Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue 1, January-March 2016: pp. 1-220. Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. Copyright © 2015-2016 FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: ISSN 1978-5186 Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR MELALUI PENGUATAN BUDAYA MARITIM DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN1 Empowerment of the Coastal Village Society Through the Culture of Maritime Strengthening in Dealing with a Free Market Economy ASEAN Hezron Sabar Rotua Tinambunan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya email: hezron_110288@yahoo.co.id Abstract The role of the people is needed to the achievement of development, because the success of development in a country is how the government determines empowerment models to community. Local government policy in the construction of having partnership with implement measures serious. Furthermore Indonesia will deal with public of the ASEAN economic MEA) on 2016, aimed at as an effort to to increase stability the economy in ASEAN. This gave rise to problems of them how policy as well as the anything that becomes obstacle strengthening for the coastal communities by the provincial governments East Java. The research is the qualitative study to the source of the data in the form of a source of primary and secondary data. Research locations in East Java which includes several districts whose were selected purposively. Primary and secondary data collected through a method of interactive and non interactive and analyzed by using analysis interactive and flows. Required continuity between the local government and communities to the face challenges MEA. Disquiet fishermen when it comes to develop businesses is where marketing their products. The regional 1Artikel ini merupakan sebagian hasil penelitian kerjasama antara Universitas Negeri Surabaya dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan atas Biaya Dana Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi 2015, SK Rektor UNESA No. 218/UN38/HK/KS/2015. Jawa Timur Tahun Anggaran 15
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya... Hezron S.R. Tinambunan government should creating regulations related system resinous warehouse to cut the "tengkulak" a highly lethal businesses fishermen in ensure the availability of business capital for the production of continuing; control the availability of their food needs of the regions and stabilize commodity prices. Keywords: Fishermen, Local Governments, the Asean Economic, Resinous Warehouse Abstrak Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan pembangunan, karena keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah menentukan model pemberdayaan kepada masyarakatnya. oleh sebab itu, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan harus dilakukan melalui upaya-upaya yang serius. Lebih lagi Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016, yang bertujuan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Memunculkan masalah diantaranya bagaimana kebijakan serta faktor apa saja yang menjadi kendala penguatan bagi masyarakat pesisir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber datanya berupa sumber data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Jawa Timur yang meliputi beberapa kota/kabupaten yang ditentukan secara purposive. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui metode interaktif dan non interaktif serta dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif dan mengalir. Diperlukan kesinambungan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat guna menghadapi tantangan MEA. Keresahan nelayan tempat pemasaran hasil ketika produknya. Pemerintah daerah harus membuat regulasi terkait sistem resi gudang guna memangkas jalur tengkulak yang sangat mematikan hasil usaha nelayan dalam menjamin ketersediaan modal usaha untuk produksi yang berkelanjutan; mengendalikan ketersediaan kebutuhan pangan daerah dan menstabilkan harga komoditi. ingin mengembangkan usaha adalah Kata Kunci: Nelayan, Pemerintah Daerah, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Resi Gudang A. Pendahuluan Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km. Keadaan ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Secara umum, wilayah pesisir dapat didefinisikan 16
Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. ISSN 1978-5186 sebagai wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan.2 Indonesia sebagai Negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, Indonesia memiliki ±17.480 pulau dengan luas lautnya mencapai 5,8 juta km² dengan garis pantai sepanjang ± 95,181 km². Negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau lain.3 Wilayah perairan laut yang dimiliki Indonesia lebih luas dari pada wilayah daratannya, sehingga peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua. Indonesia memiliki kedaulatan terhadap laut wilayahnya meliputi; perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial (sepanjang 12 mil dari garis dasar). Zona tambahan Indonesia, yang memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil dari garis pangkal. Indonesia memunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam (perikanan), kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya.4 Posisi geografis kepulauan Kekayaan sumber daya laut yang melimpah merupakan ciri tersendiri bagi negara Indonesia. Oleh sebab itu, budaya maritim yang kuat sudah sepatutnya dimiliki oleh negara kepulauan. Sejarah maritim Indonesia pada masa lampau, menunjukkan bagaimana kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan contoh nyata kejayaan pemerintahan maritim di Nusantara. Paradigma masyarakat pada masa itu mampu menciptakan visi maritim sebagai bagian utama dari kemajuan budaya, ekonomi, politik, sosial dan pertahanan. Kemampuan tersebut dilakukan dengan segenap political will dari seluruh pemimpin dan rakyatnya. Kejayaan pada masa terbalik dengan kondisi Indonesia dewasa ini. Potensi laut saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia sebagai negara hukum, secara normatif kekayaan sumber daya tersebut dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.5 Berlimpahnya potensi sumber daya lalu berbanding 2 Fabianto, Muhamad Dio dan Berhitu, Pieter Th. (2014). "Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat". Jurnal Teknolog, Ambon: Universitas Pattimura, 11(2): 2054. 3 Lihat Pasal 46 huruf a United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). 4 Lasabuda, Ridwan. (2013). "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia",Jurnal Ilmiah Platax, Manado: Universitas Sam Ratulangi, I(2): 93. 5 Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 17
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya... Hezron S.R. Tinambunan alam di negeri ini masih menyisakan masalah ekonomi yang berkepanjangan yaitu kemiskinan.6 Penelitian yang dilakukan oleh Ambariyanto dan Denny N.S, menyebutkan terdapat empat persoalan yang dihadapi wilayah pesisir di Indonesia secara umum, yakni7: 1. tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, tercatat pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7 juta jiwa yang terdapat 10.639 desa pesisir; 2. tingginya kerusakan sumberdaya pesisir; 3. rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan 4. rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Pembangunan memerlukan berbagai sumberdaya sebagai modal dalam pembangunan8. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir. Kondisi di atas semakin krusial dengan lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang selama ini dirasa belum menampung semua aspirasi stakeholder dan kebanyakan masih bersifat sektoral dan tidak memihak kepentingan masyarakat pesisir dan kelestarian sumber dayanya. Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan, serta masih perlu usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya9. Peran masyarakat desa pesisir dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk tercapainya pembangunan kembali budaya maritim guna mewujudkan kejayaan lautan. Kehidupan di negara kepulauan berciri maritim, memanfaatkan laut sebagai sumber hidupnya. Sumber daya laut dari sudut ekonomi memunyai keunggulan komparatif, sedangkan posisinya dapat 6 Sutrisno, Endang. (2014). "Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan". Jurnal Dinamika Hukum, 14(1): 2. 7 Ambariyanto dan N.S, Denny. (2012). "Kajian Pembangunan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang". Jurnal Riptek, 6(2): 29. 8 Priyanta, Maret. (2016). "Kedudukan Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi". Tadulako Law Review, 1(2): 121. 9 Lihat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 18
Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. ISSN 1978-5186 menjadi keunggulan positif10. Hal tersebut senada dengan agenda Pembanguan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (selanjutnya disebut RPJMN) yang salah satunya memperkuat jati diri sebagai negara maritim.11 Oleh sebab itu, pembangunan desa harus sejalan dengan pembangunan maritim Indonesia, mengingat masyarakat yang berdomisili di pinggiran pantai merupakan masyarakat yang tingkat pendidikan dan pendapatannya rendah. Untuk itu perlu menjadi prioritas pembangunan Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.12 Pembangunan kawasan perdesaan yang dimaksud dalam ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) tersebut diartikan secara luas, tidak terkecuali dengan desa pesisir. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat desa pesisir dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam laut yang dimiliki. Kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) mengatur sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 12 ayat (2) huruf g UU Pemda, mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bentuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Namun, terkait bidang kelautan dan perikanan sebagai bentuk urusan pilihan dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.13 Penentuan urusan pilihan ditentukan dengan skala priorotas yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah, karena tidak ada suatu kewajiban bagi pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan terkait hal tersebut. 10 S.K., Wahyono. Indonesia Negara Maritim, dalam Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut Arafuru dan Laut Timor, p. 169-170. 11 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019:BUKU I Agenda Pembanguan Nasional, p. 6-4. 12 Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 13 Lihat Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 19
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya... Hezron S.R. Tinambunan antara desa/kelurahan dengan pembangunan kota. Sesuai data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013, tercatat jumlah administrasi desa mencapai 72.944 dan administrasi kelurahan sebanyak 8.309, sehingga total desa/kelurahan saat ini sejumlah 81.253 desa/kelurahan. Sebanyak kurang lebih 32 ribu desa dan didalamnya termasuk desa maritim, masuk dalam arsiran daerah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, UU Desa memiliki dua tujuan besar yaitu, perluasan kesejahteraan dan mereduksi disparitas wilayah. UU Desa ini, diharapkan menjadi salah satu lompatan sejarah dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Dewasa ini masih ditemukan banyak ketimpangan Dalam rangka memfasilitasi implementasi UU Desa di Jawa Timur, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai peran yang sangat strategis untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Desa, meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, menetapkan bantuan keuangan kepada Desa dan melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki wilayah pesisir yang sangat luas. Wilayah tersebut mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup beragam, diantaranya potensi perikanan, budidaya tambak, industri pengelolaan ikan, peternakan, perkebunan dan wisata pantai. Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik merupakan Kota/Kabupaten di Jawa Timur yang juga memiliki wilayah pesisir. Namun, ketiga daerah tersebut lebih dikenal dengan wilayah industri, dengan kata lain potensi yang ada di wilayah pesisir belum di explore semaksimal mungkin. Hal ini menunjukan bahwa belum sepenuhnya wilayah pesisir dan potensi yang ada desa pesisir sudah termanfaatkan dengan baik. Sejalan dengan gerak pembangunan Indonesia dalam kawasan ASEAN, Indonesia dihadapkan pada situasi Internasional baru yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (selanjutnya disebut MEA). Tujuan dibentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN sebagai salah satu pilar dari tiga pilar Komunitas ASEAN stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, melalui upaya membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN, agar negara-negara yang menjadi anggota ASEAN memiliki daya saing yang makin kuat di dunia, khususnya di negara-negara Amerika dan Eropa. MEA tak ubahnya justifikasi ekonomi politik regionalisme kapitalistik yang wataknya, "red carpet of capitalism", jalur khusus ekonomi pasar bebas di level kawasan, yang berpotensi merampok sumber daya alam dan hak-hak masyarakat Asia Tenggara.14 Indonesia dapat melihat peluang strategis yang dimiliki sebagai negara adalah untuk meningkatkan 14 Wiratraman, Herlambang P. (2015). "Asean Economic Community: An Analysis of Legal Framework and Its Implementation", Paper, Surabaya: FH Universitas Airlangga, p.7. 20
Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. ISSN 1978-5186 maritim, tentu keberhasilan MEA dapat dirasakan dan menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial dunia, yang bukan sekadar sebagai konsumen tetapi sebagai negara pengekspor, namun tantangan untuk meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing dengan SDM negara- negara ASEAN melalui kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan desa pesisir, agar memiliki andil dengan melakukan upaya-upaya yang serius. Kebijakan yang ada diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi kondusif dan menggali potensi yang ada di desa pesisir. Penguatan budaya maritim di daerah yang budaya maritimnya mulai luntur perlu dilakukan revitalisasi seperti di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. juga menjadi Faktor produktivitas akan menjadi kunci bagaimana Indonesia khususnya Jawa Timur menghadapi MEA. Logika sederhana, produktivitas adalah kunci utama dalam persaingan. Produktivitas yang tinggi diharapkan produksi lebih efisien dan dapat memberikan harga lebih kompetitif.15 Posisi strategis yang dimiliki sebagai jalur perdagangan internasional seharusnya Indonesia berpotensi untuk dapat memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik Internsional. Hal tersebut tentu ketika daerah-daerah di Indonesia, seperti halnya Jawa Timur dapat memainkan perannya untuk mengelola potensi yang ada di darat dan juga di laut. latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kebijakan penguatan budaya maritim Desa Pesisir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi MEA?, dan 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penguatan budaya maritim Desa Pesisir di Jawa Timur dalam menghadapi MEA? Berdasarkan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (law in action), merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris. Dalam penelitian non doktrinal, perhatian peneliti akan terfokus pada Pemerintah Daerah, stake holder dan Masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data berupa manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, dan arsip. Lokasi penelitian dilakukan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dengan penentuan sampel lokasi dan informan penelitian secara purposive sampling. Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif dan dianalisis dengan model analisis interaktif dan analisis mengalir (flow model) sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber. 15 PKRB-BKF. (2014). Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA, Riset Kajian PKRB, p. 2. 21
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya... Hezron S.R. Tinambunan B. Pembahasan 1. Kebijakan Penguatan Budaya Maritim Desa Pesisir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Menghadapi MEA Tahun 2015 merupakan tahun istimewa bagi Negara-Negara yang tergabung dalam.Association of South East Asian Nations (ASEAN).Betapa tidak? karena di tahun 2015 mulai diberlakukan ASEAN Community 2015 (Komunitas ASEAN 2015), yaitu upaya mengintegrasikan Negara-negara ASEAN dalam suatu komunitas bersama dalam rangka mendorong terciptanya kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli di antara Negara-Negara di kawasan Asia Tenggara dengan asumsi bahwa dalam rangka menghadapi persaingan dengan Negara-Negara di dunia, ASEAN lebih berpeluang memiliki daya saing tinggi apabila bergabung dalam suatu komunitas bersama. 16 Terdapat tiga pilar dari Masyarakat ASEAN 2015, yaitu: (1) Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, (2) Komunitas Ekonomi ASEAN, (3) Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Di antara ke tiga pilar tersebut yang kemudian paling popular adalah Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang di Indonesia terkenal denga istilah MEA. Tujuan dibentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN (yang merupakan salah satu pilar dari tiga lain untuk meningkatkan stabilitas pilar Komunitas ASEAN) perekonomian di kawasan ASEAN, melalui upaya membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat dan dapat mengatasi masalah- masalah dalam bidang perekonomian antar negara ASEAN. Jangan sampai kasus krisis ekonomi seperti di Indonesia pada tahun 1997 terulang kembali. Indonesia sebagai negara kepulauan untuk bersaing dalam MEA, sepatutnya memiliki budaya maritim yang kuat, baik dalam cara hidup bermasyarakat maupun kebijakan pembangunan nasionalnya. Budaya maritim secara perlahan memudar dan hingga kini Indonesia masih berorientasi ke darat. Pada Masa pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Terdapat lima pilar yang menjadi perhatian lebih dalam mewujudkan hal tersebut, yang salah satunya adalah membangun budaya maritim Indonesia. tidak strategi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan melalui upaya pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki, terutama untuk mendukung pemantapan sistem metropolitan dan sistem agropolitan dalam rangka peningkatan pertumbuhan Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dan 16Lihat Iskan, Dahlan. (2011). "Komunitas ASEAN 2015: Membangun Kebersamaan untuk Satu Tujuan", Makalah Seminar Nasional Menghadapi ASEAN Community 2015, Surabaya: Jawa Pos, p. 1. 22
Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. ISSN 1978-5186 dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.17 Tindak lanjut kebijakan Maritim Indonesia dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2011 Tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2011-2030, menyebutkan bahwa Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya merupakan wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012- 2032 disebutkan bahwa kegiatan dalam pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir meliputi kegiatan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan dalam pengembangan wilayah meliputi peningkatan konservasi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan peningkatan keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum nampak di Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Penelitian yang dilakukan ditiga Kabupaten/Kota tersebut menunjukan kebijakan yang dibuat dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur masih sangat minim implementasinya. Desa Tambak Cemandi Sidoarjo dari wawancara bersama warga desa bersama pemerintahan desa dan kelompok nelayan, menunjukkan indikasi bahwa minimnya perhatian perhatian daerah kepada masyarakat pesisir. Mayoritas sendi penghidupan masyarakat desa Tambak Cemandi bertumpu pada pengelolaan tambak bandeng dan pertanian garam serta pencarian ikan oleh para nelayan menggunakan perahu kecil. Potensi sumber daya alam desa Tambak Cemandi Sidoarjo sangat besar dengan luas desa + 525 hektar masih terdapat 357 warga miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga terjadi kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.18 Nelayan yang berada di wilayah pesisir Tambak Cemandi, hanya melaut menggunakan perahu kecil maksimal berukuran 5 GT yang hanya bisa menempuh jarak 3 kilometer dari bibir pantai,19 sehingga hasil tangkapan laut yang didapatkan bukan jenis ikan yang bernilai tinggi. Kondisi tersebut diperparah ketika terjadi pendangkalan di muara laut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kelompok Nelayan Danau Biru Bapak Kariono selama 3 (tiga) bulan terakhir nelayan tidak dapat melaut 17Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031. 18Hasil wawancara dengan informan perangkat desa Tambak Cemandi Sidoarjo Bapak Zainul Arifin, pada tanggal 15 Agustus 2015. 19Hasil wawancara dengan informan Ketua Kelompok Nelayan Danau Biru desa Tambak Cemandi Sidoarjo Bapak Kariono, pada tanggal 15 Agustus 2015. 23
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya... Hezron S.R. Tinambunan karena hasil tangkapan menurun dan jumlah pengeluaran untuk bahan perahu melebihi hasil tangkapan. Kebijakan pemerintah Provinisi Jawa Timur sendiri Kabupaten Sidoarjo termasuk kawasan minapolitan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.20 Tingkat perekonomian di desa pesisir Kabupaten Sidoarjo justru tergolong rendah dan kurang mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Masyarakat pesisir khususnya petani tambak dan petani garam, di desa Tambak Cemandi belum merasakan dampak signifikan dari program pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo antara lain meningkatkan produktivitas hasil perikanan, tingkat penguasaan teknologi perikanan, dan kelayakan usaha perikanan. Bantuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama ini hanya sebatas penyuluhan. Hal serupa juga terjadi di desa pesisir di wilayah kabupaten gresik dan Kota Surabaya. Sampel di wilayah kabupaten gresik yang berada di desa Ngimboh, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, menyatakan bahwa tidak adanya perhatian pemerintah daerah terhadap nelayan kecil. 500 Kepala Keluarga yang berprofesi sebagai Nelayan di daerah Ngimboh harus memutar otak untuk dapat melaut setiap harinya. Meskipun mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, perihal modal dan perlengkapan untuk melaut, mereka masih bisa bernafas lega karena di daerah mereka masih mendapatkan bantuan dari PT. Orela Shipyard dan PT. PGN Saka yang beroperasi didaerahnya.21 Bantuan dari PT. Orela yang didapatkan masyarakat nelayan Desa Ngimboh berupa penghalang ombak agar tidak tertutup pasir di muara laut tempat nelayan desa Ngimboh akan melaut. PT. PGN Saka membantu masyarakat nelayan Desa Ngimboh berupa pembuatan Balai Nelayan dan KUB Nelayan yang berfungsi sebagai tempat menjual perlengkapan melaut yang dikelola oleh nelayan sendiri.22 Masyarakat Desa Ngimboh dianugerahi dengan potensi laut dan darat yang melimpah, generasi muda desa tersebut tidak berminat untuk mengolah hasil laut maupun pertanian dan memilih untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, karena jika bekerja di luar negeri bisa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada menjadi petani atau nelayan. Ketika sudah tidak mampu lagi bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, barulah masyarakat beralih profesi untuk menjadi petani atau nelayan 20Lihat pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Provisinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 Sampai Tahun 2030. 21Hasil wawancara dengan informan Bayu tokoh pemuda desa Ngimbuh, Gresik, pada tanggal 15 Agustus 2015. 22Hasil wawancara dengan informan Ketua Kelompok Nelayan Samudra desa Ngimboh, Gresik Bapak Umar Said, pada tanggal 17 Agustus 2015. 24
Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. ISSN 1978-5186 sehingga menyebabkan pengelolaan wilayah pesisir yang ada di desa Ngemboh menjadi kurang optimal. Potensi yang dimiliki desa Tambak Cemandi dalam produksi garam memang sudah diakui sebagai penghasil garam terbanyak se-Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Potensi tersebut hilang akibat adanya rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun Sea World sebagai tempat wisata baru di Jawa Timur. Program pemerintah tersebut sudah masuk ke dalam tahap pembebasan lahan, hampir 200 hektar tambak warga desa sudah dijual kepada pengembang. Potensi yang sedemikian besar yang sudah dimiliki turun-temurun oleh masyarakat desa Tambak Cemandi akan hilang karena adanya kebijakan pemerintah yang ingin membangun wilayah Sea World di wilayah tersebut. MEA yang mulai berlaku pada Januari 2016, belum dirasakan kabarnya oleh Masyarakat pesisir Jawa Timur. Nelayan Desa Ngimboh belum mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan MEA.23 Ketidaktahuan ini akan berdampak buruk jika MEA sudah berjalan. Masyarakat Desa Tambak Cemandi yang memiliki potensi tambak dan garam besar di wilayah Sidoarjo juga tidak mengetahui apa-apa perihal MEA. Masyarakat Tambak Cemandi menganggap bahwa MEA hanya tidak akan sebuah kebijakan pemerintah perihal perdagangan, yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tambak Cemandi.24 Pemerintah Daerah tidak pernah mengadakan sosialisasi perihal MEA, sehingga masyarakat awam tidak mengetahui dan menghiraukan dengan adanya MEA sebentar lagi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena komoditas laut seperti udang dan budidaya perikanan kedepannya termasuk dalam list komoditas yang tidak dilindungi. Jika dilihat dari kondisi lapangan dewasa ini di lingkungan pesisir Jawa Timur mutu produk dari budidaya perikanan masih kurang sehingga kedepannya ditakutkan, produk laut Indonesia kalah bersaing dengan produk dari negara anggota MEA. 2. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Penguatan Budaya Maritim Desa Pesisir di Jawa Timur Dalam Menghadapi MEA Pembangunan dan penguatan budaya maritim pada desa pesisir di Indonesia khususnya di Jawa Timur tidak seperti membalikkan telapak tangan. Faktor-faktor penghambat proses penguatan budaya maritim utamanya dalam memberdayakan masyarakat desa pesisir guna 23Hasil wawancara dengan informan Ketua Kelompok Nelayan Samudra desa Ngimboh Gresik Bapak Ahmad Said, pada tanggal 17 Agustus 2015 24Hasil wawancara dengan informan Petani tambak dan garam desa Tambak Cemandi Sidoarjo H. Umar Nasrul, pada tanggal 15 Agustus 2015 25
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya... Hezron S.R. Tinambunan memanfaatkan potensi pesisir yang ada sangatlah banyak. Apalagi tidak berselang lama akan ada MEA yang membuat penguatan dan pembangunan budaya maritim pada desa pesisir menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menunjang perekonomian negara. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada tiga wilayah berbeda di Jawa Timur, yaitu wilayah desa Tambak Cemandi di Kabupaten Sidoarjo, desa Ngimboh di Kabupaten Gresik, dan desa Wonorejo Kota Surabaya. Setidaknya ada empat faktor utama yang menjadi penghambat penguatan budaya maritim. Pertama, kurangnya peranan pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam optimalisasi potensi pada wilayah pesisir masih belum sepenuhnya dilakukan. Pada desa Tambak Cemandi pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo beberapa kali mengadakan studi banding dan sosialisasi kepada nelayan, namun sosialisasi tersebut hanya diikuti beberapa nelayan saja serta tempat pelaksanaannya pun tidak dilakukan di desa Tambak Cemandi sendiri sehingga memakan biaya dan waktu kerja dari nelayan. Begitu juga dengan kegiatan studi banding yang dilakukan oleh pemerintah yang menurut nelayan setempat kurang memberikan dampak yang signifikan, hal tersebut lantaran kondisi pada lokasi tempat studi banding berbeda dengan wilayah mereka sehingga apa yang didapat dari studi banding tidak dapat diterapkan pada lokasi mereka. Tidak hanya itu, peran pemerintah dalam sosialisasi mengenai MEA pun belum tersampaikan dengan baik, banyak masyarakat pesisir yang belum mengetahui apa itu MEA dan apa tantangan serta hambatannya. tanpa ada upaya dalam mengembangkan wilayah pesisir, sebagai contoh pada desa Tambak Cemandi, pemerintah daerah beberapa kali memberikan bantuan berupa jaring, perahu, dll, namun jumlah yang diberikan pun sangat sedikit dan kecil sehingga membuat nelayan menjualnya kembali. Berbeda dari desa Tambak Cemandi, pada desa Ngimboh pada satu tahun terakhir ini bantuan dari pemerintah daerah khususnya kepada nelayan sama sekali tidak ada. Justru bantuan lebih banyak datang dari CSR perusahaan swasta dan BUMN yang peduli akan kelangsungan masyarakat nelayan. Perusahaan swasta dan BUMN tersebut adalah PT Orella Shipyard dan PGN Saka Energi yang memberikan seperti pembangunan tempat istirahat nelayan di tepi pantai dan juga bantuan lain berupa pengerukan pasir pada muara sungai. Pemerintah daerah pun bukannya bantuan berupa pembangunan infrastruktur Kedua, peran masyarakat pesisir yang rendah. Untuk mewujudkan produktivitas usaha perikanan dan kelautan guna menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, peranan masyarakat menjadi faktor sentral, utamanya peran masyarakat pesisir. Selama ini masyarakat pesisir cenderung pasif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul pada 26
Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. ISSN 1978-5186 wilayah mereka. Bantuan dari pemerintah meskipun tidak besar jumlahnya, tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal dan seringkali mereka jual kembali untuk mendapatkan uang. Tidak hanya itu sosialiasi yang dilakukan pemerintah seakan-akan tidak dianggap dan mereka biarkan seperti angin lalu. Hal tersebut lantaran mereka menganggap sosialisasi yang dilakukan pemerintah hanya sebagai tidak sesuai dengan praktiknya. Para nelayan dan masyarakat pesisir lebih menganggap apa yang mereka lakukan lebih tepat dan berjalan baik ketimbang apa yang disampaikan pemerintah pada sosialisasi. Hal lain dari peran masyarakat yang rendah adalah mengenai masalah sampah di sungai. teori-teori saja dan Desa Tambak Cemandi dan desa Ngimboh persoalan mengenai sampah selalu menjadi persoalan yang tidak ada ujungnya. Perahu nelayan yang hendak melaut seringkali tersangkut sampah pada baling-baling mesinnya. Pemerintah daerah pun sudah beberapa kali melakukan pengerukan di sungai tersebut dan telah menyediakan tempat pembuangan sampah. Kenyataannya upaya yang dilakukan pemerintah daerah tidak berdampak apa-apa dan masalah sampah pun terus berlanjut dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya tersebut masih kurang, dan lebih memilih membuang sampah ke sungai. Berbeda dengan desa Tambak Cemandi yang hanya mengandalkan penangkapan ikan dan udang pada desa Ngimboh nelayan secara sukarela membangun karambah atau dalam bahasa setempat disebut rumpon untuk menambah pendapatan mereka. Rumpon yang dibangun masyarakat merupakan hasil swadaya masyarakat desa Ngimboh sendiri. Rumpon yang digunakan untuk menangkap kerang hijau membawa keuntungan sendiri bagi para nelayan, karena dengan adanya rumpon tersebut mereka dapat terbantu untuk mendapatkan pendapatan disamping pendapatan dari hasil menangkap ikan. Desa Wonorejo di Surabaya berbeda dari kedua desa sebelumnya, masyarakat desa ini juga memanfaatkan daerahnya sebagai potensi wisata bahari mangrove sehingga selain mendapat pemasukkan dari hasil melaut, penduduk sekitar juga dapat pemasukkan lewat usaha seperti penjualan ikan bakar sebagai dampak positif adanya pembukaan wisata bahari mangrove. Ketiga, permodalan. Permodalan menjadi salah satu penghambat dalam upaya pengoptimalisasian budaya maritim. Pemerintah sendiri juga telah memberikan bantuan permodalan kepada nelayan. Sebagai contoh pada desa Tambak Cemandi nelayan mendapatkan bantuan sebesar 100 juta rupiah dan dibagi kepada tiga kelompok nelayan. Menurut pendapat nelayan sendiri hal tersebut belumlah cukup dikarenakan modal melaut lebih besar dibandingkan pendapatan yang mereka terima. Untuk menutupi kekurangan modal mereka cenderung bergantung pada tengkulak. Ketergantungan kepada orang lain inilah yang membuat terjadinya adanya siklus yang tidak menguntungkan bagi nelayan. 27
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya... Hezron S.R. Tinambunan Nelayan selaku yang bergantung pada pemilik modal atau biasa mereka sebut sebagai juragan yang sekaligus sebagai pengepul seakan terikat perjanjian bahwa hasil laut yang mereka dapat harus diserahkan kepada juragan sebagai bentuk rasa terima kasih atas modal yang telah dipinjamkan. Hal yang membuat nelayan tidak mampu mendapatkan penghasilan maksimal adalah karena juragan atau pengepul seringkali membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga sangat murah. Sebagai contoh 1 kilogram ikan dihargai Rp 5000, hal itu berselisih hampir Rp 2000 jika langsung dijual diluar pengepul. Hal tersebutlah yang menjadi penghambat khususnya nelayan dalam menerima pendapatan yang lebih optimal. Keempat, Pemasaran. Selain masalah permodalan, pemasaran merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan terkait permodalan. Pemasaran yang dilakukan masyarakat pesisir yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dilakukan melalui perantara pengepul. Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa nelayan yang mayoritas masyarakat kurang mampu untuk dapat melaut mereka membutuhkan modal yang tidak sedikit. Pada akhirnya mereka harus meminjam uang kepada pengepul untuk modalnya. Konsekuensi yang harus mereka terima adalah bahwa hasil tangkapan yang telah didapat harus diserahkan kepada pengepul sebagai bentuk "rasa terkadang nelayan menyisakan separuhnya untuk dijual langsung ke pasar tanpa melalui pengepul untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Proses pemasaran yang harus melalui pengepul bukan hanya dilakukan oleh para nelayan, petani tambak pun juga melakukan hal yang sama dalam pemasaran. terima kasih" namun Hal tersebut diatas dapat juga diwujudkan dengan sistem resi gudang, sistem resi gudang telah diatur dalam Permendag Nomor 37/ M- DAG/PER/11/201, dalam permendag ini salah satu komoditi wilayah pesisir yakni rumput laut.25 Rumput laut merupakan salah satu potensi sumber daya pesisir yang keberadaannya sangat penting, utamanya dari segi ekonomi masyarakat pesisir yang dapat memanfaatkannya untuk menambah penghasilan masyarakat desa pesisir. Ironisnya dalam ketentuan Permendag Nomor 37/ M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaran Sistem Resi Gudang tepatnya pada Pasal 4 diatur bahwa barang yang dapat disimpan di gudang salah satunya adalah 25 Bandingkan Pasal 4 ayat (1) Permendag Nomor: 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Permendag disebutkan bahwa rumput laut dapat disimpan di Gudang dalam Rangka Sistem Gudang, namun dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang tidak terdapat rumput laut (salahsatu komoditi wilayah pesisir). Artinya produk di wilayah pesisir belum menjadi komoditas utama di Provinsi Jawa Timur. 28
Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. ISSN 1978-5186 rumput laut. Ketentuan mengenai rumput laut tersebut kemudian "hilang" dalam Pasal 11 ayat (2) Perda Jatim Nomor 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang notabene merupakan peraturan pelaksana di daerah mengenai resi gudang. Tidak diaturnya mengenai rumput laut dalam barang yang menjadi komoditas unggulan di Provinsi Jawa Timur sejalan dengan adanya pengepul dalam sistem pemasaran produk rumput laut tersebut. Bahkan bukan hanya rumput laut saja yang seharusnya dimasukkan ke dalam ketentuan mengenai komoditas utama mengenai resi gudang, ikan yang merupakan potensi laut yang utama pun seharusnya bisa dimasukkan dalam ketentuan tersebut. Keuntungan yang akan didapat nelayan jika diterapkannya sistem resi gudang atas ikan oleh pemerintah akan membuat pendapatan nelayan akan jauh lebih tinggi dibandingkan jika mereka harus menjualnya kepada pengepul. Sistem resi gudang merupakan salah satu solusi untuk mengurangi proses permonopolian yang dilakukan oleh para pengepul. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat membuat suatu regulasi yang mengatur mengenai resi gudang berkaitan dengan potensi sumber daya pesisir agar para nelayan dapat menjual hasil tangkapannya tanpa melalui pengepul tetapi langsung melalui pemerintah. Hal ini penting untuk dilakukan karena persoalan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sudah seharusnya masyarakat pesisir utamanya nelayan dan petani pesisir mendapat keuntungan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan, bukan malah kerugian seperti yang terjadi sekarang ini. Penerapan Sistem Resi Gudang menawarkan serangkaian manfaat yang luas, bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan dan bagi pemerintah. Manfaat tersebut antara lain:26 a. Keterkendalian dan kestabilan harga komoditi: sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar, melalui fasilitasi penjualan sepanjang tahun (all year long). Sebab dengan diterapkannya Sistem Resi Gudang maka pada pasca panen (pada saat biasanya harga komoditi mengalami penurunan drastis), barang-barang komoditi tidak harus langsung dijual, melainkan disimpan dulu di gudang, sesuai dengan standar kebutuhan penyimpanan dari masing-masing jenis barang. b. Keterjaminan modal produksi: pemegang komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan yang menjadi bagian dari Sistem Resi Gudang. c. Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan: dunia perbankan nasional memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit 26 Riana, Dina. (2010). Penggunaan Sistem Resi Gudang. Jakarta: UI Press, p. 20. 29
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya... Hezron S.R. Tinambunan perbankan. Sistem Resi Gudang di banyak negara dianggap sebagai instrumen penjaminan kredit tanpa risiko, sebab kredit yang diberikan memiliki agunan yang jelas, dengan skema pengembalian kredit sesuai dengan kesepakatan khusus atas perkiraan harga barang dari masing- masing yang disimpan di gudang. d. Keterjaminan produktivitas: jaminan produksi komoditi menjadi lebih pasti karena adanya jaminan modal usaha bagi produsen/petani. Keterkendalian sediaan (stock) nasional menjadi lebih terjaga. Sistem ini mendukung terbangunnya kemampuan Pemerintah untuk memantau dan menjaga ketahanan sediaan, melalui jaringan data dan informasi terintegrasi yang terbangun oleh Sistem Resi Gudang; hal ini dapat menjadi basis data ketersediaan sejumlah jenis barang guna menangkal terjadinya impor barang yang "liar" terhadap jenis barang yang realitasnya cukup sediaan. e. Keterpantauan lalu lintas produk/komoditi: sistem ini membangun kemampuan Pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, melindungi ekosistem, mengendalikan lalu lintas produk komoditias ilegal, dan sebagainya. f. Keterjaminan bahan baku Industri: Sistem Resi Gudang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan di suatu negara guna menjamin ketersediaan bahan baku secara berlanjut. konsumen, mengendalikan g. Sistem Resi Gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis dan agroindustri, karena baik produsen maupun sektor komersial yang terkait, dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas dengan telah terlebih dahulu melakukan pengolahan sehingga memiliki nilai tambah. h. Efisiensi logistik dan distribusi: sebagai surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga, baik di pasar yang terorganisir (bursa) atau di luar bursa. Dengan terjadinya pengalihan kepemilikan atau hak atas Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru, diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan barang secara manual. i. Kontribusi fiskal: melalui transaksi-transaksi Resi Gudang, Pemerintah memperoleh manfaat fiskal yang riil (manifest) dan relatif terkendali, yang selama ini bisa jadi hanya bersifat potensial dan belum tentu dapat dikendalikan dengan baik. 30
Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. ISSN 1978-5186 Hasil beberapa studi tentang Sistem Resi Gudang menunjukkan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan dari pelaksanaan Sistem Resi Gudang utamanya dalam mendukung pembiayaan, minimalisasi fluktuasi harga, peningkatan pendapatan petani, mobilisasi kredit, perbaikan mutu produk dan sebagainya.27 Namun, implementasi Sistem Resi Gudang di sektor perikanan dan kelautan masih dihadapkan sejumlah kendala diantaranya besarnya biaya transaksi, inkonsistensi kuantitas dan kualitas produk, minimnya dukungan lembaga perbankan, serta masih lemahnya kelembagaan nelayan/petani. Dengan kelembagaan nelayan/petani belum tertata secara baik, aturan Sistem Resi Gudang masih dipandang terlalu rumit sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur agar Sistem Resi Gudang dapat dimanfaatkan oleh petani. Disamping itu, sosialisasi keberadaan Sistem Resi Gudang serta dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif akan menjadi faktor penting sehingga Sistem Resi Gudang dapat diimplementasikan lebih optimal.28 C. Penutup 1. Simpulan Kebijakan penguatan budaya maritim desa pesisir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi MEA hingga saat ini belum dilakukan. Fakta yang ada di lapangan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir bahkan sebagian besar tidak mengetahui perihal pasar bebas MEA yang dimulai pada Januari 2016. Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2012-2032, masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat desa pesisir. Potensi yang ada di desa pesisir di Jawa Timur belum dapat bersaing di Pasar Bebas MEA. Hasil pengelolaan dan pemanfaatan yang masih rendah dari Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang menjadi kendala penguatan budaya maritim desa pesisir di Jawa Timur dalam menghadapi MEA dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat desa pesisir bersikap acuh terhadap daerahnya, tidak adanya modal dari pemerintah sehingga nelayan harus meminjam uang dan menjual hasilnya pada pengepul, serta belum adanya pasar untuk menjual ikan segar dan produk olahan masyarakat desa pesisir. 27Harsono. (2009). Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Petani. Jakarta: CV Rajawali, p. 30. 28 Ashari. (2011). "Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia", Forum Agro Ekonomi 29(2), p. 8. 31
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya... Hezron S.R. Tinambunan 2. Saran Pasar Bebas MEA diperlukaan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hasil laut sebagai nilai jual yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim. Dibutuhkan konsep pengelolaan wilayah pesisir yang secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem yang ada di desa pesisir. Permasalahan yang menjadi kendala masyarakat desa pesisir adalah permodalan dan pemasaran. Selama ini nelayan yang ada di Jawa Timur menjual hasil tangkapan mereka pada pengepul dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang ada di pasaran. Pengepul menurut para nelayan mempunyai andil besar, karena peran pengepul sudah ada ketika nelayan membutuhkan modal dan ketika nelayan mendapat hasil. Sistem tersebut yang selama ini salah karena adanya monopoli yang dilakukan pengepul tidak membawa kesejahteraan para nelayan. Keresahan nelayan ketika ingin mengembangkan usaha di pengelolaan sumber daya laut adalah tempat pemasaran hasil produknya. Pemerintah daerah harus membuat regulasi terkait Sistem Resi Gudang guna memangkas jalur tengkulak yang sangat mematikan hasil usaha petani dalam menjamin ketersediaan modal berkelanjutan; mengendalikan ketersediaan kebutuhan pangan daerah dan menstabilkan harga komoditi. Dengan begitu, produksi yang dihasilkan oleh masyararat desa pesisir dapat bersaing dalam MEA. usaha untuk produksi yang Daftar Pustaka A. Buku: Harsono. (2009). Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Petani. Jakarta: CV Rajawali. PKRB-BKF. (2014). Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA. Riset Kajian PKRB. Riana, Dina. (2010). Penggunaan Sistem Resi Gudang. Jakarta: UI Press. B. Jurnal, Makalah Ambariyanto dan N.S, Denny. (2012), "Kajian Pembangunan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang", Jurnal Riptek, 6(2). Ashari. (2011). "Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia", Forum Agro Ekonomi, 29(2). Fabianto, Muhamad Dio dan Berhitu, Pieter Th. (2014). "Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat", Jurnal Teknologi, 11(2). 32
Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. ISSN 1978-5186 Iskan, Dahlan. (2011). "Komunitas ASEAN 2015: "Membangun Kebersamaan untuk Satu Tujuan", makalah Seminar Nasional Menghadapi ASEAN Community 2015, Surabaya: Jawa Pos. Lasabuda, Ridwan. (2013). "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", Jurnal Ilmiah Platax, I(2). Priyanta, Maret. (2016). "Kedudukan Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi", Tadulako Law Review, 1(2). Sutrisno, Endang. (2014). "Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan", Jurnal Dinamika Hukum, 14(1). Wiratraman, Herlambang P. (2015). "Asean Economic Community: An Analysis of Legal Framework and Its Implementation", Paper, Surabaya: FH Universitas Airlangga. C. Peraturan Perundang-undangan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Permendag Nomor: 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031. Peraturan Daerah Provisinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 Sampai Tahun 2030. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 33
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya... 34 Hezron S.R. Tinambunan