Kewajiban Direksi untuk Melakukan Permintaan Persetujuan kepada Pemegang Saham dalam Pengalihan Aset Kekayaan Perseroan Muhammad Assyad Sukendar Abdullah1, Abdul Halim Barkatullah2, Djumadi3 Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl.Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Email : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl.Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Email :ahbarkatullah@ulm.ac.id Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl.Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Email : djumadifh@ulm.ac.id Submitted : 03-01-2023 Reviewed: 04-04-2023 Accepted:25-04-2023 Abstract :This study aims to analyze the authority of the Board of Directors in terms of shareholder approval in terms of transfer of company assets and to analyze the application of sanctions against the Board of Directors if the transfer of assets is not accompanied by shareholder approval. So in this study, the directors have limited authority to act internally, both from legal doctrine and from applicable regulations, including the company's articles of association. Regarding the limitation of the board of directors asking for approval from the GMS to transfer the company's assets, it is the board of directors' responsibility to guarantee the company's debt assets which amount to more than 50% (fifty percent) in one or more transactions. So the issue of transferring the company's assets will greatly impact the company's survival, which must be known and decided directly by the GMS. In addition, the application of sanctions against the directors if the transfer of assets is not accompanied by the approval of the shareholders if it is done intentionally, then the directors can be said to have committed an act that exceeds the authority given. This means that the Board of Directors has taken ultra vires actions, while the consequences of ultra vires actions that can harm the Company, the limited responsibility of the Directors due to the mistakes of the Directors is personal responsibility, besides that the actions of ultra vires directors can also be linked to unlawful acts as formulated in Article 1365 of the Civil Code. Keywords: Shareholders; UltraVires; Directors Abstrak:Penelitian ini bertujuan menganalisa kewenangan Direksi dalam hal persetujuan pemegang saham dalam hal pengalihan aset perseroan dan untuk menganalisa penerapan sanksi terhadap Direksi apabila pengalihan aset tidak disertai dengan persetujuan pemegang saham. Maka dalam penelitian ini direksi memiliki kewenangan yang dibatasi bertindak secara intern, baik yang bersumber 163
pada doktrin hukum maupun yang bersumber pada peraturan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan. Terkait dengan batasan direksi yang meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan aset perseroan baik menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang jumlahnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dalam satu transaksi atau lebih itu merupakan kewajiban direksi. Maka persoalan mengalihkan aset perseroan ini akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup perseroan yang harus diketahui dan diputuskan langsung oleh RUPS. Selain itu, penerapan sanksi terhadap direksi apabila pengalihan aset tidak disertai dengan persetujuan pemegang saham jika dilakukan dengan sengaja, maka direksi dapat dikatakan melakukan perbuatan yang melampaui kewenangan yang diberikan. Artinya Direksi telah melakukan tindakan ultra vires, sedangkan akibat dari tindakan ultra vires yang berakibat dapat merugikan Perseroan tersebut, maka tanggung jawab terbatas Direksi karena kesalahan Direksi adalah tanggung jawab pribadi, selain itu perbuatan direksi yang ultra vires dapat dikaitkan juga dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kata Kunci:Pemegang Saham; Ultra Vires; Direksi I. PENDAHULUAN Kekayaan atau aset perseroan adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud sebagaimnana yang ditentukan pada Pasal 503 dan Pasal 504 KUHPerdata.1 Maka dengan demikian untuk penjualan ataupun pengalihan aset atas nama perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sepanjang aset/tanah dialihkan tesebut:2 Memiliki nilai lebih dari 50% (lima puluh jumlah kekayaan bersih perseroan. Penilaian lebih dari 50% (lima puluh pers- en) kekayaan bersih ini didasarkan pada nilai buku sesuai dengan neraca yang terakhir disahkan RUPS;3 Dilakukan dalam 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama. Sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar perseroan, yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Dengan demikian dalam suatu transaksi pembelian aset oleh PT, maka telah terjadi pen- galihan kekayaan dimana sebagian kekayaan PT tersebut telah beralih untuk pembelian aset, sehingga pembelian aset tersebut juga memerlukan persetujuan dari RUPS. Pengalihan aset dengan cara menjual aset merupakan hal yang memiliki resiko atau penuh dengan resiko karena aset perseroan merupakan harta kekayaan perseroan yang diperoleh, baik dari pemegang saham yang disetorkan pada awal pendirian perseroan dengan perhitungan nilai- nilai nominal saham perlembarnya maupun diperoleh dari penghasilan atau keuntungan per- seroan dengan cara pembelian aset-aset atau dalam bentuk lainnya, sehingga pengalihan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan memenuhi prosedur yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan atau UU Perseroan tersebut. Terkait dengan penjualan aset perusahaan, kewenangan tersebut diberikan kepada Direk- 1 M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Garfika, 2018). 2 Cristian Alvin Zachary, "Persetujuan RUPS Dalam Jual Beli Aset Perseroan Terbatas," accessed January 2, 2022, lt5be547cf9a4f7. 3 Zachary. 164
si sebagaimana telah diatur didalam anggaran dasar, maka yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili PT baik didalam maupun diluar pengadilan termasuk perbuatan hukum mengalihkan aset perusahaan dengan penjualan yaitu direksi. Perbuatan hu- kum pengalihan kekayaan perseroan telah diatur sebagaimana ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 102 ayat (1) UUPT yang berbunyi: Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 1. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau; 2. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima pu- luh persen) jumlah kekayaan perseroan dalam 1 (satu) transaksi lebih, baik yang berkaitan maupun tidak. Pada ketentuan pengalihan kekayaan perseroan tersebut diatas menyebutkan apabila me- lebihi dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaaan bersih perseroan dalam 1 (satu) tran- saksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sementara pada ketentuan Pasal 102 ayat (4) menyebutkan bahwa: perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetu- juan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Ketentuan Pasal 102 UUPT tersebut bisa diartikan jika pemanfaatan kekayaan perseroan yang tidak lebih dari 50% bisa dilakukan tanpa persetujuan RUPS. Bahkan Pasal 102 ayat 3 menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya". Ketentuan Pasal 102 ayat 3 tersebut merupakan salah satu manifestasi dari doktrin ultra vires atau tindakan yang melampaui ukuran yang semestinya atau yang sangat besar.4 Jika tindakan Direksi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap perusahaan tentu juga akan berpengaruh kepada pemilik saham, akan tetapi apabila tindakan tersebut sudah me- lalui persetujuan seluruh pemilik saham melalui RUPS tentu akan lebih dapat diterima, na- mun apabila direksi melakukan tindakan tanpa melalui persetujuan pemilik saham, maka tentu akan memiliki akibat hukum dari tindakan Direksi tersebut. Maka dari itu sesuai dengan aturan Pasal 102 ayat (1) UUPT yang mewajibkan Direksi meminta persetujuan RUPS tentunya hal ini adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh Direksi sebelum mengalihkan aset perseroan, dimana Direksi wajib meminta persetujuan dari RUPS.5 Dimana salah satunya dalam melaku- kan pengalihan aset suatu perseroan juga harus memenuhi syarat-syarat agar dapat melakukan pengalihan dengan benar dan tepat atas perbuatan hukum yang dilakukannya sesuai dengan aturan Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian Direksi perseroan harus menjalankan tugasnya dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, akan tetapi apabila Direksi dalam tindakannya mengalihkan aset atau melakukan pembelian aset, sedangkan aset itu sendiri tidak berhubungan langsung dengan maksud dan tujuan dari perseroan yang bersangkutan, hal ini dapat saja dilakukan oleh Direksi karena didalam Undang- Undang sendiri tidak diatur secara jelas dan spesifik mengenai persyaratan dan prosedur untuk 4 Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan (Bandung: Refika Aditama, 2015). 5 Rastuti. 165
membeli aset. Maka Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat permasalahan sebagai berikut Bagaimana batasan direksi dalam hal persetu- juan pemegang saham dalam hal pengalihan aset perseroan? Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap direksi apabila pengalihan aset tidak disertai dengan persetujuan pemegang saham? II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1.1Batasan Direksi dalam hal Persetujuan Pemegang Saham dalam hal Pengalihan Aset Perseroan A. Kedudukan Hukum Direksi Dalam Perseroan Terbatas Kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertang- gung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadi- lan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.6 Berdasarkan dengan itu, maka yang mengelola perseroan adalah direksi, sehingga dia harus memiliki wewenang yang cukup besar untuk dapat menjalankan pekerjaannya tersebut. Semen- tara terdapat doktrin lain yang mengatakan orang yang berkuasa (memiliki wewenang besar) itu cenderung melakukan tindakan korupsi. Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi tentu saja akan merugikan pemilik. Disamping itu besarnya kewenangan yang diberikan kepada direksi tidak berarti kewenangan direksi tanpa batas. Kewenangan direksi dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun yang bersumber pada peraturan yang berlaku, ter- masuk anggaran dasar perseroan.7 Batasan tersebut antara lain adalah adanya doktrin ultravires, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan di luar kewenangan dari direksi.8 Direksi dalam kedudukannya sebagai trustee menjalankan tugasnya dengan prinsip fiduciary duty yang dilandasi oleh unsur kepercayaan (trust). Prinsip ini hanya bisa berjalan jika diikuti oleh prinsip-prinsip lainnya, antara lain duty of care (kewajiban untuk memelihara, berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memperdulikan kondisi perseroan), duty of good faith (keha- rusan untuk mengurus perusahaan dengan itikad baik), duty of loyalty (kewajiban untuk men- gambil kebijakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan).9 Merumuskan kedudukan direksi dalam dua hubungan hukum bukan masalah sepanjang kedua hubungan hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan sejalan.10 Berdasarkan fiduciary duty, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh per- seroan untuk mengelola perusahaan. Dalam hal ini, direksi harus memenuhi standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara bona fides. 6 Rastuti. 7 Rastuti. 8Ibid., hlm 87 9 Rudi Dogar Harahap, "Penerapan Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Bank Yang Berbadan Hukum Perseoran Terbatas" (Universitas Sumatera Utara, 2008). 10Ibid. 166
Fiduciary duty direksi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:11 1 Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan; 2 Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk mem- peroleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan; 3 Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk ke- pentingannya sendiri dan atau pihak ketiga. Direksi dalam perseroan juga harus memperhatikan hal-hal yang bersifat negatif pada per- seroan, seperti unfettered discretion, maksudnya agar direksi jangan sampai terbelenggu oleh keinginan-keinginan membuat kebijakan di luar kewenangannya.12 Dalam hal ini direksi harus mampu menolak berbagai intervensi dari pemegang saham yang memkasanya untuk mengambil kebijakan demi kepentingan atau motif-motif pribadi.13 Hal ini karena kedudukan direksi yang bersifat fiduciary, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (high degree). Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketida- kjujuran yang disengaja (dishonesty), tetapi dia juga bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.14 B. Kriteria Aset Perseroan Terbatas Menurut Pasal 102 UUPT Tanggung jawab direksi dalam pengelolaan asset banyak mendapat sorotan. Asset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Afryan Thamrim, asset biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:15 Asset lancer, Investasi jangka, Asset tetap, Asset berwujud, Asset tidak berwujud, Aktiva tidak berwujud, Asset lainnya. Selain itu menurut definisi hukum menyatakan bahwa saham adalah salah satu bentuk kekayaan, yang mewakili kepentingan-kepentingan dalam perseroan yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Saham dapat didefiniskan sebagai bagian dari pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan perseroan.16 Saham juga dapat didefinisikan 11Ibid., hlm. 208 12Ibid. 13Ibid. 14 Ibid., hlm 208-209 15Bornok Maria Irene Nababan, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Pelepasan Asset Tidak Bergerak Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)" (Universitas Sumatera Utara, 2011). 16 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan (Salatiga: Griya Media, 2011). 167
sebagai sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu perseroan.17 Dalam studi hukum saham dikategorikan benda bergerak (movable good), namun Sudarno Gautama karena saham atas nama dicatat dan prosedur peralihannya mempunyai cara tertentu, sehingga tidak tepat jika dikategorikan benda bergerak.18 Mengenai saham menurut Pasal 60 UUPT dikatakan bahwa saham merupakan benda bergerak, karena saham merupakan uang atau kekayaan bagi pemegang sahamnya, oleh karena itu, saham mempunyai nilai material yang dapat diperjualbelikan atau diagunkan dalam bentuk gadai atau fidusia.19 Selain itu harta perusahaan atau yang disebut dengan aset perseroan sebagaimana pengertian- nya yang terdapat dalam KUHPerdata dalam Buku kedua dapat berupa:20 1 Benda bergerak, yang terklasifikasi pada dua jenis: a. Benda bergerak yang konkret, misalnya perlengkapan kantor dan barang-barang lain, juga mobil beserta kendaraan lainnya; b. Benda bergerak yang abstrak, misalnya saham, obligasi, sero dan piutang. 2. Benda tak bergerak, dapat dibagi atas: a. Benda konkret yang tak bergerak, misalnya tanah dan gedung; b. Benda abstrak yang tak bergerak, yakni hal-hal yang melekat pada benda abstrak yang tak bergerak. Misalnya hak pakai atau hak sewa atas tanah ataupun gedung. Pengalihan benda-benda yang tidak bergerak, baik konkret dan abstrak dilakukan dengan akta otentik. Khusus dalam pengalihan hak atas tanah harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk kemudian didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan Nasional. Pengalihan kepe- milikan benda-benda konkret yang bergerak dilakukan melalui penyerahan benda yang ber- sangkutan secara fisik.21 Begitu juga dengan pengalihan benda abstrak yang bergerak seperti hak piutang dilakukan menurut jenis piutang. Surat piutang atas bawa (atas tunjuk) dialihkan dengan cara penyerahan surat piutang tersebut secara langsung.22 Sementara itu, surat piutang atau perintah dialihkan dengan cara menyerahkan secara langsung dengan disertai endosemen, yakni menuliskan di balik surat piutang tersebut kepada siapa piutang dialihkan. Piutang atas nama hanya dapat dialihkan dengan acta van cesie (akta otentik) atau dengan perjanjian di bawah tangan yang menyatakan bahwa piutang itu telah dipindahkan dari kreditur lama ke kre- ditur yang baru.23 Mengenai pengaturan dalam Anggaran Dasar mengenai kewajiban minta persetujuan RUPS atas pengalihan atau menjadikan jaminan kekayaan perseroan yang lebih 50% dari jumlah kekayaan bersih, tidak boleh bertentangan dengan Pasal 102 ayat (1). Ketentuan tersebut meru- pakan ketentuan yang bersifat memaksa. Menurut penjelasan 102 ayat (1), yang dimaksud 17Bonifasius Aji Kuswiratmo, Keuntungan Dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris Dan Pemegang Saham (Jakarta: Visimedia, 2016). 18Budiyono, Hukum Perusahaan. 19Ibid. 20Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015). 21Ibid, hlm. 188 22Ibid. 23 Ibid. 168
kekayaan perseroan adalah semua barang milik perseroan, meliputi:24 barang bergerak (roerend goed, movable property), barang tidak bergerak (onroorend goed, immovable property), barang berwujud (lichamelijke zaak, corporal property), dan barang atau benda tidak berwujud (onli- chanelijke zaak, incorporeal property). Menurut penjelasan Pasal 102 ayat (1) menentukan batas kuantitas atau ambang yang wajib meminta persetujuan RUPS, yakni:25 1 Apabila jumlah besarnya kekayaan yang akan dialihkan atau di agunkan itu lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) trans- aksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; 2 Yang dimaksud dengan "dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak" menurut penjelasan Pasal 102 ayat (1) adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen); 3 Sedang penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih, didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS. Pengelolaan asset perseroan harus dapat memenuhi prinsip pertanggungjawaban. Arti- nya asset perseroan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. C. Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Pengalihan Aset Perseroan. Penegasan di UUPT khususnya Pasal 102 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa dalam mengali- hkan kekayaan perseroan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih perse- roan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wa- jib untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan. RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas. RUPS merupakan organ perseroan yang tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan komisaris perseroan, hal ini dapat dilihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT yang menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direk- si atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau ang- garan dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UUPT, RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana di- tentukan dalam anggaran dasar, RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan, RUPS juga dapat diadakan dimanapun jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. Tempat RUPS dilakukan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal RUPS tidak diadakan di tempat kedudukan ataupun di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya maka keputusan hanya dapat diambil bila kepu- 24Harahap, Hukum Perseroan Terbatas. 25Ibid., hlm. 401 169
tusan tersebut disetujui dengan suara bulat.26 Perbuatan hukum untuk melepas aset perseroan, menurut UUPT khususnya dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan. 27 D. Batasan Kewenangan Direksi Terhadap Pengalihan Aset Perseroan Pembatasan-pembatasan kewenangan direksi ditegaskan dalam UUPT antara lain adalah seb- agai berikut:28 1 Pasal 2: kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak berten- tangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan; 2 Pasal 97 ayat (1): direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 3 Pasal 97 ayat (2): pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksankan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab; 4 Pasal 99 ayat (1): anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila: Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota; Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan per- seroan. a) b) 5 Adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus mendapatkan persetujuan ter- lebih dahulu dari dewan komisaris dan atau RUPS yang diatur dalam anggaran dasar. Disamping itu anggaran dasar memiliki arti bagi perseroan. Anggaran dasar ini harus memuat maksud dan tujuan perseroan. Maksud dan tujuan perseroan ini dapat menjadi limitasi ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan. Kewenangan bertindak persero- an terbatas dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan maksud dan tu- juan perseroan. Suatu perbuatan hukum dipandang berada di luar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria:29 1 Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar; 2 Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangku- tan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam ang- garan dasar; 3 Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangku- tan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas. 26Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). 27Ibid. 28Zarman Hadi, Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Malang: UB Press, 2011). 29Fred B.G. Tumbuan. 1988. Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya (Sebuah Sketsa). Surabaya: Makalah di Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia., hlm 4 170
Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut se- bagai tindakan ultra vires. Perbuatan hukum direksi dikatakan ultra vires apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.30 Pasal 101 ayat (1) menentukan anggota Direksi wajib melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimilikinya dan/atau keluarnya dan PT lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian PT, maka ia akan dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian PT. Kemudian kewajiban direksi yang lain dan terkait dengan penelitian ini ialah kewajiban direksi yang wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan aset perseroan baik menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang jumlahnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dalam satu transaksi atau lebih, maka persoalan mengalihkan aset perseroan ini akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup perseroan yang harus diketahui dan diputuskan langsung oleh RUPS, karena wewenang yang sangat strategis dan sangat berpotensi mengandung resiko bagi kelangsungan kepentingan dan tujuan Perseroan yang notabene adalah juga kepentingan pemegang saham.31 Maka peme- gang saham harus mengetahui secara langsung kebijakan itu dan memutuskannya sendiri. 1.2Penerapan Sanksi terhadap Direksi apabila Pengalihan Aset tidak Disertai dengan Per- setujuan Pemegang Saham A.Kewajiban Meminta Persetujuan RUPS Dalam Perseroan. Pada dasarnya Direksi memiliki kewajiban administrasi dan yuridis terhadap perseroan. Antara lain adalah sebagai berikut:32 Kewajiban membuat daftar, Direksi dalam menjalankan pengurusan administratif perseroan, wajib membuat daftar pemegang saham (DPS) dan daftar khusus, wajib membuat risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi, Kewajiban membuat laporan tahunan, Kewajiban direksi memelihara dan menyimpan dokumen, Kewajiban direksi memberi izin memeriksa dokumen, Kewajiban melaporkan saham yang dimiliki anggota direksi, Ke- wajiban yuridis meminta persetujuan RUPS atas pengalihan saham atau penggunaan kekayaan perseroan. Demikian salah satu kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan Direksi adalah ke- wajiban meminta persetujuan RUPS, yakni untuk:33 1 Mengalihkan kekayaan perseroan atau; 2 Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Transaksi pengalihan kekayaan perseroan pada dasarnya adalah transaksi pengalihan kekay- aan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana yang diatur dalam Anggaran dasar perseroan.34 Menurut Pasal 102 ayat (2) UUPT transaksi pengalihan kekayaan berbeda dengan tindakan transaksi penjaminan/ pengagunan utang kekayaan perseroan. Tindakan penjaminan tidak dibatasi jangka waktunya, 30Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020). 31Ibid. 230 32 Harahap, Hukum Perseroan Terbatas. 33 Ibid., Cit., hlm. 400 34Ibid., hlm. 401 171
tetapi yang harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan perseroan yang masih dalam penjami- nan dalam kurun waktu tertentu.35 Kemudian menurut Pasal 102 ayat (3), Direksi tidak wajib meminta persetujuan RUPS atas transaksi pengalihan kekayaan atau penjaminan/pengagunan kekayaan perseroan, meskipun hal itu melebihi ambang 50% (lima puluh persen) jumlah kekay- aan bersih perseroan, apabila transaksi pengalihan atau penjaminan itu dilakukan direksi seb- agai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan yang dimaksud dengan transaksi pengalihan atau penjaminan dalam rangka melakukan kegiatan usaha perse- roan menurut penjelasan Pasal 102 ayat (3), antara lain penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antar bank, dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.36 Adapun akibat hukum transaksi pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan tanpa per- setujuan RUPS, padahal transaksi yang terjadi telah melampaui ambang batas 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan, maka hal ini terdapat dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT yang menegaskan: 1 Perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS tersebut tetap sah dan mengikat (wettig en bindend, lawful and binding); 2 Tetapi dengan syarat, sepanjang pihak lain itu beritikad baik (good faith). Berarti pihak lain itu harus mampu membuktikan bahwa dia benar-benar beritikad baik dalam transaksi tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS dalam persetujuan pen- galihan atau penjaminan kekayaan perseroan, tunduk dan merujuk kepada ketentuan Pasal 89 UUPT 2007, dengan acuan sebagai berikut:37 1 Kuorum kehadioran dan pengambilan keputusan pertama: 2 Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS kedua: 3 Kuorum kehadiran RUPS ketiga berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS ketiga. Untuk itu perse- roan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum kehadi- ran RUPS ketiga.38 RUPS dalam rangka menetapkan memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan atau menjaminkan/mengagunkan kekayaan perseroan yang mencapai ambang 50% (lima pu- luh persen), digolongkan kepada klasifikasi RUPS untuk memberi persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 89 UUPT Tahun 2007. B. Penerapan Sanksi Terhadap Direksi Apabila Pengalihan Aset Tidak Disertai Dengan Persetujuan Pemegang Saham. Apabila direksi telah melanggar kewenangannya sebagaimana telah dinyatakan dalam ang- 35 Ibid. 36 Ibid., hlm 402 37Ibid. 38Ibid. 172
garan dasar, maka direksi telah melanggar asas ultravires dan dengan demikian harus bertang- gung jawab sampai harta pribadinya. Pihak ketiga yang berhubungan usaha dengan perseroan tersebut tetap sah dan dilindungi tanpa memperhatikan ultravires.39 Pada umumnya suatu per- buatan dikatakan ultra vires bila dilakukan tanpa atau melebihi wewenang (authority) untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan, perbuatan tersebut adalah ultra vires bila dilaku- kan diluar atau melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.40 Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa direksi pada dasarnya hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilaku- kan oleh direksi diluar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan, artinya direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Sepanjang direksi bertindak dengan itikad baik dan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan, tetapi ternyata perseroan tetap menderita kerugian, tidak serta merta kerugian tersebut menjadi beban tanggung jawab pribadi direksi. Di dalam hukum perseroan, dikenal doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas keru- gian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan hukum tanpa perlu mem- peroleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Business judment rule mendorong direksi untuk lebih berani mengambil resiko daripada ter- lalu berhati-hati, sehingga perseroan tidak jalan. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pen- gadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada direksi. Para hakim umumnya tidak memiliki keterampilan bisnis dan mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.41 Jika hal yang dituduhkan kepada direksi itu adalah kejadian yang terjadi suatu transaksi bis- nis akibat kesalahan direksi dapat dimintakan tanggung jawab kepada dirinya. Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fiduciary duty yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Misalnya, jika direksi menginvestasikan dana yang dimiliki perseroan yang dilandasi itikad baik dan semata- mata untuk kepentingan dan keuntungan perseroan, tindakan investasi itu juga atas dasar per- timbangan ahli analisis investasi yang bekerja sesuai dengan standar profesinya, tetapi ternyata menimbulkan kerugian bagi perseroan tidak dengan sendirinya timbul tanggung jawab pribadi direksi.42 Dalam hal kerugian yang diakibatkan oleh direksi dapat juga dilakukan gugatan derivatif. Terhadap kerugian yang diderita perseroan baik pelanggaran kewajiban fidusia, ultra vires mau- pun kesalahan lainnya yang dilakukan oleh anggota direksi, pemegang saham perseroan yang 39 Zarman Hadi. Op .Cit., hlm. 87-88 40 Ibid. 41 Ridwan Khairandy. Op. Cit., hlm 235 42 Ibid., hlm 235 173
bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif terhadap anggota direksi terse- but. Gugatan derivatif adalah suatu gugatan berdasarkan hak utama (primary right) dari perse- roan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan tersebut dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain gugatan ini merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT menentukan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena ke- salahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan. Dalam penjelasan Pasal 97 ayat (6) juga disebutkan, dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, pemegang saham memenuhi persyaratan di atas dapat mewakili perseroan gugatan terhadap direksi melalui pen- gadilan.43 Maka dapat ditarik kesimpulan konsekuensi dari pentingnya maksud dan tujuan dari perse- roan, maka pelanggarannya seperti melalui perbuatan ultra vires tersebut akan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum, dan jika ada pihak yang dirugikan, maka direksi akan dikenakan tanggung jawab secara pribadi. Selain itu direksi dapat dikenai sanksi yang diatur dalam perundang-undangan akibat kerugian terhadap pemegang saham atau- pun pihak ketiga. Sanksi hukum sendiri adalah alat untuk memaksa seseorang yang bersalah untuk mendapatkan ganjaran hukum atas perbuatan yang dilakukannya atau mendapatkan huku- man atas perbuatan yang dilakukan.44 Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada Direksi apa- bila melakukan tindakan yang merugikan perseroan ialah pemberhentian. Pemberhentian ang- gota direksi adalah mnghentikan yang bersangkutan dari jabatan direksi sebelum masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS berakhir.45 UUPT 2007 mem- perkenalkan dua jenis pemberhentian anggota direksi. Pertama ialah pemberhentian langsung yang diatur dalam Pasal 105. Kedua pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 106. Keputusan RUPS atas pemberhentian anggota direksi harus menyebutkan atau disertai alasan. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 205 ayat (1). Pemberhentian yang tanpa menyebutkan alasannya, bertentangan dengan hukum dan undang-undang akan dianggap cacat hukum.46 Melakukan pengalihan aset perseroan tanpa persetujuan RUPS dapat dan merugikan per- seroan, dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikategorikan melanggar statutory duty (undang-undang) yang wajib dipatuhinya. Maka setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban direksi, ia harus bertanggung jawab hingga harta pribadinya atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan. Bentuk pelanggaran dan penyimpangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, pertama ti- dak menjalankan tugasnya, secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, kedua tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik.47 43Ibid., hlm. 238 44 C.S.T. Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum (Jakarta: Sinar Garfika, 2005). 45M. Yahya Harahap. Op. Cit., hlm. 416 46 Ibid., hlm. 418 47Adrian Sutedi. Op Cit., hlm. 102 174
Dalam hal pengalihan aset perseroan yang wewenang nya dimiliki oleh direksi dan dilaku- kan tanpa persetujuan RUPS sesuai dengan hal di atas merupakan pelanggaran atas aturan yang terdapat dalam Pasal 102 ayat (1) UUPT. Bentuk pelanggaran profesional tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:48 1 Baik sengaja atau tidak melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (breach of duty); 2 Baik sengaja atau tidak melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (omission duty); 3 Baik sengaja atau tidak memberikan pernyataan yang salah salah (misstatement); 4 Baik sengaja atau tidak memberikan pernyataan yang menyesatkan (misleading state- ment); 5 Baik sengaja atau tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan seb- agai direksi; dan 6 Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (breach of warranty or authorithy commitment). Konsekuensi dari berbagai pelanggaran di atas UUPT mengatur pada Pasal 97 ayat 1 dan ayat 3 yang intinya menyatakan setiap anggota direksi perseroan bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya den- gan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan. C.Tanggung Jawab Direksi Atas Perbuatan Hukum Yang Dilakukannya Karena Melang- gar Kewajiban Terhadap Pengalihan Aset Perseroan Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mengatur tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan perseroan, yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:49 1 Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (persoonlijk aansprakelijk, personally liable) atas kerugian yang dialami perseroan, apabila; 2 Anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan; 3 Pembebasan anggota direksi dari tanggung jawab secara tanggung renteng. 4 Prinsip tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap setiap anggota direksi atas kesalahan dan kelalaian pengurusan yang dijalankan anggota direksi yang lain. Namun penerapan prinsip itu dapat disingkirkan oleh anggota direksi yang tidak ikut melaku- kan kesalahan dan kelalaian. Berdasarkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh direksi baik sengaja ataupun tidak sen- gaja, maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang melaku- kan perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) yang memberikan hak kepada pemegang saham mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadap:50Anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelak- sanaan pengurusan perseroan, hak itu timbul apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan 48 Ibid. 49M. Yahya Harahap. Op. Cit., hlm. 382 50Ibid., hlm. 387 175
kerugian pada perseroan, gugatan diajukan pemegang saham atas nama perseroan, dan bukan atas nama pemegang saham sendiri. Berkaitan dengan tanggung jawab hukum Direksi, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti:51 1 Accountability, tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab hu- kum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan; 2 Responsibility Tanggung jawab dalam arti responsibility adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggung-jawab dalam arti responsibility juga diarti- kan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya; 3 Liability tanggung jawab dalam arti liability adalah kewajiban menanggung atas keru- gian yang diderita. Tanggung jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk Mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Sebagaimana dalam Pasal 108 ayat (4) UUPT bahwa jika komisaris lebih dari satu orang, maka mereka merupakan sebuah majelis. Penjelasan Pasal 108 ayat (4) UUPT bahwa sebagai majelis, maka komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Den- gan sisitem majielis ini dimaksudkan bahwa seseorang tidak dapat bertindak sendiri terlepas satu sama lain dalam hal secara mewakili kelompok. Melainkan sesuatu dia harus selalu bersama-sa- ma bertindak (majelis). Sistem otoritas secara majelis ini tidak berlaku bagi Direksi perusahaan. Sistem ini hanya berlaku bagi organ komisaris "dilakukan secara majelis, maka tanggung jawab hukum pun ditanggung secara bersama-sama (renteng).52 Demikian dengan tindakan pengalihan wajib melalui persetujuan RUPS dan Direksi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggara- kan RUPS dalam hal mengenai pengalihan aset perseroan tersebut. Ketentuan Pasal 102 ayat (4) disebutkan bahwa pengalihan aset tersebut mengikat walau tanpa persetujuan RUPS sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Pengalihan aset perseroan apabila dilakukan tanpa persetujuan RUPS maka direksi bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka baik itu berdampak positif maupun negatif.53 Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3), (4) dan (5) mengatur tanggung jawab anggota direk- si atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan perseroan, maka anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami per- seroan, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan. Maka dari itu apabila salah seorang anggota direksi lalai atau melanggar kewajiban penguru- san secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut di atas, maka setiap anggota direksi sama- 51Gede Dwi Ambara Ambara and I Wayan Novy Purwanto Purwanto, "Pertangungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups," Kertha Desa 8, no. 5 (2020): 1-12, article/view/63534. 52Ibid. 53Komang Gede Trisnowinoto and R.A. Retno Murni, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit," Kertha Semaya 7, no. 5 (2019): 1-15, kerthasemaya/article/view/48402. 176
sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan. Namun apabila kesalahan, kelalaian atau pelanggaran itu dilakukan tanpa sepenge- tahuan anggota anggota direksi lain atau tidak ikut ambil bagian atas perbuatan itu, anggota direksi yang lain tidak ikut bertanggung jawab terhadapnya".54 Selain itu, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan hal-hal berikut:55 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelaliannya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian perseroan; 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugiatan tersebut. Sebagai bahan perbandingan yakni, menurut Pasal 97 ayat (3) UUPT, direktur yang lainnya yang sebenarnya tidak ikut berbuat, juga ikut bertanggung jawab secara bersama-sama (rent- eng). Inilah makna sistem perwakilan "kolegial" dari Direksi. Sistem kolegial Direksi dalam hal seperti ini bersifat mutlak, dalam arti tidak terbuka kemungkinan pengecualiannya".Jadi "walaupun pada dalam rapat Direksi, seorang direktur telah memberikan suara abstain atau bah- kan menentang, tetapi oleh UUPT tidak dibuka kemungkinan agar direktur yang bersangkutan lepas tanggung jawab, sehingga terpaksa ditafsirkan bahwa dia juga ikut bertanggung jawab". Sistemisasi pelaksanaannya ditugas kolegial secara ini berlaku juga terhadap direktur melaku- kan yang tugas-tugas setelah perseroan anggaran disahkan dasarnya oleh Menteri Kehakiman, tetapi belum didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan belum dalam negara berita. Sedangkan, "terhadap perseroan tindakan yang dilakukan sebelum Direksi adanya pengumuman dan pendaftaran tersebut, Direksi bertanggung jawab secara bersama-sama (renteng). Bahkan dalam hal ini, keteledoran dalam pendaftaran mengantarkan Direksinya tidak saja bertanggung jawab secara perdata, tetapi juga ikut bertanggung jawab secara pidana berdasarkan ketentuan wajib daftar perusahaan. UUPT tidak memberikan kemungkinan tindakan ratifikasi. Jadi tang- gung jawab renteng tersebut bersifat mutlak".56 Maka Pengalihan asset perseroan termasuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh dreksi maka diireksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Apabila direksi dalam perseroan lebih dari satu maka pertanggungjawabannya dilakukan secara bersama-sama, oleh sebab itu, dengan tidak adanya persetujuan RUPS maka tindakan direksi tersebut telah menyimpang dari angga- ran dasar. Selain itu tindakan direksi juga telah melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT. Sebagai konsekuensinya direksi wajib menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut".57 Selain tanggungjawab kontraktual yang lahir dari perjanjian sesuai Pasal 1313 juncto Pasal 54Ambara and Purwanto, "Pertangungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups." 55Harahap, Hukum Perseroan Terbatas. 56Ambara and Purwanto, "Pertangungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups." 57Ibid., hlm. 10 177
1320 KUHPerdata, juga terdapat tanggung jawab perdata yang timbul dari tindakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan perseroan. Seperti yang diketahui bahwa perseroan merupakan badan hukum yang lahir secara artisial, pada hakikatnya tidak memiliki raga dan jiwa juga tidak memiliki kesadaran, oleh karena itu perseroan tidak mungkin jika dikatakan melakukan kesalahan, apalgai kejahatan yang dapat merugikan orang lain, sedangkan unsur dari PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah kesalahan (schuld) yang dilakukan den- gan sengaja atau karena kelalaian.58 Sehingga organ-organ yang terdapat dalam perseroan sep- erti RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, maka semua tindakan dari organ perseroan apabila ternyata melanggar hukum, terhadap perseroan dapat dituntut tanggung jawab PMH. D. Analisa Terhadap Penerapan Sanksi Terhadap Direksi Apabila Pengalihan Aset Tidak Disertai Dengan Persetujuan Pemegang Saham Mengalihkan aset tanpa persetujuan RUPS tersebut merupakan Perbuatan hukum direksi yang tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan Pasal 102 UUPT tersebut adalah ul- tra vires, maka Perbuatan direksi yang ultra vires dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) bahwa: "setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya". Terkait penentuan syarat kesalahan dalam Pasal 1365 BW pem- bentuk undang-undang menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertang- gungjawab untuk kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa orang dinyatakan ber- tanggungjawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Pada arti yang demikianlah perkataan karena kesalahannya mengakibatkan kerugian tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditafsirkan apabila seseorang karena perbuatan melawan hukum yang ia lakukan telah menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian apabila untuk itu ia dapat dipertanggungjawabkan. III. PENUTUP 1. Direksi pada dasarnya hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk ke- pentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi diluar kewenan- gan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan, artinya direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Kemudian kewajiban direksi yang lain dan terkait dengan penelitian ini ialah kewajiban direksi yang wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan aset perseroan baik menjadikan jaminan utang kekayaan persero- an yang jumlahnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dalam satu transaksi atau lebih, maka persoalan mengalihkan aset perseroan ini akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup perseroan yang harus diketahui dan diputuskan langsung oleh RUPS, karena wewenang yang sangat strategis dan sangat berpotensi mengandung resiko bagi kelangsungan kepentingan dan tujuan Perseroan. 58Harahap, Hukum Perseroan Terbatas. 178
2. Penerapan sanksi terhadap direksi apabila pengalihan aset tidak disertai dengan persetujuan pemegang saham jika dilakukan dengan sengaja, maka direksi dapat dikatakan melakukan perbuatan yang melampaui kewenangan yang diberikan. Artinya Direksi telah melakukan tindakan ultra vires. Akibat dari tindakan ultra vires yang berakibat dapat merugikan Per- seroan tersebut, maka tanggung jawab terbatas Direksi karena kesalahan Direksi. Selain itu, Direksi yang secara sengaja dengan itikad buruk melakukan tindakan atau perbuatan un- tuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perseroan, maka Direksi dapat dituntut pertanggung jawabannya berdasarkan doktrin piercing the corporate veil. Berdasarkan dengan itu bahwa akibat pengalihan perseroan aset dilakukan yang oleh di- reksi tanpa persetujuan RUPS adalah tetap perseroan terhadap pihak ketiga sepanjang dilaku- kan dengan itikad baik, dalam arti perjanjian pengalihan aset antara perseroan dengan pihak ketiga tersebut tetap sah dan berlaku secara hukum sepanjang pihak lain yang kini didalam pembuatan hukum tersebut, pihak ketiga bertikad baik sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT dan Perbuatan hukum pengalihan aset perseroan yang dilakukan oleh direksi apabila dilakukan tanpa persetujuan RUPS maka direksi bertanggung jawab secara pribadi. Disamping itu karena mengalihkan aset tanpa persetujuan RUPS tersebut merupakan Perbuatan hukum direksi yang tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan Pasal 102 UUPT tersebut adalah ultra vires, maka Perbuatan direksi yang ultra vires dapat dikaitkan juga dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Saran 1. Hendaknya sebagai organ perseroan yang tentunya memiliki hak dan kewajiban, maka di- reksi sebelum melakukan perbuatan hukum ataupun transaksi yang berkaitan jelas dengan perseroan harus lebih teliti dan memeriksa kembali apakah memerlukan persetujuan dari organ yang lain untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. 2. Hendaknya Pemerintah lebih serius untuk mengkaji secara lebih mendalam seperti apa sanksi hukum bagi Direksi Perseroan yang telah melampaui kewenangannya dalam se- buah perseroan. apakah dapat diterapkan berupa sanksi pidana ataukah justru sebaiknya berupa sanksi yang bukan sanksi pidana. Seperti misalnya sanksi tersebut adalah berupa pemberhentian terhadap Direksi atau organ lain dalam perseroan yang melakukan perbua- tan hukum diluar kewenangannya atau organ yang bertindak telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. REFERENSI Ambara, Gede Dwi Ambara, and I Wayan Novy Purwanto Purwanto. "Pertangungjawaban Di- reksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups." Kertha Desa 8, no. 5 (2020): 1-12. Budiyono, Tri. Hukum Perusahaan. Salatiga: Griya Media, 2011. Fred B.G. Tumbuan. 1988. Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya (Sebuah Sketsa). Surabaya: Makalah di Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia. Hadi, Zarman. Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, Dan Di- 179
reksi Dalam Perseroan Terbatas. Malang: UB Press, 2011. Harahap, M.Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Garfika, 2018. Harahap, Rudi Dogar. "Penerapan Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Di- reksi Bank Yang Berbadan Hukum Perseoran Terbatas." Universitas Sumatera Utara, 2008. Kansil, C.S.T. Kamus Istilah Aneka Hukum. Jakarta: Sinar Garfika, 2005. Khairandy, Ridwan. Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yuris- prudensi. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020. Kuswiratmo, Bonifasius Aji. Keuntungan Dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris Dan Peme- gang Saham. Jakarta: Visimedia, 2016. Nababan, Bornok Maria Irene. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Pelepasan Asset Tidak Berger- ak Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." Universitas Sumatera Utara, 2011. Rastuti, Tuti. Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan. Bandung: Refika Aditama, 2015. Sutedi, Adrian. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015. Trisnowinoto, Komang Gede, and R.A. Retno Murni. "Perlindungan Hukum Terhadap Peme- gang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit." Kertha Semaya 7, no. 5 (2019): 1-15. Yani, Ahmad. Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. Zachary, Cristian Alvin. "Persetujuan RUPS Dalam Jual Beli Aset Perseroan Terbatas." Hu- Accessed January 2, 2022. PeraturanPerundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Desember 1954 Nomor 70K/Sip./1954 180