BONUS DEMOGRAFI PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA Nur Falikhah UIN Antasari Banjarmasin Abstract Indonesia gets demographic bonus in 2015-2035. Demographic bonus is when the number of productive population of the age of 15-64 years reaches about 70% or about 180 million people and the rest is about 30% or about 60 million people of unproductive age. The demographic bonus is like a double-edged sword. This demographic bonus becomes a profitable phenomenon on the one hand and on the other hand can be disastrous for a country. Beneficial and potential if a country is able to prepare its young generation with a quality generation and vice versa would be disastrous if the state is unable to prepare its human resources. High quality human resources both in terms of education, health, skills so as to compete in the world of work. This phenomenon is of course interesting to be studied further, especially how the opportunities and challenges for diversity in Indonesia. Keywords: demographic bonus, population structure Pendahuluan Isu-isu kependudukan selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya mengenai komponen proses penduduk yaitu fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk tetapi juga komponen-komponen struktur penduduk diantaranya yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, persebaran penduduk, kualitas penduduk, kondisi kesejahteraan penduduk, kondisi politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, agama dan juga lingkungan. Berkaitan dengan struktur demografinya, maka Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dimana 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang terjadi dalam evolusi kependudukan dengan pola siklus seabad sekali. Bonus demografi akan menyebabkan ketergantungan penduduk dimana tingkat penduduk produktif menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah atau sekitar 10 penduduk usia produktif akan menanggung 3-4 penduduk usia non produktif. Hal ini akan menguntungkan bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara apabila
sumberdaya manusia terutama usia produktif berkualitas dan sebaliknya akan menjadi boomerang apabila sumberdaya manusianya tidak dipersiapkan dengan baik. Pembahasan Kondisi Demografi Penduduk dunia diperkirakan mencapai 7,4 miliar jiwa dimana Indonesia menyumbang sebesar 255.182.144 juta jiwa atau sekitar 28,98% penduduk dunia adalah penduduk Indonesia. Berdasarkan data Survai Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255,18 juta jiwa Jumlah ini bertambah setiap tahunnya. Dalam jangka waktu lima belas tahun yaitu tahun 2000 hingga 2015, jumlah penduduk Indonesia mengalami penambahan sekitar 50,06 juta jiwa atau rata-rata 3,33 juta setiap tahun. Komposisi penduduk Indonesia berdasarkan SUPAS menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada pada kelompok umur muda. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kelahiran atau fertilitas di Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami penurunan yaitu dari 1,4 % tahun 2000-2010 menjadi 1,43% tahun 2010-2015. Persebaran penduduk Indonesia belumlah merata. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari distribusi di tiap provinsi berikut ini : Pulau Jawa yang luas geografinya 7% terdapat 57% penduduk Pulau Sumatera yang luas geografinya 25% terdapat 22% penduduk Pulau Kalimantan yang luas geografinya 28% terdapat 6% penduduk Pulau Sulawesi yang luas geografinya 10% terdapat 7% penduduk Pulau lainnya (Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) yang luasnya 30% terdapat 9% penduduknya Distribusi penduduk yang tidak merata menjadi ciri demografis Indonesia. Distribusi yang tidak merata ini akan menimbulkan kesenjangan antara pusat dengan daerah. Beberapa dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata yaitu adanya kemiskinan, pengangguran, degradasi atau kerusakan lingkungan, polusi, kriminalitas meningkat, dan muncul pemukiman-pemukiman kumuh di wilayah perkotaan. Informasi mengenai jumlah penduduk masa lampau maupun masa sekarang dapat memanfaatkan data sensus penduduk maupun survey penduduk. Akan tetapi, informasi
mengenai jumlah penduduk di masa yang akan datang maka dibuatlah proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan mengenai jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen ini yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Berdasarkan metode ilmiah dan tren-tren yang digunakan, maka proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010- 2035 adalah sebagai berikut : Tabel1. Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 Proyeksi penduduk di atas belum menunjukkan komposisi penduduknya. Oleh karena itu, di bawah ini akan dilampirkan piramida penduduk Indonesia hasil proyeksi penduduk.
Gambar 1. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2015, 2020, 2025, 2030, dan 2035 Piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa terjadi penggelembungan di struktur umur 15-64 tahun dimana fenomena bonus demografi akan dihadapi oleh Negara Indonesia. Meskipun puncaknya berada pada tahun 2020-2035, akan tetapi pada beberapa provinsi sudah dimulai sejak tahun 2015. Berdasarkan data SUPAS 2015, provinsi yang mengalami masa bonus demografi pada tahun 2015 sudah mencapai 50%. Tujuh belas provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Lampung Bonus Demografi
Bonus demografi terjadi ketika struktur penduduk dengan jumlah usia produktif (15-64 tahun) sangatlah besar sedangkan proporsi penduduk usia muda sudah semakin kecil dan proporsi penduduk usia lanjut belum begitu besar. Hal ini membawa angin segar dimana Indonesia akan mendapatkan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas dalam jangka panjang. Namun bonus demografi ini tidak akan bermanfaat apabila tidak dipersiapkan sedemikian rupa, misalnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan mutu sumber daya manusia tersebut. Periode bonus demografi di Indonesia dimulai tahun 2015-2035 dengan angka ketergantungan (dependency ratio berkisar antara 0,4-0,5 yang artinya bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung 40-50 orang usia tidak produktif Proporsi usia anak-anak kurang dari 15 tahun akan terus berkurang dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015) jumlah ketergantungan tahun 2015 adalah 49,2 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 49,2 penduduk usia non produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada kesempatan bonus demografi ini, bangsa Indonesia mempunyai kesempatan besar memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkatkan saving untuk kemajuan kemakmuran bangsa. Hal ini akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan yang terasa hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Peluang dan Tantangan Bonus demografi ibarat pedang bermata dua, di satu sisi menjadi potensi apabila mampu mengambil peluang-peluangnya dan di sisi lain akan menjadi boomerang yaitu beban apabila pemerintah tidak siap dengan sumberdaya manusianya. Bagaimana bonus demografi bisa menjadi potensi ataupun bencana dapat diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Peluang Berbicara mengenai peluang maka bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah. Beberapa hal yang membuat optimis bahwa bonus demografi menjadi potensi yaitu terkait pemerintah Joko Widodo telah memasukkan isu bonus demografi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Termasuk
menjabarkan kerangka pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena bonus demografi telah disadari dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi era bonus demografi ini melalui pemerataan pendidikan dasar bagi seluruh penduduk Indonesia dengan memberikan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar 1,3 Triliun. Pemerataan akses pendidikan dasar terutama bagi penduduk yang ada di pelosok dan kurang mampu secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain akses pendidikan dasar bagi penduduk kurang mampu, akses terhadap pentingnya pendidikan kependudukan juga menjadi point penting dalam menghadapi era bonus demografi ini. Selain itu dicanangkannya pendidikan kependudukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan, kesadaran, dan tingkah laku tentang komponen-komponen dalam demografi dan kependudukan. Dengan mengetahui, setidaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia sekolah sampai 15 tahun) menjadi sadar dan akhirnya akan mempengaruhi perilaku mereka yang serba bertanggung jawab terhadap pertambahan penduduk di Indonesia. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan kependudukan adalah suatu program pendidikan untuk membina anak atau peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan tingkah laku yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh petambahan penduduk terhadap aspek-aspek kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Menurut UNESCO,population education is an educational programme which provide for a study of the population situation in the family community, nation and the world, with the purposes of developing in the student rational and responsible attitudes and behavior toward the situation. Menurut Donald S. Chouls, ahli pendidikan dari INESCO Bangkok mengartikan pendidikan kependudukan adalah program kegiatan pendidikan yang ditujukan untuk membangkitkan kesadaran tentang masalah kependudukan dalam perspektif yang lebih luas, yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, social, budaya, dan pelestarian lingkungan yang komprehensif dan rasional untuk kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. "jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi pembangunan yang besar, tapi juga harus disadari bahwa hanya dengan jumlah yang besar saja, bukanlah jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Peningkatan penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan
kesejahteraan justru dapat merupakan bencana. Dapat menimbulkan gangguan terhadap program-program pembangunan yang sedang kita laksanakan bersama, dan dapat pula menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi generasi-generasi yang akan datang" (Burhan, 2017:8). Pendidikan kependudukan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah secara tidak langsung akan membentuk atau membina sikap dan perilaku yang responsive terhadap pemecahan masalah kependudukan sejak dini sampai usia lanjut. Dengan proses pembentukan perilaku hidup berwawasan kependudukan melalui proses pendidikan baik formal, melalui kursus dan kediklatan atau melalui pemberian informasi dengan menggunakan institusi keluarga ataupun media yang ada di masyarakat maka diharapkan generasi muda mampu mengetahui, menyadari, dan berperilaku responsive terhadap berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia terutama menghadapi bonus demografi. Selain dengan Pendidikan Kependudukan dan Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan, bonus demografi menjadi sebuah potensi atau peluang apabila pemerintah mempersiapkan lapangan kerja. Menurut Sugiarto hanya dengan bekerja maka bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan baik. Tetapi apabila tidak bekerja maka bonus demografi itu tidak bermanfaat bahkan dapat menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, menurut Sugiarto, untuk dapat bekerja secara optimal setidaknya ada empat bidang garapan yang harus dilakukan. Bidang garapan pertama adalah melindungi penduduk yang sudah bekerja dapat terus bekerja. Kedua, bagaimana membuka kesempatan kerja agar angkatan kerja baru memperoleh tempat untuk bekerja. Ketiga, memfasilitasi penduduk yang bekerja terus bekerja dan memiliki produktifitas yang tinggi. Keempat, menyiapkan angkatan kerja baru agar memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja (Ristekdikti.htm diakses tanggal 28 Oktober 2017). Tantangan Bonus demografi selain memberikan keuntungan bagi pemerintah, juga dapat menjadi boomerang apabila pemerintah tidak menyiapkan sumberdaya manusianya maupun lapangan pekerjaannya. Berbicara mengenai kualitas sumberdaya manusia, maka dapat dilihat dalam Human Development Repot (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM Indonesia pada tahun 2015 adalah 0,689 menempati rangking 113 dari 188 negara di dunia (INS- HDR 2016 Indonesia Summary-final.pdf diakses tanggal 28 Oktober 2017). Hal ini
menunjukkan bahwa IPM Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 dimana Indonesia menempati posisi 121 dengan nilai 0,629. Berdasarkan nilai tersebut maka Indonesia termasuk dalam kelompok medium human development. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai pemerintah Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut. Sementara di kawasan ASEAN, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan 6 dari 10 negara ASEAN yaitu Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menunjukkan kualitas sumber daya manusia menengah bawah artinya kualitas sumber daya manusia Indonesia belum mampu bersaing dengan sumber daya manusia Negara-negara lainnya. Hal ini terlihat dari tenaga kerja Indonesia yang kurang kompetitif dimana masih didominasi di sektor jasa (menjadi asisten rumah tangga). Permasalahan pembangunan sumberdaya manusia ini yang seharusnya bisa diselesaikan. Kenyataannya pembangunan kependudukan seolah terlupakan dan tidak dijadikan underlined factor. Padahal pengembangan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Isu ketenagakerjaan tidak akan lepas dari fenomena bonus demografi baik sebagai peluang ataupun tantangan. Berbicara mengenai ketenagakerjaan maka berapa banyak angka pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia terbesar ketiga diantara Negara- negara ASEAN yaitu sebesar 6,2%. Angka pengangguran di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan Malaysia (3,2%) dan Singapura sebesar 2,8%. Angka pengangguran ini harus dikurangi yang berarti pula makin terbukanya lapangan kerja dan makin siapnya penduduk usia produktif untuk terserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Penduduk usia produktif perlu memperoleh kemudahan akses pendidikan dan pelatihan. Sehingga keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing di dunia kerja. Ketersediaan lapangan kerja juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Pada era digital sekarang ini, internet menjadi salah satu hal penting, salah satunya adalah adanya aplikasi transportasi online seperti ojek dan taksi online. Di Indonesia, beberapa transportasi online seperti gojek, grab, dan juga uber mendominasi layanan transportasi online. Dari data yang tersedia, layanan yang dimiliki Gojek dipakai secara aktif oleh 15 juta orang setiap minggunya dimana setiap bulannya lebih dari 100 juta transaksi terjadi di platform Go-Jek
go-jek). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pekerja per sektor selama setahun (Agustus 2015 - Agustus) di mana terdapat penambahan pekerja pada sektor transportasi yang disumbangkan oleh penambahan driver transportasi berbasis online/aplikasi. Solusi lain dalam usaha menekan angka pengangguran adalah dengan memperbanyak jumlah pengusaha. Saat ini jumlah pengusaha di Indonesia sebesar 1,65% dari jumlah penduduk. Kebijakan yang dapat mendorong terbukanya lapangan kerja (misalnya melalui investasi) dan kemudahan membuka usaha menjadi pekerjaan rumah buat pemerintah. Dengan banyaknya penduduk usia produktif yang terserap lapangan kerja dan membuka usaha, ekonomi pun akan tumbuh disertai peningkatan PDB. Dari sinilah pertumbuhan ekonomi dimulai. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menjadi agent of development dengan cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan teknologi. Solusi lainnya bisa dengan memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Selain itu pemerintah juga harus mampu menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan, menjaga aset-aset Negara agar tidak banyak dikuasai pihak asing yang pastinya akan merugikan dari sisi peluang kerja. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjadi pendukung utama pembangunan mutu manusia dengan cara menyadari pentingnya arti pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek yang dapat mengembangkan kualitas manusia itu sendiri. Selain potensi yang cukup besar, bonus demografi juga memunculkan masalah baru dimana usia muda juga bertambah cukup signifikan. Hal ini berhubungan dengan banyaknya jumlah perokok remaja di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka remaja perokok laki-laki meningkat mencapai 54,8%. Merokok menimbulkan berbagai penyakit yang dapat berujung pada kematian. Diantaranya yaitu penyakit jantung coroner (PJK), penyakit kardiovaskular, penyakit katastropik yang memerlukan biaya yang lumayan besar dalam pengobatannya. Selain itu dampak negative dari rokok juga menyebabkan penyakit paru ostruktif yang semakin tahun semakin meningkat. Merokok juga mengakibatkan tingginya angka kematian bayi yang disebabkan karena BBRL atau berat badan lahir rendah. Tabel 2. Jumlah Perokok Remaja Indonesia Umur Tahun 2001 Tahun 2016
15-19 tahun 12,7% 23,1% Sumber : Diolah dari BKKBN.go.id Masalah lain yang menjadi perhatian menghadapi bonus demorafi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,44 persen, dimana TPAK di perkotaan lebih rendah daripada perdesaan, masing-masing sebesar 61,96 persen dan 70,46 persen. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat pula. Penyandang disabilitas yaitu penduduk dengan jenis kesulitan penglihatan sebesar 2,68 persen, kesulitan pendengaran 1,71 persen, kesulitan berjalan 1,85 persen, kesulitan berkomunikasi sebesar 1,61 persen. Partisipasi perempuan dalam pasar kerja juga menjadi tantangan bagi era bonus demografi ini. Secara tidak langsung, semakin tinggi angka partisipasi perempuan dalam dunia kerja akan menekan angka fertilitas dimana alokasi waktu lebih banyak untuk urusan public dibandingkan sector domestik. Oleh karena itu semakin banyak perempuan yang terjun dalam lapangan kerja maka akan menekan laju pertumbuhan penduduk. Bangsa Indonesia juga menghadapi masalah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas atau lanjut usia (lansia) diperkirakan meningkat menjadi 80 juta pada tahun 2030, atau naik 23-24 persen. Oleh karena itu, BKKBN perlu meluncurkan program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan dan pencatatan serta pelaporan. Hal yang sangat mempengaruhi masalah demografi juga terjadi karena masuknya budaya asing bagi generasi remaja yang menjadi tantangan keluarga berkualitas. Tapi hal ini dapat dikurangi dengan pendampingan keluarga pada anak. Kepala BKKBN mengajak seluruh keluarga untuk melakukan tiga hal penting, Pertama, memperkuat kembali fungsi keluarga dari segi agama, pendidikan, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan; Kedua, menata kembali manajeman keluarga dimulai dari kapan menikah, kapan punya anak, jumlah anak dan kapan berhenti melahirkan; dan Ketiga, meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Bonus demografi 2015-2035 juga menyimpan potensi badai bom demografi yang berarti jumlah penduduk usia produktif yang melimpah tidak bisa dimanfaatkan, namun justru bersifat
teroris yang siap meledak dengan kurangnya lapangan kerja, efek sosial yang buruk, hilangnya momentum untuk mengumpulkan saving (tabungan) atau kesejahteraan. Apalagi, pada tahun 2050 nanti dependency ratio (rasio angka ketergantungan) kembali naik menjadi 0,73 akan memberikan dampak buruk dalam kependudukan. Dikarenakan kelompok usia tidak produktif berasal dari kelompok usia tua yang harus ditanggung hidupnya karena tidak melakukan saving (tabungan) pada periode bonus demografi. Di sisi lain, jumlah orang yang membutuhkan bantuan sosial justru akan semakin meningkat. Dengan demikian, penduduk lansia perlu dipersiapkan sejak dini agar tidak menjadi beban pembangunan, bahkan jika perlu dapat menjadi bonus demografi kedua. Simpulan Bonus demografi yang dihadapi pemerintah Indonesia mempunyai dua sisi yaitu potensi dan ancaman. Sebagai potensi bisa dilihat dari terbukanya akses pendidikan dasar bagi penduduk kurang mampu, pendidikan kependudukan yang masuk dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan dan perilaku hidup berwawasan kependudukan yang bertujuan supaya penduduk usia muda sadar dan mengetahui berbagai isu-isu atau permasalahan dalam kependudukan menjadi pondasi Negara dalam menghadapi bonus demografi ini. Selain itu kemajuan teknomogi dimana memudahkan dan menyederhanakan dalam berbagai hal juga menjadi potensi bagi Negara dalam menghadapi bonus demografi. Jumlah pengusaha yang mampu membuka lapangan kerja bagi penduduk Indonesia juga menjadi point tambahan bahwa Negara Indonesia mampu merubah bencana demografi menjadi sebuah bonus demografi. Di satu sisi, kualitas penduduk yang terlihat dari human development index yang masuk kategori menengah bawah menjadi cambukan untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ditambah lagi dengan angka partisipasi angkatan kerja Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi bonus demografi ini. Daftar Pustaka Burhan, Lalu, 2017. Buku Sumber Pendidikan Kependudukan. Yogyakarta: Deepublish Kuncoro, Ari; Sonny Harry B. Harmadi, 2016. Mozaik Demografi : Untaian Pemikiran tentang Kependudukan dan Pembangunan. Jakarta: Salemba Empat Mantra, Ida Bagoes., 2007. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
BPS, 2016. Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015 supas-2015.pdf) diakses tanggal 6 Januari 2017. Ristekdikti.htm. Mengoptimalkan Bonus Demografi. Diakses tanggal 28 Oktober 2017. 2020-sampai-2030 INS-HDR 2016 Indonesia Summary-final.pdf diakses tanggal 28 Oktober 2017) go-jek dalam