HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN POLITIK DI INDONESIA Dr. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn,CLA
HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN POLITIK DI INDONESIA © Penerbit Kepel Press Penulis : Dr. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn., CLA Desain Sampul: Winengku Nugroho Desain Isi: Safitriyani Cetakan Pertama, April 2020 Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912 email: Anggota IKAPI ISBN : 978-602-356-319-7 Hak cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit. Percetakan Amara Books Isi diluar tanggung jawab percetakan
Mayjen TNI (Purn) DR. Syamsu Djalal, SH.,MH., Mantan Danpuspom TNI, dan Pengamat Hukum. Membaca buku ini dengan Judul "Hukum Dalam Perspektif Sosiologi dan Politik Di Indonesia" sangat bagus, mudah dicerna dan dipahami sebagai pengetahuan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan sebuah hukum sangat diperlukan untuk dapat menciptakan ketentaraman, ketertiban dan keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai hukum dalam kenyataanya saat ini masih jauh dari harapan, maka diperlukan kekritisan semua pihak dalam memperjuangkan pemenuhan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga tujuan hukum yang sesungguhnya dapat terpenuhi sesuai harapan. Untuk itu juga kita perlu melakukan pengembangan kearah yang lebih baik mengenai kajian sosiologi dan politik hukum agar tidak melenceng dari kaidah yang benar. Ucapan syukur alhamdulilah pada yang maha kuasa telah memberikan kemampuan kepada penulis atas pemikirannya dalam buku ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Prof. DR. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.,MH., Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Penulis yang telah berhasil menuangkan pemikirannya di bidang Ilmu Hukum. Buku ini sangat berguna sekali untuk lebih mempertajam pengetahuan hukum, dan dapat mengetahui perkembangan hukum yang saat ini harus diperjuangkan untuk mencapai Keadilan yang diharapkan masyarakat. DR. Tofik Yanuar Chandra, SH.,MH. Dosen, Universitas Jayabaya Jakarta, dan Praktisi Hukum. Selamat atas karyanya dalam buku ini. Membaca isinya sangat baik sebagai pendukung dalam pengajaran pada mahasiswa khususnya bidang Ilmu Hukum. Semoga dapat menjadikan pencerahan, manfaat yang lebih baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Abdul Kadir, SH.CLA. Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum "Buku sederhana ini sangat menginspirasi. Prinsip-prinsip dasar yang disampaikan begitu mudah dipahami. Saya merasa dapat pencerahan ilmu hukum dalam memahami Sosiologi dan politik. iii
KATA PENGANTAR PENULIS Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala- gejala sosial kemasyarakatan secara empiris analitis, pelajaran utama dalam ilmu sosiologi hukum adalah bagaimana jalannya hukum dalam suatu masyarakat. Sedangkan politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, bersumber dari nilai-nilai di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Mengapa buku ini diberi judul "Hukum Dalam Perspektif Sosiologi dan Politik"? Sedangkan kedua bidang ilmu ini berbeda secara materi normatif. Penulis melihat bahwa kedua disiplin ilmu pengetahuan hukum ini, meski secara materi normatifnya berbeda, namun dalam kondisi pelaksanaan empirisnya sama dalam rumpun ilmu sosial dan politik. Buku ini disusun dalam tiga bagian berkaitan dengan kedua disiplin ilmu tersebut, ketiga bagian itu adalah: bagian pertama yang terdiri dari 5 Bab, mengupas tentang sosiologi hukum. Dalam bagian ini dibahas mengenai dasar dalam ilmu sosiologi hukum hingga mencakup tentang sosiologi hukum Islam. Selanjutnya pada bagian kedua yang terdiri dari 3 Bab, mengupas tentang keilmuan politik hukum. Pada bagian kedua ini dibahas mengenai dasar-dasar politik hukum, paradigma hukum hingga politik hukum Islam. Dan pada bagian terakhir yang terdiri dari 3 Bab, mengupas tentang hubungan sosiologi hukum dengan politik hukum, didalamnya dibahas mengenai bidang-bidang hukum apa saja yang berkaitan dengan sosiologi dan politik hukum, perkembangan hukum nasional Indonesia hingga hubungan antara hukum dengan sosiologi dan politik. Penulisan ini, tidak terlepas dari bantuan pihak lain, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada iv
Kata Pengantar Penulis | v semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan sayang kepada istri dan anak saya yang dengan penuh kasih dan sayang menemani dalam penyusunan buku ini membantu dalam segala hal terwujudnya idealisme mengupas pembahasan ilmu sosiologi dan politik walaupun masih dirasa jauh dari kesempurnaan. Akhirnya kepada penerbit, saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan menerbitkan naskah ini dengan segala kekurangannya, maka dengan segala hormat kritik dan saran semuanya sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil, alamin. Bekasi, April 2020 Dr.Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PENULIS ... DAFTAR ISI ... vii BAGIAN PERTAMA SOSIOLOGI HUKUM BAB 1 PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM ... A. Pemahaman dasar Mengenai Sosiologi Hukum ... B. Sejarah dan Perkembangan Sosiologi Hukum ... C. Kedudukan dan Letak Sosiologi Hukum 19 dalam Ilmu Pengetahuan ... D. Ruang Lingkup dan Objek Sosiologi Hukum ... 20 30 E. Pembidangan dalam Sosiologi Hukum ... F. Ciri, Fungsi, dan Manfaat Sosiologi Hukum ... 31 G. Kegunaan, Tujuan, dan Karakteristik Sosiologi Hukum ... H. Kondisi Empiris Sosiologi Hukum di Indonesia .. BAB 2 PENDEKATAN DAN ALIRAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM ... 37 A. Pendekatan dalam Sosiologi Hukum ... 37 1. Pendekatan Teoritis ... 2. Pendekatan Normatif ... 38 3. Pendekatan Ajaran Dogmatika Hukum ... 45 49 4. Pendekatan Sosiologis ... 5. Pendekatan Melalui Kajian Empiris ... 55 6. Pendekatan Melalui Kajian Filosofis 56 B. Karakteristik Pendekatan dalam Sosiologi Hukum 62 (Metode Transendental) ... vi iv 1 1 7 33 35 37
Daftar Isi C. Aliran-Aliran dalam Sosiologi Hukum ... 1. Mazhab Formalistis ... 2. Mahzab Sejarah dan Kebudayaan ... 3. Aliran Utilitarianism ... 4. Aliran Sociological Jurisprudence ... 5. Aliran Realisme Hukum ... BAB 3 PARADIGMA DAN TEORI-TEORI DALAM SOSIOLOGI HUKUM ... A. Paradigma dalam Sosiologi Hukum ... B. Teori dalam Sosiologi Hukum ... BAB 4 KESADARAN HUKUM DALAM MASYARAKAT DI INDONESIA ... A. Pengertian Kesadaran Hukum ... B. Hakekat Kesadaran Hukum ... C. Kondisi Kesadaran Hukum di Indonesia ... D. Cara-Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat ... BAB 5 SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ... 101 A. Pengertian Sosiologi Hukum Islam ... 101 B. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam... 102 C. Tujuan Sosiologi Hukum Islam... 105 BAGIAN KEDUA POLITIK HUKUM BAB 6 PENGANTAR POLITIK HUKUM ... 110 A. Pemahaman Dasar Mengenai Politik Hukum ... 110 B. Sejarah dan Perkembangan Politik Hukum ... 119 C. Objek Politik Hukum ... 133 D. Ruang Lingkup Politik Hukum ... 135 E. Sifat dan Kerangka Landasan Politik Hukum ... 136 F. Tujuan dan Manfaat Politik Hukum ... 138 | vii 67 68 73 76 77 79 81 81 81 84 84 92 94 95
viii | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia G. Politik Hukum Sebagai Tata Tertib Dunia ... 141 H. Politik Hukum Baru di Indonesia ... 142 BAB 7 PARADIGMA DALAM POLITIK HUKUM ... 144 BAB 8 POLITIK HUKUM ISLAM ... 151 A. Pengertian Politik Hukum Islam ... 151 B. Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia ... 156 C. Gagasan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia ... 162 D. Produk Hukum Islam di Indonesia ... 165 BAGIAN KETIGA PERKEMBANGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN POLITIK DI INDONESIA BAB 9 BIDANG-BIDANG HUKUM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ... 170 A. Bidang Antropologi Hukum ... 170 B. Bidang Psikologi Hukum ... 175 C. Bidang Sejarah Hukum ... 176 D. Bidang Filsafat Hukum ... 179 E. Bidang Perbandingan Hukum ... 181 BAB 10 PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL ... 185 A. Perkembangan Sistem Hukum Nasional ... 185 B. Politik Hukum Nasional ... 192 C. Bidang-Bidang Hukum ... 193 1. Rancangan ... 193 2. Legislasi ... 195 3. Pelaksanaan ... 204 4. Judicial Review ... 206 D. Hukum Sebagai Produk Politik ... 228
Daftar Isi BAB 11 HUBUNGAN HUKUM DENGAN SOSIOLOGI DAN POLITIK HUKUM ... 239 A. Hukum dan Manusia ... 239 B. Hukum dan Masyarakat ... 240 C. Hukum dan Kaidah Sosial ... 255 D. Hukum dan Lembaga Sosial ... 255 E. Hukum dan Stratifikasi Sosial ... 258 F. Hukum dan Dinamika Sosial ... 263 G. Hukum dan Perubahan Sosial ... 267 H. Politik dan Pembentukan Hukum ... 290 I. Hukum dan Pembangunan ... 293 J. Politik dan Penegakan Hukum ... 299 K. Hubungan Politik dan Hukum di Indonesia ... 305 DAFTAR PUSTAKA... 308 | ix
BAGIAN PERTAMA SOSIOLOGI HUKUM
BAB 1 PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM A. PEMAHAMAN DASAR MENGENAI SOSIOLOGI HUKUM Secara etimologis, sosiologi sendiri berasal dari kata latin socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum, yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan sebelumnya. Selain itu Comte mengatakan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat. Hasil-hasil observasi tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Dalam hal ini Comte tidak menjelaskan bagaimana cara menilai hasil pengamatan kemasyarakatan tersebut. Lahirnya sosiologi ke dalam ilmu pengetahuan tercatat pada saat Comte menerbitkan bukunya yang berjudul Positive-Philosophy1 pada tahun 1842.2 Sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Dalam hal itu, Mayor Polak mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formil maupun materiil, baik statis maupun dinamis.3 Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang empiris analitis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik dilihat 1 2 3 Buku karya Auguste Comte ini terdiri dari enam jilid. Adang dan Yesmil Anwar. Pengantar Sosiologi Hukum. Bandung : Grasindo. 2008. Adang dan Yesmil Anwar, Pengantar Sosiologi Hukum.....Ibid. 1
2 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia dari lembaga hukum, pranata sosial, dan perubahan sosial. Sosiologi hukum adalah dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata "Sosiologi" yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan "Hukum" yang bermakna aturan yang terjadi karenanya penyesuaian terhadap gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pengertian Sosiologi Hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat, hal inilah yang membuat betapa harus kita belajar mengenai Sosiologi Hukum. Adapula ciri dari sosiologi Hukum yang Berupa empiris atau berupa gejala masyarakat yang bersifat kenyataan dan tidak bersifat spekulatif. Analisa dari Sosiologi Hukum ini, diresap secara tidak sadar oleh masyarakat, baik secara internal maupun eksternal dalam melakukan suatu interaksi. Kita dapat menarik contoh bagaimana masyarakat meresap analisa sosiologi hukum secara tidak sadar dalam hal kesadaran akan undang-undang. Menurut Brade Meyer:4 Sociology of the law - Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa juga untuk penting arti hukum bagi masyarakat luas menggambarkan proses internalnya hukum. Sociology in the law - Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya. Gejala sosial lainnya - Sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif (das sollen) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif didalam rangka efektifitas hukum agar tujan kepastian hukum dapat tercapai. 4
Pengantar Sosiologi Hukum Beberapa definisi sosiologi hukum, perlu kita perhatikan apa yang di tulis oleh P.J Bouman yang menyatakan: Sosiologi hukum mempelajari arti sosial dan hukum. Dia uraikan dan dia jelaskan fungsi-fungsi hukum dalam struktur sosial, seperti juga pengaruh struktur-struktur sosial dalam perubahan yang terus menerus, yang dilaksanakan atas hukum. Sifat normatif dari hukum bagi yuris mempunyai isi lain dari pada bagi seorang sosiolog, yang mengedepankan penginterpretasian normativitas sebagai kekuasaan sosial.5 Pendapat tersebut disamping mencoba menggambarkan secara singkat pengertian dan ruang lingkup dari pada sosiologi hukum, juga menggambarkan kepada kita bahwa ada perbedaan yang cukup prinsipil antara seorang ahli hukum. Secara implisit telah tergambar bahwa dalam kajian sosiologi hukum itu pokok fikirannya bukan dari kaca mata seorang ahli hukum tetapi dari seorang sosiologi. Selanjutnya Soerjono Soekanto secara singkat mengatakan bahwa sosiologi hukum itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hukum timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.6 lain, Friedman (1953) menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah sebuah kajian tentang hubungan hukum terapan dan idealisme.7 Sedang Paton (1931) menyatakan bahwa bahwa sosiologi hukum diartikan sebagi upaya menciptakan sebuah ilmu tentang kehidupan sosial secara keseluruhan untuk menggabungkan sosiologi secara umum dengan ilmu politik.8 Penerapan kajian ilmu sosiologi hukum ini adalah masyarakat dan hukum dalam tataran aflikasi atau manifestasi. Pakar Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang sosiologi hukum ini dapat dikutip beberapa keterangan dari Satjipto Raharjo yang menyatakan antara lain bahwa: sosiologi hukum tidak melihat hukum itu sebagai peraturan-peraturan, sebagai prosedur, 5 6 7 8 P.J. Bouman, Sosiologi Fundamental, Jakarta, Djambatan, 1982. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1979. Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, diterjemahkan dari The Legal System A Social Science Perpsektive, Bandung, Nusa Media dan Nuansa, 2009. G.W. Paton, A Textbook of Jurisprudence, London, Oxford University Press, 1972. | 3
4 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia sebagi lembaga-lembaga hukum, melainkan sebagi pola hubungan antar manusia didalam masyarakat, atau kalau itu lembaga hukum, sebagai lembaga sosial biasa.9 sebagai perbandingan dapat dikemukakan pandangan dari Adam Podgorecki tentang sosiologi hukum di mana ia menyatakan bahwa sosiologi hukum tidak hanya bertugas mencatat, memformulasikan, dan menjelasakan hubungan-hubungan umum yang ada diantara hukum dan faktor-faktor sosial lainnya (dalam hal ini, hukum bisa ditentang sebagi variable yang terikat dan bebas), tetapi juga mencoba untuk membangun sebuah teori umum untuk menjelaskan proses-proses sosial, di mana hukum dibangun dan ditekankan, dan dalam hal ini, sosiologi menghubungkan disiplin keilmuan ini ke dalam rumpun pengetahuan sosiologis. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sosiologi hukum akan membatasi sistem-sistem nilai, proses-proses sosiolasi hukum akan membatasi dalam hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial dari hukum, peralihan-peralihan atau modifikasi sosial dari hukum, dan dinamika institusi-institusi hukum.10 Selanjutnya Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum sebenarnya merupakan ilmu tentang kenyataan hukum, yang ruang lingkupnya adalah:11 Dasar sosial dari hukum, atas dasar anggaran bahwa hukum timbul serta tumbuh dari proses sosial lainnya (the genetic sociology of law). Efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat (the operational sociology of law) Apabila yang dipersoalkan adalah perspektif penelitiannya, maka dibedakan antara:12 Sosiologi hukum teoritis yang bertujuan untuk menghasilkan generalisasi abstraksi setelah pengumpulan data, pemeriksaan 9 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1977. 10 Adam Podgorecki, Law and Society, London, Routledge, 1974. 11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian ....Op cit. 12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian ....Ibid.
Pengantar Sosiologi Hukum terhadap keteraturan sosial dan pengembangan hipotesa- hipotesa. Sosiologi hukum empiris yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa dengan cara mempergunakan atau mengolah data yang dihimpun kedalam keadaan yang di kendalikan secara sistematis dan metodologis. ilmu dalam ilmu hukum yang baru mulai dikenal pada tahun 60-an. Kehadiran disiplin ilmu sosiologi hukum di Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hukum selama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundang-undangan atau yang biasanya disebut sebagai pemahaman hukum secara normatif. Sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan menjadikan Sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum. Sosiologi hukum adalah merupakan suatu disiplin Beberapa pakar mengemukakan definisi sosiologi hukum, antara lain13: 1. Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosialnya.14 2. Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa Sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.15 3. Otje Salman, Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejal-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.16 13 14 15 16 Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. 2005. Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2012. Otje Salman, Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar, Penerbit Armico, Bandung, 1992. | 5
6 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia 4. L.A Hart, mengemukakan bahwa Suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat.17 kekuasaan 5. Zainuddin Ali, mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah Segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya.18 6. Sudjono Dirdjosisworo, mengemukakan bahwa Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang melakukan studi studi dan analisi empiris tentang hubungan timbale balik antara hokum dan gejala-gejala sosial lain.19 7. Brade Meyer, Definisi tentang sosiologi hukum dalam pandangannya adalah ilmu pengetahuan yang memusatkan hukum sebagai penelitian sosial, sehingga dalam upaya tersebut akan melihat pandangan masyarakat terhadap peraturan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Ia menambahkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus dalam gejala sosial sebagai tindakan melihat kepastian hukum.20 8. Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada kaidah dan asas di dalam kehidupan manusia. Hingga akhirnya disiplin ilmu ini akan membawa ketentraman dan keteraturan bersama antar masyarakat.21 9. Soetandyo Wignjosoebroto, mengemukakan bahwa Sosiologi hukum adalah dalam pandangannya adalah cabang kajian sosiologi yang menitikbertakan pada peroslan hukum sebagaiman sebagai upaya menciptakan keteraman dan kebersahaan dalam bermasyarakat.22 17 Hart L.A, The Conseptof Law, London, Oxford University Pres, 1961 18 Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum.......Op cit. 19 Titik Triwulan Tutik. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Prestasi Pustaka. 2006. 20 Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum.......Op cit. 21 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Bandung, Alumni, 2000. 22 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
Pengantar Sosiologi Hukum 10. David N. Schiff, mengemukakan bahwa Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu sosiologi yang mengkaji tentang berbagai bentuk fenomena hukum baik secara tindakan, pola prilaku, dan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat.23 B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM Orang yang pertama menggunakan istilah sosiologi hukum adalah anzilotti pada tahu 1882,oleh karena itu dapat di katakan bahwa sejak itu mulai di perkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosilogihukum,namun demikian sosiologi hukum di pengaruhi oleh disiplin ilmu24. Disiplin ilmu tersebut adalah filsafat ilmu dan ilmu hukum, dan sosiologi Berikut25. 1. Sejarah lahirnya sosiologi hukum di eropa. ini, banyak mendapatkan pengaruh dari aliran-aliran dari filsafat dan teori hukum. Tempat-tempat pertama patut diberikan kepada dua aliran yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran ini, masing-masing berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Di Eropa, Eugen Ehrlich telah menempatkan dirinya sebagai orang pertama yang menuliskan kitab dengan nama sosiologi hukum. Bersama-sama dengan Kantorowicz, Ehrlich merintis perjuangan untuk merintis pendekatan sosiologi terhadap hukum di Jerman. Perjuangan ini dialamatkan sebagai suatu serangan yang hebat kepada praktik hukum secara analitis, yang pada masa itu mengusai dunia pemikiran hukum. Ehrlich kemudian menjadi sangat terkenal dengan konsep yang mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living Law), sebagai lawan dari hukum perundang-undangan. Dengan konsepnya itu, pada dasarnya hendak dikatakan bahwa hukum itu tidak kita jumpai di dalam perundang-undangan, di dalam keputusan hukum, atau ilmu hukum tetapi hukum itu Pemikiran hukum dan pendekatan sosiologi 23 David N. Schiff, Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial, dalam Adam Podgorecki & Chriostopher J. Whelan, Sosiological Approaches, (terjemahan), Jakarta, Bina Aksara, 1987. 24 Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum.......Op cit. hal.2 25 | 7
8 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ehrlich berpendapat bahwa hukum itu merupakan variabel tak mandiri. Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, hukum tidak akan melaksanakan tugasnya apabila landasan tertib sosial yang lebih luas tidak mendukungnya. Berakarnya tertib dalam masyarakat ini berakar pada penerimaan sosial dan bukannya paksaan dari negara.26 Di Amerika Serikat, hal tersebut dipelopori oleh Roscoe Pound27, Oliver Ondel Holmes, dan Cardozo. Kelahiran sosiologi hukum di Eropa diawali dengan peperangan yang melanda benua Eropa pada abad ke-19. Pada saat itu dibelahan dunia Eropa telah tumbuh suatu cabang sosiologi yang disebut dengan sosiologi hukum. Di Amerika Serikat penelitian-penelitian pada masalah praktis dari tata tertib hukum, telah menumbuhkan ilmu hukum sosiologis. Ilmu ini merupakan suatu cabang dari ilmu hukum. Sosiologi hukum di Eropa lebih memusatkan penyelidikan di lapangan sosiologi hukum, dengan membahas hubungan antara gejala kehidupan kelompok dengan hukum. Di Amerika, sosiologi hukum lebih dirahkan kepada penyelidikan ilmu hukum serta hubungannya dengan cara- cara menyesuaikan hubungan terib tingkah laku dalam kehidupan kelompok. Dengan kata lain, di Eropa sosiologi hukum lebih diarhakan kepada ilmu tentang kelompok, sedangkan di Amerika lebih diarahkan kepada ilmu hukum. Roscoe Pound membentuk aliran hukum sosiologis dari Amerika Serikat, yang disebut the sociological jurisprudence.28 Ini adalah suatu aliran pemikiran dalam jurisprudence yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran disebut sebagai sociological karena dikembangkan dari pemikiran dasar sesorang hakim bernama Oliver W Holmes, seseorang perintis pemikiran dalam hukum, yang mengatakan bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan suatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan imperatif-imperatif logika, nau the life of law has not been logic, its experience. Soetandyo, menandaskan bahwa 26 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, London and New York, Routledge, 2017. 27 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press 1959. 28 Roscoe Pound, Interpretation Of Legal History. USA : Hlmes Heaxh, Florida, 1986.
Pengantar Sosiologi Hukum sociological jurisprudence bukanlah sociology of law.29 Alasannya adalah ilmu hukum pada awal mulanya adalah bagian dari ajaran filsafat moral, yang pada dasrnya hendak mengkaji soal nilai kebaikan dan keadilan tak salah bila dikatakan bahwa ilmu hukum pada awalnya adalah ilmu tentang etika terapan. Akan tetapi, menurut aliran positivisme, ilmu hukum ini menolak perbincangan soal keadilan dan etika dalam pengambilan keputusan. Bagi aliran Sociological jurisprudence, hukum merupakan suatu yang berproses secara dan cultural dan karenanya steril. Ajaran sosiologi ini kemudian muncul untuk mengkritik dan mengkoreksi aliran Sociological jurisprudence dan sekaligus mendorng kepada kajian hukum untuk lebih mengkaji variable-variabel sosio-kultural. Berbeda dengan Sociological jurisprudence, sosiologi hukum, yang terbilang sebagai salah satu cabang khusus sosiologi, sejak awal mula telah memfokuskan perhatiannya secara khusus kepada ikhwal ketertiban social. kajian-kajian sosiologi hukum dalam hal ini mampu untuk memberkankonstribusi yang cukup bagi perkembangan ilmu hukum khususnya advokasi. Pembentukan sosiologi hukum sangat dipengaruhi oleh filsafat hukum, demikian menurut Satjipto Raharjo.30 Filsafat hukum adalah cabang filasat yang membicarakan apa hakekat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. Filsafat adalah merupakan suatu renungan yang mendalam terhadap suatu objek untuk menemukan hakeket yang sebenarnya, bukan untuk mencari perpecahan dari suatu cabang ilmu, sehingga muncul cabang ilmu baru yang mempersulit kita dalam mencari suatu kebanaran dikarenakan suatu pertentangan sudut pandang. 29 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Surabaya, FISIP-Unair, 2007. 30 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, 1983. | 9
10 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia 2. Sosiologi Hukum di Indonesia Seperti halnya di Negara lain munculnya sosiologi hukum di Indonesia masih tergolong cukup baru, ilmu hukum di Indonesia datang dan diusahakan melalui kolonialisasi belanda atas negeri ini,pendidikan tinggi hukum yang boleh di pakai sebagai lambang dari kegiatan kajian hukum baru di mulai pada tahun 1942, yaitu dengan di bukanya recht choge school di Jakarta yang didirikan pada tahu 1909, dengan masa belajar dengan enam tahun, lembaga ini belum dapat di maksudkan ke dalam kategori lembaga keilmuan, karena separuh dari masa itu masih juga di pakai untuk melakukan pendidikan menengah atau SLTP atas untuk di ketahui pendidkan menengah atas baru ada di Indonesia pada tahun 1919.31 Kendati perubahan sudah mulai terjadi sejak kolonialisasi oleh Belanda atas Indonesia, namun karena sempat ''mengendap'' selama ratusan tahun, maka hilanglah kualitas perubahan tersebut bahkan masa di bawah penjajahan Belanda sudah di sebut sebagai "zaman norma" perubahan dan keguncangan sosial yang kemudian berlangsung secara akumulatif, benar-benar di mulai sejak kapitulasi Belanda di hadapan Jepang, itulah saatnya bangsa Indonesia benar- benar merasakan terjadinya suatu "perubahan guncangan dalam hidupnya" keadaan tak seperti biasa, zaman normal dan sudah lewat.32 Keadaan dan perubahan yang demikian itu pada gilirannya terhadap pemikiran mengenai hukum, menimbulkan dampak demikian juga perilaku hukum yang berubah sangat mempengaruhi praktik hukum di Indonesia, Apabila pada masa kolonial hukum relatif mampu menjadi sarana berlangsungnya proses-proses dalam masyarakat secara teratur, namun tidak demikian keadaanya sesudah terjadi gelombang perubahan tersebut di atas, dapat dikatakan, hukum telah kehilangan cengkramannya terhadap masyarakat. Dalam suasana demikian itu adalah sangat logis apabila pemikiran dan studi hukum positivistis, yaitu yang mendasar pada telaah perundang- undangan mengalami gugatan. Pada waktu orang berpaling ke 31 32 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal.32. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum......Ibidi. hal. 34
Pengantar Sosiologi Hukum ilmu hukum dan mencari tahu bagaimana dapat terjadi perubahan seperti itu, teori-teori hukum yang positivistis tidak mampu memberi jawaban atau penjelasan. Sebuah artikel sederhana pada tahun 1971 telah mengemukakan kekurangan tersebut, yaitu tentang keterbatasan dari studi hukum normative dan diperlakukanya suatu pendekatan lain pada Dekade 70-an dapat di sebut sebagai momentum mulai berkembangnya sosiologi hukum di Indonesia, ditandai dengan munculnya tulisan-tulisan yang tergolong ke dalam studi sosial mengenai hukum dalam konteks sosial yang lebih besar.33 3. Lahirnya Sosiologi Hukum Sebagai Mata Kuliah Sebelum tahun 1976 di Unpad lahir suatu mahzab yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja yang waktu itu sebagai Menteri Kehakiman dan Guru Besar Unpad diminta menyusun konsep hukum yang mendukung pembangunan oleh Bapenas, maka dari itu kemudian lahirlah konsep pembinaan hukum. Konsep pembinaan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja diantaranya yaitu : 1. Hukum tidak meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan kaedah itu dalam kenyataan. 2. Hukum adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya hukum.34 Berikut tokoh-tokoh yang banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosiologi hukum. a. Karl Marx Lahir pada 5 Mei 1818 dan meninggal pada tahun 1883, terkenal dengan teori kelas, kelas adalah motor dari segala perubahan dan kemajuan. Teori Marx banyak di bidang ekonomi.35 Menurut Karl Marx: 1) Hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis pada masyarakat suatu tahap perkembangan tertentu. 2) Hukum bagian dari struktur, dengan demikian hukum memainkan 33 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum......Ibidi. hal. 36 34 Dikutip dalam Lihat juga dalam diakses tanggal 9 Februari 2020 35 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal. 42 | 11
12 36 37 38 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia salah satu fungsi ekonomi, sehingga tidak mungkin berdiri sendiri. 3) Hukum merupakan hasil perkembangan ekonomi. 4) Hukum merupakan sarana yang yang di pergunakan oleh pihak yang memegang kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaanya. 5) Hukum sebagai sarana pengendalian sosial lama kelamaan akan pudar.36 b. Menurut Marx hukum akan dipengaruhi oleh ekonomi. Misalnya dimasyarakat industri terjadi benturan stratifikasi sosial antara kelas borjuis (kaum yang mempunyai modal) dengan kaum proletar (kaum yang tidak mempunyai modal), maka kaum borjuislah yang akan selalu menang sedangkan kaum priorentar akan selalu mengalami kekalahan. Pengusaha akan mempertahankan asset kemudian mereka masuk ke wilayah legislator dan terbentuklah Undang-Undang yang tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, bahkan cenderung merugikan masyarakat kecil.37 c. Henry S. Maine, Menurutnya penghargaan individu bersifat warisan/turun menurun, dan status sangat berpengaruh tapi dilihat kenyataan sekarang tidak berlaku karena sekarang menggunakan penilaian dari kualitas individu jadi terjadilah pergeseran masyarakat dalam hukum. d. Max Weber, Ajaran Max Weber (seorang Jerman yang mempunyai latar belakang di bidang hukum) yang beri saham paling banyak dalam perkembangan ilmu sosiologi sangat banyak dan bersifat klasik, khususnya tentang sosiologi hukum, Ajaran Max Weber tentang sosiologi hukum sangat luas secara menyeluruh di telaahnya hukum-hukum Romawi, Jerman, Prancis, Anglo Saxon, Yahudi, Islam, Hindu bahkan hukum adat polinesia,38 Selanjutnya di dalam teori Max Weber tentang hukum dikemukakan empat tipe ideal dari hukum yaitu, masing- masing sebagai berikut. a) Hukum irasional dan material Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum......Ibid. hal. 43 Dikutip dalam Lihat juga dalam diakses tanggal 9 Februari 2020 Soerjono Soekanto, Sosiologi; Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hal. 51-52
Pengantar Sosiologi Hukum yaitu dimana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusanya semata mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah. Hukum irasional dan formal yaitu di mana pembentuk undang- undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu dan ramalan, b) Hukum rasional dan material, dimana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi. c) Hukum irasional dan formal, yaitu di mana hukum di bentuk semata mata atas dasar konsep konsep abstrak dari ilmu hukum.39 Menurut Max Weber melihat perkembangan hukum dari masyarakat klasik sampai masyarakat modern sekarang ini atau bisa dikatakan Hukum berdasarkan fatwa sampai hukum berdasarkan musywarah seperti sekarang. Max Weber membuat tiga sistem peradilan, yaitu: 1. Peradilan Kudi yaitu menyelesaikan setiap perkara atau masalah dengan cara kekeluargaan atau perdamaian. 2. Peradilan Empiris yaitu hakim memutuskan perkara dengan putusan- putusan terdahulu (yurisprudensi). 3. Peradilan Rasional yaitu peradilan yang bekerja atas asas-asas organisasi yang sesuai dengan peradilan sekarang.40 e. Emiel Durkheim, konstribusi Emile Durkheim sendiri yakni melalui karyanya yang paling influensial dalam dunia sosiologi hukum ialah The Division of Labor in Society (Pembagian Kerja Dalam Masyarakat -terj). Ketika mencari perkembangan institusi- keteraturan sosial dalam masyakarat melalui institusi sosial dan ekonomi, Durkheim juga meletakkan teori dari perkembangan hukum dengan ide bahwa hukum dinilai dari tipe solidaritas yang ada di dalam masyarakat Menurut Durkheim ada dua tipe solidaritas masyarakat: 39 Soerjono Soekanto, Sosiologi; Suatu Pengantar.....Ibid. hal. 56-57 40 Dikutip dalam Lihat juga dalam diakses tanggal 9 Februari 2020 | 13
14 41 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia tipe mekanikal dan tipe organik. Solidaritas mekanikal relatif hubungannya lebih sederhana dan masyarakat yang homogen dimana persatuan ditunjukkan dengan kedekatan ikatan interpersonal, kebiasaan, ide, dan sifat yang sama. Tipe organik ditandai dengan kelompok masyakarat modern yang heterogen dan terbagi-bagi ke dalam pembagian kerja yang kompleks. Dasar hubungan solidaritas saling ketergantungan dari orang-orang dan grup yang luas dengan fungsi yang beraneka ragam. Sebagai korespondensi atas kedua tipe solidaritas ada dua tipe hukum yakni hukum represif dan hukum restitutif.41 Solidaritas mekanik diasosiasikan oleh Durkheim dengan hukum yang represif dan sanksi pidana. Dalam masyarakat homogen, masyarakat terdiferensiasi atau tidak terbagi-bagi, sebuah tindakan kriminal dianggap menyerang kesadaran masyarakat secara kolektif, dan hukuman digunakan sebagai upaya auntuk melindungi dan mengutamakan solidaritas sosial. Hukuman adalah reaksi mekanikal. Pelaku tindak pidana dihukum sebagai contoh kepada komunitas masyarakat bahwa penyimpangan tidak mendapat toleransi. Tidak ada sama sekali kepedulian terhadap upaya rehabilitasi untuk pihak pelaku kesalahan. Di dalam masyarakat modern yang heterogen, hukuman yang bersifat represif malah memberikan upaya untuk hukum yang restitutif dengan penekanan kepada kompensasi. Hukuman berkaitan dengan upaya restitusi dan pemberian kesembuhan atas tindakan penyimpangan yang diderita oleh korban. Tindak kejahatan dianggap sebagai tindakan yang menyerang orang lain dan bukan merupakan pelanggaran terhadap kesadaran kolektif dalam masyarakat. Hukuman dievaluasi sebagai pola untuk menentukan hukuman apa yang paling baik dijatuhkan kepada pelanggar dan dapat digunakan sebagai upaya rehabilitasi pelanggar. tidak Emil Durkheim, The Division of Labor in Society, New York, Free Press, 1997.
Pengantar Sosiologi Hukum Secara singkat dapat dikatakan, posisi Durkheim ialah sanksi hukum merefleksikan solidaritas mekanik. Masyarakat modern terikat secara bersama kepada masyarakat organik, kesaling ketergantungan dan pembagian kerja muncul dari kesepakatan bersama. Melalui kontrak, yang merupakan hal terpenting dalam hukum modern, manusia membagi mereka ke dalam hubungan tak terhitung banyaknya dan kompleksitas hubungan. Kontrak dan hukum kontrak adalah titik pusat dari masyarakat modern dan pengaruh dari perkembangan masyarakat melalui hubungan-hubungan dari regulasi yang dibuat. Meskipun kepedulian Durkheim tidak kepada elaborasi secara kerangka kerja general atau metodologi dari sosiologi analisa dari hukum, ketertarikannya akepada hukum, menurut Hunt, "di dalam lingkungan sekolah Durkheim mengajar menghasilkan keterkaitan perkembangan kesadaran dari studi hukum sebagai proses sosial" Ide- ide Durkheim tentang hukum juga menyediakan sebuah latar belakang yang penting terhadap diskusi selanjutnya berkaitan dengan sifat alamiah dari hukum primitif dan asal dari tindak kejahatan. Sekalipun tanggapan Gurvitch ini dapat dipertanyakan kalau menurutnya "Durkheim membuat kontribusi yang serius terhadap perkembangan dari sosiologi sistematika hukum", Durkheim memang membuat kontribusi yang penting terhadap pemahaman kita terhadap hubungan antara solidaritas sosial dengan hukum. f. Seorang pakar bernama (Anzilotti), pada tahun 1882 dari Itali yang permata kali memperkenalkan istilah Sosiologi hukum, yang lahir dari pemikiran di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi, sehingga sosiologi hukum merupakan refleksi inti dari pemikiran disiplin-disiplin tersebut. | 15
16 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Pengaruh filsafat hukum dan ilmu-ilmu hukum masih terasa hingga saat ini yang berupa masukan faktor-faktor dari berbagai aliran atau mahzab-mahzab yaitu Aliran/Mahzab Aliran hukum alam (Aristoteles, Aquinas, Grotnis), yang di bagi atas42 Hukum dan moral Kepastian hukum dan keadilan yang dianggap sebagai tujuan dan syarat utama dari hukum Mahzab Formalisme Logika Hukum Fungsi keajegan dari hukum Peranan formil dari penegak/petugas/pejabat hukum Mahzab kebudayaan dan sejarah Kerangka kebudayaan dari hukum, hubungan antara hukum dengan sistem nilai-nilai. Hukum dan perubahan-perubahan sosial Aliran Utiliatarinism dan Sociological Jurisprudence (Bentham, Ihering, Ehrlich dan Pound) Konsekuensi sosial dari hukum. Klasifikasi tujuan dan kepentingan warga dan masyarakat serta tujuan sosial. Aliran Sociological Jurisprudence dan Legal Realism (Ehrlich, Pound, Holmes, Llewellyn, Frank) mengatakan sebagai berikut : Hukum sebagai mekanisme pengendalian social Faktor politik dan kepentingan dalam hukum Stratifikasi sosial dan hukum Hubungan antara hukum tertulis/resmi dengan kenyataan hukum / hukum yang hidup. Hukum dan kebijaksanaan umum Segi perikemanusiaan dari hukum 42 Dikutip dalam hukum/ diakses tanggal 9 Februari 2020
Pengantar Sosiologi Hukum Studi tentang keputusan pengadilan dan pola perikelakuan (hakim). Sosiologi hukum sebenarnya merupakan ilmu tentang kenyataan hukum yang ruang lingkupnya adalah Dasar Sosial dari hukum, atas dasar anggapan bahwa hukum timbul serta tumbuh dari proses sosial lainnya. Efek Hukum terhadap gejala sosial lainnya dalam masyarakat. Apabila yang dipersoalkan adalah perspektif penelitiannya, maka dapat dibedakan sebagai Sosiologi hukum teoritis, yang bertujuan untuk menghasilkan generalisasi/abstraksi setelah pengumpulan data, pemeriksaan terhadap keteraturan-keteraturan sosial dan pengembangan hipotesa-hipotesa. Dan Sosiologi hukum empiris, yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa dengan cara mempergunakan atau mengolah data yang dihimpun didalam keadaan yang dikendalikan secara sistematis dan metodologis. Dari uraian tersebut, kesimpulannya adalah bahwa dalam kerangka akademis maka penyajian sosiologi hukum dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk memungkinkan pembentukan teori hukum yang bersifat sosiologis. 4. Perkembangan Sosiologi Hukum Perkembangan sosiologi hukum antara lain di pengauruhi oleh a. Pengaruh Dari Filsafat Hukum Pengaruhnya yang khas adalah dari istilah 'Law In Action', yaitu beraksinya atau berprosesnya hukum. Menurut Pound, bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Dengan maksud yaitu kegiatan untuk menetralisasikan atau merelatifkan dogmatif hukum. Juga hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat.43 Ilmu Hukum (Hans Kelsen) Ajaran Kelsen "The Pure Theoryof Law" (Ajaran Murni Tentang Hukum), mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor 43 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press 1959. | 17
18 44 45 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia politisi sosiologis, filosofis dan seterusnya. Kelsen juga mengemukakan bahwa setiap data hukum merupakan (stufenbau), yang susunan daripada kaedah-kaedah berisikan hal-hal sebagai berikut44 : 1). Suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hierarkis. 2). Susunan kaedah-kaedah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah keatas, adalah : a) Kaedah-kaedah individuil dari badan-badan pelaksana hukum terutama pengadilan. b) Kaedah-kaedah umum didalam undang-undang atau hukum kebiasaan. c) Kaedah daripada konstitusi. 3). Sahnya kaedah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi. b. Sosiologi (Pengaruh ajaran-ajaran Durkheim dan Weber) Durkheim berpendapat bahwa hukum sebagai kaedah yang bersanksi, dimana berat ringan sanksi tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya perikelakuan tertentu, peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. Setiap kaedah hukum mempunyai tujuan berganda yaitu :45 1). Menetapkan dan merumuskan kewajiban-kewajiban. 2). menetapkan dan merumuskan sanksi-sanksi. Sedangkan ajaran-ajaran yang menarik dari Max Weber adalah tipe-tipe ideal dari hukum yang sekaligus : 1). hukum menunjukkan suatu perkembangan yaitu irrasionil dan materiel, dimana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata- mata pada nilai-nilai emosional tanpa mengacu pada suatu kaedah hukum. 2). Hukum irrasionil dan formil, dimana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaedah-kaedah yang didasarkan pada wahyu dan ramalan- ramalan. 3). Hukum irrasionil dan materiel dimana keputusan Hans Kelsen, The Pure Theory of Law. Its Methods and Fundamental Concepts. The Law Quaerterly Review, volume 50, 1934 Emile Durkheim, The Devision of Labor. Glencoe: The Free Press, 1964.
Pengantar Sosiologi Hukum para pembentuk undang-undang dan hakim didasarkan ada kitab suci, ideologi atau kebijaksanaan penguasa. 4). Hukum irrasionil dan formil, dimana hukum dibentuk atas dasar konsep-konsep dari ilmu hukum C. KEDUDUKAN DAN LETAK SOSIOLOGI HUKUM DALAM ILMU PENGETAHUAN Ilmu Sosiologi merupakan salah satu dari cabang ilmu hukum, untuk itu perlu kita ketahui kedudukan dan letak sosiologi hukum dibidang ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diatas, bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu hukum yaitu ilmu hukum tentang kenyataan. Pendapat ini dilandaskan pada pengertian tentang disiplin yaitu suatu ajaran tentang kenyataan yang meliputi :46 Disiplin analitis : psikologi, sosiologi • Disiplin hukum (perspektif): ilmu hukum normative dan kenyataan (ilmu hukum kenyataan, antropologi hukum, sosiologi hukum) Ilmu Sosiologi hukum adalah salah satu cabang dari ilmu Sosiologi. Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi yaitu sosiologi bidang hukum. Ilmu yang mempelajari fenomena hukum, dari pendapatnya tersebut dibawah ini dipaparkan beberapa karakteristik dari studi hukum secara sosiologis:47 Memberikan penjelasan mengenai praktek-praktek hukum baik oleh para penegak hukum begitu juga masyarakat. Jika praktek-praktek tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan per undang-undangan, penerapan dan pengadilan juga mempelajari, bagaimana berarti, sosiologi hukum 46 Soerjono Soekanto, Sosiologi; Suatu Pengantar.....Op cit. 47 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Jakarta, Muhammadiyah University Press, 2002. | 19
20 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia praktek pelaksanaan yang terjadi pada tiap-tiap kegiatan hukum tersebut. Senantiasa menguji kebenaran empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, apabila hal itu dirumuskan dalam suatu pertanyaan, pertanyaan itu adalah: bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?, apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan? Terdapat suatu perbedaan yang bvesar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis yaitu bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada aturan hukum, sedang yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris. ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mematuhi hukum dan yang menyimpang dari hukum sama sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak membedakan dalam menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya terutama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata Berbeda dengan D. RUANG LINGKUP DAN OBJEK SOSIOLOGI HUKUM Dasar sosial dari hukum dengan anggapan bahwa hukum timbul dan tumbuh dari proses sosial lainnya (the genetic sociology of law). Efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lain (the operational sociology of law) seperti munculnya:48 Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan modern sesuai dengan budaya masing-masing 48 Dikutip dalam diakses tanggal 9 Februari 2020
Pengantar Sosiologi Hukum Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan jiwa manusia dengan tujuan penyerasian terhadap hukum Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem hukum yang berlaku didalam satu atau beberapa mayarakat dengan tujuan melakukan pembinaan hukum Sejarah hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum masa lampau (masa penjajahan kolonial Belanda) sampai dengan sekarang dengan tujuan pembinan terhadap hukum Politik hukum adalah memilih nilai-nilai dan menerapkannya dalam kehidupan Nilai yaitu konsepsi abstrak dalam pikiran manusia tentang sesuatu hal yang baik atau buruk Disiplin yaitu suatu ajaran yang menentukan apakah yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan dalam menghadapi kenyataan. Dalam dunia hukum, terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum yaitu pola-pola kelakuan (hukum) warga-warga masyarakat. Ruang lingkup Sosiologi Hukum juga mencakup 2 (dua) hal, yaitu :49 a. Dasar-dasar sosial dari hukum, contoh: hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri- cirinya: gotong-royong, musyawarah-kekeluargaan. b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contoh : UU PMA terhadap gejala ekonomi, UU Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, UU Hak Cipta tahun 1982 terhadap gejala budaya, UU Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan. Adapun ruang lingkup sosiologi hukum secara umum, yaitu hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga 49 Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. 2005. | 21
22 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia membentuk kedalam suatu lembaga sosial (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup dimasyarakat dan atau dalam lingkup proses hukumnya (law in action) bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya (law in the books). Selain itu, sejak abad ke-19 telah diusahakan oleh para sarjana sosiologi dan hukum untuk memberikan ruang lingkup sosiologi hukum. Pembatasan tersebut didasari oleh ilmu yang erat hubungannya dengan ilmu-ilmu perilaku lainnya (behavioral sciences). Pembatasan dimaksud memunculkan berbagai pendapat, secara umum dapat dikelompokan pada empat pendekatan: pendekatan instrumental, pendekatan hukum alam, pendekatan positivistik dan pendekatan paradigmatik. Menurut Purbacaraka dalam bukunya Sosiologi Hukum Negara, bahwa ruang lingkup sosiologi hukum adalah "Hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (yang dilakukan secara analitis dan empiris)".50 Yang diartikan sebagai hukum dalam ruang lingkup tersebut adalah suatu kompkles daripada sikap tindak manusia yang mana bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup. Namun Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:51 Sampai sejauh manakah hukum yang terbentuk dari pola- pola perikelakuan atau apakah hokum yang terbentuk dari pola-pola perikelakuan tersebut. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Ada beberapa permasalahan atau objek kajian yang pada umumnya selalu mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum, yaitu : 50 51 Purnadi Purbacaraka, Menelusuri Sosiologi Hukum Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 1983. Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
Pengantar Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala sosial lain. Studi yang demikian memiliki beberapa karakteristik, yaitu :52 Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-prektek hukum. Apabila praktek itu dibedakan kedalam pembuatan undang undang, penerapanya, dan pengadilanya, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi dari kegiatan hukum tersebut. Dengan demikian makin jelas sudah tugas dari sosiologi hukum yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang hukum. Menurut Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi, yaitu "luar" dan "dalam". Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga meperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini di sebut tingkah laku hukum maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai denagn hukum atau yang menyimpang dari kaidah hukum, keduanya merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini. Sosiologi hukum senantiasa menguji kekuatan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah "Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?", "Apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi peraturan tersebut?" Perbedaan yang besar antara Pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sementara yang kedua menguji dengan data (empiris). Sosiologi hukum tidak melakukan penilain terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum atau yang menyimpang dari 52 Dikutip dalam html?m=1 diakses tanggal 9 Februari 2020 | 23
24 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia hukum sama-sama menjadi obyek dari bahasan ilmu ini. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum. Pendekatan yang demikian itu kadang Kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktekpraktek yang melanggar hukum. Sekali lagi bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum sebagai obyektifitas semata dan bertujuan untuk menjelaskan terhadap fenomena hukum yang nyata. Semua perilaku hukum dikaji dalam nilai yang sama tanpa melihat apakah itu benar, karena sosiologi hukum sesungguhnya adalah sein wissen schaaft (ilmu tentang kenyataan). Jadi orang-orang sosiologi hukum tidak boleh apriori, contoh : pelaku pidana tidak bisa dimaknai orang yang selalu jahat. Sebagai cabang sosiologi yang terpenting, sosiologi hukum masih dicari perumusannya. Kendati selama puluhan terakhir semakin mendapat perhatian dan aktual, sosiologi hukum belum memiliki batas-batas tertentu yang jelas. Ahli-ahlinya belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya, atau masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya.53 Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan masalah quid juris, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan quid facti: mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan- hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian. Para ahli khawatir, kehadiran sosiologi hukum dapat menghidupkan kembali penilaian baik-buruk (value judgement) dalam penyelidikan fakta sosial. Terdapat perbedaan antara sosiologi hukum yang dikenal di Eropa dan ilmu hukum sosiologis yang dikenal di Amerika Serikat. Sosiologi hukum memusatkan penyelidikan di lapangan sosiologi dengan membahas hubungan antargejala kehidupan kelompok 53 Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
Pengantar Sosiologi Hukum dengan "hukum". Sementara itu, ilmu hukum sosiologis menyelidiki ilmu hukum serta hubungannya dengan cara menyesuaikan hubungan dan tertib tingkah-laku dalam kehidupan kelompok. Memang, sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto54, untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisis gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung: meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat (semisal tentang keadilan), efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu.55 Sosiologi hukum berkembang atas suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. O.W. Holmes, seorang hakim di Amerika Serikat, mengatakan bahwa kehidupan hukum tidak logika, melainkan pengalaman. Menurut Soerjono berdasarkan Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi (1) pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat, (2) hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, dan (3) hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.56 Sosiologi hukum memiliki kegunaan yang bermacam-macam. Pertama, sosiologi hukum mampu memberi penjelasan tentang satu dasar terbaik untuk lebih mengerti Undang-undang ahli hukum ketimbang hukum alam, yang kini tak lagi diberi tempat, tetapi tempat kosong yang ditinggalkannya perlu diisi kembali. Kedua, sosiologi hukum mampu menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang memengaruhinya. Ketiga, sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Keempat, sosiologi hukum 54 Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi, Academica, 1980. 55 Esmi Warassih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Suryandaru Utama, 2005. 56 Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum....Op cit. | 25
26 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan- keadaan sosial tertentu. Kelima, sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Bila para ahli hukum dalam melakukan analisanya berpegang pada indikator - indikator dalam aturan - aturan hukum seperti pengetahuan, keputusan resmi, pengadilan, maka lain halnya dengan ahli sosiologi dimana mereka dalam melakukan analisa tentang hukum meninjaunya dari segi - segi aturan sosial, peranan hukum, dan perubahan - perubahan sosial. Hukum adalah suatu seni atau juga dianggap sebagai suatu ketrampilan yang ditransmisikan dari seorang ahli kepada seseroang yang masih magang, walaupun dalam beberapa hal diduga bersifat destruktif sehingga diharapkan bahwa pendidikan hukum memiliki daya tahan yang terus menerus terhadap perubahan yang terjadi. Adanya suatu kesalahan konsepsi "tentang hukum yang kini tumbuh dikalangan masyarakat, yaitu suatu pandangan bahwa hukum itu adalah sesuatu yang bersifat normative, bahwa hukum adalah suatu keharusan atau perintah dan bahwa metodologi kebanyakan sosiologi tradisional dianggap tidak sesuai bagi suatu penelitian terhadap ilmu - ilmu yang bersifat normative dan terhadap ilmu - ilmu yang merupakan institusional. Karakter hukum yang membedakan dari aturan - aturan yang bersifat normative ialah adanya mekanisme control yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan - aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut - nakuti agar orang tetap patuh kepada aturan - aturan sosial yang sudah ditentukan. Konsep sosiologi yang berkaitan dengan masalah hukum tidak mungkin untuk bisa kita pahami secara matematis. Karena itu setiap orang yang mencoba menciptakan konsep sosiologi hukum berarti dia melibatkan diri dengan fenomena sosial, suatu fenomena yang sangat kompleks sehingga untuk memahaminya tidak bisa hanya
Pengantar Sosiologi Hukum dengan menggunakan jasa pikiran satu arah saja. Hukum secara sosiologis penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola- pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.57 lembaga kemasyarakatan hidup berdampingan dengan lembaga - lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga kemasyarakatan tadi. Jadi sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar, bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau system sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dimengerti dengna jalan memahami system sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum meruapakan suatu proses. Hukum sebagai suatu Perihal perspektif dari pada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama : a. Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global, artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan hukum sebagai sarana dari keadilan. Didalam fungsi tersebut maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum didalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi. b. Pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan, dimana sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana didalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat terutama yang menyangkut hukum fakultatif). 57 Hendrojono, Sosiologi Hukum: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Surabaya, Srikandi, 2005. | 27
28 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Dari batasan ruang lingkup maupun perfektif sosiologi hukum maka dapat dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum didalam kenyataannya adalah sebagai berikut : Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan- kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial. Penguasaan sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan- keadaan sosial tertentu. konsep-konsep Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum didalam masyarakat. Objek kajian dalam disiplin sosiologi hukum antara lain adalah sebagai berikut; a. Hukum dengan Kelompok Sosial Objek pertama dalam pandangan sosiologi hukum ialah melihat hukum sebagai upaya memahami kelompok sosial dalam masyarakat. Kelompok sosial ini memiliki pernanan penting dalam aspek hukum, hal ini lantaran melihat kelompok sosial sebagai kesauan yang memiliki praturan tersendiri. b. Hukum dengan Kebudayaan Objek sosiologi hukum selanjutnya ialah melihat hukum sebagai proses kebudayaan yang mengakar dalam kehidupan manusia. Hukum dan Sosiologi memang tidak bisa terpisahkan dari pandangan kebudayaan-kebudayaan yang tertulis ataupun tidak tertulis (teruangkap dengan lisan). c. Hukum dengan Interaksi Sosial Hukum memailiki kaitannya dengan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat
Pengantar Sosiologi Hukum dalam bentuk interaksi sosial haruslah memiliki keteraturan agar terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamanya. tidak d. Hukum dengan Stratifikasi Sosial Kaitannya sosiologi dengan hukum adalah mengenai stratifikasi sosial yang mana stratifikasi sosial ini dibentuk segaja ataupun tidak. Akan tetapi yang pasti dalam mengatur startifikasi sosial ada persoalan yang harus ditangi dalam hukum. Contoh realisasinya adalah dengan membentuk UU (Undang-Undang) berlaku bagi setiap rang tanpa terkecuali. e. Hukum dengan Kekuasaan dan Kewenangan Pandangan mengenai sosiologi hukum selanjutnya adalah tentang kekuasaan dan kewenangan yang di dalamnya ada dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan berkaitan dengan hukum sedangkan kewenangan berkaitan dengan sosiologi, kewenangan dalam artian bagiamana menciptakan kondisi yang mendukung dalam mengakomodir kekuasaan. f. Hukum dengan Perubahan Sosial Hukum sebagai proses perubahan sosial terjadi dalam masyarakat. Proses terjadinya teori perubahan sosial tidak akan terjadi keberhasilan bilaman tidak diatur dalam hukum, oleh karenannya ruang lingkup inilah menjadi aspek penting dalam sosiologi hukum. g. Hukum dengan Masalah Sosial Hukum kaiatannya dengan sosiologi dilihat sebagai upaya mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah sosial ini seperti tindakan kriminal, pemaiakaian narkoba, dan lain sebaginya, sehingga persoalan inilah harus ditangani dalam kajian hukum. Dari objek sosiologi hukum di atas, dapatlah dikatakan bahwa sosiologi dan hukum tidak dapat dispisahkan satu sama lainnya. Sehingga dalam pembentukan dan proses berjalannya harus berseiringan satu sama lainnya. | 29
30 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia E. PEMBIDANGAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM Pembidangan dalam Sosiologi hukum dapat dibedakan atas: 1. Sosiologi hukum teoritis, yang dalam kajiannya senantiasa berupaya untuk menghasilkan generalisasi atau kesimpulan setelah melalui pengumpulan data, pemeriksaan terhadap keteraturan sosial, dan pengembangan hipotesis. 2. Sosiologi hukum empirik, yang dalam kajiannya bertujuan untuk menguji hipotesis tersebut melalui pendekatan yang sistematis dan metodologis. Dengan menggunakan metode-metode kuantitatif, sosiologi hukum ini mencoba meregistrasi, menata materi untuk menarik kesimpulan- kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, maka akan membuahkan hasil penelitian yang lebih murni atau objektif, karena teori yang digunakan adalah dengan memakai teori korespodensi. Sebagai contoh; Ada seorang peneliti yang berpendapat bahwa berdasarkan hasil penelitiannya dalam upaya menurunkan jumlah korban pencemaran akibat limbah industri di suatu daerah yakni dengan mengubah ketetapan baku mutu lingkungan setempat dan dengan memperketat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)-nya. Penelitian itu menunjukkan bahwa pengusaha-pengusaha industri mematuhi ketentuan- ketentuan dari penetapan Baku Mutu Lingkungan (BML) dan AMDAL memang telah menunjukkan jumlah korban pencemaran yang berkurang. 3. Sosiologi hukum evaluatif, yang lebih memberikan penekanan pada perspektif internal, yakni perspektif partisipan yang berbicara. Para sosiolog evaluatif ini lebih jauh mempersoalkan kemurnian hasil-hasil penelitian empirik. Penelitian sosiologi hukum evaluatif ini menyapa apakah betul penelitian empirik itu tidak berpihak kepada siapa pun. Sosiologi hukum evaluatif ini merupakan corak penelitian hukum yang kualitatif. Sebagai contoh apakah betul
Pengantar Sosiologi Hukum | 31 penelitian hukum yang menyebutkan bahwa gejala hukum yang terkandung pada undang-undang ketenagakerjaan telah mencapai dampak yang diinginkan, apakah undang- undang itu lebih berpihak kepada golongan tertentu. F. CIRI, FUNGSI, DAN MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM 1. Ciri-Ciri Sosiologi Hukum Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi hukum memiliki beberapa ciri-ciri, terutama dalam masyarakat modern saat ini. Diantaranya ciri khas tersebut adalah sebagai berikut; Sosiologi hukum memiliki ciri khas yang universal dalam pelaksaan hukum yang ada di tenah kehidupan masyarakat. tegas, dalam upaya meminimalisir penyimpangan sosial yang ada di tengah- tengah kehidupan masyakat. Adanya bentuk peraturan yang Sosiologi hukum mengarah pada bentuk rasionalitas dalam berfikir manusia, hal ini dilakukan dengan banyaknya kajian sosial yang menghubungkan antara tindakan manusia dengan fikiran yang dimilnya. Dibentuk tindakan sesuai dengan pengalaman dan masyarakat melalui suatu penelitian sosial yang empiris dan analisis. 2. Fungsi Kajian Sosiologi Hukum Fungsi kajian dalam sosiologi hukum dilakukan sebagai pembentuk ketraturan sosial, selain itupuladicandangkan dalam upaya meminimalisir konflik sosial yang terjadi di dalamnya. Berikut inilah beberapa fungsi dalam sosiologi hukum, diantaranya adalah sebagai berikut; Sosiologi hukum sebagai kaidah yang mangatur kehidupan manusia sesuai dengan hati nurani manusia itu sendiri, alasan ini diungkapkan karena melihat hukum sebagai proses kemanusiaan.
32 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Hukum sebagai sanksi diberikan dalam hubungan masyarakat yang dianggap menyimpang dari proses ketaraturan sosial yang ada. Sosiologi hukum dikaji dalam ilmu sosial dalam upaya menciptakan keselarasan dan kesimbangan dalam kehidupan yang terjadi. Kajian ini dilakukan dalam upaya membentuk masyarakat yang kondusif. Sosiologi hukum sebagai orintasi masa depan dalam melakukan tindakan yang tidak menyimpang antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. 3. Manfaat Sosiologi Hukum Manfaat yang dimilki dalam sosiologi hukum ialah memberikan perlindangan yang sesuai denga hati nurani masyrakat. Pola tindakan masyarakat dikaji dalam sosiologi sehingga dengan adanya hal ini peraturan akan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang harus dilakukan dalam menciptakan kondisi yang dalam ditengah-tengah kehidupan manusia. Manfaat mempelajari Sosiologi Hukum, hal-hal yang dapat diketahui : Sosiologi dan falsafah hukum (perencana dan penegak hukum) Unsur kebudayaan yang mempengaruhi hukum • Golongan masyarakat yang mempengaruhi hukum • Golongan mana yang diuntungkan dan golongan mana yang dirugikan Mengetahui kesadaran hukum dan dapat diukur frekuensinya • Mengetahui mentalitas dan perilaku penegak hukum • Mengetahui hukum yang dapat mengubah perilaku • Mengetahui faktor penghambat atau pendukung yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum Kemampuan-kemampuan yang diperoleh setelah mempelajari Sosiologi Hukum Memahami hukum dalam konteks sosialnya
Pengantar Sosiologi Hukum | 33 Melihat efektivitas hukum baik socialcontrol maupun socialengineer Menilai efektivitas hukum G. KEGUNAAN, TUJUAN, DAN KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM 1. Kegunaan Sosiologi Hukum Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif di dalam negara/masyarakat. Mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. • Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yg terjadi di masyarakat. Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dengan penerapan hukum di masyarakat. Kegunaan Sosiologi Hukum Praktis bagi Praktisi Hukum Kegunaan dalam menggunakan konkritisasi terhadap kaidah- kaidah hukum tertulis (referensial) yakni kaidah hukum, pedoman hukum yang menunjuk pada pengetahuan di luar ilmu hukum. Misal Pasal 1338 BW (Perencanaan dilakukan dengan itikad baik) dan Pasal 1536 BW (Onrechtmatigedaad atau perbuatan melawan hukum) • Dapat mengadakan konkritisasi terhadap pengertian- pengertian hukum yang tidak jelas atau kurang jelas. Dapat membentuk dan merumuskan kaidah hukum yang mempunyai dasar sosial Mampu merumuskan RUU dengan bahasa hukum yang mudah dicerna. 2. Tujuan Sosiologi Hukum Tujuan untuk mempelajari sosiologi hukum adalah mengetahui bagaimana tumbuh dan berkembangnya gejala - gejala yang ada
34 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia dalam masyarakat. Dan gejala - gejala tersebut dapat diiliminir dengan ilmu pengetahuan antara lain ilmu Sosiologi Hukum. Sejak lahir hingga sekarang kita hidup ditengah masyarakat. Kehidupan bersama itu melahirkan berbagai pengalaman berhubungan dengan orang lain. Di satu pihak kita membutuhkan kehadiran orang lain dilain pihak kita ingin sendiri dan tidak ingin di ganggu. Singkatnya, pengalaman hidup bersama orang lain, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, sampai masyarakat, menyadarkan kita akan persamaan maupun perbedaan kita dengan orang lain. Kesadaran paling penting yang muncul dari pengalaman bersama orang lain adalah perubahan masyarakat. Dan disinilah Sosiologi hukum sangat berperan. 3. Sudut pandang Sosiologi hukum, antaranya: Sosiologi hukum mengamati serta mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta hukum dalam masyarakat, misalnya data, keterangan, berita yang benar, dan kejadian nyata sebagai dasar analisisnya. Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari efektivitas fungsi-fungsi hukum dalam memelihara stabilitas ketertiban, keadilan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari dan menjelaskan kenyataan fungsi-fungsi norma sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak sekaligus menguji kebenaran hukum dalam kehidupan masyarakat. 4. Karakteristik sosiologi hukum, antaranya: Soisologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat, misalnya dalam pembuatan undang- undang, praktik peradilan, dan lain-lain.
Pengantar Sosiologi Hukum Sosiologi hukum selalu menguji keabsahan empiris dengan cara mengetahui antara isi kaidah dan kenyataannya dalam kehidupan (data empiris dan non empiris). Sosiologi hukum tidak pernah melakukan penilaian hukum. Tingkah laku yang menyimpang adalah objekyang diamati sosiologi hukum.58 H. KONDISI EMPIRIS SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA Manusia sering diindentifikasi tidak hanya sebagai makhluk juga makhluk social. Berbagai alasan bisa biologis, melainkan dikemukakan untuk mendukung tersebut. Paul identifikasi Vinogradoff, misalnya mengatakan, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk social. Bagi manusia melakukan hubungan- hubungan sosial sudah merupakan perintah alam. Hal ini disebabkan oleh karena manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam keadaan terisolasi. Ia senantiasa membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Dengan memperistri wanita, seorang laki-laki membentuk keluarga. Dengan menggabungkan dirinya dengan teman-temannya sekampung ia membentuk suatu kerjasama ekonomi dan seterusnya.59 Dalam mengarungi samudera kehidupannya, manusia baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun bagian dari masyarakat senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dapat terwujud secara efektif, maka masyarakat akan membentuk institusi-institusi. Sebagaimana halnya dikatakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa institusi bergerak di sekitar kebutuhan tertentu manusia.60 Manusia memiliki kebutuhan (need) yang bermacam-macam, salah satunya adalah kebutuhan akan keadilan. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang pada umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang 58 Dikutip dalam Diakses pada tanggal 7 Maret 2020 59 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2012. 60 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum....Ibid. | 35
36 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia bernama hukum, maka institusi hukum harus mampu untuk manjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai- nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok mansia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang satu sama lain saling mempengaruhi.61 Berangkat dari anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang danamakan masyarakat itulah, lahir dan berkembang suatu disiplin keilmuan baru yang disebut "sosiologi hukum". Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran. Sistem hukum utamanya adalah sistem hukum Eropa Continental. Namum, di Indonesia juga masih banyak diberlakukan hukum adat yang berbeda-beda sehingga kajian tentang sisiologi hukum di Indonesia menjadi hal penting. Hukum secara sosiologis merupakan suatu Sosiologi hukum mulai dikenal pada 1960-an. Kemunculan sosiologi hukum di Indonesia memberikan suatu pemahaman yang baru bagi masyarakat. Selama ini masyarakat kita memandang hukum sebagai sebuah sistem perundangan saja. Dengan hadirnya sosiologi hukum, pemahaman masyarakat tentang hukum menjadi luas dan tidak memandang hukum dari satu sudut saja. 61 Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum....Op cit.
BAB 2 PENDEKATAN DAN ALIRAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM A. PENDEKATAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM 1. Pendekatan Teoritis Pendekatan ini menekankan pada sebuah instrumen yang ada pada kajian sosiologi hukum melalui berbagai macam penalaran dan logika yang itu hanya bisa diterima dengan akal saja. Adam Podgorecki pernah menyatakan seperti yang dikutip oleh Soerjono, bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu teoritis yang umumnya mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum.62 Tujuan disiplin ilmu itu adalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang disadari secara rasional dan didasarkan pada dogmatisme yang mempunyai dasar yang akurat. Oleh karena itu tujuan dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak- banyaknya kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.63 Menurut Thomas S.Khun, yang menyebut sebagai paradigma dominan dengan kata lain bahwa dapat disebut juga dengan pendekatan teoritis, mencakup unsur-unsur kepercayaan, nilai-nilai, aturan-aturan, cara-cara dan dugaan-dugaan yang dipunyai warga masyarakat tertentu. Oleh karena itu pokok-pokok pendekatan paradigmatik adalah:64 a. Sosiologi hukum bertugas untuk mempelajari dan mengkritik paradigma-paradigma yang ada yang menjadi pedoman 62 Adam Podgorecki, Law and Society, London, Routledge, 1974. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989. 63 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 5 64 Dikutip dalam html?m=1 diakses tanggal 9 Februari 2020 37
38 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia kalangan profesi hukum dan norma-norma hukum yang menjadi dasar sistem hukum masyarakat. kenyataan b. Mempelajari hukum, mengidentifikasikan perbedaan antara kenyataan dengan paradigma yang berlaku dan mengajukan rekomendasi untuk mengadakan perubahan pada perilaku atau norma. c. Mengajukan paradigma-paradigma yang baru. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata tapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap fenomena sosial tentang hukum. Dengan alur pemikiran seperti ini, maka dalam menghadapi kasus hukum sebagai suatu penomena membawa perubahan pada cara pandang kita dalam melihat hukum, tidak hanya pada dunia pasal-pasal yang terdapat dalam perundang- undangan, dunia abstrak, dunia yang dicita-citakan semata, dunia yang seharusnya tetapi dunia yang utuh yaitu dunia yang mengisahkan pergulatan hukum dalam dunia rimba raya, dunia yang tidak ada ujung pangkalnya.65 2. Pendekatan Normatif Sebuah pendekatan yang dilakukan oleh para pakar sosiologi hukum dalam menelaah suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat dengan kata lain bahwa pendekatan normatif juga mempunyai sisi lain, yaitu tampak kenyataannya, yang dimaksud dengan tampak kenyataannya disini adalah bukan kenyataan dalam bentuk pasal undang-undang, melainkan sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-harinya. Apabila kita mencoba untuk mengamati dan mempelajari hukum dalam tampaknya yang demikian itu, maka kita harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktek hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang- orang dalam masyarakat.66 65 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Cet.III, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 4 66 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet.VI; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 332
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum Pendekatan normatif juga dapat disebut dengan pendekatan atau pandangan positivistik karena merupakan sebuah model pemikiran yang mendominasi pengkajian-pengkajian terhadap hukum di abad pertengahan. Di mana pada abad-abad ini, ilmu hukum banyak memusatkan perhatiannya pada penelaahan mengenai tertib logis dari tatanan peraturan yang berlaku. Ia juga banyak menaruh minat pada pemahaman dan pendefinisian istilah-istilah yang dipakai dalam tatanan tersebut. Adanya pandangan positivistik tentang hukum ini, mencari sandarannya pada tentang kebenaran, yang menyatakan suatu teori adalah benar, jika teori itu berfungsi secara memuaskan. Hal ini akan ditentukan berdasarkan persetujuan dari kelompok orang-orang terhadap siapa teori itu ditujukan. Jika teori itu di kalangan orang-orang itu memperoleh cukup persetujuan, maka teori itu akan dianggap benar. toeri pragmatik Inti di dalam ilmu menurut pandangan ini adalah hubungan antara subyek dengan subyek. Teori yang berhasil memperoleh persetujuan yang cukup, menghasilkan sebagai akibatnya pengetahuan inter- subjektif. Ilmuannya bekerja dari suatu perspektif internal, artinya bahwa ia mendekati gejala-gejala yang hendak dipelajarinya sebagai soerang partisipan, yang langsung terkait pada gejala yang dipelajari, yang kedalamnya ia sesungguhnya terlibat. Dengan menggunakan analisis budaya, bukan saja sekalian persoalan dapat terekam baik, tapi juga dapat menguak 'logika' dibalik persoalan itu.67 Jelaslah pendekatan ini berusaha memahami suatu objek, tidak melalui kacamata "orang luar", tapi "dari dalam" tidak secara "gebyahuyah" memahami secara umum saja, tapi menghormati kekhususan dan kunikannya. Seringkali dikatakan orang, bahwa penelitian hukum bukanlah penelitian ilmiah, karena hukum merupakan suatu gejala yang bersifat normatif. Artinya, hukum telah menjadi kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia di dalam pergaulan hidup, sehingga sebelumnya ada hipotesis bahwa hukum itu benar. Padahal penelitian bertujuan untuk menggali kebenaran, sedangkan hukum sudah merupakan 67 Bernard L. Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial, Cet.I; Surabaya: Srikandi, 2006, hal. 49 | 39
40 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia kaidah-kaidah tentang tingkah laku yang benar. Ada pula yang menyatakan pendapat bahwa penelitian hukum merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karena hukum pada hakikatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia. Pertama-tama dapat dikemukakan, bahwa penelitian dengan masalah pertama sebagaimana disebutkan oleh Karl Llewellyn dan E. Adamson Hoebel bertujuan untuk menyoroti kaidah-kaidah ideal yang dianggap merupakan pencerminan dari hukum. Tujuannya adalah untuk mengadakan sistematik atau semacam kompilasi dari kaidah-kaidah yang tergali dari penelitian tersebut. Yang dicari adalah kaidah-kaidah yang telah mantap, tanpa meneliti apakah mungkin terjadi penyimpangan terhadap kaidah-kaidah tersebut. Pendekatan ideologis ini menghasilkan abstraksi-abstraksi dengan akibat kemungkinan besar yang dijumpai adalah kaidah-kaidah yang ideal yang di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak begitu berperan, kecuali apabila terjadi pelanggaran yang sangat serius.68 Pandangan normatif ini mendapat dasar pembenarnya pada model ilmu ideal menurut Hermeneutik. Penafsiran hermeunetik merupakan metode penafsiran yang berupaya memperoleh pengertian suatu makna teks dalam konteks historis dan linguistik. Tidak ada pengertian atas suatu teks yang diperoleh di luar konteks sejarah dan bahasa suatu masyarakat. Sejarah berarti pula akumulasi tradisi yang pengertiannya dapat diperoleh melalui bahasa sebagai mediasi antara masa lalu dengan masa kini. Dengan demikian, hermeneutik menghubungkan pemahaman sejarah dengan tradisi yang berkembang dari dalam suatu teks peraturan perundang- undangan. Menurut Hermeneutikus yang dipelopori oleh Wihelm Dilthey, ilmuan membangun teori-teori ilmiahnya sebagai partisipan pada gejala-gejala. Pendekatan eksternal tidaklah mungkin, karena gejala- gejala yang dipelajari tidak dapat dibawa kembali kepada fakta- fakta yang harus diuji secara empiris. Relasi inti dalam ilmu-ilmu, menurut Hermeneutikus adalah relasi subyek-subyek. Dalam ilmu ini 68 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Edisi 1, Cet. 23; Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 159
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum berkenaan dengan konfrontasi pandangan-pandangan dari subyek- subyek yang tentang masalah-masalah yang sama memiliki sesuatu untuk dikatakan (mempunyai pandangan/pendapat untuk diajukan). Dalam diskusi itu para peserta, masing-masing berdasarkan latar belakangnya sendiri, berusaha mencapai suatu titik berdiri yang sama (terjadi perbauran cakrawala). Demikianlah dalam jangka waktu yang panjang, dalam ilmu-ilmu itu terbentuk tradisi yang di dalamnya diskusi tentang berbagai tematik selalu ditampung dan diolah. Di Indonesia pemikiran tentang hukum berdasarkan pendekatan normatif ini banyak menyita perhatian. Hal ini dapat dilihat dalam susunan kurikulum fakultas hukum yang untuk sebagi besarnya diarahkan kepada penempaan keahlian untuk memahami dan memakaikan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini bukanlah suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya, akan tetapi merupakan suatu tradisi pemikiran yang diwarisi oleh sejarah. Sebagaimana diungkapkan oleh Sartono Kartodirdjo, dibukanya sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, didasarkan pada adanya kebutuhan akan tenaga, baik dalam bidang administrasi maupun dalam berbagai bidang teknik dan kejuruan.69 Demikian pula dalam bidang hukum, dibentuknya pendidikan tinggi hukum sebagai suatu lembaga pendidikan yang lahir di bawah semangat politik etik pada masa pemerintahan Hinda Belanda dahulu (yang bermula dengan didirikannya Opleidings school/rechts school (pendidikan keahlian hukum) pada tahun 1909, untuk kemudian dirubah menjadi recht hooge school (pendidikan hukum setingkat universitas) pada tahun 1924, menurut Soetandyo, dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga-tenaga terdidik guna mengisi jabatan-jabatan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman landaard.70 Oleh karena itulah ilmu hukum yang diberikan pada pendidikan tinggi hukum waktu itu pada hakekatnya merupakan ilmu peradilan. Dalam mempelajari hukum para pelajar menempatkan diri sebagai hakim dan menggunakan kacamata hakim. Ini menunjukan cara kerja 69 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Ombak, 2016. 70 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995. | 41
42 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia peradilan yang mempunyai ciri-ciri menghadapi peristiwa-peristiwa individual (kasus), mencari hukumnya dengan penemuan hukum dan kemudian menerapkannya untuk menyelesaikan suatu konflik. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila mereka mempergunakan optik preskriptif. Ilmu hukum yang demikian diperlukan, karena bagi para pekerja hukum dituntut adanya kemampuan untuk memberikan penyelesaian persoalan-persoalan dengan menggunakan dasar peraturan hukum. Para pekerja hukum ini adalah orang-orang yang sehari-harinya harus melakukan problem solution serta decision making. Untuk dapat melakukan tugas itu dengan baik, tentunya mereka harus memihak dengan hukum positif, yaitu menerima bahwa hukum positif itu adalah peraturan yang harus dijalankan, yang harus ditaati. Ini merupakan suatu attached-concern terhadap hukum positif. Hal ini dilengkapi dengan suatu pandangan yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang otonom-logis-konsisten. Hal ini diperlukan agar mereka terampil dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan- peraturan hukum. Adanya tujuan pendidikan tinggi seperti terungkap di atas tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda, hal mana sedikit banyak menyangkut politik pemerintahan. Pada saat itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, timbul adanya kebutuhan masyarakat kolonial akan adanya ahli-ahli yang hanya dapat mempertahankan tertib hukum yang ada, sehingga kepada para sarjana hukum tidak dituntut untuk mengetahui seluk beluk hukum lebih daripada arti dari peraturan-peraturan hukum itu. Hal ini sejalan dengan tugas ilmu hukum yang hanya mempertahankan keadaan status quo.71 lebih mempersiapkan orang untuk memenuhi peranan juridisnya, bukan mengarahkan mereka agar dapat memenuhi peranan sosialnya. Disamping itu dengan pengajaran yang menekankan pada studi teknis dalam penggarapan hukum positif, akan mendorong para Pengajaran hukum yang demikian, menurut Schyut 71 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Bina Cipta, 1995.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum mahasiswa semakin jauh kedalam dunia yang menyendiri yang bersifat mendetail. Dengan demikian akan terjadi proses keterasingan dari masyarakat dan problem-problemnya, sehingga yang dihasilkan bukan hanya tukang-tukang dan montir-montir dari mesin hukum, melainkan sarjana yang tidak mampu secara kreatif menempatkan sistem hukumnya dalam lingkungan masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pendekatan ini sifatnya preskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Pendekatan normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif. Dengan kata lain, Pendekatan ini lebih mencerminkan law in books. Dunianya adalah das sollen, apa yang seharusnya. Pendekatan hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma- norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang. Metode yang digunakan untuk penelitian terhadap kajian ini adalah metode yuridis-normatif. Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan, misalnya penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. ini merupakan kajian yang sangat menentukan puncak perkembangan hukum sejak abad ke-19. Pada waktu itu, sebagai akibat kemajuan teknologi, industri, perdagangan dan terjadilah kekosongan berar dalam bidang perdagangan. Berdasarkan kekosongan tersebut, hukum memberikan respon yang sangat masif dan melahirkan suatu orde baru. dalam tatanan yang tidak ada tandingnya. Hal inilah yang membuat metode-metode kajian hukum menjadi sangat normatif, positivistik dan legalistik. Metode analitis dogmatis ini pada hakikatnya hanya merupakan konsekuensi dari fenomena the statu toriness of law saja. Metode tersebut muncul karena kebutuhan dari kehadiran hukum perundang-undangan yang semakin mendesak, guna mengisi Pendekatan normatif transportasi, | 43
44 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia kekosongan dalam dunia perdagangan dalam era revolusi industri. Metode ini sering disebut sebagai metode yuridis-dogmatis, yaitu metode yang cenderung mempertahankan peraturan hukum yang berlaku dan mempelajarinya secara nasional. Metode ini digunakan oleh para peneliti hukum pada masa berlakunya anggapan 'ilmu untuk ilmu' dan seni untuk seni, sehingga pada saat itu peneliti hukum berpandangan bahwa 'hukum untuk hukum dan bukan hukum untuk masyarakat. Metode ini tidak mengaitkan peranan hukum bagi masyarakat. Metode ini begitu kental dirasakan dalam ajaran Hans Kelsen, yang dikenal dengan `Ajaran Hukum Murni', maksudnya hukum dibersihkan dari pengaruh hukum alam & pengaruh ilmu lain yang bersifat empiris.72 Dari pernyataan diatas, Hans Kelsen mengajarkan bahwa :73 a. Hukum identik dengan hukum positif, 'tiada hukum selain hukum positif. b. Hukum positif berlaku karena das Sollen (seharusnya) bukan karena das Sein (kenyataannya). c. Dasar berlakunya hukum adalah hukum lain yang lebih tinggi peringkatnya dan sampai batal tertentu akan akan sampai pada apa yang disebut dengan hukum tertinggi. d. Hukum tertinggi tidak ditetapkan oleh suatu kekuasaan tertentu, melainkan ada dengan sendirinya. e. Hukum tertinggi disebut dengan Grundnorm. f. Kesimpulannya: Menemukan kebenaran melalui cara deduktif menjadi Kriterium Kebenaran Koheren. Kebenaran penelitian dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Peneliti yang menggunakan metode ini memiliki hubungan yang sangat eras dengan objek kajiannya. Baginya hukum yang berlaku sudah sangat melekat dengan dirinya dan tidak ada pilihan lain 72 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif, Jakarta, Rimdi Press, 1995. 73 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni......Ibid.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum kecuali mematuhi hukum yang berlaku tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, metode normatif ini didasarkan pada hal di bawah ini.74 a. Ada penerimaan hukum positif sebagai suatu yang harus dijalankan. b. Hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan (problem solving device). c. Partisipasi sebagai subjek yang memihak hukum positif. d. Sikap menilai atau menghakimi anggota masyarakat, berdasarkan hukum positif. Kajian normatif terhadap hukum ini dapat dilihat dari hal-hal. berikut, yaitu adanya Inventarisasi hukum positif, penelitian asas hukum, menemukan hukum konkrit, adanya sistematika hukum, adanya sinkronisasi dan harmonisasi, perbandingan hukum serta sejarah hukum. 3. Pendekatan Ajaran Dogmatika Hukum Dogmatika hukum atau ajaran hukum (rechtsleer, recht dogmatiek), sering pula disebut sebagai ilmu hukum (recht wetenschap), dalam arti sempit, memiliki tujuan untuk memaparkan, mensistematisasikan dan menjelaskan (verklaren) hukum positif yang berlaku (vigeren depositief recht). Dalam dogmatika hukum, orang tidak hanya mengatakan bagaimana hukum harus diinterpretasikan tetapi juga bagaimana hukum seharusnya diinterprestasikan. Hal tersebut merupakan inti dogmatika hukum. Tampak bahwa unsur subjektivitas dari ilmuwan hukum pada pemaparan dan sistematisasi hukum begitu kentara. Subjektivitas yang dimaksud adalah masuknya praanggapan yang dimiliki oleh penafsir ketika membaca teks hukum. Dogmatika hukum muncul dengan adanya kegiatan meneliti, mempelajari dan mengelompokan hukum positif, sejak runtuhnya imperium Roma. Pada waktu itu, keberadaan ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat universal atau internasional, kehilangan statusnya. Di Eropa, kegiatan ini disebut sebagai dogmatika hukum (recht 74 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Jakarta, Muhammadiyah University Press, 2002. | 45
46 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia dogmatiek). Kiprah dogmatika hukum terbatas hanya pada suatu sistem hukum nasional, yang berlaku di suatu wilayah negara nasional tertentu. Pada dasarnya, pengembangan dogmatika hukum ini berintikan kegiatan mengkompilasikan dan menginterpretasi aturan- aturan hukum positif, serta mensistematisasikan keseluruhan kaidah- kaidah hukum yang berlaku. Produk interpretasi tersebut kemudian disusun menjadi suatu tatanan hukum nasional yang relatif koheren. Dengan demikian, melalui sistematisasi dogmatika hukum, ilmuwan hukum mengarahkan penyelesaian masalah-masalah hukum, daya jangkaunya serta aturan-aturan hukum yang ada. Dalam dogmatika hukum, hermeneutika hukum menjadi proses penting dalam menafsirkan sebuah teks. Proses ini dimulai dari' merumuskan fakta- fakta hukum. Berdasarkan eksplorasi teoritis tertentu (pra-anggapan), kita dapat menafsirkan aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh penguasa. Hasil dari spiral hermeneutika itu adalah keputusan tertentu yang berpengaruh bagi praktek-praktek hukum. Yang menjadi objek utama dari dogmatika hukum adalah hukum positif. Di sini, seorang dogmatis hukum akan sering menempatkan dirinya, seolah-olah ia tengah melakukan kegiatan pembentukan hukum atau penemuan hukum. D.H.M Meuwissen Brugink, mengatakan, bahwa dogmatika hukum adalah kegiatan memaparkan, menganalisis, mensistematisasikan hukum yang berlaku atau hukum positif.75 Sementara itu, M. Van Hoecke (1982) mengatakan bahwa dogmatika hukum adalah, sebagai cabang ilmu hukum (dalam arti luas), yang memaparkan dan mensistematisasikan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, pada suatu waktu tertentu, dari sudut pandang normatif. Menurut Anom Surya Putra yang menjadi objek pembahasan dari dogmatika hukum ialah logika hukum, semiotika dan etos transformasi dengan tujuan menyelesaikan sengketa, kasus dan peristiwa hukum.76 75 D.H.M. Meuwissen, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, alih Bahasa Indonesia oleh Bernard Arief Sidharta, Bandung Refika Aditama, 2007. Lihat juga dalam J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, (terj. Bernard Arief Sidharta), Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999. 76 Anom Surya Putra, Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum Menurut pandangan tradisional, ilmu hukum dogmatik (dalam arti sempit) sama dengan teori hukum (dalam artian luas). Ilmu ini adalah ilmu hukum yang optima formal (dalam bentuknya yang optimal), yang dapat juga dinamakan sebagai dogmatika hukum (rech dogmatik, jurisprudenz). Istilah ini cukup menggambarkan suatu kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkrit. Sifat dogmatiknya terletak pada kecenderungan orang untuk membatasi diri hanya pada suatu sistem hukum yang spesifik. Orang membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum positif tertentu dan menutup diri dari keadaan atau sistem hukum yang lain.77 Dari pendekatan dogmatika hukum tersebut, timbul satu pertanyaan, bagaimanakah halnya jika pendekatan yang digunakan berbeda?. Pertanyaan itu muncul karena pendekatan dogmatika hukum banyak tergantung dari bagaimana cara orang memandang sifat khas dari hukum positif itu (jadi objeknya). Jika orang lebih menonjolkan sifatnya yang normatif, orang akan memandang ilmu hukum dogmatik sebagai ilmu hukum yang normatif. Selain itu, ilmu hukum dogmatik juga mempunyai pengaruh untuk menormakan apa yang hendak ditafsirkannya. Jadi, ilmu hukum dogmatik memiliki dimensi politis-praktis. Ilmu hukum dogmatik memiliki suatu karakter tersendiri. Ia adalah sebuah ilmu Sui Generis yang tidak dapat dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentukan ilmu lain manapun. Ilmu hukum dogmatis memiliki berbagai ciri-ciri sebagai berikut. a. Memiliki sifat empiris-analitis. Ia memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi (dan stuktur) dari hukum yang berlaku. Terkait padanya ia dapat menggunakan metoda empiris. Yang pasti, ia tidak memberikan penjelasan (erkelern). b. Mensistematisasikan gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis itu. c. Menginterpretasikan hukum yang berlaku. 77 D.H.M. Meuwissen, Pengembangan Hukum....Op cit. Lihat juga dalam J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, (terj. Bernard Arief Sidharta), Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999. | 47
48 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia d. Menilai hukum yang berlaku tersebut. Antara dogmatika hukum dengan teori hukum mempunyai hubungan satu sama lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Gijssels & Hoecke "Dogmatika hukum mempelajari aturan-aturan hukum itu dari sudut pandang teknis, sedangkan teori hukum merupakan refleksi terhadap teknik hukum tersebut. Dogmatika hukum berbicara tentang hukum, sementara teori hukum berbicara tentang cara. Dengan cara tersebut, ilmuwan hukum berbicara hukum".78 Dogmatika hukum, lewat teknik-teknik interpretasi tertentu, menerapkan teks undang-undang, yang pada pandangannya, pertama tidak dapat diterapkan pada situasi masalah konkrit. Oleh karena itu, teori hukum mengajukan pertanyaan tentang dapat digunakannya teknik-teknik interpretasi, melalui sifat memaksa secara logis dari penalaran interpretasi dan sejenisnya. Ilmu hukum dogmatik mempunyai ciri sebagai berikut: a. Empiris-analitis, Ini berarti bahwa ilmu hukum dogmatik memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi dan struktur hukum yang berlaku. Ia tidak menjelaskan, meskipun ia memikirkan berbagai pengertian dalam hukum, b. Mensistematisasi, Dalam hal ini gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis itu, tidaklah perse (demi dirinya), mengandung arti bahwa suatu sistem hukum yang logis konsisten telah dirancang. c. Menginterpretasi dari hukum yang berlaku, bukan deskripsi (pemaparan). Ilmu hukum ini menilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Apa yang dikemukkan oleh dogmatika hukum berkaitan eras dengan penerapan praktis dari hukum. Oleh karena itu, rangkaian dalam dogmatika hukum adalah hukum harus dipaparkan, dianalisis, disistematisasi dan diinterpretasikan. Dogmatika hukum, dapat kita katakan sebagai ilmu keahlian hukum atau seni hukum. 78 Gijssels & Mark van Hoecke, Wat is Rechtstheorie?, Antwerpen, Kluwer rewchtswetenschappen, 1982.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum 4. Pendekatan Sosiologis Tahap selanjutnya adalah tahap mengenai pendekatan sosiologis yang itu akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang yang lebih luas. Pada tahap itu, seorang sosiolog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat menentukan wibawa moralnya dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. Menurut Philip Seznick, legalitas merupakan sinonim dari rule of law. Rule of law adalah pembatasan dari kekuasaan resmi oleh prinsip- prinsip rasional dari ketertiban sipil (civil order). Apabila hal demikian ada, maka tidak ada sesuatu kekuasaan yang kebal terhadap kritik dan pembatasan kewenangan. Legalitas menimbulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan.79 Masyarakat Indonesia pada dewasa ini sedang berada dalam arus perubahan yang terjadi secara cepat dan cukup mendasar. Terjadinya perubahan dari masyarakat yang semula berbasis agraris menuju masyarakat industri, tentunya akan selalu diikuti oleh penyesuain pada segi kehidupan hukumnya, baik itu berupa hukum positifnya maupun penyesuaian di bidang paradigmatif, landasan filosofis, teori dan konsepsi serta pengertian-pengertian. Dalam abad 20 ini susunan masyarakat menjadi semakin kompleks, spesialisasi dan pemencaran bidang-bidang dalam masyarakat semakin intensif berkembang dan maju. Dengan demikian pengaturan yang dilakukan oleh hukum juga harus mengikuti perkembangan keadaan yang demikian. Pendekatan sosiologis yang focal concern- nya hukum dan tindakan sosial, dimana validitas hukumnya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakat.80 Pada sisi lainnya pendekatan sosiologis juga dapat dikatakan dengan teori strukturalisme yang lebih banyak membahas tentang "struktur linguistik". Meskipun begitu pengertian struktur dalam teori 79 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum....Op cit, hal. 9 80 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence),Vol.1, Edisi. 1, (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2009), hal. 176 | 49
50 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia fungsional struktural dengan yang ada dalam teori strukturalisme sering dipertukarkan, karena dalam perkembangannya, paham strukturalisme juga mengembangkan analisis struktur bahasa ke analisis struktur masyarakat. Sehingga sampai ada yang memberikan pengertian kepada paham strukturalisme sebagai "any approach which regards social structure (apparent or other wise) as having priority over social actions"81. Strukturalisme sebagai pendekatan yang memandang struktur sosial (yang nyata atau yang tersembunyi) lebih memilih prioritas dari aksi sosial.82 Sejalan dengan itu mulai muncullah tuntutan-tuntutan agar hukum dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan atau pengarahan-pengarahan sesuai dengan politik pembangunan negara. Dengan demikian persoalan hukum sekarang ini bukannya lagi persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsirannya serta penerapan pasal-pasal undang-undang secara semestinya, melainkan bergerak kearah penggunaan hukum secara sadar sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan baru.83 Ia tidak dapat lagi memandang hukum hanya sebagai suatu sistem logik dan konsisten, yang terpisah dari lingkungan sosialnya, akan tetapi harus melihat hukum sebagai suatu lembaga yang selalu terkait kepada tatanan masyarakatnya, ia selalu dituntut untuk lebih memberi perhatian perkaitan antara hukum dengan kenyataan-kenyataan sosial yang hidup. Sebagai konsekuensinya maka para sarjana hukum pun dituntut untuk memahirkan diri dalam segala segi kehidupan sosial serta temponya, yang berarti pula, bahwa ia hendaknya memahirkan diri dalam ilmu-ilmu yang menggarap masalah-masalah itu, satu inilah mulai mengedepan ilmu sosial. Pada titik diantaranya pandangan-pandangan sosiologis terhadap hukum. ini mendasarkan pada Pandangan positivistik yang berpegang teguh pada toeri korespondensi tentang Pendekatan sosiologis 81 John Scott & Gordon Marshall, Dictionary of Sociology, Oxford, Oxford University Press, 2009. hal.738 82 Munir Fuady, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Edisi.I, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2011), hal. 117 83 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1977.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran itu adalah kesamaan antara teori dan dunia kenyataan. Itu berarti bahwa hubungan sentral di dalam ilmu adalah hubungan antara subyek (ilmuan) dan objek (dunia kenyataan). Teori yang berhasil berkorespondensi dengan dunia kenyataan menghasilkan pengetahuan objektif sebagai produknya. Ilmuannya bekerja dari suatu perspektif eksternal, artinya ia mendekati dunia kenyataan sebagai soerang pengamat yang meregistrasi apa yang dilihatnya. Yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ilmu hukum, melainkan hanya sebagai keahlian hukum terdidik, atau kemahiran hukum terdidik. Pemahaman hukum baik dikalangan mahasiswa ataupun masyarakat akan lebih komprehensif dan objektif, jika memperhatikan latar belakang kelahiran sosio-historis hukum itu sendiri. Masyarakat memiliki ekspresi dan karakteristik hukum sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya. Dengan kata lain, dinamika dan perkembangan dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi bagaimana karakteristik dan sifat hukum lahir dan diberlakukan.84 diatas mendapatkan sandaran pembenarnya pada model ideal menurut: Atomisme Logikal dan Positivisme Logikal. Menurut ajaran ilmu atomisme logikal yang dikembangkan oleh Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein ini, pengetahuan dapat dikatakan ilmiah, jika pengetahuan itu memberikan gambaran yang persis dari kenyataan yang dapat diamati. Hal itu hanya dapat terjadi jika pengetahuan itu secara langsung dapat dikembalikan pada unsur-unsur yang tertangkap dalam pengamatan yang pasti tidak diragukan lagi. Pandangan positivistik sebagaimana terungkap ilmu Untuk itu orang harus mengembalikan kenyataan sampai pada unsur-unsur dasar (yang disebut fakta-fakta atomair) yang menjadi objek dari penyadaran langsung. Dengan demikian pengetahuan sangan bersifat empiris. Apa yang tidak dapat diamati (secara indrawi) seperti misalnya kaidah hukum dan semua yang bersifat normatif tidak dapat diketahui. Semua putusan yang dibuat demikian 84 Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat Persepektif Sosiologi Hukum, Cet. 1; Malang: Setara Press, 2011, hal. 30 | 51
52 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia adalah subjektif dan tidak dapat disebut sebagai kebenaran; mereka lebih bertumpu pada spekulasi. Dua syarat terpenting yang harus dipenuhi oleh suatu putusan ilmiah adalah :85 a. putusan tersebut harus bertumpu pada penyadaran langsung terhadap fakta-fakta atomair dalam kenyataan; b. keseluruhan putusan-putusan itu harus cocok yang satu dengan yang lainnya secara konsisten logikal. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu teori ilmiah yang ideal. ilmiah Sedangkan ajaran positivisme logikal yang dikembangkan oleh Rudolf Carnap dan Moritz Schlick, berpegang teguh pada sifat empiris dari pengatahuan ilmiah. Menurut mereka, pengetahuan yang lain adalah tidak obyektif. Untuk menguji kebenaran mereka mendasarkan pada kriterium asas verifikasi, yang menyatakan bahwa hanya putusan-putusan ilmiah yang dapat diverifikasi secara empiris saja yang dapat dianggap benar, artinya yang dapat diuji dengan kenyataan yang dapat diamaati secara indrawi. Jika orang menguji suatu putusan ilmiah dan hasilnya putusan tersebut sesuai dengan kenyataan, maka putusan itu sudah diverifikasi, artinya kebenarannya sudah dikuatkan Metode induksi sesuai dengan kedua pandangan tersebut, karena mereka mengajukan bahwa penggambaran fakta-fakta atomair atau yang dapat diamati pada tataran yang lebih umum dengan menggunakan suatu bahasa yang konsisten logikal dikonstruksikan menjadi teori ilmiah. Metode empiris mereka, adalah satu-satunya metode yang dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah. sedangkan metode-metode lainnya menghasilkan pengetahuan subjektif dan spekulatif, sebab hanya metode empirislah yang memungkinkan orang lain dengan cara objektif dan sangat persis menguji hasil-hasil ilmiah yang ditemukan. 85 Dikutip dalam html?m=1 diakses tanggal 9 Februari 2020
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum Pendekatan sosiologis terhadap hukum ini mulai muncul ke permukaan seiring dengan adanya tuntutan agar ilmu hukum dapat lebih difungsikan untuk memberikan sumbangannya di dalam masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan. Pendekatan ini mulai diperlukan apabila kita telah mulai melihat hukum bukan semata-mata sebagai suatu lembaga yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan dalam masyarakat. Dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo, minat kita terutama tertarik kepada dua hal, yaitu :86 a. Proses-proses hukum tidak dilihat sebagai suatu peristiwa yang mengalami suatu insulasi, melainkan, ia kita lihat sebagai proses terwujudnya tujuan-tujuan sosial yang lebih besar. Dengan demikian yang tengah berlangsung di situ adalah juga suatu proses interchange dari kekuatan-kekuatan serta sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat; b. Tempat hukum di dalam masyarakat, yaitu fungsi apakah yang dijalankan oleh hukum. Hal ini tentu memerlukan adanya peralihan dan perubahan pandangan kearah sudut yang lebih mendekati ilmu-ilmu sosial. Hukum yang semula hanya berorientasi kepada hal-hal yang praktis dan penyelesaian-penyelesaian sengketa atas dasar norma-norma yang diasumsikan mempunyai keabsahan mutlak untuk berbuat demikan itu, sekarang harus memalingkan diri pada dasar-dasar pemikiran yang lebih luas kepada penyusunan teori-teori atas dasar kenyataan-kenyataan sosial yang dihadapi.87 Didalam kerangka akademis, penyajian sosiologi hukum dimaksudkan sebagi usaha untuk memungkinkan pembentukan teori-teori hukum yang sosiologis sifatnya. Artinya, suatu usaha untuk merelatifkan dogmatik hukum, menurut jalan pikiran yang yuridis- tradisional, yang lebih-lebih melihat serta menelaah hukum sebagai kedaan daripada hukum sebagai suatu proses.88 Sosiologi hukum merupakan ilmu nomogratifs yang tugasnya adalah melakukan 86 87 88 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial.....Op cit. Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial.....Ibid. Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989. | 53
54 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia pencatatan dan penilaian mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia empirik serta kemudian berusaha memberikan penjelasannya, hal ini sangat berarti bagi dunia praksis, khususnya untuk membantu pengambilan keputusan yang berkualitas, baik dalam pembuatan undang-undang maupun dalam penegakan hukum. Hal ini dimungkinkan karena sosiologi hukum mempergunakan optik deskriptif. Pandangan yang demikian tidak dimaksudkan untuk memberikan suatu pedoman atau petunjuk tingkah laku konkrit kepada anggota masyarakat, melainkan hanyalah untuk memberikan penjelasan, mengenai seluk beluk kedudukan dan bekerjanya hukum didalam masyarakat. Untuk itu pertama-tama ia tidak bersikap memihak terhadap hukum positif, ia menggunakan detached-concern. Bila ia berhadapan dengan hukum positif, maka itu diterimanya sebagai suatu kenyataan, diantara berbagai macam kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat.89 Dengan digunakannya pendekatan yang demikian maka diharapkan akan tercipta sarjana-sarjana hukum yang mampu secara kreatif menempatkan sistem hukumnya dalam lingkungan masyarakat masing-masing. Pada dasarnya pendekatan normatif dan pendekatan sosiologi terhadap hukum, mempunyai perbedaan-perbedaan yang tidak bersumber pada suatu pertentangan, akan tetapi oleh karena kadar referensinya yang berbeda. Hal tersebut terutama disebabkan, oleh karena referensi soerang yuris adalah kaidah, sedangkan seorang sosiolog bertujuan untuk membuat pernyataan umum atau membentuk teori tentang kenyataan dengan maksud untuk memperjelas kenyataan sosiolog memberikan petunjuk bagaimana meninjau gejala yang sama dengan cara yang berbeda dan untuk kemudian menggambarkannya dengan suatu perumusan yang berbeda pula. tersebut. Referensi seorang Pemisahan yang tegas antara pendekatan normatif dan sosiologis terhadap hukum, tidaklah perlu terjadi, apabila disadari bahwa ke dua segi tersebut merupakan bagian dari kesatuan dan masing- masing mempunyai perannya sendiri dalam pengkajian hukum. Dengan demikian yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah adakah 89 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial.....Op cit.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum | 55 kemungkinan penyerasian kedua pendekatan terciptanya ilmu hukum yang lebih baik di masa mendatang. tersebut demi 5. Pendekatan Melalui Kajian Empiris Pendekatan ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Pendekatan ini bersifat deskriptif. Jika dilihat dari peralihan zaman dari abad ke-19 ke abad ke-20, metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif, tidak lagi mendapat tempat. Pendekatan hukum melalui kajian empiris yang lahir di awal abad ke-20 ini bersamaan lahirnya dengan ilmu baru yang oleh A. Comte (1798-1857) diberi nama Sosiologi. Olehnya, sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan sosial. Achmad Ali dalam pidatonya ketika menerima jabatan guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, memberikan suatu pencerahan terhadap pendekatan hukum sebagai berikut.90 Pertama, beggriffen wissen chaft adalah ilmu tentang asas-asas yang fundamental di bidang hukum, termasuk di dalamnya mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Logika Hukum, dan Teori Hukum. Kedua, Norm wissen chaft adalah ilmu tentang norma, termasuk di dalamnya adalah sebagian besar mata kuliah yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia, seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara. Ketiga, Tatsachen wissen chaft adalah ilmu tentang kenyataan hukum, termasuk di dalamnya Sosiologi Hukum, Hukum & Masyarakat, Antropologi Hukum dan Psikologi Hukum. Dari berbagai macam pendekatan terhadap hukum tersebut di atas, hukum dapat ditafsirkan sebagai sebuah konsep'. Soetandyo Wigjosoebroto, mengatakan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebuat dengan hukum itu. Menurut pendapatnya, dalam sejarah pengkajian hukum, tercatat sekurang-kurangnya ada tiga konsep. Pertama, hukum dikonsepkan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam: Kedua, hukum dikonsepkan sebagai kaidah- 90 Achmad Ali, Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Unhas), Makassar, Unhas, 1999.
56 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Ketiga, hukum dikonsepkan sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini hukum berperan dalam proses pemulihan ketertiban, penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.91 Soetandyo menjelaskan bahwa konsep pertama merupakan konsep yang penuh dengan moral filosofis, yang melahirkan cabang kajian hukum yang amat moralistic. Konsep kedua, merupakan konsep yang positivistik, bukan hanya yang dijelaskan Austin, melainkan juga yang pragmatis- realis, Neo-Kantian maupun Kelsenian, yang melahirkan kajian ilmu hukum positif. Konsep Ketiga adalah konsep sosiologis atau konsep antropologis, yang kemudian melahirkan kajian-kajian sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum & masyarakat.92 6. Pendekatan Melalui Kajian Filosofis (Metode Transendental) Kajian ini lebih menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal, yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah 'hukum. Kajian ini lebih diperankan oleh kajian filsafat hukum, atau law in ideas. Kajian filosofis ada dalam kajian hukum, karena studi hukum dimulai tidak sebagai disiplin yang sifatnya otonom, melainkan sebagai bagian dari studi filsafat. Studi filsafat hukum ini telah berumur lebih dari ribuan tahun. Kehadiran yang amat dini tersebut disebabkan oleh eksistensi dari tatanan itu sendiri. Tatanan merupakan sisi lain dari kehidupan bersama manusia, sebab manusia adalah mahluk tatanan. Filsafat hukum memusatkan perhatiannya kepada pertanyaan- pertanyaan filosofis dari hukum. Mempersoalkan hukum dan keadilan, hukum dan kebebasan, hukum dan kekuasaan. (Mengenai pengertian dari filsafat hukum ini akan dibahas pada bab mengenai 91 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995. 92 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum teori hukum). Pengembangan filsafat hukum mencakup seperti di bawah ini. a. Ontologi hukum merefleksikan hakikat hukum dan konsep- konsep fundamental terkait, yaitu demokrasi, hubungan hukum dengan orang. b. Aksiologi hukum merefleksikan isi dan nilai yang termuat dalam hukum, yaitu kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan dan kebenaran. Ideologi hukum, yang merefleksikan wawasan manusia dan masyarakat yang melegitimasi hukum. c. d. Epistemologi hukum, yang merefleksikan sejauh mana pengetahuan tentang hukum dapat dijalankan. e. Teleologi hukum, yang merefleksikan makna serta tujuan dari hukum. f. Ajaran ilmu, yang merefleksikan kriteria keilmuan ilmu hukum. g. Logika hukum, yang merefleksikan aturan berpikir dalam hukum. Tujuan utama kajian filosofis ini adalah ingin memahami secara mendalam hakikat dari hukum. Ini berarti, filsafat hukum ingin memahami hukum sebagai tampilan atau manifestasi dari suatu asas yang melandasinya. Karena itu, filsafat hukum, mengandaikan teori pengetahuan (epistemology)dan etika. Pembahasan filsafat hukum mencakup dua hal, yakni apa landasan dari kekuatan mengikat dari hukum itu? dan berdasarkan apa kita menilai keadilan (richtigheid; rechtsvaardigheid) dalam hukum. Beberapa Aliran dalam kajian ini, adalah sebagai berikut.93 a. Hukum Kodrat Merupakan aliran terpenting dalam filsafat hukum sejak permulaan. Pada zaman Yunani, hukum kodrat ini diterangkan oleh Aristoteles. Pada dasarnya, secara alamiah seharusnya berlaku hukum, terlepas dari fakta apakah 93 Dikutip dalam hukum.html?m=1 diakses tanggal 9 Februari 2020 | 57
58 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia manusia telah menetapkannya atau belum. Oleh para penganut Stoa Romawi, hukum kodrat ini ditempatkan dalam suatu perspektif rasionalistik. Bapak hukum kodrat klasik adalah Thomas Aquino (1225-1274). Untuk memaparkan pandangannya, kita harus menunjuk pada beberapa penggolongan yang dibuatnya, yaitu Lex Aeterena, merupakan hukum abadi yang menguasai seluruh dunia yang bersumber dari rasio Tuhan. Ini menjadi dasar bagi semua hukum yang ada. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia. Hanya sebagian kecil saja yang dapat disampaikan kepada manusia. Lex Diving adalah bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap atas dasar wahyu yang diterimanya. Lex Naturali, adalah hukum alam, merupakan perwujudan lex aeterena pada rasio manusia. Atas dasar inilah, manusia dapat melakukan suatu penilaian, dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagian dari hukum kodrat ini adalah ius naturale atau ius naturae, yakni bagian-bagian yang berkaitan dengan pengaturan hubungan-hubungan lahiriah antara manusia dengan penguasaan atas barang-barang berwujud dan urusanurusan. Lexpositives, merupakan hukum positif yang dibuat oleh Tuhan, yang terdapat pada kitab-kitab suci dan hukum positif buatan manusia. Hukum ini merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia, atas dasar persyaratan khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Mengenai konsepsinya, Thomas Aquino membagi asas-asas hukum kodrat ini menjadi dua bagian: (1) Principia Prima, adalah asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat mutlak, dalam arti tidak dapat diasingkan darinya. Oleh karena sifatnya yang demikian mutlak (Ketentuan Tuhan), principia prima ini tidak dapat berubah di tempat manapun dan dalam keadaan apapun. (2) Principia Secundaria, merupakan asas yang diturunkan dari principia prima, tidak berlaku mutlak dan dapat berubah menurut tempat dan waktu. Ini merupakan penafsiran manusia terhadap principia prima.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum b. Menurut Imanuel Kant (1724-1804), gejala-gejala etika dan hukum harus dipahami dari sudut yang sama. Untuk itu, Kant mencari aturan-aturan atau asas-asas a-priori, yakni yang tidak bertumpu pada pengalaman, yang dapat menjadi suatu pedoman yang mengikat bagi perilaku kita. Oleh karena itu, Kant mengkonstalasikan apa yang dinamakan faktum der Vernuft, artinya mengalami dalam diri kita sendiri gejala wajib (pflicht) yang dustsollst (harus ada). Idealisms c. Marxisme Menurut Marx, dialektika tidakberlangsungdalam alam pikiran (yang dalam kenyatan dibuat menjadi dapat dimengerti), akan tetapi berlangsung dalam kenyataan itu sendiri. Pada analisis Marx tentang kenyataan menunjukkan bahwa karya manusia memainkan peranan penting yang sentral. Karya manusia berada dalam suatu hubungan praktikal terhadap alam, yang dialamnya alam diubah bentuknya dan dibuat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, dalam pemikiran Marx, produksi dan pemenuhan kebutuhan merupakan kategori-kategori sentral. Pada diri Marx tidak terdapat pemikiran hukum dan negara sebagai bentuk perwujudan dari kebebasan, akan tetapi terdapat pemikiran bahwa hukum adalah sebagai alat penindas warga negara. d. Reins Rechtslehre Hukum dalam pandangan Hans Kelsen, telah. direduksi pada sifatnya yang normatif. Dari perspektif ini, hukum harus dipandang sebagai suatu kaidah yang tersusun secara Hierakhikal, yang berlandaskan pada suatu grundnorm. Ini harus dipandang sebagai suatu sudut pandang Hipotetikal. Jika kita hendak memaparkan (mengerti, memahami) hukum menurut Hans Kelsen, kita harus memandangnya sebagai suatu Stufenbau. Dari uraian mengenai teori hukum, ilmu hukum dan filsafat hukum di atas, dapatlah ditarik suatu hubungan logis, yaitu filsafat | 59
60 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia hukum berfungsi sebagai meta disiplin terhadap teori hukum dan juga terhadap ilmu hukum. Filsafat hukum dapat memberikan penjelasan dan landasan filosofis bagi keberadaan teori hukum dan ilmu hukum. Filsafat hukum menjadi rujukan dari ajaran nilai (ontologi hukum, aksiologi hukum, ideologi hukum, dan teleologi hukum) dan ajaran ilmu (ajaran ilmu pengetahuan dan ajaran ilmu sesungguhnya). Teori hukum dapat merumuskan dan mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang fundamental dari hukum kepada filsafat hukum, untuk memperoleh pengolahan filosofis. Teori hukum dapat berfungsi sebagai meta teori terhadap ilmu hukum, yakni mengembangkan dan mengolah sarana teoritikal, yang diperlukan bagi pengembangan ilmu hukum. Ilmu hukum menyediakan bahan-bahan empiris untuk diolah lebih jauh oleh teori hukum dan filsafat hukum, Tiga disiplin tersebut dapat menjadi alat pelaksana bagi seperti penemuan hukum, bantuan pengembangan hukum, hukum dan penegakan hukum. Pengembangan hukum praktikal dapat menyediakan bahan-bahan hukum empiris untuk diolah dalam pengembangan hukum yang teoritis. Hubungan dogmatika hukum dengan teori hukum adalah dogmatika hukum mempelajari aturan-aturan hukum dari sudut pandang teknis (walaupun tidak a-Normatif). Teori hukum merupakan refteksi terhadap hal teknis tersebut. Dogmatika hukum dalam hal ini berbicara tentang hukum, sedangkan teori hukum berbicara tentang cara ilmuwan hukum dalam memandang hukum. Dengan asumsi ini, dogmatika hukum mencoba melewati teknik-teknik interpretasi tertentu dalam menerapkan teks undang-undang, sedangkan teori hukum memberikan cara-cara penafsirannya. Hubungan filsafat hukum dan teori hukum dapat dirumuskan demikian ini. Teori hukum mewujudkan sebuah meta teori berkenaan dengan dogmatika hukum. Filsafat hukum memenuhi fungsi dari sebuah meta disiplin berkenan dengan teori hukum. Disisi lain, filsafat hukum adalah ajaran nilai, sedangkan teori dan dogmatika hukum adalah ajaran ilmu. Melihat dari hubungan di atas, yang menjadi objek ilmu hukum adalah tata hukum yang berlaku, yakni hukum yang sah dan yang
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum ada. Jadi, ilmu hukum bukan terutama menelaah atau memaparkan hukum yang benar dan yang seharusnya ada, kehidupan di bawah hukum dan fakta hukum, melainkan produknya terbuka untuk kritik yang dapat mendorong usaha perbaikan. Objek yang ditelaah oleh ilmu hukum adalah teks otoritatif yang bermuatan aturan-aturan hukum, yang terdiri dari produk-produk perundang-undangan (UU dalam artian luas), putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis dan karya ilmuwan hukum dalam bentuk doktrin. Selain pendekatan-pendekatan yang telah kita uraikan diatas, Ada tiga pendekatan lain dalam mempelajari sosiologi hukum yakni: 1. Pendekatan yang menekankan kepada fungsi hukum sebagai sarana/alat pengambilan keputusan oleh penguasa. Oleh karena itu, studi instrumentalik terhadap hukum dan perilaku harus dapat membantu pembentuk hukum agar dapat mengadakan prediksi terhadap akibat-akibat misalnya, ada beberapa fraksi DPR RI yang peduli terhadap anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga itu maka dibuatkanlah aturan hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Menurut Roscoe Pound, hukum harus lebih peka terhadap situasi sosial sehingga hukum dapat dipergunakan untuk menjalankan perencanaan - perencanaan perkembangan ekonomi dan sosial.94 instrumentalik, yakni pendekatan 2. Pendekatan hukum alam, yang menitikberatkan pada proses pembentukan hukum yang seharusnya didasarkan pada nilai-nilai moral yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. Dalan mengoptimalkan potensi hukum untuk mengkonkretkan nilai- nilai moral, maka kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi sosial yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum, serta cara menyesuaikannya, merupakan tugas utama dari kegiatan ilmiah sosiologi hukum. Menurut Roscoe Pound, penggunaan hukum itu memiliki keterbatasan-keterbatasan 94 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press 1959. | 61
62 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia tertentu yang tidak dapat dilanggar karena sikap tindak yang terlampau ambisius. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus dapat menentukan batas-batas penggunaan hukum.95 3. Pendekatan paradigmatik, yaitu dengan mempelajari dan mengkritik paradigma yang ada, mempelajari kenyataan hukum dan membandingkannya dengan paradigma yang berlaku serta mengadakan rekomendasi untuk merubah norma atau perilaku yang ada, dan mengajukan paradigma baru. B. KARAKTERISTIK PENDEKATAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM Para ahli menyatakan terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan terhadap fenomena hukum di masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan pendekatan sosiologis. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Gerald Turkel96 "Max weber provide a typology of three general approaches that have been used to study law and society. This typology isuseful for analyzing the study of law that enable sus to see how different concerns about the role of the law in society yied different frame works that raise different issues and questions. These frame works construct law and legal institutions differently for the purpose of studying them. ... these three approaches are (1) a moral approach to law. (2) an approach from the stand point of jurispridence, and (3) a sociological approach to law. Each of these three approach has a distinct focus on the relations among law and society and the ways in which law should bestudied." (Max weber memberikan tipologi tiga pendekatan umum yang telah digunakan untuk studi hukum dan masyarakat. Tipologi ini berguna untuk menganalisis studi hukum yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana perhatian yang berbeda tentang peran hukum dalam masyarakat menghasilkan kerangka kerja yang berbeda yang mengangkat isu-isu yang berbeda dan pertanyaan. Kerangka kerja ini 95 96 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy....Ibid. Gerald Turkel, Law and Society: Critical Approaches. USA, Allyn & Bacon, 1996, hal.10
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum mengkonstruksi hukum dan pranata hukum berbeda-beda bagi tujuan studi hukum mereka. ... ketiga pendekatan itu adalah: (1) pendekatan moral hukum. (2) pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan (3) pendekatan sosiologis hukum. Masing-masing dari tiga pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dala, mempelajari hukum) Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma hukum membuat tindakan menjadi bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum; pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan itu meskipun memiliki perbedaan di antara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (substansi dan prosedur hukum). Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:97 a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. b. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "the social world" mereka. c. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum. d. Tentang bagaimana hukum dibuat. e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum. Suatu perbuatan kejahatan secara normatif-prosedural dapat dianggap tidak ada (tidak terbukti) hanya karena berdasarkan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, bukti-bukti formal tidak 97 Gerald Turkel, Law and Society.....Ibid. | 63
64 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia cukup atau tidak ada. Jadi, sesuatu yang sebenarnya ada dan faktual bisa saja dipandang tidak ada, hanya karena pengaruh prosedur formal tadi. Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan- kebijakan untuk merealiasasi tujuan-tujuannya, maka merupakan hal yang esensial untuk mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang ditimbulkan. Dengan berlakunya suatu Undang-undang atau kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari Undang- undang dan hukum tidak hanya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansi dari Undang-undang itu, tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana Undang-undang itu diterapkan dalam praktek. Bergesernya pelaksanaan hukum dari tujuan yang semula diinginkan oleh pembuat Undang-undang, dalam sosiologi hukum lazim dinamakan: goal displacement (pembelokan tujuan) dan goal substitution (penggantian tujuan). Hal itulah yang menyebabkan mengapa pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori, konsep, dan metode ilmu sosial untuk mempelajari berbagai masalah sociolegal. Pendekatan sosiologis berusaha mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. komparatif memungkinkan digunakan metode berjenis-jenis, mencakup: studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kualitatif, dan metode historis.98 Suatu pendekatan Para ilmuwan yang menetapkan fondasi bagi sosiologi modern, seperti Emile Durkheim dan Max Weber, lebih memusatkan karya mereka di sekitar pertanyaan tentang hubungan sosial dari hukum. Dari arah lain kita mengenal para pakar hukum yang mencoba untuk mengungkapkan bagaimana pengaruh nyata hukum terhadap masyarakat. Dan yang sangat terkenal dalam pengalaman Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes dan Rescoe Pound telah membahas tentang bagaimana pengaruh hukum dalam kenyataanya terhadap 98 Achmad Ali. Menjejalahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012, hal.25-30
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum pranata-pranata sosial dan terhadap individu. Karya-karya mereka menjadi fondasi bagi realisme hukum. Sebagaimana diketahui bahwa realisme hukum merupakan suatu pendekatan yang didirikan pada awalnya di dalam ilmu hukum, yang menggunakan bukan sekedar dokumen-dokumen hukum, penalaran hukum, dan teori formal tentang hukum, melainkan juga menerima pengunaan analisis ilmu sosial terhadap hukum agar dapat mengetahui bagaimana Undang- undang dan putusan hukum secara nyata bekerja di dunia, dan bagaimana Undang-undang dan putusan hukum berpengaruh terhadap problem-problem masyarakat. sosiolog yang mempelajari hukum memerhatikan perkembangan tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Para sosiolog berusaha menetapkan suatu statements tentang hukum dan masyarakat yang are subject to change based on diciplined observation. Para sosiolog hukum sebagai contoh, akan mempelajari pidana mati dalam kaitannya dengan efeknya terhadap crimerates, efeknya terhadap tatanan sosial dan masyarakat, dan efeknya terhadap kondisi-kondisi dimana ia ditumbuhkan. Sebenarnya semua faktual pengetahuan Bagaimana pun adalah penting untuk mengakui bahwa para sosiolog hukum sering mempunyai cara yang berbeda untuk membatasi dan mempelajari masalah-masalah. Terdapat tradisi dan cara yang berbeda-beda untuk melakukan konstruksi terhadap berbagai masalah hukum dan masyarakat yang menimbulkan jenis pertanyaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, berbagai Pertanyaan Apakah pidana mati menghalangi kejahatan atau tidak? Berbeda dengan pertanyaan apakah pidana mati telah memuaskan atau tidak bagi kebutuhan emosional untuk balas dendam bagi keluarga korban.99 Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum ini, harus dikemukakan enam butir karakteristik sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh bapak Ilmu Hukum Sosiologis Amerika Serikat, 99 Achmad Ali. Menjejalahi Kajian Empiris....Ibid. hal.25-30 | 65
66 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Roscoe Pound100 yang kemudian menjadi konsep yang sangat terkenal bahwa: "The main problem to which sociological jurist are adressing them selves today is to enable and to compel law making, and also interpretation and aplication of legal rules, to make more acount, of the social facts upon which law must proceed and to which it is to be applied" Jadi, Prof. Roscoe Pound memandang bahwa problem utama yang sekarang ini dialami para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan dan mendorong pembuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di atas mana hukum harus berjalan dan untuk mana hukum itu diterapkan. Roscoe Pound memperhatikan pertama-tama terhadap studi tentang efek sosial yang aktual dari pranata hukum maupun doktrin hukum. Kemudian, bahwa studi sosiologis berhubungan dengan sudi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analitis terhadap perundang- telah diterima undangan. Perbandingan perundang-undangan sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak hanya membandingkan perundang-undangan itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyaratan perundang-undangan itu dan efek yang dihasilkan oleh perundang- undangan itu. Titik berat berikutnya perhatian Pound adalah bahwa studi para sosiolog hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhan dimasa silam. lain Bagaimana pun juga, sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasikan pola-pola yang telah dikukuhkan dalam bentuk- bentuk formal tertentu, kedalam tingkah laku orang-orang yang menjalankannya. Tingkah laku- Tingkah laku yang nyata inilah yang ingin diketahui oleh sosiologi hukum dan bukannya rumusan normatif formal dari hukum yang diambil dari dunia penyelenggaraan hukum, 100 Roscoe Pound. Harvard Law review, Vol. 25 Desember 1912
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum sekedar sebagai peragaan tentang bagaimana orang memandang hukum dan menganggapnya dari sudut ilmu tersebut. Sosiologi hukum berusaha mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktek penyelengaraannya, tidak hanya juga kreatif. Kreatifitas ini terletak pada bersifat kritis tetapi kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai hukum, yang terkubur oleh simpang siur prosedur tehnik hukum. Sosiologi hukum akan bisa mengingatkan orang kepada adanya tujuan-tujuan demikian itu. Ilmu ini akan mampu juga memberikan informasi mengenai hambatan- hambatan apa saja yang menghalangi pelaksanaan suatu ide hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas. (SatjiptoRahadjo, 2012:379)101 C. ALIRAN-ALIRAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM Sosiologi hukum untuk pertama kali diumumkan oleh seseorang berkebangsaan Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil- hasil yang dipikirkan para ahli pemikir dalam bidang hukum (hukum), ilmu serta sosiologi. Orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anziloti pada tahun 1882. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sejak saat itu mulai diperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum. Menurut Zaimnuddin Ali dalam bukunya Sosiologi Hukum, sosiologi hukum dipengaruhi oleh beberapa disiplin ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang kajiannya berorientasi kepada hukum.102 lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat (hukum), ilmu maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi mungkin pula berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok Soerjono Soekanto mengungkapkan pada hakikatnya 101 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 2012. hal.379 102 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. 2015. | 67
68 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia ahli-ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat- pendapat yang tidak banyak berbeda. Hasil-hasil pemikiran yang berpengaruh terhadap sosiologi hukum dapat dibedakan ke dalam 2 golongan besar, yaitu hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum, serta hasil pemikiran para sosiolog pada masa- masa lampau yang dikembangkan di Negara-negara Barat.103 Aliran-aliran pada sosiologi hukum dibagi dalam beberapa mahzab/aliran :104 1. Mazhab Formalistis Mazhab ini lahir dari pandangan filsafat positivism dengan teorinya yang dikenal dengan nama analytical jurisprudence. Mazhab ini menekankah bahwa hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan (dalam arti kesebandingan) dan hukum tidak didasarkan pada nilai- nilai yang baik atau buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Tokoh terkenal pengusung mazhab ini adalah John Austin (1790-1859) dengan teorinya analytical jurisprudence dan Hans Kelsen (1881-....) dengan teorinya pure theory of law. Pengaruh dari mazhab formalism terlihat pada sikap beberapa ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog-sosiolog yang menaruh perhatian pada hukum. Mereka berpegang teguh pada pemisahan antara hukum dengan moral atau berpegang pada batas yang memisahkan apa yang ada pada dewasa ini dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang, dampak positivism tampak pula pada adanya usaha untuk mengidentifikasikan hukum dan membedakannya dengan kebiasaan terutama dengan menekankan pada kekuasaan Negara yang dapat memaksakan berlakuknya hukum. Selain itu, formalism berpengaruh pula terhadap pemikiran dan tingkah laku hukum dan bahkan terhadap penentuan bidang- bidang penelitian oleh sarjana-sarjana ilmu sosial. Beberapa ahli filsafat hukum menekankan, betapa pentingnya hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral (yaitu etika 103 Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999. 104 Dikutip dalam pemikiran-sosiologi-hukum/amp/ diakses tanggal 9 Februari 2020
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum dalam arti sempit) yang berlaku umum. Lain-lain ahli filsafat hukum, yang biasanya disebut kaum positivis, sebaliknya berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. Salah satu cabang dari aliran tersebut adalah mazhab formalistis yang teorinya lebih dikenal dengan nama analytical jurisprudence. Salah seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah ahli filsafat hukum dari Inggris John Austin (1790-1859). Jhon Austin ini dikemukakan oleh (Analitycal Jurisprudence) dan Hans Kelsen (Pure Theory of Law/Teori Hukum Murni). Mahzab ini disebut juga dengan Kaum Positivis, Hukum dan Moral disini merupakan dua bidang yang tak terpisahkan. Jhon Austin mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari mereka yang memegang kedaulatan, hukum merupakan suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu ajarannya dinamakan analytical jurisprudence. Hans Kelsen dikenal dengan teori Hukum Murni (Pure Theory of Law) menurutnya teori Hukum Murni adalah sebuah kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya, dinamakan teori hukum murni karena dimaksudkan untuk menyatakan bahwa hukum berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Dihadapkan pada hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah dengan harus dipisahkan. Beberapa pendapat para ahli: John Austin (1790 - 1859)105 Meminta hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kendali tertinggi atau dari siapa yang memegang kedaulatan. Karena hukum merupakan perintah yang diperlukan untuk meminta pemikiran, di mana permintaan dilakukan oleh pemikiran yang memegang dan memiliki otoritas. Mengenai hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan tertutup, dan oleh karena itu mengajarkannya dinamakan jurisprudensi analitik. Yurisdiksi Analitik dibagi dua yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang disusun oleh Manusia. Hukum yang disusun oleh Mahzab 105 Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 43. | 69
70 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia manusia dibedakan menjadi dua, yaitu hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak aktual.106 Austin terkenal dengan pahamnya yang menyatakan, bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu, ajarannya dinamakan analytical jurisprudence. Inti daripada formalisme di dalam ajaran Austin, terletak pada: "treating law as an isolated block of concepts that it have no relevant characteristics of functions a part from their possible validity or invalidity within a hypoth etical system."107 Jadi, hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan (dalam arti kesebandingan) dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik tau buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan dan penguasa. Menurut Austin, hukum dibagi dalam dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang disusun oleh umat manusia. Hukum yang dibuat oleh umat manusia dapat dibedakan dalam: a. Hukum yang sebenarnya. b. Hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya terdiri atas hukum yang dibuat oleh pengusa bagi pengikut-pengikutnya dan hukum yang disusun oleh individu-inidividu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Sesungguhnya hukum yang disusun oleh individu- individu pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak-hak yang telah diberikan oleh penguasa. Hukum yang tidak sebenarnya bukanlah merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, akan tetapi merupakan peraturan yang disusun oleh perkumpulan- perkumpulan atau badan-badan tertentu. 106 Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum.....Ibid, hal. 44. 107 Judith N. Shklar, Legalism: An Essay on Law, Moral and Politics, Cambridge, Harvard University Press, 1964, hal.34.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Hukum merupakan hasil dari perintah-perintah yang artinya adalah bahwa ada satu pihak yang menghendaki supaya pihak lain melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian, pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan apabila perintah tersebut tidak dijalankan dan penderitaan tersebut merupakan sanksi. Selanjutnya, suatu perintah diduga merupakan pembebanan kewajiban kepada pihak lain terlaksana apabila yang memberi perintah adalah pihak yang memegang kedaulatan. Ajaran-ajaran tidak menyangkut kebaikan-kebaikan atau keburukan- Austin keburukan hukum, oleh karena penilaian tersebut dianggapnya sebagai persoalan yang berbeda di luar bidang hukum. Walaupun Austin mengakui adanya hukum moral atau hukum alam yang mempengaruhi warga masyarakat akan tetapi hal itu secara yuridis tidak penting bagi hukum. Kelemahan-kelemahan ajaran analytical jurisprudence tersebut di atas adalah antara lain bahwa suatu sistem hukum tidak mungkin untuk sepenuhnya bersifat tertutup: Sistem yang tertutup secara mutlak akan menyulitkan dan menghalang-halangi penyesuaian kaidah-kaidah hukum terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru (yang kemudian menghasilkan kepentingan-kepentingan baru). Lagi pula suatu sistem hukum tak akan mungkin hidup lama apabila tidak mendapat dukungan sosial yang luas. Seorang tokoh dan mazhab formalistis adalah Hans Kelsen (1881- ....) yang terkenal dengan teori murni tentang hukum (pure theory of law) Hans Kelsen108. Kelsen menganggap suatu sistem hukum sebagai suatu sistem pertanggapan dan kaidah-kaidah di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari. sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan tadi dinamakannya sebagai kaidah dasar atau Grundnom. Kaidah dasar 108 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni...Op cit. hal.474-535 | 71
72 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia tersebut tak dapat merupakan suatu kaidah hukum positif sebagai hasil keputusan legislatif, oleh karena itu, hanya merupakan hasil analisis cara berpikir yuridis. Kaidah dasar tersebut menurut Kelsen merupakan dasar dari segenap penilaian yang bersifat yuridis yang dimungkinkan di dalam suatu tertib hukum dan negara-negara tertentu. jadi, perumusan kaidah dasar dari suatu negara dapat berbeda dan negara lainnya, karena itu, tergantung dari sifat negara masing-masing. Sahnya suatu kaidah hukum dapat dikembalikan pada kaidah- kaidah hukum yang lebih tinggi dan akhirnya pada kaidah dasar. Penanaman teori murni tentang hukum murni mempunyai makna tersendiri, karena penamaan tersebut menunjukkan maksud utama dari Kelsen untuk menyatakan, bahwa hukum berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Kelsen bermaksud untuk menunjukkah bagaimana hukum itu sebenarnya tanpa memberikan penilaian apakah hukum tadi cukup adil atau kurang adil. Teorinya bertujuan untuk menunjukkan apakah hukum positif dan bukan apa yang merupakan hukum yang benar. Kelemahan utama dari teori Kelsen tersebut terletak pada kaidah dasar apakah yang menjadi dasar sahnya kaidah dasar tersebut? Kelsen menganggap persoalan tadi tidak penting karena pertanyaan tadi bersifat meta yuridis. Secara a priori dia menganggap bahwa kaidah dasar adalah sah. Pengaruh dari mazhab formalitas terlihat pada sikap beberapa ahli-ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog- sosiolog yang menaruh perhatian pada hukum. Mereka berpegang teguh pada pemisahan antara hukum dengan moral atau berpegang pada batas yang memisahkan apa yang ada dewasa ini dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, tampak pula adanya usaha untuk mengidentifikasikan hukum dan membedakannya dengan kebiasaan, terutama dengan menekankan pada kekuasaan negara yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Di samping itu, formalisme berpengaruh pula terhadap pemikiran dan tingkah laku hukum, dan bahkan terhadap penentuan bidang-bidang penelitian oleh sarjana-sarjana ilmu sosial. Terutama di Amerika Serikat, tindakan-
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum tindakan hukum dari para hakim mempunyai kecenderungan untuk mengarah ke usaha-usaha untuk mempertahankan pola-pola yang tetap dalam sistem hukum. Pendidikan hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun sangat memperhatikan usaha-usaha untuk menemukan prinsip- prinsip hukum dalam keputusan-keputusan pengadilan, dengan tekanan pada sistem preseden dan dengan analisis-analisis formal tentang Garis-garis Perkembangan Doktrin. Para sarjana ilmu sosial yang ingin menentukan bagaimana suatu keputusan pengadilan bekerja, bagaimanapun juga harus memperhitungkan, bahwa para hakim mungkin terikat oleh analisis-analisis formal mengenai konsep- konsep dan masalah-masalah hukum. 2. Mahzab Sejarah dan Kebudayaan Mazhab sejarah dan kebudayaan mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mazhab formalistis. Mazhab ini justeru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. Seorang tokoh terkemuka dari mashab ini adalah Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) yang berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (volksgeist). Teori ini dikemukakan oleh Friedrich Karl Von Savigny dan Sir Hendy Maine konsep dasar dari teori mereka adalah Hukum hanya dapat di mengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan. Menurut Friedrich Karl Von Savigny hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat karena semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan berasal dari pembentuk UU. Sir Hendy Maine mengatakan bahwa hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat yang masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks. Hukum hanya dapat dipahami dengan menelaah, Beberapa pendapat para ahli dalam mazhab ini, antaranya: 109 109 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 76. | 73
74 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia a. Friedrich Karl Von Savigny (ahli ilmu sejarah hukum). Teorinya: (Volksgeit) Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan bukan dari pembentuk UU. b. Sir Henry Maine (Hukum Kuno Bukunya). Teorinya: Perkembangan hukum dari status ke Kontrak yang rumit dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat modern dan kompleks. Hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat yang masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang dibandingkan masyarakat yang berkembang menjadi masyarakat modern dan kompleks. Mazhab sejarah dan kebudayaan, mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mazhab formalistis. Mazhab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Von Savigny berpendapat, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volksgeist). Dia berpendapat, bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Von Savigny, seorang Jerman, waktu itu menentang kodifikasi hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan masyarakat karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Von Savigny selanjutnya mengemukakan, betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Pendapat tersebut, dewasa ini hampir selalu menjadi pegangan bagi para sosiolog dalam arti, bahwa suatu sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya, terdapat hubungan timbal-balik yang saling pengaruh- mempengaruhi. Hal lain yang menjadi salah satu pokok ajaran VonSavigny yang menekankan pada aspek dinamis dari hukum yang didasarkan pada sejarah hukum tersebut.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum Kelemahan pokok dari teori von Savigny terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Apakah suatu kesadaran hukum benar-benar ada, dan kalau ada sampai sejauh manakah pentingnya dalam membentuk hukum? Kemudian timbul pula pertanyaan apakah hukum hanya merupakan pencerminan daripada kesadaran yang berlaku umum, atau justru hukumlah yang membentuk kesadaran tersebut? Walaupun mengandung beberapa kelemahan, namun teori Von Savigny dapat dianggap sebagai langkah utama ke arah pengembangan konsep-konsep sosial mengenai sistem hukum. Seorang tokoh lain dari rnazhab ini adalah Sir Henry Maine (1822-1888) yang terkenal sebagai penulis buku Ancient Law.110 Teorinya yang terkenal adalah perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks. Menurut Maine, hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat yang masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat modern dan kompleks. Pada masyarakat-masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan hukum didasarkan pada sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada sistem hak dan kewajiban berdasarkan kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak. Pembedaan antara masyarakat-masyarakat sederhana dengan yang modern dan kompleks adalah sejalan dengan pembedaan yang dilakukan oleh para sosiologi atas masyarakat-masyarakat sederhana yang secara relatif bersifat statis dan homogen, dengan masyarakat-masyarakat yang kompleks, dinamis, dan heterogen. Kiranya telah jelas, betapa pentingnya hasil-hasil pemikiran tokoh- tokoh mazhab sejarah dan kebudayaan tersebut, bagi perkembangan sosiologi hukum. Hal ini pun diakui oleh tokoh-tokoh teori sosiologi seperti Emile Durkheim dan Max Weber yang menyadari betapa pentingnya aspek-aspek kebudayaan dan sejarah untuk memahami gejala hukum dalam masyarakat. 110 Sir Henry Sumner Maine, Ancient Law, New York, Henry Holt and Co., 1906. | 75
76 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia 3. Aliran Utilitarianism Jeremy Bentham (1748-1832) dapat dianggap sebagai salah seorang tokoh yang terkemuka dari aliran ini. Bentham adalah seorang ahli filsafat hukum yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu system hukum. Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianism yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurut dia, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih daripada apa yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran ini didasarkan pada "hedonistic utilitarianism" Teorinya: Memperbaiki manusia untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi keberhasilan. Setiap kejahatan harus dikeluarkan dengan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan derita yang dijatuhkan tidak lebih dari pada apa yang dibutuhkan untuk menghindari kejahatan. Pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi warga masyarakat secara individual.111 Kelemahannya: Setiap manusia tidak memiliki ukuran yang Sama dengan keadilan, kebahagiaan dan penderitaan. Jeremy Bentham (1748-1832) dapat dianggap sebagai salah seorang tokoh yang terkemuka dari aliran ini. Bentham adalah seorang ahli filsafat hukum yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Dalam teorinya tentang Hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dan aliran utilitarianism, bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut, apakah dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham banyak 111 Soerjono Soekanto,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum........Op cit, hal. 77.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurut dia, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya, Bentham mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Dikemukakannya faktor-faktor yang dapat mewujudkan keadilan dan penderitaan, akan tetapi kelemahan teorinya tersebut terletak pada kenyataan bahwa tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan. Tokoh lain dari aliran ini adalah Rudolp von Jhering (1818- 1892) yang ajarannya biasanya disebut sebagai social utilitarianism. Von Jhering menganggap bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Dia menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Bagi Jhering, hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Ajaran-ajaran Jhering banyak mempengaruhi jalan pikiran para sarjana sosiologi hukum Amerika, antara lain Roscoe Pound. 4. Aliran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich (1826-1922) seorang ahli hukum Austria dianggap sebagai pelopor aliran ini. Ajarannya berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (living law) atau dengan kata lain suatu pembedaan antara kaidah hukum dengan kaidah social lainya. Hukum positif hanya efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (culture patterns).112 Ehrlich mengatakan, bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan judikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di 112 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, London and New York, Routledge, 2017. | 77
78 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia dalam masyarakat itu sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peratran-peraturan yang dipaksakan oleh negara. Kebaikan dan analisa Ehrlich terletak pada usahanya untuk mengarahkan perhatian para ahli hukum pada ruang lingkup sistem sosial, di mana akan dapat ditemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum. Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan untuk lebih memahami hukum dalam konteks sosial. Akan tetapi, sulitnya adalah untuk menentukan ukuran-ukuran apakah yang dapat dipakai untuk menentukan suatu kaidah hukum benar-benar merupakan hukum yang hidup (dan dianggap adil). jurisprudence berkembang dan menjadi popular di Amerika Serikat terutama atas jasa Roscoe Pound (1870- 1964). Ia berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas dari ilmu hukum untuk memperkembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan social dapat terpenuhi secara maksimal. Pound menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (law in action) yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis (law in the books). Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantive maupun hukum ajektif. Ajarannya tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkas sesuai dengan pola-pola perikelakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga juga mencakup masalah-masalah keputusan-keputusan pengadilan serta pelaksanaannya, dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek-efeknya yang nyata.113 Ajaran sociological Kiranya sudah jelas betapa tekanan pada kenyataan hukum merupakan suatu obyek yang sangat penting bagi para sosiolog yang menaruh perhatian pada gejala-gejala hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini, baik sociological jurisprudence dan sosiologi hukum mempunyai pokok perhatian yang sama. Pound mengakui bahwa hukum hanyalah merupakan salah satu alat pengendalian sosial (social control), bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dan pertentangan kepentingan-kepentingan. Kecuali, dia berusaha 113 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy.....Op cit.
Pendekatan dan Aliran dalam Sosiologi Hukum untuk menyusun suatu kerangka dari nilai-nilai dalam masyarakat yang harus dipertahankan oleh hukum di dalam menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan. Pound juga menekankan betapa pentingnya penelitian dan perlunya dipakai alat pembuktian- pembuktian yang berasal dari ilmu-ilmu sosial di dalam proses pengadilan.114 Aliran sociological jurisprudence telah meninggalkan pengaruh yang mendalam, terutama pada pemikiran hukum di Amerika Serikat. Walaupun aliran tersebut belum sepenuhnya dapat dinamakan sosiologi hukum karena usahanya untuk menetapkan kerangka normatif bagi ketertiban hukum belum tercapai, akan tetapi aliran tersebut memperkenalkan teori-teori dan metode-metode sosiologi pada ilmu hukum. ini telah meninggalkan pengaruh yang mendalam terutama pada pemikiran hukum di Amerika Serikat. Walaupun aliran tersebut belum sepenuhnya dinamakan sosiologi hukum oleh karena usaha-usahanya untuk menetapkan kerangka normatif tertentu bagi ketertiban hukum belum tercapai, akan tetapi aliran tersebut memperkenalkan teori-teori dan metode-metode sosiologi pada ilmu hukum. Aliran 5. Aliran Realisme Hukum Aliran ini diprakarsai oleh Karl Llewellyn (1893-1962), Jarome Frank (1889-1957) dan Hakim Oliver W. Holmes (1841-1935) ketiganya orang Amerika. Mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi bahkan membentuk hukum. Ahli-ahli pemikir dari aliran ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keadilan, walaupun mereka berpendapat bahwa secara ilmiah tak dapat ditentukan apa yang dinamakan hukum yang adil. Aliran ini dengan buah pikirannya mengembangkan pokok- pokok pikiran yang sangat berguna bagi penelitian-penelitian yang bersifat interdisipliner, terutama dalam penelitian-penelitian yang memerlukan kerjasama antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial. 114 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy.....Ibid. | 79
80 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum; akan tetapi membentuk hukum. Seorang hakim harus selalu mernilih, dia yang menentukan prinsip-pninsiprnana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. Keputusan- keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis. Ahli-ahli pemikir dari aliran ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keadilan, walaupun mereka berpendapat bahwa secara ilmiah tak dapat ditentukan apa yang dinamakan hukum yang adil. Pokok-pokok pikiran dari aliran ini banyak dikemukakan oleh Justice Holmes dalam hasil karyanya yang berjudul The Path of the Law. Di dalam buku tersebut, Holmes antara lain menyatakan, bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang berbuat atau tidak berbuat, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan.115 Karl Llewellyn mengembangkan teori tentang hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Di dalam teorinya itu Llewellyn menekankan pada fungsi hukum. Tugas pokok dari pengadilan adalah menetapkan fakta dan rekonstruksi dan kejadian-kejadian yang telah lampau yang menyebabkan terjadinya perselisihan.116 115 Oliver Wendell Holmes Jr., The Path of The Law, Auckland, New Zealand, The Floating Press Limited, 2009. 116 Karl N. Llewellyn, Jurisprudence: Realism In Theory and Practice, New Brunswick (USA) and London (UK), Transaction Publishers, 2008.
BAB 3 PARADIGMA DAN TEORI-TEORI DALAM SOSIOLOGI HUKUM A. PARADIGMA DALAM SOSIOLOGI HUKUM Secara umum dalam ilmu sosiologi, dikatakan bahwa objek dari sosiologi adalah masyakat. Lebih jauh, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dalam arti statis dan dalam arti dinamis. Dalam arti statis, masyarakat memunculkan gejala sosial dalam bentuk struktur sosial yang terdiri dari kelompok sosial, lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, stratifikasi sosial, dan kebudayaan. Dalam arti dinamis, masyarakat memunculkan gejala sosial, dan interaksi sosial. B. TEORI DALAM SOSIOLOGI HUKUM Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena sosial dalam masyarakat banyak ragamnya kadang kala fenomena sosial berkembang menjadi suatu masalah sosial akibat perbedaan cara pandang mengenai Fenomena tersebut. Dalam menyelesaikan masalah sosial dibutuhkan suatu teori untuk menyelesaikannya. Teori- teori tersebut lahir dari pengalaman- pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari- hari. Karena setiap individu mengalami pengalaman yang berbeda maka teori yang muncul juga akan berbeda pula antara satu individu dengan individu lainnya. Disimpulkan bahwa tidak ada teori yang dapat menyeluruh membahas mengenai masalah sosial di masyarakat:117 117 Dikutip dalam hukum.html?m=1 diakses tanggal 14 Maret 2020 81
82 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia 1. Teori Fungsional Struktural/Structural Function Theory Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur social dan pranata sosial. Menurut teori fungsional structural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian- bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini (fungsional - structural) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam system sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya. Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-struktural merupakan suatu yang 'berbeda', hal ini disebabkan Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium, atau sebagai suatu system yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimabangan atau perubahan social. 2. Teori Konflik/Conflict Theory Teori Konflik yang digagas oleh Marx didasarkan pada kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Bagi Marx, dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yakni kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi dan kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kelompok ini selalu terjadi konflik. Karl Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik.
Paradigma dan Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum 3. Teori Interaksi Simbolik/Simbolic Interaction Theory tradisi dan posisi intelektual yang berkembang di Eropa pada abad 19 kemudian menyeberang ke Amerika terutama di Chicago. Namun sebagian pakar berpendapat, teori interaksi simbolik khusunya George Herbert Mead (1920-1930an), terlebih dahulu dikenal dalam lingkup sosiologi interpretatif yang berada di bawah payung teori tindakan sosial (actiontheory), yang dikemukakan oleh filosof sekaligus sosiolog besar Max Weber (1864-1920). Teori teraksionisme simbolik mewarisi Meskipun teori interaksi simbolik tidak sepenuhnya mengadopsi teori Weber namun pengaruh Weber cukup penting. Salah satu pandangan Weber yang dianggap relevan dengan pemikiran Mead, bahwa tindakan sosial bermakna jauh, berdasarkan makna itu subyektifnya yang diberikan mempertimbangkan perilaku orang lain dan kerenanya diorientasikan dalam penampilan. individu-individu. Tindakan 4. Teori Pertukaran Sosial/Social Exchange Theory Teori pertukaran ini memusatkan perhatiannya pada tingkat analisa mikro, khususnya pada tingkat kenyataan sosial antarpribadi ini akan ditekankan pada (interpersonal). Pada pembahasan pemikiran teori pertukaran oleh Homans dan Blau. Homans dalam analisanya berpegang pada keharusan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu untuk menjelaskan perilaku sosial daripada hanya sekedar menggambarkannya. Akan tetapi Blau di lain pihak berusaha beranjak dari tingkat pertukaran antarpribadi di tingkat mikro, ke tingkat yang lebih makro yaitu struktur sosial. Ia berusaha untuk menunjukkan bagaimana struktur sosial yang lebih besar itu muncul dari proses-proses pertukaran dasar. | 83
BAB 4 KESADARAN HUKUM DALAM MASYARAKAT DI INDONESIA A. PENGERTIAN KESADARAN HUKUM Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli : 1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nila - nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.118 2. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapakan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian- kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.119 118 Achmad Ali dan Wiwie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : Kencana. 2012 hal 141 119 Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002. Hal 215 84
Kesadaran Hukum dalam Masyarakat di Indonesia 3. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.120 4. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing - masing terhadap orang lain.121 Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesdaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan - peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Dikatakan salah satu karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain. Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :122 1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. 2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. 120 Marwan Mas. Penghantar Ilmu Hukum. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia. 2014. hal 88 121 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1981, hal.13 122 Soerjono Soekanto, Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum: Jakarta, Rajawali Pers 1989. | 85
86 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia 3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain :123 1. 2. Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamnnya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut. 123 Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Bandung, Alumni, 1993, hal. 40-42
Kesadaran Hukum dalam Masyarakat di Indonesia 3. 4. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya terhadap hukum sebagai sesuatu yang penghargaan bermanfaat atau mengguntungkan jika hukum tersebut ditaati, seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hulkum. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebbut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum. Selanjutnya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul khususya dengan kesadaran hukum pedagang kaki lima, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut :124 1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum. 2. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan 124 Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989. | 87
88 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum. 3. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa aka nada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik atupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum. 4. Menerima hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesdaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah, akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek peneriman hukum masyarakat itu sendiri. Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1. Rasa takut pada sanksi 2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok 3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa 4. Kepentingan pribadi terjamin 5. Sesuai dengan nilai yang dianut Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpegaruh, maka indikator akan kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal. lebih menghubungkan antara masing-masing
Kesadaran Hukum dalam Masyarakat di Indonesia Berkaitan dengan kesadaran hukum pedagang kaki lima terdapat faktor yang mempengaruhinya antara lain :125 1. Faktor pendidikan Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting, karena dengan pendidikan pola berfikir masyrakat menjadi sangat berkembang dan terarah, dengan pendidikan pula manusia dapat meningkatkan status sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto secara menyeluruh faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum khususnya bagi pedagang kaki lima. Menurut pasal 1 angka (1) Undang- Undang No 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, keterampilan dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakt, bangsa dan negara. Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan berawal dari pendidikan sekolah dasar (yang disebut dengan istilah SD), kemudian dilanjut dengan pendidikan sekolah menengah pertama (yang disebut dengan istilah SMP), pendidikan sekolah menengah atas (yang disebut dengan SMA). Pada umunya, wajb belajar adalah sembilan tahun, pendidikan pada tingkat SMA juga bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah di universitas-universitas yang diminati. 125 Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum......Ibid. | 89
90 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum.perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan. 2. Faktor ekonomi Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum seperti halnya para pedagang kaki lima yang harus berjualan di seputar trotoar, badan jalan yang jelas-jelas hal tersebut dilarang oleh pemerintah semakin banyak kebutuhan yang diperlukan maka kebanyakan dari mereka tidak sadar akan hukum, hubungan antara faktor ekonomi dengan kesadaran hukum merupakan sangat penting adanya karena kebanyakan dari pedagang kaki lima yang berjualan diseputaran trotoar dan badan jalan kurangnya modal untuk membeli bangunan ruko dan perekonomiannya juga sangat rendah untuk itu mereka menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah. Adapun dasar hukum dari kesadaran hukum, sejak awal pemerintahan orde baru secara jelas sistem tentang kesadaran hukum telah diatur jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No IV/MPR/1978 Mengenai Garis- Garis Besar Haluan Negara
Kesadaran Hukum dalam Masyarakat di Indonesia (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan penegakan hukum. Penegasan ini dirumuskan sebagai berikut :126 1. Pembangunan dibidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam pancasila dan UUD 1945. 2. Guna meningkatkan kererttiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat yang merupakan syarat dari terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur pemerintah pada umumnya da naparatur penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan serta dikembangkan untuk peningkatan kemampuan kewibawaanya. 3. Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum 4. Usaha-usaha penertiban badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan 5. Usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum perlu dilanjutkan. 6. Meningkatkan kesdaran hukum agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban 7. Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan pembinaan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Melalui hukum inilah antara lain diterapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan apabila di dukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. 126 Esmi Warassih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Suryandaru Utama, 2005. hal. 111-112. Lihat juga dalam, Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum, Jurnal TAPIs Vol 10 No 1 Januari- Juni, 2014. | 91
92 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi pelaksana hukum itu sendiri. B. HAKEKAT KESADARAN HUKUM Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.127 Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.128 Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan: "Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi."129 Dapat disimpulkan bahwa kesdaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.130 Dalam kenyataanya ada beberapa hal secara include perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum; pertama, kesadaran tentang 'apa itu hukum' berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia.131 Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan- 127 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1996, hal.9 128 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Surabaya : PT.Prestasi Pustaka, 2006, hal.261 129 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2010. Lihat juga dalam Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum....Ibid. hal.119. Dikutip dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Ibid. hal.262 130 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum....Ibid. hal.262 131 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum....Ibid. hal.262-263
Kesadaran Hukum dalam Masyarakat di Indonesia pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi poliitik dan sebagainya Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.132 Kedua, kesadarn tentang 'kewajiban hukum kita terhadap orang lain' berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu. Dengan begitu dalam kesadaran hukum menganut sikap tenggang rasa/ toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain.133 Ketiga, kesadaran tentang adanya atau terjadinya 'tindak hukum' berarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik kalau terjadi pelanggaran hukum seperti: pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, KKN dan lain sebagainya. Hukum baru dipersoalkan apabila justru hukum tidak terjadi, apabila hukum tidak ada (onrecht) atau kebatilan. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib maka tidak akan ada orang mempersoalkan tentang hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran, sengketa, bentrokan atau "conflictof human interest", maka dipersoalkan apa hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang benar dan sebagainya. Dengan demikian pula kiranya dengan kesadaran hukum.134 Dengan demikian jelas bahwa kesadaran hukum pada hakekatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya "tidak hukum" atau "onrecht".135 Memang kenyataannya ialah bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan didalam media massa kalau kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, kalau 132 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Op cit. hal.263 133 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Ibid. hal.263 134 Dikutip dalam kesadaran hukum dalam masyarakat.htm diakses tanggal 17 Februari 2020 135 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Op cit. hal.264 | 93
94 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti: pemalsuan ijazah, pembunuhan, korupsi, pungli, penodongan dan sebagainya. C. KONDISI KESADARAN HUKUM DI INDONESIA Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan galam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum. 1. Tinjauan bentuk pelanggaran Bentuk-bentuk pelanggaran yang lagi marak belakangan ini meliputi tindak kriminalitas, pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna motor, pelanggaran HAM, tindak anarkis dan terorisme, KKN dan penyalahgunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain sebagainya. 2. Tinjauan Pelaksanaan Hukum Pelaksanaan hukum sekarang ini dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Indicator yang dapat dijadikan parameter adalah banyaknya kasus yang tertunda dan bahkan tidak surut, laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran kurang ditanggapi. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum hanya berpihak pada mereka yang secara financial mampu memberikan nilai lebih dan jaminan. Terbukti sekarang dengan adanya auditisasi pada setiap departemen dan menjaring setiap pejabat terbukti korupsi.136 3. Tinjauan Jurnalistik Peristiwa-peristiwa pelanggaran maupun pelaksanaan hukum hamper setiap hari dapat dibaca di media cetak dan elektronik, ataupun diakses melalui internet. Memang harus kita akui bahwa jurnalistik terkadang mengusung sensasi dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian 136 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Ibid. hal.270
Kesadaran Hukum dalam Masyarakat di Indonesia pembaca dan berita tentang pelanggaran hokum dan peradilan selalu menarik perhatian. 4. Tinjauan Hukum Ditinjau dari segi hukum, maka dengan makin banyak tentang pelanggaran hukum, kejahatan, pemberitaan dan kebathilan berarti kesadaran akan banyak terjadinya "onrecht". Hal implikasi makin berkurangnya toleransi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sekarang ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan masyarakat juga. ini juga memberikan Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya.137 Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Soerjono Soekanto, menambahkan bahwa menurunya kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurnag menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan.138 D. CARA-CARA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita hakikatnya 137 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai....,, Op. Cit., hal. 126, dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Ibid, hal.271 138 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai....Ibid, hal. 96, dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Ibid, hal.272 | 95
96 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia bukanlah semata-mata sekedar meningkat-kan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education).139 Berikut penjelasannya : 1. Tindakan (action) Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tidakandrastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang- undang. Cara ini bersifat isidentil dan kejutan dan bukan merupakan tepat untuk meningkatkan tindakan yang kesadaran hukum masyarakat 2. Pendidikan (education) Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai- nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efesien ialah dengan pendidikan.140 a. Pendidikan formal Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ TK sampai jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi). 139 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai...., , Ibid., hal. 128, dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Ibid, hal.272 140 Dikutip diakses tanggal 17 Februari 2020. Lihat juga dalam diakses tanggal 16 Maret 2020 dalam
Kesadaran Hukum dalam Masyarakat di Indonesia 1) Tingkat TK Di Taman Kanak-kanak sudah tentu tidak mungkin ditanamkan pengertian-pengertian abstrak tentang hukum atau disuruh menghafalkan undang-undang. Yang harus ditanamkan kepada murid Taman Kanak- kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan- peraturan yang dibuat oleh sekolah.141 Yang penting dalam pendidikan di Taman Kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan bahwa larangan- larangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti menerima akibatnya 2) Tingkat SD, SMP, dan SMA Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi: hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Perlu diadakan peraturan-peraturan sekolah. Setiap pelanggar harus ditindak. Untuk itu dan juga untuk menanamkan "sense of justice" pada murid-murid perlu dibentuk suatu "dewan murid" dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah. Di samping buku pelajaran yang berhubungan dengan kesadaran hukum perlu diterbitkan juga buku- buku bacaan yang berisi cerita-cerita yang heroik.142 Secara periodik perlu diadakan kampanye dalam bentuk pekan (pekan kesadaran hukum, pekan lalu lintas dan sebagainya) yang diisi dengan perlombaan-perlombaan (lomba mengarang, lomba membuat motto yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum), pemilihan 141 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Op cit, hal.274 142 Dikutip dalam prndidikan hukum.htm diakses tanggal 17 Februari 2020 | 97
98 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia warga negara teladan terutama dihubungkan dengan ketaatan mematuhi peraturan-peraturan. 3) Tingkat Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum mempunyi peranan penting dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena di dalanya menghasilkan orang-orang yang memiliki pendidikan hukum yang tinggi. Sehingga membuat mereka menjadi generasi yang melek hukum b. Pendidikan Non Formal Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: penyuluhan hukum, kampanye,dan pameran. Berikut penjelasannya: 1) Penyuluhan Hukum Penyuluhan hukum adakah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan prilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati / mentaatinya.143 Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan sekaligus mematuhi 143 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Op cit, hal.276
Kesadaran Hukum dalam Masyarakat di Indonesia melalui media/perantara, seperti : radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya. Penyuluhan hukum yang tidak langdung dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pengangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan \ Undang-undang Dasar, pasa-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan.144 Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.145 2) Kampanye Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara ajeg yang diisi dengan kegiatan- kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti: ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya. 3) Pameran Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademecum, brochure serta leaflets di samping diperlihatkan film, slide, VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar.146 144 Dikutip dalam penyuluhan hukum.htm diakses tanggal 17 Februari 2020 145 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum.....Op cit, hal.276 146 Dikutip dalam penyuluhan hukum.htm diakses tanggal 17 Februari 2020 | 99
100 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin- pemimpin.
BAB 5 SOSIOLOGI HUKUM ISLAM A. PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, , sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.147 Kata-kata hukum Islam merupakan terjamahan dari term Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh Jiris Barat dengan istilah syari'at dan fikih. Menurut Schacht bahwa Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.148 Untuk mendefinisikan sosiologi hukum Islam sebagai suabuah istilah bukanlah sesuatu yang mudah, karena banyak para fakar yang mengatakan bahawa buku-buku yang membahas sosiologi hukum Islam masih tergolong minim. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum ilmu yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.149 Menurut Nasrullah sosiologi hukum Islam adalah 147 Mohammad Rifa'i. Ushul Fikih, PT. Al Ma'arif, Bandung. 1973. hal. 5 148 Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam. SPB, 2016. hal. 12 149 Dikutip dalam diakses tanggal 17 Februari 2020 101
102 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia suatu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasar-kan prinsip etika dan moral yang telah digariskan (qabil li al- niqash, qabil li al-taghyir).150 B. RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. Seperti yang sudah kita singgung pada bab pertama diatas, bahwa Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.151 Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama- ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema- tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokra-tisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut tasyri' wadh'i) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.152 Lebih lanjut Nasrullah katakan, Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat 150 Nasrullah, Sosiologi Hukum......Ibid. hal.18 151 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980, hal. 10-11 152 Nasrullah, Sosiologi Hukum......Op cit. hal.20
Sosiologi Hukum Islam Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.153 Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:154 1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi managemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji. 2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah. 3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. 4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya. 5. Gerakan atau organisasi kemasyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu. 153 Nasrullah, Sosiologi Hukum......Ibid. hal.21 154 M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar), Al Ahkam, Vol. 7 No. 2 Desember 201 2. hal 300 | 103
104 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:155 1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. 2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadîm dan qawl jadîdal-Syâfi'î. 3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. 4. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan 155 M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam....Ibid. hal. 297-298
Sosiologi Hukum Islam | 105 perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. 5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula. C. TUJUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (ilmu al-ijtima'i li syari'atial- Islamiyyah) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di STAIN, IAIN, dan UIN serta Mahasiswa Fakultas Hukum di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.156 Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila diban-dingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk 156 Nasrullah, Sosiologi Hukum......Op cit. hal.21-22
106 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal- hal sebagai berikut:157 1. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat. 2. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu. 3. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Alvin S. Johnson mengatakan kegunaan mempelajari Sosiologi Hukum;158 1. Sosiologi hukum mampu memberi penjelasan tentang satu dasar terbaik untuk lebih mengerti Undang-undang ahli hukum ketimbang hukum alam, yang kini tak lagi diberi tempat, tetapi tempat kosong yang ditinggalkannya perlu diisi kembali. 2. Sosiologi hukum mampu menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang memengaruhinya. 3. Sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. 4. Sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. 157 Nasrullah, Sosiologi Hukum......Ibid. hal.22 158 Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 9
Sosiologi Hukum Islam 5. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan kemampuan- kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Secara lebih elaboratif, Atho' Mudzhar memerinci hukum Islam pada tiga segmen:159 1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep maqâsidal- syarî'ah, qawâ'idal-fiqhiyyah, tharîqal-Istinbâth, manhaj ijtihâd dan lainnya. 2. Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk nas maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk nas meliputi ayat-ayat dan Sosiologi Hukum Islam hadits ahkam. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam, dustur, perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya. 3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama Muslim maupun dengan non Muslim. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum (siyâsahal- syarî'ah), perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti dan anggota badan legislatif, masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum seperti pengadilan dengan segala graduasinya dan perhimpunan seperti perhimpunan penegak hakim agama, perhimpunan studi peminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa dari organisasi-organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang serta pemikir hukum 159 M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam....Ibid. | 107
108 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia menspesialisasikan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam. Dalam jenis penelitian ini juga tercakup masalah- masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah pemikiran hukum, sejarah administrasi hukum serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.
BAGIAN KEDUA POLITIK HUKUM 109
BAB 6 PENGANTAR POLITIK HUKUM A. PEMAHAMAN DASAR MENGENAI POLITIK HUKUM Istilah politik hukum sendiri dapat kita lihat terdiri dari dua kata yaitu politik dan hukum. antara keduanya banyak para ahli yang menganggap bahwa hukum dan politik merupakan satu kesatuan yang paradok. Hukum ialah segala sesuatu yang sudah pasti kejelasannya, sementara politik sutu hal yang masih mengandung unsur ketidakpastian selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan bergantinya para pelaku politik. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechts politiek. Istilah ini sebaiknya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakang yaitu politiek recht atau hukum politik, yang dikemukakan Hence Van Maarseveen karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah yang disebutkan terakhir berkaitan dengan istilah lain yang ditawarkan Hencevan Maarseveen untuk mengganti istilah hukum tata negara. Untuk kepentingan itu dia menulis sebuah karangan yang berjudul "Politiek recht, als Opvolger van het Staat recht".160 Kembali pada istilah rechts politiek. Dalam bahasa Indonesia kata recht berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu hukm (kata jamaknya ahkam), yang berarti putusan (judgement, verdict, decision), ketetapan (provision), perintah (command), pemerintahan (government), kekuasaan (authority, power), hukuman (sentence) dan lain-lain.161 Kata kerjanya yaitu hakama-yahkumu, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, 160 Sri Soemantri, "Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam kehidupan Bernegara", Dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, vol. 1, no. 4, September-November 2001, hal. 43. 161 Hans Wehr, A Dictionary Of Modern Writeen Arabic, London: Mac-Donald & Evansltd, 1980, hal. 196. 110
Pengantar Politik Hukum menghukum, mengendalikan, dan lain-lain. Asal-usul kata hakama berarti mengendalikan dengan satu pengendalian.162 Berkaitan dengan istilah ini sampai sekarang, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Seorang ahli hukum dari Unhas, Achmad Ali telah berhasil mengumpulkan lebih dari lima puluh definisi dan pengertian tentang hukum yang disarikan dari berbagai aliran ilmu hukum yang ada dan dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak Aristoteles, Ibnu Khaldun hingga Dworkin.163 Dari lima puluhan definisi dan pengertian hukum itu masing-masing ahli berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena sifat yang abstrak dan cakupan yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum tersebut. Dengan kata lain, sejak dahulu hingga sekarang para ahli hukum tidak pernah sepakat untuk mengakui sebuah definisi hukum yang berlaku secara umum yang dapat diterima di seluruh dunia, atau mengutip Sri Soemantri Martosoewignjo, hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.164 Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van Der Tas, kata politiek mengandung arti beleid. Kata beleid sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (policy). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. 162 Jubran Mas'ud. Al-ra'id: Mu'jam Lughawiyyun 'Ashriyyun, Cet. VII, Beirut: Dar al-'ilm li al-mayalin, 1992, hal. 312. 163 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet, II, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hal. 17 164 Sri Soemantri Martosoewignjo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. I, Bandung: Alumni, 1992, hal.33. | 111
112 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Berkenaan dengan istilah kebijakan, ternyata memiliki keragaman arti. Hal itu dapat dilihat dari pandangan beberapa tokoh yang mencoba untuk menjelaskan apa sebenarnya kebijakan itu. Klein misalnya, menjelaskan bahwa kebijakan itu adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran dan yang dijalankan langkah demi langkah.165 Hampir senada dengan Klein, Kuypers menjelaskan kebijakan itu adalah suatu susunan dari: (1) tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok; (2) jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih olehnya; dan (3) saat-saat yang mereka pilih.166 Adapun Friend memahami bahwa kebijakan pada hakikatnya adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat di masa datang.167 Sementara itu, Carl J. Friedrick menguraikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.168 Dan, James E. Anderson mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.169 dan kesempatan-kesempatan Menurut Satjipto Rahardjo, Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.170 Sebagai seorang yang mendalami sosiologi hukum, tidaklah mengherankan apabila Satjipto Rahardjo lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataannya 165 A. Hoogerwerf, Over Heids Beleid, diterjemahkan oleh R. L. L Tobing, Jakarta: Erlangga, 1983, hal. 7. 166 A. Hoogerwerf, Over Heids Beleid....Ibid. 167 J. K. Friend, dkk, Public Planning: The Inter Corporate Dimention, London: Tavistock, 1974, hal. 40. 168 Carl J. Friedrick, Man and His Government, New York: McGraw Hill, 1963, hal. 79. 169 James E. Anderson, Public Policy Making, New York: Praeger Publisher, 1979, hal. 3. 170 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 352.
Pengantar Politik Hukum bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.171 Sementara L. J. Van Apeldorn, mengemukakan Politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Politik Hukum berarti menetapkan isi peraturan perundang-undangan. (pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Mengemukakan bahwa Politik Hukum sebagai kegiatan - kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai - nilai. Sedangkan Moh. Mahfud MD, mengemukakan Politik Hukum (dikaitkan di Indonesia) adalah Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan. tujuan dan Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum172 mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah forum keadilan yang berjudul "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan". Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, 171 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum.....Ibid, hal. 352-353. 172 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasatkan atas Hukum, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 160. | 113
114 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.173 Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (ius constituendum). Sementara Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.174 Pernyataan "mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya" mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (ius constitutum) dan "mengenai arah perkembangan yang dibangun" mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (ius constituendum). Dengan demikian, berbeda dengan definisi politik hukum yang dikemukakan Padmo Wahjono, yang lebih mengarah pada hukum yang bersifat ius constituendum, definisi politik hukum yang dirumuskan oleh Radhie tampaknya memiliki dua wajah yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu ius constituendum dan ius constitutum.175 Selanjutnya Menurut Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.176 Pada buku yang lain berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan, 173 Padmo Wahyono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", Forum Keadilan, No. 29 (April 1991), hal. 65. 174 Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973, hal. 4. 175 Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973, hal. 4. 176 Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 20.
Pengantar Politik Hukum politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.177 Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto di atas mencakup pengertian yang sangat luas. Pernyataan "mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat" bisa ditafsirkan sangat luas dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Sedangkan pernyataan "untuk mencapai apa yang dicita-citakan" memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). Berbeda dengan dua pengertian sebelumnya, Soedarto tidak hanya berbicara pada kurun waktu apa hukum yang diterapkan (ius constituendum), tetapi tampaknya sudah pula menyinggung kerangka pikir macam apa yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum. Sementara C.F.G. Sunaryati Hartono Berbeda dengan para pendahulunya, Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, sebenarnya tidak pernah menjelaskan secara eksplisit pengertian politik hukum. Namun, itu bukan berarti bahwa ia tidak mempedulikan keberadaan politik hukum dari sisi praktisnya. Dalam hal ini, ia melihat politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.178 Pernyataan "menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki" mengisyaratkan bahwa kerangka kerja politik hukum menurut Sunaryati Hartono lebih menitik beratkan pada dimensi hukum yang berlaku di masa yang akan datang (ius constituendum). Selanjutnya Abdul Halim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya berjudul "Politik Hukum Nasional" yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu).179 Menurut Abdul 177 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hal.151. 178 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991, hal. 1. 179 Abdul Halim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985. | 115
116 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Halim Garuda Nusantara, politik hukum nasional secara harfiah (legal policy) yang dapat diartikan sebagai kebijakan hukum hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Sedangkan Belleford mengemukakan bahwa Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (ius constitutum) menjadi hukum yang seharusnya (ius constituendum) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat. Lemaire memberikan pengertian Politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif (wetgeving). Politik hukum merupakan politik perundang-undangan. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik. Selanjutnya Utrecht mengemukakan bahwa Politik hukum menentukan hukum yang sesungguhnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan sociale werkelijkheid (kenyataan sosial). Pada prinsipnya politik hukum berarti kebijaksanaan negara mengenai hukum yang ada saat ini. Adanya kesamaan makna politik hukum dalam kedua dimensi pandangan tersebut terletak pada menegakkan perhatian terhadap hukum yang dicita-citakan/didambakan (ius constituendum) dan hukum yang ada pada saat ini (ius constitutum).180 Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: 1. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang pengertian kebijakan. Jelasnya, konsep kebijakan itu sulit untuk dirumuskan dan diberikan makna yang tunggal, atau dengan perkataan lain, sulit untuk memperlakukan konsep kebijakan tersebut sebagai sebuah gejala yang khas dan konkret, terutama bila kebijakan itu dilihat sebagai suatu proses yang terus berkembang dan berkelanjutan mulai dari proses pembuatan sampai implementasinya. 180 Dikutip dalam html?m=1 diakses tanggal 09 Februari 2020
Pengantar Politik Hukum 2. Terdapat perbedaan "penekanan" tentang kebijakan di antara para ahli. Sebagian dari mereka melihat kebijakan sebagai suatu perbuatan, sedangkan yang lain melihat sebagai suatu sikap yang direncanakan (suatu rencana), atau bahkan suatu rencana dan juga suatu tindakan. 3. Para ahli juga berbeda pendapat berkaitan dengan tujuan dan sarana. Ada yang berpendapat, bahwa kebijakan meliputi tujuan dan sarana, bahkan ada yang tidak lagi menyebut baik tujuan maupun sarana.181 Melengkapi uraian di atas, perlu dijelaskan di sini bahwa ada satu istilah dalam bahasa Indonesia yang kerap dipakai secara bergantian dalam pengertian yang hampir serupa dengan istilah kebijaksanaan, yaitu kebijakan. Berkaitan dengan istilah di atas Girindro Pringgodigdo memberikan penjelasan yang menarik. Ia membedakan pengertian antara istilah kebijaksanaan dan kebijakan. Menurut serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Orientasinya pada pembentukan dan penegakan hukum masa kini dan masa depan. Adapun kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika (instant decision) melihat urgensi serta situasi atau kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan atau keputusan tertulis atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewarganegaraan/kekuasaan diskresi (discretionary power/-freiesermessen). Pringgodigdo, kebijaksanaan adalah Pembedaan pengertian kedua istilah di atas pada tataran konseptual dengan sendirinya akan berimbas pada aktualisasi konsep itu pada tataran praksis. Namun, meskipun terdapat perbedaan pengertian, kedua istilah ini kerap dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan demikian, secara etimologis, politik hukum secara singkat berarti kebijaksanaan hukum. 181 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 14. | 117
118 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya Inleinding Tot de Rechtswetenschap in Nederland Mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu.182 Politik hukum nasional bisa meliputi (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum yang baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum persepsi kelompok elit pengambil kebijakan. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, telah dikemukakan di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai "kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan". Kata kebijakan di sini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.183 Berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai- nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat.184 Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif 182 door J.H.P. Bellefroid, Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland, Utrecht, Dekker & Van De Vegt, 1950. 183 Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 310-314. 184 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 14.
Pengantar Politik Hukum dalam mengatur kehidupan mereka. Hal yang sama terjadi juga dalam politik hukum. B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM Bila kita berbicara tentang awal mula munculnya politik hukum, maka kita akan membicarakan tentang latar belakang, kapan, di mana dan siapa yang menggagas disiplin ilmu ini untuk pertama kali. Untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah mudah karena literatur- literatur yang mendukung amat minim bahkan bisa dikatakan tidak ada. Kalaupun ada, itupun hanya terkesan dijelaskan secara selayang pandang saja, sehingga pada tataran tertentu membuat pengetahuan terhadap aspek kesejarahan dari disiplin politik hukum menjadi amat terbatas. Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, latar belakang ilmiah yang menjadi alasan kehadiran disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoretisi hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini.185 Seperti diketahui, dari aspek kesejarahan, studi hukum telah berusia sangat lama sejak era Yunani kuno hingga era postmodern. Selama kurun waktu sangat lama tersebut studi hukum mengalami pasang surut, perkembangan, dan pergeseran terutama berkaitan dengan metode pendekatan yang disebabkan karena terjadi perubahan struktur sosial, politik, ekonomi, dan pertumbuhan piranti lunak ilmu pengetahuan. Analisis menarik berkaitan dengan hal itu dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo.186 Ia menjelaskan, pada abad ke -19 di Eropa dan Amerika, individu merupakan pusat pengaturan hukum, sedang bidang hukum yang sangat berkembang adalah hukum perdata (hak-hak kebendaan, kontrak, perbuatan melawan hukum). Keahlian hukum dikaitkan pada soal keterampilan teknis atau keahlian tukang (legal craftsmanship). Orang pun merasa bahwa dengan cara memperlakukan hukum seperti di atas, yaitu dengan menganggap hukum sebagai suatu lembaga dan kekuatan independen dalam masyarakat, maka 185 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hal. 12. 186 Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 2. | 119
120 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia lengkaplah sikap yang menganggap bahwa semuanya sudah bisa dicukupi sendiri. Hukum, disiplin hukum, metode analisis hukum, semuanya tidak membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan disiplin ilmu yang lain. Analisis normatif dan dogmatis merupakan satu-satunya cara yang paling memadai dan tidak dibutuhkan metode serta pendekatan yang lain untuk membantu melakukan pengkajian hukum. Metode normatif dan dogmatis demikian, dipandang mencukupi kebutuhan, sedang hukum makin menjadi bidang yang hanya diketahui dan dipahami oleh beberapa orang tertentu saja.187 Keadaan dan perkembangan demikian, tentunya berhubungan dengan peranan yang semakin besar dari hukum dalam mendukung dan mengamankan kemajuan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, serta kepercayaan yang semakin besar kepada hukum. Namun, akan berbeda tatkala cara-cara memandang dan menggarap hukum yang demikian itu berhadapan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat keberhasilan dari modernisasi dan industrialisasi. Kedudukan individu sekarang mulai disaingi oleh tampilnya subjek-subjek lain, seperti komuniti, kolektiva, dan negara. Bidang- bidang yang kemudian menjadi makin menonjol adalah hukum publik, hukum administrasi dan hukum sosial-ekonomi. Muncul pengertian baru yang pada hakikatnya menggugat kemapanan dari keterampilan teknis sebagaimana disebutkan di atas, dan menggantikannya dengan "perencanaan", "ahli hukum sebagai arsitek sosial", dan sebagainya. Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.188 Analisis yang dikemukakan oleh Rahardjo tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan Donald H. Gjerdingen. Dengan menjadikan sejarah hukum Amerika pasca perang saudara hingga tahun 1935 sebagai latar belakang terjadi pergeseran pemikirannya, Gjerdingen mengemukakan 187 Satjipto Rahardjo, Teaching Order Finding Disorder, Semarang: Diponegoro University, 2000, hal. 6. 188 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis dan Pengalaman- Pengalaman di Indonesia, Bandung: Alumni, 1983, hal. 16.
Pengantar Politik Hukum pemahaman teoretisi terhadap relasi antara hukum dan entitas bukan hukum. Senada dengan Rahardjo, Gjerdingen menjelaskan bahwa pendapat beberapa aliran hukum konvensional yang menganggap hukum otonom dari entitas bukan hukum sudah ketinggalan zaman karena tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya.189 Pendapat yang menafikan relasi hukum dengan entitas bukan hukum menyebabkan hukum cenderung membatasi diri pada hal- hal yang sangat teknis, sehingga permasalahan yang muncul akibat dari interaksi antara hukum dan politik misalnya, menjadi tidak bisa dijelaskan. Dengan menggunakan kerangka inilah kehadiran disiplin politik hukum dapat dipahami. Dengan perkataan lain, politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum, terutama dalam kaitan studi ini adalah politik.190 Kemudian, siapakah yang menggagas dan mempopulerkan politik hukum sebagai disiplin hukum pertama kali? Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari,191 tidak bisa dipastikan kapan disiplin politik hukum ini muncul pertama kali dan siapa penggagasnya. Van Apeldoorn dalam buku klasiknya Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht192, tidak pernah menyebutkan secara eksplisit istilah politik hukum dan tidak pula menyebutkan bahwa politik hukum merupakan salah satu disiplin ilmu hukum. Namun, tidak disebutkan politik hukum sebagai bagian dari disiplin ilmu hukum dalam buku Apeldoorn itu menurut Bambang Poernomo, bukan berarti pada saat itu akar-akar akademik disiplin politik hukum muncul atau Apeldoorn mengabaikannya. Bisa jadi ini hanya karena struktur keilmuan disiplin politik hukum belum secara mapan terbentuk.193 Menurut Poernomo, secara tersirat keberadaan politik hukum dapat 189 Donald H. Gjerdingen, "The Future of Lagal Scholarship and The Search for A Modern Theory of Law", dalam Buffalo Law Review, Volume 35, 1986, hal. 437 190 Dikutip dalam html?m=1 diakses tanggal 9 Februari 2020 191 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum.....Op cit. 192 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005. 193 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 15. | 121
122 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia dilihat dari bagian kedua klasifikasi Apeldoorn, yakni pada bagian seni dan keterampilan ketika kegiatan praktik untuk menemukan serta merumuskan kaidah hukum.194 Bila mengikuti penjelasan di atas, setidaknya untuk di Indonesia wacana tentang disiplin politik hukum secara implisit telah ditemukan akar sejarahnya pada buku Apeldoorn tersebut. Kendati hanya secara implisit informasi ini setidaknya membantu pemahaman tentang akar sejarah politik hukum tersebut. Dari penjelasan Poernomo itu, dapat dilihat bahwa para pakar masih mengalami kesulitan untuk menjelaskan kapan politik hukum muncul pertama kali dan dijadikan sebagai sebuah istilah akademis dalam bidang hukum. Informasi terlama berkaitan dengan permasalahan di atas, untuk sementara ini, dapat ditemukan pada tulisan Soepomo berjudul Soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia (dipublikasikan pada tahun 1947).195 Kemudian, buku Bellefroid berjudul Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland, yang diterbitkan tahun 1953.196 Dalam buku tersebut Bellefroid secara tegas telah meggunakan istilah politik hukum (de rechts politiek) sebagai sebuah istilah mandiri, yaitu ketika ia menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu apa saja yang termasuk dalam ilmu pengetahuan hukum. Perkembangan politik hukum di Indonesia sebenarnya sudah dumulai sejak republik ini terbentuk, yakni dimulai pada saat diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh sang proklamator Ir. Soekarano dan Muh. Hatta. Dari kemerdekaan itulah mulai dijalankannya suatu roda pemerintahan dengan menciptakan hukum -hukum yang baru yang terlepas dari hukum-hukum para penjajah yang selama hampir 3,5 abad menjajah negeri ini. Hukum dalam pengertiannya sebagai kaidah-kaidah yang berlaku tidaklah lahir begitu saja akan tetapi 194 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori dan.....Ibid, hal. 15. 195 R. Soepomo, Soal-Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia, Hoekoem, TH. I (1947), No. I sebagaimana dikutip Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Dinamika Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 255. 196 door J.H.P. Bellefroid, Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland, Utrecht, Dekker & Van De Vegt, 1950.
Pengantar Politik Hukum memerlukan suatu proses pembentukkan hukum, hukum itu adalah suatu produk politik yang berasal dari kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi serta bersaing. Karena hukum berasal dari suatu proses politik didalamnya maka demi menjaga kerangka cita hukum (recht side) perlu adanya suatu acuan yakni Politik Hukum. Pengertian politik hukum sebagai ilmu studi (ilmu politik hukum) adalah studi tentang kebijakan hukum dan latar belakang poltik dan lingkungan yang nantinya mempengaruhi lahirnya hukum itu sendiri. Kebijaksanaan disini tentang menentukan bagian aspek- aspek mana yang diperlukan dalam pembentukan hukum. Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukanya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu. Dalam masyarakat Eropa Kontinental pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif. Sedangkan dalam masyarakat common law (Anglo saxon) kewenangan terpusat pada hakim. Negara Indonesia sebagai Negara hukum, konsep hukumnya mengikuti Eropa Kontinental, dimana pembentukan hukumnya dilakukan oleh badan legislatif (DPR). Landasan Juridis pemberian kewenangan kekuasaan pembentukan undang-undang kepada badan legislatif didasarkan pada pertama, Pasal 20 UUD Negara RI Tahun 1945 ayat 1: "DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Ayat 2 : "setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama" ayat 5 : "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan". adalah UU No. 10 tahun 2004 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan sebagi landasan yuridis kedua. Kewenangan DPR dalam pembentukan tentang "perencanaan undang-undang diatur dalam BAB IV | 123
124 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia penyusunan undang-undang" dan BAB V tentang "pembentukan peraturan perundang-undangan". Kembali pada sejarah politik hukum di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sampai saat ini yang mengalami beberapa periode serta era kepemimpinan yang berkuasa didalamnya ternyata telah terjadi tolak tarik atau dinamika antara konfigurasi politik otoriter (nondemokratis). Demokerasi dan Otoriterisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linier disetiap periode pada konfigurasii otoriter. Sejalan dengan hal itu, perkembangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadi tolak tarik antara produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. 1. Era Orde Lama tatanan hidup berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Seperti halnya suatu bangunan baru yang pertama dibangun adalah pondamen yang kuat begitu pula dalam bernegara diperlukan konsep-konsep dasar bernegara dan berbangsa yang menunjukan bahwa bangsa ini memiliki suatu ideolog i yang memberikan pandangan dalam bernegara serta memberikan ciri tersendiri dari bangsa- bangsa lainnya. Saat diproklamirkannya kemerdekaan dimulailah Pada masa yang dipimpin oleh Soekarno ini memang dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang dibangun memiliki nilai yang sangat tinggi yang dapat menggabungkan kemajemukan bangsa ini seperti Pancasila yang didalammya melambangkan berbagai kekuatan yang terikat menjadi satu dengan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika. Serta merumuskan suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dipakai sebagi kaedah pokok dalam perundang-undangan di Indonesia dan dalam pembukaannya yang mencerminkan secra tegas sikap bangsa Indonesia baik didalam maupun diluar negeri. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan
Pengantar Politik Hukum perjuangan bangsa indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem "Trial and Error" yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang. Sistem "Trial and Error" telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DI/TII yang berhaluan theokratisme Islam fundamental (1952-1962) dan kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode orde lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideoligi sosialisme komunisme. 2. Era Orde Baru Setelah lahirnya Supersemar era kepemerintahan kini berada penuh ditangan Soeharto setelah Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Harapan pun banyak dimunculkan dari sejak orde baru berkuasa mulai dari konsistensinya menumpas pemberotakan PKI hingga meningkatkan taraf hidup bangsa dengan Program pembangunan (yang dikenal PELITA). Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan | 125
126 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu : a. Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama. b. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat. langkah pemeritahannya dengan langgam libertarian, lalu sistem liberal bergeser lagi ke sistem otoriter. Seperti telah dikemukakan, obsesi orde baru sejak awal adalah membangun stabilitas nasinal dalam rangka melindungi kelancaran pembangunan ekonomi. Hal pertama yang dapat terlihat guna menjalankan kekuasaan adalah dengan menambahkan kekuatan TNI dan Polri didalam berbagi bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara memasukkan kedua pilar ini ke dalam keanggotaan MPR/DPR. Pada awal kehadirannya, orde baru memulai Tampilnya militer di pentas poitik bukan untuk pertama kali, sebab sebelum itu militer sudah teribat dalam politik praktis sejalan dengan kegiatan ekonomi menyusul dengan diluncurkannya konsep dwifungsi ABRI. Lalu dengan menguatkan salah satu parpol, Kericuhan dalam pembahasan RUU-RUU yang mengantarkan penundaan pemilu (yang seharusnya diselenggarakan tahun 1968) itu disertai dengan Emaskulasi yang sistematis terhadap partai-partai kuat yang akan bertarung dalam pemilu. Pengebirian ini sejalan dengan Sikap ABRI yang menyetujui peyelenggaraan pemilu, tetapi dengan jaminan bahwa "kekuatan Orde Baru harus menang". Karena itu, disamping menggarap UU pemilu yang dapat memberikan
Pengantar Politik Hukum jaminan atas dominasi kekuatan pemerintah, maka partai-partai yang diperhitungkan mendapat dukungan dari pemilih mulai dilemahkan. Dalam menghadapi pemilu 1971, selain menggarap UU pemilu dan melakukan emaskulasi terhadap partai-partai besar, pemerintah juga membangun partai sendiri, yaitu Golongan karya (Golkar). Sejak awal Orde Baru Golkar sudah didesain untuk menjadi partai pemerintah yang diproyeksikan menjadi tangan sipil angkatan darat dalam pemilu. Sekretariat Bersama (Sekber) golkar adalah tangan sipil angkatan darat yang dulu berhasil secara efektif mengimbangi (kemudian menghancurkan (PKI). Selain itu untuk menguatkan keotoriterannya pada massa ini sistem berubah drastis menjadi non demokratik dengan berbagi hal misalnya pembatsan pemberitaan, kebebasan pers yang tertekan, dan arogansi pihak-pihak pemerintaha yang memegang kekuasaan. 3. Era Setelah Reformasi Bermula dari krisis ekonomi nasional yang terjadi pada tahun 1997- 1998 yang melumpuhkan segala sendi kehidupan mulailah muncul ketidak kepercayaan terhadap pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Ketidak percayaan ini mulai memunculkan keinginan suatu perubahan yang menyeluruh sehingga mulailah dielu-elukan suatu yang dinamakan reformasi. Adapun tokoh-tokoh reformasi yang menjadi pelopor gerakan ini diantaranya Amien Rais, Adnan Buyung Nasution, Andi Alfian Malaranggeng dan tokoh- tokoh lainnya yang didukung oleh gerakan besar-besaran mahasiswa seluruh Indonesia serta berbagai lapisan masyarakat. Gerakan ini berhasil menumbangkan orde baru dan rezim kepemimpinan Soeharto. 4. Era Kepemimpinan Habbie Pengangkatan BJ. Habibie dalam Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang. Masa pemerintahan | 127
128 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. 5. Era kepemimpinan Gus Dur Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus dur memenangkan pemilihan presiden tahun 1999 yang pada saat itu masih dipilih oleh MPR walaupun sebenarnya partai pemenang pemilu adalah partai Megawati Soekarno Putri yakni PDIP. PDIP berhasil meraih 35 % suara namun adanya politik poros tengah yang digagas oleh Amien Rais berhasil memenangkan Gus Dur dan pada saat itu juga megwati dipilih oleh Gus Dur sendiri sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan- gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. Serta kandasnya kasus korupsi yang melibatkan rezim Soeharto serta masalah yang lebih modern yakni adanya serang teroris dikedubes luar negeri. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi dan ketidak kompetenan. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. 6. Era Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai
Pengantar Politik Hukum mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Megawati yang merupakan anak dari Presiden terdahulu yakni Soekarno pada awalnya diharapkan dapat memberikan perubahan namun seirng sikapnya yang dingin dan jarang memberikan suatu paparan tentang politiknya dianggap lembek oleh masyarakat. Dan serangan teroris semakin sering terjadi pada masa pemerintahan ini. Namun satu hal yang sangat berarti pada masa pemerintahan ini adalah keberanian megawati untuk menyetujui pemilihan Presidan Republik Indonesia secra langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung dilaksanakan pada pemilu tahun 2004 dan Susilo Bambang Yudhuyono keluar sebagi pemenangnya. 7. Era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Setelah memenangkan pemilu secara langsung SBY tampil sebagai presiden pertama dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung. Pada awal kepemimpinanya SBY memprioritaskan pada pengentasan korupsi yang semakin marak diIndonesia dengan berbagi gebrakannya salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga super body untuk memberantas korupsi yakni KPK. Dalam masa jabatannya yang pertama SBY berhasil mencapai beberapa kemajuan diantaranya semakin kondusifnya ekonomi nasional. Dengan keberhasilan ini pula ia kembali terpilih menjadi presiden pada pemilu ditahun 2009 dengan wakil presiden yang berbeda bila pada masa pertamanya Jusuf Kalla merupakan seorang bersal dari parpol namun kini bersama Boediono yang seorang profesional eonomi. Dimasa pemerintahanya yang kedua ini dan masih berjalan hingga kini mulai terlihat beberapa kelemahan misalnya kurang sigapnya menaggapi beberapa isu sampai isu-isu tersebut menjadi hangat bahkan membinggungkan, lalu dari pemberantasan korupsi sendiri menimbulkan banyak tanda tanya sampai sekarang mulai dari kasus pimpinan KPK, Mafia hukum, serta politisasi diberbagai bidang yang sebenarnya tidak memerlukan suatu sentuhan politik yang berlebihan guna pencitraan. | 129
130 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia 8. Era Kepemimpinan Jokowi197 Satu bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo di periode pertama, carut marut persoalan legislasi meletup di publik. Sejumlah produk legislasi mendapat protes keras dari publik. Demonstrasi mahasiswa, pelajar serta masyarakat sipil selama beberapa pekan terakhir ini muncul di sejumlah kota di Indonesia. Pemerintah sebagai lembaga negara penanggung jawab urusan legislasi tampak gagap dalam merespons protes publik tersebut. Kegaduhan publik terhadap sejumlah produk legislasi ini tak bisa dilepaskan dari tidak solidnya politik hukum di era Jokowi. Ketidaksolidan itu mudah diidentifikasi. Di antaranya perencanaan legislasi yang dadakan, untuk tidak menyebut selundupan. Kondisi itu semakin lengkap dengan situasi relasi DPR dan Presiden yang belakangan tidak menampakkan sisi check and balances layaknya hubungan legislatif dan eksekutif. Dalam konteks tersebut, politik hukum menjadi kunci arah perjalanan pengelolaan negara demokrasi konstitusional di bidang hukum. Kebijakan negara untuk mengganti produk hukum (undang- undang) lama atau membentuk hukum (undang-undang) baru di berbagai sektor semestinya dimaksudkan untuk tujuan bernegara. juga disebabkan rapuhnya politik Carut marut belakangan ini hukum pemerintahan Jokowi. Merujuk mekanisme konstitusional penyusunan legislasi di Indonesia, tanggung jawab politik hukum berada di pundak dua lembaga yakni DPR (Pasal 20 ayat ) UUD 1945) dan Presiden (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Khusus urusan politik hukum tentang persoalan daerah, DPR dan Presiden mendapat masukan dari DPD (Pasal 22D ayat 1 UUD 1945). Bahkan dalam kondisi tertentu, Presiden memiliki peran penting dalam politik hukum guna merespons suatu keadaan tertentu melalui mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Meski, pada akhirnya harus tetap mendapat persetujuan dari DPR. Pola relasi dalam desain konstitusional politik hukum ini mengkondisikan terjadinya proses check and balances DPR terhadap Presiden. Di sisi 197 Tulisan ini diambil dari Ferdian Andi, Lemahnya Politik Hukum Jokowi, Kolom dalam diakses tanggal 9 Februari 2020
Pengantar Politik Hukum lain mekanisme ini meneguhkan prinsip dasar dalam negara hukum yakni setiap aturan harus mendapat persetujuan rakyat baik secara langsung berupa undang-undang (UU) maupun tidak langsung berupa produk peraturan perundang-undangan sebagai imbas dari delegasi maupun atribusi dari UU. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menegaskan urgensi reformasi legislasi. Sorotan terhadap over regulasi juga kerap disampaikan Presiden. Puncaknya, saat debat calon presiden dalam Pemilu 2019 lalu, Jokowi menyampaikan gagasan dibutuhkannya Pusat Legislasi Nasional sebagai komitmen melakukan reformasi legislasi. Sayangnya, berbagai gagasan mengenai reformasi legislasi selama lima tahun terakhir ini hanya dimaknai pada urusan deregulasi an sich. Pemerintah melakukan pembatalan terhadap peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah yang dinilai tidak ramah terhadap investasi. Namun masalahnya, secara substansial pembenahan sistem di pembentukan legislasi dan regulasi jauh panggang dari api. Sepanjang lima tahun pemerintahan Jokowi ini tidak ada inovasi hukum secara signifikan dalam konteks pembenahan sistem legislasi dan regulasi. Dalam tataran kerja legislasi, Presiden dan DPR tampak bekerja as usual bussiness, tidak ada yang istimewa dalam agenda reformasi legislasi. Bahkan di akhir masa jabatan di periode 2014-2019, Presiden dan DPR membuat program legislasi yang memancing protes publik. Presiden dan DPR bahkan patut diduga menabrak sejumlah aturan dalam pembahasan undang-undang khususnya saat membahas perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dan juga Rancangan KUHP Baru yang ingin disahkan. Sejumlah prinsip dasar dalam pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas keterbukaan serta syarat pelibatan partisipasi masyarakat tak dijalankan dengan baik. Akibatnya, cacat formil membayangi UU KPK hasil perubahan ini. Selain itu, rencana pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan juga urung dilakukan. Protes publik atas sejumlah materi di dua RUU tersebut menjadi salah satu pemicunya. | 131
132 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Polemik dua rancangan produk legislasi ini tak bisa dilepaskan dari minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan RUU. Pesan penting dari carut marut pembahasan UU di penghujung masa jabatan ini tak bisa dilepaskan dari lemahnya politik hukum pemerintahan Jokowi. Dalam praktiknya politik hukum pemerintahan Jokowi tidak selaras dengan praktik di lapangan. Cita hukum berjarak dengan realitas norma yang dibuat. Seperti dalam kasus UU KPK, di satu sisi saat kampanye melalui Nawacita, Jokowi berkomitmen memperkuat KPK, namun sebaliknya perubahan UU KPK justru memuat ketentuan norma yang secara nyata mempersempit ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi. Carut marut perubahan UU KPK, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan serta RUU lainnya yang memancing reaksi publik semestinya menjadi pelajaran berharga bagi Jokowi untuk menyongsong periode kedua yang dimulai pada 20 Oktober 2019 mendatang. Reformasi legislasi harus diwujudkan melalui pembentukan sistem perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan undang-undang. Dikonkretkan Komitmen reformasi legislasi Presiden Jokowi selama lima tahun terakhir ini semestinya dapat dikonkretkan di periode pemerintahan 2019-2024. Komitmen tidak ada lagi beban politik dalam memerintah selama lima tahun mendatang, dapat diwujudkan salah satunya di bidang reformasi legislasi. Apalagi, dalam perubahan UU No 12 Tahun 2011 telah diakomodasi rencana Presiden Jokowi yang membentuk legislasi nasional dengan penambahan nomenklatur "Kepala Lembaga di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" sebagaimana tertuang di Pasal 26 ayat (1). lembaga khusus terkait Lembaga baru yang mengurusi bidang legislasi di level eksekutif itu semestinya menjadi harapan baru dalam urusan legislasi. Persoalan koordinasi antarlembaga yang selama ini menjadi masalah krusial, dengan "penyatuatapan" lembaga-lembaga pemerintahan di urusan legislasi diharapkan tak bakal muncul lagi. Selain itu, tunggakan pekerjaan rumah pemerintah di bidang legislasi sebagai konsekuensi
Pengantar Politik Hukum dari atribusian maupun delegasian oleh UU, dengan keberadaan lembaga ini diharapkan tak lagi muncul. Lebih dari itu, secara substansial lembaga baru ini harus menjadi laboratorium urusan legislasi nasional untuk dapat memetakan, menyisir, merencanakan serta menindaklanjuti atas persoalan di bidang legislasi khususnya di level eksekutif. Target besarnya, lembaga ini dapat membentuk sistem yang ajek di bidang legislasi nasional baik di tingkat daerah hingga tingkat pusat. Pembentukan sistem ini menjadi tujuan utama agar persoalan- persoalan yang selama ini muncul di bidang legislasi dapat diatasi dengan baik secara komprehensif, kesinambungan, dan berorientasi jangka panjang. Meski sejak awal harus disadari, lembaga baru di bidang legislasi ini akan selalu berhadapan dan berhimpitan dengan dinamika politik yang selalu dinamis. Di situasi seperti itu akan relatif dapat diatasi bila sistem legislasi berjalan kukuh, ajek, akuntabel, dan transparan. Presiden Jokowi harus memetik hikmah dari carut marut legislasi di pengujung periode pertama masa jabatannya sebagai presiden ini. Lembaga baru di bidang legislasi harus menjadi manifestasi dari pelajaran berharga dalam penyusunan sejumlah UU yang telah menguras energi publik di beberapa hari terakhir ini. C. OBJEK POLITIK HUKUM Obyek yang dipelajari dalam Politik Hukum adalah Hukum- hukum yang bagaimana itu bisa berbeda-beda atau Hukum ini dihubungkan atau dilawankan dengan Politik. Ilmu Bantu Politik Hukum. Yang dimaksud Ilmu bantu disini adalah Ilmu yang dipakai dalam mendekati/mempelajari Politik Hukum baik berupa konsep, "teori" dan penelitian. Sosiologi hukum dan Sejarah Hukum dalam hal ini sangat membantu dalam mempelajari Politik Hukum. Mempelajari politik hukum berarti harus menegetahui dan bahkan memiliki Metode Pendekatan Politik hukum. Metode adalah cara dalam mempelajari Politik Hukum Empirik adalah kenyataan (secara praktis untuk mendekati Politik Hukum adalah dengan melihat Konstitusi Negara). Seperti halnya bidang ilmu lainnya, politik | 133
134 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia hukum sangat tergantung dengan perairan yang dating kepadanya. Dalam politik hukum dikenal istilah Politik Hukum Lama dan politik hukum baru. Politik Hukum Lama, di jalankan pada masa pemerintahan Hindia, Belanda, diawali sejak kedatangan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan asas Konkosedansi yaitu: menerapakn hubungan yang berlaku di Belanda berlaku juga di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda selain berlaku hukum adat dan Hukum Islam. Sejak pendudukan penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia merdeka tidak ada asvikasi hukum. Kalau menang Belanda berupaya untuk melakukan asifikasi (memberlakukan satu hukum untuk seluruh Rakyat di seluruh wilayah negara) tidak berhasil juga. Dalam politik hukum dikenal, Asas Konkordansi yaitu pemberlakuan hukum Belanda disebuah wilayah Hindia Belanda. Ada juga yang disebut dengan unufikasi hukum. Unifikasi Hukum adalah berlakunya suatu hukum di suatu wilayah negara untuk seluruh pasalnya. Sekarang timbul pertanyaan: "Kenapa hukum Islam masih berlaku "? Jawabannya adalah, karena sebagian besar pelakunya adalah beragama Islam. Hamengku Buwono IX yang tetap mempertahankan Budaya Timur dengan menyatakan: jiwa barat dan timur dapat dilakukan dan bekerja sama secara ekonomomis tanpa harus kehilangan kepadiannya masing-masing. Selama tidak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam mator yang kaya dalam tradisi. Pandangan politik hukum penjajah Belanda di Hindia Belanda (Indonesia); Secara keseluruhan politik hukum Belanda sama isinya dengan politik hwed untuk tanah atau aja hanya di Hindia Belanda. Pandangan politik Hukum Belanda sama dengan politik umum dan politik hukum dari hampir smua orang Eropa dan orang negara baratttrhadap daerah timur yang mereka jajah. Umumnya daerah yang dapat mereka kuasai hanya Daerah di Afrika dan Asia. Mereka menyebutkan bahwa kebudayaan barat itu tinggi, baik, mulia, sedangkan kebudayaan timur rendah, terbelakang, primitif, sangat bergantung pada alam. Orang yang berpegang pada kebudayaan barat maju sedangkan yang berpegang pada timur ketinggalan zaman. Pendidikan mereka memandang pendidikan asli rendah, pendidikan
Pengantar Politik Hukum | 135 Islam rendah dapat dilihat pada daerah jajahan Inggris, Perancis, Belanda. Usaha penjajah Belanda memaksakan sistem kebudayaan ke Hindia Belanda berhasil sehingga pemikiran sebagian bangsa Indonesia berpihak pada penjajah Belanda atau Barat. Jadi terjadi dikotomi timur dan Barat. D. RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan tentang sasaran pokok bahasan politik hukum maka dapat dimengerti bahwa hingga kini belum terdapat pula kesamaan pengertian politik hukum yang dianut dan dikembangkan oleh berbagai Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Cakupan studi politik hukum itu sendiri sangat luas. Untuk mempelajari politik hukum kita harus mengurutkannya mulai dari bagaimana hukum itu dibentuk, atas dasar apa, dan bagaimana penerapannya.198 Cakupan studi dari politik hukum tersebut harus memuat antara lain : 1. Inti Politik Hukum: Politik Hukum mengandung arti kegiatan berdasarkan kekuasaan dalam negara berupa : - - - Melakukan pembagian tentang ketentuan, tujuan dan melaksanakan tujuan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Pengambilan keputusan Pembuatan kebijaksanaan dan 2. Ruang lingkup Politik Hukum Hukum yang telah berlalu (ius constitutum) - Hukum yang sedang berlaku - Hukum yang akan datang (ius constituendum) 3. Obyek Ilmu Politik Hukum : hukum bukan politik 4. Subyek Politik Hukum lembaga eksekutif, yudikatif, : legislatif 5. Hubungan politik hukum dengan ilmu hukum lain 198 Dikutip dalam diakses tanggal 09 Februari 2020
136 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia E. SIFAT DAN KERANGKA LANDASAN POLITIK HUKUM Negara Republik Indonesia yang lahir dan berdiri tanggal 17 Agustus 1945, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia dari Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta tersebut merupakan detik penjebolan tertib hukum kolonial, pelepasan diri dari genggaman penjajahan, dan sekaligus titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahnya, serta merupakan detik pembangunan tertib hukum nasional (Tatanan Hukum Nasional) secara bebas dan bermartabat. Muncul politik hukum yang bebas dari pengaruh bangsa lain adalah sejak tanggal 17 Agustus 1945, yaitu sejak dikumandangkannya Proklamasi kemerdekaan RI, bukan tanggal 18 Agustus 1945 saat mulai berlakunya konstitusi/hukum dasar negara RI. Politik hukum bersifat lokal dan partikular yang hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang kesejarahan, pendangan dunia (world- view), sosio-kultural dan political will dari masing-masing pemerintah. Meskipun begitu, politik hukum suatu negara tetap memperhatikan realitas dan politik hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang menimbulkan istilah politik hukum nasional. Politik hukum menurut Bagi Manan, seperti yang dikutip oleh Kotan Y. Stefanus dalam bukunya yang berjudul "Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara "menyatakan bahwa Politik Hukum terdiri dari Politik Hukum yang bersifat tetap (permanen) dan politik hukum yang bersifat temporer.199 Politik hukum yang bersifat tetap (permanen) yaitu politik hukum yang berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakkan hukum. Bagi bangsa Indonesia, Politik Hukum tetap antara lain : Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional. Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, 199 Kotan Y. Stefanus, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara: Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 1998.
Pengantar Politik Hukum | 137 artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari: 1. Hukum Islam (yang dianut adalah asas-asasnya) 2. Hukum Adat (yang dianut adalah asas-asasnya) 3. Hukum Barat (yang dianut adalah sistematikanya) 4. Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945: a. Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Perbedaan yang ada hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa, sebab, pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. b. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat. Artinya, keikutsertaan masyarakat dalam membuat hukum menentukan keabsahan hukum itu sendiri sebagai pedoman dalam berbuat. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya serta masyarakat yang demokratis dan mandiri terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi. Selain politik hukum permanen, selanjutnya Politik Hukum yang bersifat temporer, yaitu: sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Politik hukum temporer sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang menkonsumsinya. Di Indonesia misalnya, cara-cara yang digunakan untuk membentuk
138 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia politik hukumnya tidak sama dengan cara-cara yang digunakan oleh negara, asing seperti: Negara Kapitalis, Negara Komunis, Negara yang fanatik religius. Akan tetapi untuk menghindari perbedaan- perbedaan yang mencolok dan cara-cara yang ekstrim untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, menolak cara-cara yang dianggap tepat oleh paham: Negara Kapitalis, Negara Komunis, Negara yang fanatik religius, Ketiga cara ini merupakan cara yang ekstrim. Kapitalis misalnya menganggap bahwa manusia perorangan yang individualis adalah yang paling penting. Komunisme, menganggap bahwa masyarakat yang terpenting diatas segalanya, Fanatik religius. Sudah menjadi dan merupakan realita bahwa manusia hidup di dunia ini harus bergulat untuk mempertahankan hidupnya (survive), maka Politik Hukum kita pasti tidak akan menggunakan cara-cara kapitalis, komunis, dan fanatik religius. F. TUJUAN DAN MANFAAT POLITIK HUKUM Politik hukum tentu saja memiliki arti penting, karena setiap hukum yang dibuat, setiap hukum yang diterapkan di masyarakat, agar sesuai dengan kondisi di masyarakat itu sendiri harus diatur dengan hukum yang tepat. Politik Hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat. Politik Hukum mengejawantahkan dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat. Di lain pihak Politik Hukum juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaaan didalam kenyataan. Untuk mengatur negara, bangsa dan rakyat. Politik Hukum terwujud dalm seluruh jenis peraturan perundang- undangan negara. Adanya Politik Hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, bergitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi Politik Hukum dari negara tertentu. Tujuan politik hukum merupakan suatu gagasan atau cita yang mengisyaratkan kepada pembentukan peraturan perundang- undangan supaya dapat menata suatu sistem hukum di Indonesia tujuan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dan
Pengantar Politik Hukum sebagaimana dampak positif dan negatif demokrasi, bangsa dan negara Indonesia menuju suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Menyadari hal itu, maka tujuan umum dari politik hukum yaitu: 1. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Untuk mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Untuk mewujudkan kesederhanaan hukum, kesatuan hukum dan pembaharuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Untuk mengatur hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara teratur sesuai dengan hak asasi manusia. 6. Untuk menjamin terpenuhinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 7. Untuk menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan, kepastian dan keadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia. 8. Untuk menjamin terbentuknya suatu kekuasaan negara secara demokratis dan konstitusional. 9. Untuk menentukan struktur dan pembagian dan pembatasan kekuasaan negara secara seimbang dan konstitusional. 10. Untuk menetapkan bentuk, isi, dan arah dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 11. Untuk mewujudkan suatu negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan dan Perdamaian Abadi serta Keadilan Sosial. Sedangkan Tujuan Politik Hukum Nasional adalah untuk mewujudkan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Tujuan | 139
140 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia politik hukum nasional dapat kita lihat dari dua aspek yang saling berkaitan, kedua aspek tersebut yaitu :200 1. Tujuan politik hukum nasional merupakan suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; 2. Tujuan politik hukum nasional ialah dengan sistem hukum nasional itu akan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Menurut Sugeng Istanto tujuan pengkajian politik hukum adalah :201 1. Untuk memahami pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi penetapan ketentuan hukum yang berlaku hingga mampu menerapkan ketentuan hukum itu sesuai dengan tujuannya. 2. Untuk memilih pemikiran-pemikiran yang dapat menjadi ius dasar penetapan ketentuan constitutum yang berlaku dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat hingga mampu menetapkan ketentuan hukum baru sesuai kebutuhan kehidupan masyarakat. ius constituendum dari 3. Untuk memahami kebijakan yang menggariskan kerangka dan arah tata hukum yang berlaku hingga dapat menerapkan dan mengembangkan hukum sesuai kebutuhan kehidupan masyarakat dalam suatu sistem. Selain Tujuan politik hukum tersebut diatas, politik hukum juga memiliki Manfaat yaitu untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup dalam enam wilayah kajian politik hukum yang dapat menghasilkan sebuah kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Enam 200 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta. Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2004. 201
Pengantar Politik Hukum | 141 wilayah kajian politik hukum itu tentu saja bersifat integral satu sama lainnya.202 G. POLITIK HUKUM SEBAGAI TATA TERTIB DUNIA Ada pemahaman yang baru mengenai ruang gerak bahwa Politik Hukum itu sendiri itu dinamis. Bersama dengan laju perkembangan jaman, maka ruang gerak Politik Hukum tidak hanya sebatas negara sendiri saja melainkan meluas sampai keluar batas negara hingga ke tingkat Internasional. Menurut pendapatnya Sunaryati Hartono, Politik Hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita dan di lain pihak.203 Sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, maka Politik Hukum Indonesia tidak terlepas pula dari Realita dan politik Hukum Internasional. Politik hukum Negara kita dibatasi oleh politik hukum Negara lain. Artinya politik hukum kita dianggap dapat dijalankan ketika tidak berbenturan dengan politik hukum dari Negara lain. Jika dikaji antara politik hukum dan asas-asas hukum maka akan terlihat konsep sebagai berikut : 1. Politik Hukum di negara manapun juga termasuk di Indonesia tidak bisa lepas dari asas Hukum. 2. Diantara asas itu terhadap asas yang dijadikan sumber tertib hukum bagi suatu negara. 3. Asas hukum yang dijadikan sumber tertib hukum/dasar negara disebut 'grandnorm' 4. Di Indonesia yang dijadikan dasar negara adalah Pancasila 5. Asas hukum yang dijadikan dasar negara ini merupakan hasil proses pemikiran yang digali dari pengalaman Bangsa Indonesia sendiri; bukan diambil dari hasil perenungan belaka; bukan hal yang sekonyong-konyong masuk kedalam pemikiran masyarakat Indonesia tetapi memiliki batasan- batasan tertentu, seperti ada yang bersifat Nasional, ada yang 202 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. Dasar-dasar Politik Hukum....Op cit. Lihat juga dalam diakses tanggal 9 Februari 2020 203 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991.
142 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia lebih khusus lagi seperti : kehidupan agama, suku, profesi, dll; ada yang merupakan hasil pengaruh dari sejarah dan lingkungan masyarakat dunia. H. POLITIK HUKUM BARU DI INDONESIA Politik hukum baru di Indonesia mulai pada tanggal 17 Agustus 1945 (versi Indonesia). Kemerdekaan Indonesia Belanda adalah; 19 desember 1949 yaitu sewaktu adanya KMB di Denhaag (Belanda). Adapun syarat untuk membuat atau membentuk Politik Hukum sendiri bagi suatu negara adalah sebagai berikat; 1. Negara tersebut negara Merdeka. 2. Negara tersebut yang mempunyai Kedaulatan keluar dan kedalam Kedaulatan keluar; Negara lain mengakui bahwa Negara kita merdeka. Sedangkan kedaulatan kedalam; Kedaulatan Negara diakui oleh seluruh Warga Negara. 3. Ada keinginann untuk membuat hukum yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Sumber-sumber hukum bagi politik antara lain: Konstitusi, Kebijiakan (tertulis atau undang-undang), Kebijakan tidak tertulis atau tidak. Kebijakan tidak tertulis dengan hukum adatnya. Adat kita menyatu dengan sumber politik Hukum, seperti : 1. Hukum perkawinan, UU No. 1 1974 tetapi masih menyelenggarakan pertunangan. 2. Adanya pelarangan menikah antara 2 Agama yang berbeda. Adapun bahan baku dari politik Hukum (Indonesia hukum nasional yang baru) adalah : Hukum Islam, hukum Adat, dan Hukum Barat. Selain itu ada juga cara rakyat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Peraturan di Indonesia mengadopsi Asas hukum Islam Bukti: UU No. 1. 1974 ~ asas monogami; karena hukum aslinya rakyat Indonesia adalah Adat Indonesia dan hukum rakyat yang diambil oleh hukum Indonesia adalah sistemnya yang baik. Adapun Pihak-pihak yang biasanya berperan dalam pembentukan politik hukum di Indonesia antara lain adalah: Negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia; Partai-partai politik; Para Pakar hukum
Pengantar Politik Hukum atau ahli hukum dengan tulisan dan doktren dan pendapat; Warga Negara melalui kesadaran Hukumnya. Sebab bila warga negara memiliki kesadaran hukum tinggi maka politik hukumnya pun akan tinggi begitu juga sebaliknya. Bagi Indonesia politik Hukum dicantumkan dalam: Konsitusi = garis besar politik Hukum.UU = ketentuan Incroteto = ketentuan yang berlaku. Kebijaksanaan yang lain = pelengkap untuk pemersatu. Adat = Berupa Nilai. GBHN = Berupa Program Hukum Islam, yang diambil adalah nilainya. Sedangkan dari sisi produk Perundang-undangan. Terjadi perubahan Politik Hukum, yakni: dengan dikeluarkannya beberapa UU yang semula belum ada, yakni : 1. UU No 14 tahun 1970 Tentang ketentuan kekeuasaan kehakiman. 2. UU No 5 Tahun 1960 Tentang ketentuan pokok Agraria. 3. UU lingkungan Hidup. 4. UU Perburuhan. 5. UU Perbankan, Dsb. Prof. Hazairin berpendapat bahwa: dipakainya Hukum Adat sebagai sumber Hukum Nasional di Republik ini adalah disebakan Hukum Adat sudah dikenal luas dan eksis dalam budaya dan perasaan Bangsa Indonesia. Hukum adat juga telah diberlakukan secara turun temurun oleh nenek moyang kita dan terpelihara hingga sekarang. Dipakainya Hukum Islam sebagai sumber Hukum Nasional adalah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, bahkan data terakhir menunjukkan bahwa umat Islam sekarang ini adalah 87 % dari penduduk Indonesia. Namun perlu digaris-bawahi bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam dimaksud hanya diambil asas- asasnya saja. Sedangkan Hukum Barat dijadikan sebagai sumber Hukum Nasional juga karena berkaitan dengan urusan-urusan Internasional atau berkaitan dengan Hukum atau perdagangan Internasional. | 143
BAB 7 PARADIGMA DALAM POLITIK HUKUM Hukum sangat berhubungan erat dengan perubahan-perubahan sosial kemasyarakatan. Mengenai hubungan ini Emile Durkheim menyatakan,"bahwa hukum merupakan refleksi dari pada solidaritas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar program pembangunan hukum nasional Indonesia dapat mencapai sasaran maka politik hukum pemerintah harus memperhatikan stabilitas dalam segala bidang yang berhubungan dengan kepentingan nasional dan internasional yang diselaraskan dengan unsur-unsur agama, kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Indonesia, sehingga kepentingan-kepentingan pokok warga masyarakat terpenuhi. Metode, strategi dan paradigma pembangunan hukum nasional Indonesia dewasa ini dipandang sangat penting untuk mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, melihat kenyataan adanya tendensi degradasi kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan. Degradasi kesadaran hukum tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat biasa pada umumnya, kelompok-kelompok masyarakat atau lapisan masyarakat kelas bawah (lower class), tetapi juga pada tataran kalangan birokrasi, pejabat dan badan-badan aparatur negara, juga lapisan masyarakat kelas menengah (middle class) dan kelas atas (upper class) termasuk kalangan intelektual. Asumsi hipotetis tersebut didasarkan pada indikator kesadaran hukum masyarakat, yaitu:204 1. Adanya Pengetahuan hukum. 2. Adanya pemahaman hukum. 3. Sikap terhadap hukum. 4. Pola perilaku hukum. 5. Taat kepada hukum. 204 Dikutip dalam diakses tanggal 17 Februari 2020 144
Paradigma dalam Politik Hukum Melaksanakan peranan politik hukumnya dalam pembangunan hukum nasional Indonesia agar tercipta suatu sistem hukum nasional, sebagai pengejawantahan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, dapat pula dijadikan penyeimbang antara peranan politik hukum pemerintah dengan kepentingan politiknya (pemerintah yang berkuasa) dan penetrasi kepentingan negara- negara maju. Pemerintah sebagai pemegang peranan (role occupant) seyogyanya dapat menjalankan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional Indonesia yang relevan dengan perkembangan jaman dan dapat mengakomodir kepentingan- kepentingan sosial masyarakat. Pembangunan hukum nasional harus dapat mencapai kesejahteraan materil dan spirituil masyarakat maupun individu (azas welvaartstaat), agar hukum yang diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak sekedar kumpulan huruf- huruf mati (doode letter/black letter law) melainkan secara normatif mengikat warga masyarakat. Pada saat ini apakah pemerintah dapat menjalankan peranan politik hukumnya sebagai suatu political will untuk membangun hukum nasional yang berwawasan nusantara dan kebangsaan yang dapat dijadikan sebagai perekat untuk mempertahankan keutuhan rakyat Indonesia sebagai suatu nation. Oleh karena pada masa sekarang ini, faktanya masih terdapat produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang yang membahayakan disintegrasi bangsa tetapi sengaja dipertahankan oleh pemerintah meskipun keberlakuannya bersifat inkonstitusional. kebijakan pemerintah dalam Termasuk melaksanakan peranan politik hukumnya, yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan nilai- nilai hukum. Dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. adanya pola-pola | 145
146 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan dengan beberapa unsur pokok seperti adanya pengakuan prinsip- prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, negara hukum Indonesia bisa juga dinamakan negara hukum Pancasila. Pancasila dalam konteks negara hukum pada dasarnya memiliki beberapa karakteristik yang memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, digali dan bersumber dari agama, kebudayaan serta adat - istiadat yang terdapat di negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus dijadikan dasar dan pedoman untuk menentukan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Namun demikian, harus diakui bahwa dari dahulu sampai sekarang banyak pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi dan mengarahkan kebijakan politik (political will) dan politik hukum pemerintah dalam pembangunan hukum nasional Indonesia agar tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai pedoman. Dalam perjalanan sejarah, sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan dan arah politik hukum penguasa (rezim) untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan perkataan lain, Pancasila tidak diposisikan sebagai pandangan hidup (way of life) bangsa dan negara Indonesia, melainkan direduksi dan dimanipulasi demi kepentingan politik rajim yang berkuasa. Begitu pula, peranan politik hukum pemerintah dalam pembangunan hukum nasional pada hakekatnya tidak lagi bertujuan untuk "menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Paradigma dalam Politik Hukum Dalam perjalanan sejarah, sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan dan arah politik hukum penguasa (rezim) untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan perkataan lain, Pancasila tidak diposisikan sebagai pandangan hidup (way of life) bangsa dan negara Indonesia, melainkan direduksi dan dimanipulasi demi kepentingan politik rezim yang berkuasa. Begitu pula, peranan politik hukum pemerintah dalam pembangunan hukum nasional pada hakekatnya tidak lagi bertujuan untuk "menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Politik hukum Indonesia sangat berkaitan dengan realita sosial dan tradisional yang terdapat di dalam negara Indonesia (faktor internal), serta politik hukum internasional (faktor eksternal). Faktor internal antara lain meliputi latar belakang sejarah, kebudayaan dan adat - istiadat, serta cita-cita masyarakat atau bangsa Indonesia. Paradigma berasal dari bahasa Latin yaitu paradeigma yang berarti pola. Istilah paradigma pertama kali dikemukakan oleh Thomas Khun dalam karya monumentalnya, Struktur Revolusi Ilmu Pengetahuan.205 Ia mengartikan paradigma sebagai pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter). paradigma adalah cara pemecahan masalah yang seharusnya memiliki daya prediksi masa depan. Kedua, sebagai kesatuan nilai, metode, ukuran dan pandangan umum yang oleh kalangan ilmuwan tertentu digunakan sebagai cara kerja ilmiah pada paradigma itu. Dengan demikian istilah Paradigma sesungguhnya merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa ke masa depan. Politik hukum Indonesia sangat berkaitan dengan realita sosial dan tradisional yang terdapat di dalam negara Indonesia (faktor internal), serta politik hukum internasional (faktor eksternal). Faktor internal antara lain meliputi latar belakang sejarah, kebudayaan dan adat - istiadat, serta cita-cita masyarakat atau bangsa Indonesia. 205 Thomas S. Khun, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1962. | 147
148 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak Orde Lama (ORLA), Orde Baru (ORBA) sampai dengan Orde Reformasi sekarang ini mengalami perubahan yang sangat besar terutama dalam rangka mewujudkan tujuan gerakan reformasi di bidang hukum yang diimplementasikan melalui beberapa kebijakan hukum diantaranya dengan melakukan perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, meskipun terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan amandemen beberapa kali, orientasi pembangunan hukum harus tetap mencerminkan/merefleksikan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan entitas yang sangat komplek, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan lain-lain. Kompleksitasnya permasalahan hukum, menyebabkan hukum dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang, maka lahirlah berbagai disiplin hukum di samping filsafat hukum dan ilmu hukum, misalnya sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, psikologi hukum dan sekarang yang sedang tumbuh adalah politik hukum. Kesemua disiplin hukum tersebut merupakan ilmu bantu yang dimanfaatkan untuk membantu perkembangan dan analisis hukum (untuk dapat menggali dan menjelaskan apa sesungguhnya hukum itu dan bagaimana proses terbentuknya, dan Politik Hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita- citakan. Pancasila sebagai Pembangunan nasional yang dilancarkan negara pada hakikatnya merupakan usaha modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai suatu
Paradigma dalam Politik Hukum usaha transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada pola kehidupan modern sesuai dengan kemajuan jaman serta didukung oleh ilmu pengetahun dan teknologi. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, hukum harus menampakkan perannya. Dalam Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja hukum harus mampu tampil ke depan dalam memberikan arah pembaharuan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) diperlukan. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu national guidelines, sebagai national standard, norm and principles yang sekaligus memuat human rights and human responsibility. Pancasila juga harus dilihat sebagai margin of appreciation sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang pluralistik (the living law) sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional. Tolak ukur dengan mengacu pada kandungan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk hukum, dengan tetap berbasis pada nilai-nilai yang tertuang dalam 5 (lima) sila tersebut. Oleh karena itu, menurut Prof. Muladi dalam Endang Sutrisno pelaksanaan pembangunan hukum harus mampu mendayagunakan Pancasila sebagai paradigma yang menekankan bahwa pembangunan itu harus bertumpu pada etika universal yang terkandung pada sila- sila Pancasila. efektivitas hukum berkaitan dengan peranan hukum sebagai alat atau instrument untuk tujuan politik reformasi yang | 149
150 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia demokratis berdasarkan UUD 1945 dengan melaksanakan nilai-nilai atau waar borg dari prinsip negara hukum.206 Dengan mengambil dan melaksanakan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah rakyat (living law of the people), maka evaluasi hukum dan perundang-undangan akan menghasilkan politik pembaruan hukum untuk yang lebih baik, sesuai keadilan dan HAM, persamaan, pluralisme, dan sebagainya yang merupakan pengejewantahan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan ini semua, Pancasila sebagai suatu paradigma memberikan dasar dan arah di mana dengan dilaksanakan politik pembaruan hukum tersebut, setiap hukum atau undang- undang yang tidak relevan dan bertentangan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat dibaharui untuk dinamika kemajuan masyarakat yang Pancasilais. 206 Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Yogyakarta, Genta Press, 2007.
BAB 8 POLITIK HUKUM ISLAM A. PENGERTIAN POLITIK HUKUM ISLAM Dalam Islam istilah politik hukum disebut dengan as-Siyasah as-Syar'iyyah yang merupakan aplikasi dari al-maslahahal-mursalah, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang termuat dalam syara'. Sebagian ketentuan-ketentuannya ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.207 tidak Negara dan agama tidak mungkin dapat dipisahkan, bahkan di negara sekulerpun, tidak dapat dipisahkan begitu saja. Karena para pengelola negara adalah manusia biasa yang juga terikat dengan berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Misalnya, meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda adalah negara yang memaklumkan diri sebagai negara sekuler, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung sepanjang entitas agama dan negara itu ada. Bukti empiris keterkaitan agama dan negara dalam konteks Indonesia dapat dilihat misalnya dalam perjuangan sebagian umat Islam untuk memberlakukan Islam sebagai dasar negara. Menurut Mahfud MD, secara yuridis-konstitusional negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Menurutnya Indonesia adalah religious nation state atau negara kebangsaan yang beragama. Indonesia adalah negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materiil dalam 207 Dikutip dalam html diakses tanggal 20 Februari 2020 151
152 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dengan jelas dikatakan bahwa salah satu dasar negara Indonesia adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". 208 Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.209 Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang hukum menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945, serta yang mengabdi pada kepentingan nasional. Hukum nasional yang dikehendaki oleh negara adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama, dan tidak memuat norma hukum yang bertentangan dengan hukum agama.210 Negara dan agama, di negara sekulerpun, tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena para pengelola negara adalah manusia biasa yang juga terikat dengan berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Misalnya, meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda adalah negara yang memaklumkan diri sebagai negara sekuler, tetapi banyak kasus Politik Hukum 208 Moh. Mahfud MD., "Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia", makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 November 2006, hlm. 8 209 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hal. XII-XIV 210 Ichtijanto, "Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, et. al. (Ed.), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H., Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 178-179.
Politik Hukum Islam menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung sepanjang entitas agama dan negara itu ada. Bukti empiris keterkaitan agama dan negara dalam konteks Indonesia dapat dilihat misalnya dalam perjuangan sebagian umat Islam untuk memberlakukan Islam sebagai dasar negara.211 Mengenai kedudukan hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia, sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk, ini sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya. Disebut demikian karena hingga saat ini di Indonesia berlaku tiga sistem hukum sekaligus, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Namun tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah "hukum yang hidup" (the living law), kendati secara resmi dalam aspek-aspek pengaturan tertentu, ia tidak atau belum dijadikan kaidah hukum positif oleh negara. Banyaknya pertanyaaan dan permaslahan mengenai hukum dalam masyarakat yang diajukan kepada para ulama, media massa, dan organisasi sosial keagamaan Islam, haruslah dilihat sebagai sebagai salah satu isyarat bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.212 tersebut maka dibutuhkan aktualisasi hukum Islam itu sendiri, agar tetap urgen menjadi bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Aktualisai hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk: pertama, upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam. Kedua, upaya menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional.213 Adapun prosedur legislasi hukum Islam harus mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta Untuk mewujudkan anggapan 211 Moh. Mahfud MD., "Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia", makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 November 2006, hal. 11 212 Said Agil Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 2004, hal. 29. 213 Warnoto, Politik Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-1, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN Sunan kalijaga, 2008, hal. 23. | 153
154 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak. Dalam melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.214 Ismail Sunny, mengilustrasikan politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam digambarkan kedudukannya menjadi dua periode yakni pertama, periode persuasive source di mana setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam itu; dan kedua, periode authority source di mana setiap orang Islam menyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional.215 Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (adat rechts politiek). Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar. 214 Padmo Wahjono, Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang, dalam Amrullah Ahmad, et. al. (Ed.), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H., Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 167. 215 Isma'il Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dikutip dari Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, Jilid I, Bandung: Ulul Albab Press, 1997, hal. 40-43.
Politik Hukum Islam Politik hukum masa Orde Baru seperti termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak 1973, 1978, 1983, 1988 dan 1993. Kurun waktu 1973-1988 pengembangan hukum nasional diarahkan bagi kodifikasi dan unifikasi hukum sesuai kepentingan masyarakat. Bentuk hukum tertulis tertentu dikodifikasikan dan diunifikasikan, terutama hukum yang bersifat netral yang berfungsi bagi rekayasa sosial. Demikian halnya bagi orang Islam, unifikasi hukum Islam memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional.216 Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan merupakan produk interaksi antar elite politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama dan cendekiawan muslim) dengan elite kekuasaan (the rulling elite) yakni kalangan politisi dan pejabat negara. Sebagai contoh, diundangkannya UU Perkawinan No.1/1974 peranan elite Islam cukup dominan di dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elite di tingkat legislatif, sehingga RUU Perkawinan No.1/1974 dapat dikodifikasikan.217 Adapun prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum Islam (legal drafting) hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak. Islam sebagaimana dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi adalah bahwa pemerintah dan DPR memegang kekuasaan di dalam pembentukan undang-undang.218 Disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa' Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang Pendekatan konsepsional prosedur legislasi hukum 216 Didi Kusnadi (Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kuningan), Makalah, Hukum Islam di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum), hal. 2 217 Didi Kusnadi, ......Ibid, hal. 3 218 A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, Jakarta, Perundang-Undangan Universitas Indonesia, 1992. | 155
156 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam penjelasan mengenai pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam negara. Berdasarkan pandangan tersebut, maka DPR hendaknya memberi persetujuan kepada tiap-tiap Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah. Hal ini senada dengan penjelasan pasal 20 ayat (1) UUD 1945, kendati DPR tidak harus selalu meyatakan setuju terhadap semua rancangan Undang-undang dari pemerintah. Keberadaan DPR sesungguhnya harus memberikan suatu consent atau kesepakatan dalam arti menerima atau menolak rancangan undang-undang. B. DINAMIKA POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA Persentuhan Islam dan politik di Indonesia mulai tampak ke permukaan pada awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika bangsa ini meraih kemerdekaannya tahun 1945. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada masa itu terjadi perdebatan yang sangat sengit terkait dua hal, yaitu mengenai dasar Negara dan dimasukkan atau tidaknya tujuh kata pada sila pertama pancasila (peristiwa ini kemudian disebut dengan piagam Jakarta). karena itu, menurut Menteri Agama Era Orde Baru, Jenderal Alamsyah Ratu Perwiranegara, pancasila adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh umat Islam kepada Republik Indonesia.219 Partisipasi politik kalangan umat Islam demikian tampak mulai dari pendekatan konflik, pendekatan resiprokal kritis sampai pendekatan akomodatif. Maka dapat diasumsikan untuk menjadikan Islam sebagai kakuatan politik hanya dapat ditempuh dengan dua cara yakni secara represif (konflik) dan akomodatif (struktural-fungsional). Paling tidak ini merupakan sebuah gambaran terhadap model paradigma hubungan antara Islam dan negara di Indonesia. Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua 219 Didi Kusnadi, .....Op cit, hal. 3
Politik Hukum Islam pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan. Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama kepada Orde Baru ditandai dengan turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan pasca kudeta G30/S/PKI pada tahun 1965.220 Peristiwa politik tersebut telah berimplikasi kepada munculnya krisis politik yang cukup menegangkan berupa gerakan massa yang menuntut pembubaran PKI serta tuntutan pembenahan sistem politik dan pemulihan keamanan negara.221 Puncaknya terjadi pada tahun 1966, di mana pada saat itu situasi dan stabilitas dalam negeri Indonesia semakin carut-marut. Pada gilirannya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Jenderal Soeharto. Supersemer sebenarnya hanya sebagai surat biasa dari Soekarno yang diserahkan pada 9 Juni kemudian menjadi surat penting dan malah dianggap "sakti" setelah adanya drama politik yang dimainkan Soeharto.222 Proses politik dalam negeri saat itu berjalan sangat cepat. Jenderal Soeharto secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemegang kendali atas setiap proses politik. Ia mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi percepatan dan pemulihan kondisi sosial, politik dan ekonomi saat itu, hingga digelarnya Sidang Umum MPRS pada bulan Juni-Juli 1966. Ketetapan MPRS No, TX/MPRS/1966 rnenjadi landasan konstitusinal bagi Supersemar dan sekaligus digelarnya Sidang Umum MPRS tahun 1967 berhasil menggusur Soekarno dari kursi kepresidenan berupa pencabutan mandat presiden oleh MPRS dalam Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Hal ini telah memuluskan jalan bagi Soeharto untuk naik ke puncak kekuasaan yakni diangkat 220 Endang Saifuddin, Piaagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasiional tentang Dasar Negara Republik Indonesia(1945-1949), cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997. 221 Didi Kusnadi, ........Op cit, hal. 4 222 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hal. 140. | 157
158 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia menjadi presiden kedua yang ditetapkan dalam ketetapan MPRS No.XLITI/MPRS/1968.223 Lahirnya Orde Baru yang didukung oleh kalangan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) yang para anggotanya mayoritas beragama Islam. Dapat dikatakan, mereka menjadi ujung tombak runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Pada awal Orde Baru banyak dilakukan perubahan tidak kecenderungan bertanggungjawab yang warisan Orde Lama. Dengan memakai format politik yang berporospada eratnya hubungan militer dan teknokrat untuk tujuan melaksanakan pembangunan dan mewujudkan pemerintah yang stabil dan kuat. Kekuatan militer dan birokrasi merupakan mesin politik untuk menata kehidupan sosial dan politik masyarakat, sehingga Orde Baru melalui dua komponen tersebut menjadi kekuatan politik tunggal di Indonesia.224 terhadap birokrasi yang Adapun format politik yang tercipta antara lain:225 Pertama, peranan birokrasi sangat kuat karena dijalankan oleh militer setelah ambruknya demokrasi terpimpin, sehingga ia menjadi satu-satunya pemain utama di pentas politik nasional. Kedua, upaya membangun sebuah kekuatan organisasi sosial politik sebagai perpanjangan tangan ABRI dan pemerintah dalam wujud lahirnya Golkar sebagai mayoritas tunggal organisasi politik di masa Orde Baru. Ketiga, penjinakan radikalisme dalam politik melalui proses depolitisasi massa, seperti menerapkan konsep floating mass dan NKK/BKK di lingkungan pendidikan tinggi. Keempat, lebih menekankan pendekatan keamanan (Security Approach) dan pendekatan kesejahteraan (Welfare Approuch) dalam pembagunan sosial politik; Kelima, menggalang dukungan masyarakat melalui organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan yang berbasis korporatis. Persentuhan Islam dan politik pada masa Orde Baru sesungguhnya telah diawali sejak Orde Baru menerapkan kebijakan modernisasi, di 223 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 79-80 224 Didi Kusnadi, ........Op cit, hal. 4 225 Didi Kusnadi, ........Ibid, hal. 5
Politik Hukum Islam mana stigma perkembangan pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia serta proses transformasi kultural dan perubahan sosial lebih banyak mengadopsi apa yang pernah terjadi di negara-negara Barat. Kiblat pembangunan di Indonesia yang sebelumnya mengarah ke Eropa Timur berbalik arah ke Eropa Barat dan Amerika. Banyak didapatkan kalangan cendekiawan dan kalangan intelektual mulai akrab dengan pemikiran-pemikiran Barat. Sementara itu, bagi kalangan Islam modernisasi ibarat dilema karena dihadapkan kepada dua pilihan, yakni apabila mendukung modernisasi ala Orde Baru berarti sama saja mendukung Barat, sedangkan pada sisi lain, apabila menolak berarti umat Islam akan kehilangan kesempatan untuk berperan aktif dalam program pembangunan nasional.226 Sikap pro-kontra di kalangan mayoritas umat Islam dalam menanggapi modernisasi melahirkan tiga pola berikut: Pertama, pola apologi, yakni suatu bentuk sikap penolakan kalangan Islam terhadap segala nilai-nilai yang berakar pada wacana modernisasi. Bahkan pola pertama ini berasumsi bahwa modernisasi identik dengan westernisasi dan sekularisasi; Kedua, pola adaptif, yakni suatu bentuk sikap menerima sebagian nilai-nilai modernisasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam; Ketiga, pola kreatif, yakni suatu bentuk sikap dialogis yang lebih mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi. Dari ketiga pola tersebut, tampaknya pola ketiga menjadi lebih dominan karena pendekatan intelektual yang dikembangkan oleh kalangan modernis dipandang lebih representatif untuk membangun tatanan Islam modern di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai antitesa dari kalangan Islam konservatif yang lebih mengarah kepada upaya ideologisasi dan depolitisasi Islam secara formal yang mengakibatkan lahirnnya ketegangan dengan rezim Orde Baru. Pola pertautan politik yang serba provokatif dianggap bukan jalan terbaik bagi islamisasi di Indonesia, mengingat penduduk Indonesia tidak seluruhnya umat Islam yang dapat disatukan dalam bingkai sistem politik keormasan. Pada gilirannya, lahirlah gagasan Islam kultural sebagai jalan tengah bagi urnat Islam untuk tetap memainkan perannya dalam pentas 226 Affan Gaffar, Politik Indonesia: Tradisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 37. | 159
160 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia politik nasional. Paling tidak kebenaran akan pendekatan ini mulai membuahkan hasil berupa terbukanya jalan bagi umat Islam menuju islamisasi politik Orde Baru di penghujung tahun 1970-an.227 Kebijakan-kebijakan politik Orde Baru yang menempatkan Islam dalam posisi marjinal di pentas politik nasional pada gilirannya telah melahirkan berbagai ketegangan antara Islam dan negara. Sejarah telah mencatat hahwa dinamika hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru mengalami pergeseran yang bersifat antagonistik, resiprokal kritis sampai akomodatif. Hubungan antagonistik (1966- 1981) mencerminkan pola hubungan yang hegemonik antara Islam dengan pemerintah Orde Baru. Keadaan negara yang kuat memainkan pengaruh ideologi politik sampai ke tingkat masyarakat bawah telah berlawanan dengan sikap reaktif kalangan Islam sehingga melahirkan konflik ideologi dan sekaligus menempatkan Islam sebagai oposisi.228 Kemudian pada tahap hubungan resiprokal kritis (1982- 1985) kaum santri berupaya merefleksikan kembali cara pandang mereka dan merubah dirinya untuk menampilkan sisi intelektualitas dalam percaturan politik Indonesia. Pada tahap ini pilihan-pilihan rasional- pragmatis telah melahirkan saling pengertian akan kepentingan Islam dan pemerintahan Orde Baru. Dalam kurun waktu 1982- 1985 sebagian kalangan Islam mulai menerima asas tunggal dalam landasan ideologi negara serta ormas dan orpol. Sedangkan hubungan akomodatif (1985-2000) hubungan Islam dan negara terasa lebih harmonis di mana umat Islam telah masuk sebagai bagian dari sistem politik elit dan birokrasi. Pola hubungan akomodatif ini sangat terasa berupa tersalurkannya aspirasi umat Islam untuk membangun tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berakar pada nilai-nilai luhur agama (Islam) serta budaya bangsa yang dibingkai dalam falsafah integralistik Pancasila dan UUD 1945.229 Namun demikian, khusus dalam sudut pandang perkembangan hukum Islam di Indonesia kesempatan umat Islam 227 M. Dawam Rahardjo, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, (Bandung: Mizan, 1993), ha;. 381-382. 228 M. Syafi'i Anwar, Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi, Bandung: Mizan, 1995, hal. 32-35 229 M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995, hal. 9.
Politik Hukum Islam untuk mendapatkan hak-haknya pada pola hubungan antagonistik lebih tampak. Posisi umat Islam yang begitu lemah, seperti ketika merumuskan UU Perkawinan No.1 tahun 1974, aliran kepercayaan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), isu ekstrim kanan, isu suku, agama dan ras (SARA), isu kristenisasi dan kebijakan ekonomi kapitalistik. Protes umat Islam atas UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang disusul dengan PP No.9 tahun 1975, dianggap sebagai usaha Orde Baru untuk menggeser Hukum Islam dari akar tatanan sosial masyarakat Islam di Indonesia.230 Dapat dikatakan bahwa hubungan Islam dan negara pada tahap antagonistik lebih banyak peristiwa yang memunculkan pola hubungan yang tidak harmonis berupa konflik ideologis. Jika sebelumnya pada masa Orde Lama Islam lebih nampak mengkristal dalam bingkai organisasi politik Masyumi, tegas berhadapan dengan ideologi nasionalis sekuler (PNI Soekarnois) dan ekstrim kiri PKI, selanjutnya pada masa Orde Baru Islam terbelah dan terpecah- pecah dari bingkai Masyumi. Hal ini terjadi karena kebijakan ketat pemerintah Orde Baru dalam merespon munculnya kembali kuatnya ideologi Islam politik. Tersendat-sendatnya aspirasi umat Islam di dalam mendapatkan hak-hak perundang-undangan dan hukum tampak ketika dilegislasikannya UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang kemudian disusul dengan PP No.9 tahun 1975. Selanjutnya ditetapkan pula ketentuan tentang Wakaf dalam PP No.28 tahun 1977. Tidak berhenti sampai di situ, umat Islam di tingkat legislatif kembali mempersoalkan faham/aliran kepercayaan dalam UUD 1945 sebagai agama resmi yang diakui negara. Dan yang paling krusial adalah kehendak umat Islam untuk dilegislasikannya Rancangan Undang-undang Peradilan Agama (RUUPA) bagi penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia.231 Kemudian pada pola hubungan resiprokal kritis, umat Islam menyadari perlunya strategi untuk menempuh jalur struktural-birokrat pada sistem kenegaraan. Pada 230 M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia....Ibid, hal. 238-239 231 Hasanudin M. Saleh, HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 88-90. | 161
162 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia tahapan ini, kalangan cendekiawan dan politisi Islam harus berani bersentuhan langsung dengan pemerintahan Orde Baru.232 Melalui pendekatan struktural-fungsional, umat Islam relatif mengalami kemajuan pesat berupa masuknya kalangan Islam dalam segala sistem pemerintahan sipil mulai dari pusat hingga daerah, dan sekaligus memperkokoh kekuasaan Orde Baru dalam bingkai akumulasi sipil Islam dan militer. Pada pola akomodatif, sebagai antitesa dari pola hubungan sebelumnya sendi-sendi pemerintahan dan negara. Tercatat realitas sosial politik umat Islam demikian penting memainkan peranannya di pentas nasional. Kehadiran ICMI, 8 Desember 1990, diyakini sebagai tonggak baru menguatnya islamisasi politik di Indonesia, dan semakin tampak ketika diakomodirnya kepentingan syari'at Islam melalui UUPA No.7 tahun 1989 sekaligus menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan negara yang diatur dalarn UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 tahun 1970, disusul dengan UU Perbankan No.10 tahun 1998 (pengganti UU No.7 tahun 1992), UU Zakat No.38 tahun 1999, Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).233 Islam hampir menguasai seluruh Artikulasi dan partisipasi politik kalangan umat Islam demikian tampak mulai dari pendekatan konflik, pendekatan resiprokal kritis sampai pendekatan akomodatif. Maka dapat diasumsikan untuk menjadikan Islam sebagai kakuatan politik hanya dapat ditempuh dengan dua cara yakni secara represif (konflik) dan akomodatif (struktural-fungsional). Paling tidak ini merupakan sebuah gambaran terhadap model paradigma hubungan antara Islam dan negara di Indonesia. C. GAGASAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA lainnya, Indonesia selalu berusaha menjalankan pembangunan hukum nasional, yang meski Sebagaimana negara berkembang 232 Ahmad Sukarja, Keberiakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai Peradilan Islam I, Bandung: Ulul Albab Press, 1997, hal. 24-25. 233 M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi, Op.cit., hal. 241.
Politik Hukum Islam dalam prakteknya sarat dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa. Ketika berbicara mengenai pembangunan di bidang hukum, maka orientasinya adalah pada kodifikasi dan unifikasi hukum nasional. Sebagai upaya untuk mencapai produk hukum yang lebih responsive, agaknya demokratisasi di bidang politik adalah suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ketika kompetisi yang demokratis itu terjadi, maka usaha konsepsional menjadi bagian strategi yang tidak dapat diabaikan begitu saja, untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, maka diperlukan system kerja positivisasi hukum Islam yang dapat diterima secara keilmuan dan melalui proses demokratisasi dan bukan indoktrinasi.234 Ketika berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka sasarannya adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber pembuatan undang-undang, dalam pengertian yang lebih luas, termasuk di dalamnya keputusan hakim, kebiasaan, dan doktrin. Salah satu yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengembangkan sistem hukum nasional adalah pluralisme hukum, terutama antara hukum nasional dan hukum agama, khususnya hukum Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam yang dianut oleh mayorits warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut harus diselaraskan, karena jika tidak, maka akan terjadi pertentangan dan konflik.235 Terhitung sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde Baru yakni fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah membuka pintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia. 234 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama dan Peradilan Islam dalam Cik Hasan Bisri, Bunga Rampai....Op.cit. hal. 116-117. 235 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, cet. ke-1 Yogyakarta: Gama Media, 2002, hal. 173. | 163
164 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang- undang, antara lain: PP. No.1/SD tahun 1946 tentang membentuk tentang Petunjuk Departemen Agama, PP No.9 tahun 1977 Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan, PP No.28 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No.72 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Inpres No.4 tahun 2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam. Dari sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Betapa tidak, Peradilan Agama sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (Mahkamah Syar'iyyah) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7 tahun 1980 dapat disahkan sehagai undang-undang. Padahal UU No.14 tahun 1970 dalam pasal 10-12 dengan tegas mengakui kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya. Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu ± 45 tahun sejak masa Orde lama dan ± 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7 tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989. Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal tahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengembangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Pendekatan struktural dan harmoni dalam proses islamisasi pranata sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum, semakin membuka pintu lebar-lebar bagi upaya transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimana posisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar ia tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan kemajukan Indonesia baru yang adil dan sejahtera. tahun 1975
Politik Hukum Islam D. PRODUK HUKUM ISLAM DI INDONESIA Terhitung sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde Baru yakni fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah membuka pintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia. Berkenaan dengan itu, maka konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. Kemudian diubah arahnya yakni secara kualitatif diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi (taqnin) hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan. Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki tiga bentuk: Pertama, hukum Islam yang secara fomil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman; Kedua, hukum Islam dalam proses taqnin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan pninsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan dengan secara pendekatan keamanan (Security Approach) dan pendekatan kesejahteraan (Welfare Approuch). Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang- undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. Salah satunya adalah diundangkannya Hukum Perkawinan No. 1 tahun 1974. Sebagai contoh adalah ditetapkannya UUPA No.7 tahun 1989 yang secara yuridis terkait dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya, seperti UU No.2 tahun 1946 Jo UU No.32 tahun 1954, UU | 165
166 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Darurat No.1 tahun 1951, UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960, UU No.14 tahun 1970, UU No.1 tahun 1974, UU No.14 tahun 1985, Perpu Nol/SD tahun 1946 dan No.5/SD tahun 1946, PP. No.10 tahun 1947 Jo. PP. No.19 tahun 1947, PP. No.9 tahun 1975, PP. No.28 tahun 1977, PP. No.10 tahun 1983 Jo, PP. No.45 tahun 1990 dan PP. No. 33 tahun 1994. Penataan Peradilan Agama terkait pula dengan UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No.7 tahun 1989 tantang Peradilan Agama.236 Dalam kenyataan lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain: 1. UU No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan; 2. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3 tahun 2006 jo UU No.50 tahun 2009); 3. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syari'ah (Kini UU No. 21 tahun 2008); 4. UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (kini UU No.13 tahun 2008); 5. UU No. 38 tahun 1999 tentang Pangelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZTS); 6. UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam; 7. UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf; dan 8. UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 9. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang- undang, antara lain: 1. PP No.9 tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan; 2. PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; 236 Dikutip dalam html diakses tanggal 20 Februari 2020
Politik Hukum Islam | 167 3. PP No.72 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank 4. 5. Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil; Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Inpres No.4 tahun 2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD. Dari sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Betapa tidak, Peradilan Agama sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (Mahkamah Syari'ah) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru dalam kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7 tahun 1980 dapat disahkan sehagai undang-undang. Padahal UU No.14 tahun 1970 dalam pasal 10-12 dengan tegas mengakui kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya. Keberadaan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7 tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989. Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal tahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengembangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Pendekatan struktural dan harmoni dalam proses islamisasi pranata sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum, semakin membuka pintu lebar-lebar bagi upaya transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimana posisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar ia tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan kemajukan Indonesia baru yang adil dan sejahtera. Kehadiran ICMI pada awal tahun 1990-an sesungguhnya merupakan realitas sosial dan politik yang tidak dapat dihindari. Di mana peran besar yang ditampilkan oleh elite politik Islam di
168 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia lingkungan birokrasi, serta peran tokoh-tokoh Islam yang aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, dipandang sangat penting terutama dalam merespon kehendak umat Islam secara kolektif. Dengan kata lain, adanya berbagai produk perundang-undangan dan peraturan berdasarkan hukum Islam, bukan perkara yang mudah, seperti membalikkan kedua telapak tangan, tetapi semua itu telah dilakukan melalui proses politik dalam rentang sejarah yang cukup lama.
BAGIAN KETIGA PERKEMBANGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN POLITIK DI INDONESIA 169
BAB 9 BIDANG-BIDANG HUKUM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM A. BIDANG ANTROPOLOGI HUKUM 1. Pengertian Antropologi Hukum Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata Anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu pengetahuan. Antropologi hukum yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiaannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Metode pendekatan antropolog menurut Euber: "suatu segi yang menonjol dari ilmu antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Para antropolog mempelajari tidak hanya semacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari pengalaman manusia seperti penulisan tentang gambaran bagian dari sejarah manusia, lingkungan hidup dan kehidupan keluarga-keluarga, pemukiman, segi-segi ekonomi, politik, agama, gaya kesenian dan berpakaian, bahasa dan sebagainya.237 Antropologi hukum memperhatikan dan memerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya ia melihat hukum tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan. Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya memenuhi, bahwa 237 Abdul Ghani Abdullah, Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia, dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V, Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994, hlm. 106. 170
Bidang-Bidang Hukum dalam Perkembangan Hukum | 171 melalui manifestasi-manifestasinya sendiri yang khas, hukum itu selalu hadir dalam masyarakat. Antropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum, oleh karena keduanya ingin mengerti dan dapat menjelaskan fenomena hukum itu dan bukan untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Dengan demikian, keduanya juga akan bertemu dalam pandangan dan pendekatan, bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses-proses dalam masyarakat, proses-proses yang lebih besar yang didalamnya termasuk hukum.238 Menurut Satjipto Rahardjo karakteristik antropologi tampaknya memang terletak pada sifat pengamatan, penyelidikan serta pemahamannya secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia.239 Sebagai fitur penting dalam ilmu tentang kenyataan, antropologi hukum dalam ruang pembahasaan-nya melihat tentang bagaimana keterkaitan antara hubungan manusia dengan budaya hukum sehingga turut pula mempengaruhi hukum itu sendiri. Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum itu sendiri merupakan segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.240 Sorotan utama antropologi hukum terhadap masalah hukum tersebut berada pada ranah pola- pola sengketa dan cara-cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat. 2. Ruang Lingkup Antropologi Hukum Menurut Laura Nader, dalam bukunya the anthropological study of law dikemukakan bahwa ruang lingkup antropologi hukum itu berkisar pada pembahasan tentang:241 a. Apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum, dan bagaimana karakteristik hukum yang universal. b. Bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. 238 Dikutip dalam html?m=1 diakses tanggal 9 Februari 2020 239 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet.VI; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal.333 240 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum.....Ibid. hal.333 241 Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, Bandung, Alumni, 1986.
172 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia c. Mungkinkah mengadakan tipologi hukum tertentu, sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas. d. Apakah tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Mengapa pula hukum itu berubah. Menurut T.O. Ihromi, antropologi hukum sebagai suatu cabang spesialisasi dari antropologi budaya yang secara khusus menyoroti segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan hukum sebagai alat pengendalian sosial, hal mana akan mempunyai makna bahwa hukum di pandang secara intgrasi dalam kebudayaan, dimana hukum tidak terpisah dari katagori pengendalian social lainnya dan hukum yang ditekuni adalah hukum dalam aneka jenis masyarakat.242 Dengan demikian manusialah yang merupakan tema pusat dalam penelitian atropologi hukum. Dalam artian perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Manfaat Antropologi Hukum Studi antropologi hukum menaruh minat terhadap hukum dari segi intelektual dan filosofis. Antropologi hukum bukan diarah pada penegetahuan mengenai hukum yang langsung dapat diterapkan kepada urusan praktis. Dengan begitu manfaat penekunan hukum dari segi antropologis ini adalah gambaran yang lebih mendalam menegenai bekerjanya hukum sebagai penegndalian sosial dan bagaimana hal itu berkaitan dengan nilai-nilai budaya. 4. Metode Pendekatan dalam Antropologi Hukum Menurut Hilman Hadikisuma, car ilmiah untuk melihat pola- pola sengketa dan bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam antropologi hukum ini dapat dilakukan dengan pendekatan historis dan normatif eksploratif.243 242 Laura Nader, The Anthropological Studi of Law, New Series, Vol. 67, No. 6. Wiley, American Anthropological Association, 1965. 243 T.O. Ihromi, Antropologi Hukum, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003.
Bidang-Bidang Hukum dalam Perkembangan Hukum | 173 a. Metode Historis Cara pendekatan dengan metode historis dengan dimaksud ialah dengan mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kecamat sejarah. Di mana perkembangan manusia dan hukum itu berlaku secara evolusi, artinya berkembang dengan lambat dan berangsur-angsur. b. Metode Normatif-ekploratif Cara pendekatan dengan metode normatif eksploratif yang dimaksud ialah mempelajari manusia dan budaya hukumnya dengan bertitik tolak kepada kaidah-kaidah hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku. Dengan demikian untuk dapat memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum, maka yang pertama harus dilakukan ialah penjajakan ideologis terhadap kaidah-kaidah hukum, sehingga memudahkan untuk menemukan jalur pengamatan terhadap perilaku hukum itu. Atas dasar tersebut, kaidah kaidah hukum yang dijajaki itu bukan semata-mata untuk mengetahui kaidah-kaidah yang mana yang akan diterapkan terhadap pelaku peristiwa hukumnya, melainkan kaidah-kaidah hukum yang mana yang akan digunakan dalam mengamati perilaku-perilaku kebudayaannya. c. Metode Deskriptif Pelaku Metode ini bertitik tolak dari hukum eksplisit (terang dan jelas) aturannya, yang fositif dinyatakan berlaku, tetapi yang diutamakannya adalah kenyataan-kenyataan hukum yang benar benarnempak dalam situasi hukum atau peristiwa hukumnya. Jadi yang perlu menjadi perhatian bukan hanya melakukan studi tentang bagaiman hidup manusia itu tunduk kepada aturan-aturan hukum, akan tetapi terutama mempertanyakan mengapa aturan-aturan hukum itu sesuai dengan hidup mereka. d. Metode Studi Kasus Dalam pendekatan antropologi hukum dengan metode studi kasus dipelajari kasus-kasus peristiwa hukum yang
174 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia terjadi, terutama kasus-kasus perselisihan. Studi kasus ini sufatnya induktif, artinya dari berbagai kasus yang dapat dikumpulkan, kemudian data-datnya dianalisis secara khusus lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang umum. 5. Perbedaan Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum 1. Antropologi Hukum a) Obyek kajian terhadap budaya yang ada pada manusia b) Metode penelitian menggunakan Deskriptif, Kualitatif, Holistik, dan Komparatif c) Antropologi mempelajari tentang budaya yang ada pada kalangan masyarakat dalam suatu etnis tertentu. Tentunya antropologi lebih juga menitikberatkan pada personal dan penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Apabila antropologi hukum mengunakan hukum yang ideal sebagai titik tolak dalam penelitian untuk mengetahui apakah dan sejauh manakah kaidah-kaidajh hukum itu dilaksanakan anggota-anggota masyarakat tertentu, terutama masyarakat sederhana atau masyarakat pedesaan ; maka sosiologi hukum menggunakan hukum ideal sebagai titik tolak penelitiannya untuk mengetahui apakah dan sejauh manakah kaidah-kaidah hukum itu berlaku sesunguhnya dalam pergaulan hidup masyarakat, terutama masyarakat modern. 2. Sosiologi Hukum a) Obyek kajian studi lebih dipusatkan pada Masyarakat b) Metode penelitian lebih dipusatkan pada Kuantitatif daripada kualitatif karena sosiologi mempelajari kehidupan masyarakat dan harus mengunakan data statistik untuk mendapatkan data yang otentik dan valid. c) Ranah keilmuan banyak mempelajari segala hal tentang masyarakat hingga solusi-solusi yang menciptakan integrasi masyarakat.
Bidang-Bidang Hukum dalam Perkembangan Hukum Sosiologi hukum bermaksud untuk menggambarkan hukum yang sebenar-benarnya berlaku dalam pergaulan masyarakat, yang implisit berlaku bukan yang ekplisit menurut kaidah- kaidah hukumnya yang ideologis. Dalam sosiologi hukum nampak adanya saling pengaruh mempengaruhi antara hukum dengan faktor-faktor kemasyarakatan yang lain, misalnya pengaruh ekonomi, pengaruh agama dan sebagainya.244 Dengan demikian nampak seolah-olah batas antara sosiologi hukum dan antropologi hukum menjadi samar-samar, diarenakan seolah- olah tujuannya sama. B. BIDANG PSIKOLOGI HUKUM Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (human behaviour) maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial. Sebagai contoh hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas dan lain-lain sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum sengan psikologi. Contoh studi yang jelas misalnya yang diketengahkan dalam pendapat Leon Petrazycki (1867-1931), ahli filsafat hukum yang menggarap unsur psikologis dalam hukum dengan menempatkannya sebagai unsur utama. Leon beranggapan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses psikis yang unik, yang tepat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi. Apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan 244 Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia.......Op cit. | 175
176 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia itu, maka semua itu bukan karena hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan-peraturan saja, melainkan karena keyakinan sendiri bahwa kita harus berbuat seperti itu. Leon Petrazycki memandang hak-hak dan kewajiban sebagai hal yang hanya ada dalam pikiran manusia, tetapi yang mempunyai arti sosial.245 Selain Leon Petrazycki masih ada beberapa sarjana atau penulis lain yang membicarakan dan mengupas masalah psikologi hukum, di antaranya adalah Jerome Frank dalam bukunya 'Law and the Modern Mind'246 yang sangat terkenal bahkan ada yang menamakan suatu karya klasik dalam ilmu hukum umum. Frank mengupas apa yang disebutnya sebagai suatu ''mitos dasar'' dalam hukum. Sebagai seorang hakim, Frank melihat bahwa hukum itu tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan kita untuk memberikan kepastian. Dan pada umunya orang akan selalu mengharapkan bahwa hukum bisa memberikan kepastian yang berlebihan. Menurut Frank masalah ini tentunya tidak akan berakhir pada sesuatu yang nyata, melainkan menginginkan sesuatu yang tidak nyata (unreal). Dalam usahanya untuk menjawab masalah diatas Frank mulai memasuki bidang psikologi. Dalam hal ini ia menarik pelajaran dari karya-karya tentang psikologi anak-anak dari Freud dan Piaget, khususnya yang menyangkut soal ketergantungan kepada sang ayah dari seorang anak dan hasil dari ketergantungan yang demikian itu, pada saat anak tersebut menjadi dewasa, berupa kecenderungan (hanker) kepada pengganti sang ayah. C. BIDANG SEJARAH HUKUM Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan atara hukum yang berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula. Sebagai suatu cabang ilmu sejarah, sejarah hukum terus berkembang dari zaman 245 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005. hal.348 246 Dikutip dalam html?m=1 diakses tanggal 9 Februari 2020
Bidang-Bidang Hukum dalam Perkembangan Hukum ke zaman. Perkembangan sejarah tentang hukum terjadi dengan berbagai model, sebagai berikut: 1. Pada umumnya, perkembangan hukum terjadi secara evolutif linier menuju ke arah yang lebih baik, logis, efektif, dan efisien. 2. Dalam keadaan linier, sekali-sekali terjadi perkembangan dengan arah zig-zag, semacam revolusi dalam perkembangan hukum dengan melaju secara cepat dan linier. 3. Banyak juga perkembangan hukum terjadi secara evolutif, tetapi dengan arah melingkar, sehingga menghasilkan hukum yang berorientasi kembali ke masa lalu. Perkembangan metode dan ilmu sejarah hukum terbilang relatif lambat, karena sejarah hukum ini baru dikenal semenjak ahli hukum, jurisprudence.247 yaitu VonSavigny, mencetuskan Keterlambatan lahir dan perkembangan sejarah hukum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. teori historical 1. Kuatnya pengaruh ajaran hukum alam yang modern maupun klasik, dengan mengandalkan logika, dengan mengembangkan cara berfikir bahwa seolah-olah semua masalah hukum dapat dipecahkan dengan akal sehat menuju satu hukum yang rasional yang dapat berlaku dimana-mana. Dalam hal ini, hukum yang baik dapat direnungkan di tempat-tempay sepi, tanpa perlu melihat kenyataan dalam sejarah umat manusia. 2. Kuatnya pengaruh paham agama dalam bidang hukum terjadi sejak dahulu kala. Namun, terutama dizaman pertengahan, manusia memandang hukum berasal dari atas (dari Tuhan), dimana manusia wajib mengikutinya tanpa syarat. Hal itu memutus mata rantai hukum dengan masa lalu secara revolutif. 3. Kuatnya pengaruh paham positivisme dalam hukum, terutama di abad 18 dan 19, yang mengarahkan pendangan 247 Jerome Frank, Law and the Modern Mind, London, Steven & Sons Limited, 1949. | 177
178 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia orang tentang hukum yang terjadi saat itu saja, sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang atau sebagaimana diperintahkan oleh penguasa. Sikap seperti ini juga tidak memandang penting fakta-fakta atau kaidah-kaidah hukum yang terjadi di masa lalu. Sebagian orang menganggapnya sebagai bagian dari sejarah intelektual. Para sejarawan abad ke-20 telah memandang sejarah hukum dalam cara yang lebih kontekstual, lebih sejalan dengan pemikiran para sejarawan sosial. Mereka meninjau lembaga-lembaga hukum sebagai sistem aturan, pelaku dan lambang yang kompleks, dan melihat unsur-unsur ini berinteraksi dengan masyarakat untuk mengubah, mengadaptasi, menolak atau memperkenalkan aspek- aspek tertentu dari masyarakat sipil. Para sejarawan hukum seperti itu cenderung menganalisis sejarah kasus dari parameter penelitian ilmu sosial, dengan menggunakan metode-metode statistik, menganalisis perbedaan kelas antara pihak-pihak yang mengadukan kasusnya, mereka yang mengajukan permohonan, dan para pelaku lainnya dalam berbagai proses hukum. Dengan menganalisis hasil-hasil kasus, biaya transaksi, jumlah kasus-kasus yang diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap lembaga-lembaga hukum, praktik- praktik, prosedur dan amaran-amarannya yang memberikan kita gambaran yang lebih kompleks tentang hukum dan masyarakat. Selanjutnya, dalam sejarah terlihat bahwa kaidah-kaidah hukum dikembangkan oleh berbagai pihak yang dicatat oleh sejarah, tetapi umumnya tidak tercatat siapa pengembangnya. Para pengembang kaidah hukum yang kemudian menjadi sejarah hukum ialah sebagai berikut:248 1. Tuhan dan rasul yang melahirkan kaidah-kaidah hukum agama bagi yang percaya kepada agama. 2. Orang-orang bijak dalam sejarah yang melahirkan berbagai hukum adat dan hukum kebiasaan, tetapi tidak pernah dicatat namanya oleh sejarah. 248 Frederick Charles Von Savigny, Of The Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence, Union- New Jersey, The Lawbook Axchange Ltd, 2002.
Bidang-Bidang Hukum dalam Perkembangan Hukum | 179 3. Para pengomando pembuat undang-undang dan kondifikasi, seperti raja Hammurabi (dari Kerajaan Babilonia) yang melahirkan yang melahirkan undang-undang Hammurabi. 4. Para pembuat undang-undang dan peraturan yang berlaku sehari-hari, umumnya mewakili lembaga tertentu. 5. Para hakim yang melahirkan hukum yurisprudensi, yang umumnya tidak dikenal dalam sejarah hukum di negara- nega Eropa Kontinental, meskipun sering kali dikenal dalam sejarah hukum Anglo Saxon. D. BIDANG FILSAFAT HUKUM Untuk mengupas pengertian filsafat hukum, terlebih dahulu kita harus mengetahui di mana letak filsafat hukum dalam filsafat. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum terkait dengan tingkah laku/perilaku manusia, terutama untuk mengatur perilaku manusia agar tidak terjadi kekacauan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat manusia yang disebut dengan etika atau filsafat tingkah laku. Jadi, tepat dikatakan bahwa filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, etika sebagai species dan filsafat hukum sebagai subspecies.249 Filsafat hukum sebagai sub dari cabang filsafat manusia, yaitu etika mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Rasionya, filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Hakikat dari hukum dapat dijelaskan dengan jalan memberikan definisi dari hukum. Definisi hukum sangat bervariasi tergantung dari sudut pandang para ahli hukum melihatnya seperti yang dikemukakan oleh beberapa sarjana dalam uraian di bawah ini. J. Van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan- ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi 249 Dikutip dalam html?m=1 diakses tanggal 9 Februari 2020
180 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.250 Pendapat ini senada dengan pendapat Rudolf von Jhering yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.251 Sementara itu Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku.252 Pendapat tersebut didukung oleh salah seorang ahli hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.253 Definisi-definisi hukum tersebut menunjukkan betapa luasnya hukum itu. Dengan mengetahui definisi hukum yang luas tersebut kita dapat menguraikan definisi dari filsafat hukum. Uraian tentang definisi filsafat hukum dikemukakan oleh Rudolf Stammler yang menyatakan bahwa definisi filsafat hukum adalah ilmu dan ajaran tentang hukum yang adil.254 Sementara itu, J.J. Von Schid menyatakan filsafat hukum merupakan suatu perenungan metodis mengenai hakekat dari hukum (Metodische bebezinning over het wezen van he recht).255 Sedangkan D.H.M. Meuwissen berpendapat bahwa filsafat hukum adalah pemikiran sistematis tentang masalah-masalah fundamental dan perbatasan yang berhubungan dengan fenomena hukum, dan/atau hakekat kenyataan hukum sebagai realisasi dari cita hukum (het systematisch nadenken over alle fundamentele kwesties en grensproblemen het verschijnsel recht samenhangen; over de werkelijkheid van het recht als de realisatie van de rechtsidee).256 Uraian lainnya tentang definisi dari filsafat hukum dikemukakan oleh Kusumadi Pudjosewojo yang mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang mendasar tentang hukum yang tidak bisa dijawab oleh ilmu hukum mengenai pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 250 Dikutip dalam html?m=1 diakses tanggal 9 Februari 2020 251 Mr. J. Van Kan, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Ghalia Indonesia, 1982. 252 Rudolf von Jhering, Law As A Means To An End, Boston, The Boston Book Company, 1913. 253 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif, Jakarta, Rimdi Press, 1995. 254 Wirjono Prodjodikoro, Bunga Rampai Hukum, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1974. 255 `Rudolf Stammer, The Theory Of Justice, New York, The Macmillan Company, 1925. 256 J.J. Von Schid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, Jakarta, PT. Pembangunan, 1988.
Bidang-Bidang Hukum dalam Perkembangan Hukum Apakah tujuan dari hukum itu? Apakah semua syarat keadilan? Apakah keadilan itu? Bagaimanakah hubungannya antara hukum dan keadilan? Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar, dengan sendirinya orang melewati batas-batas jangkauan ilmu hukum, dan pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, orang sudah menginjakkan kakinya ke lapangan filsafat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum.257 E. BIDANG PERBANDINGAN HUKUM Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara. 1. Metode Perbandingan Hukum Rudolf B. Schlesinger:258 a. Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu; b. Comparative Law bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukanlah suatu cabang hukum (is not a body of rules and principles); c. Comparative Law adalah teknik atau suatu cara menggarap unsur hukuma sing yang aktual dalam suatu masalah hukum (is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem) 2. Tujuan dan Kebutuhan Perbandingan Hukum Menurut Randall tujuan perbandingan hukum : a. Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. 257 D.H.M. Meuwissen, Recht en Vrijheid: Inleiding in de Rechtsfilosofie, Antwerpen, Uitgeverij Spectrum, 1992. 258 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. | 181
182 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia b. Usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. 3. Fungsi Perbandingan Hukum secara berencana : a. Fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia b. Fungsi perbandingan hukum bagi praktik dan pembinaan hukum. c. Fungsi perbandingan hukum bagi perencanaan hukum (legal planning) d. Fungsi perbandingan hukum bagi pendidikan Fakultas Hukum. Fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia, Sunarjati H mengatakan :259 a. Bahwa fungsi perbandingan hukum memberi manfaat bagi dunia pengembangan ilmu hukum, karena metode ini menunjukkan : 1) Sistem hukum yang berbeda menunjukkan adanya kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta pranata- pranata hukum yang berbeda 2) Tidak jarang terjadi sistem-sistem hukum yang sama sekali tidak ada hubungan atau pertemuan historis b. Fungsi Perbandingan hukum bagi pendalaman dan perluasan pengetahuan dibidang filsafat hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum. Fungsi perbandingan hukum bagi Praktisi dan pembinaan hukum adalah Memberikan manfaat yang besar bagi praktik khususnya dalam appliedr esearch dan pembentukan hukum baru. Dirasakan pula oleh praktisi hukum seperti lembaga legislatif para hakim, dan arbiter dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 259 Rudolf B. Schlesinger, Comparative Law: Cases Text Materials, Brooklyn, The Foundation Press. Inc, 1959.
Bidang-Bidang Hukum dalam Perkembangan Hukum 1. Bagi Konsultan hukum dan Notaris dalam pembuatan terutama suatu kontrak yang bersifat kontrak-kontrak internasional 2. Bagi lembaga legislatif sangat bermanfaat dalam rangka penyusunan hukum. 3. Bagi para pengacara dan arbiter dalam pembelaan dan penyelesaian perkara. Fungsi Perbandingan Hukum sebagai Perencanaan Hukum (legal planning) adalah Dalam perencanaan hukum Perbandingan Hukum mempunyai fungsi penting. Hanya Perbandingan Hukumlah yang dapat menyiapkannya, karena dengan Perbandingan Hukum. Kebutuhan Teoritis adalah dihubungkan dengan kebutuhan ilmiah maka Perbandingan hukum : 1. Menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik- titik perbedaan daripada berbagai sistem hukum yang diperbandingkan. 2. Terkadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang sama pula, walaupun antara anggota masyarakat tidak tampak adanya hubungan kebudayaan apapun 3. Terhadap masalah yang sama, dapat dicapai penyelesaian yang berbeda-beda Adanya Kebutuhan Praktis 1. Bidang Nasional Membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Kita memerlukan hukum nasional yang ke dalam dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan bangsa yang merdeka dan dapat keluar dapat memenuhi kebutuhan hidup bangsa yang merdeka dan ke luar dapat memenuhi kebutuhan hidup dunia internasional tanpa mengorbankan kepribadian bangsa Indonesia. Yang dapat dipenuhi oleh Perbandingan Hukum, karena dengan Perbandingan Hukum kita dapat mengetahui hukum Negara-Negara lain, sehingga | 183
184 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia dapat terbentuk hukum nasional yang dapat memenuhi kebutuhan pergaulan. 2. Bidang internasional Membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasioal dan perjanjian-perjanjian di bidang HPI. Ex: IMF, GATT, ADB, ILO. Dapat menghindari persengketaan & kesalahpahaman Internasional. Ex: Perjanjian kerjasama antara Malaysia dan Indonesia dalam pemberantasan penyelundupan.
BAB 10 PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL A. PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL Sistem Hukum Indonesia terbentuk dari dua istilah, sistem dan hukum Indonesia. Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani systema yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Dalam bahasa Inggris sistem mengandung arti susunan atau jaringan. Jadi dengan kata lain istilah sistem itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan dan merupakan satu keseluruhan. Adapun hukum Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang. Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan Nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia. Perlu dijelaskan disini bahwa pengertian seperti itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah. Sebagaimana diketahui, setelah merdeka bangsa Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber dari tradisinya sendiri tetapi masih memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati memang, atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang- undangan itu mengalami proses nasionalisasi, seperti penggantian nama : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan nasionalisasi dari Wetboek Van Straafrechts, dll. Selain penggantian 185
186 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia nama, beberapa pasal tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan relegius turut pula diganti dan ditambahkan yang baru. Pendekatan seperti diatas dalam jangka pendek sangat bermanfaat karena dapat menghindarkan terjadinya kekosongan hukum (Rechts vacuum). Namun, dalam jangka panjang upaya "Tambal Sulam" atau Transplantasi itu sebenarnya kurang efektif dan cenderung kontra produktif bila terus menerus diberlakukan. Ini didasarkan fakta bahwa upaya "Tambal Sulam" atau transplantasi pada hakikatnya tidak mengubah watak dasar dari hukum warisan kolonial yang cenderung represif, feodal, diskriminatif dan individualistik, sebagai salah satu upaya pihak penjajah untuk menekan kaum inlander. Karakteristik hukum yang seperti itu jelas bertentangan dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kolektivisme. Perubahan Sistem Hukum Indonesia, setelah Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh kolonial Belanda, dimana Indonesia saat itu masih ikut menggunakan sistem hukum yang berasal dari Belanda tersebut yakni sistem hukum eropa kontinental. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan masyarakat Indonesia, setelah itu terjadi perubahan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Awal sistem hukum yang diterapkan di Indonesia hanya sistem hukum eropa kontinental saja, setelah itu sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengalami perpaduan antara sistem eropa kontinental dan sistem hukum anglo saxon. Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih mengedapankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang.
Perkembangan Hukum Nasional lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sedangkan Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung Sementara Sistem hukum yang digunakan di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada negara yang sistem hukumnya menafikan pentingnya undang-undang dan pentingnya pengadilan. Perkembangan sistem Hukum Indonesia makin tampak ketika adanya sumbangan dari pemikiran para filsuf pemikir hukum. Perkembangan itu salah satunya adalah dari mazhab positivis. Dalam arti ini, positivisme sama tuanya dengan filsafat. Tetapi sebagai gerakan yang tetap dalam filsafat umum, sosiologi dan ilmu hukum pada hakikatnya adalah gejala modern. Yang di satu pihak menyertai pentingnya ilmu pengetahuan, dan sisi yang lain menjelaskan tentang filsafat politik dan teori tentang ilmu hukum. Positivisme atau yang dikenal dengan aliran positivis mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kebanyakan tindakan lembaga legilatif untuk membuat undang-undang, tindakan Pemerintah (Excecutive) dan aparat dalam menegakkan hukum, bahkan tindakan hakim dalam memutus perkara selalu menjadikan pemikiran mazhab ini sebagai acuan. Selain itu, aspek keadilan dalam penegakan hukum dalam sistem hukum nasional selalu dilihat dari perspektif keadilan hukum. Lahirnya pemikiran mazhab positivis mempunyai landasan tersendiri sehingga pandangan ini memiliki ciri khas tersendiri, namun sayangnya pejabat negara yang diberi tugas untuk membentuk dan | 187
188 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia melaksanakan hukum kurang memperhatikan landasan pemikiran mazhab hukum positivis, akibatnya keadilan hukum selalu menjadi perdebatan dalam masyarakat dan tidak jarang selalu melahirkan konflik baik vertikal maupun horizontal. Positivisme menekankan setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan suatu kebenaran, hendaknya menjadikan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan objektif dan harus dilepaskan dari berbagai macam konsepsi metafisis subjektif. Ketika pemikiran positivisme diterapkan ke dalam bidang hukum, positivisme hukum melepaskan pemikiran hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir aliran hukum alam. Jadi setiap norma hukum haruslah eksis secara objektif sebagai norma-norma yang positif. Hukum tidak dikonsepkan sebagai asas-asas moral yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan sesuatu yang telah dipositifkan sebagai undang- undang guna menjamin kepastian hukum. Pembentukan hukum yang dimaksud disini adalah lahirnya aturan tertulis yang memiliki keabsahan untuk diberlakukan. Lahirnya hukum yang sah karena adanya keputusan dari suatu badan/lembaga yang diberi berwenang oleh konstitusi untuk menciptakan hukum. Jika mengartikan hukum sebagai sistem aturan hukum positif, maka lembaga yang membentuk hukum (legislative functie) dalam sistem Pemerintahan Indonesia dijalankan oleh Lembaga Legislatif (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah), Lembaga Eksekutif (Presiden/Wakil Presiden (kehakiman). dibantu para Menteri), dan Lembaga Yudikatif Pembentukan Undang-Undang Oleh Lembaga DPR/DPD dengan persetujuan Presiden. Bentuk hukum yang diciptakan oleh lembaga ini adalah undang-undang. Ciri khas undang-undang yang dibentuk oleh Lembaga DPR/DPD dengan persetujuan Presiden adalah materi atau isinya yang bersifat "umum". Hal ini sesuai dengan pemikiran Hans Kelsen bahwa Undang- undang sebagai norma hukum yang bersifat umum. Isi undang- undang selalu bersifat umum, sehingga sebagian besar pasal-pasal yang terdapat di dalamnya masih membutuhkan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah. Di Indonesia, penerapan prinsip ini
Perkembangan Hukum Nasional melahirkan masalah karena hukum selalu menjadi kendala dalam pembangunan bahkan hukum itu bersifat statis dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan setiap keadaan yang berubah. Banyak kalangan mengatakan dengan gamblang bahwa hukum itu bersifat statis dan kaku (Rigid). Pandangan yang demikian adalah keliru karena mengabaikan aspek lain dalam pembentukan hukum. Model penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran positivisme. Menurut Kelsen bahwa norma hukum yang sah menjadi standar penilaian bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu/ kelompok dalam masyarakat. Standar penilaian dimaksud adalah hubungan antara perbuatan manusia dengan norma hukum. Jadi norma hukum menjadi ukuran untuk menghukum seseorang atau tidak, dan mengklaim seseorang bersalah atau tidak harus diukur berdasarkan pasal dalam peraturan tertulis, tanpa memperhatikan aspek moral dan keadilan. Kaum positivisme mengartikan keadilan hukum sebagai legalitas. Suatu perturan hukum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan pada semua kasus. Demikian sebaliknya, suatu peraturan hukum dianggap tidak adil jika hanya diterapkan pada suatu kasus tertentu, dan tidak diterapkan pada kasus lain yang sama. Substansi keadilan hukum dalam pandangan positivism adalah penerapan hukum dengan tanpa memandang nilai dari suatu aturan hukum (asas kepastian). Jadi hukum dan keadilan adalah dua sisi mata uang. Kepastian hukum adalah adil, dan keadilan hukum berarti kepastian hukum. Doktrin positivisme ini masih diterapkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terutama pada bidang pidana menyangkut penerapan pasal dan prosedur dalam sistem pelaksanaan hukum. Oleh karena prinsip yang mengacu pada aturan hukum tertulis sehingga banyak kasus dalam sengketa lingkungan, para pelaku kejahatan selalu dinyatakan bebas dari tuntutan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam aturan hukum lingkungan. Wajar jika dikatakan bahwa wajah penegakan hukum di Indonesia dinyatakan dengan ungkapan "Hukum hanya berlaku terhadap mereka yang lemah". Kenyataan ini sangat bertentangan | 189
190 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia dengan prinsip "Setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum". Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, soaial maupun politik bernegara. Pikiran bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, sesungguhnya terdapat dalam alam pikiran manusia Indonesia. Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books (hukum tertulis).260 Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Aliran Sociological Jurisprudence dalam ajarannya berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (living law), atau dengan perkataan lain suatu pembedaan antar kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan- badan legislatif, keputusan-keputusan badan judikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Roscoe Pound menyatakan dan menjelaskan sebuah ringkasan antinomi lain yang berwujud ketegangan antara hukum dan aspek- aspek lain dari kehidupan bersama. Filsafat hukum mencerminkan keadaan bersitegang antara tradisi dan kemajuan, stabilitas dengan perubahan serta kepastian hukum. Sebegitu jauh, karena salah satu tugas hukum adalah untuk menegakkan ketertiban. Dalam buku 260 Sunarjati Hartono, Dari Hukum Antar Longan ke Hukum Antar Adat, Bandung, Alumni, 1986. hal.27
Perkembangan Hukum Nasional lain, Pound menjelaskan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas rekayasa sosial. Pound berusaha untuk memudahkan dan menguatkan tugas rekayasa sosial ini. Dengan merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial yang keseimbangannya menyebabkan hukum berkembang.261 Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran Pragmatic Legal Realism yang dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound memiliki keyakinan bahwa hukum adalah "a tool of social engineering" atau "alat pembaharuan masyarakat" atau menurut Mochtar Kusumaatmadja "sarana perubahan masyarakat", dalam konteks perubahan hukum di Indonesia harus diarahkan ke jangkauan yang lebih luas, yang berorientasi pada :262 Perubahan hukum melalui peraturan perundangan ang lebih bercirikan sikap hidup serta karakter bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal manusia sebagai warga dunia, sehingga kedepan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat Indonesiani (mempunyai seperangkat karakter bangsa yang positif). Perubahan hukum harus mampu membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat dan terhormat dimata pergaulan antar bangsa, karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan bangsa yang efektif. Perubahan hukum di Indonesia pada kenyataannya berlangsung, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berwenang (lembaga legislatif dan eksekutif) melalui penciptaan berbagai peraturan perundangan yang menjangkau semua fase kehidupan baik yang berorientasi pada kehidupan perorangan, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara (politik) atau yang diusulkan oleh berbagai lembaga yang memiliki komitmen tentang pemabruan dan pembinaan hukum, sehingga mampu mengisi kekosongan atau kevakuman hukum dalam berbagai segi kehidupan. Dengan 261 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press 1959. 262 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy....Ibid. | 191
192 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang menurut Mochtar Kusumaatmadja harus dilakukan dengan jalan :263 Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasiserta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. • Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum. • Memupuk kesadaran hukum masyarakat, serta • Membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/ negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlidungan terhadap harkat dan martabat manusia. B. POLITIK HUKUM NASIONAL Politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan erat dengan wawasan nasional bidang hukum yakni cara pandang bangsa Indonesia mengenai kebijaksanaan politik yang harus ditempuh dalam rangka pembinaan hukum di Indonesia. Adapun arah kebijaksanaan politik dibidang hukum ditetapkan dalam GBHN. Dalam TAP MPR dibawah ini terdapat politik hukum Indonesia yang menyangkut GBHN, antara lain: 1. TAP MPR No. 66 / MPRS / 1960 2. TAP MPR No. IV / MPR / 1973 3. TAP MPR No. IV / MPR / 1978 4. TAP MPR No. II / MPR / 1983 5. TAP MPR No. II / MPR / 1988 6. TAP MPR No. II / MPR / 1993 7. TAP MPR No. X / MPR / 1998 263 Dikutip dalam indonesia.html?m=1 diakses tanggal 20 Februari 2020
Perkembangan Hukum Nasional Khusus tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara ". 1. TAP MPR No. VIII / MPR / 1998 2. Mencabut TAP MPR No. II / MPR/ 1998 3. TAP MPR No. X / MPR / 1998, tentang GBHN 4. TAP MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN 1999 sampai dengan 2004. Sudah banyak pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli di dalam berbagai literatur. Dari berbagai pengertian atau definisi itu, dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, bahwa politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara." Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. C. BIDANG-BIDANG HUKUM 1. Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011 serta berlaku pada tanggal diundangkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 Undang-Undang tersebut. Banyak penambahan dan perubahan ketentuan yang terjadi dengan adanya Undang-Undang baru tersebut antara lain:264 264 Dikutip dalam...Ibid. | 193
194 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia 1. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur; 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota; 3. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 4. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang- undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penambahan dan perubahan ketentuan-ketentuan di atas merupakan bagian dari penyempurnaan dalam mengedepankan kepentingan perumusan Undang-undang dalam waktu yang akan
Perkembangan Hukum Nasional datang. Salah contoh adanya penambahan Ketentuan pada UU. NO. 12 Thn. 2011 adalah keharusan mengetengahkan naskah akademis, Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, akan tetapi penulis ingin mengetengahkan makna dari dicantumkannya Naskah Akademis sebagai bagian dari syarat dibuatnya sebuah Undang-undang. Karena Ketentuan penambahan serta perubahan di dalam UU No 12 Thn 2011 yang lainnya di atas cukup jelas, sedangkan Naskah Akademis merupakan hal baru dalam runutan pembuatan sebuah Undang- undang. 2. Legislasi a. Dasar-dasar dalam Legislasi 1) Politik dalam Legislasi Teori politik modern terbagi atas teori demokrasi elitis dan teori demokrasi pertisipatif. Menurut pandangan teori demokrasi elitis, suatu masyarakat dibentuk oleh kekuatan- kekuatan yang impersonal. Penekanan utama ilmuan Harold Lasswell yaitu adanya fungsi manipulatif dan kemampuan para elit. Pandangan teori demokrasi elitis, berbeda dengan pemikiran John Dewey yang menyatakan bahwa keberadaan suatu masyarakat demokrasi tergantung pada consensus sosial dengan pandangan pada perkembangan manusia yang didasarkan atas kebebasan, persamaan, dan partisipasi politik. Untuk memahami demokrasi, tidak cukup hanya menyimak teks-teks normatif yang tertera dalam peraturan perundang- undangan saja melainkan harus berorientasi pada fakta. Ilmu hukum tidak pernah menjadi ilmu sosial murni karena hukum dapat berasal sollen sein dan sein sollen. Pada prinsipnya, hukum selalu mengandung aspek cita dan realita. 2) Konfigurasi Politik Hukum Secara konseptual, konfigurasi politik yang berlaku dan dianut oleh suatu negaradapat ditelaah secara dikotomis | 195
196 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia yaitu konfigurasi politik demokrasi dan konfigurasi politik otoriter. Pada Negara demokratis, proses legislasi mengarah pada konfigurasi politik demokratis yaitu suatu susuna kekuatan politik yang membuka peluan bagi potensi rakyat secara maksimal untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan Negara. Adanya interaksi politik dalam ranah legislasi selalu menimbulkan pertentangan individual. Proses legislasi unruk menjadikan hukum positif, faktanya merupakan proses yang sarat dengan berbagai muatan, nilai dan kepentingan para aktor. b. Efektifitas Legislasi Terdapat beberapa perubahan dalam proses legislasi di parlemen sebagai konsekuensi dai amandemen UUD serta lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses legislasi. Dapat dijelaskan dengan keberadaan DPD yang bertujuan untuk lebih mengakomodasi kepentingan daerah di parlemen. Kehadiran DPD telah mengubah pola proses legislasi yang selama ini didominasi oleh Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah. Istilah legislasi berasal dari bahasa Inggris (Legislation). Dalam khasanah ilmu hukum legislasi mengandung makna dikotomi yang memiliki makna proses pembentukan hukum atau produk hukum. Legislasi dapat juga diartika sebagai pembuatan undang- undang.265 Legislasi sebagai asumsi dasar melahirkan hukum positif akan sesuai dan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses legislasi tersebut. Secara konseptual, konfigurasi politik yang berlaku dan dianut oleh suatu negara dapat ditelaah secara dikotomis, yaitu konfigurasi politik demokrasi dan konfigurasi politik otoriter. Jika konfigurasi politik yang dianut oleh suatu Negara demokratis, maka dalam proses legislasinya akan demokratis karena komfigurasi partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau 265 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Perkembangan Hukum Nasional individu di dalam masyarakat. Sedangkan komfigurasi politik yang dianut Negara otoriter, maka peranan dan partisipasimasyarakat dalam proses legislasi relative kecil karena proses legislasi identik dengan intervensi politik. Inti legislasi terdiri atas dua golongan besar yaitu tahap sosiologis (sosio-politis) dan tahap yuridis. Dalam tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk menantang suatu gagasan, isu, dan /atau masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis. Legislasi tidak sekedar suatu kegiatan dalam merumuskan norma- norma ke dalam teks-teks hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kewenangan dalam perumusan tersebut, namun jangkauannya melintas hingga pergaulan dan interaksi kekuatan sosial politik yang melingkup dan berada di sekitarnya. Plato mengatakan bahwa legislasi dan pembentukan tatanan politik merupakan sarana paling sempurna di dunia ini untuk mencapai kebaikan. Mengakaji legislasi dalam ranah ilmu perundang-undangan haruslah menerima suatu kenyataan biarpun legislasi berpedoman pada hukum, pada dasarnya merupakan pencerminan dan determinasi (hal menentukan, hal menetapkan, hal memastikan, ketetapan hati) dari proses yang terjadi dalam kehidupan sosial politik. Fakta legislasi demikian dikarenakan orang yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum tersebut merupakan lembaga politik. Setiap legislasi selalu dipengaruhi oleh interaksi politik tertentu tang tengah berlangsung di Negara dimana legislasi tersebut dilangsungkan berdasarkan asas keterbukaan. Semenjak otonomi daerah diimplementasikan. Eksistensi perda sebagai salah satu sarana legal tas kebijakan daerah merupakan salah satu isu sentral dan sering kali perda bertentangan dengan kepentingan umum. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa salah satu tugas utama dari lembaga legislatif adalah membuat hukum. Istilah "legislasi" tentang pembuatan rancangan menggambarkan dengan detail produk hukum (legal precepts) oleh suatu lembaga pemerintah yang memberi pernyataan tertulis (articulate expression) tentang rancangan produk hukum itu dalam suatu formulasi dokumen hukum. Legislasi perlu dibedakan dari perumusan normatif yang dibuat oleh lembaga peradilan. Pernyataan verbal dari aturan hukum atau prinsip | 197
198 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia oleh seorang hakim tidak mempunyai derajat finalitas yang sama dengan formulasi otoritatif dari suatu pernyataan legal oleh lembaga legislatif. Selain itu, walaupun baik legislasi maupun ajudikasi meliputi pembuatan detail dari hukum oleh lembaga pemerintah, harus diingat bahwa pengadilan/judisiari bukan suatu lembaga yang utamanya dibuat untuk tujuan pembuatan hukum. Seperti telah dibahas sebelumnya, fungsi utamanya adalah untuk memutuskan sengketa menurut peraturan perundangan yang telah ada, dan fungsi pembuatan hukum oleh hakim harus dipandang sebagai insidental terhadap fungsi utamanya sebagai lembaga ajudikasi.266 Ada beberapa lagi perbedaan lainnya yang harus diingat antara pembuatan hukum oleh legislatif dan judisial. Hukum yang dibuat oleh hakim berasal dari keputusan dari kontroversi yang nyata ada. Ia tidak memberikan aturan di depan untuk memutuskan kasus-kasus namun menunggu hingga sengketa dibawa ke depan pengadilan untuk diambil keputusannya. Sebaliknya legislator, memformulasikan aturan-aturan untuk mengantisipasi kasus-kasus. Keputusan justifikasi penerapan aturan tertentu, judisial didasarkan atas sementara statuta (statute) biasanya tidak mencakup pernyataan argumentatif atau justifikatif; namun dengan cara menegaskan : ini dilarang, itu diperlukan, ini diperbolehkan. Suatu opini yang mendukung keputusan pengadilan biasanya ditandatangani oleh hakim yang menuliskannya. Sebaliknya, suatu statuta tidak ada yang menandatanganinya.267 lebih untuk legislator mempunyai kebebasan mengubah dan menginovasi undang-undang daripada pengadilan. Akumulasi dari preseden dan pertumbuhan dari prinsip-prinsip yang kompleks tidak dipungkiri akan mempersempit ruang lingkup dari inovasi judisial. Legislator juga lebih responsif kepada masyarakat dan tekanan pihak swasta daripada hakim. Sementara hakim akan berurusan dengan kasus-kasus tertentu, legislator berhubungan dengan bidang permasalahan yang umum dengan kelas-kelas situasi Umumnya, 266 Dikutip dalam indonesia.html?m=1 diakses tanggal 13 Maret 2020 267 Dikutip dalam hukum/amp/ diakses tanggal 17 Februari 2020
Perkembangan Hukum Nasional yang berhubungan. Kadang-kadang perhatian dari lembaga legislatif ditarik kepada suatu masalah oleh suatu insiden (kejadian) tertentu, namun hukum yang diundangkan dirancang untuk penerapan yang umum (general applicability). Pembuatan hukum legislatif, dalam bentuknya yang paling umum, meliputi penemuan kompromi terhadap ide-ide yang diajukan oleh lembaga-lembaga eksekutif dan administratif, kelompok kepentingan, dan berbagai lembaga kepartaian dan perwakilan. Seperti yang saya bahas pada bab sebelumnya, ada usulan perubahan yang mengikuti pencarian kompromi - di komisi-komisi, di kaukus- kaukus, di sidang-sidang, di negosiasi-negosiasi dengan kelompok kepentingan dan sebagainya. Pembuatan hukum legislatif kadang- kadang menggambarkan sebuah respons ke sejenis masalah, yang cukup akut sehingga merasuk ke dalam kemaslahatan sejumlah besar individu dan organisasi atau terhadap kemaslahatan dari pemerintah itu sendiri, yang cukup mencurigakan (conspicuous) untuk menarik perhatian pada beberapa legislator. Namun legislasi juga dapat dibangun, di antaranya oleh ketidakpuasan (apprehension), kerusuhan (social unrest), konflik, dan inovasi teknologi. Undang-undang makanan dan obat-obatan Federal dihasilkan dari pendekatan praktek-praktek yang dilakukan oleh pabrik-pabrik dan pemroses-pemroses makanan dan obat-obatan.268 Akhir-akhir ini, undang-undang keamanan internal dihasilkan dari kecemasan akan pertumbuhan aktivitas komunis Amerika, pelatihan kembali sumberdaya manusia dan legislasi, pengembangan wilayah untuk memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap pengujian obat-obatan diundangkan pada masa diungkapkannya akibat dari thalidomide, suatu obat yang menyebabkan bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat, dan legislasi untuk membuat satelit sistem komunikasi yang diundangkan tak lama setelah eksperimen yang berhasil dari Telstar. Daftar legislasi yang diundangkan sebagai tanggapan terhadap munculnya masalah baru atau dramatisasi yang sukses dari yang lama masih banyak contoh-contoh lainnya. 268 I. Fuller, Positivism and Fidelity to Law-A Replay to Professor Hart, 71, Harvard Law Review, 1958. hal.89-93 | 199
200 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia legislator atau pengenalan mereka terhadap klaim kelompok tertentu yang mengarahkan legislasi. Probabilitas dari beberapa bentuk tanggapan legislatif meningkat jika : 1) kelompok kepentingan yang berpengaruh memobilisasi anggota-anggotanya untuk mencari tindakan legislatif, 2) masyarakat yang tidak terorganisir tiba-tiba tertarik dengan suatu issue, dan 3) tidak ada tekanan untuk memelihara status quo, atau oposisi terhadap legislasi yang diajukan.269 Namun bukan pengenalan masalah sosial oleh Selanjutnya, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 4 kali memberikan dampak yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan tersebut secara khusus telah menempatkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang yang sebelumnya berada di tangan Presiden. Perubahan paradigma pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang pada dasarnya menguatkan posisi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, meskipun perubahan tersebut tidak menghapus keberadaan Presiden untuk turut membentuk Undang- Undang. Perubahan dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia membawa konsekuensi bahwa DPR lebih proaktif dalam pembentukan Undang-Undang, walaupun dalam prosesnya tetap melibatkan Presiden melalui mekanisme pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Atas dasar kekuasaan signifikan tersebut, DPR mempunyai fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, sebagaimana tercantum dalam pasal 69 hurup a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembentukan Undang- Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Pemerintah berpijak pada Prolegnas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan 269 Lawrence M. Friedman & Stewart Macaulay, Law and the Behavioral Sciences, Indianapolis, Bobbs- Merril, 1977. hal.610-613
Perkembangan Hukum Nasional Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Fokus utama Prolegnas tentu berkaitan juga dengan salah satu elemen dari hukum, yaitu materi/substansi hukum di dalam pembangunan sistem hukum yang mencakup empat unsur atau sub- sistem hukum yang satu sama lain saling terkait, yaitu :270 1. Materi/substansi hukum; 2. Sarana atau kelembagaan hukum; 3. Aparatur hukum; dan 4. Budaya atau kesadaran hukum masyarakat. Perbedaan antara pengertian Prolegnas sebagai instrumen dan substansi tersebut penting untuk dikemukakan. Hal ini disebabkan selama terhadap Prolegnas pada umumnya cenderung pada pengertian materi/substansi. Dengan demikian tidak mengherankan apabila ada sebagian orang yang menganggap bahwa sesungguhnya Prolegnas itu tidak penting karena hanya berupa "daftar keinginan" yang diajukan oleh Kementerian/ LPNK, padahal sesungguhnya yang harus dikedepankan adalah kedudukannya sebagai instrumen/mekanisme yang merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini secara jelas ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. ini pemahaman Ketentuan mengenai Prolegnas juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Presiden. Secara garis besar dijelaskan bahwa dalam mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang datang dari Pemerintah, panitia antar kementerian dan pemrakarsa dapat mempersiapkan Naskah Akademik-nya terlebih dahulu. Dalam rapat antar kementerian, pemrakarsa dapat mengundang pakar, baik dari perguruan tinggi 270 Dikutip dalam hukum/amp/ diakses tanggal 17 Februari 2020 | 201
202 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia maupun pihak lainnya. Setelah RUU selesai dibahas, pemrakarsa diberikan kesempatan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sebagi perwujudan asas keterbukaan masukan atas substansi RUU. Prosedur sepenuhnya tersebut dalam praktiknya belum dijalankan, baik oleh Pemerintah maupun oleh DPR. Hal inilah yang mengakibatkan penyusunan RUU tidak optimal. Banyak judul RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas hanya sekedar dicantumkan judulnya saja, tanpa disertai dengan Naskah Akademik, bahkan substansi RUU tersebut belum dipersiapkan. Pemrakarsa RUU sering tidak mampu menjawab alasan mengapa suatu RUU perlu dibentuk sehingga banyak kalangan menilai Prolegnas hanya merupakan kumpulan daftar judul RUU tanpa ada patokan yang jelas, baik dari Pemerintah maupun DPR dalam menetukan RUU yang menjadi prioritas utama. Hukum yang berisi norma-norma dan aturan-aturan jika ingin ditaati oleh berbagai kepentingan harus adapat diimplementasikan dalam hukum positif yang berlaku dan harus direalisasikan dalam lapangan. Aktualisasi dari hukum positif tersebut tertuang dalam peraturan tertulis yang mengakomodasikan kepentingan para pihak terkait agar dapat memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Khusus untuk Undang-Undang, menurut Soetandyo Wignjosoebroto legislasi adalah suatu proses pembentukan undang- undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu. Dalam hal ini badan yang dimaksud adalah legislatif (DPR dan Pemerintah).271 Perencanaan penyusunan Undang- Undang dilakukan dalam suatu Prolegnas. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang disusun berdasakan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional mengandung makna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), instrumen 271 Dikutip dalam diakses tanggal 20 Februari 2020
Perkembangan Hukum Nasional penyelesaian masalah (dispute resolution), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Pembentukan Undang-Undang baik yang berasal dari DPR Maupun Pemerintah berpijak pada Prolegnas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa perencanaan program pembentukan Undang-Undang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis diatur dalam Prolegnas. Lebih lanjut ketentuan pasal 18 menyatakan bahwa dalam penyusunan Prolegnas tersebut penyusunan RUU didasarkan atas :272 Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republiok Indonesia Tahun 1945; Perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; • Perintah Undang-Undang lainnya; • Sistem perencanaan pembangunan nasional; • Rencana pembangunan jangka panjang nasional; • Rencana pembangunan jangka menengah; • Rencana kerja Pemerintah dan rencana Strategis DPR; dan • Aspirasi kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan Prolegnas didasarkan pada visi pembangunan nasional, yaitu terwujudnya Negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif. Sedangkan maksud dan tujuan Prolegnas yaitu :273 Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan tingkat pusat; Menyusun skala prioritas penyusunan RUU sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Undang-Undang oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional; 272 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Surabaya, FISIP-Unair, 2007. 273 Dikutip dalam diakses tanggal 20 Februari 2020 | 203
204 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang tingkat membentuk peraturan perundang-undangan di pusat; Mempercepat proses pembentukan perundang-undangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional; Membentuk sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya, serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial/pembangunan, instrumen pencegah/ penyelesaian sengketa, pengatur perilaku anggota masyarakat dan sebagai sarana pengintegrasian bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; peraturan perundang-undangan Mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, peraturan penggantian perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat; terhadap terutama Menyempurnakan perundang- undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat; serta peraturan peraturan Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 3. Pelaksanaan Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:274 a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup. b. Menyelesaikan pertikaian. 274 Dikutip dalam diakses tanggal 20 Februari 2020
Perkembangan Hukum Nasional c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan- aturan jika perlu dengan kekerasan. d. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut. e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas. g. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adalah :275 h. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat, i. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin. j. Sarana penggerak pembangunan. Fungsi kritis hukum dewasa ini adalah Daya kerja hukum tidak semata-mata pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas), tetapi termasuk juga aparatur penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa, sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan dan perkembangan : Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum (Rechts fervinjing). Di samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum, bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan dan keterampilannya. Ingat adagium :The singer not a song atau The most important is not the system, but the man behind the system Dalam hal ini si penyanyi adalah semua insan di mana hukum berlaku, baik warga masyarakat maupun para pejabat, termasuk para penegak hukum.276 Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). 275 Dikutip dalam diakses tanggal 20 Februari 2020 276 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. | 205
206 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (Rechts sicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; fiat justitia etpereatmundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. 4. Judicial Review Adanya Judicial Review dilatarbelakangi oleh : a. Historis Ketatanegaraan yang Dahulu bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Undang- banyak produk perundang-undangan
Perkembangan Hukum Nasional Undang Dasar 1945 sudah terreduksi dan disalah artikan oleh pemerintah demi mempertahankan kekuasaan. Sehingga pasca reformasi masyarakat menginginkan adanya suatu sistem pengujian agar undang-undang diterapkan sesuai dengan UUD 1945.277 b. Konsep Supremasi Konstitusi Indonesia menganut supremasi konstitusi pada masa orde baru. Undang-undang dasar tidak boleh diganggu-gugat dan ditafsirkan. Sehingga ketika terjadi amandemen terhadap UUD 1945 banyak usulan untuk membentuk sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penafsir dan pengawal konstitusi. Dalam memberikan definisi terhadap judicial review, Terdapat beberapa perbedaan pendapat, diantaranya: a. Menurut Encyclopedia Britannica: "Judicial review is the power of courts of a country to determine i facts of legislature and executive are constitutional." b. Menurut Ecyclopedia Americana: "Judicial review, power exerted by the courts of a country to examine the actions of the legislative, executive, and administrative arms of the government and to ensure that such actions conform to the provisions of constitution." c. Menurut Miriam Budiardjo: Mahkamah Agung ... mempunyai wewenang untuk menguji apakah sesuatu undang-undang sesuai dengan Undang- Undang Dasar atau tidak, dan untuk menolak melaksanakan undangundang serta peraturan peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar. Ini dinamakan "Judicial Review".278 d. Sri Soemantri berpendapat: Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan 277 Soejono Dirdjosisworo, Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal.155 278 di unduh Pada Senin, 05 Oktober 2015 Pukul 18.30 WIB. | 207
208 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia sesuai atau bertentangan perundang-undangan dengan peraturan yang tinggi derajatnya, serta lebih apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenendeacht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.279 isinya e. Bintan R. Saragih menyebutkan: Judicial Review ... adalah hak dari Mahkamah Agung untuk menilai atau menguji secara material apakah suatu undang- undang bertentangan dengan atau tidak berlaku undang- undang yang dinyatakan bertentangan atau tidak sesuai tersebut.280 Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang hak Uji materiil: Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil terhadap peraturan perundangundangan, sehubungan dengan adanya gugatan atau permohonan keberatan (pasal 1 ayat (1)). Meskipun belum ada definisi yang baku mengenai judicial review di Indonesia, tetapi pada umumnya judicial review diberi pengertian sebagai "hak uji materiil", yaitu "wewenang untuk menyelidiki, menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu." Apa yang dimaksud dengan Judicial Review" (hak uji materil) ? Judicial Review" merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk 279 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003. 280 Sri Soemantri Martosoewignjo, Hak Uji Material di Indonesia, Bandung, Alumni, 1997.
Perkembangan Hukum Nasional cabang kekuasaan legislatif (legislative acts) dan cabang kekuasaan eksekutif (executive acts) adalah konsekensi dari dianutnya prinsip 'checks and balances' berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power). Karena itu kewenangan untuk melakukan 'judicial review' itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai 'judicial review', melainkan 'legislative review'. Pengertian pengujian undang-undang acapkali dikaitkan dengan nomenklatur : Judicial Review. Istilah Judicial Review lebih luas cakupan maknanya daripada penamaan : toetsingsrecht atau hak menguji. Judicial Review dalam sistem hukum Common Law tidak hanya bermakna 'the power of the court to declare law sun constitutional'281, tetapi juga berpaut dengan kegiatan examination of administration decisions by the court.282 Hak menguji adalah hak bagi hakim (atau lembaga peradilan) guna menguji peraturan perundang-undangan. Hak menguji formal (Formele Toetsingsrecht) berpaut dengan pengujian terhadap cara pembentukan (pembuatan) serta prosedural peraturan perundang- undangan, sedangkan hak menguji material (Materieele Toetsingsrecht) berpaut dengan pengujian terhadap substansi ('materi') peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, penggunaan istilah Judicial review mencakup pengujian peraturan perundang-undangan. Adapun penamaan peraturan perundang-undangan, lazim disebut algemene verbindende voor schriften mencakup semua kaidah hukum tertulis, dimulai dari undang-undang dasar hingga peraturan desa yang berkekuatan normatif (normatievekrafte), sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kaidah undang-undang (dalam makna formal) termasuk peraturan perundang-undangan, namun tidak semua peraturan perundang-undangan adalah undang- undang (dalam arti formal). Undang-Undang lazim disebut Gezetz, 281 Bintan R. Saragih, Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia, Jakarta, Perintis Press, 1995, 282 James Edward Clapp, Random House Webster's Dictionary of the Law: The New Authority on Traditionaln and Modern Terms, New York, Random House, 1996. hal.232 | 209
210 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Wet, merupakan species dari peraturan perundang-undangan. Jika dicermati mampir semua negara memberikan kewenangan bagi hakim (atau lembaga peradilan) menguji undang-undang secara formele toetsing, namun tidak semua negara memberikan kewenangan bagi hakim (atau lembaga peradilan) menguji substansi (materi) undang- undang. Indonesia menganut sistem pengujian materil terbatas bagi Mahkamah Agung, yakni terbatas pada pengujian materil (materieele toetsing) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang. Hakim juga dapat menguji Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) yang memuat pengaturan yang bersifat umum (besluit vanal gemene strekking). Mahkamah Agung hanya boleh menguji formal (formele toetsing) terhadap undang-undang namun tidak boleh menguji substansi (materi) undang-undang. Mahkamah Agung tidak memiliki hak menguji materi (materieele toetsings recht) terhadap undang- undang. Pengujian materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dipandang kurang efektif karena kaidah hukum yang paling efektif mengikat rakyat banyak adalah undang- undang beserta kaidah-kaidah hukum di atas undang-undang. Lagi pula, bagaimana halnya manakala undang-undang itu sendiri mengandung cacat hukum. Mengapa perlu adanya judicial review Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan produk politik, diturunkan (di-derive) dari legislasi institusi politik. Undang-Undang Dasar selaku kaidah hukum (peraturan perundang- undangan) tertinggi ditetapkan dan diubah oleh MPR (lihat pasal 3 UUD 1945). MPR selain lembaga negara, adalah pula institusi politik. UUD adalah produk politik, bukan produk hukum. Undang- Undang (dalam makna formal), lazim disebut Wet, Gezetz, dibentuk oleh DPR, berasal dari RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden guna mendapatkan persetujuan bersama. RUU yang telah disetujui bersama dimaksud disahkan oleh Presiden. Manakala RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden, maka dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan (Pasal 20 ayat (1), (2), (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945). DPR dan Presiden
Perkembangan Hukum Nasional selaku lembaga-lembaga negara adalah pula institusi politik. Undang- Undang tidak lain adalah produk politik, di desain oleh institusi- institusi politik. Undang-undang bukan produk hukum tetapi adalah produk politik. Oleh karena undang-undang adalah produk politik niscaya setiap undang-undang memuat pesan-pesan politik, berpaut dengan kepentingan politik maka substansi (materil) undang- undang boleh diuji setiap saat oleh institusi hukum agar muatan pesan-pesan politik yang terkandung di dalamnya bersesuai dengan kehendak orang banyak. Pada saat ini, memang telah ada Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, sebagaimana dimaktub dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun Mahkamah Agung tidak diberi kewenangan menguji undang-undang berkenaan dengan hal ikhwal orang perorangan secara umum. Mahkamah Agung tidak boleh menguji undang- undang yang dipandang bercacat hukum. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa urgensi judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi antara produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan judicial activision. Menurut Moh. Mahfud MD, minimal ada tiga alasan yang mendasari pernyataan pentingnya judicial activision: Pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa memiliki watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini memungkinkan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan sehingga tidak sesuai dengan hukum-hukum dasarnya atau bertentangan dengan peraturan yang secara hirarkis lebih tinggi. Kedua, karena kemungkinan sering terjadi ketidaksesuaian antara suatu produk peraturan perundangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi, maka muncul berbagai alternatif untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut melalui pembentukan dan pelembagaan Mahkamah konstitusi, Mahkamah perudang-undangan, Judicial Review, uji material oleh MPR dan lain sebagainya. Ketiga, dari berabagai alternatif yang pernah ditawarkan, pelembagaan judicialreview adalah lebih konkret bahkan telah dikristalkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kendati cakupannya | 211
212 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia masih terbatas sehingga sering disebut sebagai judicial review terbatas. Namun, tidak sedikit orang yang mengira bahwa dari penerimaan terbatas terhadap judicia lreview akan benar-benar dapat dilaksanakan dan telah mendapat akomodasi pengaturan yang cukup. Padahal ketentuan tentang judicial review yang ada di berbagai peraturan perundang-undangan itu memuat kekacauan teoritis yang sangat mendasar sehingga tidak dapat dioperasionalkan. Oleh karena itu diperlukan perombakan total terhadap peraturan mengenai judicial review, termasuk Perma No.1 Tahun 1993. Lembaga judicial review : a. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga Negara yang lahir pascaamandemen UUD 1945, yang termasuk rumpun lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 C Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan salah satunya adalah menguji Undang- undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Lebih lanjut kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa UU yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, yaitu perubahan pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Kewenangan memutus permhonan judicial review yang dimiliki Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, keputusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak ada upaya hukum lain. Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003 menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1) Menguji UU terhadap UUD dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Perkembangan Hukum Nasional 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 3) Memutus pembubaran partai politik dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pemohon dari pengujian UU adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah UU, yaitu: 1) Perorangan WNI 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU 3) Badan hukum publik 4) Lembaga negara Yang dimaksud hak konstitusional menurut penjelasan pasal 51 UU No. 24 tahun 2003 adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan yang dimaksud dengan orang perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. b. Mahkamah Agung Hak uji materil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UU dapat dilakukan teradap materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebuh tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 31 A UU No. 5 tahun 2004 Mahkamah Agung sebagai berikut: 283 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: 283 P.H. Collin, Dictionary Of Law: Third Edition, London, Peter Collin Publishing, 2000. | 213
214 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia a) Nama dan alamat pemohon b) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa: Materi muatan ayat, pasal, dan / atau bagian peraturan dianggap perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang- undagan yang lebuh tinggi. Dan / atau Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. c) Hal-hal yang diminta untuk dihapus 3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima. 4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan 5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan / atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebuh tinggi. 6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. lebuh tinggi dan/ atau 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan peraturan oleh perundang-undangan dibawah UU diatur Mahkamah Agung. c. Dewan Perwakilan Rakyat Tidak ada mekanisme yang baku mengenai bagaimana, kapan dan terhadap UU seperti apa DPR melakukan peninjauan
Perkembangan Hukum Nasional dan revisi UU. Kewenangan melakukan peninjauan terhadap UU melekat dan berpijak pada kewenangan yang dimiliki DPR sebagai lembaga legislasi. Mengenai praktik selama ini, DPR bersama pemerintah melakukan berbagai perubahan jika menemukan ketidaksesuaian UU dengan UU UU, yang lain. Bisa juga karena factor ketertinggalan sebuah UU dengan situasi terbaru yang muncul belakangan, atau juga karena peristiwa hukum yang lahir belakangan tidak cukup terwadahi penyelesaiannya dalam UU yang sudah ada. Sebagai contoh, di tahun 2006 DPR bersama pemerintah melakukan peninjauan dan membahas perubahan UU tentang kesehatan. Juga UU pemilu, partai politik, yang selalu hampir berubah-ubah pada setiap periode pemilu. d. Departemen Dalam Negeri Kewenangan Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah jika tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi ini merupakan konsekuensi dari keberdaan Departemen Dalam Negeri sebagai pihak yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 bagian pendahuluan angka 7 (tujuh) menyebutkan pembinaan atas penyelenggraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dan atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi serta oleh Gubernur untuk pembinaan dan pengawasan Kabupaten atau kota. Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, pemerintah malakukan dengan 2 cara : | 215
216 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Mendagri untuk Raperda Provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota. 2) Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerahwajib disampaikan kepada Mendagri untuk provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota untuk memperoleh klarifikasi. 1) Pengawasan Mekanisme pembatalan peraturan Daerah, disebutkan dalam pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagai berikut :284 1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. 3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah rnencabut Perda dimaksud. 5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh 284 Dikutip dalam undangan.html diunduh pada Senin, 05 Oktober 2015 Pukul 18.54 WIB. Lihat juga dalam
Perkembangan Hukum Nasional | 217 peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. 6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan ;sebagian atau seluruhnya, putusan tersebut menyatakan Peraturan Mahkamah Agung Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku. Dalam pelaksanaannya di Indonesia judicial review dilakukan oleh dua lembaga yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam UUD 1945 diatur bahwa Mahkamah Konstitusi berhak menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan Mahkamah Agung berhak menguji produk perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dari ketentuan ini muncul permasalahan apakah jika Mahkamah Konstitusi membatalkan atau menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku lagi maka bagaimanakah peraturan yang berada di bawah undang- undang tersebut. Apakah akan batal secara otomatis atau tetap berlaku. Disinilah letak kekurangan sistem pengujian. Seharusnya kita menganut sistem sentarlisasi. Dimana pengujian seluruhnya dipegang oleh satu badan. Sehingga putusan yang dikeluarkan tidak akan mengakibatkan pertentangan. Lingkup Judicial Review/ Toetsingrecht di Indonesia : a. Peraturan Perundang-undangan (regeling) 1) Menguji undang-undang terhadap UUD dilakukan oleh MK (constitutional review). 2) Menguji peraturan perundang-undang di bawah undang- undang terhadap undang-undang oleh MA. b. Pengujian keputusan (beschikking) dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.
218 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie pengujian terhadap undang- undang ada dua macam yakni :285 1) Pengujian materiil Adalah pengujian atas bagian undang-undang yang bersangkutan. Bagian tersebut dapat berupa bab, ayat, pasal, atau kata bahkan kalimat dalam suatu pasal atau ayat dalam sebuah undang-undang. Pada dasarnya pengujian materil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan- kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip 'lex specialis derogate lex generalis', maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. 2) Pengujian formil Adalah pengujian yang dilakukan terhadap form atau format dan aspek-aspek formalisasi substansi norma yang diatur itu menjadi suatu bentuk hukum tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga substansi norma hukum yang dimaksud menjadi mengikat untuk umum. Dengan kata lain Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya.286 2) Pengujian formil Adalah pengujian yang dilakukan terhadap form atau format dan aspek-aspek formalisasi substansi norma yang diatur itu menjadi suatu bentuk hukum tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga substansi norma hukum yang dimaksud menjadi mengikat untuk umum. Dengan kata lain Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya.286 undangan.html diakses tanggal 20 Februari 2020 286 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
Perkembangan Hukum Nasional Sementara Sri Soemantri berpendapat bahwa Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende acht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.287 Pengujian terhadap produk hukum di Indonesia dibagi dua, yaitu terhadap undang-undang (legislative acts) dan terhadap produk di bawah undang-undang (executive acts). Yang kurang mendapat perhatian dalam studi ilmu hukum selama ini adalah pengujian terhadap produk atau putusan hakim sendiri yang cenderung tidak dipahami berada dalam konteks pengertian 'judicial review' juga. Di Indonesia sendiri dikenal adanya lembaga Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, bahkan terhadap putusan kasasi yang dibuatnya sendiri. Di Jerman, dikenal pula adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali putusan Mahkamah Agung dari segi konstitusionalitas tidaknya putusan itu. Dengan perkataan lain, dalam pengertian 'judicial review' itu terdapat pula pengertian mengenai pengujian kembali, tidak saja terhadap produk legislatif dan eksekutif, tetapi juga terhadap produk putusan judicial atau hakim sendiri. Amandemen ketiga UUD 1945 telah menetapkan kewenangan untuk mereview UU ada di Mahkamah Konstitusi sedang kewenangan mereview peraturan perundang-undangan di bawah UU diserahkan ke MA. Hal ini potensial menimbulkan masalah. Kemungkinan munculnya persengketaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau lebih-lebih lagi antar Pemerintah Daerah, sangat mungkin timbul karena adanya keputusan-keputusan yang bersifat mengatur (regeling) ataupun keputusan-keputusan penetapan administrative (beschikking) yang dianggap merugikan salah satu pihak. Bentuk-bentuk keputusan hukum tersebut dapat berbentuk keputusan gubernur, keputusan bupati, ataupun peraturan 287 Sri Soemantri Martosoewignjo, Hak Uji Material di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung: 1997. | 219
220 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia daerah. Padahal tingkatannya jelas berada di bawah Undang-Undang yang seharusnya menjadi objek pengujian oleh Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. tataran terjadi disharmonisasi dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk hal-hal yang berkaitan namun dengan yurisdiksi berbeda. Jika keduanya dibedakan, maka secara teoritis dapat saja terjadi dimana untuk satu perkara yang terkait, putusan Mahkamah Agung justru saling bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, oleh Mahkamah Agung, suatu Peraturan Pemerintah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang yang bersangkutan justru dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi. Pada tersbeut akibatnya sangat mungkin Beberapa Mekanisme Beracara dalam Judicial Review, antaranya: a. Prinsip-prinsip hukum acara. Proses judicial review dalam perumusan hukum acaranya terikat oleh asas-asas publik. Di dalam hukum acara dikenal dua jenis proses beracara yaitu "contentious proces recht" atau hukum acara sengketa dan "non contentieus proces recht" judicial review, atau hukum acara non-sengketa. Untuk selain digunakan hukum sengketa (berbentuk gugatan) juga digunakan hukum acara non sengketa yang bersifat volunteer (atau tidak ada dua pihak bersengketa/berbentuk permohonan). Bila menelaah asas-asas hukum publik yang salah satunya tercermin pada asas hukum acara peradilan administrasi, maka proses beracara judicial review seharusny juga terikat pada asas tersebut. Asas tersebut adalah: 1) Asas Praduga Rechtmatig Putusan pada perkara seharusnya merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan tetap pada saat putusan dibacakan dan hukum tidak berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut mengandung makna bahwa sebelum putusan dibacakan, obyek yang menjadi perkara - misalnya peraturan yang akan diajukan judicial review - harus selalu dianggap sah judicial review
Perkembangan Hukum Nasional | 221 atau tidak bertentangan sebelum putusan Hakim atau Hakim Konstitusi menyatakan sebaliknya. Konsekuensinya, akibat putusan Hakim adalah "exnunc" yaitu dianggap ada sampai saat pembatalannya. Artinya, akibat ketidaksahan suatu peraturan karenabertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidaklah berlaku surut namun sejak pernyataan bertentangan oleh lembaga berwenang (MA atau MK) ke depan. Namun perlu juga dipikirkan tentang dampak yang sudah terjadi, terutama untuk kasus-kasus pidana, misalnya dimungkinkan untuk mengajukan kembali perkara yang bersangkutan tersebut untuk ditinjau kembali. 2) Putusan memiliki kekuatan mengikat (ergaomnes) Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan suatu perkara judicialreview haruslah merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapapun. Dengan asas ini maka tercermin bahwa putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya publik maka berlaku pada siapa saja- tidak hanya para pihak yang berperkara. b. Pengajuan permohonan atau gugatan. Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengajuan judicial review dapat dilakukan baik melalui gugatan mapun permohonan. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2002 untuk berbagai kewenangan yang dimiliki oleh MK (dan dijalankan oleh MA hingga terbentuknya MK) tidak disebutkan pembedaan yang jelas untuk perkara apa harus dilakukan melalui gugatan dan perkara apa yang dapat dilakukan melalui permohonan, atau dapat dilakukan melalui dua cara tersebut. Akibatnya dalam prakteknya terjadi kebingungan mengingat tidak diatur pembedaan yang cukup signifikan dalam dua terminologi ini. PERMA No. 1 tahun 1999 mengatur batas waktu 180 hari suatu putusan dapat diajukan judicial review. Sedangkan dalam
222 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia PERMA No. 2 tahun 2002, jangka waktu untuk mengajukan judicial review hanyalah 90 hari. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pembatasan ini menimbulkan permasalahan mengingat produk hukum yang potensial bermasalah adalah produk hukum pada masa orde baru dan masa transisi. Selain itu pembatasan waktu ini juga menafikan kesadaran hukum masyarakat yang tidak tetap dan dinamis. c. Alasan mengajukan judicial review. Baik dalam Amandemen ke III UUD 1945 tentang wewenang MK dan MA atas hak uji materiil, yang kemudian dituangkan lebih lanjut sebelum keberadaan MK melalui PERMA No. 2 Tahun 2002, maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 tidak disebutkan alasan yang jelas untuk dapat mengajukan permohonan/gugatan judicial review. Dalam PERMA hanya disebutkan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau dalam hal pengajuan keberatan adalah alasan dugaan peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Sedangkan Amandemen hanya menyebutkan obyek judicial review saja dan siapa yang berwenang memutus. Namun pada umumnya beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuan judicial review adalah sebagai berikut: Bertentangan dengan UUD atau peraturan lain yang lebih tinggi. Dikeluarkan oleh institusi yang tidak bewenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Terdapat ambiguitas atau keraguraguan dalam penerapan suatu dasar hukum yang perlu diklarifikasi
Perkembangan Hukum Nasional d. Pihak yang berhak mengajukan judicial review. Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa Penggugat atau Pemohon adalah badan hukum, kelompok masyarakat. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut badan hukum atau kelompok masyarakat yang dimaksud dalam PERMA ini seperti apa. Yang seharusnya dapat menjadi pihak (memiliki legal standing) dalam mengajukan permintaan pengujian UU adalah mereka yang memiliki kepentingan langsung dan mereka yang memiliki kepentingan yang tidak langsung. Rasionya karena sebenarnya UU mengikat semua orang. Jadi dianggap berkepentingan atau punya potensi berkepentingan atau suatu UU. Namun bila semua orang punya hak yang sama, ada potensi penyalahgunaan hak yang akhirnya dapat merugikan hak orang lain. Namun karena pengajuan perkara dapat dilakukan oleh individu maka sangat mungkin dampaknya adalah pada menumpuknya jumlah perkara yang masuk. Untuk itu di masa mendatang idealnya dalam pengajuan perkara hak uji materil maka perlu diperhatikan bahwa yang berhak mengajukan permohonan/gugat-an adalah kelompok masyarakat yang : sebenarnya semua orang "harus" Berbentuk organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum tertentu. Dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan bahwa pencapaian tujuan mereka terhalang oleh perundang- undangan. Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Dalam hal pribadi juga dapat memiliki legal standing, maka ia harus membuktikan bahwa dirinya memiliki concern yang tinggi terhadap suatu bidang tertentu yang terhalang oleh perundang-undangan yang bersangkutan. Putusan dan eksekusi putusan. | 223
224 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 disebutkan bahwa bila dalam 90 hari setelah putusan diberikan pada tergugat atau kepada Badan/Pejabat TUN, dan mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud batal demi hukum. Putusan dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum, putusan yang sudah diambil mengikat. Hal ini dapat diartikan bahwa jika dinyatakan suatu UU - baik seluruh pasalnya (berhubungan dengan keseluruhan jiwanya) atau pasal-pasal tertentunya saja bertentangan dengan UUD, maka putusan tersebut wajib dicabut oleh DPR dan Presiden dalam waktu tertentu. Jika tidak, maka UU tersebut otomatis batal demi hukum. Kurang lebih ada dua alternatif yang dapat ditawarkan untuk perbaikan di kemudian hari, yaitu : Alternatif pertama, segala peraturan atau kelengkapan dari peraturan yang diputuskan tidak konstitusional kehilangan pengaruhnya sejak hari dimana putusan tersebut dibuat. Dengan catatan peraturan atau kelengkapan darinya sehubungan dengan hukum pidana kehilangan pengaruhnya secara retroaktif. Dalam hal demikian maka dimungkinkan dibuka kembali persidangan mengingat tuduhan didasarkan pada peraturan yang dianggap inkonstitusional; Alternatif kedua, dapat diberikan kewenangan bagi MA ataupun MK (nantinya) untuk memutus dampak atas masing-masing putusan apakah berdampak pada peraturan yang timbul sejak pencabutan dilakukan (exnunc)atau berdampak retroaktif (extunc). Dalam hal pencabutan putusan secara extunc, complaint individu terhadap suatu peraturan yang bersangkutan harus memiliki dampak umum (ergaomnes), karena landasan hukum suatu putusan pengadilan atau penetapan administrative telah dinyatakan batal demi hukum atau dalam proses pembatalan. Dengan demikian peraturan yang berlaku individu yang didasarkan pada landasan hukum yang serupa juga menjadi tidak berlaku.
Perkembangan Hukum Nasional Di sini prinsip jaminan terhadap individu di satu sisi dan prinsip kepastian hukum di sisi lain harus berjalan seimbang. Setidaknya putusan dalam perkara kriminal harus dapat dibuka kembali oleh peradilan biasa dengan berdasarkan adanya pembatalan dari norma hukum pidana yang menjadi dasar dari putusan tersebut. Proses beracara di MK yang dimulai dengan pengajuan permohonan hingga sidang putusan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK) No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Tahapan pengajuan dan pemeriksaan permohonan uji materil meliputi: a. Pengajuan Permohonan Permohonan diajukan tertulis dalam Bahasa secara Indonesia dengan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Pendaftaran ini dilakukan pada panitera MK. Dalam pengajuan permohonan uji materil, permohonan harus menguraikan secara jelas hak atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar. Dalam pengujian formil, Pemohon wajib menjelaskan bahwa pembentukan undang- undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD dan/ atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD. Pengajuan permohonan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang akan digunakan dalam persidangan. Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; • Lembaga negara. | 225
226 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia b. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera MK; Panitera MK yang menerima pengajuan permohonan akan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi. Apabila syarat-syarat administrasi masih kurang, maka pemohon diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam waktu tujuh hari setelah pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan permohonan diterima oleh pemohon. Apabila dalam waktu tersebut pemohon tidak memenuhi kelengkapan permohonannya, maka panitera membuat akta yang menyatakan permohonan tidak diregistrasi dan diberitahukan kepaa pemohon disertai pengembalian berkas permohonan. dalam permohonan tersebut c. Pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK); Panitera melakukan pencatatan permohonan yang sudah lengkap ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Dalam waktu paling lambat tujuh hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK, MK menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden. Selain itu, MK juga memberitahu kepada MA mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang dimaksud dan meberitahukan agar MA meberhentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji. d. Pembentukan Panel Hakim sudah Panitera menyampaikan berkas perkara yang diregistrasi kepada Ketua MK untuk menetapkan susunan panel hakim yang akan memeriksa perkara pengujian undang-undang tersebut. e. Penjadwalan Sidang; Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK, MK menetapkan hari sidang pertama untuk sidang pemeriksaan permohonan. Penetapan ini diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan masyarakat dengan menempelkan pada papan pengumuman MK yang khusus untuk itu dan dalam situs
Perkembangan Hukum Nasional go.id serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik. Pemanggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat tiga hari sebelum hari persidangan. f. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan; Sebelum memeriksa pokok perkara, MK melalui panel hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan permohonan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pokok permohonan. Dalam pemeriksaan ini, hakim wajib memberikan nasehat kepada pemohon atau kuasanya untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan. Pemohon diberi waktu selama 14 (empat belas) hari untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan tersebut. Nasihat yang diberikan kepada pemohon atau kuasanya termasuk hal- hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan. Dalam hal hakim berpendapat permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki, panitera menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada Presiden, DPR dan Mahkamah Agung. g. Sidang pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti; Dalam sidang pleno dan terbuka untuk umum ini, majelis hakim yang terdiri dari sembilan hakim MK memulai pemeriksaan terhadap permohonan dan memeriksa bukti- bukti yang sudah diajukan. Untuk kepentingan persidangan, majelis hakim wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. h. Putusan. Putusan MK diambil secara musyawarah mufakat dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dalam sidang tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis. Apabila musyawarah tidak menghasilkan putusan maka musyawarah ditunda | 227
228 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia sampai dengan musyawarah hakim berikutnya. Selanjutnya apabila dalam musyawarah ini masih belum bisa diambil putusan secara musyawarah mufakat maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketua sidang berhak menentukan putusan apabila mekanisme suara terbanyak juga tidak dapat mengambil putusan. Putusan MK berkaitan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang dapat berupa:288 1) Dikabulkan; Apabila materi muatan yang terdapat dalam undang- undang melanggar UUD dan apabila pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD; 2) Ditolak; 3) Apabila dalam persidangan terbukti bahwa ternyata undang-undang yang oleh pemohon diajukan uji materil baik pembentukan maupun materinya tidak bertentangan dengan UUD; 4) Tidak diterima; Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang tidak dipenuhi. sebuah permohonan pengujian undang-undang dikabulkan, maka undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari sebuah undang-undang yang diajukan tersebut menjadi tidak berlaku. MK merupakan sebuah lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak yang tidak puas dengan putusan MK. Apabila D. HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK Dikalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang 288 Sri Soemantri Martosoewignjo, Hak Uji Material......Ibid.
Perkembangan Hukum Nasional lebih berdiri pada sudut das sollen mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyaraktanya akan menjadi lebih relevan. Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakkan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya. Bahwa keadaan politik tertentu dapat mempengaruhi produk hukum, untuk kasus Indonesia, kita dapat melihat contoh pada UU No. 1/1974 (tentang Perkawinan) dan UU No. 7/1989 (tentang Peradilan Agama). Meskipun kedua Undang-undang itu lahir pada era Orde Baru, tetapi hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam atau hubungan antara Negara dan Agama yang melatarbelakangi keduanya berada dalam suasana yang berbeda. UU No. 1/1974 lahir dalam keadaan politik konflik dan saling curiga, sedangkan UU No. 7/1989 lahir ketika hubungan pemerintah dan umat Islam sedang melakukan akomodasi.289 Satjipto Rahardjo290 mengatakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Artinya banyak sekali praktik politik yang secara substansif hal-hal diatas dimaksudkan untuk menegaskan bahwa di dalam kenyataan empiric politik sanagat menentukan bekerjanya hukum. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengakuan hukum disini sangat tergantung pada keadaan politiknya. Pertanyaannya adalah, jika pengabdian hukum lebih cenderung pada kekuasaan, apakah tidak ada ruang bagi ekspresi hukum untuk praktik demokrasi. Bahwa ada kaitan yang sangat erat antara demokrasi dan hukum tidaklah dapat dibantah. Hubungan antara demokrasi dan hukum ibarat dua sisi sekeping mata uang logam : dimana ada demokrasi disitu ada hukum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas 289 Dikutip dalam diunduh pada Senin, 05 Oktober 2015 Pukul 19.34 WIB. 290 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Gama Media : Yogyakarta.1999. | 229
230 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya. Negara-negara yang demokratis akan melahirkan hukum yang berwatak demokratis, sedangkan negara yang otoriter atau non- demokratis akan lahir hukum yang non-demokratis pula. Kesulitan yang muncul adalah bahwa sekarang ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang mengaku tidak demokratis. Dalam studi tentang hukum banyak identitifikasi yang diberikan sebagai suatu sifat atau karakter hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut, dan umum. Dalam berbagai studi hukum dikemukakan bahwasanya hukum mempunyai sifat umum sehingga peraturan hukum tidak ditujukan kepada seseorang dan tidak akn kehilangan kekuasaannya jika telah berlaku terhadap suatu peristiwa konkret. Peraturan hukum juga mempunyai sifat abstrak, yakni mengatur hal- hal yang belum terkait dengan kasus-kasus konkret. Selain itu juga ada yang mengidentifikasikan hukum bersifat imperatif dan fakultatif. Dengan sifat imperatif yaitu peraturan hukum bersifat apriori harus ditaati, mengikat, dan memaksa. Sedangkan hukum bersifat fakultatif yaitu peraturan hukum tidak secara apriori mengikat, melainkan sekedar melengkapi, subsidair, dan dispositif.291 Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan dan nilai-nilai generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap dan dilakukan oleh berbagai macam agent.292 Dalam berpolitik kita juga dihadapkan dengan hukum. Hukum merupakan refleksi dari budaya hukum pada suatu tatanan masyarakat. Hukum merupakan produk politik sehingga setiap produk hukum akan sangat ditentukan oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat 291 Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Sinar Baru,1985. hal.71 292 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hal. 19
Perkembangan Hukum Nasional sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi.293 Jika melihat fenomena yang telah terjadi, hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak rakyat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong keseweang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang harusnya bisa dijawab oleh hukum. Banyak produk hukum yang lebih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.294 Ternyata hukum itu tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Disini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal- pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan das sein bukan tidak mungkin sangat di tentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya, maupun dalam implementasi penegakkannya.295 Politik itu selalu berbicara mengenai kepentingan. Semua pemain politik selalu membawa kepentingan yang kadang-kadang dan bahkan selalu bertubrukan atau saling bertentangan. Karena muara kepentingan politik adalah kekuasaan dan pengaruh, maka konflik kepentingan politik menjadi lebih keras dari konflik lainnya. Karena itulah politik harus diikat dengan norma-norma hukum dan tata cara yang disepakati bersama diantara para pemain politik.296 293 Affan Ghafar, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hal. 118 294 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, op.cit., hal. 4 295 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Ibid., hal. 1 296 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Ibid., hal. 9 | 231
232 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Fenomena politik berlangsung dalam berbagai jenis masyarakat, manusia, bangsa-bangsa, provinsi-provinsi, dan kelompok lainnya. Struktur politik adalah pengelompokan sosial yang berbeda-beda.297 Elite politik memainkan sejumlah skenario yang mengarah kepada kepentingan diri, partai, atau golongannya sendiri. Politics for it self menjadi sesuatu yang lazim dan mengobsesi pikiran banyak politikus. Politikus yang di parlemen, yang tengah menjalankan fungsi legislasi, dalam menjalankan tugasnya tidak berorientasi kepada upaya memecahkan problema konstitusional, melainkan didasarkan pada upaya menutup kepentingan dan kelemahan pribadi masing- masing elite politik.298 Melihat logika berpikir para politikus, maka nyata benar bahwa aroma politics for it self sangat kental. Praktik politik demikian tentu tidak dapat terlalu diharapkan untuk bisa membangun pemerintahan yang memiliki komitmen terhadap kepentingan bangsa. Akan sulit membangun sebuah pemerintahan yang memiliki state capacity yang jelas dalam menyelesaikan krisis, karena elite politik yang tengah memegang kekuasaan itu sendiri ternyata menjadi sumber dan biang krisis.299 Politik memiliki unsur dominan dan mengintimidasi hukum. Para pembuat hukum adalah orang-orang politik yang memegang kekuasaan dan berwenang untuk menentukan hukum. Maka hukum yang ada adalah cerminan dari politik. Hukum berkembang sesuai dengan perkembangan politik. Sudah dibenarkan bahwa hukum merupakan produk politik. Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakan hukumnya dan karateristik produk- produk serta proses pembuatannya. Philipe None dan Philip Selznick pernah mengatakan bahwa tingkat perkembangan masyarakat tertentu dapat mempengaruhi pola penegakan hukumnya.300 Maka masyarakat harus menunjukan dan membuktikan bahwa dirinya mampu menguasai keadaan. Hukum yang di lahirkan dari politik sudah seharusnya dapat 297 Dikutip dalam hukum.html?m=1 diakses tanggal 17 Februari 2020 298 Daniel Dhakidae, Sosiologi Politik, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 31 299 Zainuddin Maliki, Politikus Busuk : Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik, Yogyakarta : Galang Press, 2004, hal. 8 300 Zainuddin Maliki, Politikus Busuk .....Ibid, hal. 9
Perkembangan Hukum Nasional memberikan perlindungan bagi warga negara dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga semua orang sama kedudukan di muka hukum itu dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Namun karena yang berpolitik itu adalah manusia yang memiliki nafsu akan kekuasaan maka hukum di bentuk dan di buat atas dasar kepentingan kelompok atau golongan mereka dalam rangka melanggengkan kekuasaan atau melindungi diri mereka. Realita ini tidak dapat di pungkiri, bahwa siapapun yang berkuasa maka mereka akan membentuk peraturan perundang-undangan itu atas dasar sikap egoistik pada perlindungan kelompoknya sendiri dengan mengabaikan kepentingan rakyat pemilik kedaulatan negara. Produk hukum yang berlaku di indonesia didasari dengan suatu kekuatan politik yang mengatur hukum yang direkomendasikan oleh pemangku jabatan sehingga produk-produk hukum yang berlaku bukan menjadi suatu proyek dasar yang berdasarkan penghayatan pengamalan pancasila, hingga tak jarang mendengar kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat dalam budaya dan etika moral kekuasaan yang diamanatkan kepada seorang presiden dan dikoordinasikan ke DPR sebagai pemangku amanat rakyat. Peradaban yang menjunjung tinggi atas keadilan sosial bagi masyarakat yang mengartikan bahwa masyarakat memiliki kebijakan secara sosial dan politik akan menciptakan sistem hukum yang tetap menjunjung norma-norma produk hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan moralitas peradaban tersebut. Politik sebagai senantiasa mempengaruhi produk subsistem kemasyarakatan hukum sehingga muncul paham baku bahwa "hukum adalah produk politik".301 Politik hukum dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah termasuk pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat cara konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Hukum tidak hanya di pandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan- keharusan yang bersifat das sollen melainkan harus dipandang sebagai 301 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, op.cit., hal.72 | 233
234 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik baik dalam perumusan materi dan pasal- pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. Kualifikasi tentang konfigurasi politik dan karakter produk hukum tidak bisa diidentifikasi secara mutlak sebab dalam kenyataannya tidak ada satu negarapun yang sepenuhnya demokratis atau sepenuhnya otoriter. Hukum merupakan produk politik sebagai sebagaiformalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan. Perbedaan pendapat para ahli tentang letak politik hukum sebagai bagian dari ilmu hukum dan ada juga yang meletakkannya sebagai dari bagian ilmu politik. Studi ini mengikuti pandangan bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang diibaratkan sebagai pohon, filsafat sebagai akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya yang melahirkan cabang- cabang berupa berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya. Hubungan kausalitas antara hukum dan politik:302 1. Hukum determinan atas politik, bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. 2. Politik determinan atas hukum, merupakan hasil atau saling kehendak-kehendak politik yang kristalisasi berinteraksi dan bersaingan. 3. Politik dan Hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi dengan derajat determinasi seimbang antara satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Tujuan hukum harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan 302 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Ibid., hal. 74
Perkembangan Hukum Nasional merubah etos dari penjajahan menjadi kebangsaan. Perubahan itu diperlukan, sebab hukum yang telah ada ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur baur dengan sistem hukum atau ideology yang tidak sesuai dengan Pancasila, padahal pada dasarnya hukum yang berlaku merupakan sejarah sosial. juga diartikan sebagai seleksi terhadap produk hukum lama untuk tetap mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan idea dan realita Negara Indonesia atau karena sifatnya yang universal. "....masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru..." Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealita dan realita belum sempat dibuat sehingga pemberlakuan produk hukum lama tak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijaksanaan hukum pemerintah hindia belanda. Perkembangan hukum dapat dilihat dari dua dimensi yang ternyata berkembang tidak sejalan yakni struktur hukum dan fungsi hukum. Struktur hukum dapat berkembang dalam segala bentuk konfigurasi politik dan sistem pemerintahan, sedangkan fungsi hukum hanya dapat berkembang secara baik pada saat ada peluang yang leluasa bagi partisipasi politik massa, sehingga ketika peran politik didominasi oleh kekuasaan, maka fungsi hukum berkembang secara lamban. Pembaruan hukum Hukum terpengaruh oleh politik karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dibanding hukum. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya akan berkarakter ortodoks/konservatif/elitis. a. Konfigurasi Politik Demokrasi dan Otoriter Perkembangan negara demokrasi telah menempuh rute yang berbeda-beda sehingga memunculkan makna yang berbeda pula di setiap wilayah. Amerika Serikat yang liberal dan bekas negara Uni Sovyet sering mengklaim diri sebagai | 235
236 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia demokrasi yang sering kali memanipulasi konsep demokrasi. Demokrasi liberal ditandai dengan: 1) Adanya pembatasan-pembatasan tindakan pemerintah individu untuk memberikan perlindungan kepada ataupun kelompok dengan menyusun pergantian pimpinana secara berkala, tertib, dan damai melalui alat- alat perwakilan rakyat yang bekerja efektif 2) Memberikan toleransi terhadap sikap yang berlawanan 3) Adanya penghargaan hak-hak minoritas dan perorangan 4) Mengutamakan diskusi dibanding paksaan dalam penyelesaian masalah 5) Berkembangnya pluralistik dari konsep kebebasan masyarakat Sedangkan totaliter, ditandai dengan: 1) Dorongan negara melaksanakan persatuan dengan terbuka suatu pemimpin yang menghapus oposisi menjalankan kekuasaan melalui elit tertentu 2) Adanya ideologi atau doktrin tertentu yang membenarkan pembatasan kekuasaan individu dan kelompok 3) Tumpang-tindihnya pola-pola dan struktur sosial yang monoisme bahwa pertentangan harus dihapuskan dan memunculkan masyarakat yang homogen dan seragam. tidak ada negara yang memiliki Dalam prakteknya, konfigurasi yang benar-benar demokratis ataupun otoriter karena dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu ada kebijakan yang bervariasi mendekati demokratis ataupun otoriter. Tidak mungkinnya penyebutan mutlak tersebut akan terasa ketika pilihan negara atas suatu konfigurasi politik dikaitkan dengan tujuan ataupun keperluan pragmatisnya. Tujuan setiap negara sama yaitu melindungi kepentingan masyarakatnya kesejahteraan dengan membangun masyarakat melalui strategi tertentu.
Perkembangan Hukum Nasional | 237 b. Karakter Produk Hukum Produk hukum disamakan dengan sifat atau watak produk hukum diantaranya: 1) Umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang dan tidak akan kehilangan kekuasaannya 2) Abstrak, yaitu mengatur hal-hal yang belumterkait 3) dengan kasus-kasus konkrit Imperatif, hukum bersifat apriori harus ditaati, mengikat dan memaksa 4) Fakultatif, peraturan hukum tidak secara apriori mengikat, melainkan sekedar melengkapi, subsidair dan dispositif. Produk hukum secara dikotomis terdiri atas: 1) Hukum Otonom dan Hukum menindas Masuknya pemerintah ke dalam pola kekuasaan yang bersifat menindas, melalui hukum, berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sumberdaya pada elit pemerintah. 2) Hukum Ortodoks dan hukum Responsif Dikaitkan dengan strategi pembangunan hukum, tradisi hukum dibedakan atas, tradisi hukum kontinental (civil law), hukum adat (common law), tradisi hukum sosialis (socialist law). Pada strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sebaliknya pada strategi pembangunan hukum responsif, peranan besar terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial individu dalam masyarakat. Strategi ortodoks bersifat positif-intrumentalis, yaitu menjadi alat ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang kekuasaan negara. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif menghasilakn
238 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia hukum yang bersifat responsif terhadap tuntunan- tuntunan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat.
BAB 11 HUBUNGAN HUKUM DENGAN SOSIOLOGI DAN POLITIK HUKUM A. HUKUM DAN MANUSIA Di dunia ini manusialah yang bekuasa. Yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia ini adalah manusia. Karena kekuasaannya itulah maka manusia merupakan pusat atau titik sentral dari keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia ini. Dengan demikian manusia merupakan subjek dan bukan objek. Sebagai subjek manusia mempunyai kepentingan di dunia ini, mempunyai tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi atau dilaksanakan, mempunyai kebutuhan hidup. Sejak manusia dilahirkan sampai meninggal, sejak dulu sampai sekarang, bahkan diwaktu mendatang, dimana- mana, yang mampu maupun yang tidak mampu, manusia selalu mempunyai kepentingan, mempunyai tuntutan atau kebutuhan yang diharapkan untuk dipenuhi. Dalam kenyataanya kepentingan-kepentingan manusia selama ini selalu diancam atau diganggu oleh berbagai bahaya, yang merupakan kendala untuk dapat dilaksanakan atau dipenuhinya harapannya. Alam sering mengganggu kepentingan manusia dalam berbagai bencana. Tetapi gangguan atau bahaya terhadap kepentingan manusia itu datangnya juga dari manusia sendiri. Oleh karena kepentingan manusia selalu diganggu oleh bahaya disekelilingnya, maka manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya, jangan sampai selalu diganggu oleh berbagai bahaya tersebut. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berbentuk kaedah sosial termasuk di dalamnya kaedah hukum. 239
240 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Tatanan kaedah sosial dapat dibagi dua, yaitu kaedah sosial dengan aspek kehidupan pribadi dan kaedah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi. Kaedah sosial dengan aspek kehidupan pribadi yaitu kaedah agama dan kaedah kesusilaan, sedangkan kaedah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi adalah kaedah sopan santun dan kaedah hukum. Tujuan kaedah agama dan kaedah kesusilaan adalah agar manusia menjadi sempurna, agar supaya tidak ada manusia menjadi jahat. Kedua kaedah tersebut ditujukan kepada sikap batin manusia sebagai individu. Kalau kaedah agama ditujukan kepada iman, maka kaedah kesusilaan ditujukan kepada akhlak. B. HUKUM DAN MASYARAKAT Masyarakat merupakan pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Atau dengan kata lain masyarakat adalah sekelompok manusia yang telahcukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Yang termasuk unsur-unsur masyarakat: 1. Harus ada kelompok manusia dan harus banyak jumlahnya dan bukan mengumpulkan binatang. 2. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu. 3. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama untuk maju kepada satu cita-cita yang sama. Suatu wilayah (teritorial) atau negara yang mendapatkan pengakuan dari wilayah/ negara lain yang didalamnya terdapat masyarakat atau penduduk adalah sesuatu yang tidak lepas dari tatanan dan aturan yang berfungsi sebagai penertib wilayah atau negara tersebut beserta isinya. Manusia selaku pengelola didalam wilayah dan masyarakatnya membuat aturan-aturan guna menjadikan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan sebagai orientasinya. Hukum
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum yang merupakan himpunan peraturan mengikat yang didalamnya terdapat sanksi tegas, yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur ketertiban dalam wilayah dan system sosial (interaksi masyarakat) sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat yang diharapkan mampu berperan sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya, hukum itu tumbuh dan digunakan akibat dari pada peristiwa yang timbul di dalam lingkungan masyarakat yang pada saat itu masih terdapat keraguan dan kebimbangan dalam pemecahan masalahnya, sehingga hukum itu masuk dan menyatu dengan kehidupan setiap manusia yang pada teritorialnya diatur olehnya (hukum adat/tidak tertulis). Bahkan ada pakar dari yunani yang menyatakan Ubi societas ibi justicia, dimana ada masyarakat dan kehidupan disana ada hukum (keadilan). Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dan masyarakat adalah bagian yang satu dan tidak terpisahkan sehingga tidak akan ada masyarakat jika tidak ada hukum, sebaliknya; tidak akan ada hukum tanpa masyarakat. Setiap peristiwa hukum yang timbul didalam lingkungan sosial itu sering kali menjadi suatu problem dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi suatu kekacauan (chaos) yang merusak system sosial tersebut. Oleh karena itu, hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu (hukum adat/tidak tertulis) tidak efektif dalam memberikan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat sehingga diperlukan adanya hukum secara tertulis yang menjamin suatu kepastian hukum yang mengikat dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melawan hukum. Jadi, hukum tidak tertulis/ hukum adat yang berkembang didalam lingkungan kemasyarakatan tidaklah memberikan kepuasan atau keadilan bagi mereka yang terlibat didalamnya. Karena dalam hukum adat, aturan-aturan dan sanksinya tidak ada kejelasan yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam masyarakat dalam menjalankan hukum tersebut. Sehingga jika ada suatu tindakan dari pelaku delik atau"dader" yang diproses atau ditindak lanjuti dengan hukum adat, maka hukum dapat dijatuhkan berdasarkan kehendak masyarakat secara subyektif, | 241
242 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia sehingga kepastian hukum tidaklah menjadi landasan utama bagi masyarakat adat tersebut. itu hukum tertulis menjadi alternative guna menegakan keadilan yang benar-benar objektif. Hukum tertulis yang berupa modifikasi dibuat berdasarkan konsensus masyarakat sehingga hukum itu timbul berdasarkan kesepakatan. Pada abad ini, hukum tertulis yang berupa undang-undang dibuat oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif yang kemudian dimuat sekaligus dan dideklarasikan dalam Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara. Setelah Undang-Undang tersebut melahirkan hukum untuk senantiasa ditaati demi terwujudnya tertib hukum, maka berlakulah asas fictie yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang". Hal ini berarti bahwa tidak ada alasan bagi seseorang yang terlibat atau melanggar hukum dengan pernyataan dia tidak tahu menahu undang-undang atau hukum dan/atau peraturan yang ia langgar. Oleh karena Ada tiga tesis besar yang memberikan penjelasan terkait hubungan antara masyarakat dan hukum. Tulisan singkat di bawah ini akan memberi paparan tentang tiga tesis, yaitu: Pertama, tesis kaca atau cermin (mirror thesis) yang menyatakan hukum positif yang berlaku di suatu negara, sepenuhnya mencerminkan apa yang berlaku di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi, masyarakatlah yang menentukan hukum. Jika sistem kemasyarakatan suatu bangsa bobrok, maka demikianlah wajah hukumnya. Sebaliknya, jika sistem kemasyarakatannya sehat, maka sehat pula hukumnya. Durkheim adalah salah satu tokoh utama dari tesis cermin ini. Dalam konstelasi aliran-aliran pemikiran hukum, Mazhab Sejarah juga termasuk pendukung tesis ini, yakni dengan menyatakan bahwa hukum itu sepenuhnya berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, tidak perlu ada upaya pembentukan hukum yang secara terstruktur dijalankan oleh negara karena hukum tinggal mengikuti apa yang sudah terjadi dan berlaku di masyarakat. Tesis kedua adalah tesis kaca selektif (selective mirror thesis). Menurut tesis ini, hukum sudah tidak lagi orisinal mengikuti apa adanya pola-pola perilaku yang terjadi di masyarakat. Hukum sudah didesain menurut kepentingan penguasa, sehingga
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum ada pola yang diambil (jika menguntungkan kelas penguasa) dan ada pola yang ditinggalkan (jika tidak menguntungkan). Jadi, penguasa adalah pemegang kekuasaan yang menyeleksi hukum. Karl Marx percaya dengan tesis ini. Tesis ketiga berasal dari Max Weber yang meyakini bahwa ada proses interaktif antara masyarakat dan hukum. Jadi, tidak selalu masyarakat yang mempengaruhi hukum, melainkan hukum pun akan mempengaruhi masyarakat. Tesis ini dikenal dengan tesis kaca interaktif (interactive mirror thesis). Tesis kaca interaktif ini adalah tesis yang paling masuk akal jika kita ingin menggambarkan hubungan masyarakat dengan hukum pada proses pembentukan dan penerapan hukum di era sekarang. Hampir pasti, tidak ada satupun negara di dunia ini yang memfungsikan sistem hukum positifnya sekadar sebagai alat penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan sebagai alat kontrol sosial (social control). Sistem hukum positif juga pasti difungsikan untuk merekayasa masyarakat (social engineering). Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing- masing diperlukan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan dan mempelancar jalanya pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena fungsinya yang demikian itu maka masyarakat sangat membutuhkan kehadiran institusi tesebut. Institusi bergerak di sekitar kebutuhan tertentu manusia. Agar kita bisa berbicara mengenai adanya suatu insttiusi yang demikian itu, kebutuhan yang dilayaninya telebih dulu harus medapakan pengakuan masyarakat. Pengakuan di sini diartikan, bahwa masyarakat di situ memang telah mengakui pentingnya kebutuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu maka akan berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memnuhinya. Dari sinilah mulai dilahirkan suatu institusi tersebut. Jadi institusi itu pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui semua tempat di dunia ini. | 243
244 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi sebagai perlengkapan masyarakat : 1. Stabilitas. Di sini kehadiran institusi hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan itu. 2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Di dalam ruang lingkup kerangka yangt telah diberikan dan dibuat oleh masyarakat itu, anggota- anggota masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhanya. Institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma. sarana untuk inilah yang merupakan Norma-norma menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhanya secara terorganisasi. Jalinan antar institusi. Terjadinya tumpang tindih antara institusi. 4. 3. institusi sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, maka penyelenggaraanya yang demikian itu bekaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu suatu masyarakat akan menyelengarakannya dengan cara tertentu yang berbeda dengan masyarakat pada masyarakat yang lain. Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat untuk penyelenggaraan keadilan itu dan hak ini berarti adanya berhubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya. Suatu pengamatan terhadap masyarakat sacara sosiologis memeperlihatkan, bahwa kekuasaan itu tidak tebagi secara merata dalam masyarakat. Struktur pembagian yang demikian itu menyebabkan, bahwa kekuasaan itu terhimpun pada sekelompok orang-orang tertentu, sedangkan orang-orang lain tidak atau kurang memiliki kekuasaan itu. Hukum merupakan
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum Keadaan seperti inilah yang menimbulkan perlapisan sosial di dalam masyarakat. Bagaimana stuktur yang berlapis-lapis itu bisa terbentuk banyak tergantung dari sistem perekonomian suatu masyarakat. Terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan sekelompok tertentu berhubungan dengan sistem pembagian orang-orang sumber daya dalam masyarakat. Kekuasaan itu tidak terlepas dari penguasaan barang-barang dalam masyarakat. Oleh karena itu terjadinya perlapisan kekuasaan berhubungan erat dengan barang- barang yang bisa dibagi-bagikan itu tentunya susah dibayangkan timbulnya perlapisan sosial dalam masyarakat. Kondisi pengadaan barang-barang menetukan apakah dalam suatu masyarakat akan menjumppai struktur kekuasaan yang berlapis-lapis itu. Pentingnya pembicaraan mengenai perlapisan sosial dalam rangka pembicaraan tentang hukum disebabkan oleh dampak dari adanya struktur yang demikian itu terhadap hukum, baik itu di bidang pembuatan hukum, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketanya. Pada masyarakat mana pun juga, orang atau golongan yang bisa menjalankan kekuasaannya secara efektif adalah mereka yang mampu mengontrol institusi-institusi politisi dan ekonomi dalam masyarakat. Para ahli sosiologi hukum memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara hukum dengan perlapisan sosial ini. Dengan terjadinya perlapisan sosial maka hukum pun susah untuk memperhatikan netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak. Perlapisan sosial ini merupakan kunci penjelasan mengapa hukum itu bersifat distriminatif, baik pada peraturan-peraturannya sendiri, maupun melalui penegakannya. Para ahli tersebut di muka berpendapat, bahwa peraturan-peraturan hukumnya sendiri tidaklah memihak. Dalam keadaan yang demikian ini pendapat yang berkuasapun akan menentukan bagaimana isi peraturan hukum di situ. Dengan demikian, bagaimanapun diusahakan agar penegakan hukum itu tidak memihak, namun karena sudah sejak kelahirannya peraturan-peraturan itu tidak lempeng, maka hukum pun bersifat memihak, keadaan yang demikian itu juga dijumpai pada masalah penegakan hukum. Kalaulah kita sekarang sudah mengetahui betapa besar peranan hukum di dalam membantu menciptakan ketertiban | 245
246 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia dan kelencaran dalam kehidupan masyarakat, kita masih saja belum mengetahui benar apa yang dikehendaki oleh hukum tersebut. Apakah sekedar untuk menciptakan ketertiban atau lebih jauh dari pada itu? Pertanyaan atau masalah ini layak sekali untuk mendapatkan perhatian kita. Apabila kita mengatakan, bahwa hukum-hukum itu bermaksud untuk menciptakan ketertiban, maka sebetulnya kita hanya berurusan dengan hal-hal yang bersifat dengan hal-hal teknik. Melarang orang untuk melakukan pencurian dengan menciptakan suatu hukum dengan sanksinya adalah suatu usaha yang bersifat teknik. Tetapi mengapa justru mencuri itu yang dilarang? Jawabanya adalah, karena mencuri itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela oleh masyarakat. Dengan demikian, kita telah memasuki bidang yang tidak teknik lagi sifatnya, melainkan sudah ideal. Pembicaraan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih sesuai dengan kenyataan dalam kita meninjau dan mempelajari hukum, yaitu bahwa hukum itu hadir dalam masyarakat karena harus melayani kebutuhan-kebutuhan tertentu dan harus mengolah bahan- bahan tertentu yang harus ia terima sebagai suatu kenyataan. Karena hukum itu memberikan pembatasan-pembatasan yang demikian itu maka institusi hukum itu hanya bisa berjalan dengan seksama di dalam suatu lingkungan sosial dan politik yang bisa dikendalikan secara efektif oleh hukum. Suatu masyarakat yang berkehendak untuk diatur oleh hukum tetapi yang tidak bersedia untuk membiarkan penggunaan kekuasaannya dibatasi dan dikontrol, bukan merupakan lingkungan yang baik bagi berkembangnya institusi hukum. Hukum Sebagai Sosial Kontrol, dimana setiap kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standard dan yang parktis. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat dicontohkan : pencurian, perzinahan hutang, membunuh dan lain- lain. Semua contoh ini adalah bentuk prilaku yang menyimpang yang menimbulkan persoalan didalam masyarakat, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang modern. Dalam situasi yang demikian itu, kelompok itu berhadapan dengan problem
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum | 247 untuk menjamin ketertiban bila kelompok mempertahankan eksistensinya. itu menginginkan, Fungsi Hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme control sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Hukum yang berfungsi demikian adalah merupakan instrument pengendalian social. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, adalah hukum sebagai sosial control, dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social enginering, sebagai alat pengubah masyarakat adalah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Terlihat akibat perkembangan Industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai-nilai baru, dengan melakukan "interprestasi", ditegaskan dengan temuan- temuan tentang keadaan social masyarakat melalui bantuan ilmu sosilogi, maka akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi, dan unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan kepada apa yang disebut dengan hukum alam. (natural law). Oleh karena itu, sekalipun hukum itu mempunyai otonomi tertentu, tetapi hukum juga harus fungsional dan menempatkan peranan dari keadilan dalam konteks kehidupan hukum secara lebih seksama. Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan sudah diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala- gejala semacam itu akan muncul apabila ada factor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (justicia belen), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor- faktor itulah yang harus diidentifikasikan, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut.
248 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur keperikelakuan warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tepat untuk tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang dipergunakan. Suatu contoh dari uraian diatas adalah, misalnya perihal komunikasi hukum. Kiranya sudah jelas, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat, maka hukum tadi harus di sebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat- alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Disamping itu, ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya, inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini semua termasuk apa yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsure-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi tersebut, antara lain dapat dipengaruhi oleh:303 1. Pengakuan, bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal ini hukum) mempunyai kegunaan. 2. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif. 3. Sebagai suatu unsur yang baru maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama. 303 Dikutip dalam sebagai-produk-politik/amp/ diakses tanggal 20 Februari 2020
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum 4. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum, mempengaruhi efektivitas hukum di dalam mengubah serta mengatur perikelakuan masyarakat. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengatur atau pengubah perikelakuan. Dengan kata lain, masalah yang bersangkut-paut dengan tata cara komunikasi itulahh yang terlebih dahulu harus diselesaikan. Untuk dapat mengidentifikasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan, maka perlu dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan pada manusia, sarana-sarana yang ada untuk mengadakan social engineering melalui hukum, hubungan antara hukum dengan perikelakuan, dan sebagainya. terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok, yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan- pilihan yang dapat dilakukan, dibatasi oleh suatu kerangka tertentu. Artinya, kalau dia sampai melampaui batas-batas yang ada, maka mungkin dia menderita, sebaliknya kalau dia tetap berada di dalam batas-batas tertentu pula. inilah yang kesemuanya terkait pada kepentingan-kepentingan manusia pribadi maupun di dalam kehidupan berkelompok. Dengan demikian, maka lingkungan sekelilingnya, menyediakan pembatasan-pembatasan dan kebebasan- kebebasan bagi pribadi dan kelompok-kelompok sosial.304 Sehingga dapat disimpulkan, bahwa masyarakat Apakah yang akan dipilih oleh pribadi-pribadi atau kelompok, tergantung pada factor-faktor fisik, psikologis, dan sosial. Di dalam suatu masyarakat dimana interaksi sosial menjadi intinya, maka perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, merupakan hal yang sangat menentukan. Misalnya, apabila seorang petani sangat memerlukan kredit untuk usaha taninya, sedangkan di dalam lingkungannya hanya ada kreditu-kreditur yang menetapkan 304 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindos Persada, 2009, hal. 136. | 249
250 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia bunga yang sangat tinggi, maka pilihannya hanya terbatas antara pinjaman uang dengan bunga yang tinggi dann meneruskan usaha taninya, atau berhenti bertani. Akan tetapi, walaupun manusia selalu memilih, ada kecenderungan bahwa dia mengadakan pilihan-pilihan yang sama, secara berulang-ulang atau teratur. Hal ini disebabkan oleh karena manusia pribadi tadi menduduki posisi-posisi tertentu dalam masyarakat dan peranannya pada posisi tersebut ditentukan oleh kaidah-kaidah tertentu. Kecuali daripada itu, maka peranannya juga tergantung dan ditentukan oleh berperannya pihak-pihak lain di dalam posisinya masing-masing. Selanjutnya, hal itu juga oleh pihak-pihak yang mengawasi dan memberikank reaksi terhadap peranannya, maupun kemampuan-kemampuan serta kepribadian manusia pribadi yang berperan (role-performance).305 Apabila uraian tersebut di telaah dengan seksama, maka kaidah merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan. Individu-individu yang memilih melakukan hal itu, dikarenakan dia percaya bahwa dia menghayati perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan bagaimana reaksi pihak-pihak lain terhadap perikelakuannya. Hal itulah yang akan menhubungkan individu tersebut dengan dunia dan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengapa seseorang menentukank pilihan-pilihan tertentu, maka harus pula dipertimbangkan anggapan-anggapan tentang apa yang harus dilakukannya (atau tidak harus dilakukan) maupun anggapan-anggapan tentang tentang apa yang harus dilakukan oleh lingkungannya. Inilah yang merupakan struktur normatife yang terdapat dalam diri pribadi manusia, yang sekaligus merupakan potensi yang ada di dalam dirinya, untuk dapat mengubah perikelakuannya, melalui perubahan-perubahan yang terencana. Yang dimaksud dengan peranan adalah suatus sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukank- kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dipunyai pribadi maupun kelompok-kelompok. 305 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.....Ibid, hal. 137
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum Pribadi yang mempunyai peranan dinamakan sebagai pemegang peranan (role occupant) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah hukum. Konsepsi-konsepsi sosiologi tersebut di atas, mungkin akan lebih jelas bagi kalangan hukum, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Peranan peran adalah subyek hukum, sedangkan peranan merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum.306 Dengan demikian, maka masalah utamanya adalah bagaimana kaidah-kaidah hukum akan dapat mengatur kepentingan pemegang-pemegang peranan tersebut. Tentang hal tersebut, Hans Kelsen pernah mengemukakan sebagai berikut: "... the legal norm does not, like the moral norm, refer to the behavior of one individuals at least, the individual who commits or may commit the delict, the delinquent, and the individual who ought to execute the sanction." Artinya, suatu kaidah hukum yang berisikan larangan atau suuhan atau kebolehan bagi subyek hukum, sekaligus merupakan kaidah hukum bagi penegak hukum untuk melakukank tindakan terhadap pelanggar- pelanggarnya. Kaidah hukum yang pertama disebutknya adalah kaidah hukum sekunder, sedangkan yang kedua kaidah hukum primer. Kaidah hukum sekunder hanya merupakan gejala lanjutan dari kaidah hukum primer. Model ini sedikit banyak menunjukkan bagaimana kaidah hukum mempengaruhi perikelakuan. Hal ini disebabkan, karena pemegang peranan menentukan pilihan terhadap kemungkinan- kemungkinan yang diberikan oleh lingkungannya. Kaidah-kaidah hukum dan penegak-penegak hukum merupakan salah satu batas untuk melakukan pilihan tersebut. Proses tadi berjalan dengan cara: 1. Penetapan kaidah-kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan. 2. Perumusan tugas-tugas penegak hukum untuk melakukank tindakan-tindakan positif atau negatif, sesuai dengan apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum. 306 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.....Ibid, hal. 138 | 251
252 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perikelakuan dapat dilakukan dengan cara-cara: 1. Melakukan imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun melanggar kaidah-kaidah hukum. 2. Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi atau tidaknya perikelakuan pemegang peranan dengan kaidah- kaidah hukum. 3. Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuank pemegang peranan yang mengadakan interaksi. 4. Mengusahakan perubahan para persepsi, sikap dan nilai- nilai pemegang peranan. Dengan model tersebut, setidaknya dapat diidentifikasikan maslah-masalah yang berkaitan dengan tidak efektifnya sistem kaidah-kaidah hukum tertentu di dalam mengubah atau mengatur petunjuk-petunjuk, di manakalah kelemahan-kelmahan penerapan hukum itu ada. Misalnya, mengapa suatu perundang-undangan lalu lintas darat todak begitu efektif di dalam mengubah perikelakuan warga masyarakat. Mungkin masalahnya terletak pada perundang- undangan lalu lintas darat tersebut tidak begitu efektif di dalam mengubah perikelakuan warga masyarakat. Mugkin masalahnya terletak pada perundang-undangannya sendiri yang terlalu abstrak atau terlalu rumit, atau juga mungkin pada para penegak hukum, atau warga masyarakat sendiri, dan mungkin pada fasilitas pendukungnya. Oleh karena itu, membentuk hukum yang efektif memang memerlukan waktu yang lama. Hal itu disebabkan, antara lain karena daya cangkupnya yang sedemikian luas, lagi pula hukum itu harus dapat menjangkau jauh ke muka, sehingga memerlukan pendekatan yang multi disipliner. Bahkan kadang-kadang, suatu hukum perlu dicoba terlebih dahulu, karena justru melalui percobaan tadi akan dapat diketahui jangkaunya di dalam kelemahan-kelemanan dan batas-batas
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum mengubah atau mengatur perikelakuan masyarakat. Hukum merupakan bagian dari masyarakat, yang timbul dan berproes di dalam dan untuk kepentingan masyarakata. Oleh karena itu, hanya warga masyarakat yang dapat menentukan luas daya cangkup hukum maupun batas kegunaannya. Dalam Budaya huukum dan pembangunan masyarakat, Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bias menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat. Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menghadapi keadaan demikian, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat itu; oleh Lawrence M Friedman, terkait erat dengan masalah budaya hukum. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa kategori nilainilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi itu seolah-olah bekerjanya hukum. Keadaan yang demikian menggambarkan, bahwa sesungguhnya fungsi hukum sekararig ini sudah mengalami pergeseran, yakni secara lebih aktif melakukan pernbahan-perubahan yang diinginkan. Lon. L. Fuller melihat hukum itu sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Pembangunan | 253
254 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia yang menempati kedudukan yang utama di Indonesia memang menghendaki agar hukum dapat dijadikan sandaran dan kerangka acuan. Itu berarti, hukum harus bisa mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik secara fisik maupun spiritual. Hukum menjadi sarana bagi mereka yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan untuk menetapkan dan menyalurkan berbagai kebijaksanaan pembangunan.307 Dengan demikian, segala kebijaksanaan pemerintah dapat dirumuskan dengan jelas dan terbuka melalui institusi yang namanya hukum itu. Di sini, hukum menjadi sandaran bagi semua pihak, terutama instansi yang terlibat di dalam proses pembangunan atau pelaksanaan keputusan-keputusan pembangunan. Namun, harus diakui bahwa pembuat kebijaksanaan mempunyai kedudukan sosial yang berbeda dengan mereka yang menjadi sasaran kebijaksanaan itu, dan bahkan posisi para pembuat kebijaksanaanlah yang lebih strategis dan menentukan. Kestrategisan posisi itu, pulalah yang membuat mereka "cenderung" menetapkan keputusan yang lebih mencerminkan nilai-nilai dan keinginankeinginan dari golongan mereka. Kebijaksanaan menyangkut peningkatan kesejahteraan hanyalah merupakan suatu tanggungjawab mereka sebagai golongan elite yang sedang berkuasa. Dengan demikian, para pengambil kebijaksanaan dapat, dengan leluasa berbuat apa saja, termasuk menjatuhkan pilihannya kepada sistem hukum yang modern rasional sebagai saluran legitimasi. Sementara, seluruh hal yang diputuskan itu tidak selalu sejalan dengan kesiapan masyarakat untuk menerimanya. Akibatnya, apa yang diputuskan melalui hukum itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai, sikap-sikap serta pandangan-pandangan yang telah dihayati oleh anggota-anggota masyarakat. 307 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.....Ibid, hal. 139
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum C. HUKUM DAN KAIDAH SOSIAL Untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisis gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung: meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat (semisal tentang keadilan), efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial.308 D. HUKUM DAN LEMBAGA SOSIAL Dalam bahasa Inggris dijumpai dua istilah yang mengacu pada pengertian institusi (lembaga), yaitu institute dan institution. Istilah pertama menekankan kepada pengertian institusi sebagai sarana dan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan istilah kedua menekankan pada pengertian institusi sebagai suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lembaga kemasyarakatan merupakan pengalih bahasaan dari istilah Inggris, social institution. Akan tetapi Soejono Soekanto menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang khas dan tepat untuk menjelaskan istilah tersebut. Ada yang mengatakan bahwa padanan yang tepat untuk istilah itu ialah pranata sosial yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Pranata sosial yang dituturkan oleh Koentjaraningrat, adalah suatu sistem tata kelakuan dan tata hubungan yang berpusat pada sejumlah aktivitas masyarakat309 dengan demikian menurut beliau, lembaga kemasyarakatan ialah sistem tata kelakuan atau norma untuk memenuhi kebutuhan. Ahli sosiologi lain berpendapat bahwa arti social institution ialah bangunan sosial. Pengertian social institution yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut.310 Menurut Robert MacIver dan Charles H. Page, social institution ialah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan 308 Dikutip dalam diakses tanggal 17 Februari 2020 309 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980, hal. 4. 310 Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam. Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 130 | 255
256 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia untuk mengatur manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan.311 Howard Becker mengartikan social institution dari sudut fungsinya.312 Sedangkan Summer melihat social institution dari sisi kebudayaan. Menurut dia, ini merupakan perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sifat kekal yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Summer, sebagaimana dikutip oleh Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi, yaitu an institution consist a conceptidea, nation, doctrin, interest and a structure (suatu institisi terdiri atas konsep tentang cita-cita,minat, doktrin, kebutuhan, dan struktur).313 Sebagai sebuah norma institusi bersifat mengikat. Ia merupak aturan yang mengatur warga kelompok dimasyarakat. Di samping itu ia pun merupakan pedoman dan tolak ukur untuk membandingkan dan mengukur sesuatu. Norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, berubah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan manusia. Maka lahirlah umpanya, kelompok norma yang menimbulkan institusi keluarga dan institusi perkawinan; kelompok norma pendidikan yang menghasilkan insstitusi pendidikan; kelompok norma hukum yamg membentuk institusi hukum; seperti peradilan; kelompok norma agama yang membentuk institusi keagamaan. Dilihat dari daya mengikatnya, secara sosiologis norma-norma tersebut dapat dibedakan menjadi empat macam : 1. 2. kebiasaan (folkways); tata kelakuan (mores); 3. 4. adat istiadat (custom) tingkatan cara (usage); Usage menunjuk pada suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kekuatan mengikat norma ini paling lemah dibandingkan dengan ketiga norma yang lainnya. Folkways merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang 311 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.....Op cit. 312 Robert Morrison MacIver & Charles Hunt Page, Society: An Introductory Analysis, London, Printed in USA, 1949. 313 Howard Becker, Institution and The Person, Somerset, Amerika Serikat, Taylor & Francis Inc, 2009.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum sama; menggambarkan bahwa kegiatan tersebut disenangi banyak orang. Daya ikat norma ini lebih kuat daripada usage; contohnya memberi hormat kepada yang lebih tua. Tidak memberi hormat kepada yang lebih tua dianggap suatu penyimpangan. Apabila suatu kebiasaan dianggap sebagai cara berprilaku, bahkan dianggap dan diterima sebagai norma pengatur, maka kebiasaan meningkat menjadi tahapan mores. Ia merupakan alat pengawas bagi perilaku masyarakat yang daya ikatnya lebih kuat daipada folkways dan usage. Norma tata kelakuan yang terus menerus dalakukan sehingga integrasinya menjadi sangat kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat, daya ikatnya akan lebih kuat dan meningkat ketahapan custom. Dengan demikian, warga masyarakat yang melanggar custom akan menderiata karena mendapat sanksi yang keras dari masyarakat.314 Di dalam uraian telah disinggung, bahwa pergaulan hidup dalam masyarakat diatur oleh kaidah-kaidah dengan tujuan untuk mencapai tata tertib. Di dalam perkembangan selanjutnya kaidah tersebut berkelompok-kelompok berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia seperti kebutuhan hidup kekerabatan, kebutuhan pencarian hidup, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan untuk menyatakan keindahan, kebutuhan jasmaniiah diri, manusia, dan lain sebagainya. Dari contoh yang telah diuraikan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa lembaga-lembaga kemayarakatan terdapat didalam setiap masyarakat, karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan- kebutuhan pokok ynag apabila dikelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian maka suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1. Untuk memberikan pedoman kepada masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam 314 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi: Buku Batjaan Untuk Kuliah Pengantar Sosiologi, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964. | 257
258 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok. 2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Dari penjelasan singkat tersebut terlihat nyata, bahwa tidak semua kaidah merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan, hanya yang mengatur kebutuhan pokok saja yang merupakan lembaga kemasyarakatan. Artinya bahwa kaidah-kaidah tersebur harus mengalami proses pelembagaan (institution nalization) terlebih dahulu, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu kaidah yang baru untuk menjalanu bagian salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang dimaksud disini ialah agar kaidah tadi diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelembagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapt berlangsung lebih jauh sehingga suatu kaidah tidak saja melembaga akan tetapi bahkan menjiwai bahkan mendarah daging pada masyarakat. E. HUKUM DAN STRATIFIKASI SOSIAL Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang akan dapat menumbuhkan adanya sistem yang berlapis-lapis atau stratifikasi sosial dalam masyarakat tersebut. Stratifikasi sosial tersebut dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis.315 Misalnya, masyarakat Bali yang terbagi atas kasta-kasta atau Jakarta (atau tempat-tempat lainnya) ada orang-orang kaya, setengah kaya, dan miskin. Stratifikasi sosial merupakan aspek vertikal dari kehidupan sosial dimana terjadi distribusi yang tidak seimbang dari sandang, pangan, tanah, bahan- 315 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum......Op cit. hal. 78
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum bahan mentah, dan seterusnya sehingga adakalanya stratifikasi sosial diidentikkan dengan ketidakseimbangan kekayaan materiil. Setiap masyrakat memiliki penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakatnya. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal teretntu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi lainnya. Kalau suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan materi darpada kehormatan, misalnya mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan meteri akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal.316 Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan dengan itu maka dengan sendirinya masyarakat merupakan kesatuan dalam pembentukannya mempunyai gejala yang sama. Seorang Filsuf bangsa Yunani yaitu Aristoteles mengatakan, bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat 3 unsur lapisan masyarakat, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang berada di tengah-tengahnya dan mereka yang melarat. Ucapan Aristoteles ini membuktikan bahwa terjadinya lapisan-lapisan dalam masyarakat telah ada sejak atau bahkan diduga bahwa zaman sebelumnya telah diakui adanya tingkatan atau lapisan-lapisan di dalam msayarakat. Pitirm A. Sorokin dalam karangannya yang berjudul "Social Mobility" mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Jadi yang dimaksud dengan stratifikasi sosial (Social Stratification) adalah stratification berasal dari Stratum (jamaknya strata yang berarti lapisan). Menurut Pitirm A. Sorokin, bahwa Social Stratification adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas-kelas secara bertingkat.317 Stratifikasi sosial terjadi karena ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, misalnya 316 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta : Rajawali Pers, 1982, hal. 197 317 M. Solly Lubis, Sistem Nasional, Bandung : Mandar Maju, 2002, hal. 1 | 259
260 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia harta, kekayaan, ilmu pengetahuan, kesalehan, keturunan, dan lain sebagainya. Stratifikasi sosail akan selalu ada selama dalam masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai.318 Stratifikasi sosial akan menimbulkan kelas sosial, dimana setiap anggota masyarakat akan menempati kelas sosial sesuai dengan kriteri yang mereka miliki. Kelas sosial adalah golongan yang terbentuk karena adanya perbedaan kedudukan tinggi dan rendah, dan karena adanya rasa segolongan dalam kelas tersebut masing- masing, sehingga kelas yang satu dapat dibedakan dari kelas yang lain319. Dasar dan inti dari lapisan-lapisan yang terdapat dalam masyarakat itu adalah ketidakseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota masyarakat. Pada masyarakat yang kebudayaannya masih sederhana lapisan masyarakat pada mulanya hanya berkisar pada perbedaan antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Kemudian ketika masyarakat sudah berkembang sedemikian rupa, maka itu memasuki ke sektor lain, misalnya status seseorang karena ia kaya, mempunyai kepandaian tertentu sehingga ia di tokohkan dalam kelompoknya. lapisan-lapisan dalam masyarakat Akibat dari stratifikasi sosial ini adalah timbulnya kelas-kelas sosial tertentu dalam masyarakat yang dihargai oleh masyarakat tersebut, sebaliknya ada juga masyarakat yang tidak menghargai lapisan-lapisan tersebut karena mereka menganggap sesuatu yang dimiliki oleh seseorang tidak mempunyai nilai yang berarti baginya. Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dapat dihargainya, maka hal itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai itu mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai sesuatu yang berharga dari hal tersebut itu, ada kemungkinan masyarakat lain memandang sebagai masyarakat dengan kedudukan yang rendah. Sesuatu yang 318 Pitirim A. Sorokin, Social Mibility, New York, Harper, 1927. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto. Pokok- Pokok Sosiologi Hukum Jakarta : Rajawali Pers, 2005 , hal. 227 319 Selo Soermardjan/ Http:// sosionamche. Blogspot. Com.), diakses pada Tanggal : 20 Februari 2020
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum berharga dan tidak berharga ini akan membentuk lapisan masyarakat, yaitu adanya masyarakat lapisan atas, lapisan bawah yang jumlahnya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Lapisan dalam masyarakat ini selalu ada yang jumlahnya banyak sekali dan berbeda-beda, sekalipun dalam masyarakat kapitalis, demokratis, komunis dan sebagainya. Lapisan masyarakat itu ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama dalam organisasi sosial. Semakin kompleks dan semakin majunya perkembangan teknologi sesuatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem lapisan dalam masyarakat. Terjadinya terbentuk sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adakalanya dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu seperti tingkat umur, kepandaian, dan kekayaan. Adapula yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama, hal ini biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik angkatan bersenjata atau perkumpulan320. Dari kelompok- kelompok sosial inilah dapat dimulainya perbuatan yang berasal dari persamaan dan perbedaan dalam cara pandang terhadap suatu peristiwa, keadaan, situasi, dan lingkungan tempat mereka tinggal yang memengaruhi kehidupan mereka dan keadaan ini pula yang dapat memengaruhi adanya suatu perubahan produk hukum. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi321 ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah pertama: ukuran kekayaan atau kebendaan, siapa yang memiliki kekayaan atau kebendaan yang paling banyak mempunyai peluang untuk memasuki ke dalam lapisan yang paling atas, misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah, mobil, gaya hidup yang dimiliki seseorang, kedua: ukuran kehormatan, biasanya ukuran ini terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati akan mendapat tempat teratas dalam kelompoknya dan ukuran seperti ini dapat ditemukan pada kelompok masyarakat tradisional, ketiga: ukuran kekuasaan, 320 Hasan Sadili, diakses tanggal 20 Februari 2020 321 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta, Kencana, 2006. hal.79-80 | 261
262 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia barang siapa yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang yang besar, ia akan menempati lapisan yang teratas, keempat: ukuran ilmu pengetahuan, dalam kriteria ini ilmu pengetahuan menjadi ukuran utama untuk menempatkan seseorang pada lapisan yang tertinggi. Tentang hal ini sekarang sudah mempunyai banyak menimbulkan efek negatif, sebab ternyata bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi ukuran kesarjanaannya, padahal orang tersebut tidak mempunyai kepintaran sesuai dengan kesarjanaan yang dimilikinya, karena memperolehnya tidak melalui prosedur normal yang ditentukan. Ukuran tersebut di atas tidaklah bersifat limitatife, sebab masih banyak ukuran lain yang dapat dijadikan kriteria dan ukuran dalam menentukan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Akan tetapi ukuran dan kriteria yang disebut disini merupakan ukuran dan kriteria paling menonjol dalam lahirnya lapisan-lapisan dalam kehidupan dalam masyarakat. Selain dari pada itu, ada faktor lain yang juga menentukan dalam mewujudkan sistem berlapis-lapis dalam kehidupan masyarakat yaitu kedudukan (status) dan peranan (role). Kedua hal ini mempunyai arti penting dalam sistem sosial masyarakat karena kedua hal tersebut merupakan pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu-individu tersebut supaya tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Dalam kaitan hubungan timbal balik ini, kedudukan dan peran harus dapat berfungsi secara baik karena langgengnya kehidupan masyarakat itu harus ada keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu yang tumbuh dalam masyarakat. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan hukum yang mengaturnya dan oleh karena itu jika hukum yang lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masa tersebut maka harus diadakan pembaruan dengan kondisi zaman.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum F. HUKUM DAN DINAMIKA SOSIAL 1. Hukum dan Proses Sosial/Interaksi Sosial Proses sosial adalah hubungan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.322 Adapun menurut Soerjono Soekanto proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang peroarangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menemukan sistem serata bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada.323 Pengertian ini sangat luas karena mencakup hal yang nyata dan tidak nyata, proses sosial menjadi hal yang penting dalam pembahasan sosiologi karena pengetahuan tentang struktur masyarakat saja tidak cukup untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kehidupan bersama manusia. Bahkan Tamotsu Shibutani menyatakan bahwa soisologi mempelajari transaksi-transaksi sosial yang mencakup usaha-usaha kerjasama antara para pihak, karena segala kegiatan manusia didasarkan pada gotong royong.324 2. Sebab Terjadinya Interaksi Sosial Berlangsungnya suatu proses interaksi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : a. Imitasi, salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku b. Sugesti, faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Identifikasi, sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada c. 322 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi.....Op cit. lihat juga dalam Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum....Op cit. hal.216 323 Syahril Sarbaini, Sosiologi dan Politik. Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, hal. 27. 324 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002. | 263
264 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. d. Proses simpati, sebenarnya merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.325 e. Kontak Sosial sebagai Syarat Interaksi Sosial. Sebuah interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi 2 syarat berikut, yaitu kontrak sosial dan komunikasi.326 Kata kontak berasal dari bahasa latin con atau cum (yang artinya bersama-sama) dan tango (yang artinya menyentuh), jadi secara harfiah berarti sama-sama menyentuh. Kemudian dalam kerangka sosiologi dipahami sebagai suatu hubungan yang terjadi antara individu atau kelompok dengan tidak dibatasi pada hubungan seperti berbicara. Bahkan dengan kemajuan teknologi manusia dapat berhubungan melalui alat-alat elektronik. Kontak sosial dapat berhubungan langsung dalan tiga bentuk, yaitu:327 a. Antar oarng perorangan, misalnya apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya, proses demikian terjadi melalui sosialisasi (sosialization), yaitu proses, dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana ia menjadi anggota. b. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia tau sebaliknya. Misalnya apabila suatu partai politik memaksa anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya. c. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Misalnya dua partai politik bekerjasama untuk 325 Tsamotsu Shibutani, Social Process an Introduction to Sosiology, Berkeley: Universsity of California Press, 1986, hal. 5. 326 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar.....Op cit, hal. 63. 327 Soejono Soekanto, Faktor-faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan Pada Hukum-hukum Nasional No. 25, 1994.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum mengalahkan partai politik yang ketiga dalam pemilihan umum. Suatu kontak dapat bersifat positif atau negatif, dapat pula bersifat primer atau sekunder, dikatakan positif apabila dari kontak tersebut menghasilkan atau mencapai tujuan dan bersifat negatif apabila sebaliknya. Adapun dikatakan primer apabila yang mengadakan hubungan bertemu langsung dan bersifat sekunder apabila sebaliknya. 3. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial Bentuk interaksi sosial dapat berupa sebagi berikut :328 a. Kerja sama (Cooperation) b. Akomodasi (Accommodation) c. Persaingan (Competition) d. Pertikaian (Conflik). Konflik selalu menuju suatu penyelesaian, namun dalam prosesnya dapat berkondisi sementara, yang disebut akomodasi, ada yang mengganggap akomodasi sebagai salah satu bentuk interaksi sosial. 4. Bentuk-bentuk Proses Sosial Gillin dan Gillin menggolongkannya secara lebih luas, mereka membagi proses sosial yang timbul akibat interaksi sosial ke dalam 2 kelompok, yaitu :329 a. Proses yang asosiatif (Process of association) yang terbagi kedalam tiga bentuk khusus, yaitu : 1) Akomodasi 2) Asimilasi 3) Akulturasi 328 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar......Op cit. hal. 65-66 329 Syahril Sarbaini, Sosiologi dan Politik.....Op cit. hal. 27-28 | 265
266 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia b. Proses yang disasosiatif (Process of disassociation) yang mencangkup :330 1) Persaingan 2) Persaingan yang mencangkup kontravensi dan pertentangan atau pertikaian (conflict). Adapun bentuk-bentuk proses sosial menurut Kimball Young :331 a. Oposisi (Opposisition) yang mencangkup persaingan, pertentangan dan pertikaian. b. Kerjasama (Cooperation) yang menghasilkan akomodasi, dan c. Direrensisi (Differentiation) yang menghasilkan suatu proses dimana setiap orang dalam masyarakat memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dalam masyarakat atas perbedaan usia, seks dan pekerjaan. 5. Hukum dan Kebudayaan Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Satjipto Raharjo, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.332 Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat terlibat dalam hal pembentukan hukum. Di Indonesia dikenal adanya masyarakat Hukum Adat yang jumlahnya sangat banyak. Perkembangan kebudayaan dan hukum menciptakan suatu subjek hukum yang 330 John Lewis Gilin dan John Philip Gilin, Cultural Sosiology, a Revision of an Introduction to Sosiology, New York, Macmillan, 1950. Lihat juga dalam Setiadi EM, Hakam KA dan Effendi R, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Jakarta, Kencana, 2013, hal.101-102 331 John Lewis Gilin dan John Philip Gilin, Cultural Sosiology......Ibid, hal. 501. 332 Kimbali Young, Sosiology of Study and Culture, Washington : Education Press, 1994, hal. 71
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum bernama Hukum Adat. Dalam Pendidikan Tinggi hukum, terdapat mata kuliah yang kaitannya dengan Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan: Hukum Adat, Antropologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, dan Sosiologi Hukum. Mata kuliah-mata kuliah inilah adalah awal pengenalan mahasiswa hukum terhadap hubungan dari hukum dan kebudayaan. Kita mengenal konsepsi hukum sebagai bentuk dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang hadir dalam masyarakat. Peraturan-peraturan ini mengandung norma dan nilai di dalamnya. Kebudayaan hukum juga bersumber dari kekuasaan karena setiap sanksi yang dibuat di dalam hukum tidak terlepas dari ikut campur peran penguasa. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa.333 Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom-up (dari bawah keatas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum Adat juga demikian, ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya. Bahwa Hukum Adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis dan masyarakat Aceh adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum (legal pluralism) dimana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan. G. HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab sebaab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (ekstern).334 Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan social pada umumnya Perubahan-perubahan sosial yang 333 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010. 334 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2010, hal. 25. | 267
268 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia adalah lembaaga kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan agama dan seterusnya. Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal dengan tiga badan yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum merupakan cirri-ciri yang terdapat pada Negara modern. Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan suatu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat seperti keluarga luas. Akan tetapi, baik pada masyarakat modern maupun sederhana ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran melalui mana hukum itu mengalami perubahan-perubahan. lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Pada umumnya suatu perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang lainnya. Maka dari itu jika diterapkan terhadap hukum maka sejauh manakah perubahan hukum mengakibatkan perubahan pada bidang lainnya.335 Perubahan sosial adalah segala perubahan pada Perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan gejala umum yang terjadi di setiap masyarakat kapan dan di mana saja. Perubahan sosial juga merupakan gejala sosial yang terjadi sepanjang masa. Karena melekatnya gejala perubahan sosial di dalam masyarakat itu, sampai sampai ada yang mengatakan bahwa semua yang ada di masyarakat mengalami perubahan, kecuali satu hal yakni perubahan itu sendiri. Konsep dan pemikiran tentang Ubi societas Ibi ius yang bermakna dimana ada masyarakat di situ ada hukum, maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum dalam kaitannya dengan aturan. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, maka hukumpun berubah. Perubahan hukum melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu 335 Soerjono Soekamto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum.....Op cit, hal. 112
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum (perubahan pasif) dan bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik (law as a tool of social engineering). Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung atau signifikan atau tidak. Hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial dimana hukum tadi merupakan bagiannya. Misalnya, apakah sistem kewarisan dalam suatu masyarakat selalu mempengaruhi sistem hukum kewarisannya. Kemudian timbul persoalan apakah dengan memperkenalkan dan menerapkan suatu sistem hukum kewarisan yang baru, sistem kewarisan yang lama akan dapat diubah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial suatu masyarakat. Maka di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (mechanical solidarity) dan yang bersifat organis (organic solidarity). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat- masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatan daripada para warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen di mana terdapat pembagian kerja yang komplek. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berupa peraturan perundangan atau berupa keputusan badan-badan peradilan akan lebih baik ketimbang perubahan yang tidak teratur. Hukum tidak hanya menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-rubah saja, tetapi justru untuk mengadakan perubahan dan perbaikan keadaan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum juga merupakan sebagai suatu alat yang mampu merubah suatu keadaan masyarakat yang kurang baik dan kurang maju serta dapat menciptakan nilai-nilai baru (tool of social engineering). Masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan, perbedaan hanya terdapat pada sifat dan tingkat perubahan itu. Perubahan dapat terlihat dan | 269
270 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia terasa dengan jelas atau tidak, dapat berlangsung cepat atau lambat, dapat menyangkut masalah yang mendasar bagi masyarakat tersebut atau hanya meliputi perubahan-perubahan kecil saja. Bagaimana sifat dan tingkatannya, masyarakat selalu mengalami perubahan. Banyak alasan-alasan dikemukakan sebagai sebab timbulnya perubahan- perubahan dalam masyarakat, misalanya penerapan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hukum merupakan salah satu sub-sistem dalam masyarakat tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu. Hukum di samping mempunyai kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakat. Dengan singkatnya dapat dikatan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Jadi hukum tidak hanya sebagai pengontrol perubahan sosial akan hukum juga menerima pengaruh sebagai akaibat dari adanya perubahan-perubahan. Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institusion) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga kemasyarakatan tadi. Hukum dengan perubahan sosial mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang berfungsi untuk menerapkan kaedah-kaedah dan pola-pola perikelakuan terhadap individu-individu dalam masyarakat. Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum perdata, hukum publik, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, hukum internasional. Hukum adalah suatu gejala sosial-budaya dan tertentu
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum Perubahan Sosial adalah segala perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari perumusan tersebut kiranya menjadi jelas bahwa tekanan diletakkan pada lembaga-lembaga sosial sebagai himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat. Apabila suatu masyarakat mengalami perubahan, maka sistem hukumnyalah yang pertama-tama paling disoroti. Pernyataan seperti ini cukup bisa dimengerti kalau saja diingat, bahwa sistem hukum memberikan kerangka dan pola bagi hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan-perubahan yang terjadi pada pola hubungan-hubungan sosial tersebut dapat dilihat sebagai pengujian terhadap kemampuan sistem hukum untuk tetap menjadi kerangka bagi hubungan-hubungan sosial yang sementara itu telah berubah. langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada pembentukan lembaga langsung terhadap kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh masyarakat. Di sisi lain, hukum membentuk atau mengubah institusi pokok atau lembaga kemasyarakatan yang penting, maka terjadi pengaruh langsung, yang kemudian sering disebut hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat. Signifikannya peranan hukum dalam menciptakan perubahan sosial ini kemudian menyebabkan muncul yang memanfaatkan strategi-strategi penciptaan hukum untuk menggiring masyarakat ke arah dan tujuan tertentu. Hukum memiliki pengaruh yang tidak Namun tidak semua peraturan hukum yang dibuat akan serta merta berhasil untuk menciptakan perubahan sosial. Ada berbagai hal yang sangat perlu diperhatikan untuk mengefektifkan suatu legislasi dalam rangka membawa masyarakat ke arah perubahan yang diinginkan oleh pembentuk hukum. Konsep dan pemikiran tentang Ubi societas Ibi ius yang bermakna dimana ada masyarakat di situ ada | 271
272 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia hukum, maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum dalam kaitannya dengan aturan. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, maka hukumpun berubah. Perubahan hukum melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik (law as a tool of social engineering) Suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri dan bisa dari bangsa lain seperti: pertama,terjadinya berbagai bencana alam menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah-daerah itu terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya dan mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga- lembaga organisasi mereka. Penyebab yang bersumber pada lingkungan alam fisik kadang-kadang ditimbulkan oleh tindakan masyarakat itu sendiri. Kedua, peperangan dengan negara lain memicu perubahan perubahan karena negara yang menang akan memaksakan kebudayaanya pada negara yang kalah. Ketiga, karenalingkungan fisik sehingga kebudayan yang disebarkan oleh bangsa lain dapat mengakibatkan perubahan hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua kelompok masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik, yakni masing-masing masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya. Apabila pengaruh dari masyarakat tersebut diterima tidak karena paksaan, hasilnya dinamakan demonstration effect.336 Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap tertentu, mulai dari bentuk sederhana sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis. Ia menyatakan perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Email Durkheim menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya, di dalam 336 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 101
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu bersifat mekanis dan organis. Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Sedangkan solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen, dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Richard Schwartz dan James C. Millier meneliti beberapa karakteristik sistem hukum yang telah berkembang yaitu adanya consuel (yaitu suatu badan yang menyelesaikan persengketaan yang terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak-pihak yang bersengketa), mediation (yaitu intervensi dari pihak ketiga yang tak mempunyai hubungan darah dengan para pihak), dan polisi yang merupakan angkatan bersenjata yang dipergunakan untuk melaksanakan hukum. Menurutnya, hukum yang bersifat represif berguna untuk memahami pentingnya hukuman. Menurut Sir Henry Maine bahwa perkembangan hukum dari status ke kontrak adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang kompleks susunannya dan bersifat heterogen di mana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih. Pitirim Sorokin mengemukakan teori tentang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikannya dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh setiap masyarakat. Nilai- nilai yang berkembang yaitu ideational (yaitu kebenaran absolut sebagaimana yang diwahyukan Tuhan Yang Maha Kuasa), sensate (yaitu nilai yang didasarkan pada pengalaman), dan idealistic (yang merupakan kategori campuran). Perlu diingat bahwa setiap sistem hukum tak akan mungkin secara mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.337 Arnold M. Rose mengemukakan 3 teori tentang perubahan- perubahan sosial yang dihubungkan dengan hukum yaitu penemuan- penemuan di bidang teknologi, konflik antara kebudayaan, dan gerakan sosial. William F. Ogburn menyatakan teori yang 337 Soerjono Soekanto, Sosiologi; Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo, 2009, hal. 155 | 273
274 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia pertamabahwa penemuan-penemuan di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial, karena penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. Teori yang kedua menyangkut kebudayaan menyatakan bahwa proses pembaharuan atau perubahan terjadi apabila dua kebudayaan berhubungan. Teori yang ketiga tentang gerakan sosial bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan tidak tentram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan.338 Fungsi dan keberadaan hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:339 Pada masa lalu, hukum dipandang sebagai produk atau hasil dari kebudayaan. Pada masa sekarang, hukum dipandang sebagai pemelihara kebudayaan. Pada masa yang akan datang, hukum dipandang sebagai alat untuk memperkaya kebudayaan. Ketiga sudut pandang terlihat bahwa aturan hukum yang terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu pihak untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat dan di lain pihak untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat kebagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. 338 Pitirim A. Sorokin, Social Mibility.....Op cit. 339 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,..............Op cit. hal. 110
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai- nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga- lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya. Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, maka perubahan-perubahan tadi sebagai proses hanya akan dapat diketemukan oleh seseorang yang sempat meneliti dari kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu dan kemudian membandingkannya dengan susunan serta kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau. Seseorang yang tidak sempat untuk menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia, misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat desa tersebut tidak maju dan bahkan tidak berubah sama sekali. Pernyataan tersebut di atas biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang kurang teliti serta kurang mendalam, oleh karena tidak ada suatu masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa. Sulit untuk menyatakan bahwa masih banyak masyarakat-masyarakat desa di Indonesia yang masih terpencil. Para sarjana sosiologi pernah mengadakan suatu klasifikasi antara masyarakat yang statis dengan masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat dimana terjadinya perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali, sedangkan perubahan-perubahan tadi berjalan dengan lambat. Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang mengalami berbagai perubahan-perubahan yang cepat. Memang, setiap masyarakat pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan belaka, akan tetapi dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang berangkutan yang menyangkut bidang-bidang tertentu. akan berkepentingan pula terhadap konsepsi mengenai fungsi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi hukum itu meliputi pengawasan atau pengendalian sosial (social control), penyelesaian Sedangkan Hukum dalam masyarakat kiranya | 275
276 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia sengketa (dispute settlement), dan rekayasa sosial (social engineering; innovation).340 Sedangkan Soerjono Soekanto redistributive; atau menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat tentang bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial.341 Peran hukum dalam rangka perubahan sosial adalah sebagai pemberi pedoman dan pengarahan pada masyarakat untuk berprilaku, pengawasan atau pengendalian sosial, dan rekayasa sosial. Pengendalian sosial dari hukum pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengadilan sosial dapat bersifat preventif maupun reprensif. Prevensi merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya prilaku menyimpang, sedangkan represi bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu. Pengendalian sosial (social control) dapat bersifat formal dan informal, dan perbedaan ini didasarkan pada subyek atau lembaga, yaitu siapa yang melakukan pengendalian itu. Pada pengendalian sosial, lembaga- lembaga hukum merupakan mesin yang penting. Dalam hal ini, lembaga-lembaga hukum menerapkan peraturan-peraturan hukum melalui cara-cara tertentu. Walaupun kedua sistem pengendalian sosial dapat dipelajari, namun bagi studi hukum dalam masyarakat, kiranya cukup penting untuk memperhatikan gejala pengendalian sosial. 1. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat Hukum itu lahir oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia sendiri. Dari manusia inilah warna hukum 340 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 43 341 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum dan terapannya akan menentukan apa yang dialami manusia dalam pergaulan hidup.342 Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat, maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya.343 Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh pelopor perubahan (agent of change). Pelopor perubahan atau agentofchange adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara- cara untuk mempengaruhi masayarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan socialengineering atau socialplanning. Hukum dan perubahan sosial bila digambarkan bagai dua sisi mata uang, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. 342 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,..............Op cit. 343 Soedjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali, 1983, hal. 15 | 277
278 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan hukum yang hidup di masyarakat, demikian pula perubahan hukum akan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial. Kenyataan bahwa suatu pembentukan hukum dapat membawa perubahan pada masyarakat membuat para pembentuk hukum (legislator) harus dapat dengan bijak membentuk hukum agar hukum yang dibentuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya membawa kekacauan. Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara. Pertama, hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan sosial. Kedua, hukum sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan. Dan ketiga, hukum membentuk kewajiban- kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan. Ada beberapa kondisi di dalam hukum yang dapat mempengaruhi perilaku (perubahan sosial) secara efektif. 344 a. Sumber dari hukum yang baru dibentuk harus bersifat otoritatif dan prestisius. Mandat dari para legislator memberikan legitimasi bagi tindakan yang mereka lakukan untuk mewujudkan perubahan yang substansial. b. Alasan dibuatnya hukum baru tersebut harus diungkapkan, khususnya terkait dengan kompatibilitas dan kontinuitasnya dengan prinsip-prinsip hukum dan budaya yang telah ada. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa hukum dapat menjadi sebuah kekuatan yang tangguh untuk perubahan ketika perubahan tersebut berasal dari sebuah prinsip yang telah mengakar kuat pada budaya masyarakat yang bersangkutan. Hukum harus tampil secara kompatibel dengan asumsi-asumsi budaya dan pola-pola perkembangan hukum yang paling umum diterima. 344 Selo Soemardjan, Sifat-Sifat Panutan di dalam Pandangan Masyarakat Indonesia. Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-faktor IPOLSOS, Jakarta : LEKNAS, MIPI, 1965, hal. 26
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum c. Menjelaskan mengenai sifat dasar dan signifikan dari pola tingkah laku yang baru yang diharuskan oleh hukum dengan melihat pada kelompok, masyarakat, atau komunitas di mana pola-pola ini hadir. Dengan demikian hukum baru yang dibentuk tersebut bersifat praktis dalam tujuannya. d. Menggunakan unsur waktu secara sadar dalam tindakan legislatif. Semakin singkat waktu transisinya, semakin mudah adaptasi perubahan yang dibutuhkan oleh hukum. Pengurangan penundaan akan meminimalisir kemungkinan tumbuhnya perlawanan yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir tehadap perubahan. Namun ada pula asumsi yang menyatakan bahwa legislasi akan bekerja dengan lebih baik apabila diberi waktu untuk merencanakan persiapan dalam rangka menyambut perubahan. e. Bahwa lembaga penyelenggara hukum harus berkomitmen terhadap tingkah laku yang diharuskan oleh hukum. Penting untuk mempertanyakan tekanan seperti apa yang cenderung muncul pada lembaga penyelenggara hukum dalam upaya mendukung penyelenggaraan hukum yang efektif. f. Perlunya sanksi positif dalam perumusan hukum. Sanksi sebagai hukuman dalam hukum biasanya dianggap berbagai macam bentuknya. Insentif positif bagi yang telah mematuhi hukum juga sama pentingnya untuk mendorong perubahan sosial. Kombinasi antara imbalan dan hukuman harus memiliki proporsi yang seimbang. Yang terakhir, memberikan perlindungan yang efektif bagi hak-hak orang yang dirugikan akibat pelanggaran hukum. Mereka harus diberi insentif untuk menggunakan legislasi tersebut. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum hukum masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupkan penjelmaan dari hukum masysarakatnya. Kemudian, ketika berkembangnya | 279
280 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia paham scholastik yang di percaya. Hukum berasal dari tahun (abad pertengahan) dan berkembang mazhab hukum alam modern (abad ke- 18 dan ke-19), mengultuskan rasio manusia, eksistensi dan peranan kesadaran, sangat kecil dalam hal ini, kesadaran hukum tidk penting lagi bagi hukum. Yang terpenting adalah titah tuhan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab suci (mazhab scholastik) atau hasil renungan manusia dengan menyesuaikan rasionya. (Mazhab hukum alam modern) selanjutnya, ketika berkembangnya paham-paham sosiologi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang masuk juga kedalam bidang hukum.345 Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan co-variant theory. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk prilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin volks geist (jiwa bangsa) dan rechts bemustzijn (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich.346 Misalnya doktrin - doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa atau kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk prilaku manusia dalam masyarakat. Hukum adalah pegangan yang pasti, positif, dan pengarah bagi tujuan- tujuan program suatu pemerintahan yang akan dicapai. Semua aspek kehidupan dan kesosialan harus diatur dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, sehingga dapat tercipta masyarakat yang teratur, tertib dan berbudaya disiplin. Hukum dipandang selain sebagai sarana pengaturan ketertiban rakyat (a tool of sosial order) tetapi juga dipandang sebagai sarana untuk memperbaharui dan mengubah masyarakat ke arah hidup yang lebih baik (as a tool of sosial engineering). Sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang 345 Dikutp dalam diakses tanggal 17 Februari 2020 346 Dikutp dalam diakses tanggal 17 Februari 2020
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound "as a tool of sosial engineering".347 Perubahan masyarakat yang dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan tersebut memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung berkaitan dengan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.348 Terbentuknya hukum sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah sistem kesosialan masyarakat. Hukum itu bersifat terikat terhadap setiap individu. Dengan adanya hukum yang terikat, segala bentuk kegiatan masyarakat, baik itu yang positif maupun negatif akan terkontrol oleh adanya hukum. Tindakan masyarakat akan terus mengalami perubahan, apabila masyarakat tersebut melakukan sebuah tindakan negatif yang bertentangan dengan hukum yang telah terbentuk. Pelanggaran terhadap hukum, akan mengakibatkan masyarakat mendapat beberapa sanksi tegas, sehingga sedikit demi sedikit kedisiplinan akan kepatuhan masyarakat akan terbentuk. 2. Hukum Sebagai Pengatur Masyarakat Hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat membutuhkan sikap otiritatif untuk menjalankan fungsinya itu. Pernyataan- pernyataannya, pendapat-pendapatnya bertolak dari suatu kemauan normatif agar masyarakat mendudukkan diri pada apa yang akan dicapai oleh kemauan tersebut. Masyarakat pada hakikatnya terdiri dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang saling pengaruh- mempengaruhi, dan susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi didasarkan pada suatu pola tertentu. Suatu perubahan sosial biasanya dimulai pada suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dan perubahan tersebut akan menjalar ke lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah 347 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, London and New York, Routledge, 2017. 348 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press 1959. | 281
282 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia warga masyarakat dalam berperilaku, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kiranya sudah jelas, bahwa supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi masyarakat, maka hukum itu harus bisa disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Inilah yang merupakan salah satu dari hubungan hukum dengan perubahan sosial, dimana hukum dapat digunakan sebagai pengatur atau pengubah prilaku masyarakat. Perubahan-perubahan sosial di satu pihak menonjolkan segi dinamika dari suatu masyarakat yang dapat dikatan merupakan ciri yang tetap dari setiap masyarakat. Di lain pihak, hukum sebagai gejala sosial merupakan sebagai suatu sarana untuk mempertahankan serta menjaga adanya ketertiban. Perubahan tidak selamanya menghasilkan keadaan-keadaan yang positif, apalagi bila proses tersebut tidak berjalan secara teratur. Hukum berperan untuk menjamin bahwa perubahan-perubahan tadi terjadi dengan teratur dan tertib. Walaupun demikian, sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan menjamin ketertiban proses perubahan tersebut, maka hukum mempunyai batas-batas kemampuan dan terikat dengan kondisi-kondisi tertentu. Apabila batas-batas dan kondisi-kondisi tersebut diperhatikan, dimengerti dan diterapkan, maka dapatlah diperkirakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat-alat dalam perubahan sosial akan mempunyai harapan-harapan yang positif dalam mengubah masyarakat serta mendukung pembangunan. Apakah harapan- harapan tersebut akan terwujud atau tidak, harus dikembalikan kepada para pelopor perubahan yang mempergunakan hukum tersebut sebagai sarana. Di dalam mempergunakan hukum sebagai sarana perubahan sosial, perlu pula diperhatikan dengan sungguh- sungguh anggapan-anggapan masyarakat tentang hukum. Hukum bukanlah satu-satunya alat pengendalian sosial, apabila ada alat lain yang dianggap lebih ampuh, maka penerapan hukum hanya akan merupakan usaha sia-sia, bahkan dapat menimbulkan reaksi-reaksi negative dalam masyarakat.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum 3. Penemuan Hukum dalam Perubahan Sosial Dalam suatu pameo ubi Societas ibi ius yang bermakna dimana ada masyarakat, disitu ada hukum maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan penemuan hukum. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, maka hukumpun berubah. Perubahan hukum dilalui melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yakni hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik (law as a tool of social engineering). Masalah pemenuhan hukum dalam perubahan sosial memunculkan dua pandangan yang berlawanan berkaitan dengan bagaimana seharusnya hukum berperan. Disatu pihak, pandangan yang mengemukakan bahwa hukum seyogyanya mengikuti, tidak memimpin dan bahwa hal itu harus dilakukan perlahan-lahan sebagai respon terhadap perasaan hukum masyarakat yang sudah terumuskan secara jelas. Pandangan ini diwakili oleh VonSavigny yang berpendapat bahwa, hukum itu ditemukan, bukan diciptakan. Pendapat berlainan dikemukakan oleh Jeremy Betham yang berkeyakinan bahwa hukum daat dikonstruksi secara rasional dan dengan demikian akan mampu berperan dalam mereformasi masyarakat.349 Pandangan kedua ini secara progresif dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dengan konsep hukumnya yang masyarakat memandang hukum sebagai sarana pembaharuan disamping saran untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Konsepsi dan definisi hukum yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam tataran praktis menghendaki adanya inisiati dari pembentuk undang-undang untuk melakukan penemuan hukum dalam rangka mengarahkan dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.350 Menurut Achmad Ali, tidak perlu diperdebatkan bagaimana hukum neyesuaikan dengan perubahan masyarakat dan bagaimana 349 Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga, 2004, hal. 125 350 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal. 7 | 283
284 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia hukum menjadi penggerak ke arah perubahan masyarakat.351 Kenyataannya, dimanapun dalam kegiatan perubahan hukum, hukum telah berperan dalam perubahan tersebut dan hukum telah berperan dalam mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Perubahan hukum yang terjadi merupakan kosekuensi logis dari hukum yang bersifat dinamis. Perubahan tersebut, baik melalui konsep masyarakat yang berubah dahulu maupun konsep law as tool social engineering mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang berusmber pada dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Perubahan hukum hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Mempelajari perubahan hukum dalam perubahan sosial adalah proses yang tidak cukup berhenti pada satu kesimpulan. Karena sosiologi hukum dalam hubungannya dengan masyarakat selalu timbal balik yakni pengaruh hukum terhadap masyarakat di satu sisi dan pengaruh perubahan masyarakat terhadap hukum disisi yang lain352. Kegunaan sosiologi secara umum adalah untuk merumuskan norma dan hukum umum yang membentuk tata hukum nasional, mengungkap aspirasi-aspirasi masyarakat, memberikan informasi tentang dasar-dasar sosial bidang-bidang hukum tertentu, sebagai katalisator pendekatan interdisipliner dan dapat pula sebagai pengetahuan yang luas bagi hakim dalam menjalankan keputusan. Namun mengingat sifatnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni bukan terapan, maka diperlukan disiplin ilmu lain untuk ilmu menjabarkannya kedalam praktek. Sosiologi merupakan pengetahuan yang abstrak dan bukan konkret, Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Untuk itu diperlukan disiplin ilmu terapan seperti ilmu hukum pidana, perdata, tata negara, dsb. Namun tetap dalam penerapannya 351 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Bina Cipta, 1995. 352 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet, II, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum masih memerlukan sosiologi hukum sebagai alat bantu. Misalnya, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersifat demokratis harus mempresentasikan peran hukum sebagai alat untuk mendinamisasikan masyarakat. Dengan demikian fungsi vital hukum dalam negara yang berubah dapat mengakomodasikan semua dinamika masyarakat yang kompleks seperti Indonesia. Tanpa peran sosiologi hukum, maka penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut hanya murni logika dan kemungkinan besar akan gagal menampung aspirasi masyarakat, mendapat penolakan hingga menyebabkan antipati. Di dalam praktek, keefektifitasan hukum tergantung sepenuhnya pada para kalangan profesional hukum dalam penyelesaian kasus hukum yaitu pengacara (lawyers), Hakim (Judge) dan Klien (Client). Sudah bukan rahasia lagi bagi para praktisi hukum bahwa terdapat inkonsistensi antara substansi hukum yang diajarkan dalam penyelenggaraan pendidikan hukum dengan tantangan dan tuntutan praktek hukum di Indonesia. Kesenjangan tersebut lebih sering terjadi karena kurangnya pembinaan kesadaran hukum, khususnya sikap para pelaksana hukum. Untuk memupuk dan membina pertumbuhan kesadaran masyarakat, para penegak hukum mempunyai peranan yang amat besar. Hal ini penting dilakukan, mengingat institusi hukum itu sendiri dipandang sebagai sarana penting untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat akan terus berusaha untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku seluruh warga masyarakat menurut pola-pola tertentu. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk meperlancar interaksi antara para warga masyarakat adalah dengan mengeluarkan norma- norma hukum tertentu. Melalui hukum inilah antara lain ditetapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan maupun beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakcocokan antara apa yang diharapkan oleh hukum dan tingkah laku nyata warga masyarakat. Jadi, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan | 285
286 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia bilamana, didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Semakin merata kesadaran terhadap berlakunya hukum, semakin kecil pula kemungkinan munculnya tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum. Persoalannya sekarang adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat? Persoalan lanjutannya adalah langkah-langkah apakah yang semestinya dilakukan untuk membina kesadaran hukum masyarakat itu? Mengawali pembahasan ini, ada baiknya dijelaskan terlebih dulu terminologi dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman 1ebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.353 Secara lebih detail Van Schmid sebagaimana dikutip oleh Sunaryati Hartono, membedakan pengertian antara "perasaan hukum" dan "kesadaran hukum."354 Untuk menunjukkan letak perbedaan antara kedua istilah itu, Sunaryati Hartono mencoba menjelaskannya dengan menggunakan contoh berikut ini: Di Sulawesi Selatan misalnya, terjadi pembunuhan akibat pemutusan pertunangan yang menimbulkan malu keluarga bakal pengantin wanita. Demikian pula di Bali, seorang ahli waris yang sah membunuh orang yang membagi- bagikan warisan, karena ia tidak diberi bagian warisan. Penilaian rakyat yang timbul secara spontan ini kiranya merupakan "perasaan hukum" masyarakat. Namun, bila hal tersebut dirumuskan dalam pengertian-pengertian hukum, maka menurut kesadaran hukum masyarakat Bali dan Sulawesi Selatan "penghinaan berat harus 353 Dikutip dalam diakses tanggal 17 Februari 2020 354 Lawrence M. Friedman, The Legal System....Op cit.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum ditebus dengan nyawa". Secara lebih abstrak lagi dapat dikatakan, bahwa "kesalahan dan hukuman harus seimbang".355 Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat.356 Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu. Selain itu, ada juga mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat. Akan tetapi, ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat. Tampak bahwa konsep kesadaran hukum itu sendiri mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya, apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakatnya dalam bertingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayatinya; dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat. laku. Jadi, sebenarnya tingkah 5. Peran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial Hukum memiliki Peran dalam proses perubahan sosial yakni menyangkut fungsi dan peranan pengadilan dalam menangani kasus- kasus bermasalah, adjusment terhadap perubahan-perubahan sosial dan penanganan suatu kasus. Dalam proses bekerjanya hukum, setiap 355 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991. 356 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju....Ibid. | 287
288 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia anggota masyarakat dipandang, sebagai adresat hukum. Chamblis dan Seidman menyebut adresat hukum itu sebagai "pemegang peran" (role occupant). Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapanharapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di situ (role expectation). Oleh karena pengaruh berbagai faktor yang bekerja atas diri orang tersebut sebagai pemegang peran, maka dapat saja terjadi suatu penyimpangan antara peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Itu artinya, telah terjadi ketidakcocokan antara isi peraturan dan tingkah laku warga masyarakat. Di sini, ada kemungkinan besar bahwa anggota masyarakat tersebut tetap bertingkah laku sesuai dengan nilai budaya yang telah lama dikenal dan dihayatinya. Sudah cukup banyak penelitian yang menemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan peraturan hukum yang dibuat oleh negara masih jauh dari harapan. Perilaku yang bertentangan dengan hukum itu lebih disebabkan oleh sikap moral (mores) masyarakat yang tidak sejalan dengan isi peraturan hukum tersebut. Menurut Sumner, mores atau sikap moral masyarakat itu selalu berada dalam posisi mendahului dan menjadi penentu bekerjanya hukum. Sulit bagi kita untuk mengubah mores masyarakat secara besar-besaran dan mendadak, apa pun rencana dan alat yang dipakai. Mores memang dapat diubah, tetapi dengan cara perlahan-lahan dan dengan suatu usaha yang terus-menerus serta bervariasi. Ini berarti, kekuatan utama kontrol sosial bukan terletak pada adanya pasal-pasal peraturan hukum yang dibuat secara formal dan tertulis. Walaupun, tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun juga peraturan-peraturan hukum formal dan tertulis itu masih bisa memberikan pengarahan, pengaruh dan efek-efek kekuatan pada pelaksanaannya. Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya kalau peraturan hukum itu hanya
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum bersifat memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Peran hukum dalam proses perubahan sosial, sebagaiman telah dijelaskan, akhirnya terbagi menjadi dua karakteristik. Pertama, hukum berfungsi sebagai alat perubah (bersifat aktif) atau sering disebut sebagai law as a tool of social engineering. Kedua, hukum berfungsi sebagai wadah perubahan (bersifat pasif) yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu. Bagaimanapun caranya, tetap peran hukum menentukan bagaimana arah perubahan sosial tersebut menuju. Saat ini hukum bukan hanya dipakai untuk mempertandingkan pola-pola hubungan serta kaidah-kaidah yang telah ada. Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Bahkan, lebih dari itu hukum dipergunakan untuk menyalurkan hasil-hasil keputusan politik. Hukum bukan lagi mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang telah ada, tetapi juga berorientasi kepada tujuan- tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan pola-pola perilaku yang baru. Di dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat. Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara law in the books dan law in action. Oleh sebab itu Chamblis dan Seidman dalam mengamati keadaan yang demikian itu menyebutkan The myth of the operation of the law to given the lie daily.357 Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakatnya. 357 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju.....Ibid. | 289
290 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Masing-masing komponen. ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non-hukum lainnya. Apabila kita hendak melihat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka penegakan hukum sebagai suatu proses akan melibatkan berbagai macam komponen yang saling berhubungan, dan bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat. Akibatnya, ketiadaan salah satu komponen dapat menyebabkan inefficient maupun useless sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan itu sulit terwujud. Bisa disimpulkan, peran hukum (undang-undang) dalam perubahan sosial bisa dikatakan tidak bebas nilai. Setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ia berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain yang melingkupinya. Perubahan itupun terutama disebabkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi penegakan, dan demikian pula sebaliknya. Setiap peraturan hukum selalu menghendaki bagaimana seseorang itu diharapkan bertindak. Dan bagan tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan lainnya yang muncul dalam lingkungan. Gambaran di muka memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan proses bekerjanya yang tidak bebas nilai. H. POLITIK DAN PEMBENTUKAN HUKUM Hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik. Hukum yang demikian ini akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, didalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog untuk
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum memberikan wacana dan adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas. Moh. Mahfud dalam disertasinya yang berjudul "Perkembangan Politik Studi tentang Pengaruh Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa ada pengaruh cukup signifikan antara konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia. Karena itu, kata Mahfud, kebanyakan produk hukum sudah terkooptasi kekuasaan.358 jelas Pengaruh politik dalam pembentukan hukum tampak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terelakkan dari pengaruh politik, yang akhirnya berdampak pada substansi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Pembuatan peraturan tahapan perencanaan, perundang-undangan yang mencakup penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari hukum dan memiliki nilai yang urgen bagi perkembangan sistem hukum Indonesia kedepannya. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi dan sosial, dan seterusnya.359 Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan 358 Robert B. Seidman & William J. Chambliss, Law, Order, and Power, Philipines, Addison Wesley Publishing Company, 1971. 359 Disertasi tersebut kemudian diterbitkan dengan judul Politik Hukum di Indonesia yang kemudian diterbitkan oleh Pustaka LP3S Indonesia pada tahun 1998. Hasil disertasi tersebut menjadi bahan bacaan pokok pada program pascasarjana bidang ketatanegaraan di berbagai Perguruan Tinggi. | 291
292 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia hukum, namun dalam prateknyaseringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Dengan demikian, maka adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.360 Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Menurut Bagir Manan, ada 3 (tiga) landasan dalam menyusun peraturan perundang-undangan, yaitu: landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan sosiologis.361 Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-instusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Bahkan UU. R.I. No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, dalam Bab. X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 360 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta, LP3ES, 1990. 361 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah." I. HUKUM DAN PEMBANGUNAN 1. Pengertian Hukum dan Pembangunan Hukum merupakan seperangkat kaidah,norma serta nilai-nilai yang tercermin dalam masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan yang tidak dibolehkan untuk dilaksanakan. Dalam pandangan Achmad Ali hukum dimanifestasikan dalam wujud:362 a. Hukum sebagai kaidah (hukum sebagai sollen); dan b. Hukum sebagai kenyataan (hukum sebagai sein). Selanjutnya beliau menambahkan bahwa yang utama adalah hukum sebagai kenyataan dimana memuat keseluruhan kaidah sosial yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu definisi hukum menurut Achmad Ali yaitu: "Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal."363 Berdasarkan pandangan di atas maka kita dapat menggambarkan bagaimana hukum itu menjadi sangat penting untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara. Akan tetapi hal tersebut dirasa tidak mudah ketika kita mengkaji hukum itu dalam kenyataanya di masyarakat. Prof. Mochtar Kusumaatmadja, dalam bukunya yang berjudul Fungsi 362 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, Ind-Hill-Co, 1992. 363 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet, II, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hal.30 | 293
294 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia dan Perkembangan Hukum dalam Pembangungan Nasional yang dikutip dalam buku Achmad Ali: "kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai suatu alat untuk mengadakan perubahan-perubahan masyarakat ialah harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian bagi masyarakat."364 Oleh karena itu kajian hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat memiliki persoalan yang lebih kompleks karena melibatkan keseluruhan aspek lain dari kehidupan manusia. Jika demikian bagaimana hukum bisa diketahui berhasil atau tidak dalam suatu masyarakat. Tentunya harus diketahui dulu indikatornya. Achmad Ali menjelaskan bahwa keberhasilan hukum indikatornya adalah mampu tidaknya hukum mewujudkan "harmonisasi" di antara warga masyarakat, dan ketika harmonisasi telah terwujud, maka itu dianggap perwujudan dari ide keadilan, juga kedamaian senantiasa melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai suatu totalitas. 365 Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Beberapa ahli di bawah ini memberikan definisi tentang pembangunan,1 yakni: Portes sebagai (1976) mendefenisiskan pembangunan transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.366 Pembangunan merupakan suatu upaya untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun tidak menimbulkan kelompok, dengan cara-cara yang kerusakan, baik sosial maupun lingkungan sosial.367 terhadap kehidupan Pembangunan dapat diartikan `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak sebagai 364 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum......Ibid. 365 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Bina Cipta, 1970. Lihat dalam Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum......Ibid. hal.47 366 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Vol.1, Edisi. 1, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 236 367 Deddy Bratakusumah & Riyadi, Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.368 Pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)".369 2. Hakekat Hukum dan Pembangunan Penegasan yang dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa hakikat hukum merupakan hubungan timbal balik dari tiga komponen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum serta tambahan unsur oleh beliau yakni profesionalisme dan kepemimpinan yang saling terkait dengan fungsi dan tujuan hukum. ketika komponen tersebut dipisahkan satu sama lain maka munculah istilah "penyakit hukum" dan inilah ciri kegagalan hukum. Oleh karena itu dengan penyatuan komponen-komponen tersebut hukum Timur yang diwakili salah satunya oleh Jepang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang bersifat "win win solution" dan berbeda proses hukum Barat yang sifatnya "winor lose" di antara pihak yang terlibat dalam suatu proses hukum. Lalu bagaimana hakikat pembangunan hukum di Indonesia?370 Sofyan Lubis, dalam sebuah artikelnya menyimpulkan bahwa hakikat Pembangunan Hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia ke arah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai- nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat.371 Tegasnya membangun perilaku manusia dan masyarakat harus di dalam konteks kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dimana mereka mengerti dan bersedia menjalankan kewajiban hukumnya sebagai warganegara dan mengerti tentang bagaimana menuntut 368 Johan Galtung, Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik; Pembangunan dan Peradaban, Surabaya, Pustaka Eureka, 2003. 369 Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri, Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan, Jakarta, LP3ES, 2004. 370 Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya, Jakarta, Gunung Agung, 2004. 371 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum......Op cit. hal. 207 | 295
296 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia hak-hak yang dijamin secara hukum dalam proses hukum itu sendiri. Dalam konteks ini jelas pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kesadaran dan kepatuhan manusia atau masyarakat terhadap nilai- nilai hukum. Pembangunan hukum harus dilakukan secara simultan dengan perencanaan pembangunan lainnya yang dilaksanakan dalam proses perencanaan pembangunan suatu bangsa secara global, karena sasaran akhir (goal end) perencanaan pembangunan adalah "prilaku manusia" yang mematuhi nilai-nilai pembangunan itu sendiri. Pembangunan hukum harus dilakukan secara simultan dan sinergi dengan aspek pembangunan lainnya. Tanpa seperti itu ia menjadi utopia, sehingga hukum hanya bisa dipatuhi oleh masyarakat di dalam system pemerintahan yang otoriter. 3. Peran hukum dalam pembangunan nasional Pembangunan yang komprehensif bukan hanya memperhatikan hanya dari aspek ekonominya saja melainkan juga harus memperhatikan hak-hak azasi manusia, keduanya tidak dalam posisi yang berlawanan, dan dengan demikian pembangunan akan mampu menarik partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bertambah penting karena bangsa kita berada dalam era globalisasi, artinya harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima kwalitas : stability, predictability, fairness, education, dan kemampuan meramalkan adalah prasyarat untuk berfungsinya sistim ekonomi. Perlunya predictability sangat besar di negara-negara dimana masyarakatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial tradisionil mereka. Stabilitas juga berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Aspek keadilan (fairness) seperti persamaan di depan hukum, standar sikap pemerintah, adalah perlu untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berkelebihan.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum 4. Permasalahan Pembangunan di Indonesia terkait Masalah Hukum Pada dasarnya pembangunan hukum mempunyai makna bahwa adanya pembuatan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat sekarang. Akan tetapi pada kenyataannya ada saja materi-materi hukum yang tidak sesuai dengan kabutuhan masyarakat. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri berhubung Indonesia merupakan Negara dengan penduduk yang terbilang banyak dan memiliki ragam budaya di setiap daerah. Tentunya hal tersebut berkaitan juga dengan adat dan budaya yang masih melekat erat. Namun demikian yang menjadi inti dari permasalahan sistem hukum di Indonesia adalah berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi Hukum (Legal Substance) Pembenahan substansi hukum merupakan upaya menata kembali materi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Struktur Hukum (Legal Structure) Pembenahan terhadap struktur hukum lebih difokuskan pada penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Dalam kaitannya dengan pembenahan struktur hukum ini, langkah-langkah yang diterapkan adalah: | 297
298 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan kepastian hukum. Penyelenggaraan proses hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum. Unsur yang ketiga dalam arah kebijakan sistem hukum nasional adalah meningkatkan budaya hukum (Legal Culture) antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya hukum yang sepertinya semakin terdegradasi. Apatisme dan menurunnya tingkat appresiasi masyarakat pada hukum dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan, maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat bahkan di depan aparat penegak hukum merupakan gambaran nyata semakin menipisnya budaya hukum masyarakat. Sehingga konsep dan makna hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial hampir sudah kehilangan bentuknya yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang bahkan hukum sepertinya hanya merupakan instrumen pembenar bagi "perilaku salah", seperti sweeping yang dilakukan oleh kelompok massa, oknum aparat yang membacking orang atau kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajibannya, dan hukum sangat berkaitan dengan (antara lain) tingkat pendidikan dan proses sosialisasi terhadap hukum itu sendiri. Di lain pihak kualitas, profesionalisme, dan kesadaran aparat penegak hukum juga merupakan hal mutlak yang harus dibenahi. Walaupun tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai, namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan dan penyuluhan hukum oleh para praktisi dan aparatur ke dalam masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan kewajibannya serta bagaimana menyelesaikan suatu
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum permasalahan sesuai dengan jalur hukum yang benar dan tidak menyimpang. J. POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.372 Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partispasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma- norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.373 Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih 372 Sofyan Lubis, Persepsi Hukum dan Pembangunan, Artikel dalam diakses tanggal 16 Maret 2020 373 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005. hal. 50 | 299
300 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan good governance. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.374 Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.375 Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya. Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum mengahadapi hal-hal sebagai berikut:376 1. Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada, 374 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. Kedua belas, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 34 375 M. Afif Habullah, Politik Hukum Rativikasi Konvensi HAM Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis, Lamongan Jawa Timur: UNISDA, 2005. hal. 14 376 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, cet. Ketiga, Jakarta: Rajawali Press, 1987, hal. 20
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum 2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan, 3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, 4. Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas- batas yang tegas pada wewenangnya. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.377 Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.378 Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat (unability) dan ketidakmauan dari kondisi ketidakmampuan (unwillingness) dari sendiri. Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum.379 Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang notabenenya sebagai wadah untuk mencari keadilan380 bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan. Lembaga hukum merupakan aparat penegak hukum itu 377 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 95. 378 Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Bandung: Penerbit Alumni, 1977, hal. 52-53 379 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam........Op cit, hal. 17 380 Amir Syamsuddin (Salah seorang Praktisi Hukum di Jakarta), dalam yang diakses Tanggal 20 Februari 2020 | 301
302 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Idealnya, lembaga hukum tidak boleh sedikitpun bergoyah dalam menerapkan keadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum dan syari'at yang telah disepakati bersama. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, warna kulit, kedudukan, keyakinan dan lain sebagainya. Jika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus menjadi tempat mencari keadilan. Hal ini bisa diciptakan jika lembaga hukum tersebut dihormati, dijaga dan dijamin integritasnya secara konsekuen.381 Jika kita berkaca kepada potret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas salah satunya praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum.382 Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegakkan hukum cepat tanggap, karena sebagaimana kita ketahui yang terlibat kasus korupsi merupakan kalangan berdasi alias para pejabat dan orang- orang berduit yang memiliki kekuatan (power) untuk menginterfensi efektifitas dari penegakan hukum itu sendiri. Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri.383 Sebagaimana sama-sama kita ketahui para pencari keadilan yang notebene adalah masyarakat kecil sering dibuat frustasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih memihak pada golongan berduit. Sehingga orang sering menggambarkan kalau hukum 381 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hal. 51 382 Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 218- 219 383 Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, Yogyakarta: antonyLip, 2009, hal.66
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum Indonesia seperti jaring laba-laba yang hanya mampu menangkap hewan-hewan kecil, namun tidak mampu menahan hewan besar tetapi hewan besar tersebutlah yang mungkin menghancurkan seluruh jaring laba-laba.384 Problematika penegakan hukum yang mengandung unsur ketidakadilan tersebut mengakibatkan adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, munculnya bahasa-bahasa yang sarkastis dengan plesetan HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHAP diplesetkan sebagai Kurang Uang Hukuman Penjara, tidaklah muncul begitu saja. Kesemuanya ini merupakan "produk sampingan" dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerja lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya.385 Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:386 1. Hukum dan peraturan itu sendiri. terjadi ketidakcocokan Kemungkinannya adalah bahwa dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang- bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya. tidak 384 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah.......Op cit, hal.155-156 385 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah......Ibid, hal.156 386 Dikutip dalam html diakses tanggal 17 Februari 2020 | 303
304 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia 2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum. 3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. 4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat. Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Naminem Laedere semata bukanlah keadilan, demikian pula Suum Cuique Tribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub NaminemLaedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.387 387 Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 83-84.
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum Penegakan hukum yang acap kali menciderai rasa keadilan, baik keadilan menurut pandangan yuridis maupun keadilan menurut masyarakat. Hal inilah salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menegakan hukum di tengah masyarakat. Jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal (yang berasal dari penegak hukum itu sendiri) salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada undang-undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal (yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri) misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelasaikan dengan caranya sendiri. K. HUBUNGAN POLITIK DAN HUKUM DI INDONESIA Hubungan antara hukum dan politik tergantung pada persepsi tentang apa yang kita maksudkan sebagai hukum dan apa yang kita maksudkan dengan politik. Jika kita berpandangan non-dogmatik dan memandang hukum bukan sekedar peraturan yang dibuat oleh kekuasaan politik maka tentu saja persoalan lebih lanjut tentang hubungan kekuasaan hukum dan kekuasaan politik masih bisa berkepanjangan. Namun jika kita menganut pandangan positif yang memandang hukum semata-mata hanya produk kekuasaan politik maka rasa tak relevan lagi pertanyaan tentang hubungan antara kekuasaan hukum dan kekuasaan politik karena pada akhirnya mereka mengidentikkan antara hukum dan politik tersebut. Pada prinsipnya hubungan hukum dan politik telah di atur dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) | 305
306 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap fundamental rights (tiada negara hukum tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap fundamental rights). jika kita berasumsi bahwa hukum merupakan produk politik, maka dalam menjawab hubungan antara hukum dan politik, dapat dikatakan bahwa hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel terpengaruh), sedangkan politik diletakan sebagai independent variable (variabel berpengaruh). Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum itu mudah dipahami dengan melihat realitas, bahwa kenyataannya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal yang imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat undang-undang sebagai produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan konstestasi agar kepentingan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi undang-undang.388 Menurut Moh. Mahfud MD, menyatakan bahwa Demikian pula hukum harus dapat membatasi kekuasaan politik agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang- wenangan, sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan menyuntikan kekuasaan pada hukum yaitu dalam wujud sanksi hukum. Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik salah satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum ditegakkan oleh kekuasaan politik melalui alat- alat negara yang telah diberi kewenangan seperti polisi, penuntut umum dan pengadilan. Setelah hukum memperoleh kekuasaan dari kekuasaan-politik hukum juga menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakatnya. Dalam hal ini, tentu saja sanksi hukum dapat pula mengganjar aparat kekuasaan politik yang melanggar hukum. Berbicara tentang relasi antara hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang 388 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah.......Op cit, hal.55-56
Hubungan Hukum dengan Sosiologi dan Politik Hukum berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sangsi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu pada Tuhan atau kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan, kaidah hukum dibuat untuk memberikan sangsi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati/ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik. Dengan dasar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk- produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, cita dan fakta yang berkaitan dengan penegakan keadilan masih belum dapat bertemu. Harapan akan adanya instrumen dan pengadilan yang fair dan berkadilan sangat bertentangan dengan maraknya mafia-mafia peradilan dan praktek-praktek hukum yang menyimpang. Pada tingkatan tertentu Indonesia bahkan dapat dikatakan berada pada situasi law lessness, misalnya, sekelompok orang bersenjata dapat bergerak bebas dan melakukan tindak kekerasan tanpa mendapat tindakan apa pun dari aparat kepolisian, massa dapat mengadili pencuri kelas teri dan membakarnya, sementara pengadilan membebaskan koruptor kelas kakap. Dunia hukum Indonesia berada dalam kuasa "demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi dan dekadensi". | 307
DAFTAR PUSTAKA Adang dan Yesmil Anwar. 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Bandung : Grasindo. Al-Munawar, Said Agil, 2004, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina. Ali, Zainuddin. 2005. Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. --------------------, 2015, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Ali, Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet, II, Jakarta: Gunung Agung. -----------------, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence),Vol.1, Edisi. 1, Cet. II, Jakarta: Kencana. -----------------, 2012, Menjejalahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : Kencana. Anderson, James E., 1979, Public Policy Making, New York: Praeger Publisher. Anshori, Abdul Ghofur, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Anwar, M. Syafi'i, 1995, Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi, Bandung: Mizan. -----------------------, 1995, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina. Apeldoorn, L.J. van, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita. -------------------------, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT.Pradnya Paramita. 308
Daftar Pustaka Arinanto, Satya. 2008. Politik Hukum 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Asshiddiqie, Jimly, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Konstitusi Press. Attamimi, A. Hamid S., 1992, Teori Perundang-Undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, Jakarta, Universitas Indonesia. Azizy, A. Qodri, 2002, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media. Becker, Howard, 2009, Institution and The Person, Somerset, Amerika Serikat, Taylor & Francis Inc. Bellefroid, door J.H.P., 1950, Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland, Utrecht, Dekker & Van De Vegt. Bisri, Cik Hasan, 1997, Peradilan Agama dan Peradilan Islam dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai Peradilan Islam I, Bandung: Ulul Albab Press. Bouman, P.J., 1982, Sosiologi Fundamental, Jakarta, Djambatan. Bratakusumah, Deddy & Riyadi, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. Bruggink, J.J.H., 1999, Refleksi tentang Hukum, (terj. Bernard Arief Sidharta), Bandung, Citra Aditya Bhakti. Budiardjo, Miriam, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Dhakidae, Daniel, 2003, Sosiologi Politik, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali. 1983, Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi, Bandung, Sinar Baru. Durkheim, Emil, 1997, The Division of Labor in Society, New York, Free Press. | 309
310 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia E.M., Setiadi, Hakam K.A dan Effendi R., 2013, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Jakarta, Kencana. Friedman, Lawrence M., 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, diterjemahkan dari The Legal System A Social Science Perpsektive, Bandung, Nusa Media dan Nuansa. 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, New York, Russel Sage Foundation. Friedman, Lawrence M. & Stewart Macaulay, 1977, Law and the Behavioral Sciences, Indianapolis, Bobbs-Merril. Fuady, Munir, 2011, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Edisi.I, Cet.I; Jakarta: Kencana. Gaffar, Affan, 2006, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. -----------------, 1999, Politik Indonesia: Tradisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Galtung, Johan, 2003, Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik; Pembangunan dan Peradaban, Surabaya, Pustaka Eureka. Habullah, M. Afif, 2005, Politik Hukum Rativikasi Konvensi HAM Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis, Lamongan Jawa Timur: UNISDA. Hadikusuma, Hilman, 1986, Antropologi Hukum Indonesia, Bandung, Alumni. Hakim, Atang Abd. dan Jaih Mubarok, 1999, Metodologi Studi Islam. Bandung : Remaja Rosda Karya. Halim, Abdul, 2000, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni. Hartono, Sunarjati, 1986, Dari Hukum Antar Longan ke Hukum Antar Adat, Bandung, Alumni. Hendrojono, Sosiologi Hukum:,2005, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Surabaya, Srikandi.
Daftar Pustaka | 311 Ichtijanto, 1996, "Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, et. al. (Ed.), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H., Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press. Ihromi, T.O., 2003, Antropologi Hukum, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Johnson, Alvin S., 2004, Sosiologi Hukum, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, Jakarta, Rineka Cipta. ---------------------., 1994, Sosiologi Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Kan, Mr. J. Van, 1982, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Ghalia Indonesia. Kartodirdjo, Sartono, 2016, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Ombak. ------------------, 1995, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif, Jakarta, Rimdi Press. Kusuma, Mahmud, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, Yogyakarta: antonyLip. Kusumah, Mulyana W., 1981, Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni. Kusumaatmadja, Mochtar, 1995, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Bina Cipta. 1970, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Bina Cipta. 2000, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Bandung, Alumni. Lev, Daniel S., 1990, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta, LP3ES.
312 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia Llewellyn, Karl N., 2008, Jurisprudence: Realism In Theory and Practice, New Brunswick (USA) and London (UK), Transaction Publishers. Lubis, M. Solly, 2002, Sistem Nasional, Bandung : Mandar Maju. Maliki, Zainuddin, 2004, Politikus Busuk : Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik, Yogyakarta : Galang Press. Manan, Abdul, 2006, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta, Kencana. -------------------, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, Ind-Hill-Co. Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. I, Bandung: Alumni. Mas'ud, Jubran, 1992, Al-ra'id: Mu'jam Lughawiyyun 'Ashriyyun, Cet. VII, Beirut: Dar al-'ilm li al-mayalin. Mas, Marwan. 2014. Penghantar Ilmu Hukum. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia. MD, Moh. Mahfud., 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Gama Media : Yogyakarta. -------------------------, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers. -------------------------, 2006, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES. Meuwissen, D.H.M., 2007, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, alih Bahasa Indonesia oleh Bernard Arief Sidharta, Bandung Refika Aditama. Mertokusumo, Sudikno, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty. 2010, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta, Liberty. 2010, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Nasrullah, 2016, Sosiologi Hukum Islam. SPB. Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri, 2004, Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan, Jakarta, LP3ES.
Daftar Pustaka | 313 Poernomo, Bambang, 1988, Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty. Pound, Roscoe, 1959, An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press. Prodjodikoro, Wirjono, 1974, Bunga Rampai Hukum, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve. Pudjosewojo, Kusumadi, 2008, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Purbacaraka, Purnadi, 1983, Menelusuri Sosiologi Hukum Negara, Jakarta, Rajawali Pers. Putra, Anom Surya, 2003, Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks, Bandung, Citra Aditya Bhakti. Rahardjo, M. Dawam, 1993, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, Bandung: Mizan. Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti. -------------------------, 1985, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Sinar Baru. --------------------------, 1983, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis dan Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Bandung: Alumni. ---------------------------, 1977, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung, Alumni. --------------------------. 2012, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti. --------------------------, 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni. ---------------------------, 2010, Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta, Genta Publishing. ---------------------------, 2002, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Jakarta, Muhammadiyah University Press. ---------------------------, 2012, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.
314 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia ---------------------------, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas. ----------------------------, 1977, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Bandung: Penerbit Alumni. Rajagukguk, Erman, 1983, Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Bina Aksara. Rasyidi, Lili & Ira Rasyidi, 2001, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. ke VIII, PT Citra Adtya Bakti, Bandung. 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Cet. III, CV Mandar Maju, Bandung. Saifullah, 2007, Refleksi Sosiologi Hukum, Cet.III, Bandung: PT Refika Aditama. Saifuddin, Endang, 1997, Piaagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasiional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press. Saleh, Hasanudin M., 1996, HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Salman, Otje, 1993, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Bandung, Alumni. ----------------, 1992, Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar, Penerbit Armico, Bandung. Sarbaini, Syahril, 2004, Sosiologi dan Politik. Bogor : Ghalia Indonesia. Schid, J.J. Von, 1988, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, Jakarta, PT. Pembangunan. Schiff, David N., 1987, Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial, dalam Adam Podgorecki & Chriostopher J. Whelan, Sosiological Approaches, (terjemahan), Jakarta, Bina Aksara. Sholehudin, Umar, 2011, Hukum dan Keadilan Masyarakat Persepektif Sosiologi Hukum, Cet. 1; Malang: Setara Press. Siagian, Sondang P., 2004, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya, Jakarta, Gunung Agung.
Daftar Pustaka Siahaan, Nommy Horas Thombang, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga. Sidharta, Bernard Arief, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju. Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru. ------------, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni. Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, 1964, Setangkai Bunga Sosiologi: Buku Batjaan Untuk Kuliah Pengantar Sosiologi, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Bandung : Remadja Karya. 1984, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1984. Soekanto, Soerjono, 1999, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. ---------------------------, 1979, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. ----------------------------, 1989, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti. ----------------------------, 2010, Sosiologi; Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press. ----------------------------, 1980, Mengenal Sosiologi, Academica. ----------------------------, 2014, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Edisi 1, Cet. 23; Jakarta: Rajawali Pers. -----------------------------, 2009, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindos Persada. ----------------------------, 1998, Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat, Jakarta: Ghalia Indonesia. ----------------------------, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada. | 315
316 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia ----------------------------, 2002, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, cet. Ketiga, Jakarta: Rajawali Press. Suhardiman, 1996. Pembangunan Politik Satu Abad. Jakarta: Yayasan Lestari Budaya. Sukarja, Ahmad, 1997, Keberiakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai Peradilan Islam I, Bandung: Ulul Albab Press. Sunarso, Siswanto, 2005, Penegakan Hukum Psikotropika, Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hal. 50 Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: Sinar Grafika. Sunny, Isma'il, 1997, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dikutip dari Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, Jilid I, Bandung: Ulul Albab Press. Suseno, Frans Magnis, 1994, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sutrisno, Endang, 2007, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Yogyakarta, Genta Press. Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2007, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,. Tanya, Bernard L., 2006, Hukum dalam Ruang Sosial, Cet.I; Surabaya: Srikandi. Thoha, Miftah, 2003, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Prestasi Pustaka. Wahyono, Padmo, 1986, Indonesia Negara Berdasatkan atas Hukum, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia. Wahjono, Padmo, 1996, Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang, dalam Amrullah Ahmad, et. al. (Ed.), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:
Daftar Pustaka | 317 Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H., Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press. Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Suryandaru Utama. Warnoto, 2008, Politik Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-1, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN Sunan kalijaga. Wehr, Hans, 1980, A Dictionary Of Modern Writeen Arabic, London: Mac-Donald & Evansltd. Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2007, Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Surabaya, FISIP-Unair. Young, Kimbali, 1994, Sosiology of Study and Culture, Washington : Education Press. Peraturan Perundang-undangan, Artikel, dan Makalah, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Abdul Ghani Abdullah, Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia, dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V, Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994. Abdul Halim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985. Achmad Ali, Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Unhas), Makassar, Unhas, 1999. Moh. Mahfud MD., "Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia", makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 November 2006.
318 | Hukum dalam PersPektif sosiologi dan Politik di indonesia R. Soepomo, Soal-Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia, Hoekoem, TH. I (1947), No. I Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan Pada Hukum-hukum Nasional No. 25, 1994. Sofyan Lubis, Persepsi Hukum dan Pembangunan, Artikel dalam diakses tanggal 16 Maret 2020 Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973.