KETUAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESH PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR Mukadimah Bahwa Mahkamah Agung Republik lndonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.l Tahun 2008 tentang Prosedr-rr Mediasi di Pengadilan yang dalarn sengketa perdata untuk lebih dahulu menempuh proses rnewajibkan piru meoiasi sebelum perkara mereka diselesaikan'melalui proses memutus oleh hakim. Mediasi adalah penyelesaian sengketa rnelalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan n1"*oiru yang disebut mediator. Mahkamah Agung Republik Indonesia merasa perlu untuk mewajibkun p"ngg'naan jasa nrediasi .'sebagai upaya untuk mernaksimalkan sebagaimani diatur dalam Pasal I 30 H IR dan Pasal I 54 Rbg. perdamaian benyelesaian r"ngk.tu melalui perdamaian dengan bantuan mediator diharapkan menghasilkan perlvelesaian adil. langgeng, metnuaskan para pihak' hemat waktu dan lremat sumber daYa. Bahwa Peraturan Malrkanrah Agung Rcpublik Indonesia No. I Tahun 2008 rnenyediakan pilihan kcpada para pihak yang bersengketa untttk menggunakan jasa mediator yang terscdia di Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan atau rnenggunakan jasa mcdiatol di luar Pengadilan Negeri' Oleh kur"nu itu. kehadiran Peraturan Mahkamah Agung l{epublik Indonesia No. | 'fahun 2008 lelah membuka peluang bagi lahirnya tncdiator sebagai suatu prol'csi, pinut
Bahwa agar praktek pemberian .iasa mediasi tidak merugikan para pihak yang bersengkcta dan tidak bertentangan dcngan tujuan pelcrnbagaan proses mediasi ke dalam sistcm peradiian, y,aitu penyclcsaian sengketa secar? adil, mtrrah, langgeng, dan memuaskan para pihak. dirasakan perlu ada seperangkat aturan perilaku y'ang mengikat orang-orang 1,ang menjalankan fungsi mediator dalarn kerangka Peraturan Mahkamah Agung No. I Tahun 2008 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (l) dan ayal (2) PerMA No.l Tahun 2008. Kehadiran s€perangkat pedorran perilaku mediator ini diharapkan dapat nrendorong para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran. integritas. ketidakberpihakan. dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Pedoman perilaku mediator juga dapat dipergunakan cle.h mas;,arakat luas dan khususnya para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengtftur kinerja mediator.
/ BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Ruang Lingkup Pedoman perilaku ini hanya mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Peradilan Umunr dan Agama dalam rangka pelaksanaan Peratulan Mahkamah Agung No. I Tahun 2008, Pasal2 Tanggungjawab Umum Mediator memiliki tanggungiawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap Drolestnva. Pasal 3 Tanggungiawab Terbadap Para Pihak (l ) Mediator waj ib rnemelihara dan mcmpertahankan ketidakberpihakanny4 baik dalam wujud kata. sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa. (2) Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat mcmberikan keuntungan pribadi bagi mediator. (3) Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad baik, ridak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak. BAB.II KEWAJIBAN MEDIATOR Pasal 4 (l) (2) (3) (.4) Mediator wajib menyelenggarakan p'roses mediasi sesuai dengan prinsip p€nentuan diri sendiri oleh para pihak. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama teniang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator. Mediator wajib menghormari hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untr-rk keluar dari proses mediasi.
/ (5) (6) (7) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membual suatu keputusan. Mediator wajib menjaga kerahasiaan infbrmasi yang lerungkap di dalam pros€s mediasi. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya prosss mediasi. Pasal 5 Menjaga Kerahasiaan Proses Mediator wajib memelihara kerahasiaan, baik dalam.bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses mediasi. Pasal 6 Menghindari Benturan Kepentingan (t) (2) (3) Seseorang dilarang unluk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahu i bahwa kelerlibatannya menimbulkan benturan kepentingan. Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi. Seorang mediator yang berprot'csi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama maupun sesudah proses mediasi. Pasal 7 Kualitas Proses Mediasi (l) (2) Mediator wajib menyelenggarakan proses telah disepakati para pihak. Mediator wajib menyelenggarakan proses para pihak. Medialor wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila periraku salah satu atau para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi. mediasi sesuai dengan jadwal yang mediasi secara berimbang terhadap Pasal 8 Kemam puan/I(eteram pilan Mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau keterampilan tentang mediasi me lalui pendidikan, pelatihan, seminar dan konferensi. Pasal 9 Honorarium (l) Mediaior yang berhak memperoleh honorarium rnediasi dari para pihak sebagaimana disebut dalam pasal l0 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. r rahun 2008, waiib untuk lebih
dahulu membuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorarium dimaksud sebelum menjalankan fungsinya. (2) Mediator dilarang menerima honorarium berdasarkan hasil akhir proses (3) rnediasi. Mediator dilt rang menerima hadiah atau pernberian dalarn bentuk apapun dari salah satu atau para pihak selama proses rnediasi berlangsung selain honorarium yang telah disepakati BAB III PENGAWASAN DAN SANKSI Pasal l0 Pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadaii kinerja mediator. Pasal ll (l) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, menerima laporan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa ataLr pihak lainnya tentang adanya pelanggaran pedoman perilaku. (2) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l). kemudian memanggil mediator yang bersangkutan dan memberi kesempatan kcphdanya menyampaikan klarifikasi atau pembelaan diri. (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk menjatuhkan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator. (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa teguran lisan, atau teguran tertulis, alau pencoretan nama seorang mediator dari Daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008. Pasal 12 (l) Terhadap laporan sebagaimana tersebut dalam Pasal I I ayar (1), Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat membentuk sebuah tim untuk memeriksa kebenaran laporan pelnggaran pedomana perilaku mediator. (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) terdiri arBS 3 (riga) orang mediaror yang berasal dari lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama penerima laporan pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator rersebut. Pasal l3 Sanksi (l) Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator teibukti melanggar Pedr-rman Peri laku M ed iaror. ^
(2) Penjatuhan sanksi berupa teguran lertulis dijatuhkan apabila seorang mediator telah2 (dua) kalimenerirna penjatuhan sanksi lisan- (3) Penjatuhan sanksi berupa pencoretan nama seorang mediator dari Daftar Mediator dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (kali) menerima penjatuhan sanksi tertu lis. (4) Setiap penjatuhan sanksi kepada seorang mediator yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator, dicatat dalam register mediator pada Pengadilan Tingkat Pertama di tempat mediator tersebut terdaftar. (5) Seorang mediator yang telah dicoret namanya dari Daftar Mediator, tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi mediator yang terintegrasi di pengadilan di seluruh Indonesia. BAB IV PENUTUP Pasal l4 Pedoman Perilaku Mediator berlaku sejak tanggal ditetapkan. DITETAPKAN DI JAKNRTA Pada Tanggal I I Februari 2010 AI-IKAMAFI AGUNG n A. Tumpa, SH., MH.