Tunas Agraria, 5 (3), 165-181, September 2022 © The Author(s) 2022 e-ISSN: 2622-9714 Doi: Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo The role of stakeholders in land acquisition for the construction of the Bener Dam in Wonosobo district Ainun Dwi Rahayu1, Reza Nur Amrin1 1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta Koresponden e-mail: Submitted: June 7, 2022 Accepted: August 16, 2022 Publish: September 01, 2022 Abstract: The land acquisition for the Bener Dam is carried out as a government project to control water resources and increase the local economy. The analysis is needed to identify stakeholders for a fairer land acquisition mechanism. The purpose of the research is to identify and map stakeholders in the land acquisition process for constructing the Bener Dam in Wonosobo Regency. Data collection was carried out through interviews and direct observation in the field and then analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that there were 17 (seventeen) stakeholders divided into 4 (four) quadrants, namely: subject; key players; supporters, and other followers. The roles of stakeholders in the land acquisition activities are policymakers, planners, coordinators, facilitators, implementers, and mediators. The success of land acquisition for development in the public interest is depend on the ability of stakeholders to work together. Keywords: land acquisition, the role of stakeholders, policy, Bener Dam Abstrak: Pengadaan tanah Bendungan Bener dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam pengendalian sumber daya air serta peningkatan perekonomian setempat. Analisis stakeholder diperlukan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan agar mekanisme pengadaan tanah yang lebih adil. Tujuan dari penelitian untuk mengidentifikasi dan memetakan stakeholders dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara dan melihat langsung di lapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 17 stakeholders yang dibagi dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: subjek; pemain kunci; pendukung, dan pengikut lain. Peran stakeholder dalam program pengadaan tanah yaitu sebagai pembuat kebijakan, perencana, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan mediator. Keberhasilan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ditentukan oleh kemampuan antar stakeholder dalam bekerja sama. Kata Kunci: pengadaan tanah, peran pemangku kegiatan, kebijakan, Bendungan Bener Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
166 Tunas Agraria, 5 (3), 165-181, September 2022 Pendahuluan Pertumbuhan jumlah manusia yang tidak diimbangi dengan jumlah tanah yang cenderung stagnan membuat tanah menjadi komoditas yang diperebutkan manusia. Hal ini berdampak pada kenaikan nilai tanah (Budiman, 1996). Tingginya permintaan tanah untuk berbagai kepentingan mengakibatkan tanah digunakan sebagai bahan spekulasi. Padahal, menurut UUPA bahwa setiap hak-hak atas tanah yang dimiliki terdapat fungsi sosial dan terhadap hak-hak atas tanah tersebut dapat dicabut untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan memberi ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya hal tersebut, diharapkan terjadi keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan guna mencapai kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan pemenuhan kepentingan umum, seperti kegiatan pengadaan tanah seringkali mengalami hambatan terutama apabila tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum tersebut terdapat hak-hak atas tanah masyarakat (Adriansa et al., 2020; Tenriawati et al., 2021; Mujiburohman at al., 2014). Sebagai contoh, pembangunan Bendungan Bener menimbulkan berbagai problematika dalam perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tanah dengan kontraktor sehingga terjadi penerimaan dana secara ganda bagi pemilik tanah dari uang ganti kerugian dan biaya sewa tanah dari kontraktor serta ketidakpastian waktu pelepasan hak membuat pelaksanaan lebih itu, kerusakan bangunan warga akibat kegiatan peledakan (blasting) lama. Selain berkontribusi membengkaknya pengeluaran biaya eksternal yang berimbas pada terhentinya pekerjaan pembangunan (Ekanawati, 2020). Problematika tersebut dapat menghambat jalannya proses pengadaan tanah yang tengah dilaksanakan sebagai perwujudan dari kebijakan publik yang diimplementasikan dalam proyek strategis nasional yang diklaim dapat memberi manfaat dalam kegiatan pertanian, pembangkit listrik, dan tempat wisata untuk peningkatan perekonomian masyarakat (Purwantoro, 2021). Kunci sukses terwujudnya suatu kebijakan publik ditentukan oleh pemahaman dan implementasi dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang menjalankan kapasitas kebijakan publik tersebut (Batara & Syafar, 2018). Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Contoh stakeholder yang biasa terlibat antara lain: pemerintah, masyarakat, karyawan, pasar modal, dan lain-lain (Gray, 2001; Wakka, 2014). Abdoellah & Rusfiana (2016) menjelaskan bahwa, kapasitas implementasi adalah kemampuan para pemangku kepentingan dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan sehingga terdapat jaminan bahwa sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan akan tercapai. Hal tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan bahwa dalam proses kebijakan selalu ada kemungkinan terjadi gap antara yang diharapkan dengan yang terealisasi. Semakin banyak gap antara harapan dan kenyataan sangat bergantung pada kapasitas implementasi dari stakeholder yang menjalankan kebijakan publik tersebut. Salah satu contoh adanya gap antara yang diharapkan dengan yang terjadi adalah
Rahayu & Amrin, Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ... 167 adanya penyebab keterlambatan pembebasan lahan untuk proyek public-private partnerships di Nigeria yang disebabkan karena lembaga perencanaan yang lemah. Maka, untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan analisis terhadap peran dari pemangku kepentingan yang terlibat. Analisis tersebut bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran hambatan dalam pengadaan tanah pada proyek public-private partnerships di Nigeria dan negara-negara berkembang pada umumnya (Babatunde et al., 2017). Berangkat dari hal tersebut, proses pengadaan tanah Bendungan Bener yang masih belum selesai di Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan stakeholder. Analisis stakeholder diperlukan untuk mengidentifikasi hal-hal penting dalam proyek-proyek publik seperti terciptanya mekanisme pengadaan tanah yang lebih adil (Rao et al., 2018). Townsley (1998) dalam Wakka (2014) mengklasifikasikan stakeholder menjadi dua kategori terkait korelasi antara stakeholders dan suatu keputusan, yakni: Stakeholder primer (kunci), yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam atau keputusan atau kegiatan baik sebagai mata pencaharian atau terlibat langsung dalam sumber daya serta stakeholder sekunder, yaitu pihak yang tergantung pada pihak lain atau kepentingan yang dimiliki secara tidak langsung yang dihasilkan oleh sumber daya. Penelitian mengenai pengadaan tanah dan pemangku kepentingan (stakeholder) sudah banyak dilakukan, di antaranya adalah yang dilakukan oleh Damoah et al., (2022) yang membahas mengenai faktor-faktor keberhasilan dari pelaksanaan proyek konstruksi jalan dari perspektif pemangku kepentingan. Selain itu, Pinuji et al., (2018) melakukan analisis stakeholder dalam kegiatan pengadaan tanah yang difokuskan pada subjek pengadaan tanah berupa tanah kas desa dan tanah wakaf. Widjanarko (2021) melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor penyediaan lahan dalam proyek Pembangunan Bendungan Tapin serta memberi peringkat terhadap faktor-faktor tersebut. Penelitian Li et al., (2006) melakukan eksplorasi terhadap seluruh pihak berkepentingan terkait dengan pengadaan infrastruktur besar dengan cara mempelajari preferensi dan perilaku tanah proyek kepentingan pihak-pihak terkait. Penelitian lain dilakukan oleh Zhai (2019) dengan meninjau secara komprehensif untuk memilah konflik, penyebab, dan memberikan saran dari perspektif pemangku kepentingan dan kelembagaan dalam pengadaan tanah. Partisipasi aktif dari masyarakat Muara Rupit serta strategi pendekatan bottom up planning dan top down planning oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kegiatan pengadaan tanah dilakukan agar setiap tahapannya dapat berjalan lancar (Nayoan & Prasetyo, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Naryana et al., (2021) menunjukkan peran dari pemangku kepentingan dalam pengadaan tanah dapat menjadi strategi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan. Pengaruh yang diberikan oleh mereka dapat melaksanakan kembali musyawarah untuk penetapan harga ganti kerugian hingga tercapainya kesepakatan harga. lembaga penilai juga berperan penting dalam Selain stakeholders dari pemerintah, pengadaan tanah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberi penilaian harga tanah (Danendra & Mujiburohman, 2022) . Eksistensi dari kedudukan lembaga penilai pertanahan diatur dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2015 (Sumarja, 2019). Kurniasih
168 Tunas Agraria, 5 (3), 165-181, September 2022 et al., (2019) bahwa dalam penelitiannya mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Kabupaten Purbalingga hingga tahapan pembayaran ganti rugi telah selesai dilaksanakan, masih menemui permasalahan terkait kelengkapan syarat dalam pelepasan TKD Banjaran yang merupakan obyek dalam pengadaan tanah (peraturan desa, izin bupati, dan izin gubernur). Pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, belum ditemukan adanya pembahasan spesifik terkait analisis stakeholder yang terlibat dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil dalam program pengadaan tanah. Selain itu, apabila dilihat dari lokasi penelitian yaitu Bendungan Bener, penelitian yang sudah dilakukan lebih banyak membahas permasalahan dari perspektif yuridis normatif (Anggraini, 2022) dan hambatannya (Adriansa et al., 2020). Oleh karenanya penelitian ini dapat memberi kontribusi yang layak bagi kalangan akademisi terkait peran stakeholder dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara terarah, observasi, dan dokumentasi data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan cara menentukan narasumber yang dianggap ahli terhadap hal yang diharapkan peneliti. Sumber data berasal dari data primer yang didapatkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang didapatkan melalui arsip dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan internet. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2009). Kesimpulan diambil dengan berpedoman kepada dependability, credibility, transferability, dan confirmability (Moelong, 1993). Wawancara dilakukan secara terarah terhadap Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantah Kabupaten Wonosobo dan Satgas B (pengumpul data yuridis) dalam proyek pengadaan tanah tersebut. Wawancara terarah yang dimaksud adalah peneliti sudah mempersiapkan daftar-daftar substansi yang perlu ditanyakan, didalami, dan dibahas dengan narasumber sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu, peneliti turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan proyek pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut ialah dokumen pengadaan tanah dan penjelasan mengenai stakeholder yang berperan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener. Hasil yang diperoleh berupa identifikasi stakeholder yang terlibat, kepentingan (interest) dari stakeholder, dan kekuatan (power) stakeholder dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo. Perbedaan kepentingan dan kekuatan antar stakeholder dalam kegiatan pengadaan tanah perlu dilakukan pemetaan dan analisis berlanjut. Analisis stakeholder perlu dilakukan untuk menentukan pengaruh dan kepentingan yang dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) sebagaimana dikemukakan oleh Reed et al., (2009) yaitu: 1) Stakeholder subjek (subject) yaitu
Rahayu & Amrin, Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ... 169 stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dengan kapasitas yang rendah dalam mencapai target proyek; 2) Stakeholder pemain kunci (key player) yaitu stakeholder yang mempunyai kepentingan tinggi dengan pengaruh yang tinggi pula terhadap proyek; 3) Stakeholder pendukung (contest setter) yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan rendah dengan pengaruh yang tinggi terhadap proyek; dan 4) Stakeholder pengikut lain (crowd) yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan rendah dengan kekuatan kecil terhadap proyek. Gambar 1. Matriks Pengaruh dan Kepentingan stakeholder Sumber: (Reed et al., 2009) Hasil dan pembahasan Identifikasi stakeholders dalam pengadaan tanah Perencanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo dimulai pada tahun 2013 oleh Kementerian PUPR c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) selaku instansi yang memerlukan tanah. Persetujuan penetapan lokasi disetujui pada tahun 2018 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2020, seluas 592,08 ha. Persetujuan penetapan lokasi tersebut telah mengalami perpanjangan 1 (satu) tahun dan pembaharuan persetujuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo berlaku sampai dengan 7 Juni 2023. Dalam penelitian ini, membahas pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener pada wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo yakni seluas 131,24 ha atau sejumlah 1.010 bidang tanah yang terdiri atas 997 bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan 13 bidang tanah kas desa. Tertanggal 26 April 2022, pemberian ganti kerugian terhadap tanah
170 Tunas Agraria, 5 (3), 165-181, September 2022 masyarakat telah selesai dilakukan, dan menyisakan ganti kerugian bagi 13 bidang tanah Kas Desa yang pada saat ini sedang pada tahap penyampaian tanah pengganti kepada gubernur yang apabila disetujui maka dilanjutkan dengan serah terima ganti kerugian tanah kas desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo sejumlah 17 stakeholders, antara lain. Tabel 1. Klasifikasi stakeholders dalam kegiatan pengadaan tanah No Klasifikasi 1. Pemerintah Pusat Stakeholder a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional b. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo c. Direktorat Jenderal Sumber Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan c.q. BBWS SO Daya Peran a. membuat kebijakan dan petunjuk teknis dalam kegiatan pengadaan tanah. b. terlibat dalam tahapan program serta dapat tanah pelimpahan Kantor pengadaan memberikan wewenang Pertanahan sebagai pelaksana. kepada c. terlibat dalam semua tahapan program pengadaan tanah. d. terlibat dalam evaluasi program yang berjalan. d. Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan e. mengecek administrasi dalam tanah dan proses pengadaan mencairkan dana ganti kerugian. 2. Pemerintah Daerah e. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) a. Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonosobo b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah c. Dinas Pertanian Pangan Tanaman Kabupaten Wonosobo Kehutanan DLHK VII d. Dinas Wilayah Provinsi Jawa Tengah e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo f. Camat Kepil g. Pemerintah Desa a. Menetapkan pengadaan lokasi tanah dan ketua tim persiapan pengadaan tanah. b. melakukan pengawasan terhadap keputusan gubernur dan sekretaris tim persiapan pengadaan tanah. c. memberi masukkan terkait wilayah terkena tanaman pangan yang proyek pengadaan tanah yang dapat berdampak terhadap nilai ganti kerugian d. memberi masukkan terkait wilayah kehutanan yang terkena proyek pengadaan tanah e. memberi masukkan terkait kawasan perumahan dan permukiman yang terkena proyek pengadaan tanah. f. terlibat dalam koordinasi dan kepada masyarakat sosialisasi terdampak. g. membantu pengadaan dalam pelaksanaan secara tanah
Rahayu & Amrin, Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ... 171 administratif dan lapangan serta menyediakan tanah kas desa untuk kegiatan pengadaan tanah. 3. Badan Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Melakukan penilaian terhadap aset- aset yang akan diganti rugi. a. menyediakan bidang 4. Masyarakat a. Masyarakat Tanah 4. Masyarakat a. Masyarakat Tanah tanahnya untuk dibebaskan dalam kegiatan pengadaan tanah. b. Kelompok Masyarakat Paguyuban Bogowonto b. membantu pelaksanaan identifikasi subjek inventarisasi terhadap objek pengadaan tanah. dan dan Sumber: Hasil penelitian, 2022 Secara garis besar stakeholder yang terlibat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo merupakan stakeholder primer karena memegang kewenangan legal dalam memutuskan sesuatu dalam pelaksanaan pengadaan tanah seperti memutuskan atau menetapkan nilai ganti kerugian; Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Wonosobo juga merupakan stakeholder primer karena memiliki kewenangan legal dalam menentukan suatu keputusan yakni penetapan lokasi. Kementerian PUPR (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan) c.q. BBWSSO merupakan stakeholder primer karena merupakan instansi yang memerlukan tanah; demikian pula masyarakat pemilik tanah merupakan stakeholder primer karena merekalah yang berhak atas tanah tersebut; Pemerintah Desa juga merupakan stakeholder primer karena terlibat penuh dalam setiap kegiatan pengadaan tanah. Sedangkan stakeholder sekunder dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, LMAN, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo, Dinas Kehutanan Wilayah VII DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, Kantor Jasa Penilai Publik, Camat Kepil serta Kelompok Masyarakat Paguyuban Bogowonto. Pemetaan dan analisis stakeholders dalam pengadaan tanah Kepentingan dan kekuatan dari stakeholder yang telah diidentifikasi terlibat dalam Program Pengadaan Tanah Bendungan Bener sejumlah 17 stakeholder. Kementerian ATR/BPN memiliki kepentingan yang tinggi dalam mewujudkan program pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengaruh yang diberikan kuat karena membuat kebijakan dan petunjuk teknis dalam kegiatan pengadaan tanah. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah memiliki kepentingan yang sama dengan Kementerian ATR/BPN yaitu terwujudnya program pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
172 Tunas Agraria, 5 (3), 165-181, September 2022 Hal ini karena secara vertikal posisi dari Kanwil BPN berada di bawah Kementerian ATR/BPN. Pengaruh yang diberikan adalah kuat karena terlibat dalam tahapan program pengadaan tanah serta dapat memberikan pelimpahan wewenang kepada Kantor Pertanahan sebagai pelaksana. Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo memiliki kepentingan dalam memberikan kepastian hak atas tanah serta menghindari konflik kepemilikan dari bidang-bidang yang terkena program pengadaan tanah. Pengaruh yang diberikan kuat karena sebagai pelaksana langsung yang terjun ke lapangan dalam pengumpulan data fisik dan yuridis yang hampir terlibat dalam seluruh proses pengadaan tanah. Gubernur Jawa Tengah memiliki kepentingan dalam pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi sesuai dengan program kerja yang dijalankan. Pengaruh yang diberikan kuat karena penetapan dan pembaruan lokasi pengadaan tanah dilakukan oleh Gubernur. Bupati Wonosobo memiliki kepentingan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata. Pengaruh yang diberikan kuat karena sebagai anggota tim persiapan pengadaan tanah. Tim persiapan pengadaan tanah dibentuk pada saat DPPT telah disetujui oleh gubernur. Selain itu, Bupati Wonosobo juga berpengaruh dalam koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR c.q. BBWSSO memiliki kepentingan dalam tercapainya proyek strategis nasional dalam program penyediaan cadangan air serta pemenuhan untuk terserapnya anggaran serta merupakan instansi yang membutuhkan tanah untuk pembangunan bendungan. Pengaruh yang diberikan kuat karena adanya proyek pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan dilakukan agar pemeliharaan dan konservasi sumber daya air bisa terlaksana. Pengaruh dari segi pembiayaan berasal dari instansi ini. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, memiliki kepentingan yang rendah karena melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berada di atasnya. Namun, pengaruh yang diberikan cukup kuat karena melakukan pengawasan terhadap keputusan gubernur. Peran lain yang didapatkan adalah selaku sekretaris tim persiapan pengadaan tanah. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo memiliki kepentingan yang rendah karena hanya melakukan inventarisasi tanaman yang terkena dampak pengadaan tanah. Namun, pengaruh yang diberikan cukup kuat karena memberi masukkan terkait wilayah tanaman pangan yang terkena proyek pengadaan tanah yang dapat berdampak terhadap nilai ganti kerugian. Dinas Kehutanan Wilayah VII, DLHK Provinsi Jawa, Tengah memiliki kepentingan yang rendah, yaitu melakukan inventarisasi terhadap hutan yang terkena dampak pengadaan tanah. Namun, pengaruh yang diberikan adalah kuat karena memberi masukkan terkait wilayah kehutanan yang terkena proyek pengadaan tanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, memiliki kepentingan yang rendah karena bertugas inventarisasi perumahan dan permukiman yang terkena dampak dalam melakukan
Rahayu & Amrin, Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ... 173 pengadaan tanah. Namun, pengaruh yang diberikan adalah kuat karena memberi masukkan terkait kawasan perumahan dan permukiman yang terkena proyek pengadaan tanah. Kantor Jasa Penilai Publik memiliki kepentingan yang rendah karena sebagai jasa penilai dari aset-aset untuk proses ganti rugi. Namun, tugas tersebut memberi pengaruh yang kuat karena memberi nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki kepentingan dalam pengadaan tanah karena melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan. Namun, pengaruh yang diberikan adalah tidak cukup kuat karena hanya terlibat dalam evaluasi program yang berjalan. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memiliki kepentingan tinggi karena bertugas mengecek administrasi dalam proses pengadaan tanah dan mencairkan dana ganti kerugian. Namun, pengaruh yang diberikan adalah tidak kuat karena hanya terlibat dalam evaluasi program yang berjalan. Camat Kepi memiliki kepentingan yang tidak terlalu kuat karena posisi yang dimiliki sebatas anggota dalam tim pelaksana. Namun, memiliki pengaruh yang kuat karena dapat memberi pengaruh dalam koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Pemerintah Desa memiliki kepentingan karena membantu dalam pelaksanaan pengadaan tanah secara administratif dan lapangan serta menyediakan tanah kas desa untuk kegiatan pengadaan tanah. Pengaruh yang diberikan adalah sangat kuat karena berperan langsung terhadap seluruh kegiatan pengadaan tanah dan memiliki pengaruh tinggi dalam koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Masyarakat pemilik tanah memiliki kepentingan yang tinggi karena menyediakan bidang tanahnya untuk dibebaskan dalam kegiatan pengadaan tanah. Kepentingan lain yang didapat adalah mendapatkan ganti kerugian atas tanah yang diberikan. Maka, dalam pengadaan tanah ini tentunya pengaruh dari masyarakat adalah sangat kuat. Selain dikarenakan bidang tanah sebagai objek yang terkena pengadaan tanah sebagian besar merupakan tanah masyarakat, kesediaan masyarakat untuk pro atau kontra terhadap pengadaan tanah menjadi penentu keberhasilan. Paguyuban Bogowonto, memiliki kepentingan rendah karena hanya berperan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah di lapangan serta pengaruh yang diberikan juga tidak kuat karena bersifat membantu pelaksanaan kegiatan dalam pengumpulan data untuk menyukseskan kegiatan pengadaan tanah. Berdasarkan deskripsi kepentingan dan kekuatan stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan tanah, maka dilakukan pemetaan untuk menganalisis stakeholder sesuai kepentingan dan pengaruh masing-masing. Analisis merupakan tahap untuk mengetahui keinginan stakeholder yang signifikan dan berpengaruh terhadap proses pengadaan tanah. Analisis dimulai dengan menyusun stakeholder yang terlibat pada matriks menurut kepentingan (interest) stakeholder terhadap suatu masalah serta kekuatan (power) stakeholder dalam mempengaruhi masalah (Bryson, 2003 dalam Purnama & Sulastri, 2014).
174 Tunas Agraria, 5 (3), 165-181, September 2022 Tabel 2. Pemetaan stakeholder Reed, et al., (2009) dalam pelaksanaan pengadaan tanah ) t c a p m I ( n a g n i t n e p e K t a k g n T i i g g n T i h a d n e R Subjek (Subject) ✔ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ✔ Lembaga Manajemen Aset Negara Pengikut Lain (Crowd) ✔ Paguyuban Bogowonto Pemain Kunci (Key Player) ✔ Kementerian ATR/BPN ✔ Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah ✔ Kantah Kab. Wonosobo ✔ Gubernur Jawa Tengah ✔ Bupati Wonosobo ✔ Dirjen SDA Kementerian PUPR c.q. BBWS SO ✔ Pemerintah Desa ✔ Masyarakat Pemilik Tanah Pendukung (Contest Setter) ✔ Dinas PRKP Prov. Jawa Tengah ✔ Dinas PTP Kab. Wonosobo ✔ Dinas Kehutanan Wilayah VII ✔ Dinas PUPR Kab. Wonosobo ✔ Kantor Jasa Penilai Publik ✔ Camat Kepil Rendah Tinggi Tingkat Pengaruh (Power) Sumber: Hasil penelitian, 2022 Berdasarkan rekapitulasi antara kepentingan dan kekuatan serta penempatan pada matriks, stakeholder dalam pelaksanaan program pengadaan tanah dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kuadran, sebagai berikut: 1. Kuadran I menunjukkan stakeholder subjek (subject) yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi mempunyai kapasitas yang rendah dalam mencapai tujuan proyek. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Lembaga Manajemen Aset Negara dibentuk untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya pengadaan tanah. Pengaruh yang diberikan tidak terlalu signifikan karena mengikuti dari keputusan kebijakan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya; Kuadran II menunjukkan stakeholder pemain kunci (key player) yaitu stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi dan juga kepentingan yang tinggi terhadap proyek. Pemangku kepentingan yang masuk dalam kuadran ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonosobo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Pemilik Tanah. Program pengadaan tanah berjalan di bawah naungan Kementerian ATR/BPN dengan pelaksana instansi vertikal di bawahnya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memegang 2.
Rahayu & Amrin, Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ... 175 3. 4. kunci sebagai pihak yang memiliki kepentingan dari berjalannya program ini sesuai dengan proyek strategis dari Kementerian PUPR serta pendanaan kegiatan bersumber dari instansi ini. Kepentingan tinggi dari gubernur dan bupati sesuai dengan visi misi maupun program dari pemerintahan mereka. Pemberian izin penetapan lokasi diberikan oleh gubernur serta kekuatan atau pengaruh yang dimiliki lainnya adalah memberi pengaruh terhadap masyarakat untuk bersedia berpartisipasi dalam pengadaan tanah. Pemerintah desa sebagai struktur yang dekat dengan masyarakat dapat memberi kepentingan terkait pengumpulan data fisik dan yuridis agar administrasi lebih teratur. Masyarakat pemilik tanah mempunyai kepentingan dalam memperoleh ganti kerugian atas kesediaan tanah yang diberikan; Kuadran III menunjukkan stakeholder pendukung (contest setter) yaitu stakeholder yang mempunyai tingkat kepentingan rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proyek. Pemangku kepentingan yang termasuk dalam kuadran ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo, Dinas Kehutanan Wilayah VII DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, Kantor Jasa Penilai Publik, dan Camat Kepil. Instansi yang terlibat dalam kuadran ini, tidak memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi memberi pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan pengadaaan tanah. Pengaruh yang dapat diberikan berupa masukkan dari dinas-dinas terkait serta KJPP memberi pemberian penilaian untuk besarnya ganti rugi pengadaan tanah; dan Kuadran IV merupakan stakeholder pengikut lain (crowd) yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan rendah dan kekuatan yang kecil terhadap proyek. Paguyuban Bogowonto termasuk dalam kuadran ini. Keberadaan Paguyuban Bogowonto tidak terlalu memberikan pengaruh signifikan, tetapi keberadaannya dapat memperkuat masyarakat untuk bersedia dalam pelaksanaan program pengadaan tanah. Berdasarkan batasan yang telah ditentukan sebelumnya, diketahui bahwa dalam analisis terkait tipologi peran stakeholder dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah. Berdasarkan analisa mengenai peran stakeholder, ditemukan beberapa tipologi peran dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener, ditemukan 6 (enam) peran stakeholder antara lain pembuat kebijakan, perencana, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan mediator. Tipologi ini memiliki peran, sebagai berikut: 1. Pembuat Kebijakan Berperan sebagai pembuat kebijakan, menyusun regulasi atau peraturan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener; melakukan penetapan lokasi pembangunan Bendungan Bener; menetapkan nilai ganti kerugian; menetapkan surat keputusan susunan keanggotaan satuan tugas identifikasi dan inventarisasi data fisik (Satgas A) dan satuan tugas identifikasi dan inventarisasi data yuridis (Satgas B); menetapkan berita acara pelepasan hak atas tanah; memberikan arahan pelaksanaan
176 Tunas Agraria, 5 (3), 165-181, September 2022 2. 3. 4. 5. pekerjaan konstruksi; mengeluarkan peraturan pembangunan bendungan dan mengeluarkan resolusi penanganan konflik pada permasalahan/sengketa. Perencana Peran stakeholder sebagai perencana dibagi menjadi dua yakni perencana pada tahapan perencanaan dan perencana pada tahapan pelaksanaan. Peran stakeholder lain sebagai perencana dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah antara menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang meliputi maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan RTRW, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan pembangunan bendungan, perkiraan nilai tanah, dan rencana penganggaran; Peran stakeholder sebagai perencana dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah antara lain menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah. Koordinator Peran stakeholders sebagai koordinator ialah melakukan pengoordinasian kegiatan- kegiatan dalam program pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener baik pada tahapan persiapan maupun pelaksanaan; mengkoordinasikan rapat dan pertemuan terkait program pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener baik pada tahapan persiapan maupun pelaksanaan; koordinasi dalam kegiatan konsultasi publik; koordinator pada kegiatan identifikasi dan inventarisasi data fisik (Koordinator Satgas A) dan data yuridis (Koordinator Satgas B); dan koordinator dalam kegiatan konstruksi pembangunan Bendungan Bener. Fasilitator Peran stakeholders sebagai fasilitator antara lain sebagai penyedia dana, sarana, dan prasarana operasional; penyedia peralatan identifikasi dan inventarisasi data fisik dan data yuridis. Pelaksana Peran stakeholder sebagai pelaksana antara lain melaksanakan kegiatan pengadaan tanah dan pembangunan Bendungan Bener. Pelaksana dalam kegiatan pengadaan tanah memiliki peran melakukan identifikasi dan inventarisasi data fisik dan data yuridis; mengakomodir proses pelepasan hak atas tanah; membuat peta bidang tanah dan daftar nominatif, beserta administrasi lainnya; mengumumkan peta bidang tanah dan daftar nominatif; mendokumentasikan hasil pengadaan tanah, peta bidang tanah, dan daftar nominatif, beserta administrasi lainnya; menyerahkan bidang tanah yang telah dilepaskan haknya, peta bidang tanah, dan daftar nominatif, beserta administrasi lainnya kepada instansi yang memerlukan tanah. Sedangkan pelaksana dalam kegiatan pembangunan Bendungan Bener memiliki peran melakukan pembangunan konstruksi Bendungan Bener. letak dan 6. Mediator Peran stakeholder sebagai mediator dalam program pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener dapat dibagi menjadi dua yakni mediator pada
Rahayu & Amrin, Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ... 177 tahapan persiapan dan mediator pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Peran mediator dalam tahapan persiapan antara lain melakukan mediasi jika terdapat masyarakat yang tidak menerima rencana penetapan lokasi pengadaan tanah. Sedangkan peran mediator dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah ialah melakukan mediasi dalam permasalahan program pelepasan hak atas tanah; permasalahan dalam keberatan dengan nilai ganti kerugian; dan memberikan resolusi konflik bagi pihak-pihak yang bersengketa. Tabel 3. Kedudukan tipologi peran stakeholder dalam program konsolidasi tanah No. Stakeholder t a u b m e P n a k a j i b e K a n a c n e r e P r o t a n d r o o K i r o t a t i l i s a F a n a s k a e P l Kementerian ATR/BPN 1. Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah 2. 3. Kantah Kab. Wonosobo 4. Gubernur Jawa Tengah 5. Bupati Wonosobo 6. Dirjen SDA Kem. PUPR c.q. BBWSSO 7. Dinas PRKP Prov. Jawa Tengah 8. Dinas PTP Kab. Wonosobo 9. Dinas Kehutanan Wilayah VII 10. Dinas PUPR Kab. Wonosobo 11. KJPP 12. BPKP 13. LMAN 14. Camat Kepil 15. Pemerintah Desa 16. Masyarakat Pemilik Tanah 17. Paguyuban Bogowonto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Sumber: Hasil Penelitian, 2022 Hasil penelitian menunjukkan hasil sesuai dengan temuan Nugraha (2014) bahwa peran stakeholder terdiri atas pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator. Namun, belum ditemukan peran akselerator dalam program pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener. Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian Nuryusriana dan Sarwadi (2021) yang berkontribusi teoritis pada penelitian mengenai peran stakeholder berupa peran stakeholder sebagai perencana (planner) dan mediator. r o t a d e M i ✔ ✔ ✔
178 Tunas Agraria, 5 (3), 165-181, September 2022 Kesimpulan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam pengendalian sumber daya air, irigasi pertanian, mengurangi potensi banjir, pembangkit listrik, dan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian setempat. Agar terciptanya mekanisme pengadaan tanah yang adil perlu dilakukan identifikasi dan peran pemangku kegiatan pengadaan tanah. Para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengadaan tanah Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo sejumlah 17 pemangku kepentingan, terdiri dari: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonosobo, Pemerintah Desa, masyarakat pemilik tanah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Pemerintah Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo, Dinas Kehutanan Wilayah VII DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, Camat Kepil, Kantor Jasa Penilai Publik, dan Paguyuban Bogowonto. Para pemangku kepentingan memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, perencana, koordinator, fasilitator, pelaksana, perencana, dan mediator dalam kegiatan pengadaan tanah Bendungan Bener. Adanya pembagian peran tersebut diharapkan dapat memahami peranan sesuai tugas pokok dan fungsi dan mengimplementasikannya agar terwujudnya keberhasilan dalam terselenggaranya pengadaan tanah. Daftar pustaka Abdoeallah, A. Y. & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan analisis kebijakan publik. Bandung: Alfabeta. Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi kasus hambatan dalam pengadaan tanah di Desa Wadas). Diponegoro Law Journal, 9(1), 138-154. Anggraini, R. M. (2022). Konflik agraria pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif yuridis normatif. El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 1(1), 1-22. Babatunde, S. O., Adeniyi, O., & Awodele, O. A. (2017). Investigation into the causes of delay in land acquisition for PPP projects in developing countries. Journal of Engineering, Design and Technology, Vol. 15(4), 552-570. Doi: 2016-0029 Batara, A. S., & Syafar, M. (2018). Pentingnya kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan terminal sehat di Sulawesi Selatan. MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan
Rahayu & Amrin, Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ... 179 Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion, 1(1), 17-20. Doi: Budiman, A. (1996). Fungsi tanah dalam kapitalisme. in tanah: Komoditas strategis?. Bandung: Yayasan AKATIGA. Damoah, I., Ayakwah, A & Twum, P. (2022). Assessing public sector road construction projects' critical success factors in a developing economy: Definitive stakeholders' Perspective. Doi: Journal of Project Management, 7(1), 23-34. Danendra, M. R., & Mujiburohman, D. A. (2022). Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan ketersediaan tanah untuk percepatan pembangunan di Indonesia. Widya Bhumi, 2(1), 1-20. Doi: Ekanawati, P. O. (2020). Problematika pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah (Skripsi S1). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta. Gray, R. (2001). Thirty years of social accounting, reporting and auditing: What (if anything) have we learnt? business ethics: A European Review, 10(1), 9-15. Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Journal of Public Policy and Management Review, 6(3), 40-53. Kurniasih, R., Sukayadi, S., & Prasetyo, P. K. (2019). Permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga. Tunas Agraria, 2(2), 22-40. Doi: Li, L., Xiaohong, C., Zongrun, W., & Huaidong, Y. (2006, Juni). Game analysis under incomplete information on behaviors of all stakeholders relating to land acquisition of large infrastructure project in China. Paper dipaparkan pada IEEE International Conference Innovation and Technology 2006, Singapore. Doi: on Management of Moeleong, L. (1993). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Roda Karya. Mujiburohman, D. A., & Kusmiarto, K. (2014). Aspek hak asasi manusia dalam pengadaan tanah. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 40 (13), 621-632. Naryana, A., Sudibyanung, S., & Pinuji, S. (2021). Faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pengadaan tanah skala kecil di Kabupaten Karanganyar (Studi pembangunan sistem penyediaan air minum regional Wosusokas dan jembatan Kragan). Tunas Agraria, 3(1), 163-179. Doi: Nayoan, F., & Prasetyo, P. K. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Muara Rupit Sumatera Selatan. Tunas Agraria, 3(2), 86-100. Doi: Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi, S. (2014). Koordinasi pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten Nganjuk. Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development, 5(1), 12-22.
180 Tunas Agraria, 5 (3), 165-181, September 2022 Nuryusriana, N., & Sarwadi, A. (2021). Analisa stakeholder dalam program konsolidasi tanah di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 1(1), 90-104. Pinuji, S., Setiowati, S., & Bimasena, A. N. (2018). Analisis stakeholder dalam pengadaan tanah di Indonesia studi kasus: Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya - Mojokerto. Jurnal Pertanahan, 8(2), 17-43. Purnama, R., & Sulastri. (2014). Analisis model kekuatan stakeholder dalam desain dan implementasi kebijakan. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 5(2), 85-96. Purwantoro, D. (2021, 27 April). Pembangunan Bendungan Bener berikan banyak manfaat dari bagi masyarakat. Diakses tanggal 23 Mei 2022 Rao, J., Tiwari, P., & Hutchison, N. (2018), "No Way to Say "No": Stakeholder analysis for in Australia", Property compulsory purchase for public Management, 36(1), 37-66. DOI: Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, 90(5), 1933-1949. Doi: infrastructure project Sumarja, F. (2019). Eksistensi lembaga penilai dalam pengadaan tanah. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 5(2), 208-221. Doi: Sugiyono. (2009). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tenriawati, A. B., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2021). Pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah Bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa. CLAVIA: Journal of Law, 19(2), 140-149. Wakka, A. K. (2014). Analisis stakeholders pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian Doi: 3(1), Wallacea, Kehutanan 47-55. Widjanarko, B. (2021). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyediaan lahan pada Proyek Strategis Nasional (PSN): Studi kasus: Proyek Bendungan Tapin Kalimantan Selatan (Tesis S2). Universitas Trisakti. Jakarta. Zhai, Y. (2019, September). Review on the social conflicts of land acquisition and demolition and its causes in China: From the Perspectives of Stakeholders and Institutions. Paper dipaparkan pada IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 603(5). IOP Publishing. 899X/603/5/052035/meta Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
Rahayu & Amrin, Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ... 181 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 Tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 Tanggal 7 Juni 2021 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Surat Keputusan Nomor 07/Pgd.Tnh/BPN.33/2018 Tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah