat, Fungsi Presiden Dalam Kekuasaan Pemerintahan, Social Justitia, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 112-113. 2Fajurahhman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta: Kencana,2019). 3Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan.(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) h. 3. 4Ribhka Annisa Octovina, "Sistem Presidensial Di Indonesia" , Vol. 4, No. 2, Oktober 2018. H. 249. 5Wira Atma Hajri,Studi Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan. (Yogyakarta: CV Budi Utama,2018), h.9. 6Wira Atma Hajri,Studi Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan, h. 11. 7Saraswati, Retno. "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif."Masalah- masalah Hukum 41.1 (2012): 137-143 8Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia. Sistem Pemerintahan Indonesia.(Yogyakarta: CV Budi Utama,2018), h. 73. 9 Bagas Hendardi, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, (Yogyakarta : Istana Media, 2017), h. 111. 10 Munadi Shaleh, Sistem Politik Indonesia (Depok: Khalifah Mediatama,2016), h. 188 11P. Anthonius Sitepu, Teori-Teori Politik. (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), h..106. 12P. Anthonius Sitepu, Teori-Teori Politik, h. 114 13Surohmat, "Fungsi Presiden Dalam Kekuasaan Pemerintah." (Jakarta Selatan: Universitas Muhammadiyah, Jakarta) 14Hanta Yuda AR, Presidensial Setengah Hati. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010), h. 90. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
246 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam 15Hanta Yuda AR, Presidensial Setengah Hati, h. 92. 16Sarianni, Sarianni. Studi Komparasi pemilihan kepala Negara menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia.Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2018. h. 17 17Muhammad Iqbal, Kontektualitas Doktrin Politik Islam Edisi Pertama. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h..241 18Muhammad Iqbal, Kontektualitas Doktrin Politik Islam Edisi Pertama, h,242-243 19Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer. (Jakarta: Kencana.2017), h..2. 20Wahyudi, Edi. Pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji Tentang Konsep Kepemimpinan Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia.Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019. 21Thoir Luth, Moh Anas Kholish, Moh. Zainullah.Diskurusus Bernegara Dalam Islam Dari Perspektif Historis, teologis, hingga Keindonesiaan. (Malang: UB Press, 2018), h. 156 22H. Abdul Manam, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat. (Jakarta: Prenadamedia. 2018), h. 84 23H. Abdul Manam, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat, h. 87. DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, Pebandingan Politik Hukum Islam dan Barat, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Bagas Hendardi, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Yogyakarta: Istana Media,2017. Fajurrahman Jurdi. Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2019 Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution,Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2017. Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Munandi Shaleh, Sistem Politik Indonesia, Edisi Pertama, Depok: Khalifah Mediatama, 2016. Octovina, R. A, Sistem Presidensial di Indonesia, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 2018 P. Anthonius Sitepu, Teori-Teori Politik, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020
247 Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, Sistem Pemerintahan Indonesia, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018. Saraswati, R. Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Masalah- Masalah Hukum,41(1), 2012. Sarianni, S. Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia. Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2018. Surohmat, Fungsi Presiden Dalam Kekuasaan Pemerintah, Social Justitia, 1(1), 2017. Thoir Luth, Moh. Anas Kholish, Moh. Zainullah, Diskursus Bernegara Dalam Islam Dari Perspektif Historis, Teologis, hingga Kontemporer. Malang: UB Press, 2018. Wahyudi, E, Pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji Tentang Konsep Kepemimpinan Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019. Wira Atma Hajri, Studi Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020