KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA PANDUAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Cetakan Pertama, Oktober 2009 Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009 86 hlm + vi ISBN 978-979-18455-6-4 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 62-21 255 78311, Fax. 62-21 528 92441
DAFTAR ISI Kata Pengantar ... iv Apa yang Dimaksud dengan Konflik Kepentingan? ... 1 Konflik Kepentingan Apa Saja yang Sering Terjadi ? .... 7 Prinsip Dasar Penanganan Konflik Kepentingan ... 13 Tahapan dalam Penanganan Konflik Kepentingan ... 19 Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Konflik Kepentingan ... 25 Contoh-contoh Konflik Kepentingan dan Penangananya ... 29
iv KATA PENGANTAR Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang Penyelenggara Negara yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang Penyelenggara Negara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memiliki rangkap jabatan di lembaga tersebut adalah contoh- contoh situasi yang sering dihadapi. Situasi tersebut berpotensi berpengaruh pada kualitas keputusan yang diambil oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan dan dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Namun demikian, pengertian dan definisi konflik kepentingan masih menjadi diskusi dan polemik di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Belum adanya pengertian dan definisi tentang konflik kepentingan menjadi alasan dibuatnya sebuah panduan yang memadai dalam menangani konflik kepentingan ini. Panduan ini diharapkan dapat membantu Penyelenggara Negara dan institusinya dalam menangani konflik kepentingan, khususnya untuk mencegah Penyelenggara Negara terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Panduan penanganan konflik kepentingan ini mencakup pemahaman dan identifikasi situasi konflik kepentingan baik sumber, jenis, dan siapa saja yang berpotensi mengalami konflik kepentingan. Lebih lanjut, panduan ini juga memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan dalam penyusunan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
kerangka kebijakan, identifikasi konflik kepentingan yang ada, strategi dan prosedur serta implementasi penanganan konflik kepentingan tersebut. Selain untuk mempermudah pemahaman tentang konflik kepentingan, panduan ini juga dilengkapi dengan ilustrasi contoh kasus-kasus konflik kepentingan dan penanganannya. Besar harapan kami panduan ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Penyelenggara Negara untuk mengidentifikasi, mengatasi dan menangani konflik kepentingan. Salam Anti Korupsi Pimpinan KPK Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara v
Apa yang Dimaksud dengan Konflik Kepentingan?
2 Perlunya Penanganan Konflik Kepentingan Salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Pemahaman yang tidak seragam mengenai konflik kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh terhadap performa kinerja Penyelenggara Negara. Untuk itu maka disusunlah Panduan Penanganan Konflik Kepentingan ini dengan maksud untuk: Menyediakan	kerangka	acuan	bagi	penyelenggara	negara untuk mengenal, mengatasi dan menangani konflik kepentingan; Menciptakan	budaya	pelayanan	publik	yang	dapat	menangani situasi-situasi konflik kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Penyelenggara Negara yang bersangkutan; •	Mencegah	terjadinya	tindak	pidana	korupsi	di kalangan penyelenggara negara. Apa yang Dimaksud dengan Konflik Kepentingan? Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Siapa Penyelenggara Negara? Penyelenggara negara dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan memper- gunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara, misalnya pejabat negara, pejabat publik, penyelenggara pelayanan publik dan ber- bagai istilah lainnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk didalamnya semua pejabat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi negara baik dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum, organ ekstra struk- tural (seperti KPK, KPU, Komisi Yudisial, dll), pelak- sana pelayanan publik, penilai, pengawas, pimpinan Bank Indonesia, penyelenggara negara di BUMN/ BHMN/BLU/BUMD . Bentuk-bentuk Konflik Kepentingan Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering ter- jadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah: Situasi	yang	menyebabkan	seseorang	menerima	gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; Situasi	yang	menyebabkan	penggunaan	asset	jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan; Situasi	yang	menyebabkan	informasi	rahasia	ja- batan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan; Perangkapan	jabatan	di	beberapa	lembaga/ instansi/perusahaan yang memiliki hubungan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 3
4 langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain- nya; Situasi	dimana	seorang	penyelenggara	negara	memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengi- kuti prosedur yang seharusnya; Situasi	yang	menyebabkan	proses	pengawasan	tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; Situasi	dimana	kewenangan	penilaian	suatu	obyek	kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai; Situasi	dimana	adanya	kesempatan	penyalah- gunaan jabatan Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan); Situasi	dimana	seorang	penyelenggara	negara	menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi; •	Moonlighting atau outside employment (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya); Situasi	untuk	menerima	tawaran	pembelian	saham pihak masyarakat, Situasi	yang	memungkinkan	penggunaan	diskresi yang menyalahgunakan wewenang. Sumber Penyebab Konflik Kepentingan Sumber penyebab konflik kepentingan antara lain adalah: 1. Kekuasaan dan kewenangan Penyelenggara Negara yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan; 2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; 3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; 4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma dan fasilitas lainnya; 5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelak- sanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; 6. kepentingan pribadi (Vested Interest), yaitu keingi- nan/kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 5
Konflik Kepentingan Apa Saja yang Sering Terjadi ?
8 Konflik Kepentingan Apa Saja yang Sering Terjadi ? Eksekutif Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam ling- kungan eksekutif antara lain: Proses	pembuatan	kebijakan	Penyelenggara	Negara yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi; Proses	pengeluaran	ijin	oleh	Penyelenggara	Negara	kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap per- syaratan perijinan ataupun pelanggaran terhadap hukum; Proses	pengangkatan/mutasi/promosi	personil	pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara; •	Proses	pemilihan	partner/rekanan kerja pemerin- tah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional; Proses	pelayanan	publik	yang	mengarah	pada komersialisasi pelayanan; Tendensi	untuk	menggunakan	asset	dan	informasi penting Negara untuk kepentingan pribadi. Legislatif Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam ling- kungan legislatif antara lain: Proses	pembuatan	peraturan	perundang- undangan, penganggaran, dan pembuatan kepu- tusan yang berpihak kepada suatu pihak karena adanya lobby, pengaruh, hubungan afiliasi dan kepentingan politik suatu golongan; Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Proses	pengawasan	yang	tidak	profesional	karena	adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan ekse- kutif; Berperan	aktif	menjadi	eksekutif	di	suatu	peru- sahaan atau masih aktif dalam profesi tertentu selama menjabat sebagai anggota legislatif; Kepemilikan	saham	perusahaan	yang	masih	beroperasi dan memiliki hubungan dengan lembaga Negara. Yudikatif dan Aparat Penegak Hukum Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam ling- kungan yudikatif dan aparat penegak hukum antara lain: Situasi	yang	dapat	mempengaruhi	proses	pemerik- saan dan pengambilan keputusan di pengadilan; •	Situasi	dalam	proses	penyelidikan,	penyidikan,	penuntutan dan pelaksanaan putusan yang dipengaruhi pihak lain; Proses	pengangkatan/mutasi/promosi	yang	tidak	fair dan berindikasi adanya pengaruh pihak lain; •	Rangkap	jabatan	sebagai	eksekutif	suatu	peru- sahaan atau membuka jasa profesi lainnya. BUMN/BHMN/BLU/BUMD Jenis konflik kepentingan yang terjadi di lingkungan BUMN, BHMN, BLU dan BUMD antara lain: Proses	pembuatan	kebijakan	Direksi	yang	ber- pihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ketergantungan; Proses	pengangkatan/mutasi/promosi	personil	pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pejabat terkait; Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 9
10 Proses	pemilihan	partner/rekanan	kerja	peru- sahaan berdasarkan keputusan pejabat terkait yang tidak profesional. Pengawas Jenis konflik kepentingan yang dialami oleh pengawas antara lain: Menjadi	bagian	dari	pihak	yang	diawasi; •	Menjadi	bawahan	pihak	yang	diawasi; •	Proses	pengawasan	yang	tidak	profesional	karena	adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain. Penilai Jenis konflik kepentingan yang dialami oleh penilai antara lain: Menjadi	bagian	dari	pihak	yang	memiliki	ke- pentingan atas sesuatu yang dinilai; •	Menjadi	bawahan	pihak	yang	dinilai; •	Proses	penilaian	yang	tidak	profesional	karena	adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain. Komisioner Jenis konflik kepentingan yang dialami oleh Komisioner antara lain: Hubungan	afiliasi	dengan	anggota	DPR	yang memilihnya; Kepemilikan	saham	di	perusahaan	yang	masih	beroperasi yang berpotensi bersinggungan dengan pelaksanaan tugasnya; Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Proses	pembuatan	kebijakan	dan	putusan	karena	adanya kepentingan dengan penyelenggara negara lainnya; Proses	pengangkatan/mutasi/promosi	personil	pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pejabat terkait. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 1 1
Prinsip Dasar Penanganan Konflik Kepentingan
14 Prinsip Dasar Penanganan Konflik Kepentingan Penanganan konflik kepentingan pada dasarnya di- lakukan melalui perbaikan: nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan keempat hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengutamakan Kepentingan Publik Penyelenggara	Negara	harus	memperhatikan	asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; Dalam	pengambilan	keputusan,	Penyeleng- gara Negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ber- laku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga; Penyelenggara	Negara	tidak	boleh	memasukkan	unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mem- pengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat konflik kepentingan, maka Penye- lenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; Penyelenggara	Negara	harus	menghindarkan	diri tindakan pribadi yang diuntungkan oleh 'inside information' atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum; Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Penyelenggara	Negara	tidak	boleh	mencari	atau menerima keuntungan yang tidak se- sehingga dapat mempengaruhi harusnya pelaksanaan tugasnya. Penyelenggara Negara juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah di- pegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat peja- bat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut. 2. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Konflik Kepentingan Penyelenggara	Negara	harus	bersifat	terbuka	atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak berpihak, dan memiliki integritas; Kepentingan	pribadi	dan	hubungan	afiliasi	Penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai; Penyelenggara	Negara	harus	menyiapkan	mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya konf lik ke- pentingan yang terjadi; Penyelenggara	Negara	harus	menjamin	kon- sistensi dan keterbukaan dalam proses pe- nyelesaian atau penanganan situasi konfllik Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 1 5
16 kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada; Penyelenggara	Negara	harus	dapat	memberi- kan akses kepada masyarakat untuk menda- patkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya sesuai aturan hukum yang ada. 3. Mendorong Tanggung-jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan Penyelenggara	Negara	harus	menjaga	integritas	sehingga dapat menjadi teladan bagi Penyeleng- gara Negara lainnnya dan bagi masyarakat; Penyelenggara	negara	harus	dapat	memisahkan	antara urusan pribadi dengan urusan penye- lenggaraan negara sehingga dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi konflik kepentingan; Penyelenggara	Negara	harus	bertanggung	jawab untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi; Penyelenggara	Negara	harus	menunjukkan	komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan konflik kepentingan. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
4. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Konflik Kepentingan Tersusun	dan	terlaksananya	kebijakan	dan	praktek manajamen yang mendorong penga- wasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif; Terciptanya	iklim	yang	mendorong	Penyeleng- gara Negara untuk mengungkapkan dan mem- bahas konflik kepentingan yang terjadi; Terciptanya	budaya	komunikasi	yang	terbuka,	serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus; Terlaksananya	pengarahan	dan	pelatihan	secara berkesinambungan untuk meningkat- kan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik lembaga. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 17
Tahapan dalam Penanganan Konflik Kepentingan
20 Tahapan dalam Penanganan Konflik Kepentingan 1. Penyusunan Kerangka Kebijakan Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan konflik kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu: Pendefinisian	konflik	kepentingan	yang	berpotensi membahayakan integritas lembaga dan individu; Komitmen	pimpinan	dalam	penerapan kebijakan konflik kepentingan; Pemahaman	dan	kesadaran	yang	baik	tentang	konflik kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan konflik ke- pentingan; Keterbukaan	informasi	yang	memadai	terkait	dengan penanganan konflik kepentingan; Keterlibatan	para	stakeholder dalam penanganan konflik kepentingan; Monitoring	dan	evaluasi	kebijakan	penanganan konflik kepentingan; Pengembangan	dan	penyesuaian	kebijakan	dan prosedur penanganan konflik kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
2. Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi ter- hadap situasi yang termasuk dalam kategori konflik kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan konflik kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi konflik kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara negara dapat menimbulkan konflik kepentingan. 3. Penyusunan Strategi Penanganan Konflik Kepentingan Kebijakan konflik kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa: 1. Penyusunan kode etik; 2. Pelatihan, arahan serta konseling yang mem- beri contoh-contoh praktis dan langkah- langkah untuk mengatasi situasi-situasi konflik kepentingan; 3. Deklarasi konflik kepentingan dengan cara sebagai berikut: Pelaporan	atau	pernyataan	awal	(disclosure) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara negara; Pelaporan	dan	pernyataan	lanjutan	apabila	terjadi perubahan kondisi setelah pelapo- ran dan pernyataan awal; Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 21
22 Pelaporan	mencakup	informasi	yang	rinci	untuk bisa menentukan tingkat konflik kepentingan dan bagaimana menanganinya. 4. Dukungan kelembagaan dalam bentuk: Dukungan	administrasi	yang	menjamin	efektifitas proses pelaporan sehingga infor- masi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; Pelaporan	dan	pencatatan	kepentingan	pribadi dilakukan dalam dokumen- dokumen resmi agar lembaga yang ber- sangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani konflik kepentingan. 4. Penyiapan Serangkaian Tindakan untuk Menangani Konflik Kepentingan Untuk menangani konflik kepentingan diperlukan serangkaian tindakan yang jelas apabila seorang Penyelenggara Negara berada dalam situasi konflik kepentingan. Penyiapan tindakan-tindakan tersebut diperlukan sebagai langkah lanjutan setelah Penyelenggara Negara melaporkan situasi konflik kepentingan yang dihadapinya, mengingat keberadaan laporan tersebut tidak menjamin bahwa Penyelenggara Negara tersebut telah keluar dari situasi konflik kepentingan. Selain itu penyiapan tindakan ini juga diperlukan pada saat konflik kepentingan telah terjadi walaupun tanpa adanya pelaporan dari yang bersangkutan. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani konflik kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Penyelenggara Negara maupun organisasi atau lembaga dimana Penyelenggara Negara tersebut bekerja antara lain adalah: Pengurangan	(divestasi) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya; Penarikan	diri	(recusal) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan; Membatasi	akses	Penyelenggara	Negara	atas	informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan; Mutasi	Penyelenggara	Negara	ke	jabatan	lain	yang tidak memiliki konflik kepentingan; •	Mengalih	tugaskan	tugas	dan	tanggung-jawab	Penyelenggara Negara yang bersangkutan; •	Pengunduran	diri	Penyelenggara	Negara	dari	jabatan yang menyebabkan konflik ke- pentingan; Mengintensifkan	pengawasan	terhadap	penye- lenggara negara tersebut; Pemberian	sanksi	yang	tegas	bagi	yang	me- langgarnya. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 2 3
Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Konflik Kepentingan
26 Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Konflik Kepentingan 1. Komitmen dan Keteladanan Pemimpin Meskipun tanggung-jawab untuk mengetahui konflik-konflik kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang Penyelenggara Nega- ra, akan tetapi lembaga-lembaga publik harus ber- tanggung-jawab atas pelaksanaan atau implemen- tasi kebijakan penanganan konflik kepentingan. Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus konflik kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib memper- gunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, ke- pentingan publik, kepentingan pegawai dan ber- bagai faktor lain. 2. Partisipasi dan Keterlibatan Para Penyelenggara Negara Implementasi kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan membutuhkan keterlibatan para Penyelenggara Negara. Para Penyelenggara Negara harus sadar dan paham tentang isu konflik ke- pentingan dan harus bisa mengantisipasi sekali- gus mencegah terjadinya konflik kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Penyelenggara Negara dapat dilakukan antara lain dengan: •	Mempublikasikan	kebijakan	konflik	ke- pentingan; Secara	berkala	mengingatkan	Penyelenggara Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Negara adanya kebijakan konflik kepentingan; •	Menjamin	agar	aturan	dan	prosedur	mudah diperoleh dan diketahui; Memberi	pengarahan	tentang	bagaimana menangani konflik kepentingan; Memberi	bantuan	konsultasi	dan	nasehat	bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan konflik kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan. 3. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebab- kan terjadinya situasi konflik kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah: •	Perangkapan	jabatan;	•	Hubungan	afiliasi; •	Gratifikasi;	•	Pekerjaan	tambahan; •	Informasi	orang	dalam; •	Keterlibatan	dalam	pengadaan	barang	dan jasa; Tuntutan	keluarga	dan	komunitas; •	Kedudukan	di	organisasi-organisasi	lain; •	Kegiatan	setelah	selesai	masa	jabatan. 4. Langkah-langkah Preventif Berbagai langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi konflik kepentingan. Sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan penyelenggara negara dalam Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 2 7
28 pengambilan keputusan adalah: 1. Agenda rapat yang akan diadakan perlu disam- paikan kepada Penyelenggara Negara sebelum pelaksanaan rapat agar dapat mengidentifikasi dan menangani situasi konflik kepentingan pada tahap awal; 2. Adanya tata tertib rapat yang mengatur tata cara penarikan diri (recusal) dari pengambilan keputusan rapat dimana Penyelenggara Negara tersebut berada didalam situasi konflik ke- pentingan; Langkah-langkah preventif tersebut akan tumbuh dalam suatu budaya organisasi yang terbuka, dimana dimungkinkan pembahasan masalah- masalah konflik kepentingan secara bebas di- antara para pegawai, wakil-wakil pegawai dan pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian pada masalah konflik kepentingan. 5. Penegakan Kebijakan Konflik Kepentingan Penegakan kebijakan konflik kepentingan tidak- lah mudah. Agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada: •	Sanksi	yang	memadai. •	Mekanisme	identifikasi	untuk	mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada. Instrumen	penanganan	konflik	kepentingan yang secara berkala diperbaharui. 6. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan konflik kepentingan juga perlu dipan- tau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah. Bila perlu, kebijakan tersebut dapat diubah atau dikembangkan ulang. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Contoh-contoh Konflik Kepentingan dan Penangananya
30 Contoh-contoh Konflik Kepentingan dan Penangananya Untuk memberikan pemahaman tentang situasi konflik kepentingan dan penanganannya, berikut ini akan diuraikan beberapa kasus konflik kepentingan. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari situasi-situasi konflik kepentingan yang seringkali terjadi di lapangan. [CONTOH 1] GRATIFIKASI ATAU PEMBERIAN/ PENERIMAAN Kasus 1 Anda adalah seorang pejabat senior di Biro Per- lengkapan yang mempunyai kewenangan dalam hal pengadaan barang dan jasa sebuah Departemen. Seorang penyedia barang dan jasa yang sudah biasa melayani peralatan komputer yang digunakan oleh departemen anda selama dua tahun lamanya, menawarkan kepada anda sebuah komputer secara cuma-cuma untuk digunakan di rumah. Seiring den- gan berjalannya waktu, kontraktor tersebut menjadi teman akrab anda. Dengan menggunakan komputer pemberian tersebut, anda banyak melakukan peker- jaan yang ditugaskan oleh departemen di rumah, terutama pada akhir minggu, dan komputer tersebut berguna pula untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah anda. Teman kontraktor anda itu mengatakan bahwa komputer yang diberikan sudah cukup tua sehingga tidak terlalu berharga. Teman kontraktor anda itu juga menyatakan bahwa anda dapat menggunakan komputer tersebut selama anda membutuhkannya. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Tiga bulan lagi kontrak layanan peralatan komputer bagi Departemen perlu diperbaharui dan anda biasanya menjadi anggota dari kepanitiaan yang akan memutuskan perusahaan mana yang memenangkan kontrak tersebut. Pertanyaan : Apakah kondisi yang terjadi atau yang dihadapi oleh pegawai senior dari Biro Perlengkapan di sebuah departemen tersebut termasuk bentuk konflik ke- pentingan? Jawaban Pertanyaan : Mengapa kondisi tersebut mengandung : Ya konflik kepentingan? Jawaban : Sebagai Penyelenggara Negara (pegawai senior dari Biro Perlengkapan di sebuah departemen), anda telah menerima pemberian hadiah (gratifikasi) berupa komputer dari pihak yang anda keta- hui sebagai rekanan dari departemen. Anda juga tahu bahwa biasanya anda akan menjadi panitia tender yang ber- hak untuk menentukan perusahaan mana yang akan dipilih oleh departe- men untuk memberikan layanan pen- gadaan komputer. Kesan yang muncul adalah anda berusaha mengambil ke- untungan pribadi dari posisi anda saat ini. Disisi lain, pemberian komputer ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi independensi pada saat menentukan siapa pemenang tender karena anda merasa berhutang budi pada kontraktor yang telah memberi- kan komputer sehingga mempermu- dah pengerjaan tugas-tugas kantor dirumah. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 31
32 Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut da- pat dikelola dengan baik? Jawaban : Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, anda seharusnya tidak menerima pemberian komputer terse- but dan memelihara integritas dalam proses pengadaan barang yang dilaku- kan oleh organisasi. Kasus 2 Anda adalah seorang Ketua Kelompok Kerja di sebuah Departemen. Atasan anda yaitu Menteri ada- lah orang yang bertanggung jawab penuh atas kajian sebuah Proyek Nasional yang saat ini sedang dilaku- kan. Konsultan dari perusahaan yang sedang menger- jakan proyek kajian tersebut bertanya kepada anda, apakah tidak akan menimbulkan suatu masalah jika perusahaanya mengundang Menteri untuk meng- hadiri pertandingan olah raga yang akan berlangsung di negara tetangga. Konsultan mengatakan bahwa perusahaan akan memberikan biaya perjalanan dan akomodasi selama di luar negeri. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Pemberian hadiah oleh konsultan akan mempengaruhi penilaian peker- jaan konsultan oleh Menteri. Hadiah juga dapat dilihat sebagai maksud untuk Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
mempengaruhi keputusan menteri dalam proyek-proyek selanjutnya yang mungkin diikuti oleh perusahaan konsultan tersebut. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang men- gandung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Tolak tawaran dari konsultan tersebut. Pertandingan olah raga tersebut yang tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab dengan Departemen yang dipimpinnya. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 3 3
34 Kasus 3 Adanya pemekaran suatu propinsi menyebabkan sebuah kabupaten berubah menjadi sebuah propinsi baru. Propinsi baru ini perlu wilayah baru yang akan dijadikan sebagai ibu kota. Berdasarkan hasil pen- carian, pemerintah daerah dari propinsi baru tersebut menemukan sebuah kawasan yang cocok sebagai calon ibu kota. Sayangnya, kawasan tersebut meru- pakan daerah hutan lindung untuk penyerapan air, bahkan keperluan air untuk negara tetangga di pasok dari daerah tersebut. Oleh karena itu Departemen Kehutanan menetapkannya sebagai kawasan hutan lindung. Proses pengalihan fungsi kawasan ini harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dimulai dari adanya permintaan dari pemerintah daerah yang ber- sangkutan kepada Menteri Kehutanan. Kemudian, Menteri Kehutanan akan menyampaikan permo- honan ini kepada Komisi "A" di Dewan Perwakilan Rakyat hingga kemudian Menteri Kehutanan atas ijin Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk tim terpadu dan independen untuk melakukan kajian selama jangka waktu tertentu yang juga akan akan melibatkan lembaga-lembaga akademis, seperti Lem- baga Penelitian Nasional. Berdasarkan hasil kajian, tim terpadu membuat rekomendasi. Tim mereko- mendasikan bahwa fungsi hutan lindung tersebut pantas dialihkan karena awalnya hutan tersebut merupakan perkampungan dan berubah fungsinya menjadi hutan lindung lebih karena kepentingan Orde Baru. Selanjutnya, Menteri Kehutanan mem- bawa rekomendasi dari tim terpadu ini untuk diminta- kan persetujuannya kepada Komisi "A". Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Berikutnya, Komisi "A" akan melakukan peninjauan empiris ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap rekomendasi yang dilakukan oleh tim terpadu. Dikarenakan Pembangunan kawasan sebagai ibu kota sudah mulai berjalan dan pemban- gunan tersebut terkatung-katung karena menunggu disetujuinya pengambil alihan fungsi hutan lindung secara resmi oleh Komisi "A", maka demi percepatan proses, pemerintah daerah bersepakat dengan salah satu anggota komisi untuk memberikan bantuan dalam peninjauan ke kawasan, antara lain tiket per- jalanan dan akomodasi selama di kawasan. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Pemberian bantuan dalam peninjauan ke kawasan dapat dilihat sebagai resiko yang akan mempengaruhi indepen- densi keputusan komisi dalam menge- sahkan hasil kajian dari tim terpadu. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban Jawaban : Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, anggota komisi seharus- nya tidak menerima atau meminta bantuan untuk melakukan peninjauan ke kawasan dan memelihara integritas dari proses pengambilalihan fungsi kawasan. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 3 5
36 [CONTOH 2] PENYALAHGUNAAN ASSET JABATAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Kasus 1 Anda adalah seorang Kepala Direktorat di sebuah Departemen. Anda memiliki hubungan dekat dengan salah satu rekan kerja yang menjabat sebagai Kepala Biro yang menangani pengelolaan asset yang dimiliki Departemen tempat anda bekerja. Kepala Biro tersebut berwenang dalam menginventarisasi, menjaga, dan administrasi pelaporan penggunaan asset-asset tersebut. Asset yang dimiliki Departemen berupa, tanah, gedung kantor, peralatan bergerak seperti mobil dan bus dinas, dan fasilitas ruangan aula dan kantin. Anda dan rekan kerja anda bekerjasama dalam me- manfaatkan asset Departemen melalui beberapa pemberitahuan tidak resmi tentang pungutan ter- hadap penyewaan kantin, lahan parkir, penyewaan aula, dan penyewaan bus, serta memberikan ruangan kantor yang dipakai, untuk mengelola transaksi- transaksi tersebut. Pelaporan transaksi tersebut tidak transparan dan sebagian besar dimanfaatkan oleh anda dan rekan anda. Setiap ada inspeksi dan audit, anda telah mempersiapkan bentuk penyamaran atas segala transaksi dan penyalahgunaan asset tersebut. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Kewenangan dan kesempatan yang anda miliki dalam mengelola asset Departemen menimbulkan potensi konflik kepentingan. Konflik terjadi Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
ketika pemanfaatan asset dapat dis- alahgunakan melalui penggunaan wewenang Penyelenggara Negara terse- but. Konflik kepentingan ini dipicu juga oleh kelemahan sistem yang ada dalam mendeteksi masalah konflik ke- pentingan tersebut. Penyalahgunaan asset tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan kerjasama dan kolusi, sehingga pemanfaatan asset yang seharusnya untuk kepentingan Departemen dan pelayanan publik diselewengkan penggunaannya men- jadi kepentingan pribadi dan pihak tertentu Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Fungsi pengawasan dan pembentukan integritas SDM Pegawai Publik perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Dalam kode etik pegawai publik perlu dicantumkan pelarangan penyalah- gunaan asset untuk memperkaya diri sendiri. Untuk tindakan terhadap pelanggaran diperlukan sanksi yang memberikan efek jera dan langkah- langkah hukum. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 3 7
38 Kasus 2 Anda pejabat atasan. Anda memiliki bawahan yang juga seorang rekan dekat dan saling mengenal. Bawa- han kerja anda tersebut bekerja di bagian keuangan. Anda mengetahui bahwa bawahan anda tersebut memiliki masalah keuangan keluarga karena menang- gung biaya kesehatan istrinya yang cukup mahal. Dalam beberapa bulan terakhir anda mengetahui bahwa bawahan anda tersebut melakukan pencurian sejumlah Alat Tulis Kantor (ATK) dan uang kas dalam jumlah relatif kecil. Namun tindakan ini dilakukan cukup sering dan Ia melakukan rekayasa inventarisasi dan pencatatan keuangan. Karena jumlahnya yang tidak besar dan adanya kelemahan sistem akuntansi dan pengawasan keuangan, hal ini tidak terlihat pada sistem dan pengawasan namun anda mengetahuinya. Dalam kasus ini, anda sebagai pejabat atasan ragu- ragu untuk mengambil keputusan terhadap tindakan bawahan yang juga rekan dekat anda. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Anda dalam situasi konflik kepentin- gan dimana di satu sisi anda simpati dan peduli terhadap permasalahan bawahan anda, namun di sisi lain anda memiliki tanggungjawab untuk me- laporkan tindakan pencurian tersebut kepada pihak terkait demi kepentin- gan lembaga anda. Bawahan anda juga dalam situasi konf- lik dimana ia melakukan pelanggaran atas kepentingan lembaga demi men- gutamakan kepentingan keluarganya. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Sebagai Pejabat Atasan harus menjaga netralitas dan integritas dalam hal menjalankan aturan yang ada di lem- baga tempat Pejabat Atasan bekerja. Sistem keuangan dan pengendalian transaksi dan invetaris lembaga perlu diperbaiki dan fungsi pengawasan perlu dioptimalkan. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 3 9
40 [CONTOH 3] PENGGUNAAN INFORMASI RAHASIA JABATAN/INSTANSI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Kasus Institusi pemerintahan tempat anda bekerja melaku- kan kontrak untuk banyak materi publikasi yang dicetak setiap bulannya. Tiga perusahaan percetakan sudah menyelesaikan pekerjaan pencetakan sebelum- nya dengan hasil yang baik dan cukup efisien dari sisi harga. Seorang saudara dekat anda baru saja membeli peru- sahaan percetakan. Tugas anda dibagian pengadaan adalah memproses semua tender untuk kontrak pencetakan. Anda memiliki akses untuk semua in- formasi rinci perusahaan peserta tender, terkait hal tersebut saudara anda yang memiliki percetakan meminta anda untuk mengungkapkan informasi mengenai harga penawaran sehingga ia dapat mem- berikan penawaran dengan harga lebih rendah. Institusi anda juga baru meluncurkan program utama untuk memangkas biaya. Anda tahu bahwa kementerian dapat menghemat uang jutaan rupiah dari biaya pencetakan selama setahun jika anda tidak mengikuti permintaan saudara anda. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas men- gandung konflik kepentingan? Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas men- : Ya gandung konflik kepentingan? Jawaban : Dengan adanya hubungan keluarga antara petugas bagian pengadaan dan pemilik dari perusahaan yang mengi- kuti tender pencetakan dapat menjadi potensi timbulnya konflik kepentin- gan. Lebih lanjut terdapat pengung- kapan informasi yang sifatnya rahasia kepada salah satu perusahaan peserta tender menjadikan ini praktik konflik kepentingan. Dalam situasi ini anda tidak dapat menentukan apakah telah terjadi pem- borosan pengeluaran institusi, karena anda tentu memperoleh keuntungan secara personal, juga melalui kepentin- gan keluarga Pertanyaan : Apa tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung terse- but dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Untuk menghindari terjadinya konf- lik kepentingan, anda sebagai petu- gas bagian pengadaan seharusnya mengungkapkan bahwa anda memi- liki saudara yang memiliki perusahaan percetakan dan ikut dalam tender, sehingga anda tidak berhak untuk menjadi panitia tender dan Anda tidak boleh memberitahukan kepada saudara anda tentang informasi harga dari para peserta tender. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 4 1
42 Nepotisme dan penyalahgunaan posisi jabatan (dalam bentuk pencurian in- formasi yang sensitif secara komersial dan memberikannya kepada Kompeti- tor bisnis untuk keuntungan pribadi) dalam kasus ini akan menjadi suatu tindakan korupsi, walaupun dengan diuntungkannya institusi dari biaya yang dapat dihemat. Untuk itu, lem- baga harus membuat kode etik agar setiap pejabat dan pegawai memegang semua rahasia jabatan dan instansi. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
44 [CONTOH 4] PERANGKAPAN JABATAN DI BEBERA- PA LEMBAGA/INSTANSI/PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, SEJENIS ATAU TIDAK SEJENIS Kasus Anda merupakan salah satu Direksi di perusahaan farmasi milik negara yang bernama "Sehat". Anda juga memiliki bisnis dibidang distribusi obat-obatan. Di perusahaan ini Anda menjabat sebagai komisaris. Perusahaan distribusi obat-obatan ini sering menjadi peserta tender distribusi produk di perusahaan "sehat" dimana Anda menjabat sebagai Direksi. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung atau berpotensi konflik kepentingan? Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas : Ya Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Dalam kasus ini Anda memiliki rang- kap jabatan yaitu sebagai direksi pe- rusahaan milik negara dan sebagai komisaris di perusahaan rekanan yang saling berhubungan. Konflik yang mungkin timbul dalam kasus ini adalah dalam proses penentuan peserta tender yang terpilih, karena Anda sama-sama berpengaruh dalam pengambilan keputusan di kedua pe- rusahaan tersebut. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Dalam kasus ini terlihat bahwa rang- kap jabatan harus dihindari karena berpotensi menimbulkan konflik ke- pentingan, kesalahpahaman dan im- age yang tidak bagus. Sehingga Anda harus memutuskan untuk melepas salah satu jabatan yang anda miliki. Kejelasan mengenai pelarangan rang- kap jabatan ini harus diperjelas dalam kode etik perusahaan. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 4 5
46 [CONTOH 5] PEMBERIAN AKSES KHUSUS KEPADA PIHAK TERTENTU Kasus Anda adalah seorang inspektur di Departemen "X". Anda diminta untuk menyelidiki kebenaran dari suatu keluhan yang menyatakan bahwa telah terjadi korupsi pada proses kontrak dan tender di Direktorat "X-1" yang berada di bawah Departemen "X". Setiap bulan, Direktorat "X-1" membuat kontrak dengan supplier untuk pengadaan printer. Di masa lalu, terdapat tiga buah perusahaan printer yang selalu digunakan oleh Direktorat "X-1"dan ketiga peru- sahaan tersebut sangat dihargai karena kualitas dan efektivitas biaya yang mereka berikan. Dalam penyelidikan, anda menemukan bahwa ter- dapat seorang petugas pembuat kontrak senior di Direktorat "X-1" yang mempunyai seorang paman yang baru saja membeli sebuah bisnis printer. Petugas pembuat kontrak ini bertugas untuk memperoses semua tender pengadaan printer baik skala kecil maupun skala besar. Penyelidikan anda berhasil mengungkap bahwa dalam beberapa kesempatan, petugas pembuat kontrak tersebut telah memberi- kan kontrak kepada perusahaan printer pamannya, walaupun harga yang ditawarkan oleh perusahaan pamannya tersebut sama dengan perusahaan lainnya yang berkompetisi. Petugas pembuat kontrak senior tersebut memberikan alasan bahwa perusahaan pamannya lebih dapat diandalkan dan akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Telah terjadi konflik kepentingan karena adanya hubungan keluarga antara petugas pembuat kontrak dan pemilik dari perusahaan yang mengikuti tender Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Petugas pembuat kontrak telah mem- buat keputusan secara menyalahgu- nakan wewenang karena keputusan diambil hanya berdasarkan pada opininya sendiri dan mengabaikan pe- rusahaan lainnya untuk berkompetisi. Tetapi dalam penyelidikan selanjutnya konflik kepentingan mungkin tidak terjadi karena ternyata perusahaan pamannya memang kontraktor terbaik dan ia dapat membuktikan bahwa pe- rusahaan pamannya terpilih melalui proses seleksi yang layak. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut da- pat dikelola dengan baik? Jawaban Jawaban : Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, petugas pembuat kontrak seharusnya mengungkapkan bahwa ia memiliki paman yang ikut dalam tender pengadaan printer, sehingga ia tidak berhak untuk menjadi panitia tender, terlebih lagi menjadi pemutus akhir atas siapa yang memenangkan tender tersebut. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 4 7
48 [CONTOH 6] PENENTUAN REKANAN PIHAK KETIGA TANPA MENGIKUTI PROSEDUR YANG SEHARUSNYA Kasus 1 Anda adalah seorang Penyelenggara Negara yang memiliki wewenang memutuskan pihak ketiga yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Departemen atau Direktorat. Anda mengetahui setiap proses, kualifikasi, dan sistem tender pengadaan yang berlaku. Anda memi- liki satuan kerja/unit kerja yang melakukan proses tender tersebut dan kemudian mereka melaporkan hasil proses tender tersebut kepada Anda. Dalam suatu proses tender pengadaan barang dan jasa, anda memiliki hubungan atau kenal dekat dengan semua pihak yang mengikuti tender. Anda mengenal bagaimana perusahaan teman-teman anda beroperasi dan kredibilitasnya. Anda berkomunikasi dengannya dan membicarakan tentang tender terse- but. Kemudian anda meminta unit kerja anda untuk tidak melakukan beberapa prosedur seperti biasan- ya karena para kandidat tender telah memberikan penawaran yang bagus seperti yang diinginkan lembaga. Akhirnya perusahaan yang terpilih menjadi rekanan adalah salah satu perusahaan rekan anda. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Kewenangan anda dalam menentu- kan keputusan final dan mengetahui seluruh informasi tentang proses dan kualifikasi tender menimbulkan situasi konflik kepentingan. Kewenangan dan informasi yang dimiliki menim- bulkan situasi yang dapat disalahguna- kan untuk kepentingan pribadi. Tidak mengungkapkan adanya hubungan afiliasi dengan peserta tender merupa- kan bentuk situasi yang menimbulkan konflik kepentingan juga. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban Jawaban : Sistem yang mengatur tender dan pen- gadaan barang dan jasa perlu dipertegas dan dilengkapi dengan aturan-aturan yang jelas dan memperhatikan aspek konflik kepentingan. Setiap proses tender harus dilakukan pengungka- pan atas hubungan afiliasi dan potensi konflik kepentingan lainnya oleh peja- bat yang terlibat dalam proses tender sampai dengan pengambil keputusan final. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 4 9
50 Kasus 2 Anda adalah seorang Direktur yang bertanggung jawab terhadap keputusan final hasil tender atau kontrak rekanan untuk pekerjaan perbaikan kantor sebuah Departemen/Direktorat. Anda mendapat informasi mengenai hasil proses tender pemilihan rekanan tersebut dari bawahan anda, dan tercantum ada dua kandidat rekanan yang direkomendasikan dari hasil proses tender tersebut. Lalu anda memu- tuskan salah satu dari kandidat tersebut atas hasil laporan diatas. Setelah diselidiki lebih lanjut, reka- nan tersebut memiliki hubungan afiliasi atau hubun- gan semenda dengan anda, dan anda merasa memi- liki konflik pada saat memutuskan hal itu namun hubungan afiliasi tersebut tidak anda ungkap kepada Departemen/Direktorat. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Hubungan afiliasi atau semenda yang terjadi dalam situasi diatas menimbul- kan potensi konflik bagi pejabat itu karena dapat menimbulkan penilaian subyektif dan pengambilan keputusan yang tidak profesional. Hal ini juga menimbulkan dugaan bahwa pejabat tersebut mencoba menguntungkan ke- luarganya atau mengutamakan kepent- ingan pribadi Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Perlu dibuat sistem aturan dan kode etik agar penyelenggara negara/peja- bat negara yang memiliki hubungan afiliasi tidak membuat Keputusan atas nama negara. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 51
52 [CONTOH 7] PENENTUAN INVESTASI ATAU DIVESTASI YANG TIDAK WAJAR DAN BERPOTENSI MERUGIKAN LEMBAGA DAN ATAU MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI Kasus Anda adalah seorang manajer investasi dari sebuah BUMN. Dalam mengelola dana, perusahaan telah memberikan ketentuan struktur portofolio dari deposito dan investasi lainnya. Sebelumnya anda mengelola investasi perusahaan sesuai dengan keten- tuan perusahaan agar seminimal mungkin mengu- rangi risiko investasi yang dapat ditekan. Pada suatu saat, teman dekat anda yang seorang manajer pen- danaan dari sebuah lembaga keuangan menawarkan kepada anda untuk menaruh sebagian dana investasi perusahaan di perusahaannya dengan potensi keun- tungan yang lebih besar dari investasi yang dilakukan sebelumnya sehingga memungkinkan anda menda- patkan bonus yang lebih besar dari prestasi kerja anda. Dalam investasi ini anda tidak melaporkan secara transparan kepada perusahaan mengenai tingkat risiko dan hal-hal lain mengenai reputasi lembaga keuangan ini sehingga dapat berpotensi menimbul- kan terjadinya kerugian. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas men- gandung konflik kepentingan? Jawaban : Ya, karena anda menggunakan we- wenang anda untuk menentukan investasi dengan mengesampingkan risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian untuk perusahaan dikemudian Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
hari. Hal ini menjadi lebih serius jika keputusan investasi ini juga didasari dengan kepentingan untuk memper- kaya diri sendiri dengan melaporkan hasil investasi yang tidak sesuai dengan semestinya Pertanyaan : Apakah yang membuat kasus ini tidak Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Jika saja proses pemilihan instrumen investasi melalui prosedur analisa yang baik dan sesuai dengan ketentuan investasi yang telah ditentukan oleh perusahaan serta pelaporannya dilaku- kan secara transparan maka keputusan investasi ini dapat lebih dipertang- gungjawabkan. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung atau berpotensial konflik kepent- ingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, penilaian kelayakan pe- nentuan investasi/divestasi dilakukan oleh pihak independen dan profesional. Sedangkan Direksi hanya memutus- kan penentuan investasi/divestasi atas hasil penilaian pihak independen yang memperhatikan kelangsungan perusa- haan/lembaga dan kepentingan stake- holders-nya. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 5 3
54 [CONTOH 8] PENENTUAN KEBIJAKAN YANG BERDAMPAK MENGUNTUNGKAN PIHAK SENDIRI DAN DAPAT MERUGIKAN LEMBAGA ATAU PIHAK INTERNAL LAINNYA Kasus 1 Sebagai seorang kepala bagian di Kementerian, anda diminta untuk menjadi Ketua Komite Seleksi Penen- tuan satu posisi tetap di bagian anda. Salah satu kan- didat untuk posisi tersebut berasal dari luar Kemen- terian, dan merupakan teman anda karena suaminya adalah teman anda. Namun tidak ada satupun rekan anda dalam Komite Seleksi yang mengetahui hal tersebut. Anda memutuskan untuk tidak membiarkan hubungan pertemanan itu mempengaruhi pertim- bangan anda. Anda memutuskan untuk mengatakan pada anggota Komite Seleksi, bahwa anda tidak akan ikut dalam penilaian akhir, karena anda memiliki hubungan pertemanan dengan salah satu kandidat, tapi sebagai Ketua anda dituntut untuk memberikan keputusan persetujuan terhadap pilihan Komite. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung atau berpotensial konflik kepentingan? : Ya, berpotensial konflik kepentingan Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban berpotensial konflik kepentingan? : Penyelesaian permasalahan diatas jelas terlihat mengandung konflik kepent- ingan, dimana ada kompromi dalam pengambilan keputusan dikarenakan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
adanya hubungan pertemanan. Jika kandidat yang memiliki hubungan dengan anda tersebut terpilih, maka akan muncul pertanyaan terhadap integritas anda dan Komite Seleksi tersebut. Walaupun anda hanya bertin- dak sebagai penyetuju (penandatangan) hasil penilaian anggota lain, namun anggota Komite juga mengetahui adanya hubungan tersebut, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung akan bisa berpotensi berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang men- gandung atau berpotensial konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, sebaiknya anda membi- carakannya sejak awal kepada seluruh anggota komite mengenai hubungan yang ada tersebut, sehingga penan- ganannya bisa diputuskan bersama sejak awal. Atau yang lebih baik ada- lah anda menarik diri dari Komite Seleksi tersebut dan menyerahkannya pada pejabat lain yang tidak memiliki kemungkinan hubungan dengan kan- didat seleksi, dan tidak terlibat dalam semua yang terkait dengan seleksi tersebut adalah lebih baik. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 5 5
56 Kasus 2 Seorang Anggota Dewan perwakilan rakyat disebuah kabupaten memilih untuk mendukung pembangu- nan sebuah jalan baru yang kontroversial, dimana jalan tersebut dibangun disepanjang hutan yang dikenal sebagai tempat wisata alam. Jalan tersebut akan bermanfaat bagi saudara anggota dewan tersebut karena mempermudah akses menuju perkebunan- nya. Pembangunan jalan tersebut menurut anggota dewan yang tidak mendukung proyek tersebut diperkirakan akan mengusir para pencinta alam karena mengurangi dan merusak keindahan lokasi serta akan mening- katkan polusi terhadap aliran air dan sungai warga. Pihak oposisi menyatakan anggota dewan tersebut memiliki konflik kepentingan yang harus segera dis- ampaikan, bahwa ia telah menyalahi kode etik yang ada dengan mengambil keputusan dewan yang men- guntungkan kepentingan pribadi yaitu menguntung- kan saudara. Dalam merespon hal tersebut anggota dewan menggunakan pengaruhnya terhadap Koran lokal untuk melakukan kampanye menghancurkan reputasi pihak-pihak yang telah memprotesnya. Ketika ditanya, anggota dewan tersebut menyatakan bahwa konflik kepentingan tidak berarti di kabupaten kecil tersebut, dimana setiap orang yang ada saling menge- nal dan berhubungan satu sama lain. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung atau berpotensial konflik kepentingan? : Ya, Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas mengandung atau berpotensial konflik kepentingan? : Dalam kasus diatas jelas terlihat bahwa telah terjadi konflik kepentingan oleh anggota dewan tersebut, dimana te- lah terjadi penentuan kebijakan yang berdampak menguntungkan pihak sendiri dalam hal ini keluarga. Alasan bahwa konflik kepentingan tidak berarti dikabupaten tersebut tidak bisa di- pakai sebagai pembenaran, karena hal tersebut jeals telah diatur dalam kode etik, sehingga bisa dikatan terjadi pelanggaran dalam kasus ini. Jawaban Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung atau berpotensial konflik kepent- ingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan atau pe- nentuan kebijakan sangat dibutuhkan untuk menjaga pengambil keputusan yang akuntabel. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 5 7
58 [CONTOH 9] PENILAIAN SUBYEKTIF/IMPROFESIONAL DALAM PROSES KUALIFIKASI/ ASSESSMENT/PENGAWASAN Kasus 1 Anda adalah pejabat Inspektorat yang berwenang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja birokrasi. Anda bertanggungjawab dalam mengevaluasi kinerja operasional, efisiensi anggaran, dan kepatuhan terhadap sistem dan peraturan yang berlaku. Kondisi yang terjadi adalah anda dan tim sering diajak makan siang, menerima hadiah, dan fasilitas lainnya, sebagai jamuan yang dianggap lumrah oleh setiap Departemen/Instansi yang anda datangi untuk pen- gawasan. Kejadian ini kerap terjadi dan pihak yang anda awasi adalah teman dekat yang sering main golf bersama serta pernah satu Diklat atau pendidikan waktu diawal jenjang kepegawaian dahulu. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Hubungan dekat dan fasilitas yang diberikan dari pihak ketiga kepada Penyelenggara Negara dapat mem- pengaruhi integritas Penyelenggara Negara. Situasi tersebut dapat men- dorong terjadinya konflik kepentin- gan sehingga dimungkinkan terjadinya subyektivitas penilaian, penyahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur penilaian, dan melemahkan profe- sionalisme dan integritas Penyeleng- gara Negara. Penyelenggara Negara juga melakukan tindakan indisipliner ketika sering bepergian memenuhi undangan yang tidak terkait dengan pekerjaannya. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Kode Etik Pegawai seharusnya melarang pejabat yang memiliki afiliasi untuk membuat keputusan atas nama negara, serta melarang pejabat menerima fasilitas pihak yang terkait dengan keputusannya. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 5 9
60 Kasus 2 Anda adalah pejabat Departemen yang berwenang memberikan ijin, melakukan penilaian/sertifikasi atas proyek-proyek pembangunan. Anda dan rekan kerja anda, beberapa pejabat teras Departemen, di- undang pada acara Gala-Dinner penggalangan dana oleh sebuah asosiasi pengusaha. Dalam acara tersebut pihak anda sama sekali tidak mengeluarkan dana sedikitpun sebagai undangan dan menikmati acara. Beberapa wartawan meliput acara yang mewah tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, proyek-proyek pem- bangunan yang mendapat ijin dari Departemen anda banyak jatuh kepada perusahaan-perusahaan yang mengundang anda dalam acara Gala-Dinner yang lalu, sebagai operator proyek pembangunan. Beberapa perusahaan yang ditunjuk menjadi operator proyek pembangunan tersebut seringkali masih mengun- dang anda atau rekan anda untuk acara-acara serupa seperti makan siang, perjalanan dinas, dan rekreasi. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Hubungan dekat dan fasilitas yang diberikan dari pihak ketiga kepada Penyelenggara Negara dapat mem- pengaruhi integritas Penyelenggara Negara. Situasi dapat mendorong ter- jadinya konflik kepentingan sehingga dimungkinkan terjadinya subyektivi- tas penilaian, penyalahgunaan atau terhadap prosedur ketidakpatuhan penilaian, dan melemahkan profe- sionalisme dan integritas Penyeleng- gara Negara. Penyelenggara Negara juga melakukan tindakan indisipliner ketika sering bepergian memenuhi undangan yang tidak terkait dengan pekerjaannya. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut da- pat dikelola dengan baik? Jawaban : Perlunya dibuat kode etik pejabat dan pegawai yang melarang penerimaan fasilitas dari pihak yang terkait dengan keputusan dan pihak yang memiliki afiliasi. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 6 1
62 [CONTOH 10] PEMBEBANAN BIAYA DILUAR PROSEDUR/ATURAN YANG TIDAK DAPAT DIKENDALIKAN Kasus Kantor kedutaan di sebuah Negara menetapkan biaya- biaya tertentu kepada warga negaranya yang akan me- lapor diri. Penetapan biaya ini biasa dinamakan biaya administrasi yang besarnya berbeda-beda namun tidak signifikan jumlahnya di tiap Negara. Besaran biaya juga bergantung dan mengikuti nilai mata uang Negara yang bersangkutan. Suatu kedutaan di Negara A menetapkan sejumlah biaya tertentu yang sedikit lebih tinggi terutama bagi warga negaranya yang berstatus tenaga kerja melapor. Penetapan ini dikarenakan jumlah warga negara yang melapor cukup banyak setiap harinya. Hanya saja penetapan dilakukan tanpa adanya pengungkapan informasi mengenai ketentuan yang berlaku pada pihak-pihak terkait. Ketentuan mengenai penetapan biaya sebe- narnya sudah ada acuan resmi yang menyatakan bahwa jumlah biaya administrasi adalah sama untuk yang berstatus tenaga kerja, pelajar atau tidak bekerja karena mengikuti pasangan. Uang yang didapatkan dari selisih biaya ini kemudian oleh pihak kedutaan dibagikan kepada semua pejabat dan staf kedutaan dan praktiknya terus terjaga keberlangsungannya . Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban merupakan konflik kepentingan? : Kewenangan dalam menentukan besaran jumlah biaya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau- pun suatu kelompok merupakan sumber konflik kepentingan. Dalam kasus diatas, terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh Penye- lenggara Negara dengan tidak adanya informasi mengenai pengungkapan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian di lain pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Fungsi pengawasan yang lebih efektif dan pembentukan integritas SDM Pegawai Publik perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Dalam kode etik pegawai publik perlu dicantumkan pelarangan penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri. Tinda- kan terhadap pelanggaran juga perlu sanksi yang memberikan efek jera dan langkah-langkah hukum. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 6 3
64 [CONTOH 11] PENYALAHGUNAAN JABATAN ATAU ABUSE OF OFFICE, DAN PELANGGARAN KEPERCAYAAN PUBLIK Kasus 1 Seorang anggota legislatif terpilih menjalankan sebuah bisnis di kota A. Di kota tersebut ia memiliki seorang teman dekat yang merupakan istri seorang kepala polisi. Anggota legislatif ini memberikan se- jumlah pinjaman uang kepada seorang pedagang yang memiliki toko di kota tetangga. Karena menderita sakit, pedagang tersebut terlambat dalam melunasi pinjamannya. Anggota legislatif tersebut kemudian meminta bantuan kepada teman dekatnya untuk meminta bantuan suaminya yang menjabat sebagai kepala polisi agar bisa membantu mendapatkan uang yang telah dipinjamkannya. Kepala Polisi kemudian memerintahkan salah se- orang bawahannya secara tidak resmi dan tanpa menjelaskan alasannya untuk membuat pedagang yang meminjam uang pada anggota legislatif merasa tidak nyaman (memberikan ancaman). Pedagang tersebut sebenarnya tidak pernah memiliki catatan kriminal ataupun melakukan tindakan melanggar hukum. Petugas polisi yang ditugaskan kemudian menghubungi dan menyarankan pedagang tersebut untuk segera melunasi pinjamannya. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Konflik kepentingan yang terjadi Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
dikasus ini adalah antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi dari seorang Kepala Polisi. Kepala Polisi tersebut telah menyalahgunakan fungsi dan wewenangnya dalam melindungi masyarakat untuk menyenangkan istri dan temannya, seorang anggota legis- latif. Kepala polisi telah menghancur- kan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pelayanan publik yang dijalankannya. Sehingga perlindungan yang seharusnya diberikan kepada se- mua masyarakat menjadi perlindun- gan dan pelayanan pada pihak tertentu saja. Selain itu Kepala Polisi tersebut juga telah memberikan perintah tidak resmi yang melanggar aturan kepada anak buahnya. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang men- gandung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Dalam kasus ini terlihat bahwa peng- gunaan fungsi, jabatan, wewenang dan instansi untuk kepentingan pribadi harus dihindari. Kepercayaan publik terhadap penegak peraturan tidak boleh dirusak. Fungsi pengawasan dan pembentukan integritas petugas Publik perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Dalam kode etik pegawai publik dican- tumkan pelarangan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Tindakan terhadap pelanggaran juga perlu sanksi yang memberikan efek jera dan langkah-langkah hukum. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 6 5
66 Kasus 2 Anda adalah seorang Kepala Biro Kepegawaian yang berwenang dalam promosi jabatan dan pengemban- gan karier pegawai. Anda pernah memiliki hubungan tidak baik dengan salah satu pegawai di kantor yang menjadi bawahan anda karena pernah menyinggung perasaan anda. Pegawai anda tersebut seringkali dito- lak dalam promosi jabatan atau kesempatan pemili- han mengikuti pelatihan, karena masalah hubungan dengan anda, padahal ia memiliki kualifikasi yang bagus. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Kasus ini adalah benar-benar contoh konflik yang serius dan abuse of office dalam bentuk memutuskan atau me- nentukan sendiri (subjektif). Sebagai seorang Kepala Biro Kepegawaian keputusan yang diambil tidak boleh memihak dan berprasangka berdasar- kan pandangan pribadi terhadap latar belakang petugas tersebut, dengan mengabaikan kemampuan yang dimi- liki, sehingga mengorbankan kesempa- tan petugas tersebut untuk maju dan menjadi lebih baik dalam pekerjaan- nya. Dalam kasus ini terjadi penyalah- gunaan jabatan, dimana pandangan pribadi (subjektifitas pribadi) dijadi- kan dasar dalam pengambilan keputu- san. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Untuk menghindari terjadinya konf- lik, objektivitas dan perlakuan yang setara dalam setiap proses pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan sangat dibutuhkan. Ada baiknya per- lakuan yang adil dan setara atau tidak dibolehkannya diskriminasi diatur dalam sebuah kode etik perusahaan. Indikator yang jelas dan transparansi dalam setiap pengambilan kebijakan juga dibutuhkan. Tindakan terhadap pelanggaran yang terbukti sebaiknya juga perlu sanksi yang memberikan efek jera dan langkah-langkah hukum. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 6 7
68 [CONTOH 12] POST-EMPLOYMENT Contoh Kasus Sebuah bank diduga secara kuat melakukan penyele- wengan operasional karena melakukan penggembun- gan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR)-nya. Pada bulan April 2004, bank tersebut mendapat peringatan dari Bank Sentral agar mem- benahi operasional perbankan mereka sehingga rasio kecukupan modal mencapai minimal 8%. Tiba-tiba, sejak September 2004, CAR bank tersebut dinyata- kan telah berhasil mencapai 40%. Suatu kondisi yang sungguh luar biasa dan menakjubkan tetapi tampak tidak rasional. Pada bulan Desember 2004 penggembungan CAR baru terkoreksi setelah dilakukan rekonsiliasi nilai sertifikat reksadana antara catatan Bank Sentral dan Badan Penanaman Modal. Fakta yang harus dicermati adalah keberadaan auditor Bank Sentral. Jangka waktu temuan itu, yakni antara Mei sampai dengan Desember mengindikasikan adanya penggunaan prosedur audit yang tidak standar oleh auditor Bank Sentral selama jangka waktu tersebut. Dalam kasus ini, jajaran komisaris merupakan pihak yang paling mendapat sorotan mengingat tugasnya melakukan kontrol bagi manajemen agar tidak melakukan peny- impangan moral. Apalagi komisaris utama dari bank tersebut adalah mantan pejabat Bank Sentral. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Kehadiran mantan pejabat bank sentral sebagai komisaris bank mengakibatkan konflik kepentingan dengan proses pengawasan dan pembinaan oleh bank sentral. Dalam kasus ini, kehadiran mantan pejabat bank sentral sebagai komisaris utama diduga menghambat pengawasan dan independensi bank sentral Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut da- pat dikelola dengan baik? Jawaban : Bank sentral harus memelihara integ- ritasnya dalam proses pemeriksaan dari bank yang bermasalah dan tidak memberikan toleransi kepada komisa- ris atau mantan pejabat bank sentral yang terbukti memimpin bank yang bermasalah. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 6 9
70 [CONTOH 13] MEMPERGUNAKAN WEWENANG JABATAN UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI (MENENTUKAN SENDIRI BESARNYA GAJI/REMUNERASI) Kasus Anda adalah direksi atau eksekutif di sebuah lembaga publik yang berwenang dalam mengelola operasional dan administrasi lembaga. Segala sesuatu tentang urusan penentuan tata laksana, petunjuk teknis, kelengkapan teknis, dan sampai dengan urusan penentuan gaji dan bonus menjadi tanggungjawab anda. Anda mengenal teman akrab yang memiliki konsultan SDM. Anda meminta te- man anda menjadi konsultan lembaga anda untuk menentukan sistem penggajian dan bonus, termasuk gaji dan bonus anda sendiri. Anda telah meminta pertimbangan yang baik kepada teman anda untuk membuat hasil kajian yang sesuai dengan harapan anda. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Kewenangan yang anda miliki untuk menentukan besaran gaji sendiri ber- potensi disalahgunakan atau anda dapat melakukan keputusan yang tidak wajar apabila keputusan tersebut terkait dengan penentuan gaji sendiri. Konsultan yang membantu dan dipi- lih dalam menentukan kebijakan re- numerasi memiliki hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Jawaban : Sistem remunerasi Direksi harus men- gatur bahwa yang menentukan gaji Direksi adalah pihak lain yang inde- penden dan diawasi proses penentuan dan keputusannya Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 7 1
72 [CONTOH 14] MOONLIGHTING ATAU OUTSIDE-EMPLOYMENT Kasus Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok di bidang pembangunan infrastruktur. Sebagai seorang pengawas proyek, anda dituntut lebih sering bekerja di luar kantor guna mengawasi pelaksanaan pembangunan proyek- proyek yang sedang di kerjakan. Tugas pokok anda adalah mengawasi agar proyek-proyek tersebut dikerjakan sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditentukan. Sebagai pegawai pemerintah, jam kerja anda telah ditentukan mulai jam 08.00 s/d 17.00 selama lima hari kerja. Selain bekerja di instansi pemerintah, untuk menambah penghasilan ternyata anda juga bekerja sampingan sebagai agen pemasa- ran dari sebuah perusahaan pialang properti. Sebagai agen pemasaran, anda dituntut untuk mendapatkan sebanyak mungkin klien yang akan membeli produk perusahaan anda. Untuk itu, seringkali anda me- manfaatkan waktu kerja anda di instansi pemerintah untuk juga sekaligus melaksanakan pekerjaan samp- ingan anda. Atasan anda tidak mengetahui hal terse- but, karena anda seringkali ditugaskan di luar kantor untuk mengawasi proyek. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Apabila anda mengerjakan pekerjaan sampingan di perusahaan properti pada saat jam kerja di instansi pe- Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
merintah, maka menimbulkan situasi yang berpengaruh pada kualitas dan kinerja anda sebagai pengawas proyek. Konflik kepentingan terjadi karena energi dan pikiran anda tidak akan fokus menjalankan tugas mengawasi proyek, tetapi terbagi dengan keingi- nan untuk mengerjakan pekerjaan sampingan demi mendapatkan klien. Akibatnya kinerja anda di instansi pe- merintah tidak maksimal dan dapat berakibat pada tidak sesuainya proyek dengan rencana dan biaya yang telah ditentukan. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut da- pat dikelola dengan baik? Jawaban : Anda tidak boleh melaksanakan pekerjaan sampingan pada saat jam kerja anda sebagai pegawai di instansi pemerintah. Dalam kondisi ini anda harus menyadari posisi anda sebagai pegawai pemerintah yang terikat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain anda harus mem- punyai komitmen dan integritas yang baik dalam menjalankan tugas uta- manya sebagai pengawas proyek. Secara organisasi, instansi pemerintah di tempat pegawai tersebut harus lebih meningkatkan fungsi pengawasan in- ternal organisasi. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat melakukan deteksi secara cepat terhadap pegawai- pegawai yang melanggar aturan. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 7 3
74 Apabila ternyata tindakan pegawai tersebut melanggar aturan yang ada dan menimbulkan kerugian maka perlu dikenakan sanksi yang tegas. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
76 [CONTOH 15] PENGGUNAAN FASILITAS JABATAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Kasus 1 Seorang supir di sebuah BUMN mempunyai tugas untuk mengantar suku cadang dan peralatan yang akan digunakan dalam proyek yang sedang dikerjakan. Tugas yang lain adalah mengantar dan menjemput pegawai yang ditugaskan oleh kantor. Disela-sela pelaksanaan tugasnya, ternyata sopir tersebut seringkali diminta oleh atasannya untuk mengantar mertuanya berobat di rumah sakit. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung atau berpotensi konflik kepentingan? Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas : Ya Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Permintaan atasan sopir BUMN untuk mengantar mertuanya kontrol berobat di rumah sakit dapat menimbulkan konflik kepentingan. Permintaan tersebut menyebabkan sopir yang seharusnya hanya menggunakan mobil untuk keperluan kantor, dihadapkan pada situasi untuk menggunakan mobil untuk kepentingan pribadi atasan- nya di sela-sela pelaksanaan tugasnya. Apabila keinginan atasannya tersebut dipenuhi, maka kinerja sopir tersebut tidak akan maksimal dalam men- jalankan tugasnya di kantor Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut da- pat dikelola dengan baik? Jawaban : Untuk menghindarkan konflik ke- pentingan, maka sopir tersebut harus menolak permintaan atasannya untuk mengantar mertuanya berobat ke rumah sakit. Hal tersebut harus di- lakukan karena permintaan tersebut dilakukan pada jam kerja dan dengan menggunakan fasilitas kantor. Untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam penggunaan mo- bil kantor, instansi perlu membuat aturan yang jelas mengenai tata cara penggunaan mobil kantor, termasuk didalamnya mengatur apakah dimung- kinkan mobil tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang men- desak dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 7 7
78 Kasus 2 Seorang pejabat di sebuah kota berhak mendapatkan fasilitas jabatan berupa rumah dinas. Akan tetapi karena telah memiliki rumah pribadi, rumah jaba- tan tersebut jarang digunakan oleh pejabat tersebut. Istri pejabat tersebut adalah seorang wiraswastawan yang mempunyai usaha menyuplai obat-obatan di ru- mah sakit. Pada suatu saat, karena usahanya berkem- bang dan memerlukan tempat untuk menyimpan barang dagangannya, istri pejabat tersebut meminta ijin kepada suaminya untuk memanfaatkan rumah dinas yang jarang digunakan tersebut sebagai gu- dang sementara. Istri pejabat tersebut berjanji untuk tidak pernah melimpahkan beban atau biaya yang ada dari rumah dinas tersebut kepada pemerintah kota. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung atau berpotensi konflik kepentingan? Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas : Ya Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Kasus diatas jelas mengandung konflik kepentingan, karena pejabat yang ber- sangkutan dalam situasi yang harus membuat keputusan mengenai peman- faatan rumah jabatan yang dikaitkan dengan kepentingan pribadinya, da- lam hal ini kepentingan bisnis istrinya. Walaupun tidak ada biaya yang akan ditimbulkan dari pemanfaatan rumah dinas sebagai gudang, akan tetapi hal tersebut akan menjadi suatu penyim- pangan dari tujuan awal pemberian rumah dinas tersebut. Dimana sehar- usnya keberadaan rumah dinas adalah Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
untuk mendukung kinerja pejabat tersebut sehingga dapat maksimal da- lam menjalankan tugasnyat. Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut da- pat dikelola dengan baik? Jawaban : Pejabat tersebut harus menolak per- mintaan dari istrinya. Dalam kasus ini terlihat bahwa penggunaan fasilitas jabatan dan fungsinya untuk kepent- ingan pribadi harus dihindari karena berpotensi menimbulkan kesalahpa- haman dan kesan yang tidak bagus. Oleh karena itu kejelasan pemanfaa- tan fasilitas jabatan serta fungsi pen- gawasannya perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Dalam aturan organ- isasi perlu dicantumkan dengan jelas pelarangan penyalahgunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi. Tindakan terhadap pelanggaran juga perlu sanksi yang memberikan efek jera. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 7 9
80 [CONTOH 16] MENERIMA TAWARAN PEMBELIAN SAHAM PIHAK MASYARAKAT Kasus Sebagai seorang pejabat di Departemen yang terkait dengan pengawasan pasar modal dan pelaku usaha, anda berwenang untuk membuat keputusan yang terkait dengan ijin perusahaan yang akan go publik atau menjual sahamnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, anda berwenang melakukan uji kelayakan dan mengawasi proses go publik. Direksi atau manager perusahaan yang bertanggung- jawab dalam pengajuan go publik sering mengajak anda bertemu dan memberikan informasi tentang prospek dan rencana perusahaan di masa depan. Bahkan perusahaan tersebut sering menawarkan anda hak istimewa dalam memperoleh saham perdana dan hak khusus lainnya. Harapan pihak perusahaan adalah proses go publiknya berjalan sesuai rencana dan memperoleh pendanaan yang murah dan baik. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? : Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Kewenangan yang dimiliki dan posisi strategis dalam proses go publik men- jadi kondisi yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengambil kesempatan sehingga dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Situasi tawaran dan rayuan dari peru- sahaan dapat mendorong pejabat un- tuk bertindak subyektif dalam melaku- kan penilaian. Dengan kata lain situasi tersebut melemahkan kualitas kinerja pejabat tersebut dalam pengambilan keputusan Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingantersebut da- pat dikelola dengan baik? Jawaban : Pejabat tersebut harus mampu ber- sikap tegas sesuai dengan aturan yang ada kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi dapat men- imbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan kewenangannya. Dalam hal ini integritas dan komitmen peja- bat sangat diperlukan untuk memini- malisir terjadinya konflik kepentingan. Selain itu, proses penilaian kelayakan dan due-diligence yang dilakukan harus transparan dan dapat diaudit. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 8 1
82 [CONTOH 17] PENGGUNAAN DISKRESI YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG Kasus Seorang direktur di sebuah BUMD diberikan tugas dan kewenangan untuk memilih perusahaan yang akan ditugaskan untuk melakukan perawatan gedung. Karena masih adanya kelemahan sistem pemilihan rekanan di BUMD, maka direktur terse- but diberikan hak memanfaatkan diskresi kewenan- gannya untuk menunjuk perusahaan yang dimaksud. Ternyata anak direktur tersebut bekerja bekerja di sebuah perusahaan jasa cleaning service dan perawatan gedung. Karena mengetahui peluang tersebut, anak direktur tersebut meminta kepada bapaknya untuk menunjuk perusahaan dimana ia bekerja sebagai rekanan perawatan gedung. Sang anak mengatakan bahwa ia dijanjikan promosi jabatan apabila perusa- hannya ditunjuk sebagai rekanan. Dalam pemilihan rekanan perawatan gedung, direktur BUMD tersebut tidak memaparkan situasi yang di- hadapi kepada direksi BUMD. Hal ini dilakukannya karena ia beranggapan bahwa tindakanya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan ia boleh mengambil keputusan apapun terkait dengan penunjukan rekanan perawatan gedung. Pertanyaan : Apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? Ya Jawaban Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas Jawaban mengandung konflik kepentingan? : Konflik kepentingan timbul karena ke- wenangan yang dimiliki oleh direktur BUMD tersebut bersinggungan dengan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara
kepentingan pribadi yang terkait den- gan keinginan anaknya yang bekerja di perusahaan cleaning service dan perawa- tan gedung. Diskresi kewenangan yang dilakukan oleh direktur tersebut dan tidak diimbangi dengan proses pema- paran di hadapan direksi BUMD akan menimbulkan permasalahan dalam pemilihan rekanan perawatan gedung Pertanyaan : Apa tindakan/tanggapan yang diper- lukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengand- ung konflik kepentingan tersebut da- pat dikelola dengan baik? Jawaban : Direktur BUMD yang diberi tugas dan kewenangan untuk menunjuk rekanan perawatan gedung, harus membentuk tim penyeleksi rekanan. Hal tersebut harus dilakukan untuk menghindar- kan diri dari penyalahgunaan diskresi kewenangan yang dimilikinya. Selain itu semua perusahaan calon rekanan harus melalui proses seleksi yang sama dan transparan, termasuk perusahaan dimana anak pejabat tersebut bekerja. Demi transparansi dan menghindar- kan terjadinya konflik kepentingan, maka situasi tersebut harus dilapork- an kepada tim penyeleksi rekanan dan direksi BUMD. Yang terpenting BUMD yang ber- sangkutan harus segera menyusun sistem pemilihan rekanan yang baku dan transparan, sehingga kelemahan sistem yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan dapat diminimalisir. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara 8 3
Catatan :
Catatan :
Catatan :