PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang ...
2 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015. Pasal ...
3 - Pasal 1 (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. (2) RKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Buku I tentang Tema, Isu Strategis, Sasaran dan Arah Kebijakan, Kerangka Ekonomi Makro, serta Pembiayaan Pembangunan, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran I; b. Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II, dan c. Buku II tentang Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran III; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 2 (1) RKP Tahun 2015 merupakan penjabaran arah pembangunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-3 (Tahun 2015-2019) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025. (2) RKP ...
4 - (2) RKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2015; b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015; c. Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015. Pasal 3 Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2015 : a. Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2015 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat; b. Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 4 (1) Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. (2) Laporan ...
5 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Pasal 5 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2015 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan RKP Tahun 2015. Pasal ...
6 - Pasal 6 (1) Dalam hal RKP Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian sebelum Pemerintah mengajukan RAPBN beserta Nota Keuangan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, penyesuaian RKP Tahun 2015 ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Penyesuaian RKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setelah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan Presiden dalam Sidang Kabinet. (3) Dalam hal RKP Tahun 2015 yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran berbeda dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah menggunakan RKP hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 7 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ...
7 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 101 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati
DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN ... 1-1 1.1 LANDASAN HUKUM ... 1-1 1.2 TUJUAN ... 1-2 1.3 SISTEMATIKA ... 1-2 BAB 2 ARAHAN RPJPN 2005-2025 ... 2-1 2.1 VISI DAN MISI RPJPN 2005-2025 ... 2-1 2.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH III (2015-2019) ... 2-4 BAB 3 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ... 3-1 3.1 CAPAIAN RPJMN II ... 3-1 3.1.1 Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama ... 3-1 3.1.2 Bidang Ekonomi ... 3-10 3.1.3 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ... 3-17 3.1.4 Bidang Politik ... 3-21 3.1.5 Bidang Pertahanan dan Keamanan ... 3-26 3.1.6 Bidang Hukum dan Aparatur ... 3-32 3.1.7 Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang ... 3-41 3.1.8 Bidang Sarana dan Prasarana ... 3-43 3.1.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup... 3-50 3.2 TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ... 3-53 BAB 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 ... 4-1 4.1 GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN ... 4-1 4.1.1 Perekonomian Indonesia ... 4-1 4.1.2 Perekonomian Dunia ... 4-5 4.1.3 Moneter... 4-8 4.1.4 Neraca Pembayaran ... 4-10 4.1.5 Keuangan Negara ... 4-12 4.1.6 Pertumbuhan Ekonomi ... 4-16 4.1.7 Perbankan dan Pasar Modal ... 4-18 4.1.8 Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengangguran ... 4-20 4.2 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2015 ... 4-21 4.2.1 Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2015 ... 4-21 4.2.2 Tantangan dan Kebijakan Pokok ... 4-22 4.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro ... 4-23 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR ISI i
4.2.4 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2015 ... 4-23 4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Investasi ... 4-23 4.2.6 Moneter ... 4-24 4.2.7 Neraca Pembayaran ... 4-25 4.2.8 Perbankan Dan Pasar Modal ... 4-25 4.2.9 Pengangguran dan Kemiskinan ... 4-26 BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 ... 5-1 5.1 TEMA RKP 2015 ... 5-1 5.2 ISU STRATEGIS ... 5-3 5.3 SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN ... 5-4 BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 5.3.1 Isu Strategis 1: Pengendalian Jumlah Penduduk ... 5-4 5.3.2 Isu Strategis 2: Reformasi Pembangunan Kesehatan ... 5-5 5.3.3 Isu Strategis 3: Reformasi Pembangunan Pendidikan ... 5-9 5.3.4 Isu Strategis 4: Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ... 5-12 BIDANG EKONOMI 5.3.5 Isu Strategis 5: Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas ... 5-15 5.3.6 Isu Strategis 6: Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja ... 5-19 5.3.7 Isu Strategis 7: Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ... 5-21 5.3.8 Isu Strategis 8: Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi ... 5-23 5.3.9 Isu Strategis 9: Reformasi Keuangan Negara ... 5-24 BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 5.3.10 Isu Strategis 10: Peningkatan Kapasitas Iptek ... 5-26 BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5.3.11 Isu Strategis 11: Peningkatan Ketahanan Air ... 5-27 5.3.12 Isu Strategis 12: Penguatan Konektivitas Nasional ... 5-30 5.3.13 Isu Strategis 13: Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar ... 5-35 BIDANG POLITIK 5.3.14 Isu Strategis 14: Konsolidasi Demokrasi ... 5-38 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 5.3.15 Isu Strategis 15: Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus Polri Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan ... 5-41 5.3.16 Isu Strategis 16: Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri ... 5-42 ii DAFTAR ISI | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
BIDANG HUKUM DAN APARATUR 5.3.17 Isu Strategis 17: Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik ... 5-42 5.3.18 Isu Strategis 18: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ... 5-46 BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG 5.3.19 Isu Strategis 19: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan ... 5-47 5.3.20 Isu Strategis 20: Pengelolaan Risiko Bencana ... 5-51 5.3.21 Isu Strategis 21: Sinergi Pembangunan Perdesaan ... 5-52 BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 5.3.22 Isu Strategis 22: Perkuatan Ketahanan Pangan ... 5-54 5.3.23 Isu Strategis 23: Peningkatan Ketahanan Energi ... 5-58 5.3.24 Isu Strategis 24: Percepatan Pembangunan Kelautan ... 5-60 5.3.25 Isu Strategis 25: Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup ... 5-63 5.4 ARAH KEBIJAKAN BIDANG BIDANG PEMBANGUNAN, PENGARUSUTAMAAN, DAN LINTAS BIDANG ... 5-66 5.5 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN ... 5-72 BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ... 6-1 6.1 KEUANGAN NEGARA DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL ... 6-1 6.2 KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH ... 6-4 BAB 7 KERANGKA PELAKSANAAN ... 7-1 7.1 KERANGKA REGULASI ... 7-1 7.1.1 Umum ... 7-1 7.1.2 Kebutuhan Regulasi Tahun 2015 ... 7-1 7.1.3 Sasaran ... 7-3 7.1.4 Arah kebijakan dan Strategi ... 7-3 7.2 KERANGKA KELEMBAGAAN ... 7-4 7.2.1 Umum ... 7-4 7.2.2 Kebutuhan Penataan Kelembagaan Tahun 2015 ... 7-6 7.2.3 Sasaran ... 7-7 7.2.4 Arah kebijakan dan Strategi ... 7-8 BAB 8 PENUTUP ... 8-1 8.1 KAIDAH PELAKSANAAN ... 8-1 8.2 TINDAK LANJUT ... 8-4 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR ISI iii
iv DAFTAR ISI | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
DAFTAR GAMBAR GAMBAR 3.1 PESERTA KB AKTIF DAN PESERTA KB BARU TAHUN 2009-2012 ... 3-2 GAMBAR 3.2 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2009-2013 ... 3-9 GAMBAR 3.3 PERTUMBUHAN EKONOMI DAP PDB PER KAPITA TAHUN 2009- 2013 ... 3-10 GAMBAR 3.4 PROPORSI PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL ... 3-11 GAMBAR 3.5 PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB TAHUN 2004- 2013 ... 3-13 GAMBAR 3.6 CADANGAN DEVISA DAN INVESTASI LANGSUNG TAHUN 2009-2013 .. 3-14 GAMBAR 3.7 PERKEMBANGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) TAHUN 2009-2013 ... 3-15 GAMBAR 3.8 JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DAN NILAI DEVISA TAHUN 2009-2012 ... 3-16 GAMBAR 3.9 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TAHUN 2009-2012 ... 3-21 GAMBAR 3.10 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PER-PROVINSI TAHUN 2011- 2012 ... 3-22 GAMBAR 3.11 KEBEBASAN PERS DI INDONESIA ... 3-24 GAMBAR 3.12 REKAPITULASI PEMBENTUKAN PPID PER MARET 2014 ... 3-25 GAMBAR 3.13 PEMBANGUNAN DAN DISTRIBUSI MEDIA CENTER INDONESIA ... 3-25 GAMBAR 3.14 OPERASI DAN LATIHAN TAHUN 2009-2013 ... 3-28 GAMBAR 3.15 POS PERBATASAN DARAT TAHUN 2009-2013 ... 3-29 GAMBAR 3.16 JUMLAH KEJADIAN TEROR TAHUN 2010-2013 ... 3-31 GAMBAR 3.17 JUMLAH TERORIS TERTANGKAP TAHUN 2010-2013 ... 3-32 GAMBAR 3.18 PERKEMBANGAN SKOR IPK INDONESIA TAHUN 2009-2013 ... 3-33 GAMBAR 3.19 DATA KEUANGAN NEGARA YANG BERHASIL DISELAMATKAN OLEH KPK (JUTA RUPIAH) ... 3-33 GAMBAR 3.20 PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK 2007-2013 ... 3-34 GAMBAR 3.21 PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LKKL DAN LKDP 2009-2013 ... 3-35 GAMBAR 3.22 PERKEMBANGAN JUMLAH K/L YANG TELAH MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2008-2013 ... 3-40 GAMBAR 3.23 PERKEMBANGAN PENINGKATAN JALAN NASIONAL (TINGKAT KEMANTAPAN JALAN) ... 3-44 GAMBAR 3.24 SUBSIDI PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) KERETA EKONOMI 2009-2013 ... 3-45 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR GAMBAR v
vi GAMBAR 3.25 RASIO ELEKTRIFIKASI TENAGA LISTRIK TAHUN 2009-2013 ... 3-47 GAMBAR 3.26 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI TAHUN 2009-2013 ... 3-48 GAMBAR 3.27 PERKEMBANGAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIFITAS SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009-2013 ... 3-51 GAMBAR 3.28 TINGKAT KEMISKINAN 2004-2013 ... 3-54 GAMBAR 3.29 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA ... 3-55 GAMBAR 5.1 KERANGKA PENYUSUNAN RKP 2015 ... 5-1 GAMBAR 6.1 KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH ... 6-4 GAMBAR 6.2 DANA PERIMBANGAN ... 6-6 GAMBAR 6.3 BAGAN ALIR KELEMBAGAAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG IRIGASI ... 6-19 GAMBAR 6.4 DANA TRANSFER LAINNYA ... 6-43 DAFTAR GAMBAR | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
DAFTAR TABEL TABEL 3.1 KEPESERTAAN JAMINAN SOSIALTAHUN 2014 ... 3-4 TABEL 3.10 CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2010-2013 ... 3-8 TABEL 3.2 PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2009-2013 (TRILIUN RUPIAH) ... 3-12 TABEL 3.3 PENGEMBANGAN STANDARDISASI (SNI) DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN INTERNATIONAL CLASSIFICATION STANDARDS (ICS) TAHUN 2009 - 2013... 3-19 TABEL 3.4 PENUNTASAN PENANGANAN KEJAHATAN DI INDONESIA PERIODE 2010 SAMPAI BULAN JUNI 2013 BERDASARKAN 4 (EMPAT) JENIS KEJAHATAN ... 3-30 TABEL 3.5 PERTUMBUHAN PDB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009-2013 ... 3-50 TABEL 3.6 CADANGAN DAN PRODUKSI BEBERAPA JENIS ENERGI TAHUN 2009- 2013 ... 3-53 TABEL 4.1 PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2014-2015 ... 4-26 TABEL 4.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2014-2015(USD MILIAR) ... 4-27 TABEL 5.1 SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2015... 5-10 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR TABEL vii
1.1 LANDASAN HUKUM BAB 1 PENDAHULUAN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Kerja Pemerintah (RKP) diawali dengan Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional pada bulan Januari. RKA-KL, penyusunan Rencana RKP Tahun 2014 yang telah menjadi Lampiran UU APBN Tahun 2014 adalah pelaksanaan tahun terakhir RPJMN 2010-2014 yang merupakan penjabaran Visi Misi Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono. RPJMN tersebut telah juga menjadi pedoman penyusunan rencana-rencana pembangunan di seluruh kementerian dan lembaga dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sementara itu, RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai basis penyusunan RKP 2015 belum tersusun. Antisipasi terhadap kondisi ini telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam Pasal 5 yang memuat: 1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan rencana dan untuk menghindarkan sedang Presiden pembangunan memerintah pada terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. kekosongan yang nasional, tahun 2. RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. Penjelasan pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: 3. Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PENDAHULUAN 1-1
4. Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). Dengan demikian, penyusunan RKP 2015 oleh Pemerintahan sekarang demi landasan mempunyai kesinambungan pembangunan nasional. hukum, 1.2 TUJUAN RKP 2015 disusun agar menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015, di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama- sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di samping itu, RKP Tahun 2015 juga disusun agar menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.3 SISTEMATIKA RKP Tahun 2015 terdiri dari 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut: Buku I Memuat Tema Pembangunan Tahun 2015 dan Isu-isu Strategis Pembangunan Tahun 2015 yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025. Buku II Memuat rencana pembangunan di semua bidang- bidang pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005 - 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2015 yang tercantum dalam Buku I. Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2015 yang tercantum dalam Buku I. Dalam rangka menjabarkan Tema Pembangunan ke dalam rencana aksi berupa program dan kegiatan untuk menjawab Isu Strategis Pembangunan Tahun 2015, Buku I ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1-2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN BAB II ARAHAN RPJPN 2005-2025 2.1 Visi dan misi RPJPN 2005-2025 2.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah III (2015-2019) BAB III KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3.1 Capaian RPJMN II 3.2 Tantangan Pembangunan Jangka Menengah BAB IV KERANGKA EKONOMI MAKRO 2015 4.1 Gambaran Umum Perekonomian 4.2 Kerangka Ekonomi Makro 2015 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5.1 Tema RKP 2015 5.2 Isu Strategis 5.3 Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1. Pengendalian Jumlah Penduduk 2. Reformasi Pembangunan Kesehatan a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi 3. Reformasi Pembangunan Pendidikan 4. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan BIDANG EKONOMI 5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas 6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 7. Peningkatan Dayasaing UMKM dan Koperasi 8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi 9. Reformasi Keuangan Negara RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PENDAHULUAN 1-3
1-4 BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 10. Peningkatan Kapasitas Iptek BIDANG SARANA DAN PRASARANA 11. Peningkatan Ketahanan Air 12. Penguatan Konektivitas Nasional a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan 13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi c. Penataan Perumahan/Permukiman BIDANG POLITIK 14. Konsolidasi Demokrasi BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 15. Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan 16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri BIDANG HUKUM DAN APARATUR 17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik 18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG 19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan 20. Pengelolaan Risiko Bencana 21. Sinergi Pembangunan Perdesaan BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 22. Perkuatan Ketahanan Pangan 23. Peningkatan Ketahanan Energi 24. Percepatan Pembangunan Kelautan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PENDAHULUAN
25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup 5.4 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan, Pengarusutamaan dan Lintas Bidang 5.5 Arah Pembangunan Kewilayahan BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6.1. 6.2. Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal Kebijakan Transfer ke Daerah BAB VII KERANGKA PELAKSANAAN Kerangka Kelembagaan Kerangka Regulasi 7.1. 7.2. BAB VIII PENUTUP 8.1. 8.2. Kaidah Pelaksanaan Tindak Lanjut Bagian terakhir dari Buku I RKP 2015 memuat Rencana Aksi sebagai pelaksanaan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2015 lengkap dengan target dan kerangka pendanaannya. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PENDAHULUAN 1-5
1-6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PENDAHULUAN
2.1 VISI DAN MISI RPJPN 2005-2025 BAB 2 ARAHAN RPJPN 2005-2025 Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Penjabaran dari Visi adalah sebagai berikut: Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. dengan bangsa lain Maju berarti Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia sehingga dapat terpenuhi memberikan makna dan arti penting bagi bangsa- bangsa lain. telah Dalam mewujudkan Visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan beragama, dan melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, antarumat internal RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAHAN RPJPN 2005-2025 2-1
2-2 dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap dengan wilayah menuju membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. keunggulan kompetitif 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. pembenahan struktur hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra- intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta. 5. Mewujudkan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan lemah; menanggulangi wilayah/daerah yang masih pemerataan pembangunan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAHAN RPJPN 2005-2025
kemiskinan drastis; pengangguran menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. dan secara 6. Mewujudkan lestari adalah Indonesia asri dan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan serta meningkatkan dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. sosial kenyamanan kehidupan; 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan agar bahari kelautan; pembangunan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. dan berorientasi pemerintah bagi masyarakat Indonesia 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan Indonesia dalam rangka memperjuangkan diplomasi kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAHAN RPJPN 2005-2025 2-3
2.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH III (2015-2019) Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahapan yang masing-masing memiliki durasi 5 tahun, yaitu: RPJM pertama tahun 2004-2009, RPJM kedua tahun 2010-2014, RPJM ketiga tahun 2015-2019, dan RPJM keempat tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. berbeda-beda, tetapi semua itu RPJM ke-III (2015 - 2019) Pada tahap yang ketiga yaitu RPJMN 2015 - 2019, pembangunan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia ilmu berkualitas pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. ditujukan untuk serta kemampuan Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat yang institusi ditandai dengan terbangunnya profesionalisme pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama Polri melalui industri pertahanan nasional. Kehidupan pemberdayaan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan 2-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAHAN RPJPN 2005-2025
itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa. relevansi pendidikan, termasuk Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. berkelanjutan; terpenuhinya Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAHAN RPJPN 2005-2025 2-5
2-6 transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. infrastruktur terutama untuk terus dikembangkan, perdesaan akan mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. sumber daya air serta Selain itu, pengembangan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAHAN RPJPN 2005-2025
BAB 3 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3.1 CAPAIAN RPJMN II 3.1.1 Bidang Sosial Budaya dan Ke- hidupan Beragama Kependudukan Kebijakan kependudukan di dalam RPJMN 2010-2014 difokuskan untuk memperkuat kembali kelembagaan KB di pusat dan daerah yang didukung dengan lahirnya UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Selain itu BKKBN mulai tahun 2008 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penggerakan KB, seperti sepeda motor bagi PLKB, mobil unit penerangan untuk mendukung advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB, serta mobil unit pelayanan untuk mendukung pelayanan KB mobile. Selain itu mulai tahun 2012, BKKBN telah mengalokasikan anggaran operasional bagi tenaga lini lapangan KB berupa insentif bagi PLKB dan anggaran penggerakan mekanisme operasional. juga Laju pertumbuhan penduduk (LPP) telah mengalami penurunan secara nyata sejak tahun 1970-an, yaitu dari 2,3 persen per tahun (1971-1980) menjadi 1,45 persen per tahun (1990-2000). Pada sensus penduduk/SP tahun 2000-2010, penurunan LPP melambat dan sedikit meningkat menjadi 1,49 persen. Namun demikian, distribusi penduduk di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, meskipun dalam 10 tahun terakhir, konsentrasi penduduk diwilayah ini sudah mulai menurun dan berpindah ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Data Sensus Penduduk menunjukkan persentase penduduk di Pulau Jawa menurun dari 60 persen (2000) menjadi 57 persen (2010), sementara persentase penduduk di Pulau Sumatera dan Kalimantan meningkat masing-masing dari 20 persen (2000) menjadi 21,3 persen (2010) dan dari lima persen (2000) menjadi enam persen (2010). Demikian halnya dengan pulau lainnya yang rata-rata meningkat sebesar satu persen. KB yang berkualitas dan merata dan menyusun kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Indonesia RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-1
3-2 GAMBAR 3.1 PESERTA KB AKTIF DAN PESERTA KB BARU TAHUN 2009-2012 Perubahan dengan ditetapkannya UU No. 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diharapkan dapat memperluas peran dan fungsi BKKBN yang tidak terbatas pada pengendalian kelahiran melalui program KB tetapi juga bermakna lebih luas yaitu pembangunan juga berwawasan mengamanatkan (Badan Kependudukan dan KB Daerah). Sejalan dengan hal tersebut, BKKBN Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebagai alat ukur evaluasi dalam mensinergikan dan menyerasikan kebijakan pembangunan antar sektor, pusat dan daerah, serta antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. organisasi BKKBN, seiring UU kependudukan. tersebut pembentukan BKKBD juga menyusun konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang SJSN menetapkan bahwa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja (JKK), hari tua (JHT), pensiun (JP), dan kematian (JKM). UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selanjutnya membagi jaminan sosial penyelenggaraan kelima jaminan sosial terdiri atas jenis program | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
tersebut dalam dua badan yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Pengembangan SJSN dimulai dengan penyusunan berbagai peraturan perundangan turunan seperti PP, Perpres, Permen dan Kepmen yang diselesaikan selama tahun 2012-2013, khususnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembentukan BPJS Kesehatan. Pada 1 Januari 2014, terbentuk BPJS Kesehatan yang merupakan tranformasi dari PT Askes. Proses transformasi juga telah dimulai dengan peralihan PT Jamsostek menjadi badan layanan publik BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan untuk beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Untuk program pensiun PT Taspen dan PT Asabri direncanakan bergabung ke dalam BPJS Ketenagakerjaan selambatnya pada tahun 2029. Untuk itu, juga telah disusun Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional dan Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. untuk mendukung penyusunan Pada tahun 2014, sebanyak 175,6 juta penduduk telah mendapatkan jaminan kesehatan. Sedangkan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, kepesertaan telah dimulai dari pekerja penerima upah. Jaminan pensiun mencakup 5,4 juta peserta yang terdiri dari PNS dan TNI/Polri aktif, dan 2,7 juta pensiunan/veteran sebagai peserta penerima manfaat. Sedangkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja swasta sebesar 15,4 juta pekerja, terdiri dari peserta jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan kematian. Secara total, terdapat sekitar 28,6% pekerja di Indonesia yang terlindungi oleh skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-3
TABEL 3.1 KEPESERTAAN JAMINAN SOSIALTAHUN 2014 JAMINAN KESEHATAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN JKN PBI APBN (Jamkesmas) PBI APBD (Jamkesda) 36,3% 2,0% 86.400.000 4.879.130 Jaminan Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Kematian Jamsostek 13,8% 15.372.353 Askes PNS dan Jamkes TNI/POLRI 7,8% 18.616.365 JPK Jamsostek 3,7% 8.736.216 Pensiun TASPEN 4,1% 4.555.636 Jamkesda 15,7% 35.083.845 Pensiun ASABRI 0,8% 839.248 Asuransi Swasta dan Dana Sehat Perusahaan 8,3% 19.802.975 Total Cakupan 73,8% 175.590.598 Total Cakupan 28,6% 20.767.237 Penduduk tanpa jaminan kesehatan 26,2% 62.425.931 Pekerja tanpa jaminan ketenagakerjaan 81,4% 90.949.715 Total Jumlah Penduduk 238.016.529 Total Jumlah Pekerja 111.716.952 Sumber: Kementerian Kesehatan, 2013; BPJS Kesehatan, 2014, Peta Jalan BPJS Ketenagakerjaan, 2013. Kesehatan Pembangunan dengan menyeimbangkan upaya promosi dan pencegahan (preventif) serta upaya pengobatan (kuratif) dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan akses masyarakat menuju pelayanan kesehatan universal dan berkualitas. Capaian pada peningkatan kesehatan ibu ditunjukkan dengan penurunan lain AKI (K1) dan meningkatnya cakupan kunjungan pertama kunjungan minimal 4 kali (K4), meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. kesehatan ditingkatkan serta perbaikan kinerja program antara selama kehamilan Keberhasilan pada pelayanan kesehatan bayi dan balita ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 35 per 1000 kelahiran hidup (2003) menjadi 32 per 1000 3-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
kelahiran hidup (2012). Penurunan kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) juga diikuti oleh penurunan kematian neonatal (bayi usia dibawah 1 tahun). Dalam pengendalian penyakit TB, Indonesia berhasil mencapai target TB pada MDGs dan mendapat penghargaan internasional. Prevalensi persen melalui HIV/AIDS dapat dijaga dibawah 0,3 pencegahan dan pengobatan. Selain itu lebih dari 50 persen kasus malaria telah berhasil ditekan melalui pengendalian terpadu yang mengintegrasikan pengendalian malaria ibu dan anak. malaria dengan program kesehatan Keberhasilan dalam peningkatan kesehatan ditunjukkan dengan makin meningkatnya jumlah cakupan jaminan serta ditetapkannya BPJS dalam pengelolaan kesehatan Jaminan Persalinan serta diluncurkannya (Jampersal) untuk lebih meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan. jaminan Keberhasilan dengan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. jumlah maupun kualitas fasilitas kesehatan terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, terutama faskes di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya pada tahun 2010 dikembangkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). program kesehatan didukung Selanjutnya, dalam rangka perbaikan gizi masyarakat dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kekurangan gizi, seperti balita kurus (wasting), pendek (stunting), kelebihan gizi, kurang asupan kalori dan protein, dan anemia gizi besi pada wanita usia subur. Hal ini karena dalam RPJMN 2010-2014, prevalensi kekurangan gizi untuk gizi kurang dan gizi buruk meningkat dari 17,9 persen di tahun 2010 menjadi 19,6 persen di 2012 dan untuk gizi buruk juga meningkat dari dari 4,9 persen di tahun 2010 menjadi 5,7persen di 2012 upaya perbaikan gizi lebih Pada RPJMN dintensifkan sebagai upaya lintas sektor dengan fokus pada peningkatan pelaksanaan pelayanan untuk ibu dan anak (intervensi gizi efektif pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi dan anak balita melalui pemberian taburia fortifikasi vitamin A pada minyak goreng), peningkatan promosi ASI eksklusif, (konseling menyusui, penyediaan ruang menyusui di tempat 2010-2014, RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-5
3-6 kerja, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), pemberian makanan tambahan), penyediaan suplementasi zat gizi mikro dan memantapkan dan menerapkan sistem kewaspadaan dini (sms gateaway untuk mendeteksi kasus balita gizi buruk ) dan kejadian luarbiasa masalah gizi secara berhasil-guna dan berdayaguna. Salah satu strategi utama untuk menurunkan prevalensi kekurangan gizi adalah keluarga sadar gizi, yaitu sebuah keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi pada setiap anggotanya. Beberapa agenda aksi yang telah dilakukan Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi serta Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk serta telah diluncurkannya Perpres No 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) dan penurunan prevalensi anak pendek serta pengembangan Pusat Pemulihan Gizi (PPG) dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (PGBM), (stunting) Pendidikan Pembangunan pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perluasan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, pendidikan anak usia dini, serta peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Selama RPJMN I dan RPJMN II, anggaran pendidikan dalam APBN yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer daerah meningkat dari Rp 76,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 331,8 triliun pada tahun 2013. Dengan kenaikan ini, sejak tahun 2009 Pemerintah sudah memenuhi amanat oleh pemenuhan amanat UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan paling tidak 20 persen dari belanja negara. Taraf pendidikan penduduk Indonesia terus meningkat, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas dari 7,7 tahun pada tahun 2009 menjadi dan 8,1 tahun pada tahun 2012. Sementara itu, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
ke atas juga mengalami peningkatan dari 92,6 persen pada tahun 2009 menjadi 93,3 persen pada tahun 2012. Capaian terutama karena kebijakan pendidikan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar tetapi juga pada jenjang lainnya. Untuk jenjang pendidikan dasar, jumlah jenjang SD/MI/sederajat dapat ditingkatkan dari 30.542 ribu pada tahun 2009 menjadi 31.009 ribu pada tahun 2013, sementara untuk jenjang SMP/MTs/sederajat meningkat dari 12.197 ribu menjadi 13.610 ribu siswa. Dengan demikian pada tahun 2013 APK pada jenjang SD/MI/sederajat menjadi 114,39 persen dan APK pada jenjang SMP/MTs/sederajat menjadi 102,36 persen. Jumlah siswa pendidikan menengah yang mencakup SMA/SMK/MA/sederajat dalam lima tahun terakhir juga berhasil ditingkatkan dari sekitar 8.480 ribu pada tahun 2009 menjadi 10.312 ribu pada tahun 2013. Dengan capaian ini, APK pendidikan menengah meningkat dari 69,6 persen menjadi 81,0 persen. Sementara itu, APK PAUD usia 3-6 tahun pada telah mencapai 26,5 persen, dengan pemilahan APK menurut kelompok usia 3-4 tahun (Kelompok Bermain, Sekolah PAUD Sejenis, dan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD) dan 5-6 tahun (TK/RA) masing-masing 18,0 persen dan 35,3 persen. tersebut terjadi siswa untuk Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu, RPJMN I telah menyiapkan kerangka regulasi dengan mengeluarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen untuk memberi landasan peningkatan profesionalisme guru dan dosen. Persentase guru SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah berpendidikan S1/D4 pada tahun 2012 berturut-turut adalah 53,0 persen, 84,5,0 persen, dan 93,3 persen untuk jenjang SMA/SMK, meningkat dibandingkan dengan tahun 2004 yang berturut-turut baru mencapai 9,0 persen, 54,9 persen, dan 69,2 persen. Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, dalam RPJMN II telah ditetapkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, telah ditetapkan pula UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran dalam rangka menjamin pendidikan kedokteran yang profesional agar mereka mampu meningkatkan pelayanan kesehatan primer secara lebih baik. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-7
TABEL 3.10 CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2010-2013 No. Indikator Status Awal (2009) 2010 Capaian 2011 2012 20131 1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) 7,72 7,92 7,94 8,08 8,19*) 2 Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (%) 92,6 92,9 92,8 93,3 93,8*) 3 APM SD/SDLB/MI/Paket A (%) 95,2 95,4 95,6 95,7 96,0*) 4 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) 74,5 75,6 77,7 75,4 78,2*) 5 APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) 69,6 70,5 76,5 79,0 81,0*) 6 APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,6 21,6 27,1 27,4 30,9*) Sumber: Kemendikbud, 2004-2013 Penanggulangan Kemiskinan Pada RPJMN 2010-2014, permasalahan penanggulangan kemiskinan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya di mana jumlah penduduk miskin dan ketimpangan kemiskinan antar wilayah masih relatif tinggi. Dalam tahun 2013, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan menjadi 28,1 juta (11,4 persen), lebih rendah dari tahun 2004 yang masih berjumlah 36,1 juta (16,7 persen). Meskipun upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 10 tahun terakhir dihadapkan tantangan yang berat terutama terkait dengan gejolak moneter di dalam negeri dan meningkatnya harga minyak mentah dunia pada tahun 2005 telah mengakibatkan tekanan pada perekonomian, kebijakan-kebijakan dalam rangka stabilisasi dan perlindungan bagi penduduk miskin mampu menurunkan kembali jumlah penduduk miskin. Kebijakan tersebut antara lain adalah penyempurnaan sistem perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin), penyediaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas, 1 Dengan terbitnya Proyeksi Penduduk 2010-2035 menggunakan basis data Sensus Penduduk 2010, perkiraan jumlah penduduk usia sekolah juga mengalami penyesuaian. Hal ini lebih lanjut menyebabkan perubahan hasil perhitungan capaian angka partisipasi pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. 3-8 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
dan program kompensasi yang bersifat sementara, serta Program Nasional program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sehingga jumlah penduduk miskin dapat diturunkan meskipun perekonomian mengalami perlambatan oleh krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008/2009. pemberdayaan melalui GAMBAR 3.2 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2009-2013 Sumber: BPS, diolah Sementara rangka menajamkan kebijakan percepaan penanggulangan kemiskinan, dalam tahun RPJMN II dilakukan pengelompokan program-program penang- gulangan kemiskinan menjadi Klaster I, Klaster II, Klaster III, dan Klaster IV yang bertujuan untuk mensinergikan program- bersifat program pemenuhan kebutuhan dasar dan berbasis kewilayahan. itu dalam penanggulangan kemiskinan yang Selain itu, upaya untuk dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program kemiskinan, pemerintah dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin. Upaya ini telah dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Masterplan sejalan dengan Rencana Jangka Panjang untuk mencapai tingkat Pembangunan kemiskinan 4-5 persen, dengan rentang waktu 2013- 2025. Tiga strategi utama MP3KI adalah (i) pengembangan sistem terus menyempurnakan rancangan ini dirancang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-9
perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, dan (iii) pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan 3.1.2 Bidang Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara bertahap pada tingkat yang relatif tinggi serta menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap berbagai gejolak baik eksternal maupun dalam negeri.Pertumbuhan ekonomi menjadi 6,0 persen pada tahun 2008 dan 4,6 persen pada tahun 2009 dimana pada tahun 2009 hanya beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif, diantaranya China, India, dan Indonesia. GAMBAR 3.3 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDB PER KAPITA TAHUN 2009-2013 Sumber: BPS Ket: *) kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2013 Dampak krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008 - 2009 mampu dikendalikan dengan berbagai kebijakan ekonomi yang tahan permintaan domestik. Dengan berbagai kebijakan ini, pada tahun 2010 dan 2011 telah terjadi peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi kembali sedikit mengalami perlambatan menjadi 6,2 persen serta dalam tiga triwulan pertama tahun 2013tumbuh 5,8 persen (y-o-y) yang dipengaruhi oleh krisis utang Eropa dan perlambatan ekonomi dunia. Meskipun melambat, tepat dan didukung oleh daya 3-10 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari rata- rata pertumbuhan ekonomi negara lain. Kuatnya pertumbuhan ekonomi selama periode 2009-2013, telah menciptakan kesempatan kerja sebanyak 13,7 juta. Angkatan kerja bertambah 11,6 juta, dan pengangguran berkurang 2,1 juta, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 8,1 persen menjadi 5,7 persen, pada Februari 2014. Kesempatan kerja terbesar terserap di sektor jasa melalui perkembangan investasi publik dan investasi swasta. Perkembangan yang cepat ini telah menghasilkan pekerjaan di sektor konstruksi, lembaga keuangan bank dan non bank serta properti lainnya. Kesempatan kerja juta orang, mengurangi pekerja informal 1,9 juta orang. Dengan demikian proporsi pekerja formal dan informal menjadi 40,2 persen dan 59,8 persen. Meningkatnya investasi telah membuka lapangan kerja formal khususnya bagi angkatan kerja berpendidikan, sehingga TPT lulusan SMA keatas menurun tajam hingga Februari 2014. formal bertambah 15,6 GAMBAR 3.4 PROPORSI PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL Formal Lapangan Kerja Formal & & Informal Informal Upaya menciptakan kondisi fiskal berkelanjutan berhasil mencapai hal-hal sebagai berikut. Pertama, besaran APBN (government size) melampaui nilai Rp1.000 triliun sejak tahun anggaran 2010 dengan belanja negara tercatat mencapai Rp1.042,1 triliun. Sejak tahun tersebut besaran RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-11
APBN meningkat terus dan pada RAPBN 2014 diperkirakan mencapai Rp1.816,7 triliun. TABEL 3.2 PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2009-2013 (TRILIUN RUPIAH) URAIAN 2009 LKPP 2010 LKPP 2011 LKPP 2012 LKPP 2013 APBNP A. Pendapatan Negara 848,8 995,3 1.210,6 1.338,1 1.502,0 I Penerimaan Dalam Negara 847,1 992,2 1.205,3 1.332,3 1.497,5 1. Penerimaan Pajak 619,9 723,3 873,9 980,5 1.148,4 a. Pajak DN 601,3 694,4 819,8 930,9 1.099,9 b. Pajak Perdag Intl 18,7 28,9 54,1 49,7 48,4 2. PNBP 227,2 268,9 331,5 351,8 349,2 II Hibah 1,7 3,0 5,3 5,8 4,5 B. Belanja Negara 937,4 1.042,1 1.295,0 1.491,2 1.726,2 I Belanja Pem Pusat 628,8 697,4 883,7 1.010,6 1.196,8 II Transfer ke Daerah 308,6 344,7 411,3 480,6 529,4 1. Dana Perimbangan 287,3 316,7 347,2 411,3 445,5 2. Dana Otsus 21,3 28,0 64,1 69,4 83,8 III Suspen (0,0) (0,0) (0,0) 0,0 0,0 C. Keseimbangan Primer 5,2 41,5 8,9 (52,8) (111,7) D. Surplus/Defisit (90,3) (49,9) (89,7) (153,3) (224,2) E. Pembiayaan 112,6 91,6 130,9 175,2 224,2 I Pembiayaan DN 128,1 96,1 148,7 198,6 241,1 II Pembiayaan LN (15,5) (4,6) (17,8) (23,5) (16,9) Sumber: Kementerian Keuangan Kedua, keberlanjutan fiskal terus terjaga tercermin dari indikator rasio utang terhadap PDB, rasio defisit APBN terhadap PDB, serta keseimbangan primer. Rasio utang terhadap PDB terus menurun yaitu dari 56,6 persen pada tahun 2004 hingga menjadi 28,1 persen pada tahun 2010 melalui manajemen fiskal yang berhati-hati dan terencana. Dalam periode 2009-2013, keberlanjutan fiskal dapat terus dijaga dengan menurunkan rasio utang terhadap PDB hingga mencapai 24 persen pada tahun 2012 dan 23,4 persen pada tahun 2013 (angka sementara). Pada bulan Oktober 2006, Pemerintah Indonesia telah melunasi utang terhadap IMF berupa sisa pinjaman sebesar US$ 3,181 miliar yang 3-12 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
seharusnya jatuh tempo pada tahun 2010. Pelunasan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan fiskal di dalam negeri. GAMBAR 3.5 PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB TAHUN 2004-2013 Sumber: Kementerian Keuangan Rasio defisit APBN terhadap PDB terus dijaga tidak melebihi 3 persen. Bahkan dalam beberapa tahun anggaran pemerintah dapat menjaga rasio defisit APBN terhadap PDB berada di bawah 1 persen yaitu pada tahun 2005, 2006, 2008 dan 2010 dimana masing-masing sebesar 0,5 persen, 0,9 persen, 0,1 persen dan 0,7 persen. Pada APBNP 2013, defisit direncanakan sebesar 2,4 persen PDB, sedangkan pada APBN 2014 direncanakan sebesar 1,5 persen PDB. Ketiga, penerimaan domestik yang ditunjukkan oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDB menunjukkan angka yang relatif stabil pada kisaran 12 - 13 persen. Capaian tertinggi rasio penerimaan pajak terhadap PDB terjadi pada tahun 2008, mencapai 13,3 persen. Pada masa pemerintahan pembangunan jangkah menengah kedua tercatat inflasi cukup terkendali. Pada tahun 2010, inflasi mencapai 7,0 persen, turun menjadi 3,8 persen pada tahun 2011, sedikit meningkat menjadi 4,3 persen pada tahun 2012. Dalam rangka meningkatkan ketahanan fiskal, pada pertengahan tahun 2013 dilakukan penyesuaian harga BBM RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-13
di dalam negeri. Dengan upaya untukmenjaga pengaruhnya terhadap stabilitas harga di dalam negeri, inflasi pada bulan November 2013 dapat dikendalikan pada tingkat 8,4 persen (y-o-y) dan diperkirakan kembali pada tingkat 5 persen pada pertengahan tahun 2014. Cadangan devisa meningkat cukup tinggi. Pada akhir tahun 2009, cadangan devisa yang berjumlah USD 66,1 miliar dan mencapai puncaknya pada Agustus 2011 sebesar USD 124 miliar. Perlambatan ekonomi dunia yang berpengaruh pada penerimaan ekspor dan impot oleh permintaan domestik yang tetap kuat menurunkan cadangan devisa menjadi USD 97,0 miliar pada bulan November 2013, masih pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri. tinggi kebutuhan GAMBAR 3.6 CADANGAN DEVISA DAN INVESTASI LANGSUNG TAHUN 2009-2013 Sumber: Bank Indonesia Ket: *) Kumulatif sampai dengan November 2013 Pemantapan sektor keuangan difokuskan pada ketahanan dan daya saing sektor keuangan dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor keuangan, yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilanDalam masa pelaksanaan tahun II 2010 - 2014, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuangan lebih diperkuat lagi dengan dibentuknya sebuah institusi pengawas lembaga-lembaga 3-14 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
keuangan baik perbankan dan non-perbankan seperti Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya, setelah dikeluarkannya UU No 21 Tahun 2011 tentang Setelah dilaksanakannya masa transisi pada tahun 2013, pada awal tahun 2014 OJK diharapkan telah dapat melaksanakan tugasnya sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan yang mandiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). lembaga keuangan non-bank, telah dikeluarkan Di sisi berbagai kebijakan penyempurnaan kelembagaan baik di pasar modal, industri dana pensiun dan asuransi, yang berdampak pada peningkatan indeks harga saham gabungan (IHSG), volume transaksi pasar modal, aset dan investasi dana pensiun dan asuransi. GAMBAR 3.7 PERKEMBANGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) TAHUN 2009-2013 Sumber: BPS Pada akhir tahun 2009, IHSG berada pada posisi 2.534,4 yang menunjukkan mulai terjadi pemulihan perekonomian global. Kenaikan IHSG berlangsung hingga 2010, tetapi kondisi pasar modal Indonesia mengalami tekanan akibat krisis utang zona Eropa pada tahun 2011. Sepanjang tahun 2012 hingga akhir semester pertama 2013 peningkatan IHSG tidak terlepas dari kebijakan quantitative easing Pemerintah AS. Memasuki semester kedua 2013 Pemerintah AS berniat mengurangi kebijakan quantitative easing yang berpengaruh harga saham RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-15
dunia. Secara rata-rata perkembangan IHSG hingga Oktober 2013 (4.510,6) masih positif dibandingkan dengan rata-rata tahun 2012 (4.316,7). Kunjungan wisatawan macanegera (wisman) ke Indonesia menyumbang perolehan devisa bagi perekonomian nasional. Selama periode 2010-2012, jumlah wisman ke Indonesia konsisten tumbuh positif. Penumbuhan jumlah wisman ini menunjukkan bahwa kepercayaan luar negeri terhadap kemanan nasional telah pulih. Sementara itu, perkembangan wisatawan nusantara (wisnus) kecuali tahun 2004 dan 2005, jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisnus selalu meningkat. GAMBAR 3.8 JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DAN NILAI DEVISA TAHUN 2009-2012 Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nilai Produksi Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 mengalami perlambatan namun pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2013 diproyeksi mencapai 5,8 persen tahun-tahun tinggi dari pertumbuhan sebelumnya, yaitu tahun 2012 (4,5 persen) dan tahun 2011 (5,0 persen). Disamping itu, kontribusi yang disumbangkan oleh Ekonomi kreatif berbasis Seni dan Budaya (EKSB) serta lebih 3-16 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek pun sama- sama mengalami peningkatan. 3.1.3 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Membangun Kapasitas Inovasi Kapasitas untuk menyediakan layanan teknologi bagi industri telah berhasil ditingkatkan. Sejak tahun 2008, BPPT telah membangun Pusat Laboratoria Terpadu di Kawasan Puspiptek, Serpong - Provinsi Banten. Pusat ini terdiri dari enam kluster melengkapi laboratoria yang telah ada yaitu: Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur, Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran, Balai Besar Teknologi Energi, Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Balai Pengkajian Teknologi Polimer, Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi, Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi, Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Teknologi Lingkungan, Balai Inkubator Teknologi. tahun 2013 dilaksanakan pembangunan gedung Pada Gedung ini akan Indonesian Culture Collection (InaCC). menyimpan koleksi 428 actinomycetes, 375 bakteri, 225 jamur, dan 604 khamir. Di samping itu, LIPI telah mulai membangun 21 Kebun Raya Daerah di 17 provinsi, mendampingi empat kebun raya yang dikelola LIPI (Bogor, Cibodas, Purwodadi dan Bedugul). LIPI melakukan pendampingan secara intensif antara lain: Kebun Raya Baturaden dan Kebun Raya Balikpapan (2011), Kebun Raya Enrekang, Kuningan, Samosir (2012), Kebun Raya Wamena (2013). LIPI sejak tahun 2004 telah melaksanakan kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap) yang bertujuan untuk melakukan penyelamatan terumbu karang. Penguasaan teknologi penerbangan sangat strategis dalam mendukung konektivitas nasional khususnya untu angkutan udara. Untuk itu pada tahun 2011 didirikan Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) - LAPAN. Pusat ini memiliki fasilitas terowongan angin (TA) Supersonik dan Subsonik direvitalisasi serta fasilitas Computer Cluster dan Hardware in The Loop Simulation ( HWIL ) beserta gedung laboratorium dan adminsitrasi. Dalam rangka menumbuhkan industri baru berbasis inovasi iptek, program inkubasi bisnis teknologi telah dilaksanakan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-17
3-18 pembinaan wira usaha baru yang antara lain bergerak dibidang: a. Information Technology Digital Advertising Solution & Consultant, Inkubator - Swiss German University, tenan yang dibina adalah PT. Garuda Solusi Kreatif. b. Pengembangan Healthy Sweet sebagai pemanis organik, Inkubator - IPB, tenan yang dibina adalah Elsafta Indonesia. c. Peralatan Konverter Kit LGV, Inkubator - LIPI, tenan yang dibina adalah PT. Tritunggal Prakarsa Global. d. Pengembangan mesin uji universal (UTM) kapasitas 25 ton, Inkubator - BIC, tenan yang dibina adalah PT. Testindo. e. Pewarna alami untuk batik dari tanaman lokal Indonesia, Inkubator - BIC-MITI, tenan yang dibina adalah Flavamia Pratama. Untuk mendorong inovasi di bagian hulu, telah dilaksanakan program Insentif Riset SINas dengan memberikan pendanaan bagi paket-paket riset yang unggul. Minat lembaga dan para peneliti terhadap program ini cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Program ini berhasil meningkatkan publikasi jurnal nasional maupun internasional. ilmiah baik dalam Salah satu sumbangan penting iptek dalam perekonomian adalah standardisasi yang berkembang menjadi infrastruktur mutu. Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan Standard Nasional Indonesia (SNI). Secara keseluruhan, hingga Oktober 2013, BSN telah menetapkan 9.532 SNI dengan rincian: 1.806 SNI yang ditetapkan untuk abolisi, dan 7.726 SNI yang ditetapkan masih berlaku. Pertumbuhan SNI dari tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut: | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
TABEL 3.3 PENGEMBANGAN STANDARDISASI (SNI) DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN INTERNATIONAL CLASSIFICATION STANDARDS (ICS) TAHUN 2009 - 2013 No. Sektor ICS 2009 2010 2011 2012 2013 1 Pertanian dan pangan 162 80 149 9 155 2 Konstruksi 5 10 63 65 1 3 Elektronik, TIK 5 6 17 6 26 4 Teknologi perekayasaan 72 8 47 71 24 5 Umum, infrastruktur 21 17 20 31 12 6 Kesehatan 93 18 27 47 6 7 Teknologi bahan 40 109 148 82 56 8 Teknologi khusus 12 9 24 11 3 9 Transportasi 16 3 12 1 0 Jumlah Total 426 260 507 323 283 Sumber:Badan Standardisasi Nasional (BSN) Capaian penting dalam penelitian dan pengembangan antara lain adalah sebagai berikut: 1. Di bidang Pangan dan Pertanian. Sampai saat ini, BATAN telah merilis 20 varietas padi mutan - yang merupakan kurang lebih 10% dari total varietas padi nasional - yang diberi nama lokal dari asal varietas tersebut, dan LIPI telah menghasilkan 2 varietas galur padi gogo. 2. Di bidang Energi. Untuk mengembangkan bahan bakar nabati LIPI telah berhasil rancang bangun Pure Plant Oil (PPO) dan konverter otomatis (KO); membangun Pilot Plant Bioetanol Generasi 3 berbasis lignoselulosa dari tandan kosong kelapa sawit dengan hasil kadar alokohol mencapai 99%. Untuk dapat memanfaatkan potensi panas bumi skala kecil, BPPT telah berhasil melakukan pengkajian teknologi PLTP skala 100 kW, 3 MW dan 5 MW, dan selanjutnya membangun PLTP 3 MW di Kamojang - Jawa Barat sebagai uji coba. Sedangkan untuk pemanfaatan senantiasa nuklir, tenaga memelihara kompetensi teknologi nuklir. BATAN 3. Di bidang Kesehatan. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman melaksanakan penelitian tentang: kelainan sel RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-19
3-20 darah merah, infeksi malaria dan resistensi obat, keanekaragaman genom dan penyakit, patogenesis infeksi virus hepatitis B dan identifikasi DNA forensik. BATAN telah menguasai metode teknik deteksi resistensi bakteri M. tuberculosis (TBC) terhadap obat rifampisin, isoniazid (INH), ethambutol dan pirazinamid. BPPT adalah telah diperolehnya galur unggul untuk produksi Penisilin G yang mampu menghasilkan Penisilin G sebesar 3.045 ppm, aktivitas enzim PGA sebesar 2.32 U/mL hasil produksi oleh galur rekombinan Bacillus megaterium, proses biokonversi Penisilin G menjadi 6-APA menggunakan enzim penisilin asilase secara batch telah diperoleh mengembangkan berbagai bahan aktif untuk obat dan kit diagnostic dari sumber daya alam Indonesia yaitu Inulin dari Umbi Dahlia. rendemen sebesar 60%. LIPI 4. Di bidang Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Kerjasama berbagai lembaga penelitian telah berhasil mengembangkan Tsunami Early Warning System (TEWS) yang dipasang di pantai Barat Sumatera. Pemerintah juga aktif mengembangkan perangkat lunak berbasis open source (IGOS) yang telah aplikasikan pada perangkat E-Government di berbagai pemerintah daerah. BPPT juga mengembangkan Perisalah yang digunakan mengubah rekaman rapat menjadi risalah rapat secara otomatis. 5. Bidang Transportasi. Penguasaan teknologi transportasi antara lain telah berhasil dikembangkan Computer Based Interlocking (CBI) yang berfungsi sebagai "otak" yang listrik mengendalikan operasi menggantikan peran electromagnetic relay yang secara bertahap telah ditinggalkan. Prototipe CBI yang dibangun telah diimplementasikan di Stasiun Gumilir Cilacap pada tahun 2012. Selanjutnya, telah juga dikembangkan teknologi ATP (Automatic Train Protection) yang berfungsi sebagai sistem perlindungan lalu lintas kereta api yang mengatur dan menjamin keselamatan operasi kereta api. sistem persinyalan 6. Bidang Hankam. LAPAN telah berhasil mengembangkan roket Rhan 122 (diameter 122 mm) yang mempunyai jangkauan 14 km. Tahun 2011 telah diproduksi 100 buah roket atas pesanan Kementerian Pertahanan yang | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
diperuntukkan TNI AU (Marinir) dan tahun 2012 Kementerian Pertahanan menerima 150 buah roket. Roket RX 1220 hasil pengembangan dari Rhan 122 memiliki jangkauan 20 km, dan dalam uji coba di Pameumpeuk Garut ternyata mampu menjangkau 24 km. LIPI telah mampu membuat Radar Pengawas Pantai "Isra" (Indonesian Sea Radar); sistem dan metode pengujian EMC (Electromagnetic Compatibility); dan metode Advanced Oxidation Processes (AOP) untuk pengolahan limbah cair produksi bahan peledak. 3.1.4 Bidang Politik 7. Bidang Material Maju. BATAN mengembangkan bahan nanopartikel komposit magnet karbon aktif (Fe3O4-arang aktif) dan nano zerovalent iron (NZVI-Fe0) untuk menyerap elemen kontaminan dari cairan limbah industri sebelum dilepas ke lingkungan. LIPI membuat magnet permanen berbasis Fe2O3 berkekuatan 2 Kgauss. Sejak tahun 2009, Indonesia memiliki instrumen untuk mengukur perkembangan demokrasi di tingkat provinsi, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dengan adanya IDI, perencanaan pembangunan politik di Indonesia dapat disusun berdasarkan fakta yang ada di dalam kehidupan (evidence-based policy). sosial politik di masyarakat Perkembangan kinerja demokrasi di Indonesia sebagaimana tergambar dalam gambar di bawah ini: GAMBAR 3.9 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TAHUN 2009-2012 Sumber : Polhukam, Bappenas, BPS, UNDP - IDI 2010, 2011, 2012, dan 2013 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-21
3-22 Pada skala yang dibuat IDI, maka kinerja demokrasi di Indonesia masih berkategori sedang (medium performing democracy). Kebebasan sipil di Indonesia terbukti memiliki ruang yang cukup untuk berkembang. Kinerja lembaga demokrasi terlihat berkembang konstruktif. Berbeda dengan aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi di Indonesia, IDI mengindikasikan bahwa jaminan terhadap hak-hak politik warga masih menjadi pekerjaan rumah di masa depan telah mengalami Peran organisasi masyarakat perubahan besar sejak satu dasawarsa terakhir ini, dengan makin meningkatnya keikutsertaan organisasi masyarakat sipil di dalam proses penyusunan kebijakan publik dan pengawasan pelaksanaan nya. Telah pula terjadi perubahan paradigma yang terhadap gerakan cukup mendasar organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil tidak lagi dianggap sebagai bagian dari upaya mobilisasi dalam rangka menyukseskan kebijakan pemerintah, melainkan sebagai mitra yang berperan mewujudkan tujuan bernegara. sipil GAMBAR 3.10 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PER-PROVINSI TAHUN 2011-2012 Sumber : Polhukam, Bappenas, BPS, UNDP - IDI 2010, 2011, 2012, dan 2013 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Penanganan Konflik Dalam rangka penanganan masalah/konflik sosial di dalam masyarakat, pelembagaan dialog dilakukan antara lain dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 33 provinsi, 241 kabupaten dan 65 kota. Di samping itu, telah pula dilakukan fasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 24 provinsi dan 57 kabupaten/kota, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di 33 provinsi dan 425 kabupaten/kota, serta Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di 11 provinsi dan 16 kabupaten/kota. Disamping itu, dalan konteks persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai tanda identitas NKRI yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan harapan tersebut. Salah satu aksi penting dalam mendukung Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri adalah dihasilkannya Nota Kesepahaman Bersama 10 Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelesaian konflik secara damai, dalam hal terjadi gangguan keamanan dalam negeri. Secara yang dilatarbelakangi konflik antar pemeluk agama, adalah prestasi istimewa. Pemerintah Indonesia telah menemukan sebuah kebijakan yang khas untuk mengatasi masalah konflik, yang disebut sebagai deliberative policy, yaitu kebijakan yang "ekstra-partisifipatif". Ini merupakan model kebijakan yang jarang dikuasai, baik oleh jarang dikenal, karenanya akademisi maupun praktisi kebijakan publik di Indonesia. Namun, praktek kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa, model kebijakan yang paling khas pun sudah dapat dilaksanakan di Indonesia dengan hasil yang memuaskan. Secara tidak langsung, penyelesaian konflik Poso menjadi "labolatorium hidup" tentang bagaimana suatu bangsa menyelesaikan konflik yang akut. Indonesia menjadi bagian penting dalam pembelajaran global bagi penyelesaian konflik (conflict resolution). khusus, penyelesaian konflik Poso Kebebasan Pers dan Keterbukaan Informasi Publik Kebebasan pers di Indonesia merupakan prestasi yang diakui oleh dunia internasional. Menurut Freedom House periode RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-23
2003- 2012 Indonesia menunjukkan kecenderungan rating yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Semakin kecil skor/rating menunjukkan pers yang semakin bebas (0-30 free; 31-60 partly free; 61-100 not free). Tingkat kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya bebas (partly free) diihat dari kategori penilaian yang meliputi aspek hukum (legal), politik (political) dan ekonomi (economic). Namun demikian diantara negara- negara ASEAN, tahun 2012 Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Filipina (rating 43). Indeks Kebebasan Pers di GAMBAR 3.11 KEBEBASAN PERS DI INDONESIA Sumber: Publikasi Freedom of the Press 2013 Sejak berlaku efektifnya UU No 14 Tahun 2008 tentang 2010, Keterbukaan pembentukan PPID di seluruh badan publik di Indonesia baik di pusat maupun daerah hingga Maret tahun 2014 tercatat sebesar 46,83 persen, atau sebanyak 325 PPID telah terbentuk yaitu di seluruh kementerian (34 kementerian), 40 Lembaga Negara/LNS/LPP, 28 Provinsi, 166 Kabupaten, dan 57 Kota. Sampai dengan awal tahun 2014, PPID telah terbentuk di 325 badan publik atau 46,83% dari 694 badan publik di pusat dan daerah. Informasi Publik pada tahun 3-24 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Dalam konteks penyediaan dan penyebaran informasi publik, pada periode 2007- 2013, telah dibangun pembangunan dan pengembangan 170 media center yang tersebar di 32 provinsi, serta 138 kabupaten/kota, sebagaimana terlihat dalam gambar 3.10. Keberadaan media centre tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung fungsi pemerintah sebagai Government Public Relation (GPR). GAMBAR 3.12 REKAPITULASI PEMBENTUKAN PPID PER MARET 2014 GAMBAR 3.13 PEMBANGUNAN DAN DISTRIBUSI MEDIA CENTER INDONESIA Sumber : Kementerian Kominfo, 2013 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-25
3.1.5 Bidang Pertahanan dan Keamanan Akselerasi pembangunan MEF dalam tahun 2009-2014 tidak hanya mempertimbangkan aspek alutsista semata, namun lebih didasarkan atas penyelarasan antara doktrin dengan alutsista yang akan diakuisisi oleh kekuatan pertahanan. lebih Secara berkelanjutan, pembangunan MEF akan difokuskan untuk meningkatkan daya gentar (deterrent effect) agar kekuatan pertahanan dapat memberikan kontribusi yang siginifikan bagi peningkatan posisi tawar Indonesia. Berbagai jenis Alutsista modern yang diprogramkan dalam periode 2010-2014 akan dihadir paling lambat tahun 2014, antara lain Rantis 4x4; Ran Angkut Munisi; Heli Serang; Heli Serbu; Ranpur MBT; ME Armed 155 Howitzer; MLRS; Rudal Arhanud; Heli Angkut; MLM KRI Kelas Korvet; Kapal Hidro Oceanografi; Kapal Latih; CN 235 MPA; Heli AKS; dan Tank Amphibi BMP 3F. Meskipun direncanakan dalam KIB II dan saat ini proses pengadaaanya telah dimulai, sebagian alutsista lainnya yang sangat modern seperti Kapal Selam, Kapal Kawal Rudal (PKR) dan helikopter serang Apache baru akan menjadi bagian dari kekuatan pertahanan pada periode tahun 2015- 2019. Pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan dilakukan dengan penguatan kerangka regulasi, pengembangan skema pendanaan, serta membangun kerja sama penelitian dan pengembangan produk pertahanan baik antar insitusi dalam negeri maupun dengan kerja sama internasional. Terkait dengan pendanaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri produksi industri pertahanan nasional, telah disusun PP nomor 54 tahun 2008 tentang Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang bertujuan untuk meningkatkan pembelian peralatan dari industri dalam negeri oleh TNI dan Polri. Selanjutnya juga telah dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Perpres nomor 42 tahun 2010 tentang KKIP dan direvisi oleh Perpres nomor 59 tahun 2013. KKIP ini merupakan forum tingkat tinggi yang menentukan kebijakan dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.Untuk membentuk yang menentukan kebijakan dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri. Pada tahun 2012 juga telah disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri forum tingkat tinggi 3-26 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Pertahanan yang semakin memperkuat dan memperjelas peran KKIP serta menjadi dasar dalam pengadaan dan pengembangan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan TNI dan Polri. Terkait dengan peningkatan profesionalisme prajurit yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, capaian penting diantaranya adalah dilaksanakan Operasi Militer Perang (OMP), antara lain untuk operasi intelijen strategis dan kegiatan intelijen dalam negeri, kesiapsiagaan pasukan pemukul reaksi cepat TNI, operasi pengamanan di perairan karang unarang laut Sulawesi (Blok Ambalat), operasi siaga tempur, dan operasi pertahanan udara. Di samping itu, TNI juga melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan sebagai wujud kepedulian TNI terhadap permasalahan yang terjadi di dalam negeri. OMSP yang berhasil digelar selama KIB I dan II antara lain, operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, operasi pengamanan wilayah perbatasan, operasi pengamanan VVIP, operasi pemeliharaan perdamaian dunia (Lebanon, Haiti, Kongo, Sudan, dan Darfur), Operasi dalam rangka membantu pemerintah untuk pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan penyelundupan, yang dalam hal ini TNI telah berhasil melaksanakan pembebasan pembajakan kapal Sinar Kudus diperairan Somalia, evakuasi warga Indonesia yang berada diluar Negeri (Mesir, Arab Saudi, Malaysia), perbantuan TNI kepada Polri dan Pemda serta membantu penanggulangan akibat bencana alam dan S.A.R. Selain itu, TNI juga telah berhasil melaksanakan latihan gabungan, latihan matra, dan latihan bersama secara periodik dengan militer asing. Rata-rata jumlah Operasi dan latihan TNI pada tahun 2009-2013 dilakukan 41 operasi dan 80 latihan. Dikaitkan dengan aspek kesejahteraan, sebagai landasan pembangunan profesionalisme prajurit TNI dan Polri, pada tahun 2011 pemerintah telah menetapkan kebijakan sistem remunerasi kepada TNI dan Polri sebagai bentuk apresiasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-27
GAMBAR 3.14 OPERASI DAN LATIHAN TAHUN 2009-2013 Sumber: Kemhan, 2013 Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan telah menyentuh wilayah perbatasan dan pulau terluar. Capaian penting terkait dengan hal tersebut adalah terbangunnya pos- pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya pasukan TNI secara terbatas di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pengamanan terhadap 12 Pulau kecil terluar dilaksanakan dengan membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pos di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano, P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Batek. P. Mangudu, P. Dana (Kep. Rote), P. Dana (Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P. Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru, dan P. Haloban. Sedangkan dalam rangka pengamanan perbatasan darat di Kalimantan (Indonesia-Malaysia), perbatasan di Papua (Indonesia-Papua Nuginie/PNG), dan perbatasan Nusa Tenggaran Timur (Indonesia-Timor Leste), saat ini sebagian diantaranya internasional telah menggunakan standar Custom, Immigration, Quarantine And Security System (CIQS). Secara total, sampai dengan tahun 2013 telah terbangun 25 pos perbatasan darat. 3-28 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
GAMBAR 3.15 POS PERBATASAN DARAT TAHUN 2009-2013 Sumber: Kementerian Pertahanan, 2013 Pada Pada tanggal 28 Januari 2010 melalui Peraturan tahun 2010 Pemerintah Presiden membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibentuk dengan tugas (1) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, (2) menetapkan rencana kebutuhan anggaran, (3) mengoordinasikan pelaksanaan, dan (4) melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Kebijakan di tingkat Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPP. Pembentukan BNPP merupakan bentuk komitmen kelembagaan dari Pemerintah Pusat, setelah sebelumnya dibentuk satuan- satuan di tingkat daerah, yaitu Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) di Provinsi Papua, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) di Provinsi Kalimantan Timur, dan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) di Provinsi Kalimantan Barat. (Perpres) No. 12 Sebagai upaya memperkuat pelayanan prima Polri kepada masyarakat, meningkatkan kecepatan dalam penanganan flashpoint dan meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok daerah, Presiden RI telah penambahan 50.000 personil anggota menginstruksikan Polri guna mencapai tingkat rasio Polri dengan masyarakat menjadi 1:575 di tahun 2014. Sejak tahun 2012 telah RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-29
dilakukan penambahan anggota Polri sebanyak 12.350 pesonil yang terdiri dari Akpol 350 personil, SIPSS 50 personil, Brigadir 10.000 personil dan Tamtama 2.000 personil. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 penambahan jumlah anggota Polri masing-masing adalah 20.350 personil. Mekansime rekuitmen anggota Polri ini telah mendapat sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008. Selain itu, Polri telah melaksanakan tugas pokoknya dalam menegakkan hukum melalui penuntasan penanganan tindak kejahatan di sebagai wujud peningkatan profesionalisme polri. Selama tahun 2010 sampai dengan Juni 2013 telah terselesaikan hampir 50% penanganan 4 jenis kejahatan kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Indonesia yang dikategorikan sebagai TABEL 3.4 PENUNTASAN PENANGANAN KEJAHATAN DI INDONESIAPERIODE 2010 SAMPAI BULAN JUNI 2013 BERDASARKAN 4 (EMPAT) JENIS KEJAHATAN No Jenis Kejahatan 2010 Jumlah Selesai 2011 Jumlah Selesai 2012 Jumlah Selesai Juni 2013 Jumlah Selesai 1 Kejahatan Konvensional 315.095 151.019 334.151 171.954 312.247 161.146 142.298 77.819 2 Kejahatan Trannasional 10.783 9.651 20.420 18.258 24.502 19.393 15.024 11.300 3 Kejahatan terhadap Kekayaan Negara 3.308 2.205 3.882 2.366 5.124 2.559 3.264 1.412 4 Kejahatan yang Berimplikasi Kontijensi 258 426 2.374 372 1.092 47 825 344 Total 329.444 163.301 360.827 192.950 342.965 183.145 161.412 90.875 Sumber: Memori Serah Terima Jabatan Kapolri, 2013. Kejahatan konvesional yang menonjol pada kurun waktu 2010-2013 adalah pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan penipuan dengan rata-rata penyelesaian kasus adalah 52%. Sedangkan kejahatan transnasional didominasi oleh kejahatan narkoba, human rata-rata trafficing, dan cyber crime dengan penyelesaian kasus sebesar 84%. Kemudian, kejahatan Illegal logging, illegal mining, dan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kekayaan negara dapat terselesaikan rata-rata sebesar 55.5%. Terakhir, kejahatan 3-30 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
yang berimplikasi kontijensi yang menonjol adalah unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa dapat terselesaikan rata-rata sebesar 64.5%. Dalam konteks penindakan terorisme, secara akumulatif sejak tahun 2002-2013 sebanyak 905 orang tersangka teroris telah ditangkap, sebanyak 73 orang dikembalikan kepada keluarga, dan 694 orang telah diadili, diantaranya 644 orang sudah mendapatkan vonis pengadilan. Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 terdapat kejadian tindak pidana terorisme dan operasi penindakan sebanyak 55 kejadian dengan rincian per tahun sesuai Tabel di bawah ini. Selain penegakan hukum, Satgas Penindakan melakukan pula upaya pendekatan dan pencerahan terhadap berbagai tokoh perorangan dan tokoh kelompok, dan atau organisasi sehingga kemasyarakatan komunikasi antara mantan teroris dan keluarga, tokoh agama dan masyarakat dapat lain, operasi penindakan dilaksanakan pula terhadap tindakan terorisme yang menggunakan cyber space sebagai sarana mencari dana (financing terrorism). yang berpotensi radikal terbangun. Hal GAMBAR 3.16 JUMLAH KEJADIAN TEROR TAHUN 2010-2013 Sumber : BNPT, 2013 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-31
GAMBAR 3.17 JUMLAH TERORIS TERTANGKAP TAHUN 2010-2013 Sumber: BNPT, 2013 3.1.6 Bidang Hukum dan Aparatur Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi terus ditingkatkan. Sebagai komitmen untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi telah ditetapkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (PPK), dilanjutkan dengan penetapan UU No. 7 Tahun 2006 tentang lanjut yang signifikan pasca ratifikasi UNCAC. Tindak ratifikasi UNCAC adalah diterbitkannya Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang merupakan langkah strategis dalam mensinergikan upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat pusat dan daerah. 3-32 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
GAMBAR 3.18 PERKEMBANGAN SKOR IPK INDONESIA TAHUN 2009-2013 Sumber : Tranparancy International 2013 Keterangan: Skala 0 - 10, 0 (terkorup) 10 (terbersih) Tahun 2012, Skala 0 - 100, 0 (terkorups) 100 (terbersih) Upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum telah menunjukkan capaian signifikan. Ini dapat dilihat dari penyelamatan dan pemulihan keuangan negara oleh lembaga penegak hukum baik dari Kejaksaan maupun KPK, serta telah tersusunnya roadmap jangka menegah dan jangka panjang Stranas PPK. GAMBAR 3.19 DATA KEUANGAN NEGARA YANG BERHASIL DISELAMATKAN OLEH KPK (JUTA RUPIAH) No Kegiatan 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kasus TPK 142.994 189.371 134.907 119.134 118.847 2 Kasus Gratifikasi 1.288 3.060 3.155 2.521 1.509 Sumber: KPK, Per Nopember 2013 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-33
Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik telah menunjukkan perbaikan, antara lain ditandai dengan terbitnya UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan yang dapat memenuhi harapan masyarakat, yang kemudian peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009; terbentuknya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan pelayanan publik; penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)/One Stop Services (OSS); dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di berbagai bidang, utamanya di bidang/ sektor pelayanan dasar. telah dilengkapi dengan Penyelenggaraan PTSP telah meningkat secara signifikan yaitu dari 360 unit pada tahun 2009 menjadi 476 unit pada tahun Selain itu, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik telah diterbitkan PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pencapaiannya, dalam rangka melaksanakan urusan wajib daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas 65 jenis pelayanan dan 174 indikator. GAMBAR 3.20 PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK 2007-2013 Sumber: KPK, Integritas Sektor Publik, 2007-2013 Keterangan: Skor 1 - 10 3-34 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah mengembangkan berbagai instrumen penilaian kinerja pelayanan publik serta memberikan penghargaan kepada unit pelayanan public yang berkinerja baik. Dalam kaitan ini, KPK melakukan survei terhadap penyelenggara pelayanan yang hasilnya disajikan dalam bentuk Skor Integritas Pelayanan Publik sebagaimana Gambar 3.21. Penguatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini antara lain Laporan ditunjukkan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 yang diterbitkan BPK, K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 74 persen, pemerintah provinsi 61 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 24,94 persen. semakin membaiknya kualitas GAMBAR 3.21 PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LKKL DAN LKDP 2009-2013 Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), IHPS 2009-2013 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara juga sistem dilakukan telah pengendalian dengan memantapkan pemerintah. penerapan Pemerintah intern RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-35
3-36 menerbitkan PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian implementasi dari (SPIP). Sebagai Intern Pemerintah kebijakan tersebut, BPKP melakukan pembinaan kepada K/L/pemda dengan melakukan antara lain: sosialisasi, diklat, bimbingan dan konsultasi, pemetaan awal (diagnostic assessment. Komitmen pimpinan K/L/pemda makin meningkat, ditandai dengan terbitnya permen/perka/ pergub/perbup/perwali tentang penerapan SPIP di instansi masing-masing; meningkatnya jumlah instansi yang mampu memperbaiki sistem pengendalian baik di tingkat awal maupun lanjutan; dan jumlah instansi pemerintah yang mampu membuat dokumen/desain penyelenggaraan SPIP Pemerintah juga telah menerbitkan Inpres No. 4/2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, sebagai instruksi bagi seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan juga untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP. Penguatan penerapan juga dilakukan melalui peningkatan kualitas auditor yang dilakukan melalui diklat dan sertifikasi. Sampai dengan September 2013, jumlah lokal (Jabatan Fungsional auditor Auditor/JFA) sebanyak 25.173, dengan perincian di BPKP sebanyak 6.829 orang auditor (27,13%), APIP K/L 6.252 orang (24,83%), dan APIP Kabupaten/Kota 12.092 orang (48,04 SPIP internal bersertifikat Terkait dengan penerapan e-procurement, hasil-hasil yang telah dicapai hingga November 2013 antara lain: (i) telah terbentuk 600 LPSE di 33 provinsi, yang melayani 773 instansi dan 318.369 penyedia terdaftar, yang sampai dengan November 2013 telah terlaksana sebanyak 251.642 paket pengadaan secara elektronik senilai Rp 447,8 triliun; (ii) telah dibangun sistem aplikasi e-catalogue untuk kendaraan bermotor, internet service provider, alat dan mesin pertanian, dan obat generik serta alat kesehatan; (iii) peningkatan kualitas layanan e-procurement serta standar pengelolaan data di LPSE, melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) dalam pengelolaan teknologi informasi dan penerapan ISO 27001 tentang Standar Keamanan Informasi. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur jumlah pegawai pada Pemerintah melakukan penataan seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah, melalui rekruitmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sesuai kebutuhan birokrasi. Jumlah CPNS yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan formasi (termasuk honorer), selama kurun waktu 2006-2010 adalah sebanyak 1.471.293 orang. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 diberlakukan moratorium penerimaan CPNS dan difokuskan pada penataan jumlah dan distribusi PNS yang sudah ada. Pemerintah juga telah melaksanakan Diklat Analis Kepegawaian dengan peserta lebih dari 4.261 peserta dari K/L/ pemda untuk meningkatkan kualitas penataan jumlah dan distribusi PNS. Selama moratorium penerimaan PNS, usulan formasi hanya berlaku bagi jabatan yang dikecualikan. Instansi pemerintah yang mengirimkan formasi PNS secara tepat dan akurat sebanyak 41 instansi (20 K/L, 4 Provinsi serta 17 Kab/Kota), dengan persyaratan antara lain telah melakukan analisis jabatan dan kebutuhan pegawai selama 5 tahun bagi K/L/pemda yang mengajukan tambahan formasi. Di samping itu, dalam rangka pengendalian PNS, hanya pemda dengan belanja pegawai di bawah 50% dari APBD yang dapat diberikan tambahan formasi pegawai. Selanjutnya, sistem rekrutmen dan seleksi CPNS berbasis kompetensi, dengan meningkatkan transparansi dalam rekrutmen dan seleksi, penggunaan tes kemampuan dasar (TKD) yang disusun oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang meliputi tes kebangsaan, kepribadian, dan wawasan kecerdasan, penyelenggaran tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), dan penerapan passing grade dalam menentukan kelulusan peserta. pemerintah terus memperbaiki Pada tahun 2013, telah dilaksanakan seleksi CPNS dari pelamar umum secara selektif yang dilaksanakan sejak awal bulan Oktober 2013 dengan menggunakan Sistem CAT dan LJK (Lembar Jawab Komputer) dengan jumlah peserta kurang lebih 60.000 peserta. Realisasinya sebanyak 48 K/L dan 22 pemda dengan menggunakan CAT dan 256 instansi menggunakan LJK. Selain itu, juga telah dilaksanakan pemberian formasi khusus untuk dokter PTT di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, telah melaksanakan seleksi CPNS RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-37
3-38 tertinggal dan tidak diminati, dan formasi khusus tenaga ahli tertentu/khusus yang tidak ada di PNS. Terkait tenaga honorer, telah dilakukan seleksi tenaga honorer K-II dengan tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 November 2013 bersamaan dengan seleksi pelamar umum. Untuk meningkatkan penerapan merit sistem dalam promosi jabatan, Pemerintah mulai menerapkan sistem promosi secara terbuka untuk pengangkatan pejabat eselon 1 dan eselon 2. Hal ini telah dilakukan antara lain oleh Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN, ANRI, Kemenkeu, Bappenas, Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan lingkungan PT), Kebudayaan Kemenristek, Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakorkamla, BSN, Pemprov DKI Jaya, Pemda Fakfak Barat, dan Pemkot Samarinda. (untuk rektor/dekan di LIPI, Kementerian Sistem Diklat PNS terus disempurnakan dan ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya untuk mendukung kinerja pegawai, antara lain melalui: (i) akreditasi bagi lembaga diklat, yang hingga 2013 mencapai 100% yang telah diakreditasi; (ii) sertifikasi terhadap Widyaiswara, yang sejak tahun 2011 sebanyak 400 orang widyaiswara diakreditasi setiap tahunnya. Selain itu, untuk mendapatkan calon pemimpin aparatur yang kuat, transformatif dan inovatif, LAN bersama dengan Kementerian PAN dan RB merumuskan model diklat baru yang bernama Reform Leaders Academy (RLA), yang ditujukan bagi pejabat pemerintahan yang dinilai tinggi (high-profile officials) dan memiliki kompetensi aktor perubahan di mempunyai organisasinya. semangat sebagai Untuk menegakkan dan meningkatkan disiplin profesionalisme PNS telah diterbitkan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai perbaikan penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS (DP3). Sedangkan sistem remunerasi berbasis kinerja telah mulai diterapkan pada berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, khususnya pada instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata, menjadi berorientasi kepada hasil (outcome). Sebelum diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bekerja instansi berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Melalui SAKIP, maka instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kinerjanya secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pada publik. (SAKIP), pemerintah Hasil evaluasi memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam implementasi manajemen kinerja dan makin meningkatnya instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang akuntabel. K/L/Pemda yang memperoleh nilai baik dengan kategori CC ke atas terus meningkat, yang berarti bahwa instansi tersebut telah memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, mengimplementasikan budaya kinerja, hasil kinerjanya optimal, dan memiliki sistem informasi manajemen kinerja untuk pertanggungjawaban, Instansi pemerintah yang akuntabel adalah instansi yang menunjukkan komitmen kuat untuk menghasilkan kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dengan ukuran keberhasilan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik dan sesuai keragka waktu. Proses ini akan berhasil apabila didukung komitmen penuh dari pimpinan birokrasi pada seluruh tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Nasional Sebagai landasan kebijakan pelaksanaan RB, pemerintah telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2005-2025 dengan Perpres No. 81/2010, yang kemudian dijabarkan ke dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang ditetapkan dengan Permen PAN dan RB No. 20/2010. Secara bersamaan, dibentuk lembaga pengelola pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, yang terdiri dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Wakil Presiden; Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Menteri PAN dan RB, Tim Independen Reformasi Birokrasi RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-39
Nasional, Tim Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional, dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai oleh Wakil Menteri PAN dan RB. Di tingkat K/L, pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (RBI) dimulai pada tahun 2007 yang diawali dengan pelaksanaan pilot project di Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya pelaksanaan RB terus diperluas dan diakselerasi sehingga sampai dengan tahun 2013, sebanyak 59 K/L telah melaksanakan RB. GAMBAR 3.22 PERKEMBANGAN JUMLAH K/L YANG TELAH MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2008-2013 Sumber: Kementerian PAN & RB, 2013 Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah telah diterbitkan Permenpan dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang Kriteria, Persyaratan dan Penetapan Pemerintah Daerah sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Saat ini telah ditetapkan 33 provinsi, 32 kota dan 33 kabupaten sebagai pilot project. Secara bersamaan, kualitas dan efektivitas pelaksanaannya terus ditingkatkan, diantaranya melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka penerapan instrumen 3-40 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), survei kepuasan internal dan eksternal K/L dan mendorong penerapan quick wins K/L. 3.1.7 Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Pengembangan Wilayah Pembangunan daerah telah mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan untuk mempercepat diarahkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pemerataan pelayanan dasar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan mempertahankan momentum di Kawasan Barat Indonesia dan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan. yang (KBI);serta mendorong pemerataan Dalam pelaksanaan RPJMN II (2010- 2014), KTI mengalami sebagian besar dari percepatan pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut ditopang pertumbuhan wilayah Sulawesi yang tinggi, sementara KBI secara umum mengalami pertumbuhan stabil dengan pola yang relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi KTI terhadap perekonomian nasional terus meningkat walaupun KBI tetap memiliki kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, baik KTI dan KBI memiliki PDRB per kapita yang terus meningkat, serta provinsi di wilayah KTI secara konsisten dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan lebih cepat dibandingkan jauh wilayah di KBI. Terkait dengan pemerataan dan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan, pada tahun 2014 sebanyak 69 kabupaten memiliki potensi untuk keluar dari status ketertinggalannya. Sementara itu pembangunan 26 daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat, peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana prasarana perbatasan di 183 kabupaten, serta peningkatan jalur transportasi ke pulau-pulau kecil dan kapal perintis terus ditingkatkan. Koordinasi antarsektor dan antardaerah dalam pembangunan daerah terus ditingkatkan dan diarahkan pada (1) penataan ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan dalam (a) penggunaan data dan informasi spasial untuk menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat daya saing nasional, serta (b) operasionalisasi Rencana Tata Ruang (RTR) sesuai dengan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-41
3-42 (2) mengoptimalkan hierarki (a) pembangunan pembentukan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta dengan pengembangan kawasan perkotaan, (b) mewujudkan keterkaitan pertumbuhan ekonomi yang selama ini telah dikembangkan, dan (c) pelaksanaan KAPET untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang kesenjangannya masih tinggi; KPBPB untuk memperluas dan mengembangkan ekonomi berbasis industri manufaktur dan serta KEK untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi. perencanaan; serta pusat-pusat pertumbuhan dalam pusat-pusat pengembangan logistik; industi Tata Ruang Dalam penataan ruang, capaian yang penting antara lain: (a) telah ditetapkannya 4 peraturan pemerintah, (b) telah ditetapkannya 4 perpres RTR pulau, (c) telah ditetapkannya 5 perpres RTR KSN, (d) telah ditetapkannya 18 RTRW provinsi, (e) telah ditetapkannya 256 RTRW kabupaten, dan (f) telah ditetapkannya 70 RTRW Kota. Adapun dalam optimasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, capaian yang penting antara lain: (a) 2 lokasi KEK pada tahun 2012 yaitu KEK Tanjung Lesung dan KEK Sei Mangkei melalui PP No. 29/2012 dengan zonasi sebagai kawasan pariwisata, (b) penetapan KAPET sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), (c) penetapan rumusan revitalisasi KAPET di 13 kawasan, serta (d) penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) untuk KAPET Pare-pare, KAPET Manado-Bitung; dan KAPET Sasamba. Pembangunan kelautan berdimensi kepulauan dalam RPJMN II terus dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sektoral serta dilaksanakan secara terpadu sebagai kebijakan lintas bidang. Capaian yang penting dalam pembangunan kelautan antara lain: (a) diselesaikan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (b) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara instansi, (c) peningkatan jalur transportasi ke pulau-pulau kecil dan kapal perintis, (d) pendayagunaan pulau-pulau kecil didorong melalui peningkatan penyediaan infrastruktur dan pemetaan potensi, serta (d) peningkatan upaya wawasan bahari melalui terpadu antar | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
penyelenggaraan Sail Bunaken (2010), Sail Wakatobi-Belitong (2011), Sail Morotai (2012) dan Sail Komodo (2013). Upaya pemantapan desentralisasi serta peningkatan kualitas hubungan pusat-daerah dan antar daerah terus dilakukan dengan beberapa capaian penting antara lain: penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (PP No. 23 Tahun kebijakan moratorium (penghentian/pembatasan pemekaran wilayah), evaluasi menyeluruh terhadap DOB yang terbentuk sejak tahun 1999 s/d 2009 dan penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), serta pengkajian terhadap 18.750 perda pada kurun waktu 2010 - triwulan II 2013. Adapun capaian penting dalam Perbaikan Tata Kelola Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah antara lain: telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta telah dilakukan fasilitasi penerapan 15 bidang SPM tersebut di daerah. Adapun dalam Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah adalah Pendapatan daerah yang terus meningkat, peningkatan jumlah provinsi dengan penetapan Perda APBD maupun Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu peningkatan, serta peningkatan jumlah daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus WTP. 2011), pemberlakuan 3.1.8 Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan infrastruktur yang terdiri dari konektivitas, ketahanan energi, sumber daya air, perumahan dan permukiman, serta pengembangan kerjasama pemerintah untuk menunjang dan pembangunan di segala bidang. Peringkat infrastruktur Indonesia yang pada tahun 2009 turun menjadi 96 dari 134 negara dapat dinaikkan lagi menjadi urutan 82 dari 148 negara pada tahun 2013. swasta, terus ditingkatkan Sektor Transportasi Konektivitas didorong dengan pembangunan sektor transportasi serta komunikasi dan informasi. Di sektor jalan, kondisi mantap meningkat dari 86,02 persen pada tahun 2009 menjadi 92,5 persen pada tahun 2013 serta pembangunan jalan nasional sepanjang 35.411 km pada akhir tahun 2009 meningkat menjadi 38.245 km pada tahun 2013. jembatan ditingkatkan untuk Pembangunan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diantaranya jembatan kelok Sembilan, jalan Raya Nagrek, jalan Tayan jalan dan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-43 Promosi KPS penting untuk memperkenal kan skema KPS kepada seluruh stakeholder Arah Arah Kebijakan Kebijakan KIB I dan II KIB I dan II
Pontianak, jalan Maros, Jalan tol Tanjung Benoa- Nusa Dua, dan Jembatan Merah Putih. Sektor tranportasi darat diarahkan untuk meningkatkan pembangunan sarana transportasi perkotaan berupa BRT. telah Sampai dengan menyelenggarakan angkutan berupa BRT. Pembangunan prasarana dermaga penyeberangan telah dilaksanakan di 550 lokasi dan pembangunan prasarana dermaga sungai telah dilaksanakan di 135 lokasi. tahun 2013, 16 kota besar GAMBAR 3.23 PERKEMBANGAN PENINGKATAN JALAN NASIONAL (TINGKAT KEMANTAPAN JALAN) Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum Sektor transportasi laut terus didorong untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah di seluruh nusantara. Jumlah rute penyelenggaran angkutan laut perintis yang semula sebanyak 58 rute pada tahun 2009 ditingkatkan menjadi 80 rute pada tahun 2013, atau naik sebesar 38 persen. Selain itu penerapan asas cabotage terus didorong sehingga mampu meningkatkan jumlah armada kapal niaga nasional mencapai 107,5 persen. Pembangunan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan udara dan pembangunan transportasi udara diarahkan 3-44 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
bandara baru. Beberapa bandara strategis yang telah dibangun diantaranya Bandar Udara Juanda Sidoarjo, Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM), Bandar Udara Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin Internasional II Palembang, Bandar Udara Lombok, Bandar Udara Kualanamu Sumatera Utara. Jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri di Indonesia yang pada tahun 2009 sebesar 43,8 juta orang meningkat menjadi 82,1 juta penumpang pada tahun 2013 atau naik rata-rata 21,8 persen per tahun. Ini sejalan juga dengan pertumbuhan arus lalu lintas kargo yang meningkat rata rata 22,7 persen per tahun. Sektor perkeretaapian diarahkan pada pembangunan rel ganda dan jalur kereta menuju bandara, modernisasi persinyalan, serta fasilitas keselamatan kereta api. Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, maka dilaksanakan kebijakan rate penyediaan dana PSO dan pola operasi KA Jabodetabek juga ditingkatkan untuk meningkatkan frekuensi pelayanan dan jumlah penumpang KA. Peningkatan PSO dari Rp. 535 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp. 704,8 miliar pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan lebih dari 30 persen. membatasi penggunaan/occupance GAMBAR 3.24 SUBSIDI PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) KERETA EKONOMI 2009-2013 20092010201120122013 Subsidi PSO535535639.6770.1704.80100200300400500600700800900 Sumber: Kementerian Perhubungan, 2013 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-45
3-46 Sektor Komunikasi dan Informatika dan Pembangunan informatika selama dua periode KIB terus ditingkatkan antara lain penyediaan layanan pos universal di 2.298 kantor pos cabang luar kota di tahun 2012; pembangunan pemancar RRI di 138 kabupaten/kota blank spot di 28 provinsi pada tahun 2008 dan pemancar TVRI di 30 lokasi blank spot pada tahun 2010; penyediaan jasa layanan telepon (Desa Berdering) di Internet 33.184 desa dan Kecamatan/PLIK) di 5.748 desa yang hingga akhir tahun 2013 masing-masing telah mencapai 93,7 persen dan 103,3 persen dari target; penyediaan jasa internet untuk komunitas (community access point) di 222 kabupaten/kota di Jawa Barat, Banten, dan Tangerang; pembangunan pemancar TVRI digital sebagai percobaan siaran digital di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung pada tahun 2008; pembangunan jaringan broadbandbackboneserat optik Palapa Ring di 346 kabupaten/kota di 29 ibukota provinsi atau 69,6 persen dari target 497 kabupaten/kota oleh PT Telkom pada tahun 2012; serta dimulainya pembangunan jaringan backbone serat optik Palapa Ring segmen Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. sektor infrastruktur komunikasi internet (Pusat Layanan Pembangunan Infrastruktur Energi Pembangunan infrastruktur energi difokuskan antara lain untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar gas (BBG), yang selain lebih ramah lingkungan sekaligus juga untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Dalam periode RPJMN II telah dilakukan kegiatan pembangunan antara lain: (1) pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga sebesar lebih dari 66 ribu sambungan rumah; gas untuk transportasi yang meliputi pembangunan 8 unit SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas) di Palembang dan Surabaya, pembagian konverter kit sekitar 3.500 unit, dan rencana pengembangan mobile refueling unit (MRU) sebanyak 4 unit; dan (3) pelaksanan konversi minyak tanah ke LPG selama kurun 2007-2013 dengan total penghematan mencapai sekitar Rp. 85 triliun yang mencakup sekitar 54 juta kepala keluarga. (2) pembangunan infrastruktur Sementara itu kapasitas pembangkit listrik telah ditingkatkan sebesar 18.799 MW sehingga kapasitas terpasang pembangkit | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
tenaga listrik nasional menjadi sebesar 46.428 MW pada tahun 2013, jaringan transmisi tenaga listrik telah ditambah sepanjang 7.302 km menjadi 38.896 km di tahun 2013, jaringan distribusi tenaga listrik ditingkatkan sepanjang 154.202 km menjadi 761.957 km pada tahun 2013, serta produksi tenaga listrik ditingkatkan menjadi 183,4 ribu GWh pada tahun 2011 dari 156,8 ribu GWh pada tahun 2009, sehingga rasio elektrifikasi diperkirakan mencapai 80,16 persen di tahun 2013. GAMBAR 3.25 RASIO ELEKTRIFIKASI TENAGA LISTRIK TAHUN 2009-2013 65.857.272.276.680.2010203040506070809020092010201120122013Rasio Elektrifikasi (%) Sumber: Kementerian ESDM, 2013. Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk mendukung ketahanan pangan telah dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 355,6 ribu 3,2 juta Ha atau rata-rata per tahun sebesar 158 361 ribu ha. Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi tersebut masih sebanding dengan laju kerusakan sehingga kondisi jaringan irigasi masih relatif stagnan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas tampungan air telah dibangun 13 buah Waduk dan 792 968 embung yang telah meningkatkan kapasitas tampungan sebesar 4,47 1,2 itu, untuk m3/kapita dari 52,9 m3/kapita. Sementara mendukung tercapainya target MDG's pada tahun 2015, telah dilakukan peningkatan pemenuhan air baku sebesar ± 49,96 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-47
m3/detik atau rata-rata 5,55 m3/detik per-tahun sehingga masih diperlukan upaya untuk mencapai kapasitas 56 m3/detik dalam rangka memenuhi target MDGs (akses air minum rumah tangga) pada tahun 2015 yang sebesar 68,87 persen (capaian saat ini 47,71 persen). Sedangkan untuk mengurangi dampak banjir telah dilakukan pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang 2.233,1 km atau rata- rata 248,1 km per-tahun dan pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar sebanyak 121 buah atau rata-rata 30 buah per-tahun yang masih perlu ditingkatkan untuk dapat melindungi sebagian besar areal terdampak akibat banjir dan lahar gunung berapi. GAMBAR 3.26 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI TAHUN 2009-2013 Yang Direhabilitasi 73.09115.0066.2594.7955.34611.50293.04284.14589.44148.86010020030040050060070020092010201120122013Luas Layanan Jaringan Irigasi(ribu hektar) Yang Ditingkatkan Sumber: BAPPENAS, diolah dari data Kementerian PU, 2013 Catatan: Angka capaian 2013 s.d triwulan III Sektor Pemukiman Pembangunan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai dan terjangkau. Pada tahun 2009 telah dibangun sebanyak 174.909 unit dan pada tahun 2013 sebesar 121.000 unit. Pembangunan perumahan dilakukan antara lain dengan meningkatkan penyediaan Rumah Sehat susun Sederhana Bersubsidi, sektor pemukiman diarahkan rumah khusus, rumah 3-48 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
sederhana sewa (Rusunawa) di 33 Provinsi. Pembangunan Rusunawa dimulai pada tahun 2004 dengan pembangunan sebanyak 12 twin block terus ditingkatkan pada tahun 2009 sebesar 55 unit dan pada tahun 2013 dibangun sebanyak 170 twin block. Adapun pembangunan sektor air minum dan sanitasi dilakukan melalui penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak untuk mengejar target MDGs. Pada tahun 2009 angka akses air minum baru sekitar 47,71 persen, ditingkatkan menjadi 67,73 persen pada tahun 2013 untuk mengejar pencapaian dari target MDGs sebesar 68,87 persen pada tahun 2015. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Dengan terbatasnya anggaran pemerintah, peran swasta dalam pembangunan infrastruktur terus didorong melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Pada periode RPJMN II telah diterbitkannya Perpres 13 Tahun 2010, Perpres 56 Tahun 2011 dan Perpres 66 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Perpres 67 Tahun 2005 untuk menyelaraskan dengan perubahan peraturan sektoral yang ada. Selanjutnya Pemerintah juga menerbitkan UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk memberikan kepastian proses pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Disamping itu pemerintah terus berupaya untuk mendorong pelaksanaan KPS di Indonesia yang salah satunya melakukan promosi KPS dengan cara: memfasilitasi beberapa kegiatan seminar maupun konferensi seperti: Asia Pacific Ministerial Conference on PPP for Infrastructure Development (APMC PPP) 2010, IICE 2012-2013 dan APEC 2013 serta melaksanakan beberapa market sounding, road show dan busssiness forum proyek-proyek KPS ke beberapa negara. Sejak tahun 2009, Pemerintah menerbitkan PPP Book sebagai instrumen perencanaan dan media informasi bagi pihak swasta untuk proyek-proyek KPS infrastruktur. Selama periode 2004-2013, Pemerintah telah melaksanakan proyek infrastruktur melalui skema KPS sebanyak 43 proyek dengan perkiraan total investasi lebih dari Rp200 triliun termasuk diantaranya jalan tol sepanjang 192 km dengan perkiraan total nilai investasi sebesar Rp 26,4 triliun. Untuk menyiapkan proyek KPS yang baik, pemerintah menyiapkan Jaminan dukungan seperti: Viability Gap Fund (VGF), RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-49
Pemerintah, land revolving fund, land capping fund, land (Project acquisiton Development Facility/PDF) dan Fasilitas Dana Geothermal (FDG). 250 Selain Kementerian/Lembaga/Pemda telah mengikuti program peningkatan kapasitas SDM sejak 2004-2013. fund, fasilitas penyiapan proyek itu, lebih dari 3.1.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pertumbuhan sektor pertanian terus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selama periode RPJMN I (2005-2009), pertumbuhan rata-rata mencapai 3,7 persen per tahun, sementara pada periode RPJMN II (2010- 2014) pertumbuhannya sedikit menurun mencapai rata-rata 3,4 persen per tahun yang bersumber pada tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masing-masing mencapai rata-rata 2,0 persen, 4,4 persen, 4,5 persen, dan 6,5 persen. TABEL 3.5 PERTUMBUHAN PDB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009-2013 No Indikator Kinerja Satuan 2009 2010 2011*) RPJMN II 2012**) 2013***) 1. Tanaman Bahan Makanan % 5,0 1,6 1,8 3,0 1,8 2. Perkebunan % 1,7 3,5 4,5 5,1 4,7 3. Peternakan dan hasilnya % 3,5 4,3 4,8 4,8 4,3 4. Kehutanan % 1,8 2,4 0,9 0,2 0,8 5. Perikanan % 4,2 6,0 7,0 6,5 6,4 Pertanian % 4,0 3,0 3,4 4,0 3,3 Sumber : BPS Ket: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara ***) Angka Sangat Sangat Sementara Produksi pangan utama terus meningkat dengan tingkat swasembada yang semakin tinggi. Pada tahun 2013, surplus beras mencapai 8,9 juta ton dan ditargetkan surplus beras dapat mencapai 10 juta ton di tahun 2014. 3-50 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Sektor pertanian masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar yaitu mencapai rata-rata 41,4 persen pada RPJMN I, dan 36,1 persen pada RPJMN II. Penurunan tersebut menunjukkan produktivitas yang meningkat di sektor pertanian. Dalam RPJMN I, produktivitas sektor pertanian rata-rata mencapai Rp. 6,7 juta per tenaga kerja, sementara pada RPJMN II (sampai dengan tahun 2012) meningkat menjadi Rp. 7,9 juta per tenaga kerja. GAMBAR 3.27 PERKEMBANGAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIFITAS SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009-2013 Untuk komoditi unggulan perkebunan, selama periode RPJMN I dan RPJMN II hampir semua komoditi mengalami peningkatan kecuali jambu mete dan teh. Pada periode RPJMN II, produksi komoditi karet, tembakau dan lada mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari periode RPJMN I, yaitu masing-masing meningkat rata-rata sebesar 7,7 persen, 13,6 persen dan 2,1 persen per tahun. Produksi kelapa sawit dalam periode RPJMN I meningkat cukup besar yaitu rata-rata 13,4 persen per tahun. Indonesia merupakan pengekspor kelapa sawit terbesar dan pengekspor karet terbesar ke-2 di dunia. Pada RPJMN II, Indonesia menerapkan sawit ISPO untuk meningkatkan pengelolaan kelapa berkelanjutan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-51
3-52 Produksi perikanan terus meningkat selama RPJMN I dan RPJMN II dan semakin didominasi oleh perikanan budidaya. Pada RPJMN I laju pertumbuhan rata-rata produksi perikanan adalah 9,9 persen per tahun, sementara pada RPJMN II meningkat mencapai 16,5 persen per tahun. Sumbangan perikanan terhadap devisa negara semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ekspor hasil perikanan. Pada RPJMN I, pertumbuhan nilai ekspor mencapai rata-rata 7,2 persen per tahun. Selanjutnya pada RPJMN II meningkat menjadi 16,1 persen per tahun. Untuk meningkatkan nilai sumber daya hutan, ekspor produk kayu serta transboundary illegal trading of log dikembangkan pola Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pada bulan September 2013 telah ditandatangani Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan Uni Eropa yang mengakui sertifikasi SVLK produk kayu yang masuk ke 28 negara anggota Uni Eropa. Sumber Daya Energi dan Mineral Produksi mineral berupa bijih nikel, bauksit, bijih besi, dan Fe Ni mengalami peningkatan produksi pada periode RPJMN II dibandingkan dengan RPJMN I, dimana bijih nikel meningkat hampir empat kali lipat, bauksit dua kali. Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 4/2009, telah dilakukan proses renegosiasi pasal-pasal dalam Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara pemerintah dan pelaku usaha pertambangan. Hasil renegosiasi sampai November 2013 dari 36 KK yang diproses, dapat diselesaikan 3 KK yang sudah sepakat seluruhnya. Sedangkan dari 74 PKP2B, baru 5 PKP2B yang sudah sepakat seluruhnya. Total produksi sumber daya energi meningkat dari 1.573 juta barel setara minyak pada awal RPJMN I menjadi sebesar 2.110 juta barel setara minyak meskipun produksi minyak bumi menurun. Peningkatan produksi terjadi untuk energi yang bersumber dari batubara dan gas bumi. Produksi gas bumi relatif lebih stabil dibandingkan dengan produksi minyak bumi. Pada periode RPJMN I, produksi gas bumi berkisar antara 2,8 - 3,1 juta MMSCF. Sementara pada awal periode RPJMN II produksi gas bumi sudah meningkat di atas 3,1 juta MMSCF. Dengan peningkatan produksi gas bumi ini, total pasokan minyak dan gas bumi pada tahun 2013 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
diperkirakan mencapai 2.080 juta barel setara minyak per hari. Produksi batubara selama kurang lebih 5 tahun terakhir (2009-2013) mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan rata-rata produksi batubara sejak tahun 2009-2013 mencapai 13,5 persen per tahun dan menjadi penyumbang pasokan sumber daya energi yang cukup signifikan, terutama untuk pembangkit tenaga listrik. TABEL 3.6 CADANGAN DAN PRODUKSI BEBERAPA JENIS ENERGI TAHUN 2009-2013 RPJMN II No. Indikator Kinerja Satuan 2009 2010 2011 2012 2013*) 1 Produksi Minyak Bumi Juta Barel 346,3 344,8 329,2 314,7 306,6 2 Produksi Gas Bumi Juta MMSCF 3,1 3,4 3,3 3,2 2,5 3 Produksi Batubara Juta Ton 254 275 353 386 391 4 BBN Ribu Kiloliter 189,6 242,7 1.812,2 2.221,4 1.679,2**) 5 BBM Juta Barel 255,3 235,8 237,1 231,9 na 6 LPG Juta Ton 2,2 2,5 2,3 2,5 na Sumber: Kementerian ESDM Catatan: *) Perkiraan Realisasi 2013 **) Perkiraan Realisasi s/d Oktober 2013 Dengan peningkatan produksi sumber daya energi lain, maka bauran penyediaan energi primer pada periode RPJMN II lebih baik daripada periode RPJMN I. Pangsa minyak bumi turun dari 42,3 persen pada masa RPJMN I menjadi 38,2 persen pada masa RPJMN II. Sementara untuk gas naik dari 16,4 persen pada RPJMN I menjadi 18,9 persen pada RPJMN II. 3.2 TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 diamanatkan bahwa dalam RPJMN III pembangunan harus dimantapkan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-53
berlandaskan keunggulan SDA dan SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Menjelang RPJMN III ini Indonesia telah masuk dalam kategori Negara dengan pendapatan menengah, meskipun pendapatan per kapita per tahun rakyat Indonesia masih pada kelompok ini perlu diwaspadai agar menengah bawah. Kondisi Indonesia terjebak dalam perangkap Negara tidak berpendapatan menengah (Middle Income Trap). Pada saat ini pendapatan per kapita rakyat Indonesia ada disekitar USD3,500 dan ini harus terus ditingkatkan agar dapat mencapai lebih dari USD12.000 per kapita per tahun pada akhir RPJPN di 2025. Sementara itu berbagai persoalan pembangunan masih dihadapi Indonesia terutama dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan, meskipun dalam lima tahun terakhir ini tingkat kemiskinan cenderung menurun. Telah terjadi perlambatan dalam penurunan tingkat kemiskinan yang pada tahun 2013 masih pada tingkat 11,5%. GAMBAR 3.28 TINGKAT KEMISKINAN 2004-2013 Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2014 sebesar 9%-10,5%). 3-54 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Sementara itu tingkat pengangguran terbuka juga telah mengalami penurunan dan kedepan masih harus terus diupayakan menurun agar kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Pada kuartal pertama 2014 tingkat pengangguran terbuka telah turun menjadi 5,7%, namun tingkat ini masih cukup tinggi. Kesempatan kerja terus diupayakan meningkat untuk menyerap angkatan kerja baru maupun para penganggur. GAMBAR 3.29 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA Sumber; BPS, diolah Kesempatan kerja yang tercipta antara februari 2013- februari 2014 sebanyak 1,7 juta orang. Seluruh sektor mengalami peningkatan jumlah orang yang bekerja, kecuali sektor pertanian. Elastisitas kesempatan kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi sekitar 293 ribu tahun 2013. Disamping masih adanya berbagai persoalan di atas, Indonesia implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. itu, menjelang pelaksanaan MEA kondisi Sementara perekonomian nampaknya masih mengalami perlambatan. Permintaan ekspor barang terutama untuk beberapa komoditas utama masih cenderung melambat. Indonesia harus bergegas menghadapi MEA dengan terus mendorong peningkatan daya saing barang dan jasa maupun tenaga kerja agar mampu bersaing dalam pasar ASEAN yang sebentar lagi akan menjadi satu pasar dan satu basis produksi. Kualitas barang dan jasa serta tenaga kerja terus ditingkatkan dengan senantiasa Indonesia harus Kesempatan kerja yang tercipta antara februari 2013- februari 2014 sebanyak 1,7 juta orang. Seluruh sektor mengalami peningkatan jumlah orang yang bekerja, kecuali sektor pertanian. Elastisitas kesempatan kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi sekitar 293 ribu tahun 2013. Disamping masih adanya berbagai persoalan di atas, Indonesia implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. itu, menjelang pelaksanaan MEA kondisi Sementara perekonomian nampaknya masih mengalami perlambatan. Permintaan ekspor barang terutama untuk beberapa komoditas utama masih cenderung melambat. Indonesia harus bergegas menghadapi MEA dengan terus mendorong peningkatan daya saing barang dan jasa maupun tenaga kerja agar mampu bersaing dalam pasar ASEAN yang sebentar lagi akan menjadi satu pasar dan satu basis produksi. Kualitas barang dan jasa serta tenaga kerja terus ditingkatkan dengan senantiasa Indonesia harus global RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-55
3-56 meningkatkan produktivitas mereka. Disamping itu, potensi bonus demografi yang dialami Indonesia mulai sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar tidak menjadi beban di masa mendatang. Kualitas SDM harus terus ditingkatkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, SDA harus terus dijaga kelestariannya untuk untuk memitigasi perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Pembangunan Indonesia dilakukan secara lebih kompre- hensif, tidak business as usual, dengan semakin memperbaiki koordinasi secara lintas sektor dan wilayah dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Mulai tahun 2015 pembangunan segera dilakukan melalui comprehensive reform untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Pembangunan di bidang polhukhankam harus terus didorong dengan menjalankan birokrasi, menjaga reformasi penegakkan hukum, mendorong pemberantasan korupsi, menegakkan demokrasi, dan menjada stabilitas sosial-politik dalam negeri. Pembangunan ekonomi Indonesia perlu segera transformasi struktur melakukan dipercepat dengan ekonomi melalui luas, industrialisasi meningkatkan ketahanan ekonomi (economic resilience), mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong inovasi. Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat terus diupayakan dengan meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, kesenjangan memperluas kesempatan kerja, serta menindaklanjuti hal-hal yang diamanahkan dalam UU SJSN dan aturan-aturan turunannya. dalam arti dan menurunkan tingkat Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu diupayakan pengelolaan SDA dan bio-diversity secara berkelanjutan, pembangunan kelautan, dan mitigasi bencana alam untuk mengantisipasi bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di Indonesia. Dalam rangka pembangunan daerah Indonesia harus berupaya semaksimal mungkin memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), mengelola urbanisasi yang terus meningkat, serta mendorong pelaksanaan desentralisasi yang lebih efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tantangan eksternal yang ditengarai dengan semakin kuatnya arus globalisasi dan tantangan internal yang ditandai dengan semakin kuatnya dorongan otonomi daerah, harus | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
diantisipasi dengan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dengan memperkuat daya saing perekonomian melalui peningkatan produktivitas SDM dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, serta dengan memfasilitasi inovasi melalui peningkatan Dalam mewujudkan implementasi yang efektif, kebijakan pembangunan perlu didukung dengan mekanisme pelaksanaan yang ditopang dengan kerangka regulasi yang tepat, penataan kerangka kelembagaan, dan dukungan kerangka pendanaan. kapasitas iptek. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 3-57
BAB 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 merupakan rencana kerja pemerintah tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 dan disusun pada akhir periode pelaksanaan RPJMN tahun 2010-2014. Kerangka ekonomi makro tahun 2015 berisi gambaran perkembangan ekonomi makro selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, perkiraan ekonomi makro tahun 2014, serta sasaran- sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2015. 4.1 GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN 4.1.1 Perekonomian Indonesia Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, upaya keras pemerintah dengan berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian nasional pada kondisi: (i) terus menguat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mencapai hampir 6 fundamental mampu dan kokoh persen; (ii) secara menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah di Kawasan Eropa (tahun 2013 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 5,8 persen). Kedua, tercapainya pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal dan jasa yang cukup besar. Sementara itu melambatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh: (i) melemahnya permintaan dunia yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia; dan (ii) melemahnya harga komoditi internasional, dimana komposisi ekspor nasional ini masih didominasi oleh barang komoditi. Kondisi mendorong terjadinya ketidakseimbangan eksternal, yang ditunjukkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar 0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 hingga mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB pada RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-1
4-2 Triwulan III tahun 2013. Ketiga, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi dengan meningkatnya aliran modal internasional, terutama disebabkan oleh isu tapering off rencana akan sejak pertengahan berakhirnya kebijakan Quantitave Easing (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska Krisis Global Lehman Brothers. tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD 24,9 miliar pada tahun 2012. ketidakpastian tahun 2013 dan Isu tapering off ini, Untuk menyelesaikan ketidakseimbangan eksternal pemerintah telah meluncurkan Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. Pertama, mendorong foreign investment (FDI) dengan kebijakan mengurangi direct hambatan investasi; penyederhanaan prosedur, dan melakukan revisi terhadap daftar investasi negatif. Kedua, memperbaiki neraca transaksi berjalan, dengan kebijakan keringanan pajak untuk produk berorientasi ekspor; memberlakukan pajak untuk impor barang mewah; serta meningkatkan produk domestik untuk kebutuhan biodiesel dalam upaya mengurangi impor. Ketiga, mendorong kesempatan kerja dengan kebijakan keringanan pajak untuk sektor labor intensive, mengurangi hambatan pada lokasi kawasan khusus, dan melakukan revisi terkait penetapan kebijakan upah minimum. Keempat, mengurangi inflasi, terutama terkait dengan kebijakan penggantian pembatasan impor, terutama untuk produk daging dan holtikultura. Pada Triwulan IV tahun 2013 perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan. Perkembangan sampai akhir 2013 menunjukkan bahwa membaiknya kondisi ekonomi global dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta indikasi pemulihan kawasan Eropa, Cina dan India, yang antara lain ditunjukkan oleh: (i) terjadinya perbaikan aktivitas kinerja sektor industri dan konsumsi AS dan Eropa; (ii) membaiknya perekonomian Jepang yang ditopang oleh kinerja sektor manufaktur, dimana angka PMI Manufaktur meningkat mencapai angka tertinggi selama hampir 4 tahun; (iii) peningkatan kinerja ekonomi Cina yang didukung kinerja (iv) sedang manufaktur Cina perekonomian India yang telah menunjukkan perbaikan tahun 2013 yang ditopang oleh pada Semester yg ekspansif; dan II | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
membaiknya kinerja ekspor dan sektor industri. Paska Paket 23 Agustus 2013 yang disertai dengan membaiknya perekonomian global telah mendorong perbaikan neraca pembayaran pada Triwulan IV tahun 2013 yang ditunjukkan oleh surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah dalam tiga triwulan terakhir mengalami defisit. Perbaikan neraca pembayaran ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang menurun cukup tajam menjadi USD4,0 miliar (1,98 persen PDB), jauh lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya yang besarnya USD8,5 miliar (3,85 persen PDB). Penurunan defisit transaksi berjalan ini surplus neraca terutama ditopang perdagangan barang, yang bersumber dari bertambahnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan semakin menyempitnya defisit neraca perdagangan migas. Ekspor nonmigas kembali mengalami pertumbuhan yang positif (3,8 persen, y-o-y) didukung oleh kenaikan ekspor manufaktur yang sejalan dengan meningkatnya permintaan dari Amerika Serikat dan Jepang; sementara itu pertumbuhan impor nonmigas mengalami kontraksi sejalan dengan terjadinya penurunan permintaan domestik. oleh naiknya Ditengah masih berlangsungnya ketidakpastian global, transaksi modal dan finansial Triwulan IV tahun 2013 mencatat adanya surplus sebesar USD9,2 miliar yang meningkat dibandingkan surplus sebesar USD5,6 miliar pada triwulan sebelumnya. Kenaikan surplus transaksi modal finansial terutama ditopang oleh meningkatnya penarikan pinjaman luar negeri swasta dan adanya penarikan simpanan bank domestik di luar negeri. Selain itu, arus modal langsung asing tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya akibat divestasi beberapa perusahaan PMA. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus, meskipun menurun akibat berkurangnya penempatan nonresiden di pasar saham domestik. Terkait dengan semakin membaiknya neraca transaksi berjalan dan aliran modal masuk tersebut, cadangan devisa yang mengalami penurunan menjadi sebesar USD95,1 miliar pada Triwulan III tahun 2013 dibanding sebesar USD112,8 miliar pada Triwulan IV tahun 2012, kemudian kembali naik pada 30 April 2014 hingga mencapai sebesar USD105,6 miliar. Ditengah memburuknya (i) perekonomian global sebagai RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-3
4-4 lanjutan krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak akhir 2011; (ii) isu tapering off di Amerika Serikat sejak pertengahan 2013; (iii) tekanan terhadap rupiah yang disebabkan ketidakseimbangan eksternal (iv) inflasi yang tinggi paska kenaikan BBM bersubsidi; (v) serta kebijakan moneter yang relatif ketat yang diikuti oleh berkurangnya kredit perbankan; ekonomi Indonesia masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 mencapai 5,8 persen (turun dibanding pertumbuhan ekonomi 2012 yang besarnya 6,3 persen). Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 ini utamanya investasi disebabkan oleh: (i) turunnya pertumbuhan (pembentukan modal tetap bruto) menjadi 4,7 persen dibanding 9,8 persen pada tahun 2012, yang disebabkan, antara lain oleh turunnya investasi non bangunan yang mempengaruhi hasrat melakukan investasi dikarenakan turunnya harga komoditi internasional; (ii) pertumbuhan ekspor barang dan jasa masih tetap rendah, yaitu 5,3 persen, lebih baik dibanding tahun 2012, yaitu 2,0 persen, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2011 (13,6 persen), yang antara lain disebabkan oleh, belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya harga komoditi internasional. Masih tetap tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 didorong oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Meskipun terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3 persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh: (i) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga rangka beli masyarakat mengkompensasi kenaikan harga BBM bersubsdi; serta (ii) kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan BI dalam rangka menstabilkan harga hingga inflasi kembali ke harga normal sampai dengan akhir tahun 2013. Pertumbuhan konsumsi secara total juga didorong oleh pengeluaran pemerintah yang tumbuh sebesar 4,9 persen dibanding tahun 2012 (1,2 persen). Selanjutnya, sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar 1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya 6,6 persen. daya dalam Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2013 didorong | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
4.1.2 Perekonomian Dunia oleh: (i) sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,5 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan; (ii) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin & peralatannya; (iii) sektor tersier tumbuh 7,0 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen. Dari sisi kesejahteran masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun 2012, yaitu USD 3.583,2 (Rp 33,5 juta). Tahun 2014 diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (i) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan aman dan tertib; (ii) terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter; (iii) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iv) membaiknya perekonomian dunia; (v) dengan asumsi beberapa variabel makro, yaitu nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 6 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi dunia. Pada tahun 2013, kondisi perekonomian dunia secara perlahan membaik yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian negara- negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia diprediksikan akan masih tetap tinggi hingga tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk harga minyak mentah dunia. Pada tahun 2010-2012, kondisi perekonomian dunia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis subprime mortgage di tahun 2008. Kebijakan menyelamatkan perusahaan melalui pemberian bailout yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi positif terhadap perekonomian dunia. Pada tahun RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-5
4-6 2011 hingga tahun 2012, perekonomian dunia kembali fiskal yang terjadi di tertekan dengan permasalahan kawasan Eropa, terutama Yunani. Defisit fiskal yang lebar disertai hutang pemerintah per PDB yang besar, membatasi ruang gerak pemerintah Yunani dalam upaya mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat terutama pada kawasan Eropa mendorong krisis fiskal Yunani melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa, sehingga terjadi krisis keuangan Eropa. Pada tahun 2012, pertumbuhan perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh: (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (ii) berlanjutnya krisis keuangan Eropa; dan (iii) melemahnya perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia. Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen pada tahun 2013, menurun signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh sebesar 2,8 persen. Namun demikian, investasi meningkat sebesar 5,5 persen. Tumbuhnya Serikat kemungkinan akibat adanya isu bank sentral (The Fed) yang akan melakukan pengurangan stimulus moneter (tapering off) pada pertengahan tahun 2014, sehingga dana-dana yang tadinya berada di luar negeri ditarik dan dimasukkan kembali ke Amerika Serikat. Sedangkan belanja pemerintah pada tahun 2013 turun sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan keputusan Kongres yang berencana mengetatkan anggaran belanja pemerintah Amerika Serikat akibat defisit yang terus menerus terjadi. investasi di Amerika Sementara itu, perekonomian negara-negara di kawasan Euro (EA17, yaitu kawasan yang negaranya memakai Euro sebagai mata uang) mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Tingkat hutang sebagian negara di kawasan Euro juga menurun, setelah sebelumnya selalu meningkat. Pada Triwulan III tahun 2013, di kawasan Euro tingkat hutang mencapai sebesar 92,8 persen dari GDP, menurun dari triwulan sebelumnya yang besarnya 92,7 persen. Kawasan Euro mengalami surplus transaksi berjalan sebesar EUR 66,8 miliar, meningkat signifikan apabila dibandingkan pada tahun 2012, yaitu mengalami defisit sebesar EUR 37,8 miliar. Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asia | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
terkendala oleh masih lambatnya perekonomian Cina dan tumbuh 7,6 tahun 2013, PDB Cina India. Selama persen, terendah sejak ini struktural yang merupakan dampak dari dijalankan pemerintah Cina. Cina sedang dibandingkan memprioritaskan pertumbuhan akan mengurangi cepat. Cina ketergantungan pertumbuhan pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target belanja konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan, dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi tahun terberat bagi India. Pertumbuhan ekonomi India pada tahun 2013 hanya sebesar 5,3 persen. Sektor manufaktur terus menjadi hambatan pada pertumbuhan PDB India secara keseluruhan akibat hasil manufaktur hanya naik sebesar 1,0 persen. tahun 1999. Perlambatan reformasi saat ini kestabilan ekonomi yang tidak menentu serta Perubahan ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong indeks harga seluruh komoditi dunia menuju ke titik tertingginya pada tahun 2011. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2011 sebesar 188,2 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 209,9. Namun, adanya perlambatan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia mengakibatkan indeks harga komoditi dunia menurun drastis. Pada tahun 2013 secara rata-rata komoditi dunia menurun sebesar 87,1 poin. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2013 sebesar 127,4 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 101,7. iklim global yang Laju inflasi pada beberapa negara dunia menurun seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi. Pada tahun 2010, laju inflasi mencapai 1,5 persen pada negara-negara maju dan 6,0 persen pada negara berkembang. Harga komoditi dunia yang meningkat, mendorong peningkatan laju inflasi pada tahun 2011. Laju inflasi mencapai 2,7 persen di kelompok negara maju dan 7,2 persen di kelompok negara berkembang pada tahun 2011. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama non-energi, tahun 2012 mengalami penurunan baik pada kelompok negara berkembang maupun pada kelompok negara maju. Harga komoditi yang terus mengalami penurunan mengakibatkan laju inflasi laju inflasi pada RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-7
kembali menurun pada tahun 2013. Laju inflasi mencapai 1,4 persen di kelompok negara maju dan 6,0 persen di kelompok negara berkembang pada tahun 2013. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global mengalami penurunan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ketidakpastian penyelesaian krisis Eropa. Indeks perdagangan saham baik di Asia, Amerika Serikat, maupun Eropa mengalami penurunan. Kemudian, akan pengurangan stimulus yang akan dilakukan oleh The Fed sepanjang tahun 2013 menjadikan indeks perdagangan saham di Amerika dan Eropa berfluktuasi, walaupun trennya meningkat. Sedangkan indeks perdagangan saham beberapa negara di kawasan Asia cenderung stabil. Pada akhir tahun 2013, indeks Hangseng Hongkong, STI Singapura, dan IHSG Indonesia masing-masing mencapai 23.306, 3.167, dan 4.274. Selanjutnya, seiring dengan membaiknya data tenaga kerja Amerika Serikat memberikan ekspektasi positif terhadap perekonomian Amerika Serikat sehingga memberi dorongan peningkatan pada beberapa indeks saham negara- negara maju. Pada akhir tahun 2013, indeks DJIA New York, Nikkei Tokyo, dan FTSE London masing-masing naik sebesar 26,5 persen, 14,4 persen, dan 56,7 persen dibandingkan akhir tahun 2012. ekonomi dunia serta adanya ketidakpastian Secara keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,0 persen. Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina demikian, perekonomian dunia pada tahun 2014 diperkirakan IMF tumbuh sebesar 3,6 persen. yang membaik. Dengan 4.1.3 Moneter Pada tahun 2013, di tengah tren perlambatan ekonomi domestik, inflasi meningkat tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013 serta kenaikan harga pangan akibat berkurangnya pasokan karena adanya kebijakan pembatasan impor seperti daging sapi dan bawang putih serta terganggunya produksi dan distribusi bahan pangan lainnya seperti bawang merah dan cabe merah. Sementara itu, inflasi inti 2013 masih terkendali 4-8 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
karena tertolong oleh permintaan domestik yang melambat, dampak lanjutan pelemahan nilai tukar yang belum terlalu kuat, serta harga komoditas global yang menurun. Inflasi pada tahun 2013 mencapai 8,4 persen, lebih tinggi dari inflasi 2012 yang sebesar 4,3 persen dan jauh di atas kisaran sasaran inflasi 4,5±1 persen. Komponen pengeluaran yang dominan memberikan sumbangan inflasi selama tahun 2013 antara lain yaitu bensin sebesar 1,2 persen. tarif angkutan dalam kota sebesar 0,8 persen, bawang merah sebesar 0,4 persen, tarif listrik sebesar 0,4 persen, dan cabai merah sebesar 0,3 persen. Berdasarkan wilayah, kenaikan inflasi tahun 2013 tercatat tertinggi di kawasan Sumatera sebesar 8,9 persen, sedangkan di Jawa inflasi mencapai 8,5 persen, Jakarta sebesar 8,0 persen, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tercatat 7,9 persen. Perlambatan ekonomi dan kenaikan inflasi yang terjadi berdampak perbaikan tertahannya ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Secara umum, respons Indonesia yang kebijakan Pemerintah bersama Bank terkoordinasi relatif baik di tahun 2013 telah mampu menjaga stabilisasi perekonomian. Hal ini tercermin pada perkembangan ekonomi, termasuk inflasi sejak triwulan IV- 2013. Inflasi bulanan sejak September 2013 kembali kepada pola normalnya, bahkan berada di bawah perilaku historisnya. pada tren Memasuki tahun 2014, inflasi terus mengalami penurunan, inflasi IHK Maret 2014 tercatat rendah yakni 0,1 persen (mtm) atau 7,3 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi Februari 2014 sebesar 0,3 persen (mtm) atau 7,8 persen (yoy). Inflasi Maret 2014 juga tercatat lebih rendah dari rata-rata inflasi dalam 6 tahun terakhir. Penurunan tekanan inflasi disebabkan inflasi inti yang menurun seiring apresiasi nilai tukar, moderasi permintaan domestik, dan ekspektasi inflasi yang masih terjaga. Selain itu, harga bahan pangan juga mengalami deflasi akibat pasokan beberapa komoditas bahan makanan yang meningkat seiring dengan datangnya musim panen. Bahkan pada bulan April 2014 terjadi deflasi sebesar 0,02 persen, terutama dikarenakan oleh deflasi dari kelompok bahan makanan sebesar 0,2 persen dan kelompok sandang sebesar 0,02 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada tahun 2013 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-9
cenderung melemah secara berarti dari Rp 9.793 per dolar AS pada akhir tahun 2012 mencapai Rp 12.171 per dolar AS pada akhir tahun 2013. Tekanan terhadap Rupiah terutama berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor (termasuk kebutuhan valas untuk impor BBM) di itu, tengah perlambatan kinerja ekspor. Disamping rencana pelemahan (tapering-off), pengurangan tingginya pelambatan ketidakpastian global yang kemudian mendorong keluarnya aliran modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Tekanan terhadap rupiah terutama cukup kuat terjadi sejak akhir Mei 2013 hingga Agustus 2013, sejalan dengan meningkatnya aliran modal keluar dipicu sentimen terhadap rencana pengurangan stimulus moneter oleh The Fed, di tengah kenaikan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dan defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran Indonesia. rupiah ikut dipicu oleh juga AS stimulus moneter ekonomi China dan masih Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, BI bersama Pemerintah telah berupaya terus menjaganya agar sesuai perekonomian Indonesia. Sementara itu, dari sisi pemerintah, upaya ekspor non-migas terus ditingkatkan. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD pada triwulan pertama tahun 2014 tentunya tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi respons kebijakan yang dijalankan oleh BI dan Pemerintah. dengan kondisi fundamental 4.1.4 Neraca Pembayaran Pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, kondisi Neraca Pembayaran Indonesia masih terjaga, namun dalam tekanan yang berat. Gejolak ekonomi dunia terutama perlambatan ekonomi negara-negara maju melemahkan neraca perdagangan Indonesia. Dengan ekspor barang yang menurun sedangkan impor barang yang tetap tinggi, neraca transaksi berjalan mengalami defisit pada tahun 2013. Namun demikian, likuiditas di pasar dunia yang cukup besar serta masih tingginya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia mendorong masuknya arus modal ke Indonesia dan menguatkan neraca transaksi modal dan finansial. Pada tahun 2011, surplus neraca pembayaran Indonesia masih terjaga dengan penurunan surplus neraca transaksi berjalan dan peningkatan surplus neraca modal dan finansial. Total penerimaan ekspor barang mencapai USD200,8 miliar, naik 27,0 persen. Kenaikan tersebut 4-10 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 32,8 persen dan 25,7 persen. Sedangkan, pengeluaran impor mencapai USD166,0 miliar, naik 30,3 persen dibandingkan sebelumnya. Meningkatnya pengeluaran impor barang disebabkan oleh impor migas dan nonmigas yang naik masing-masing sebesar 52,4 persen dan 24,8 persen. Dengan defisit jasa- jasa (termasuk pendapatan dan transfer berjalan) sebesar USD33,1 miliar, surplus neraca transaksi berjalan tahun 2011 mencapai USD1,7 miliar. Neraca modal dan finansial mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2011, investasi langsung asing (neto) mencapai USD11,5 miliar, invetasi portfolio USD3,8 miliar, dan investasi lainnya mencapai defisit USD1,8 miliar. Dalam keseluruhan tahun 2011, neraca transaksi modal dan finansial mengalami surplus sebesar USD13,6 miliar. Cadangan devisa pada akhir tahun 2011 mencapai USD110,1 miliar, cukup untuk memenuhi kebutuhan 6,5 bulan impor. tahun Indonesia Pada menghadapi tekanan yang lebih berat dibandingkan tahun 2011. Neraca transaksi berjalan menjadi defisit sebesar USD24,4 miliar terutama disebabkan oleh pertumbuhan tinggi dari pengeluaran pertumbuhan penerimaan ekspor migas. Pada tahun 2012, ekspor migas mencapai USD35,6 miliar, naik 6,6 persen dari tahun 2011, sedangkan impor migas mencapai USD40,8 miliar, naik 5,4 persen dari tahun 2011. Namun, surplus neraca transaksi modal dan finansial meningkat menjadi sebesar USD24,9 miliar pada tahun 2012. Peningkatan surplus transaksi modal dan finansial tersebut terutama didorong oleh meningkatnya arus modal masuk portofolio dan meningkatnya arus modal keluar investasi lainnya. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa mencapai USD112,8 miliar. tahun 2012, neraca pembayaran impor migas yang lebih Pada tahun 2013, perkembangan perekonomian dunia yang kurang baik memberi tekanan yang lebih berat pada neraca pembayaran Indonesia. Pada tahun 2013, penerimaan ekspor barang menurun menjadi USD183,5 miliar dengan ekspor migas dan ekspor nonmigas yang menurun masing- masing sebesar 5,6 persen dan 1,9 persen dibandingkan tahun 2012. Pengeluaran impor barang menurun menjadi USD177,4 miliar dengan impor migas dan impor nonmigas RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-11
masing-masing sebesar USD43,3 miliar dan USD134,1 miliar. Dengan defisit jasa-jasa yang tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2013 mengalami defisit sebesar USD28,5 miliar. Pada tahun 2013, surplus neraca transaksi modal dan finansial meningkat mencapai USD22,7 miliar dengan kenaikan pada investasi langsung asing dan investasi portofolio. Investasi langsung asing mencapai USD14,8 miliar, didukung oleh tingginya arus modal masuk di Investasi Indonesia yang mencapai USD18,4 miliar. portofolio mencapai USD9,8 miliar terutama didorong oleh masuknya investasi portofolio ke sektor publik sebesar USD10,3 miliar pada triwulan IV tahun 2013. Sedangkan investasi lainnya defisit USD1,9 miliar dengan tingginya pembayaran hutang swasta sejak awal tahun dan pembayaran hutang publik pada akhir tahun 2013. Dengan perkembangan tersebut, pada tahun 2013, cadangan devisa mencapai USD99,4 miliar atau cukup untuk kebutuhan 5,5 bulan impor. tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan Pada membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Penerimaan ekspor diperkirakan mencapai USD220,2 miliar dengan ekspor non migas yang diperkirakan tumbuh sebesar 3,7 persen. Sedangkan impor diperkirakan mencapai USD222,7 miliar dengan impor non migas diperkirakan tumbuh sebesar 3,0 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meliputi pendapatan dan transfer, neraca transaksi berjalan diperkirakan mengalami defisit sebesar USD28,5 miliar. Daya tarik investasi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan tetap tinggi. Pada tahun 2014, investasi langsung asing (neto), investasi portfolio (neto), serta investasi lainnya masing-masing diperkirakan surplus sebesar sebesar USD15,3 miliar, USD11,9 miliar, dan USD3,3 miliar, dan cadangan devisa mencapai USD107,9 miliar. 4.1.5 Keuangan Negara Realisasi sampai dengan 2013 Kebijakan fiskal dalam jangka menengah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara dan efisiensi belanja negara. Dengan begitu maka defisit anggaran dapat terjaga dan terkelola sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB dapat terus 4-12 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
diturunkan. Namun, Pemerintah juga menyadari perlunya kebijakan fiskal yang ekspansif dengan pengelolaan secara hati-hati dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada pelaksanaan RPJMN 2010-2014, realisasi pendapatan negara pada APBN 2010 - 2013 terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, secara nominal ralisasi pendapatan negara pada APBN 2010-2013 meningkat rata-rata sebesar 12,8 persen per tahun, dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.429,4 triliun pada tahun 2013. Peningkatan pendapatan negara tersebut penerimaan utamanya perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 14,0 persen atau naik dari Rp723,3 triliun di tahun 2010 menjadi Rp1.072,1 triliun pada tahun 2013. Penerimaan perpajakan ini menyumbang sebesar lebih dari 73,6 persen dari total penerimaan dalam negeri. didorong oleh peningkatan Di sisi belanja negara, realisasi APBN 2010 - 2013 dan yang juga terus mengalami direncanakan pada APBN 2014 peningkatan. Pada APBN 2010-2013 realisasi belanja negara naik rata-rata sebesar 16,3 persen tiap tahun tahun atau meningkat dari Rp1.042,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.638,9 triliun pada tahun 2013. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 17,3 persen per tahun dan belanja ke daerah rata-rata sebesar 14,2 persen per tahun. Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut utamanya didorong oleh peningkatan belanja barang dan belanja modal yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 19,8 persen dan 28,9 persen per tahun. Kenaikan belanja barang dan modal ini seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi seperti listrik, jalan, pelabuhan serta pengembangan infrastruktur pada 6 (enam) Selanjutnya, peningkatan belanja koriodr pemerintah pusat juga didorong oleh kenaikan belanja subsidi, utamanya subsidi BBM dan listrik yang meningkat rata-rata sebesar 26,5 persen per tahun. Meningkatknya belanja subsidi BBM dan listrik ini berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga ekonomi. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-13
4-14 dan mempertahankan kesejahteraan rakyat meskipun tekanan terhadap harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terus dialami sepanjang periode pelaksanaan RPJMN 2010-2014. juga mengalami transfer ke daerah Realisasi dana peningkatan pada APBN 2010-2013 dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,2 persen per tahun, yaitu dari Rp344,7 trilium pada tahun 2010 menjadi Rp513,3 triliun pada tahun 2013. Peningkatan transfer ke daerah tersebut didorong oleh peningkatan dana perimbangan yang meningkat rata-rata sebesar 10,8 persen per tahun yaitu dari Rp316,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp430,4 triliun pada tahun 2013. Kenaikan dana perimbangan, utamanya Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana (KB), infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan. Sementara itu, sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang meningkat rata-rata sebesar 43,6 persen per tahun atau meningkat dari Rp28,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp82,9 triliun pada tahun 2013. Sementara untuk realisasi defisit anggaran dalam periode 2010-2013 selalu lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBN. Dalam periode tersebut, beberapa faktor yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut antara lain, realisasi pendapatan negara lebih besar dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja negara lebih rendah bila dibandingkan dengan alokasi anggaran; atau realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara lebih rendah dari target/alokasi yang ditetapkan, namun persentase realisasi pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi belanja negara. Stok utang pemerintah berhasil diturunkan dari 26,2 persen PDB pada tahun 2010 menjadi diperkirakan menjadi 26,1 persen pada tahun 2013. Perkiran capaian 2014 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
Pada APBN 2014, Pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan melalui kebijakan fiskal yang sehat dan efektif. Strategi yang akan dijalankan adalah mendorong APBN lebih produktif dan ekspansif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian namun tetap rangka menjaga secara berhati-hati dalam dikelola kesinambungan lebih rinci dari fiskal. Strategi yang kebijakan tersebut antara lain: (1) mengendalikan defisit anggaran yang terdiri atas optimalisasi pendapatan negara dan peningkatan kualitas belanja negara; (2) mengendalikan keseimbangan primer dengan tetap mengoptimalkan pendapatan negara dan memperbaiki dan mengefisienkan struktur belanja negara; dan (3) menurunkan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan melalui pinjaman, terus menjaga negative net flow untuk pinjaman luar negeri, dan mengarahkan pinjaman untuk kegiatan produktif. Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara dan hibah pada APBN tahun 2014 direncanakan mencapai Rp1.667,1 triliun atau meningkat 16,6 persen dibandingkan realisasi APBN tahun 2013. Peningkatan pendapatan negara negara tersebut utamanya didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.280,4 triliun atau meningkat sebesar 19,4 persen dibandingkan realisasi APBN 2013. Untuk memberikan dorongan pada perekonomian, belanja negara direncanakan sebesar Rp1.842,5 triliun atau meningkat sebesar 12,4 persen dibanding realisasi tahun 2013. Alokasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.249,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp592,6 triliun. Sementara itu, alokasi belanja untuk subsidi diperkirakan sebesar Rp333,7 triliun atau turun sebesar 6,0 persen dibandingkan realisasi subsidi tahun 2013. Dari alokasi belanja subsidi tersebut 63,2 persen dialokasi untuk subsidi BBM, LPG, dan BBN yang diperkirakan sebesar Rp210,7 triliun. Defisit pada APBN 2014 ditetapkan sebesar 1,70 persen dari PDB atau sebesar Rp174,4 triliun sebagai salah satu upaya dalam menjaga kesinambungan fiskal. Defisit APBN tersebut direncanakan akan dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp196,3 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp20,9 triliun. Ketahanan fiskal yang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-15
terjaga akan tercermin dari posisi utang pemerintah yang jika dapat memenuhi target akan terus menurun menjadi 23,7 persen PDB pada akhir tahun 2014. Tantangan 2015 Tantangan utama di bidang pengelolaan fiskal pada tahun 2015 antara lain adalah: (1) optimalisasi penerimaan pajak agar rasionya terhadap PDB dapat meningkat dan setara dengan negara-negara sekawasan; (2) perluasan ruang fiskal (fiscal space) agar Pemerintah lebih leluasa mengalokasikan (3) peningkatan kualitas belanja untuk belanjanya; program/kegiatan yang lebih mempunyai daya ungkit (leverage) atau pengaruh ganda (multiplier effect); dan (4) pembiayaan defisit secara hati-hati dengan pemanfaatannya yang selektif. 4.1.6 Pertumbuhan Ekonomi Stabilitas ekonomi yang didukung oleh daya beli masyarakat mendorong terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Perekonomian Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 6,2 persen dalam periode empat tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010 - 2014 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan 2013 berturut-turut sebesar 6,2 persen, 6,5 persen, 6,3 persen dan 5,8 persen. Dari sisi pengeluaran, dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didukung oleh peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh rata-rata sebesar 7,8 persen terutama didukung oleh investasi alat angkutan luar negeri serta mesin dan perlengkapan luar negeri. Daya beli masyarakat yang dapat terjaga mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh rata-rata sebesar 5,29 persen dan pengeluaran sebesar 2,4 persen. rata-rata pemerintah Peningkatan pengeluaran rumah tangga terutama didorong oleh pengeluaran rumah tangga bukan makanan. Sedangkan pengeluaran pemerintah terutama didorong oleh komponen pengeluaran penerimaan barang dan jasa. Perlambatan ekonomi dunia memberi tekanan menurun pada transaksi perdagangan luar negeri Indonesia. Namun, di sisi lain, Ekspor barang dan jasa Indonesia mengalami kontraksi dalam dua tahun terakhir. Ekpor barang dan jasa pada tahun 2013 terkontraksi sebesar 15,6 persen, meskipun dalam tumbuh 4-16 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, ekspor barang dan jasa dapat tumbuh rata-rata sebesar 6,1 persen. Sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa tumbuh rata-rata sebesar 1,2 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terutama didukung oleh sektor tersier yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan, hotel, dan restoran dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 10,2 persen dan 5,9 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat tinggi didorong oleh pertumbuhan sub sektor komunikasi, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutama didukung oleh peningkatan sub sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor tersier lainnya yaitu listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,6 persen; 6,6 persen; 6,8 persen; dan 5,5 persen dalam periode empat tahun pertama RPJMN 2010-2014. Sektor sekunder serta pertambangan dan yaitu penggalian tumbuh rata-rata sebesar 5,6 persen dan 2,1 persen. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahan terutama didorong oleh sub sektor industri nonmigas alat angkutan, mesin, dan peralatannya; serta logam dasar besi dan baja. Sektor primer yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dalam periode yang sama, terutama didukung oleh sub sektor perikanan. industri pengolahan Krisis keuangan Eropa yang masih belum dapat diselesaikan serta pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang masih lambat terutama dengan adanya permasalahan fiskal yang cukup berat diperkirakan masih membayangi kondisi ekonomi dunia tahun 2014. Meskipun demikian, ekonomi dunia pada tahun 2014 diperkirakan lebih baik dari kondisi perekonomian tahun 2013 terutama didorong oleh pulihnya perekonomian Cina. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga disertai upaya penguatan ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 5,5 persen pada tahun 2014. Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada tahun 2014, dari sisi pengeluaran, investasi dan sebagai penggerak konsumsi masyarakat didorong RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-17
perekonomian dengan perkiraan pertumbuhan masing- masing sebesar 5,5 persen dan 5,3 persen. Konsumsi pemerintah diupayakan dapat tumbuh sebesar 5,2 persen melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Ekspor barang dan jasa diupayakan dapat tumbuh kembali sebesar 0,5 persen dalam menghadapi perlambatan ekonomi dunia. Dari sisi lapangan usaha, seiring dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh sektor industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh 5,5 persen. Sektor pertanian tumbuh 3,3 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 0,8 persen; serta sektor tersier yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa usaha; serta jasa-jasa meningkat masing-masing 5,1 persen; 6,1 persen; 5,4 persen; 9,7 persen; 7,1 persen; dan 5,1 persen. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan 5,6-5,9 persen dan tingkat kemiskinan 9,0-10,5 persen. 4.1.7 Perbankan dan Pasar Modal Kondisi makro berlanjutnya krisis ekonomi dan keuangan di Eropa, gejolak di Amerika Serikat serta berbagai tekanan yang terjadi di pasar keuangan tahun 2012 - 2013, membuat sektor keuangan domestik tak lepas dari gejolak dan tekanan ekonomi. Namun, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum relatif cukup baik. Beberapa indikator di sektor pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya yang menunjukkan kondisi yang meningkat dan cukup terkendali. Perkembangan pada perkembangan IHSG 2012 - 2013 diwarnai dengan fluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dunia. Besarnya investasi asing yang cukup signifikan dalam pasar modal Indonesia menjadi penyebab utama sensitivitas IHSG terhadap perkembangan ekonomi dunia. pasar modal, yang terlihat Meskipun Indonesia pasar bergairah/meningkat pada awal tahun 2012, yaitu dari level IHSG 3.192 pada bulan Januari 2012, dan terus meningkat secara bertahap sampai mencapai 4.181 level pada bulan April 2012, tekanan akibat krisis utang Eropa kemudian membawa IHSG sempat turun ke level 3.833 pada bulan Mei 2012. Tekanan terhadap IHSG tersebut didorong oleh kepanikan sebagian investor asing dan dalam negeri. IHSG kemudian kembali menunjukkan peningkatan menjadi 3.956 kondisi modal 4-18 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
pada bulan Juni 2012 secara bertahap ke level 4.350 pada bulan Oktober 2012, sedikit menurun pada bulan November, dan mencapai 4.317 pada akhir Desember 2012 atau menguat 12,9 persen selama tahun 2012. Peningkatan indeks saham ini terus berlanjut pada tahun 2013, dan mencapai 5.069 pada awal Mei 2013, secara bertahap merosot sampai di bawah 4.000 pada 27 Agustus 2013, dan kemudian meningkat menjadi 4.274 pada akhir Desember 2013. Perkembangan IHSG sampai dengan awal tahun 2014, membaik/meningkat lagi menjadi 4.688 pada awal Maret 2014. lagi Di sektor perbankan, meskipun terjadi krisis Eropa dan gejolak politik dan ekonomi di Amerika Serikat 2008 - 2013, kinerja sektor perbankan masih terjaga dengan baik (Tabel 1 Indikator Perbankan). Indikator rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio - CAR) pada akhir (November) 2013 mencapai 18,7 persen meningkat dibanding akhir 2012 (17,4 persen), tahun 2011 (16,1 persen) dan 2010 (17,0 persen). Indikator lain seperti rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan - NPL), tercatat menurun (membaik) menjadi 1,9 persen pada akhir 2013, membaik dibanding 2012 (2,3 persen), 2011 (2,2 persen) dan 2010 (2,6 persen), terkait dengan kebijakan Loan to Value dan Down Payment perbankan. Dari segi aset, total aset bank-bank umum pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar Rp 4.817,8 triliun, meningkat dibanding tahun 2012, yaitu sebesar Rp 4.262,6 triliun. Penyaluran kredit perbankan juga mengalami pertumbuhan. Kinerja penyaluran kredit hingga akhir 2013 mencapai Rp3.241,0 triliun atau menurun pertumbuhannya menjadi 17,7 persen dari Desember 2012 yang mencapai Rp2.725,7 triliun atau tumbuh sebesar 23,9 persen (y-o-y) dan tahun 2011 (24,6 persen). Meningkatnya BI rate dari 5,75 persen, menjadi 6,0 persen pada awal Juni 2013 dan secara bertahap menjadi 7,50 persen pada awal November 2013 mempengaruhi suku bunga perbankan. Tingkat suku bunga kredit modal kerja, dan kredit investasi meningkat, namun kredit konsumsi menurun masing-masing menjadi 12,08 persen, 11,74 persen dan 13,12 persen pada akhir (November) 2013 dari 11,50 persen, 11,28 persen dan 13,58 persen pada akhir 2012. Terjaganya perubahan suku bunga terkait dengan kebijakan yang kredit tersebut juga RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-19
mewajibkan bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi perbankan. Membaiknya kegiatan perekonomian, khususnya di bidang produksi dan perdagangan mendorong peningkatan penyaluran kredit, baik kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK). Pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi pada tahun 2012 masing-masing mencapai 23,2 persen, 27,6 persen, dan 20,0 persen (y-o-y). Pada akhir tahun 2013, komposisi pertumbuhan KMK, KI dan KK masing-masing menurun menjadi 21,3 persen, 33,1 persen dan 15,3 persen (y-o-y). Peningkatan pertumbuhan kredit juga terjadi pada kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kredit UMKM). Pada akhir tahun 2013, kredit UMKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp595,4 triliun atau meningkat sebesar 15,3 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp516,3 triliun, dan tahun 2011 sebesar Rp445,5 triliun. (November) Masih cukup tingginya inflasi dan nilai tukar rupiah pada awal tahun 2014, serta BI rate dan suku bunga perbankan, akan memperlambat pertumbuhan kredit perbankan (Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi). Tingginya suku bunga perbankan, yang berkaitan dengan tingkat pengembalian obligasi, juga membuat penerbitan obligasi rupiah masih kurang menarik, dibanding obligasi dalam valuta asing. Di pihak lain, penerbitan saham dalam tahun 2014 diharapkan dapat meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan dana investasi baik badan usaha swasta maupun BUMN/BUMD. 4.1.8 Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengangguran Dalam kurun waktu antara tahun 2009-Februari 2014, jumlah penduduk usia kerja bertambah sebanyak 11,8 juta juta orang. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja memberi nilai positif, karena dapat menjadi modal pembangunan untuk setiap kegiatan ekonomi di berbagai sektor usaha dan wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja juga bertambah besar. Penduduk usia kerja yang besar sumber merupakan peningkatan pertumbuhan ekonomi bila kualitasnya asset dan berpotensi sebagai 4-20 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
ditingkatkan. Kondisi bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga memberikan kontribusi yang berarti terhadap produktivitas nasional. ini sangat berpotensi Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja bertambah 11,6 juta dan kesempatan kerja bertambah 13,7 juta pekerja. Pertambahan kesempatan kerja yang melebihi angkatan kerja, telah menurunkan angka pengangguran dari 8,1 persen menjadi 5,7 persen. Angka pengangguran terbuka ini diperkiraan menurun kembali tahun 2014. Suatu pertanda adanya dampak positif dari stabilitas ekonomi makro, sehingga jumlah penganggur dapat dikendalikan setidaknya yang masih tersisa sebanyak 7,15 juta orang. 4.2 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2015 4.2.1 Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2015 Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga, Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015, yaitu: (a) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-21
masih masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan juga akan adanya mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014 dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional. indikasi berakhirnya era supercycle Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah- langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2015. 4.2.2 Tantangan dan Kebijakan Pokok Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai dengan 2013 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan dan kebijakan pokok yang dihadapi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. MEMANTAPKAN NASIONAL. Perhatian akan di tujukan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi; PEREKONOMIAN 2. MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Dorongan akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun non- migas, serta pengendalian arus modal; 3. MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta dapat menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah 4-22 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
4.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro 4.2.4 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2015 4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Investasi garis pemberdayaan yang tepat dan terpadu. kemiskinan dengan program-program Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015. lingkungan eksternal dan Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015. lingkungan eksternal dan Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, perekonomian ditargetkan tumbuh sekitar 5,8 persen, lebih tinggi dari sasaran pertumbuhan tahun 2014 yang besarnya 5,5 persen. Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sekitar 5,5 persen dan 4,6 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 1,6 persen. Dalam keseluruhan tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,1 persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sekitar 1,8 persen. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian diperkirakan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-23
tumbuh sekitar 3,5 persen, sektor industri pengolahan tumbuh sekitar 5,8 persen dan sektor diperkirakan pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 0,9 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar sekitar 5,5 persen; 6,5 persen; 5,7 persen; 10,0 persen; 7,4 persen; serta 5,4 persen. Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,8 persen pada tahun 2015 membutuhkan investasi sebesar Rp 3.921,3 triliun. 4.2.6 Moneter Arah kebijakan di bidang moneter akan tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,0 - 5,0 persen, sementara itu nilai tukar ditargetkan berada pada kisaran Rp.11.500 - Rp. 12.000 per dolar AS. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan didorong agar diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank untuk terus Indonesia berkoordinasi meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan (financial inclusion). juga akan implementasi kebijakan terkait Beberapa hal penting moneter ke depan, diantaranya: (i) Pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (ii) Kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan (iii) Komunikasi yang intensif antara BI dan Pemerintah dengan 4-24 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
4.2.7 Neraca Pembayaran 4.2.8 Perbankan Dan Pasar Modal 4.2.9 Pengangguran masyarakat sangat penting untuk menjangkar persepsi sangat pasar; dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil. (iv) Penguatan kebijakan struktural Penerimaan ekspor tahun 2015 diperkirakan meningkat sekitar 8,5 persen, didorong oleh peningkatan ekspor non- migas yang naik sekitar 6,8 persen. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat sekitar 6,1 persen, didorong oleh peningkatan impor non-migas yang naik sekitar 5,9 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2015 diperkirakan defisit sebesar USD19,9 miliar. finansial itu surplus neraca modal dan Sementara diperkirakan sebesar USD27,6 miliar didorong oleh langsung asing (neto) sebesar meningkatnya investasi portfolio (neto) sebesar USD17,8 miliar dan (neto) investasi USD11,9 miliar, sedangkan diperkirakan defisit sebesar USD2,1 miliar. investasi lainnya Secara keseluruhan, terjadi surplus neraca pembayaran pada tahun 2015 yang diperkirakan mencapai USD 8,5 miliar sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 116,4 miliar. Dalam tahun 2015, setelah terselenggaranya pemilihan anggota DPR/DPD, Presiden dan Kabinet yang baru diharapkan dapat lebih mendorong harapan atau ekspektasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Dengan menurunnya inflasi dan suku bunga perbankan dalam tahun 2015, pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan akan meningkat lagi, demikian pula dengan penerbitan dan perdagangan obligasi dan saham di bursa efek Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan penerbitan surat berharga dalam tahun 2015 masih terbatas. Tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan di pasar modal serta sistim perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya perkembangan pasar keuangan di dalam negeri. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-25
dan Kemiskinan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, berbagai kegiatan pembangunan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015. TABEL 4.1 PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2014-2015 Uraian Pertumbuhan Ekonomi (persen) 2010 6,2 2011 6,5 2012 6,3 2013 5,8 2014 Perkiraan 5,5 2015 Sasaran 5,5-6,0 Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat 4,7 4,7 5,3 5,3 5,3 4,9-5,2 Konsumsi Pemerintah 0,3 3,2 1,2 4,9 5,2 1,4-2,1 PMTB 8,5 8,8 9,8 4,7 5,5 4,7-6,1 Ekspor Barang dan Jasa 15,3 13,6 2,0 5,3 0,5 4,3-4,8 Impor Barang dan jasa 17,3 13,3 6,6 1,2 0,8 1,0-2,0 Sisi Produksi Pertanian 3,0 3,4 4,2 3,5 3,3 3,2-3,6 Pertambangan dan Penggalian 3,9 1,4 1,6 1,3 0,8 0,6-1,1 Industri pengolahan 4,7 6,1 5,7 5,6 5,5 5,5-6,0 Listrik Air dan Gas Bersih 5,3 4,8 6,2 5,6 5,1 5,0-5,6 Konstruksi 7,0 6,6 7,5 6,6 6,1 6,0-6,6 Perdagangan, Hotel dan restoran 8,7 9,2 8,1 5,9 5,4 5,4-5,9 Pengangkutan Dan Komunikasi 13,4 10,7 10 10,2 9,7 9,7-10,2 Keuangan, persewaan dan jasa usaha 5,7 6,8 7,1 7,6 7,1 7,2-7,6 Jasa-Jasa 6,0 6,7 5,3 5,5 5,1 5,0-5,5 Laju Inflasi (persen) 7,0 3,8 4,3 8,4 6,0 5,0 Pengangguran terbuka (Persen)*) - Agustus Penduduk Miskin (Persen) 7,1 13,3 6,6 12,49 6,07 11,66 6,17 11,47 5,6-5,9 9,0-10,5 5,5-5,7 9,0-10,0 Ket: *) Agustus 2012-2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk 4-26 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
TABEL 4.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2014-2015(USD MILIAR) Uraian Transaksi Berjalan 2010 5,1 2011 1,7 2012 24,2 2013 28,5 2014 2015 Perkiraan Sasaran -19,9 21,9 Ekspor 158,1 200,8 188,1 183,6 220,2 238,9 Migas 28,7 38,1 35,6 33,6 33,4 36,2 Non Migas 129,4 162,7 152,9 150 155,5 166,1 Impor 127 166 179 177,4 222,7 236,3 Migas 25,4 38,7 40,7 45,2 44,2 45,5 Non Migas 102 127,3 139 134,1 138,1 146,3 Jasa-Jasa *) 25,5 33,1 32,6 34,60 28,5 29,6 Transaksi Modal dan Financial 26,6 24,9 25,6 22,7 30,5 27,6 Transaksi Modal 0,1 0,3 0,4 0,2 0,03 0,01 Transakasi Financial 26,6 13,5 24,9 22,7 30,5 27,6 Investasi Langsung (neto) 11 11,5 14,0 14,8 15,3 17,8 Investasi Portofolio 13,2 3,8 9,2 9,8 11,9 11,9 Investasi Lainnya (neto) 2,3 1,8 1,2 2,9 3,3 2,1 Total 31,8 15,3 0,7 5,7 8,56 8,54 Selisih Penghitungan 1,5 3,4 0,6 1,6 0,0 0,0 Neraca Keseluruhan 30,3 11,9 0,2 7,3 8,56 8,54 Cadangan Devisa 96,2 110,1 112,8 99,4 107,9 116,4 Ket: *) termasuk pendapatan (neto) dan transfer RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 4-27
4-28 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5.1 TEMA RKP 2015 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. RKP 2015 adalah ketiga tahun yang terpilih dan penetapannya masih menunggu Presiden merupakan transisi dari RPJMN kedua khususnya RKP 2014. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuangan dalam RKP 2014 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2015. pertama pelaksanaan RPJMN Berhubung sifatnya yang unik, maka kerangka penyusunan Tema RKP 2015 ditunjukkan dalam Gambar 5.1: GAMBAR 5.1 KERANGKA PENYUSUNAN RKP 2015 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-1
5-2 Dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi jenjang negara maju, agar mampu meningkat ke pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal utamanya adalah: (1) pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai tahun 2015 (AEC); (2) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015 (Post 2015); dan (3) perubahan iklim global. Sedangkan tantangan internal utamanya berpusat pada mewujudkan manfaat dari bonus demografi yang hanya terjadi satu kali dalam suatu negara yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2035. Untuk itu, pembangunan membutuhkan reformasi penuh (Comprehensive Reform) yang dilaksanakan bukan dengan cara biasa, dengan prinsip berkelanjutan dan dengan keterpaduan upaya dari berbagai kalangan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Sebagai rencana kerja transisi dari RPJMN Kedua ke RPJMN Ketiga, maka RKP 2015 dituntut berkesinambungan dengan capaian RPJMN Kedua atau lebih jelasnya dengan RKP 2014. Dengan demikian, tema RKP 2015 adalah: MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN Tema ini mencerminkan: 1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN Ketiga. 2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu. 3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM terus berkualitas, serta kemampuan meningkat. IPTEK yang | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.2 ISU STRATEGIS Kata Kunci : 1. Reformasi Pembangunan; 2. Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan. Sebagai penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025: BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1. Pengendalian Jumlah Penduduk 2. Reformasi Pembangunan Kesehatan a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi 3. Reformasi Pembangunan Pendidikan 4. Sinergi Percepatan BIDANG EKONOMI 5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas 6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 7. Peningkatan Dayasaing UMKM dan Koperasi 8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi 9. Reformasi Keuangan Negara BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 10. Peningkatan Kapasitas Iptek BIDANG SARANA DAN PRASARANA 11. Peningkatan Ketahanan Air 12. Penguatan Konektivitas Nasional a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan 13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi c. Penataan Perumahan/Permukiman RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-3
BIDANG POLITIK 14. Konsolidasi Demokrasi BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan 16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri BIDANG HUKUM DAN APARATUR 17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik 18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG 19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan 20. Pengelolaan Risiko Bencana 21. Sinergi Pembangunan Perdesaan BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 22. Perkuatan Ketahanan Pangan 23. Peningkatan Ketahanan Energi 24. Percepatan Pembangunan Kelautan 25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup 5.3 SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Pada bagian berikut diuraikan sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk setiap isu strategis di atas. BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 5.3.1 Isu Strategis 1: Pengendalian Jumlah Penduduk Upaya untuk pengendalian kuantitas penduduk dilakukan antara lain melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Namun, capaian pembangunan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sampai dengan saat ini masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh: (a) pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara merata; (b) pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi/KIE program KB dan kesehatan reproduksi/KR belum efektif; (c) peningkatan pemahaman 5-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.2 Isu Strategis 2: Reformasi Pembangunan Kesehatan remaja mengenai kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan masih belum optimal; dan (d) pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga masih sehingga lemah, pembinaan dan pelestarian akseptor tidak optimal. Sasaran Sasaran adalah menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) sebesar 2,37 per perempuan usia reproduktif, yang ditandai dengan meningkatnya kontrasepsi (contraceptive prevelance rate/CPR) sebesar 60,48 persen, dengan sasaran keluaran output antara lain: (a) meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72 juta akseptor; (b) terlayaninya peserta KB baru yang memberikan konstribusi terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor; dan (c) meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi sebesar 20,5 persen dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek dan ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi sebesar 24,6 persen. pengendalian kuantitas penduduk persentase pemakaian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui KB dengan: (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dalam sistem JKN; (b) menguatkan tentang advokasi, komunikasi, edukasi, dan kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga; (c) meningkatkan pembinaan remaja akan pemahaman tentang serta reproduksi, kependudukan, KB dan kesehatan penyiapan kehidupan berkeluarga; (d) pembangunan keluarga dengan penguatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. jumlah dan informasi A. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) Pengembangan SJSN dan penguatan kelembagaan BPJS terus diupayakan, namun terdapat beberapa tantangan seperti: a) penyelesaian penyusunan dan harmonisasi peraturan, b) perluasan kepesertaan, termasuk proses pendaftaran dan pengumpulan iuran, c) integrasi jaminan sosial lainnya ke dalam JKN, d) kesiapan pelayanan kesehatan, termasuk distribusi dan sistem rujukan, dan e) menjaga kesinambungan finansial BPJS. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-5
5-6 Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan SJSN adalah perlindungan aset dan pendapatan keluarga agar mencegah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Jaminan sosial bagi jaring penduduk pengaman (safety net) yang mencegah kemiskinan saat terjadi guncangan resiko siklus hidup. Secara khusus, sasaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut ini: Indonesia diarahkan untuk menjadi 1. Jaminan Kesehatan Nasional a. Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN pada usaha besar dan sedang, usaha kecil dan mikro, serta transformasi peserta Jamkesda/PJKMU. b. Meningkatnya jumlah Puskesmas, RS dan klinik mandiri yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan tenaga Sosial kesehatannya yang terstandardisasi. (BPJS) termasuk pemenuhan c. Meningkatnya kesiapan pelayanan kesehatan (supply side) antara lain meliputi sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan ketersediaan dan kulaitas tenaga kesehatan, serta obat dan alat kesehatan. d. Meningkatnya kerjasama BPJS Kesehatan dan asuransi swasta untuk meningkatkan manfaat JKN. e. Terbentuknya health technology assesement (HTA). f. Terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi terpadu JKN. g. Terjaganya keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan. 2. Jaminan Ketenagakerjaan a. Beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan danterlaksananya program jaminan ketenagakerjaan, yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. b. Persentasi kepesertaan baru jaminan ketenagakerjaan mencakup 23,5 persen pekerja sektor formal dan 2,5 persen pekerja bukan penerima upah. c. Terbentuknya rambu-rambu pengelolaan, serta skema pemantauan dan evaluasi jaminan ketenagakerjaan. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
d. Terjaganya kesinambungan keuangan Ketenagakerjaan. Arah Kebijakan dan Strategi Merujuk pada sasaran yang ingin dicapai, beberapa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional ke depan meliputi: 1. Penguatan regulasi dan kelembagaan SJSN, melalui: (i) penguatan regulasi pelaksanaan JKN, termasuk peraturan terkait iuran dan tarif, serta insentif tenaga kesehatan; (ii) penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk diantaranya peraturan teknis pelaksanaan JKK, JHT, JP, dan JKM, pengaturan manfaat dasar dan serta pengelolaan aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan; serta (iii) penguatan kelembagaan DJSN dan BPJS. tambahan, 2. Penyempurnaan strategi perluasan kepesertaan SJSN, melalui: (i) integrasi Jamkesda, serta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan di luar SJSN secara bertahap ke dalam (ii) peningkatan peserta penerima bantuan iuran (PBI)JKN pada penduduk (iii) inovasi proses pengembangan skema pendaftaran dan pengumpulan iuran untuk pekerja bukan penerima upah; (iv) penegakkan hukum untuk peningkatan kepesertaandan kepatuhan pembayaran iuranpada sektor usaha swasta formal; serta (v) unifikasi/sinkronisasi data kepesertaan jaminan sosial dengan data kependudukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor unik setiap peserta. 3. Penguatan sosialisasi dan edukasi SJSN, melalui: (i) penyiapan materi, strategi, dan pedoman sosialisasi SJSN yang efektif kepada publik; dan (ii) pembangunan, harmonisasi, dan penyelarasan informasi SJSN yang saat ini belum tersusun dengan baik serta bersifat parsial. 4. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional, melalui: (i) peningkatan kerjasama BPJS Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan non pemerintah; (ii) pengembangan standarisasi fasilitas kesehatan JKN dan sistem rujukan; (iii) pengembangan Health Technology Assesment (HTA) untuk kendali mutu dan ii) biaya; (iv) pengembangan sistem monitoring, dan evaluasi terpadu JKN, termasuk 5-7 2. Penyempurnaan strategi perluasan kepesertaan SJSN, melalui: (i) integrasi Jamkesda, serta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan di luar SJSN secara bertahap ke dalam (ii) peningkatan peserta penerima bantuan iuran (PBI)JKN pada penduduk (iii) inovasi proses pengembangan skema pendaftaran dan pengumpulan iuran untuk pekerja bukan penerima upah; (iv) penegakkan hukum untuk peningkatan kepesertaandan kepatuhan pembayaran iuranpada sektor usaha swasta formal; serta (v) unifikasi/sinkronisasi data kepesertaan jaminan sosial dengan data kependudukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor unik setiap peserta. 3. Penguatan sosialisasi dan edukasi SJSN, melalui: (i) penyiapan materi, strategi, dan pedoman sosialisasi SJSN yang efektif kepada publik; dan (ii) pembangunan, harmonisasi, dan penyelarasan informasi SJSN yang saat ini belum tersusun dengan baik serta bersifat parsial. 4. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional, melalui: (i) peningkatan kerjasama BPJS Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan non pemerintah; (ii) pengembangan standarisasi fasilitas kesehatan JKN dan sistem rujukan; (iii) pengembangan Health Technology Assesment (HTA) untuk kendali mutu dan ii) biaya; (iv) pengembangan sistem monitoring, dan evaluasi terpadu JKN, termasuk 5-7 JKN dan jaminan keternagakerjaan; rentan tidak insentif dan teregistrasi; BPJS
5-8 operation research; (vi) penyusunan skema koordinasi layanan manfaat; dan (vii) pengembangan kesehatan primer dan sekunder. fasilitas 5. Pelaksanaan (i) tujuan penyusunan penyelenggaraan program SJSN, melalui kajian teknis (ii) sebagai penyusunan penyempurnaan dan pengumpulan iuran dari pekerja sektor formal; (iii) penyempurnaan mekanisme data kepesertaan; (iv) pembentukan unit Aktuaris Negara untuk menjaga pada keberlanjutan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang; (v) perancangan desain program, sesuai penerapan skema multi pilar agar manfaat yang selama ini diperoleh tidak berkurang; (vi) mengembangkan program yang memberikan manfaat dasar dan menempatkan program lainnya tambahan sukarela sebagai manfaat tambahan sesuai kebutuhan dan (vii) kemampuan pengembangan skema monitoring dan evaluasi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. masing-masing Keuangan individu; Jaminan Ketenagakerjaan, melalui: kaidah prinsip-prinsip dan dasar peraturan; pemungutan mekanisme pemutakhiran Kementerian B. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Sasaran Menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan menurunnya angka kematian bayi (AKB), yang ditandai dengan : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak 3. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dan Pencegahan Masalah Gizi dengan Fokus pada Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah, Remaja 4. Menurunnya Angka Kesakitan akibat Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan, dan Kesehatan Matra 5. Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.3 Isu Strategis 3: Reformasi Pembangunan Pendidikan Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui: 1. Peningkatan pelayanan kesehatan remaja, 2. Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, 3. Peningkatan pelayanan kesehatan neonatal, 4. Peningkatan pelayanan kesehatan balita, 5. Peningkatan pelayanan kesehatan anak, 6. Peningkatan pelayanan kesehatan standar, 3. Peningkatan pelayanan kesehatan neonatal, 4. Peningkatan pelayanan kesehatan balita, 5. Peningkatan pelayanan kesehatan anak, 6. Peningkatan pelayanan kesehatan standar, 7. Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, 8. Peningkatan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan ibu, bayi, dan anak 9. Peningkatan sistem pelayanan JKN yang mendorong upaya kesehatan ibu dan anak. 10 .Peningkatan pemberian makanan tambahan dan mikronutrien bagi ibu hamil, bayi, dan balita, 11 . Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit, 12 Peningkatan perlindungan kelompok berisiko. Sasaran Pembangunan pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain 1) Belum meratanya pelayanan terdapatnya pendidikan yang ditunjukkan oleh masih kesenjangan partisipasi pendidikan terutama antarkelompok sosial-ekonomi dan antarwilayah baik untuk pendidikan dasar dan menengah; 2) masih belum memadainya kualitas pendidikan menengah, dan masih kurangnya relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja; 3) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi serta masih kurang mampunya pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan, serta melakukan inovasi dan intervensi; 4) Belum memadainya kompetensi dan profesionalisme pendidik; dan 5) Masih belum efisiennya pemanfaatan anggaran pendidikan dan tatakelola pendidikan. Dari permasalahan tersebut, sasaran pembangunan pendidikan dalam tahun 2015 adalah meningkatkan taraf pendidikan penduduk yang dicerminkan dari rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas menjadi 8,37 tahun dan angka melek aksara kelompok usia RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-9
yang sama menjadi 94,5 persen. Hal tersebut dapat dicapai jika angka partisipasi pendidikan dapat dicapai sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1. TABEL 5.1 SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 20152 SatuanSasaran 2015Pendidikan DasarI.SD/MI/SDLB/Paket Aa.Jumlah penduduk 7-12 tahunorang27.461.115b.Jumlah siswa Aorang201.344c.Jumlah siswa SD/MI menurut usiaorang29.921.748-< 7 tahunorang4.301.785-7-12 tahunorang24.887.047-> 12 tahunorang732.916d.Angka Partisipasi Murni SD/MI%90,6 e.Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A%110,1 II.SMP/MTs/SMPLB/Paket Ba.Jumlah penduduk 13-15 tahunorang13.383.186b.Jumlah siswa Borang347.203c.Jumlah siswa SMP/MTs menurut usiaorang13.516.719-< 13 tahunorang961.906-13-15 tahunorang10.811.639-> 15 tahunorang1.743.174d.Angka Partisipasi Murni SMP/MTs%80,8 e.Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B%103,7 Pendidikan Menengaha.Jumlah penduduk 16-18 tahunorang13.234.099b.Jumlah siswa Corang395.205c.Jumlah siswa SMA/MA/SMK menurut usiaorang10.947.507-< 16 tahunorang1.164.036-16 -18 tahunorang7.699.778-> 18 tahunorang2.083.693d.Angka Partisipasi Murni SMA/MA%58,2 e.Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C%82,7 Pendidikan Tinggia.Jumlah penduduk 19-23 tahunorang21.585.228b.Jumlah siswa Partisipasi Kasar pendidikan tinggi%29,7Jenjang / Komponen 2 Perhitungan sasaran 2015 menggunakan data proyeksi penduduk usia sekolah yang telah disesuaikan dengan proyeksi penduduk tahun 2010-2035 berbasis Sensus Penduduk 2010 5-10 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
Arah Kebijakan dan Strategi Dengan memperhatikan permasalahan yang diuraikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2015 yang merupakan tahun pertama RPJMN 2015-2019 diprioritaskan pada hal-hal berikut: 1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. Terkait dengan peningkatan akses, perhatian lebih besar diberikan pada kelompok miskin, anak-anak yang tinggal di wilayah perdesaan dan daerah 3T, serta anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara itu peningkatan kualitas ditekankan pada upaya pemenuhan SPM Pendidikan Dasar yang harus secara sungguh-sungguh diupayakan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. universal Peningkatan 2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah akses (PMU). pendidikan menengah baik melalui jalur formal maupun nonformal ditekankan pada daerah 3T dan daerah padat penduduk. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah dilakukan untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja. Penerapan standar kompetensi lulusan harus diterapkan untuk lebih menjamin keserasian kompetensi lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja. 3. Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing tinggi, melalui peningkatan pemerataan pendidikan layanan dengan memperhatikan keseimbangan jumlah program studi sejalan dengan perkembangan keilmuan dan otonomi perguruan tinggi dan manajemen pendidikan tinggi, penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, dan penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek. kebutuhan masyarakat; penguatan 4. Peningkatan profesionalisme dan pembenahan distribusi RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-11
guru dan tenaga kependidikan, melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan profesional berkelanjutan (continuous sertifikasi profesi, dan professional development), penyediaan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja yang berkesinambungan. 5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal lembaga penyelenggara melalui penguatan kapasitas pendidikan pendidikan keterampilan terutama bagi penduduk usia produktif muda yang berpendidikan rendah, dan peningkatan keberaksaraan penduduk melalui pendidikan keaksaraan fungsional di kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca. tunjangan, yang didukung nonformal, peningkatan 6. Peningkatan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dengan memantapkan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, termasuk melalui penguatan kapasitas daerah dalam membangun pendidikan dan memperkuat peran provinsi dalam pembangunan pendidikan, membenahi sistem pengalokasian anggaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang dapat mendukung upaya peningkatan efisiensi anggaran, dan peningkatan satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan dan akuntabilitas sekolah, termasuk melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS). efisiensi dan kapasitas 7. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial. 5.3.4 Isu Strategis 4: Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sasaran Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah: 1. Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2015 2. sebesar 9 - 10 persen; Sasaran program perlindungan sosial pada tahun 2015 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan 5-12 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
3. 4. Sasaran terkait pemberdayaan UMK dan koperasi yang di penanggulangan terkait antaranya (1) pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; dan (2) peningkatan proporsi UMK yang dapat mengakses layanan keuangan formal Terciptanya konsolidasi program penanggulangan kemiskinan dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya. dengan kemiskinan Arah Kebijakan dan Strategi Keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan harus didukung dengan kebijakan ekonomi, kebijakan afirmatif program penanggulangan kemiskinan, dan diperkuat dengan regulasi, sistem dan prosedur, serta data yang menunjang. Dengan demikian kebijakan penanggulangan kemiskinan akan diarahkan pada: 1. Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif melalui: (i) Peningkatan pelaksanaan program-program bantuan sosial reguler melalui pengembangan pelaksanaan PKH; peningkatan perlindungan sosial anak; lanjut usia, dan penyandang disabilitas; penguatan ekonomi kelompok penduduk rentan; dan peningkatan cakupan penerima bantuan iuran (PBI) JKN pada masyarakat yang belum terdaftar; (ii) Peningkatan dan perbaikan pelaksanaan bantuan sosial temporer meliputi transformasi bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin); dan perbaikan pelaksanaan bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan efektifitas kelembagaan dan regulasi perlindungan sosial melalui pengembangan sistem rujukan terpadu; penguatan pekerja sosial; standarisasi dan penguatan kapasitas panti; (iv) penguatan inklusivitas termasuk melalui advokasi regulasi dan pendataan khusus penyandang disabilitas; serta (v) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan reforma agraria yaitu redistribusi tanah dengan pemberian sekaligus bantuan pemberdayaan sertifikat masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan memanfaatkan tanah bagi kesejahteraan hidup. (iii) Peningkatan ekonomi; tanah, 5-13 1. Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif melalui: (i) Peningkatan pelaksanaan program-program bantuan sosial reguler melalui pengembangan pelaksanaan PKH; peningkatan perlindungan sosial anak; lanjut usia, dan penyandang disabilitas; penguatan ekonomi kelompok penduduk rentan; dan peningkatan cakupan penerima bantuan iuran (PBI) JKN pada masyarakat yang belum terdaftar; (ii) Peningkatan dan perbaikan pelaksanaan bantuan sosial temporer meliputi transformasi bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin); dan perbaikan pelaksanaan bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan efektifitas kelembagaan dan regulasi perlindungan sosial melalui pengembangan sistem rujukan terpadu; penguatan pekerja sosial; standarisasi dan penguatan kapasitas panti; (iv) penguatan inklusivitas termasuk melalui advokasi regulasi dan pendataan khusus penyandang disabilitas; serta (v) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan reforma agraria yaitu redistribusi tanah dengan pemberian sekaligus bantuan pemberdayaan sertifikat masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan memanfaatkan tanah bagi kesejahteraan hidup. (iii) Peningkatan ekonomi; tanah, 5-13
5-14 2. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan melalui: (i) peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar termasuk pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan infrastruktur dasar terutama di wilayah kantong- kantong kemiskinan, (ii) penguatan kelembagaan dan sistem pelayanan publik yang berdasarkan akuntabilitas dan berpihak pada masyarakat miskin dan rentan, (iii) pemberdayaan penduduk miskin dalam pendataan sasaran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kualitas pelayanan dasar, (iv) pengembangan model pengelolaan antarprogram sektoral di tingkat masyarakat terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan, (v) pengembangan sistem insentif bagi penyedia layanan untuk melayani penduduk miskin dan rentan. koordinasi sistem dan dan 3. Kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMK dan koperasi yang semula menjadi bagian dari Klaster 3 Program Penanggulangan Kemiskinan akan dilanjutkan, namun ditransformasikan menjadi bagian dari kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui strategi pengembangan penghidupan. Strategi ini mencakup berbagai dukungan untuk meningkatkan aset finansial UMK dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala mikro dan kecil bagi masyarakat miskin dan rentan. Kegiatan- kegiatan utamanya diarahkan untuk meningkatkan akses ke pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas SDM, dukungan akses dan integrasi ke pasar, serta penguatan kelembagaan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih paripurna bagi perbaikan kapasitas UMK dan koperasi sehingga dapat menjalankan usaha secara keberlanjutan yang akan berdampak pada perbaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 4. Pembenahan penanggulangan kemiskinan melalui harmonisasi regulasi dan program penanggulangan kemiskinan, baik secara horizontal (antar kementerian/lembaga) maupun (antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). aspek kelembagaan vertikal | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.5 Isu Strategis 5: Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas BIDANG EKONOMI A. Industri Manufaktur Sasaran Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar 5,5-6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan tumbuh 6,2 persen. Arah Kebijakan dan Strategi Untuk dapat mencapai sasaran pengembangan industri pengolahan tahun 2015, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pengolahan sebagai berikut: 1. Pembangunan Perwilayahan Industri Dalam rangka pembangunan perwilayahan industri pada tahun 2015, strategi pembangunan yang dilakukan sesuai amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 14 Ayat (3) Huruf c dan d maka akan dilaksanakan: a. Rintisan Pembangunan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa b. Lingkungan industri kecil dan menengah di Indonesia Timur 2. Penumbuhan Populasi dan Pemerataan Persebaran Industri Dalam rangka penumbuhan populasi dan pemerataan persebaran industri, strategi pembangunan yang dilakukan sebagai berikut: a. Melalui program industri agro akan dilakukan pengembangan fasilitas Tangki Timbun - Industri Sawit di Kawasan Industri Maloy - Kaltim b. Melalui program industri agro akan dilakukan pengembangan cluster industri rotan di Cirebon dan Palu c. Melalui program peningkatan tata kelola hutan pada (KPH) serta 109 Kesatuan Pengelolaan Hutan peningkatan produktivitas 120 KPH dengan luas 16,35 juta hektar yang tersebar di luar Pulau Jawa untuk mendukung forest based industry di luar Pulau Jawa. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-15
5-16 3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas industri, maka ditetapkan strategi pembangunan sebagai berikut: a. Melalui program dukungan manajemen akan dilakukan peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sekolah Vokasi Industri (menengah dan tinggi) b. Melalui program basis industri manufaktur akan dilakukan Revitalisasi Permesinan dan Peningkatan Keterampilan SDM Industri Tekstil, Produk Tekstil, Alas Kaki, Elektronika, Kapal/Maritim c. Melalui program industri unggulan berbasis teknologi tinggi akan dilakukan Pengembangan Pusat Design Centre Industri Permesinan dan Industri Perkapalan d. Melalui program industri unggulan berbasis teknologi tinggi akan dilakukan Pengembangan fasilitas industri unggulan berbasis teknologi di Bandung dan Solo e. Melalui program pengembangan iklim industri akan dilakukan Revitalisasi balai riset dan standardisasi di daerah f. Revitalisasi balai-balai layanan teknologi. B. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sasaran Pada tahun 2015, sasaran kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah: a. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional yang ditandai dengan jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata sebesar 11,3 juta orang; b. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata yang ditandai dengan investasi sektor pariwisata sebesar 40,8%; c. Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia yang ditandai dengan penerimaan devisa wisatawan mancanegara menjadi USD 12,05 miliar dan pengeluaran wisatawan nusantara sebesar Rp 201,5 triliun; | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
d. Meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke jumlah juta Indonesia menjadi 10,06 perjalanan wisatawan nusantara sebesar 254 perjalanan; juta orang dan e. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional sebesar 9,7%; f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi pariwisata yang ditandai dengan lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja sebesar 1.490 orang; jumlah g. Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditandai dengan jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi sebesar 10.000 orang; profesionalisme pelaku h. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif yang ditandai dengan jumlah pelaku peningkatan kemampuan kreasi dan produksi sebesar 4.415 orang. kreatif yang mengalami Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah: 1. Penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah; 2. Penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat; 3. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata; 4. Strategi Peningkatan dan pengembangan pariwisata; 3. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata; 4. Strategi Peningkatan dan pengembangan pariwisata; 5. Penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif, 6. Penguatan industri kreatif; 7. Peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif,; 8. Peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif. C. Peningkatan Ekspor Sasaran Sasaran dari peningkatan ekspor nonmigas di tahun 2015 adalah pertumbuhan ekspor barang nonmigas sebesar 6,5 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-17
5-18 persen serta peningkatan rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 3,1 persen. Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan yang akan ditempuh adalah peningkatan fasilitasi ekspor untuk produk non-migas yang bernilai tambah lebih tinggi serta mendorong ekspor jasa yang kompetitif di pasar internasional. Untuk, strategi yang akan ditempuh adalah: 1. Fasilitasi pengembangan produk ekspor olahan nonmigas yang bernilai tambah tinggi, sehingga mampu bersaing di pasar internasional; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa, terutama diprioritaskan pada sektor transportasi, pariwisata dan konstruksi untuk menurunkan defisit neraca perdagangan jasa dan memberikan sumbangan devisa terhadap perekonomian Indonesia; jasa yang 3. Peningkatan Efektivitas pengamanan Perdagangan, yang lebih diarahkan untuk mendorong efisiensi dan daya saing sisi produksi serta tidak menyebabkan timbulnya rente ekonomi. D. Penanaman Modal Sasaran Sasaran dari peningkatan iklim investasi adalah pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 4,7-6,1 persen. Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal. Adapun strategi pembangunan lintas bidang adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui: sinkronisasi peraturan daerah agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.6 Isu Strategis 6: Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja berinvestasi dan berusaha, serta penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan; 2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan sektor jasa prioritas (sektor jasa pendukung peningkatan ekspor, yaitu: transportasi, pariwisata, dan konstruksi; serta sektor jasa pendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi, yaitu: jasa distribusi, logistik, komunikasi, keuangan, dan perdagangan); 3. Pengembangan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha; layanan 4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. 5. Penataan sehingga memberikan kepastian lokasi usaha dan investasi; peraturan pertanahan, dapat 6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif. Sasaran Sasaran utama peningkatan daya saing tenaga kerja adalah: 1. Memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi dalam pasar sehingga pengusaha dan pekerja di seluruh segmen dapat mengisi peluang yang tersedia. tenaga kerja, 2. Meningkatkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja melalui langkah-langkah strategis untuk menjamin kualitas dan keahlian yang dilatihkan benar- benar tercermin pada pekerja. jumlah dan rasio 3. Mempercepat perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition arrangement (MRA) untuk sektor jasa yang di prioritaskan dalam MEA, dan belum memiliki MRA yaitu informasi dan sektor komunikasi (e_asean), dan jasa logistik, serta 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga disepakati namun belum memiliki MRA yaitu produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, produk berbasis kayu. teknologi RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-19 transportasi udara,
5-20 Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan pembangunan daya saing tenaga kerja adalah: 1. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk peningkatkan kualitas tenaga kerja yang mencakup empat aspek, yaitu: (a) pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri dan asosiasi profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri; (b) pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui kurikulum dan modul pelatihan yang mengacu kepada standar yang dikembangkan instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai tanda penguasaan materi, (c) pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan sertifikat kompetensi memiliki masa berlaku (validitas) sesuai ketentuan bidang profesi masing-masing, dan pengembangan kesempatan kerja. industri, merekrut 2. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar. Dalam rangka menunjang pemenuhan tenaga kerja kompeten di sektor/sub-sektor pembangunan, khususnya yang telah disepakati dalam MEA 2015 dan 22 kegiatan ekonomi utama dalam 6 koridor ekonomi, strategi yang dilakukan adalah: 1. Penyusunan standar internasional dan standar khusus, agar kompetensi standar yang telah setara dengan SKKNI dapat diproses, untuk memperoleh rekognisi antar negara dan antar sistem untuk memastikan kesetaraan. registrasi pedoman teknis 2. Pemetaan area kompetensi 8 bidang yang telah mencapai MRA dengan SKKNI yang telah ditetapkan, dengan menyusun standar yang perlu dikembangkan. 3. Identifikasi sesuai kecenderungan global, yang perlu diantisipasi menjadi bidang baru yang akan ditetapkan dalam MEA. bidang-bidang keahlian baru 4. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui KKNI, okupasi, dan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.7 Isu Strategis 7: Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi pemaketan klaster dan unit kompetensi. 5. Penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui sistem kelembagaan dan standardisasi sarana dan prasarana kelembagaan pendidikan dan pelatihan kerja. standardisasi 6. Pengelolaan manajemen lembaga pelatihan dan program pelatihan yang komprehensif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 7. Fasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) kepada asosiasi industri dan LSP terlisensi dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi untuk percepatan sertifikasi. 8. Penerapan kerjasama saling pengakuan dalam sistem logistik nasional, sistem latihan kerja nasional, dan sistem pendidikan nasional, 9. Pengembangan sistem sertifikasi dan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi sistem pengendalian mutu 10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Sasaran Sasaran peningkatan daya saing UMKMK pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar 3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB sebesar 6,0%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non migas sebesar 4,8%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam investasi sebesar 8,4%. 2. Meningkatnya daya saing UMKM yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 5,1%; 5,0%; pertambahan jumlah UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau terdaftar (pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru akan melakukan registrasi usaha); proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25,0%; proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk sebesar 15,0%; dan proporsi UMKM yang tergabung dalam RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-21 pertumbuhan produktivitas UMKM
5-22 kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran sebesar 12,3%. 3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%. 4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi yang anggota di melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar 55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%. atas 10%; proporsi koperasi Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan peningkatan daya saing UMKM yang akan ditempuh pada tahun 2015 diarahkan untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global, yang dilaksanakan melalui lima strategi yaitu: 1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM, di antaranya melalui pengembangan kewirausahaan dan technopreneur, serta peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKM yang didukung penyediaan layanan usaha terpadu; 2. Perluasan akses UMKM ke pembiayaan, di antaranya melalui pengembangan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, penyediaan skema penjaminan usaha bagi UMKM, pengembangan sistem infomasi debitur yang terintegrasi, serta pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank; 3. Peningkatan nilai jangkauan pemasaran UMKM, antara lain melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan penerapan sertifikasi, fasilitasi pengembangan jaringan produksi dan pemasaran, yang didukung penyediaan informasi pasar; tambah produk dan teknologi, standardisasi dan 4. Penguatan kelembagaan usaha, di antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.8 Isu Strategis 8: Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM, maupun antara UMKM dengan usaha besar/investor; dan 5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif, di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM, dan pendaftaran UMKM. Sasaran Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistik adalah: (i) penurunan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB yang pada tahun 2015 mencapai sebesar 23,6% persen ; (ii) menurunkan dwelling time menjadi 6 hari; serta (iii) menjaga stabilitas harga antar wilayah dan antar waktu khususnya bahan kebutuhan pokok, dengan sasarannya adalah terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok pada kisaran 5-9 persen. Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi adalah pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih handal, melalui strategi pembangunan lintas bidang sebagai berikut: 1. Peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok; 2. Peningkatan sistem informasi pendukung efisiensi logistik, melalui integrasi layanan secara elektronik untuk proses pre-clearance sampai dengan post clearance, optimalisasi sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik yang serta pengembangan sistem informasi logistik lainnya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi biaya; terintegrasi antar sektor, 3. Peningkatan kapasitas SDM dan pelaku logistik, agar dapat bersaing baik di pasar lokal dan internasional; 4. Peningkatan peranan dan kualitas jasa logistik dan jasa distribusi, sebagai penyedia dan penyalur input antara dan produk akhir; 5-23 4. Peningkatan peranan dan kualitas jasa logistik dan jasa distribusi, sebagai penyedia dan penyalur input antara dan produk akhir; 5-23
5. Penurunan waktu dan biaya logistik pelabuhan, terutama tunggu di pelabuhan dan pengurangan waktu penghapusan biaya kepelabuhanan yang tidak perlu. 6. Pencegahan perilaku anti persaingan (seperti: praktek monopoli dan kartel) dan penegakan hukum persaingan usaha; 7. Peningkatan Efektivitas tata kelola impor, terutama untuk menjaga daya saing bahan pokok domestik dan peningkatan efisiensi logistik bahan baku/penolong yang dibutuhkan untuk proses transformasi industri. Dimana keluaran utama yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tersebut antara lain mencakup: pembangunan Pusat Distribusi Regional, pembangunan Pasar Tradisional Percontohan, penyediaan dan penyelenggaraan sistem informasi pendukung logistik (i-care, NSW, dan port-net), Peningkatan kapasitas SDM dan pelaku logistik, peningkatan peranan dan kualitas jasa logistik, peningkatan efisiensi logistik pelabuhan, serta peningkatan koordinasi proses kebijakan logistik nasional. 5.3.9 Isu Strategis 9: Reformasi Keuangan Negara Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan dalam isu strategis reformasi keuangan negara adalah adalah meningkatnya kemampuan keuangan negara dan meningkatnya kualitas belanja negara yang ditandai dengan (i) meningkatnya penerimaan negara yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai; serta (ii) meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja negara. Arah Kebijakan dan Strategi A. Peningkatan Penerimaan Negara Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai dalam rangka pembiayaan pembangunan, pengendalian defisit (fiscal sustainability). dan menjaga kesinambungan fiskal Strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah: (i) Reformasi Perpajakan Secara Komprehensif antara lain melalui : penambahan pegawai Direktorat Jenderal Pajak 5-24 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
minimal 5.000 (lima ribu) orang pegawai per tahun selama 5 (lima) tahun, penambahan 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja baru berupa 2 (dua) Kantor Wilayah dan 25 (dua puluh lima ) Kantor Pelayanan Pajak, penambahan 244 (dua ratus empat puluh empat) Seksi Pengawas dan Konsultasi di Kantor administarsi Pelayanan perpajakan, penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan; ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tariff; peningkatan efektivitas penyuluhan; penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat; peningkatan efektivitas pengawasan; dan peningkatan efektivitas penegakkan hokum bagi penyelundup pajak (tax evasion); dan (ii) Optimalisasi Penerimaan Bea dan Cukai antara lain melalui : penguatan legal framework melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi cukai; pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang meliputi program profilling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), persiapan Authorized Economic Operator (AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); serta ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai. Pajak; sistem pembenahan informasi serta kepabeanan dan B. Peningkatan Kualitas Belanja Negara Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Dengan strategi pembangunan yang akan ditempuh antara : (i) Penyempurnaan Perencanaan Penganggaran Negara antara lain melalui : pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga; rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang sasaran; pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal serta penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); (ii) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran antara lain melalui : penyempurnaan dan perbaikan regulasi terkait penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program untuk mendorong lain rasional penganggarannya dan tepat RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-25
pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah; pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui Treasury Single Account dan cash forecasting yang handal, serta manajemen surplus kas yang mampu meberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara; dan modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi; (iii) Peningkatan Pengelolaan lain Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah, antara melalui percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, serta pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK. BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 5.3.10 Isu Strategis 10: Peningkatan Kapasitas Iptek Sasaran Sasaran pembangunan Iptek adalah: 1. Meningkatnya kapasitas iptek nasional sehingga mampu untuk mendukung: a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa; b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta c. penyiapan Indonesia sosial budaya masyarakat menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. 2. Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaannya. Arah Kebijakan dan Strategi 1. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi, maka penelitian, pengembangan dan penerapan iptek (P3-Iptek) diarahkan pada: a. Penyelanggaraan Litbang (Riset): dengan output teknologi / produk baru terdifusi ke sektor produksi; b. Layanan Perekayasaan dan Teknologi: dalam bentuk sarana perekayasaan, disain, dan penyediaan pengujian; 5-26 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.11 Isu Strategis 11: Peningkatan Ketahanan Air c. Layanan yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu; Infrastruktur Mutu: d. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir: yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi; e. Pengembangan Teknopreneur: yang difasilitasi lewat science and technology park, inkubator, dan modal ventura. 2. Dalam iptek bagi keberlanjutan dan peningkatan kemanfaatan sumber daya alam, maka Arah Kebijakan yang ditetapkan adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek mencakup pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hayati (bio-resources) dan nirhayati, pemanfaatan dan pengoperasian satelit sumberdaya alam serta teknologi mitigasi perubahan iklim. rangka peningkatan dukungan 3. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi penyiapan indonesia menyongsong sosial budaya masyarakat kehidupan global yang maju dan modern, maka penyelenggaran penelitian sosial budaya dalam hal kesiapan menyongsong fenomena global village yang mencakup seluruh Indonesia melalui 6 simpul penelitian di Perguruan Tinggi Negeri. BIDANG SARANA DAN PRASARANA Sasaran Peningkatan ketahanan air pada daerah aliran sungai difokuskanpada penanganan 36 DAS Prioritas Nasional melalui penyusunan Rencana Pengelolaan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya air, sasaran umum pembangunan infrastruktur sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin ketahanan air, pangan, dan energi dalam rangka mendukung ketahanan nasional pada tahun 2015 difokuskan pada: 1. Meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta m3 akan dipenuhi dengan pembangunan waduk sebanyak 21 buah termasuk di Papua dan Maluku. Pembangunan 21 buah waduk tersebut selain dapat meningkatkan kapasitas tampung perkapita, juga akan meningkatkan keterjaminan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-27
5-28 sumber air irigasi dari waduk yang selama ini baru mencapai 11%, dan sebagai sumber air baku baik untuk rumah tangga, perkotaan dan industri, serta sebagai sumber tenaga listrik PLTA. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan waduk skala kecil, embung, dan bendung gerak yang dibangun sebagai penampung air dalam kapasitas kecil dengan sasaran sebesar 195 buah. 2. Sasaran pembangunan irigasi baru yang ditargetkan untuk mendukung ketahanan pangan adalah 33,3 ribu hektar, yang difokuskan pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sasaran juga untuk irigasi pembangunan mengkompensasi terjadinya alih fungsi lahan sawah yang rata-rata pertahun melebihi 50 ribu hektar. Untuk mendukung ketahanan pangan, selain pembangunan jaringan irigasi juga dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 38,18 ribu hektar laju kerusakan yang terjadi. Selain itu jaringan rawa yang juga potensial lahan pertanianakan dilakukan jaringan rawa baru dan rehabilitasi pembangunan jaringan rawa dengan target masing-masing 10,16 ribu hektar dan 13,80 ribu hektar. untuk mengurangi sebagai jaringan tersebut 3. Keberhasilan pengelolaan irigasi juga ditentukan oleh bekerjanya kelembagaan pengelolaan irigasi, oleh karena itu dalam 5 (lima) tahun kedepan perlu dibentuk unit pengelola satuan irigasi sebagai unit yang bertanggung jawab pada satuan irigasi yang diharapkan dapat menjamin kehandalan daerah irigasi. Selain itu penerapan partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi harus terus didorong yang dalam 5 (tahun) kedepan ditargetkan luas juga bagi daerah (kewenangan pemerintah pusat). irigasi berskala 4. Air baku yang merupakan salah satu input dalam perekonomian seperti industri dan perkotaan, memegang peranan penting dalam kelangsungan industri. Sasaran peningkatan kapasitas dan rehabilitasi saluran pembawa air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2015 adalah sebesar 2,45m3/det dan 5,46 m3/det 5. Dalam rangka perlindungan terhadap kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau air terdepan dampak rusak daya dari | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
melalui:Pembangunan tanggul dan sungai/pengendali banjir sepanjang 125,4 Km dan 15,22 km; Pembangunan/rehabilitasi pengendali sedimentasi sungai, waduk dan banjir sedimen sebanyak 20 buah; Pembangunan dari abrasisepanjang 22,46 Km; dan dimulainya pembangunan NCICD rehabilitasi pengamanan garis pantai Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan dan strategi pembangunan peningkatan pengelolaan DAS ditempuh melalui: 1) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAS; 2) Peningkatan rehabilitasi dan reklamasi DAS; 3) Peningkatan pengelolaan DAS dalam lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 4) Peningkatan fungsi konservasi sumber daya air DAS yang bersangkutan. Sementara itu dalam pengelolaan sumber daya air, arah kebijakan dan strategi pembangunannya didasarkan pada pengelolaan sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah amanat UU No.7/2004. Basis sungai,yangmerupakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu tersebut, dituangkan dalam Pola dan Rencana pengelolaan wilayah sungai, yang telah mengintegrasikan berbagai sektor dan stakeholdertermasuk DASyang merupakan basis/dasar perencanaan bagi berbagai sektor dan stakeholder. Peningkatan kapasitas tampung perkapita melalui pembangunan waduk, embung, situ, dan long storage serta untuk peningkatan pemenuhan air baku, peningkatan kapasitas dan layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir, serta PLTA. Peningkatan pelayanan pengelolaan sumber daya air antara lain diarahkan untuk peningkatan layanan air baku, Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional, perlindungankawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan terhadap dampak daya rusak air,serta peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air. rencana pengelolaan revitalisasi danau akan dimanfaatkan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-29
5.3.12 Isu Strategis 12: Penguatan Konektivitas Nasional A. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah Sasaran Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. Adapun sasaran khusus yang ingin dicapai, antara lain: 1. Tersusunnya Sistem Perkotaan Nasional melalui revisi PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 2. Tersusunnya rencanapercepatan perwujudan 7 (tujuh) KSN perkotaan (metropolitan dan megapolitan) yang berbasis aglomerasi sebagai pusat kegiatan global; 3. Terlaksananya fasilitasi pengembangan Kota Hijau dan Kota Layak Huni menuju kota berkelanjutan; 4. Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perkotaan yang dapat mewujudkan keseimbangan pembangunan antar kota, antar wilayah serta keterkaitan kota dan desa; 5. Terbangunnya ditingkatkan nasional kapasitasnya/pelebaran 2.323,8 km jalan nasional; jalan yang dipreservasi 30,197.60 km; jembatan yang dipreservasi 328,504.00 m; dan jalan bebas hambatan 8.68 km. jalan yang 6. Terbangunnya jalan baru sepanjang 143.1 km; jembatan flyover/underpass yang yang dibangun 4,300.50 m; dibangun 1,206.20 m; jalan/jembatan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun 50.60 km. 7. Terbangunnya jalur rel KA baru dan jalur rel ganda KA sepanjang 264.7 km untuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi; 8. Terbangunnya 50 pelabuhan penyeberangan di lintas sabuk utara, tengah dan selatan; 9. Pengembangan pelabuhan perintis sebanyak 26 lokasi, terutama untuk wilayah timur; pelabuhan non perintis sebanyak 25 lokasi; dan pelabuhan strategis sebanyak 8 lokasi. 10. Terbangunnya 42 bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana; dan 15 bandar 5-30 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
udara baru yang dibangun; serta jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitas sebanyak 154 bandara. 11. Pembangunan sarana transportasi meliputi: 75 unit bus perintis, 15 unit kapal perintis laut, peningkatan 8 sarana pendukung keperintisan penyeberangan dan 15 unit Bus Air & Speed Boat, 48 unit Kereta KRDI, dan Kereta Ekonomi (K3, MP3, KRD) yang dilengkapi fasilitas responsive gender sebanyak 41 unit. Arah Kebijakan dan Strategi Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, arah kebijakan dan strategi pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk wilayah pedalaman, terdalam dan tertinggal. 2. Memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marjinal dengan penyediaan angkutan umum murah, penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara. kapasitas sarana untuk mengurangi 3. Meningkatkan prasarana backlog maupun transportasi bottlenecking kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda. dan B. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Sasaran Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang merupakan standar minimum untuk sebuah kota dalam menyediakan layanan bagi masyarakatnya, terutama pembangunan sarana dan prasarana Jawa. Sedangkan sasaran khusus yang ingin dicapai, antara lain: transportasi kota-kota di luar Pulau 1. Meningkatnya transportasi sarana untuk mengurangi kapasitas prasarana backlog maupun dan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-31
5-32 bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi; 2. Meningkatnya Pelayanan dalam rangka Implementasi transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda, serta Sistem Logistik Nasional; 3. Keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan 4. Seluruh pulau besar terhubung dengan jaringan tulang punggung serat optik nasional 5. 88% kabupaten/kota terjangkau layanan pitalebar 6. 70% populasi terjangkau layanan pitalebar 7. Indeks e-pemerintah nasional mencapai 3,0 (skala 4,0) 8. Dalam rangka Pemulihan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat terdampak luapan lumpur Sidoarjo serta Pengurangan potensi ancaman luapan lumpur untuk mencegah meluasnya Peta Area Terdampak, sasaran pada tahun 2015 adalah terselesaikannya pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga di wilayah terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya (PAT 22 Maret 2007) dan penyelesaian pembangunan jual beli tanah dan bangunan warga di luar Peta Area Terdampak yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (3 Desa, 9 RT, 65 RT) yang mempunyai kesulitan tinggi; dan terjaminnya operasi pengaliran lumpur ke Kali Porong dan pemeliharaan infrastruktur pengamanan luapan lumpur Sidoarjo. Arah Kebijakan dan Strategi Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi serta membangun infrastruktur dalam rangka menunjang pembangunan sistem logistik nasional diarahkan pada peningkatan konektifitas nasional guna semakin meningkatkan keseimbangan pembangunan, efisiensi dan efektifitasnya, dengan strategi sebagai berikut: 1. Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, bandar udara) untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global. 2. Pembangunan sarana dan prasarana yang memenuhi global pada koridor standar dan kompatibilitas regional/global termasuk koridor ASEAN connectivity. 3. Mendorong pengembangan moda angkutan laut, kereta api dan angkutan penyeberangan untuk mendukung pelaksanaan amanat Perpres No 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (termasuk diantaranya pengembangan angkutan Long Distance Ferry (LDF) Jakarta-Surabaya). 4. Mendorong nasional untuk mendukung termasuk dan pembangunan diantaranya industri dirgantara, industri aspal buton untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan, industri sarana kereta api untuk mendukung angkutan penumpang kelas ekonomi, dan industri perkapalan untuk mendukung angkutan barang dan penumpang. industri sarana prasarana 5. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) menjadi broadband-ready. 6. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas. 7. Mendorong pembangunan pitalebar akses tetap (fixed broadband) ) termasuk di daerah perbatasan negara 8. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan. 9. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan data sebagai aset strategis negara 10. Mempercepat (e-government) implementasi e-pemerintah dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan cost effective. 11. Pemerintah sebagai katalisator untuk mendorong penggunaan pitalebar. 12. Mendorong tingkat dan kualitas literasi TIK. 13. Mendorong inovasi. 14.Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema KPS 15.Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo. Penanggulangan luapan Lumpur Sidoarjo diarahkan untuk menjaga kapasitas dan keamanan kolam penampung luapan Lumpur Sidoarjo serta mengamankan aset pemerintah yang berupa tanah atas terlaksananya jual beli tanah di luar peta terdampak dengan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-33
5-34 mempertimbangkan aspek pemanfaatan aset tersebut untuk fungsi lingkungan maupun fungsi ilmu pengetahuan. C. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan Sasaran Dalam rangka menyiapkan kota-kota metropolitan dan besarsebagai pintu terdepan yang akan menghadapi perdagangan bebas dan kerjasama perekonomian global, maka diperlukan percepatan pembangunan transportasi massal perkotaan. Sasaran umum yang ingin dicapai adalah : Peningkatan Mobilitas Perkotaan serta penurunan angka kemacetan melalui peningkatan pelayanan angkutan massal. Secara spesifik sasaran yang ingin dicapai antara lain : 1. Terbangunnya sistem angkutan umum massal (SAUM) berbasis rel antara lain MRT, monorail, tram dan kereta api di kawasan-kawasan perkotaan (Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta); 2. Terlaksananya pengembangan sistem angkutan umum BRT di 16 Kota besar. Arah Kebijakan dan Strategi Dalam rangka sistem pengembangan transportasi perkotaan, arah kebijakan yang dilakukan meliputi : 1. Pengembangan sistem transportasi berbasis bus di kota metropolitan untuk meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum dan pembangunan transportasi massal berbasis jalan dan rel di 6 kota metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, termasuk dan pengembangan semi Bus Rapid Transit (BRT), di 10 kota besar yaitu Batam, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, Palembang, Solo, Ambon, Tangerang. 2. Pengembangan sistem transportasi berbasis rel di kota Jakarta dan Surabaya sebagai tulang punggung jaringan transportasi perkotaan Denpasar) 3. Meremajakan armada transportasi yang telah melewati batas waktu guna layanan. untuk meningkatkan layanan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. 4. Memanfaataan gas sebagai sumber energi transportasi perkotaan untuk mengurasi dampak lingkungan. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.13 Isu Strategis 13: Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar A. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional Rasio elektrifikasi nasional saat ini masih relatif tergolong rendah, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia, yang mana sampai dengan tahun 2013 sekitar 80,51 persen dengan variasi yang berbada-beda di berbagai wilayah, sementara itu pemanfaatan belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut : energi baru terbarukan/EBT Sasaran Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik melalui PT. PLN dan IPP sebesar 2.761 MW; Penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN 660 kms; Penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN 870 MVA; Penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN 14.082 kms; Penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN 267 MVA; dan Peningkatan rasio elektrifikasi menjadi 83,18 persen. Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan jangkauan dan kehandalan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta gardu induk dan distribusi untuk meningkatkan pasokan tenaga listrik termasuk untuk daerah perdesaan, terpencil dan perbatasan, melalui strategi : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan rencana kerja yang terarah dan terpadu yang diikuti dengan pengembangan guna mendorong peningkatan rasio elektrifikasi dan nilai tambah nasional kelembagaan 2. Peningkatan pemanfaatan gas bumi dan batubara kalori rendah serta energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik sebagai upaya diversifikasi energi yang diprioritaskan untuk kebutuhan pasokan domestik serta pelaksanaan konservasi energi; 3. Pelaksanaan kerangka penyesuaian tarif listrik secara bertahap dan terencana jangka menengah guna mengurangi beban subsidi listrik rasionalisasi tarif dalam RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-35
5-36 secara bertahap dan subsidi listrik tepat sasaran termasuk subsidi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT); 4. Fasilitasi sikronisasi dan penyempurnaan regulasi antar sektor dan antar wilayah serta usaha penyediaan tenaga listrik guna menjamin kepastian hukum, mengurangi hambatan investasi dan pembangunan ketenagalistrikan serta untuk mendorong keikutsertaan badan usaha (BUMN, BUMD, swasta dan koperasi) melalui pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dan IPP (independent power producer). B. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Sasaran Dalam rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi, sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan air minum dan sanitasi layak baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Pada tahun 2015, akses penduduk terhadap air minum layak diharapkan dapat meningkat menjadi 70,25% pada tingkat kebutuhan dasar. Selain itu, akses penduduk terhadap fasilitasi sanitasi layak juga diharapkan dapat meningkat menjadi 62,4% pada tingkat kebutuhan dasar. Secara spesifik, sasaran yang ingin dicapai di tahun 2015 antara lain: 1. Terbangunnya infrastruktur air limbah di 764 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan di 53 kabupaten/kota, infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah di 41 tempat pengolah infrastruktur kabupaten/kota, dan sampah terpadu/3R di 127 kawasan. 2. Terbangunnya SPAM regional di 6 kawasan regional, SPAM kawasan MBR di 487 kawasan, SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) di 159 IKK, SPAM Perdesaan di 1.733 desa, dan SPAM Kawasan Khusus di 79 kawasan. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kebijakan pemenuhan akses universal air minum dan sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia diarahkan pada penjaminan ketahanan sumber daya air domestik melalui strategi optimalisasi bauran sumber daya air domestik yang meliputi: | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
(i) Jaga air dengan pengarusutamaan prinsip 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan), peningkatan kesadaran masyarakat akan hygiene dan sanitasi, pengelolaan sanitasi melalui peningkatan akses layanan pengelolaan air limbah di perdesaan, peningkatan kualitas layanan pengelolaan air limbah sistem setempat (on-site) melalui pengelolaan layanan pengelolaan air limbah sistem terpusat (off-site) di perkotaan baik itu sistem terpusat skala kawasan maupun skala kota (sewerage system), peningkatan kualitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi sanitary landfill; (ii) Simpan air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui konservasi sumber air baku dan pengumpulan air hujan; (iii) Hemat air dengan mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada dan meningkatkan efisiensi konsumsi air minum; (iv) Daur ulang air dengan pemanfaatan air yang telah terpakai. lumpur tinja, perluasan akses C. Penataan Perumahan/Permukiman Sasaran kawasan Dalam permukiman, sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan perumahan bagi seluruh penduduk, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015, angka backlog perumahan diharapkan dapat berkurang menjadi 11,5 juta rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang juga diharapkan menempati rumah berkurang menjadi 3,26 juta rumah tangga. Secara spesifik sasaran yang ingin dicapai di tahun 2015 antara lain : rangka penataan perumahan dan tidak layak huni 1. Meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 20.000 unit 2. Pembangunan Rusunawa untuk masyarakat MBR sebanyak 120 twin block 3. Meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian sebanyak 64.850 unit Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan penataan perumahan/permukiman tahun 2015 akses masyarakat peningkatan diarahkan berpendapatan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak, pada RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-37
aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai. Perbaikan dalam pengelolaan lahan dan hunian bagi MBR di perkotaan akan meningkatkan efisiensi dalam mobilitas tenaga kerja, lalu lintas, serta mengurangi kesemrawutan kota dan permukiman kumuh. Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi yang akan diterapkan meliputi: (i) peningkatan peran fasilitasi Pemda dalam menyediakan rumah baru layak huniserta peningkatan kualitas hunian MBR yang berbasis komunitas; (ii) penguatan kapasitas Pemerintah dalam memberdayakan pasar perumahan; (iii) peningkatan efektivitas dan efisinsi manajemen lahan dan hunian untuk MBR; dan (iv) peningkatan pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh. BIDANG POLITIK 5.3.14 Isu Strategis 14: Konsolidasi Demokrasi Sasaran Sasaran utama pembangunan Sub Bidang Politik Dalam Negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi. Sasaran utama ini dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut : 1. Menguatnya kelembagaan politik/demokrasi ditunjukkan dengan meningkatnya Demokrasi Indonesia pada aspek Institusi Demokrasi; angka yang Indeks 2. Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak- hak politik; 3. Meningkatnya akses masyarakat publik; 3. Meningkatnya akses masyarakat publik; terhadap 4. Terjaganya stabilitas sosial dan politik 5. Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme 5-38 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
Arah Kebijakan dan Strategi Merujuk pada sasaran yang ingin dicapai, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:: 1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi; 2. Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat; 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik; 4. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan; 5. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme. Arah kebijakan untuk meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis. 2. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung proses konsolidasi demokrasi, termasuk peningkatan peran ormas. 3. Fasilitasi dukungan pemberdayaan filantropi masyarakat dan corporate social responsibility (CSR) untuk keberlanjutan ormas. 4. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu. 5. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan 6. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi Arah kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Penerapan kebijakan affirmative action kepada kelompok marjinal. 2. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya. 3. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal. 4. Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-39
5-40 5. Penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol Arah kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dilakukan dengan strategi: 1. Pengembangan kebijakan untuk meningkatkan akses informasi publik dan open terhadap masyarakat government. 2. Penguatan kelembagaan quasi pemerintah di bidang komunikasi dan informasi. 3. Penyediaan konten informasi publik berkualitas. 4. Penguatan media center, media komunitas, media tradisional, dan media lainnya yang ada di masyarakat. 5. Penguatan media literasi 6. Pemanfaatan media baru/sosial. 7. Penyebaran dan pemerataan informasi publik tepat waktu, termasuk pemanfaatan media baru/sosial. 8. Pembentukan lembaga rating (pemeringkat) penyiaran nasional. 9. Penguatan SDM komunikasi dan informasi. 10. Penguatan kelembagaan pemerintah. 10. Penguatan kelembagaan pemerintah. 11. Penguatan Government Public Relation (GPR) Arah kebijakan untuk menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Pengembangan kebijakan pemantapan pelaksanaan komitmen kebangsaan. 2. Penyusunan PP sebagai pelaksanaan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 3. Pembangunan pusat pendidikan kebangsaan yang terintegrasi dan komprehensif, serta menjunjung tinggi penghormatan pada multikulturalism 4. Penguatan karakter bangsa 5. Penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik. 6. Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik 7. Penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.15 Isu Strategis 15: Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus Polri Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan Arah kebijakan untuk menciptakan iklim kondusif untuk kesadaran terorisme dan meningkatkan penanganan masyarakat terhadap ancaman terorisme dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Penataan regulasi terkait UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 2. Pelembagaan dan pengembangan Koordinasi Pencegahan Konflik (FKPT). 2. Pelembagaan dan pengembangan Koordinasi Pencegahan Konflik (FKPT). 3. Penguatan penanggulangan terorisme terkait dengan pencegahan dan penindakan 4. Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang counter terrorism 5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMAANAN Pada akhir tahun 2014, sejumlah peralatan modern akan mewarnai kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentar militer Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan oleh kekuatan militer asing. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 adalah terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus POLRI yang didukung industri pertahanan. Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus POLRI yang didukung industri pertahanan, ditempuh dengan : 1. Melanjutkan Pemenuhan MEF; 2. Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan (harwat); 3. Melanjutkan Pemenuhan Almatsus Polri 4. Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi Alutsita TNI dan Alut Polri RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-41
5.3.16 Isu Strategis 16: Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan ketertiban (a) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (b) Menguatnya intelijen; dan Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba. dan keamanan dalam negeri adalah: Arah Kebijakan dan Strategi Adapun arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri adalah : 1. Meningkatkan pelayanan publik 2. Penguatan SDM 3. Pemantapan Manajemen Internal 4. Pemantapan efektivitas operasi 1. Meningkatkan pelayanan publik 2. Penguatan SDM 3. Pemantapan Manajemen Internal 4. Pemantapan efektivitas operasi 5. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (demand side). 5.3.17 Isu Strategis 17: Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik BIDANG HUKUM DAN APARATUR Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan dalam isu strategis reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan publik adalah meningkatnya kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan: menguatnya kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen kelembagaan pembentukan regulasi; meningkatnya efektivitas transformasi kelembagaan dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak; meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; meningkatnya kapasitas, profesionalisme dan kinerja ASN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya peranan e-government untuk mendukung bisnis proses manajemen birokrasi secara modern, akuntabel dan dalam penyelenggaraan pemerintahan; meningkatnya efektivitas implementasi sistem manajemen kinerja pembangunan; dan peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. kualitas tata implementasi pembangunan, kinerja terpadu; meningkatnya transparansi 5-42 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
Arah Kebijakan dan Strategi 1. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah guna mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Strategi pembangunan yang ditempuh, antara lain: penetapan desain kelembagaan pemerintahan pusat atau arsitektur birokrasi pemerintah; penataan tata hubungan kelembagaan birokrasi pada berbagai level pemerintahan; penataan fungsi dan struktur organisasi yang mencakup penetapan kebijakan, dan penataan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai central agencies dan instansi sektoral yang strategis. Penguatan akan mencakup penataan fungsi dan struktur organisasi, tata hubungan kerja yang terintegrasi dan harmonis antar fungsi/organisasi, yang ditopang oleh aparatur sipil Negara yang professional. Untuk mendukung pembangunan nasional, peningkatan penataan rangka transformasi kelembagaan perpajakan dalam peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak. kapasitas kelembagaan pemerintah kelembagaan mencakup pula 2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional Strategi pembangunan yang ditempuh, antara lain: penguatan komitmen pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan RBN; pemantapan koordinasi pelaksanaan RBN, penyempurnaan kebijakan yang mencakup penyempurnaan Grand Design, Road Map dan petunjuk pelaksanaannya, dan penguatan kelembagaan pengelola RBN. Strategi lainnya yang ditempuh adalah perluasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan RBN pada instansi pemerintah daerah yang mencakup akselerasi asistensi, fasilitasi, dan bimbingan teknis; dan peningkatan telah kinerja pelayanan publik pada melaksanakan RBN melalui program quick wins. instansi yang 3. Penerapan manajemen aparatur sipil negara (ASN) berbasis merit Strategi pembangunan yang ditempuh, lain: penyelesaian peraturan pelaksanaan dan kelembagaan pendukung pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; implementasi UU ASN melalui penerapan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan, antara RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-43
5-44 akuntabel dan berbasis kompetensi; penataan sistem pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN; penataan sistem pengembangan karir ASN yang terintegrasi; pengembangan sistem rekrutmen pejabat ASN secara terbuka; dan penerapan manajemen kinerja yang dikaitkan dengan kompensasi (performance based reward). Strategi lainnya; penyelenggaraan diklat atau orientasi kepemimpinan nasional bagi para calon atau pejabat penyelenggara negara, dan penyelenggaraan diklat Reform Leaders Academy (RLA) untuk mendukung reformasi birokrasi. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: penataan organisasi dan kelembagaan pelayanan yang efisien, responsif, dan inovatif; peningkatan kualitas implementasi UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik; peningkatan kompetensi, integritas, dan budaya melayani bagi SDM pelayanan publik; perluasan penerapan e-service melalui pemanfaatan ICT; terlaksananya program quick wins sebagai publik; pendorong peningkatan efektivitas fungsi monev dan penilaian kinerja pelayanan publik nasional; penerapan reward and punishment yang dikaitkan dengan kinerja pelayanan publik; penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, dan penerapan indikator utama inovasi dan daya saing daerah. peningkatan kinerja pelayanan 5. Pengembangan e-government untuk mendukung bisnis proses yang sederhana, efisien dan transparan Strategi pembangunan lain: penyempurnaan kebijakan yang mengatur e-government termasuk pengembangan/ penyempurnaan master plan dan roadmap e-goverment; pengembangan layanan e-government yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja kepemerintahan/ birokrasi yang didukung oleh perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur TIK; peningkatan kapasitas SDM dan sarana e- government; dan peningkatan kualitas penerapan manajemen kearsipan berbasis TIK untuk mendukung kinerja birokrasi yang modern. yang ditempuh antara | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
6. Penerapan open government Strategi pembangunan pelaksanaan open government ditempuh melalui: peningkatan komitmen badan publik dalam pelaksanaan undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) baik di pusat dan daerah, serta pelaksanaan pendidikan dan terkait keterbukaan informasi publik. Kebijakan mainstreaming open government akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pusat, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan UU KIP di Indonesia meliputi: keterbukaan pemahaman publik informasi publik (awareness publik), peningkatan kualitas standar penyediaan informasi publik serta peningkatan partisipasi masyarakat ataupun stakeholders lainnya. advokasi tentang pentingnya 7. Penguatan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional Strategi pembangunan lain: penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; peningkatan sinergitas dan keterpaduan dalam manajemen pembangunan nasional yang efektif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan termasuk didalamnya antar berbagai level instansi penyelenggaraan pembangunan mulai dari instansi pemerintah pusat (K/L), dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Strategi lainnya kinerja pengembangan pembangunan nasional yang integratif, pengembangan sistem reward and punishment kinerja pembangunan nasional dan pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan on-line. yang ditempuh antara adalah indikator 8. Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk makin meningkatkan efektifitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh, antara lain: (1) Peningkatan penetapan APBD tepat waktu; (2) Penyerapan DAK dalam APBD sesuai dengan Petunjuk Teknis; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-45
(3) Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; (4) Penetapan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu; (5) Penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah; (6) Penguatan kapasitas aparatur Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (7) Penyelesaian Peraturan Daerah yang bermasalah; dan (8) Pelaksanaan Peningkatan Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah. 5.3.18 Isu Strategis 18: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sasaran Sasaran utama pembangunan Bidang Hukum adalah terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif. Arah Kebijakan dan Strategi Dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan harmonisasi peraturan perundang- undangan di bidang korupsi; 2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang korupsi; 3. Meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi. Arah kebijakan untuk meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Penyusunan melalui pembentukan maupun perubahan rangka peraturan implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya; 2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya. dalam perundang-undangan Arah kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang korupsi dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan penanganan penyelidikan, penyidikan, dan 5-46 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.19 Isu Strategis 19: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan penuntutan tindak pidana korupsi; 2. Peningkatan kerjasama hukum antar negara dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri; dan 3. Penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Arah kebijakan untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan pendidikan anti korupsi bagi penyelenggara negara; 2. Peningkatan pendidikan anti korupsi bagi seluruh lapisan masyarakat. BIDANG TATA RUANG DAN WILAYAH A. Daerah Tertinggal Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Pengurangan kesenjangan (1) Pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, (2) Pemenuhan pelayanan publik dasar dan pengembangan perekonomian daerah dan (3) Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, perlu ada perhatian khusus karena mempunyai tantangan dan karakteristik yang berbeda dengan daerah tertinggal lainnya. ini difokuskan pada Sasaran Memperhatikan dan sasaran pembangunan mendukung upaya pencapaian nasional maka, sasaran pembangunan daerah tertingggal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: permasalahan-permasalahan 1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata 7,15 persen pada tahun 2015; 2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 15,86 persen pada tahun 2015; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-47
5-48 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi rata-rata 70,48 pada tahun 2015 Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal ditujukan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah, sebagai berikut: percepatan pembangunan daerah tertinggal, yaitu dengan melakukan sinergi dan sinkronisasi mulai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar pelaku pembangunan, baik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-perundangan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak cenderung sektoral dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. tertinggal Pemahaman dengan mendorong upaya afirmatif dari seluruh pemangku kepentingan dan tetap mempertimbangkan karakteristik daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar serta kerawanan dalam bencana alam dan bencana sosial. 2. Peningkatan ketersediaan pelayanan publik dasar dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, listrik, dan telekomunikasi. 1. Penguatan kapasitas kelembagaan terhadap kebutuhan daerah 3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai lokal, dan dengan karakteristik wilayah, potensi keterkaitannya dengan pengembangan kawasan strategis lainnya khususnya dalam hal penyediaan prasarana ekonomi, kualitas SDM pelaku usaha, manajemen usaha, jejaring usaha, pemasaran hasil, akses permodalan, kemitraan usaha, akses inovasi teknologi, dan kebijakan yang afirmatif. 4. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah. 5. Percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat ekonomi diprioritaskan pelayanan masyarakat pendidikan dan kesehatan yang menjangkau di kampung terisolir; (iii) membuka akses infrastruktur di pegunungan tengah dan wilayah terisolir Papua dan Papua Barat lainnya; (iv) pemihakan terhadap orang asli Papua; dan (v) peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Papua dan Papua Barat. B. Kawasan Perbatasan terhadap: (i) pengembangan asli Papua; (ii) akselerasi Agenda pembangunan kawasan perbatasan negara ditujukan untuk mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga sebagaimana amanat UU No. 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sasaran Sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan di sekitarnya. 2. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai simpul utama tranportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan negara tetangga. 3. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai pintu gerbang internasional. 4. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai pos pemeriksaan lintas batas negara tetangga. Arah Kebijakan dan Strategi Untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara, maka arah kebijakannya adalah sasaran pembangunan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-49
5-50 mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan sebagai berikut: 1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan prospek (peluang) pasar negara tetangga. Pengembangan pusat pertumbuhan didukung dengan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Hal ini disertai dengan penguatan kelembagaan BNPP untuk terkait dalam pengembangan menggerakan kawasan. sektor 2. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing. 3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), dan Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi) melalui jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan strategis nasional. Untuk kabupaten perbatasan laut (kepulauan), maka pelayanan transportasi laut perlu pelayanan. dan peningkatan Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga. intensitas kualitas 4. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam maupun menuju Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan. 5. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu. 6. Memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan sistem yang mendukung keamanan pertahanan pengembangan PKSN. dan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
5.3.20 Isu Strategis 20: Pengelolaan Risiko Bencana Sasaran Memperhatikan terkait penanggulangan bencana yang muncul dan terjadi selama ini ini dan dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, maka sasaran pokok penanggulangan bencana di tahun 2015 adalah sebagai berikut : permasalahan-permasalahan 1. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah. 2. Penguatan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. kapasitas kelembagaan dan 3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam keselamatan budaya serta terbangunnya pengurangan risiko bencana. 4. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana. Arah Kebijakan dan Strategi Dengan memperhatikan sasaran penanggulangan bencana sebagai lintas bidang dan pengarusutamaan, maka prinsip dasar arah kebijakan penanggulangan bencana sebagai upaya strategis dan sistematis untuk meminimalkan potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana adalah: 1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah dengan upaya: (i) penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, terutama pada daerah yang rawan bencana; (ii) peningkatan kapasitas penanganan darurat, melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; (iii) penguatan koordinasi dan kapasitas pemulihan pasca bencana; dan penyediaan SPM yang terkait dengan penanggulangan bencana. 2. Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana dengan upaya: (i) pengenalan dan pemantauan ancaman bencana, terutama di kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan risiko tinggi terhadap bencana; (ii) pengurangan keterpaparan (exposures) dan kerentanan melalui penguatan kapasitas masyarakat dan penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan (iii) peningkatan kapasitas manajemen risiko sebagai upaya RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-51
sistematis untuk meminimalkan korban jiwa dan potensi dampak kerusakan. 5.3.21 Isu Strategis 21: Sinergi Pembangunan Perdesaan Sasaran Sebagai acuan dasar sinergi pembangunan perdesaan, maka sasaran utama pembangunan perdesaan adalah menurunnya kemiskinan desa dan berkurangnya desa tertinggal, perbatasan, dan terisolir, serta meningkatnya desa-desa berkembang, semakin berketahanan, dan akhirnya menjadi desa mandiri, yang secara rinci adalah sebagai berikut: 1. Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015; 2. Meningkatnya (desa berketahanan ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen pada tahun 2015. jumlah desa berkembang 3. Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun 2015. Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015 adalah memenuhi pelayanan dasar di perdesaan, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan, serta membangun keunggulan ekonomi kawasan perdesaan yang mampu meningkatkan daya saing. Arah kebijakan tersebut pembangunan diwujudkan perdesaan tahun 2015 sebagai berikut: dalam beberapa strategi 1. Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan dengan upaya : (i) mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan; (ii) membangun mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif bagi kegiatan produktif dan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan; (iii) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi 5-52 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
perdesaan, bantuan permodalan/kredit, jaminan sosial, dan peningkatan kesempatan berusaha 2. Meningkatkan dasar minimum di perdesaan dengan upaya : (i) optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa dan Indeks Desa; (ii)meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial- ekonomi masyarakat perdesaan; (iii) meningkatkan dasar ketersediaan minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman, sanitasi dan air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan. ketersediaan pelayanan pelayanan umum, pelayanan 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan upaya meningkatkan fasilitasi dan pendampingan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan. 4. Mewujudkan tata kelola perdesaan yang baik dengan upaya : (i) mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun tentang Desa; (ii) memfasilitasi peningkatan 2014 kapasitas pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan good governance (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat; (iii) memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan serta penyelenggaraan musyawarah Desa, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan; (iv) mengumpulkan dan mengkompilasikan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa. prinsip-prinsip pembangunan; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-53 perlindungan masyarakat adat, pemerintah desa dalam
5-54 5. Meningkatkan optimalisasi tata ruang perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan upaya : (i) pengendalian penataan ruang melalui fasilitasi dalam penyusunan RDTR, monitoring dan law enforcement terhadap lahan pertanian berkelanjutan; (ii) insentif kepada daerah mengembangkan mekanisme (petani) yang berhasil menekan konversi lahan pertanian; (iii) menciptakan mekanisme kelembagaan land bank (iv) memfasilitasi peningkatan kesadaran system; pemerintah peningkatan kemandirian pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana. dan masyarakat dalam dan sarana penyediaan 6. Mendorong keterkaitan desa-kota dengan upaya : (i) prasarana Mendorong transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat; (ii) membangun pusat- pusat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan sumber energi terbarukan dari sumberdaya lokal (non PLN), yang menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, menuju kemandirian energi di perdesaan; (iv) mendorong penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran dalam dan prasarana industrialisasi di menunjang kegiatan agribisnis dan perdesaan; (v) pengembangan 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan; (vi) pengembangan 30 persen pusat kawasan Agropolitan/Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN Sasaran Sasaran utama pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2015 adalah: isu strategis perkuatan 6. Mendorong keterkaitan desa-kota dengan upaya : (i) prasarana Mendorong transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat; (ii) membangun pusat- pusat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan sumber energi terbarukan dari sumberdaya lokal (non PLN), yang menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, menuju kemandirian energi di perdesaan; (iv) mendorong penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran dalam dan prasarana industrialisasi di menunjang kegiatan agribisnis dan perdesaan; (v) pengembangan 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan; (vi) pengembangan 30 persen pusat kawasan Agropolitan/Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN Sasaran Sasaran utama pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2015 adalah: isu strategis perkuatan 1. Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu: padi 73,4 juta; kedelai 0,9 juta ton; jagung 20,0 juta | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
ton; gula 2,9 juta ton; daging sapi 476,8 ribu ton; dan daging unggas 1,1 juta ton. 2. Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 3. Tercapainya produksi hasil ikan (diluar rumput laut) juta ton, yang terdiri dari ditargetkan sebesar 13,5 perikanan tangkap sebesar 6,2 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 7,3 juta ton 4. Tercapainya produksi garam rakyat 2,5 juta ton 5. Tercapainya konsumsi ikan masyarakat sebesar 40,9 kg/kapita/tahun. 6. Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2015 minimal mencapai 2.011 kkal/kapita/hari 7. Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 82,9 pada tahun 2015. 8. Tercapainya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, irigasi air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu ha. Arah Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, arah kebijakan perkuatan ketahanan pangan pada tahun 2015, yaitu : 1. Peningkatan Produksi Padi dan Sumber Pangan Protein Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, ketahanan pangan diprioritaskan dari produksi dalam negeri dan impor dilakukan sebagai penstabil harga apabila instrumen produksi dalam negeri terganggu pada waktu-waktu tertentu. Langkah-langkah utama dalam rangka peningkatan kapasitas produksi pangan di dalam negeri terutama melalui: (1) Pengelolaan Tanaman Terpadu padi seluas 350 ribu ha yang didukung dengan subsidi pupuk dan benih tepat sasaran (petani penerima); (2) Penambahan areal pertanian pangan baru seluas 65 ribu ha di antaranya dengan mendayagunakan lahan transmigrasi; (3) Upaya pengendalian konversi lahan sawah produktif: pemetaan untuk memasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; (4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, air tanah dan tambak serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, irigasi air tanah, RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-55
5-56 rawa dan tambak; (5) Peningkatan jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian dan perikanan, serta memperkuat kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; (6) Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih tanaman pangan unggul, dan bibit unggul peternakan dan teknologi perikanan; (7) Dukungan penerapan budidaya pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim; (8) Pengendalian impor dan ekspor bahan pangan dengan agar tidak mengganggu peningkatan produksi pangan di dalam negeri; (9) Melanjutkan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan yang Berbasis Korporasi (GP3K) dan penyusunan swasta/BUMN di bidang pangan melalui rencana pengembangan food estate. Selain langkah-langkah yang mendukung secara langsung peningkatan produksi pangan tersebut di atas, maka perlu adanya langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani sebagai insentif/pendorong untuk tetap menjamin keberlanjutan produksi pangan. inovasi Selanjutnya, terkait dengan pengembangan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dilakukan peningkatan produksi, produktivitas, dan kontinuitas produksi perikanan melalui: (1) peningkatan ketersediaan dan kualitas input produksi, mencakup induk dan benih ikan, pakan, dan obat-obatan, (2) pengembangan teknologi budidaya intensif dan ekstensifikasi marikultur di lokasi-lokasi yang tepat, (3) pilot peningkatan pelayanan dan manajemen pelabuhan perikanan sesuai dengan standar internasional, (4) melanjutkan upaya penguatan struktur armada penangkapan ikan dan kemampuan operasionalnya, (5) revitalisasi tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif, (6) melanjutkan pengembangan kawasan sentra produksi komoditas perikanan keunggulan, (7) pendayagunaan potensi perairan umum daratan untuk pengembangan perikanan yang ramah lingkungan, (8) peningkatan efektivitas dan peran karantina ikan untuk pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan keamanan pangan, (9) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan pembesaran komoditas perikanan strategis, (10) pengembangan teknologi pembuatan pakan berkualitas dan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, (11) sinergitas pendayagunaan ruang untuk menjamin kepentingan produksi perikanan, dan (12) pengembangan ramah lingkungan. teknologi budidaya perikanan yang | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
2. Peningkatan Kelancaran Distribusi Pangan dan Penguatan Stok Pangan Dalam Negeri Dalam rangka memperlancar distribusi produk pangan akan dilakukan langkah-langkah: (1) menjaga dan memantau kelancaran distribusi input produksi dan produk pangan pokok; (2) pemantauan dan pengendalian harga pangan; (3) peningkatan (4) peningkatan peran BUMN untuk menjaga ketersediaan pangan pokok di daerah perbatasan; (5) pengelolaan impor bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (6) pengendalian impor pada saat-saat musim melaut dan produksi perikanan melimpah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini akan diselaraskan dan untuk mendukung kebijakan Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi. jumlah cadangan beras pemerintah; 3. Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat Perbaikan kualitas pangan dan gizi dilakukan untuk mendukung perbaikan kualitas SDM, akan dilakukan melalui: (1) Peningkatan produksi bahan pangan non padi dan pangan lokal; (2) Pendidikan tentang gizi yang sesuai kondisi seimbang bagi keluarga dengan memanfaatkan fasilitas Posyandu; (3) Peningkatan produksi protein hewani (bagian dari peingkatan produksi sumber pangan protein); (4) Peningkatan komposisi penggunaan bahan pangan lokal dalam (5) Penyediaan dan penyaluran bahan pangan bersubsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (RASKIN). industri pangan olahan. Untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dilakukan melalui: (2) Pemantauan perkembangan harga pangan pokok dan pengendalian fluktuasi harga dengan menjga kelancaran distribusi, pengawasan pasar dan operasi pasar jika diperlukan; (2) penyediaan cadangan beras pemerintah, cadangan kedelai dan gula; (3) Peningkatan peranan Perum Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di daerah terpencil; (5) Pengaturan impor dan ekspor bahan pangan untuk stabilisasi harga pangan dengan tetap tidak mengganggu produksi; (6) Kerjasama transportasi kapal laut untuk angkutan ternak; perbaikan infrastruktur jalan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-57
untuk mendukung kelancaran distribusi input produksi dan hasil produksi pangan. 4. Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan Untuk itu menjaga terhadap dampak dan resiko gangguan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, akan dilakukan: (1) Penyediaan cadangan bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso; (2) Penyusunan instrumen pengendalian resiko (kalender tanam, waktu melaut) dan uji coba asuransi pertanian dan fasilitasi asuransi nelayan; (3) Pengembangan benih yang tahan terhadap perubahan iklim; (4) Perluasan penerapan teknologi hemat air, benih tahan perubahan iklim, dan pola tanam yang sesuai dengan perubahan iklim ekstrim didukung terhadap perubahan iklim; (5) pengembangan sistem perlindungan bagi nelayan yang tidak dapat melaut karena gelombang besar yang berkepanjangan; (6) penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (7) penetapan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (8) investasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). peningkatan kapasitas adaptasi 5.3.23 Isu Strategis 23: Peningkatan Ketahanan Energi Sasaran Sasaran utama prioritas nasional peningkatan ketahanan energi pada tahun 2015 yang ingin dicapai adalah: 1. Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari. 2. Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen. 3. Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 97 juta ton. 4. Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen. 5. Rasio elektrifikasi sebesar 83,18 persen. Arah Kebijakan dan Strategi telah ditetapkan, arah Untuk mencapai sasaran yang kebijakan peningkatan ketahanan energi pada tahun 2015, yaitu: 1. Peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar, langkah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (1) membina kerjasama dengan kontraktor KKS 5-58 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
dalam melakukan penelitian, kajian kelayakan, dan pilot project penerapan EOR; (2) meningkatkan kegiatan survei untuk menyiapkan pengembangan lapangan migas dan (3) identifikasi cadangan minyak dan gas; meningkatkan promosi dan penawaran lapangan migas lapangan gas non- untuk dikembangkan, termasuk convensional, yakni CBM; (4) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan dalam pendistribusian bahan bakar bersudisi; dan (5) mengembangkan bahan bakar sintetik, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara kalori rendah, untuk mensubstitusi bahan bakar minyak. 2. Peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi, langkah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (1) mempertahankan kapasitas produksi bahan bakar melalui up-grading (revamping) kilang BBM dan BBG yang saat ini sudah beroperasi; (2) meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan bakar dan hasil olahan, termasuk cadangan operasional dan penyangga, dan kapasitas pelayanan pendistribusian terpencil; dan (3) bahan bakar di daerah-daerah mengembangkan pemanfaatan gas, terutama untuk rumah tangga dan transportasi. 3. Efisiensi dalam pengelolaan energi, melalui: (1) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya penghematan energi; dan (2) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi, perusahaan layanan energi (Energy Service Company - ESCOs), dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi. 4. Peningkatan peranan EBT di dalam bauran energi, langkah yang akan dilakukan meliputi: (1) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (2) meningkatkan pemanfaatan BBN biofuel untuk transportasi, melalui penyediaan bahan yang penyempurnaan potensial/varietas makanisme off taker BBN. pengembangan unggul, komoditas baku, dan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-59
5.3.24 Isu Strategis 24: Percepatan Pembangunan Kelautan Sasaran Mengoptimalkan Pemanfaatan Keekonomian dari Potensi Pulau-Pulau Kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah: (1) Terwujudnya peningkatkan kemandirian Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) berpenduduk di 15 lokasi, termasuk memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas Terealisasinya pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra wisata bahari; (3) Terlaksananya revitalisasi kawasan pesisir menjadi pusat pengembangan ekonomi di 7 kawasan. (4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang tertinggal dan terpencil dasar dan ekonomi; (2) Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola, Zonasi dan Pengamanan Wilayah Yuridiksi, termasuk Penetapan Batas Wilayah Laut Indonesia, dengan sasaran mencakup : (1) Tersusunnya Roadmap dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kelautan; (2) Terwujudnya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan laut dan kawasan konservasi laut, termasuk memperkuat dan mengembangkan Kerjasama Regional maupun Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan lainnya; (3) Terwujudnya penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste) melalui perundingan perbatasan dan penguatan diplomasi; dan (4) Tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, dengan sasaran mencakup: (1) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen dan ketaatan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya sebesar 85 persen; (2) meningkatnya cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan menjadi 12,8 persen; (2) Meningkatnya penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan (illegal fishing sebanyak 80 persen. Peningkatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim, dengan sasaran mencakup : (1) Bertambahnya penyediaan 10 kapal laut perintis; (2) Pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis; (3) Tersedianya 80 lintas subsidi perintis 5-60 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
angkatan pengembangan pelaksanaan azas cabotage. laut; dan (4) Tersusunnya dalam industri maritim rancangan pendukung Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan, dengan sasaran mencakup : (1) Meningkatnya kapasitas pengelolaan yang efektif di 10 kawasan konservasi dan pulau- pulau kecil; (2) Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 500 ribu Ha atau menjadi 16,5 (3) Terwujudnya pemulihan kawasan pesisir yang rusak di sebanyak 7 kawasan; dan (4) Membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22 kawasan. juta ha; Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek Kelautan, Wawasan dan Budaya Bahari, dengan sasaran meliputi : (1) Terwujudnya Pengembangan pilot project pemanfaatan sumberdaya kelautan; (2) Tersedianya tenaga kerja terdidik kelautan dan perikanan sebanyak 6.250 orang dan yang terlatih sebanyak 15.000 orang; dan (3) meningkatnya pemahaman dan wawasan bahari. Arah Kebijakan dan Strategi 1. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, terutama Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan mencakup kebutuhan infrastruktur dasar, seperti listrik dan air bersih di pulau- pulau kecil terluar berpenduduk dan (2) mengembangkan kerjasama lintas instansi terkait/antar pemda setempat dalam mendukung eksistensi NKRI di pulau-pulau tidak terdepan/terdepan berpenduduk; berpenduduk yang dan (1) Pemenuhan 2. Peningkatan Tata Kelola dan Pengamanan Wilayah Juridiksi serta Batas Laut Indonesia. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) Penyusunan Roadmap Pembangunan Kelautan dan Rencana Aksi Nasional Kelautan Indonesia 2015-2019 serta peningkatan koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan; (2) Penyelesaian tata batas laut yang belum tuntas dengan negara tetangga, melalui perundingan perbatasan; (3) Penyelesaian pembakuan nama pulau-pulau ke PBB melalui identifikasi potensi, pemetaan dan penamaan pulau-pulau kecil; (4) Memperkuat dan mengembangkan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-61
5-62 kerjasama dalam pengelolaan dan konservasi wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan lainnya; dan (5) penyusunan zonasi wilayah pesisir di beberapa provinsi/kab/kota dan penyusunan peraturan terkait penataan ruang laut. regional maupun internasional 3. Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Pengendalian Kegiatan Ilegal: Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada (i) peningkatan sarana prasarana, cakupan pengawasan, jumlah hari operasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan; (ii) peningkatan koordinasi lintas intansi dalam pengawasan wilayah laut dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan sumber daya kelautan yang merusak; (iii) mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal fishing serta kegiatan yang merusak di laut; dan (iv) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dari kegiatan yang merusak sumber daya laut 4. Penguatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) Pembangunan pelabuhan perintis dan prasarana pendukungnya dalam kerangka penguatan konektifitas dengan media laut; (2) Penambahan armada dan moda transportasi perintis di wilayah-wilayah remote dan potensial; (3) Penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis; dan (4) Penguatan keampuan Industri maritim 5. Peningkatan Pemanfaatan Bioresources Kelautan , Arah Pengelolaan Pesisir dan Konservasi Perairan. kebijakan (1) strategi menyempurnakan dan melengkapi sistem perijinan dan investasi di pulau-pulau kecil; (2) pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi pulau kecil dan kawasan konservasi; (3) penyusunan tata ruang dan zonasi terutama di kawasan konservasi dan pulau- pulau yang akan dikembangkan, termasuk penataan zonasi yang tepat, sejalan dengan kepentingan pengembangan perikanan laut; (4) Meningkatkan data dan informasi terkait dengan ketersediaan dan kondisi sumber daya kelautan lainnya seperti energi laut, keanekaraman hayati untuk pemanfaatan dalam skala ekonomi: (5) Penambahan luasan kawasan konservasi; dan (6) Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak, pengendalian bencana alam dan 5. Peningkatan Pemanfaatan Bioresources Kelautan , Arah Pengelolaan Pesisir dan Konservasi Perairan. kebijakan (1) strategi menyempurnakan dan melengkapi sistem perijinan dan investasi di pulau-pulau kecil; (2) pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi pulau kecil dan kawasan konservasi; (3) penyusunan tata ruang dan zonasi terutama di kawasan konservasi dan pulau- pulau yang akan dikembangkan, termasuk penataan zonasi yang tepat, sejalan dengan kepentingan pengembangan perikanan laut; (4) Meningkatkan data dan informasi terkait dengan ketersediaan dan kondisi sumber daya kelautan lainnya seperti energi laut, keanekaraman hayati untuk pemanfaatan dalam skala ekonomi: (5) Penambahan luasan kawasan konservasi; dan (6) Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak, pengendalian bencana alam dan dan pada: | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
mitigasi dampak perubahan iklim, penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, peningkatan kesiapan dan ketahanan desa pesisir dalam menghadapi dampak bencana dan perubahan iklim, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut. 6. Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek, dan Pengembangan Wawasan dan Budaya Bahari. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) Pengembangan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan peningkatan wawasan peningkatan kemampuan inovasi iptek terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan sinergi iptek kelautan; (3) pengembangan riset dan survei kelautan; dan (4) Peningkatan kesadaran dan budaya bahari secara terpadu. bahari; (2) Sasaran 6. Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek, dan Pengembangan Wawasan dan Budaya Bahari. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) Pengembangan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan peningkatan wawasan peningkatan kemampuan inovasi iptek terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan sinergi iptek kelautan; (3) pengembangan riset dan survei kelautan; dan (4) Peningkatan kesadaran dan budaya bahari secara terpadu. bahari; (2) Sasaran 1. Terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/ produksi; 2. Terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi; 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5; 4. Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim; Arah Kebijakan dan Strategi 1. Mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati: hutan, pertanian, laut dan pesisir, karst (in-situ dan ex-situ), dan pengetahuan tradisional; 2. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati yang bernilai tambah (bio- prospecting) melalui riset, valuasi ekonomi, dan pengembangan insentif dan disinsentif: pangan, farmasi (termasuk pengembangan jamu), energi, material, jasa lingkungan, dan industri kerahayuan; 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui: pengendalian pencemaran lingkungan; penurunan beban identifkasi dan pencemaran air, udara, dan tanah; penilaian kawasan ekosistem rusak; fasilitasi pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-63
5-64 terkontaminasi B3, kawasan pesisir dan laut; pemulihan situ/embung, waduk); badan air peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah; penegakan hukum lingkungan; serta penguatan pemantauan dan data serta informasi lingkungan hidup. (danau, sungai, 4. Memperkuat penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim: penurunan emisi GRK di bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah; penguatan pelaksanaan REDD+; pengembangan percontohan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah rentan; Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS); dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS). Strategi untuk melaksanakan araha kebijakan di atas adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati, meliputi: a. Kebijakan penetapan kawasan konservasi dan pelestariannya; b. Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi; c. Kebijakan perlindungan pengetahuan tradisional; d. Kerjasama pengembangan kebun keanekaragaman hayati dengan pemerintah daerah. 2. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati, melalui: a. Gerakan pengelolaan keanekaragaman mendukung pembangunan di bidang pangan, bioenergi, kosmetika, obat‐obatan (termasuk jamu), dan jasa lingkungan. penyadaran pentingnya untuk hayati b. Meningkatkan pemanfaatan potensi keanekaragaman terbukti bermanfaat, melalui hayati yang sudah teknologi yang ramah pengembangan riset dan lingkungan; pengelolaan informasi; pengembangan kerjasama antara industri dan lembaga riset Indonesia. c. Meningkatkan upaya perlindungan keanekaragaman hayati (spesies, ekosistem, dan genetik), melalui | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
pelestarian penangkaran flora dan fauna yang terancam punah. secara in-situ maupun eks-situ; d. Mengembangkan kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, institusi penelitian, dan perguruan tinggi untuk melakukan akselerasi pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui: a. Pengembangan dan penguatan pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup, serta penyempurnaan indeks kualitas lingkungan hidup; b. Pengembangan metodologi dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah; perhitungan c. Penguatan kriteria Adipura dan perluasan cakupan PROPER; d. Penegakan hukum lingkungan di tingkat nasional dan daerah; e. Fasilitasi pelaksanaan pemulihan ekosistem rusak dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. 4. Memperkuat penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim, melalui: a. Standardisasi kegiatan RAN/RAD-GRK dan review baseline dan proyeksi penurunan emisi beserta metodologinya dalam rangka pelaksanaan kaji ulang RAN-GRK; b. Penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN/RAD-GRK; c. Melaksanakan kajian kerentanan di daerah prioritas dan pengembangan daerah percontohan RAN-API; d. Pengembangan indikator adaptasi untuk pemantauan dan evaluasi; e. Pengadaan dan pemeliharaan sarana untuk menunjang kerapatan, kecepatan dan ketepatan MEWS dan CEWS. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-65
5.4 ARAH KEBIJAKAN BIDANG BIDANG PEMBANGUNAN, PENGARUSUTAMA- AN, DAN LINTAS BIDANG Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bidang Sarana dan Prasarana 5. Bidang Politik 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan 7. Bidang Hukum dan Aparatur 8. Bidang Wilayah dan Tataruang 9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan diuraikan dalam Buku II. Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RKP 2015. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat antara lain melalui pengarusutamaan dan kegiatan-kegiatan lintas bidang. Prinsip-prinsip pengarusutamaan tersebut antara lain: (i) pengarusutamaan (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender. pembangunan berkelanjutan; 5-66 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
A. ISU STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER Sasaran Sasaran adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang ditandai dengan: (1) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai (2) meningkatnya pembangunan; perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya pencegahan, efektivitas pelayanan, serta pemberdayaan perempuan korban kekerasan; dan (3) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, serta kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah. pengarusutamaan gender (PUG) bidang Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan pengarusutamaan gender di tahun 2015 antara lain: (1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (a) peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; dan (b) penerapan PPRG di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum; (2) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (a) harmonisasi dan penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; (b) peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; dan (c) peningkatan layanan bagi pengaduan, kekerasan perempuan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, dengan serta meningkatkan (3) meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (a) peningkatan kapasitas SDM di K/L dan korban (layanan pemulangan dan koordinasi reintegrasi antarlembaga sosial) terkait; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-67
5-68 Pemda; (b) penguataan lembaga/jejaring PUG; dan (c) pelembagaan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan, serta data kekerasan terhadap perempuan. B. ISU STRATEGIS LINTAS BIDANG 1. LINTAS BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Sasaran Sasaran pembangunan lintas bidang perlindungan anak optimal, adalah meningkatnya kesejahteraan, dan perlindungan anak yang ditandai dengan: (1) meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak dengan kondisi khusus, seperti anak dari keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dengan dissabilitas (ADD), anak di Lapas, anak di panti, anak korban kekerasan, dan lain- lain; (2) meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan (3) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. tumbuh kembang Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan lintas bidang perlindungan anak tahun 2015 diarahkan pada: (1) peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, melalui: (a) peningkatan (b) penyediaan layanan inklusif atau khusus untuk anak-anak dengan kondisi khusus (seperti ABK dan ADD); (c) peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak; dan (d) peningkatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan; (2) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui penguatan sistem perlindungan anak, mulai tingkat pusat sampai tingkat komunitas yang mampu mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak (KtA) sekaligus mampu merespon dengan baik jika terjadi (3) peningkatan efektivitas kelembagaan kasus KtA; perlindungan anak, melalui: (a) harmonisasi perundang- undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan pemerataan ketersediaan layanan; | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan koordinasi yang antarkementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan (c) peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak, lembaga/SKPD (d) peningkatan kapasitas kementerian/ terkait perlindungan anak, dan (e) peningkatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak. ada, (b) peningkatan anak, 2. Lintas Bidang Perbaikan Gizi Sasaran Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat yang bersifat spesifik yang diukur melalui (1) Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek/stunting; (2) Menurunnya prevalensi ibu hamil KEK; (3) Meningkatnya persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet Fe minimal sebanyak 90 tablet; serta meningkatnya perbaikan gizi masyarakat yang bersifat sensitive yang diukur melalui (1) Meningkatnya konsumsi Energi/kapita/hari dan konsumsi Protein/kapita/hari; (2) Meningkatnya cakupan akses terhadap air minum dan sanitasi jumlah keluarga yang melakukan PHBS; (4) Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; (5) Menurunnya jumlah remaja yang mengalami kehamilan; (6) Meningkatnya usia menikah pertama anak perempuan; (7) Meningkatnya penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan; (8) Menurunnya proporsi pengeluaran kesehatan oleh penduduk; (9) Menurunnya (10) peningkatan Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan; (11) Meningkatnya jenis produk pangan yang difortifikasi; (12) Menurunnya peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya; (14) Meningkatnya jumlah kabupaten yang menyusun RAD- PG; (15) Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) PAUD; (16) Meningkatnya PPL pertanian yang mendapatkan pelatihan tentang pangan dan gizi; dan (17) Menurunnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. layak; (3) Meningkatnya rumah tangga pangan; rawan program pelaksanaan Arah Kebijakan dan Strategi 1. Peningkatan status kesehatan dan gizi ibu, bayi dan balita yang difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-69
5-70 melalui : (i) peningkatan persentase ibu hamil yang (ii) peningkatan mendapatkan pelayanan antenatal; cakupan pelayanan kesehatan bayi dan dan balita terutama pemantauan tumbuh-kembang, pemberian ASI eksklusif (0-6 bulan) dan ASI sampai 2 tahun, pemberian MP-ASI dan suplemen vitamin A, pemberian fortifikasi rumah tangga (tabur gizi), zink pada penderita diare, pencegahan dan pengobatan kecacingan, penanganan anak kurang kurang dan gizi buruk. 2. Peningkatan pembinaan keluarga balita dan anak melalui : (i) peningkatan pemahaman keluarga yang memiliki balita anak dalam melaksanakan pengasuhan dan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak; dan (ii) peningkatan sarana dan prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak. 3. Peningkatan pembinaan dan pendidikan gizi masyarakat meliputi : (i) peningkatan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di Posyandu; (ii) peningkatan puskesmas tata-laksana gizi buruk; (iii) mampu melaksanakan peningkatan dan mikronutrien bagi ibu hamil, bayi, dan balita; (iv) peningkatan integrasi pesan pendidikan tentang perbaikan gizi dalam Gerakan 1000HPK ; dan (v) peningkatan sosialisasi pedoman gizi seimbang. pemberian makanan tambahan 4. Peningkatkan keluarga berencana dan kualitas kesehatan reproduksi meliputi : (i) peningkatan cakupan KB pada penduduk miskin; (ii) peningkatan pendidikan masyarakat dalam penundaan usia perkawinan dan kehamilan pertama; dan (iii) peningkatan intervensi gizi untuk remaja perempuan. 5. Peningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi melalui: (i) peningkatan investasi pembangunan infrastruktur air bersih di perkotaan dan perdesaan serta perkampungan kumuh; dan (ii) peningkatan persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 6. Peningkatkan ketahanan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan serta peningkatan keamanan pangan segar melalui : (i) peningkatan keragaman pangan olahan dengan tambahan unsur gizi dan berbasis sumber pangan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
lokal; (ii) peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan (iii) peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. 7. Peningkatkan pengawasan makanan berbasis resiko melalui : (i) peningaktan standar yang dihasilkan dalam rangka antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu dan gizi pangan; dan (ii) peningkatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. 8. Peningkatkan penguatan kelembagaan pangan dan gizi melalui: (i) peningkatan kemitraan dan kerjasama multi- sektor dalam bidang pangan dan gizi; dan (ii) peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan di bidang gizi yang memadai; 9. Peningkatkan pengentasan kemiskinan dan peran sektor agama, industri, perdagangan, hukum serta perundangan melalui : (i) peningkatan cakupan dan kualitas program pengentasan kemiskinan (PKH, Raskin, BLT) untuk peningkatan status gizi ibu dan anak; (ii) peningkatan peran pemuka agama dalam pendidikan penundaan usia perkawinan dan memperkuat peran suami dalam mendukung perbaikan gizi wanita, anak-anak dan keluarga berencana; dan (iii) peningkatan pengembangan peraturan perundangan tentang pengurangan dampak pemasaran Makanan Pengganti ASI dan makanan tinggi lemak jenuh, trans asam lemak dan tinggi gula dan garam. Peningkatkan pengentasan kemiskinan dan peran sektor agama, industri, perdagangan, hukum serta perundangan melalui : (i) peningkatan cakupan dan kualitas program pengentasan kemiskinan (PKH, Raskin, BLT) untuk peningkatan status gizi ibu dan anak; (ii) peningkatan peran pemuka agama dalam pendidikan penundaan usia perkawinan dan memperkuat peran suami dalam mendukung perbaikan gizi wanita, anak-anak dan keluarga berencana; dan (iii) peningkatan pengembangan peraturan perundangan tentang pengurangan dampak pemasaran Makanan Pengganti ASI dan makanan tinggi lemak jenuh, trans asam lemak dan tinggi gula RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-71
5.5 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Arah kebijakan utama pembangunan berbasis kewilayahan ditujukan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan dengan mempercepat pembangunan wilayah Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pada saat yang sama, perlu dipertahankan Jawa, Bali dan momentum pembangunan di wilayah Sumatera. tersebut dilakukan Dalam rangka untuk mempercepat pembangunan wilayah khususnya di Indonesia bagian Timur, diperlukan beberapa kebijakan sebagai berikut: (i) percepatan pengembangan kawasan strategis; (ii) percepatan pengembangan daerah kawasan tertinggal; perbatasan; dan (iv) percepatan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan tersebut, pelaksanaan diperlukan pembangunan, yaitu: (i) penataan, pemanfaatan dan ruang untuk mendukung pembangunan pengendalian berkelanjutan; dan kelola pemerintahan dan otonomi daerah. (iii) percepatan pengembangan arah kebijakan pendukung (ii) pengembangan tata Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Arah kebijakan percepatan pengembangan kawasan strategis dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk diantaranya KEK, KAPET, KPBPB, KPI terutama di masing-masing koridor ekonomi Kalimatan, ini Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Hal dilakukan dengan percepatan pengembangan klaster-klaster industri pengolahan hasil sumber daya alam sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan tenaga kerja. Untuk mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih; (ii) peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan (iii) debottlenecking peraturan-peraturan yang Iptek; tersebut (i) diperlukan: percepatan lain pembangunan 5-72 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi; (iv) peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif; dan (v) pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Arah Kebijakan Pengembangan Daerah Tertinggal Arah kebijakan pengembangan daerah tertinggal tahun 2015, meliputi: mempercepat pemenuhan pelayanan publik dasar, (SDM), meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia meningkatan pengembangan perekonomian masyarakat lokal, mempercepat termasuk pemberdayaan daerah transmigrasi. pengembangan infrastruktur, Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada: (i) pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah; (ii) percepatan pemenuhan pelayanan sarana- sosial dan ekonomi yang, meliputi: prasana dasar transportasi, energi, irigasi, kesehatan, pendidikan; (iii) peningkatan kelembagaan dan tata kelola pemerintah daerah. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan tahun 2015, difokuskan untuk meningkatkan peran kawasan tersebut sebagai halaman terdepan negara yang maju dan berdaulat. Strategi pengembangan kawasan perbatasan, kesejahteraan meliputi: masyarakat, meliputi: pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah; percepatan pemenuhan pelayanan sarana-prasana dasar sosial dan ekonomi yang, meliputi: transportasi, energi, irigasi, kesehatan, pendidikan; dan peningkatan kelembagaan dan tata kelola pemerintah daerah; dan (ii) peningkatan keamanan kawasan berbatasan, meliputi: penguatan koordinasi tim perundingan baik batas negara wilayah darat maupun batas negara wilayah laut, percepatan peningkatkan pengamanan laut dan darat, penguatan koordinasi kelembagaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara. (i) percepatan peningkatan inter dan antar RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-73
5-74 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Arah kebijakan pengembangan wilayah perkotaan tahun 2015 adalah mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pemerataan pemenuhan pembangunan, mewujudkan pelayanan perkotaan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mewujudkan kota berkelanjutan untuk mengarahkan kota-kota di Indonesia menuju kota yang lebih baik di masa yang akan datang, meningkatkan tata kelola pembangunan perkotaan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi pengembangan wilayah perkotaan tahun 2015, meliputi: (i) percepatan pembangunan kota-kota di wilayah pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera; (ii) peningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan konektivitas antar kota guna meningkatkan arus barang dan jasa dalam rangka mendukung perekonomian domestik; (iii) peningkatan daya saing kota-kota melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di setiap kota. Sementara itu, arah kebijakan pengembangan wilayah perdesaan tahun 2015 adalah untuk mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahahan sosial ekonomi dan ekologi perdesaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi ancaman perubahan ekosistem dan bencana alam, serta meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi perdesaan dan perkotaan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi pengembangan wilayah perdesaan tahun 2015, meliputi: (i) percepatan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan di perdesaan; (ii) percepatan pemenuhan SPM Desa; (iii) peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan; (iv) peningkatan tata kelola pemerintahan perdesaan yang optimal; (v) peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi desa- kota dan (vi) pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
Arah Kebijakan Penataan Ruang Arah kebijakan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan antara Ketahanan Nasional melalui lingkungan alam dan lingkungan buatan, (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan (iii) pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. (i) harmonisasi Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi penataan ruang tahun 2015, meliputi: (i) peningkatan ketersediaan dan efektifitas regulasi (ii) peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan penataan ruang; (iii) pengembangan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas dan Tepat Waktu; (iv) peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan melalui internalisasi rencana tata ruang dalam Rencana Pembangunan Sektoral; (v) penegakan aturan zonasi, insentif, disinsentif, dan pemberian sanksi secara evaluasi (vi) penyelenggaraan penataan ruang. tata ruang; dan konsisten; pelaksanaan Arah Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kebijakan Pengembangan Tata Kelola Arah kebijakan pengembangan tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah tahun 2015 dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah; meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah; meningkatkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah; dan menguatkan demokrasi lokal. Untuk mendukung arah kebijakan pengembangan otonomi daerah tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah: (i) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, melalui: penerapan implementasi desain besar penataan daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kerjasama antardaerah, peningkatan harmonisasi peraturan perundangan peraturan perundangan sektoral dan antar peraturan pemerintah daerah; penataan kewenangan antarjenjang pemerintahan, pemerintah provinsi sebagai wakil penguatan peran (ii) penguatan kapasitas aparatur pemerintah pusat; sistem pemerintahan pemerintah daerah dengan daerah, melalui: peningkatan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 5-75
5-76 pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas DPRD, peningkatan sistem pelayanan publik pemerintah daerah, peningkatan konsolidasi strategi implementasi kebijakan reformasi birokrasi pemerintah daerah; (iii) peningkatan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, melalui: peningkatan local taxing power, peningkatan potensi penerimaan daerah, peningkatan belanja modal pembangunan, peningkatan implementasi penganggaran SPM yang berkualitas, peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja, penataan arah kebijakan dana transfer, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer; (iv) penguatan demokrasi lokal, melalui: peningkatan Pilkada yang damai, efisien dan bersih. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015
6.1 KEUANGAN NEGARA DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Arah Kebijakan Fiskal 2015 Oleh karena itu pada tahun 2015, sebagai tahun pertama periode RPJMN 2015-2019 kebijakan fiskal diarahkan pada upaya menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal secara terukur. Secara umum kebijakan di bidang keuangan negara diarahkan pada : (1) Optimalisasi penerimaan negara melalui serta secara reformasi penyempurnaan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) atau pengaruh pengganda (multiplier effects) yang lebih besar antara lain melalui penyempurnaan negara, pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran negara, dan peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah; (3) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan dengan negara mulai pertanggungjawaban/pelaporan aset; serta (4) Peningkatan pengelolaan pembiayaan negara serta pemanfaatan utang sumber-sumber serta memprioritaskan secara pembiayaan utang dari dalam negeri yang dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik (financial deepening). perpajakan komprehensif perencanaan penganggaran dari perencanaan sampai selektif Kebijakan atas pendapatan negara dan belanja negara tersebut diatas adalah sebagai upaya dalam mendukung kebijakan ketahanan dan keberlanjutan fiskal yang sekaligus terhadap perekonomian, dapat memberikan dorongan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. tetap Sementara itu defisit APBN pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 1,7-2,5 persen dari PDB dimana angka ini sangat tergantung dengan beban subsidi energi yang dipengaruhi RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-1
6-2 oleh faktor global seperti harga minyak dunia serta ketidak- pastian global yang berpotensi mendorong pelarian modal ke luar negeri (capital outflows) sehingga menekan nilai tukar rupiah. Untuk pembiayaan defisit pada tahun 2015, strategi yang akan diterapkan adalah mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan terus mengupayakan penurunan rasio stok utang terhadap PDB. Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri, tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, terutama melalui penerbitan surat berharga negara, diupayakan agar tetap menjaga adanya ruang gerak fiskal untuk dapat mendongkrak perekonomian. Dengan menerapkan atas, diperkirakan pada tahun 2015 rasio stok utang terhadap PDB dapat diturunkan dari perkiraan capaian tahun 2014. utang secara selektif dengan kebijakan-kebijakan di Kebijakan Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna menjawab kebutuhan dan tantangan dilakukan melalui penyusunan skala prioritas anggaran. Dalam kerangka tersebut, alokasi anggaran yang efektif menjadi faktor penting dalam mewujudkan sasaran prioritas pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, alokasi anggaran harus tetap difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain terkait operasional akan terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna. itu, efisiensi dari belanja Langkah perkuatan monitoring dan evaluasi juga terus dilakukan khususnya pada peningkatan keterkaitan antara hasil monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran. Monitoring dan evaluasi bukan saja pada kinerja pengelolaan keuangan namun juga pada pencapaian sasaran dari program dan kegiatan. Oleh karena, itu alokasi belanja pembangunan harus didukung dengan rencana konkret yang berorientasi pada hasil. Dalam kaitan ini perencanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari penajaman alokasi pada prioritas tersebut. Rencana yang konkret tersebut bukan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
saja pada kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas nasional namun juga pada pengembangan sebuah wilayah. Di samping rencana kerja yang konkret, alokasi pada prioritas juga sangat tergantung dari mekanisme pelaksanaannya. Perkuatan mekanisme pelaksanaan ini bukan saja pada alokasi yang terkait dengan belanja pusat namun juga terkait transfer daerah. Termasuk dalam mekanisme dengan pelaksanaan penyempurnaan mekanisme pengadministrasian dan pencairan anggaran yang lebih cepat namun tetap akuntabel. ini adalah Untuk mencapai hal tersebut di atas, perbaikan proses perencanaan dan penganggaran terus diupayakan melalui perkuatan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluararan jangka menengah. Salah satu upaya lebih lanjut dari kedua prinsip tersebut adalah mulai RKP 2015 telah diterapkan mekanisme review baseline. Mekanisme review baseline bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran (sekaligus efektifitas) melalui pencermatan hingga tingkatan yang lebih detail dan mendalam pada tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Secara sederhana, review baseline merupakan mekanisme penelaahan program dan kegiatan hingga tingkat komponen pada tiap Kementerian/Lembaga sehingga potret efisiensi dan efektivitas kegiatan dapat diketahui untuk kemudian dilakukan penyesuaian. Dengan demikian hasil review baseline diharapkan akan menghasilkan : 1. Peningkatan kualitas belanja melalui identifikasi kegiatan yang in-efisiensi; 2. Penajaman penganggaran berbasis kinerja melalui perampingan terhadap output kegiatan (pemilahan jenis output); dan 3. Penyederhanaan proses perencanaan dan penganggaran melalui simplifikasi penghitungan dan pembahasannya mengingat pembahasan detail hanya dilakukan pada tahap awal saja. Sedangkan untuk tahun selanjutnya berupa penyusunan parameter dan non parameter dan pembahasan detail berikutnya hanya akan dilakukan pada tiap usulan inisiatif baru. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-3
6.2 KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH Transfer utama desentralisasi fiskal dalam rangka mendorong pencapaian pembangunan nasional. Berdasarkan amanat UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer ke Daerah terdiri atas: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus (Otsus); dan (c) Dana Transfer Lainnya. ke Daerah merupakan instrumen GAMBAR 6.1 KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 6-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Kebijakan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2015 akan difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutamaseiring dengan penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal adalah mewujudkan Tujuannya (SPM) kesinambungan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional maupun prioritas daerah. Selain itu, kebijakan Dana Transfer juga diarahkan untuk sekaligus mendorong ke Daerah peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi. Hal ini terkait dengan peningkatan local taxing power guna memperbesar sumber pendapatan daerah, terutama pasca dilaksanakannya devolusi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkotaan dan Perdesaan (PBB) sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. di daerah. Arah kebijakan Transfer ke Daerah dalam RKP tahun 2015 adalah: 1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka menjadi pemerintahan yang penyelenggaraan kewenangan Daerah; pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; 2. Mengurangi ketimpangan sumber 4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana; 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar; 6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan lebih efisien, efektif, transparan, dan daerah yang akuntabel; 7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dan tetap memperhatikan akuntabilitas dengan transparansi; 8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-5
6-6 I. Dana Perimbangan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). GAMBAR 6.2 DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum (DBU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Ketiga komponen Dana Perimbangan tersebut bersifat saling terkait dan merupakan suatu kesatuan utuh sebagai pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya saling mengisi dan melengkapi. Perhitungan alokasi Dana Perimbangan dilakukan dengan menggunakan formula, kriteria, dan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. a. Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
DBH terdiri atas: a. DBH Pajak yang terdiri atas PBB (selain PBB Perkotaan dan Perdesaan), PPh pasal 21 dan 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) b. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi. Prinsip yang digunakan DBH adalah prinsip by origin, yakni Daerah penghasil (provinsi/kabupaten/kota) mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar, sementara Daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan. Prinsip lainnya adalah prinsip realisasi, yakni DBH disalurkan berdasarkan realisasi Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun berjalan. Arah kebijakan DBH adalah: 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH; 2. Menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; 3. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah. b. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Formulasi penghitungan dan mekanisme pengalokasian DAU diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri neto yang ditetapkan dalam APBN sesuai dengan paraturan perundang-undangan. Sasaran yang ingin dicapai DAU pada tahun 2015 adalah peningkatan kualitas belanja daerah dalam hal penyediaan dan pengelolaan pelayanan publik serta infrastruktur dasar. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-7
6-8 Untuk mencapai pengalokasian DAU adalah sasaran tersebut, arah kebijakan 1. Mendorong efektivitas pemanfaatan DAU dalam kerangka peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan dengan dasar memperhatikan efisiensi belanja; sarana-prasarana daerah dan 2. Mengelola belanja aparatur yang lebih baik dengan perbaikan manajemen pengelolaan PNSD; 3. Memenuhi kebutuhan pendanaan SPM di daerah sesuai kemampuan keuangan negara; 4. Mendorong perencanaan dan penganggaran dari yang dapat meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah akuntabilitas dan kegiatan dengan sumber pendanaan DAU; 5. Menggunakan prinsip non hold harmless. c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sasaran yang terbantunya daerah dalam membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta mendorong percepatan pembangunan daerah. ingin dicapai adalah Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut: a)Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah ; b) Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; c) Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh Kementerian teknis terkait. Kebijakan bidang DAK ditentukan berdasarkan kebutuhan pada dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional, yang akan difokuskan pada kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (khususnya sesuai SPM) serta prioritas nasional lain sesuai RPJMN dan RKP. Pada tahun 2015, dilakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
fokus dan berdampak signifikan. Pemerintah akan lebih memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah tertinggal, perbatasan, terpencil, pesisir dan terluar, kepulauan,bersinergi dengan dana-dana kementerian dan lembaga. Pada tahun 2015,bidang DAK mencakup dua kelompok, yaitu: a. DAK Pelayanan Dasar; dan b. DAK Non Pelayanan Dasar. No. Bidang DAK Pelayanan Dasar DAK Bidang Pendidikan 1. DAK Bidang Kesehatan 2. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 3. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum 4. DAK Bidang Transportasi 5. DAK Bidang Energi Perdesaan 6. Bidang Non Pelayanan Dasar 7. 8. 9. 10. DAK Bidang Lingkungan Hidup 11. DAK Bidang Kehutanan 12 DAK Bidang Keluarga Berencana DAK Bidang Sarana Perdagangan 13. 14. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang DAK Tahun 2015 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan DAK Bidang Pertanian DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Arah kebijakan DAK secara umum: Aspek Perencanaan a. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan; b. Memperkuat peran kabupaten/kota dalam perencanaan DAK; pemerintah provinsi dan c. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan DAK antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta dalam Pemerintah Daerah sendiri sehingga terwujud sinkronisasi dan sinergitas; d. Program dan kegiatan DAK yang diatur dalam petunjuk teknis masing-masing bidang DAK perlu mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana daerah tertinggal , perbatasan, terluar, terpencil, pesisir dan kepulauan. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-9
6-10 e. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah; f. Memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis hasil (output/outcome) sesuai dengan RPJMN, sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); g. Mendorong pelaksanaan DAK yang mendukung keberpihakan pada aspek kesetaraan dan keadilan gender. h. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga lebih tepat sasaran dan tepat waktu; i. Menghindari duplikasi kegiatan antar bidang DAK. Aspek Penganggaran a. Meningkatkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah; b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan; Aspek Pengalokasian a. Meningkatkan akurasi data-data teknis dan menajamkan indikator pengalokasian DAK; b. Pengalokasian DAK lebih memprioritaskan daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah; c. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam pengalokasian DAK. Aspek Pelaksanaan a. Mempercepat pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis masing-masing bidang DAK; b. Meningkatkan komunikasi khususnya antara pusat dan daerah dalam rangka mengantisipasi dan menemukan jalan keluar dari kemungkinan permasalahan yang timbul; c. Khusus untuk DAK Transportasi, petunjuk teknis (Juknis) akan dikeluarkan oleh K/L yang sesuai dengan sub-bidang | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
yang ada. Pada tingkat nasional dan daerah, perlu dibentuk Sekretariat Bersama. Aspek Pemantauan dan Evaluasi a. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. Mendorong mekanisme pelaporan dan evaluasi DAK berbasis elektronik (web based system) yang terintegrasi; c. Menerapkan kebijakan disinsentif kepada daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, serta menggunakan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK. Arah Kebijakan Per-bidang DAK 1. DAK Bidang Pendidikan Arah Kebijakan Kebijakan DAK Bidang Pendidikan tahun 2015 diarahkan untuk memfasilitasi pemerintahan daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan standar ketersediaan/ keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. pelayanan minimum (SPM), Sasaran tahun 2015 adalah Sasaran DAK bidang pendidikan pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, yaitu: 1. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 7% dari total satuan pendidikan SD Negeri; 2. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 10% dari total satuan pendidikan SMP Negeri; 3. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 15% SMK dari total satuan pendidikan SMK Negeri; 4. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 20% dari total satuan pendidikan SMA Negeri. Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2015 Jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK adalah sebagai berikut: RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-11
6-12 A. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SD/SDLB: 1. Rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya. 2. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya. 3. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya. 4. Pembangunan dan/atau ruang guru rehabilitasi beserta perabot 5. Pembangunan siswa/guru. dan/atau rehabilitasi jamban 6. Pembangunan rumah dinas/mess guru di daerah 3T 7. Penyediaan buku teks/referensi. 8. Penyediaan peralatan pendidikan. B. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SMP/SMPLB: 1. Rehabilitasi ruang belajar minimal rusak sedang beserta perabotnya. 2. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya. 3. Pembangunan perabotnya. Perpustakaan Ruang beserta 4. Pembangunan Ruang Laboratorium perabotnya. 4. Pembangunan Ruang Laboratorium perabotnya. 5. Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya. 6. Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya. 7. Pembangunan siswa/guru. dan/atau rehabilitasi jamban 8. Pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang kantor guru beserta perabotnya. 9. Pembangunan asrama murid/rumah dinas/mess guru di daerah 3T. 10. Penyediaan peralatan pendidikan. 11. Penyediaan buku teks/referensi. C. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SMA : 1. Rehabilitasi ruang belajar SMA. 2. Pembangunan ruang kelas baru SMA. 3. Pembangunan perpustakaan SMA. 4. Pembangunan laboratorium SMA. 5. Pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru SMA beserta perabotnya di Daerah 3T. 6. Pembangunan/rehabilitasi penunjang pembelajaran SMA beserta perabotnya (administrasi ruang | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru). 7. Pengadaan peralatan laboratorium SMA. 8. Pengadaan peralatan olah raga dan/atau kesenian SMA. 9. Pengadaan buku teks/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMA. D. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SMK : 1. Rehabilitasi ruang belajar SMK beserta perabotnya. 2. Pembangunan perabotnya. ruang kelas baru SMK beserta 3. Pembangunan perpustakaan SMK beserta perabotnya. 4. Pembangunan laboratorium SMK beserta perabotnya. 5. Pembangunan asrama siswa SMK dan/atau rumah guru SMK beserta perabotnya di Daerah 3T. 6. Pembangunan/rehabilitasi penunjang pembelajaran SMK beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru). 7. Pembangunan ruang praktik siswa SMK beserta ruang perabotnya. 8. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK. 9. Pengadaan Peralatan Praktik SMK. 10. Pengadaan Sarana Olah Raga dan/atau Kesenian SMK. 11. Pengadaan buku teks pelajaran/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMK. Kelembagaan: Kelembagaan Pengelolaan DAK bidang pendidikan tahun 2015 meliputi seluruh urusan DAK pendidikan dasar yang meliputi DAK SD/SDLB dan DAK SMP/SMPLB serta DAK pendidikan menengah yang meliputi DAK SMA/SMLB dan DAK SMK. A. Pengelolaan di pusat Pengelolaan DAK pendidikan di tingkat pusat meliputi : 1. Kesiapan data teknis. 2. Kesiapan penyusunan petunjuk teknis 3. Kesiapan pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis 4. Kesiapan dalam pelaporan pencapaian target kinerja B. Pengelolaan di Provinsi Pengelolaan DAK pendidikan di provinsi meliputi : 1. Kesiapan laporan hasil verfikasi pemetaan sasaran DAK 2. Kesiapan melakukan koordinasi pembinaan terhadap pelaksanaan DAK di tingkat kabupaten/kota. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-13
3. Kesiapan fasilitasi pelaksanaan DAK sesuai petunjuk teknis 4. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan DAK C. Pengelolaan di Kabupaten/Kota Pengelolaan DAK pendidikan di tingkat kabupaten dan kota meliputi : 1. Melaksanakan pemetaan sasaran DAK 2. Melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan DAK di tingkat sekolah 3. Melaksanakan DAK sesuai petunjuk ditetapkan oleh Kemdikbud 3. Melaksanakan DAK sesuai petunjuk ditetapkan oleh Kemdikbud 4. Melaporkan hasil pelaksanaan DAK kepada provinsi dan pusat 2. DAK Bidang Kesehatan Arah Kebijakan Arah kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2015 adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian melalui peningkatan sarana prasarana, peralatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas sarana prasarana dan peralatan di RS Provinsi/Kabupaten/Kota, penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan serta vaksin yang berkhasiat, aman dan bermutu guna mencapai target MDGs tahun 2015 untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, mendukung upaya preventif-promotif, dan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi tertinggal, penduduk miskin dan penduduk di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. serta jaringannya, Sasaran A. Sasaran Tahun 2015 DAK Bidang Kesehatan tahun 2015 merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dibiayai dari APBN untuk mendukung pencapaian sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, sebagai berikut: 1) Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer sebanyak 150 Puskesmas. 2) Jumlah Puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi standar pelayanan Kesehatan 6-14 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Primer di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 70 Puskesmas. 3) Persentase Puskesmas yang akan di akreditasi, yang memenuhi Standar sarana dan prasarana kesehatan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 20 persen. 4) Persentase Puskesmas yang akan diakreditasi, yang melaksanakan pengujian & kalibrasi alat kesehatan 20 persen. 5) Persentase Rumah Sakit yang akan di akreditasi, yang memenuhi Standar sarana dan prasarana kesehatan 20 persen. 6) Persentase UTD yang melaksanakan uji saring IMLTD sesuai standar sebanyak 30 Puskesmas. 7) Jumlah RS yang telah memenuhi standar peralatan sesuai kelas RS sebanyak 240 Rumah Sakit. 8) Persentase Rumah Sakit yang akan terakreditasi, yang melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan 20 persen. 9) Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 80 persen. 10) Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) yang sesuai standar 80 persen. 11) Jumlah model Intervensi Promosi Kesehatan sebanyak 1 buah. 12) Tersedianya layanan dan sarana penunjang integrasi sistem informasi kesehatan sebanyak 100 persen. B. Sasaran Jangka Menengah (2015-2017) Mendukung percepatan pencapaian MDGs dan post MDGs yang terkait dengan kesehatan, upaya preventif-promotif, pembangunan/ pelaksanaan perbaikan/peningkatan sarana prasarana dan penyediaan peralatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta jaringannya, pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan penyediaan peralatan di RS Provinsi/Kabupaten/Kota dan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, perbekalan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. JKN melalui RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-15
6-16 Lingkup Kegiatan A. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: terutama pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Puskesmas dan jaringannya, meliputi: 1) Pembangunan baru Perawatan;Rumah Dinas dr/drg/Tenaga Kesehatan; Puskesmas/Puskesmas 2) Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.; 3) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.; 4) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu PONED di terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.; 5) Rehabilitasi Puskesmas Non Perawatan dan Perawatan karena rusak berat/total; 6) Pengadaan Peralatan Kesehatan seperti Poliklinik set, Poned set, Emergency set, Imunisasi kit, Laboratorium set, Promkes kit, dan Dental kit; 7) Pengadaan Sarana Penunjang lain seperti Solar Cell, Instalasi Generator, Radio Komunikasi, Cool Chain, Pengolahan Limbah, Alat Kalibrasi & Alat Kerja untuk Dinas Kesehatan; 4 Double Gardan/Puskesmas Keliling Roda 4 biasa/Pengadaan Ambulans Transportasi/Puskesmas Keliling Perairan; 9) Penyediaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan Double 8) Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Gardan (Roda 4) di Kab/Kota; 10) Peralatan Sistem Informasi Kesehatan di Kab/Kota B. Subbidang Pelayanan Rujukan Subbidang Rujukan: Pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana dan peralatan bagi Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/kota, meliputi: Pelayanan Kesehatan 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan peralatan Tempat Tidur Kelas III. 2) Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan peralatan IGD RS termasuk Ambulans. 3) Pembangunan/rehabilitasi penyediaan peralatan ICU RS. 3) Pembangunan/rehabilitasi penyediaan peralatan ICU RS. sarana, prasarana | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
4) Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan peralatan PONEK RS. 5) Pembangunan/rehabilitasi penyediaan peralatan IPL RS. 5) Pembangunan/rehabilitasi penyediaan peralatan IPL RS. sarana, prasarana 6) Pembangunan/rehabilitasi penyediaan peralatan UTD di RS. 6) Pembangunan/rehabilitasi penyediaan peralatan UTD di RS. sarana prasarana 7) Pembangunan/rehabilitasi penyediaan peralatan BDRS. sarana prasarana dan 8) Penyediaan Peralatan Kalibrasi di Rumah Sakit. C. Subbidang Pelayanan Kefarmasian, pemenuhan dan pengelolaan obat Subbidang Pelayanan Kefarmasian, pemenuhan dan pengelolaan obat meliputi: 1) Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota. 2) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. 3) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi. Kelembagaan A. Pengelolaan di pusat Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan di tingkat pusat meliputi perencanaan bottom up dengan mekanisme desk antara pusat dan daerah di forum Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus (Rakontek DAK) Bidang Kesehatan. B. Pengelolaan di daerah Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan di daerah: Provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi DAK Bidang Kesehatan di wilayahnya. C. SKPD yang terkait dalam pelaksanaan, meliputi: 1) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar. b. Subbidang Pelayanan Kefarmasian. 2) SKPD RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota: a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan. 3) SKPD Dinas Kesehatan Provinsi a. Subbidang Pelayanan Kefarmasian RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-17
3. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Arah Kebijakan Secara umum DAK Bidang Irigasi tahun 2015 diarahkan untuk mendukung pemenuhan Prioritas Nasional yang terkait dengan Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Pembagian kewenangan pengelolaan daerah irigasi tersebut sangat sejalan dengan desentralisasi pemerintahan yang terus ditingkatkan. sedang dan Sasaran Mengingat seluas 2,7 juta ha Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam kondisi rusak (sekitar 55% dari DI kewenangan daerah), sasaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi Tahun 2015 adalah perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada 511 ribu ha daerah irigasi atau sebesar 18,9% dari daerah irigasi yang rusak* (Besaran sasaran TA 2015 dapat berubah tergantung pada jumlah pendanaan yang dialokasikan) Dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun, sasaran sampai dengan tahun 2019 adalah meningkatnya kualitas layanan irigasi pada 2,55 juta ha daerah irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meskipun telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi setiap tahunnya melalui DAK, namun dalam kurun waktu tersebut irigasi sehingga terjadi diharapkan DAK Bidang Irigasi dapat menahan laju kerusakan tersebut. juga laju kerusakan layanan Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2015 difokuskan kepada REHABILITASI irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2015 untuk kegiatan Pembangunan dan Peningkatan jaringan irigasi/rawa dapat dilakukan dengan jaringan existing yang tetap memprioritaskan perbaikan dalam kondisi rusak. Sementara untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Rawa wajib disediakan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) oleh masing-masing penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2015. jaringan 6-18 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
4. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Kelembagaan Tugas pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi di tingkat pusat berada di Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sementara di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, pengembangan dan pengelolaan irigasi menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) yang terkait dengan bidang keirigasian. Di dalam konteks Dana Alokasi Khusus (DAK) mekanisme koordinasi dan pelaporan diantara daerah penerima Dana ALokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi dengan Kementerian teknis yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang teknis irigasi digambarkan sebagai berikut. GAMBAR 6.3 BAGAN ALIR KELEMBAGAAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG IRIGASI A. DAK Subbidang Infrastruktur Air Minum Arah Kebijakan Mendukung peningkatan cakupan pelayanan air minum untuk pencapaian Akses Air Minum Nasional 100% pada Tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-19
6-20 Sasaran Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan air minum perpipaan melalui penambahan SR sebanyak 1.396.000 unit. Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan air minum layak melalui penambahan SR sebanyak 4.188.000 unit. Lingkup Kegiatan 1) Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN; 2) Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; 3) Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh sasaran adalah perkotaan. Daerah yang menjadi kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; 4) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaaan pada desa-desa miskin/rawan air serta terpencil dan tertinggal dengan sumber air baku yang relatif mudah/dekat. Kelembagaan Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat Pusat akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU. Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat daerah akan Provinsi Direktorat dilakukan Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU. oleh Satuan Kerja Mekanisme koordinasi dan pelaporan antara daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dengan Kementerian PU mengacu pada Permen PU Nomor: 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Saat ini telah dibangun sistem pelaporan monitoring dan evaluasi DAK oleh Kementerian PU yang berbasis web e-Monitoring DAK. Satker | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi akan terkait di daerah untuk berkoordinasi dengan SKPD memantau pelaksanaan DAK. SKPD terkait penanggung jawab DAK Bidang Air Minum di Kabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, ataupun Dinas yang membidangi urusan penyediaan air minum wajib menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada pembina teknis DAK Bidang Air Minum di Provinsi. Untuk kegiatan penyediaan air minum perpipaan juga akan dikoordinasikan dengan PDAM setempat. B. DAK Subbidang Infrastruktur Sanitasi Arah Kebijakan 1. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah, yang berupa sarana atau penambahan komunal berbasis masyarakat sambungan rumah terhadap sistem terpusat untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusat skala kota maupun suatu desa/kelurahan sudah ODF/SBS (Stop BAB Sembarangan) opsi persampahan dapat dipilih; skala kawasan. Bila 2. Didasarkan kepada kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan sanitasinya. Sasaran Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui Sanimas dan prasarana persampahan (3R) bagi 834.200 jiwa penduduk Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan Sanimas dan prasarana persampahan (3R) bagi 3.036.500 jiwa penduduk sanitasi melalui Lingkup Kegiatan 1. Sub-bidang air limbah: pembangunan dan pengembangan skala sarana prasarana lingkungan/kawasan atau mendukung skala kota; Bagi Kabupaten/Kota sistem pengolahan air limbah terpusat, dapat memanfaatkan DAK Bidang Sanitasi untuk peningkatan akses melalui Sambungan Rumah (unit cost = Rp 3,5 juta/SR). dan limbah air sudah mempunyai yang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-21
2. Sub-bidang dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola dan 3R tingkat komunal/kawasan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota. persampahan: pembangunan (reduce, reuse, recycle) di Kelembagaan Pembinaan teknis DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi di tingkat Pusat akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU. Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat daerah akan dilakukan oleh Satuan Kerja PPLP Provinsi. Satker PPLP di provinsi akan berkoordinasi dengan SKPD terkait di daerah untuk memantau pelaksanaan DAK melalui Kelompok Kerja Lingkungan (Pokja) Penyehatan (AMPL)/Sanitasi. SKPD terkait penanggung jawab DAK Subbidang Infrastruktur Sanitasi di Kabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Kebersihan ataupun Dinas yang membidangi urusan penyediaan layanan sanitasi wajib menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada pembina teknis DAK Subbidang Infrastruktur Sanitasi di Provinsi. Saat ini telah dibangun sistem pelaporan monitoring dan evaluasi DAK oleh Kementerian PU yang berbasis web. Selain itu, koordinasi melalui Pokja AMPL/Sanitasi ditekankan pada Dinas Kesehatan untuk aspek kampanye kepada masyarakat dengan melibatkan sistem dan mekanisme yang ada di bawah koordinasi Dinkes (sanitarian, Puskesmas, Posyandu, dll), serta Dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keberlanjutannya. Air Minum dan 5. DAK Bidang Transportasi Arah Kebijakan 1. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi yang mendukung aksesibilitas (misalnya pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan poros desa beserta fasilitas perlengkapan telah menjadi urusan daerah, keselamatan yang pengembangan angkutan sungai, transportasi perkotaan, dll.) 6-22 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
2. Mempertahankan pelayanan transportasi dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah; dan meningkatkan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% akhir tahun 2020). 4. Mendukung pengembangan wilayah yang memiliki nilai pusat-pusat diprioritaskan strategis pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI. pada dan 5. Menunjang percepatan pembangunan prasarana transportasi. 5. Menunjang percepatan pembangunan prasarana transportasi. Sasaran Lingkup Kegiatan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana transportasi termasuk sarana/prasarana jalan, sungai/penyeberangan, perkotaan, angkutan laut, dll untuk mendukung konektivitas wilayah sesuai dengan karakteristik wilayah. Contoh untuk lingkup termasuk pemeliharaan prasarana jalan dan berkala/periodik dan peningkatan kapasitas jembatan fasilitas keselamatan jalan, meliputi: rambu, marka jalan, cermin tikungan, pagar pengaman jalan; jalan, ruang provinsi/kabupaten/kota beserta 1. Jalan Provinsi: Ruas jalan kolektor dalam sistem jaringan primer atau ruas jalan dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah provinsi yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi; 2. Jalan Kabupaten : Ruas jalan lokal dan lingkungan (jalan desa) dalam sistem jaringan jalan primer atau ruas jalan dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten oleh pemerintah kabupaten; yang wewenang pengaturannya 3. Jalan Kota lokal, dan lingkungan dalam system jaringan jalan sekunder yang kota. wewenang pengaturannya Pembangunan jalan poros desa yang mendukung pusat- pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI. :Ruas jalan arteri, kolektor, oleh pemerintah RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-23
Kelembagaan Tingkat Pusat: Tugas pembinaan dan penanggungjawab kegiatan di Pusat adalah Kementerian/ Lembaga terkait dibawah koordinasi Bappenas (Direktorat Transportasi). Tingkat Kabupaten: BAPPEDA (merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK dan merencanakan sinkronisasi kegiatan denagn SKPD terkait pengelola kegiatan). Dinas PU atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK di kabupaten dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan BAPPEDA kabupaten dan provinsi. lainnya di kabupaten Dinas Perhubungan atau bertanggung jawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK di kabupaten untuk kegiatan penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan, dan laut di daerah perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan BAPPEDA kabupaten dan provinsi. istilah 6. DAK Bidang Energi Perdesaan 6. DAK Bidang Energi Perdesaan Sektor ESDM memiliki peranan penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional yaitu sebagai penjamin sumber pasokan energi yang didukung oleh harga energi yang terjangkau dan kemampuan meningkatkan nilai tambah. Semua ini pada akhirnya akan menjdi landas gerak untuk pembangunan nasional yang dilakukan melalui four tracks yaitu pertumbuhan (pro-growth), penciptaan lapangan kerja (pro-job), pemerataan pembangunan dengan orientasi pengentasan kemiskinan (pro-poor), dan kepedulian terhadap lingkungan (pro-environment). Arah kebijakan utama dalam pengelolaan energi nasional adalah i) Konservasi Energi untuk meningkatkan efisiensi 6-24 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
penggunaan energi di sisi pasokan (supply side) dan sisi pemanfaatan (demand side), antara lain sektor industri, transportasi, ii) Diversifikasi Energi untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional (supply side). Hal ini telah diatur dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). rumah tangga, dan komersial; dan Arah kebijakan energi nasional yang terkait dengan DAK adalah diversifikasi energi. Secara khusus, DAK Energi Perdesaan akan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap energi modern. Sasaran 1. Sasaran 2015: Sasaran terukur yang ingin dicapai pada tahun 2015 a. Terwujudnya pembangkit listrik dari mikrohidro sebesar 8MW b. Terwujudnya pembangkit listrik dari tenaga surya sebesar 7MWp c. Terwujudnya pembangit listrik dari tenaga hybrid (surya-angin) sebesar 0,2 MWp d. Terwujudnya produksi biogas dengan kapasitas sebesar 6.000 m3/hari. 2. Sasaran jangka menengah (2015-2019) : Sasaran terukur yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019. Sumber energy 2015 2016 2017 2018 2019 PLTMH (MW) 8 9,5 9,7 10 11 PLTS (MWp) 7 7,2 7,5 7,9 8,3 PLT Hybrid Surya - Angin (MWp) 0,2 0,5 0,8 1 1,2 7.000 *) Besaran sasaran TA 2015-2019 dapat berubah tergantung pada jumlah pendanaan yang dialokasikan Biogas (m3/hari) 6.000 6.000 6.500 7.000 Lingkup Kegiatan DAK Bidang Energi Pedesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi baru terbarukan yang meliputi: a) Pembangunan PLTMH OFF Grid; b) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid dan atau PLTS Terpusat Off Grid; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-25
c) Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS Tersebar; d) Pembangunan PLT Hybrid Surya - Angin; e) Rehabilitasi PLTMH Off Grid dan/atau PLTS Terpusat yang rusak; f) Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga; g) Rehabilitasi instalasi biogas. Kelembagaan Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Energi Perdesaan diperlukan perencanaan dan koordinasi baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk tingkat daerah dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten penerima DAK, khususnya SKPD di lingkup Kabupaten penerima DAK. lembaga. Pada 7. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Arah Kebijakan Meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, dan penyuluhan dalam rangka industrialisasi kelautan dan perikanan dan mendukung minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. Sasaran Sasaran Tahun 2015: 1) Berkembangnya sarana dan prasarana perikanan untuk mendukung industrialisasi KP dan kawasan Minapolitan. 2) Tertatanya saluran irigasi tambak tersier di kab/kota secara optimal. 3) Meningkatnya fasilitas UPTD balai benih ikan dan UPTD balai benih udang, serta meningkatnya kemampuan unit pembenihan rakyat (UPR) dalam menghasilkan benih ikan bermutu sesuai standar SNI. 4) Berkembangnya Pelabuhan Perikanan UPTD Kabupaten/Kota yang telah dibangun. 5) Tersedianya kapal perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diijinkan dan ramah lingkungan. 6-26 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
6) Meningkatnya fasilitas Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). 7) Terbangunnya pasar ikan tradisional, serta meningkatnya penggunaan sarana pengangkutan ikan dalam rangka pelaksanaan sistem rantai dingin. 8) Meningkatnya prasarana pos pengawasan, serta sarana pengawasan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). 9) Meningkatnya sarana dan prasarana dasar dan ekonomi di pulau-pulau kecil serta sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). 10) Meningkatnya perikanan. sarana dan prasarana penyuluhan Sasaran Jangka Menengah (2015-2017) 1) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap. 2) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya. 3) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana pengolahan, pengujian mutu dan pemasaran hasil perikanan. 4) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil. 5) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 6) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. Lingkup Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi 1) Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) kewenangan Provinsi. 2) Pengembangan sarana dan prasarana Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota 1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap: 2) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya: 3) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-27
4) Pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil: sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat dan kawasan konservasi perairan; 5) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan: 6) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. Kelembagaan: 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota atau Dinas lain yang menangani bidang kelautan dan perikanan. 8. DAK Bidang Pertanian Arah Kebijakan Peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta mendukung pengembangan bioindustri dan bioenergi dengan melakukan refocusing kegiatan DAK Bidang pertanian Tahun 2015 pada pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian. Sasaran A. Sasaran Tahun 2015: Terfasilitasinya pelayanan penyediaan benih /bibit, proteksi tanaman, kesmavet, pengawasan keamanan pangan, prasarana air, gudang pestisida, RPH dan unggas serta cadangan pangan sebanyak 4.302 unit di provinsi dan kabupaten/kota. penyuluhan, kesehatan hewan, Sasaran outcomenya padi 73,4 juta ton, jagung 20 juta ton, kedelai 0,9 juta ton, gula 2,9 juta ton dan daging sapi/kerbau 476,8 ribu ton. B. Sasaran Jangka Menengah (2015-2019): Terfasilitasinya pelayanan penyediaan benih /bibit, proteksi kesmavet, tanaman, pengawasan keamanan pangan, prasarana air, gudang pestisida, RPH dan unggas serta cadangan pangan sebanyak 21.510 unit di provinsi dan kabupaten/kota. penyuluhan, kesehatan hewan, Sasaran hasil (outcome) yang akan ditargetkan pada tercapainya pembangunan bidang pertanian, yaitu 6-28 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
peningkatan produksi bahan pangan yang meliputi produksi padi 2,9%/tahun, jagung 4,9%/tahun, dan kedelai 12%/tahun, gula 10%/Tahun dan daging sapi/kerbau 8%/Tahun. Lingkup Kegiatan A. DAK BIDANG PERTANIAN PROVINSI 1) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya; 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya; 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/ Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Laboratorium Sarana dan Pendukungnya; dan Penyediaan Pakan 4) Pembangunan UPTD Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya. B. DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Sub Sektor Tanaman Pangan meliputi: a) Irigasi Air Tanah ; b) Irigasi Air Permukaan; c) Embung; d) Dam Parit. 2) UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan; 3) Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dan Penyediaan Sarana Pendukungnya; 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, Gudang Pestisida dan Penyediaan Sarana Pendukungnya; 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya. 6) UPTD/ Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijaun Pakan Ternak, Pusat RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-29
Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH Unggas dan Penyediaan Sarana Pendukungnya. Kelembagaan: A. Provinsi Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan. B. Kabupaten/Kota Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Badan/Kantor Ketahanan Pangan. 9. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan Meningkatkan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan DAK bidang Prasarana Pemerintahan Daerah diutamakan bagi kegiatan yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. kinerja pemerintahan daerah Sasaran Tahun 2015 : Meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jangka Menengah (Ruang Lingkup 5 Tahun) : Meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, penyelenggaraan SPM, pencapaian sasaran nasional, serta untuk menunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah khususnya bagi daerah otonom baru (DOB), daerah dampak pemekaran, serta daerah lainnya. 6-30 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Lingkup Kegiatan Terdapat beberapa kegiatan prioritas pada DAK bidang Prasarana Pemerintahan T.A. 2015, antara lain : A. DAK bidang sarana dan prasarana pemerintahan daerah meliputi tiga subbidang DAK yaitu : 1. DAK sub bidang prasarana pemerintahan daerah dengan kegiatan prioritas sebagai berikut : a. Pelaksanaan konstruksi Gubernur/Bupati/ Walikota; gedung kantor b. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Setda Provinsi/Kab/Kota; c. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor DPRD DPRD dan Provinsi/Kab/Kota Provinsi/Kab/Kota; Sekretariat d. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi/Kab/Kota; e. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Bappeda Provinsi/Kab/ Kota; f. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Dinas Daerah Provinsi/Kab/Kota; g. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Lembaga Teknis Daerah Provinsi/Kab/Kota; h. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Kecamatan di Kabupaten/ Kota; i. Pelaksanaan kantor di konstruksi pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota perangkat dan kelembagaannya diatur dalam peraturan per-Undang-Undangan. gedung yang 2. DAK sub bidang sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dengan kegiatan prioritas : a. Pembangunan gedung/ kantor Satpol-PP b. Pengadaan kendaraan pengendali masa (Dalmas) c. Pengadaan kendaraan Patroli dan kendaraan angkut. d. Pengadaan peralatan alat pelindung diri 3. DAK sub bidang sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran, dengan kegiatan prioritas: a. Pembangunan Kantor damkar berikut gudang dan garasi mobil di provinsi, kabupaten dan kecamatan Pemadam b. pembangunan Pos Kesiapsiagaan Kebakaran dan tandon air RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-31
6-32 c. Pengadaan mobil pemadam dilengkapi pemadam hutan dan lahan d. Pengadaan alat penyelamatan/rescue (SAR) e. Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam Kelembagaan: Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Praspem, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu: 1. Koordinasi Tingkat Pusat Koordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAK Bidang Praspem antara lain: a. Kementerian Negara Pembangunan Nasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah. Perencanaan b. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus. c. Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dalam rengka menyusun kriteria umum dan kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah masing-masing Kementerian/Lembaga. terhadap pelaksanaan d. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal serta melakukan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan DAK Bidang Praspem. e. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina koordinasi kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAK Bidang Praspem. Pembangunan Daerahmelakukan 2. Koordinasi Tingkat Daerah Pemerintah Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan kegiatan dengan SKPD pelaksana DAK Bidang Praspem. Daerah melalui Badan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN alat
10. DAK Bidang Lingkungan Hidup Arah Kebijakan Pada tahun 2015, kebijakan DAK Bidang Lingkungan Hidup diarahkan untuk: 1. Memanfaatkan pagu nasional DAK secara lebih optimal dalam mendukung pencapaian prioritas nasional; 2. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional di dalam RKP 2015 sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); 3. Membantu daerah-daerah yang memiliki keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai SPM dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik; 4. Meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah 5. Mendukung SPM kegiatan yang terkait debngan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan ikim; 6. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelolaan lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Sasaran Sasaran kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup tahun 2015 adalah melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota, dalam rangka pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dukungan terhadap kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkup Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup tahun 2015 dialokasikan untuk membiayai kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana terkait lingkup berikut: 1. Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-33
2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup; 3. Dukungan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan 4. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kelembagaan Kabupaten/kota penerima DAK Bidang Lingkungan Hidup mempunyai kemampuan dan kemauan dalam menyediakan dana pendamping 10%. DAK Bidang Lingkungan Hidup juga telah berdampak bagi kelembagaan di daerah, yaitu meningkatnya beberapa Kabupaten/Kota, yaitu di 479 Kabupaten/Kota kini telah terbentuk Badan Lingkungan Hidup Daerah. Selain itu, anggaran untuk lingkungan hidup dari APBD terus meningkat. status kelembagaan di 11. DAK Bidang Kehutanan Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan KPHL dan KPHP, meningkatkan daya dukung KPH, pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah dan air. Kebijakan tersebut dicapai dengan mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap sumber daya hutan yang berada dalam DAS dan daerah rawan bencana, serta perlindungan dan pengamanan hutan di dalam kawasan hutan dalam kerangka KPHP/KPHL, Hutan Kota, Taman Hutan Raya, serta pengembangan dan peningkatan Hutan Rakyat dengan melaksanakan rehabilitasi Sasaran 1. Meningkatkan pengelolaan KPHP dan KPHL melalui kegiatan : a. Penyediaan sarana prasarana KPH b. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan c. Penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil hutan d. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan e. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan f. Meningkatkan fungsi dan daya dukung KPH, dengan kegiatan : 1) Kegiatan Vegetatif : Rehabilitasi kawasan hutan; Pengembangan perbenihan 6-34 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
2) Kegiatan non-vegetatif: Pembuatan Embung; Pembangunan Gully Plug; Pembangunan konservasi tanah dan air lainnya 2. Meningkatkan pengelolaan Tahura, Hutan Rakyat, dan Hutan Kota, dengan kegiatan : a. Rehabilitasi b. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan c. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan Lingkup Kegiatan Jenis kegiatan dalam DAK Bidang Kehutanan tahun 2015 adalah : a. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan KPHP/KPHL b. Rehabilitasi hutan di dalam KPH c. Peningkatan dan pengamanan hutan serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan sarana prasarana perlindungan d. Peningkatan sarana prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok masyarakat e. Peningkatan sarana prasarana penyuluhan kehutanan f. Pengembangan dan peningkatan Hutan Rakyat, termasuk kawasan mangrove dengan pendekatan Hutan Rakyat. Kelembagaan a. Pusat Perencanaan dan monitoring evaluasi DAK bidang Kehutanan di pusat dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan dengan didukung secara teknis oleh Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Kawasan Hutan, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, dan Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan. b. Daerah Pengelola di daerah berada pada Satker Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota/KPH yang mengurusi bidang kehutanan. daerah Pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan di RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-35
dikoordinasikan dan/atau Kabupaten/Kota/KPH yang menangani urusan Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). oleh Dinas Provinsi 12. DAK Bidang Keluarga Berencana Arah Kebijakan Kebijakan DAK bidang KB tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui (i) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lapangan; (ii) peningkatan sarana dan prasarana lini pelayanan KB; (iii) peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; (iv) peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja; dan (v) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi. No. Arah Kebijakan Menu DAK 1 Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan Sepeda motor bagi PKB/PLKB/PPLKB Pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB kecamatan Sarana kerja bagi PKB/PLKB/PPLKB Kendaraan fungsional (distribusi Alokon dan atau antar jemput akseptor KB) tingkat 2 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB Pembangunan/renovasi gudang alat/obat kontrasepsi Mobil Unit Pelayanan KB Keliling (Muyan) Sarana pelayanan klinik KB mencakup Implant Kit, IUD Kit, Obgyn Bed 3 Peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB Mobil Unit Penerangan KB (Mupen) KIE Kit Public Address 4 Peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja BKB Kit Genre Kit 5 Peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi. Personal Computer 6-36 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sasaran Sasaran Tahun 2015: a. Tersedianya 94 kendaraan bermotor roda dua; b. Tersedianya 73 Mobil Unit Pelayanan KB Keliling; c. Tersedianya 42 Mobil Unit Penerangan KB; d. Tersedianya 2000 IUD Kit, 2000 implant kit, dan 500 unit Obgyn Bed bagi Klinik KB; e. Tersedianya 20.000 set BKB Kit bagi kelompok BKB di tingkat desa/kelurahan; f. Tersedianya 555 unit Public Address bagi PPLKB/Ka. UPT, g. Tersedianya 15.000 set KIE Kit bagi PKB/PLKB, dan h. Terbangunnya 40 gudang alat dan obat kontrasepsi di kab/kota; i. Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan KB di tingkat kecamatan sebanyak 1.100 unit; j. Tersedianya 3.640 Sarana Kerja bagi PKB/PLKB dan PPLKB/Ka. UPT; k. Tersedianya 1.500 personal computer di kecamatan (setiap kecamatan minimal 2 unit PC); l. Tersedianya untuk pendistribusian ke Puskesmas/Klinik atau Kendaraan pengangkut Akseptor menuju tempat pelayanan KB; 100 Unit mobil Kendaraan Alokon dari Kab/kota m. Tersedianya 12.000 Genre Kit bagi PIK remaja dan mahasiswa (setiap PIK mendapat dua kit). Sasaran Jangka Menengah (2015-2016): Sasaran jangka menengah pengadaan sarana dan prasarana KB bersumber dari DAK Bidang KB Tahun 2015 - 2017 mencakup sebagai berikut: Kegiatan DAK KB Sasaran (unit) 2015 2016 2017 Sepeda Motor PPLKB/PKB/PLKB 94 0 0 Mobil Pelayanan KB 73 0 0 Mobil Penerangan KB 42 0 0 IUD KIT 2.000 2.000 3.000 Implant Kit 500 0 0 Obgyn Bed 2.000 2.000 3.000 BKB Kit 20.000 25.000 25.000 Public Address 555 0 500 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-37
No. Kegiatan DAK KB Sasaran (unit) 2015 2016 2017 9 KIE Kit 15.000 35.000 35.000 10 Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi 40 50 53 11 Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan KB Kec. 1.100 1.100 1.364 12 Sarana Kerja Petugas Lapangan KB 3.640 0 0 13 Personal Computer 1.500 2.000 2.000 14 Kendaraan fungsional (untuk distribusi alokon/antar jemput akseptor KB 100 100 100 15.000 Catatan : Menu DAK KB dengan jumlah 0 merupakan open menu bagi kab/kota yang masih membutuhkan. 15. Genre Kit 12.000 15.000 Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan DAK bidang KB 2015 dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas nasional pembangunan kependudukan dan KB jangka pendek yang ditetapkan dalam RKP 2015 dan jangka menengah dalam RPJMN 2015-2019, sebagai berikut: a. Penyediaan kendaraan roda dua bagi tenaga lini lapangan KB b. Penyediaan Mobil Unit Penerangan KB c. Penyediaan Mobil Unit Penerangan KB; d. Penyediaan sarana prasarana klinik KB, meliputi IUD Kit, implant kit, dan Obgyn Bed); e. Penyediaan Kit bagi kelompok Bina Keluarga Balita; f. Penyediaan Public Address di tingkat kecamatan; g. Penyediaan KIE Kit bagi PKB/PLKB, h. Pembangunan/renovasi gudang alat dan obat kontrasepsi di kab/kota; i. Pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan KB di tingkat kecamatan; j. Penyediaan Sarana Kerja bagi PKB/PLKB dan PPLKB/Ka. UPT; k. Penyediaan personal computer di kecamatan; l. Penyediaan kendaraan untuk pendistribusian Alokon dari atau Kendaraan Puskesmas/Klinik Kab/kota pengangkut Akseptor menuju tempat pelayanan KB; ke m. Penyediaan Genre Kit. 6-38 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
13. DAK Bidang Sarana Perdagangan Kelembagaan BKKBN telah mendapatkan DAK KB mulai tahun 2008. Kelembagaan BKKBN saat ini masih berbentuk vertikal dengan adanya BKKBN provinsi. SKPD KB Kabupaten/kota sebagai pelaksana DAK KB berkoordinasi dengan BKKBN provinsi dan Bappeda provinsi dinilai siap melaksanakan DAK KB tahun 2015. Adapun pengelola DAK Bidang KB tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: a. Pelaporan dan pemantauan DAK Bidang KB Tahun berjenjang menyangkut 2015 persiapan, pelaksanaan sampai dengan distribusi di masing-masing kabupaten/kota. SKPD-KB dilakukan secara b. Kepala melaporkan perkembangan pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2015 kepada Kepala BKKBN Provinsidan ke BKKBN Pusat c.q. Sekretaris Utama. Kabupaten/Kota c. Berdasarkan laporan Kepala SKPD-KB, Kepala BKKBN Provinsi membuat rekapitulasi dan melaporkan ke BKKBN Pusat c.q. Sekretaris Utama. Untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2015 dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh komponen terkait di masing-masing tingkatan wilayah. d. Sekretaris Utama BKKBN Pusat membentuk Tim Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2015 Tingkat Pusat. e. Kepala BKKBN Provinsi membentuk Tim Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2015 Tingkat Provinsi. Arah Kebijakan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi dan nasional, kesejahteraan rakyat. perlindungan konsumen Sasaran Mendukung arah kebijakan perdagangan dalam negeri, yaitu: jasa, meningkatkan dan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan domestik, perdagangan aktifitas RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-39
6-40 meningkatkan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan. Olehkarenaitu, sub bidang DAK dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (i) Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar tradisional dan Gudang Non SRG); (ii) Sub Bidang Pembangunan Gudang Komoditas sarana Pertanian penunjangnya dalam rangka penerapan Sistem Resi Gudang; dan (iii) Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal. berikut fasilitas, peralatan dan Tambahan sub bidang Gudang Non-SRG pada tahun 2015 ditujukan untuk menunjang sarana distribusi bagi daerah- daerah yang kesulitan dalam memperoleh bahan pokok dan minim infrastuktur. Terkait dengan pengelolaannya Gudang Distribusi non-SRG yang memiliki fungsi sebagai media penyimpanan dan distribution point, akan diatur kemudian melalui Permendag. Lingkup Kegiatan a. Pembangunan Pasar Tradisional dan Gudang Distribusi Non SRG b. Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Untuk membentuk Legal kabupaten/kota; (ii) memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk unit kerja pengawasan; dan (iii) membantu pemerintah daerah provinsi untuk merehabilitasi laboratorium yang ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan urusan metrologi legal. (i) UPTD Metrologi c. Pembangunan Gudang flat komoditas dalam Kerangka Sistem Resi Gudang (i) pembangunan gudang flat berikut fasilitas dan peralatan gudang SRG; (ii) penyediaan sarana penunjang dan pengangkutan gudang SRG. (SRG), yang meliputi: Kelembagaan Setelah pembangunan sarana perdagangan, maka pemerintah daerah kabupaten/kota penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk memutuskan/mendirikan/menunjuk: berkewajiban a. Lembaga/unit pengelola pasar (formal ataupun informal) sehingga pasar tradisional yang didirikan melalui DAK | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
14. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman BidangSarana Perdagangan dapat dimanfaatkan/dikelola sesuai dengan peruntukannya berdasarkan manajemen pengelolaan pasar yang baik b. Lembaga/ unit pengelola gudang distribusi non SRG c. Lembaga/unit pengelola gudang d. Lembaga/unit kerja yang menangani pengawasan kemetrologian. Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas permukiman dan penataan kawasan perumahan swadaya dalam rangka mendukung penanganan permukiman kumuh. Sasaran a. Sasaran 2015: Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman pada 100 kawasan b. Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman pada 500 kawasan. Lingkup Kegiatan DAK bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari penataan kawasan permukiman serta peningkatan kualitas jalan lingkungan dan drainase Kelembagaan Pengelola DAK Bidang perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat pusat berada pada Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya. Pengelola DAK di daerah berada pada dinas teknis yang membidangi urusan perumahan dan permukiman II. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) Dana Otonomi Khusus diberikan kepada tiga provinsi, yakni Provinsi Papua, provinsi Papua Barat, dan provinsi Aceh. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu kepada UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2008 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-41
6-42 atas menjadi Undang - Undang No. 21 Tahun 2001. Sementara itu , pengalokasian Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh adalah Dana Otonomi Khusus setara dengan 2 persen dari total DAU nasional. Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat selain mendapatkan olokasi Dana Otonomi Khusus setara 2 persen dari DAU Nasional, juga dalokasikan pula Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Arah kebijakan dari Dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh adalah: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh; 2. Meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana-dana tersebut, melalui monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemanfaatan Dana tersebut; 4. Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah; 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus provinsi Papua dan Papua Barat untuk mendanai pendidikan dan kesehatan; 6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus provinsi Aceh untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, rakyat, pendanaan penanggulangan pendidikan, sosial dan kesehatan, sesuai dengan Pasal 183 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. pemberdayaan kemiskinan, ekonomi serta III. Dana Transfer Lainnya Dana Transfer Lainnya merupakan komponen dana transfer ke daerah selain Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
penguatan desentralisasi fiskal, membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian atas target pembangunan nasional. Dana Transfer Lainnya terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yakni: (1) Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; (2) Tunjangan Profesi Guru PNSD; (3) Tambahan Penghasilan Guru PNSD; (4) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (5) Dana Insentif Daerah; (6) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi;dan (7) Dana Darurat. GAMBAR 6.4 DANA TRANSFER LAINNYA Dana Keistimewaan D.I.Y. Yogyakarta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Insentif Daerah Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Transfer Lainnya Dana Darurat a. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan D.I. Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang selain wewenang sebagaimana dimiliki D.I. Yogyakarta ditentukan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan dalam urusan keistimewaan yang dimaksud meliputi: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintahan D.I. Yogyakarta; (3) Kebudayaan; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-43
6-44 (4) Pertanahan; dan (5) Tata ruang. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui mekanisme daerah sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY. transfer ke Arah Kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta adalah: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta; 2. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah 4. Mewujudkan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan D.I. Yogyakarta b. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun, serta diberikan kepada seluruh guru PNSD terhitung mulai awal tahun anggaran berlkut setelah yang bersangkutan dinyatakan sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. iulus c. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik, tunjangan fungsional, tunjangan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah penambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru dengan tujuan agar guru yang bersangkutan meningkat kesejahteraan dan profesionalitasnya. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil menetapkan bahwa setiap guru PNS Daerah akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000 setiap bulan selama guru tersebut belum mendapat tunjangan profesi pendidik yang dimulai sejak tahun 2009. d. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sesuai dengan PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah. Oleh sebab itu, pada tahun 2014 dana BOS akan tetap dialokasikan sebagai dana penyesuaian. Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran BOS ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan teknis Menteri Pendidikan dan lain sesuai petunjuk Kebudayaan. Pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dana BOS merupakan stimulus bagi daerah dan bukan pengganti (substitusi) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan. Sehubungan dengan itu pemberian dana BOS akan diikuti dengan perkuatan monitoring dan evaluasi terjadinya penyimpangan sekaligus untuk menghindari tidak mengurangi alokasi memastikan bahwa daerah anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA). BOS akan dikelola oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-45
6-46 Kabupaten/Kota yang berkoordinasi secara teratur untuk menjamin agar pelaksanaan BOS mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring dan evaluasi berjalan lancar dan dapat meminimalkan permasalahan. pengalokasian, penyaluran, e. Dana Insentif Daerah (DID) DID dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu, yang terdiri dari kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan batas minimum kelulusan kinerja. f. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi(P2D2) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia. Verifikasi keluaran adalah proses verifikasi atas keluaran pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, dan Infrastruktur Air Minum yang dilakukan dan Pembangunan (BPKP). oleh Badan Pengawasan Keuangan Pelaksanaan P2D2 dimaksud diharapkan dapat memberikan dampak bagi daerah, antara lain yaitu: a. Peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur; b. Peningkatan pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi output; dan c. Persentase output fisik dari infraktruktur yang diverifikasi meningkat g. Dana Darurat Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan sumber APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/peristiwa luar biasa tersebut ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat, Dana Darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan hanya digunakan untuk keperluan mendesak. Batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pasca bencana juga ditetapkan oleh Presiden. Pengelolaan Dana Darurat diatur dalam PMK Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat. Permintaan atas Dana Darurat dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa selama masih dalam tahap pasca bencana. Dalam APBD, Dana Darurat merupakan pendapatan daerah pada Bagian Lain-Lain Pendapatan. Arah Kebijakan Dana Darurat adalah: 1. Mendorong implementasi kebijakan Dana Darurat sebagai alternatif pendanaan pasca bencana khususnya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bagi daerah-daerah yang terkena bencana. 2. Mendorong adanya Peraturan Presiden tentang penetapan keadaan yang dapat digolongkan sebagau bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa serta batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pasca bencana dalam rangka implementasi kebijakan Dana Darurat. 3. Meningkatkan sinkronisasi dengan kegiatan yang telah lainnya dalam APBD untuk didanai dari sumber menghindari tumpang-tindih pendanaan. 4. Mendorong perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. IV. Dana Desa UU No. 6 tentang Desa mengamanatkan dialokasikannya anggaran untuk Desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran untuk desa tersebut ditentukan 10% dari dan di luar tahun 2014 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6-47
6-48 dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wialayah dan tingkat kesulitan geografis. Pengalokasian anggaran dimaksud dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Anggaran untuk desa digunakan mendanai urusan yang sudah merupakan kewenangan desa, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan pemerintahan, pembangunan, Arah kebijakan Dana Desa adalah: 1. Pemenuhan anggaran Dana Desa secara bertahap dilakukan melalui realokasi anggaran K/L untuk program yang tetap mengamankan sasaran berbasis desa dengan prioritas nasional; 2. Mendanai pengentasan kemiskinan/pemberdayaan masyarakat desa, bantuan operasional kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian desa; kegiatan dibidang 3. Melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara tertib taat perundang-undangan, peraturan pada transparan, dan efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek keadilan dankepatutan; akuntabel, efisien, ketentuan 4. Meningkatkan sinkronisasi dengan kegiatan pembangunan di tingkat nasional. provinsi, kabupaten/ kota; 5. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan ketentuan berlaku; 6. Mewujudkan dan penganggaran di desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. perencanaan sinergi antara | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
BAB 7 KERANGKA PELAKSANAAN 7.1 KERANGKA REGULASI 7.1.1 Umum RKP 2015 yang merupakan tahun pertama RPJMN Tahap III dilaksanakan secara lebih terfokus pada bidang pembangunan prioritas dengan kinerja yang terukur, serta regulasi yang proporsional dan berkualitas lebih mampu mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, pengelolaan regulasi harus dilakukan dengan baik sehingga regulasi yang dihasilkan dapat berlaku secara efektif dan implementatif. Di samping itu, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efisien baik dalam rangka pembentukan, implementasi maupun penegakan regulasi terkait untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan. sehingga Pelaksanaan RKP 2015 yang menerapkan secara sinergi dan konsisten antara kebijakan dan kerangka regulasi secara keseluruhan diharapkan dapat memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam transparansi dan penyusunan akuntabilitas kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan, Kerangka regulasi dalam RKP 2015 ditujukan untuk mengoperasionalkan kebijakan terpilih yang dimaksudkan untuk mendukung dan memantabkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN Tahap III yaitu meningkatkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam yang tersedia, dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi. 7.1.2 Kebutuhan Regulasi Tahun 2015 Sejalan dengan tema, isu strategis dan sasaran, arah kebijakan serta strategi RKP 2015, kebutuhan regulasi untuk menindaklanjuti pelaksanaan pembangunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Esensi dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA PELAKSANAAN 7-1
7-2 ini adalah untuk membangun ASN yang berintegritas, professional berdasarkan sistem merit; pembinaan ASN daerah dari Kepala daerah kepada Sekretaris Daerah. Pada tahun 2015, UU ASN ini akan ditindaklanjuti dengan 23 peraturan pelaksanaan, yang terdiri atas 19 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (PerPres) dalam waktu paling lama 2 tahun sejak disahkan. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditujukan untuk lebih memberdayakan desa, yang mengatur kewajiban Negara untuk mengalokasikan 10 persen dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Kota untuk pelaksanaan pembangunan desa. Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari 3 (tiga) pasal yang mengatur kerjasama antar desa yaitu pada Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93. Dalam kerjasama antar desa dapat dilakukan dengan adanya peraturan bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa, dan dilaksanakan oleh badan kerjasama antar desa yang dibentuk melalui peraturan bersama Kepala Desa. Untuk itu pola pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 akan dipersiapkan dengan lain kelengkapan perangkat dan pengawasan antara masyarakat. Demikian pula UU Desa yang memberikan kewenangan anggaran kepada desa harus lengkapi dengan regulasi yang memastikan sumber daya manusia aparatur desa, sistem keuangan, serta tata laksana dan cara pembuatan program benar-benar berkualitas, termasuk prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan, asesmen atau penilaian kebutuhan hingga evaluasi dan monitoring program. Regulasi yang juga sangat penting untuk dipastikan peraturan pelaksanaannya adalah dalam rangka melaksanakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Esensi UU SJSN antara lain untuk meningkatkan kebersamaan antara karyawan dan pengusaha melalui iuran wajib untuk mendanai risiko masa depan karyawan; bagi penduduk yang tidak mampu melalui SJSN dibayar oleh Pemerintah bukan oleh pengusaha; mempersiapkan agar semua penduduk mempunyai jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, resiko yang didanai meliputi kondisi sakit, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian; mewujudkan integrasi sistem jaminan sosial yang sebelumnya | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA PELAKSANAAN
tersebar pada berbagai pengaturan. UU Nomor 24 Tahun 2011 telah menetapkan 1 Januari 2014 operasionalisasi BPJS harus berjalan. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan telah ditetapkan. Namun mengingat regulasi yang harus disiapkan masih membutuhkan waktu, maka pelaksanaan BPJS diperkirakan baru akan benar-benar berfungsi pada lima tahun ke depan. Pada tahun 2015 masih banyak langkah-langkah intervensi melalui regulasi maupun non regulasi yang diperlukan untuk memastikan sumber aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan benar- benar dikelola secara transparan dan akuntabel, yang berupa modal awal Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipidahkan dan tidak terbagi; hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (PT ASKES); hasil pengembangan aset BPJS Kesehatan; Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan; dan Sumber lain yang sah. Prioritas lainnya pada tahun 2015 adalah upaya untuk melakukan simplifikasi berbagai regulasi khusus di bidang pertanahan pelaksanaan yang masih menghambat pembangunan dalam rangka mendukung Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 7.1.3 Sasaran Terwujudnya regulasi yang sederhana dan tertib agar tercipta sinergi antara kebijakan dan regulasi. 7.1.4 Arah kebijakan dan Strategi Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkannya disusun sebagai berikut. 1. Simplikasi langkah inventarisasi regulasi; identifikasi regulasi bermasalah; analisis regulasi bermasalah; pencabutan/revisi regulasi bermasalah. regulasi dengan melakukan 2. Rekonseptualisasi tata cara perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi termasuk menyusun mekanisme konsultasi publik dalam pembentukan regulasi. 3. Integrasi kewenangan perumus kebijakan dan pembentuk regulasi (whole government approach). 4. Penguatan sumberdaya manusia perumus kebijakan (policy making) dan perancang regulasi (legal drafters). 7.2 KERANGKA KELEMBAGAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA PELAKSANAAN 7-3
7.2.1 Umum Setelah pulih dari krisis multidimensi pada 1998, Indonesia terus mengalami kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi, antara lain ditandai dengan memperoleh investment grade kembali, pertumbuhan angka kemiskinan dan pengangguran menurun, dan bahkan mempertahankan pertumbuhan positif yang cukup tinggi pada saat krisis ekonomi global 2008. Kinerja pembangunan Indonesia juga mendapat apresiasi dari dunia internasional, antara lain dengan masuknya Indonesia dalam jajaran negara- negara yang forum-forum tergabung dalam G-20 dan internasional lainnya. Memperhatikan kemajuan dan potensi Indonesia, ADB dalam laporannya yang berjudul Asia 2050: Realizing Asian Century memperkirakan Indonesia akan menjadi 7 (tujuh) kekuatan ekonomi utama di Asia bersama China, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Dalam laporannya yang terakhir, Bank Dunia memasukkan Indonesia dalam ajaran 10 (sepuluh) besar perekonomian dunia. ekonomi yang tinggi, terlepas dari Kemajuan yang dicapai keberhasilan membangun kelembagaan yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai bidang secara konsisten. Upaya membangun kelembagaan pemerintah yang efektif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan terus dilanjutkan selama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Perkuatan kelembagaan yang dilakukan selama KIB II, antara lain: (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai upaya menangani persoalan terorisme; (2) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan strategis untuk mengelola (BNPP), perbatasan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan; (3) Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (4) Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai upaya untuk mengurai berbagai sumbatan- sumbatan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya; Percepatan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) guna menyelaraskan dan mengakselerasi upaya pemerintah dalam melaksanakan tersebut tidak langkah sebagai (bottle-neck) dalam (5) Nasional 7-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA PELAKSANAAN
program-program penanggulangan kemiskinan. Di tengah prestasi tersebut, upaya perkuatan kelembagaan masih perlu terus dilanjutkan. Indonesia diyakini masih tumbuh di bawah potensi yang dimiliki karena berbagai permasalahan, antara lain rendahnya kapasitas kelembagaan publik. Laporan dari Bank Dunia berjudul "Investing in Indonesia's Institutions" menyebutkan bahwa problem utama di Indonesia bukanlah masalah pembiayaan semata, tetapi "lack of effective and accountable institutions that can translate available resources into better development outcomes". Menyadari situasi ini, pemerintah selalu memberi kapasitas perhatian kelembagaan pemerintah agar mampu melaksanakan program dan kegiatan pembangunan guna mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. terhadap upaya membangun Upaya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah akan dilanjutkan di dalam RKP 2015. Sebagai pelaksanaan tahun pertama kapasitas kelembagaan pemerintah memiliki arti yang sangat strategis mengingat kapasitas kelembagaan pemerintah yang tinggi akan menjadi pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan efektif, efisien, dan akuntabel guna tercapainya sasaran pembangunan nasional. RPJMN 2015-2019, penguatan Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah menjadi makin efektif dan akuntabel akan dilakukan dengan mewujudkan lembaga-lembaga pemerintah yang berkualitas, yang ditandai dengan: (1) fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efektif dan efisien sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi dan benturan kewenangan; (2) aturan main dan tata hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (interconnected governance system); dan (3) profesionalitas dan integritas aparatur sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis lembaganya. sipil negara yang tinggi Penataan kelembagaan dilakukan dengan koordinasi yang intensif dan efektif di antara berbagai instansi yang terkait dengan dengan kelembagaan memperhatikan: (1) kebijakan pembangunan; (2) peraturan- perundangan yang berlaku, termasuk sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) prinsip- penataan pemerintah RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA PELAKSANAAN 7-5
prinsip pengorganisasian yang modern; serta (4) transparansi, efektifitas, dan efisiensi sesuai ketersediaan anggaran negara. Pembentukan lembaga baru bersifat sangat selektif dan hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terwujud kerangka kelembagaan yang efektif dan akuntabel yang dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. 7.2.2 Kebutuhan Penataan Kelembagaan Tahun 2015 Penguatan kapasitas kelembagaan pada tahun 2015 merupakan langkah penting dan strategis karena tahun 2015 adalah tahun awal pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Penguatan kerangka kelembagaan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pelaksanaan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, sasaran pengembangan kelembagaan pada 2015 ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dengan fokus prioritas sebagai berikut: 1. Penguatan manajemen kinerja pembangunan nasional guna menjamin terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien, melalui: (a) penguatan fungsi dan peningkatan sinergi antara fungsi perencanaan dan penganggaran; dan fungsi dan peningkatan sinergi atas (b) penguatan pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengawasan pembangunan agar dapat memberikan kontribusi yang efektif bagi perencanaan, penganggaran, dan implementasi rencana dan kebijakan pembangunan. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan pembentukan hukum terwujudnya peraturan perundang- guna menjamin undangan yang harmonis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan; 3. Peningkatan kapasitas pendayagunaan aparatur negara melalui penguatan kelembagaan dan tata hubungan yang lebih sinergis di antara lembaga-lembaga yang terkait dengan seperti Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN, dan KASN. Upaya khusus untuk mengakselerasi pengembangan kapasitas Komisi Aparatur Sipil Negara yang pembentukannya diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaga ini bertugas impementasi sistem merit dalam untuk mengawal dilakukan aparatur negara, akan pendayagunaan 7-6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA PELAKSANAAN
7.2.3 Sasaran 7.2.4 Arah kebijakan manajemen aparatur sipil negara. juga Di samping ditujukan untuk: (a) penguatan kelembagaan BPJS agar lebih mampu melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di dalam UU BPJS dan UU SJSN; (b) pengembangan kelembagaan dalam implementasi UU Desa agar mampu mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip- prinsip tatakelola pemerintahan yang baik; dan (c) serta penguatan kelembagaan untuk mendorong akselerasi kerjasama antara pemerintah dan swasta agar lebih mampu pembangunan memfasilitasi infrastruktur. itu, prioritas penataan kelembagaan rangka kerjasama pembiayaan Penguatan kerangka kelembagaan pada tahun 2015 merupakan langkah penting dan strategis karena tahun 2015 adalah tahun awal pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Penguatan kerangka kelembagaan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pelaksanaan program-program pembangunan dengan efektif itu, sasaran pengembangan dan efisien. Oleh karena kelembagaan pada 2015 ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dengan fokus sebagai berikut: 1. Penguatan manajemen kinerja pembangunan nasional guna menjamin terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien; 2. Penguatan kelembagaan manajemen pembentukan hukum guna menjamin terwujudnya peraturan perundang- undangan harmonis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan; 3. Penguatan kelembagaan penegakan hukum guna menjamin terlaksananya penegakan hukum yang terintegrasi dan berintegritas sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. 4. Peningkatan kapasitas pendayagunaan aparatur negara dalam rangka mendukung efektivitas pemerintahan. Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA PELAKSANAAN 7-7
dan Strategi untuk mewujudkannya disusun sebagai berikut. 1. Pelaksanaan program pembangunan pada umumnya akan memanfaatkan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, seperti lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, serta bila perlu dibentuk institusi koordinasi untuk mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah; 2. Namun demikian, upaya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah akan terus dilakukan, melalui upaya-upaya sebagai berikut: a. Penguatan koordinasi lintas instansi dalam penataan kelembagaan instansi pemerintahan; b. Penataan fungsi dan kewenangan lembaga pemerintah fungsi dan benturan untuk menghindari duplikasi kewenangan; c. Penyempurnaan aturan main/hubungan tata kerja inter maupun antar lembaga agar menjadi lebih sinergis, harmonis, dan efisien; d. Melakukan dengan memperhatikan: strategi dan kebutuhan pembangunan, peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, dan prinsip-prinsip penataan organisasi modern; penataan kelembagaan e. Pada prinsipnya penataan kelembagaan akan dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan terukur, dengan prioritas penguatan lembaga-lembaga "central agency" yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kinerja pembangunan, manajemen pembentukan hukum, dan manajemen pendayagunaan aparatur negara. Di samping, penguatan kelembagaan juga akan dilakukan pula dalam rangka implementasi SJSN, UU tentang desa, dan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. 7-8 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA PELAKSANAAN
8.1 KAIDAH PELAKSANAAN BAB 8 PENUTUP Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2015 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan pelaksanaan RKP 2015 sebagai berikut: 1. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non- Departemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2015 dengan sebaik- baiknya; prinsip-prinsip efisiensi, itu, ditetapkan kaidah-kaidah 2. RKP Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun kebijakan publik, baik RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PENUTUP 8-1
8-2 yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka instansi koordinasi pemerintah (kementerian/lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2015, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) sebagai berikut: a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk (PP), Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah (Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; perencanaan, masing-masing Kerja dan Anggaran c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas tugas pemerintah pusat, pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah; d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2015 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non- departemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, maupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan. tugas dekonsentrasi, 3. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PENUTUP
instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015 sebagai berikut: a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota; Daerah (Perda) dan b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu menjelaskan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan pemerintah yang kabupaten/kota dari pemerintah pusat; diterima d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah. 4. Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKP Tahun 2015; 5. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKP ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PENUTUP 8-3
Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. 8.2 TINDAK LANJUT Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya. terhadap pencapaian Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan pemantauan Daerah wajib melakukan Pemerintah pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/ berkala 3 Bupati/Walikota ketentuan peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, Ratih Nurdiati 8-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PENUTUP
LAMPIRAN MATRIKS RENCANA TINDAK ISU STRATEGIS TAHUN 2015
NO 1 2 KODE KEGIATAN 3316 3313 KEGIATAN Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah (Pusat dan Provinsi) Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB (Pusat dan Provinsi) BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ISU STRATEGIS 1 - PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK SASARAN INDIKATOR Meningkatnya Pembinaan kesertaan ber KB Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru KPS dan KS I, dan seluruh PUS di 10 provinsi penyangga dan 7 wilayah khusus, serta penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos dan lain-lain) Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang kependudukan KB dan pembangunan keluarga Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE (K/L, Legislatif, SKPD) I.L.A.1-1 TARGET TAHUN 2015 (5,08 juta akseptor) (4,6 juta akseptor) (13 juta akseptor) 95% dan 511media di 33 Prov 80% PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar 885,1 INSTANSI PELAKSANA BKKBN 266,5 BKKBN
NO 3 4 KODE KEGIATAN 3319 3317 3324 3323 KEGIATAN Pembinaan Ketahanan Remaja (Pusat dan Provinsi) 1) Pembinaan keluarga balita dan anak (Pusat dan Provinsi) 2) Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (Pusat dan Provinsi) 3) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Pusat dan Provinsi) SASARAN Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang penyiapan kehidupan berkeluarga (pembinaan generasi remaja/Genre), dan kesehatan reproduksi Menguatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga (menguatnya peran dan fungsi keluarga) INDIKATOR Persentase Pengetahuan, sikap, dan prilaku remaja tentang KB dan Kesehatan Reproduksi Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia Persentase PUS KPS dan KS-1 anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Mandiri JKN I.L.A.1-2 TARGET TAHUN 2015 75% (80,9% dari 4,45 juta anggota) (87,5% dari 2,4 juta) (75,5% dari 2.000.000) (132.000 dari 1,1 juta akseptor KB kelompok ekonomi usaha produktif) PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar 105,2 INSTANSI PELAKSANA BKKBN 273,0 BKKBN
BIDANG : BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PERTAHANAN KEAMANAN ISU STRATEGIS : REFORMASI BIROKRASI DAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUBLIK KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah guna mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 2828 Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Tersusunnya Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Jumlah naskah akademis RUU tentang organisasi/ kelembagaan pemerintah 1 Naskah Akademis 1,0 Kemenpan danRB Tersusunnya Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Jumlah kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana 1 Kebijakan 1,3 Kemenpan danRB 2830 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I Tertatanya organisasi dan tata kerja bidang Polhukhankam pada K/L Persentase lembaga yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi 100% 0,3 Kemenpan danRB 2831 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II Tertatanya organisasi dan tata kerja bidang Perekonomian pada K/L Persentase lembaga yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi 100% 0,4 Kemenpan danRB 2832 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III 2827 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tata Laksana Tertatanya organisasi dan tata kerja bidang Kesejahteraan Rakyat pada K/L Meningkatnya Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tata Laksana Persentase lembaga yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi Jumlah Kebijakan mengenai Administrasi Pemerintahan 100% 1 RUU 0,3 0,7 Kemenpan danRB Kemenpan danRB I.L.A.2-1
KODE KEGIATAN SASARAN Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional 2820 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Menguatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 2821 Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 2822 Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur Tersusunnya Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Menguatnya Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur 2823 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Menguatnya Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi I 2824 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Menguatnya Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi II 2825 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional Menguatnya Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi III Terselenggaranya Diklat untuk mendukung Reformasi Birokrasi INDIKATOR Meningkatnya pelaksanaan tugas TRBN, TQA dan TI Jumlah Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabiltas dan Pengawasan Tersusunnya Kebijakan di bidang pengaduan masyarakat dan aparatur Indeks RB rata-rata wilayah I Indeks RB rata-rata wilayah II Indeks RB rata-rata wilayah I Jumlah peserta Diklat RLA I.L.A.2-2 TARGET TAHUN 2015 3 Laporan 5 Kebijakan 1 Kebijakan 35,0 35,7 29,8 25 orang PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 2,4 Kemenpan dan RB 3,2 Kemenpan dan RB 0,5 Kemenpan dan RB 1,0 Kemenpan dan RB 1,3 Kemenpan dan RB 0,9 Kemenpan dan RB 2,5 LAN
KODE KEGIATAN SASARAN Penerapan manajemen aparatur sipil negara (ASN) berbasis merit 2833 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, 2834 Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur 2835 Perumusan Kebijakan Pengadaan Meningkatnya koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur Terususunnya Kebijakan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sumber Daya Manusia Aparatur 2836 Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Implementasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Standardisasi Jabatan 2837 Pengembangan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur Implementasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Standardisasi Jabatan Tersususnyya kebijakan yang mengatur kesejahteraan SDM Aparatur INDIKATOR Jumlah kebijakan Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah Kebijakan Perencanaan kebutuhan SDM Aparatur Jumlah Kebijakan Sistem Peengadaan ASN Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan pengadaan CPNS secara terbuka Penyiapan kebijakan tentang Standarisasi jabatan berbasis kompetensi dan pengembangan karier dan pengembangan Kompetensi Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka untuk Eselo I dan II Jumlah kebijakan tentang kesejahteraan SDM Aparatur I.L.A.2-3 TARGET TAHUN 2015 4 Kebijakan 3 Dokumen 4 Kebijakan 100% 10 Kebijakan 50% K/L 10% Pemda 6 kebijakan PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1,0 Kemenpan dan RB 1,0 Kemenpan dan RB 1,3 Kemenpan dan RB 1,2 Kemenpan dan RB 0,8 Kemenpan dan RB 0,8 Kemenpan dan RB 1,0 Kemenpan dan RB
KODE KEGIATAN 3655 Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS (dengan CAT System) 3609 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional SASARAN Terbangun dan tersedianya sistem, bahan rumusan dan kebijakan rekrutmen, seleksi, penempatan, penelusuran bakat, dan kinerja pegawai. INDIKATOR Jumlah kebijakan tentang rekrutmen PNS yang diterbitkan Jumlah soal baru yang disusun dalam rangka rekrutmen/seleksi CPNS/PNS Jumlah station CAT yang diperluas kapasitas cliennya Jumlah sertifikat lisensi database Oracle Kantor Pusat dan 12 Kanreg BKN Jumlah aplikasi CAT System yang telah dikembangkan dan aplikasi registrasi online CPNS yang terbangun Jumlah peserta Diklatpim Tk I I.L.A.2-4 TARGET TAHUN 2015 1 Perka BKN 15 3 station (BKN Pusat = 100 PC; 2 Kanreg @ 50 PC) 13 lisensi 2 Aplikasi 60 orang PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 15,6 BKN 2,7 LAN
KODE KEGIATAN Peningkatan kualitas pelayanan publik 2838 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik 2840 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I 2841 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II 2842 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III 1264-3991 Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah SASARAN Meningkatnya Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III Makin mantapnya Penataan Urusan Pemerintahan Daerah INDIKATOR Jumlah Kebijakan Bidang Pelayanan Publik Jumlah IP yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat (SKP) Presentase Unit Kerja yang nilai SKP nya Baik Jumlah IP yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat Presentase Unit Kerja yang nilai SKP nya Baik Jumlah IP yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat Presentase Unit Kerja yang nilai SKP nya Baik Penyempurnaan dan Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD I dan II I.L.A.2-5 TARGET TAHUN 2015 2 Kebijakan 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota 80% 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota 80% 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota 80% 15 SPM PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 0,4 Kemenpan dan RB 0,6 Kemenpan dan RB 0,5 Kemenpan dan RB 0,6 Kemenpan dan RB 0,5 Kemenpan dan RB 0,6 Kemenpan dan RB 0,5 Kemenpan dan RB 15,1 Kemendagri
KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATOR Pengembangan e-government untuk mendukung bisnis proses yang sederhana, efisien dan transparan 2829 Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-Government Pemantapan penerapan Kebijakan E- Government Naskah Akademis Jumlah IP yang disosi-alisasi Penyusunan Roadmap e- Government (3 Regional) Penerapan open government 3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat Menguatnya Lembaga Quasi Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informasi (Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Dewan Pers) Persentase (%) penyelesaian sengketa informasi publik Persentase (%) PPID yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers Menguatnya Lembaga Quasi Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informasi (Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Dewan Pers) Menguatnya Lembaga Quasi Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informasi (Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Dewan Pers) Jumlah pemantauan langsung isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Persentase (%) Pengaduan Bidang Pers yang Terselesaikan I.L.A.2-6 TARGET TAHUN 2015 1 Naskah Akademis 2 Kebijakan 90 95 9 90 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1,3 Kemenpan dan RB 1,4 7,0 Kemen Kominfo 5,4 2,7 Kemkominfo 1,7 Kemkominfo
KODE KEGIATAN 3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional 3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi SASARAN Kebijakan/regulasi yang mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dan terjaminnya kebebasan berpendapat Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik INDIKATOR Jumlah Strategi Komunikasi dan Diseminasi Kebijakan Publik Dalam Kerangka Government Publik Relations Jumlah Advokasi dan Edukasi Komunikasi Publik Dalam Rangka Implementasi UU KIP Jumlah Dokumen Database Bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra Jumlah paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Jumlah Aktivitas Penguatan Lembaga/Media Publik Jumlah Media Center lengkap dan berfungsi sesuai standar di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah terluar/Terdepan/Pasca Konflik. Jumlah Media Center yang diperkuat di Provinsi/Kabupaten/ Kota umlah Aktivitas Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik Jumlah aktivitas pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dan kemasyarakatan lainnya (termasuk media literasi dan citizen journalism) I.L.A.2-7 TARGET TAHUN 2015 1 1 3 3 6 6 6 6 43 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1,9 Kemkominfo 4,2 0,5 Kemkominfo 3,7 5,6 Kemkominfo 4,0 3,0 17,6 6,4 Kemkominfo
KODE KEGIATAN SASARAN 3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik Penguatan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional 3932 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) nasional Terwujudnya LPSE yang terstandarisasi 3940 Pengembangan Sistem Katalog Terlaksananya pengembangan sistem katalog 2821 Perumusan Kebijakan Reformasi Tersusunnya Kebijakan Pengawasan. Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan INDIKATOR Jumlah kemitraan layanan informasi internasional dengan lembaga- lembaga media asing, kantor berita, perwakilan negara asing, organisasi lembaga internasional, masyarakat asing, dan masyarakat indonesia di luar negeri Jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat indonesia di luar negeri Jumlah LPSE terstandarisasi Jumlah dokumen pengembangan bisnis process e-catalogue Jumlah RUU SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) I.L.A.2-8 TARGET TAHUN 2015 10 30 180 2 1 Draft RUU PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 2,9 Kemkominfo 13,4 6,6 LKPP 3,2 LKPP 2,4 Kemenpan dan RB
KODE KEGIATAN SASARAN 3682-3700 Pengawasan Intern Implementasi Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Meningkatnya hasil pengawasan program / kegiatan pembangunan nasional Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 1254 Kegiatan Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah 1251 Kegiatan Penataan ruang daerah dan lingkungan hidup daerah Terlaksananya Penataan ruang daerah dan lingkungan hidup daerah INDIKATOR Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Implementasi Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Persentase provinsi yang menyusun dokumen rencana pembangunan sesuai peraturan perundang- undangan Jumlah Regulasi dan Kebijakan terkait dengan penataan ruang, Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup di daerah yang terselesaikan Jumlah daerah yang terfasilitasi dan meningkat dalam penerapan tata kelola penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup I.L.A.2-9 TARGET TAHUN 2015 30 30% dari 34 Provinsi (9 Provinsi) 3 Permendagri, 4 Pedoman (7 peraturan) 11 Laporan (34 provinsi, 162 kab/kota) PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 13,9 BPKP 42,4 Kemdagri 4,5 Kemdagri 94,6
KODE KEGIATAN 1252 Kegiatan Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah 1259 Kegiatan Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD SASARAN Terlaksananya upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Terlaksananya upaya penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD INDIKATOR Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, infrastruktur ekonomi dan daya saing perekonomian daerah Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Evaluasi usulan pembentukan DOB dan implementasi kebijakan penataan daerah I.L.A.2-10 TARGET TAHUN 2015 10 Provinsi / 50 kab/kota Terlaksananya Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru pada 51 DOB Terlaksananya evaluasi usulan pembentukan DOB dan implementasi kebijakan penataan daerah PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 31,8 Kemdagri 1,5 Kemdagri 2,0
KODE KEGIATAN 1264-3991 Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah SASARAN Terlaksananya Penataan Urusan Pemerintahan Daerah INDIKATOR Jumlah Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyusunan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pembinaan dan fasilitasi (sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap bidang urusan pemerintahan lingkup UPD I I.L.A.2-11 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 93 rekomendasi penyusunan NSPK, 18 Perda Kewenangan Provinsi dan 254 Perda Kewenangan Kab/Kota, 93 rekomendasi penyusunan Perda serta 5 bidang urusan 2 RPP, 1 Permendagri, 16 Rekomendasi, 2 Pedoman Penerapan NSPK 11,4 10,2 Kemdagri di Daerah 31 bidang urusan 15,0
KODE KEGIATAN SASARAN 1237 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah 1274 Kegiatan Pembinaan Anggaran Daerah Terlaksananya Pembinaan Anggaran Daerah INDIKATOR Jumlah kumulatif daerah yang mengembangan kerjasama daerah Jumlah daerah yang terpelihara dan meningkat kualitas kerjasamanya terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi Penetapan APBD tepat waktu I.L.A.2-12 TARGET TAHUN 2015 30 Daerah 14 34 Provinsi APBD Tepat Waktu Untuk 34 Provinsi dan 56 DOBAPBD Tepat Waktu Untuk 34 Provinsi dan 56 DOB PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 4,0 Kemdagri 3,3 33,0 4,3 Kemdagri
KODE KEGIATAN 1275 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 1276 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan 1277 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 1289 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah SASARAN Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah INDIKATOR Persentase kenaikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah provinsi setiap tahun Persentase daerah yang menyerap DAK dalam APBD sesuai dengan petunjuk teknis Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu Jumlah angkatan diklat peningkatan kapasitas dan penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD Jumlah angkatan diklat peningkatan kualitas kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi bupati/ wakil bupati dan walikota/wakil walikota I.L.A.2-13 TARGET TAHUN 2015 5% pada prov, 10% pada kab/kota 90% 100% Perda Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Prov 33% Perda Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kab/Kota DPRD: 50 Angkatan Bupati/Wakil: 10 Angkatan, Walikota/Wakil: 10 Angkatan PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1,7 Kemdagri 1,0 Kemdagri 6,0 Kemdagri 15,6 Kemdagri
NO. 1. 2. 3. 4. BIDANG : POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN ISU STRATEGIS : PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Korupsi 3851 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI) Terwujudnya harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundang- undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya 01 02 Terlaksananya Pembangunan Jaringan Informasi Pemberantasan Korupsi Terlaksananya Perekaman Persidangan 03 Terlaksananya Kegiatan Implementasi Komitmen Global Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Korupsi 3840 3841 3842 Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang 01 01 01 02 Kasus Potensial yang Dilakukan Penyelidikan Perkara yang Dilakukan Penyidikan Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Persentase Pelaksanaan Pidana Badan terhadap Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap I.L.A.3-1 TARGET 2015 10 MoU 120 laporan 17 laporan 85 kasus 80 pkr 80 pkr 45 pkr PAGU 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 8,8 KPK 10,0 KPK 10,1 25,8
NO. 5. 6. KODE KEGIATAN 1110 1111 KEGIATAN Kegiatan Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Kegiatan Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung SASARAN INDIKATOR 01 Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi Kategori A yang diselesaikan 02 Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi Kategori B yang diselesaikan 03 Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan 04 Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan 01 Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan 02 Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan 03 Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan 04 Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan 05 Jumlah perkara tindak pidana khusus lain yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan. I.L.A.3-2 TARGET 2015 40 pkr 40 pkr 5 pkr 2 pkr 80 pkr 80 pkr 2 pkr 20 pkr PAGU 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 9,8 KEJAKSAAN 4,4
NO. 7. 8. 9. KODE KEGIATAN 1112 1113 1572 KEGIATAN Kegiatan Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari Kegiatan Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat SASARAN INDIKATOR 06 Jumlah perkara tindak pidana khusus lain yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan 01 Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi Kategori A yang diberikan. 02 Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi Kategori B yang diberikan. 01 02 Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah perkara tindak pidana khusus (ZEE Perikanan, Kepabeanan dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari. 01 Persentase tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang undangan 02 Jumlah draft perjanjian MLA dan ekstradisi yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan I.L.A.3-3 TARGET 2015 20 pkr 40 pkr 45 pkr 1.439 pkr 217 pkr 100% 2 PAGU 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 3,1 325,9 19,9 KEMENKUMHAM
NO. 10. 11. 12. KODE KEGIATAN 1080 5276 2924 KEGIATAN Kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum Kegiatan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Kegiatan Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan SASARAN INDIKATOR 03 01 Tersedianya jumlah kajian/telaahan/pendapat bidang hukum internasional Jumlah kegiatan kerja sama hukum luar negeri dan ekstradisi 02 Jumlah penelaahan dan perancangan peraturan perundang-undangan 01 Jumlah laporan yang terkait dengan penyelesaian tindakan penyelamatan dan pemulihan kepada korban dan atau negara 02 Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Kejahatan 03 Pelayananan Ketatausahaan dan Birokrasi serta Rencana Penyusunan Program dan Anggaran pada Pumulihan Aset 01 02 Tersusunnya dokumen Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahunan Tersusunnya dokumen hasil evaluasi Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahunan I.L.A.3-4 TARGET 2015 7 8 keg 30 keg 1 laporan 1 laporan 12 bulan layanan 1 dok 1 dok PAGU 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 8,3 KEJAKSAAN 11,0 2,0 BAPPENAS
NO. 13. KODE KEGIATAN KEGIATAN Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 3847 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi SASARAN Terwujudnya efektivitas pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi bagi penyelenggara negara dan seluruh lapisan masyarakat INDIKATOR 01 02 Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis Sektor Pendidikan Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis (CSO) 03 Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I) 04 05 06 Terlaksananya Pembelajaran Anti Korupsi pada intah Daerah (KLOP) Tersedianya Perangkat Sosialisasi Terlaksananya Pendidikan Politik Berintegritas pada Partai Politik 07 Terlaksananya Program Pemilu Berintegritas pada Masyarakat, Penyelenggara dan Kandidat Pemilu/Kada I.L.A.3-5 TARGET 2015 110 mitra strategis 26 CSO 10 K/L/I 35 KLOP 9050 unit 10 kegiatan pendidikan politik 10 program pemilu berintegritas PAGU 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 17,2 KPK
BIDANG: POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN ISU STRATEGIS: PERCEPATAN PEMBANGUNAN MEF DAN PENINGKATAN ALMATSUS DENGAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN NO KODE KEGIATAN KEGIATAN A. Pengadaan Alutsista MEF Tahap II SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 19.476,4 INSTANSI PELAKSANA 1 1371 Pangadaan barang dan jasa militer Terwujudnya pengadaan Alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan yang tepat waktu dan akuntabel Jumlah pengadaan alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan yang tepat waktu dan akuntabel 1 Paket 15.337,1 KEMHAN/TNI 2 1428 Pengadaan MKB Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah MKB Pemenuhan Kecukupan Bekal Pokok MKB 1 Paket 630,4 KEMHAN/TNI 3 1458 Pengadaan/Pengga ntian Kendaraan Tempur Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Ranpur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF Penambahan Ranpur terhadap MEF 1 Paket 77,0 KEMHAN/TNI 4 1459 Pengadaan/Pengga ntian Pesawat Terbang (Sabang) Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Pesud/Rotary Wing dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF Penambahan Sabang terhadap MEF 1 Paket 131,9 KEMHAN/TNI I.L.A.4-1
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN A. Pengadaan Alutsista MEF Tahap II 5 1500 Peningkatan/Penga daan Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut Peningkatan/Penga daan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut 6 1501 Peningkatan dan penambahan jumlah Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis kemampuan Penambahan jumlah Peralatan Passusla dan Materiil non Alutsista TNI AL. 7 1531 Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Pesawat udara INDIKATOR jumlah platform dan/atau penambahan KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL penambahan Jumlah penambahan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut Jumlah penambahan kesiapan Pesawat Udara I.L.A.4-2 TARGET TAHUN 2015 1 paket 1 paket 1 Paket PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1.000,0 KEMHAN/TNI 800,0 KEMHAN/TNI 1.500,0 KEMHAN/TNI
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN A. Pengadaan Alutsista MEF Tahap II B. Pemeliharaan Alutsista 1 1447 Pemeliharaan/Pera watan Ranpur 2 1448 Pemeliharaan/Pera watan Pesawat Terbang 3 1449 Pemeliharaan/Pera watan Alat Angkut Air 4 1450 Pemeliharaan/Pera watan Senjata dan Munisi/Alpal 5 1488 Pemeliharaan/Pera watan Peralatan Komlek Matra Laut 6 1489 Pemeliharaan/Pera watan Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut SASARAN Menyelenggarakan pemeliharaan peralatan Ranpur, dengan perbaikan dan penggantian suku cadang. Menyelenggarakan pemeliharaan Pesbang dengan perbaikan dan penggantian suku cadang. Menyelenggarakan pemeliharaan peralatan Alang Air dengan perbaikan dan penggantian suku cadang. Menyelenggarakan pemeliharaan peralatan Senjata/ munisi/Alpal dengan perbaikan dan penggantian suku cadang. Peningkatan kesiapan sarana prasarana komunikasi, per-sandian dan pernika ko- munikasi TNI AL. Peningkatan kesiapan peralat-an senjata, elektronika dan amunisi TNI AL INDIKATOR Jumlah ranpur yang ditingkatkan kesiapannya Jumlah pesawat terbang yang ditingkatkan kesiapannya Jumlah alat angkut air yang ditingkatkan kesiapannya Jumlah senajata dan munisi/alpal yang ditingkatkan kesiapannya Kesiapan peralatan komunikasi, persandian dan pernika komunikasi TNI AL Kesiapan peralatan senlek dan amonisi TNI AL I.L.A.4-3 TARGET TAHUN 2015 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 paket PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 6.544,5 150,0 KEMHAN/TNI 250,0 KEMHAN/TNI 100,0 KEMHAN/TNI 829,0 KEMHAN/TNI 67,0 KEMHAN/TNI 65,0 KEMHAN/TNI
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN A. Pengadaan Alutsista MEF Tahap II 7 1490 Pemeliharaan/Pera watan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis 8 1495 Pemeliharaan/Pera watan Pesud 9 1521 Pemeliharaan/Pera watan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya SASARAN Peningkatan kesiapan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis Matra Laut Peningkatan kesiapan pesawat udara TNI AL Terpeliharanya dan tersedianaya materiil TNI AU untuk mengganti Alutsista yang telah berakhir usia pakainya. INDIKATOR Kesiapan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis TNI AL Kesiapan Pesud TNI AL Jumlah Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya I.L.A.4-4 TARGET TAHUN 2015 1 paket 1 paket 1 Paket PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1.980,0 KEMHAN/TNI 125,0 KEMHAN/TNI 2.078,5 KEMHAN/TNI
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN A. Pengadaan Alutsista MEF Tahap II 10 1524 Pemeliharaan/Pera watan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya Peningkatan Radar lainnya pemeliharaan/perawatan , PSU, Dan Almatsus Komlek C. Pengadaan dan Harwat Almatsus Polri 1 3084 Pengembangan Peralatan dan Harwat Polri D. Pengembangan Industri Pertahanan dan R&D Pertahanan Penelitian, dan pengembangan IPTEK Pertahanan 1 1380 inovasi Tersedianya teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan IPTEK serta mampu dijadikan prototype rekomendasi 2 3 1401 1406 Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan Meningkatnya produksi Alutsista industri dalam negeri Tersedianya sarana pertahanan sesuai kemajuan IPTEK yang dikembangkan secara mandiri INDIKATOR Jumlah Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya Persentase penambahan ketersediaan Alut dan alsus Kepolsian Pengembangan pesawat tempur RI - Korsel Persentase jenis alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam negeri Pengembangan IPTEK Alutsista oleh Industri Pertahanan I.L.A.4-5 TARGET TAHUN 2015 1 Paket 4,61% Tahap EMD 8% Tahap I PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 900,0 KEMHAN/TNI 4.202,00 4.202,00 POLRI 3.859,5 1.500,0 KEMHAN/TNI 2.159,1 KEMHAN/TNI 200,4 KEMHAN/TNI
BIDANG: POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN ISU STRATEGIS: PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN DALAM NEGERI NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri 1 2 3127 3136 Pembinaan Pemeliharaan dan Ketertiban Kewilayahan Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan Meningkatnya penanganan/ pemeliharaan kamanan dan ketertiban masyarakat berikut meningkatnya pelaksanaan quick response Meningkatnya Clearance Rate Tindak Pidana di tingkat masyarakat Jumlah operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Prosentase crime clearance di wilayah Polda 3 4 3130 3133 Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas peningkatan upaya pengamanan kegiatan masyarakat Terciptanya Kamseltibcar Lantas Jumlah Layanan Turjawali dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat. Jumlah layanan Pengaturan, pengawalan dan Patroli dalam rangka Kamseltibcarlantas 5 5076 Pembinaan Potensi keamanan Meningkatny jumlah forum kemitraan Polisi dan msyarakat Jumlah forum kemitraan polmas : jumlah komunitas/forum kemitraan polisi dan masyarakat yang berpartisipasi aktif 6 7 3107 3100 Pengendalian Pegawai Polri Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri Peningkatan rasio Polri terhadap masyarakat menuju 1:575 Peningkatan rasio Polri terhadap masyarakat menuju 1:575 Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota Polri baik pusat maupun daerah Jumlah Peserta Pendidikan dan Latihan Polri I.L.A.5-1 TARGET TAHUN 2015 45% 52% 12 bulan 12 54.560 : 50 Polres 20.350 102.711 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 5.625,7 1.524,5 POLRI 140,9 POLRI 19,9 POLRI 2.735,5 POLRI 423,1 POLRI 134,4 POLRI 647,5 POLRI
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri B. Penguatan Intelijen 1 2 1417 1444 Operasi Intelijen Strategis Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara. Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat 3 1493 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut Meningkatnya produk/data intelijen baik secara kualitas maupun kuantitas serta meningkatnya pengamanan sesuai standar 4 1527 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara Peningkatan penyelenggaraan intelijan dan pengamanan matra udara 5 Operasi Intelijen Dalam Negeri Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri 6 Operasi Intelijen Luar Negeri Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan 7 beraspek luar negeri, Ekonomi, Sosial, Budaya Analisis dan Produksi Intelijen Meningkatnya kualitas dan kuantitas 8 Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian produk intelijen Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pendidikan professional di bidang persandian 9 Operasi Analisa Sinyal Pengamanan persandian melalui analisis teknis sandi dan analisis kriptografi 10 Penyelenggaraan fasilitas Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Tersedianya materiil sandi guna mendukung terselenggaranya komunikasi rahasia I.L.A.5-2 INDIKATOR Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelejen Strategis TNI Laporan kegiatan intelijen Laporan intelijen TNI AL Laporan kegiatan intelijen Jumlah rencana operasi intelijen dalam negeri Jumlah rencana operasi intelijen dalam negeri Jumlah renc analisis dan prod intelijen Persentase lulusan pendidikan sandi dengan IPK di atas 3,5 dan nilai kemahasiswaan minimal 76,16 Jumlah produk intelijen sinyal (daerah perbatasan, ancaman separatisme, ancaman cyber, konflik komunal dan ancaman pihak asing) persentase pemanfaatan materiil sandi pada pengelolaan informasi rahasia TARGET TAHUN 2015 200 1 Paket 1 paket 1 Paket 7 8 3 15% 6 70% PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1.913,8 39,7 KEMHAN/TNI 251,9 KEMHAN/TNI 44,9 KEMHAN/TNI 9,0 KEMHAN/TNI 457,5 BIN 133,0 BIN 24,0 BIN 49,9 LEMSANEG 463,2 LEMSANEG 120,4 LEMSANEG
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN 11 Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri 12 Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan C. Pencagahan dan Penanggulangan Narkoba 1 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah 2 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN 3 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah SASARAN Meningkatnya kebijakan, penggelaran infrastruktur, dan layanan pengamanan sinyal Menurunnnya potensi dan gangguanan keamanan dan ketertiban di daerah Terlaksananya operasional kegiatan P4GN di BNNP dan BNNK Meningkatnya kegiatan Diseminasi Informasi P4GN Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah I.L.A.5-3 INDIKATOR Nilai potensi kebocoran informasi rahasia Jumlah masyarakat yang dijadikan jaringan informasi bidang Ipoleksosbudkam Jenis kegiatan P4GN di daerah Jumlah diseminasi informasi melalui kegiatan tatap muka Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak nasional Jumlah diseminasi informasi melalui konten di media elektronik Jumlah diseminasi informasi melalui konten di media baru Jumlah dokumen kebijakan dan regulasi bidang advokasi P4GN yang diterbitkan Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba TARGET TAHUN 2015 50% 31 20 Jenis 140 4 24 12 1 100 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 170,6 LEMSANEG 149,8 POLRI 370,4 304,0 BNN 8,2 BNN 2,6 2,6 0,2 2,9 5,1 BNN
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri 4 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi SASARAN Meningkatnya kegiatan intelijen untuk mendukung pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba I.L.A.5-4 INDIKATOR Jumlah lembaga instansi pemerintah yang memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi menjadi IPWL Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi Jumlah dokumen kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan Jumlah jaringan pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terpetakan Dukungan perangkat sistem teknologi intelijen Jumlah dokumen kebijakan dan regulasi bidang intelijen Layanan Perkantoran TARGET TAHUN 2015 33 12 2 20 44 1 12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 25,3 0,4 1,8 3,9 BNN 6,4 0,3 0,4
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN 5 Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri SASARAN Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang memperoleh layanan rehabilitasi I.L.A.5-5 INDIKATOR Jumlah pecandu narkoba yang mengikuti program pasca rehabilitasi berbasi konservasi alam dan pasca rehabilitasi rumah dampingan di balai besar rehabilitasi Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi di bidang pasca rehabilitasi narkoba jumlah dokumen kebijakan dan regulasi bidang pelayanan pasca rehabilitasi TARGET TAHUN 2015 550 10 2 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 5,6 BNN 0,2 0,5
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri D. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme 1 2471 Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi 2 2477 Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan SASARAN Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Kontijensi I.L.A.5-6 INDIKATOR Jumlah laporan rapat koordinasi penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi Jumlah laporan pemantapan koordinasi penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi Jumlah FGD pemantapan koordinasi penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi Jumlah laporan koordinasi Tim Terpadu Tingkat Pusat Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi Persentase rekomendasi kebijakan penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi yang ditindaklanjuti Laporan Desk Aceh Jumlah laporan rapat koordinasi pengembangan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara Jumlah laporan pemantauan koordinasi pengembangan kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan negara TARGET TAHUN 2015 12 7 1 12 4 85% 12 12 12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 222,8 11,8 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) 1,1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri 3 5096 Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan SASARAN Peningkatan daya cegah terhadap ancaman terorisme Peningkatan pengamanan terhadap Obyek Vital, Transportasi,VVIP, wilayah Pemukiman dan Publik Penguatan pencegahan terorisme melalui deradikalisasi I.L.A.5-7 INDIKATOR Jumlah laporan FGD koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan negara Jumlah rekomendasi kebijakan kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan Persentase rekomendasi kebijakan kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan yang ditindaklanjuti Jumlah Pengoperasian Satgas Pencegahan dan kontra propaganda dalam Penanggulangan Terorisme Jumlah Fasilitasi Pelatihan Penanggulangan Terorisme di Bidang Pencegahan Jumlah Laporan Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Bidang Pencegahan dan Perlindungan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan dalam rangka Meminimalkan Berkembangnya Paham Radikal Terorisme Jumlah Sosialisasi dan Kajian di Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi TARGET TAHUN 2015 1 4 85% 7 4 11 29 16 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 4,8 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 1,9 11,0 70,0 4,8
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN 4 5097 Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri 5 5098 Penanggulangan Terorisme Bidang Kerjasama Internasional SASARAN Peningkatan efektivitas penggalangan intelijen dalam rangka penindakan terorisme Peningkatan dan penguatan dibidang pembinaan kemampuan Meningkatnya peran aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme Meningkatnya kualitas kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme I.L.A.5-8 INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan Penggalangan Intelijen, Pengoperasian Satgas Penindakan dan Penyiapan Kesiapsiagaan Nasional Dalam Penanggulangan Terorisme Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kemampuan Organisasi Dalam Penanggulangan Terorisme Jumlah Pengembangan Sistem Operasi dalam Penanggulangan Terorisme Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban, Saksi, dan Aparat Penegak Hukum Terkait Ancaman Terorisme Jumlah Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Kerjasama Bilateral Jumlah Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Kerjasama Regional dan Multilateral Jumlah Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Konvensi Internasional, Resolusi PBB dan Non PBB TARGET TAHUN 2015 81 3 5 19 12 12 6 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 76,0 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 5,5 4,5 12,5 6,2 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 6,7 6,0
BIDANG EKONOMI ISU STRATEGIS PERKUATAN KETAHANAN PANGAN NO KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 1. 2. 3. 4. Koordinasi Kebijakan Pangan Meningkatnya Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pangan Meningkatnya koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura Meningkatnya koordinasi danMonitoring EvaluasiKebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan Koordinasi Bidang Perkebunan dan hortikultura Koordinasi Bidang Pengembangan Urusan Kelautan Perikanan dan Peternakan Penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Meningkatnya kualitas data dan statistik dasar pertanian Presentase rekomendasi hasil koordinasi dan monitoring evaluasi kebijakan bidang pangan yang diimplementasikan Presentase rekomendasi kebijakan Perkebunan dan Hortikultura yang diimplementasikan Presentase rekomendasi kebijakan bidang Pengembangan urusan perikanan dan peternakan yang diimplementasikan Persentase penyediaan data dan informasi populasi rumah tangga pertanian, komoditi usaha pertanian, petani gurem, serta distribusi penguasaan lahan pertanian melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan sensus pertanian 2013 85% 85% 85% 100 I. LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukumatas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar a. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian I.a.1. 2366 Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau- pulau kecil Wilayah yang memiliki perencanaan pengelolaan laut, pesisir, dan pulau- pulau kecil Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi) 36 I.L.B.6-1 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 2,7 Menko Perekonomian 2,3 Menko Perekonomian 2,3 Menko Perekonomian 1.186,5 BPS 25,0 KKP
NO KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lintas Wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (lokasi) Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lintas Wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (lokasi) I.L.B.6-2 TARGET TAHUN 2015 3 50 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 10,0 5,5
NO KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA b.Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar I.b.1. 1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, luasan areal pertanian baru dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi Jumlah (Ha) Pendampingan Cetak sawah Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah Jumlah (Ha) Perluasan Areal Jumlah (Paket) bidang tanah petani yang di pra/ pasca sertifikasi Jumlah (Paket) Identifikasi eksisting dan potensi pengembangan lahan pertanian Dukungan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Bulan) 200.000 40.000 40.000 25.000 1.300 50 12 1.280,6 Kementan II. INFRASTRUKTUR Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sisteminformasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. II.a.1. 1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, luasan areal pertanian baru dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian Pengembangan Jalan Pertanian (Km) 500 50,0 Kementan I.L.B.6-3
NO II.a.2. II.a.3. II.a.4 II.a.5 KODE KEGIATAN 2338 2337 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan Peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok Pengembangan sarana SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan Terwujudnya kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP Tersedianya data harga harian dan stok bahan pokok tertentu setiap bulan INDIKATOR Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan UPT Pusat (lokasi) Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan daerah prioritas (lokasi) Jumlah pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan yang menerapkan prinsip ecoport (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan SHTI (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan integrasi dan konektivitas (lokasi) Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (unit) Jumlah kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal (unit) Jumlah kapal > 30 GT yang terbangun (unit) Jumlah kapal 10-30 GT yang terbangun (unit) Data harga harian dan stok Jumlah pasar rakyat (tipe A/tipe B) Jumlah pusat distribusi regional yang dibangun I.L.B.6-4 TARGET TAHUN 2015 22 3 3 22 22 22 700 200 10 37
PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 422,2 KKP 26,0 94,5 22,9 7,2 13,5 13,1 KKP 7,0 18,0 37,0
Kemendag Kemendag
NO II.b.1. KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah pusat distribusi propinsi yang dibangun Jumlah gudang non SRG b. Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi 1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Pengembangan sarana dan prasarana air irigasi untuk pertanian (Unit) Jumlah (Unit) pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim (melalui pembangunan embung/dam parit dan Sekolah Lapang Iklim) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. I.L.B.6-5 TARGET TAHUN 2015 350.000 50 2.971 300 550 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 537,0 Kementan
NO II.b.2. II.b.3. KODE KEGIATAN 2345 5039 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Pengelolaan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Paket) Dukungan pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian (bulan) Data pengembangan kawasan perikanan budidaya (Kab./Kota; kumulatif) Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air tawar (kawasan; kumulatif) Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air payau (kawasan; kumulatif) Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya laut (kawasan; kumulatif) Jumlah Kabupaten/kota Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya (Kab./Kota; kumulatif) Hamparan pengelolaan saluran tambak partispatif yang terlayani (m2) Pengelolaan dan Konservasi Meningkatnya daya tampung per Waduk yang dibangun Embung / Situ / bangunan penampung air lainnya yang dibangun Waduk yang direhabilitasi Embung / Situ / Bangunan Penampung Air lainnya yang direhabilitasi I.L.B.6-6 TARGET TAHUN 2015 1 12 170 20 20 15 85 100.000 21 Waduk 195 Buah 13 Waduk 31 Buah PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 9,8 KKP 51,8 15,0 30,6 28,4 69,3 5.823,8 Kemen. PU
NO II.b.4. KODE KEGIATAN 5036 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan dan SASARAN Meningkatnya dan terjaganya INDIKATOR Waduk/Embung/Situ/bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara Kawasan sumber air yang dilindungi/dikonservasi Jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan Jaringan irigasi yang di rehabilitasi Jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi Jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan Jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi Jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan Jaringan tata air tambak yang direhabilitasi Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Jaringan irigasi air tanah yang di operasikan dan dipelihara Jaringan reklamasi rawa yang di operasikan dan dipelihara Jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara I.L.B.6-7 TARGET TAHUN 2015 1207 Buah 15 Kawasan 33.298,78 ha 38.182,55 ha 65 titik 151 titik 10.158 ha 13.800 ha 1.600 ha 1631,08 ha 2.479.412,37 ha 2.192 titik 1.275.352,03 ha 155.098,44 ha PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 4.279,0 Kemen. PU
NO KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA III. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mamppu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi. III.1. 1806 Penelitian dan Pengembangan Peternakan Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Swasembada Daging Sapi (PSDS)-2015 Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT spesifik agroekosistem (Galur/Rumpun) Jumlah teknologi peternakan dan veteriner berbasis bioindustri, bioscience dan bioengineering (Teknologi) Jumlah bibit sumber ternak (Ekor) Jumlah benih sumber tanaman pakan ternak (Batang) Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (Rekomendasi) 16 34 11.675 21.000 5 120,2 Kementan III.2. 1807 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Tersedianya varietas unggul baru, benih sumber dan peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan Dukungan penelitian dan pengembangan peternakan (Bulan) Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan (VUB) Jumlah teknologi budi daya, panen, dan pascapanen primer tanaman pangan (Teknologi) 12 11 12 132,1 Kementan Jumlah model pembangunan pertanian bio- industri berbasis tanaman pangan di lahan sub- optimal (Model) Jumlah produksi benih sumber padi, serealia, serta kacang dan umbi (Ton) Jumlah saran kebijakan (Rekomendasi) Dukungan Penelitian dan pengembangan tanaman pangan (Bulan) 1 88 5 12 I.L.B.6-8
NO III.3. KODE KEGIATAN 1804 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura SASARAN Meningkatnya inovasi teknologi Hortikultura untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk Hortikultura yang berkelanjutan INDIKATOR Jumlah benih sumber durian, mangga, manggis dan buah tropika lainnya (Tanaman) Jumlah benih sumber anggrek dan tanaman hias lainnya (planlet) Jumlah benih sumber jeruk dan buah subtropika (Tanaman) Jumlah benih sumber kentang Jumlah benih sumber bawang merah, cabai dan sayuran potensial (Kg) Jumlah benih sumber bawang merah Jumlah benih sumber krisan (stek) Jumlah teknologi hortikultura berbasis pertanian bioindustri (Teknologi) Jumlah VUB hortikultura (VUB) Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi) Jumlah model pengembangan kawasan agribisnis hortikultura (Model) Dukungan penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura (Bulan) I.L.B.6-9 TARGET TAHUN 2015 6.000 4.600 5.000 40.000 35.000 420.000 20 22 2 1 12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 100,5 Kementan
NO III.4. III.5. KODE KEGIATAN 1805 1798 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian SASARAN Meningkatnya inovasi teknologi tanaman perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tanaman perkebunan Meningkatnya inovasi hasil bioteknologi dan pengelolaan sumberdaya genetik pertanian INDIKATOR Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan (Varietas) Jumlah teknologi budidaya tanaman perkebunan (Teknologi) Jumlah produk / formula (Produk) Jumlah benih sumber: Kelapa (Ton) Jumlah benih sumber: Jahe, kunyit, kencur, temulawak, Tembakau, kapas, wijen, jarak kepyar, jarak pagar, kenaf dan rosela (Kg) Jumlah benih sumber: Lada, nilam, seraiwangi, teh (Setek) Jumlah benih sumber: Cengkeh, jambu mete, pala (Pohon) Jumlah benih sumber: Kopi Arabika, lindak (Biji) Jumlah benih sumber: Kopi Robusta dan karet (Entres) Jumlah benih sumber: Tebu (G2) (Budset) Jumlah benih sumber: Rami (Rizome) Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi) Jumlah model bioindustri berbasis perkebunan (Model Teknologi) Dukungan penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan (Bulan) Jumlah SDG yang terkarakterisasi dan terdokumentasi (Aksesi) Jumlah galur harapan unggul tanaman (Galur) Jumlah teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi (Teknologi) I.L.B.6-10 TARGET TAHUN 2015 7 24 4 375 35.400 405.000 60.000 750.000 100.000 3.000.000 100.000 6 5 12 1.340 18 5 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 117,2 Kementan 40,3 Kementan
NO III.6. III.7. KODE KEGIATAN 1799 2370 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan budidaya SASARAN Meningkatnya inovasi teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian mendukung ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor Terlaksananya litbang iptek yang menghasilkan Usulan HKI, Produk Biologi, Komponen/Paket Teknologi rekomendasi, model penerapan iptek dan bahan kebijakan untuk pengembangan perikanan budidaya INDIKATOR Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi dan SDG pertanian (Rekomendasi) Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDG pertanian (Bulan) Jumlah teknologi pascapanen (penanganan dan pengolahan) (Teknologi) Jumlah model agrobio-industri terpadu (Model) Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan pascapanen pertanian (Rekomendasi) Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian (Bulan) Teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan (paket) Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan perikanan budidaya (paket) Jumlah model penerapan IPTEK Perikanan Budidaya (paket) Jumlah peket teknologi IPTEK perikanan budidaya I.L.B.6-11 TARGET TAHUN 2015 2 12 13 2 3 12 14 7 7 19 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 28,0 Kementan 3,4 KKP 3,5 6,5
NO KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA III.8. 2368 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Terlaksananya litbang iptek Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan yang menghasilkan inovasi teknologi dalam bentuk usulan HKI dan teknologi; informasi, model penerapan iptek serta bahan rekomendasi dan Jumlah rekomendasi iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah paket penerapan iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah inovasi teknologi litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP yang diusulkan HKI (paket) Jumlah rancang bangun/model alat litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (model) 3 6 1 4 0,9 2,4 0,3 1,5 KKP II.9. III.10. III.11. Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler Penelitian bioteknologi peternakan modern Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Benih unggul berbasis biologi molekuler Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern Benih unggul dan paket aplikasi isotop dan radiasi Jumlah varietas Benih unggul jumlah Paket pengembangan program biotek peternakan Pembangunan Sarana Penelitian Jumlah varietas hasil pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi 2 4 1 7 2,0 7,0 60,8 LIPI LIPI BATAN Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi 1 IV. INVESTASI, PEMBIAYAAN DAN SUBSIDI Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau a. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk -yste oleh pelaku usaha dan pemerintah IV.a.1 1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Penyaluran Bantuan Budidaya Padi (Ha) Penyaluran Bantuan Budidaya Jagung (Ha) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) 350.000 35.000 1 1.236,3 Kementan I.L.B.6-12
NO IV.a.2 IV.a.3 IV.a.4 IV.a.5 IV.a.6 IV.a.7 IV.a.8 KODE KEGIATAN 1761 1763 1765 1769 1771 1772 1776 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan Penanganan pasca panen tanaman pangan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Pengembangan sistem perbenihan hortikultura Peningkatan Produksi dan SASARAN Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) dan Dem Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan Mengamankan kehilangan hasil produksi pada saat pascapanen (susut) Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah Meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen sayuran dan tanaman obat Berkembangnya sistem perbenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura Meningkatnya luas areal tanaman INDIKATOR Penerapan PTT Kedelai (Ha) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Balai) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Bantuan sarana pasca panen padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar (unit) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Pengembangan Kawasan tanaman buah (Ha) Registrasi kebun tanaman buah (kebun) Fasilitasi pengelolaan pasca panen tanaman buah (unit) Kawasan Tanaman sayuran (Ha) Registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (LU) Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat (unit) Kawasan Tanaman obat (Ha) Lembaga perbenihan hortikultura (lembaga) Benih tanaman sayuran bermutu (Kg) Benih tanaman Florikultura (Benih) Benih tanaman obat (Kg) Benih tanaman Tanaman Buah (Batang) Pengembangan tanaman tebu(Ha) Pengembangan Tanaman Kapas (Ha) Pengembangan Tanaman Nilam (Ha) I.L.B.6-13 TARGET TAHUN 2015 500.000 1 32 1 2.156,00 1 6.307 870 615 5.553 1.200 742 751 160 950.000 5.700.000 35.000 970.000 60.000 3.330 100 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 765,4 Kementan 135,0 Kementan 216,4 Kementan 119.854,6 Kementan 139,3 Kementan 87,4 Kementan 507,4 Kementan
NO IV.a.9 IV.a.10 IV.a.11 IV.a.12 KODE KEGIATAN 1775 1782 1783 1792 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Meningkatnyaluas areal tanaman rempah penyegar Peningkatan produksi ternak Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak Peningkatan produksi pakan ternak Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Pengembangan pengolahan hasil pertanian Meningkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan INDIKATOR Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Semusim (bulan) Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) Pengembangan Tanaman Teh (Ha) Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) Pengembangan Tanaman Lada (Ha) Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) Pengembangan Tanaman Pala (Ha) Pemberdayaan Pekebun Tanaman rempah dan Penyegar (Orang) Pengembangan kebun benih Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha) Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (bulan) Pengembangan budidaya ternak potong (Kelompok) Pengembangan budidaya ternak perah (Kelompok) Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak (kelompok) Penguatan Usaha dan Kelembagaan Budidaya Ternak (Kelompok) Pengembangan Pakan Hijauan (Stek) Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan (ton) Pengawasan Mutu Pakan dan Peningkatan Laboratoirum Pakan Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura (unit) I.L.B.6-14 TARGET TAHUN 2015 12 4.850 5.050 20.950 1.650 1.000 1.525 10.771 67 12 470 75 255 250 3.000.000 60.000 4.250 263 74 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 350,1 Kementan 424,4 Kementan 203,0 Kementan 234,7 Kementan
NO IV.a.13 IV.a.14 KODE KEGIATAN 1788 1790 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan mutu dan standardisasi Pengembangan pemasaran internasional SASARAN Meningkatnya mutu hasil pertanian Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian INDIKATOR Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit) Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan (unit) Dukungan kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian (Bulan) Rancangan SNI produk pertanian (dokumen) Penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian (unit) Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (Laboratorium pengujian, OKKPD dan LS) (unit) Kerjasama standar mutu dan harmonisasi standar mutu (dokumen) Pengujian dan sertifikasi alsintan (unit) Jumlah pengawasan jaminan mutu dan keamanan pangan (unit) Dukungan kegiatan pengembangan mutu dan standarisasi (Bulan) Bahan posisi DELRI dalam forum negosiasi dan diplomasi (dokumen) Optimalnya Negosiasi/diplomasi/advokasi dalam memperjuangkan Indonesia di Forum Internasional (dokumen) Bahan evaluasi kebijakan/regulasi (dokumen) Analisa ekspor dan impor (dokumen) Kelompoktani/gapoktan yang memasok ke pasar ekspor (kelompok) Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran internasional (Bulan) I.L.B.6-15 TARGET TAHUN 2015 155 185 12 28 60 45 7 255 60 12 30 20 1 10 35 12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 50,0 Kementan 22,8 Kementan
NO IV.a.15 IV.a.16 IV.a.17 KODE KEGIATAN 1778 1812 1823 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Pemantapan sistem penyuluhan pertanian Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.(Prioritas Nasional dan SASARAN Meningkatnya mutu produk perkebunan Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah Meningkatnya jumlah kelembagaan petani Meningkatnya kualitas program dan materi penyuluh pertanian Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif INDIKATOR Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (Kasus) Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Provinsi) Pembinaan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT) Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha (bulan) Kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (Unit) Kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit) Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi (Orang) Materi Penyuluhan Yang dihasilkan (judul) Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT (WKPP) Dukungan pemantapan sistem penyuluhan pertanian (Bulan) Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan, monev dan pembinaan ketenagaan penyuluhan (Dokumen) Layanan sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamaan hayati (bulan) Dukungan manajemen UPT lingkup Badan Karantina (Bulan) I.L.B.6-16 TARGET TAHUN 2015 42 32 254 12 1.645 4.471 47.949 3.236 11.000
46 12 12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 52,1 Kementan 684,2 Kementan 527,5 Kementan
NO IV.a.18 IV.a.19 IV.a.20 IV.a.21 IV.a.22 KODE KEGIATAN 1822 2347 2346 2340 2358 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian Pengelolaan sistem usaha pembudidayaan ikan Pengelolaan sistem produksi pembudidayaan ikan Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan Pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan SASARAN Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistic perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir Meningkatnya peran kelembagaan usaha perikanan tangkap dan berkurangnya kemiskinan nelayan Meningkatnya volume dan nilai tambah produk olahan hasil kelautan dan perikanan INDIKATOR Rekomendasi teknik dan metode tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati (Dok) Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian (Lap) Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi (orang; kumulatif) Jumlah kelompok budidaya yang siap untuk disertifikasi CBIB (kelompok) Unit pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB (unit; kumulatif) Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem produksi (lokasi) Jumlah pengembangan Minapolitan perikanan tangkap (lokasi) Jumlah penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jumlah pengembangan diversifikasi usaha (orang) Jumlah peningkatan akses dan pembinaan modal usaha serta pengembangan investasi (lokasi) Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan (lokasi) Jumlah lokasi akselerasi peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sentra pengolahan hasil perikanan (lokasi) I.L.B.6-17 TARGET TAHUN 2015 3 4 2.700 200 8.000 14 57 2.000 1.020 34 47 8 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 40,1 Kementan 9,8 KKP 76,3 KKP 4,6 14,0 4,8 KKP 44,0 9,4 8,8 2,5 KKP 1,7
NO IV.a.23 IV.a.24 KODE KEGIATAN 2339 2360 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP) Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (lokasi) Pelayanan Usaha Perikanan Meningkatnya pelayanan prima dan Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan Meningkatnya investasi, permodalan dan penyerapan tenaga kerja di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan Waktu pelayanan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI, SIKPI) (hari kerja/dokumen permohonan) Jumlah alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia (unit) Jumlah penguatan sistem perizinan daerah (Prov/Kab/Kota) Jumlah WPP yang menerapkan penataan perizinan berbasis zonasi (WPP) Jumlah calon wirausaha baru pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah pembinaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sektor Kelautan dan Perikanan (provinsi) Nilai permodalan usaha P2HP (Rp. Miliar) I.L.B.6-18 TARGET TAHUN 2015 500 151 10 7 10.000 11 2 100 34 320 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 6,5 89,5 4,0 KKP 3,0 6,0 20,0 4,5 3,7 KKP 2,7 3,0
NO IV.a.25 IV.a.26 IV.a.27 IV.a.28 KODE KEGIATAN 2357 2377 2375 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Penguatan dan Perluasan akses pasar luar negeri hasil kelautan dan perikanan Penyuluhan kelautan dan perikanan Pelatihan kelautan dan perikanan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar SASARAN Meningkatnya nilai ekspor hasil kelautan dan perikanan Meningkatnya jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku di kawasan perikanan Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar INDIKATOR Jumlah eksportir hasil perikanan berskala UMKM yang dibina dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing (UMKM) Nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri di dalam negeri (Miliar USD) Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok) Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan penyuluhan KP (orang) Jumlah masyarakat Kelautan dan Perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang) Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Terbangunnya pabrik pupuk organik Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk I.L.B.6-19 TARGET TAHUN 2015 60 <1,17 51.270 12.000 15.000 10 1 6 10 3 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1,3 KKP 2,3 32,4 KKP 21,7 35,5 KKP 36,6 Kemenperin
NO IV.a.29 IV.a.30 KODE KEGIATAN 1777 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan SASARAN Pada Akhir Tahun 2015, UtilisasiKapasitas Produksi Pulih Mencapai 87,5 Persen (%) Sebagaimana Sebelum Krisis Meningkatnya luas areal tanaman Tahunan INDIKATOR Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya Pengembangan Tanaman Karet (Ha) Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) Pengembangan Tanaman Sagu (Ha) Pengembangan Tanaman Jarak Pagar (Ha) Pemberdayaan Pekebun tanaman tahunan (Orang) Revitalisasi Perkebunan : Kelapa sawit (Laporan) Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) Pengembangan Tanaman Sunan Kemiri (Ha) Pengembangan kebun benih tanaman tahunan (Ha) Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tahunan (bulan) I.L.B.6-20 TARGET TAHUN 2015 5 4 19.550 25.100 5.450 2.010 1.400 - 9.080 88 18 25 208 12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 34,6 Kemenperin 321,0 Kementan
NO IV.a.31 IV.a.32 IV.a.33 IV.a.34 KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS 1791 Pengembangan usaha dan investasi 1764 Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI 1785 Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit 1789 Pengembangan pemasaran domestik SASARAN Meningkatnya usaha, kemitraan, kewirausahaan dan investasi di sektor pertanian Terkendalinya serangan OPT dan DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang bersertifikat melalui: Penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan good breeding practices Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di tingkat domestik INDIKATOR Kawasan kapemba dan agrowisata (lokasi) Sertifikasi IG (sertifikat) Peningkatan Jumlah Kerjasama/Kemitraan Pengembangan Usaha Agribisnis (dokumen MOU) Fasilitasi Investasi Sektor Pertanian (kegiatan) Fasilitasi Promosi produk Pertanian dalam dan Luar negeri (kegiatan) Dukungan kegiatan pengembangan usaha dan investasi (Bulan) Penerapan PHT dan DPT serta Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT (ha) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Peningkatan Produksi Benih Ternak (dosis) Peningkatan Bibit Ternak (ekor) Penguatan Kelembagaan Perbibitan (kelompok) Penguatan Wilayah Perbibitan (Lokasi) Optimalisasi sarana dan kelembagaan pemasaran bagi petani (unit) Fasilitasi kebijakan stabilisasi harga (dokumen) Pengembangan akses pemasaran (kelompok) I.L.B.6-21 TARGET TAHUN 2015 10 1 50 11 18 12 23.596 1 4.800.000 312.260 268 32 60 4 45 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 38,8 Kementan 192,3 Kementan 318,3 Kementan 110,6 Kementan
NO IV.a.35 IV.b.1 IV.b.2 KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS 1796 Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian b. Penyediaan pembiayaan yang terjangkau Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL) Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) SASARAN Meningkatnya sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian beserta kelembagaannya Tersusunnya laporan keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel INDIKATOR Pasar lelang (unit) Pengembangan informasi pasar (unit) Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran domestik (Bulan) Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang efisien dan berkelanjutan di lokasi. Jumlah (Unit) Penguatan UPJA/Bengkel Alsintan (Perlengkapan Bengkel dan Keperluan Administrasi) Dukungan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (Bulan) Laporan Keuangan belanja subsidi lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien I.L.B.6-22 TARGET TAHUN 2015 5 60 12 7.596 168 12 100% 100% PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 238,5 Kementan 1,8 Kemenkeu 6,6 Kemenkeu
NO IV.c.1 IV.c.2 IV.c.3 IV.c.4. KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA c. Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu , tepat jumlah, dan terjangkau. Penyaluran subsidi benih tanaman pangan Penyaluran pupuk bersubsidi Tersalurnya Pupuk Bersubsidi Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi (juta ton)
8,1
18.048,9 Kementan Kemenkeu 2344 Pengelolaan sistem perbenihan ikan Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat. Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu Jumlah produksi induk unggul (juta induk) Jumlah unit pembenihan skala kecil siap disertifikasi (unit) Jumlah unit pembenihan skala besar yang siap disertifikasi (unit) Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan) 10 35 45
60,9 Dialokasikan di PN 4 KKP Kementerian Sosial/ Perum BULOG I.L.B.6-23
NO KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN V . PANGAN DAN GIZI Peningkatan Kualitas Gizi dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pola Pangan Harapan V.1 1786 Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan V.2 1815 Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan V.3 1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan INDIKATOR Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (unit usaha) Pencegahan Penularan Zoonosis (unit usaha) Penerapan Kesejahteraan Hewan (unit usaha) Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan Prospektif (unit usaha) Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa) Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan (Kawasan) Jumlah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dikembangkan (Laporan) Laporan Kajian Kerawanan Pangan (laporan) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi Desa Mandiri Pangan (Laporan) Laporan Hasil Penyusunan FSVA (Laporan) Laporan Kajian Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan (Laporan) Pendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) (desa) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP Jumlah hasil promosi P2KP Situasi konsumsi pangan segar (laporan) I.L.B.6-24 TARGET TAHUN 2015 154 30 11 22 429 144 456 35 35 35 35 2600 35 35 35 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 170,8 Kementan 108,4 Kementan 108,4 Kementan
NO V.4 V.5 KODE KEGIATAN 1814 3988 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan SASARAN Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan Meningkatnya implementasi kebijakan operasional perkarantinaan ikan INDIKATOR Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar (laporan) Pengembangan pangan lokal (Laporan) Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan) Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan (Unit) Laporan Kondisi harga pangan pokok (Laporan) Laporan Pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan (laporan) Laporan Pengembangan model distribusi dan cadangan pangan (Laporan) Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI (%) Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) (unit) Jumlah negara yang harmonis dalam penerapan sistem pengkarantinaan ikan (negara) Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat) Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi) Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (serifikat) Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan I.L.B.6-25 TARGET TAHUN 2015 135 11 327 1.483 35 1 1 100 10 2 31.500 92 137.000 100 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 99,3 Kementan 8,0 KKP 2,2 0,3 6,1 8,7 8,4 3,4
NO V.6 KODE KEGIATAN 3989 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SASARAN Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan INDIKATOR Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit) Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi) Jumlah negara mitra yang harmonis dengan sistem, mutu dan keamanan hasil perikanan (MRA/MoU) Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di unit pengolahan ikan Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan (%) I.L.B.6-26 TARGET TAHUN 2015 550 25 34 80.000 1.130 90 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 5,4 KKP 2,9 2,0 6,4 1,2 1,2
NO KODE KEGIATAN SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR V.7 2356 Peningkatan serapan pasar domestik hasil kelautan dan perikanan Meningkatnya ketersediaan produk hasil kelautan dan perikanan di pasar domestik Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (provinsi) V.8 Pembinaan Gizi Masyarakat Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat Jumlah lokasi fasilitasi pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional di pusat pengumpulan dan distribusi (lokasi) Jumlah lokasi pengembangan sarana dan prasarana Pemasaran Dalam Negeri Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase balita ditimbang berat badannya (jD/S) V.9 1784 Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis Penguatan kelembagaan kesehatan hewan Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis/PHMSZ (dosis) Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner (unit) Terjaminya mutu obat hewan Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional /SISKESWANNAS (Provinsi) Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan (sampel) Produksi Vaksin dan Bahan Biologik (dosis) VI. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim VI.1 2343 Pengelolaan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dapat dikendalikan melalui surveillance (kawasan) Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang tingkat keberterimaannya 96% I.L.B.6-27 TARGET TAHUN 2015 34 13 10 100 85 5.590.515 125 34 130.000 6.377.775 3 4.200 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 11,3 KKP 6,5 42,1 228,0 Kemenkes 274,1 Kementan 13,0 KKP 12,4
NO VI.2 VI.3 KODE KEGIATAN 1800 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian SASARAN Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, luasan areal pertanian baru dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian INDIKATOR Jumlah sistem informasi pertanian (Sistem Informasi) Jumlah Informasi geospasial sumberdaya pertanian (Peta) Jumlah teknologi pengelolaan lahan, air, iklim, dan lingkungan pertanian mendukung sistem pertanian bioindustri berkelanjutan (Teknologi) Jumlah formula (pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida) dan produk pertanian (perangkat uji da instrument lainnya) yang ramah lingkungan (Formula) Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan, air, dan lingkungan serta perubahan iklim (Rekomendasi) Jumlah database dan informasi sumberdaya pertanian (Database) Jumlah model pengembangan pertanian terpadu berbasis agrokeologi/tipologi lahan (Model) Dukungan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian (Bulan) Jumlah (Ha) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) I.L.B.6-28 TARGET TAHUN 2015 7 60 9 9 6 10 2 12 100.000 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 105,8 Kementan 210,0 Kementan
NO VI.4 KODE KEGIATAN 2341 SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) yang berkelanjutan INDIKATOR Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang direvitalisasi (lokasi) Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola WPP sumber daya ikannya (WPP) Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP) Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang diimplementasikan (buah) I.L.B.6-29 TARGET TAHUN 2015 3 5 2 3 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 12,6 KKP 48,3 4,2 2,0
NO 1 2 KODE KEGIATAN 1892 1893 BIDANG EKONOMI ISU STRATEGIS PENINGKATAN KETAHANAN ENERGI KEGIATAN SASARAN INDIKATOR Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional Pengembangan Program, Peningkatan Penerimaan Negara, Investasi, Kerjasama, dan Kapasitas Nasional Bidang Migas Jumlah realisasi penerimaan negara dari subsektor migas terhadap target APBN (Triliun Rupiah) Jumlah Realisasi Investasi Sub sektor Migas (Juta Us$) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peningkatan Kapasitas, Kehandalan dan Efisiensi Infrastruktur Sistem Penyediaan Bahan Bakar dan Bahan Baku Industri Jumlah Laporan Produksi (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasi Kilang Migas) Jumlah Laporan Usaha Niaga Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Lpg, Lng, Cng Serta Hasil Olahan Volume LPG dan BBM Bersubsidi Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Dalam Negeri (Infrastruktur Cadangan Strategis Minyak Bumi dan Bbm) Jumlah Laporan Usaha Penyimpanan Jumlah Laporan Kapasitas Pengangkutan (Pemetaan Kapasitas Infrastruktur dan Kebutuhan Fasilitas Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas) Penambahan Jaringan Gas Kota (Kota/Sambungan Rumah) I.L.B.7-1 TARGET TAHUN 2015 290 23665,6 1 17 5.107.943 MT/ 51,663 juta KL 1 4 1 2 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 21,18 KESDM 7,62 KESDM 18,38 KESDM 2,92 KESDM 30,71 KESDM 2,37 KESDM 3,44 KESDM 5,02 KESDM 147,63 KESDM
NO 3 4 5 6 7 KODE KEGIATAN KEGIATAN 1894 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 1895 Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas 1912 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara 1913 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 1925 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi SASARAN Meningkatnya Pengelolaan, Pengusahaan, dan Pembinaan Usaha Hulu Migas Pembinaan dan Pengawasan Kehandalan Infrastruktur, K3, Keselamatan Operasi dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang, Teknis, dan Standardisasi Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Keprospekan Sumber Daya Geologi I.L.B.7-2 INDIKATOR Laporan Kegiatan Penilaian Kontrak Kerjasama dan Pengembangan Lapangan Migas Laporan kegiatan pelayanan dan pemantauan optimalisasi pemproduksian cadangan migas dan koordinasi pengelolaan data eksploitasi. Laporan kegiatan pelayanan dan pemantauan usaha survei umum, eksplorasi, dan koordinasi pengelolaan data eksplorasi untuk peningkatan penemuan cadangan baru Laporan kegiatan penyiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum di Perkotaan Jumlah litbang unggulan Jumlah litbang unggulan Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Gambut dan Bitumen Padat dan Shale Gas TARGET TAHUN 2015 4 3 4 4 1 10 35 2 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 7,00 KESDM 7,43 KESDM 8,26 KESDM 25,43 KESDM 300,00 KESDM 25,63 KESDM 92,01 KESDM 1,12 KESDM
NO 8 9 10 11 KODE KEGIATAN 1926 4030 4032 4033 KEGIATAN Survei dan Pelayanan Geologi Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan SASARAN Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Survey Penelitian, Penyelidikan dan Pelayanan Geologi Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Batubara secara Optimal Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengusahaan Bioenergi Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan I.L.B.7-3 INDIKATOR Jumlah usulan wilayah kerja pertambangan (WKP dan WP) dan status wilayah keprospekan sumber daya geologi serta peningkatan optimasi keekonomian wilayah keprospekan sumber daya geologi Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Batubara dan Cbm Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Panas Bumi Jumlah peta hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi Jumlah konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B yang difasilitasi Jumlah perusahaan yang diawasi kegiatan usaha pertambangannya Jumlah perusahaan PKP2B eksplorasi dan FS yang diawasi RKABnya Jumlah neraca cadangan sumberdaya dan cadangan izin usaha PKP2B yang dievaluasi Jumlah Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Bioenergi Jumlah Infrastruktur Energi Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan TARGET TAHUN 2015 3 13 22 750 10 75 5 75 251 94 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1,35 KESDM 78,74 KESDM 45,89 KESDM 276,40 KESDM 1,76 KESDM 14,21 KESDM 4,80 KESDM 1,26 KESDM 73,00 KESDM 645,58 KESDM
NO 12 13 14 15 16 17 18 KODE KEGIATAN 4034 4035 4036 1893 1895 4032 4033 KEGIATAN Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan SASARAN Terwujudnya Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengusahaan Panas Bumi Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Meningkatnya kapasitas infrastruktur penyediaan bahan bakar gas Meningkatnya kehandalan infrastruktur migas Peningkatan infrastruktur pemanfaatan bioenergi Peningkatan infrastruktur energi baru dan terbarukan I.L.B.7-4 INDIKATOR Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Jumlah Laporan Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi Jumlah Laporan Penyiapan Tekno Ekonomi Energi Jumlah Laporan Penerapan Teknologi Bersih dan Efisien Jumlah Laporan Percepatan Pengembangan Panas Bumi Jumlah litbang unggulan Penambahan Jaringan Gas Kota (Kota/Sambungan Rumah) Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum di Perkotaan Jumlah Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Bioenergi Jumlah Infrastruktur Energi Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan TARGET TAHUN 2015 4 10 6 5 9 28 2 lokasi 1 kota 251 unit 94 unit PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 7,06 KESDM 19,36 KESDM 7,45 KESDM 3,81 KESDM 9,89 KESDM 18,89 KESDM 447,63 ESDM 147,63 300,0 ESDM 73,00 ESDM 73,00 645,58 ESDM 645,58
NO. 1. 2. KODE KEGIATAN 5036 5037 KEGIATAN Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai BIDANG EKONOMI ISU STRATEGIS - KETAHANAN AIR SASARAN INDIKATOR Meningkatnya layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui pembangunan 33,3 ribu ha dan rehabilitasi 38,18 ribu ha jaringan irigasi. Jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan Jaringan irigasi yang di rehabilitasi Jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi Jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan Jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi Jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan Jaringan tata air tambak yang direhabilitasi Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Jaringan irigasi air tanah yang di operasikan dan dipelihara Jaringan reklamasi rawa yang di operasikan dan dipelihara Jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara Sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun Meningkatnya perlindungan terhadap kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau I.L.B.8-1 TARGET TAHUN 2015 33.298,78 hektar 38.182,55 hektar 65 titik 151 titik 10.158,00 hektar 13.800,00 hektar 1.600,00 hektar 1.631,08 hektar 2.479.412,37 hektar 2.192,00 titik 1.275.352,03 hektar 155.098,44 hektar 125,40 km PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1.606,02 Ditjen SDA Kementerian PU 974,56 82,61 69,36 135,1 114,88 35,29 21,12 1.001,13 68,72 253,98 37,91 2.576,54 Ditjen SDA Kementerian PU
3. NO. KODE KEGIATAN KEGIATAN 5039 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta SASARAN Meningkatkan kapasitas tampung air dalam rangka menjamin pemenuhan INDIKATOR Sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi Sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen yang dibangun Sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi Sarana/prasarana pengendalian banjir yang di operasikan dan dipelihara Sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara Sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun Sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara Waduk yang dibangun Embung / Situ / bangunan penampung air lainnya yang dibangun Waduk yang direhabilitasi Embung / Situ / Bangunan Penampung Air lainnya yang direhabilitasi Waduk/Embung/Situ/bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara I.L.B.8-2 TARGET TAHUN 2015 15,22 km 20 buah 6 buah 2.091,81 km 293,00 buah 22,46 km 142,03 km 21 waduk 195 buah 3 waduk 31 buah 1.207 buah PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 219,76 157,46 37,75 316,28 32,48 499,7 40,9 4.545,73 Ditjen SDA Kementerian PU 477,85 259,2 80,91 320,21
NO. 4. 5. KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN 5040 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Peningkatan dan rehabilitasi prasarana air baku untuk rumah tangga, perkotaan dan industri dalam rangka mencapai target MDGs sebesar 2,45 m3/det 3916 Perencanaan dan evaluasi operasi Terselesaikannya pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga di wilayah terdampak dan di luar Peta Area Terdampak serta terjaminnya operasi pengaliran 40 juta m3 lumpur ke Kali Porong dan pemeliharaan infrastruktur pengamanan luapan lumpur Sidoarjo 3917 Penanganan semburan dan luapan lumpur 3918 Perencanaan dan evaluasi penanganan masalah sosial Perlindungan dan pemberdayaan sosial 3919 3920 Perencanaan dan evaluasi infrastruktur INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 Kawasan sumber air yang dilindungi/dikonservasi sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan sarana/prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi 15 kawasan 2,45 m3/detik 5,46 m3/detik sarana/prasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah Dokumen Perencanaan Operasi 6 laporan 47,47 m3/detik Jumlah Lumpur yang Dialirkan ke Kali Porong Jumlah Dokumen Perencanaan Sosial 40 juta m3 slurry 1 laporan Jumlah Warga Terdampak yang diberdayakan melalui pelatihan ketrampilan Jumlah Bantuan Sosial 240 orang 4.000 m3 Jual Beli Tanah dan Bangunan di luar PAT Jumlah Fasilitasi Jual Beli di dalam Wilayah PAT Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur 600 berkas/bidang 200 berkas 2 laporan I.L.B.8-3 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 95,42 1.073,72 Ditjen SDA Kementerian PU 254,15 63,8 5,75 BPLS 196,5 0,065 1,72 0,62 582,73 0,25 1,85
NO I 1,1 1,2 BIDANG EKONOMI ISU STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PENINGKATAN EKSISTENSI DAN KESEJAHTERAAN PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR 2364 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Meningkatnya nilai guna pulau- pulau kecil Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terluar berpenduduk terfasilitasi sarpras dalam mendukung pengembangan ekonomi (pulau) Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk yang dikelola (pulau) Jumlah Gugus Pulau yang dikembangkan sebagai sentra wisata bahari dan perikanan (Gugus Pulau) Jumlah pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya (pulau) Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi pengelolaan lingkungannya dan mitigasi bencana/dampak perubahan iklim (pulau) 3298 Pengembangan Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal Berkembangnya pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal Jumlah bantuan pengembangan pulau terluar dan terpencil di daerah tertinggal Kapal Barang (unit) - Dermaga/jetty (unit) - Fasilitas air bersih (unit) - Tower BTS (unit) - PLTS 50 WP (unit) I.L.B.9-1 TARGET TAHUN 2015 15 7 3 750 20 10 6 300 2 350 PAGU TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH) 25,5 4,0 10,0 4,0 9,0 17,6 18,0 2,6 5,0 2,3 INSTANSI PELAKSANA KKP KPDT
NO II 2,1 2,2 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH) PENINGKATAN RENCANA AKSI TATA KELOLA, ZONASI DAN PENGAMANAN WILAYAH YURIDIKSI, TERMASUK PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA. 1337 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut Persentase pendapat hukum di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang disampaikan ke stakeholders 12 kali 100% 9,0 Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas substansi hukum politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang telah disampaikan kepada stakeholders 100% Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang dibuat 100% 2366 Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah yang memiliki perencanaan pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi) 36 25,0 Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lintas wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi) Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi) 3 50 10,0 5,5 I.L.B.9-2 INSTANSI PELAKSANA Kemenlu KKP
NO 2,3 III 3,1 3,2 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN 8306 Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Tersedianya informasi geospasial kelautan dan lingkungan pantai PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT. 2350 Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Meningkatnya cakupan WPP- NRI yang diawasi dari kegiatan iilegal fishing 2352 Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil INDIKATOR Peta Lingkungan Pantai Peta Kelautan Peta Lingkungan Pantai dan Kelautan yang dimutakhirkan Dokumen pelaksanaan koordinasi, sinergi, diseminasi dan sosialisasi Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Dokumen NSPK dan Kajian Kelautan dan Lingkungan Pantai Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas (hari) Jumlah Kapal Pengawas yang siap Beroperasi (unit) Jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan (lokasi/kawasan) Jumlah Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola (direncanakan dan dimanfaatkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perijinan yang diberikan (lokasi) Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang) I.L.B.9-3 TARGET TAHUN 2015 58 NLP 14 NLP 20 NLP 1 DOK 1 DOK 116 27 5 30 100 PAGU TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH) 18,8 2,6 0,98 0,91 0,95 212,3 38,7 5 2,1 2,5 INSTANSI PELAKSANA BIG KKP KKP
NO 3,3 KODE KEGIATAN 2353 KEGIATAN Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan SASARAN Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan yang Berlaku Serta Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Membantu Pengawasan SDKP INDIKATOR Persentase Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Barat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku (%) Persentase Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Timur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku (%) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan [POKMASWAS] yang peran aktif dalam pengawasan SDKP (POKMASWAS) I.L.B.9-4 TARGET TAHUN 2015 95,35 89,61 1,128 PAGU TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH) 11,9 4,9 2,6 INSTANSI PELAKSANA KKP
NO 3,4 3,5 3,6 IV 4,1 4,2 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN 2354 Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Tersedianya infrastruktur Pengawasan dan operasional pemantauan Pemanfaatan SDKP 2483 Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut 2482 Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut PENINGKATAN KONEKTIVITAS LAUT DAN INDUSTRI MARITIM. 1956 1957 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan INDIKATOR Jumlah pemenuhan sistem pemantauan SDKP yang terintegrasi dan operasional sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi dan akuntabel (unit) Infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu (kapal pengawas, speedboat pengawas, kantor Pengawas, Dermaga, Mess ABK [operator], Gudang barang bukti, Rumah penampungan sementara ABK Non Justitia, Pos Pengawas) (unit) Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (%) Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi indonesia Terbangunnya sarana & prasarana beserta fasilitas pendukung MRCC/RCC/GS di Daerah Tersediannya kapal penyebrangan perintis (unit) Tersediannya subsidi perintis angkutan laut (lintas) Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) I.L.B.9-5 TARGET TAHUN 2015 6 10 75 12 kali 3 Paket 10 80 26 PAGU TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH) 9,0 388,5 8,1 220,5 5,5 537,3 6.745,2 INSTANSI PELAKSANA KKP Bakorkamla Bakorkamla Kemenhub Kemenhub
NO 4,3 4,4 4,5 V 5,1 5,2 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN 1954 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian 3279 Peningkatan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal Meningkatnya infrastruktur transportasi di daerah tertinggal 3295 Pengembangan Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal Berkembangnya kawasan perdesaan di daerah tertinggal PENINGKATAN PENGAMANAN PESISIR SERTA KONSERVASI. 2702 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 2365 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Meningkatnya ketahanan kawasan pesisir dan terfasilitasinya produk kelautan INDIKATOR Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar (Unit) Jumlah bantuan peningkatan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal Dermaga (unit) - Kapal LCT (unit) - Kapal Feeder (unit) Jumlah bantuan pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu - Dermaga/Jetty (unit) Jumlah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasistasnya Jumlah produk dan jasa kelautan yang difasilitasi pengembangannya (produk) Jumlah ijin yang difasilitasi untuk pemanfaatan kawasan pesisir dan laut (ijin) Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya (kawasan) Jumlah kawasan pesisir yang direhabilitasi (kawasan) Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengendalian pencemarannya (kawasan) I.L.B.9-6 TARGET TAHUN 2015 25; 55; 50 5 1 3 6 10 Kab/Kota 3 4 22 7 7 PAGU TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH) 553,7 1,5 12,0 15,0 15 8,0 12,5 1,0 10,0 10,0 6,0 INSTANSI PELAKSANA Kemenhub KPDT KPDT KLH KKP
NO 5,3 VI 6,1 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN 2362 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; bertambahnya PENINGKATAN SDM, IPTEK KELAUTAN, WAWASAN DAN BUDAYA BAHARI. 3419 Penelitian oseanografi Terungkapnya cadangan, potensi manfaat, teknologi pemanfaatan, serta konservasi sumberdaya hayati kelautan INDIKATOR Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengembangan sarana dan prasaranya (kawasan) Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Ha) Jumlah kawasan konservasi yang dilakukan upaya perlindungan dan pelestariannya (kawasan) Jumlah kawasan konservasi yang difasilitasi upaya pemanfaatannya (kawasan) Jumlah Jenis Ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya (jenis) Jumlah jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (jejaring) 001 Jumlah publikasi ilmiah 009 Jumlah jumlah jaringan data (update) sistem informasi dan penelitian terumbu karang dan ekosistem terkait 022 Jumlah gedung dan peralatan laboratorium oseanografi 023 Jumlah laboratorium dan peralatan kelautan I.L.B.9-7 TARGET TAHUN 2015 3 500 17 10 10 3 100 1 1 1 PAGU TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH) 12,0 10,0 247,0 9,5 4,0 3,0 INSTANSI PELAKSANA KKP Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
NO 6,2 6,3 KODE KEGIATAN 3349 2373 KEGIATAN Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir SASARAN Terlaksananya litbang iptek yang menghasilkan rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumberdaya laut (selain ikan) dan pesisir INDIKATOR Jumlah Pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang Jumlah Rekomendasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan (paket) Jumlah Paket penerapan Iptek kewilayahan, dinamika dan sumberdaya pesisir dan laut (paket) Jumlah Kawasan pesisir yang terpetakan sumberdayanya (SDLP) Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut (WPP) I.L.B.9-8 TARGET TAHUN 2015 10 8 3 5 5 PAGU TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH) 11,8 3,4 1,7 1,2 2,8 INSTANSI PELAKSANA BMKG KKP
NO 6,4 6,5 6,6 KODE KEGIATAN 2371 2376 2375 KEGIATAN Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Pelatihan Kelautan dan Perikanan SASARAN Terlaksananya litbang iptek di WPP yang menghasilkan informasi, rekomendasi, model dan opsi pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan pada WPP RI Terpenuhinya tenaga terdidik yang kompeten sesuai standar Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standard kompetensi INDIKATOR Jumlah Rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI berbasis IPTEK (paket) Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (WPP) Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang) Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang) I.L.B.9-9 TARGET TAHUN 2015 7 2 6,25 15 PAGU TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH) 1,9 6,6 124,6 35,5 INSTANSI PELAKSANA KKP KKP KKP
NO I I.1 I.2 I.3 BIDANG: EKONOMI ISU STRATEGIS : PENGEMBANGAN KEEKONOMIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) Pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/produksi Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan terkendalinya kerusakan lahan Jumlah rumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya keanekaragaman hayati dan genetik 10,00 1 kebijakan/ ketentuan 10,0 Kapasitas optimal pemberian rekomendasi keamanan hayati/genetik Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem hutan dan lahan 5 rekomendasi/tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur 200 kabupaten sebagai peserta program MIH
1819 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Berkembangnya kebijakan teknis karantinan hewan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya hama penyakit hewan Rumusan kebijakan dan Rekomendasi Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Laporan) 3 7,05 7,05 1820 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Berkembangnya kebijakan teknis karantina tumbuhan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya organisme pengganggu tumbuhan Rumusan kebijakan dan Rekomendasi Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Laporan) 3 7,23 7,23 I.L.B.10-1 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
NO I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 KODE KEGIATAN 1823 1769 1770 1771 1772 KEGIATAN Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.(Prioritas Nasional Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura SASARAN Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah Meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen sayuran dan tanaman obat Berkembangnya sistem perbenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura INDIKATOR Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Bulan) Pengembangan Kawasan tanaman buah (Ha) Registrasi kebun tanaman buah (kebun) Kawasan Tanaman Florikultura (m2) Registrasi Lahan Usaha (LU) Kawasan Tanaman Sayuran (Ha) Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (LU) Kawasan Tanaman Obat (Ha) Lembaga perbenihan hortikultura (Lembaga) Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg) Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih) Benih Tanaman Obat (Kg) Benih Tanaman Buah (Batang) I.L.B.10-2 TARGET TAHUN 2015 12 6.307 870 450000 50 5553 1200 751 160 950000 5700000 35000 970000 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 215,28 215,28 100,2 98,5 1,7 40,9 40,8 0,2 137,5 100,9 10,0 26,6 87,4 35,9 24,0 3,5 2,0 22,0 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
NO I.9 I.10 KODE KEGIATAN 1773 1798 KEGIATAN Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian SASARAN Meningkatnya inovasi hasil bioteknologi dan pengelolaan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian INDIKATOR Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali) SLPHT (Kelompok) Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit) Jumlah SDG yang terkarakterisasi dan terdokumentasi (Aksesi) Jumlah galur harapan unggul tanaman (Galur) Jumlah teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi (Teknologi) Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi dan SDG pertanian (Rekomendasi) Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDG pertanian (Bulan) I.L.B.10-3 TARGET TAHUN 2015 2045 660 310 1340 18 5 2 12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 92,6 58,7 21,4 12,5 40,3 0,9 4,2 5,4 1,4 28,4 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
NO I.10 I.11 I.12 KODE KEGIATAN KEGIATAN Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi SDH Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan SASARAN Ketersediaan dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan bidang konservasi dan rehabilitasi Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial. Meningkatnya kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan INDIKATOR Iptek dasar dan terapan bidang teknologi konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan flora dan fauna langka, mikroba hutan tropis dan pengelolaan kawasan konservasi serta penurunan laju sedimentasi DAS prioritas di 22 KPHP, 18 KPHL, dan 22 KPHK Pilot project litbang di KPHP Banjar dan KPHP Kuburaya Iptek terapan untuk peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan dan pemanfaatan hutan, yang meliputi: (1) Kontribusi sektor kehutanan dalam penanganan perubahan iklim; (2) Kebijakan lanskap dan jasa hutan; (3) Politik dan hukum pemanfaatan hutan; (4) Kebijakan tata kelola dan ekonomi kehutanan di 3 KPHP, 2 KPHL Pilot project litbang di KPH Yogyakarta Terjaminnya 50 Unit KPH Konservasi beroperasi pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional I.L.B.10-4 TARGET TAHUN 2015 20% 20% 20% 20% 12 unit PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 42,5 41,5 Kementerian Kehutanan 1 18,2 17,5 Kementerian Kehutanan 0,8 15,00 Kementerian 4,90 Kehutanan
NO I.13 KODE KEGIATAN KEGIATAN Pengembangan Konservasi Keanekaragaman Hayati SASARAN INDIKATOR Tersusunnya Rencana Pengelolaan di Kawasan Konservasi sebanyak 150 dokumen Terjaminnya Kawasan Ekosistem Esensial terbentuk di 16 lokasi Terjaminnya Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar Terjaminnya peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 Terjaminnya 60 unit penangkaran yang mendapat sertifikat untuk melakukan peredaran Luar Negeri Terjaminnya nilai ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar Rp25 Trilyun Terjaminnya nilai PNBP dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebesar 50 Milyar dalam 5 tahun (2015-2019) Terjaminnya jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan di Lembaga Konservasi bertambah 10 jenis dari database 2013 I.L.B.10-5 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 30 Rencana Pengelolaan 3,80 3 KEE 3,40 50.000 Ha 2,90 10,50 2% 2,10 10 unit 2,10 5 Trilyun 2,10 10 Milyar 2,10 2 Jenis 2,30 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Kehutanan
NO I.13 I.14 I.15 I.16 KODE KEGIATAN KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Baru Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Penelitian Biologi SASARAN Terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; bertambahnya kawasan konservasi perairan serta terkelolanya jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik dan INDIKATOR Jumlah jenis yang dilakukan perlindungan pelestarian dan/atau pemanfaatannya (jenis) Pengembangan kebun raya daerah Jumlah jenis tumbuhan penyerap karbon terpilih untuk dataran rendah basah Jumlah jenis tumbuhan penyerap karbon terpilih untuk dataran tinggi basah Jumlah jenis tumbuhan penyerap karbon terpilih untuk dataran rendah kering Jumlah jenis tumbuhan penyerap karbon terpilih untuk dataran tinggi kering Jumlah metode dan sistem pengujian kompor gas Jumlah Publikasi ilmiah (Nasional dan Internasional) Jumlah spesies/catatan baru Jumlah Penambahan koleksi, data base, sistem pengelolaan bestandart nasional Jumlah laporan hasil Eksplorasi dan Pemanfaatan SDH Indonesia I.L.B.10-6 TARGET TAHUN 2015 10 3 5 3 3 1 1 125 26 500 1 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 4,00 4,00 7,1 7,1 81,6 81,6 103,7 103,7 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Kelautan dan Perikanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan
NO I.17 II II.4 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR Jumlah varietas Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset LIPI Penelitian Oseanografi Jumlah spesies/catatan baru Jumlah publikasi ilmiah Jumlah spesimen koleksi Jumlah jenis biota budidaya Jumlah produk/paten jumlah laboratorium dan peralatan kelautan di wilayah timur jumlah jaringan informasi terumbu karang yang dikelola TOTAL Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi 1775 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Terlaksananya Pengembangan Tanaman Rempah Penyegar (ribu Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) Pengembangan Tanaman Teh (Ha) Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) Pengembangan Tanaman Lada (Ha) Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) Pengembangan Tanaman Pala (Ha) Pemberdayaan Pekebun Tanaman rempah dan Penyegar (Orang) I.L.B.10-7 TARGET TAHUN 2015 2 1 1 125 180 1 1 4 1 4.850 5.050 20.950 1.650 1.000 1.525 10.771 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 158,9 158,9 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1.179,88 350,09 Kementerian 36,47 Pertanian 77,06 177,62 18,06 4,37 6,73 11,79
NO II.5 II.6 KODE KEGIATAN 1776 1777 KEGIATAN Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman SASARAN Terlaksananya Pengembangan Tanaman Semusim (ribu ha) Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan (ribu ha) INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 Pengembangan kebun benih Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha) Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (bulan) 67 12 Pengembangan tanaman Tebu (Ha) 60.000 Pengembangan Tanaman Kapas (Ha) Pengembangan Tanaman Nilam (Ha) Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Semusim (bulan) 3.330 100 12 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 19.550 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) Pengembangan Tanaman Sagu (Ha) 25.100 5.450 2.010 1.400 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan (Ha) Revitalisasi Perkebunan : Kelapa sawit, Kakao, Karet (Laporan) 25 88 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) 18 I.L.B.10-8 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 2,20 15,78 507,37 475,73 Kementerian Pertanian 13,86 2,62 15,16 321,04 Kementerian 145,97 Pertanian 68,04 42,75 5,25 8,45 0,26 16,63 2,32
NO II.7 II.8 KODE KEGIATAN 1778 1779 KEGIATAN Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Dukungan Perlindungan Perkebunan SASARAN Meningkatnya Penerapan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasinya INDIKATOR Pemberdayaan Pekebun tanaman tahunan (Orang) Pengembangan kebun benih tanaman tahunan (Ha) Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tahunan (bulan) Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (Kasus) Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Provinsi) Pembinaan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT) Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha (bulan) Pemberdayaan perangkat (Unit) SL-PHT Perkebunan (KT) Antisipasi dampak perubahan iklim (Dokumen) Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan (Ha) Pemberdayaan petugas pengamat opt (Orang) Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan (bulan) I.L.B.10-9 TARGET TAHUN 2015 9.080 208 12 42 32 254 12 74 198 45 16.698 984 12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 8,89 9,13 13,34 52,11 6,90 Kementerian Pertanian 7,42 29,34 8,44 95,68 Kementerian Pertanian 14,90 18,87 10,52 32,76 10,62 8,00
NO II.9 II.10 II.11 II.12 KODE KEGIATAN 1780 1781 1816 1791 KEGIATAN Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pengembangan Usaha dan Investasi SASARAN Terfasiltasinya Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang Berkualitas; Pelayanan Organisasi, Tata Laksana Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pengawasan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan dan Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan Meningkatnya usaha, kemitraan, kewirausahaan dan investasi di sektor pertanian INDIKATOR Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (bulan) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (bulan) Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian dan umum serta evaluasi dan pelaporan (dokumen) Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, Dll (Ha) Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih (Batang) Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan (Paket Teknologi) Pemanfaatan Agensia Hayati (Jenis) Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (Bulan) Pengembangan Pangan Lokal (Laporan) Sertifikasi IG I.L.B.10-10 TARGET TAHUN 2015 12 12 12 100 15.000.000 29 15 12 11 1 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 188,66 57,00 83,61 48,05 70,28 1,54 0,87 2,83 1,05 63,99 2,90 2,90 0,90 0,90 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
NO II.13 II.14 II.15 KODE KEGIATAN 1812 1811 1812 KEGIATAN Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian SASARAN Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian INDIKATOR Kelembagaan pelatihan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi (unit) Kelembagaan pendidikan pertanian, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (unit) Kelembagaan petani, yang difasilitasi dan dikembangkan (unit) Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pangan utama (WKPP) I.L.B.10-11 TARGET TAHUN 2015 200 18 4.471 11.000 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 6,24 6,24 19,93 19,93 33,62 33,62 50,65 50,65 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
NO II.5 II.6 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN Peningkatan Usaha Hutan AlamMeningkatnya produksi dan diversifikasi hutan alam Peningkatan Usaha Hutan Tanaman Meningkatnya produksi hutan tanaman dari HTI/HTR INDIKATOR Meningkatnya sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada 40 unit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK HA/RE) Meningkatnya penerapan Multi Sistem Silvikultur (MSS) pada 50 unit IUPHHK-HA Total produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 50 juta m3 Bertambahnya investasi usaha pemanfaatan HA/RE sebesar 1 juta ha Meningkatanya kinerja usaha pemanfaatan pada 50 Unit Manajemen Hutan Tanaman Total produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m3 Bertambahnya usaha pemanfaatan Hutan Tanaman untuk pertukangan dan bioenergy sebanyak 50 unit (400 Ribu Ha) Bertambahnya usaha pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat seluas 250 ribu Ha Penyelesaian Konflik lahan pada 50 lokasi I.L.B.10-12 TARGET TAHUN 2015 8 unit 10 unit 7 Juta m3 200.000 Ha 10 unit 26 Juta m3 10 unit 50.000 Ha 10 lokasi PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 13,4 6,6 2,3 3,3 1,2 13,1 3,1 2,5 1,5 3,0 3,0 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Kehutanan Kementerian Kehutanan
NO II.7 II.10 II.13 KODE KEGIATAN KEGIATAN Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan SASARAN Meningkatnya ekspor industri hasil hutan Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDI secara berkelanjutan Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan INDIKATOR Meningkatnya nilai investasi industri kehutanan sebesar Rp2,5 Triliun Meningkatnya Implementasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebesar 25% dari tahun 2013 (710 unit) Meningkatnya Produksi Hasil Hutan dari Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang bersertifikat legalitas kayu sebesar 25% dari tahun 2013 (26,5 juta m3) Total nilai ekspor produk hasil hutan kayu menjadi sebesar USD32,5 miliar Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang direvitalisasi (lokasi) Jumlah Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Bioenergi Jumlah laporan pembinaan program dan perencanaan Bioenergi Jumlah draft regulasi dan perencanaan program Bioenergi Jumlah laporan pembinaan pelayanan dan pengawasan usaha Bioenergi I.L.B.10-13 TARGET TAHUN 2015 500 Miliar 746 Unit 27,9 Juta m3 USD6,5 Miliar 3 251 42 4 15 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 11,19 2,09 Kementerian Kehutanan 3,20 2,30 3,60 12,62 12,62 Kementerian Kelautan dan Perikanan 125,10 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 73,00 15,00 1,90 15,00
NO II.14 II.5 KODE KEGIATAN KEGIATAN Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan SASARAN 01 Mengembangkan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri 02 Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 77 % 01 Terlaksananya Revitalisasi Industri Gula Nasional melalui Restruktirisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula 02 Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 80% INDIKATOR Jumlah laporan pembinaan investasi dan kerjasama Bioenergi Jumlah laporan pembinaan keteknikan dan lingkungan Bioenergi 001 Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri 003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan 001 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan 003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 004 Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan 006 Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan I.L.B.10-14 TARGET TAHUN 2015 7 15 6 12 17 4 25 8 12 3 1 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 7,60 12,60 81,90 81,90 1,10 14,35 14,35 139,36 80,00 23,00 6,50 2,40 6,50 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian
NO II.6 III III.1 III.2 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Meningkatnya pengembangan industri hijau 001 Meningkatnya fasilitas/infrastruktur pengembangan industri hijau 002 Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri 4 4 TOTAL Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,50% 2714 Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa Terlaksananya penurunan beban pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH (beyond PROPER) industri manufaktur, prasarana dan jasa Kapasitas pemberian rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut secara tepat waktu dan sesuai prosedur Tersedianya pedoman pengendalian dan pemanfaatan limbah industry MPJ 250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 30 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu 2 pedoman yang menjadi acuan nasional 2715 Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH (beyond PROPER) industri manufaktur, prasarana dan jasa Kapasitas pemberian rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut dan reinjeksi secara tepat waktu dan sesuai prosedur 250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 30 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu I.L.B.10-15 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 11,46 4,02 7,44 2.056,94 12,00 12,00 12,00 12,00 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Perindustrian Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup
NO III.3 III.4 KODE KEGIATAN 2713 2692 KEGIATAN Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 SASARAN Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan agroindustri dan usaha skala kecil Terselenggaranya verifikasi pengelolaan limbah B3 dalam INDIKATOR Tersedianya pedoman pengendalian dan pemanfaatan limbah industry PEM Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH agroindustri dan USK Tersedianya pedoman pengendalian dan pemanfaatan limbah agroindustri dan USK nasional Turunnya beban pencemaran dan diterapkannya green production sentra-sentra agroindustri dan USK Jumlah pedoman dan kebijakan pengelolaan limbah B3 kegiatan tertentu Kapasitas pelayanan veri-fikasi perijinan limbah B3, serta penerbitan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3 I.L.B.10-16 TARGET TAHUN 2015 2 pedoman yang menjadi acuan nasional 200 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 2 pedoman yang menjadi acuan nasional 0 lokasi sentra yang difasilitasi dan diberi insentif 1 pedoman/kebijakan 500 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur, dan tepat waktu PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 12,00 12,00 Kementerian Lingkungan Hidup 9,00 Kementerian Lingkungan Hidup 9,00
NO III.5 III.6 KODE KEGIATAN 2709 2701 KEGIATAN Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 SASARAN Terkelolanya B3 dalam rangka menurunkan potensi dan beban pencemaran serta menjamin keselamatan masyarakat Terselenggaranya pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3 dalam rangka menurunkan beban dan potensi pencemaran INDIKATOR Kapasitas pelayanan verifikasi dan penerbitan ijin dumping limbah B3 Jumlah kabupaten/kota yang kapasitasnya memenuhi syarat dalam melaksanakan perizinan penyimpanan limbah B3 Persentase target dan sasaran kerja Basel Convention Regional Center for South East Asia yang ditetapkan terpenuhi Tersedianya tata cara penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan B3 referensi nasional Kapasitas registrasi dan inventarisasi jenis dan jumlah B3 yang boleh beredar maupun peredarannya dibatasi dan dipantau berkala Tersedianya tata cara dan pedoman referensi untuk pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah B3 Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil dan pengolah limbah B3 yang mendapat izin dipantau dan diawasi Jumlah lokasi lahan terkontaminasi yang dipulihkan I.L.B.10-17 TARGET TAHUN 2015 200 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu 0 kabupaten/ kota prioritas 1 3 dokumen yang memenuhi ketentuan konvensi terkait 300 unit yang teregistrasi secara tepat waktu dan dipantau 4 pedoman/referensi untuk kegiatan tertentu 250 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan meningkat ketaatannya 10 lokasi PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 8,80 8,80 15,00 15,00 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup
NO III.7 III.8 III.9 KODE KEGIATAN 2693 2708 2717 KEGIATAN Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Penyelesaian Sengketa Lingkungan SASARAN Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LH Terjaganya kelestarian fungsi dan terkendalinya kerusakan ekosistem perairan darat Terfasilitasinya penyelesaian sengketa lingkungan secara INDIKATOR Informasi kualitas lingkungan hidup nasional setiap tahun ter-update dan didiseminasikan Persentase prasarana, data, dan informasi berfungsi optimal dan terjadi peningkatan pemanfaatan oleh publik Jumlah sistem Informasi Lingkungan Hidup di tingkat daerah yang terselenggara optimal Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan sungai Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan gambut dan ekosistem lahan basah Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan danau Kapasitas penelaahan dan klarifikasi sengketa lingkungan kepada KLH Kapasitas pelayanan mediasi kasus sengketa oleh KLH diluar pengadilan I.L.B.10-18 TARGET TAHUN 2015 2 laporan 20% 5 provinsi prioritas 13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas 5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut 2 daerah dalam wilayah danau prioritas 75 sengketa 10 kasus sengketa hingga selesai PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 10,00 Kementerian Lingkungan Hidup 10,00 10,00 Kementerian Lingkungan Hidup 10,00 15,00 Kementerian Lingkungan Hidup 15,00
NO III.10 III.11 III.12 KODE KEGIATAN 2718 2719 2722 KEGIATAN Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah SASARAN Meningkatnya penaatan dan penegakan hukum pidana lingkungan Meningkatnya upaya standarisasi dan pengembangan teknologi dan manajemen pengelolaan lingkungan hidup Terselenggaranya pelimpahan kewenangan pusat di bidang INDIKATOR Kapasitas pendaftaran gugatan dan monitoring putusan perkara perdata serta TUN Jumlah aparat pemerintah daerah dan penegak hukum yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya Kapasitas optimal PULBAKET indikasi kasus pidana yang ditangani KLH Kapasitas penyidikan kasus pidana hingga dibuatkannya dukungan penuntutan Meningkatnya jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum Tersedianya standar dan panduan teknologi ramah lingkungan, serta rekomendasi alih teknologi, dan pengembangan teknologi lokal Kapasitas pelayanan registrasi produk dan kompetensi Meningkatnya jumlah jenis kompetensi yang distandarkan dan protokol pelaksanaan SCP Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan I.L.B.10-19 TARGET TAHUN 2015 8 perkara sengketa hingga diputuskan pengadilan 450 orang 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 4 rumusan kebijakan/rekomendasi yang menjadi acuan nasional 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai peraturan 20 jenis kompetensi/protokol 32 Provinsi PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 16,00 Kementerian Lingkungan Hidup 16,00 10,87 Kementerian Lingkungan Hidup 10,87 57,53 Kementerian Lingkungan Hidup 57,53
NO III.13 IV IV.1 KODE KEGIATAN 2723 2705 KEGIATAN SASARAN INDIKATOR Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan Efektifnya penanganan pengaduan dan peningkatan ketaatan dalam hukum administrasi lingkungan Kapasitas optimal verifikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada KLH Jumlah subyek yang terkena sanksi administratif dan harus dipantau/diawasi Kapasitas penetapan sanksi administratif oleh KLH TOTAL Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca, dan iklim Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir Terselenggaranya upaya mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim Tersedianya pedoman pelaksanaan MRV dan inventarisasi profil emisi GRK kegiatan tertentu nasional dan dijadikan acuan Meningkatnya implementasi RAD perubahan iklim Terlaksananya penghapusan BPO Kapasitas optimal verifikasi laporan inventori GRK daerah dan sektor agar memenuhi standar I.L.B.10-20 TARGET TAHUN 2015 0 Provinsi 0 Provinsi 100 pengaduan yang diverifikasi secara tepat waktu 70 orang/ organisasi 2 dokumen 2 pedoman 10 daerah prioritas yang difasilitasi 3 program kerjasama teknis 0 laporan profil emisi GRK/tahun PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 10,00 10,00 198,20 12,00 12,00 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup
NO IV.2 III.3 III.4 KODE KEGIATAN 2706 2711 2712 KEGIATAN Adaptasi Perubahan Iklim Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup SASARAN Terintegrasinya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah Terlaksananya penurunan beban pencemaran udara dari sumber bergerak Turunnya timbulan sampah dan meningkatnya pengelolaan sampah melalui 3R INDIKATOR Terfasilitasinya sektor dan daerah dalam melaksanakan kajian kerentanan dan integrasi adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan Jumlah lokasi implementasi Program Kampung Iklim (termasuk SPARC-UNDP) Tersedianya rumusan kebijakan tentang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak Terinventarisir-nya profil emisi sumber bergerak dan kualitas udara kota prioritas Kapasitas fasilitasi peningkatan ketaatan dan inisiatif pengurangan emisi sumber bergerak daerah Tersedianya rumusan kebijakan dan pedoman pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah berbasis 3R nasional Jumlah kota yang meningkat kinerja pengelolaan dan penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota I.L.B.10-21 TARGET TAHUN 2015 5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina 0 lokasi 3 rumusan kebijakan 45 kota yang terinventarisir secara berkala 0 daerah yang difasilitasi 6 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 4,00 4,00 12,00 12,00 15,00 15,00 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup
IV.7 NO IV.5 IV.6 KODE KEGIATAN KEGIATAN 3346 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG 3352 Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG 3350 Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG SASARAN Meningkat nya akurasi Prakiraan Iklim Meningkatnya kecepatan diseminasi informasi iklim Meningkatnya kecepatan layanan informasi kualitas udara. Meningkatnya ragam informasi perubahan iklim. Meningkatnya layanan informasi meteorologi publik Meningkatnya layanan informasi cuaca ekstrim INDIKATOR Tingkat akurasi prakiraan hujan bulanan Tingkat akurasi prakiraan musim Kecepatan diseminasi informasi iklim sampai di pengguna tingkat kecamatan Kecepatan diseminasi informasi agroklimat sampai di pengguna tingkat kecamatan Kecepatan layanan informasi konsentrasi partikulate matter Kecepatan layanan informasi kualitas udara Ragam jenis informasi perubahan iklim yang diterima oleh masyarakat Ragam sektor yang terlayani informasi perubahan iklim Jumlah Kabupaten di seluruh Indonesia yang memperoleh prakiraan cuaca skala kecamatan melalui media elektronik dan cetak lokal (setempat) dengan tingkat akurasi 65-75 % Jumlah Kabupaten yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kecamatan dengan tingkat akurasi 65-75 % I.L.B.10-22 TARGET TAHUN 2015 72% 70% 20 Hari 15 Hari 24 Jam 3 Bulan 3 Ragam 2 Ragam 68 Kabupaten 58 Kabupaten PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 67,37 29,39 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 3,9128 23,45 10,615 40,63 6,39 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 14,6 10,603 9,037 300,67 Badan Meteorologi 37,28 Klimatologi dan 148,60
NO IV.8 IV.8 KODE KEGIATAN 3345 KEGIATAN SASARAN Meningkatnya kemampuan pelayanan informasi meteorologi melalui strengthening BMKG Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Meningkatnya Layanan Informasi dini gempabumi dan tsunami Meningkatnya Layanan Mitigasi gempabumi dan tsunami Meningkatnya efisiensi operasional gempabumi dan tsunami Adaptasi Perubahan Iklim Rekomendasi kebijakan pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim TOTAL INDIKATOR Jumlah Propinsi yang memperoleh pelayanan informasi meteorologi melalui strengthening BMKG Prosentase akurasi informasi gempa bumi Prosentase akurasi peringatan dini tsunami Prosentase jumlah kabupaten potensi terdampak yang memperoleh pelayanan mitigasi gempabumi. Prosentase jumlah kabupaten potensi terdampak yang memperoleh pelayanan mitigasi tsunami Prosentase ketersediaan data untuk monitoring Gempabumi. Prosentase ketersediaan data untuk monitoring Tsunami I.L.B.10-23 TARGET TAHUN 2015 33 Propinsi 75% 75% 60% 60% 70% 50% 3 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 114,80 108,84 9,60 25,61 10,99 7,75 44,00 10,89 0,50 561,01 INSTANSI PELAKSANA Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kementerian Riset dan Teknologi
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN A. INDUSTRI MANUFAKTUR A.1. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI 1 1851 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 2 1852 Pengembangan Fasilitasi Industri BIDANG: EKONOMI ISU STRATEGIS: TRANSFORMASI STRUKTUR INDUSTRI DALAM ARTI LUAS SASARAN INDIKATOR Terwujudnya Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan 002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan Industri (KPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah Sumatera dan Kalimantan 006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan Terwujudnya Pengembangan Fasilitasi 001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali 002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Jawa dan Bali 003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan Industri (KPI) di wilayah Jawa dan Bali 004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Jawa dan Bali I.L.B.11-1 TARGET TAHUN 2015 2 2
4 15
22 2
12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 25,40 1,00 Kementerian Perindustrian 3,00 0 9,40 0,9 11,10 19,75 Kementerian Perindustrian 1,00 2,50 0 5,25
NO 3 KODE KEGIATAN 1853 KEGIATAN Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III SASARAN Terwujudnya Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III INDIKATOR 005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah Jawa dan Bali 006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Jawa dan Bali 001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua 002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua 003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan Industri (KPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua 004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua 005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua 006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua I.L.B.11-2 TARGET TAHUN 2015 7 22 2 2
3 1 10 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 0,9 10,10 26,35 1,25 Kementerian Perindustrian 3,50 0 7,00 1,00 13,60
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN A. 2. PENUMBUHAN POPULASI DAN PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI 4 1875 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka Terwujudnya revitalisasi dan penumbuhan industri tekstil dan aneka 5 1876 Revitalisasi dan Penumbuhan Indsutri Kimia Hilir Terwujudnya Revitalisasi dan Penumbuhan Indsutri Kimia Hilir 6 1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Terwujudnya Revitalisasi dan Penumbuhan Industri INDIKATOR 001 Tersusunnya Standar Produk 002 Terustruturisasinya perusahaan 003 Meningkatnya kemampuan SDM 004 Terciptanya economies of scale melalui pengembangan entitas klaster 005 Lengkapnya struktur industri 006 Meningkatnya perencanaan dan evaluasi 001 Tersusunnya Standar Produk 002 Meningkatnya kompetensi SDM Industri 003 Terfasilitasinya Pengembangan Industri Kimia Hilir 004 Lengkapnya struktur industri 005 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Industri Kimia Hilir 001 Terfasilitasinya revitalisasi dan pengembangan industri pupuk 002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri petrokimia 003 Tumbuh dan berkembangnya industri garam regional 004 Tersusunnya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan pemberlakuan SNI Wajib produk IKD 005 Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 006 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi, dan investasi I.L.B.11-3 TARGET TAHUN 2015 6 100 600 2 1 2 18 120 3 1 2 5 3 2 13 1 5 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 154,80 5,00 Kementerian Perindustrian 122,10 5,89 18,24 2,16 1,34 21,71 4,40 Kementerian Perindustrian 1,60 10,21 3,70 1,80 21,89 Kementerian Perindustrian 2,00 1,40 2,00 2,00 0,5 2,00
NO 7 KODE KEGIATAN 1878 KEGIATAN Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam SASARAN Terwujudnya Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam INDIKATOR 007 Terfasilitasinya pemanfaatan Center of Excellence industri petrokimia 008 Terfasilitasinya sektor industri kimia dasar yang menerapkan industri hijau 009 Terfasilitasinya lembaga Otoritas Nasional Senjata Kimia 010 Tersusunnya Pusat Data dan Informasi Nasional tentang Bahan Kimia (National Chemical Inventory) 011 Tersusunnya program dan evaluasi kinerja industri kimia dasar 012 Tersusunnya Roadmap pengembangan industri kimia dasar 013 Terbangunnya pilot plant/pabrik industri kimia dasar 001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam 002 Terfasilitasinya iklim usaha dan investasi yang kondusif 003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam 004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih 005 Terfasilitasinya Industri Material Dasar Logam Berbasis Industri Hijau 006 Terfasilitasinya pengembangan industri material dasar logam khusus 007 Terfasilitasinya P3DN industri material dasar logam 008 Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Penyelesaian Isu Aktual I.L.B.11-4 TARGET TAHUN 2015 1 2 1 1 6 2 2 5 2 2 50 20 1 1 1 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 3,00 1,00 3,00 1,00 1,49 2,50 0 15,59 6,00 Kementerian Perindustrian 1,50 2,34 2,00 1,50 0,75 0,5 1,00
NO 8 9 10 KODE KEGIATAN 1833 1834 1835 KEGIATAN Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan SASARAN Terwujudnya Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Terwujudnya Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau Terwujudnya Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan INDIKATOR 001 Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi 002 Pengembangan Hutan dan Perkebunan Lainnya 003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di dalam negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan 001 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan 002 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar 003 Terlaksananya Pengembangan Industri Minuman Lainnya 004 Tersusunnya Standard Pada Industri Minuman dan Tembakau 005 Partisipasi Dit. Industri Mintem dalam Sidang dan Pemran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 006 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 001 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan 002 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan 003 Tersusunnya Pengembangan Industri Pakan 004 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar 005 Terlaksananya Pengembangan Industri Oleofood 006 Standardisasi 007 Promosi dan kerjasama pada Industri Makanan, Hasil laut dan Perikanan 008 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan I.L.B.11-5 TARGET TAHUN 2015 2 3 12 15 4 2 3 2 5 15 3 1 4 1 1 1 8 8 3 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 110,00 81,90 Kementerian Perindustrian 10,55 1,10 14,35 2,10 30,00 5,00 Kementerian Perindustrian 8,40 2,30 5,40 6,50 2,40 108,21 80,00 9,41 1,63 4,13 2,25 5,45 3,00 2,35
NO 11 12 13 KODE KEGIATAN 1846 1847 1848 KEGIATAN Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika SASARAN Terwujudnya Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat Terwujudnya Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Terwujudnya Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika INDIKATOR 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan 002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi 005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama 006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika 002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika 003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika 004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika 005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika 006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database I.L.B.11-6 TARGET TAHUN 2015 5 3 150 1 3 4
6 5 580 1 10 9 56 380 2 10 4 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 19,00 3,56 Kementerian Perindustrian 2,16 2,50 7,32 0,672 2,79 0 21,07 5,57 Kementerian Perindustrian 3,00 9,00 0,8 2,70 24,00 4,00 Kementerian Perindustrian 4,00 6,00 2,00 5,00 3,00
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN 14 1850 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Terwujudnya Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian A. 3. PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI 15 1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri Meningkatnya kualitas SDM Industri 16 5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi industri INDIKATOR 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 001 Tersedianya SDM Aparatur yang Kompeten di Bidang Industri 002 Terselenggaranya Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 004 Penguatan Infrastruktur Kelembagaan 005 Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai 006 Tersedianya Laporan Evaluasi 001 Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri Berbsis Spesialisasi dan Kompetensi 002 Terselenggaranya Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 003 Terfasilitasinya Pengembangan Pendidikan Industri 004 Penguatan Infrastruktur Kelembagaan 005 Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai 006 Tersedianya Laporan Evaluasi I.L.B.11-7 TARGET TAHUN 2015 2 15 320 5 5 2 1.630 14.920 9 12 20 1.490 2.050 8 17 12 20 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 45,00 4,39 Kementerian Perindustrian 2,99 3,02 29,56 2,94 2,10 278,40 20,10 Kementerian Perindustrian 104,97 104,71 40,45 8,18 370,28 37,17 Kementerian Perindustrian 74,13 19,80 84,00 147,00 8,18
NO 17 18 19 KODE KEGIATAN 1837 1838 1839 KEGIATAN Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Penyebaran dan Penumbuhan Industri SASARAN Terwujudnya Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I Terwujudnya Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Terwujudnya Penyebaran dan Penumbuhan Industri INDIKATOR 001 Jumlah Produk yang dikembangkan 002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 004 Jumlah Unit Usaha IKM 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran 007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 001 Jumlah Produk yang dikembangkan 002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 004 Jumlah Unit Usaha IKM 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran 007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 001 Jumlah Produk yang dikembangkan 002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 004 Jumlah Unit Usaha IKM 005 Jumlah UPT yang difasilitasi I.L.B.11-8 TARGET TAHUN 2015 8 15 20 200 10 30 14 6 10 20 30 2 10 7 7 12 12 90 6 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 78,82 6,37 Kementerian Perindustrian 8,10 3,00 10,60 6,00 5,75 39,00 70,89 9,00 Kementerian Perindustrian 11,00 8,00 3,00 10,07 4,12 25,70 75,27 Kementerian Perindustrian 7,30 6,20 3,00 12,80 3,00
NO 20 21 22 23 KODE KEGIATAN 1855 1856 1857 1860 KEGIATAN Peningkatan Ketahanan Industri Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri SASARAN Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Industri Terwujudnya Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral Terwujudnya Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional Terwujudnya Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 006Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran 007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 8 12 008 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 1 002 Jumlah IDN yang memanfaatkan IRIS 20 003 Jumlah IDN yang terfasilitasi 6 001 Jumlah data pendukung peningkatan akses produk dan jasa industri 002 Jumlah fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global 12 1 003 Jumlah kerjasama teknik yang mendukung akses sumber daya industri 004 Jumlah rencana kerjasama investasi asing 2 5 001 Jumlah data pendukung peningkatan akses produk dan jasa industri 002 Jumlah fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global 36 1 003 Jumlah kerjasama teknik yang mendukung akses sumber daya industri 004 Jumlah rencana kerjasama investasi asing 2 5 001 Meningkatnya RSNI 100 002 Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI 14 003 Tersusunnya skema sertifikasi mutu produk 5 004 Terlaksananya pengawasan SNI 1 005 Terlaksananya manajemen kinerja Pusat Standardisasi 12 006 Meningkatnya harmonisasi dan kerjasama regulasi khusus 1 I.L.B.11-9 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 2,76 37,21 0,50 2,99 1,63 Kementerian Perindustrian 1,36 8,30 7,00 Kementerian Perindustrian 0,30 0,80 9,22 6,52 Kementerian Perindustrian 0,20 1,38 1,12 17,98 4,38 Kementerian Perindustrian 3,90 2,43 2,92 2,63 1,75
NO 24 KODE KEGIATAN 3986 KEGIATAN Riset dan Standardisasi Bidang SASARAN Terlaksananya Riset dan Standardisasi Bidang INDIKATOR 001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Aceh yang siapditerapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Aceh kepada dunia usaha 006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Medan kepada dunia usaha 011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Padang kepada dunia usaha 016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Palembang kepada dunia usaha 021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Lampung kepada dunia usaha 026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Surabaya kepada dunia usaha 031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri I.L.B.11-10 TARGET TAHUN 2015 7 25 2 216 11 180 9 130 8 6 1 900 3 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 42,62 Kementerian Perindustrian 0,58 1,60 0,45 4,28 0,84 2,50 0,68 2,93 0,33 8,13 0,45 6,24 0,80
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN 25 5242 Sertifikasi Industri B. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Peningkatan Promosi Konvensi, Insentif, 1 2605 SASARAN Terlaksananya Sertifikasi Industri Meningkatnya Promosi Konvensi, Insentif, Even dan INDIKATOR 033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Samarinda kepada dunia usaha 036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Pontianak kepada dunia usaha 041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Banjarbaru kepada dunia usaha 046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Manado kepada dunia usaha 051Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Ambon kepada dunia usaha 001 terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi 002 Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri 003 Terlayaninya operasional BSI Jumlah Jejaring Konvensi, Insentif, Event dan Minat Khusus (Asosiasi) Jumlah Promosi Destinasi Konvensi, Insentif, Even, dan Minat Khusus pada Internasional Event (destinasi) I.L.B.11-11 TARGET TAHUN 2015 135 4 350 12 100 7 80 5 210 600 2 12 12 12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 3,23 0,19 3,42 0,38 2,88 0,72 0,89 0,58 0,52 14,48 5,13 Kementerian Perindustrian 4,15 5,18 50,9 Kementerian Parekraf
NO 2 3 4 5 KODE KEGIATAN 2606 2607 2608 2609 KEGIATAN Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata Peningkatan Promosi Pariwisata dalam negeri Peningkatan Promosi Pariwisata luar negeri Peningkatan Pencitraan Indonesia SASARAN Terwujudnya Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata Meningkatnya Promosi Pariwisata dalam negeri Meningkatnya Promosi Pariwisata luar negeri Meningkatnya Pencitraan Indonesia INDIKATOR Jumlah Komunitas / Lembaga yang mendapat dukungan untuk penyelenggaraan event KIEMK (Komunitas) Jumlah kajian pengembangan informasi pasar pariwisata dalam dan luar negeri (naskah) Jumlah model perancangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri (naskah) Jumlah informasi pariwisata melalui Familiarization Trip (Widyawisata Pengenalan) (media) Jumlah direct promotion di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan (event) Jumlah event pariwisata berskala nasional dan internasional (event) Jumlah even seni, budaya dan pariwisata daerah yang didukung (event) Jumlah Pusat Informasi Pariwisata Dalam Negeri di Bandara bertaraf Internasional Jumlah event pariwisata daerah (daerah) Jumlah partisipasi pada Bursa Pariwisata Internasional (event) Jumlah event misi penjualan (Sales Mission) di Fokus Pasar Wisatawan (event) Jumlah event Festival Indonesia yang memperoleh dukungan (event) Jumlah Promosi Pariwisata Indonesia (Visit Indonesia Tourism Officers) di luar negeri (kota) Jumlah daerah yang mengikuti even Pariwisata Internasional (unit) Jumlah Kajian tentang Strategi Komunikasi Promosi Pariwisata Indonesia (Kajian) I.L.B.11-12 TARGET TAHUN 2015 10 14 2 12 13 35 45 1 33 27 9 7 14 11 5 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 26,8 Kementerian Parekraf 54,7 Kementerian Parekraf 112,8 Kementerian Parekraf 102,2 Kementerian Parekraf
NO 6 7 8 9 10 KODE KEGIATAN 2599 2600 2601 2603 2604 KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Pengembangan Industri Pariwisata Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata SASARAN Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata Meningkatnya PNPM Mandiri Pariwisata Terwujudnya Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Terwujudnya Pengembangan Industri Pariwisata Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata INDIKATOR Jumlah Materi Promosi Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 7 Minat Khusus) Jumlah Diseminasi Promosi Pariwisata (Fokus Pasar Luar Negeri dan Dalam Negeri) Jumlah Informasi Potensi Pariwisata Daerah (daerah) Jumlah peserta sadar wisata (orang) Jumlah peserta bimbingan teknis pemberdayaan destinasi pariwisata (orang) Jumlah desa wisata (desa) Jumlah lokasi daya tarik wisata nasional (lokasi) Jumlah Standar Usaha Pariwisata (naskah) Jumlah auditor usaha pariwisata (orang) Jumlah fasilitasi pembentukan LSU (unit) Jumlah industri/usaha pariwisata yang disertifikasi ( Unit) Jumlah industri / usaha pariwisata mikro dan kecil yang difasilitasi untuk meningkatkan nilai tambah (Unit) Jumlah laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi, kerjasama, kepegawaian, hukum, keuangan dan umum (laporan) I.L.B.11-13 TARGET TAHUN 2015 16 16 32 5.000 580 561 16 13 1.500 15 60.000 5.400 33 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 32,3 Kementerian Parekraf 70,0 Kementerian Parekraf 128,4 Kementerian Parekraf 21,9 Kementerian Parekraf 38,1 Kementerian Parekraf
NO 11 12 13 14 15 KODE KEGIATAN 5187 5188 2614 2615 5191 KEGIATAN Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Pengembangan Wisata Minat Khusus Konvensi, Insentif, dan Event Pengembangan Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Pengembangan Seni Pertunjukan dan SASARAN Terwujudnya Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Terwujudnya Pengembangan Wisata Minat Khusus Konvensi, Insentif, dan Event Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terwujudnya Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Terwujudnya Pengembangan Seni INDIKATOR Jumlah daerah yang difasilitasi/ didukung untuk menjadi destinasi pariwisata nasional (daerah) Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) (lokasi) Jumlah lokasi yang difasilitasi promosi Investasi pariwisata (lokasi) Jumlah lokasi yang difasilitasi kegiatan pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif ,dan Even (Lokasi) Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan (Produk) Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Orang) Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja (orang) Jumlah Pelaku Kreatif sektor EKSB yang meningkat jejaring di bidang seni pertunjukan dan industri musik (orang) Jumlah Pelaku Kreatif sektor EKSB yang meningkat akses pasarnya di bidang seni pertunjukan dan industri musik (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat kemampuan kreasi dan produksi di bidang seni pertunjukan dan industri musik (orang) I.L.B.11-14 TARGET TAHUN 2015 16 16 16 10 7 610 1.490 990 800 1.650 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 50,7 Kementerian Parekraf 32,5 Kementerian Parekraf 10,7 Kementerian Parekraf 271,2 Kementerian Parekraf 86,0 Kementerian Parekraf
NO 16 17 18 KODE KEGIATAN 5193 5196 5197 KEGIATAN Pengembangan Seni Rupa Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media Pengembangan Desain dan Arsitektur JUMLAH SASARAN Terwujudnya Pengembangan Seni Rupa Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media Terwujudnya Pengembangan Desain dan Arsitektur INDIKATOR Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan ruang kreatif (daerah) Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat jejaring di bidang seni rupa (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat akses pasarnya di bidang seni rupa (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat kemampuan kreasi dan produksi di bidang seni rupa (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat jejaring ekonomi kreatif berbasis Media (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat akses pasar di bidang Media (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat kemampuan kreasi dan produksi di bidang Media (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat jejaring ekonomi kreatif berbasis Desain dan Arsitektur (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat akses pasar di bidang Desain dan Arsitektur (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat kemampuan kreasi dan produksi di bidang Desain dan Arsitektur (orang) I.L.B.11-15 TARGET TAHUN 2015 14 530 200 575 794 289 928 250 150 500 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 40,0 Kementerian Parekraf 28,1 Kementerian Parekraf 28,1 Kementerian Parekraf 1.185.104
NO KODE KEGIATAN C. PENANAMAN MODAL 1. 3206 2. 5264 3 5089 4 3213 5 3224 KEGIATAN Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Pengembangan PTSP Nasional Fasilitasi percepatan investasi kerjasama pemerintah swasta Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal SASARAN Meningkatnya kualitas Sistem Pelayanan Informasi dan perijinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE) Tersedianya konsep PTSP Nasional Tersedianya informasi potensi investasi dan fasilitasi proyek strategis nasional di bidang infrastruktur Tersedianya rancangan kebijakan penanaman modal yang lebih kondusif Meningkatnya kapasitas pelayanan perizinan penanaman modal INDIKATOR Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota Yang Terbangun Dalam SPIPISE Jumlah Peningkatan perangkat daerah PTSP yang terhubung dalam SPIPISE dan Tracking System Jumlah Pengembangan Sistem Pendukung SPIPISE Jumlah Provinsi dan kab/kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan Rekomendasi Konsep Pengembangan PTSP Nasional Jumlah fasilitasi persiapan transaksi proyek KPS infrastruktur Jumlah Proyek KPS infrastuktur yang akan ditawarkan (ready to offer ) Jumlah Kegiatan pemasaran proyek KPS infrastruktur Jumlah Rumusan Rekomendasi Penyederhanaan Prosedur Penanaman Modal Jumlah rumusan penyempurnaan dan pengembangan kebijakan penanaman modal Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal Jumlah perizinan yang dapat di proses dalam satu satuan waktu tertentu Jumlah Kunjungan dalam rangka pemberian konsultasi (advising ) mengenai pelayanan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jumlah Penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal I.L.B.11-16 TARGET TAHUN 2015 1 Paket sistem 50 Kabupaten/Kot a 1 paket sistem 50 kab/kota 1 Rekomendasi Fasilitasi 10 proyek 3 proyek 7 kegiatan pemasaran 1 paket rekomendasi 1 paket rumusan 43 kegiatan 4000 perijinan 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 22 kali PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 20,8 BKPM 0,75 BKPM 12,01 BKPM 11,47 BKPM 2,91 BKPM
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN 6 3225 Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal D. PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR 7 3736 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor 8 3740 Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal Tersedianya Kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Fasilitasi Ekspor dan Impor Meningkatnya ekspor jasa INDIKATOR Jumlah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal kepada perusahaan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu Jumlah koordinasi pelayanan fasilitas penanaman modal Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal (capacity building ) Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ; Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi Persentase Peningkatan Ekspor Jasa Hasil perundingan bidang jasa di forum internasional Jumlah posisi runding yang disusun I.L.B.11-17 TARGET TAHUN 2015 1000 persetujuan 5 kali 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) 3 Peraturan 2 KEG 6000 PERUS 36 KEG 42 KEG 20 KEG 6 laporan 900000 SKA 5% 38 hasil perundingan 40 posisi runding PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 3,49 BKPM 23 Kemendag 11,98 Kemendag
NO 9 KODE KEGIATAN 3742 KEGIATAN Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN SASARAN Meningkatnya kesiapan Indonesia menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) INDIKATOR Pemenuhan ASEAN Economy Community Scorecard Hasil perundingan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta bilateral dengan Negara anggota ASEAN (termasuk guidance of principal/Summary of Discussion/Deklarasi) Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta bilateral dengan Negara anggota ASEAN Jumlah posisi runding yang disusun Jumlah penanganan isu-isu perdagangan ASEAN Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog dan bilateral dengan Negara anggota ASEAN yang diratifikasi I.L.B.11-18 TARGET TAHUN 2015 90 80 hasil perundingan 80 perundingan 80 posisi runding 3 isu 3 proses ratifikasi PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 10 Kemendag
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KODE KEGIATAN 2221 2207 2217 2218 2220 2216 1830 1917 1918 KEGIATAN Peningkatan kompetensi tenaga kerja bidang industri Pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi komptensi profesi Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan pemberdayaan kelembagaan pelatihan dan produktifitas Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri Binalattas Pengembangan dan peningkatan produktifitas Binalattas Peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan Binalattas Peningkatan kualitas SDM industri Pendidikan dan pelatihan Geologi Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan energi Terbarukan, dan Konservasi Energi BIDANG EKONOMI ISU STRATEGIS - PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA SASARAN INDIKATOR Peningkatan kompetensi tenaga kerja Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi Peningkatan peralatan pelatihan di Balai latihan kerja Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Pengembangan perangkat dan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan standar Penyelenggaraan pemagangan tenaga kerja Meningkatnya jumlah peserta pemagangan Peningkatan produktifitas tenaga kerja Penerapan Alat, teknik dan Metode Peningkatan kompetensi instruktur Peningkatan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Instruktur dan PSM yang ditingkatkan kompetensinya Meningkatkan kualitas SDM industri Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi, Profesional, Berdaya Saing Tinggi, dan Bermoral dalam rangka Menjalankan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi, Profesional, Berdaya Saing Tinggi, dan Bermoral dalam rangka Menjalankan Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten di bidang industri Jumlah penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun Laporan Kerja Sama diklat DN dan LN yang diimplementasikan Jumlah penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun Laporan Kerja Sama diklat DN dan LN yang diimplementasikan I.L.B.12-1 TARGET TAHUN 2015 55.772 41.000 350 8310 9422 894 14.290 18 12 19 6 PAGU TAHUN 2015 (Miliar) INSTANSI PELAKSANA 290,53 51,31 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 508,50 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 50,43 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 79,71 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 36,01 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 599,23 6,87 Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM 2,53 4,06 Kementerian ESDM 1,92
NO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KODE KEGIATAN 1919 1920 1921 2075 2076 2077 5234 2439 3039 KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi SDM Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan Kegiatan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi Kegiatan Penelitian dan pengembangan literasi dan profesi serta pengembangan SDM komunikasi dan informatika SASARAN Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi, Profesional, Berdaya Saing Tinggi, dan Bermoral dalam rangka Menjalankan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi, Profesional, Berdaya Saing Tinggi, dan Bermoral dalam rangka Menjalankan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi, Profesional, Berdaya Saing Tinggi, dan Bermoral dalam rangka Menjalankan Terselenggaranya Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Terselenggaranya Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan Pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi Pengembangan kompetensi SDM komunikasi dan informatika INDIKATOR Jumlah penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun Laporan Kerja Sama diklat DN dan LN yang diimplementasikan Jumlah penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun Laporan Kerja Sama diklat DN dan LN yang diimplementasikan Jumlah penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun Laporan Kerja Sama diklat DN dan LN yang diimplementasikan Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi Jumlah SDM kesehatan yang dilatih Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti internship Jumlah Kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan Jumlah Revitalisasi balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi Jumlah pengadaan sarana dan prasarana BP Konstruksi Jumlah Paket Standar Kompetensi Kerja Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah SDM Komunikasi dan Informatika yang Bersertifikasi I.L.B.12-2 TARGET TAHUN 2015 105 5 5 5 55 5 100.000 9.000 1.200 7.000 15.000 44 11 4 500 PAGU TAHUN 2015 (Miliar) INSTANSI PELAKSANA 22,69 Kementerian ESDM 1,76 1,53 Kementerian ESDM 0,38 17,07 Kementerian ESDM 1,06 19,35 Kementerian Kesehatan 170,00 Kementerian Kesehatan 20,00 Kementerian Kesehatan 250,00 Kementerian Kesehatan 183,82 Kementerian Pekerjaan Umum 1,96 Kementerian Komunikasi dan Informatika 2,78
NO 19 20 21 22 23 24 25 26 KODE KEGIATAN 2759 1975 1976 1977 1978 3996 3997 3998 KEGIATAN Kegiatan Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta Advokasi SDM KUMKM Pengembangan SDM Perhubungan Darat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Pengembangan SDM Perhubungan Udara Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Pendidikan Perhubungan Darat Pendidikan Perhubungan Laut Pendidikan Perhubungan Udara SASARAN Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola Penyelenggaraan diklat kompetensi SDM perhubungan Penyelenggaraan diklat kompetensi SDM perhubungan Penyelenggaraan diklat kompetensi SDM perhubungan Penyelenggaraan diklat kompetensi SDM perhubungan Penyelenggaraan diklat kompetensi SDM perhubungan Penyelenggaraan diklat kompetensi SDM perhubungan Penyelenggaraan diklat kompetensi SDM perhubungan TARGET TAHUN 2015 270 Diklat manajemen SDM KUKM 270 Kemitraan Diklat UMKM 2.133 Lulusan diklat perhubungan darat (pembentukan, penjenjangan, dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional Lulusan diklat perhubungan laut (pembentukan, penjenjangan, dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing, nasional dan internasional Lulusan diklat aparatur perhubungan yang profesional, kompeten dan berdaya saing. Lulusan diklat perhubungan udara (pembentukan, penjenjangan, dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing, nasional dan internasional Lulusan diklat perhubungan darat (pembentukan, penjenjangan, dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional Lulusan diklat perhubungan laut (pembentukan, penjenjangan, dan keterampilan teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing, nasional dan internasional Lulusan diklat aparatur perhubungan yang profesional, kompeten dan berdaya saing. INDIKATOR 30.350 2904 5210 6279 207097 6313 I.L.B.12-3 PAGU TAHUN 2015 (Miliar) INSTANSI PELAKSANA 4,29 Kementerian Koperasi dan UKM 3.954,51 Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan
NO 27 28 29 30 KODE KEGIATAN 2614 1810 1811 2375 KEGIATAN Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian Pelatihan Kelautan dan Perikanan SASARAN Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi sebesar 6000 orang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian Penyelenggaraan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian Penyelenggaraan diklat kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan INDIKATOR Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif Aparatur Pertanian yang ditingkatkan Kompetensinya melalui pelatihan pertanian dan non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian Aparatur Pertanian yang mengikuti pendidikan formal pasca sarjanan dan aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan pertanian Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang) Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan yang sesuai standar Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pelatihan KP I.L.B.12-4 TARGET TAHUN 2015 610 7792 3731 15.000 2200 406 100 PAGU TAHUN 2015 (Miliar) INSTANSI PELAKSANA 10,74 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kereatif 227,62 Kementerian Pertanian 135,61 Kementerian Pertanian 117,00 Kementerian Kelautan dan Perikanan
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 KODE KEGIATAN 2744 2747 2753 2754 2755 2757 2765 2767 KEGIATAN Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi Koperasi dan UMKM Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM Pengembangan Akses Koperasi dan UKM ke Pasar Ekspor dan Fasilitasi Impor Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Koperasi dan UMKM Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM Pengembangan Restrukturisasi Usaha BIDANG EKONOMI ISU STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING UMKM SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kapasitas penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM Pengembangan Clearing House KUMKM Meningkatnya kinerja kelembagaan di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi Berkembangnya pasar ekspor Koperasi dan UMKM Peningkatan Kualitas Tatalaksana UMKM melalui Registrasi Usaha Peningkatan Kualitas KUMKM melalui Klasifikasi KUMKM dan Revitalisasi Koperasi Uji Coba Sistem Konsolidasi Kargo Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM Berkembangnya kemitraan koperasi dan UMKM Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha serta berkembangnya kewirausahaan Pasar tradisional yang direvitalisasi melalui koperasi KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi Diklat kewirausahaan dan technopreneur Meningkatnya produktivitas dan mutu KUMKM Meningkatnya usaha koperasi dan UMKM yang difasilitasi melalui bantuan restrukturisasi usaha KUMKM yang difasilitasi untuk mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standardisasi mutu KUMKM yang difasilitasi melalui sertifikasi produk KUMKM yang mendapat fasilitasi restrukturisasi manajemen dan penanganan dampak bencana Koperasi produktif yang mendapatkan fasilitasi restrukturisasi usaha I.L.B.13-1 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp Miliar) INSTANSI PELAKSANA 5 Unit 1,7 Kementerian Koperasi dan UKM 1 Sistem 6,8 Kementerian Koperasi dan UKM 400 KUMKM 3,9 Kementerian Koperasi dan UKM 1 Lokasi 1,0 Kementerian Koperasi dan UKM 45 Koperasi 44,4 Kementerian Koperasi dan UKM 200 KUMKM 5,0 Kementerian Koperasi dan UKM 1500 Orang 9,0 Kementerian Koperasi dan UKM 500 KUMKM 3,5 Kementerian Koperasi dan UKM 500 KUMKM 3,5 Kementerian Koperasi dan UKM 130 KUMKM 3,6 Kementerian Koperasi dan UKM 100 Koperasi 2,7 Kementerian Koperasi dan UKM
NO 9 10 11 12 13 14 15 KODE KEGIATAN 2770 4017 5202 2745 1775 1782 1785 KEGIATAN Pengembangan Fasilitasi Investasi KUKM Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi Ternak Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit SASARAN INDIKATOR Tersedianya fasilitasi investasi bagi UKMK Inkubator Wirausaha yang Difasilitasi dan Penguatan Tenant Inkubasi Tersedianya sistem dan lembaga penyelenggaraan diklat KUMKM yang berkualitas Pelatihan Bagi SDM KUMKM Pelatihan Bagi SDM KUMKM di daerah Pelatihan technopreneur Berkembangnya pusat layanan usaha terpadu (PLUT)-KUMKM Lembaga Diklat yang Direvitalisasi dan Dibangun Jumlah PLUT-KUMKM yang dibangun Terlaksananya peningkatan kualitas KUMKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat pembina dan masyarakat Meningkatnyaluas areal tanaman rempah penyegar Pelayanan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak Pengembangan Budidaya Ternak Potong Pengembangan Budidaya Ternak Perah Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak Penguatan Usaha dan Kelembagaan Budidaya Ternak Penguatan Kelembagaan Perbibitan Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang bersertifikat Penguatan Wilayah Perbibitan I.L.B.13-2 TARGET TAHUN 2015 20 Inkubator 25000 Orang 6000 Orang
3 Unit 15 Unit 75 SK 10.771 Orang 470 Kelompok 75 Kelompok 255 Kelompok 250 Kelompok 268 Kelompok 32 Lokasi PAGU TAHUN 2015 (Rp Miliar) INSTANSI PELAKSANA 6,1 Kementerian Koperasi dan UKM 128,3 Kementerian Koperasi dan UKM 25,2 Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM 15,0 Kementerian Koperasi dan UKM 75,0 Kementerian Koperasi dan UKM 2,3 Kementerian Koperasi dan UKM 11,8 Kementerian Pertanian 285,0 Kementerian Pertanian 24,3 Kementerian Pertanian 47,6 Kementerian Pertanian 67,5 Kementerian Pertanian 108,9 Kementerian Pertanian 36,0 Kementerian Pertanian
NO 16 17 18 19 20 KODE KEGIATAN 1786 1791 1792 3994 1814 KEGIATAN Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan SASARAN INDIKATOR Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH Pencegahan Penularan Zoonosis Penerapan Kesejahteraan Hewan Meningkatnya usaha, kemitraan, kewirausahaan dan investasi di sektor pertanian Meingkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan Meningkatnya akses petani/ peternak pada skim kredit program bersubsidi, sistem bagi hasil, komersial, bantuan langsung dan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan Prospektif Fasilitasi Investasi Sektor Pertanian Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam dan Luar Negeri Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan) I.L.B.13-3 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp Miliar) INSTANSI PELAKSANA 154 Unit Usaha 148,0 Kementerian Pertanian 30 Unit Usaha 8,4 Kementerian Pertanian 11 Unit Usaha 11,5 Kementerian Pertanian 22 Unit Usaha 2,8 Kementerian Pertanian 11 Kegiatan 6,4 Kementerian Pertanian 18 Kegiatan 20,8 Kementerian Pertanian 263 Unit 77,4 Kementerian Pertanian 74 Unit 36,5 Kementerian Pertanian 155 Unit 55,4 Kementerian Pertanian 185 Unit 62,0 Kementerian Pertanian 5000 Gapoktan 560,0 Kementerian Pertanian 327 Gapoktan 40,0 Kementerian Pertanian
NO 21 22 23 KODE KEGIATAN ) ) ) KEGIATAN Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha SASARAN INDIKATOR Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri Jumlah pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) yang mandiri Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian usaha skala mikro, beroperasinya sarana usaha mikro dan pencapaian produksi garam di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) dan jumlah produksi garam yang dihasilkan di lokasi non PKN I.L.B.13-4 TARGET TAHUN 2015 1000 Kelompok 1000 Kelompok 43 Lokasi 1800 KUB 3650 Kelompok 350 Kelompok 2.100 kelompok dan 2,1 juta ton PAGU TAHUN 2015 (Rp Miliar) INSTANSI PELAKSANA 258,0 Kementerian Kelautan dan Perikanan 250,0 Kementerian Kelautan dan Perikanan 60,0 Kementerian Kelautan dan Perikanan
NO 24 25 26 KODE KEGIATAN ) ) ) KEGIATAN Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan SASARAN INDIKATOR Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) dan jumlah produksi garam yang dihasilkan di lokasi PKN Meningkatnya jumlah nilai nvestasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikananyang melakukan kemitraan usaha. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari US$ 3,6 miliar pada tahun 2012 menjadi US$ 5,5 miliar pada tahun 2015 Jumlah peningkatan negara tujuan ekspor dan jumlah eksportir hasil perikanan berskala UKM yang dibina dalam rangka pengembangan ekspor perikanan Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat. Persentase nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri terhadap nilai ekspor Jumlah produksi induk unggul Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat Jumlah benih dengan mutu terjamin Jumlah bibit Rumput Laut I.L.B.13-5 TARGET TAHUN 2015 1.400 kelompok dan 1,2 juta ton 190 Unit 1.240 pelaku usaha 3 Negara, 30 UKM < 20% terhadap nilai ekspor 13 Juta Induk 225 Unit 61 miliar benih 750 ribu ton PAGU TAHUN 2015 (Rp Miliar) INSTANSI PELAKSANA 29,7 Kementerian Kelautan dan Perikanan 17,8 Kementerian Kelautan dan Perikanan 85,0 Kementerian Kelautan dan Perikanan
NO 27 28 29 KODE KEGIATAN ) ) ) KEGIATAN Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II SASARAN INDIKATOR Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistic perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir Jumlah unit pembudidayaan ikan yang bersertifikat dan memenuhi standar Berkembangnya Ikm Melalui Pendekatan Klaster Berkembangnya Ikm Melalui Pendekatan Ovop Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM Tersusunnya Program Revitalisasi Dan Penumbuhan IKM Wilayah I Berkembangnya IKM Melalui Pendekatan Klaster Berkembangnya Ikm Melalui Pendekatan Ovop Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP Jumlah Unit Usaha IKM Jumlah Daerah Dekonsentrasi Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT Tersusunnya Program Revitalisasi Dan Penumbuhan IKM Wilayah II Jumlah UPT yang difasilitasi Jumlah Daerah Dekonsentrasi I.L.B.13-6 TARGET TAHUN 2015 8000 Unit 15 32 1000 14 12 15 25 1 8 PAGU TAHUN 2015 (Rp Miliar) INSTANSI PELAKSANA 85,0 Kementerian Kelautan dan Perikanan 11,4 Kementerian Perindustrian 12,1 14,0 41,4 9,0 Kementerian Perindustrian 15,0 10,3 1,0 37,1
NO 30 31 KODE KEGIATAN ) ) KEGIATAN Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III Kegiatan Penguatan Kerja Sama dan Fasilitasi SASARAN INDIKATOR Berkembangnya IKM Melalui Pendekatan Klaster Berkembangnya Ikm Melalui Pendekatan Ovop Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Kreativitas Jumlah Unit Usaha IKM Jumlah UPT yang difasilitasi Jumlah wirausaha kreatif I.L.B.13-7 TARGET TAHUN 2015 10 17 10 482 11 14 Lokasi PAGU TAHUN 2015 (Rp Miliar) INSTANSI PELAKSANA 2,9 Kementerian Perindustrian 9,2 1,4 14,0 6,9 19,5 Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif
BIDANG EKONOMI ISU STRATEGIS PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR A.1. DUKUNGAN P3IPTEK BAGI DAYA SAING PRODUKSI BARANG DAN JASA (1) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan (Riset) 1 2657 Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-Obatan, dan Instrumentasi Medis Penguasaan teknologi biomolekuler untuk kesehatan dan obat 001 Jumlah paket penelitian 2 3397 Penelitian dan penguatan sistem mutu dan teknologi pengujian Meningkatnya laboratorium yang terakreditasi untuk pengujian mutu 001 Jumlah dokumen usulan lab. Terakreditasi (perluasan ruang lingkup) 3 3394 Pengembangan Inovasi Meningkatnya jumlah inovasi yang terlindungi dan terkomersialisasi 001 Jumlah Pendaftaran HKI 002 Jumlah paket teknologi/HKI yang termanfaatkan/diinkubasi 005 Jumlah paket sarana dan prasarana kawasan teknopolis 4 3405 Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Dikuasainya teknologi elektronika untuk industri strategis 001 Jumlah prototipe 002 Jumlah publikasi ilmiah 003 Peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset 5 3406 Penelitian fisika Dikuasainya teknologi pembuatan materail magnet permanen 001 Jumlah publikasi ilmiah 002 Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan faslitas lab 008 Jumlah usulan HKI 009 Jumlah contoh produk/prototipe I.L.B.14-1 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 14 24,0 3 2,5 35 1,0 5 2,5 1 1,3 1 2,0 30 1,0 1 10,0 40 2,0 1 4,0 1 1,0 2 9,0 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Riset dan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
NO 6 7 8 9 10 11 KODE KEGIATAN 3410 3415 3417 3422 3435 3436 KEGIATAN Penelitian dan Pengembangan KIM Penelitian kimia Penelitian Metalurgi Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik penelitian pengembangan aplikasi isotop dan radiasi Diseminasi dan kemitraan hasil litbang iptek nuklir SASARAN Meningkatnya jumlah satuan ukur nasional yang terakreditasi Dikuasainya teknologi proses kimia untuk bioenergi, dan terselenggaranya pengembangan metrologi kimia Dikuasainya teknologi ekswtraksi mineral-mineral logam dan non- logam Pdikuasainya teknologi produk berbasis mekatronika Dikuasainya teknologi penerapan radioisotop untuk pertanian, industri dan kesehatan Terdisseminasinya teknologi nuklir ke masyarakat dan ke industri INDIKATOR 001 Jumlah lingkup pengukuran yang terakreditasi internasional 003 Jumlah prototipe 009 Jumlah hasil Kajian 001 Jumlah contoh produk 002 Jumlah usulan paten 006 Jumlah publikasi ilmiah 013 Jumlah contoh produk antara biogasoline 015 Jumlah Bahan Acuan 017 Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan faslitas riset LIPI 001 Jumlah contoh produk/Komponen 003 Jumlah publikasi ilmiah nasional 007 Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan faslitas riset LIPI 001 Jumlah prototipe 002 Jumlah contoh produk 001 Jumlah galur harapan hasil pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi 002 Jumlah dokumen pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi 004 Indeks kepuasan pelanggan 001 Jumlah kegiatan diseminasi hasil litbang iptek nuklir 002 Jumlah mitra pengguna komersial hasil litbang iptek nuklir I.L.B.14-2 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 7 2,5 5 1,5 10 6,0 3 2,0 5 2,0 25 1,0
5 1,0 1 18,5 1 2,9 33
3 3,3 2 1,7 3 1,5 3 5,0 1 9,0 80 3,5 1 20,9 1 3,2 INSTANSI PELAKSANA Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional
NO 12 13 14 15 16 17 KODE KEGIATAN 3437 3438 3439 3441 3442 3443 KEGIATAN Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi Nuklir Pengembangan Eksplorasi dan Teknologi Pengelolaan Bahan Galian Nuklir Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka Pengoperasian dan Pemanfaatan Reaktor Serba Guna Perekayasaan Perangkat dan Fasilitas Nuklir SASARAN Tersedianya informasi nuklir dan berkembangnya kawasan startegis nuklir Kesiapan pembangunan rekator daya eksperimen (RDE) meningkat Terungkapnya cadangan bahan galian nuklir Indonesia Meningkatnya produksi radioisotip dan radiofarmaka Beroperasinya rekator serbaguna Serpong Dikuasainya perekayasaan faslitas nuklir INDIKATOR 001 Jumlah kegiatan pendayagunaan informatika 002 Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan 004 Indeks kepuasan pelanggan 005 Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas litbang iptek nuklir yang direvitalisasi 001 Jumlah dokumen teknis kajian sistem energi nuklir 002 Jumlah dokumen teknis persiapan infrastruktur pembangunan RDE 001 Jumlah prototipe pilot plant pengolahan logam tanah jarang 002 Jumlah bulan operasional kantor 004 Indeks kepuasan pelanggan 001 Jumlah teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka yang dikembangkan 002 Indeks kepuasan pelanggan 001Jumlah target iradiasi 002 Indeks kepuasan pelanggan 001 Jumlah perangkat dan fasilitas nuklir yang telah direkayasa 002 Jumlah prototipe iradiator untuk pengawetan bahan pangan yang dikembangkan 003 Indeks kepuasan pelanggan I.L.B.14-3 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 1 1,2 1 2,8 80 0,3 1 4,5 1 8,9 1 12,2 1 28,0 12 2,3 80 0,6 1 5,3 80 0,2 500 17,4 80 3,1 1 1,3 1 7,3 80 243,2 INSTANSI PELAKSANA Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional
NO 18 19 20 21 22 23 24 KODE KEGIATAN 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 KEGIATAN Pengembangan Sains dan Teknologi Akselerator, Teknologi Proses dan Pengelolaan Reaktor Riset Pengembangan Sains dan Teknologi Akselerator, Teknologi Proses dan Pengelolaan Reaktor Riset Pengembangan Sains dan Teknologi Bahan Maju dengan Iptek Nuklir Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan dan Metrologi Radiasi Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif Pengembangan Sains dan Teknologi Nuklir Terapan dan Revitalisasi Reaktor Riset Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir SASARAN Dikuasainya sains dan teknologi pemanfaatan akselerator, teknologi proses dan pengelolaan reaktor riset Dikuasainya teknologi pembuatan bahan bakar nuklir Dikuasaian teknologi nuklir untuk pembuatan material maju Dikuasainya teknologi biomedika nuklir, radioekologi, keselamatan, dan metrologi radiasi Dikuasainya teknologi pengolahan limbah nuklir Berkembangnya teknologi nuklir terapan di Indonesia Berkembangnya nteknologi dan keselamatan reaktor nuklir INDIKATOR 001 Jumlah kegiatan pemanfaatan teknologi akselerator untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal 002 Jumlah teknologi proses yang dikembangkan 004 Indeks kepuasan pelanggan 001 Jumlah teknologi bahan bakar nuklir yang dikembangkan 002 Indeks kepuasan pelanggan 001 Jumlah prototipe bahan unggul yang dikembangkan 003 Indeks kepuasan pelanggan 001 Jumlah teknologi biomedika nuklir, radioekologi, keselamatan dan metrologi radiasi yang dikembangkan 003 Indeks kepuasan pelanggan 001 Jumlah teknologi pengelolaan limbah radioaktif yang dikembangkan 003 Indeks kepuasan pelanggan 001 Jumlah teknologi analisis nuklir yang dikembangkan untuk bidang energi, kesehatan dan lingkungan 003 Indeks kepuasan pelanggan 001 Jumlah teknologi reaktor dan analisis keselamatan reaktor nuklir yang dikembangkan I.L.B.14-4 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 1 3,1 1 7,5 80 0,3 1 7,5 80 0,5 1 7,0 80 0,2 1 13,7 80 7,2 1 4,7 80 1,2 1 1,7 80 0,4 1 2,5 INSTANSI PELAKSANA Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional Badan Teknologi Nuklir Nasional
NO 25 26 27 28 29 30 31 32 KODE KEGIATAN 3532 3466 3478 3480 3488 3489 3490 3493 KEGIATAN Pengembangan Teknologi Penerbangan (PUSTEKBANG) Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri Pengembangan pupuk berimbang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri proses Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri pertahanan dan keamanan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi sumber daya alam SASARAN Dikuasainya teknologi pembuatan pesawat terbang Dikuasaian teknologi pembuatan produk-produk bioteknologi Dikuasainya teknologi di bidang agroindustri Dikuasainya teknologi di bidang agroindustri Dikuasainya teknologi pupuk berimbang Dikuasainya teknologi industri proses Dikuasainya teknologi industri pertahanan dan keamanan Dikuasainya teknologi inventarisasi sumber daya alam INDIKATOR 001 Jumlah prototipe/komponen/model/modul teknologi penerbangan yang dikembangkan 002 Jumlah bimbingan dan pembinaan teknis di bidang teknologi penerbangan 003 Jumlah HKI dan makalah ilmiah teknologi penerbangan yang terpublikasi (internasional dan nasional terakreditasi) 004 Layanan Perkantoran 001 Rekomendasi Teknologi produksi ekstrak terstandar dan fitofarmaka 002 Rekomendasi teknologi nano untuk peningkatan efisikasi obat herbal 003 Prototipe senyawa aktif obat dari tanaman 001 Prototip teknologi produksi turunan minyak sawit 001 Prototip teknologi produksi pangan 001 Intermediasi Teknologi industri petrokimia 001 rekomendasi teknologi industri alutsista munisi 001 Prototipe sistem PUNA tipe jangkauan jarak menengah dengan telemetry, control and command (TCC) 001 Prototipe implementasi SIKBES ikan dan Belfos I.L.B.14-5 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 7 120,9 20 1,0 43 0,8 12 17,0 1 3,6 1
1 7,7 1 3,3 1 1,9 1 5,8 1 7,6 1 2,5 INSTANSI PELAKSANA Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
NO 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 KODE KEGIATAN 3494 3481 3482 3487 3495 3496 3498 3500 3501 3503 3506 KEGIATAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Transport Massal Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri manufaktur Pengkajian dan Penerapan Teknologi industri dan sistem transportasi Pengembangan PLTP skala kecil Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi dan Konservasi Energi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Pertanian Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi SASARAN Dikuasainya teknologi untuk transport massal Dikuasainya teknologi di bidang informasi dan komunikasi Dikuasainya teknologi di bidang informasi dan komunikasi Dikuasainya teknologi di bidang industri manufaktur Dikuasainya teknologi industri dan sistem transportasi Dikuasainya pemanfaatan PLTP skala kecil Dikuasainya teknologi konversi dan konservasi energi Dikuasainya teknologi di bidang lingkungan Dikuasainya teknologi di bidang material Dikuasainya teknologi di bidang produksi pertanian Dikuasainya teknologi di bidang pengembangan sumberdaya energi INDIKATOR 001 rekomendasi teknologi transportasi untuk konektivitas koridor Sumatera Jawa 001 rekomendasi pengujian sistem siaran TV 001 rekomendasi pengujian USG 001 rekomendasi teknologi industri besi-baja 001 rekomendasi teknologi transportasi massal untuk mengurangi kemacetan lalu lintas jabodetabek 001 Pengujian kinerja PLTP 3 MW 001 Pengujian Pilot Plant Pembangkit Listrik Energi Terbarukan 001 Rekomendasi Teknologi Pengelola POPs dan B3 001 Prototipe produk karet modifikasi untuk produk hilir 001 Prototipe tekonologi produksi kakao dalam rangka MP3EI koridor 5 001 Rekomendasi outlook Energy Outlook Indonesia I.L.B.14-6 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 1 3,9 1 10,9 1 10,9 1 7,9 1 3,7 1 6,1 1 8,7 1 6,7 1 7,8 1 14,1 1 7,2 INSTANSI PELAKSANA Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN b) Penyelenggaraan Layanan Teknologi 44 3458 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi 45 3461 Dukungan Manajemen Pelayanan Jasa Teknologi 46 3463 Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi SASARAN Meningkatnya layanan teknologi perekayasaan di bidang energi Terkelolanya penyediaan layanan teknologi dan perekayasaan Tersediaanya layanan inkubator teknologi bagi pengusaha pemula berbasis hasil riset INDIKATOR 001 Rekomendasi Tersedianya Teknologi Efisiensi Energi untuk Menurunkan Elastisitas Energi Nasional 002 Pengujian Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya Termal 003 Layanan Teknologi Energi (PNBP) 004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B2TE) 001 Layanan jasa teknologi yang diukur (BLU) 002 Layanan pengembangan strategi pemasyarakatan 003 Layanan pemasyarakatan hasil solusi teknologi 004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B2TE) 001 Rekomendasi Inkubasi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dan UMKM Inovatif 002 Pilot Project Pembangunan dan pengembangan Pusat Inovasi UMKM dan Inkubator Bisnis 003 Layanan inkubasi Teknologi (PNBP) 004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BIT) I.L.B.14-7 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 1 23,4 1
1 47,7 1
1 7,8 1
INSTANSI PELAKSANA Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
NO 47 48 49 KODE KEGIATAN 3464 3465 3467 KEGIATAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dinamika Pantai SASARAN Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan teknologi dibidang mesin perkakas, teknok produksi dan otomasi Meningkatnya layanan penerapan bioteknologi di industri dan masyarakat Dikuasainya teknologi dinamika pantai INDIKATOR 001 Technology Clearing House dan Audit Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi Industri Mesin Barang Modal 002 Technology Clearing House dan Audit Teknologi Produksi dan Otomasi Industri Bahan Baku Besi Baja 003 Technology Clearing House dan Audit Teknologi Produksi Industri Manufaktur Otomotif 004 Technology Clearing House dan Audit Teknologi Produksi dan Otomasi Almatsus 005 Technology Clearing House dan Audit Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi Alusita Munisi 006 Technology Clearing House dan Audit Teknologi Mesin/Alat dan Otomasi Transportasi Perkotaan 007 Layanan Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (PNBP) 008 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran MEPPO) 001 Rekomendasi Teknologi produksi Penisilin G dan 6-APA serta Amoksilin untuk Mendukung Kemandirian Obat Generik Beta Laktam 002 Layanan jasa Pengujian (PNBP) 003 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BPB) 001 Technology Clearing House dan Audit Teknologi Dinamika Pantai Sistem Transportasi untuk Konektivitas Koridor Jawa-Sumatera I.L.B.14-8 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 1 5,6 1
1 15,3 1
1 8,7 INSTANSI PELAKSANA Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
NO KODE KEGIATAN 50 3468 51 3469 52 3471 53 3473 54 3476 55 3510 56 3513 c) Layanan Infrastruktur Mutu 57 3553 58 3554 KEGIATAN Pengkajian Penerapan Teknologi Polimer Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan Peningkatan kemandirian daya saing industri dan umkm berbasis teknologi Pengkajian dan Penelitian Teknologi Hidrodinamika Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Aerogasdinamika dan Getaran Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga SASARAN Dikuasainya teknologi proses pembuatan material polimer Dikuasainya teknologi rekayasa desain dan sistem teknologi Meningkatnya layanan penerapan teknologi termodinamika, motor dan propulsi Dikuasainya teknologi di bidang survei kelautan Terbinanya UMKM dalam memanfaatkan teknologi Meningkatnya layanan teknologi hidrodinamika Meningkatnya layanan teknologi di bidang aerogasdinamika dan getaran Menguatnya infrastruktur mutu Indonesia Tersedianya infrastruktur mutu standardisasi INDIKATOR 001 Pengembangan Ruang Lingkup LS-Pro 001 Rekomendasi Pabrik Biodiesel Terintegrasi 001 Technology Clearing House dan Audit Teknologi Motor Bakar dan Termodinamika Industri Manufaktur Otomotif 001 Rekomendasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Survei Kelautan 001 Rekomendasi percontohan dan pendampingan 001 Pengujian Teknologi hidrodinamika untuk konversi arus laut kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda 001 Technology Clearing House dan Audit Teknology Aerodinamika dan getaran PUNA 001 Jumlah dokumen peraturan perundang- undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian 001 Jumlah kebijakan akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi 002 Jumlah asesor baru di bidang laboratorium dan lembaga inspeksi 003 Jumlah pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi pengujian, kalibrasi dan inspeksi I.L.B.14-9 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 1 10,1 1 7,1 1 15,7 1 34,9 1 2,8 1 14,4 1 13,6 1 4,0 4 0,6 40 0,8 4 0,7 INSTANSI PELAKSANA Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Standardisasi Nasional Badan Standardisasi Nasional
NO 59 60 61 KODE KEGIATAN 3555 3556 3557 KEGIATAN Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi Kerjasama Standardisasi SASARAN Terselenggaranya akreditasi dan sertifikasi Tersedianya informasi tentanhg standardisasi Meningkatnya kerjasama di bidang standardisasi dengan lembaga INDIKATOR 004 Jumlah kebijakan penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) 005 Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrology nasional 006 Persentase (%) layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi 001 Jumlah kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi 002 Jumlah asesor lembaga sertifikasi terhadap rata-rata permintaan akreditasi 003 Jumlah pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk dan personel 004 Persentase (%) layanan akreditasi lembaga sertifikasi 001 Jumlah paket informasi standardisasi 002 Jumlah jejaring informasi standardisasi 003 Jumlah aplikasi sistem informasi standardisasi 004 Persentase (%) layanan informasi standar 001 Persentase (%) kerjasama standardisasi yang disepakati di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan 002 Persentase (%) tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang standardisasi yang harus dipenuhi 003 Persentase (%) tanggapan Indonesia dalam kegiatan pengembangan standar internasional 004 Persentase (%) penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO 005 Persentase (%) layanan aplikasi IIN I.L.B.14-10 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 3 0,2 20 0,2 100 7,6 4 0,9 60 0,3 7 0,8 100 2,6 8 1,0 7 0,9 2 0,8 100 0,9 100 0,4 100 1,4 100 2,5 100 0,3 100 48,4 INSTANSI PELAKSANA Badan Standardisasi Nasional Badan Standardisasi Nasional Badan Standardisasi Nasional
NO 62 63 64 KODE KEGIATAN 3558 3560 3561 KEGIATAN Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Perumusan Standar Peningkatan Penerapan Standar SASARAN Meningkatnya kesadaran masyarakat dan industri terhadap standardisasi Meningkatnya jumlah SNI Meningaktnya penerapan standard INDIKATOR 001 Jumlah paket pemasyarakatan standardisasi 002 Jumlah jejaring pendidikan standardisasi 003 Jumlah partisipasi masyarakat standardisasi dalam pengembangan standardisasi 004 Persentase (%) layanan pelatihan standardisasi 001 Jumlah kebijakan perumusan standar 002 Waktu rata-rata penetapan SNI 003 Jumlah sumber daya perumusan standar 004 Jumlah PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional 005 Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional 001 Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian 002 Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya 003 Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI 004 Jumlah produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya 005 Persentase(%) SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis I.L.B.14-11 TARGET TAHUN 2015 4 2 1.500 80 2 13 325 25 70 4 25 172 5 100 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 4,0 1,5 1.263,3 1,0 0,5 0,7 0,4 0,7 0,8 1,1 0,6 3,2 0,5 0,3 INSTANSI PELAKSANA Badan Standardisasi Nasional Badan Standardisasi Nasional Badan Standardisasi Nasional
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN d) Pengawasan Penggunaan Tenaga Nuklir 65 3568 Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 66 3569 Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir 67 3570 Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi SASARAN Terjaganya pemanfaatan fasilitas yang menggunakan tenaga nuklir di industri, rumah sakit / fasilitas kesehatan, dll. Terselenggaranya inspeksi keselatana, kemanan, dan safeguard instalasi dan bahan nuklir Terselenggaranya inspeksi keselamatan dan kemanan fasilitas INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 001 Jumlah dokumen sistem manajemen Inspeksi pada Fasilitas Kesehatan dan Industri 2 002 Jumlah Laporan Hasil Inspeksi keselamatan dan keamanan fasilitas industri dan penelitian 200 003 Jumlah Laporan Hasil Inspeksi keselamatan dan keamanan fasilitas kesehatan 300 004 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Inspeksi pada fasilitas kesehatan dan industri 005 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penegakan Hukum 3 3 001 Jumlah Dokumen pengembangan sistem inspeksi dan evaluasi keselamatan, keamanan dan seifgard bahan nuklir 002 Jumlah Laporan pengembangan sistem inspeksi dan evaluasi keselamatan, keamanan dan seifgard bahan nuklir 003 Jumlah Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan, keamanan dan seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir 6 6 76 001 Jumlah dokumen sistem manajemen keteknikan dan kesiapsiagaan nuklir. 002 Jumlah laporan peningkatan kapabilitas keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir. 003 Jumlah Laporan Verifikasi Implementasi RPM 4 6 6 004 Jumlah Laporan Hasil Uji Sampel Lingkungan/Bahan Nuklir 005 Jumlah Laporan KTUN Penunjukan Laboratorium Penguji/Penyedia Jasa Teknis Ketenaganukliran 006 Jumlah Sertifikat Uji Kesesuaian Pesawat Sinar- X 10 10 200 I.L.B.14-12 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 0,8 0,6 1,1 1,5 1,7 1,1 1,2 1,1 1,2 2,7 0,5 0,2 0,4 0,5 INSTANSI PELAKSANA Badan Pengawas Teknologi Nuklir Badan Pengawas Teknologi Nuklir Badan Pengawas Teknologi Nuklir
NO 68 69 KODE KEGIATAN 3571 3572 KEGIATAN Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Instalasi dan Bahan Nuklir SASARAN Rancangan regulasi tentang fasilitas radiasi dan zat radioaktif Rancangan regulasi tentang instalasi dan bahan nuklir INDIKATOR 007 Jumlah Laporan Pelatihan dan Uji Coba Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi 008 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Tanggap Darurat Nuklir/Radiologi 001 Jumlah dokumen Rancangan Peraturan ketenaganukliran bidang Kesehatan, Industri dan Penelitian 002 Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan 003 Jumlah dokumen penunjang peraturan perundangan di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif 004 Prosentase penggunaan atau penerapan peraturan perundang-undangan pada fasilitas kesehatan, industri dan penelitian 005 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 001 Jumlah Rancangan Peraturan perundang- undangan di bidang Instalasi dan Bahan Nuklir 002 Jumlah dokumen sistem manajemen peraturan pengawasan ketenaganukliran 003 Jumlah laporan pembinaan peraturan perundang-undangan di bidang instalasi dan bahan nuklir I.L.B.14-13 TARGET TAHUN 2015 2 1 5 1 1 100 10 5 2 1 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 1,0 0,2 0,6 0,4 0,2 0,7 0,1 2,0 1,7 0,5 INSTANSI PELAKSANA Badan Pengawas Teknologi Nuklir Badan Pengawas Teknologi Nuklir
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN 73 3573 Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Terkelolanya proses perijinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif 74 3574 Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir Terkelolanya proses perijinan fasilitas instalasi dan bahan nuklir A.2. DUKUNGAN P3IPTEK BAGI KEBERLANJUTAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM 1 3395 Pengembangan konservasi tumbuhan Indonesia-Kebun Raya Baru Meningkatnya jumlah Kebun Raya di Indonesia INDIKATOR 001 Prosentase penyelesaian proses perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif instalasi penelitian dan industri 002 Prosentase penyelesaian proses perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif instalasi kesehatan 003 Prosentase penyelesaian proses penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB) bagi petugas fasilitas radiasi 004 Jumlah dokumen sistem manajemen pelayanan perizinan pada fasilitas kesehatan, industri dan penelitian 001 Prosentase penyelesaian proses perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir sesuai standar pelayanan 002 Prosentase penyelesaian proses perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor sesuai standar pelayanan 003 Prosentase penyelesaian proses sertifikasi petugas instalasi dan bahan nuklir dan bungkusan zat radioaktif sesuai standar pelayanan 004 Jumlah dokumen sistem perizinan instalasi dan bahan nuklir 001 Pengembangan kebun raya daerah 001 Jumlah bibit tumbuhan dataran rendah basah terkonservasi 006 Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi basah terkonservasi 009 Jumlah bibit tumbuhan dataran rendah kering terkonservasi 012 Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi kering terkonservasi I.L.B.14-14 TARGET TAHUN 2015 100 100 100 3 100 100 100 9 3 500 300 150 275 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 1,8 1,8 2,4 1,4 0,8 0,5 0,7 0,5 7,0 2,7 1,6 1,6 1,6 INSTANSI PELAKSANA Badan Pengawas Teknologi Nuklir Badan Pengawas Teknologi Nuklir Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
NO 2 3 4 5 KODE KEGIATAN 3398 3402 3416 3419 KEGIATAN Litbang pupuk organic dari mikroba hayati Indonesia Penelitian Bioteknologi Peternakan Modern Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat) Penelitian oseanografi SASARAN Dikuasainay pembuatan pupuk organik berbasis mikroba Indonesia Dikuasaianya bioteknologi peternakan yang modern Dikuasainya pengetahuan tentang konservasi dan pemanfaatan situ dan danau Terungkapnya cadangan, potensi manfaat, teknologi pemanfaatan, serta konservasi sumberdaya hayati kelautan INDIKATOR 001 Jumlah dokumen aplikasi pupuk organik pada paket biovillage 001 Jumlah Publikasi ilmiah (Nasional dan Internasional) 002 Jumlah rekomendasi kebijakan hayati 003 Jumlah spesies/catatan baru 004 Jumlah varietas yang dihasilkan 010 Jumlah penambahan koleksi rujukan flora, fauna dan mikroba 001 Peralatan Training Bioteknologi Modern 001 Jumlah Publikasi ilmiah nasional dan internasional 003 jumlah model pemanfaatan bioresources 007 Jumlah laporan penelitian ketahanan panan dan obat 012 Jumlah PVT 004 Jumlah makalah ilmiah (Majalah/Journal) 008 Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan faslitas riset 009 Jumlah hasil Kajian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim 001 Jumlah Publikasi 009 Jumlah buku 007 Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan faslitas riset LIPI 001 Jumlah publikasi ilmiah 009 Jumlah jumlah jaringan data (update) sistem informasi dan penelitian terumbu karang dan ekosistem terkait 022 Jumlah gedung dan peralatan laboratorium oseanografi 023 Jumlah laboratorium dan peralatan kelautan I.L.B.14-15 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 3
130 3,0 60
5,0 26
7,0 1
2,5 15.000 5,0
44 2,0 6 8,0 16 10,0 2 1,5 18 6,0 1 4,0 5 5,0 55 7,0 3 1,5 1 4,0 100 8,8 1 47,0 1 7,0 1 2,2 INSTANSI PELAKSANA Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
NO 6 54 55 57 7 KODE KEGIATAN 3522 3507 3508 3512 3525 KEGIATAN Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh (PUSTEKDATA) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Reduksi Risiko Bencana Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sumberdaya Mineral Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca Pengembangan Sains Antariksa SASARAN Tersedianya data pengindaraan jauh yng diterima stasiun bumi satelit Dikuasainya teknologi reduksi risiko bencana Dikuasainya teknologi sumberdaya mineral Meningkatnya layanan teknologi pemodifikasi cuaca Diperolehnya data keantarisaan yang berkaitan dengan iklim, INDIKATOR 001 Jumlah dokumen teknis, publikasi ilmiah, dan HKI dibidang teknologi perolehan, pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan jauh. 002 Jumlah modul dan prototipe di bidang teknologi perolehan, pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan jauh 003 Jumlah penambahan data penginderaan jauh pada basis data Bank Data Penginderaan Jauh Nasional 004 Jumlah data penginderaan jauh yang terdistribusi kepada pengguna 005 Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis dibidang teknologi dan data penginderaan jauh kepada pengguna 006 Layanan Perkantoran 007 Persentase keberhasilan akuisisi data penginderaan jauh satelit (Parepare) 008 Persentase keberhasilan produksi data penginderaan jauh satelit hasil akusisi (parepare) 009 Jumlah wilayah pembinaan pemanfaatan data penginderaan jauh satelit (parepare) 010 Layanan perkantoran (parepare) 001 Prototipe teknologi pengurangan risiko bancana gagal teknologi 001 Rekomendasi ekonomi pertambangan mineral 001 Rekomendasi pengembangan metode TMC dan Model Atmosfer 001 Jumlah model/makalah bidang sains antariksa I.L.B.14-16 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 10 6,4 8 1,8 10.500 52,2 9.000 21,3 70 0,7 12 5,3 95 1,6 90 1,6 12 2,7 12 5,3 1 5,6 1 8,0 1 42,2 10 1,1 INSTANSI PELAKSANA Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Penerbangan dan
NO 8 KODE KEGIATAN 3530 KEGIATAN Pengembangan Sains Atmosfer (PSTA) SASARAN Diperlehnya informasi dan pengetahuan tentang atmosfir Indonesia INDIKATOR 002 Jumlah publikasi internasional dan nasional terakreditasi 003 Jumlah bimbingan dan pembinaan teknis di bidang sains antariksa 004 Layanan Informasi kepada publik dan instansi pengguna 006 % Rata-rata kontinuitas operasional normal peralatan pengamatan dan akuisisi data dirgantara (Pontianak) 007 Jumlah pengguna data dirgantara dan layanannya yang dimanfaatkan pengguna (Pontianak) 008 Layanan Perkantoran (Pontianak) 009 % Rata-rata kontinuitas operasional normal peralatan pengamatan dan akuisisi data dirgantara (Watukosek) 010 Jumlah pengguna data dirgantara dan layanannya yang dimanfaatkan pengguna (Watukosek) 011 Layanan Perkantoran (Watukosek) 012 % Rata-rata kontinuitas operasional normal peralatan pengamatan dan akuisisi data dirgantara (Sumedang) 013 Jumlah pengguna data dirgantara dan layanannya yang dimanfaatkan pengguna (Sumedang) 014 Layanan Perkantoran (Sumedang) 001 Jumlah Dokumen teknis, model dan prototype di bidang sains dan teknologi atmosfer 002 Jumlah publikasi ilmiah dan HKI di bidang sains dan teknologi atmosfer 003 Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer 004 Jumlah pengguna model/modul/prototipe/ serta data dan informasi bidang sains dan teknologi atmosfer 005 Layanan Perkantoran I.L.B.14-17 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 12 8,2 6 2,2 30 7,1 6 0,1 12 5,3 95 1,5 10 0,2 12 3,4 80 0,6 6 0,1 12 2,2 12 13,5 20 8,5 16 2,0 6 1,0 75 1,0 95 0,5 INSTANSI PELAKSANA Lembaga Penerbangan dan
NO 9 10 KODE KEGIATAN 3531 3533 KEGIATAN Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh (PUSFATJA) Pengembangan Teknologi Satelit (PUSTEKSAT) SASARAN Berkembangnya penguasaan teknologi pemanfaatan data penginderaan jauh Berkembangnya penguasaan teknologi penerimaan data di stasiun bumi satelit INDIKATOR 006 % Rata-rata kontinuitas operasional normal peralatan pengamatan dan akuisisi data dirgantara (Kototabang) 007 Jumlah pengguna data dirgantara dan layanannya yang dimanfaatkan pengguna (Kototabang) 008 Layanan Perkantoran (kototabang) 001 Jumlah bahan kajian kebijakan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh 002 Jumlah dokumen teknis, model dan informasi standar produksi dan sumber daya wilayah darat, pesisir dan laut, serta pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana yang dimanfaatkan pengguna 003 Jumlah publikasi ilmiah, dan HKI pemanfaatan penginderaan jauh untuk sumber daya wilayah darat, pesisir dan laut, serta pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana 004 Jumlah bimbingan, pembinaan, dan pelayanan teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh 005 Layanan Perkantoran 001 Jumlah prototipe / komponen / model / modul teknologi satelit yg dikembangkan 002 Jumlah pengguna bimbingan teknis / "spin-off" teknologi satelit 003 Jumlah HKI dan makalah ilmiah teknologi satelit yang terpublikasi 004 Jumlah akuisisi data penginderaan jauh, data atmosfer dan antariksa (Biak) 005 Jumlah akuisisi data misi satelit dan akuisisi data TT&C satelit Lapan (Biak) 006 Jumlah Diseminasi Teknologi yang dilakukan (Biak) 007 Layanan Perkantoran (Biak) 994 Layanan Perkantoran I.L.B.14-18 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 12 1,2 12 12,0 12 2,6 1 0,2 17 15,3 15 2,8 15 1,0 12 18,6 2 30,0 5 5,5 51 5,0 1.300 1,0 775 0,4 2 0,8 12 4,9 12 13,6 INSTANSI PELAKSANA Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 11 3534 Pengembangan Teknologi Roket (PUSTEKROKET) Dikuasainya teknologi pembuataqn roket yang mampu meluncurkan satelit 001 Jumlah prototipe / komponen / model / modul teknologi roket yg dikembangkan 002 Jumlah bimbingan dan pembinaan teknis / "spin-off" teknologi roket 003 Jumlah HKI dan makalah ilmiah teknologi roket yang terpublikasi 994 Jumlah pengujian statik motor roket (Pameungpeuk) 006 Jumlah permintaan uji terbang yang berhasil dilayani (Pameungpeuk) 007 Jumlah akuisisi data atmosfer (Pameungpeuk) 008 Layanan Perkantoran (Pameungpeuk) 004 Layanan Perkantoran A.3. DUKUNGAN P3IPTEK UNTUK PENYIAPAN MASYARAKAT MENUJU KEHIDUPAN GLOBAL YANG MAJU DAN MODERN 1 3404 Penelitian Ekonomi Diperlolehnya informasi dan pengetahuan kondisi ekonomi 001 Jumlah publikasi ilmiah 002 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 005 Jumlah Provinsi Terindeksasi 2 3412 Penelitian Masyarakat dan Budaya Tergalinya pengetahuan dan potensi budaya Indonesia 001 Jumlah publikasi ilmiah 004 Jumlah buku kajian bahasa dan budaya 3 3413 Penelitian Kependudukan Diperolehnya data dan pengetahuan kependudukan Indonesia 001 Jumlah publikasi ilmiah 007 Jumlah paket kajian Ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan untuk keutuhan NKRI (CSSI) 008 Dokumen pemanfaatan Iptek bernilai ekonomis 4 3420 Penelitian Politik Berkembangnya pengetahuan tentang politik Indonesia 001 Jumlah publikasi ilmiah 5 3421 Penelitian Sumber Daya Regional Berkembangnya pengetahuan tentang sumberdaya regional Indonesia 001 Jumlah publikasi ilmiah I.L.B.14-19 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) 8 78,8 10 1,3 46 0,6 5 1,5 5 0,3 12 7,8 12 23,7 12 36 2,0 6 0,6 3 5,0 50 2,5 8 2,5 22 2,5 1 5,0 1 3,5 70 2,8 13 1,2 INSTANSI PELAKSANA Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN B. PEMBANGUNAN SDM DAN INFRASTRUKTUR IPTEK 1 2685 Peningkatan Kapasitas SDM Iptek (Beasiswa) 2 3393 Pengembangan sistem dokumentasi dan informasi ilmiah 3 5261 Pengembangan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SASARAN Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Iptek melalui pendidikan S2 dan S3 Terkelolanya dokumentasi dan infromasi ilmiah hasil pengembangan peneliti Indonesia Terbangunnya Science and Technology Park yang maju dan modern di Puspiptek Serpong INDIKATOR 001 Jumlah Karyasiswa Dalam Negeri 002 Jumlah Karyasiswa RISET PRO 002 Jumlah cantuman database informasi ilmiah 003 Jumlah karya ilmiah digital 007 Jumlah sarana repositori bidang iptek 001 Jumlah laporan pengelolaan kawasan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi I.L.B.14-20 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)
43.500 2,5 60.070 2,0 1 2,0 1 31,7 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Riset dan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Kementerian Riset dan Teknologi
NO 1 2 KODE KEGIATAN 3720 3721 KEGIATAN Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan BIDANG : EKONOMI ISU STRATEGIS : EFISIENSI SISTEM LOGISTIK DAN DISTRIBUSI SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil Rasio variasi harga harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil Jumlah Perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis Tersedianya data harga harian dan stok bahan pokok tertentu setiap bulan Jumlah Pasar Rakyat (Tipe A/Tipe B) Meningkatnya ketersediaan Sarana Distribusi Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Jumlah Pusat Distribusi Regional yang dibangun Jumlah Pusat Distribusi Propinsi yang dibangun Jumlah gudang non SRG I.L.B.15-1 Target Tahun 2015 4 jenis 5-9% <1 1,5 - 2,5 8 2 hari 2 26 2 1 1 PAGU TAHUN 2015 (Rp miliar) INSTANSI PELAKSANA 40 Kemendag 353,4 Kemendag
NO 1 3 4 5 KODE KEGIATAN 3720 3737 3952 1678 KEGIATAN Peningkatan Kelancaran Pengelolaan Impor Distribusi Bahan Pokok Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha Pelaksanaan pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelejen dan Penyidikan Tindak Pidana dan Cukai SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kelancaran distribusi dan Tersedianya rumusan Kebijakan Pengelolaan stabilisasi harga bahan pokok Impor Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT) Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI) Jumlah bimbingan teknis di bidang impor 1. Meningkatnya Kualitas kajian persaingan usaha dan saran pertimbangan kepada pemerintah 2. Meningkatnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan kemitraan Terciptanya administrasi penerimaaan kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memberikan fasilitas terbaik kepada industri perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor Jumlah Laporan Pengawasan Pelaku Usaha Jumlah Saran Pertimbangan Kepada Pemerintah Jumlah Implementasi Manual Kebijakan Persaingan Jumlah Kajian Industri dan Kebijakan Pemerintah Terkait Pencegahan Perilaku Anti Persaingan Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekusor) I.L.B.15-2 Target Tahun 2015 5 Peraturan 10 JENIS 2000 IT 1000 IP 3000 SPI 5 KEG 5 Laporan 10 9 5 10 55 persen PAGU TAHUN 2015 (Rp miliar) INSTANSI PELAKSANA 40 9,9 Kemendag Kemendag 11,4 KPPU 745,6 Kemenkeu
NO 1 6 7 8 KODE KEGIATAN 3720 1679 1789 2500 KEGIATAN Peningkatan Kelancaran Perumusan Kebijakan dan Distribusi Bahan Pokok Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan Pengembangan Pemasaran Domestik Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan SASARAN Meningkatnya kelancaran distribusi dan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan stabilisasi harga bahan pokok pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder ) Meningkatnya pemasaran hasil Pertanian di tingkat domestik Terimplementasikannya kebijakan pengembangan sistem logistik nasional dan fasilitasi perdagangan dalam rangka kelancaran arus barang INDIKATOR Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan Optimalisasi sarana dan kelembagaan pemasaran bagi petani (unit) Fasilitasi kebijakan stabilisasi harga (dokumen) Pengembangan akses pemasaran (kelompok) Pasar lelang (unit) Pengembangan informasi pasar (unit) Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran domestik (Bulan) Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan sistem logistik dan fasilitasi perdagangan yang ditindaklanjuti Persenttase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan sistem logistik dan fasilitasi perdagangan yang ditindaklanjuti Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan pengembangan sistem logistik dan fasilitasi perdagangan I.L.B.15-3 Target Tahun 2015 3 (skala 4) 60 4 45 5 60 12 80 persen 75 persen 100 persen PAGU TAHUN 2015 (Rp miliar) INSTANSI PELAKSANA 40 2,5 Kemendag Kemenkeu 84.4 Kementan 4.9 2.9 2.5 10.4 5.5 5,5 Kemenko Perekonomian
NO. 1. 2 3 KODE KEGIATAN 3054 3056 3060 KEGIATAN Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika BIDANG EKONOMI ISU STRATEGIS PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL SASARAN INDIKATOR Layanan frekuensi spektrum dan orbit % pelayanan perijinan diproses tepat waktu % pelayanan sertifikasi operator radio diproses tepat waktu % perolehan PNBP BHP Frekuensi Radio Tertatanya frekuensi spektrum dan orbit % Menjaga Keberlangsungan Slot Orbit Indonesia yang Sudah Ternotifikasi di ITU Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non- komersial Persentase (%) desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.184 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) Persentase (%) pembangunan internasional internet exchange Persentase (%) penyediaan Nusantara Internet Exchange Persentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan telinfo tuntas (286 BTS) Perssentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan wifi kabupaten % Ibukota kab/ kota yang mempunyai layanan broadband I.L.C.16-1 TARGET TAHUN 2015 83% 82% 100% 100% 35 stasiun radio 100% 100% 100% 100% 100% 95% PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 37,94 24,59 8,85 KOMINFO 4,50 18,12 3,76 14,36 2.236,66 863,67 KOMINFO 21,32 208,70 79,59 68,08 995,29
NO. 4 5 6 KODE KEGIATAN 3030 5141 5152 KEGIATAN Pembinaan dan Pengembangan E‐Government Tersedianya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur LPP RRI di seluruh Indonesia dan di Luar Negeri Tersedianya perencanaan pengembangan infrastruktur LPP TVRI di seluruh indonesia SASARAN Berkembangnya aplikasi informatika Berkembangnya infrastruktur penyiaran RRI Berkembangnya infrastruktur penyiaran TVRI INDIKATOR Jumlah K/L/Pemda yang terintegrasi Nilai rata-rata E-Government Nasional Jumlah Layanan Pertukaran Data Elektronik Pemerintah Jumlah Aplikasi Generik Nasional yang tersedia dan beroperasi Persentase Sistem Elektronik Instansi Pemerintah yang Teregistrasi Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Layanan Publik dengan Sistem Elektronik secara Online Persentase Infrastruktur Pemancar dan Sarana yang menjangkau Wilayah NKRI dan Populasi Dalam Negeri Jumlah sewa satelit Jumlah Pengadaan Tehnik Produksi dan Penyiaran Jumlah Pengadaan Tehnik Transmisi Jumlah Pengadaan Tehnologi Informatika dan Kerjasama Tehnik I.L.C.16-2 TARGET TAHUN 2015 9 instansi 3 Indeks PeGI (Skala 4.0) 2 Layanan Data Elektronik 3 aplikasi generik 10% 10% 75 persen wilayah, 85 persen populasi 1 paket 4 unit 6 unit 2 unit PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 17,59 3,50 4,50 KOMINFO 2,50 4,00 1,59 1,50 58,06 58,06 LPP RRI 115,71 25,00 37,21 LPP TVRI 30,20 23,30
NO. KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN JALAN Program Penyelenggaraan Jalan Nasional (Direktorat Transportasi) 7 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Terjaganya kualitas jalan dan jembatan Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan nasional dan jembatan 8 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan jalan tol Terlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol INDIKATOR Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) Jumlah jembatan yang dipreservasi (M) Jumlah jalan bebas hambatan yang dibangun (Km) Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran (Km) Jumlah jalan yang dibangun (Km) Jumlah jembatan yang dibangun (M) Jumlah flyover/underpass yang dibangun (M) Jumlah jalan/jembatan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun (Km) Jumlah jalan tol yang terbangun oleh swasta (Km) I.L.C.16-3 TARGET TAHUN 2015 30.191,00 328.502,85 8,68 2.319,23 143,04 11.533,27 1.206,20 38,31 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 5.117,06 802,84 1.322,13 Kemen PU 13.243,81 1.235,90 4.128,51 292,78 857,04 Kemen PU
NO. 9 10 KODE KEGIATAN KEGIATAN Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional SASARAN Meningkatnya kemampuan pemerintahan daerah tertinggal dalam pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal Tersedianya infrastruktur jalan raya dan jalan raya dan jalan produksi yang menghubungkan/memperlancar transportasi dari daerah produsen menuju daerah konsumen maupun sebaliknya. Untuk trasnportasi hasil pertanian dan perkebunan, ternak, sumber air dan instalasinya, bahan bakar, orang dan barang kebutuhan lainnya INDIKATOR Jumlah pengembangan kebijakan infrastrukur transportasi di daerah tertinggal Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur transportasi daerah tertinggal Jumlah Kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan infrastruktur transportasi kabupaten tertinggal yang memiliki database bidang infrastruktur transportasi Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) Jumlah jembatan yang dipreservasi (M) Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran (Km) Jumlah jalan yang dibangun (Km) Jumlah jembatan yang dibangun (M) Jumlah jalan/jembatan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun (Km) I.L.C.16-4 TARGET TAHUN 2015 2.832,47 7.515,30 208,02 113,67 2.601,05 13,00 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA KPDT 693,84 15,41 1.296,70 Kemen PU 651,90 883,50 90,00
NO. 11 12 KODE KEGIATAN KEGIATAN Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP SASARAN Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan Terbangunnya Prasarana Transportasi Sungai Danau & Penyeberangan INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 33,00 Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ 40,00 Jumlah pembangunan alat pengujian kendaraan bermotor 1,00 Jumlah paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan 33,00 Jumlah paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas 13,00 Jumlah lokasi pembangunan jembatan timbang 1,00 Jumlah paket Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ 1,00 Jumlah paket Kontingensi Bencana Alam 25,00 Jumlah lokasi pembangunan terminal transportasi Jalan (paket) Jumlah paket Rehabilitasi Simpul LLAJ 1,00 Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani (lintas) 190,00 290,00 Jumlah Bus Perintis Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan 46,00 (dermaga) Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Jumlah paket Break Water Dermaga Penyeberangan (paket) Jumlah unit Pembangunan Bus Air Jumlah paket Fasilitas Keselamatan terbangun Jumlah unit Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan (paket) 15,00 4,00 4,00 20,00 15,00 12,00 I.L.C.16-5 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Kemenhub Kemenhub
NO. 13 KODE KEGIATAN KEGIATAN Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api SASARAN 264,6 km jalur KA baru/jalur ganda, termasuk peningkatan kapasitas melalui persinyalan, pelistrikan, dan prasarana lainnya. INDIKATOR Jumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami peningkatan (lokasi) Jumlah Alur Pelayaran yang mengalami peningkatan (paket) Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan (unit) Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani (lintas) Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP (paket) Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi Panjang Jalur KA yang ditingkatkan kondisinya / keandalannya Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan Jumlah km'sp pengadaan rel Jumlah unit pengadaan wesel Jumlah paket pengadaan, peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian Jumlah lokasi penanganan perlintasan sebidang Jumlah paket Pembangunan/ rehabilitasi bangunan operasional I.L.C.16-6 TARGET TAHUN 2015 3,00 5,00 10,00 120,00 1,00 82,70 46,00 77,00 264,70 19,00 1,00 7,00 1.580,00 240,00 10,00 36,00 14,00 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Kemenhub
13 NO. 14 15 KODE KEGIATAN Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api KEGIATAN Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 264,6 km jalur KA baru/jalur ganda, termasuk peningkatan kapasitas melalui persinyalan, pelistrikan, dan prasarana lainnya. SASARAN Tersedianya unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus) Paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian Terbangunnya Bandara baru Paket bandara yang dikembangkan dandirehabilitasi Paket bandara yang dikem-bangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana INDIKATOR Jumlah laporan survey/ studi kebijakan/ masterplan/ DED/ STD/ AMDAL bidang prasarana KA Terselenggaranya 100% kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana (paket) Jumlah paket administrasi, pelaksanaan operasional, monitoring, koordinasi termasuk belanja pegawai Jumlah lokomotif, KRD, KRL, Railbus, Tram, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan bidang sarana perkeretaapian Terselenggaranya 100% kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Sarana Perkeretaapian (paket) Jumlah Bandar udara baru yang dibangun Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana I.L.C.16-7 TARGET TAHUN 2015 68,00 1,00 1,00 48,00 7,00 4,00 1,00 5,00 16,00 35,00 Kemenhub PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Kemenhub Kemenhub
NO. 16 17 18 KODE KEGIATAN KEGIATAN Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian SASARAN Paket/unit/set/kg/liter peralatan keamanan penerbangan Paket/unit/set peralatan navigasi Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri menara suar; rambu suar; pelampung suar) Terpasangnya VTS a.l Selat Malaka, Selat Sunda, Selat lombok, dan ALKI lainya Tersedianya kapal inspeksi navigasi INDIKATOR Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket) Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit) Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (set) Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (kg) Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (liter) Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket) Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit) Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (set) Unit (terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar, rambu suar, pelampung suar) Paket VTS di selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya Jumlah unit suku cadang SBNP Jumlah unit perangkat radio SSB (unit) Suku Cadang SROP (paket) Jumlah unit CCTV pemantauan kapal (unit) Jumlah unit AIS (paket) Dermaga kapal kenavigasian (lokasi) Kapal inspeksi navigasi (unit) I.L.C.16-8 TARGET TAHUN 2015 16,00 337,00 2.500,00 5.000,00 10,00 10,00 5,00 25,55,50 7,00 217,00 100,00 1,00 2,00 5,00 3,00 5,00 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Kemenhub Kemenhub Kemenhub
NO. 19 20 21 22 KODE KEGIATAN KEGIATAN Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan PSO PT. KAI PSO PT. PELNI SASARAN Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan sedimen Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis) Terwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan Optimalnya fungsi sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis: Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program Terselenggaranya Transportasi Perkotaan INDIKATOR Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3) Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) Jumlah lokasi Pelabuhan strategis yang dibangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan (paket) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (paket) Jumlah pelabuhan non perintis yang dibangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) Tersusunnya Masterplan pelabuhan (lokasi) Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan (paket) Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan Jumlah paket penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan I.L.C.16-9 TARGET TAHUN 2015 13,50 26,00 8,00 1,00 1,00 25,00 25,00 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Kemenhub Kemenhub Kemenkeu Kemenkeu
NO. 23 24 25 KODE KEGIATAN KEGIATAN Pengelolaan dan Penye- lenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan Pembangunan Sarana dan Prasaarana transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP SASARAN INDIKATOR Terselenggaranya National Single Window Terselenggaranya NSW (lokasi) Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Jumlah trayek yang mendapatkan subsidi operasional keperintisan Pelayanan keperintisan angkutan sungai danau dan penyeberangan Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan (dermaga) Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Jumlah paket Break Water Dermaga Penyeberangan (paket) Jumlah unit Pembangunan Bus Air Jumlah paket Fasilitas Keselamatan terbangun Jumlah unit Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan (paket) Jumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami peningkatan (lokasi) Jumlah Alur Pelayaran yang mengalami peningkatan (paket) Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan (unit) Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani (lintas) Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP (paket) I.L.C.16-10 TARGET TAHUN 2015 5 (Samarinda, Sorong, Jayapura, Benoa, Ternate) 46,00 15,00 4,00 4,00 20,00 15,00 12,00 3,00 5,00 10,00 120,00 1,00 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Kemenhub Kemenhub Kemenhub
NO. 26 27 28 29 KODE KEGIATAN 2398 2399 KEGIATAN Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pelayanan Angkutan Udara Perintis Pembinaan Pelaksanaan Panataan Ruang Daerah II Pembinaan Pelaksanaan Panataan Ruang Daerah I SASARAN Tersedianya kapal perintis dan penumpang angkutan laut Tersedianya keperintisan angkutan laut Meningkatnya pelayanan perintis angkatan udara Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW INDIKATOR Pembangunan kapal perintis dan penumpang (unit) Jumlah trayek subsidi angkutan laut perintis Sistem Informasi Ruang Muat Kapal (Paket) Jumlah kapal niaga pelayaran nasional melalui kegiatan Development of Domestic Shipping Industry Phase 1 (paket) Jumlah rute perintis yang terlayani Jumlah BBM yang disubsidi Jumlah Provinsi/ Kabupaten yang mendapat-kan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah. Jumlah Provinsi/ Kabupaten yang mendapat-kan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah. I.L.C.16-11 TARGET TAHUN 2015 15,00 90,00 1,00 3,00 145,00 6.170,00 18 Provinsi / Kabupaten 15 Provinsi / Kabupaten PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Kemenhub Kemenhub 89 Kementerian Pekerjaan Umum 82 Kementerian Pekerjaan Umum
NO 1 1. BIDANG EKONOMI ISU STRATEGIS PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi 1899 Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Meningkatnya infrastruktur ketenagalistrikan Jumlah Kapasitas Pembangkit Panjang Jaringan Transmisi Kapasitas Gardu Induk Panjang Jaringan Distribusi Kapasitas Gardu Distribusi Jumlah Penyambungan Instalasi Listrik Gratis untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu 0 MW 402,8 KMS 240 MVA 14082,77 KMS 267,22 MVA 93323 RTS b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi 2415 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Peningkatan pelayanan air minum Layanan Perkantoran JumlahPeraturan Pengembangan SPAM JumlahLaporan pembinaan pelaksanaan SPAM 12 bulan 1 NSPK 273 laporan JumlahPenyelenggaraan SPAM terfasilitasi JumlahLaporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 97 PDAM 246 laporan I.L.B.17-1 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 561,01 Kementerian ESDM 418,46 140,03 4.094,16 607,12 210 72,4 7 155,8 KemenPU, DJCK 406,9 127,8
NO 2. KODE KEGIATAN 2414 KEGIATAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan SASARAN Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah, persampahan dan drainase INDIKATOR Jumlah SPAM terbangun di kawasan MBR Jumlah SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) JumlahSPAM Perdesaan JumlahSPAM Kawasan Khusus JumlahSPAM Regional * Layanan Perkantoran JumlahPeraturan Pengembangan PPLP JumlahLaporan pembinaan pelaksanaan PPLP JumlahLaporan pengawasan pelaksanaan PPLP JumlahInfrastruktur air limbah JumlahInfrastruktur drainase perkotaan JumlahInfrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah * Jumlah Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R I.L.B.17-2 TARGET TAHUN 2015 487 kawasan MBR 159 IKK 1.733 desa 79 kawasan khusus 6 kawasan regional 12 bulan 3 NSPK 598 laporan 86 laporan 764 kawasan 53 kab/kota 41 kab/kota 127 kawasan PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1.325.5 1.448,10 1.130,70 329,4 280 45 2,8 400 KemenPU, DJCK 37,8 812,6 540,7 410 71,2
NO 3. KODE KEGIATAN KEGIATAN c. Penataan Perumahan/Permukiman 2412 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman SASARAN 1. Terbangunnya kecamatan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah serta Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) INDIKATOR Layanan Perkantoran JumlahPeraturan Pengembangan Permukiman JumlahLaporan Pembinaan Pengembangan Permukiman JumlahLaporan Pengawasan Pengembangan Permukiman JumlahInfrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan ** JumlahRusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya ** Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan JumlahInfrastruktur Pendukung Keg. Ekonomi & Sosial (PISEW/RISE) Jumlah Pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) I.L.B.17-3 TARGET TAHUN 2015 12 bulan 2 NSPK 68laporan 38laporan 285kawasan 4.800 unit 203kawasan 237kecamatan 3.900desa PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 66,3 15 KemenPU, DJCK 87 13,5 945 770 605 221 1.125,00
NO 4. 5. 6. KODE KEGIATAN 3775 3778 3790 KEGIATAN Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya SASARAN INDIKATOR Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman Jumlah Pencadangan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Luasan Lingkungan permukiman kumuh menjadi berkurang Jumlah Fasilitasi Penyediaan PSU Permukiman mendukung Penanganan Bencana Jumlah Fasilitasi dan Simulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya I.L.B.17-4 TARGET TAHUN 2015 20.000 unit 420 ha 20 lokasi 310 ha 20 lokasi 20.000 unit PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Kemenpera 137,1 118,7 67,5 Kemenpera 335,8 23 Kemenpera 400
NO 7. 8. 9. KODE KEGIATAN 3792 3794 3783 KEGIATAN Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) SASARAN INDIKATOR Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (Reguler) Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU Perumahan Swadaya (≤5 lantai) (>5 lantai) (multiyears) I.L.B.17-5 TARGET TAHUN 2015 64.850 unit 20.000 unit 120 twin block
PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Kemenpera 833,4 Kemenpera 100 Kemenpera 1.477,40
BIDANG EKONOMI ISU STRATEGIS REFORMASI KEUANGAN NEGARA NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 1 1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Sistem Manajemen yang handal Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi 2 3 4 5 1667 1668 1669 1670 Pembinaan Penyelenggaraan Per-pajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP Penerimaan Pajak negara yang Optimal Penerimaan Pajak negara yang Optimal Sistem Manajemen yang handal Peningkatan Kapasitas Lembaga Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak Persentase penyelesaian jumlah data yang di transfer Layanan Perkantoran Program Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan Bidang Kepabeanan dan Cukai 1 1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Terciptanya administasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memerikan fasilitas terbaik kepada industri perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (narkotika, psikotropika, dan prekusor) I.L.B.18-1 TARGET TAHUN 2015 100 persen 100 persen 100 persen 88 persen 100 persen 55 persen PAGU TAHUN 2015 (Rp Miliar) INSTANSI PELAKSANA 174,3 DJP Kemenkeu 429,2 DJP Kemenkeu 2.467,9 DJP Kemenkeu 45,1 DJP Kemenkeu 1.672,6 DJP Kemenkeu 745,6 DJBC Kemenkeu
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN 2 1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan Progam Pengelolaan Anggaran Negara 1 1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 2 1653 Pengembangan Sistem Penganggaran Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1 2 1705 1706 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 3 1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJPB SASARAN Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif serta terciptanya pelyanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder ) Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel Terlaksananya penerapan sistem penganggaran berorientasi kinerja dan penerapan MTEF Mempercepat Penyaluran Dana APBN Kepada Stakeholders Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Terhadap Ketentuan Pengelolaan Perbendaharaan Meningkatkan Pelayanan Kepada Stakeholders Dalam Proses Pencairan Dana Melalui Kppn Percontohan Sehingga Mendukung Pelaksanaan Belanja Negara Secara Optimal Kepada K/L I.L.B.18-2 INDIKATOR Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggaran Persentase SP2D yang Diterbitkan Tepat Waktu Persentase Penyerapan Belanja Negara dalam DIPA K/L Persentase Jumlah Bisnis Proses yang telah Memiliki SOP TARGET TAHUN 2015 3 (Skala 4) 20 persen 100 persen 100 persen 91 persen 90 persen PAGU TAHUN 2015 (Rp Miliar) INSTANSI PELAKSANA 2,4 DJBC Kemenku 7,3 DJA Kemenkeu 8,6 DJA Kemenkeu 599,9 DJPB Kemenkeu 302,6 DJPB Kemenkeu 290,2 DJPB Kemenkeu
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT ISU STRATEGIS REFORMASI PEMBANGUNAN KESEHATAN No. KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 A. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DEMAND DAN SUPPLY ) 1. 2. 3. 2043 2090 2087 Pembinaan Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Terumuskannya Kebijakan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Persentase dana PBI kesehatan yang disalurkan (persen) Jumlah RS Rujukan regional yang sesuai standar Jumlah RS yang telah memenuhi standar peralatan sesuai kelas RS Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya Jumlah RS Pratama di DTPK Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer Jumlah Puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi standar pelayanan Kesehatan Primer di daerah terpencil dan sangat terpencil 100 20 240 39 10 150 70 1 2568 Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN) 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan JKN 2. Terlaksananya jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan 3. Terbangunnya skema monitoring dan evaluasi terpadu yang mendukung pelaksanaan SJSN Jumlah Dokumen rekomendasi hasil monev Jumlah dokumen rekomendasi hasil sosialisasi SJSN Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan SJSN Jumlah dokumen Kajian kebijakan SJSN 1 dokumen rekomendasi 1 dokumen rekomendasi 6 dokumen rekomendasi 5 dokumen Kajian Jumlah bulan layanan umum pendukung tupoksi 12 bulan layanan I.L.C.19-1 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 19.932,5 Kemkes 536,0 Kemkes 216,0 Kemkes 858,4 Kemkes 264,0 340,7 Kemkes Kemkes 558,4 Kemkes 18,06 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat - Dewan Jaminan Sosial Nasional
No. KODE KEGIATAN KEGIATAN B. PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI 1. 2082 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu 2. 2081 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 3 2080 Pembinaan Gizi Masyarakat 4 2058 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra 5 2093 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) SASARAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak Meningkatnya status Gizi Masyarakat dan pencegahan masalah gizi dengan fokus pada ibu hamil, balita, anak sekolah, remaja Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas INDIKATOR Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Pf) Jumlah puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Jumlah puskesmas yang dilatih Kelas Ibu Hamil Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai minimal 4 puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu Jumlah provinsi yang mencapai target pelayanan kunjungan neonatal pertama (KN1) Jumlah ibu hamil kurang energi kronis (bumil KEK) yang mendapat pemberian makanan tambahan (PMT) Persentase petugas gizi puskesmas dan kader mampu melaksanakan pemantauan pertumbuhan Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) I.L.C.19-2 TARGET TAHUN 2015 75,0 500 1.497,0 50,0 24,0 150.000,0 55,0 91,0 9.715,0 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 71,7 Kemkes 31,3 Kemkes 34,3 Kemkes 114,8 Kemkes 56,7 Kemkes 133,6 Kemkes 79,5 Kemkes 207,3 Kemkes 1.410,5 Kemkes
NO 1 2 KODE KEGIATAN 3316 3313 KEGIATAN Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah (Pusat dan Provinsi) Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB (Pusat dan Provinsi) BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT ISU STRATEGIS PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK SASARAN INDIKATOR Meningkatnya Pembinaan kesertaan ber KB Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru KPS dan KS I, dan seluruh PUS di 10 provinsi penyangga dan 7 wilayah khusus, serta penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos dan lain-lain) Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang kependudukan KB dan pembangunan keluarga Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE (K/L, Legislatif, SKPD) I.L.C.20-1 TARGET TAHUN 2015 (5,08 juta akseptor) (4,6 juta akseptor) (13 juta akseptor) 95% dan 511media di 33 Prov 80% PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar 885,1 INSTANSI PELAKSANA BKKBN 266,5 BKKBN
NO 3 4 KODE KEGIATAN 3319 3317 3324 3323 KEGIATAN Pembinaan Ketahanan Remaja (Pusat dan Provinsi) 1) Pembinaan keluarga balita dan anak (Pusat dan Provinsi) 2) Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (Pusat dan Provinsi) 3) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Pusat dan Provinsi) SASARAN Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang penyiapan kehidupan berkeluarga (pembinaan generasi remaja/Genre), dan kesehatan reproduksi Menguatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga (menguatnya peran dan fungsi keluarga) INDIKATOR Persentase Pengetahuan, sikap, dan prilaku remaja tentang KB dan Kesehatan Reproduksi Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia Persentase PUS KPS dan KS-1 anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Mandiri JKN I.L.C.20-2 TARGET TAHUN 2015 75% (80,9% dari 4,45 juta anggota) (87,5% dari 2,4 juta) (75,5% dari 2.000.000) (132.000 dari 1,1 juta akseptor KB kelompok ekonomi usaha produktif) PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar 105,2 INSTANSI PELAKSANA BKKBN 273,0 BKKBN
NO I I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 BIDANG : KESEJAHTERAAN RAKYAT ISU STRATEGIS: REFORMASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR Peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu 2003 2000 2006 2007 2129 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Tecapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD, Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses SMP, Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Meningkatnya akses dan mutu pendidikan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta tersalurkannya subsidi di RA/BA dan madrasah Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS Persentase SD yang memenuhi SPM Jumlah siswa SD/SDLB penerima Bantuan Siswa Miskin Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS Persentase SMP yang memenuhi SPM Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima Bantuan Siswa Miskin Jumlah siswa SMA sasaran BOS Jumlah siswa SMA penerima Bantuan Siswa Miskin Jumlah siswa SMK sasaran BOS Jumlah siswa SMK penerima Bantuan Siswa Miskin Jumlah Siswa MI sasaran BOS Jumlah Siswa MTs sasaran BOS Jumlah Siswa MA sasaran BOS Jumlah Siswa MI penerima Bantuan Siswa Miskin Jumlah Siswa MTs penerima Bantuan Siswa Miskin Jumlah Siswa MA penerima Bantuan Siswa Miskin I.L.C.21-1 TARGET TAHUN 2015 26.655.919 100% 6.046.921 10.920.866 100% 2.169.890 4.384.026 425,033 4.303.201 550 3.616.758 3.377.950 1.221.144 819,467 765,491 354,929 PAGU TAHUN 2015 (RP.MILYAR) INSTANSI PELAKSANA 2.841,9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2.910,0 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5.243,7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5.360,0 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 13.265,8 Kementerian Agama
NO II II.1 II.2 II.3 III III.1 III.2 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN Peningkatan relevansi pendidikan menengah 2006 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten 2007 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten 2129 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Meningkatnya akses dan mutu pendidikan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta tersalurkannya subsidi di RA/BA dan madrasah Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi 4073 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa Tercapainya layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa 2011 Penyediaan Layanan Kerjasama dan Kelembagaan Tersedianya dan Keluasan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional INDIKATOR Persentase SMA memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP Persentase SMA/Paket C menerapkan standar isi, standar proses, standar kelulusan, dan standar pengelolaan Persentase SMA menerapkan kurikulum 2013 Persentase SMK memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP Persentase SMK/Paket C menerapkan standar isi, standar proses, standar kelulusan, dan standar pengelolaan Persentase SMK menerapkan kurikulum 2013 Pembangunan Perpustakaan MA Peralatan Lab. Bahasa MA Peralatan Lab. Komputer MA Jumlah mahasiswa penerima Bidikmisi Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi Jumlah PT baru yang didirikan (PT/penegerian PTS/ Politeknik/Institut/Akademi Komunitas) I.L.C.21-2 TARGET TAHUN 2015 75% 65% 67% 75% 65% 67% 100 100 100 182,292 1,962 96 PAGU TAHUN 2015 (RP.MILYAR) INSTANSI PELAKSANA ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ) Kementerian Agama 4.250,4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 93,8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
NO III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 KODE KEGIATAN 2012 2013 4078 2132 5101 KEGIATAN Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Layanan Tridharma Perguruan Tinggi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen SASARAN Tersedianya Dosen yang Bermutu dan BerdayaSaing Internasional Tersedianya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tersedianya Tridharma di perguruan tinggi Meningkatnya akses, kualitas, kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan tersalurkannya subsidi Pendidikan Tinggi Islam Tersedianya akses, mutu, kesejahteraan, dan subsidi pendidikan tinggi Kristen INDIKATOR Jumlah dosen PTN/PTS program sarjana berkualifikasi minimal S2 Jumlah dosen PTN/PTS program pascasarjana berkualifikasi minimal S3 Jumlah dosen PTN/PTS bersertifikat pendidik Jumlah laporan hasil penelitian dari dana BOPTN Jumlah PT penerima BOPTN Jumlah mahasiswa PTAI penerima Bidikmisi Jumlah mahasiswa PTAI penerima beasiswa miskin Persentase dosen PTAI program sarjana berkualifikasi minimal S2 Persentase dosen PTAI program pascasarjana berkualifikasi minimal S3 Pesentase dosen PTAI bersertifikat pendidik Jumlah PTAI penerima BOPTN Jumlah mahasiswa PTAK penerima BidikMisi Jumlah mahasiswa PTAK penerima beasiswa miskin Jumlah dosen PTAK program sarjana berkualifikasi minimal S2 Jumlah dosen PTAK program pascasarjana berkualifikasi minimal S3 I.L.C.21-3 TARGET TAHUN 2015 149,909 29,571 71,237 12 100 12,546 64 70,0% 10,0% 54 - - 3822 967 PAGU TAHUN 2015 (RP.MILYAR) 2.461,7 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 940,4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11.926,4 3.499,4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama 79,9 Kementerian Agama
NO III.8 III.9 IV IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 5104 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu Tersedianya akses, mutu, kesejahteraan, dan subsidi pendidikan tinggi Hindu Jumlah mahasiswa PTAH penerima BidikMisi Jumlah mahasiswa PTAH penerima beasiswa miskin Jumlah dosen PTAH program sarjana berkualifikasi minimal S2 Jumlah dosen PTAH program pascasarjana berkualifikasi minimal S3 5106 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha Tersedianya akses, mutu, kesejahteraan, dan subsidi pendidikan tinggi Budha Jumlah mahasiswa PTAB penerima BidikMisi Jumlah mahasiswa PTAB penerima beasiswa miskin Jumlah dosen PTAB program sarjana berkualifikasi minimal S2 Jumlah dosen PTAB program pascasarjana berkualifikasi minimal S3 Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dan optimalisasi upaya pengembangan guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran 3999 4000 2017 4005 Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Meningkatnya kesejahteraan dan keterdsediaan pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan Dasar Meningkatnya kesejahteraan dan keterdsediaan pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan Menengah Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang bermutu Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan Jumlah guru SD/SDLB berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru SMP/SMPLB berkualifikasi minimal S1/D- IV Jumlah PTK dikdas penerima tunjangan khusus Jumlah guru SMA/SMLB berkualifikasi minimal S1/D- IV Jumlah guru SMK berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah PTK dikmen penerima tunjangan khusus Jumlah guru TK berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru TK penerima tunjangan khusus Jumlah guru dikdas memiliki sertifikat profesi Jumlah guru dikmen memiliki sertifikat profesi Jumlah guru TK memiliki sertifikat profesi I.L.C.21-4 TARGET TAHUN 2015 240 1 600 1.029.115 504,015 251,901 201,7 6,469 119,694 1,9 1.349.567 300,318 133,867 PAGU TAHUN 2015 (RP.MILYAR) 29,9 INSTANSI PELAKSANA Kementerian Agama 39,9 Kementerian Agama 4.357,3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2.213,9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 974,5 1.943,5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
NO IV.5 IV.6 IV.7 IV.8 IV.9 IV.6 KODE KEGIATAN 2129 2127 2136 2139 2142 4102 KEGIATAN Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Buddha SASARAN Meningkatnya akses dan mutu pendidikan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta tersalurkannya subsidi di RA/BA dan madrasah Meningkatnya akses, kualitas, kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan tersalurkannya subsidi Pendidikan Agama Islam Peningkatan kualitas pengelolaan dan pembinaan pendidikan Kristen Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan katolik Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan pendidikan hindu tingkat dasar dan menengah Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan di bidang pendidikan agama di tingkat dasar dan menengah INDIKATOR Jumlah guru madrasah berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru madrasah memiliki sertifikat profesi Jumlah PTK madrasah penerima tunjangan khusus Jumlah guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru Pendidikan Agama Islam memiliki sertifikat profesi Jumlah guru Pendidikan Agama Islam penerima tunjangan khusus Jumlah guru Pendidikan Agama Kristen berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru Pendidikan Agama Kristen memiliki sertifikat profesi Jumlah guru Pendidikan Agama Katolik berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru Pendidikan Agama Katolik memiliki sertifikat profesi Jumlah guru Pendidikan Agama Hindu berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru Pendidikan Agama Hindu memiliki sertifikat profesi Jumlah guru Pendidikan Agama Budha berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru Pendidikan Agama Budha memiliki sertifikat profesi I.L.C.21-5 TARGET TAHUN 2015 3,5 80,0% 75,0% 10794 1403 986 PAGU TAHUN 2015 (RP.MILYAR) *) INSTANSI PELAKSANA Kementerian Agama 290,9 Kementerian Agama 70,5 Kementerian Agama 178,7 Kementerian Agama 30,3 Kementerian Agama 57,5 Kementerian Agama
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT ISU STRATEGIS - SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 1. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif 1 2 3 2251 2245 2246 Bantuan Tunai Bersyarat Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh rumah tangga, terutamanya ibu dan anak. Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh lanjut usia telantar. Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) 4 5 2243 2248 Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas telantar. Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh korban bencana alam. Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) II.L.C.21-1 TERGET TAHUN 2015 3.000.000 149.582 48.700 51.310 130,000 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 5.222,16 Kementerian Sosial 327,51 Kementerian Sosial 150,51 Kementerian Sosial 332,38 Kementerian Sosial 235,39 Kementerian Sosial
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 6 2249 Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh korban bencana sosial. Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) 7 8 2237 4013 Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh fakir miskin di wilayah perdesaan. Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh fakir miskin di wilayah perkotaan. Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH 9 10 2240 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh komunitas adat terpencil. Menurunnya resiko kekurangan pangan yang dihadapi penduduk miskin dan tidak mampu. Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit) Pemberian jaminan hidup (KK) Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan) 2. Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Perluasan Pelayanan Dasar untuk Penduduk Miskin dan Rentan 1 Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah Meningakatnya pembinaan, kemandirian, dan kesertaan KB melalui klinik KB Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan keterse-diaan alat kontrasepsi gratis (juta) Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis (juta) II.L.C.21-2 TERGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 27,000 99,13 Kementerian Sosial 111.090 342,67 Kementerian Sosial 3.200 53,300 188,87 Kementerian Sosial 2,200 2,064 121,14 Kementerian Sosial 6,609 15.530.897 20.549,79 Kementerian Sosial 5.082 20,06 BKKBN 13
NO 2 3 4 5 6 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. Meningakatnya pembinaan, kemandirian, dan kesertaan KB di daerah Galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus Persentase Penguatan kapasitas KB nasional untuk penurunan unmet need Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Meningkatnya komitmen stakeholder terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga Persentase PUS KPS dan KS-1 anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Mandiri JKN (dari 1,1 juta akseptor KB kelompok ekonomi usaha produktif) Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (pembinaan kesertaan ber-KB, Advokasi-KIE KB, dan Pembangunan Keluarga) Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi Pembinaan kesertaan ber-KB di provinsi Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SD, bermutu, dan berkesetaraan jender di semua kabupaten Jumlah siswa SD/SDLB penerima bantuan siswa miskin Penjaminan Kepastian Layanan SMP Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMP, bermutu, dan berkesetaraan jender di semua kabupaten Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima bantuan siswa miskin II.L.C.21-3 TERGET TAHUN 2015 75 75,5% (dari 2.000.000) 132.000 34 6.046.921 2.169.890 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 532,3 BKKBN 6,3 BKKBN 253,6 BKKBN 2.945,6 Kemendikbud 2.657,5 Kemendikbud
NO 7 8 9 10 11 12 KODE KEGIATAN KEGIATAN Penyediaan dan Peningkatan SMA Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan tinggi Islam Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan SASARAN INDIKATOR Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten Jumlah siswa SMA penerima bantuan siswa miskin Tercapainya perluasana dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten Tersedianya layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa Jumlah siswa SMK penerima bantuan siswa miskin Jumlah mahasiswa miskin penerima Bidik Misi Meningkatnya akses dan mutu pendidikan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta tersalurkannya subsidi di RA/BA dan madrasah Siswa MI penerima Bantuan Siswa Miskin Siswa MTs penerima Bantuan Siswa Miskin Siswa MA penerima Bantuan Siswa Miskin Meningkatnya akses dan mutu pendidikan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dan tersalurkannya subsidi Pendidikan Tinggi Islam Jumlah mahasiswa miskin penerima Bidik Misi PTAI Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi Program Listrik Murah dan Hemat II.L.C.21-4 TERGET TAHUN 2015 554.167 750.000 210.500 1.589.434 766.305 229.605 11.230 93.323 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 5.236,8 Kemendikbud 5.404,3 Kemendikbud 3.944,8 Kemendikbud 13.259,2 Kemenag 3.090,8 Kemenag 210.000 Kemen ESDM
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TERGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 13 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya 100.000 unit 55,88 Kemen Perumahan Rakyat 14 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya 400.000 unit 16,94 Kemen Perumahan Rakyat 3. Penguatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan 1 2 2413 1245 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan penataan Bangunan dan Lingkungan, pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kelurahan/kecamatan Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kecamatan sesuai standar Keswadayaan Masyarakat: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Perkotaan (kelurahan) Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (dengan pendekatan PNPM) - kecamatan Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan (kecamatan) Cakupan penerapan PNPM-MP: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Perdesaan (kecamatan) - Pelaksanaan PNPM di Integrasi dengan Target 90 Kabupaten - Pelaksanaan PNPM Pertanian di 43 distrik (di Papua dan Papua Barat) - Pelaksanaan PNPM Perbatasan dengan Target 80 Kecamatan Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan (kecamatan) 1189 144 144 4723 1198,88 630,88 180,25 6278,09 Kementerian PU Kementerian Dalam Negeri 577 721 II.L.C.21-5
2 NO 3 4 5 6 7 1245 KODE KEGIATAN 1246 2999 3994 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) KEGIATAN Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Pengelolaan Pertanahan Provinsi Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kecamatan sesuai standar SASARAN INDIKATOR Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (dengan pendekatan PNPM) - kecamatan Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar Terlaksananya redistribusi tanah Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi (kecamatan) Jumlah bidang tanah yang di redistribusi Terlaksananya percepatan legalisasi asset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan infromasi legalitas asset tanah. Jumlah bidang tanah yang di dilegalisasi Meningkatnya akses petani/peternak pada skim kredit program bersubsidi, sistem bagi hasil, komersial, bantuan langsung dan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro untuk mendukung peningkatan produksi pertania Meningkatnya pengembangan desa wisata Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian pelaku usaha skala mikro, beroperasinya sarana usaha mikro dan pencapaian produksi garam di kawasan Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha. Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Jumlah (Paket) Operasional Pembiayaan/ PUAP Jumlah desa wisata Jumlah kelompok petambak garam yang diberdayakan (kelompok) Jumlah sarana dan prasarana ekonomi yang dikembangkan (unit) II.L.C.21-6 Kementerian Dalam Negeri TERGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 577 2523,5 500 716,7 Kementerian Dalam Negeri 107.150 bidang 81,02 BPN 912.541 Bidang 423,74 5.000 560.000,0 Kementerian Pertanian 12 11.092,5 423 12.400,0 837 69,63 Kemenparekraf 2500 153,00 KKP 100
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 8 9 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Meningkatnya peran kelembagaan usaha perikanan tangkap dan berkurangnya kemiskinan nelayan Terpenuhinya modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan yang diberdayakan di kawasan budidaya/ minapolitan/ industrialisasi (kelompok) Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui model pengembangan usaha budidaya (kelompok) 10 Peningkatan investasi dan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan Meningkatnya investasi, permodalan dan penyerapan tenaga kerja di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan Jumlah usaha pengolah dan pemasar yang tumbuh baru usahanya (PoK/Lahsar) Jumlah entitas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan, tumbuh dan berkembang (Entitas Usaha) 4. Peningkatan Peran Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi dalam Penanggulangan Kemiskinan 1 2742 Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM Meningkatnya kapasitas dan jangkauan penyediaan modal/pembiayaan bagi koperasi dan UMKM Wirausaha pemula yang mendapat start up capital 2 2757 Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha serta berkembangnya kewirausahaan Pemasyarakatan kewirausahaan 3 2760 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan SDM KUMKM TPKU yang Difasilitasi II.L.C.21-7 TERGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 2.000 44,00 KKP 630 55,88 KKP 100 60 16,94 KKP 1340 3400 Wirausaha Pemula 126,30 Kementerian KUKM 2000 Orang 5,16 Kementerian KUKM 100 Unit 13,06 Kementerian KUKM
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 4 2766 Perluasan KUR Meningkatnya penyaluran KUR Koordinasi program KUR 5 2749 Pengembangan Keanggotaan Koperasi Sosialisasi Program KUR UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR Pengembangan Anggota Koperasi Melalui Penyuluhan dan Kaderisasi 4. Penguatan Kelembagaan untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku 1 2 3 2560 2544 2561 Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan Meningkatnya pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya kualitas lembaga yang terkait penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya kualitas kebijakan penguatan masyarakat dan kawasan. Jumlah usulan rekomendasi kebijakan pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan pendukung Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan masyarakat dan kawasan 4 2543 Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan Meningkatnya kualitas kebijakan kelembagaan dan kemitraan. Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan 5 2548 Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Meningkatnya kualitas kebijakan keuangan mikro dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Jumlah usulan rekomendasi kebijakan Keuangan Mikro dan pemanfaatan TTG II.L.C.21-8 TERGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 4 Laporan 17,92 Kementerian KUKM 34 Provinsi 27520 UMKM 740 Orang 13,38 Kementerian KUKM 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 1,79 Kemenko Kesra 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 1,44 Kemenko Kesra 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 1,65 Kemenko Kesra 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 11,55 1,48 Kemenko Kesra Kemenko Kesra
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KODE KEGIATAN 3267 3269 3271 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 KEGIATAN Pengembangan Potensi Sumberdaya Hayati Daerah Tertinggal Pengembangan Sumberdaya Kesehatan Dasar dan Kesehatan Lanjutan Daerah Tertinggal Pengembangan Sumberdaya Pendidikan dan Keterampilan di Daerah Tertinggal Pengembangan Teknologi dan Inovasi Daerah Tertinggal Peningkatan Infrastruktur Kesehatan Daerah Tertinggal Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal Peningkatan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal Peningkatan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SASARAN INDIKATOR Berkembangnya Potensi Sumberdaya Hayati di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan potensi sumberdaya hayati Berkembangnya Sumberdaya Kesehatan Dasar dan Kesehatan Lanjutan di Daerah Tertinggal Berkembangnya Sumberdaya Pendidikan dan Keterampilan di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan sumber daya kesehatan di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan sumberdaya pendidikan dan keterampilan di daerah tertinggal Berkembangnya Teknologi dan Inovasi di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan Pengembangan teknologi dan inovasi di daerah tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Kesehatan Dasar di Daerah Tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan Di Daerah Tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi di Daerah Tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Energi di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan Infrastruktur Sosial Bidang Pendidikan Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan infrastruktur ekonomi Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan infrastruktur energi di daerah tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Transportasi di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan Fasilitasi peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal II.L.C.23-1 TARGET TAHUN 2015 50 Paket 62 Paket 25 Paket 30 Paket 50 Paket 90 Paket 134 Paket 4.513 Paket 46 Paket 85 Paket PAGU TAHUN 2015 (Rp.Miliar) INSTANSI PELAKSANA 34,08 KPDT 74,25 KPDT 25,83 KPDT 15,00 KPDT 26,55 KPDT 27,15 KPDT 75,25 KPDT 64,55 KPDT 56,55 KPDT 185,65 KPDT
NO. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KODE KEGIATAN 3280 3281 3282 3284 3286 3287 3289 3290 3293 3295 3296 KEGIATAN Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Daerah Tertinggal Pengembangan Pendanaan dan Kemitraan Usaha Daerah Tertinggal Peningkatan Investasi ekonomi Daerah Tertinggal Pengembangan Lembaga Perekonomian Daerah Tertinggal Pengembangan Pengelolaan Komoditas Unggulan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lokal Daerah Tertinggal Pengembangan Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal Pengembangan Kerja Sama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Daerah Tertinggal Pengembangan Ketenagakerjaan daerah tertinggal Pengembangan Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal SASARAN Berkembangnya Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi di Daerah Tertinggal Berkembangnya Pendanaan dan Kemitraan Usaha di Daerah Tertinggal Meningkatnya Investasi Ekonomi di Daerah Tertinggal Berkembangnya Lembaga Perekonomian di Daerah Tertinggal Berkembangnya Pengelolaan Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Lokal di Daerah Tertinggal Berkembangnya Kelembagaan Sosial Masyarakat di Daerah Tertinggal Berkembangnya Kerja Sama Antar Lembaga Sosial dan Budaya di Daerah Tertinggal Berkembangnya Ketenagakerjaan di Daerah Tertinggal Berkembangnya Kawasan Perdesaan di Daerah Tertingga Berkembangnya Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal II.L.C.23-2 INDIKATOR Jumlah Bantuan Stimulan Fasilitasi kemudahan akses UMKM terhadap modal usaha Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan kemitraan usaha Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan investasi ekonomi Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan lembaga perekonomian di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan komoditas unggulan Jumlah Bantuan Stimulan penguatan kapasitas lembaga Jumlah Bantuan Stimulan penguatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan lembaga sosial dan budaya di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan ketenagakerjaan di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu Jumlah Bantuan Stimulan pembangunan kawasan perbatasan di daerah tertinggal TARGET TAHUN 2015 180 Unit 25 Paket 16 Paket 25 Paket 35 Paket 20 Paket 50 Paket 15 Paket 80 Paket 26 Paket 55 Paket PAGU TAHUN 2015 (Rp.Miliar) INSTANSI PELAKSANA 24,55 KPDT 26,30 KPDT 16,49 KPDT 16,45 KPDT 70,33 KPDT 14,63 KPDT 16,35 KPDT 21,55 KPDT 21,10 KPDT 43,25 KPDT 56,03 KPDT
NO. 22 23 24 25 26 27 28 29 KODE KEGIATAN 3297 3298 3299 4050 5205 2240 KEGIATAN Pengelolaan Daerah Pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial di daerah Tertinggal Pengembangan Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal Pengembangan Wilayah Strategis Daerah Tertinggal Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan SASARAN Meningkatnya Pengelolaan Daerah Pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial di Daerah Tertinggal Berkembangnya Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal Berkembangnya Wilayah Strategis di Daerah Tertinggal Berkembangnya Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal Meningkatnya keberdayaan Masyarakat di Daerah Tertinggal Puskesmas Pembantu Sebanyak 855 Unit Jumlah Unit Rumah Sakit Pratama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, Aksesibilitas dan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Warga KAT II.L.C.23-3 INDIKATOR Jumlah Bantuan Stimulan Pembangunan rawan bencana alam dan bencana Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan pulau terluar dan terpencil di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan Pengembangan Wilayah Strategis Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan Mineral, energi, pariwisata dan lingkungan hidup di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur Pemberian Jaminan Hidup Jumlah Pendamping dan Warga KAT yang Mendapatkan Bimbingan Sosial Pemberdayaan KAT Koperasi yang Menerima Dukungan Penguatan Usaha di Bidang Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi Papua dan Papua Barat TARGET TAHUN 2015 19 Paket 20 Paket 27 Paket 20 Paket 16 Paket 855 Unit 10 Unit 2.064 Unit 6.609 KK 127 2 Koperasi PAGU TAHUN 2015 (Rp.Miliar) INSTANSI PELAKSANA 14,53 KPDT 47,78 KPDT 15,61 KPDT 14,30 KPDT 20,30 KPDT 1.281,90 Kementerian Kesehatan 264,00 86,28 Kementerian Sosial 8,07 1,98 2,74 Kementerian Koperasi dan UMKM
NO. 30 31 KODE KEGIATAN KEGIATAN Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Ketenaga Listrikan dan Aneka Usaha Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Koperasi dan UMKM SASARAN II.L.C.23-4 INDIKATOR Koperasi Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (PLTMH) Pasar Tradisional di Daerah Tertinggal/Perbatasan/Mitigasi Melalui Koperasi TARGET TAHUN 2015 8 Koperasi 20 Koperasi PAGU TAHUN 2015 (Rp.Miliar) INSTANSI PELAKSANA 15,39 Kementerian Koperasi dan UMKM 20,41 Kementerian Koperasi dan UMKM 2.705,17
NO 1 2 KODE KEGIATAN 3882 3887 KEGIATAN Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT ISU STRATEGIS PENGELOLAAN RISIKO BENCANA SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana Jumlah koordinasi Jumlah Lokasi Kegiatan Fasilitasi Kesiapsiagaan Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Jumlah Dokumen Pedoman Kesiapsiagaan Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapsiagaan Terlaksananya penguatan kelembagaan dalam PRB Jumlah Dokumen Kajian Pengurangan Risiko Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana di daerah Jumlah Lokasi Fasilitasi Penerapan Mitigasi Bencana Jumlah Lokasi Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Regional Jumlah Dokumen Pedoman dan Standarisasi Pengurangan Risiko Bencana Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengurangan Risiko Bencana II.L.C.24-1 TARGET TAHUN 2015 2 kegiatan 2 Lokasi 10 dokumen 2 Pedoman 6 laporan 10 Dokumen 10 Dokumen 30 lokasi 9 Lokasi 2 laporan 5 pedoman 6 Laporan PAGU TAHUN 2015 (Rp.Miliar) INSTANSI PELAKSANA 104.150,0 BNPB 1.250,0 97.475,0 1.275,0 2.300,0 1.850,0 40.500,0 BNPB 9.850,0 4.500,0 14.600,0 7.135,0 1.715,0 2.025,0 675,0
NO 3 KODE KEGIATAN 3892 KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana SASARAN Meningkatnya kapasitas aparatur dan terlaksananya pembinaan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah INDIKATOR Jumlah Relawan Jumlah Forum Jumlah Desa Tangguh Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat II.L.C.24-2 TARGET TAHUN 2015 2000 orang 6 Forum 82 Desa 6 Laporan PAGU TAHUN 2015 (Rp.Miliar) INSTANSI PELAKSANA 48.205,0 BNPB 9.005,0 2.330,0 34.345,0 2.525,0 192.855,0
NO 1 2 3 4 5 6 KODE KEGIATAN 1243 1243 1243 1244 1244 1244 KEGIATAN Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT ISU STRATEGIS SINERGI PEMBANGUNAN PERDESAAN SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional. Jumlah komulatif pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar Jumlah komulatif pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar Prosentase Biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, termasuk pembayaran gaji pegawai Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa Peningkatan Kualitas Pelatihan Pelatih Masyarakat Penataan dan Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Pemutakhiran dan identifikasi tahapan perkembangan desa berdasarkan data Profil Desa dan Kelurahan II.L.C.25-1 TARGET TAHUN 2015 75 angkatan 123 angkatan 100% 5 dokumen, 20 angkatan, 750 orang, 34 provinsi 2 dokumen, 34 provinsi, 6 desa & 6 kelurahan 72.000 desa PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 13,86 Kementerian Dalam Negeri 19,35 Kementerian Dalam Negeri 32,19 Kementerian Dalam Negeri 13,01 Kementerian Dalam Negeri 11,78 Kementerian Dalam Negeri 42,31 Kementerian Dalam Negeri
NO 7 KODE KEGIATAN 1244 KEGIATAN Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat SASARAN INDIKATOR Peningkatan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Partisipatif II.L.C.25-2 TARGET TAHUN 2015 33 Provinsi 80 Kabupaten PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 3,10 Kementerian Dalam Negeri
NO 8 9 10 KODE KEGIATAN 1244 1245 1246 KEGIATAN Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat SASARAN Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kecamatan sesuai standar Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat INDIKATOR Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Cakupan Penerapan PNPM Inti Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan Perdesaan (Reguler) Cakupan PNPM Integrasi Cakupan PNPM Perbatasan Cakupan Respek Pertanian Cakupan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan Cakupan Pendukung Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan Cakupan Pendampingan RLF Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Mengakses Layanan Kesehatan dan Pendidikan (PNPM Generasi) II.L.C.25-3 TARGET TAHUN 2015 1 dokumen, 26 kab, 50 desa
4,723 577
577
577 577
11 provinsi, 64 kabupaten, 499 kecamatan PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 14,87 Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri 5.778,00 Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri 721,00 Kementerian Dalam Negeri 2.523,00 Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri 716,70 Kementerian Dalam Negeri
NO 11 12 13 14 15 16 KODE KEGIATAN 1246 1246 1246 1246 1246 1247 KEGIATAN Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Meningkatnya pengembangan SASARAN pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa INDIKATOR Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) termasuk Penguatan Kelembagaan Posyandu dalam Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Terfasilitasinya Daerah dalam peningkatan kapasitas dan keberdayaan tenaga kerja perdesaan Peningkatan kualitas peran/partisipasi Perempuan dalam pembangunan Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan penanganan masalah sosial (HIV/AIDS, LANSIA, Disabilitas, Pendidikan dan Kesehatan) Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Pemerintahan Desa Dan Kelurahan II.L.C.25-4 TARGET TAHUN 2015 468 Kab/kota di 33 Provinsi 20 Kab/Kota 33 Provinsi 50 Kabupaten 25 Provinsi 50 Kabupaten 34 Prov/ 412 Kab/93 Kota dan 34 Komda LANSIA Prov/200 Komda LANSIA Kab/34 Komda LANSIA Kota 17 Dokumen 1 Laporan PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 25,53 Kementerian Dalam Negeri 14,08 Kementerian Dalam Negeri 14,39 Kementerian Dalam Negeri 9,37 Kementerian Dalam Negeri 11,82 Kementerian Dalam Negeri 16,44 Kementerian Dalam Negeri
NO 17 18 19 20 21 22 KODE KEGIATAN 1247 1247 1247 1247 1248 1248 KEGIATAN Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna SASARAN Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Peningkatan kapasitas pemerintah desa Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 32 provinsi 96 Kab/kota 600 aparat BPD, 4 laporan 33 provinsi ,100 kab/kota, 99 desa, 10 laporan, 1 sekretariat, 2 dokumen Target 8 dokumen,33 provinsi, 442 kab/kota Jumlah Rekomendasi Penataan desa dan kelurahan33 provinsi, 399 kab, 98 kota, 3 laporan, 1 dokumen database Pemanfaatan, pengembangan, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan Target 6 UMK, 40 Posyantek, 34 provinsi 82 kabupaten 10 prov, 70 kab/kota II.L.C.25-5 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 10,38 Kementerian Dalam Negeri 38,55 Kementerian Dalam Negeri 10,56 Kementerian Dalam Negeri 8,44 Kementerian Dalam Negeri 25,35 Kementerian Dalam Negeri 22,03 Kementerian Dalam Negeri
NO 23 24 25 26 27 28 KODE KEGIATAN 1248 1248 1249 1249 1249 1249 KEGIATAN Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna SASARAN Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa INDIKATOR Penguatan Kelembagaan Pengelola dan Peningkatan Pelayanan Sarpras Permukiman Perdesaan yg berkelanjutan Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa dalam pemanfaatan sumber daya lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar secara terpadu berbasis masyarakat Pengembangan usaha ekonomi perdesaan Pengembangan usaha ekonomi keluarga Penataan dan Penguatan BUMDesa Pengembangan kapasitas produksi dan pemasaran (hasil usaha ekonomi masyarakat) dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan II.L.C.25-6 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA Target PAMSIMAS 220 Kab/kota 32 19,63 Kementerian Dalam Negeri provinsi Target AMPL 497 kab/kota 34 provinsi Target Sarpras Perkim 150 kab/kota 30 provinsi) 30 provinsi 60 kab 10 desa 8,20 Kementerian Dalam Negeri 34 Prov (pusat) 33 Provinsi (DK) 22,08 Kementerian Dalam Negeri 50 Kab 10,98 Kementerian Dalam Negeri 33 Prov 82 Kab 164 Desa 89 Kab 10,98 Kementerian Dalam Negeri 23,53 Kementerian Dalam Negeri
NO 29 30 31 32 33 34 KODE KEGIATAN 1249 1249 2061 2062 2412.007 2412.009 KEGIATAN Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kapasitas Fasilitator PNPM RISE II Pengendalian Penyakit Tidak Menular Penyehatan Lingkungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman SASARAN Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular dan meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan Jumlah kawasan perdesaan potensial/agropolitan yang tertangani Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil INDIKATOR Peningkatan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah desa (CPPD) Jumlah Fasilitator pemberdayaan masyarakat desa yang terlatih Persentase desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) II.L.C.25-7 TARGET TAHUN 2015 60 Kab 9Prov, 34 Kab 10 35 203 Kawasan 3.900 Desa PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 10,86 Kementerian Dalam Negeri 5,30 Kementerian Dalam Negeri 53,28 Kementerian Kesehatan 174,28 Kementerian Kesehatan 605,00 Kementerian Pekerjaan Umum 1.125,00 Kementerian Pekerjaan Umum
NO 35 36 37 38 39 KODE KEGIATAN 2413.007 2415.008 2999 2985 2969 KEGIATAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Legalisasi Aset (Sertipikasi Tanah) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat SASARAN Jumlah kel/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia Terlaksananya pengembangan peraturan perundang- undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat INDIKATOR Keswadayaan Masyarakat (P2KP) SPAM Perdesaan Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi Cakupan peta pertanahan Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat II.L.C.25-8 TARGET TAHUN 2015 11.073 Kelurahan/desa 1.733 Desa 912.541 Bidang 2.800.000 hektar 16 Laporan PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 1.972,00 Kementerian Pekerjaan Umum 1.130,70 Kementerian Pekerjaan Umum 423,73 Badan Pertanahan Nasional 19,32 Badan Pertanahan Nasional 7,10 Badan Pertanahan Nasional
NO 40 41 42 43 44 45 KODE KEGIATAN 2999 2999 2185 2186 2187 2191 KEGIATAN SASARAN Redistribusi Tanah Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Terlaksananya redistribusi tanah Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Terfasilitasinya penempatan transmigrasi pada lokasi transmigrasi Terbangunnya sarana dan prasarana yang memenuhi SPM/ NSPK pada lokasi transmigrasi Penyediaan Tanah Transmigrasi Tersedianya tanah yang memenuhi kriteria clean and clear dan terfasilitasinya penanganan permasalahan tanah pada lokasi transmigrasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Terpenuhinya pengembangan sarana dan prasarana di Satuan Permukiman (SP), Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dan kawasan transmigrasi INDIKATOR Jumlah bidang tanah yang diredistribusi Inventarisasi P4T Jumlah Transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman (SP) Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan prasarananya sesuai SPM/NSPK Jumlah bidang tanah yang memenuhi kriteria clean and clear Jumlah bidang tanah yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya Jumlah masalah pertanahan yang dapat diselesaikan Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang dikembangkan sarana dan prasarananya II.L.C.25-9 TARGET TAHUN 2015 107.150 Bidang 142.400 Bidang 60 SP/ 3.000 KK di 60 Kawasan 60 SP/ 3.000 unit di 60 Kawasan 60 Kawasan (3.000 Ha) 30.000 Bidang/ 60 SP di 60 kawasan 8 lokasi 23 SP PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 81,02 Badan Pertanahan Nasional 47,25 Badan Pertanahan Nasional 48,01 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 457,46 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30,70 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,52 0,07 126,89 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45 NO 2191 KODE KEGIATAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi KEGIATAN Terpenuhinya pengembangan SASARAN sarana dan prasarana di Satuan Permukiman (SP), Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dan kawasan transmigrasi INDIKATOR Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dikembangkan sarana dan prasarananya Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan sarana dan prasarananya II.L.C.25-10 TARGET TAHUN 2015 6 KPB 0 Kawasan PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) Kementerian Tenaga Kerja INSTANSI PELAKSANA dan Transmigrasi 54,38 0,00
NO 46 47 48 49 KODE KEGIATAN 2192 2193 018.11.3994 2251 KEGIATAN Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH) SASARAN Terpenuhinya pengembangan usaha dalam mewujudkan kemandirian pangan pada lokasi transmigrasi, termasuk di Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Tersedianya bantuan pangan dan layanan sosial budaya pada lokasi transmigrasi Peningkatan realisasi penyaluran bantuan modal untuk pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh rumah tangga, terutamanya ibu dan anak. INDIKATOR Jumlah produksi primer yang mendukung kemandirian pangan Jumlah Satuan Permukiman (SP)/Kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dikembangkan usaha ekonominya Jumlah keluarga yang mendapat bantuan pangan di Satuan Permukiman (SP) Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang mendapat layanan sosial budaya Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang mendapat layanan sosial budaya Jumlah kawasan transmigrasi yang mendapat layanan sosial budaya Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha Jumlah (Paket) Operasional Pembiayaan/PUAP) Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) II.L.C.25-11 TARGET TAHUN 2015 9.198 ton 84 SP/0 kawasan 6 KPB 7294 KK 86 SP 6 KPB 0 kawasan 5.000 423 3.000.000 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 36,30 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 45,69 28,01 39,21 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 81,44 9,05 0,00 572,40 Kementerian Pertanian 5.222,16 Kementerian Sosial
49 NO 50 51 52 53 54 55 56 57 2251 KODE KEGIATAN 2240 2237 KEGIATAN Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)* Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan SASARAN Menurunnya resiko kekurangan pangan yang dihadapi penduduk miskin dan tidak mampu. Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh komunitas adat terpencil. Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh fakir miskin di wilayah INDIKATOR Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan) Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit) Pemberian jaminan hidup (KK) Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Pengembangan Perdesaan Sehar Daerah Tertinggal Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Terpadu Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana Peningkatan Produksi dan Ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 15% dari tahun 2014 Produksi kayu di hutan rakyat selama 5 tahun menjadi 100 Juta m3 Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD sebanyak 500 unit II.L.C.25-12 TARGET TAHUN 2015 15.530.897 2.064 6.609 111.090 3.200 82 desa PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 20.549,79 Kementerian Sosial 121,14 Kementerian Sosial 342,67 Kementerian Sosial 74,25 KPDT 46,25 KPDT 48,21 BNPB 1,60 Kementerian Kehutanan 1,50 Kementerian Kehutanan 4,40 Kementerian Kehutanan
NO 58 59 60 61 62 63 64 KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR Terjaminnya penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR Bertambahnya Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat seluas 250 ribu Ha Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) di dalam KPH dan Hutan Rakyat menjadi kelas madya sebanyak 5.000 KTH Terbentuknya 500 unit koperasi KTH di dalam KPH dan Hutan Rakyat Terbentuknya kemitraan KTH yang profitable dengan pelaku usaha kehutanan, 150 unit di dalam KPH dan Hutan Rakyat Terlaksananya pengelolaan hutan produksi di 347 KPHP Terjaminnya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang aktif sejumlah 6.000 kader II.L.C.25-13 TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA 0,70 Kementerian Kehutanan 1,50 Kementerian Kehutanan 27,50 Kementerian Kehutanan 1,60 Kementerian Kehutanan 0,90 Kementerian Kehutanan 0,74 Kementerian Kehutanan 1,80 Kementerian Kehutanan 43.829,18
NO KODE KEGIATAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar) INSTANSI PELAKSANA ) Keterangan : ( Rekapitulasi Matriks belum termasuk masukan dari Direktorat sektor terkait pendidikan dan infrastruktur (transportasi, energi, pengairan dan irigasi)) II.L.C.25-14
LAMPIRAN BUKU I INDIKASI PENDANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
BAGIAN ANGGARAN 001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064 065 INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA* (Berdasarkan Hasil Pertemuan Tiga Pihak sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 0091/M.PPN/03/2014 dan S-179/MK.02/2014) KEMENTERIAN/LEMBAGA Rp. MILIAR MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 329.8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1,200.9 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 150.0 MAHKAMAH AGUNG 776.2 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 77.3 SEKRETARIAT NEGARA 474.8 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 223.1 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 613.8 KEMENTERIAN PERTAHANAN 8,086.0 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 4,840.6 KEMENTERIAN KEUANGAN 7,166.5 KEMENTERIAN PERTANIAN 5,470.2 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2,161.0 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0.0 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 32,176.2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 24,004.8 KEMENTERIAN KESEHATAN 5,218.8 KEMENTERIAN AGAMA 8,407.2 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4,685.2 KEMENTERIAN SOSIAL 918.1 KEMENTERIAN KEHUTANAN 538.0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 4,116.6 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 51,663.4 KEMENKO BIDANG POLHUKAM 5.0 KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN 5.9 KEMENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 36.0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 434.0 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 11.0 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 145.0 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 53.6 KEMENTERIAN KOP. DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 640.7 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA 31.8 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB 600.0 BADAN INTELIJEN NEGARA 135.9 LEMBAGA SANDI NEGARA 0.0 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 15.0 BADAN PUSAT STATISTIK 0.0 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 0.0 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 617.9 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1.1 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28.1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6,104.0 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 332.1 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 313.2 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 22.0
BAGIAN ANGGARAN 066 KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 068 BKKBN 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 078 PPATK 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 100 KOMISI YUDISIAL RI 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) 104 BNP2TKI 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 106 LKPP 107 BADAN SAR NASIONAL 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS) 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) 112 BP KPBPB BATAM 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) 114 SEKRETARIAT KABINET 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 118 BP KPBPB SABANG JUMLAH ) Dihasilkan dari Pertemuan Tiga Pihak dan masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut Rp. MILIAR 404.7 3,514.5 917.7 24.0 487.7 1,192.0 26.8 4.1 0.5 246.1 2,002.7 302.5 3,533.5 42.5 65.8 11.4 6.0 7.4 74.8 497.3 22,555.0 0.0 202.7 327.7 0.0 959.0 189.7 0.0 7.0 1,862.3 45.0 0.0 185.8 0.0 956.9 93.3 10.9 25.9 219.8 542.3 120.0 214,496.1
DAFTAR ISI BAB 1 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG ... 1 1.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN ... 1 1.1.1 Pembangunan Berkelanjutan ... 1 1.1.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis ... 1 1.1.1.2 Sasaran ... 2 1.1.1.3 Arah Kebijakan dan Startegi ... 2 1.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ... 3 1.1.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis ... 3 1.1.2.2 Sasaran ... 6 1.1.2.3 Arah Kebijakan dan Startegi ... 8 1.1.3 Pengarustaman Gender ... 12 1.1.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis ... 12 1.1.3.2 Sasaran ... 19 1.1.3.3 Arah Kebijakan dan Startegi ... 19 1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG ... 47 1.2.1 Penanggulangan Kemiskinan ... 47 1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis ... 47 1.2.1.2 Sasaran ... 50 1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Startegi ... 50 1.2.1.4 Kerangka Pendanaan ... 56 1.2.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ... 57 1.2.2 Perubahan Iklim ... 57 1.2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis ... 57 1.2.2.2 Sasaran ... 59 1.2.2.3 Arah Kebijakan dan Startegi ... 59 1.2.2.4 Kerangka Pendanaan ... 60 1.2.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ... 61 1.2.3 Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan ... 62 1.2.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis ... 62 1.2.3.2 Sasaran ... 63 1.2.3.3 Arah Kebijakan dan Startegi ... 64 1.2.3.4 Kerangka Pendanaan ... 66 1.2.3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ... 67 1.2.4 Perlindungan Anak ... 68 1.2.4.1 Permasalahan dan Isu Strategis ... 68 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR ISI i
1.2.4.2 Sasaran ... 73 1.2.4.3 Arah Kebijakan dan Startegi ... 73 1.2.4.4 Kerangka Pendanaan... 74 1.2.4.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ... 75 1.2.5 Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat ... 76 1.2.5.1 Permasalahan dan Isu Strategis ... 76 1.2.5.2 Sasaran ... 78 1.2.5.3 Arah Kebijakan dan Startegi ... 79 1.2.5.4 Kerangka Pendanaan... 82 1.2.5.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ... 82 1.2.6 Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan ... 83 1.2.6.1 Permasalahan dan Isu Strategis ... 83 1.2.6.2 Sasaran ... 84 1.2.6.3 Arah Kebijakan dan Startegi ... 84 1.2.6.4 Kerangka Pendanaan... 84 1.2.6.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ... 85 1.2.7 Penanggulangan Bencana ... 85 1.2.7.1 Permasalahan dan Isu Strategis ... 86 1.2.7.2 Sasaran ... 86 1.2.7.3 Arah Kebijakan dan Startegi ... 86 1.2.7.4 Kerangka Pendanaan... 87 1.2.7.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ... 87 BAB 2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ... 89 2.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ... 90 2.1.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ... 90 2.1.2 Penguatan Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana ... 92 2.1.3 Penguatan Kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana ... 93 2.1.4 Penguatan Data dan Informasi Kependudukan ... 94 2.1.5 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia ... 95 2.1.6 Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat ... 96 2.1.7 Peningkatan Pengendalian Beban Ganda Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ... 96 2.1.8 Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan Pemerataan dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan ... 97 2.1.9 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ... 98 ii DAFTAR ISI | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
2.1.10 Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional... 98 2.1.11 Peningkatan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ... 99 2.1.12 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Primer yang Berkualitas... 100 2.1.13 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas .... 100 2.1.14 Penguatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan dan Sistem Informasi ... 101 2.1.15 Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan ... 101 2.1.16 Peningkatan Pelayanan PAUD ... 101 2.1.17 Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar ... 102 2.1.18 Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Menengah ... 104 2.1.19 Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi ... 106 2.1.20 Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja ... 108 2.1.21 Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan ... 109 2.1.22 Peningkatan Kompetensi dan Optimalisasi Penugasan Pendidik ... 110 2.1.23 Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dan Penguatan Tata Kelola Pendidikan untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Pembangunan Pendidikan ... 111 2.1.24 Peningkatan Minat dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat ... 113 2.1.25 Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda ... 114 2.1.26 Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga ... 114 2.1.27 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ... 115 2.1.28 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama ... 116 2.1.29 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama ... 116 2.1.30 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji ... 117 2.1.31 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama ... 118 2.1.32 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa ... 118 2.1.33 Peningkatan Apresiasi Karya Budaya ... 119 2.1.34 Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya ... 120 2.1.35 Peningkatan Diplomasi Budaya ... 120 2.1.36 Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan ... 121 2.1.37 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesejahteraan Sosial ... 121 2.1.38 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan ... 122 2.1.39 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak ... 124 2.2 SASARAN ... 125 2.3 ARAH KEBIJAKAN ... 134 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR ISI iii
2.4 KERANGKA PENDANAAN ... 151 2.5 KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ... 153 BAB 3 BIDANG EKONOMI ... 159 3.1 KONDISI UMUM/ PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS ... 159 3.2 EKONOMI MAKRO ... 159 3.2.2 Keuangan Negara ... 162 3.2.3 Moneter ... 169 3.2.4 Investasi ... 174 3.2.5 Perdagangan ... 180 3.2.6 Kerjasama Ekonomi Internasional ... 186 3.2.7 Industri ... 190 3.2.8 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ... 194 3.2.9 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) ... 198 3.2.10 Sektor Keuangan ... 205 3.2.11 Ketenagakerjaan ... 214 3.2.12 Jaminan Sosial ... 219 3.3 SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 ... 221 3.3.1 Keuangan Negara ... 221 3.3.2 Stabilitas Harga dan Nilai Tukar ... 222 3.3.3 Investasi ... 222 3.3.4 Perdagangan ... 222 3.3.5 Kerjasama Ekonomi Internasional ... 223 3.3.6 Industri ... 223 3.3.7 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ... 223 3.3.8 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ... 223 3.3.9 Sektor Keuangan ... 224 3.3.10 Ketenagakerjaan ... 224 3.3.11 Jaminan Sosial ... 225 3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015... 225 3.4.2 Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan ... 226 3.4.3 Stabilitas Ekonomi yang Kokoh ... 228 3.4.4 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan ... 230 3.4.5 Keuangan Negara ... 232 3.4.6 Stabilitas Harga ... 236 3.4.7 Peningkatan Investasi ... 237 3.4.8 Perdagangan ... 238 3.4.9 Kerjasama Ekonomi Internasional ... 240 3.4.10 Revitalisasi Industri ... 241 iv DAFTAR ISI | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
3.4.11 Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ... 242 3.4.12 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ... 243 3.4.13 Stabilitas Sektor Keuangan ... 245 3.4.14 Daya Saing Ketenagakerjaan ... 248 3.4.15 Jaminan Sosial ... 250 3.5 KERANGKA PENDANAAN, REGULASI DAN KELEMBAGAAN ... 251 3.5.1 Keuangan Negara ... 251 3.5.2 Investasi ... 254 3.5.3 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) ... 259 3.5.4 Sektor Keuangan ... 262 3.5.5 Ketenagakerjaan ... 265 3.5.6 Jaminan Sosial ... 267 BAB 4 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ... 271 4.1 ISU STRATEGIS BIDANG IPTEK ... 271 4.1.1 Arahan RPJPN 2005-2025... 271 4.1.2 Kondisi Umum ... 272 4.1.3 Tantangan Pembangunan Iptek ... 280 4.1.4 Isu Strategis Pembangunan Iptek ... 282 4.2 SASARAN TAHUN 2015 ... 283 4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN ... 283 BAB 5 BIDANG SARANA DAN PRASARANA ... 295 5.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ... 296 5.1.1 Penguatan konektivitas nasional ... 296 5.1.2 Peningkatan ketersediaan infrastruktur Pelayanan dasar ... 301 5.1.3 Peningkatan Ketahanan Air ... 303 5.2 SASARAN BIDANG ... 307 5.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG ... 313 5.3.1 Memperkuat konektivitas nasional (national connectivity) ... 313 5.3.2 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar ... 319 5.3.3 Meningkatkan ketahanan air ... 321 5.4 KERANGKA PENDANAAN ... 324 5.5 KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ... 326 BAB 6 POLITIK ... 335 6.1 SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI ... 335 6.1.1 Isu Strategis Sub Bidang Politik Dalam Negeri ... 336 6.1.2 Sasaran Sub Bidang Politik Dalam Negeri ... 349 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR ISI v
6.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sub Bidang Politik Dalam Negeri ... 349 6.1.4 Kerangka Regulasi ... 351 6.1.5 Kerangka Kelembagaan ... 353 6.2 SUB BIDANG POLITIK LUAR NEGERI ... 355 6.2.1 Isu Strategis Bidang Politik Luar Negeri ... 356 6.2.2 Sasaran Pembangunan Sub Bidang Politik Luar Negeri ... 366 6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sub Bidang Politik Luar Negeri ... 367 6.2.4 Kerangka Regulasi ... 370 6.2.5 Kerangka Kelembagaan ... 371 BAB 7 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN ... 375 7.1 ISU STRATEGIS ... 377 7.1.1 Alutsista TNI dan Pemberdayaan Industri Pertahanan ... 377 7.1.2 Kesejahteraan prajurit dan profesionalisme ... 378 7.1.3 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi ... 379 7.1.4 Peralatan dan koordinasi intelijen ... 381 7.1.5 Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum laut dan di wilayah perbatasan darat ... 383 7.1.6 Prevalensi penyalahgunaan narkoba ... 385 7.2 SASARAN PEMBANGUNAN 2015 ... 388 7.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 2015 ... 388 7.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan ... 388 7.3.2 390 7.3.3 Startegi Kebijakan Pembangunan ... 390 7.4 KERANGKA PENDANAAN 2015 ... 391 7.5 KERANGKA REGULASI ... 393 7.6 KERANGKA KELEMBAGAAN ... 393 BAB 8 BIDANG HUKUM DAN APARATUR ... 395 8.1 SUB BIDANG HUKUM ... 395 8.1.1 Isu Strategis Sub Bidang Hukum ... 396 8.1.2 Sasaran Sub Bidang Hukum ... 408 8.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ... 408 8.1.4 Kerangka Pendanaan... 415 8.1.5 Kerangka Regulasi ... 415 8.1.6 Kerangka Kelembagaan ... 417 8.2 SUB BIDANG APARATUR NEGARA ... 419 8.2.1 Isu Strategis Sub Bidang Aparatur Negara ... 420 vi DAFTAR ISI | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
8.2.2 Sasaran Sub Bidang Aparatur Negara ... 438 8.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ... 439 8.2.4 Kerangka Pendanaan ... 445 8.2.5 Kerangka Regulasi ... 445 8.2.6 Kerangka Kelembagaan ... 447 BAB 9 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG ... 449 9.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ... 449 9.1.1 Data dan Informasi Spasial ... 451 9.1.2 Tata Ruang ... 456 9.1.3 Pertanahan ... 459 9.1.4 Perkotaan ... 462 9.1.5 Perdesaan ... 464 9.1.6 Kawasan Transmigrasi ... 469 9.1.7 Kawasan Strategis ... 471 9.1.8 Kawasan Perbatasan Negara ... 475 9.1.9 Daerah Tertinggal ... 477 9.1.10 Kawasan Rawan Bencana ... 478 9.1.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah... 480 9.1.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah ... 489 9.2 SASARAN PEMBANGUNAN ... 499 9.2.1 Data dan Informasi Spasial ... 499 9.2.2 Tata Ruang ... 500 9.2.3 Pertanahan ... 502 9.2.4 Perkotaan ... 504 9.2.5 Perdesaan ... 505 9.2.6 Kawasan Transmigrasi ... 507 9.2.7 Kawasan Strategis ... 507 9.2.8 Kawasan Perbatasan Negara ... 509 9.2.9 Daerah Tertinggal ... 510 9.2.10 Kawasan Rawan Bencana ... 510 9.2.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah... 510 9.2.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah ... 511 9.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2015 ... 512 9.3.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial ... 512 9.3.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang ... 514 9.3.3 Pengelolaan Pertanahan ... 516 9.3.4 Pembangunan Perkotaan ... 518 9.3.5 Pembangunan Perdesaan ... 523 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR ISI vii
9.3.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi ... 526 9.3.7 Pengembangan Kawasan Strategis ... 529 9.3.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara ... 531 9.3.9 Pembangunan Daerah Tertinggal ... 532 9.3.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana ... 533 9.3.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat- Daerah dan Antardaerah ... 534 9.3.12 Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah ... 534 9.4 KERANGKA PENDANAAN ... 535 9.4.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial ... 535 9.4.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang ... 535 9.4.3 Pengelolaan Pertanahan ... 537 9.4.4 Pembangunan Perkotaan ... 538 9.4.5 Pembangunan Perdesaan ... 539 9.4.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi ... 541 9.4.7 Pengembangan Kawasan Strategis ... 541 9.4.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara ... 541 9.4.9 Pembangunan Daerah Tertinggal ... 541 9.4.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana ... 542 9.4.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat- Daerah dan Antardaerah, serta Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah ... 543 9.5 KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ... 543 9.5.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial ... 543 9.5.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang ... 544 9.5.3 Pengelolaan Pertanahan ... 547 9.5.4 Pembangunan Perkotaan ... 550 9.5.5 Pembangunan Perdesaan ... 552 9.5.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi ... 553 9.5.7 Pengembangan Kawasan Strategis ... 555 9.5.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara ... 557 9.5.9 Pembangunan Daerah Tertinggal ... 558 9.5.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana ... 559 9.5.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat- Daerah dan Antardaerah ... 560 9.5.12 Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah ... 561 BAB 10 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH ... 565 10.1 ISU STRATEGIS ... 567 viii DAFTAR ISI | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
10.1.1 ISU STRATEGIS KETAHANAN PANGAN ... 567 10.1.2 ISU STRATEGIS KETAHANAN ENERGI - Penguatan Kapasitas Produksi dan Cadangan Energi Nasional serta Pengembangan Diversifikasi Energi di Tingkat Daerah/Masyarakat ... 572 10.1.3 ISU STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ... 575 10.1.3.1 PERTANIAN ... 575 10.1.3.2 PERIKANAN ... 578 10.1.3.3 KEHUTANAN ... 581 10.1.3.4 MINERAL DAN BATUBARA ... 586 10.1.4 ISU STRATEGIS PENGUATAN TATA KELOLA, KONSERVASI, REHABILITASI, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN ... 589 10.1.4.1 Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati ... 589 10.1.4.2 Tata Kelola, Konservasi, Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan ... 594 10.1.4.3 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ... 597 10.1.5 ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA ... 599 10.2 KERANGKA PENDANAAN ... 601 10.3 KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN ... 603 10.3.1 Kerangka Regulasi ... 603 10.3.2 Kerangka Kelembagaan ... 608 BAB 11 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL ... 611 11.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ... 611 11.2 SASARAN ... 619 11.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ... 620 11.3.1 Perkuatan Perencanaan dan Pembangunan ... 620 11.3.2 Perkuatan Data dan Informasi Statistik ... 621 11.3.3 Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa ... 623 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR ISI ix
x DAFTAR ISI | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1.1 PERKEMBANGAN IPG DAN IDG INDONESIA TAHUN 2004-2012 ... 13 GAMBAR 3.1 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA 2010-2014 ... 163 GAMBAR 3.2 PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA 2010-2014... 164 GAMBAR 3.3 PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB 2010-2014 ... 166 GAMBAR 3.4 PERBANDINGAN RASIO UTANG DAN DEFISIT TERHADAP PDB INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA TAHUN 2013 ... 167 GAMBAR 3.5 PERKEMBANGAN LAJU INFLASI ... 170 GAMBAR 3.6 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP US DOLAR PERIODE 2010-2013 ... 172 GAMBAR 3.7 PERKEMBANGAN INDEKS NILAI TUKAR ... 173 GAMBAR 3.8 NEGARA PROSPEKTIF SEBAGAI TUJUAN BERINVESTASI 2013-2015 ... 176 GAMBAR 3.9 REALISASI INVESTASI PMDN BERDASARKAN SEKTOR (RP MILIAR DAN PERSENTASE DISTRIBUSI)... 177 GAMBAR 3.10 REALISASI INVESTASI PMA BERDASARKAN SEKTOR (USD JUTA DAN PERSENTASE DISTRIBUSI)... 177 GAMBAR 3.11 REALISASI PMDN MENURUT LOKASI ... 178 GAMBAR 3.12 REALISASI PMA MENURUT LOKASI ... 178 GAMBAR 3.13 KOEFISIEN VARIASI HARGA BAHAN POKOK TAHUN 2010 -MARET 2014 ... 181 GAMBAR 3.14 PERTUMBUHAN EKSPOR INDONESIA TAHUN 2010 -MARET 2014 ... 183 GAMBAR 3.15 NERACA PERDAGANGAN INDONESIA (TOTAL DAN NONMIGAS) TAHUN 2010 -MARET 2014 ... 184 GAMBAR 3.16 KOMPOSISI EKSPOR NONMIGAS INDONESIA BERDASARKAN SEKTOR (2007-TRIWULAN I 2014) ... 185 GAMBAR 3.17 JUMLAH KESEPAKATAN KERJASAMA EKONOMI (BERSIFAT MENGIKAT) YANG TELAH DAN AKAN DISEPAKAT OLEH NEGARA DI KAWASAN ASEAN ... 188 GAMBAR 3.18 PERTUMBUHAN INDUSTRI NON-MIGAS DAN PERTUMBUHAN PDB .... 191 GAMBAR 3.19 KOMPOSISI ESKPOR INDONESIA 2004-2013 ... 191 GAMBAR 3.20 PERKEMBANGAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI FEBRUARI 2009 - AGUSTUS 2013 ... 193 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR GAMBAR xi
GAMBAR 3.21 JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DAN PENERIMAAN DEVISA TAHUN 2004-2013 ... 195 GAMBAR 3.22 PERKEMBANGAN WISATAWAN NUSANTARA TAHUN 2001-2013 ... 196 GAMBAR 3.23 INDIKATOR PERBANKAN 2011 - 2013 ... 207 GAMBAR 3.24 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK ... 209 GAMBAR 3.25 GAMBARAN KETENAGAKERJAAN ... 215 GAMBAR 3.26 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT PENDIDIKAN ... 216 GAMBAR 3.27 PERSENTASE LAPANGAN KERJA FORMAL DAN INFORMAL ... 216 GAMBAR 3.28 PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM RPJMN 2015- 2019... 226 GAMBAR 3.29 TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI INDUSTRIALISASI YANG BERKELANJUTAN ... 231 GAMBAR 4.1 KERANGKA PEMBANGUNAN IPTEK ... 282 GAMBAR 4.2 TIPOLOGI RISET ... 285 GAMBAR 4.3 TIPOLOGI LAYANAN TEKNOLOGI/PEREKAYASAAN ... 286 GAMBAR 4.4 PROSES LAYANAN INFRASTRUKTUR MUTU ... 287 GAMBAR 6.1 PERKEMBANGAN KINERJA DEMOKRASI DI INDONESIA ... 336 GAMBAR 6.2 TREN DEMOKRASI DI INDONESIA BERDASARKAN 3 ASPEK ... 336 GAMBAR 6.3 JUMLAH PPID DI INDONESIA (MARET 2014) ... 342 GAMBAR 6.4 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER TAHUN 2007 - 2013... 343 GAMBAR 6.5 JUMLAH SERANGAN TEROR ... 345 GAMBAR 6.6 PELAKU TERORISME BERDASARKAN USIA ... 346 GAMBAR 6.7 PARTISIPASI INDONESIA DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA ... 359 GAMBAR 6.8 PENYELESAIAN KASUS WNI DI LUAR NEGERI... 362 GAMBAR 7.1 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2015 SEBAGAI BAGIAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2015-2019 ... 387 GAMBAR 8.1 STATISTIK PENGADUAN PELANGGARAN HAM TAHUN 2008-2012 ... 406 GAMBAR 8.2 STATISTIK JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ... 408 GAMBAR 8.3 HUBUNGAN ANTARA KUALITAS BIROKRASI NEGARA ASEAN DAN BRIC DENGAN PENCAPAIAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN ... 423 xii DAFTAR GAMBAR | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
GAMBAR 8.4 PERKEMBANGAN OPINI WTP AUDIT BPK ATAS LKKL DAN LKPD 2010-2013 ... 426 GAMBAR 8.5 PERKEMBANGAN PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG AKUNTABEL 2010-2013 ... 426 GAMBAR 8.6 PERKEMBANGAN JUMLAH PAKET DAN NILAI PAGU PENGADAAN MELALUI LPSE 2010-2013 ... 428 GAMBAR 8.7 PERKEMBANGAN NILAI EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENGADAAN 2010-2013 ... 428 GAMBAR 8.8 PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA, 2007-2013 ... 432 GAMBAR 8.9 PERKEMBANGAN JUMLAH K/L YANG TELAH MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2008-2013 ... 434 GAMBAR 8.10 PERKEMBANGAN JUMLAH PTSP/OSS DI DAERAH 2010-2013 ... 436 GAMBAR 8.11 PERKEMBANGAN PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA INDONESIA 2010-2013 ... 436 GAMBAR 8.12 PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN IKM 2005-2012 ... 437 GAMBAR 8.13 PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK 2010- 2013 ... 437 GAMBAR 8.14 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA ... 439 GAMBAR 9.1 KERANGKA KERJA BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG ... 450 GAMBAR 9.2 PERKEMBANGAN JUMLAH KOTA DI INDONESIA ... 463 MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2005-2025 ... 463 GAMBAR 9.3 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT TIPOLOGI KOTA DI INDONESIA TAHUN 2005-2025 ... 463 GAMBAR 9.4 PROYEKSI PENDUDUK PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2010- 2035 TAHUN 1990-2013 ... 465 GAMBAR 9.5 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DESA-KOTA TAHUN 1990-2013 ... 466 GAMBAR 9.6 PDRB KOTA DAN KABUPATEN TAHUN 2000-2011 ... 466 GAMBAR 9.7 ANGKA PENCEMARAN DALAM BERBAGAI MEDIUM DI DESA (%) ... 468 GAMBAR 9.8 KONVERSI LAHAN DI PERDESAAN TAHUN 2003-2008 ... 468 GAMBAR 9.9 KETERKAITAN ANTARA DESA DAN KOTA ... 470 GAMBAR 9.10 PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KAPET, KPBPB, DAN KEK) ... 473 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR GAMBAR xiii
GAMBAR 9.11 TENAGA KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2013 ... 474 GAMBAR 9.12 JUMLAH KEJADIAN BENCANA TAHUN 2002-2014 ... 479 GAMBAR 9.13 LOKASI KERJASAMA ANTAR DAERAH DI INDONESIA ... 487 GAMBAR 9.14 RASIO PNS PENDUDUK DI INDONESIA ... 493 GAMBAR 9.15 PNS DAERAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2005-2013 ... 494 GAMBAR 9.16 PERKEMBANGAN DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2008 - 2014... 496 GAMBAR 9.17 PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2007 - 2013 ... 497 GAMBAR 9.18 BELANJA PEMERINTAH DAERAH DALAM APBD TAHUN 2008 - 2013... 498 GAMBAR 9.19 STATUS LKPD ... 498 GAMBAR 9.20 BENTUK SIMPANAN PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN 2002- 2012: PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA .... 499 GAMBAR 9.21 ARAH PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI UNTUK MENINGKATKAN KETERKAITAN KOTA DAN DESA ... 526 GAMBAR 11.1 JUMLAH ULP YANG TERBENTUK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAINNYA ... 616 GAMBAR 11.2 PERKEMBANGAN JUMLAH PAKET DAN NILAI PAGU PENGADAAN MELALUI LPSE 2008-2013 ... 617 GAMBAR 11.3 PERKEMBANGAN NILAI EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENGADAAN 2008-2013 (DALAM MILIAR RUPIAH) ... 618 xiv DAFTAR GAMBAR | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
DAFTAR TABEL TABEL 1.1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ... 8 TABEL 1.2 TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2015 ... 20 TABEL 1.3 KERANGKA PENDANAAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN ... 66 TABEL 1.4 KERANGKA REGULASI ISU STRATEGIS LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN ... 67 TABEL 2.1 SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2015-2019 ... 129 TABEL 3.1 PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2014-2015... 161 TABEL 3.2 PENCAPAIAN AEC SCORE CARD PERIODE 2008-2013 ... 189 TABEL 3.3 EKONOMI KREATIF TAHUN 2010 - 2013 ... 197 TABEL 3.4 PERKEMBANGAN UMKM ... 199 TABEL 3.5 PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI ... 201 TABEL 3.6 INDIKATOR PERBANKAN ... 206 TABEL 3.7 SASARAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKMK ... 223 TABEL 4.1 JUMLAH PERMOHONAN PATEN TAHUN 2009-2012 ... 274 TABEL 4.2 PERTUMBUHAN PDB, MODAL, TENAGA KERJA DAN TFP TAHUN 2010, 2011, 2012 ... 281 TABEL 6.1 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN SUB-BIDANG POLITIK DALAM NEGERI ... 354 TABEL 6.2 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG POLITIK LUAR NEGERI ... 371 TABEL 7.1 KERANGKA PENDANAAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 PENINGKATAN KAPASITAS PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN ... 392 TABEL 8.1 PENANGANAN PERKARA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN RI TAHUN 2010- 2013 ... 402 TABEL 8.2 PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK TAHUN 2010-2013 ... 403 TABEL 8.3 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA ... 447 TABEL 9.1 PERKEMBANGAN DAN JENIS PERDA BERMASALAH PERIODE 2002- 2012 ... 482 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR TABEL xv
TABEL 9.2 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU TAHUN 2010-2013 ... 485 TABEL 9.3 15 DAERAH OTONOM BARU HASIL PEMEKARAN TAHUN 2012 DAN 2013 BERDASARKAN INISIATIF DPR ... 485 TABEL 9.4 CAPAIAN IPM DAERAH OTSUS ... 489 TABEL 9.5 PERKEMBANGAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ... 489 TABEL 9.6 HASIL EVALUASI EKPPD ... 491 TABEL 9.7 PEMBENTUKAN PTSP KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI 2012 ... 492 TABEL 9.8 JUMLAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PERSENTASE ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA TAHUN 2011 - 2013 ... 494 TABEL 9.9 JUMLAH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA BERDASARKAN PERSENTASE ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA TAHUN 2011 - 2013 ... 494 TABEL 9.10 RENCANA PENATAAN REGULASI PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN ... 550 TABEL 9.11 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN PERKOTAAN ... 551 TABEL 9.12 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN ... 553 TABEL 9.13 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI ... 555 TABEL 9.14 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG KAWASAN STRATEGIS ... 556 TABEL 9.15 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA ... 557 TABEL 9.16 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG DAERAH TERTINGGAL... 559 TABEL 9.17 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA ... 559 TABEL 9.18 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMANTAPAN DESENTRALISASI, PENINGKATANN HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH ... 561 TABEL 9.19 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG TATA KELOLA DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH ... 563 TABEL 10.1 KERANGKA PENDANAAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ... 601 xvi DAFTAR TABEL | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
TABEL 10.2 KERANGKA REGULASI ISU STRATEGIS TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP... 603 TABEL 10.3 KERANGKA KELEMBAGAAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP... 608 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR TABEL xvii
BAB 1 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan 1.1.1 Pembangunan Berkelanjutan 1.1.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis merupakan prasyarat tercapainya keberhasilan pembangunan di setiap dimensi, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Mengacu kepada konsep pembangunan pelaksanaan pembangunan tentunya harus melihat dari ke-empat dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan, yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. berkelanjutan, maka Pola pembangunan Indonesia terus dibangun untuk dapat menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan di segala bidang. Di sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat secara stabil di level 5 hingga 6,6 persen selama 15 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2006 hingga 2010, di tengah krisis yang melanda sebagian negara-negara di dunia, perekonomian Indonesia mampu tumbuh rata-rata sebesar 5,73 persen setiap tahunnya. Pada pembangunan dimensi sosial, dua indikator yang sering dipergunakan adalah tingkat kemiskinan dan gini rasio. Dalam periode 2008 hingga 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan dari 15,42 persen menjadi 11,37 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini sejalan dengan tingkat terjadinya pertumbuhan kemiskinan mengalami penurunan, angka gini rasio justru menunjukkan adanya peningkatan. Artinya, walaupun tingkat kemiskinan menurun, tetapi disparitas pendapatan semakin lebar. Perbedaan pendapatan yang lebar memberikan peluang terjadinya dapat mengganggu sosial, keberlanjutan pembangunan. ekonomi. Walaupun konflik yang Sementara itu, pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sumbangan sumberdaya alam, sebesar kurang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-1
lebih 25% Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya minyak, sumberdaya mineral, dan hutan. Kondisi ini menyebabkan deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan, meskipun upaya pembangunan yang ramah lingkungan terus diterapkan dan digalakkan. Hingga saat ini pengelolaan kualitas lingkungan dan ekosistem masih dinilai kurang optimal. lingkungan Pengendalian pencemaran, perbaikan kualitas hidup, pengelolaan sampah, dan limbah masih kurang baik. Penanganan kebakaran lahan meskipun terkendali, namun masih mengakibatkan polusi udara. Demikian pula degradasi hutan masih belum tertangani dengan baik. Sebagai cerminan, indeks kualitas (IKLH) yang baru dipergunakan tiga tahun terakhir, masih menunjukkan skor sebesar 64,21. lingkungan hidup Untuk dapat mengukur apakah pembangunan Indonesia sudah berada pada jalur pembangunan berkelanjutan diperlukan indikator-indikator yang dapat memberikan penilaian pembangunan dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan secara bersamaan. Namun demikian, sampai saat ini belum terdapat instrumen atau indikator pencapaian pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, penyusunan indikator pencapaian pembangunan berkelanjutan yang disepakati dan diterapkan sangat penting dalam periode pembangunan lima tahun ini. Sebagai langkah awal, pada tahun 2015 yang merupakan tahun pertama RPJMN 2015-2019, diperlukan penyempurnaan metodologi yang dipergunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). dan parameter 1.1.1.2 Sasaran Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah penyempurnaan metodologi dan parameter yang dipergunakan dalam indeks kualitas lingkungan hidup, sebagai ukuran pencapaian kualitas lingkungan hidup. 1.1.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Arah pembangunan berkelanjutan, meliputi (1) Menyempurnakan IKLH sebagai indikator pencapaian kualitas lingkungan hidup nasional; (2) memperkuat pemantauan kualitas lingkungan hidup; dan (3) mengembangkan sistem data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup. Strategi pengembangan IKLH sebagai bagian dari indikator pembangunan berkelanjutan, adalah: (1) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi untuk parameter kebijakan pengarusutamaan 1-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
yang dipergunakan di dalam IKLH; dan (2) memantapkan metodologi analisis yang digunakan untuk perhitungan IKLH. 1.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.1.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prasyarat penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yakni mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten juga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di lingkungan internasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. dapat meningkatkan Sejak tahun 1999 yang merupakan dimulainya era reformasi, pemerintah telah menerbitkan banyak peraturan perundang- undangan penyelenggaraan mengamanatkan pemerintahan dan negara, dan pelayanan publik untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Peraturan perundangan tersebut adalah antara lain UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari KKN, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus sudah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). yang Selain itu, untuk memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014. Berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2012 tersebut, penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilakukan setiap tahun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-3
1-4 Dalam upaya peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan tata kelola APIP, telah dilakukan antara lain melalui diklat fungsional, diklat teknis substantif, workshop/bimbingan teknis tata kelola APIP, penyusunan pedoman JFA dan tata kelola APIP, penempatan SDM BPKP pada unit APIP, serta pendampingan sistem pengolahan hasil pengawasan. Namun, jumlah pejabat fungsional auditor saat ini baru memenuhi 16,77 persen dari kebutuhan formasi auditor yang mencapai 46.560 auditor. Kemudian, dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, perolehan Opini WTP BPK atas laporan keuangan juga mengalami kenaikan yang sangat siginifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2007. Kenaikan pencapaian opini WTP di tingkat pusat (Kementerian dan Lembaga) saat ini mencapai angka 74% dari sebelumnya 8% di tahun 2007. Tetapi hal yang masih harus dicermati adalah pencapaian di tingkat provinsi yang baru mencapai 52% serta pencapaian opini WTP yang lebih rendah di tingkat kabupaten kota yang baru mencapai 21%. Terkait dengan pelayanan publik, terutama untuk memberikan kepastian dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat, Kementerian PAN & RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN & RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Selain itu, sebagai tindak lanjut diterbitkannya UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, telah terbit juga PP Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri PAN & RB No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Dalam konteks mendorong keterbukaan informasi publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (open government), telah didorong upaya pembentukan lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui antara lain penerbitan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 21 menyebutkan: (1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di kehumasan. bidang informasi, komunikasi, dan/atau | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
Melaksanakan UU dan PP tersebut, saat ini di Indonesia telah terbentuk PPID sebanyak 227 terdiri dari 34 kementerian, 36 Lembaga Negara/ Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP, 23 provinsi, 98 kabupaten, dan 36 kota. Dengan kata lain, sampai dengan saat ini, baru 39,83% badan publik yang telah memiliki PPID seperti diamanatkan oleh UU KIP. Dengan demikian, hingga telah banyak dikeluarkan aturan dalam rangka melengkapi praktek-pratek pelaksanaan good governance. tahun 2014, Berbagai kelola pemerintahan yang baik tersebut di atas yang pada dasarnya masih menemui permasalahan dan hambatan. Kelembagaan tidak pemerintah efisiensinya penyelenggaraan pemerintahan. Biaya politik demokrasi yang sangat mahal berkorelasi erat dengan kasus korupsi yang terjadi di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. capaian pada prinsip-prinsip tata yang masih gemuk menunjukkan Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN masih menghadapi beberapa persoalan, di antaranya belum terbentuknya sistem pengawasan nasional yang kuat dan terintegrasi, penerapan sistem pengendalian internal belum berjalan maksimal, masih rendahnya kapasitas aparat pengawasan dan para pengelola keuangan negara, proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya menerapkan e-procurement, dan belum seluruh K/L/D yang menerapkan pakta integritas. Selain itu, dengan adanya tindakan aparat penegak hukum yang represif, membuat banyak pejabat pemerintah menolak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hukum telah dianggap sebagai momok yang menakutkan, dan konsekuensinya akan menyebabkan terhambatnya proses pembangunan. Selain itu, para pejabat pusat dan kepala daerah kini mulai khawatir dan berhati-hati mengambil kebijakan dan menggunakan anggaran. Akibatnya, kinerja pemerintahan menjadi rendah dan pada akhirnya tingkat penyerapan anggaran juga menjadi rendah. Apabila hal ini dibiarkan, berbagai sasaran pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai. Dalam hal pelayanan publik, permasalahan yang muncul di antaranya adalah profesionalisme SDM pelayanan masih perlu ditingkatkan, dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik masih rendah, pemanfaatan Teknologi Informasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-5
1-6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum dilaksanakan secara konsisten; masih banyak penyelenggaran pelayanan publik yang belum memiliki Standard Operating Procedure, dan belum terselenggaranya sistem pengaduan masyarakat yang efektif. Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan penyusunan kebijakan publik, pemerintah masih belum sepenuhnya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif mengingat masih banyak forum musyawarah hanya melibatkan ditemui berbagai beberapa tokoh masyarakat dan asosiasi profesi serta perwakilan dunia usaha. Selain itu, masyarakat masih belum tergerak untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pembangunan sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk memberikan aduan atau keluhan terkait dengan adanya penyimpangan yang terjadi di unit pelayanan publik masih sangat rendah. Terkait dengan pembentukan PPID di daerah yang merupakan bagian dari proses transparansi pemerintahan, ternyata masih belum memenuhi target yang ditentukan disebabkan oleh masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID; keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana regulasi untuk komunikasi, serta belum memadainya mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi. Di samping permasalahan tersebut di atas, PPID yang telah terbentuk di seluruh badan publik masih menghadapi permasalahan belum optimalnya fungsi layanan informasi publik badan publik. Masih untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, serta belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik menunjukkan indikasi bahwa prinsip-prinsip good governance masih belum menjadi mainstreaming. informasi, rendahnya kepatuhan badan publik Terkait dengan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah, beberapa permasalahan yang muncul di antaranya adalah masih belum berjalannya secara maksimal upaya menata kelembagaan birokrasi yang proporsional dan efektif, penataan ketatalaksanaan di berbagai instansi pemerintah masih belum efektif dan efisien, serta masih rendahnya kinerja pelaksanaan pegawai pembangunan dan pemerintahan. dan kinerja birokrasi dalam | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.1.2.2 Sasaran 1.1.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Tantangan dalam periode pemerintahan 2015-2019 dalam bidang ekonomi adalah keluar dari middle income trap. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif dan berkelanjutan, transformasi struktur ekonomi yang didukung dengan pengelolaan SDA yang tepat sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan ketahanan pangan dan energi, penyediaan infrastruktur yang merata guna mempercepat pemerataan pembangunan untuk meminimalkan potensi kesenjangan antar wilayah, serta pemberantasan korupsi dan percepatan konsolidasi demokrasi yang terkait sangat erat dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah meningkatnya penerapan kebijakan nasional tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan prinsip- prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan berdasar hukum dan pembangunan di lembaga, dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi, penyalahgunaan wewenang meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. pada penyelenggaraan pemerintahan setiap kementerian, dan praktek Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1. Penyusunan dan penerapan kebijakan nasional tatakelola pemerintahan yang baik sebagai berikut: a. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menerapkan: kode etik dan kode perilaku; sistem pengendalian gratifikasi; sistem pengendalian konflik kepentingan, sistem pelaporan harta kekayaan pejabat/pegawai, SPIP dengan efektif, serta sistem pengaduan masyarakat yang transparan dan efektif; b. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menerapkan: sistem rekrutmen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit; sistem promosi jabatan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis merit; manajemen kinerja pegawai; SOP yang efektif, efisien, dan transparan; sistem akuntabilitas kinerja dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-7
transparan; serta sistem kearsipan berbasis elektronik; c. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, menerapkan: standar pelayanan yang disusun secara partisipatif; pelayanan; penetapan maklumat pembentukan PPID yang efektif, dan sistem pengaduan masyarakat yang transparan dan efektif. 2. Penjabaran transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan berdasarkan hukum dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan, dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaannya; dan penerapan prinsip 3. Untuk kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. menjamin implementasi TABEL 1.1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK No. Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansi dalam Renja Indikator di setiap instansi Sasaran 2015 1. Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel a. b. c. Penerapan sistem Whistle Blowing Penerapan penanganan gratifikasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pembentukan unit penanganan whistle blowing system Pembentukan unit penanganan gratifikasi Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah % jumlah unit penanganan whistle blowing system % jumlah unit penanganan gratifikasi % jumlah K/L/D yang menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah 100% 100% 50% d. e. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara Pengembangan Sistem e-Procurement Nasional Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP71/2010) Penggunaan Aplikasi SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi Penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa Opini WTP dari BPK atas LKKL dan LKPD % Pengadaan barang dan jasa menggunakan e- Procurement 60% 60% 1-8 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
No. f. g. a. b. c. d. Isu/Kebijakan Nasional Pemantapan pelaksanaan PBJ yang lebih terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien Internalisasi prinsip- prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Kebijakan instansi dalam Renja Pembentukan ULP Pengintegrasian kebijakan nasional tata kelola pemerintahan yang baik dalam Renstra dan Renja K/L/D Penerapan kebijakan good governance dalam kurikulum pendididan pelatihan Penerapan kebijakan good governance dalam kurkulum pendidikan dan perlatihan Pelaksanaan self assesment yang mengukur tingkat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan Indikator di setiap instansi % Jumlah ULP di seluruh Indonesia Renstra dan Renja K/L/D lebih akuntabel % K/L/D yang menyusun petunjuk pelaksanaan penerapan kebijakan good governance dalam kurikulum pendididan pelatihan % K/L/D yang menerapkan substansi kebijakan good governance dalam kurkulum pendidikan dan perlatihan % K/L/D yang melaksanakan self assesment untuk mengukur tingkat penerapan prinsip good governance Sasaran 2015 60% 25% 25% 25% 25% 2. Pemerintahan yang efisiensi, produktif, dan efektif Penataan kelembagaan instansi Pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasinya serta hubungan antar lembaga Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Pengembangan manajemen SDM Aparatur Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan pada Sasaran dan Kebijakan RPJMN dan RPJMD Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif Peningkatan sistem merit dalam manajemen kepegawaian % Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, efisien % SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis organisasi. Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif % penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian (rekrutmen, promosi dan mutasi) 25% 25% 40% 25% Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-9
No. e. f. g. h. a. b. c. d. 1-10 Isu/Kebijakan Nasional Sistem Seleksi PNS melalui CAT System Pengembangan dan penerapan e- Government Penerapan e-Arsip Kebijakan instansi dalam Renja Peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai Penerapan Sistem Seleksi Berbasis CAT system di seluruh instansi pemerintah Pengembangan dan penerapan e-Government Penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah Indikator di setiap instansi - % pegawai yang telah mengikuti assesment center sesuai kebutuhan - % pegawai yang telah mengikuti Diklat wajib - % penilaian kinerja pegawai berbasis prestasi kerja % K/L/D yang menggunakan CAT system Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan e- Government dalam menajemen pemerintahanya Manajemen arsip menjadi lebih efektif Sasaran 2015 25% 25% 25% 25% 25% 25% Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis Teknologi Informasi % Penerapan SAKIP yang efektif dan efisien berbasis TIK 25% 3. Pelayanan Publik Yang Berkualitas Perluasan penerapan e- service untuk pelayanan publik Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi Penerapan manajemen Pengaduan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pelayanan Publik Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik Penyusunan SOP untuk berbagai jenis pelayanan Percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efefktif dan efisien Penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada setiap unit pelayanan publik K/L/D wajib memiliki sistem dan sarana pengaduan pelayanan publik % Jumlah unit pelayanan publik berbasis sistem informasi dan komunikasi % unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik % unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki SOP % Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (OSS) % Unit Pengaduan Masyarakat % K/L/D yang memiliki kebijakan Sistem dan Sarana Pengaduan Pelayanan Publik 50% 50% 50 50% 50% 25% | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
No. e. f. Isu/Kebijakan Nasional Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan instansi dalam Renja Penerapan Unit Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi K/L/D memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal K/L/D memiliki standar pelayanan yang disusun secara partisipatif K/L/D wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik K/L/D wajib mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami K/L/D wajib mengembangkan website yang berinteraksi dengan masyarakat Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada setiap unit organisasi Kerjasama dengan media massa dalam rangka public awareness campaign Publikasi target peningkatan pelayanan publik dan penurunan tingkat korupsi K/L/D Publikasi renstra dan renja K/L/D kepada masyarakat Indikator di setiap instansi - % K/L/D yang memiliki sistem pelayanan publik berbasis IT - % Unit Pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian - % Unit Pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian % K/L/D yang memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal % K/L/D yang memiliki standar pelayanan partisipatif % K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik % K/L/D yang memiliki sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami % K/L/D yang memiliki website yang interaktif % PPID di tingkat Provinsi - % PPID di tingkat Kabupaten dan Kota % K/L/D yang melakukan Kerjasama dengan media massa dalam rangka Public Awareness Campaign % K/L/D yang mempublikasikan target peningkatan pelayanan publik dan penurunan tingkat koruspsi % K/L/D yang mempublikasikan renstra dan renja kepada masyarakat Sasaran 2015 25% 25% 25% 50% 50% 25% 25% 20% 100% 50% 25% 25% 25% Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-11
No. g. Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansi dalam Renja Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam website masing-masing K/L/D Publikasi informasi penggunaan/pelaksanaan anggaran Indikator di setiap instansi % K/L/D yang mempublikasikan proses perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat % K/L/D yang mempublikasikan penggunaan anggaran Sasaran 2015 25% 25% 1.1.3 Pengarustaman Gender 1.1.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis Pengarusutamaan gender strategi mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses setiap bidang perencanaan dan penganggaran di pembangunan, di tingkat pusat dan daerah. PUG ditujukan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan Indonesia, dengan merata bagi mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta berpartisipasi dan mengontrol proses pembangunan. (PUG) merupakan seluruh penduduk Permasalahan dan isu strategis PUG di berbagai bidang pembangunan dibagi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan secara umum dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dengan memperhatikan faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan variabel angka harapan hidup, tingkat melek aksara dan angka partisipasi sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan pendapatan. Sementara IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan variabel perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor nonpertanian. Selama tahun 2004-2012, IPG Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan 1-12 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
maupun IDG Indonesia menunjukkan peningkatan (Gambar 1.1). GAMBAR 1.1 PERKEMBANGAN IPG DAN IDG INDONESIA TAHUN 2004-2012 Sumber: BPS Peningkatan IPG didukung oleh pencapaian di bidang pendidikan. Hasil Susenas 2011 dan 2013 (bulan Maret) menunjukkan bahwa rasio APM perempuan terhadap APM laki-laki meningkat untuk semua jenjang pendidikan. Di tingkat SD/MI meningkat dari sebesar 98,8 persen menjadi 99,8 persen, di tingkat SMP/MTs meningkat dari sebesar 103,45 persen menjadi 105,7 persen, di tingkat SMA/MA meningkat dari sebesar 96,1 persen menjadi 100,7 persen; dan di tingkat Perguruan Tinggi meningkat dari sebesar 102,9 persen menjadi 109,7 persen. Sedangkan peningkatan IDG didukung oleh pencapaian di bidang politik dan pengambilan keputusan. Data KPU menunjukkan proporsi keterwakilan perempuan di DPR meningkat dari sebesar 11,3 persen pada Pemilu 2004 menjadi sebesar 18,4 persen pada Pemilu 2009. Peningkatan tersebut didukung oleh UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang mengamanatkan sedikitnya tiga puluh persen keterwakilan perempuan dalam pendaftaran Partai Politik sebagai calon dalam pengajuan bakal calon dan DPRD Kabupaten/Kota; Anggota DPR, DPRD Provinsi, Walaupun terdapat kemajuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, masih terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2015. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-13
1-14 Permasalahan gender yang dihadapi di bidang pendidikan antara lain ditunjukkan oleh perbedaan partisipasi pendidikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Dalam hal ini, partisipasi pendidikan anak laki-laki lebih rendah dibandingkan anak perempuan. Pada tahun 2012, untuk kelompok usia 7-12 tahun, 2,25 persen anak laki-laki dan 1,83 persen anak perempuan tidak bersekolah, sementara untuk kelompok usia 13-15 tahun angkanya mencapai 11,4 persen untuk anak laki-laki dan 9,17 persen untuk anak perempuan. Untuk kelompok usia 16-18 tahun persentase mereka yang yang tidak bersekolah tidak terlalu berbeda, yaitu 39,0 persen untuk anak laki-laki dan 38,8 persen untuk anak perempuan. ibu belum status Di memperlihatkan kemajuan yang berarti. Angka kematian ibu (AKI) melahirkan meningkat dari 228 (SDKI 2007) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). Peningkatan AKI ini jauh dari target MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Di samping itu, kasus HIV/AIDS cenderung meningkat di kalangan ibu rumah tangga yang kemudian ditularkan pada janin yang dikandung. Pada tahun 2012 terdapat 4.943 kasus HIV yang terjadi pada kelompok ibu rumah tangga (KPAN). Sementara itu, status kesehatan dan gizi anak laki-laki lebih rendah dibandingkan anak perempuan. Hal ini terlihat dari Angka Kematian Balita (AKBa) dan status gizi buruk balita. Berdasarkan SDKI 2007, AKBa laki-laki sebesar 56 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan AKBa perempuan sebesar 46 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, status gizi buruk balita laki-laki sebesar 5,2 persen, sedangkan gizi buruk balita perempuan sebesar 4,6 persen (Riskesdas 2007). Kondisi tersebut karena secara genetis bayi dan balita laki-laki lebih rentan daripada perempuan, kromosom Y pada laki-laki tidak se-stabil kromosom X. Umumnya ibu atau pengasuhbelum memahami tentang perbedaan kerentanan antara bayi/balita laki-laki dengan perempuan tersebut. bidang kesehatan, kesehatan Permasalahan di bidang ketenagakerjaan, ditunjukkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan yang menurun dari 52,44 pada tahun 2011 menjadi 51,39 pada tahun 2012. Selain lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 51,39 persen dibanding 81,4 persen pada tahun 2012 (Sakernas). Terdapat beberapa hambatan bagi perempuan yang sudah menikah untuk masuk ke dunia kerja, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan itu, TPAK perempuan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
reproduksi di tempat kerja, seperti ketersediaan ruang laktasi dan kekhawatiran terbengkalainya pengasuhan anak jika perhatian dan waktu terbagi dengan pekerjaan. Selain itu, kualitas pekerja perempuan di sektor formal masih rendah dibandingkan laki- laki. Hal ini terlihat dari rata-rata tingkat pendidikan pekerja perempuan setara SD sekitar 28,44 persen dibanding pekerja laki-laki yang setara SD sekitar 23,06 persen (Sakernas 2011). Sedangkan di sektor informal, pekerja perempuan banyak yang berstatus pekerja tak dibayar sekitar 31,28 persen (Sakernas 2012). seperti ibu rumah tangga/anggota keluarga yang membantu orang lain berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, misalnya berjualan di warung. Sementara itu, permasalahan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW), ditemui mulai dari pra- penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan juga menimbulkan (pemulangan). Pengiriman TKI/TKW masalah di keluarga yang ditinggalkan. layanan pengasuhan anak, serta Di bidang politik, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di Legislastif, Eksekutif, dan Yudikatif masih rendah. Hal ini terlihat dari keterwakilan perempuan di DPR pada periode 2009-2014 hanya sebesar 18,4 persen dibandingkan laki-laki sebesar 81,6 persen (KPU). Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya keinginan perempuan untuk terjun ke dunia politik yang identik dengan dunia laki-laki dan masih kurangnya kapasitas perempuan di bidang politik. Selanjutnya, pengambil keputusan di lembaga Eksekutif masih belum berimbang antara pejabat laki-laki dan perempuan di semua tingkat eselon. Berdasarkan data BKN tahun 2013, rasio menteri laki-laki dengan menteri perempuan masih sekitar 9:1. Sedangkan rata-rata rasio antara pejabat eselon I dan II laki- laki dan perempuan di kementerian/lembaga sekitar 8:2, sementara rasio pejabat eselon III kondisinya lebih baik, sekitar 7:3 Sementara di tingkat provinsi, rendahnya keterwakilan perempuan lebih mencolok lagi, terlihat dari perbandingan gubernur laki-laki dan gubernur perempuan sekitar 32:1. Demikian pula pada tingkat kabupaten/kota kondisinya tidak jauh berbeda. Di bidang ekonomi, khususnya dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat kesenjangan gender. Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-15
1-16 dikepalai oleh perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L). Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunan sebesar 1,09 persen, sedangkan RTM-P mengalami peningkatan dengan angka yang sama. Selanjutnya, pola yang sama dan jauh lebih kontras terjadi untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk rumah tangga miskin di perkotaan. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-P di perkotaan (7 persen) lebih rendah dari RTM-L (21 persen), dan penurunan tingkat keparahan kemiskinan untuk RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25 persen). Berbagai program perlindungan sosial bagi penduduk miskin telah diluncurkan, namun sebagian besar RTM-P mengalami kesulitan untuk mengakses aset finansial. Di bidang hukum, masih banyaknya peraturan perundang- undangan, kebijakan, program yang bias gender. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, peraturan daerah yang diskriminatif atau bias gender terus meningkat dari sebanyak 282 pada tahun 2012 menjadi 342 pada tahun 2013. Permasalahan lainnya adalah akses perempuan pada peradilan juga masih rendah dan jumlah aparat penegak hukum yang responsif gender masih terbatas. Di bidang iklim yang lingkungan hidup, perubahan menyebabkan terjadinya krisis air bersih, pangan, dan ancaman kesehatan, berdampak terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan peran perempuan merupakan pelaku kegiatan yang seringkali bersinggungan langsung dengan alam, yang mengakibatkan lebih rentan. lebih besar Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam rangka perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, sampai dengan 2013 telah disusun dan disahkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, seperti UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women/CEDAW), UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, kasus kekerasan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
terhadap perempuan baik di dalam keluarga (KDRT), tempat kerja, maupun ruang publik terus terjadi dan cenderung meningkat, termasuk TPPO. Data Komnas Perempuan menunjukkan kasus KDRT meningkat dari 4.305 kasus (42 persen) pada tahun 2012 menjadi 7.548 kasus (66 persen) pada tahun 2013. Tindak kekerasan di tempat kerja,umumnya berupa pelecehan seksual, mencapai sekitar 10 persen pada tahun 2011 (Kementerian PP dan PA). Terkait kekerasan di ruang publik, data Komnas Perempuan mencatat kekerasan di ranah publik (komunitas) meningkat dari 4.293 kasus pada tahun 2012 menjadi 4.679 kasus pada tahun 2013. Di samping itu, Komnas Perempuan juga mencatat kasus TPPO mencapai 614 kasus pada tahun 2013. Tingginya/meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO tersebut disebabkan oleh: (i) masih tingginya tingkat kemiskinan; (ii) tingginya angka perkawinan pada usia anak, terutama pada perempuan; (iii) masih kurangnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; (iv) masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan; (v) keengganan korban melapor karena berbagai alasan; dan (vi) belum optimalnya penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Capaian dalam peningkatan kelembagaan PUG di tingkat telah disusun Strategi Nasional nasional dan daerah, Percepatan PUG melalui PPRG yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri PP dan PA, serta Menteri Dalam Negeri pada tahun 2012. Selain itu, sampai tahun 2013 telah dilakukan pelatihan dan fasilitasi penerapan PUG di 34 kementerian/lembaga dan 33 provinsi, serta disusun Pedoman Penerapan PPRG di berbagai bidang pembangunan. Namun demikian, masih dihadapi beberapa permasalahan antara lain: (i) masih rendahnya pemahaman konsep gender, termasuk payung hukum PUG yang mempengaruhi komitmen penerapan PUG (Inpres No. 9 tahun 2000, RPJMN I (2004-2009) dan II (2010-2014), serta Surat Keputusan Mendagri No. 32 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam (ii) belum melembaganya Pembangunan di Daerah); penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-17
1-18 pembangunan; (iii) masih belum memadainya kapasitas SDM di tingkat K/L dan Pemprov; serta (iv) kelembagaan yang masih ad-hoc. Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, adalah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait tindak kekerasan termasuk TPPO, seperti yang telah disebutkan di atas (UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO), serta peraturan teknis lainnya seperti: Permeneg PP No. 01/2007 Tentang Forum Koordinasi Penghapusan KDRT, Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Permeneg PP dan PA No. 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan, Perpres No.69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Permeneg PP dan PA No. 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO,Permeneg PP dan PA No. 9 Tahun 2011 Tentang Kewaspadaan Dini TPPO, Permeneg PP dan PA No. 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-TPPO, serta Permeneg PP dan PA No. 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Berbasis Masyarakat dan Komunitas. Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi adalah : (i) belum tersedianya data prevalensi yang dapat memberikan informasi mengenai besaran masalah kekerasan terhadap perempuan. Data kekerasan yang tersedia saat ini adalah data kasus, yang didasari oleh laporan kasus kekerasan yang diterima penyedia (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A, Komnas Perempuan, Woman Crisis Center/WCC, Lembaga Bantuan Hukum, UPPA Polri, Kejaksaan, Pengadilan Agama); (ii) masih kurangnya koordinasi antarlembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan; (iii) terbatasnya ketersediaan anggaran untuk terpadu perempuan korban kekerasan; (iv) kurangnya petugas terlatih untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; dan (v) kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan. layanan layanan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.1.3.2 Sasaran Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas, sasaran pengarusutamaan gender adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang ditandai antara lain dengan: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya pencegahan, efektivitas pelayanan, serta pemberdayaan perempuan korban kekerasan; dan (3) Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah. 1.1.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan pengarusutamaan gender di tahun 2015 antara lain: Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; dan (2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum. Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: 1) Harmonisasi dan penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; (2) Peningkatan terhadap pencegahan perempuan; (3) Peningkatan layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi koordinasi sosial) antarlembaga terkait. upaya kekerasan dengan meningkatkan Ketiga, meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG/PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan kapasitas SDM di K/L dan Pemda; (2) Penguataan lembaga/jejaring PUG; (3) Pelembagaan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-19
program/kegiatan pembangunan, terhadap perempuan. serta data kekerasan Penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: TABEL 1.2 TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2015 NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan Rasio APM perempuan:laki- Penjaminan Kepastian laki di SD/SDLB/MI Layanan Pendidikan SD/MI 1) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP1) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah 1) Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA 1) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah 1) Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam 1) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat 1 1 Rasio APM perempuan:laki- laki di SMP/SMPLB Rasio APM perempuan:laki- laki di MTs 1 1,1 Rasio APK perempuan:laki- laki di SMA 0,9 Rasio APK perempuan:laki-laki di SMK Rasio APK perempuan:laki laki di MA 1,04 1 Rasio APK perempuan: laki- laki di PT Rasio APK perempuan:laki laki di PTA 1 Jumlah kab/kota menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan minimal pada 10 satuan/lembaga pendidikan 46 Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemendikud dan Kemenag Kemendikbud Kemenag Kemendikbud Kemendikbud Kemenag Kemendikbud Kemenag Kemendikbud 1.10 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1. 2. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan di level provinsi dan kab/kota 3 30 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 3. Jumlah mitra (ormas, dunia 5 1-20 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
NO (1) 1.11 1.12 1.13 1.14 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (2) (3) (4) (5) (6) usaha/swasta/INGO dan pihak lainnya) yang mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan 4. Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat 10 5. Jumlah model intervensi promosi kesehatan 1 Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase petugas gizi puskesmas dan kader mampu melaksanakan pemantauan pertumbuhan 55 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1. Persentase puskesmas yang mampu layanan PKPR 20 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan 2. Persentase sekolah yang melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik SD?MI kelas 1 40 3. Jumlah provinsi yang mencapai target puskesmas KtA 19 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olah Raga 1. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pf) Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Puskesmas yang dilatih kelas ibu hamil Kabupaten/kota yang mempunyai minimal 4 puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di tempat kerja yang menjalankan kegiatan layanan kesehatan reproduksi 2. 3. 4. 75 500 1497 50 213 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-21
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (1) 1.15 Dukungan (2) Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (3) Persentase (%) tingkat keandalan (kesiapan, ketersediaan, respon, administrasi) dukungan manajemen bagi pelaksanaan kegiatan teknis/operasional (4) 80 1.16 1.17 1.18 Pengembangan Obat Asli Indonesia Standardisasi Makanan Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Jumlah pedoman atau publikasi informasi keamanan, kemanfaatan/ khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan peningkatan daya saing OAI Persentase UMKM yang meningkat daya saingnya berdasarkan hasil grading (dihitung dari 1800 UMKM) (persen) Persentase pengetahuan tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR 7 70 80 1.19 Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKBPK 98 1.20 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) 149.582 1.21 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) 48.760 1.22 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Jumlah penyandang disabilitas yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) 51.310 1-22 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) Kefarmasian dan Alat Kesehatan (6) Kementerian Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Program Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Program Rehabilitasi Sosial BKKBN BKKBN Kementerian Sosial Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial
NO (1) 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (2) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam (3) Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) (4) 130.000 (5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (6) Kementerian Sosial Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) 27.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 3) 1. Jumlah pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 1. Jumlah pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri 2. Jumlah daerah 10 Provinsi melaksanakan penguatan karakter bangsa 3. Jumlah peningkatan 7 Angkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa Fasilitasi Politik Dalam Negeri 3) 1. Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pengembangan politik dalam negeri 100 ormas 2. Jumlah daerah yang 15 Provinsi menerapkan pelaksanaan best practise pendidikan politik Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publ ikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih 1. Jumlah pusat pendidikan pemilih 1. Jumlah pusat pendidikan pemilih 2. % penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada 2. % penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Perawatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Jumlah UPT permasyarakatan yang melaksanakan pelayanan terhadap kelompok rentan dan resiko tinggi sesuai standar Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun Jumlah Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 30 105 buah 8 laporan Program Pembinaan dan Penyelenggaraa Pemasyarakata n Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pembinaan Konstruksi Kemenhukha m Kemen.PU Kemen.PU Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-23
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (1) (2) (3) (4) Kesehatan Kerja Konstruksi 1.31 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu (kelompok) 600 1.32 Dukungan Perlindungan Perkebunan Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu (kelompok Tani) 198 1.33 Peningkatan Produksi Ternak 1. Pengembangan Budidaya Ternak Potong (Kelompok) 470 2. Pengembangan Budidaya Ternak Perah (Kelompok) 75 1.34 1.35 Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian 3. Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka (Kelompok) Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi 255 550 200.000 1.36 Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Jumlah Desa Mandiri yang Diberdayakan (Desa) 429 1.37 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang) 3.716 1.38 Pelatihan Kelautan dan Perikanan Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang) 15.000 1-24 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) (6) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Kementerian Pertanian Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
NO (1) 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (2) Penyuluhan Kelautan dan perikanan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan (3) Jumlah kelompok pelaku utama/ usaha yang disuluh (kelompok) 1. Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha (orang) Jumlah pengembangan diversifikasi usaha (orang) 2. (4) 50.000 2.040 1.020 (5) Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (6) Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudiyaan Ikan Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan On The Job Training Pengukuran Dasar Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem prasarana (lokasi) Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem prasarana (lokasi) Jumlah kelompok petambak garam yang diberdayakan (kelompok) Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi Presiden RI dan Kementerian/ Lembaga dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan (rekomendasi) Jumlah paket penerapan IPTEK pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah model kelembagaan penyebaran IPTEK dan pemberdayaan masyarakat (model) Meningkatnya kualitas SDM bidang survey, pengukuran dan pemetaan, khusus bidang pengukuran dasar 12 14 3.500 11 6 6 150 orang Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Pertanahan Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan BPN Peningkatan pendaftaran tanah dan guna ruang Jumlah PPAT yang ditetapkan (Tersedianya calon PPAT yang berkualitas dalam rangka pelaksanaan tugas ke-PPAT- 2.100 orang Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-25
NO (1) 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1-26 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (2) (3) (4) an) Pengelolaan Pertanahan Propinsi (Konsolidasi Tanah) Legalisasi Aset Hasil Konsolidasi Tanah 11.500 bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II Peningkatan partisipasi masyarakat dan Kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah 90 laporan 5 Materi teknis/NSPK Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah 1. 2. Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah Jumlah Sosialisasi RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN Non Perkotaan, dan Pedoman Bidang Penataan Ruang Nasional 11 Materi teknis/ NSPK 10 laporan 5 kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan 1. 2. Jumlah NSPK Perkotaan Jumlah Laporan Pembinaan Penataan Ruang Kota dan Perkotaan 6 Materi Teknis/ NSPK 6 kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH Jumlah Laporan Pembinaan Kemitraan Masyarakat dan Dunia Usaha 85 kab/kota 69 laporan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) (6) Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang Kementerian PU Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang Kementerian PU Kementerian PU Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang Kementerian PU Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang Kementerian PU Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang Kementerian PU
NO (1) 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (2) Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan kerja (3) Meningkatnya jumlah peserta pemagangan Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Pelatihan kewirausahaan Jumlah tenaga kerja sarjana yang diberdayakan agar menjadi wirausaha baru (4) 8.310 Orang 55.772 Orang 5.275 Org 1.300 Org (5) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (6) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Partisipasi Masyarakat 1. Jumlah lembaga pemerintah yang berpartisipasi 2. Jumlah lembaga nonpemerintah yang berpartisipasi 104 lembaga Program 27 badan usaha Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 1. 2. Jumlah satuan permukiman (SP) yang mendapat layanan sosial budaya Jumlah kawasan perkotaan baru (KPB) yang mendapat layanan sosial budaya 86 SP 6 KPB Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. 4. 5. 6. Jumlah kawasan transmigrasi yang mendapat layanan sosial budaya Jumlah satuan permukiman (SP) yang lembaga sosial budayanya berfungsi Jumlah kawasan transmigrasi yang lembaga sosial budayanya berfungsi Jumlah kawasan perkotaan baru (KPB) yang badan pengelolanya 0 kawasan 169 SP 0 kawasan 6 KPB Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-27
NO (1) 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1-28 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (2) (3) (4) berfungsi Penguatan Inisiatif Masyarakat Jumlah komunitas pendidikan yang ditingkatkan perannya dalam rangka pencapaian fokus prioritas nasional 2.000 sekolah melalui program ADIWIYATA Peningkatan Peran Masyarakat 1. 2. Jumlah fasilitasi penyusunan strategi dan model peningkatan peran masyarakat Jumlah target revitalisasi Kalpataru 20 kegiatan/ komunitas yang difasilitasi 12 orang Penyelenggaraan Program Diploma STMKG Jumlah taruna MKG yang terdidik dan memenuhi standar mutu SDM BMKG 1000 orang Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup Jumlah kota yang meningkat kinerja pengelolaan dan penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota 382 kota melalui program ADIPURA Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman PISEW/RISE 237 kecamatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman PPIP 3.900 desa Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, dan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara P2KP (PNPM Perkotaan) 11.073 kelurahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan dan Pelaksanaan Pengembangan Pamsimas 1.449 desa | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) (6) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG BMKG Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum
NO (1) 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 2. 2.1 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (2) (3) (4) (5) (6) Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R 127 kawasan Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Nasional Bidang Perumahan Swadaya Jumlah laporan pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya 2 laporan Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan Rakyat Pendampingan fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya Jumlah Fasilitasi dan Simulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya 20.000 unit Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan Rakyat Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh 1. Luasan Lingkungan permukiman kumuh menjadi berkurang 310 Ha Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan Rakyat 2. Jumlah Fasilitasi Penyediaan PSU Permukiman mendukung Penanganan Bencana Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU Perumahan Swadaya 2. Jumlah Fasilitasi Penyediaan PSU Permukiman mendukung Penanganan Bencana Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU Perumahan Swadaya 20 unit 20.000 unit Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan Rakyat Perlindungan Perempuan terhadap Berbagai Tindak kekerasan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, 1. 1 20 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. (10 kebijakan) 3. Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan Le mb
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-29
NO (1) 2.2 2.3 1-30 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (2) (3) bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi (19 Lembaga dan 100 SDM) SD M (4) 20 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang 4. Persentase data K/ L kekerasan di K/L dan Pemda bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.(6 K/L dan 10 Pemda) Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan Persentase kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (10 kebijakan) Persentase SDM penyedia layanan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang distandarisasi (33 SDM) Jumlah laporan survei bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak Persentase sub sistem data bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak (24 sub sistem) Jumlah kebijakan PPi bidang PKPO yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan Pr ov 1 2 3 4 5 1. 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 17 20 5 20 24 3 17 3 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) (6) Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
NO (1) 2.4 2.5 2.6 2.7 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (2) (3) kebijakan) (4) (5) (6) 3. Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan Pemda yang dianalisis dan dimanfaatkan (22 K/L dan 4 prov) K/ L Pr ov 23 25 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik 3) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah 3) Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri 3) Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja 4. Persentase K/ L Pr ov Laporan monev pelaksanaan PP bidang PKPO di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti (22 K/L dan 4 prov) Persentase penanganan isu illegal migrant dan human trafficking serta isu-isu lainnya Persentase penanganan isu-isu Non Traditional Security, illegal migrant dan human trafficking. Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri 1. Penarikan pekerja anak dari tempat kerja dan BPTA 23 25 80% 100% 60% 90 pengawas ketenagakerj aan Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Peningkatan kerjasama lintas sektor mengenai norma kerja perempuan 90 pengawas ketenagakerj aan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-31
NO (1) 2.8 1-32 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (2) (3) (4) dan anak 3. Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan 90 pengawas ketenagakerj aan 4. Advokasi penerapan norma kerja perempuan dan anak 90 pengawas ketenagakerj aan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 1. 2. 3. Jumlah kertas kebijakan yang terkait rekomendasi untuk penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan, hukum dan kebijakan yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Jumlah konsep pengembangan mekanisme penanganan KtP di institusi penegak hukum dalam rangka penguatan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) Jumlah kebijakan penanganan KtP di institusi keagamaan dan institusi kemasyarakatan lainnya 5 1 1 4. 5. Jumlah kebijakan untuk implementasi Kurikulum pendidikan yang berlaku lokal dan nasional yang berperspektif HAM dan gender Persentase pesebaran isu/wilayah/mitra dan kelompok sasaran kampanye publik dalam rangka penyebarluasan isu KtP 1 20% | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) Ketenagakerjaa n (6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM Komnas HAM
NO (1) 3. 3.1 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (2) 6. 7. 8. 9. 10 11 12 (3) Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM Perempuan Persentase pengguna layanan Resource Centre KtP Jumlah konsep pengembangan sistem pemulihan dalam makna luas bagi perempuan korban Jumlah laporan hasil pemantauan termasuk pendokumentasian dan pencarian fakta serta evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah aplikasi pengaduan online dan database pengaduan Jumlah dokumen penguatan fungsi kelembagaan Komnas Perempuan sebagai NHRI bermandat spesifik (4) 20% 20% 1 5 90% 1 1 (5) (6) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pendidikan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 2 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan) Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pendidikan 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan) Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pendidikan 3. Le mb SD M 20 20 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-33
NO (1) 3.2 3.3 1-34 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender (3) yang distandarisasi ( 10 Lembaga dan 150 SDM) 4. Persentase K/L K/ L Pr ov Bidang Pendidikan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 3 Prov) 5. Persentase data terpilah di K/L bidang Pendidikan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 3 Prov) Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, K/ L Pr ov 1. (4) 33 33 33 33 2 20 kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan) 3. Persentase K/L 20 Bidang Kesehatan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (5 K/L dan 4 Prov) K/ L Pr ov 25 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender 4. Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(5 K/L dan 4 Prov) Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang SDA & Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan K/ L Pr ov 1. 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 20 25 3 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) (6) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
NO (1) 3.4 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (2) (3) kebijakan) (4) (5) (6) 3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang SDA & Lingkungan yang distandarisasi (30 Lembaga dan200 SDM) Le mb SD M 20 20 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan 4. Persentase K/L K/ L Pr ov Bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (5 K/L dan 4 Prov) 5. Persentase data terpilah di K/L bidang SDA & Lingkungan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (5 K/L dan 4 Prov) Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, K/ L Pr ov 1. 20 25 20 25 2 20 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA 3. kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan) Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pendidikan yang distandarisasi ( 7 Lemb dan 60 SDM) Le mb SD M
4. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem K/ L 14 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-35
NO (1) 3.5 3.6 1-36 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender (3) data terpilah Bidang Politik & Pengambilan Keputusan(7 K/L dan 3 Prov) 5. Persentase data terpilah di K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(7 K/L dan 3 Prov) Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, Pr ov K/ L Pr ov 1. (4) 33 14 14 1 20 kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait ( 5 kebijakan) 3. Persentase Le mb SD M lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Hukum yang distandarisasi (8 Lembaga dan 60 SDM)
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender K/ L Pr ov 4. Persentase K/L Bidang Hukum & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (10 K/L dan 3 Prov) 5. Persentase data terpilah di K/L bidang Hukum dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan 10 K/L dan 3 Prov) Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan K/ L Pr ov 1. 20 33 20 33 1 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) (6) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
NO (1) 3.7 KEGIATAN (2) INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (3) 2. Persentase peraturan, (4) 33 (5) (6) kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan) Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yang distandarisasi ( 3 lembaga dan 125 SDM) Persentase K/L Bidang Ketenagakerjaan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L, 3 Pemda) 5. Persentase data terpilah di K/L bidang Ketenagakerjaan dan Pemda dianalisis dan dimanfaatkan (3 K/L, 10 Pemda) Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 3. Le mb SD M K/ L Pr ov 4. K/ L Pr ov 1. 33 20 33 33 33 20 1 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan) Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang distandarisasi (4 Lembaga = 4 dan 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan) Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang distandarisasi (4 Lembaga = 4 dan 3. Le mb SD M 25 25 20 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-37
NO (1) 3.8 1-38 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (2) (3) (4) 125 SDM) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender Persentase K/L Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (K/L= 4, Pemda=3) 5. Persentase data terpilah di K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(4 K/L, dan 10 Pemda) Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 4. K/ L Pr ov K/ L Pr ov 1. 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan) Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang distandarisasi PUG (3 Lembaga dan SDM = 125 ) Persentase K/L Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan & Pemda yang memiliki sistem data 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan) Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang distandarisasi PUG (3 Lembaga dan SDM = 125 ) Persentase K/L Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan & Pemda yang memiliki sistem data 3. 4. SD M K/ L Pr ov 25 33 25 20 1 33 33 20 33 25 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) (6) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
NO (1) 3.9 KEGIATAN (2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (3) (4) (5) (6) terpilah (3 K/L dan 4 Pemda) 5. Persentase data terpilah di K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan( 3 K/L dan 10 Pemda) Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan sumber daya ekonomi yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, 1. kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang iptek dan sumber daya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan ) K/ L Pr ov 33 20 1 33 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA 3. 4. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi yang distandarisasi ( 3 lembaga dan 125 SDM) Persentase K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 3 Pemda) Le mb SD M K/ L Pr ov 33 20 33 33 5. Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 10 Pemda) K/ L Pr ov 33 20 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-39
NO (1) 3.10 3.11 1-40 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender 1. (3) Jumlah kebijakan PP danPUG di bidang Infrastruktur yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan (4) 1 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan) 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan) 25 3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur yang distandarisasi (6 lembaga dan 125 SDM) Persentase K/L bidang Infrastruktur & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (6 K/L dan 4 Pemda) Le mb SD M K/ L Pr ov 17 20 17 25 5. Persentase data terpilah di K/L bidang Infrastruktur dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(6 K/L dan10 Pemda) Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, 1. kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. (10 kebijakan) 5. Persentase data terpilah di K/L bidang Infrastruktur dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(6 K/L dan10 Pemda) Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, 1. kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. (10 kebijakan) K/ L Pr ov 17 20 1 20 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (6) Kementerian PP dan PA Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
NO (1) 3.12 KEGIATAN (2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA 3. 4. 1. (3) Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi (19 Lembaga dan 100 SDM) Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.(6 K/L dan 10 Pemda) Persentase pengguna yang memanfaatkan sistem manajemen informasi pimpinan (181, es 1 s/d 4) Le mb SD M K/ L Pr ov (4) - 20 17 20 10 (5) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (6) Kementerian PP dan PA 2. Persentase perangkat sistem aplikasi dan jaringan yang berfungsi dengan baik (1 Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi) 2. Persentase perangkat sistem aplikasi dan jaringan yang berfungsi dengan baik (1 Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi) 3. Persentase unit 20 pengelola data yang membangun sistem data terpilah,statistik gender dan anak (45 K/L) 4. Persentase unit pelaksana yang memanfaatkan data terpilah, statistik gender dan anak (25 unit Pengelolan) Jumlah Modul yang digunakan untuk pelatihan SDM pengelola data di K/L dan Pemda tentang data terpilah, statistik gender dan anak 5. 20 2 6. Persentase fasilitator sistem data terpilah, 20 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-41
NO (1) 3.13 3.14 1-42 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 (2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan (3) statistik gender dan anak yang terlatih (100 Orang) Jumlah Publikasi Profil gender, perempuan, anak Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian informasi gender dan anak yang disusun dan ditindaklanjuti Jumlah kebijakan PP di bidang Penanganan masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, 7. 8. 1. (4) 4 6 2 20 kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan) 3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang distandarisasi (5 Lemb dan 10 SDM) Le mb SD M 20 20 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 4. Persentase data terpilah di K/L Terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda di analisis dandimanfaatkan (4 K/L dan 4 prov) Jumlah kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 1. K/ L Pr ov 25 25 2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PROGRAM PELAKSANA (5) (6) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (1) (2) (3) 2. Persentase peraturan, (4) 20 (5) (6) 3.15 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan pekerja perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan) 3. Persentase data terpilah di K/L bidang perlindungan pekerja perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (10K/L dan 15 prov) Jumlah kebijakan PPi bidang PKPO yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan K/ L Pr ov 1. 20 20 3 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA 2. Persentase peraturan, 20 3.16 3.17 Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan) 3. Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan Pemda yang dianalisis dan dimanfaatkan (22 K/L dan 4 prov) Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan gender Pengelolaan Data Statistik Kriman Berdasarkan Jenis Penanganan Perkara dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi K/ L Pr ov 23 25 28 1 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Dukungan Manajemen & PelaksanaanTug as Teknis Kejaksaan RI Kementerian PP dan PA Kejaksaan Agung 3.18 Kegiatan Kerjasama dan Instrumen HAM Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundang- undangan dalam perspektif 16 Program Pemajuan HAM Kemenhukha m Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-43
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (1) (2) (3) (4) (5) (6) HAM 3.19 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan 3.20 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan 3.21 3.22 Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategis Bidang PU dan Permukiman. Persentase Rancangan Peraturan Perundang- undangan di bawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu Persentase penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan Persentase kesertaan KB Pria (Peserta KB Pria/PA) Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan 20 20 4,2 3 Program Pembentukan Hukum Program Pembentukan Hukum Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen.PU Kemenhukha m Kemenhukha m BKKBN Kemen.PU 3.23 3.24 3.25 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman Jumlah Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bidang PU lainnya Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman 9 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen.PU Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen.PU 6.850 orang Dukungan 10 Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen.PU Kemen.PU Kemen.PU Kemen.PU 3.26 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik Jumlah Publikasi melalui berbagai media 38 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemen.PU 1-44 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (1) 3.27 (2) Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik (3) Dokumentasi buku foto dan film ke-PU-an (4) 226 (5) Aparatur Kementerian PU Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU (6) Kemen.PU 3.28 Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING Jumlah Naskah Ilmiah hasil Litbang yang masuk bursa IPTEK 9 Buku (Naskah Ilmiah) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Kemen.PU 3.29 Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING 3.30 Pembinaan Ketahanan Remaja Jumlah Naskah Kebijakan Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK Persentase Pengetahuan dan pemahaman remaja tentang KB dan Kesehatan Reproduksi 4 Naskah Kebijakan 75 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Kemen.PU BKKBN 3.31 Pembinaan Kapasitas Aparatur Jumlah Pembinaan Kapasitas Aparatur (Pelatihan Project Cycle) 8 laporan Pembinaan Konstruksi Kemen.PU 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanahan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN Penyelenggaraan urusan tata usaha pimpinan, pengamanan, dan urusan keprotokolan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanahan Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI Jumlah lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Presentase Terjaminnya Keamanan Lingkungan Kantor BPN RI, Presentase Terjaminnya Keamanan Pimpinan BPN RI Penyelenggaraan Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI 6.108 706 orang 80% 1 paket 1 orang Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya di BPN RI Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI Kementerian Kelautan dan Perikanan BPN BPN BPN BPN 3.37 Kegiatan Fasilitasi Jumlah kualitas 25 prov/ 50 Program Kemendagri Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-45
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 PROGRAM PELAKSANA (1) 3.38 3.39 3.40 (2) Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup (3) pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti Persentase aparatur sipil negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3 (3600 pegawai) Tersedianya rumusan kebijakan dan pedoman pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah berbasis 3R nasional (4) kab 3.000 1,5 6 rumusan yang menjadi acuan nasional (5) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (6) BPOM BPOM KLH 1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang 1.2.1 Penanggulangan Kemiskinan 1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis Selama periode 2004-2013, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menunjukkan adanya penurunan. Pada kurun waktu tersebut, tingkat kemiskinan menurun sebesar 5,23 persen (dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 11,37 persen di bulan Maret 2013). Namun demikian, sejak tahun 2010 tingkat kemiskinan dimana penurunannya tidak mencapai satu tersebut persen setiap diperlukan upaya percepatan dan penguatan untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal dilakukan melalui fungsi koordinasi peningkatan sinergitas peran dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan. Melihat adanya perlambatan tren penurunan kemiskinan, serta untuk mengantisipasi dampak kenaikan tahun 2013 pemerintah pusat melalui BBM, pada terjadi perlambatan penurunan tahunnya. Menyikapi kondisi lainnya dalam upaya 1-46 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
kementerian dan lembaga melaksanakan program P4S (Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial) diantaranya program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin), program keluarga harapan (PKH), dan program bantuan siswa miskin (BSM), serta bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Secara umum, permasalahan kemiskinan dibagi dalam dua pokok bahasan. Pertama, kemiskinan yang disebabkan kondisi turunan/rantai kemiskinan (generational poverty). Kondisi ini membuat keluarga miskin sulit untuk keluar dari garis kemiskinan. Karakteristik umum masyarakat miskin adalah sebagai berikut: (i) akses terhadap pekerjaan dan permodalan sangat terbatas; (ii) sebagian besar bekerja di sektor informal; (iii) penghasilan bersifat harian atau musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi; (iv) rentan terhadap guncangan (shock), seperti kepala rumah tangga pencari nafkah meninggal dunia atau krisis ekonomi; (v) asset produksi tidak memadai (tidak memiliki tanah atau perahu); (vi) kemampuan memberi nilai tambah pada hasil produksi kurang; (vii) tidak memiliki keahlian lain ketika pekerjaan di sektor pertanian atau kelautan terhenti karena faktor alam. Kedua, tidak meratanya redistribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Kelompok sangat miskin, hampir miskin dan rentan (sampai persentil ke-40) tumbuh tidak jauh dari 2%. Sementara itu, meskipun pertumbuhan ekonomi kelas menengah (persentil 40-80) tumbuh di bawah rata-rata nasional, namun pertumbuhannya relatif tinggi dibandingkan kelompok miskin. Hanya 20% penduduk terkaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata- rata nasional. Secara umum ketimpangan pendapatan di Indonesia terefleksikan dari nilai indeks gini yang tinggi pada level 0,41. lebih Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2009-2014 bidang penanggulangan kemiskinan, beberapa permasalahan spesifik yang masih terjadi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: 1. Program penanggulangan kemiskinan secara konseptual belum mengandung strategi khusus untuk menyasar sektor pertanian. Hal ini tercermin pada kenyataan bahwa secara sektoral sekitar 63 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, dengan mata pencaharian di 1-47 1. Program penanggulangan kemiskinan secara konseptual belum mengandung strategi khusus untuk menyasar sektor pertanian. Hal ini tercermin pada kenyataan bahwa secara sektoral sekitar 63 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, dengan mata pencaharian di 1-47
1-48 sektor pertanian sebesar 61 persen. Namun demikian, produktifitas pertanian masih 34 persen dari produktifitas nasional Selain itu, pertumbuhan di sektor pertanian selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional; 2. Masih adanya kendala dalam pemutakhiran data PPLS dan kurangnya sosialisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis perlindungan dan bantuan pada ketidaktepatsasaran penerima program perlindungan dan bantuan sosial. Selain itu, besaran dan kualitas bantuan belum optimal untuk mencukupi standar kebutuhan/pengeluaran RTM; berimplikasi sosial. Hal ini 3. Pendekatan program yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat pada beberapa kasus tingkat menimbulkan masyarakat, yakni antara perencanaan program dengan perencanaan reguler. Hal ini selain tidak efektif, juga menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat. Selain ini itu, program pemberdayaan masyarakat selama berjalan belum fokus pada penyediaan fasilitas yang cukup bagi masyarakat miskin sehingga dapat secara mandiri meningkatkan kesejahteraan mereka. Fasilitas yang dimaksud adalah pelatihan, pendampingan, bantuan permodalan, pemasaran serta bantuan lain yang diperlukan; dualisme perencanaan di 4. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil terkendala pada sisi kelembagaan dimana linkage antar bank dan koperasi tidak berjalan baik yaitu tingkat suku bunga produk pinjaman koperasi lebih tinggi (khususnya untuk KUR Mikro). Selain itu, penyaluran KUR tahun 2007 hingga September 2013 masih berpusat pada sektor perdagangan yaitu sebesar 57,38 persen dengan proporsi jumlah debitur sebesar 66,52 persen. Pelaku usaha yang mengakses KUR lebih banyak berasal dari UMKM secara umum sedangkan segmen pelaku usaha yang paling dekat dengan kemiskinan adalah usaha mikro nya; 5. Pelaksanaan program klaster 4 yang dimulai sejak tahun 2012 masih mengalami kendala dalam hal koordinasi keterpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan program | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2.1.2 Sasaran rumah sangat murah, program listrik murah dan hemat, serta program air bersih di lokasi pesisir maupun miskin perkotaan; 6. Pada umumnya keluarga miskin relatif memiliki jumlah anak yang banyak dibandingkan dengan dengan keluarga bukan miskin. Hal ini semakin memperbesar jumlah penduduk miskin; 7. Efektivitas dan jangkauan program penanggulangan kemiskinan baik yang diterima secara individu maupun kelompok masyarakat belum optimal. Sehingga masih ada masyarakat miskin yang belum dapat menerima manfaat positif yang signifikan dari program-program penanggulangan kemiskinan yang ada. Sebagai contoh, selama ini PNPM Mandiri dilaksanakan di seluruh kecamatan, baik kecamatan miskin maupun non-miskin. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan PNPM Mandiri lebih berdampak di kecamatan-kecamatan miskin; dan 8. Pelibatan peran pemerintah daerah belum maksimal. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, keterlibatan pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya terbatas hanya dalam lingkup administrasi dan penyediaan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, maka isu strategis penanggulangan kemiskinan adalah: (1) perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin; dan (2) percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan melalui akses terhadap pelayanan dasar,modal, serta pengembangan peluang kesempatan kerja bagi penduduk miskin dan rentan. Berdasarkan isu strategi, strategi dan arah kebijakan maka sasaran ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9-10 persen sesuai target RPJMN 2015-2019 Untuk sasaran program perlindungan sosial difokuskan pada penanggulangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, dan komunitas. Sistem perlindungan sosial komprehensif diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan, yang mencakup penduduk telantar, penyandang disabilitas, komunitas adat terpencil, korban tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan bencana alam, serta penduduk yang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-49
membutuhkan perlindungan khusus lainnya. 1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Arah kebijakan dalam menjawab isu strategis tersebut adalah: (1) perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin; dan (2) percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan. Kedua arah kebijakan dilaksanakan dengan tiga strategi utama dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; (2) terutama Meningkatkan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan rentan berupa pelayanan pelayanan kesehatan, dan infrastruktur dasar; dan (3) Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan asset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal. sebagai berikut: (1) Memperluas administrasi pendidikan, kependudukan, perlindungan sosial Arah kebijakan melalui tiga strategi utamanyadijabarkan melalui 5 (lima) fokus prioritas yaitu: Fokus 1. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif Untuk mendukung penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif pada tahun 2015, strategi yang dilakukan adalah: 1. Pelaksanaan bantuan tunai bersyarat PKH yang mencakup 3 juta keluarga sangat miskin (KSM). Sebanyak 200 ribu keluarga penerima kohor 2008 telah keluar secara alamiah, karena sudah tidak memenuhi persyaratan program dan graduasi berdasarkan hasil resertifikasi. Hal ini mengurangi cakupan PKH dari 3.2 juta KSM pada 2014 menjadi 3 juta KSM pada 2015. Bagi peserta transisi akan memperoleh peningkatan kemampuan keluarga, dan dilakukan komplementaritas dengan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor Peningkatan bagi perlindungan sosial bagi anak yang membutuhkan lainnya termasuk anak perlindungan khusus peserta graduasi; (b) 1-50 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
berhadapan dengan hukum (ABH) sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Penguatan Pidana Peradilan pemberdayaan ekonomi bagi fakir miskin, penduduk rentan dan termarjinalkan melalui bantuan modal kelompok di wilayah perdesaan Penguatan dan penataan dan perkotaan; (d) bantuan serta layanan sosial reguler bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas telantar melalui peningkatan asistensi sosial lanjut usia telantar (ASLUT), asistensi sosial untuk penyandang disabilitas, pelayanan sosial reguler dalam panti, pelayanan sosial luar panti (home care services) dan pelayanan harian (day care services). Upaya inklusivitas untuk disbilitas dan lansia di berbagai sektor kesehatan, pendidikan, lapangan kerja di berbagai sektor akan ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih intensif; dan (e) Penguatan skema bantuan sosial temporer, meliputi transformasi bantuan beras tangga miskin (raskin), serta untuk rumah bantuan bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi; Anak; (c) seperti infrastruktur, 2. jaminan sosial bagi Peningkatan pelaksanaan penduduk miskin dan (a) rentan melalui: Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, terutama pada penduduk miskin dan rentan, melalui: (i) perluasan sosialisasi dan edukasi SJSN; (ii) integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) secara bertahap ke dalam JKN; (iii) pengembangan insentif untuk peserta pekerja bukan penerima upah; serta (iv) inovasi proses pendaftaran dan pengumpulan iuran; dan (b) Pelaksanaan pemberian bantuan iuran pada peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN. PBI juga diarahkan mencakup penduduk rentan yang belum teregistrasi. Besaran iuran PBI meningkatkan juga kesinambungan keuangan dan menjaga kualitas layanan; dan ditingkatkan untuk 3. Peningkatan kapasitas sistem dan kelembagaan perlindungan sosial, melalui: (a) Pembentukan terpadu untuk memfasilitasi sistem rujukan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-51
1-52 pelayanan yang terintegrasi. Hal ini diperkuat dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta tenaga pelaksana, dan (b) Penguatan kelembagaan pelayanan sosial melalui panti dan pekerja sosial, melalui dan pelayanan pengembangan layanan berbasis sistem. dan pemutakhiran data standarisasi Fokus 2. Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Perluasan Pelayanan Dasar untuk Penduduk Miskin dan Rentan Pada tahun 2015, terkait perluasan pelayanan dasar memulai proses transformasi yang menuju kepada pendekatan penanggulangan kemiskinan yang lebih holistik, komprehensif dan integratif agar meningkatkan dampak pada kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan antara masyarakat miskin dan non-miskin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan efektifitas pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan, terutama pelayanan administrasi dan kependudukan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. pendidikan, perlindungan sosial Berbagai upaya yang semula diklasifikasikan pada ke-4 klaster program penanggulangan kemiskinan terkait pelayanan dasar akan diintegrasikan menjadi paket minimal pelayanan dasar untuk masyarakat miskin dan rentan. Paket tersebut dan pelayanan kependudukan, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar (perumahan, listrik, air dan sanitasi). Strategi peningkatan pelayanan dasar berfokus pada peningkatan ketersediaan layanan dasar (supply) baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan juga peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakatnya sendiri (demand) untuk mengakses layanan yang sudah tersedia. Intervensi-intervensi akan dipusatkan layanan dan layanan dimana penyedia pada masyarakat berinteraksi. meliputi administrasi tingkat Peningkatan perluasan pelayanan dasar akan dilakukan dengan: (i) melakukan pengembangan strategi lintas-sektor dalam perluasan pelayanan dasar di wilayah kantong kemiskinan termasuk kerangka pendanaan, kerangka monitoring dan evaluasi, dan penentuan wilayah intervensi; (ii) penyusunan standar kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan berdasarkan standar | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
pelayanan minimal di masing-masing sektor terkait dan sasaran yang ditargetkan untuk RPJMN 2015-2019; (iii) pengembangan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah untuk memperjelas akuntabilitas, pembagian tugas, dan koordinasi dalam penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin; (iv) pengembangan model dan uji coba intervensi pelayanan dasar yang terintegrasi di wilayah kantong kemiskinan, berfokus di tingkat layanan dan meliputi aspek peningkatan efisiensi sektor publik, peningkatan akses dan kualitas layanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanan perluasan pelayanan dasar. Sedangkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk miskin akan dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dalam system JKN dan penguatan pembangunan keluarga untuk penanggulangan kemiskinan, melalui: (a) peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan secara mobile di wilayah sulit (tertinggal, terpencil, perbatasan, kumuh dan miskin); (b) pembangunan keluarga dengan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan usaha perekonomian produktif keluarga sejahtera dalam rangka meningkatkan, melestarikan, dan mereplikasi kesertaan ber-KB. Penghidupan Fokus Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan 3. Penguatan Pengembangan Dengan memperhatikan berbagai tantangan program pemberdayaan masyarakat selama ini dan untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan berbagai penyesuaian terhadap program yang ada saat ini. Fokus untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: (i) penajaman pemanfaatan BLM untuk menunjang pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan lintas wilayah (antar desa, antar kecamatan) di kecamatan- termiskin dan pemerintah daerah dengan kecamatan kemampuan (ii) pengembangan kemampuan masyarakat miskin untuk berusaha dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan khusus dalam upaya meningkatkan produktivitas; dan (iii) pengembangan akses masyarakat miskin terhadap aktivitas termasuk sarana dan prasarana menunjang ekonomi, fiskal yang kurang; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-53
1-54 ekonomi dan akses modal baik formal dan informal. Pelaksanaan pengembangan penghidupan berkelanjutan akan difokuskan pada kecamatan miskin dengan target kantong-kantong kemiskinan dan rumah tangga miskin. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana BLM, pemanfaatannya BLM diharapkan dapat ditujukan secara spesifik untuk keperluan penduduk miskin di lokasi-lokasi tersebut, termasuk penyediaan infrastruktur dasar yang dapat meningkatkan akses ekonomi, akses sosial, dan akses finansial. Fokus 4. Peningkatan Peran Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Upaya-upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) juga diarahkan untuk dan koperasi pada tahun 2015 mendukung rangka penanggulangan kemiskinan. Upaya-upaya tersebut akan dilaksanakan melalui strategi pengembangan penghidupan yang difokuskan pada perbaikan aset dan kapasitas finansial dari penduduk miskin dan rentan. Pendekatannya yang saja mencakup peningkatan akses digunakan penduduk miskin dan rentan kepada pembiayaan produktif, namun juga untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk mengembangkan usaha dan mengakses pasar. Upaya-upaya tersebut juga dilengkapi dengan penguatan kelembagaan usaha melalui pengenalan praktek berkoperasi dan perlindungan bagi usaha informal. Integrasi dari berbagai upaya pemberdayaan UMK dan koperasi diharapkan dapat mewujudkan sasaran berkembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat miskin dan rentah sehingga menjadi usaha yang berkelanjutan dan memberikan perbaikan pendapatan. kebijakan afirmatif dalam tidak Secara umum, arah kebijakan pemberdayaan UMK dan koperasi dalam mendukung penanggulangan kemiskinan akan dilaksanakan melalui pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan yang mencakup: 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMK dan koperasi, yang difokuskan pada pengembangan kewirausahaan dan dukungan bagi pengkaderan calon-calon wirausaha baru pada lembaga pendidikan di perdesaan; | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2.1.4 Kerangka Pendanaan 2. Perluasan akses UMK dan koperasi ke sumber pembiayaan, yang difokuskan di antaranya pada pengembangan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMK (KUR dan skema pembiayaan lainnya), serta penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM); 3. Peningkatan nilai tambah produk UMK dan koperasi, yang difokuskan pada penguatan koperasi produksi melalui diverisifikasi usaha dan penerapan teknologi tepat guna, serta fasilitasi penataan lokasi berusaha untuk UMK di perkotaan; dan 4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi kaderisasi melalui fasilitasi perkoperasian, pembentukan koperasi bagi kelompok usaha produktif. penyuluhan dan termasuk Fokus 5. Penguatan Kelembagaan untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku Dalam Fokus 5, pada tahun 2015 akan dilaksanakan koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan mengenai: (ii) (i) pengarusutaamaan kebijakan dan anggaran; penguatan masyarakat dan kawasan; (iii) kelembagaan dan ini masih dilakukan evaluasi kemitraan dimana saat sinkronisasi koordinasi kelembagaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah; (iv) serta keuangan mikro yang oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. terkait dan dilaksanakan Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak, khususnya dalam hal pembiayaan program kemiskinan. Pemerintah termasuk pemerintah daerah, kalangan swasta, legislatif, akademisi, dan masyarakat perlu membangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah maka berbagai sasaran penanggulangan kemiskinan dapat dicapai dengan baik. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-55
Hal ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan korporasi. Salah satunya adalah dengan optimalisasi dana sumbangan keagamaan, CSR (Corporate Social Responsibility), serta surat berharga syariah nasional (SBSN) yang digunakan untuk masyarakat miskin dengan sinergi waktu, target, dan lokasi program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah daerah mempunyai peran mendasar dalam penanggulangan kemiskinan sebagai koordinator berbasis untuk mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan di daerah melalui mekanisme perencanaan partisipatif dan pembiayaan program kemiskinan, baik yang bersumber dari APBD maupun dana bersumber dari mekanisme transfer daerah (DAK dan DAU), terutama untuk meningkatkan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin. program-program Dalam sinergi pelaksanaan program kemiskinan, lokasi kantong-kantong kemiskinan yang ditetapkan tahun 2015 diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak sehingga dapat intervensi pada rumah tangga miskin oleh dilakukan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pihak swasta, maupun BUMN. 1.2.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pelaku dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai arahan RPJMN 2015-2019 didorong untuk membangun antusiasme dan tanggung jawab para pihak dalam membangun masyarakat dan lingkungannya serta mengurangi ketergantungan kepada pemerintah. Penataan kelembagaan pengurangan kemiskinan dilakukan melalui: (i) pembagian peran para pihak yang terbagi atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha (BUMN, swasta), organisasi masyarakat sipil, masyarakat, akademisi dan think thank, serta media massa agar tercipta sistem perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan terpadu dengan mengembangkan pusat pelayanan dan rujukan terpadu (single window services); (ii) memperkuat kelembagaan desa sesuai dengan UU Desa kelancaran untuk mengelola terlaksananya pembangunan desa; (iii) penguatan kerangka regulasi untuk penetapan kepesertaan penerima bantuan jaminan kesehatan nasional, iuran dalam pelaksanaan peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana (supply jangkauannya dalam side) pelayanan publik potensi desa demi serta 1-56 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan membangun aset penghidupan kelompok miskin dan rentan demi penghidupan yang berkelanjutan; dan (iv) pemutakhiran PPLS dilaksanakan melalui dua skema, secara berkala oleh BPS , dan setiap waktu melalui pusat pelayanan dan rujukan terpadu, untuk dikembangkan sebagai BDT sebagai pemilahan sasaran target penerima bantuan perlindungan sosial. 1.2.2 Perubahan Iklim 1.2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Pelaksanaan program lintas bidang perubahan iklim pada kurun RPJMN 2010-2014 telah berhasil menyelesaikan: (i) Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diterbitkan dalam bentuk Perpres No. 61/2011, dan diikuti dengan penyusunan dan penerbitan 33 Peraturan Gubenur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (ii) penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim/Monitoring Reporting dan Verifikasi (MRV) dan pembentukan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) Center untuk inventarisasi GRK sesuai Perpres No. 71/2011 tentang Inventarisasi GRK; (iii) Tersusunnya rencana Aksi adaptasi perubahan iklim (RAN- API). Selain itu, untuk menurunkan emisi GRK dari hutan dan lahan gambut, upaya difokuskan pada kegiatan reduksi dan degradasi hutan dan lahan gambut plus atau dikenal dengan Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). REDD+ merupakan salah satu kegiatan penurunan emisi dari hutan dan lahan gambut yang tidak terpisahkan dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan yang telah ditetapkan melalui Perpres 61/2011 dan Perpres 71/2011. Tujuan utama dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia diarahkan pada upaya menurunkan emisi GRK dan meningkatkan simpanan karbon khususnya pada kawasan hutan dan lahan gambut. Adapun ruang lingkup kegiatan REDD+ di Indonesia meliputi hal-hal berikut: a) Penurunan emisi dari pencegahan deforestasi; b) Penurunan emisi dari pencegahan degradasi hutan dan/atau degradasi lahan gambut; c) Pemeliharaan dan peningkatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-57
cadangan karbon melalui konservasi hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management) dan rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak. Selanjutnya, terkait dengan pendanaan perubahan iklim, terus diperkuat mekanisme pengelolaan dana perubahan iklim melalui pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund, yang disahkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013. Sedangkan untuk menjalankan tugas-tugasnya, dibentuk pula Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund, melalui Pembangunan Keputusan Nasional/Kepala Pembangunan Nasional Nomor KEP.33/M.PPN/HK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014. Pembangunan Nasional/Kepala Menteri Perencanaan Badan Perencanaan Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam kurun RPJMN 2015-2019 pelaksanaan program lintas bidang iklim perlu berfokus pada penerapan perubahan pelaksanaan penurunan emisi GRK beserta monitoring, evaluasi dan pelaporannya, pembangunan kapasitas (mitigasi dan adaptasi) di bidang perubahan iklim, serta pelaksanaan adaptasi pada 15 lokasi prioritas berdasarkan ini diperlukan RAN-API. Untuk itu, pada tahun 2015 tahapan-tahapan pelaksanaan, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019 tersebut. Isu strategis di dalam penanganan perubahan iklim, adalah: (1) pelaksanaan penurunan sekaligus pemantapan pelaksanaan REDD+; dan (2) peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. emisi GRK 1.2.2.2 Sasaran Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) menurunnya emisi GRK dari lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah sebesar 17,3% pada tahun 2015; dan (2) meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, khususnya di 3 (tiga) daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN-API. 1-58 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Arah Kebijakan yang akan ditempuh: (1) memperkuat koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan RAN/RAD-GRK; (2) meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim pada sektor utama, melalui pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan (on dan off grid), substitusi bahan bakar, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; dan (3) Penerapan RAN-API secara sinergis, terutama pelaksanaan pilot adaptasi di 3 (tiga) daerah percontohan; (4) mendorong pemerintah daerah untuk menyusun strategi adaptasi perubahan serta menginternalisasikan dalam perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD). ramah sejalan iklim dengan RAN-API, Strategi yang akan diterapkan: (1) Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan dan emisi pengalokasian pendanaannya; (2) Standarisasi kegiatan emisi (RAN/RAD-GRK) di setiap sektor, penurunan termasuk review baseline dan proyeksi penurunan emisi, serta penyempurnaan metodelogi penghitungannya; (3) Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (4) Pengembangan dan penerapan insentif fiskal; (5) pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK dan adaptasi; (6) pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi terkait dengan REDD+, baik yang berdampak langsung (kegiatan inti), maupun tidak langsung (kegiatan pendukung) pada penurunan emisi GRK. Kegiatan REDD+ ini difokuskan pada sebelas propinsi yaitu Propinsi DI Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Upaya penurunan emisi GRK berasal dari hutan dan lahan gambut yang berada di luar skema REDD+ juga dilakukan oleh Pemerintah melalui a) Pengendalian Kebakaran Hutan; b) Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial; dan c) Penyelenggaraan RHL, reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS; (7) pengembangan indeks dan indikator kerentanan, serta penguatan sistem informasi iklim dan cuaca; (8) pelaksanaan kajian kerentanan dan peningkatan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitif penurunan (RAN/RAD-GRK), kegiatan-kegiatan inti sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-59
serta pelaksanaan pilot adaptasi; (9) sosialisasi RAN-API dan peningkatan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi. 1.2.2.4 Kerangka Pendanaan Dalam upaya penanganan perubahan iklim, masing-masing Kementerian/Lembaga identifikasi kegiatan dan pendanaan yang spesifik untuk menangani perubahan iklim. Upaya tersebut mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam RAN-GRK dan diperkuat dengan rencana aksi adaptasi (RAN-API). Pendanaan untuk perubahan iklim dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: (i) bidang mitigasi; (ii) bidang adaptasi; (iii) bidang pendukung, untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi seperti penguatan data dan informasi, peningkatan iptek, kajian, dan koordinasi pelaksanaan. perlu melakukan Pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari APBN kementerian/lembaga, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan), APBD, hibah luar negeri, dana perwalian, dan swasta/masyarakat. (anggaran Sementara itu, kegiatan inti REDD+ untuk menurunkan emisi GRK akan dilaksanakan utamanya melalui anggaran Kementerian Kehutanan dan belanja perimbangan. Adapun dukungan pendanaan dari hibah luar negeri dan investasi dunia usaha melalui pasar karbon sukarela untuk REDD+ tambahan yang dapat dikategorikan mendukung tercapainya pencapaian target penurunan emisi GRK. sebagai upaya 1.2.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kerangka regulasi: Upaya penanganan perubahan iklim dilakukan berdasarkan peraturan terkait upaya mitigasi, yakni: Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas rumah Kaca, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Nasional dan peraturan operasionalnya, serta 33 Peraturan Gubernur terkait RAD-GRK. Selain itu, upaya adaptasi dilaksanakan mengacu kepada dokumen RAN-API yang nantinya akan terintegrasi di dalam RPJMN 2015-2019. Sistem Acuan pelaksanaan REDD+ di Indonesia didasarkan pada Strategi Nasional REDD+, Rencana Aksi Nasional REDD+, dan Strategi dan Rencana Aksi Pemerintah daerah (SRAP) yang telah dituangkan ke dalam RPJMN dan RPJMD Propinsi. Untuk itu, sebelum REDD+ dapat dilaksanakan, upaya pengarusutamaan dan penetapan kegiatan prioritas lintas 1-60 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
bidang dalam dokumen perencanaan pembangunan perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Kegiatan REDD+ dilaksanakan lembaga, utamanya melalui kegiatan kementerian dan termasuk satuan kerja pemerintah daerah dan dapat didukung oleh kegiatan dari dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat. Kerangka Kelembagaan: Penanganan perubahan iklim menuntut koordinasi yang erat antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan swasta. Di tingkat pusat, terdapat Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.38/M.PPN/HK/03/2012 tanggal 1 Maret 2012. Tim tersebut terdiri atas: (1) Kelompok Kerja Bidang Pertanian, yang beranggotakan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian PPN/Bappenas, (2) Kelompok Kerja Bidang Kehutanan dan Lahan beranggotakan Kementerian Kehutanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (3) Kelompok Kerja Bidang Energi, Transportasi, dan Industri, yang beranggotakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi, PT. PLN, Badan Pusat Statistik, dan Dewan Energi Nasional; (4) Kelompok Kerja Bidang beranggotakan Limbah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lignkungan Hidup, BPPT, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian PPN/Bappenas; (5) Kelompok Kerja Bidang Pendukung beranggotakan Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri; dan (6) Kelompok Kerja Bidang Adaptasi Perubahan Iklim, yang beranggotakan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Gambut, yang PPN/Bappenas, Bakosurtanal, dan yang Pengelolaan Lintas Bidang, dan yang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-61
Kelautan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional, dan Kementerian Pekerjaan Umum. dan Ke depan, diperlukan penataan fungsi dan kewenangan berbagai lembaga yang menangani perubahan iklim, untuk mensinergikan dan mengoptimalisasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan iklim, serta menjawab tantangan dunia internasional. 1.2.3 Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan 1.2.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70 persen wilayahnya berupa laut dan memiliki 17.504 pulau masih terkandung di belum memanfaatkan kekayaan yang dalamnya secara optimal. Selama ini pengelolaan kelautan termasuk pulau-pulau di dalamnya masih terbatas, baik dari sisi penguatan eksistensi NKRI, penanganan kesejahteraan masyarakat terutama di pulau-pulau kecil dan terluar; maupun pemanfaatan ekonomi laut dan kandungan di dalam dan di dasar laut. dan isi Indonesia sebagai negara kepulauan berbatasan di laut dengan 10 negara tetangga (Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Vietnam, Australia, India, Papua Nugini, Timor Lesle, Palau). Sampai saat ini batas laut dengan negara tetangga yang berhasil diselesaikan adalah dengan Papua Nugini. Sedangkan dengan yang lainnya masih dalam taraf perundingan. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia, antara lain adalah: (1) belum efektifnya pengelolaan dan penanganan pulau-pulau terutama untuk eksistensi dan kesejahteraan kecil, masyarakat; (2) penyelesaian tata batas laut dan tata ruang serta belum selesainya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai dengan 2013, hanya 3 provinsi dan 9 kabupaten/kota yang telah menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) masih lemahnya pengawasan aktifitas pembangunan di laut, belum optimalnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengawasan laut, serta belum efektifnya penegakan hukum menyebabkan masih maraknya illegal fishing, kerusakan 1-62 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2.3.2 Sasaran lingkungan maupun polusi laut; (4) belum optimalnya konektivitas laut penghubung antar pulau-pulau kecil dan antara pulau besar dengan pulau kecil; dan (5) belum tercapainya sasaran luasan kawasan konservasi perairan. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung konektifitas laut. Adapun sasaran kegiatan ini adalah: (1) penambahan penyediaan 10 kapal laut perintis; (2) pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis; dan (3) penyediaan 80 lintas subsidi perintis angkatan laut. jaringan Peningkatan dan penguatan sumber daya manusia, Iptek, wawasan dan budaya bahari, dengan sasaran: (1) pengembangan pilot project pemanfaatan sumber daya kelautan; (2) penyediaan tenaga kerja terdidik kelautan dan perikanan 6.250 orang dan terlatih sebanyak 15.000 orang; dan (3) meningkatnya wawasan bahari. Penetapan batas wilayah NKRI, aset-aset dan peningkatan tata kelola serta perecepatan penyusunan zonasi untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir. Sasaran: (1) penyusunan Roadmap dan rencana aksi pembangunan kelautan; (2) meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan laut dan kawasan konservasi laut, termasuk memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program Coral Reef Triangle (CTI), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Mangrove for the Future dan sebagainya; (3) penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste) melalui perundingan perbatasan laut; (4) penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis nasional, (5) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi geospasial kelautan dan wilayah pantai sebanyak 78 NLP. provinsi, dan kabupaten/kota; dan Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan meningkatnya penegakan hukum di laut, melalui: (1) terhadap peraturan ketaatan pelaku usaha kelautan perundangan sebesar 45 persen dan pelaku usaha perikanan sebesar 85 persen; (2) meningkatnya jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan (illegal fishing) yang diselesaikan sebanyak 80 persen. Mengoptimalkan pemanfaatan keekonomian bioresources Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-63
dan potensi pulau-pulau kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah: (1) peningkatkan kemandirian pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di 15 lokasi, termasuk memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan ekonomi; (2) pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra wisata bahari; (3) revitalisasi kawasan pesisir menjadi pusat pengembangan ekonomi di 7 kawasan; dan (4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tertinggal dan terpencil. Peningkatan pengamanan pesisir dan konservasi perairan, dengan sasaran: (1) peningkatan pengelolaan efektif di 10 kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (2) penambahan luas kawasan konservasi seluas 500 ribu ha sehingga luas kawasan menjadi 16,5 juta ha; (3) kawasan pesisir yang rusak pulih kembali sebanyak 7 kawasan; dan (4) membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22 kawasan. 1.2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah: (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Konektivitas laut. Arah kebijakan difokuskan pada: (a) pembangunan prasarana pendukungnya dalam kerangka penguatan konektifitas dengan media laut, (b) penambahan armada dan moda transportasi perintis di wilayah-wilayah remote dan potensial, (c) penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis; dan (d) penguatan Industri maritim. (2) Peningkatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari. Kebijakan difokuskan pada: (a) peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengetahuan terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi pada permintaan pasar, (b) peningkatan kemampuan iptek terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan sinergi iptek kelautan; dan (c) peningkatan budaya bahari. (3) Peningkatan Tata Kelola dan Pengamanan Wilayah Juridiksi dan Batas Laut Indonesia. Arah kebijakan difokuskan pada: (a) penyusunan Roadmap kebijakan kelautan dan Rencana Aksi Nasional Kelautan Indonesia 2015-2019 dan peningkatan koordinasi antar instansi dalam implementasi pembangunan kelautan, (b) penyelesaian tata batas laut dengan negara tetangga melalui percepatan pembahasan dan penguatan diplomasi, (c) penyelesaian pembakuan nama pulau-pulau ke PBB melalui identifikasi pelabuhan perintis dan 1-64 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
potensi, pemetaan dan penamaan pulau-pulau kecil, (d) memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan dan konservasi wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan sebagainya, dan (e) penyelesaian zonasi wilayah pesisir dan penyusunan peraturan terkait penataan ruang laut. (4) Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Pengendalian Kegiatan Ilegal: (a) peningkatan sarana prasarana, cakupan pengawasan, jumlah hari operasi, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan, (b) peningkatan koordinasi lintas intansi dalam pengawasan wilayah laut dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan sumber daya kelautan yang merusak, (c) mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal fishing serta kegiatan yang merusak di laut, dan (d) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dari kegiatan yang merusak sumber daya laut. (5) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, terutama Pulau-Pulau Terluar. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti listrik dan air bersih di pulau-pulau kecil berpenduduk dan mengembangkan terkait/pemda setempat dalam mendukung eksistensi NKRI di pulau-pulau terluar yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk. (6) Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan. Kebijakan difokuskan pada: (a) menyempurnakan dan melengkapi sistem perijinan dan investasi di pulau- pulau kecil, (b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan keekonomian pulau kecil dan kawasan konservasi, (c) penyusunan tata ruang dan zonasi terutama di kawasan konservasi dan pulau-pulau yang akan dikembangkan, (d) Meningkatkan data dan informasi terkait dengan ketersediaan dan kondisi sumberdaya kelautan lainnya seperti energi laut, keanekaraman hayati dan sebagainya untuk pemanfaatan dalam skala ekonomi, (e) penambahan luasan kawasan konservasi, dan (f) rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim. Penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, pengembangan desa pesisir yang meningkat ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut. kerjasama instansi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-65
1.2.3.4 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan kebijakan lintas bidang pembangunan kelautan berdimensi kepulauan ditujukan untuk : (1) Jaringan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Mendukung Konektivitas Laut, (2) Peningkatan dan Penguatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari, (3) Penetapan batas wilayah NKRI, Aset-aset dan Peningkatan Tata Kelola serta Perecepatan Penyusunan Zonasi untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir, (4) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, (5) Peningkatan Pemanfaatan Keekonomian Bioresources dan Potensi Pulau- pulau Kecil, (6) Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan. 1.2.3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan TABEL 1.3 KERANGKA REGULASI ISU STRATEGIS LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Isu Strategis Regulasi Terkait yang sudah ada Kebutuhan Regulasi 1 Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Konektivitas Laut UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Perpres No 32 Tahun 2011Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Roadmap industri maritim Penguatan konektivitas laut untuk mendukung pelaksanaan MP3EI 2 3 4 5 6 Peningkatan dan Penguatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari Penetapan batas wilayah NKRI, Aset-aset dan Peningkatan Tata Kelola serta Perecepatan Penyusunan Zonasi untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut Peningkatan Pemanfaatan Keekonomian Bioresources dan Potensi Pulau-pulau Kecil Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan
UU No.1/2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan UU No.6 tahun 1996 tentan Perairan Indonesia KepPres No.78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar UU No.1/2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.27/2007
Percepatan penyelesaian Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil RPP tentang izin lokasi dan izin pengelolaan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir Peraturan tentang pengawasan sumber daya kelautan non hayati Revisi UU No.6 tahun 1996 - Peraturan tentang izin investasi di pulau-pulau kecil 1-66 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
No Isu Strategis Regulasi Terkait yang sudah ada tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kebutuhan Regulasi Peraturan Menteri tentang tata cara perubahan zona inti kawasan konservasi 1.2.4 Perlindungan Anak 1.2.4.1 Permasalahan dan Isu Strategis 1. Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak. Capaian pembangunan perlindungan anak antara lain dapat dilihat dari capaian di bidang kesehatan dan gizi serta bidang pendidikan. Peningkatan derajat kesehatan anak ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 32 dan angka kematian balita dari 44 menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007 dan 2012). Selain itu, juga terlihat dari menurunnya prevalensi kurang gizi dan stunting (pendek) pada anak balita dari 17,9 persen dan 36,8 persen pada tahun 2007 menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen pada tahun 2010 (Riskesdas 2007 dan 2010). Selanjutnya, pemberian imunisasi dasar lengkap meningkat dari 53,8 persen menjadi 59,2 persen, serta prevalensi gizi lebih pada balita dan prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) menurun dari 14 persen dan 11,1 persen menjadi 11,9 persen dan 10,2 persen (Riskesdas 2010 dan 2013). Selanjutnya, sampai juli 2013, sekitar 73,24 persen puskesmas telah mampu melaksanakan terkait deteksi dini dan penanganan berbagai kasus kekerasan dan penelantaran anak, sebanyak 64,08 persen puskemas telah membina panti dan lembaga kesejahteraan serta adanya penguatan peran dan sosial anak/LKSA, kerjasama puskesmas dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk meningkatkan akses anak yang berada di Lapas pada layanan kesehatan. Pada bidang pendidikan, terlihat peningkatan angka partisipasi sekolah (APS). APS anak usia 7-12 tahun meningkat dari 97,58 persen pada tahun 2011 menjadi 97,95 persen pada tahun 2012. Sedangkan pada usia 13-15 tahun meningkat dari 87,78 persen menjadi 89,66 persen, dan APS anak usia 16-18 tahun dari 57,85 persen menjadi 61,06 persen (SUSENAS 2011 dan 2012). Di samping itu, data Kemendikbud menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini usia 3-6 tahun meningkat menjadi 63,01 persen pada tahun 2013. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-67
1-68 Walaupun terdapat banyak kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, namun permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2015 masih cukup besar. Di bidang kesehatan, permasalahan antara lain masih terdapat sekitar 36,6 persen bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (Susenas 2012). Selain itu, sekitar 40,8 persen bayi belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan sekitar 10,2 persen bayi terlahir dengan BBLR, sekitar 19,6 persen anak usia 0-4 tahun yang mengalami kurang gizi, 37,2 persen stunting, dan 11,9 persen gizi lebih (Riskesdas 2013). Selanjutnya, akses anak dengan kondisi khusus (anak berkebutuhan khusus/ABK, anak dengan dissabilitas/ADD, anak di Lapas, anak di panti, anak korban kekerasan, anak dengan penyakit kronis, anak di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, dll) terhadap layanan kesehatan belum optimal karena masih terbatas dan belum meratanya ketersediaan layanan yang dibutuhkan. Di bidang pendidikan, antara lain ditunjukkan oleh masih terdapat sekitar 36,99 persen anak usia 3-6 tahun yang belum mengikuti pendidikan anak usia dini, serta sekitar 10,34 persen anak usia 13-15 tahun dan 38,94 persen anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah. Selain itu, ADD dan ABK yang dapat mengakses sekolah inklusif atau sekolah luar biasa (SLB) masih rendah karena terbatasnya jumlah dan kurang meratanya ketersediaan sekolah inklusif dan SLB. Selanjutnya, pekerja anak yang ditarik dari pekerjaannya, anak korban di lain-lain masih mengalami kekerasan/eksploitasi, dan kendala dalam mengakses layanan pendidikan. Sebagian anak-anak mengalami kekerasan di sekolah baik yang dilakukan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya yang berada di lingkungan sekolah. Tantangan kedepan adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, termasuk akses anak dengan kondisi khusus terhadap layanan yang dibutuhkan. yang berada Lapas, anak 2. Meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Capaian pembangunan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam hal pemenuhan hak anak akan identitas kependudukan, anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran meningkat dari 59,0 persen tahun | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
2011 menjadi 62,4 persen pada tahun 2012 (Susenas). Dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 19 Juni 2013 diharapkan pemilikan akta kelahiran untuk semua anak/anak balita dapat dipercepat. Hal ini antara lain karena UU No. 24/2013 tersebut mengamanatkan peran aktif pemerintah dan pemerintah kelahiran, penghapusan peran pengadilan dalam pengurusan akta tahun, kelahiran yang melampaui batas waktu satu pelaporan kelahiran oleh penduduk dapat dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran, serta larangan melakukan pungutan dalam pengurusan akta kelahiran. Sementara itu, upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang progresif dengan (ABH) mencatat kemajuan disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagai tindak lanjutnya, telah disusun pula Modul Terpadu Dalam Rangka Perlindungan dan Penanganan ABH Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait. Dalam upaya menurunkan jumlah pekerja anak, pada tahun 2013 telah dilaksanakan penarikan terhadap 11.000 pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dalam rangka Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Sebanyak 10.218 orang atau sekitar 92,89 persen dari pekerja anak tersebut, telah berhasil mengakses pelayanan pendidikan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial bagi anak, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada tahun 2013 mencakup sekitar 7.610 balita telantar, 137.376 anak telantar, 8.515 anak jalanan, 1.040 anak berhadapan dengan hukum (ABH), 1.820 anak dengan disabilitas (ADD), dan 2.145 anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK). Kepada anak-anak tersebut diberikan subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti akta kelahiran, kesehatan, gizi, pendidikan, pakaian, penyatuan kembali dengan orang tua/keluarga, alat bantu, dan lain-lain. daerah dalam pencatatan Disamping kemajuan-kemajuan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya pada tahun 2015. Data SUSENAS 2012 (diolah SMERU) menunjukkan bahwa secara nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-69
1-70 anak balita yang belum memiliki akta kelahiran cukup besar, yaitu 37,6 persen. Anak balita di desa yang tidak memiliki akta kelahiran 2 kali lebih banyak dibanding anak balita di kota serta persentasenya semakin tinggi jika tingkat pengeluaran rumah tangga semakin rendah (semakin miskin). Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, setiap tahun sekitar 125.000 penduduk usia 10-14 tahun dan 1,1 juta penduduk usia 15-19 tahun yang menikah. Hasil sementara survei prevalensi KtA tahun 2013 menunjukkan prevalensi kekerasan pada anak laki-laki adalah 40,3 persen. Sedangkan untuk anak perempuan prevalensinya adalah 21,3 persen. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak, diikuti dengan kekerasan emosional dan kekerasan seksual. Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan anak, seperti ibu/ayah kandung, ibu/ayah tiri, anggota keluarga 2012 lainnya, menunjukkan sekitar 2,7 juta anak usia 15-17 tahun telah masuk dalam kelompok pekerja. Pada tahun 2011, lembaga pemasyarakatan melaporkan anak berstatus sebagai tahanan dan 3.312 anak berstatus sebagai narapidana. Bareskrim Mabes Polri mencatat bahwa dalam tahun 2011, terdapat 34 anak sebagai korban perdagangan orang. Sampai dengan akhir 2011, terdapat sekitar 500 ribu anak berada dalam pengasuhan/pengawasan panti asuhan terlantar (Kemensos). Selain dan 4,3 itu, juta anak munculnya berbagai tindak kekerasan baru, seperti pornografi dan perdagangan anak melalui media online. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kemampuan anak dalam menjaga keselamatan diri dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap dirinya, meningkatkan peran orang tua dalam menjaga keamanan dan keselamatan anak, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak KtA terhadap tumbuh kembang anak, serta penegakan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku KtA. guru, tetangga. Sakernas Agustus sebanyak 51.400 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Capaian dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas data perlindungan anak, pada tahun 2013 telah dilaksanakan Survei Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (SKtA) yang bertujuan untuk mengetahui besaran masalah kekerasan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2.4.2 Sasaran terhadap anak di Indonesia, pelaku KtA, faktor resiko dan faktor pelindung terjadinya KtA, dan akses anak korban KtA layanan yang dibutuhkan. Upaya melengkapi terhadap perundang-undangan dan untuk mempercepat implementasi pemenuhan hak anak tercermin dari: tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI); (2) penyusunan rancangan 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Perpres sebagai amanat dari UU no.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, telah dilakukan optimalisasi penerapan UU SPPA dengan membentuk Komite Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (KPRS ABH) dibawah koordinasi Kemensos, serta pelibatan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai penempatan sementara bagi ABH dan penyelenggara perubahan perilaku khusus terhadap ABH di setiap provinsi. Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak, sampai pada tahun 2013 sebanyak 186 kabupaten/kota telah menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan hal gambaran pemenuhan hak anak, yang mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi pada terdapat disharmonisasi terkait perlindungan anak, antara perundang-undangan/kebijakan lengkapnya aturan pusat dengan daerah, serta belum pelaksanaan dari (2) masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundangan-undangan dan kebijakan yang ada, yang tercermin dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia; (3) masih kurangnya koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan (4) kurangnya ketersediaan data, masih bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan. Sedangkan tantangan ke depan adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi antarstakeholder terkait untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. memperlancar Perpres No.60/2013 (1) terbitnya proses-proses rehabilitasi pencapaian kabupaten/kota dalam lain: tahun 2015 antara (1) masih suatu undang-undang; Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, maka sasaran pembangunan lintas bidang perlindungan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-71
anak pada tahun 2015 adalah: (1) Meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak dengan kondisi khusus, seperti anak dari keluarga miskin, ABK, ADD, anak di Lapas, anak di panti, anak korban kekerasan, dan lain-lain. Hal ini antara lain diukur dengan menurunnya AKB dan AKBa, menurunnya persentase balita yang kekurangan gizi, stunting dan gizi lebih, menurunnya bayi lahir dengan BBLR, meningkatnya cakupan imunisasi dasar, meningkatnya balita yang mendapat ASI eksklusif, meningkatnya APK PAUD, APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-18 tahun, meningkatnya cakupan serta meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan; (2) Meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Hal ini diukur dengan meningkatnya cakupan anak balita/anak yang memiliki akta kelahiran, menurunnya prevalensi/kasus kekerasan terhadap anak, menurunnya pekerja anak, menurunnya jumlah ABH yang dihukum penjara dan ABH yang dipenjara dengan orang dewasa, meningkatnya penanganan kasus ABH berbasis restorative justice dan diversi, menurunnya jumlah/persentase pekerja anak, menurunnya perkawinan di usia anak, serta meningkatnya cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan; dan (3) Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak, sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana perlindungan anak, koordinasi antar kementerian/lembaga/ SKPD dan antarpusat dan daerah dalam perlindungan anak, efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, tingkat pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan, masyarakat, dan keluarga tentang hak anak, pentingnya perlindungan anak, dan pengasuhan yang baik. layanan pendidikan inklusif/khusus, 1.2.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Kebijakan lintas bidang perlindungan anak tahun 2015 diarahkan pada: (1) Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, melalui: (a) (b) peningkatan pemerataan penyediaan layanan inklusif atau khusus untuk anak-anak dengan kondisi khusus (seperti ABK dan ADD); (c) ketersediaan layanan; 1-72 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2.4.4 Kerangka Pendanaan peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak; dan (d) peningkatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan; (2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan sistem perlindungan anak, mulai tingkat pusat sampai tingkat komunitas yang mampu mencegah terjadinya kasus-kasus KtA sekaligus mampu merespon dengan baik jika terjadi kasus KtA; (3) peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: (a) harmonisasi perundang- undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan anak, (c) peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan kapasitas anak, kementerian/lembaga/SKPD terkait perlindungan anak, dan (e) peningkatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak. salah lainnya, melalui penguatan ada, peningkatan (b) (d) peningkatan Detil kegiatan prioritas dari 3 (tiga) fokus prioritas diatas dapat dilihat di Tabel 2.2.A tentang Target Kinerja Lintas Bidang Perlindungan Anak. Kerangka pendanaan kebijakan lintas bidang perlindungan anak ditujukan untuk: (1) Meningkatkan ketersediaan, jangkauan, dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, pencatatan kelahiran, kesejahteraan sosial anak, dan peradilan dan berkelanjutan; (2) Meningkatkan harmonisasi perundang- undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak serta menyusun aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang sudah ada; (3) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perlindungan anak; (4) Meningkatkan upaya advokasi dan sosialisasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan anak; (6) Meningkatkan kapasitas kementerian/lembaga/SKPD terkait perlindungan anak; (7) Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak; dan (8) Meningkatkan sarana prasarana di lembaga perlindungan anak. anak, termasuk layanan inklusif anak; (5) Meningkatkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-73
1.2.4.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kerangka regulasi pembangunan lintas bidang perlindungan anak adalah sebagai berikut: (1) Revisi UU No. 23 Tahun (2) Revisi UU 2002 Pemasyarakatan, sebagai tindak lanjut dari disyahkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/SPPA; (3) Penyusunan RUU Tentang Pengasuhan; (4) Penyusunan 6 buah PP dan 2 Perpres sebagai mandat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (a) Perpres Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi; (b) Perpres Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan APH; (c) PP Tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi, Tata Cara, Dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi; (d) PP Tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan; (e) PP Tentang Pedoman Register Perkara Anak; (f) PP Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana; (g) PP Tentang Tindakan Yang Dapat Dikenakan Kepada Anak; (h) PP Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; (6) Revisi SPM tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak; (7) Regulasi penguatan implementasi NSPK di daerah (kabupaten/kota); (8) Regulasi yang mengatur koordinasi antarlembaga di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dalam perlindungan anak serta koordinasi pusat daerah; dan (9) Regulasi terkait dengan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah dalam memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, termasuk bagi anak dengan kondisi khusus. tentang Perlindungan Anak; Dalam rangka melaksanakan pembangunan perlindungan anak, maka lintas bidang perlindungan anak adalah: (1) Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (2) Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (3) Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama di tingkat propinsi dan kabupaten/kota; (4) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga/SDM di lembaga pelayanan perlindungan anak; (5) Penguatan di propinsi/kabupaten/kota; dan (6) Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA). kerangka kelembagaan kelembagaan perlindungan anak 1-74 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2.5 Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat 1.2.5.1 Permasalahan dan Isu Strategis Beberapa permasalahan dan isu strategis terkait status pangan dan gizi antara lain: 1. Masih rendahnya status gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui dan anak balita. Kekurangan energi kronik (KEK) pada wanita usia subur, baik remaja perempuan maupun ibu hamil sangat tinggi mencapai 10,7 persen sampai 46,6 persen pada ibu hamil dan 17,3 persen sampai 38,5 persen pada usia subur. Hal ini mengakibatkan masih tingginya bayi yang lahir dengan berat badan rendah (kurang dari 2.500 gram) yaitu sebesar 10.3 persen (Riskesdas, 2013) dan stunting (panjang badan < 48 cm) pada bayi baru lahir sebesar 20,2 persen. Permasalahan gizi yang serius juga dijumpai pada anak balita; prevalensi balita mengalami gizi kurang sebesar 19,6 persen dan stunting sebesar 37,2 persen atau dengan kata lain seperlima balita mengalami berat badan kurang dibandingkan dengan standar dan lebih dari sepertiga balita mengalami tinggi badan kurang dari standar. Disisi lain kegemukan pada balita dan dewasa mengalami peningkatan, saat ini lebih dari mengalami seperempat kegemukan. Hal ini akan menjadi faktor pemicu peningkatan penyakit tidak menular. Masalah gizi lainnya adalah kekurangan gizi mikro; anemia gizi besi pada ibu hamil sebesar 37,1 persen, selain itu rumah tangga dengan konsumsi garam beriodium cukup baru mencapai sebesar 77,1 persen. Permasalahan yang juga perlu mendapat perhatian adalah adanya disparitas status gizi masyarakat antarprovinsi yang masih tinggi, sebagai contoh prevalensi balita gizi kurang di Provinsi Bali sebesar 13,2 persen dan sementara itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 33,1 persen. Disparitas yang sama juga terjadi pada prevalensi balita stunting; di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 26,3 persen dan pada waktu yag sama di Nusa Tenggara Timur mencapai 51,7 persen. penduduk dewasa 2. Masih rendahnya akses pangan masyarakat. Peta penduduk rawan pangan berdasarkan data BPS tahun 2010 masih menunjukkan situasi yang sangat 1-75 2. Masih rendahnya akses pangan masyarakat. Peta penduduk rawan pangan berdasarkan data BPS tahun 2010 masih menunjukkan situasi yang sangat 1-75
1-76 memprihatinkan. Jumlah penduduk sangat rawan pangan yaitu dengan asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal per orang per hari mencapai 15,34 persen, angka ini meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 yaitu 14,47 persen. Perkembangan kualitas konsumsi pangan masyarakat dicerminkan pada skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) sebesar 77,3. rata- rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2011 mencapai 1926 kkal per kapita masih lebih rendah yang dari Angka Kecukupan Energi direkomendasikan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012 yaitu sebesar 2.150 kkal per kapita per hari. dengan. Sementara itu, konsumsi protein penduduk pada tahun 2011 dan 2012 telah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari yaitu masing-masing sebesar 61,9 gr/kapita/hari (199 persen dari AKP) pada tahun 2011 dan 60,3 gr/kapita/hari (116 persen dari AKP pada tahun 2012). Walaupun ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumahtangga mampu dan memiliki akses yang memadai kuantitas maupun keragamannya. Akses pangan merupakan gabungan dari masalah kemiskinan, dan terbatasnya daya beli. Kondisi ini sejalan dengan hasil Riskesdas 2013 yaitu 44,4 persen ibu hamil mendapat asupan kalori di bawah kebutuhan minimum. (AKE) baik secara 3. Masih belum efektifnya pengawasan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu, dan manfaat makanan. Masih banyaknya kejadian keracunan makanan pada masyarakat mengisyaratkan masih rendahnya tentang makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Kapasitas pengawasan makanan yang masih terbatas ditandai dengan belum optimalnya kapasitas laboratorium dan tenaga pendukung serta jumlah sampel uji tersebut mengakibatkan pengawasan yang dilakukan belum bisa memenuhi standar dan regulasi keamanan makanan yang telah ditetapkan. terbatas. Kondisi yang pengetahuan masyarakat 4. Masih belum optimalnya program penanggulangan kemiskinan dalam mendukung perbaikan status gizi terkait masyarakat. Berbagai program | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2.5.2 Sasaran penanggulangan kemiskinan seperti program beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional (PNPM) Perkotaaan maupun Perdesaan, perlu lebih difokuskan seperti pemberdayaan keluarga dan kelompok perempuan untuk perbaikan kesehatan dan gizi anggota keluarganya. pada indikator sosial 5. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta pendidikan gizi masyarakat. Sekolah yang memberikan pendidikan gizi termasuk perilaku sehat pada anak-anak usia sekolah dan remaja masih kurang. Selain itu, partisipasi dari anak usia kurang dari 2 (atau 3) tahun dan orang tua juga masih rendah pada pelayanan promosi stimulasi dini dan cara pengasuhan ini yang mengakibatkan layanan PAUD mengenai makanan sehat dan olahraga terlewatkan. Penduduk perkotaan membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk aktivitas fisik dengan menciptakan ruang gerak bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Kondisi anak baik. 6. Masih rendahnya akses terhadap sarana air minum dan sanitasi yang layak. Belum memadainya akses air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang layak akan berkontribusi tingginya angka penyakit bawaan air (water borne disease) dan jenis itu, dibutuhkan penyakit investasi baik dari promosi hygiene dan sanitasi, peningkatan kesadaran masyarakat dan penyediaan saran dan prasarana air minum dan sanitasi. infeksi. Oleh karena terhadap Berdasarkan tantangan yang dihadapi tersebut, sasaran peningkatan status pangan dan gizi masyarakat, antara lain: (1) Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat yang bersifat spesifik yang diukur melalui: (i) Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek/stunting; (ii) Menurunnya prevalensi ibu hamil KEK; (iii)Meningkatnya persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet Fe minimal sebanyak 90 tablet; dan (2) Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat yang bersifat (i) Meningkatnya konsumsi Energi/kapita/hari dan konsumsi Protein/kapita/hari; (ii) Meningkatnya cakupan akses terhadap air minum dan sanitasi layak; (iii) Meningkatnya sensitive yang diukur melalui: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-77
jumlah keluarga yang melakukan PHBS; (iv) Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; (v) Menurunnya jumlah remaja yang mengalami kehamilan; (vi) Meningkatnya usia menikah pertama anak perempuan; (vii) Meningkatnya penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan pengeluaran kesehatan; kesehatan oleh penduduk; (ix) Menurunnya rumah tangga rawan pangan; (x) Meningkatnya pelaksanaan program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan; (xi) Meningkatnya jenis produk pangan yang difortifikasi; (xii) Menurunnya peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya; (xiii) Meningkatnya jumlah kabupaten yang menyusun RAD-PG; (xiv) Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) PAUD; (xv) Meningkatnya PPL pertanian yang mendapatkan pelatihan tentang pangan dan gizi; dan (xvi) Menurunnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. (viii)Menurunnya proporsi 1.2.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Kebijakan dan strategi peningkatan status pangan dan gizi masyarakat dilakukan melalui: 1. Peningkatan status kesehatan dan gizi ibu, bayi dan balita yang difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan : (i) peningkatan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan (ii) peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama cakupan pelayanan (KN1); kesehatan bayi dan dan balita terutama pemantauan tumbuh-kembang, pemberian ASI eksklusif (0-6 bulan) dan ASI sampai 2 tahun, pemberian MP-ASI dan suplemen vitamin A, pemberian fortifikasi rumah tangga (tabur gizi), zink pada penderita diare, pencegahan dan pengobatan kecacingan, penanganan anak kurang kurang dan gizi buruk; serta (iv) perluasan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas. kehamilan ke empat (K4)); (iii) peningkatan 2. Peningkatan pembinaan keluarga balita dan anak melalui : (i) peningkatan pengembangan kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan; (ii) peningkatan pemahaman keluarga yang memiliki balita dan anak dalam melaksanakan pengasuhan dan 1-78 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
pembinaan tumbuh kembang balita dan anak; dan (iii) peningkatan sarana dan prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak. 3. Peningkatan pembinaan dan pendidikan gizi masyarakat meliputi : (i) peningkatan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di Posyandu; (ii) peningkatan puskesmas mampu melaksanakan tata- laksana gizi buruk; (iii) peningkatan pemberian makanan tambahan dan mikronutrien bagi ibu hamil, bayi, dan balita; (iv) peningkatan integrasi pesan pendidikan tentang perbaikan gizi dalam Gerakan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang meliputi perbaikan makanan bayi dan anak usia dini, pendidikan usia dini dalam kursus pra-nikah para calon pengantin; (v) peningkatan gerakan nasional percepatan perbaikan (vi) peningkatan penyediaan layanan dan akses terhadap pelayanan PAUD yang mencakup peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan (parenting education); dan (vii) peningkatan pengembangan sekolah dasar dan menengah menjadi sekolah yang mencintai gizi; serta (viii) peningkatan sosialisasi pedoman gizi seimbang. gizi; 4. Peningkatkan keluarga berencana dan kualitas : (i) peningkatan kesehatan reproduksi meliputi cakupan KB pada penduduk miskin; (ii) peningkatan kesadaran remaja perempuan dalam kesehatan reproduksi; (iii) peningkatan pendidikan masyarakat dalam penundaan usia perkawinan dan kehamilan pertama; (iv) peningkatan pengembangan kebijakan, strategi, dan materi informasi kualitas hidup ibu, bayi (KHIBA) dan pencegahan masalah dan anak dapat reproduksi kesehatan dioperasionalkan; fasilitasi (v) pembinaan kelangsungan hidup ibu, balita, dan anak serta PMKR; dan (vi) peningkatan intervensi gizi untuk remaja perempuan. (PMKR) peningkatan yang 5. Peningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi melalui: (i) peningkatan investasi pembangunan infrastruktur air bersih di perkotaan dan perdesaan serta perkampungan kumuh; dan (ii) peningkatan perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan yang diharapkan menurunkan penularan penyakit terutama di daerah dengan kasus stunting 1-79 5. Peningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi melalui: (i) peningkatan investasi pembangunan infrastruktur air bersih di perkotaan dan perdesaan serta perkampungan kumuh; dan (ii) peningkatan perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan yang diharapkan menurunkan penularan penyakit terutama di daerah dengan kasus stunting 1-79
1-80 yang tinggi; (iii) peningkatan persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan (iv) peningkatan penguatan peran serta masyarakat dalam gerakan multi sektor untuk terutama melalui menanggulangi masalah gizi Posyandu pertumbuhan, seperti pengelolaan air minum dan air limbah, pendidikan anak usia dini, kebun gizi dan kelompok swadaya untuk dana bergulir. pemantauan 6. Peningkatkan dan penganekaragaman serta peningkatan keamanan pangan segar melalui : (i) rangka penguatan Kebijakan Pertanian dalam peningkatan produksi sayuran dan buah serta peternakan melalui pembinaan petani skala kecil untuk peningkatan akses pangan; (ii) peningkatan penguatan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan dengan mempertimbangkan dimensi; (iii) peningkatan keragaman pangan olahan dengan tambahan unsur gizi dan berbasis sumber pangan lokal; (iv) peningkatan pemerataan distribusi dan (v) peningkatan aksesibilitas pangan olahan; percepatan pemberdayaan masyarakat (vi) penganekaragaman peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi (vii) peningkatan peran seimbang dan aman; (viii) kelembagaan peningkatan fortifikasi pangan. ketahanan pangan pangan konsumsi dalam konsumsi pangan; keamanan pangan; dan 7. Peningkatkan pengawasan makanan berbasis resiko (i) peningkatan pengawasan sarana melalui distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan; (ii) peningkatan pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya; (iii) peningkatan pengawasan sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini; (iv) peningkatan pengawasan, sarana penjualan makanan yang memenuhi standar GRP/GDP; (v) peningaktan standar yang dihasilkan dalam rangka antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu dan gizi pangan; serta (vi) peningkatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. : | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
8. Peningkatkan penguatan kelembagaan pangan dan gizi melalui: (i) peningkatan kemitraan dan kerjasama multi-sektor dalam bidang pangan dan gizi; (ii) peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan di bidang gizi yang memadai; dan (iii) peningkatan penguatan termasuk lembaga pangan dan gizi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); serta (iv) peningkatan UKBM yang aktif dan berfungsi dalam peningkatan gizi masyarakat. status pangan dan 9. Peningkatkan pengentasan kemiskinan dan peran sektor agama, industri, perdagangan, hukum serta perundangan melalui : (i) peningkatan cakupan dan kualitas program pengentasan kemiskinan (PKH, Raskin, BLT) untuk peningkatan status gizi ibu dan anak; (ii) peningkatan peran pemuka agama dalam pendidikan penundaan usia perkawinan dan memperkuat peran suami dalam mendukung perbaikan gizi wanita, anak-anak dan keluarga berencana; (iii) peningkatan pemantauan Peraturan Perundangan tentang produksi dan perdagangan makanan (iv) peningkatan pengembangan peraturan perundangan tentang pengurangan dampak pemasaran Makanan Pengganti ASI dan makanan tinggi lemak jenuh, trans asam lemak dan tinggi gula dan garam. yang wajib difortifikasi; dan 1.2.5.4 Kerangka Pendanaan Untuk pendanaan pembangunan dalam mendukung peningkatan status pangan dan gizi masyarakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR). 1.2.5.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Dalam kerangka regulasi diperlukan penguatan peraturan fortifikasi micronutient pada produk pangan yang beredar termasuk pengaturan pada pelabelan produk dan dalam kerangka kelembagaan diperlukan peningkatan sinergi penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk pembangunan pangan dan gizi dengan mempertimbangkan keberadaan berbagai lembaga yang ada, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-81
1.2.6 Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan 1.2.6.1 Permasalahan dan Isu Strategis berkelanjutan Penerapan memerlukan waktu dan pentahapan sesuai dengan kesiapan sektor-sektor dalam melaksanakannya. Dengan adanya komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020, maka pengendalian pencemaran lahan dan air, serta efisiensi penggunaan sumber daya juga harus dilakukan secara bersamaan. Untuk itu, tahap lebih lanjut adalah pengembangan pola produksi dan konsumsi yang And Consumption/SCP). Perlunya penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan antara lain karena: (1) Pertumbuhan ekonomi yang masih terus bertumpu kepada sumber daya alam akan menyebabkan tekanan terhadap cadangan ("stock") dan sediaan ("supply") Sumber Daya Alam serta penurunan jumlah kualitas Lingkungan Hidup; penduduk jumlah konsumsi dan produksi; (3) Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang diwujudkan antara lain melalui penyediaan dan penggunaan barang/jasa yang aman, bermutu dan ramah lingkungan; (4) Adanya kesepakatan aksi global mandat dari Konferensi Rio+20 tahun 2012, dan ASEAN Economic Community; dan (5) Peningkatan konektivitas dan arus global (arus perpindahan orang, barang, uang/dana, dan informasi). Dalam pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, penerapan prinsip berkelanjutan di sektor produksi antara lain mencakup berbagai proses produksi di sektor pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan; sektor energi dan pertambangan; sektor industri; dan sektor transportasi. akan dikembangkan pula pola konsumsi berkelanjutan, antara lain meliputi: (i) pengelolaan sampah, daur ulang dan kebersihan lingkungan; (ii) hemat energi; dan (iii) pola hidup bersih dan sehat. Atas dasar penjelasan di atas, maka isu strategis untuk pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan adalah: (1) perlunya perumusan Kebijakan Operasional pelaksanaan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan; (2) Pelaksanaan Pola Produksi dan Konsumsi dan Berkelanjutan untuk beberapa sektor prioritas. prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Production (2) Peningkatan Indonesia akan meningkatkan pula Selanjutnya, di sisi konsumsi 1-82 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2.6.2 Sasaran Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) tersusunnya kerangka acuan, standar, dan mekanisme pelaksanaan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (2) pengembangan pola produksi berkelanjutan di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi, transportasi, dan industri; (3) pengembangan pola konsumsi meliputi penurunan penggunaan plastik dalam kemasan, perluasan sistem dan industri daur ulang, hemat konsumsi energi dan air; (4) terbangunnya sistem pendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan seperti: sistem pengadaan barang dan jasa berkelanjutan; dan standardisasi komoditas berkelanjutan. 1.2.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 lain: (1) Arah Kebijakan yang akan ditempuh antara menyusun konsep kebijakan operasional pola konsumsi dan produksi sistem pendukungnya; dan (2) penerapan awal pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di sektor prioritas, serta pola konsumsi masyarakat berkelanjutan. inventarisasi dan Strategi yang akan ditempuh: (1) sektor-sektor prioritas terkait sinkronisasi kebijakan dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; (2) menggalakkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah; (3) penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat mengenai manfaat produk tersebut; (4) pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur; dan (5) pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan. berkelanjutan dan pengembangan penggunaan teknologi bersih 1.2.6.4 Kerangka Pendanaan lintas bidang Kerangka pendanaan untuk kebijakan Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Untuk pendanaan pemerintah terutama bersumber dari anggaran sektor-sektor prioritas, seperti sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi, transportasi, dan industri. Pendanaan dari swasta berupa investasi dari sisi produksi dalam rangka penerapan teknologi bersih dan efisien. Partisipasi masyarakat lebih bersifat swadaya untuk penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta konsumsi produk-produk ramah lingkungan. Selain itu, diperlukan pula penyusunan kerangka mobilisasi pendanaan untuk penerapan sistem insentif dan disinsentif Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-83
guna mendukung penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. 1.2.6.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Diperlukan penyusunan kebijakan dan regulasi terkait pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan yang mengatur registrasi barang/jasa yang ramah lingkungan, verifikasi lingkungan, monitoring dan kinerja evaluasi. Selain itu, dengan adanya Kerangka Kerja 10 Tahun Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia Tahun 2013-2023, diperlukan kerangka regulasi yang dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan peta jalan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan tersebut. teknologi ramah Untuk pengembangan pola konsumsi dan produksi seluruh berkelanjutan diperlukan koordinasi pemangku kepentingan dalam hal kerjasama riset, pelaksanaan kebijakan dan peraturan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PPN/Bappenas mengkoordinasikan kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan lain, sebagai berikut: (1) Mitra standardisasi: Badan Standardisasi Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, (2) Mitra perekonomian: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta, Biro Pusat Statistik, dan KADIN; (3) Mitra teknologi/litbang: Kementerian Riset dan Teknologi, BPPT, LIPI, Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Auditor Teknologi Indonesia; dan (4) Mitra Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi profesi, dan swasta: Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, Yayasan Bali Fokus, "Green Building Council Indonesia", Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo), Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Ikatan Ahli Teknik (Intakindo), Penyehatan Lingkungan Indonesia, Asosiasi Pengendali Pencemaran Lingkungan Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). antara Akreditasi Nasional; Komite Indonesia 1-84 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2.7 Penanggulangan Bencana 1.2.7.1 Permasalahan dan Isu Strategis Agenda pembangunan mengenai penanggulangan bencana dalam secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek. rangka memantapkan pembangunan Penanggulangan bencana adalah salah satu isu utama pembangunan yang memerlukan perhatian khusus yang melibatkan program/kegiatan lintas bidang dan atau lintas Kementerian/Lembaga. Pengarusutamaan penanggulangan untuk bencana mensinergikan upaya untuk meminimalkan potensi kerusakan dan kerugian ke dalam proses pembangunan di setiap Bidang dan atau program/kegiatan. dalam pembangunan dimaksudkan 1.2.7.2 Sasaran Memperhatikan terkait penanggulangan bencana yang muncul dan terjadi selama ini ini dan dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, maka sasaran pokok penanggulangan bencana di tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) Terintegrasinya pengurangan perencanaan bencana pembangunan di pusat dan daerah; (2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana; (3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko bencana; dan (4) Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana. permasalahan-permasalahan risiko dalam 1.2.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Dengan memperhatikan sasaran penanggulangan bencana sebagai lintas bidang dan pengarusutamaan, maka prinsip dasar arah kebijakan penanggulangan bencana sebagai upaya strategis dan sistematis untuk meminimalkan potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana adalah: (1) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan kapasitas daerah penanggulangan bencana di pusat dan daerah, terutama pada daerah yang rawan bencana; (ii) peningkatan kapasitas penanganan darurat, melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; (iii) penguatan koordinasi dan kapasitas pemulihan pasca bencana; dan penyediaan dengan upaya: (i) penguatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 1-85
SPM yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan (2) Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana dengan upaya: (i) pengenalan dan pemantauan ancaman bencana, terutama di kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan risiko tinggi terhadap bencana; (ii) pengurangan keterpaparan (exposures) dan kerentanan melalui penguatan kapasitas masyarakat dan penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan (iii) peningkatan kapasitas manajemen risiko sebagai upaya sistematis untuk meminimalkan korban jiwa dan potensi dampak kerusakan. 1.2.7.4 Kerangka Pendanaan Secara umum, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana bersumber dari APBN dan APBD, serta mendorong pula dana Non APBN yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), serta Hibah/Trust Fund. 1.2.7.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Dalam upaya mendukung penangulangan bencana maka kerangka regulasi yang diperlukan adalah: (1) Diperlukan revisi UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk mendukung perbaikan tatakelola penanggulangan bencana; (2) Perlu adanya harmonisasi regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah agar sensitive-disaster; dan (3) Melengkapi peraturan perundangan yang memayungi penyelenggaraan penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan terkait penanggulangan bencana yaitu reposisi peran BNPB dalam tatakelola Penanggulangan Bencana, reposisi BPBD dalam struktur pemerintahan daerah dan melengkapi SPM tatakelola penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas BNPB dan BPBD untuk melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana; koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; manajemen logistik dan penyusunan SPM untuk dasar mengukur kinerja tanggap darurat. 1-86 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
BAB 2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk mencapai masyarakat Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Dengan demikian, pembangunan bidang sosial budaya dan hakekatnya merupakan kehidupan insan dan sumber daya pembangunan manusia sebagai pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama meliputi sub bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, sosial, pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. beragama pada kebudayaan, kesejahteraan Periode pembangunan tahun 2015 merupakan tahun pertama dari RPJMN tahap ketiga yang menjadi landasan awal bagi kelangsungan pembangunan tahap selanjutnya. Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama merupakan salah satu kunci utama dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan peningkatan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis sumber daya alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan arah pembangunan pada RPJMN 2015-2019 sebagai bagian dari rangkaian untuk pencapaian visi pembangunan nasional jangka panjang. Dengan mempertimbangkan adanya perubahan struktur penduduk Indonesia, yang ditandai oleh proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), maka pembangunan SDM menjadi sangat strategis untuk diprioritaskan dalam pembangunan nasional. Penyiapan SDM yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing merupakan salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2028-2031. Untuk itu, investasi di bidang kesehatan, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-1
pendidikan, dan ketenagakerjaan harus dilakukan, yang didukung oleh pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Tanpa upaya tersebut Indonesia justru akan mendapatkan beban berat seperti meningkatnya potensi pengangguran, konflik sosial, dan berbagai masalah kesehatan. 2.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2013 dan perkiraannya tahun 2014, permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. 2.1.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pembangunan kependudukan merupakan upaya untuk mencapai jumlah, struktur, dan persebaran penduduk yang terkendali, berkualitas, dan tersebar secara merata sesuai dengan daya tampung dan daya dukung. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pengarahan dan penataan persebaran penduduk. Selama 10 tahun terakhir, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002, 2007, dan 2012 menunjukkan stagnansi angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) yaitu sebesar 2,6 kelahiran per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun. Sementara itu, hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan SP 2010, laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen. Stagnansi angka kelahiran total ini disebabkan angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) yang masih rendah dan layanan KB yang belum menjangkau secara merata. Hasil SDKI 2012 melaporkan CPR sebesar 57,9 persen dan hanya meningkat sebesar 0,5 persen bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2007. Peningkatan CPR selama 5 tahun yang kecil ini disebabkan masih (Drop-Out/DO) kesertaan dalam ber-KB dan rendahnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Di sisi lain, layanan KB belum menjangkau secara merata ditunjukkan dengan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terlayani (unmet need) yang masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen (SDKI 2012) dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dari hasil SDKI 2007. Faktor lain yang mempengaruhi angka kelahiran adalah usia kawin pertama wanita. Hasil SDKI 2007 mengungkapkan usia kawin pertama wanita adalah 19,8 tahun dan mengalami peningkatan menjadi 20,1 tahun (SDKI 2012). Meskipun usia kawin pertama tingginya ketidak-berlangsungan 2-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
mengalami peningkatan, namun belum mencapai usia kawin ideal yaitu 21 tahun, sehingga masih berpengaruh terhadap angka kelahiran usia remaja. Sebagai akibatnya, angka kelahiran usia remaja (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19 tahun pada tahun 2007 dan 2012 mengalami penurunan, namun tidak signifikan, yaitu dari sebesar 51 menjadi 48 per 1000 kelahiran. Pada tahun 2013, jumlah peserta KB Aktif adalah sebanyak 35,3 juta akseptor (Statistik Rutin BKKBN), yang diantaranya sebesar 14,6 juta akseptor berasal dari keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera 1/KS-1). Jumlah peserta KB Baru sebanyak 8,5 juta akseptor, yang diantaranya sebesar 3,7 juta akseptor baru dari KPS dan KS-1. Capaian yang besar tersebut belum optimal karena masih diikuti dengan masih rendahnya pemakaian MKJP, yaitu sebesar 10,6 persen, dan masih tingginya DO, yaitu sebesar 27,1 persen. Perkiraan pencapaian tahun 2014 berdasarkan sasaran target yang telah ditetapkan adalah jumlah peserta KB Aktif menjadi sebanyak 29,8 juta akseptor, yang diantaranya sebanyak 13,1 juta peserta KB Aktif KPS dan KS-1, dan jumlah peserta KB Baru diperkirakan sebanyak 7,6 juta akseptor, yang diantaranya sebanyak 4,05 juta peserta KB baru KPS dan KS-1. Dengan diikuti pemakaian MKJP sebesar 27,5 persen dan tingkat DO yang rendah. Pembangunan keluarga yang merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan ber- KB melalui penguatan 8 fungsi keluarga (Agama, Sosial, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan) dan tribina keluarga yaitu Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, dan Bina Keluarga Lansia/BKL dan telah mencapai sebanyak 80.823 kelompok BKB, 37.259 kelompok BKR, dan 43.053 kelompok BKL. Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi pencapaian pembangunan keluarga berencana tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara merata, dan masih terdapatnya kesenjangan baik antar-provinsi, wilayah perdesaan dan perkotaan serta wilayah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, kepulauan dan sungai, tingkat kesejahteraan, maupun tingkat pendidikan. Disamping itu, jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah; Jaminan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan masih belum Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-3
optimal; dan pelayanan KB di klinik swasta oleh bidan dan dokter praktek swasta juga masih belum optimal. Kedua, dan pelaksanaan program edukasi/Advokasi-KIE kesehatan reproduksi/KR belum efektif, yang ditandai dengan pengetahuan tentang KB tidak diikuti perilaku ber-KB. Selain jangkauan pelaksanaan advokasi-KIE belum merata itu, (kesenjangan antar wilayah, serta tingkat sosial dan ekonomi), muatan advokasi-KIE belum dipahami secara optimal, dan peran bidan dan petugas lapangan KB dalam konseling dan penyuluhan program KB dan KR belum optimal. Ketiga, peningkatan pemahaman remaja mengenai kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya kelahiran di usia remaja 15-19 tahun dan rata-rata usia kawin pertama wanita masih dibawah usia ideal 21 tahun. remaja mengenai Selain kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko, dan perilaku seks bebas di kalangan remaja meningkat, dan berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan. Keempat, pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga belum optimal, sehingga pembinaan dan pelestarian akseptor tidak optimal. Beberapa permasalahan KB tersebut mengakibatkan pencapaian jumlah peserta KB yang begitu tinggi, namun masih terjadi tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB yang tinggi pula, serta masih rendahnya pemakaian MKJP dan banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, dengan dukungan pelaksanaan Advokasi-KIE KKB dan penguatan pembangunan keluarga agar kesertaan ber-KB meningkat, penggunaan MKJP meningkat dan tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB berkurang. advokasi, informasi, dan komunikasi, KB rendahnya pengetahuan itu, 2.1.2 Penguatan Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pelaksanaan pembangunan KKB memerlukan landasan hukum yang kuat serta peraturan perundangan dan kebijakan yang landasan hukum terpadu. Sampai dengan tahun 2013, telah kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga ditetapkan UU No.52/2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, namun peraturan turunan undang-undang ini belum tersedia secara memadai. Sedangkan berkenaan dengan penyerasian kebijakan pembangunan yang terkait dengan bidang KKB, telah berhasil Tentang 2-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
diidentifikasi sebanyak 31 kebijakan, diantaranya 18 kebijakan telah bersinergi dengan program KB dan 13 kebijakan lainnya belum bersinergi. Selain itu, pada tahun 2012 Pembangunan Grand Kependudukan untuk rekomendasi kebijakan pembangunan KKB. Walaupun terdapat beberapa capaian, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam penguatan landasan hukum dan kebijakan KKB. Pertama, belum memadainya landasan hukum dan kebijakan, serta masih belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas baik antara pusat dan daerah, antardaerah, maupun antarsektor pembangunan. Kedua, masih rendahnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan kependudukan dan KB. Ketiga, penanganan kebijakan kependudukan selama ini masih bersifat parsial yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tantangan yang dihadapi adalah penyusunan dan harmonisasi kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, baik antara pusat dan daerah, serta antar-sektor. telah disusun Design 2.1.3 Penguatan Kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pelaksanaan pembangunan KKB tidak akan optimal tanpa dukungan kelembagaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam kelembagaan KKB. Pertama, belum memadainya kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana, yang ditandai dengan belum sinergisnya bagi pembentukan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana. Peraturan perundangan berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi (PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP 38 Tahun 2007 tentang antara Pemerintah, Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) mendukung pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Selanjutnya peraturan tersebut juga tidak selaras dengan UU 52/2009 yang mengamanatkan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD). amanat pembentukan Sampai dengan kelembagaan KKB, dari sebanyak 511 kabupaten/kota telah terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD KKB di sisanya di 11 sebanyak 500 kabupaten/kota, dan Kabupaten/Kota belum terbentuk SKPD KKB, karena merupakan daerah pemekaran. Dari 500 kabupaten/kota dukungan perundangan peraturan sepenuhnya belum tahun 2013, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-5
tersebut, telah terbentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat UU No.52/2009 Tentang Perkembangan Pembangunan Keluarga. Bentuk Kependudukan kelembagaan bervariasi, lainnya diantaranya 83,4 persen berbentuk badan, 13,4 persen berbentuk kantor, dan 3,2 persen berbentuk dinas. Selain itu, terdapat 91,6 persen kelembagaan KB yang digabungkan dengan 1 atau 2 bidang lain dan hanya 8,4 persen yang berdiri sendiri. Kedua, kuantitas dan kapasitas tenaga lapangan yang merupakan ujung tombak kelembagaan KB kurang memadai dan masih belum optimal dalam penggerakan lini lapangan. Saat ini, tenaga lini lapangan KB berjumlah 33.586 petugas, sementara jumlah desa/kelurahan mencapai 80.971. Rasio tenaga lapangan dengan jumlah desa masih 1 : 3-5 desa, bahkan 1 : 8 desa untuk daerah-daerah yang luas dan terpencil. Ketiga, kemitraan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan masih terbatas pada naskah perjanjian (MoU). Kondisi ini menyebabkan implementasi MoU tersebut tidak optimal karena belum dilengkapi dengan panduan teknis/operasionalnya. Lebih jauh, MoU belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memasarkan program KB. Tantangan yang dihadapi adalah penguatan kelembagaan, baik institusi maupun ketenagaan KKB, utamanya di tingkat daerah dan lini lapangan. (BKKBD) di 16 dan di kabupaten/kota 2.1.4 Penguatan Data dan Informasi Kependudukan Keberhasilan pembangunan kependudukan dan KB didukung informasi pula oleh penguatan manajemen data dan kependudukan. Sampai dengan tahun 2013, telah tersedia data Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035, data Survei Demografi dan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Survei Sosial Kesehatan Ekonomi Nasional (Susenas) 2010-2014, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010−2014 dan pendataan keluarga yang dilakukan secara berkala untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan program Kependudukan dan KB. Sementara itu, untuk pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil, untuk memperkuat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang telah dibangun di 497 kabupaten/kota, tentang perubahan atas UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam telah terbit UU No.24/2013 2-6 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
menerbitkan dokumen kependudukan. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan. Pertama, masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan untuk pemanfaatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama yang berkenaan dengan administrasi kependudukan. Sampai saat ini data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terbatasnya cakupan daerah dalam penerapan SIAK on-line untuk pelayanan publik, terbatasnya SDM dalam pengelolaan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya. Selain itu, data registrasi penduduk (administrasi kependudukan) juga masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menghasilkan data yang terkait dengan fertilitas dan mortalitas seperti angka kematian ibu, yang merupakan data utama penyusun asumsi untuk proyeksi penduduk; masih kurangnya konsistensi data diakibatkan dari pencatatan ganda dan besarnya kemungkinan penduduk tidak tercatat disebabkan karena sistem pencatatan yang bersifat pasif (pelaporan dari masyarakat); dan data lengkap yang dapat diperoleh dari e-KTP hanya untuk penduduk yang berumur 17 tahun ke atas. Sehingga data registrasi penduduk yang idealnya dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum dapat digunakan sepenuhnya. Kedua, statistik rutin data sektoral KKB yang semestinya dapat digunakan untuk mengawasi, memonitor, dan mengevaluasi program belum optimal digunakan. Hal ini dikarenakan keakuratan data belum begitu baik. Tantangan yang dihadapi adalah penguatan dukungan data dan informasi yang tepat waktu dan berkualitas, utamanya data yang bersumber dari registrasi penduduk dan statistik rutin data sektoral KKB. 2.1.5 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, secara umum akses terhadap pelayanan kesehatan terus membaik. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil telah tinggi, yaitu kunjungan pertama (K1) dan kunjungan minimal 4 kali selama kehamilan (K4), masing-masing mencapai 96 persen dan 74 persen pada tahun 2012. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih mencapai 83 persen dan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan mencapai 76 persen. Angka kematian ibu masih cukup tinggi akibat dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-7
kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum maksimal, baik dilihat dari kelengkapan sediaan farmasi maupun peralatan dan kompetensi tenaga kesehatan. Kesehatan bayi mengalami perbaikan, antara lain ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Tetapi kematian neonatal, masih tinggi yaitu 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan persalinan, dan penanganan neonatus belum dapat dilakukan infeksi berbagai secara optimal. Selain itu penanganan terutama dalam penyakit pada bayi belum maksimal, pencegahan penyakit melalui imunisasi, diare dan upaya- upaya lain. Tantangan pembangunan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia adalah menjamin keberlangsungan pelayanan (continuum of care) yang mencakup akses dan kualitas pelayanan kesehatan sejak usia remaja, pada saat kehamilan, paska kehamilan, kesehatan anak dan lanjut usia. 2.1.6 Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat Status gizi masyarakat masih menjadi masalah, ditandai dengan prevalensi kekurangan gizi pada balita yang mencapai 19,6 persen pada tahun 2013 dan stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita sebesar 37,2 persen. Prevalensi kurang energi kronik (KEK) pada remaja putri usia 15-19 tahun mencapai 38,5 persen dan pada ibu hamil usia 20-24 tahun mencapai 30,1 persen. Pada saat yang bersamaan, terjadi gizi lebih yang ditandai dengan kegemukan dan obesitas, yang terjadi pada balita maupun penduduk dewasa (19,7 persen untuk laki-laki dan 32,9 persen perempuan). Tantangan utama perbaikan gizi adalah memprioritaskan pada pencegahan stunting dan gizi lebih dengan sasaran pada kelompok usia 1.000 hari pertama kehidupan meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. 2.1.7 Peningkatan Pengendalian Beban Ganda Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Secara umum kematian akibat penyakit menular cenderung menurun, sejalan dengan penurunan prevalensi demam diare, malaria, TB, dan AIDS. berdarah dengue (DBD), Walaupun demikian prevalensi ISPA, penumonia, dan hepatitis mengalami peningkatan. Sementara itu, kontribusi penyakit tidak menular terutama stroke, jantung dan diabetes, sebagai penyebab kematian terus meningkat dan pada tahun 2013 berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di Indonesia. Selanjutnya, penduduk yang memiliki akses kepada sumber air minum layak mencapai 66,8 persen dan sanitasi layak pada tahun 2013 mencapai 59,8 persen. Akses masyarakat terhadap kawasan yang sehat untuk kehidupan 2-8 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
sehari-hari juga masih terbatas. Tantangan pengendalian penyakit tidak menular adalah meningkatkan pencegahan dan pengendalian faktor resiko; meningkatkan upaya pencegahan melalui promosi perilaku hidup sehat, terutama pola makan aktivitas fisik dan merokok; meningkatkan surveilans, pencegahan dan tata laksana kasus penyakit menular; dan mengembangkan pelayanan penyakit jiwa dan lanjut usia. Untuk pengendalian penyakit menular, tantangan utama adalah meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, termasuk TB, HIV/AIDS, malaria, DBD, diare, dan pneumonia; mengendalikan penyakit bersumber binatang; dan meningkatkan upaya eliminasi dan eradikasi beberapa penyakit menular. Tantangan utama penyehatan lingkungan adalah meningkatkan akses terhadap sumber air minum dan sanitasi yang terhadap dampak perubahan iklim. layak, serta adaptasi 2.1.8 Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan Pemerataan dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan Ketersediaan obat dan vaksin telah mencapai 96,93 persen pada tahun 2013. Penggunaan obat generik di Puskesmas meningkat menjadi 96,11 persen dan di rumah sakit mencapai 74,87 persen, sedangkan penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah meningkat menjadi 61,90 persen. Namun, peningkatan penyediaan kefarmasian dan alat kesehatan belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas produksi dan distribusi, serta pelayanan kefarmasian di tahun 2013, puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar baru mencapai 35,15 persen, dan instalasi farmasi rumah sakit yang menyelenggarakan kefarmasian sesuai standar sekitar 41,72 persen, serta sarana produksi obat yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini pada tahun 2013 baru mencapai 78,22 persen. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, mutu produk obat dan makanan yang beredar masih rendah dan daya saing produk obat dan makanan masih rendah baik di pasar lokal maupun global. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan ketersediaan kefarmasian dan pengendalian alat kesehatan, termasuk distribusi obat dan alat kesehatan, meningkatkan dan yang pelayanan meningkatkan pengawasan produksi dan distribusi obat, alat kesehatan, dan makanan. fasilitas kesehatan. Pada kefarmasian sesuai standar, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-9
2.1.9 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Upaya dan promosi kesehatan dihadapkan pada masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, kurangnya pemahaman dan keterampilan individu dalam pelaksanaan pola hidup sehat serta kurangnya dukungan lingkungan yang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya promosi kesehatan, tenaga promosi kesehatan terutama di pelayanan kesehatan primer yang masih sangat terbatas. Pemberdayaan masyarakat dilakukan bersumber daya masyarakat melalui upaya (UKBM). Hingga tahun 2013, jumlah Poskesdes mencapai 54.731 unit dan jumlah Posyandu aktif mencapai 276.688 unit. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan promosi kesehatan melalui kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, meningkatkan dukungan terhadap penyediaan lingkungan dalam perilaku hidup bersih dan sehat, lembaga, meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi UKBM, serta mendorong peningkatan upaya promosi kesehatan dalam setiap pelayanan kesehatan. termasuk tenaga gizi dan kesehatan 2.1.10 Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional Pada tahun 2013, penduduk yang tercakup dalam sistem jaminan kesehatan diperkirakan mencapai 64,58 persen, yang terdiri dari Jamkesmas, Askes PNS dan Jamkes TNI/POLRI, JPK Jamsostek, Jamkesda dan Asuransi swasta. Sejak 1 Januari 2014 berbagai skema jaminan kesehatan telah melebur menjadi skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di bawah pengelolaan PT Askes yang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dari sisi kepesertaan, peningkatan cakupan diarahkan pada pekerja formal yang saat ini belum tercakup oleh JKN, serta pada program Jamkesda untuk secara bertahap terintegrasi ke dalam JKN. Namun demikian, baru sebagian kecil fasilitas kesehatan primer mandiri yang menjadi provider JKN yaitu sebanyak 3.132 dari 26.998 klinik, praktek dokter/dokter gigi. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya di daerah tertinggal, perdesaan dan DTPK masih terbatas. Sementara itu, dari fasilitas pelayanan yang ada, masih banyak fasilitas yang belum memiliki tenaga kesehatan yang memadai misalnya banyak puskesmas di provinsi di bagian timur Indonesia yang tidak memiliki dokter. Tantangan utama adalah mengembangkan mekanisme peningkatan kepesertaan, khususnya non-penerima upah yang biasanya cukup sulit dilakukan tanpa insentif atau mekanisme tambahan dan 2-10 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
menjamin bahwa "target benefeciaries" di lapangan benar- benar mendapat JKN; pengembangan dalam pembayaran kepada provider dan kontrol biaya serta berbagai moral harazd penerapan JKN. Dari sisi suplai adalah menyiapkan standar dan menjamin compliance standar sarana, tenaga, dan manajemen serta menguatkan mekanisme kontrol terhadap eskalasi biaya JKN. pelayanan kesehatan, 2.1.11 Peningkatan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier, terutama terjadi pada daerah perdesaan, terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Selain itu, kendala geografis juga menyebabkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di banyak provinsi di Indonesia. Kualitas pelayanan belum optimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standar pelayanan kesehatan. Selain pelayanan, sarana, dan tenaga kesehatan banyak yang belum memenuhi standar. Secara umum, jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga kefarmasian, maupun tenaga kesehatan lainnya mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu dari sekitar 245 ribu pada tahun 2005 menjadi 878 ribu pada tahun 2013. Peningkatan tingginya kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung oleh tingginya produksi tenaga kesehatan. Jumlah lulusan terus meningkat dan pada tahun 2013 telah diluluskan sebanyak 7.135 dokter dari lebih 56 fakultas kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi. Permasalahan mendasar dalam ketenagaan adalah kurang meratanya persebaran tenaga kesehatan, sehingga banyak daerah-daerah terutama perdesaan dan DTPK (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan) tidak memiliki tenaga kesehatan yang memadai. Dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK, penempatan tenaga PTT di berbagai daerah terus dilakukan. Sejak tahun 2011, masa pengabdian tenaga PTT untuk daerah terpencil dan sangat terpencil diperpanjang dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Hasilnya pada tahun 2013 terdapat 46.512 tenaga kesehatan yang aktif bertugas sebagai PTT dan 53 persen (24.789 orang) diantaranya di fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil. Di samping itu pada tahun 2013, juga ditugaskan 1.506 tenaga kesehatan lain diluar tenaga medis dan bidan PTT. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan sinkronisasi antara produksi, persebaran penempatan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, termasuk dalam tenaga kesehatan di ini didorong oleh Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-11
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk melalui pengembangan sistem insentif tenaga kesehatan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional. 2.1.12 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Primer yang Berkualitas Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan terjadi pada daerah terutama perdesaan, terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Selain itu, kendala geografis juga menyebabkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di banyak provinsi di Indonesia.Kualitas pelayanan belum optimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standar guideline pelayanan kesehatan. Salah satu tantangan utama khususnya adalah kapasitas fasilitas kesehatan dalam peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah membentuk sistem kendali mutu dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer melalui pemenuhan standar pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya. tersier, 2.1.13 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Selain kesesuaian pelayanan, sarana, dan tenaga kesehatan menurut standar, permasalahan yang dihadapi adalah pelayanan kesehatan rujukan masih belum memiliki sistem informasi rekam medis (medical record) yang teritengrasi. Selain itu, akreditasi fasilitas kesehataaan rujukan dan sistem pengendalian mutu belum sepenuhnya berjalan. Akreditasi pelayanan kesehatan rujukan belum sejalan dengan baik, serta sistem rujukan bagi nasional dan regional masih belum berkembang dengan baik. Sampai saat ini, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi (versi 2007) sebanyak 1.277 rumah sakit, sedangkan yang terakreditasi internasional sebanyak 28 rumah sakit. Permasalahan lain adalah kurang optimalnya upaya promotif dan preventif pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Tantangan yang dihadapi terutama adalah membentuk sistem rujukan nasional dan serta regional, meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan pelayanan rujukan sesuai standar. 2-12 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
2.1.14 Penguatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan dan Sistem Informasi Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen dan pembiayaan kesehatan antara lain: ketersediaan data untuk mendukung evidence-based planning cukup baik namun masih didukung informasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, serta sikroninasi perencanaan pembangunan yang belum optimal antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tantangan yang dihadapi antara lain meningkatkan dan manajemen pengelolaan program, menguatkan sistem informasi kesehatan sebagai bagian dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kesehatan; meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan; serta meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana. Pengembangan manajemen juga perlu dilakukan terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang tepat, efektif dan efisien. sistem kemampuan teknis 2.1.15 Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan Beberapa permasalahan yang terkait dengan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan antara lain: pengeluaran kesehatan yang masih rendah, terutama pengeluaran publik; kemampuan dan kapasitas perencanaan dan pengelolaan program yang belum cukup baik; masih belum optimalnya allocative efficiency, misalnya sebagian besar dana mengarah pada upaya kuratif. Pada tahun 2011, pengeluaran kesehatan per kapita di Indonesia baru mencapai USD 95 per tahun, sementara Malaysia sudah mencapai USD 346 dan Thailand mencapai USD 202 per tahun. Selain itu, skema transfer dari pusat ke daerah melalui tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang belum secara efektif dapat mendorong prioritas nasional dan daerah. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan sumber pembiayaan kesehatan antara lain melalui kerjasama pemerintah dan swasta dan masyarakat seperti public private partnership dan meningkatkan efektifitas pembiayaan. 2.1.16 Peningkatan Pelayanan PAUD Pendidikan anak usia dini (PAUD) berperan penting dalam menentukan tumbuh kembang anak pada tahapan kehidupan selanjutnya, tidak hanya menyiapkan mereka memasuki pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga menentukan prestasi akademik mereka pada jenjang pendidikan lebih lanjut, perilaku, dan kesuksesan mereka dalam bekerja ketika mereka dewasa. Pada tahun 2012, anak usia 3-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD mencapai 26,5 persen, yang dibagi dalam kelompok usia 3-4 tahun dan 5-6 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-13
tahun, dengan capaian masing-masing sebesar 18,0 persen dan 35,3 persen. Namun demikian, dengan adanya ketentuan dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa anak usia 6 tahun dapat mengikuti pendidikan dasar, jumlah anak yang masuk SD/MI pada usia 6 tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2012 hampir separuh (49 persen) anak usia 6 tahun sudah mengikuti pendidikan di SD/MI, bahkan sekitar 4,8 persen anak usia 5 tahun sudah mengikuti pendidikan di SD/MI. Dengan memperhitungkan mereka yang sudah masuk di SD/MI, partisipasi pendidikan anak usia 5-6 tahun mencapai 62,4 persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi ini, PAUD adalah penyelenggaraan layanan PAUD sebagian besar dilakukan oleh masyarakat saja yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui lembaga PAUD negeri. Data Potensi Desa (Podes) tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 97.080 lembaga PAUD yang ada, hanya sejumlah 3.993 (4,11 persen) yang merupakan lembaga PAUD negeri. terbatasnya layanan PAUD. Sejauh (swasta), dan hanya sedikit Demikian pula masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D4, bahkan banyak dari mereka yang hanya lulusan sekolah menengah. Dari total 275.904 orang guru Taman Kanak-Kanak (TK), misalnya, hanya sekitar 28,7 persen guru yang berkualifikasi S1/D4 ke atas. Sebagian besar guru hanya lulusan SMA (38,6 persen). Dalam konteks demikian, maka tantangan terkait penyediaan layanan PAUD adalah layanan PAUD dengan proses meningkatkan perluasan pembelajaran yang bermutu untuk mendukung kesiapan anak bersekolah. 2.1.17 Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar Sampai dengan berakhirnya pelaksanaan RPJMN 2010-2014, pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk, yang ditandai oleh capaian beberapa indikator indikator kunci. Bahkan melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMN. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang semula 7,7 tahun (2009) meningkat menjadi 8,1 tahun (2012). Pada periode yang sama, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami peningkatan yang berarti, dari 92,6 persen menjadi 93,3 persen. capaian sebagian Indikator capaian pembangunan pendidikan juga dapat dilihat jenjang dari meningkatnya jumlah siswa pada semua 2-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
pendidikan. Jumlah siswa untuk jenjang SD/MI/sederajat, meningkat dari 30.542 ribu pada tahun 2009 menjadi 31.009 jenjang ribu pada SMP/MTs/sederajat meningkat dari 12.197 ribu menjadi 13.610 ribu siswa. Dengan menggunakan perkiraan jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 27.108 ribu orang untuk penduduk usia 7-12 tahun dan 13.296 ribu orang untuk usia 13-15 tahun, maka APK pada jenjang SD/MI/sederajat menjadi 114,39 persen dan APK pada jenjang SMP/MTs/sederajat menjadi 102,36 persen.1 tahun 2013, sementara untuk Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperluas akses layanan pendidikan, tidak hanya melalui pembangunan sekolah baru termasuk SD-SMP Satu Atap di daerah terpencil atau penambahan ruang kelas untuk menambah daya tampung, tetapi juga melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). BOS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sekolah untuk membiayai operasional pembelajaran di sekolah. Untuk itu, Pemerintah terus memperbaharui satuan biaya BOS untuk jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat. Adapun cakupan penerima BOS pada tahun 2013 di semua jenjang mencapai 52,3 juta siswa. Dengan cakupan yang semakin luas dan satuan biaya yang terus meningkat, anggaran program ini meningkat dari Rp5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp32,27 triliun pada tahun 2013. Penyaluran BOS juga diupayakan makin lancar dan akuntabel dengan penekanan pada kriteria 4T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat penggunaan atau pemanfaatan. Sementara sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sehingga kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dapat dikurangi. Pada tahun 2014, BSM diberikan kepada siswa-siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di semua jenjang pendidikan baik sekolah umum maupun madrasah untuk 6.046.921 siswa SD dan 2.169.890 siswa SMP, dengan satuan biaya per tahun secara berturut-turut sebesar Rp450 ribu dan Rp750 ribu. Adapun penerima BSM di madrasah-madrasah adalah sebanyak 802.326 murid MI dan 749.472 murid MTs, dengan satuan biaya yang sama dengan yang diberikan kepada siswa itu BSM diberikan 1 Dengan terbitnya Proyeksi Penduduk 2010-2035 menggunakan basis data Sensus Penduduk 2010, perkiraan jumlah penduduk usia sekolah juga mengalami penyesuaian. Hal ini lebih lanjut menyebabkan perubahan hasil perhitungan capaian angka partisipasi pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-15
di sekolah umum. Pemberian BSM diyakini telah membantu menurunkan kemungkinan anak dari keluarga miskin untuk putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Meski demikian, berbagai upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menghilangkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat. Pada tahun 2012, dari perkiraan 1,37 juta anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, sekitar 900 ribu di antaranya berasal dari 40 persen kelompok termiskin. Hanya sekitar 100 ribu anak yang berasal dari kelompok 20 persen terkaya. Dari 900 ribu anak miskin yang tidak bersekolah, sekitar 353 ribu tidak menyelesaikan SD/MI, 475 ribu lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B, dan selebihnya (sekitar 70 ribu) bahkan belum pernah sekolah sama sekali. Selain kesenjangan dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan, kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan juga masih mengemuka. Sebagian besar SD/MI dan SMP/MTs belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Untuk itu upaya pemenuhan SPM ini secara sungguh-sungguh harus mulai dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota dengan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dalam konteks demikian, tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan dasar adalah meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. 2.1.18 Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Menengah Pelaksanaan program pendidikan dasar sembilan tahun relatif berhasil yang ditandai oleh meningkatnya jumlah lulusan SMP/MTs/sederajat. Untuk menampung anak-anak usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama, berbagai upaya telah dilakukan seperti melalui pembangunan unit sekolah baru (USB) maupun dengan menambah ruang kelas di satuan pendidikan yang ada. Mulai tahun 2013 Pemerintah juga menyediakan BOS untuk seluruh siswa pada jenjang SMA/SMK/MA dengan satuan biaya Rp 1 juta/siswa/tahun. Pemberian BSM untuk siswa miskin jenjang menengah juga terus ditingkatkan yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengikuti pendidikan menengah. Pada tahun 2014 BSM untuk jenjang pendidikan menengah diberikan bagi 975.033 murid SMA-SMK dan dan 350.607 murid MA, dengan satuan biaya Rp. 1,0 juta per siswa per tahun. Berbagai upaya yang dilakukan mampu meningkatkan jumlah siswa pendidikan menengah dalam lima tahun terakhir 2-16 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
dari sekitar 8.480 ribu pada tahun 2009 menjadi 10.312 ribu pada tahun 2013. Dengan capaian ini, APK pendidikan menengah meningkat dari 69,6 persen menjadi 78,48 persen2. Yang menjadi masalah adalah tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat pada jenjang pendidikan menengah. Sebagai contoh, data SUSENAS 2012 menunjukkan, pada saat angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun pada kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 75,3 persen, APS pada kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 42,9 persen. Untuk lebih memperkuat peran pendidikan menengah dalam pembangunan sekaligus menurunkan kesenjangan yang telah memulai tahun 2013 Pemerintah terjadi, sejak pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program PMU sangat penting untuk memberi kesempatan bagi setiap anak usia sekolah menempuh pendidikan lanjutan, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas diri. PMU bertujuan untuk: (a) memperluas pemerataan pendidikan dan mewujudkan keadilan sosial; (b) mengurangi kesenjangan pencapaian pendidikan tingkat menengah antarkelompok masyarakat; (c) meningkatkan daya saing nasional serta membangun dan mengembangkan kualitas bangsa; dan (d) mempersiapkan anak-anak didik dengan landasan keilmuan yang baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, program PMU juga bernilai strategis terutama untuk (a) menciptakan lapisan critical mass dalam cakupan yang lebih luas dan (b) mempersiapkan anak-anak didik usia produktif memasuki masa transisi antara meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi atau langsung masuk ke pasar kerja. Dalam konteks ini, bagi anak-anak didik yang memilih untuk memasuki pasar kerja, PMU akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga diharapkan lebih produktif di dunia kerja. Program PMU juga dimaksudkan untuk menyiapkan landasan sosial yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penduduk usia muda merupakan aset ekonomi sangat potensial untuk menopang produktivitas nasional, terutama terkait dengan pemanfaatan bonus demografi. Mekipun demikian, masalah utama tetap pada aspek kualitas pendidikan menengah yang belum baik. Faktor-faktor yang 2 Dengan terbitnya Proyeksi Penduduk 2010-2035 menggunakan basis data Sensus Penduduk 2010, perkiraan jumlah penduduk usia sekolah juga mengalami penyesuaian. Hal ini lebih lanjut menyebabkan perubahan hasil perhitungan capaian angka partisipasi pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-17
menyebabkan kualitas masih rendah, antara lain, adalah lingkungan dan budaya sekolah belum terbangun baik, fasilitas pendidikan (laboratorium, perpustakaan) yang mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas belum tersedia merata, dan meskipun hampir seluruh guru pendidikan menengah sudah kompetensi S1/D4 profesionalnya masih belum mumpuni. Juga, terdapat sekitar itu, 32,1 persen SMA/SMK belum terakreditasi. Selain pendirian ikut berkontribusi pada rendahnya kualitas pendidikan menengah. Banyak sekolah swasta yang dibangun bukan karena tuntutan kualitas yang lebih tinggi dari sekolah/madrasah negeri, tetapi karena tampung sekolah/madrasah negeri. Pada tahun 2011 dari 26.408 SMA/SMK/MA yang ada (PODES 2011), 17,860 di antaranya (67,6 persen) adalah sekolah/madrasah swasta. berpendidikan namun sekolah-sekolah swasta yang marak kurangnya ketiadaan atau daya Selain masalah kualitas, relevansi pendidikan menengah juga masih rendah terutama pada sekolah kejuruan. Pendidikan menengah kejuruan yang ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik agar cepat bekerja dalam bidang tertentu ternyata belum memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Angka pengangguran lulusan lulusan SMK yang cukup tinggi (9,88 persen) menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Bidang-bidang yang dikembangkan di SMK dinilai belum sepenuhnya searah dengan kebutuhan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal. Untuk mendukung upaya di tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan atas, kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skills lulusan; dan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan lapangan pekerjaan. sehingga kontribusinya 2.1.19 Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi merupakan faktor kunci bagi upaya mencapai kemajuan dan meningkatkan daya saing bangsa. Pendidikan tinggi mengandung suatu dimensi yang terkait dengan keunggulan bangsa yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah, dan inovasi teknologi. Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi terus ditingkatkan pada semua dimensinya: akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, dibangun 2-18 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan serta pembukaan program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat. Berbagai program yang berorientasi pada peningkatan pemerataan layanan pendidikan tinggi, antara lain, program afirmasi bagi mahasiswa miskin berprestasi melalui program Bidik-Misi yang secara nyata berkontribusi pada peningkatan partisipasi pendidikan. Sampai dengan tahun 2014, penerima program Bidik-Misi telah mencapai 210.500 mahasiswa, yang menempuh pendidikan tinggi di PTN dan PTS baik di bawah untuk Kemdikbud maupun dilakukan meningkatkan (PT) melalui pelembagaan otonomi perguruan pembentukan PTN-BH3 sebagaimana diamanatkan oleh UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mutu pendidikan tinggi jelas terkait erat dengan ketersediaan dosen dan peneliti yang memenuhi kualifikasi akademik tinggi. Jumlah dosen yang berkualifikasi S2 dan S3 baru mencapai 62,3 persen (2011), sebanyak 52,8 persen (S2) dan 9,5 persen (S3). Peningkatan kualitas dosen dilaksanakan melalui penyediaan beasiswa untuk pendidikan pascasarjana, baik master maupun doktoral di dalam dan luar negeri. Di samping itu, dilakukan pemerataan sebaran dosen antarwilayah/pulau untuk mempercepat pemerataan kemajuan pendidikan tinggi itu, disediakan Bantuan di seluruh (BOPTN)4 yang Operasional Perguruan Tinggi Negeri bertujuan dalam menyelenggarakan pendidikan. Mulai tahun 2013 telah diberlakukan uang kuliah tunggal (UKT), yang besarannya bervariasi antarprogram studi dalam satu universitas dan sesama program studi antaruniversitas berdasarkan status akreditasi PT bersangkutan. Pelaksanaan BOPTN dan UKT dimaksudkan untuk mengurangi beban pembiayaan, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat menempuh pendidikan di PT. Kemenag. pendidikan Sedangkan tinggi kualitas tinggi secara bertahap Indonesia. Selain untuk meringankan beban PT Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi masih belum membuahkan hasil yang menggembirakan, baik dalam konteks perkuatan institusi maupun penjaminan 3Terdapat empat PTN berstatus Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 65/2013 tentang Statuta ITB, PP No. 66/2013 tentang Statuta IPB, PP No. 67/2013 tentang Statuta UGM, dan PP No. 68/2013 tentang Statuta UI. 4Pada tahun 2013, dana BOPTN tersedia sebesar Rp2,7 triliun, yang dibagi secara proporsional ke 92 PTN dan sebanyak 30,0 persen dari total dana BOPTN dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk oleh PTS. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-19
mutu akademik dan program studi. Indikatornya adalah mayoritas PT masih berakreditasi C, dan sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. PT Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan PT negara lain, bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. PT juga belum sepenuhnya mampu mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan serta melakukan inovasi dan invensi, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur iptek dan anggaran untuk riset. Meskipun banyak PT memiliki SDM (ilmuwan, akademisi, peneliti) yang mumpuni, tidak semua ahli berkesempatan melakukan riset-riset ilmiah berskala besar yang melahirkan penemuan-penemuan baru dan berkontribusi pada publikasi di ilmiah internasional. Upaya membangun universitas riset juga masih sulit dilakukan karena beberapa kendala antara lain: (a) banyak PT lebih berorientasi pada penyelenggaraan program akademik dan program studi yang laku di pasaran (diploma, kelas ekstensi) yang menjadi sumber pendapatan, (b) ketiadaan fokus pengembangan institusi untuk menjadi pusat keunggulan sebagai wujud mission differentiation. Masih tingginya pengangguran mencerminkan program-program studi di PT belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan lemahnya kemampuan bersaing bangsa. jurnal Dalam konteks demikian, tantangan yang harus dijawab pada tahun-tahun mendatang adalah: (a) meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi yang disertai penjaminan mutu akademik dan pengembangan program studi inovatif, yang selaras dengan perkembangan dunia industri dan pasar kerja; (b) memantapkan proses pelembagaan (c) mengembangkan penelitian ilmiah, dasar dan terapan, serta riset inovatif yang disertai sistem insentif memadai, untuk meningkatkan spirit berkarya dan publikasi di jurnal-jurnal ilmiah internasional. otonomi perguruan tinggi; dan 2.1.20 Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja Penyediaan tenaga kerja berkualitas menjadi prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun sampai saat ini kualitas SDM Indonesia masih belum cukup baik untuk lain di Asia Tenggara. bersaing dengan negara-negara Rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia antara lain ditunjukkan oleh rendahnya taraf pendidikan mereka. Dari sekitar 114 juta penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2013, sekitar 54,7 juta (47,9 persen) hanya berpendidikan SD/MI atau kurang, dan hanya 34,3 persen 2-20 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
yang lulus sekolah menengah atau perguruan tinggi. Isu rendahnya kualitas angkatan kerja masih akan tetap mengemuka dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya potensi tenaga kerja usia muda yang berpendidikan rendah. Pada tahun 2012, dari sekitar 62 juga penduduk usia 15-29 tahun yang sudah tidak bersekolah, ada sekitar 30 persennya yang hanya lulus SD/MI atau kurang. Keadaan tersebut tentunya tidak cukup kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas, terlebih untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peningkatan kualitas angkatan kerja muda juga sangat diperlukan untuk mempersiapkan mereka dalam memanfaatkan bonus demografi. Untuk itu, pendidikan keterampilan kerja terutama bagi angkatan kerja muda yang berpendidikan rendah menjadi sangat penting untuk dilakukan. 2.1.21 Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan Pendidikan agama merupakan wahana untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, agar setiap peserta didik dapat menghayati nilai-nilai esensial suatu agama, untuk kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan nyata sebagai penjelmaan insan yang religius. Pendidikan agama berperan sangat penting dalam upaya menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan budi pekerti luhur di kalangan anak-anak didik di sekolah. Namun, pendidikan agama belum sepenuhnya dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang berorientasi pada proses internalisasi nilai-nilai keagamaan. Ini disebabkan pembelajaran dalam pendidikan agama belum diarahkan pada penguatan sikap keberagamaan siswa, tetapi lebih pada pengetahuan agama semata. Selain itu, kualitas guru-guru pendidikan agama juga belum memenuhi standar untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan agama yang bermutu. Metode pengajaran pun masih konvensional terhadap perkembangan baru dalam pembelajaran. Demikian pula keteladanan dalam proses pendidikan agama kurang diberikan, terlebih ketika dijumpai perilaku yang bertentangan dengan moralitas agama bahkan di lembaga pendidikan sendiri. sehingga kurang adaptif dalam Adapun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum adalah: (a) meningkatkan pemahaman dan pengamalan serta tantangan utama yang dihadapi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-21
internalisasi nilai-nilai kebajikan dan akhlak mulia, dan (b) menumbuhkan nilai-nilai toleransi, penghargaan, dan harmoni di antara siswa-siswa pemeluk agama yang berbeda. untuk Pendidikan mengakomodasi untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermuatan nilai-nilai keislaman terutama dalam bentuk pesantren dan madarasah diniyah. Pesantren telah berkontribusi pada upaya mencerdasakan kehidupan bangsa dan berkhidmat melalui layanan pendidikan keagamaan (keislaman), terutama bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun demikian, pendidikan keagamaan di pesantren masih tertinggal karena berbagai masalah, terutama karena keterbatasan sarana-prasarana, fasilitas pendukung, ketenagaan, dan tata kelola yang belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. keagamaan kuatnya diselenggarakan aspirasi masyarakat Dalam konteks mutu, tantangan utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan (pesantren dan madrasah diniyah) agar lebih kompetitif, maju, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan tetap menjaga identitas dan lembaga pendidikan karakteristik yang khas keagamaan. Adapun terkait akses tantangan besar yang dihadapi adalah meningkatkan pemerataan agar layanan pendidikan keagamaan dapat yang menjangkau semua kelompok masyarakat, terutama lapisan masyarakat kurang mampu secara ekonomi. sebagai 2.1.22 Peningkatan Kompetensi dan Optimalisasi Penugasan Pendidik Sejalan dengan peningkatan pemerataan layanan pendidikan, Pemerintah juga terus bekerja untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Peningkatan kualitas guru antara lain sertifikasi ditempuh melalui program kualifikasi dan kompetensi. Data tahun 2013 menunjukkan, dari total guru yang berjumlah 2.942.302 orang, sebanyak 2.024.071 orang orang telah berkualifikasi berkualifikasi lebih dari S1/D4, dan sebanyak 828.611 orang masih belum berkualifikasi S1/D4. Adapun guru-guru yang sudah dan belum tersertifikasi masing-masing sebanyak 1.461.223 orang dan 652.535 orang. Sejalan dengan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru, mulai tahun 2013 Pemerintah melaksanakan Kurikulum dengan mengurangi jumlah mata pelajaran dan memperbarui serta mengembangkan muatannya. Pelaksanaan kurikulum baru disertai pelatihan guru dan penyediaan buku teks pelajaran S1/D4, sebanyak 89.620 2013, 2-22 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
dan buku pengayaan. Salah satu konsep baru dalam Kurikulum 2013 adalah metode dan pendekatan penilaian, yang tidak lagi bertumpu pada pemberian nilai dalam angka. Guru dituntut untuk memberi penilaian diskriptif-kualitatif atas capaian dan prestasi belajar siswa. Pendekatan penilaian demikian dimaksudkan agar siswa mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai dan memahami kemampuan akademik dan potensi diri untuk dapat dikembangkan lebih optimal. Namun, termasuk pendidik PAUD yang terbatas, yang berpengaruh pada berkualitas, masih terkendalanya upaya peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selain itu, sistem penugasan guru yang belum baik yang tidak hanya menyebabkan distribusi guru juga menyebabkan yang tidak merata tetapi inefisiensi penyediaan guru. Masih rendahnya dampak program kualifikasi akademik S1/D4 dan sertifikasi kompetensi terhadap peningkatan kualitas guru, serta dampak pemberian tunjangan profesi guru terhadap peningkatan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran menjadi permasalahan yang harus diperhatikan dalam periode RPJMN ke-3. Tantangan yang harus dihadapi adalah (a) menyediakan guru berkualitas termasuk pendidik PAUD, melalui yang mencukupi, peningkatkan kompetensi profesional; (b) meningkatkan pemerataan sebaran guru antarkabupaten/kota dan antarsatuan pendidikan; (c) meningkatkan efektivitas pemberian tunjangan profesi pendidik melalui penilaian kinerja pendidik agar memberikan peningkatan mutu dampak pembelajaran. jumlah guru, kualifikasi akademik dan yang signifikan dalam 2.1.23 Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dan Penguatan Tata Kelola Pendidikan untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Pembangunan Pendidikan Belanja Negara untuk membiayai bidang pendidikan terus meningkat dalam lima tahun terakhir, yaitu dari Rp208,3 Triliun pada tahun 2009 menjadi Rp368,9 Triliun pada tahun 2014. Sejak tahun 2009, proporsi anggaran pendidikan dalam terus dijaga untuk selalu memenuhi ketentuan APBN perundang-undangan yaitu paling tidak sebesar 20 persen dari belanja pemerintah. Besaran anggaran tersebut belum termasuk yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) atau sumber lain di luar transfer dari Pemerintah Pusat. Meskipun sejak tahun 2009 anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat konstitusi yaitu sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja negara, jumlah tersebut masih lebih Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-23
2-24 rendah dibandingkan dengan kemampuan negara lain dalam membiayai pendidikan. Pada tahun 2011, misalnya, alokasi anggaran pendidikan yang diukur terhadap PDB di Indonesia hanya sebesar 2,7 persen, sementara Malaysia, Thailand, dan Brunei Darrusalam, berturut-turut mengalokasikan sebesar 6,1 persen, 5,8 persen, dan 3,7 persen. Selain itu peningkatan anggaran pendidikan yang disediakan diindikasikan belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Mekanisme pembiayaan yang ada belum mendorong ke arah efisiensi pendanaan pendidikan. Besarnya PNS Daerah yang diperhitungkan dalam formula Dana Alokasi Umum secara implisit mendorong daerah untuk merekrut lebih banyak guru untuk mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar. Hal ini lebih lanjut menyebabkan terus meningkatnya proporsi anggaran pendidikan untuk gaji dan berbagai tunjangan guru sehingga pembiayaan untuk kegiatan lain untuk peningkatan mutu menjadi sangat terbatas. Penyediaan bantuan operasional sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sekolah/madrasah dalam memenuhi berbagai kebutuhan sekolah/ madrasah juga belum dimanfaatkan secara baik. Sebagian besar dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan guru, sementara alokasi untuk kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran sangat kurang. Terkait dengan tata kelola pendidikan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan. Pertama, kesenjangan kapasitas daerah sebagai pelaksana desentralisasi pendidikan. Sampai saat ini pendapatan Pemerintah Kab/Kota masih bergantung pada dana tranfer dari Pemerintah Pusat yang pemanfaatannya didominasi untuk belanja pegawai, sehingga fleksibilitas dalam membiayai program-program pendidikan menjadi terbatas. Kedua, keterbatasan peran Pemerintah Provinsi dalam mendorong peningkatan penjaminan kualitas pendidikan di tingkat daerah. Ketiga, kompleksitas sistem pembiayaan pendidikan. Kompleksitas pembiayaan yang ada di sekolah/madrasah karena beragamnya sumber pembiayaan yang harus dikelola secara terpisah serta masih lemahnya pengawasan terhadap juga pengelolaan menyebabkan sistem penilaian pendidikan yang dinilai belum cukup baik untuk digunakan sebagai dasar intervensi peningkatan kualitas pendidikan kedepan; Kelima, koordinasi antarinstansi sumber inefisiensi pembiayaan. Keempat, daya keuangan sekolah | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
pemerintah pusat serta pemerintah pusat dan daerah masih belum optimal. Keenam, belum optimalnya pelaksanaan ini, manajemen berbasis sekolah/madrasah belum sepenuhnya mampu mengelola seluruh kewenangan yang diberikan terkait manajemen, organisasi, dan administrasi persekolahan sehingga belum sepenuhnya mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan aktivitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, belum semua sekolah/madrasah menilai pentingnya akuntabilitas terhadap seluruh pemangku kepentingan. sekolah (MBS). Dalam hal Dalam kaitan ini, tantangan dalam penguatan tata kelola pendidikan ke depan adalah memperkuat mekanisme alokasi anggaran pendidikan serta mekanisme penyalurannya secara efisien, efektif, dan akuntabel agar anggaran pendidikan benar-benar terlihat manfaatnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu tata kelola pendidikan harus pula diperkuat dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan di daerah masing-masing, meningkatkan peran pemerintah provinsi, memperkuat koordinasi lintas jenjang pemerintahan, dan memperkuat pelaksanaan MBS. 2.1.24 Peningkatan Minat dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting dalam mendukung pendidikan menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan. Berbagai upaya pengembangan perpustakaan telah menunjukkan kemajuan antara lain meningkatnya layanan perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dan meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan. Peningkatan ini didukung oleh ketersediaan sarana layanan teknologi perpustakaan informasi dan komunikasi (e-library), dan perpustakaan keliling. seperti perpustakaan berbasis Meskipun pengembangan perpustakaan mengalami berbagai kemajuan, namun masih terdapat permasalahan antara lain minat dan budaya membaca masyarakat belum sepenuhnya lain oleh terwujud. Hal terbatasnya jumlah dan jenis perpustakaan serta keberagaman tenaga koleksi tersebut dipengaruhi antara (termasuk koleksi digital); terbatasnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-25
perpustakaan baik kualitas, kuantitas maupun persebaran; terbatasnya kapasitas penyelenggara perpustakaan; dan belum optimalnya apresiasi terhadap naskah kuno dan khasanah budaya nusantara. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan layanan perpustakaan dalam rangka peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat. 2.1.25 Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Pembangunan pemuda memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bidang pemuda selama ini telah memberikan landasan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Pada tahun 2013 berbagai upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda (kader) telah dilakukan antara lain: (a) penyadaran pemuda melalui fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi 1.213 pemuda; (b) fasilitasi peningkatan pemberdayaan pemuda melalui kapasitas di bidang iptek, imtaq, seni dan budaya bagi 4.347 pemuda; dan (c) pengembangan potensi pemuda melalui: (1) fasilitasi pelatihan Ketahanan Nasional Pemuda (Tannasda) bagi 70 pemuda; (2) fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) bagi 66 Paskibraka dan 132 pembina Paskibraka; fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) bagi 811 pemuda yang tersebar di 400 desa, 150 kecamatan, 66 kabupaten/kota; (4) fasilitasi pelatihan kewirausahaan pemuda bagi 3.200 pemuda; dan (5) fasilitasi pendidikan kepramukaan bagi 750 pemuda. Berbagai upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda telah menunjukkan kemajuan, namun pembangunan bidang pemuda masih dihadapkan pada permasalahan antara lain terbatasnya kualitas dan kapasitas pemuda, keterampilan dan kecakapan hidup, serta kemandirian pemuda. Di samping itu, pemuda masih dihadapkan pada permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, kekerasan dan tawuran. Selain itu peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda belum optimal. Dengan demikian tantangan pembangunan pemuda adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dalam mamanfaatkan bonus demografi serta dalam menghadapi arus globalisasi. (3) 2.1.26 Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan jiwa sportifitas serta mengangkat harkat dan martabat bangsa 2-26 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
di mata dunia. Pembangunan olahraga telah mampu meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan diraihnya peringkat ke-1 (juara umum) pada kejuaraan SEA Games pada tahun 2011 dan kejuaraan Islamic Solidarity Games tahun 2013. Pembangunan olahraga dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, belum optimalnya peran sentra keolahragaan dan upaya pembibitan olahragawan unggulan, terbatasnya SDM keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, serta rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. Dengan demikian tantangan pembangunan olahraga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga, serta meningkatkan pembibitan olahragawan berprestasi. dan pengembangan bakat 2.1.27 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Undang-Undang Dasar (2) 1945 mengamanatkan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu". Sebagai pelaksanaan dari amanat tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama antara lain: peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan layanan keagamaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 29 ayat rangka peningkatan kualitas pemahaman dan Dalam pengamalan ajaran agama diantaranya telah dilakukan berbagai kegiatan penerangan/ penyuluhan agama, fasilitasi penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, pengkajian dan perlombaan membaca kitab suci, serta penanaman rasa tanggung jawab sosial melalui fasilitasi dana sosial keagamaan dan pemberdayaan umat. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah kondisi kehidupan beragama di kalangan masyarakat masih beragam dan ajaran agama belum tercermin dalam sikap dan perilaku sosial. Sebagian besar kelompok masyarakat telah memiliki semangat dan kemauan kuat untuk memahami, menghayati, dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran agamanya, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menghayati dan mengamalkan ajaran agama, sehingga tidak dipungkiri masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai yang terkandung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-27
dalam ajaran agama-agama dengan perilaku yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, berbagai sikap dan perilaku yang menyimpang dari ajaran agama masih terjadi di tengah masyarakat antara lain penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, pergaulan yang semakin bebas, serta masih adanya aliran-aliran sempalan dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Tingginya tingkat perceraian juga menjadi indikasi kurangnya pengamalan nilai- nilai ajaran agama. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam sikap dan perilaku sehari-hari. 2.1.28 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Dalam upaya menciptakan suasana yang aman dan damai diantara umat beragama, telah difasilitasi berbagai upaya peningkatan dialog dan kerjasama antarpemuka agama, antarpemuda lintas agama, dan antarumat beragama, serta Sosial peningkatan peran pemuka Keagamaan (LSK), pemeluk agama, pemuda lintas agama dalam membentuk early warning system dan penanganan konflik. agama, Lembaga Berbagai upaya peningkatan kerukunan umat beragama belum dapat sepenuhnya terwujud diseluruh wilayah tanah air. Hal ini disebabkan antara lain peraturan perundangan terkait kerukunan umat beragama belum secara komprehensif mengakomodasi kebutuhan umat, serta sosialisasi peraturan perundangan yang ada perlu ditingkatkan. Sementara itu komunikasi baik antartokoh agama dan majelis agama, antarumat beragama dan komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah dengan umat beragama masih perlu diintensifkan dan dicari bentuk yang lebih adaptif dan responsif dalam upaya menciptakan suasana yang harmonis. Dengan demikian tantangan yang dihadapi di bidang peningkatan kerukunan umat beragama antara lain adalah meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama. 2.1.29 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Dalam upaya peningkatan layanan keagamaan telah difasilitasi pelayanan pencatatan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA); sertifikasi tempat ibadah dan tanah wakaf; bimbingan pengelolaan zakat; pemberdayaan lembaga sosisal keagamaan; rehabilitasi dan pembangunan tempat ibadah; serta bantuan kitab suci dan buku-buku keagamaan. 2-28 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
Meskipun pemerintah telah memberikan fasilitasi layanan keagamaan namun dirasakan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Untuk itu peran serta masyarakat melalui lembaga rangka meningkatkan layanan keagamaan bagi masyarakat. Pelayanan keagamaan terutama di daerah pemekaran, pulau-pulau terpencil masih terdepan, memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Di samping itu, pemerintah memberikan dorongan dan fasilitasi kepada kemampuan dalam masyarakat untuk meningkatkan membangun, mengelola dan memberdayakan rumah ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, klenteng, dan vihara). keagamaan penting sangat dalam tertinggal, serta wilayah Disamping bantuan untuk rumah ibadah pemerintah juga mendorong agar kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, wakaf, infak, shadaqah, kolekte, dana punia, dan dana paramita semakin signifikan untuk kesejahteraan umat. Sampai saat ini pengelolaan dana tersebut masih belum optimal untuk mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat usia produktif. Dengan demikian tantangan ke depan adalah meningkatkan fasilitasi pelayanan kehidupan beragama dan menguatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan yang didukung oleh tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel. 2.1.30 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan dan penyempurnaan pelayanan dan pembinaan jemaah haji antara peraturan lain meliputi: perundang-undangan, penguatan sistem dan manajemen operasional serta peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, pengelolaan dana dan perlindungan kepada jemaah haji sejak di tanah air, selama di Arab Saudi, hingga kembali ke tanah air. Beberapa kemajuan dalam penyelenggaraan haji tahun 2013 M/ 1434 H antara lain: (a) ketepatan waktu transportasi udara seluruh jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan ke Arab Saudi maupun pada saat kembali ke tanah air; (b) kualitas akomodasi (pemondokan) jemaah haji di Mekkah dan hotel di Madinah; (c) layanan transportasi antarkota di Arab Saudi, (d) perlindungan keamanan jamaah dan (e) pembinaan dan penyuluhan jemaah haji. penyempurnaan kebijakan Penyelenggaraan ibadah haji sudah semakin membaik, namun terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain: (a) Lamanya rata-rata daftar tunggu jamaah haji yang secara Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-29
nasional mencapai 12 tahun. Menurut data Kementerian Agama hingga bulan April 2013 telah tercatat 2,2 juta calon haji; (b) Masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan penyelenggara haji khusus (PIHK); (c) Masih terdapat 34 kabupaten/kota yang belum memiliki sistem komputerisasi haji terpadu belum yang online dan 161 menggunakan software standar; dan (d) Jemaah haji yang telah kembali ke tanah air sering kali masih berperilaku menyimpang dari ajaran agama. Untuk itu, perlu peningkatan kualitas pembinaan, dan pelayanan kepada jemaah haji. kabupaten/kota yang Memperhatikan permasalahan di atas, dalam rangka penyelenggaraan haji ke depan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan dana haji, dan pembinaan jamaah haji. 2.1.31 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama Reformasi birokrasi paling tidak menyangkut perubahan perbaikan pada aspek kelembagaan (organisasi), aspek ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Hal itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan bidang agama dapat lebih efektif dan efisien, akuntabel, dan transparan. Beberapa capaian penyelenggaraan tata kelola pembangunan bidang agama antara lain: (a) peningkatan penerimaan PNBP/BLU; (b) peningkatan kualitas sistem rekrutmen CPNS dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008; (c) tersusunnya SOP sebanyak 2.435 dokumen untuk pelayanan publik; (d) terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) di pusat dan daerah; (e) Implementasi aplikasi e-MPA sebagai instrumen monitoring pelaksanaan program dan anggaran dari 4.484 satker; dan (f) pencapaian laporan keuangan WTP berturut- turut tahun 2011 dan 2012. Meskipun banyak kemajuan dalam tata kelola pembangunan bidang agama namun masih menyisakan permasalahan yang dihadapi, antara lain yaitu: (a) Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan/anggaran; dan (b) Belum memadainya dukungan regulasi dalam percepatan pembangunan bidang agama. 2.1.32 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kondisi obyektif bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai antara lain oleh keragaman suku dan budaya. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi kekuatan menuju kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas 2-30 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Adapun hasil yang dicapai antara lain adalah semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa berlandaskan pada nilai-nilai luhur, yang ditandai oleh inventarisasi nilai-nilai tradisi dan aktualisasi karya budaya; sosialisasi pembangunan karakter bangsa, serta anugerah penghargaan terhadap pelaku budaya dan layanan sensor film. Meskipun hasil-hasil yang dicapai mengalami peningkatan namun penguatan karakter dan jati diri bangsa masih menghadapi permasalahan antara lain: terjadinya kecenderungan krisis jati diri (identitas) nasional; menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila; merosotnya keadaban dan krisis sosial (meningkatnya kekerasan, KKN, konflik pilkada, dikriminatif, vandalistik, mentalitas menerabas, manipulatif, primordialistik, konsumtif); rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya; lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap tradisi, rendahnya internalisasi nilai- nilai kebangsaan; rendahnya pemahaman dan aktualisasi sehari-hari; nilai-nilai rendahnya daya juang dan etos kerja. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisi luhur sebagai perekat persatuan bangsa dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tradisi, nilai nilai luhur budaya bangsa dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif. kebudayaan dalam kehidupan 2.1.33 Peningkatan Apresiasi Karya Budaya Kesadaran dan apresiasi akan pentingnya karya budaya merupakan investasi properti kebudayaan. Apresiasi tidak hanya dalam bentuk materi namun juga dukungan bagi pengembangan seni tradisi dan karya budaya lainnya. Dalam hal ini upaya yang dilakukan, telah berhasil meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hasil karya budaya dan perfilman yang ditandai oleh fasilitasi even kesenian, festival film di dalam dan luar negeri, dan pelindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) terhadap karya budaya. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait apresiasi karya budaya ruang/wadah untuk terbatasnya antara mengapresiasikan inovasi karya budaya; rendahnya apresiasi terhadap hasil karya seni dan inovator karya budaya; pemanfaatan teknologi di dalam pengemasan karya budaya; dan minimnya regenerasi dan hasil inovasi karya budaya; HKI dan regulasi pasar yang mendukung karya seni dan budaya lain adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-31
masih terbatas; rendahnya dokumentasi dan pengarsipan karya budaya serta sosialisasi karya/inovasi budaya kepada masyarakat. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa, sejarah, kearifan lokal, karya budaya dan meningkatkan pelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI), terutama karya budaya baik yang bersifat individual maupun kolektif. 2.1.34 Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya Berbagai upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya (CB)/situs terus dilakukan secara berkelanjutan. Namun, cagar budaya sebagai warisan budaya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air belum sepenuhnya dikelola secara berkualitas. Hal tersebut disebabkan antara lain: (a) belum tersedianya basis data tentang warisan budaya; (b) belum tertatanya sistem registrasi nasional yang terpadu dan tersistem; (c) terbatasnya upaya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya; dan (d) belum ditetapkannya peraturan perundangan sebagai turunan UU No.11/2010 Tentang Cagar Budaya. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan meningkatkan apresiasi terhadap museum dan warisan budaya bangsa. 2.1.35 Peningkatan Diplomasi Budaya Penyelenggaraan World Culture Forum di Bali pada tahun 2013 menghasilkan 'Bali Promise' yang intinya menyerukan pada agar negara/pemerintah mengintegrasikan budaya dalam Agenda Pembangunan yang Berkelanjutan Paska 2015, namun secara umum kuantitas dan kualitas diplomasi dan hubungan kerjasama internasional di bidang kebudayaan belum optimal. Hal tersebut, antara lain ditandai oleh terbatasnya representasi budaya Indonesia di luar negeri, terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia; rendahnya kapasitas SDM di bidang diplomasi kebudayaan; terbatasnya pengakuan budaya dan kuantitas even budaya di luar negeri; dan terbatasnya apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia di tingkat Internasional serta belum optimalnya pemanfaatan promosi menggunakan media massa internasional. Tantangan ke depan adalah meningkatkan diplomasi budaya melalui peningkatan kreativitas karya budaya sebagai sarana diplomasi budaya di dunia internasional. untuk berkomitmen 2-32 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
2.1.36 Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan Upaya pengembangan sumber daya kebudayaan dilakukan melalui pengembangan SDM kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, penelitian dan pengembangan kebudayaan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kebudayaan masih yang ditunjukkan oleh terbatasnya jumlah dan persebaran tenaga kerja bidang kebudayaan serta kompetensi SDM Kebudayaan dalam bidangnya masing-masing. Disamping itu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana budaya masih terbatas, dan dukungan penelitian dan pengembangan kebudayaan belum optimal. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, kualitas dan intensitas hasil kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, sarana dan prasarana yang memadai, tata kepemerintahan yang baik (good governance), serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif. terbatas, penelitian sebagai bahan rumusan 2.1.37 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesejahteraan Sosial Permasalahan dalam peningkatan kesejahteraan sosial khususnya terkait dengan tingginya risiko kerentanan pada penduduk miskin dan rentan, terutamanya anak, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta penduduk marjinal lainnya, termasuk komunitas adat terpencil (KAT), tuna sosial, korban tindak kekerasan/eksploitasi, dan penderita penyakit HIV dan AIDS (ODHA). Kelompok penduduk ini menghadapi hambatan dalam berbagai aspek kehidupan dan beresiko dan untuk kesejahteraan yang layak. tidak dapat memperoleh penghidupan Kemudian, pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial yang belum maksimal juga menjadi tantangan dalam menangani kerentanan dan ketelantaran. Cakupan serta pelaksanaan bantuan sosial saat terbatas. Kemampuan ini masih pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas telantar masih sangat kecil dibandingkan kebutuhannya. Keterbatasan kemampuan layanan ini, antara lain disebabkan karena pengembangan program perlindungan sosial belum berorientasi pada sistem. Perencanaan layanan sosial masih berorientasi pada jumlah individu yang terlayani sehingga cakupan program sulit ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, program kesejahteraan sosial yang sudah ada belum dilaksanakan dengan skema yang efektif dan tidak memiliki Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-33
standar pelayanan. Kualitas dan manfaat pelayanan sosial, serta kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan pekerja sosial masih bervariasi dan tidak terstandarisasi di setiap daerah. Tantangan selanjutnya adalah pelaksanaan layanan dasar dan situasi sosial masyarakat yang belum inklusif khususnya bagi penduduk dengan kebutuhan khusus, seperti halnya penyandang disabilitas. Hal ini menjadi permasalahan karena mengakibatkan kelompok penduduk ini harus berusaha lebih keras untuk memperoleh penghidupan yang layak. Kebijakan di bidang sosial, ketenagakerjaan, infrastruktur, politik, serta kondisi masyarakat, penduduk berkebutuhan khusus pada posisi yang setara dan sama haknya untuk hidup dan berusaha. belum menempatkan Terkait terhadap penyandang disabilitas, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No.19/2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Sesuai amanat UU tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, diantaranya akses terhadap layanan dasar pendidikan; kesehatan; transportasi; lingkungan tempat tinggal yang layak; perlindungan sosial dan mitigasi bencana; kesempatan kerja dan berusaha; hukum dan informasi dan komunikasi; serta penerimaan di politik; penyusunan masyarakat. Melalui regulasi maupun terkait, Pemerintah mendukung implementasi kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. inklusivitas 2.1.38 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan ditujukan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender (kesetaraan laki-laki) dalam memperoleh hak, kesempatan dan tanggung jawab dalam pembangunan, yang merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan asas keadilan sosial. Dalam upaya tersebut, pada tahun 2012 telah disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang ditandatangani sebagai Surat Edaran oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri antara perempuan dan 2-34 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Sampai tahun 2013, PPRG telah diterapkan di 34 K/L dan 33 provinsi. Selanjutnya, kapasitas upaya kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sampai dengan tahun 2013, yang secara khusus difasilitasi oleh Kementerian PP dan PA, antara lain: (a) disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk tingkat nasional pendidikan, (b) diintegrasikannya perspektif gender/PUG dalam pendidikan agama, dan disusunnya petunjuk teknis pengelolaan dan penyelenggaraan kapasitas kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) sebagai acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal dalam kegiatan penyelenggaraan PSW/G; (c) di bidang kesehatan, dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) disusun Panduan PPRG Bidang Kesehatan dan program aksi afirmasi untuk menurunkan AKI, serta ditetapkan Pedoman PPRG dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, Bahaya NAPZA, serta bidang Keluarga Berencana; (d) di bidang ketenagakerjaan, ditetapkan Permeneg PP dan PA tentang Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan system), dan Modul Panduan Fasilitator (putting-out Penguatan Mental Calon TKI Perempuan. Modul tersebut akan dimanfaatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dan Kementerian Luar Negeri melalui citizen service; (e) di bidang ekonomi, telah disusun berbagai pedoman PPRG di berbagai bidang, seperti BUMN, Perindustrian dan Perdagangan, Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Kesejahteraan Rakyat, Perhubungan, Hukum dan HAM. Di samping telah dilakukan penandatanganan MoU dengan BPS tentang Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak, tersusunnya Pedoman Pengelolaan Data Gender di Kementerian PP dan PA, dan dilaksanakannya advokasi, sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga dan 33 provinsi. capaian peningkatan dan di daerah; bidang program peningkatan dan lainnya adalah itu, capaian Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, namun belum optimalnya kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan baik di tingkat nasional maupun daerah merupakan permasalahan yang masih Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-35
dihadapi pada tahun 2015. Belum optimalnya kelembagaan PUG ditandai dengan: (a) masih rendahnya pemahaman termasuk payung hukum PUG yang konsep gender, mempengaruhi komitmen untuk penerapan PUG; (b) masih belum memadainya kapasitas SDM di tingkat K/L dan pemerintah daerah dalam penerapan PUG termasuk percepatannya melalui PPRG; (c) belum terlembaganya ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan; (d) masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta (e) kelembagaan PUG yang masih ad-hoc. Selanjutnya belum optimalnya kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, ditandai dengan: (a) belum tersedianya data prevalensi yang dapat memberikan informasi mengenai besaran masalah kekerasan terhadap perempuan; (b) masih kurangnya koordinasi antarlembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan; (c) rendahnya ketersediaan anggaran untuk layanan terpadu perempuan korban kekerasan; (d) kurangnya petugas terlatih untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; dan (e) kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan. Tantangan yang dihadapi adalah: (a) meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (b) meningkatkan koordinasi antarlembaga dan pusat-daerah dalam pelaksanaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; serta (c) melembagakan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam setiap tahapan dan bidang pembangunan serta data kekerasan terhadap perempuan. 2.1.39 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak Capaian dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan tercermin dari upaya perlindungan anak antara melengkapi ketersediaan data terkait kekerasan terhadap anak (KtA). Pada tahun 2013, telah dilaksanakan Survei Prevalensi KtA yang bertujuan untuk mengetahui besaran masalah KtA di Indonesia, pelaku KtA, faktor resiko dan faktor pelindung terjadinya KtA, dan akses anak korban kekerasan terhadap layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya, capaian dari upaya melengkapi perundang-undangan untuk memperlancar dan mempercepat implementasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, antara lain: (a) Perpres No.60/2013 lain 2-36 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI); (b) UU No.24/2013 tentang Perubahan UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan; (c) UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); dan (d) Rancangan 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Perpres sebagai amanat dari UU SPPA. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah: (a) masih terdapat disharmonisasi antar perundang-undangan/kebijakan terkait perlindungan anak, antara perundang-undangan/kebijakan pusat dengan daerah, serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari suatu undang-undang; (b) masih terbatasnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundangan-undangan dan kebijakan yang ada, yang tercermin dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia; (c) antar masih dalam kementerian/lembaga/SKPD terbatasnya pelaksanaan perlindungan anak; dan ketersediaan data, masih bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah meningkatkan terkait untuk sinergi dan koordinasi antar-stakeholder pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. kurangnya koordinasi dan pusat-daerah (d) 2.2 SASARAN BIDANG TAHUN 2015 Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) sebesar 2,37 per perempuan usia reproduktif, yang ditandai dengan kontrasepsi meningkatnya (contraceptive prevelance rate/CPR) sebesar 60,48 persen, dengan sasaran keluaran output sebagai berikut: pemakaian persentase a. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72 juta akseptor; b. Terlayaninya peserta KB baru yang memberikan konstribusi terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor; c. Persentase peserta KB dari keluarga miskin (KPS dan KS 1 serta rentan lainnya) sebesar 53 persen; d. Meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi sebesar 20,6 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-37
2-38 persen dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek, serta menurunnya pemakaian ketidakberlangsungan kontrasepsi menjadi sebesar 24,6 persen; (DO) e. Menurunnya kesenjangan pelayanan KB dan advokasi-KIE program KB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan ekonomi; f. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB bagi klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB; g. Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui advokasi dan KIE; dan h. Menguatnya pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka mempertahankan kelangsungan ber-KB; 2. Tersusunnya landasan hukum dan meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan kependudukan dan KB, serta tersedianya parameter dan analisis kependudukan di tingkat pusat dan daerah; 3. Menguatnya kelembagaan dan ketenagaan kependudukan dan keluarga berencana, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; dan 4. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber lainnya), serta (data sensus, survei, sektoral, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan registrasi penduduk vital dengan tertatanya peraturan pelaksana dan peraturan lainnya. sebagai data 5. Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia yang antara ditandai dengan: a. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (Pf) menjadi 75 persen; b. Cakupan kunjungan neonatal pertama bekualitas menjadi 91 persen; (KN1) | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
c. Jumlah Balita Gizi Kurang yang ditangani mencapai 100 persen; d. Jumlah Bumil KEK yang mendapat PMT mencapai 150.000 orang; e. Persentase pelayanan santun lansia mencapai 10 persen. Puskesmas yang melaksanakan 6. Meningkatnya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang ditandai dengan: a. Prevalensi TB menjadi 280 per 100.000 penduduk; b. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria mencapai 225 kab/kota; c. Insidens diare pada balita menjadi 6,4 persen; d. Insidens pneumonia balita menjadi 4,8 persen; e. Persentase anak batita yang mendapat imunisasi campak dosis kedua mencapai 90 persen; f. Persentase penurunan jumlah kasus pada KLB penyakit menjadi 5 persen; g. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria menjadi 225 kab/kota; h. Jumlah kasus rabies pada manusia (lyssa) menjadi 78 kasus; i. Jumlah provinsi eliminasi kusta menjadi 21 provinsi; j. Jumlah kabupaten/kota endemis yang mencapai eradikasi Frambusia menjadi 80 kab/kota; k. Prevalensi schistosomiasis pada manusia menjadi 1,5 persen; l. Jumlah pemberian obat massal pencegahan filariasis menuju eliminasi menjadi 118 kab/kota; kabupaten/kota endemis melakukan (POMP) m. Prevalensi tekanan darah tinggi menjadi 25,3 persen; n. Prevalensi gula darah tinggi menjadi 6,3 persen; o. Persentase desa/kelurahan melaksanakan STBM menjadi 35 persen. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-39
2-40 7. Meningkatnya perlindungan terhadap resiko finansial akibat masalah kesehatan yang antara lain ditandai dengan a. Meningkatnya Nasional; peserta Jaminan Kesehatan b. Meningkatnya jumlah penyedia layanan JKN untuk pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan. 8. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan yang ditandai dengan a. Jumlah provinsi yang melaksanakan sistem pelayanan rujukan terstruktur sebanyak 10 provinsi; b. Jumlah RS yang terakreditasi sebanyak 61 RS; c. Jumlah puskesmas yang terakreditasi sebanyak 50 Puskesmas; d. Pelayanan Kefarmasian dan Pengendalian Alat Kesehatan mencapai 95 persen; e. Persentase produk obat yang memenuhi syarat mencapai 97,5 persen f. Persentase peningkatan produk makanan yang memenuhi syarat 91,2 persen g. Persentase terpenuhinya tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mencapai 65 persen; h. Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya mencapai 5 persen i. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan sebanyak 3 kebijakan; j. Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan kajian yang dimanfaatkan oleh pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan 12 penelitian k. Jumlah hasil penelitian yang diproses HKI dan atau Hak Cipta 3 penelitian l. Ketersediaan layanan dan sarana penunjang integrasi sistem informasi kesehatan mencapai 100 persen. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
9. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan: a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas menjadi 8,37 tahun b. Angka melek aksara kelompok usia yang sama menjadi 94,5 persen. Hal tersebut dapat dicapai jika angka partisipasi pendidikan dapat dicapai sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: TABEL 2.1 SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2015-2019 Jenjang/Komponen Satuan 2015 I. Pendidikan Dasar A. SD/MI/SDLB/Paket A a. Jumlah Penduduk 7-12 tahun b. Jumlah Siswa SD - MI - SDLB - Paket A c. Jumlah Siswa SD/MI menurut Usia < 7 tahun - 7-12 tahun - > 12 tahun d. Angka Partisipasi Murni SD/MI e. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A B. SMP/MTs/SPMLD/ Paket B a. Jumlah Penduduk 13-15 tahun b. Jumlah Siswa SMP - MTs - SMPLB - Paket B c. Jumlah Siswa SMP/MTs menurut usia < 13 tahun - 13-15 tahun - > 15 tahun d. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs e. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang % % orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang % % 27,461,115 30,222,985 26,354,682 3,567,066 99,893 201,344 29,921,748 4,301,785 24,887,047 732,916 90,63 110,06 13,383,186 13,882,076 10,555,509 2,961,210 18,154 347,203 13,516,719 961,906 10,811,639 1,743,174 80,79 103,73 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-41
2-42 Jenjang/Komponen Satuan 2015 II. Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C) a. Jumlah Penduduk 16-18 tahun b. Jumlah siswa SMA - MA - SMK - SMLB - Paket C c. Jumlah siswa SMA/MA/SMK menurut usia < 16 tahun - 16-18 tahun - > 18 tahun d. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK e. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/SMLB/Paket orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang % % 13,234,099 10,947,507 4,674,158 1,143,794 4,725,078 9,272 395,205 10,947,507 1,164,036 7,699,778 2,083,693 58,18 82,72 C III. Pendidikan Tinggi a. Jumlah Penduduk 19-23 tahun b. Jumlah Siswa PT - PTA c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan tinggi orang orang orang orang % 21,585,228 6,407,546 5,767,590 639,956 29,68 c. Meningkatnya partisipasi anak usia 3-6 tahun yang mengikuti PAUD; d. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. 10. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai dengan: a. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan: SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK; b. Meningkatnya proporsi program studi di perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B; dan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
c. Meningkatnya tingkat kebekerjaan lulusan pendidikan kejuruan. 11. Meningkatnya jumlah angkatan kerja berpendidikan kursus rendah keterampilan yang berkualitas. yang mengikuti pelatihan atau 12. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang ditandai dengan: a. Meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4. b. Meningkatnya persentase dosen yang memenuhi kualifikasi akademik S2/S3. c. Meningkatnya persentase guru yang bersertifikasi pendidik. d. Membaiknya antarsatuan termasuk pendidikan terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal. distribusi dan guru antarwilayah e. Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah dan penjaminan mutu dalam pengelolaan pendidikan. 13. Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat. 14. Meningkatnya layanan perpustakaan yang ditandai oleh: a. Meningkatnya jumlah pemustaka; b. Meningkatnya jumlah dan ragam koleksi; c. Meningkatnya jumlah dan kualitas pustakawan; d. Meningkatnya jumlah perpustakaan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e- library); e. Meningkatnya preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, termasuk naskah kuno; dan f. Meningkatnya nasional. fasilitas layanan perpustakaan 15. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-43
2-44 16. Meningkatnya masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga. 17. Meningkatnya prestasi olahraga pada kejuaraan multi event di tingkat regional/internasional (SEA Games dan Para Games 2015). 18. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang ditandai dengan: a. Meningkatnya kualitas pengamalan ajaran agama pada masyarakat; pemahaman dan b. Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai dikalangan umat beragama; c. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama; d. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar; dan e. Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama. 19. Membangun Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global. insan 20. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman dan kreativitas karya budaya. 21. Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. 22. Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya antara Indonesia dan mancanegara. 23. Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. 24. Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, dan komunitas, yang mencakup anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, komunitas adat terpencil, korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, penduduk membutuhkan dan bencana, serta | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
perlindungan khusus lainnya. 25. Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah, yang ditandai antara lain dengan: a. Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan PUG/PPRG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, di K/L dan Pemda; b. Meningkatnya kapasitas SDM di tingkat K/L dan Pemda dalam penerapan PUG/PPRG; c. Terlembaganya ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data termasuk data kekerasan terhadap perempuan; terpilah, d. Meningkatnya koordinasi antar K/L dan pusat- daerah dalam pelaksanaan PUG/PPRG dan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO; serta e. Meningkatnya peraturan perlindungan perundang-undangan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO. harmonisasi terkait 26. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah yang ditandai antara lain dengan: a. Meningkatnya sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak; b. Meningkatnya koordinasi antarkementerian/ lembaga/ SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan anak; c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data/ informasi perlindungan anak; d. Kuantitas dan kualitas perlindungan anak; tenaga pelaksana e. Meningkatnya efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak; serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-45
f. Meningkatnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan yang baik. 2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2014 sekaligus sebagai awal dari pembangunan jangka menengah tahap ketiga (RPJMN 2015-2019). Pemanfaatan peluang bonus demografi menjadi salah satu acuan penting dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, khususnya dalam peningkatan pendidikan tinggi, peningkatan status kesehatan anak dan usia produktif, peningkatan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pemuda dan di dukung lapangan kerja dan pasar kerja yang mendukung. Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014, maka arah kebijakan pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama tahun 2015 diprioritaskan untuk: 1. Mengendalikan dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dalam sistem JKN dan penguatan pembangunan keluarga, melalui: (a) Pembinaan advokasi-KIE dengan akseptor dan peningkatan berbagai media yang difokuskan pada sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua intensitas anak/paritas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan secara mobile di wilayah sulit, serta fokus pada wilayah- wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam kesertaan ber-KB; (c) Pembinaan dan pelestarian terhadap peserta KB untuk meningkatkan jumlah peserta KB, dan menurunkan ketidakberlansungan ber- KB, serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (d) Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas pelayanan kesehatan/klinik pelayanan KB; (e) Peningkatan pemahaman remaja tentang kependudukan, KB, kesehatan reproduksi, dan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Generasi Berencana (genre); dan (f) Pembangunan keluarga melalui penguatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga kelompok kegiatan pembinaan keluarga (BKB, kuantitas penduduk rendah); (b) Peningkatan 2-46 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
BKR, BKL, dan UPPKS), dan penguatan fungsi keluarga sebagai Agama, Sosial, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan, serta penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). 2. Menguatkan hukum, menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan Identifikasi, keluarga berencana, melalui: penyerasian, dan peninjauan landasan hukum/peraturan perundang-undangan kependudukan dan keluarga berencana; (b) Koordinasi terpadu lintas- kementerian/lembaga perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (c) Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas serta antar-sektor; dan (d) Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana kepada seluruh pemangku kebijakan. landasan (a) kembali terkait 3. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah, melalui: (a) Peningkatan koordinasi terkait (b) pembangunan kependudukan Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah tentang pembangunan kependudukan dan keluarga (c) Literasi dinamika penduduk bagi berencana; pengambil kebijakan dan para perencana pembangunan; kelembagaan (d) tentang kependudukan dan keluarga berencana setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, setelah ditetapkannya UU No.52/2009; Sosialisasi pembentukan lembaga kependudukan dan KB di tingkat daerah dalam penguatan optimalisasi pelaksanaan pembangunan KKB; dan (f) Peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga lapangan dan kader kelembagaan KB di tingkat lini lapangan. efektivitas Evaluasi (e) seluruh instansi yang holistik; 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, melalui: data kependudukan yang akurat dan tepat waktu dari berbagai sumber, baik bersumber dari sensus penduduk regristrasi penduduk, dan survei kependudukan, Penyediaan (a) 2-47 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, melalui: data kependudukan yang akurat dan tepat waktu dari berbagai sumber, baik bersumber dari sensus penduduk regristrasi penduduk, dan survei kependudukan, Penyediaan (a) 2-47
2-48 statistik data rutin sektoral maupun penyediaan hasil kajian kependudukan dan KB; (b) Pengembangan data sensus dan survei KKB; (c) Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu; (d) Penguatan kualitas data statistik rutin sektoral KKB; (e) Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan KB dari berbagai sumber kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun dunia usaha; (f) Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi, seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan KB dari berbagai sumber untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan; (g) Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan dan KB; dan (h) Peningkatan sistem teknologi informasi data kependudukan dan KB. 5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia melalui: (a) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja; (b) Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi; (c) Peningkatan pelayanan kesehatan neonatal; (d) Peningkatan pelayanan kesehatan balita; (e) Peningkatan pelayanan perlindungan Peningkatan pelayanan kesehatan kerja; (g) Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia; (h) Peningkatan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; dan (i) Peningkatan sistem pelayanan JKN yang mendorong upaya kesehatan ibu dan anak. kesehatan anak; (f) 6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan gizi masyarakat melalui: cakupan (a) peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan dan balita antara lain pemantauan tumbuh-kembang, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, pemberian MP-ASI dan suplemen vitamin A, manajemen pada anak kurang gizi akut dan kronis; (b) Penerapan perilaku gizi seimbang pada setiap siklus kehidupan; (c) Penguatan kompetensi tenaga gizi dan tenaga kesehatan dalam pelayanan gizi; (d) Penguatan desain, pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi; dan (e) Penguatan peran lintas sektor dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pangan dan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
gizi. 7. Meningkatkan dan lingkungan melalui: (a) Peningkatan penyehatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit; (b) Peningkatan perlindungan kelompok berisiko; (c) lingkungan dan Peningkatan kualitas kesehatan pengendalian faktor risiko; (d) Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan; (e) Pencegahan dan penanggulangan Peningkatan ketersediaan tenaga program yang terdistribusi sesuai kebutuhan; (g) Penyediaan dan pendistribusian logistik program secara berkesinambungan; (h) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna; (i) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. KLB/wabah; (f) sesuai dengan pengendalian penyakit 8. Meningkatkan ketersediaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan (continuum of care) melalui: (a) Peningkatan tersedianya obat, vaksin dan bahan medis habis pakai yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah, terutama obat yang tercantum dalam formularium nasional; (b) Peningkatan jaminan mutu pelayanan kefarmasian; (c) Terlaksananya penggunaan obat rasional dalam pelayanan kesehatan setiap tahap kehidupan (continuum of care); (d) Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen logistik obat; (e) Penguatan kapasitas institusi dalam teknologi penapisan di bidang obat dan alat kesehatan; (f) Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin; (g) Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi harga obat; (h) Peningkatan pembinaan kualitas pre- dan post-market alat kesehatan; dan, (i) Peningkatan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan. 9. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan berbasis resiko melalui: (a) Peningkatan efektifitas penyusunan NSPK Pengawasan Obat dan Makanan; (b) Penguatan sistem pengawasan pre market Obat dan Makanan; (c) Penguatan sistem pengawasan post market Obat dan Makanan termasuk penegakan hukum, (d) 2-49 9. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan berbasis resiko melalui: (a) Peningkatan efektifitas penyusunan NSPK Pengawasan Obat dan Makanan; (b) Penguatan sistem pengawasan pre market Obat dan Makanan; (c) Penguatan sistem pengawasan post market Obat dan Makanan termasuk penegakan hukum, (d) 2-49
2-50 Peningkatan kapasitas Laboratorium POM yang modern dan andal; (e) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan; (f) Pemantapan jejaring dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan (g) Pendampingan regulatory kepada pelaku usaha. 10. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membudayakan (a) perilaku Peningkatan upaya advokasi bidang kesehatan; (b) Penguatan gerakan masyarakat; (c) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan memelihara dengan meningkatkan akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; (d) Penggalangan kemitraan dan partisipasi masyarakat; dan (e) Penguatan kelembagaan termasuk pengeloaan SDM profesional, organisasi dan anggaran. intelegensia kesehatan sehat melalui: 11. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional melalui: (a) Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; (b) Peningkatan kerjasama dengan provider non pemerintah; (c)Pengembangan standar provider JKN dan sistem rujukan; (d) Pengembangan Health Technology Assesment (HTA) untuk kendali mutu dan biaya; (e) Pengembangan sistem monitoring, dan evaluasi termasuk operation research; (f) Pengembangan sistem pembayaran provider dan tenaga kesehatan untuk mendorong peningkatan upaya kesehatan primer dan pemerataan tenaga kesehatan di terpencil, sangat (g) Pengembangan dan penguatan regulasi dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. insentif terpencil dan DTPK; dan 12. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui: (a) Pengembangan jenis tenaga kesehatan tertentu seperti promkes, sanitarian, spesialis pelayanan primer; (b) Penyelarasan perundangan/regulasi terkait pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan antara Kemenkes dan stakeholders terkait; (c) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan termasuk kompetensi dan sertifikasi terhadap seluruh jenis tenaga kesehatan; (d) Pengembangan kurikulum pelatihan SDM Kesehatan yang mengacu pada standar nasional dan internasional; (e) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan tenaga utamanya dalam pemenuhan kebutuhan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat termasuk melalui pengembangan insentif finansial dan non finansial serta affirmative action (f) Penguatan perencanaan SDM Kesehatan; dan (g) Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. terpencil, lainnya, 13. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas melalui: (a) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar; (b) Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan berbagai standard guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya; (c) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan dasar; dan (d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan primer. 14. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas melalui: (a) Penguatan sistem rujukan nasional dan regional; (b) Penguatan sistem rumah sakit pendidikan; (c) Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan; dan (d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. 15. Menguatkan dan pengembangan, dan sistem informasi melalui: (a) Peningkatan peran sektor kesehatan dalam pelayanan primer, promosi, dan pencegahan; (b) kesehatan Penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (c) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti (evidence-based Peningkatan penanggulangan krisis kesehatan; (e) Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian (f) Penguatan Kebijakan dalam urusan; pengembangan kesehatan intelegensia yang terintegrasi di dalam setiap tahap siklus hidup guna mendukung tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas dan berkualitas. manajemen, penelitian (d) policy); serta 16. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-51
2-52 Pembiayaan Kesehatan melalui: (a) Peningkatan pembiayaan kesehatan publik; (b) Peningkatan dan pengembangan sumber pembiayaan kesehatan antara lain melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR); (c) Peningkatan keseimbangan kesehatan masyarakat (termasuk upaya promotif dan preventif), kesehatan perorangan dan program pendukung; (d) Peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan program kesehatan; (e) Penguatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); dan (f) Pengembangan Dana Alokasi Kesehatan (DAK). antara pembiayaan 17. Meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui: (a) Penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan; (b) Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan mekanisme penyaluran yang lebih efektif; (c) Peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah 3T; (d) Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata- rata lama penyelesaian pendidikan di semua jenjang guna mendukung peningkatan internal pendidikan; (e) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (f) Peningkatan mutu proses pembelajaran; (g) Peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus termasuk anak-anak dengan kemampuan kecerdasan istimewa; lulusan SD/MI/sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/sederajat; dan (i) Pengembangan pendidikan karakter bangsa; serta (j) Perkuatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim sekolah yang mendukung tumbuhnya sikap saling sama, kepemimpinan, menghargai, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills), serta jiwa kewirausahaan. SMP/MTs/sederajat (h) Peningkatan sportif, kerja kesempatan efisiensi dan 18. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU), melalui: (a) Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
dan nonformal serta ditempuh dengan pendirian SMP/MTs-SMA/MA satu atap terutama di daerah 3T dan daerah padat penduduk; (b) Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, serta pembangunan RKB dan USB SMA/SMK/MA/sederajat untuk kecamatan yang belum memiliki unit (c) relevansi pendidikan Peningkatan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; (d) Perkuatan jalur pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan penekanan pada kekuatan masing-masing jalur dan menjaga keseimbangan kurikulum umum dan kurikulum kejuruan; (e) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan daerah untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan; (f) Harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespons kebutuhan pasar yang dinamis; antara penyelenggara pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan melalui program penyelarasan school-to-work pendidikan/pelatihan (h) dengan Peningkatan pendidikan kewirausahaan pada jenjang pendidikan menengah; (i) Peningkatan ketersediaan guru produktif untuk SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan daerah; (j) Pengembangan sistem penilaian hasil belajar yang yang menggambarkan praktik pembelajaran di sekolah, kepemimpinan sekolah, serta interaksi sekolah dan orangtua. sekolah kualitas dan jenjang menengah; (g) Peningkatan kemitraan serta transition, dunia kerja; dan komprehensif terpercaya, 19. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (a) Peningkatan pemerataan dengan memperhatikan keseimbangan jumlah program studi sejalan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pendidikan layanan tinggi 2-53 19. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (a) Peningkatan pemerataan dengan memperhatikan keseimbangan jumlah program studi sejalan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pendidikan layanan tinggi 2-53
2-54 masyarakat; (b) Penguatan otonomi perguruan tinggi dan manajemen pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset yang kompetitif; (c) Penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan; (d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana perkuliahan, pendidikan perpustakaan, dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan Pengembangan studi; infrastruktur iptek dan pelaksanaan roadmap penelitian sesuai kebutuhan pembangunan guna mendukung terwujudnya perguruan lembaga pengembangan dan penelitian iptek; (f) Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (g) Penguatan kualitas dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan academic recharging; (h) Pengembangan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk meningkatkan publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah internasional dan mendapatkan paten; (i) Penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga penguatan pendidikan kelembagaan pusat pengembangan dan penelitian iptek; (j) Peningkatan pendidikan kewirausahaan, termasuk technopreneur bagi dosen dan mahasiswa dengan menjalin kerja sama antara institusi pendidikan dan dunia usaha; dan (k) Pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu. tinggi gedung seperti program (e) sebagai tinggi dalam internasional, perguruan tinggi sebagai 20. Meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan, melalui: (a) Peningkatan tenaga kependidikan melalui pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development), sertifikasi profesi, dan penyediaan tunjangan, yang didukung dengan pelaksanaan evaluasi kinerja yang berkesinambungan; (b) Perkuatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan mendorong jiwa kewirausahaan; (c) Pemberdayaan tumbuhnya sistem peran kepala (d) Revitalisasi peran pendidikan yang unggul; sebagai manajer sekolah kompetensi pendidik dan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance; (e) Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) agar dapat menghasilkan guru-guru yang berkualitas, dengan menyelenggarakan pre-service education dan in-service training yang bermutu; (f) Peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru; (g) Peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; (h) Penerapan sistem penilaian kinerja guru; (i) Penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal. 21. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal, melalui: (a) Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan nonformal; (b) Peningkatan pendidikan keterampilan terutama bagi penduduk usia produktif muda yang berpendidikan rendah; (c) Peningkatan pengetahuan dan pendidikan pengasuhan (parenting education) bagi para orangtua, pengembangan homeschooling dan pendidikan sepanjang hayat; dan (d) Peningkatan keberaksaraan penduduk melalui pendidikan keaksaraan fungsional di kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca. (b) pengajaran; 22. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, melalui: (a) Peningkatan kemampuan guru dalam kapasitas penyelenggara pendidikan; (c) Pemberian bantuan dan (d) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan; Pemantapan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (SNP). Peningkatan serta 23. Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan (a) Percepatan nasional, dengan meningkatkan: penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (b) yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan; dan (c) Pengembangan Penataan pelaksanaan pendidikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-55
2-56 kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan termasuk pendidikan agama, pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mendukung pendidikan berwawasan pembangunan berkelanjutan. lokal 24. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan, melalui: (a) Pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (b) Pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel serta didukung sistem pendanaan yang andal; (c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, (d) antara Peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (e) Peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan dan akuntabilitas sekolah, termasuk melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (f) Konsolidasi sistem dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam memperkuat proses monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan. pengambilan pelaksanaan keputusan, penelitian informasi hasil dan lain, dalam bentuk komite sekolah; 25. Menguatkan tata kelola pendidikan, melalui: (a) Penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional; (b) Penyusunan peraturan perundang- undangan yang menjamin tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau; (c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan laboratorium, prasarana perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku- buku mata pelajaran yang berkualitas dan murah, untuk pendidikan seperti | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
memenuhi standar pelayanan minimal termasuk di daerah pemekaran baru; (d) Peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan termasuk penyediaan internet ber- content pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. 26. Meningkatkan pendidikan karakter, melalui: (a) Sosialisasi, edukasi dan internalisasi pentingnya bangsa yang berkepribadian unggul dan berkarakter; (b) Internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dalam keluarga dan di tempat bekerja; (c) Intervensi regulasi, pelatihan dan pemberdayaan, serta (habituasi) pembiasaan semua pemangku kepentingan; (d) Pembudayaan berperilaku dan berkarakter yang dikuatkan dengan penanaman nilai- nilai kehidupan agar menjadi budaya; (e) Membangun kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan; dan (f) Peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antarbangsa. bagi juga taraf tersebut kelamin, ditujukan kesenjangan antarjenis sosial-ekonomi, melalui: 27. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan untuk pendidikan pendidikan mengurangi dan antarwilayah, antarkelompok (a) Pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin; (b) Pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal (underserved); (c) Pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (d) Pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang instrumen untuk pendidikan; memonitor antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi; dan (f) Peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal. (e) Pengembangan kesenjangan antarwilayah, 28. Meningkatkan minat dan gemar membaca, melalui: (a) Promosi dan sosialisasi minat membaca; (b) Penguatan komunitas membaca di masyarakat dan partisipasi perpustakaan dalam menciptakan komunitas 2-57 28. Meningkatkan minat dan gemar membaca, melalui: (a) Promosi dan sosialisasi minat membaca; (b) Penguatan komunitas membaca di masyarakat dan partisipasi perpustakaan dalam menciptakan komunitas 2-57
2-58 baca; dan (c) Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi. 29. Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan, koleksi sesuai dengan melalui: (a) Pengembangan kebutuhan masyarakat; jangkauan layanan perpustakaan dan penyediaan perpustakaan digital; dan (c) Pelestarian dan penyediaan akses bahan perpustakaan warisan budaya bangsa. (b) Perluasan 30. Meningkatkan yang berkualitas untuk mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, khususnya dalam rangka pemanfaatan peluang bonus demografi melalui: (a) Penguatan koordinasi strategis lintas pelayanan kepemudaan; (b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi (c) Perluasan kesempatan memperoleh pemuda; pendidikan dan kesempatan kerja; (d) Pendidikan kepramukaan; kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda; dan (f) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. pelayanan kepemudaan pelaksanaan dalam sektor (e) Pengembangan 31. Meningkatkan dalam kegiatan olahraga, melalui: (a) Penguatan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pembudayaan kegiatan olahraga; dan (b) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. partisipasi masyarakat 32. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional (a) Penyelenggaraan dan berjenjang dan kejuaraan dan pembinaan berkelanjutan; (c) andalan; pengembangan Pengembangan iptek dan kesehatan olahraga; (d) Pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi; (e) Pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan; (f) Revitalisasi sentra keolahragaan; dan (g) Pengembangan industri olahraga. internasional, melalui: keolahragaan (b) secara Penguatan olahragawan 33. Meningkatkan penghayatan, pengamalan nilai-nilai keagamaan, melalui: (a) Penerangan keagamaan; (b) Pengkajian kitab suci; (c) Perayaan hari besar agama; pengembangan pemahaman, dan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
dan (d) Peningkatan kualitas lembaga sosial keagamaan. 34. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui: sosial (a) Pemberdayaan masyarakat, organisasi keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat mencegah dan menyelesaikan konflik, optimalisasi harmonisasi kehidupan sosial keagamaan di daerah yang memiliki potensi konflik; (b) Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur yang berkelanjutan; dan (c) Pembentukan dan perberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota. 35. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, melalui: (a) Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; (b) Bantuan sarana peribadatan; (c) Rehabilitasi tempat ibadah; (d) Pembangunan, rehabilitasi, dan operasional Kantor Urusan Agama (KUA); (e) Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan; serta (f) Bantuan sertifikasi aset-aset wakaf. 36. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui: (a) Peningkatan pelaksanaan ibadah haji yang lancar diantaranya melalui Peningkatan tertib dan akuntabilitas efisiensi, dan Peningkatan penyelenggaraan optimalisasi dana haji, antara lain melalui: Penyiapan draf undang-undang tentang pengelolaan dana haji, dan Pemanfaatan skema pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (c) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji, yaitu melalui Efektifitas Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan meningkatkan pembinaan dan perlindungan jemaah haji. haji; (b) transparansi, ibadah 37. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama, melalui: (a) Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran; (b) Pembangunan berbasis kinerja; dan (c) Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah. 38. Mengembangkan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, serta dinamis dan berorientasi iptek, melalui: (a) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh; (b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dalam rangka mewujudkan 2-59 38. Mengembangkan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, serta dinamis dan berorientasi iptek, melalui: (a) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh; (b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dalam rangka mewujudkan 2-59
2-60 daya saing dan kemandirian bangsa dalam era globalisasi; (c) Pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (d) Pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (e) Pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa; dan (f) Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya. tradisi dalam 39. Meningkatkan apresiasi terhadap karya budaya, melalui: (a) Peningkatan aktivitas budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya (b) apresiasi Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran karya budaya terutama di kota (d) (c) Pengembangan Pengembangan perfilman nasional; (e) Pengembangan galeri nasional; dan (f) Pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukungan dan penghargaan. kesenian; budaya; besar; dan intangible, melalui: (a) pemanfaatan terhadap kemajemukan 40. Melestarikan warisan budaya baik bersifat tangible Pelindungan, dan pengembangan, peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air (tangible); (b) Pengembangan permuseuman nasional sebagai serta sarana pengembangan (c) Penelitian dan kesejarahan dan kebudayaan; pengembangan arkeologi nasional; dan (d) Pencatatan warisan budaya tak benda (intangible). rekreasi, edukasi, 41. Meningkatkan diplomasi budaya, melalui: (a) Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri dan pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri; (b) Pengiriman misi kesenian dan pameran ke luar negri serta pertukaran karya budaya; dan (c) Penyelenggaran forum dunia di bidang kebudayaan, yaitu World Culture Forum 2015 di Bali dan Indonesia sebagai Guest of Honour dalam Frankfurt Book Fair. 42. Mengembangkan sumber daya kebudayaan, melalui: (a) Peningkatan kualitas SDM kebudayaan; (b) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan (c) Peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan; budaya masyarakat; karya | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
(d) Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; (e) Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta; dan (f) Penguatan regulasi di bidang kebudayaan. 43. Memperkuat dan menata bantuan serta layanan sosial reguler dan temporer bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta penduduk rentan lainnya melalui: (a) Penguatan bantuan tunai bersyarat PKH yang mencakup 3 juta keluarga sangat miskin (KSM). Dengan 200 ribu keluarga penerima pada kohor 2008 tidak telah keluar secara alamiah, karena memenuhi persyaratan program serta mengalami graduasi berdasarkan hasil resertifikasi. Untuk peserta transisi akan memperoleh peningkatan kemampuan keluarga, dan bagi peserta graduasi akan memperoleh komplementaritas dengan program penanggulangan kemiskinan lintas sektoral; (b) Penguatan kelembagaan pelayanan sosial melalui panti dan pekerja sosial ini dikelola sebesar 10 persen dari yang saat pemerintah, melalui standardisasi pelayanan dan pengembangan layanan; (c) Penguatan dan penataan bantuan serta layanan sosial reguler bagi 48.700 lanjut usia dan 51.310 penyandang disabilitas telantar melalui peningkatan asistensi sosial lanjut usia telantar (ASLUT), asistensi sosial orang dengan disabilitas berat (ASODDB), pelayanan sosial reguler dalam panti, pelayanan sosial luar panti (home care services) dan pelayanan harian (day care services); (d) Peningkatan perlindungan sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebesar 149.582 jiwa termasuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) sesuai dengan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (e) Penguatan pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal kelompok bagi 111.090 KK di perdesaan, 53.300 KK di perkotaan yang termasuk dalam fakir miskin, penduduk rentan dan termarjinalkan; dan (f) Penguatan skema bantuan sosial temporer, meliputi transformasi bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) menjadi bantuan pangan reguler untuk keluarga tertarget, dan bantuan pangan temporer terkait bencana sosial, bencana ekonomi, dan bencana alam. 44. Memperkuat inklusivitas akses layanan publik, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-61
2-62 bagi lapangan kerja, dan sistem masyarakat penyandang disabilitas, melalui: (a) Penguatan advokasi dan sinergi regulasi dan kebijakan yang mendukung inklusivitas penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan lingkungan sosial masyarakat; (b) Penguatan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak swasta dalam rangka peningkatan akses pelayanan publik dan lapangan kerja bagi penduduk berkebutuhan khusus. Hal termasuk peningkatan komitmen pemerintah dan pihak terkait dalam mengadopsi dan mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas 2014-2023 secara bertahap; dan (c) Mendukung sistem masyarakat yang ramah bagi kelompok penyandang disabilitas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, melalui sosialisasi dan edukasi oleh pekerja sosial, serta pengembangan rehabilitasi sosial yang berbasis masyarakat. ini 45. Meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG/PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (a) Peningkatan kapasitas SDM di K/L dan Pemda; (b) lembaga/jejaring PUG; (c) Peningkatan Penguatan koordinasi antarlembaga dan pusat-daerah dalam tindak perlindungan kekerasan; ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan, terhadap data perempuan. perempuan (d) Pelembagaan kekerasan berbagai serta dari 46. Meningkatkan kelembagaan perlindungan anak, termasuk pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak melalui: (a) Harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya; koordinasi antarkementerian/ lembaga/SKPD dan antara pusat dengan daerah; (c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan (d) kementerian/lembaga/SKPD kapasitas Peningkatan terkait perlindungan anak; dan (e) Peningkatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak. efektivitas (b) Peningkatan anak; | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
2.4 KERANGKA PENDANAAN 1. Kependudukan dan Keluarga Berencana: (a) Peningkatan komitmen pendanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah, antara lain dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana ke fasilitas pelayanan kesehatan/klinik dari pelayanan kabupaten/kota ke fasilitas pelayanan kesehatan/klinik pelayanan KB. Disamping dukungan penggerakan KB dan insentif bagi tenaga lini lapangan; informasi (b) Peningkatan pendanaan data dan kependudukan, antara lain sensus, survei, registrasi penduduk, dan statistik rutin data sektoral KKB untuk cakupan wilayah, ketersediaan dan memperluas pemanfaatan, serta meningkatkan kualitas data dan informasi; (c) Peningkatan pendanaan untuk literasi dinamika penduduk guna meningkatkan kualitas (d) dan mencerdaskan pembangunan Peningkatan pemanfaatan pendanaan melalui DAK untuk menjamin tercapainya sasaran program KB dan program lainnya yang menjadi prioritas (mencakup keselarasan penggunaan anggaran fisik dan nonfisik, serta penambahan cakupan kabupaten/kota); dan (e) Peningkatan sinergi dan mekanisme perencanaan dan penganggaran program KB di pusat (BKKBN dengan Kementerian Kesehatan) dan daerah (BKKBN provinsi, SKPD KB Provinsi, dan SKPD KB kabupaten/kota). 1. Kependudukan dan Keluarga Berencana: (a) Peningkatan komitmen pendanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah, antara lain dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana ke fasilitas pelayanan kesehatan/klinik dari pelayanan kabupaten/kota ke fasilitas pelayanan kesehatan/klinik pelayanan KB. Disamping dukungan penggerakan KB dan insentif bagi tenaga lini lapangan; informasi (b) Peningkatan pendanaan data dan kependudukan, antara lain sensus, survei, registrasi penduduk, dan statistik rutin data sektoral KKB untuk cakupan wilayah, ketersediaan dan memperluas pemanfaatan, serta meningkatkan kualitas data dan informasi; (c) Peningkatan pendanaan untuk literasi dinamika penduduk guna meningkatkan kualitas (d) dan mencerdaskan pembangunan Peningkatan pemanfaatan pendanaan melalui DAK untuk menjamin tercapainya sasaran program KB dan program lainnya yang menjadi prioritas (mencakup keselarasan penggunaan anggaran fisik dan nonfisik, serta penambahan cakupan kabupaten/kota); dan (e) Peningkatan sinergi dan mekanisme perencanaan dan penganggaran program KB di pusat (BKKBN dengan Kementerian Kesehatan) dan daerah (BKKBN provinsi, SKPD KB Provinsi, dan SKPD KB kabupaten/kota). KB, serta alokon itu juga bangsa; 2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat: (a) Peningkatan pendanaan dilakukan antara lain dengan peningkatan dana publik (pemerintah), peningkatan kerjasama dengan swasta dan masyarakat melalui public private partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR), dan peningkatan sumber dari tarif/pajak khusus (earmarked); (b) Peningkatan efektifitas dilakukan antara lain dengan mendorong peningkatan, efektifitas dan monitoing dan evaluasi DAK dan BOK, menyeimbangkan pembiayaan antara kuratif, kesehatan masyarakat, serta mengembangkan insentif tenaga kesehatan di DTPK dan pelayanan kesehatan dasar. manajemen kesehatan, 3. Pendidikan: (a) Pembagian beban dan tanggung jawab pembiayaan pembangunan pendidikan (Pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, masyarakat); (b) Penggunaan anggaran DAK secara lebih optimal untuk membiayai 2-63 3. Pendidikan: (a) Pembagian beban dan tanggung jawab pembiayaan pembangunan pendidikan (Pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, masyarakat); (b) Penggunaan anggaran DAK secara lebih optimal untuk membiayai 2-63
2-64 kegiatan-kegiatan prioritas nasional baik fisik maupun non-fisik; (c) Perbaikan mekanisme dan cakupan (d) Peningkatan sumber penggunaan dana BOS; pembiayaan pendidikan melalui PPP; (e) Pemberian insentif fiskal bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan; dan (f) Peningkatan cost- effectiveness pendanaan pendidikan secara sistematis seperti melalui perbaikan rasio guru-murid baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta dan pembenahan LPTK. 4. Perpustakaan: (a) Peningkatan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalam peningkatan minat dan budaya membaca masyarakat; dan (b) Peningkatan dukungan pembiayaan dunia usaha/swasta melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta Social (KPS) dan Responsibility (CSR) dalam rangka meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat. Corporate 5. Pemuda dan Olahraga: (a) Peningkatan dukungan pembiayaan pembinaan olahragawan andalan; (b) Peningkatan dukungan pembiayaan dari daerah dan swasta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga. 6. Agama: (a) Peningkatan pembiayaan pembangunan bidang agama; dan (b) Pemanfaatan skema pembiayaan pembangunan bidang Agama melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 7. Kebudayaan: (a) Peningkatan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalam pelestarian budaya; serta (b) Peningkatan dukungan pembiayaan dunia usaha/swasta melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dan Corporate Social Responsibility (CSR). 8. Kesejahteraan Sosial: Upaya peningkatan akses dan kualitas kesejahteraan sosial bagi penduduk rentan membutuhkan sinergi dan upaya bersama semua pihak. termasuk pemerintah daerah, kalangan Pemerintah swasta, legislatif, akademisi, dan masyarakat perlu membangun visi, pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan dalam upaya peningkatan inklusivitas untuk penduduk rentan. Keterbatasan kualitas kesejahteraan sosial merupakan tantangan yang dihadapi saat ini. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk menggali pendanaan akses dan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
potensi sumber pembiayaan di luar APBN. Hal ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah dengan optimalisasi dana sumbangan keagamaan, Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Perseroan Terbatas, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN, serta SBSN yang digunakan untuk masyarakat miskin dengan sinergi waktu, target, dan lokasi. 9. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan: (a) Peningkatan pendanaan untuk fasilitasi dan pendampingan K/L dan Pemda tentang PUG/PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan (b) Peningkatan pendanaan untuk penyediaan data terpilah dan kekerasan terhadap perempuan; serta (c) Peningkatan pendanaan untuk koordinasi penanganan perempuan korban kekerasan, termasuk perdagangan orang. 10. Perlindungan Anak: (a) Peningkatan pendanaan untuk harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak serta menyusun aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang (b) koordinasi Peningkatan antarkementerian/lembaga/ SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan (c) kapasitas Peningkatan kementerian/lembaga/SKPD terkait perlindungan anak; (d) Peningkatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak; dan (e) Peningkatan lembaga pendanaan untuk perlindungan anak. sarana prasarana di pendanaan pendanaan untuk untuk untuk anak; sudah ada; pendanaan 2.5 KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, perlu dilakukan beberapa penataan regulasi dan kelembagaan sebagai berikut: 1. Kependudukan (a) Penyelesaian penyusunan RPP terkait UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (b) Pengembangan regulasi registrasi penduduk mencakup penyebab kematian, yang terintegrasi dengan sistem SIAK; (c) Harmonisasi peraturan perundangan agar dan Keluarga Berencana. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-65
2-66 lebih mendukung program KB, antara lain UU berkaitan dengan desentralisasi dan (UU No.32/2004, PP No.38/2007, PP No.41/2007) dengan UU No.52/2009 dan PP No.55/2005 Tentang Dana Perimbangan (DAK hanya untuk fisik), dimana diharapkan DAK bersifat (d) Penyusunan regulasi yang operasional/nonfisik; mendukung integrasi program KB ke dalam program- program penanggulangan kemiskinan (misal: PKH, PNPM, dll.); (e) Revisi SPM bidang KB sesuai dengan amanat UU No.52/2009 (memasukkan aspek kependudukan); (f) Penguatan daerah (kabupaten/kota); dan (g) Penyusunan regulasi yang mendukung pencapaian sasaran program KB di daerah, antara lain: penyaluran anggaran mekanisme operasional dan dari kabupaten/kota ke fasyankes, serta insentif bagi tenaga lapangan KB; (h) Penguatan kualitas dan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku; (i) Sinkronisasi struktur organisasi kelembagaan dengan program, termasuk nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah; (j) Penguatan kapasitas SDM di daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran serta implementasi kebijakan kependudukan dan keluarga berencana; (k) Penyusunan sistem registrasi penduduk yang terpadu; (l) Peningkatan kualitas pendataan KB dari tingkat kabupaten/kota sampai ke pusat, didukung sistem informasi yang terpadu; (m) Penguatan fungsi institusi masyarakat perdesaan/perkotaan, kader, tenaga lapangan tokoh masyarakat dalam KB, penggerakan KB; (n) Memperkuat pemantauan dan evaluasi kebijakan/program di tataran implementasi serta pemanfaatannya untuk perbaikan kebijakan ke depan; (o) Mendukung pembentukan kelembagaan Kependudukan dan KB sesuai dengan ketentuan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota); koordinasi (p) lintassektor dan memperluas kemitraan dengan berbagai stakeholders. otonomi daerah kegiatan dapat menampung yang NSPK di implementasi alokon distribusi penggerakan KB, tokoh agama dan dan Penguatan 2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat. (a) Perumusan peraturan pemerintah dan peraturan/keputusan menteri yang terkait urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, termasuk standar | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
pelayanan minimal bidang kesehatan; (b) Penguatan dan pengembangan tekait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; (c) Penyusunan regulasi bagi pendidikan tenaga kesehatan, termasuk dokter layanan primer; (d) Pembentukan regulasi sebagai turunan dari UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran serta penguatan Sistem Kesehatan Nasional; (e) Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan, termasuk nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah; (f) Perkuatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi dan kabupaten/kota; (g) Peningkatan sinergi lintas kelembagaan sektor/lintas bidang untuk Pembangunan Pangan dan Gizi (h) Pelembagaan dan Penanggulangan HIV/AIDS; (Health Technology teknologi kesehatan penapisan Assesment/HTA) dan pertimbangan klinik (clinical advisory) guna meningkatkan kendali mutu dan biaya pelaksanan JKN; dan (i) pelembagaan untuk kemampuan yaitu Komite teknis Pendayagunaan Konsultan kegiatan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kesehatan. regulasi penanganan dalam program dan pengelolaan program 3. Pendidikan. (a) Pengkajian dan perumusan peraturan perundangan tentang kewenangan pengelolaan guru; (b) Perumusan peraturan perundangan tentang Public-Private Partnership (c) Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015- 2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan); (d) Perumusan peraturan perundangan tentang pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas Pendidikan Tinggi; (e) Penyiapan peraturan perundangan untuk institusionalisasi Komite Pendidikan peraturan (f) perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi; (g) Penyiapan sistem penganggaran perguruan tinggi yang lebih sesuai untuk melaksanakan misi pendidikan tinggi (pengembangan ilmu, penelitian); (h) Pemantapan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan komite sekolah dan dewan pendidikan di semua jenjang pemerintahan; (i) Perumusan peraturan perundangan untuk meningkatkan ketaatan pemerintah daerah dalam Penyiapan Nasional; 2-67 3. Pendidikan. (a) Pengkajian dan perumusan peraturan perundangan tentang kewenangan pengelolaan guru; (b) Perumusan peraturan perundangan tentang Public-Private Partnership (c) Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015- 2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan); (d) Perumusan peraturan perundangan tentang pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas Pendidikan Tinggi; (e) Penyiapan peraturan perundangan untuk institusionalisasi Komite Pendidikan peraturan (f) perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi; (g) Penyiapan sistem penganggaran perguruan tinggi yang lebih sesuai untuk melaksanakan misi pendidikan tinggi (pengembangan ilmu, penelitian); (h) Pemantapan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan komite sekolah dan dewan pendidikan di semua jenjang pemerintahan; (i) Perumusan peraturan perundangan untuk meningkatkan ketaatan pemerintah daerah dalam Penyiapan Nasional; 2-67 dalam pembangunan pendidikan;
2-68 menggunakan dana alokasi khusus (DAK); (j) Pengkajian dan perumusan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui mekanisme block grant; (k) Penyusunan peraturan perundangan dalam meningkatkan peran daerah untuk pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama; (l) Penyusunan peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi terkait dengan pemanfaatan penyediaan guru; (m) Penyusunan peraturan perundangan untuk pengetatan penyelenggaraan LPTK untuk menjaga kualitas dan lulusan sesuai kebutuhan; (n) Perumusan peraturan perundangan untuk mempercepat pemenuhan SPM pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah daerah; (o) Pembentukan Komite Pendidikan Nasional; (p) Pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi; (q) Pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) kualitas Pendidikan Tinggi; (r) Pembentukan lembaga independen untuk merumuskan dan melaksanakan sistem penilaian pendidikan; (s) Pembentukan lembaga independen untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi berbagai program prioritas nasional; (t) Peningkatan sinergi kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan; dan (u) Penguatan sistem informasi pendidikan di semua tingkatan pemerintahan. anggaran pendidikan jumlah untuk melaksanakan penjaminan 4. Perpustakaan. (a) Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut PP No.24/2014 Tentang Pelaksanaan UU No.43/2007 Tentang Perpustakaan; (b) Pembentukan Dewan Perpustakaan Nasional sebagai tindak lanjut UU No.43/2007 tentang Perpustakaan (c) Penguatan lembaga penyelenggara perpustakaan daerah; (d) Peningkatan kapasitas perpustakaan; dan (e) Peningkatan koordinasi dan kerjasama pusat, daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan perpustakaan. 5. Pemuda dan Olahraga. (a) Penyusunan rancangan instruksi/ peraturan Presiden tentang koordinasi strategis lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan; (b) Penguatan peran dan fungsi Kementerian/Lembaga yang menangani urusan pemuda dan olahraga; (c) (d) Penguatan Penguatan organisasi kepemudaan; | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP); (e) Penguatan fungsi Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan (f) Revitalisasi sentra keolahragaan (PPLP/PPLM) sebagai pusat pembibitan olahragawan berprestasi. 6. Agama. (a) Kajian peraturan perundang-undangan terkait tentang Kerukunan Umat Beragama; (b) Harmonisasi penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji; (c) Peningkatan sinergitas program antarinstansi pusat, antara pusat dan daerah, serta antara pemerintah dengan lembaga sosial keagamaan dalam rangka pembangunan bidang agama; dan (d) Peningkatan tata kelola pelayanan keagamaan. 7. Kebudayaan. (a) Harmonisasi penyusunan RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya dan RPP tentang Museum; dan (b) Penguatan peran dan fungsi Badan, Balai, dan Unit yang penyelamatan, berwenang pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, serta kesenian dan perfilman. pelindungan, dalam 8. Kesejahteraan Sosial. (a) Pencapaian inklusivitas akses, layanan publik, dan sistem sosial ekonomi untuk penduduk rentan, melalui advokasi penyusunan regulasi untuk perlindungan anak, serta peningkatan inklusivitas lansia, penyandang disabilitas, dan penduduk termarjinalkan lain, baik di tingkat nasional maupun daerah; dan (b) Harmonisasi antar pelaku dalam upaya peningkatan akses dan kualitas kesejahteraan sosial bagi penduduk rentan (1) sesuai Pengembangan sistem pelayanan dan rujukan terpadu, yang mencakup fungsi pengelolaan data serta penajaman kriteria kelompok, individu maupun rumah tangga yang akan menerima program kesejahteraan sosial; (2) Penguatan fungsi kelembagaan pelayanan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai lembaga pemberi bantuan dan layanan baik di tingkat pusat maupun daerah; dan (3) Peningkatan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia sebagai pekerja sosial dan sosial, melalui pendamping program kesejahteraan standarisasi pelayanan dan pengembangan layanan berbasis sistem. 2015-2019, melalui: (LKS)/panti arahan RPJMN 9. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. (a) Penguatan regulasi terkait pelayanan korban kekerasan, yaitu revisi Permeneg PP dan PA No.1/2010 tentang SPM Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2-69
2-70 Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (b) Penguatan regulasi Perpres tentang Gugus Tugas Pencegahan dan No.69/2008 Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); (c) Penyusunan terkait pelaksanaan PUG/PPRG di berbagai bidang pembangunan; (d) Penguatan fungsi Kementerian PP dan PA dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG serta upaya perlindungan perempuan termasuk pemberantasan TPPO; (e) Penguatan lembaga pelayanan korban kekerasan (P2TP2A); (f) Penguatan kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan Penanganan TPPO; (g) Peningkatan koordinasi antarlembaga pelayanan korban kekerasan termasuk perdagangan orang; (h) Penguatan lembaga dan jejaring PUG/PPRG di tingkat nasional dan daerah. regulasi kebijakan atau tindak dari kekerasan 10. Perlindungan Anak. (a) Revisi UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak; (b) Harmonisasi penyusunan RPP tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (sebagai mandat UU No.11/2012 tentang SPPPA); (c) Revisi SPM bidang perlindungan anak; (d) Penguatan implementasi NSPK perlindungan anak di daerah (kabupaten/kota); (e) Peningkatan koordinasi antarlembaga di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dalam perlindungan anak serta koordinasi pusat daerah; (f) Regulasi yang mendukung pencapaian dan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah (contoh: regulasi yang menjamin akses anak dengan kondisi khusus, seperti anak dengan disabilitas/ADD, anak di lembaga pemasyarakatan, anak di panti, anak dengan penyakit kronis, terhadap layanan kesehatan dan pendidikan); (g) Penguatan lembaga yang berfungi sebagai koordinator perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (h) lembaga yang berfungi sebagai pengawas Penguatan pelaksanaan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (i) Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama di tingkat propinsi dan kabupaten/kota; (j) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga/SDM di lembaga pelayanan perlindungan anak; dan (k) Sinkronisasi nomenklatur dan kelembagaan perlindungan anak di propinsi/kabupaten/kota. anak hak 10. Perlindungan Anak. (a) Revisi UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak; (b) Harmonisasi penyusunan RPP tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (sebagai mandat UU No.11/2012 tentang SPPPA); (c) Revisi SPM bidang perlindungan anak; (d) Penguatan implementasi NSPK perlindungan anak di daerah (kabupaten/kota); (e) Peningkatan koordinasi antarlembaga di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dalam perlindungan anak serta koordinasi pusat daerah; (f) Regulasi yang mendukung pencapaian dan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah (contoh: regulasi yang menjamin akses anak dengan kondisi khusus, seperti anak dengan disabilitas/ADD, anak di lembaga pemasyarakatan, anak di panti, anak dengan penyakit kronis, terhadap layanan kesehatan dan pendidikan); (g) Penguatan lembaga yang berfungi sebagai koordinator perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (h) lembaga yang berfungi sebagai pengawas Penguatan pelaksanaan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (i) Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama di tingkat propinsi dan kabupaten/kota; (j) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga/SDM di lembaga pelayanan perlindungan anak; dan (k) Sinkronisasi nomenklatur dan kelembagaan perlindungan anak di propinsi/kabupaten/kota. anak hak tentang sasaran pemenuhan
BAB 3 BIDANG EKONOMI 3.1 Permasalahan Dan Isu Strategis 3.1.1 Ekonomi Makro Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian dunia. Beberapa kejadian yang kita alami sejak 2010 sampai dengan 2013 antara lain adalah: ketidakpastian dan memburuknya perekonomian global sebagai lanjutan krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak akhir 2011, mulai menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi penopang perekonomian dunia, menurunnya harga komoditas dunia yang cukup tajam, isu tapering off di Amerika Serikat sejak pertengahan 2013, tekanan terhadap rupiah yang disebabkan ketidakseimbangan eksternal, serta inflasi yang tinggi paska kenaikan BBM bersubsidi, serta menurunnya kredit perbankan akibat pengetatan kebijakan moneter. Dalam kurun waktu tersebut, momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tetap terjaga. Perekonomian Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 6,2 persen dalam periode empat tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan 2013 berturut-turut sebesar 6,2 persen, 6,5 persen, 6,3 persen dan 5,8 persen. Dari sisi pengeluaran, dalam periode tahun 2010 sampai dengan Indonesia terutama didukung oleh peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh rata-rata sebesar 8,0 persen terutama didukung oleh investasi alat angkutan luar negeri serta mesin dan perlengkapan luar negeri. Daya beli masyarakat yang dapat terjaga mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh rata-rata sebesar 5,0 persen dan pengeluaran pemerintah 2,4 persen. Peningkatan tumbuh terutama didorong oleh pengeluaran pengeluaran rumah tangga bukan makanan. Sedangkan pengeluaran pemerintah terutama didorong oleh komponen pengeluaran penerimaan barang dan jasa. Perlambatan ekonomi dunia memberi tekanan menurun pada transaksi perdagangan luar negeri Indonesia. Namun, di sisi lain, Ekspor barang dan jasa Indonesia mengalami perlambatan dalam dua tahun 2013, pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar tangga rumah RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-1
3-2 tahun terakhir. Ekpor barang dan jasa pada tahun 2013 melambat dengan tumbuh sebesar 5,3 persen, meskipun dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, ekspor barang dan jasa dapat tumbuh rata-rata sebesar 9,1 persen. Sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa tumbuh rata-rata sebesar 9,6 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terutama didukung oleh sektor tersier yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi serta rata-rata perdagangan, hotel, dan pertumbuhan masing-masing sebesar 11,1 persen dan 8,0 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat tinggi didorong oleh pertumbuhan sub sektor komunikasi, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutama didukung oleh peningkatan sub sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor tersier lainnya yaitu listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa- jasa masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen; 6,9 persen; 6,8 persen; dan 5,9 persen dalam periode empat tahun pertama RPJMN 2010-2014. Sektor sekunder yaitu industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian tumbuh rata- rata sebesar 5,5 persen dan 2,1 persen. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahan terutama didorong oleh sub sektor industri nonmigas alat angkutan, mesin, dan peralatannya; serta logam dasar besi dan baja. Sektor primer yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dalam periode yang sama, terutama didukung oleh sub sektor perikanan. restoran dengan Pada tahun 2014, krisis keuangan Eropa yang masih belum dapat diselesaikan terutama dengan adanya permasalahan fiskal yang cukup berat diperkirakan masih membayangi kondisi ekonomi dunia. Meskipun demikian, perkembangan terakhir menunjukkan telah membaiknya kondisi ekonomi global yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta pulihnya perekonomian China dan India, yang antara lain ditunjukkan dengan terjadinya: i) perbaikan aktivitas kinerja sektor industri dan konsumsi AS dan Eropa, ii) membaiknya perekonomian Jepang yang ditopang oleh kinerja sektor manufaktur, iii) peningkatan kinerja ekonomi China yang didukung kinerja manufaktur yang ekspansif, dan iv) yang ditopang oleh perbaikan perekonomian membaiknya kinerja ekspor dan sektor industri, sehingga ekonomi dunia pada tahun 2014 diperkirakan lebih baik dari India | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
kondisi perekonomian tahun 2013. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga disertai upaya penguatan ekonomi domestik, Indonesia diperkirakan dapat pertumbuhan mencapai sekitar 5,5 persen pada tahun 2014. ekonomi TABEL 3.1 PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2014-2015 Uraian Pertumbuhan Ekonomi 2010 6,2 2011 6,5 2012 6,3 2013 5,8 2014 Perkiraan 5,5 2015 Sasaran 5,5-6,0 (persen) Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat 4,7 4,7 5,3 5,3 5,3 4,9-5,2 Konsumsi Pemerintah 0,3 3,2 1,2 4,9 5,2 1,4-2,1 PMTB 8,5 8,8 9,8 4,7 5,5 4,7-6,1 Ekspor Barang dan Jasa 15,3 13,6 2,0 5,3 0,5 4,3-4,8 Impor Barang dan jasa 17,3 13,3 6,6 1,2 0,8 1,0-2,0 Sisi Produksi Pertanian 3 3,4 4,2 3,5 3,3 3,2-3,6 Pertambangan dan Penggalian 3,9 1,4 1,6 1,3 0,8 0,6-1,1 Industri pengolahan 4,7 6,1 5,7 5,6 5,5 5,5-6,0 Listrik Air dan Gas Bersih 5,3 4,8 6,2 5,6 5,1 5,0-5,6 Konstruksi 7 6,6 7,5 6,6 6,1 6,0-6,6 Perdagangan, Hotel dan restoran 8,7 9,2 8,1 5,9 5,4 5,4-5,9 Pengangkutan Dan Komunikasi 13,4 10,7 10 10,2 9,7 9,7-10,2 Keuangan, persewaan dan jasa 5,7 6,8 7,1 7,6 7,1 7,2-7,6 usaha Jasa-Jasa 6 6,7 5,3 5,5 5,1 5,0-5,5 Laju Inflasi (persen) 7 3,8 4,3 8,4 6,0 5,0 Pengangguran terbuka (Persen) 7,1 6,6 6,14 6,25 5,6-5,9 5,5-5,7 Penduduk Miskin (Persen) 13,3 12,49 11,66 11,47 9,0-10,5 9,0-10,0 Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5 persen RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-3
investasi dan pada tahun 2014, dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat penggerak perekonomian dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,5 persen dan 5,3 persen. Konsumsi pemerintah diupayakan dapat tumbuh sebesar 5,2 persen melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Ekspor barang dan jasa diupayakan dapat tumbuh kembali sebesar 0,5 persen dalam menghadapi perlambatan ekonomi dunia. Dari sisi lapangan usaha, seiring dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, terutama didukung oleh sektor pertumbuhan ekonomi industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh 5,5 persen. Sektor pertanian tumbuh 3,3 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 0,8 persen; serta sektor tersier yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, dan persewaan, jasa usaha; serta jasa-jasa meningkat masing- masing 5,1 persen; 6,1 persen; 5,4 persen; 9,7 persen; 7,1 persen; dan 5,1 persen. didorong sebagai pengangkutan komunikasi; Kondisi ekonomi makro yang stabil dan kondusif, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang sehat dan berhati-hati. 3.1.2 Keuangan Negara Sepanjang 2010-2014, kebijakan fiskal diarahkan pada terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat. Sementara itu stabilitas ekonomi terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Dengan upaya-upaya tersebut, selama kurun waktu 2010- 2014, APBN menunjukkan kinerja yang baik. Pendapatan negara dan hibah tahun 2010 hingga tahun 2014 meningkat seiring dengan meningkatnya laju perekonomian nasional. Pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 13,8 persen per tahun atau naik dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.429,4 trilun pada tahun 2013 dan diperkirakan akan mencapai Rp1.667,1 tahun 2014. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 15,8 persen atau naik dari Rp723,3 triliun di tahun 2010 menjadi Rp1.072,1 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp 1.280,4 trilun pada tahun 2014. triliun pada 3-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
GAMBAR 3.1 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA 2010-2014 Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Meningkatnya penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh langkah-langkah pembaruan kebijakan serta penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan yang antara lain: (a) menyempurnakan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar; (b) menyempurnakan sistem administrasi perpajakan melalui penerapan sistem informasi perpajakan (SIDJP), perbaikan proses bisnis pelayanan perpajakan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia perpajakan; (c) meningkatkan perluasan basis pajak dalam rangka penggalian potensi perpajakan; (d) penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak (tax evasion); (e) ekstensifikasi barang kena cukai dan evaluasi tarif cukai hasil tembakau; serta (f) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara perpajakan dipengaruhi pula oleh: (a) pendapatan masyarakat dan perusahaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi; (b) meningkatnya volume impor sebagai efek dari pelaksanaan free trade agreement (FTA) antara Indonesia dan beberapa negara atau kawasan; (c) melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat; dan (d) meningkatnya harga minyak mentah Indonesia (ICP). itu peningkatan penerimaan Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat rata-rata 9,4 persen per tahun atau naik dari Rp268,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp352,8 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan akan mencapai Rp385,4 triliun pada tahun RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-5
2014. Peningkatan penerimaan PNBP tersebut, terutama, didorong oleh peningkatan penerimaan sumber daya alam (SDA) dari sektor minyak bumi dan gas (migas) yang meningkat rata-rata 6,5 persen per tahun atau naik dari Rp152,7 triliun menjadi Rp196,5 triliun. Di sisi belanja negara, realisasi belanja negara dalam kurun waktu yang sama (2010 - 2014) naik rata-rata sebesar 15,3 persen per tahun atau meningkat dari Rp1.042,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.638,9 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp1.842,5 triliun pada tahun 2014. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 15,7 persen per tahun atau meningkat dari Rp697,4 triliun menjadi Rp1.249,9 triliun pada tahun 2014 dan belanja ke daerah rata- rata sebesar 14,5 persen per tahun atau meningkat dari Rp344,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp592,6 triliun pada tahun 2014. GAMBAR 3.2 PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA 2010-2014 Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut utamanya didorong oleh peningkatan belanja barang dan belanja modal yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 17,9 persen dan 30,0 persen per tahun. Kenaikan belanja barang dan modal ini seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan terhadap infrastruktur yang mempunyai daya dorong 3-6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan pembangkit listrik, pembangunan jalan, pelabuhan serta pengembangan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi. Selanjutnya, peningkatan belanja pemerintah pusat juga didorong oleh kenaikan belanja subsidi, utamanya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang meningkat rata-rata sebesar 26,5 persen per tahun. Meningkatnya belanja subsidi BBM dan listrik ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga BBM dalam negeri dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tingginya harga minyak mentah dunia yang disertai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) sepanjang periode pelaksanaan RPJMN 2010-2015. Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, alokasi belanja ke daerah juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2010-2014, belanja ke daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,5 persen per tahun yaitu meningkat dari Rp344,7 trilium pada tahun 2010 menjadi Rp513,3 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp592,6 triliun pada tahun 2014. Peningkatan belanja ke daerah tersebut didorong oleh peningkatan dana perimbangan yang meningkat rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun atau meningkat dari Rp316,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp430,4 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai tahun 2014. Kenaikan dana Rp 487,9 perimbangan, utamanya Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana (KB), infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan. Sementara itu, sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang meningkat rata-rata sebesar 39,0 persen per tahun atau meningkat dari Rp28,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp82,9 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp104,6 triliun pada tahun 2014. triliun pada Berdasarkan perkembangan tersebut diatas, terlihat bahwa sepanjang tahun 2010-2014, kebijakan fiskal lebih bersifat ekspansif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-7
Dengan arah kebijakan tersebut, defisit anggaran cenderung sedikit longgar yakni dari 0,7 persen PDB pada tahun 2010, menjadi diperkirakan sebesar 1,7 persen PDB pada tahun 2014. Stok utang pemerintah berhasil diturunkan dari 26,2 persen PDB pada tahun 2010 menjadi 26,1 persen pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 24,8 persen PDB pada akhir tahun 2014. GAMBAR 3.3 PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB 2010-2014 Surat Berharga Negara (SBN)1.0641.1881.3611.6611.866 2010201120122013*)2014**) Surat Berharga Negara (SBN) Rasio Total Utang Thd PDB26,2%24,4%24,0%26,1%24,8% Total Utang Pemerintah Pusat1.6821.8091.9782.3712.556 Total Utang Pemerintah Pusat Utang Luar Negeri Rasio Total Utang Thd PDB Utang Luar Negeri617621617710689 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000PersenTriliun Rupiah Sumber: Kementerian Keuangan, diolah terhadap PDB Terkait dengan rasio utang, rasio utang Indonesia tahun 2013 yang mencapai sebesar 26,1 persen merupakan angka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan rasio utang negara-negara ASEAN, BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), PIIGS (Portugal, Italia, Irlandia, Yunani, dan Spanyol), dan negara maju (diwakili Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang). Di antara negara-negara tersebut hanya Rusia dan China yang mempunyai rasio utang terhadap PDB lebih rendah dari Indonesia. 3-8 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
GAMBAR 3.4 PERBANDINGAN RASIO UTANG DAN DEFISIT TERHADAP PDB INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA TAHUN 2013 RASIO DEFISIT TERHADAP PDB RASIO UTANG TERHADAP PDB Indonesia26,1% 0306090120150180210240BrazilRussiaIndiaChinaSouth MajuPersentase BRICSPIIGSASEANNegara Maju Defisit terhadap Sumber: IMF dan Bappenas, diolah Sementara itu untuk rasio defisit APBN terhadap PDB, Indonesia masih pada taraf moderat. Defisit anggaran Indonesia tahun 2013 yang sebesar 2,1 persen hanya lebih tinggi dari China, Rusia, Filipina dan Thailand. Di antara semua negara-negara yang disandingkan, hanya Singapura yang menerapkan surplus anggaran. Memperhatikan dua indikator keberlanjutan fiskal tersebut, dalam jangka menengah Indonesia masih memiliki ruang untuk ekspansi fiskal dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan. Selanjutnya berbagai tantangan diperkirakan melingkupi pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2015. Pertama, dari sisi penerimaan perpajakan tantangan yang harus disikapi antara lain adalah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir rasio rata-rata penerimaan pajak relatif tidak bergerak pada kisaran 11-12 persen terhadap PDB, bahkan cenderung semakin menurun dan lebih rendah dibandingkan negara-negara sekawasan serta realisasi penerimaan pajak masih di bawah potensi penerimaannya ketercakupan (coverage ratio) masih rendah. Selain itu dari hasil pengolahan data Susenas, rasio kesenjangan potensi pajak dengan realisasinya (tax gap ratio) cukup besar, terutama untuk PPh sehingga rasio RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-9
3-10 Orang Pribadi serta PPN dan PPnBM yang selama periode 2008-2011 cenderung tidak berubah. Masih rendahnya coverage ratio dan besarnya tax gap ratio merupakan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan perpajakan. Untuk secara komprehensif sangat diperlukan. Reformasi perpajakan secara komprehensif akan menyentuh tiga bidang pokok yang menyentuh pilar perpajakan yaitu : (i) bidang administrasi melalui modernisasi administrasi perpajakan; (ii) bidang peraturan melalui amandemen terhadap Undang Undang (UU) Perpajakan pengawasan melalui pembangunan bank data perpajakan nasional; serta didukung oleh (iv) peningkatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perpajakan yang merupakan faktor sangat penting dalam peningkatan penerimaan pajak. itu reformasi perpajakan dan (iii) bidang Kedua, dari sisi belanja negara adalah masih rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja negara yang tercermin dari belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja negara sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi sistem penganggaran terpadu anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). masih lemahnya pengelolaan Tantangan lainnya adalah desentralisasi fiskal dan keuangan daerah yang antara lain tercermin dari belum adanya sinergi antara program nasional dan kebijakan di daerah drhinggs menyebabkan pengeluaran APBD dan pengeluaran APBN untuk daerah kurang efektif. Untuk itu diperlukan suatu upaya menyeluruh dalam perbaikan kualitas belanja Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. (unified budget), Ketiga, dari sisi pembiayaan defisit APBN tantangannya antara lain adalah belum optimalnya pemanfaatan utang luar negeri sehingga menyebabkan kurangnya daya ungkit (leverage) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban biaya tingginya kepemilikan SBN oleh asing dikhawatirkan berpotensi menimbulkan pembalikan mendadak (sudden reversal) arus modal keluar negeri (capital outflow) jika terjadi tekanan- tekanan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu Pemerintah tetap harus melakukan pengelolaan utang secara hati-hati (prudent) untuk menjaga kesinambungan fiskal serta memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber- (commitment fee). Selain itu, | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.1.3 Moneter sumber pembiayaan utang dari dalam negeri. Kebijakan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan upaya peningkatan dan peran-serta masyarakat pengembangan pasar keuangan domestik, serta peningkatan pembiayaan kepada kegiatan/program yang produktif dan strategis untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. (financial inclusion) seperti pembangunan infrastruktur Keempat, dari sisi Kekayaan Negara beberapa tantangan terkait optimalisasi pengelolaan kekayaan negara yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang antara lain adalah masih belum terintegrasinya perencanaan anggaran dan perencanaan Barang Milik Negara (BMN), belum optimalnya pengamanan Barang Milik Negara (BMN), baik secara administratif, hukum, dan fisik serta belum optimalnya pemanfaatan BMN sesuai prinsip "Pemanfaatan tertinggi dan terbaik" (The highest and best use). Rencana pengurangan stimulus moneter AS (tapering-off) dan belum pulihnya cenderung mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia akibat ekonomi dunia yang makin terintegrasi. Negara-negara Asia seperti China yang diharapkan mampu menjadi mesin pendorong pertumbuhan justru pertumbuhan ekonominya terhambat. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat juga diikuti dengan penurunan harga komoditas yang cukup tajam dan penurunan ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, dengan semakin tingginya resiko, investor semakin berhati-hati dalam menempatkan dananya sehingga berpotensi terjadi capital outflow pada emerging countries. kondisi ekonomi Eropa Dalam kurun waktu 2010-2013, stabilitas moneter relatif terjaga berkat koordinasi yang baik antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai Gambar 3.1, pergerakan Inflasi Umum dalam beberapa tahun terakhir adalah sebesar 6,96 persen pada tahun 2010, 3,79 persen pada tahun 2011, 4,30 persen pada tahun 2012, dan 8,38 persen tahun 2013. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-11
GAMBAR 3.5 PERKEMBANGAN LAJU INFLASI Sumber: BPS, diolah kembali Sementara itu dalam pelaksanaan paruh waktu RPJMN 2010- Indonesia menunjukkan di 2014, perkembangan yang cukup dinamis. Pada awal tahun 2010, perkembangan inflasi relatif terkendali dan selama kurun waktu 2010-2012 mencapai titik terendah pada bulan Maret 2010 yaitu 3,43 persen (yoy). Namun demikian, tekanan inflasi mulai meningkat sejak akhir semester pertama tahun 2010 hingga mencapai puncaknya pada Januari tahun 2011 yang tercatat 7,02 persen (yoy). Tingginya tekanan inflasi tersebut terutama bersumber dari kelompok bahan makanan, dengan sumbangan inflasi sekitar 3,5 persen, akibat anomali cuaca yang menyebabkan gangguan produksi dan distribusi, terutama pada komoditas beras, cabe merah, dan bawang merah. Selanjutnya, sepanjang tahun 2012, inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan pada akhir tahun mencapai 4,30 persen (yoy), atau berada dalam kisaran sasarannya sebesar 4,5 persen ± 1 persen (yoy). tekanan inflasi Pada tahun 2013 inflasi tercatat tinggi mencapai 8,38% dan berada di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,5 +1%. Berdasarkan komponennya, kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh tingginya inflasi administered prices dan inflasi volatile food yang masing-masing mencapai 16,7% dan 11,8%. Sementara itu, inflasi inti masih cukup terkendali yakni sebesar 5,0%, meskipun sedikit meningkat dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya yang sebesar 3-12 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
4,4%. Tingginya inflasi administered prices dan volatile food antara lain disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013 serta kenaikan harga pangan akibat berkurangnya pasokan terkait adanya kebijakan pembatasan impor. Paska kenaikan BBM, inflasi umum cenderung menurun dan berada pada 7,32% (yoy) pada triwulan I-2014, lebih rendah dari sebelumnya 8,38% pada triwulan IV-2013. Penurunan inflasi dipicu oleh penurunan tekanan harga bahan pangan yang tercatat pada triwulan I-2014. Penurunan harga terjadi pada sejumlah bahan pangan utama seperti cabai merah dan bawang merah di beberapa kota di Indonesia. Hujan yang terjadi sejak bulan Desember dan letusan Gunung Kelud di Jawa Timur pada bulan Februari tampaknya tidak membawa dampak yang signifikan terhadap harga bahan pangan nasional. Sementara itu, nilai tukar Rupiah cenderung melemah , dari Rp 9.010 per dolar AS pada akhir tahun 2010, secara bertahap menjadi Rp9.068per dolar AS pada akhir tahun 2011, Rp9.638 per dolar AS pada akhir tahun 2012, dan selanjutnya mencapai Rp 12.171 per dolar AS pada akhir tahun 2013 (Gambar 3.6). Tekanan terhadap Rupiah terutama berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan (termasuk kebutuhan valas untuk impor BBM) di tengah perlambatan kinerja ekspor. Disamping itu, pelemahan rupiah juga ikut dipicu oleh rencana pengurangan stimulus moneter AS (tapering-off) dan masih tingginya ketidakpastian global yang kemudian mendorong berkurangnya aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia. impor Nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat menguat pada triwulan I-2014. Neraca pembayaran Indonesia yang positif merupakan salah satu pemicu menguatnya Rupiah ditahun 2014.. Hal ini dipicu oleh mengalirnya dana asing ke Indonesia seiring dengan perbaikan defisit transaksi berjalan dan inflasi yang mulai mereda. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-13
GAMBAR 3.6 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP US DOLAR PERIODE 2010-2013 Sumber: BPS, Bank Indonesia, Data diolah Selanjutnya, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN-4 yang lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, dapat dilihat bahwa fluktuasi indeks nilai tukar keempat negara tersebut cenderung stabil dari periode September 2010 sampai dengan September 2011 (Gambar 3.7). Sementara itu, mulai terjadi depresiasi pada periode September 2011 - Desember 2011. Sejak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, nilai tukar mata uang Malaysia, Singapura dan Thailand kembali mengalami apresiasi. Berbeda dengan ketiga negara tersebut, nilai tukar Rupiah secara perlahan terus mengalami depresiasi hingga akhir tahun 2013. Dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental perekonomian. Sementara itu, dari sisi pemerintah, daya ekspor non-migas terus ditingkatkan. Memasuki tahun 2014, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand mengalami apresiasi hingga bulan Maret tahun 2014. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD pada triwulan pertama tahun 2014 tentunya tidak terlepas dari respons kebijakan yang dijalankan oleh BI dan Pemerintah. Penguatan rupiah sejalan dengan meningkatnya aliran dana nonresiden ke aset keuangan 3-14 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
Rupiah. Selain itu, penguatan rupiah juga ditopang oleh perkembangan positif ekonomi domestik serta optimisme terhadap pelaksanaan Pemilu 2014. GAMBAR 3.7 PERKEMBANGAN INDEKS NILAI TUKAR Sumber: Bloomberg, diolah kembali Hingga awal tahun 2014, Bank Indonesia memutuskan tetap mempertahankan BI Rate pada level 7,50% untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat dan seimbang. Melalui penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta langkah-langkah koordinasi yang solid antara Bank Indonesia dan Pemerintah, sasaran inflasi diharapkan dapat tercapai sekaligus mendorong tercapainya dalam mendukung eksternal keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun secara umum stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan baik, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis. Dari sisi eksternal, isu strategis terutama terkait dengan lambatnya pemulihan ekonomi global sehingga masih berpotensi memicu instabilitas di pasar keuangan dan pasar komoditas domestik. Ketatnya likuiditas global dan rencana Bank Sentral AS (The Fed) untuk mengurangi kebijakan pelonggaran likuiditas pada akhir tahun 2013 berdampak negatif pada sektor keuangan Indonesia dan berpotensi mendorong arus modal keluar (capital outflow) sehingga menekan nilai tukar Rupiah. Selain itu, peningkatan impor, termasuk impor bahan baku dan barang modal dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi dan investasi nasional, RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-15
juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, perlambatan perlambatan dunia, pertumbuhan ekonomi Cina akan berpotensi menurunkan gairah pelaku pasar dan membuat harga komoditas dunia menurun sehingga dapat menekan ekspor Indonesia. ekonomi terutama lebih bersifat Selanjutnya, permasalahan mendasar dan struktural yakni ketersediaan infrastruktur masih terbatas sementara kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar menyebabkan distribusi barang, terutama bahan pangan pokok dan bahan strategis lainnya menjadi tersendat. Struktur pasar dalam negeri yang kurang kompetitif dan untuk beberapa komoditas cenderung bersifat inefisiensi monopolistik atau oligopolistik menciptakan sehingga harga-harga barang dan jasa sulit ditekan. Sementara kondisi iklim usaha masih mencerminkan ekonomi biaya tinggi, baik biaya administrasi resmi, maupun pungutan- pungutan yang tidak resmi lainnya. Permasalahan pokok lainnya seperti ketergantungan energi pada minyak, masalah ketersediaan pangan dan asimetri informasi harga juga sangat berpengaruh bagi besaran inflasi dan nilai tukar. Selain itu dampak perubahan cuaca yang ekstrim, seperti El-Nino akan berpotensi menimbulkan kekeringan dan gagal panen sehingga dapat memicu kelangkaan pasokan yang berlanjut pada kenaikan harga pangan, terutama beras. internal yang Perkembangan ekonomi makro-moneter berdampak pula pada perkembangan investasi, baik PMA maupun PMDN. 3.1.4 Investasi Arahan RPJPN Investasi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat. diarahkan untuk mendukung Kondisi Umum Kondisi global di awal tahun 2014 terlihat mulai membaik dengan pertumbuhan ekonomi negara maju yang positif dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang tetap stabil, 3-16 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
walaupun masih ada risiko ke bawah yang antara lain karena lambatnya proses pemulihan ekonomi beberapa negara di kawasan Eropa dan perkembangan krisis Ukraina-Rusia. Sementara itu, pemulihan ekonomi Amerika Serikat terlihat solid yang didorong oleh peningkatan ekspor dan permintaan domestik yang menguat; sedangkan pertumbuhan ekonomi Jepang ditopang oleh investasi swasta dan ekspor seiring dengan pulihnya ekonomi negara mitra dagang Jepang. Selanjutnya, otoritas di sebagian besar negara mengalihkan fokus kebijakan dari pengendalian inflasi ke upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, negara maju tetap mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif meskipun beberapa di antaranya melakukan pengetatan fiskal untuk mengurangi defisit fiskal yang tinggi. Kebijakan-kebijakan yang cenderung akomodatif di negara- negara maju berdampak pada meningkatnya likuiditas di pasar keuangan global, yang selanjutnya meningkatkan arus investasi khususnya ke negara-negara emerging market di kawasan Asia, baik dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) maupun portofolio di pasar modal dan pasar obligasi. Berdasarkan World 2013-2015 Investment (UNCTAD), prospek investasi global pada tahun 2013 terlihat melambat dan diperkirakan akan menguat pada tahun 2014 dan 2015. Lima negara yang diperkirakan menjadi sumber utama investasi global adalah: China, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan lima negara yang prospektif menjadi tujuan berinvestasi berturut-turut adalah: China, Amerika Serikat, India, Indonesia, dan Brazil. Prospects Jepang. Sementara itu, RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-17
3-18 GAMBAR 3.8 NEGARA PROSPEKTIF SEBAGAI TUJUAN BERINVESTASI 2013-2015 Sumber: UNCTAD (2013) Di dalam negeri, tahun 2014 akan menjadi tahun transisi bagi Indonesia menuju kehidupan berbangsa yang demokratis dengan dilaksanakannya pemilu legislatif dan pemilu Presiden dengan sistem pemilihan langsung. Dalam tahun transisi ini, investasi sektor riil di Indonesia diperkirakan tumbuh secara moderat, karena para investor masih menunggu hasil pemilihan presiden baru. Investasi diperkirakan akan kembali menguat di penghujung akhir tahun 2014. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam yang banyak dan bervariasi serta jumlah penduduk yang besar, merupakan salah satu faktor yang menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh sebab itu, potensi investasi di Indonesia masih cukup besar sehingga masih berpeluang untuk terus berperan dalam memperkuat ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing nasional. Realisasi investasi PMDN meningkat dari Rp 60,6 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 128,2 triliun pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 28,3 persen, dan pada Triwulan I tahun 2014 mencapai Rp 34,6 triliun. Sementara itu, realisasi investasi PMA telah meningkat dari USD 16,2 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 28,6 miliar pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 20,8 persen. Pada Triwulan I tahun 2014 realisasi investasi PMA mencapai USD 6,9 miliar. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
GAMBAR 3.9 REALISASI INVESTASI PMDN BERDASARKAN SEKTOR (RP MILIAR DAN PERSENTASE DISTRIBUSI) Sumber: BKPM (diolah) GAMBAR 3.10 REALISASI INVESTASI PMA BERDASARKAN SEKTOR (USD JUTA DAN PERSENTASE DISTRIBUSI) Sumber: BKPM (diolah) Lokasi investasi PMA dan PMDN masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Faktor penyebabnya antara lain adalah ketersediaan infrastruktur di Pulau Jawa yang lebih baik dan kepadatan penduduk Pulau Jawa sebagai potensi pasar yang besar. Kontribusi PMDN di Pulau Jawa terhadap total PMDN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-19
3-20 berfluktuasi dari sebesar 58,0 persen pada tahun 2010 menjadi 80,5 persen pada Triwulan I tahun 2014 (Gambar 3.11). Sedangkan kontribusi PMA di Pulau Jawa terhadap total PMA cenderung menurun dari sebesar 70,9 persen pada tahun 2010 menjadi 47,4 persen pada Triwulan I tahun 2014 (Gambar 3.12). Selain Pulau Jawa, lokasi utama investasi PMDN dan PMA berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. GAMBAR 3.11 REALISASI PMDN MENURUT LOKASI Sumber: BKPM (diolah) GAMBAR 3.12 REALISASI PMA MENURUT LOKASI Sumber: BKPM (diolah) | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
Permasalahan Investasi Masih rendahnya daya saing investasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain terutama disebabkan oleh beberapa hal: 1. Infrastruktur, salah satu kendala yang menghambat kelancaran dan optimalisasi berusaha di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai. Berbagai skema pendanaan untuk membangun telah disusun seperti infrastruktur di kemitraaan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP), namun belum cukup berhasil memenuhi kebutuhan jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, air bersih, dan infrastruktur lainnya. luar APBN 2. Energi, ketersediaan energi berupa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan sebagai pemasok kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri. Guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh produktivitas industri yang tinggi, diperlukan ketersediaan energi di dalam negeri. Sebagai bahan bakar yang tidak terbarukan, ketersediaan BBM semakin berkurang sehingga perlu dikembangkan energi bauran (energy mix) berupa bahan bakar nabati (BBN) untuk mendorong ketersediaan energi yang terbarukan secara nasional. 3. Kelemahan infrastruktur dan energi pada satu sisi masih menjadi kendala, namun pada sisi yang lain sebenarnya merupakan ladang investasi yang masih terbuka luas bagi investor. Dengan skema PPP berarti memberi peluang swasta untuk terlibat dalam aktivitas perekonomian. Industri hulu dan hilir pada industri migas juga masih terbuka luas untuk dieksplorasi, dieksploitasi, dan dikembangkan. Selain itu, dengan berbagai sumber daya alam yang tersedia memberi peluang dikembangkannya bahan bakar nabati (BBN), maka peluang investasi biodiesel, bioetanol, dan biooil masih terbuka. 4. Birokrasi dan Prosedur Perijinan, birokrasi yang masih kurang efisien dan prosedur perijinan yang masih cukup panjang merupakan salah satu faktor penyebab lamanya waktu untuk memulai usaha dan tingginya biaya untuk mengurus perijinan invesasi dan usaha di Indonesia. Dari berbagai survei internasional, birokrasi masih menjadi RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-21
kendala utama berinvestasi di indonesia. 5. Regulasi, kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi, dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor. Selain itu, beberapa peraturan pemerintah dan perundangan cenderung dapat diinterpretasikan dengan banyak arti. 6. Sebaran investasi, Jawa masih menjadi pusat investasi di investasi Indonesia. Ketersediaan Jawa, infrastruktur masih terpusat di pulau berupa sehingga wilayah di luar Jawa khususnya bagian Timur Indonesia yang sarat dengan SDA kurang berkembang. fasilitas pendukung Isu Strategis Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, isu strategis bidang investasi pada tahun 2015 adalah: (i) pembenahan iklim investasi untuk mendorong peningkatan daya saing investasi di Indonesia; (ii) peningkatan realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia. Penanaman modal di dalam negeri cukup berpengaruh pada perkembangan perdagangan dalam dan luar negeri. 3.1.5 Perdagangan Perdagangan Dalam Negeri Arahan RPJPN Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif yang (a) menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau. Kondisi Umum Dalam kurun waktu lima tahun ke belakang kelangkaan stok dan peningkatan permintaan terutama pada musim hujan dan hari raya keagamaan yang berujung pada lonjakan harga bahan pokok telah menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Selama kurun waktu 2010 sampai dengan Maret 2014, koefisien variasi harga bahan-bahan pokok kebutuhan 3-22 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
masyarakat seperti daging sapi, minyak goreng, cabe rawit, cabe merah, daging ayam, dan gula berada pada rentang 5,5 persen - 36,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi di masyarakat. Selain itu, harga bahan pokok juga mengalami kenaikan harga rata-rata bulanan 0,2 persen - 3,8 persen. GAMBAR 3.13 KOEFISIEN VARIASI HARGA DAN RATA-RATA KENAIKAN HARGA BULANAN BAHAN POKOK TAHUN 2010 -MARET 2014 Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah) Fluktuasi dan kenaikan harga bahan pokok tersebut tidak terlepas dari kondisi logistik dan distribusi dalam negeri yang masih kurang mendukung. Meskipun peringkat indeks kinerja logistik (Logistic Performance Index/LPI) Indonesia telah meningkat dari peringkat 59 di tahun 2012 menjadi peringkat 53 di tahun 2014 namun peringkat ini masih jauh di bawah beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Lebih lanjut, rasio biaya logistik terhadap PDB di Indonesia cenderung meningkat yaitu di tahun 2011, 2012, dan 2013 masing -masing sebesar 23,36 persen, 24,37 persen, dan 25,15 persen. Fluktuasi dan kenaikan beberapa bahan pokok tersebut cenderung dikendalikan oleh sekelompok pedagang antara ataupun supplier, sehingga fluktuasi ketersediaan stok dan harga cenderung tidak mengikuti mekanisme persaingan usaha yang sehat dan margin perdagangan tidak dinikmati oleh petani. Di samping itu, perdagangan dalam negeri juga dihadapkan dengan kondisi perlindungan konsumen yang kurang memadai. Kelembagaan perlindungan konsumen yang ada RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-23
3-24 dirasa masih sangat kurang dari segi kuantitas, kualitas, maupun pendanaannya. Permasalahan Perdagangan Dalam Negeri Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam perdagangan dalam negeri antara lain meliputi: (i) produksi cenderung tidak merata dan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, (ii) terbatasnya sarana penyimpanan yang mampu mempertahankan kesegaran produk secara efisien, (iii) adanya indikasi praktek monopoli dan kartel oleh pelaku usaha khususnya distributor dalam rangka mengendalikan harga beli di tingkat produsen maupun harga jual di tingkat konsumen, yang mengakibatkan akumulasi bias transmisi harga yang semakin besar, dan kelembagaan perlindungan konsumen baik dalam hal regulasi, organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan. (iv) panjangnya rantai pemasaran (v) terbatasnya kapasitas Isu Strategis Berkenaan dengan permasalahan dan tantangan tersebut di atas maka pada tahun 2015 dirumuskan isu strategis di bidang perdagangan dalam negeri adalah Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi dan Logistik serta Peningkatan Aktivitas Perdagangan Dalam Negeri. PERDAGANGAN LUAR NEGERI Arahan RPJPN Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi. Upaya tersebut diselenggarakan melalui (a) perkuatan posisi nasional di dalam berbagai fora kerja sama perdagangan internasional baik secara global, regional, bilateral, maupun multilateral untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor nasional sekaligus mengamankan kepentingan strategis nasional. Selain itu upaya tersebut juga ditujukan untuk mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, mengembangkan perdesaan, serta melindungi aktivitas perekonomian nasional dari persaingan dan praktik perdagangan (b) pengembangan citra, standar produk barang dan jasa nasional yang berkualitas internasional, serta fasilitasi perdagangan internasional yang berdaya saing. internasional yang tidak sehat, dan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
Kondisi Umum GAMBAR 3.14 PERTUMBUHAN EKSPOR INDONESIA TAHUN 2010 -MARET 2014 Sumber: BPS (diolah) Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kinerja perdagangan luar negeri Indonesia menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan negatif sebagian besar komoditas ekspor. Pada tahun 2012, 2013 dan tiga bulan pertama tahun 2014 pertumbuhan total ekspor adalah sebesar -6,6 persen, -3,9 persen dan -2,4 persen. Penurunan ekspor juga terjadi pada komoditas non-migas terutama hasil industri dan pertambangan. Penurunan kinerja ekspor tersebut merupakan dampak dari krisis ekonomi global terutama di pasar ekspor tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat dan Eropa. Krisis tersebut kemudian mengakibatkan menurunnya volume perdagangan dunia dan memicu penurunan harga komoditas primer yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Penurunan nilai ekspor yang disertai dengan nilai impor yang relatif tidak banyak berubah mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan. Namun demikian, neraca perdagangan komoditas non-migas yang selalu surplus memberikan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-25
harapan untuk memperbaiki kinerja perdagangan luar negeri Indonesia melalui peningkatan ekspor non-migas khususnya untuk produk yang bernilai tambah tinggi seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian dunia GAMBAR 3.15 NERACA PERDAGANGAN INDONESIA (TOTAL DAN NONMIGAS) TAHUN 2010 -MARET 2014 Sumber: BPS (diolah) Selain itu, upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor juga perlu menjadi perhatian serius mengingat pada saat ini pangsa ekspor produk Indonesia di negara tujuan ekspor non tradisional seperti Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah masih relatif tertinggal dibanding negara pesaing seperti China, Malaysia dan Thailand. 3-26 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
GAMBAR 3.16 KOMPOSISI EKSPOR NONMIGAS INDONESIA BERDASARKAN SEKTOR (2007- TRIWULAN I 2014) Sumber: BPS (diolah) Sementara itu, komposisi ekspor nonmigas Indonesia sebagian besar merupakan ekspor produk manufaktur, tetapi dengan tingkat teknologi yang masih relatif rendah. Di lain pihak, peranan ekspor produk manufaktur terhadap ekspor nonmigas total mengalami penurunan dari yang sebesar 83,1 persen pada tahun 2007 menjadi sekitar 75 persen pada pada tahun 2013, walaupun pada tahun 2014 sampai dengan bulan Maret peranan produk manufaktur mencatatkan peningkatan peranan terhadap total ekspor menjadi 80,3 persen. Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam peningkatan kinerja perdagangan luar negeri secara eksternal adalah meliputi: (i) harga komoditas yang diperkirakan akan stagnan dan cenderung turun, (ii) beberapa negara tujuan ekspor utama Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonominya sehingga permintaan diperkirakan belum akan meningkat semakin meningkatnya tingkat persaingan produk-produk sejenis di pasar internasional, dan (iv) meningkatnya hambatan non- tarif di pasar tujuan ekspor. tinggi dalam waktu dekat, (iii) RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-27
Sedangkan tantangan yang berasal dari dalam negeri antara lain meliputi: produk lemahnya industri/manufaktur dan jasa Indonesia, sehingga kontribusi ekspor produk manufaktur terhadap ekspor nonmigas mengalami penurunan dan ekspor jasa mengalami defisit, (ii) masih terbatasnya jumlah eksportir, (iii) masih terbatasnya ragam produk berkualitas yang dapat dipasarkan di pasar internasional, (iv) terbatasnya jasa pendukung perdagangan luar negeri seperti jasa transportasi laut yang menyebabkan semakin meningkatnya defisit neraca jasa, dan (v) belum kondusifnya iklim usaha dalam mendukung peningkatan investasi, industri dan perdagangan baik di tingkat pusat maupun di daerah. (i) daya saing Isu Strategis Berkenaan dengan permasalahan dan tantangan tersebut di atas maka pada tahun 2015 dirumuskan isu strategis di bidang perdagangan luar negeri adalah Peningkatan daya saing ekspor produk nonmigas dan jasa yang dapat mendorong peningkatan Rantai Nilai perekonomian. 3.1.6 Kerjasama Ekonomi Internasional Kondisi Umum Indonesia tidak dapat mengesampingkan pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Indonesia saat ini berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain untuk mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Kerjasama ekonomi ini tentunya dibangun untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional agar bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan ditujukan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional terlihat semakin penting. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN, dengan salah satu gagasan pentingnya adalah komitmen tingkat pemimpin ASEAN untuk membentuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang saat ini terus bergulir di bawah kepemimpinan Indonesia. Pada tahun 2013 Indonesia turut serta dalam pertemuan para pemimpin G20 di St. Petersburg, Rusia, untuk membahas mengenai pentingnya keterbukaan ekonomi dan pembangunan internasional. Selanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraaan rangkaian pertemuan KTT APEC 2013, di mana para pemimpin Asia Pasifik didorong untuk meningkatkan kerja sama yang lebih dalam dan lebih 3-28 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
inklusif dalam rangka meningkatkan perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh Indonesia pada APEC 2013, yaitu: Resilience Asia-Pacific, Engine of Global Growth. juga mengusung tiga prioritas dalam keketuaan APEC 2013, yaitu: Attaining the Bogor Goals, Sustainable Growth with Equity, serta Promoting Connectivity. Sebagian besar inisiatif dan pencapaian Indonesia selama keketuaannya di tahun 2013 dilanjutkan oleh China sebagai ketua dan tuan rumah APEC 2014. Indonesia Pada tahun 2013, Indonesia juga terus berperan aktif pada KTT ASEAN di Brunei dalam Darussalam, persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, dialog serta perdamaian pada KTT Asia Timur Asia (East Kemudian Summit/EAS). forum multilateral dalam Trade WTO Organization), Indonesia telah menyuarakan suaranya dengan aktif melalui keketuaan pada forum G-33. (World Pada bulan Desember tahun 2013 Indonesia telah diakui keberhasilannya sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference) WTO ke-9, yang telah menghasilkan Paket Bali (Bali Package) dan dinilai sangat positif oleh dunia internasional, karena telah menghasilkan kesepakatan di tengah kebuntuan perundingan putaran Doha. Paket Bali merupakan batu loncatan putaran Doha, dan dikenal sebagai "small but credible package of deliverables". Muatan utama Paket Bali adalah: (i) Trade Facilitation, (ii) Agriculture, dan (iii) Development and LDCs Issues. Sampai saat ini, Indonesia telah menandatangani 7 (tujuh) kesepakatan kerjasama ekonomi internasional, baik dalam tingkat bilateral dan regional, yaitu: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN- Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-Japan Free Trade Agreement (AJFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), dan ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA). Saat ini, Indonesia sedang melakukan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-29
proses negosiasi 7 (tujuh) kerjasama, di mana enam di antaranya sudah masuk putaran perundingan, sedangkan sisanya masih dalam taraf persetujuan kerangka negosiasi. Jumlah total kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral dan regional (yang bersifat mengikat) yang sudah dan dalam proses penyelesaian oleh Indonesia adalah sebanyak 22. TABEL 3.2 JUMLAH KESEPAKATAN KERJASAMA EKONOMI (BERSIFAT MENGIKAT) YANG TELAH DAN AKAN DISEPAKAT OLEH NEGARA DI KAWASAN ASEAN Negara Tahap Pengeluaran Dalam Proses Negosiasi Kerangka Negosiasi Disetujui Proses Negosiasi Kesepakatan sudah ditandatangani, tetapi belum di Implementasi Sudah dalam tahap Implementasi Total Singapore 6 1 10 2 19 38 Thailand 8 3 6 0 12 29 Malaysia 7 1 6 1 12 27 Indonesia 6 1 6 2 7 22 Vietnam 4 1 6 0 8 19 Brunai Darusalam Philippines 6 7 2 0 2 2 0 0 8 7 18 16 Cambodia 4 0 2 0 6 12 Lao PDR 4 0 2 0 8 14 Sumber: ADB (diolah Bappenas) Di sisi lain, ASEAN Economic Community (AEC) dengan empat karakteristik utamanya yaitu: : a) penciptaan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi; b) kawasan ekonomi yang berdaya saing; c) kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata; dan d) kawasan yang terintegrasi dengan kawasan global akan diimplementasikan pada akhir tahun 2015. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia, sekaligus merupakan peluang jika dapat memanfaatkannya secara optimal, mengingat ada lima elemen penting dalam upaya untuk mewujudkan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi di ASEAN yaitu: a) perdagangan bebas barang di ASEAN; b) aliran bebas sektor jasa di ASEAN; c) aliran bebas investasi di ASEAN; d) aliran modal yang bebas di ASEAN; serta e) aliran bebas tenaga kerja di ASEAN. Dalam telah rangka menuju pelaksanaan AEC 2015, ASEAN 3-30 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
menyepakati AEC Blue Print, yang berisi tentang langkah- langkah tahapan dan sasaran yang perlu diimplementasikan oleh negara ASEAN untuk mencapai AEC 2015. Progress implementasi AEC Blue Print diukur dengan AEC Score Card, yang pencapaiannya selama periode 2008-2013 adalah sebesar 72,2 persen. Adapun Indonesia secara rata-rata dalam periode tersebut telah mencapai 77,0 persen, yang lebih rendah dari Malaysia, Brunei, Kamboja, dan Myanmar. TABEL 3.3 PENCAPAIAN AEC SCORE CARD PERIODE 2008-2013 Periode Negara Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 1-3: Brunei Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Singpura Thailand Vietnam ASEAN 2008-2009 96,4 96,3 92,1 95,3 95,4 94,4 96,3 96,3 95,4 96,3 89,5 2010-2011 2012-2013 2008-2013 79,3 78,4 77 76,9 80 77,2 79,2 81,3 81,1 80,1 72,2 84,1 83,3 81,9 80,1 86,2 80,2 85,5 87,4 87,3 86,8 76,4 62,3 60 60,3 60,3 62,5 61,6 60,3 63,8 64,5 60,9 55,1 Sumber : Sekretariat ASEAN Isu Strategis Isu strategis Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional pada tahun 2015 adalah: (i) peningkatan koordinasi dan harmonisasi antar sektor selama proses penjajagan kerjasama ekonomi dan penyusunan posisi runding Indonesia; sehingga kesepakatan kerjasama ekonomi dapat mengedepankan kepentingan nasional dengan lebih adil; (ii) peningkatan lintas sektor dan daerah untuk menghadapi persiapan implementasi AEC 2015 serta persiapan pemanfaatan peluang AEC untuk komunitas bisnis dan masyarakat Indonesia; serta (iii) pengawalan implementasi Paket Bali dan tindaklanjutnya pada Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-10 tahun 2015. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-31
3.1.7 Industri Arahan RPJPN Memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global, maka struktur perekonomian diperkuat sebagai motor dengan mendudukkan penggerak. untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar. sektor industri Pembangunan industri diarahkan Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui (1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) penguatan hubungan antar industri yang terkait secara industri horizontal komplemen, perusahaan dengan multinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri). termasuk industri pendukung dan termasuk jaringan Kondisi Umum Sejak tahun 2009, pertumbuhan industri non-migas secara konsisten meningkat sehingga pada tahun 2011 sudah sedikit melewati pertumbuhan PDB yang berlanjut sampai dengan tahun 2013. Tahun 2014 diperkirakan kondisinya lebih baik, 3-32 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
yaitu tumbuh 6,22%. Penggerak utama dari pertumbuhan sektor industri ini adalah industri makanan, minuman dan tembakau; industri tekstil, produk tekstil dan alas kaki; dan industri otomotif yang juga merupakan sektor penyerap banyak tenaga kerja. GAMBAR 3.17 PERTUMBUHAN INDUSTRI NON-MIGAS DAN PERTUMBUHAN PDB Daya tarik sektor industri bagi investasi sangat tinggi yang ditunjukkan oleh meningkatnya ijin usaha yang diterbitkan melalui fasilitas PMA dan PMDN. Pada periode tahun 2010-2013, investasi PMDN mengalami kenaikan yang cukup pesat, dengan persentase kenaikan rata-rata sebesar 24,89 persen dengan total ijin usaha yang diterbitkan sebanyak 2.057. Cabang-cabang industri yang mengalami kenaikan cukup tinggi diantaranya industri tekstil, industri barang dari kulit dan alas kaki, industri kertas dan percetakan, industri karet dan plastik, industri mineral nonlogam, industri industri kendaraan logam, mesin dan elektronik serta bermotor & alat transportasi lain. Investasi PMA sektor industri pada tahun 2010-2012 terus mengalami kenaikan yang sangat pesat dengan rata-rata kenaikannya sebesar 51,92 persen per tahun sehingga total ijin usaha PMA yang diterbitkan sebanyak 6.997. jumlah Perkembangan jumlah tenaga kerja di sektor industri (dalam juta jiwa) ditunjukkan dalam Gambar 3.6 di bawah ini. Peningkatan pertumbuhan industri yang konsisten dari tahun 2009 yang diperkuat oleh meningkatnya investasi di sektor industri menyediakan banyak lapangan kerja baru. Dari Februari 2009 hingga Agustus 2013 lapangan kerja baru di RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-33
3-34 sektor industri mencapai 2,26 juta. GAMBAR 3.18 PERKEMBANGAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI FEBRUARI 2009 - AGUSTUS 2013 Tantangan Tantangan pembangunan industri pada tahun 2015, antara lain adalah sebagai berikut: Sejak tahun 2001, kontribusi (share) industri dalam PDB terus menurun; itu sebabnya ditenggarai terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Sehingga tantangan utamanya adalah melakukan akselerasi pertumbuhan industri. 1. Postur populasi industri yang kurang kuat, yang antara lain ditunjukkan oleh jumlah industri besar dan sedang terlalu sedikit, sementara industri mikro dan kecil sangat banyak namun sangat sedikit yang terkait dengan industri besar/sedang; 2. Ekspor bahan mentah dari pertanian dan pertambangan sangat besar tanpa nilai tambah, sementara impor bahan intermediate sangat tinggi; 3. Produktivitas industri sangat rendah, hal ini antara lain disebabkan oleh kemampuan mencipta nilai tambah melalui pengembangan produk baru sangat rendah; 4. Sebaran industri tidak merata, terkonsentrasi di Pulau | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.1.8 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa dan Sumatera. Isu Strategis Tantangan pembangunan yang diuraikan diatas akan dapat diatasi dengan mendorong terjadinya investasi pendirian industri baru untuk: 1. Mengolah komoditas hasil pertanian dan pertambangan lebih tinggi menjadi produk yang bernilai tambah (hilirisasi); 7. Menghasilkan bahan baku / penolong yang masih diimpor (memperdalam struktur industri); 8. Menyebarkan pertumbuhan industri ke luar pulau Jawa; 9. Mengembangan hubungan bisnis antara industri kecil dan menengah dengan industri besar; 10. Meningkatkan daya saing dan produktivitas industri dalam negeri. Dengan demikian secara singkat isu strategis pembangunan industri adalah: TRANSFORMASI STRUKTUR INDUSTRI Di samping sektor industri, sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif berperan cukup signifikan dalam perekonomian. Arahan RPJPN Salah satu arah pembangunan jangka panjang yang diamanatkan oleh UU no. 17/2003 tentang RPJPN adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Salah satu langkah mewujudkannya adalah penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global. Untuk itu pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, kerja. perluasan serta memberikan Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa. kesempatan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-35
3-36 Kondisi Umum Sejak tahun 2009, sektor pariwisata secara konsisten tumbuh positif. Indikator utamanya adalah jumlah wisatawan manca negara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,2 persen per tahun. Posisi jumlah wisman selama tahun 2013 mencapai 8.802.129 orang dengan penerimaan sektor pariwisata mencapai USD 10.100 juta. GAMBAR 3.19 JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DAN PENERIMAAN DEVISA TAHUN 2004-2013 Sumber: Badan Pusat Statistik (2014) Wisatawan nusantara (wisnus) juga memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan kepariwisataan Indonesia. Pada tahun 2013 tercatat 248 juta perjalanan dengan total pengeluaran diperkirakan mencapai Rp. 176 trilliun. Perkembangan dari tahun 2001-2013 ditunjukkan dalam Gambar 3.22 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
GAMBAR 3.20 PERKEMBANGAN WISATAWAN NUSANTARA TAHUN 2001-2013 Sumber: Kementerian Parekraf Nilai Produksi Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 mengalami perlambatan namun pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan. Sektor Ekonomi Kreatif tumbuh 5,76 persen atau di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,74 persen. Tahun 2013 kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional mencapai Rp. 641,8 triliun atau sebesar 7 persen dari PDB. Subsektor Kuliner, Fesyen, dan Kerajinan, berkontribusi 75,2 persen dari total PDB Ekonomi Kreatif, yaitu: 32,5 persen; 28,3 persen; 14,4 persen, dan subsektor Layanan Komputer dan Piranti Lunak (teknologi Informasi). Arsitektur dan Periklanan tumbuh lebih besar dari 8 persen pada tahun 2013. Tahun 2013, sektor Ekonomi Kreatif menyerap 11,9 juta tenaga kerja atau sebesar 10,7 persen dan merupakan sektor terbesar ke-4 yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Subsektor Kuliner, Fesyen, dan Kerajinan, berkontribusi 90 persen dari total tenaga kerja di sektor Ekonomi Kreatif, yaitu: 31,5 persen; 32,3 persen; 26,19 persen, dan subsektor Periklanan; Film,video, dan Fotografi, tumbuh lebih besar dari pertumbuhan penyerapan tenaga kerja nasional, yaitu sebesar RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-37
2,7 persen dan 2 persen. TABEL 3.4 EKONOMI KREATIF TAHUN 2010 - 2013 No U r a i a n 2010 NILAI PDB NOMINAL (miliar Rp) 2011 2012 2013 1 2 3 Periklanan Arsitektur Pasar Barang Seni 2,534.7 9,243.9 1,372.1 2,896.6 10,425.6 1,559.5 3,168.3 11,510.3 1,737.4 3,754.2 12,890.9 2,001.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kerajinan Desain Fesyen Film, Video, dan Fotografi Permainan Interaktif Musik Seni Pertunjukan Penerbitan & Percetakan Teknologi Informasi Radio dan Televisi Riset dan Pengembangan Kuliner 72,955.2 19,583.2 127,817.5 5,587.7 3,442.6 3,972.7 1,897.5 40,227.0 6,922.7 13,288.5 9,109.1 155,044.8 79,516.7 21,018.6 147,503.2 6,466.8 3,889.1 4,475.4 2,091.3 43,757.0 8,068.7 15,664.9 9,958.0 169,707.8 84,222.9 22,234.5 164,538.3 7,399.8 4,247.5 4,798.9 2,294.1 47,896.7 9,384.2 17,518.6 11,040.9 186,768.3 92,650.9 25,042.7 181,570.3 8,401.4 4,817.3 5,237.1 2,595.3 52,037.6 10,064.8 20,340.5 11,778.5 208,632.8 Ekonomi Kreatif - Sosial Budaya (EKSB) Ekonomi Kreatif Media Digital Iptek (EKMDI) 240,830.1 232,169.1 263,817.6 263,181.7 287,221.3 291,539.3 319,518.8 322,296.6 TOTAL 472,999.2 526,999.2 578,760.6 641,815.5 Tantangan Pada tahun 2015, tantangan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut: 11. Tantangan Eksternal a. Rendahnya daya saing pariwisata Indonesia. Pada tahun 2013 berdasarkan survei World Economic Forum dalam World Tourism Competitiveness Index, Indonesia menempati posisi 70 dari 140 negara. Posisi tersebut berada di bawah Singapura (10), Malaysia (34), Thailand (43) dan bahkan India (65). b. Globalisasi dan liberalisasi memberi peluang tumbuhnya wisman ke Indonesia (inbound), pada saat yang sama yang keluar negeri juga tumbuh pesat 3-38 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
(outbound). c. Perubahan pola pelayanan wisatawan akibat perubahan gaya hidup maupun peran teknologi informasi yang makin meluas menjadi tantangan pengembangan industri perjalanan. 12. Tantangan Internal a. Penataan kelembagaan untuk memperkuat peran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mendukung pembangunan nasional b. Membangun profesionalisme di kalangan pejabat satuan kerja kepariwisataan di daerah sangat mendesak. c. Pengembangan sistem informasi kepariwisataan yang handal dan terkini (up-to-date) dengan akses yang seluas-luasnya bagi calon wisatawan dalam dan luar negeri, industri perjalanan, dan pengambil kebijakan. d. Peningkatan sebaran tujuan wisatawan mancanegara di luar wilayah Bali, untuk menciptakan pemerataan manfaat kepariwisataan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam pengembangan ekonomi kreatif permasalahan yang dihadapi utamanya adalah lemahnya pelaksanaan koordinasi antara pusat dan daerah serta masih kurangnya penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) terutama karya seni di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Isu Strategis Isu strategis pariwisata dan ekonomi kreatif dalam tahun 2015 adalah: MENINGKATKAN KONTRIBUSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Selain sektor pariwisata, sektor koperasi dan UKM mempunyai pengaruh penting dalam perekonomian. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-39
3.1.9 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) Peran UMKM dalam perekonomian nasional masih sangat besar, terutama dilihat dari jumlah pelaku usaha, penyediaan lapangan kerja dan pembentukan produk domestik bruto (PDB) (Tabel 3.4). Pada periode 2009-2012, jumlah UMKM terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4 persen. Pertumbuhan jumlah usaha menengah dan usaha kecil tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya usaha yang "naik kelas" atau tumbuh skala usahanya. Sebagian besar UMKM bergerak di yaitu sektor sekitar 49,6 persen, dan sektor perdagangan-hotel-restoran yaitu sebesar 29,6 persen. TABEL 3.5 PERKEMBANGAN UMKM Indikator Jumlah Unit Usaha Tenaga Kerja PDB (Harga Konstan tahun 2000) Ekspor Non Migas Investasi (Harga Konstan tahun 2000) Produktivitas - Per unit usaha - Per tenaga 2009 52,76 Juta Unit 52,18 Juta Org Rp 1.212,59 triliun Rp 162,25 triliun Rp 223,92 triliun Rp 22,98 Jt Data 2010 53,82 Juta Unit 99,40 Juta Org Rp 1.282,57 triliun Rp 175,89 triliun Rp 247,14 triliun Rp 23,83 jt 2011 55,21 Juta Unit 101,72 Juta Org Rp 1.369,33 triliun Rp 187,44 triliun Rp 260,93 triliun Rp 24,80 jt 2012 56,53 Juta Unit 107,65 Juta Org Rp 1.504,93 triliun Rp 208,07 triliun Rp 300.18 triliun Rp 26,62 jt 2009 99,99 % 96,21 % 58,05 % 17,02 % 49,38 % Proporsi 2012 2011 99,99 % 99,99 % 99,99 % 2010 97,22 % 97,24 % 97,16 % 57,83 % 57,60 % 57,49 % 15,81 % 16,44 % 14,06 % 48,34 % 49,11 % 51,45 % kerja Rp 12,60 Jt Rp 12,90 jt Rp 13,46 jt Rp 13,98 jt Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013) Sementara itu partisipasi UMKM di sektor industri pengolahan adalah sekitar 6,4 persen. Pertumbuhan jumlah unit UMKM diikuti oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM, dengan rata-rata sebesar 3,5 persen pada periode 2009-2012. Pertumbuhan tenaga kerja tertinggi tercatat pada usaha kecil dan usaha menengah, yang menunjukkan kapasitas penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan fenomena adanya usaha yang "naik kelas". Perkembangan UMKM juga dapat dilihat dari perannya dalam 3-40 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
pembentukan PDB (harga konstan) yaitu sekitar 57,0 - 58,0 persen pada periode 2009-2012. Kontribusi PDB UMKM sebagian besar disumbangkan oleh UMKM di sektor-sektor tersier. Kinerja UMKM dalam pembentukan PDB dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB usaha mikro yang jumlah unit usahanya dominan. Kontribusi PDB usaha mikro rata-rata adalah sebesar 32,1 persen dan merupakan yang terbesar di antara UMKM. Sementara itu tingkat produktivitas per unit UMKM dan per tenaga kerja UMKM pada tahun 2009-2012 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,1 persen dan 3,0 persen. Indikator lain perkembangan kinerja UMKM yaitu nilai ekspor non migas UMKM mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun pada periode 2009-2012. Peningkatan ekspor tertinggi terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 5,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usaha menengah sudah lebih banyak yang tergabung dalam pasar ekspor dibandingkan dengan usaha mikro dan kecil. Namun sumbangan ekspor non migas UMKM terhadap total ekspor nasional mengalami penurunan, yaitu dari 17,0 persen pada tahun 2009 menjadi 14,1 persen pada tahun 2012. Sementara itu kontribusi UMKM dalam investasi pada periode 2009-2012 cukup berfluktuasi dalam kisaran antara 48,3 - 51,5 persen. Usaha menengah memiliki kontribusi investasi yang terbesar, dan hal ini sejalan dengan karakteristik dari usaha menengah yang sudah lebih banyak menggunakan teknologi untuk mendukung proses produksinya. Rata-rata pertumbuhan nilai investasi usaha menengah juga tercatat paling tinggi yaitu 11,7 persen pada periode 2009-2012. Khusus berkaitan dengan koperasi, perkembangannya ditunjukkan oleh indikator-indikator (i) jumlah koperasi; (ii) jumlah koperasi yang proporsi koperasi aktif; (iii) menjalankan rapat anggota tahunan (RAT); (iv) jumlah anggota koperasi; (v) jumlah tenaga kerja koperasi; (vi) modal koperasi; dan (vii) volume usaha (Tabel 3.4). Jumlah koperasi terus mengalami peningkatan pada periode 2009-2012 dengan rata-rata peningkatan sekitar 5,9 persen per tahun. Peningkatan jumlah koperasi juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota koperasi rata-rata sebesar 5,6 persen pada periode yang sama. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi tertinggi terjadi pada periode 2011-2012 yaitu sekitar 9,8 persen. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-41
TABEL 3.6 PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI Indikator Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Koperasi Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT Jumlah Anggota Jumlah Tenaga Kerja Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2014) Unit % % Orang Orang Rp Juta Rp Juta Rp Juta 170.411 70,7 48,6 29.240.272 357.330 28.348.728 31.503.882 82.098.587 177.482 70,3 44,7 30.461.121 358.768 30.102.014 34.686.713 76.822.082 188.181 71,0 194.295 71,7 43,4 47,4 33.869.439 30.849.913 429.768 377.238 51.422.621 35.794.285 39.689.952 51.403.537 95.062.402 119.182.690 203701 70,3 47,3 35.258.176 452.510 89.536.291 80.840.572 125.584.976 Dari sisi kelembagaan, kinerja koperasi ditunjukkan oleh indikator pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) dan jumlah tenaga kerjanya. Perkembangan kedua indikator tersebut pada periode 2009-2012 secara umum menunjukkan bahwa tata kelola koperasi masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar koperasi saat ini belum melaksanakan RAT yang merupakan penerapan dari prinsip pengendalian oleh anggota koperasi. Jumlah karyawan koperasi pada tahun 2013 juga baru mencapai sekitar 2 orang per koperasi, yang menunjukkan masih banyak koperasi yang belum dikelola secara profesional. Dari sisi usaha, kinerja koperasi dapat diukur dari indikator permodalan dan volume usahanya. Jumlah modal koperasi dalam periode 2009-2012 meningkat rata-rata 31,7 persen, yang diikuti dengan peningkatan rasio modal sendiri dan modal luar koperasi dari sebesar 0,9 pada tahun 2009 menjadi sebesar 1,1 pada tahun 2013. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan partisipasi anggota dalam pemupukan modal. Perbaikan struktur permodalan koperasi juga mencerminkan perbaikan kapasitas usaha koperasi, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan volume usaha koperasi rata-rata sebesar 12,0 persen. Perkembangan modal dan volume usaha koperasi tersebut juga menunjukkan peningkatan kemandirian usaha 3-42 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
koperasi. jenis Sementara menunjukkan bahwa proporsi koperasi konsumen masih merupakan yang terbesar yaitu 78,1 persen, diikuti oleh koperasi produsen dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Namun evaluasi perkembangan koperasi berdasarkan jenis masih mengalami kendala berupa keterbatasan data dan informasi. Pengecualian yaitu data-data KSP dan usaha simpan pinjam (USP) pada koperasi non KSP yang tersedia lebih lengkap. Perkembangan utama dari KSP/USP sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa layanan simpan pinjam koperasi sudah menjangkau sekitar 17,7 juta orang, yang sebagian merupakan usaha mikro dan kecil. itu sebaran koperasi berdasarkan Berbagai indikator perkembangan UMKM pada tahun 2009- 2013 tersebut di atas secara umum menunjukkan peran UMKM dalam perekonomian nasional masih sangat besar, terutama dari jumlah pelaku usaha, penyediaan lapangan kerja dan pembentukan PDB. juga menunjukkan potensi usaha yang besar, meskipun kinerja kelembagaan koperasi masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, dan untuk merespon perubahan perekonomian yang semakin dinamis. Perkembangan koperasi Permasalahan dan Isu Strategis Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi (UMKMK) secara umum menunjukkan bahwa daya saing UMKMK masih rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh: 1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang menjalankan usaha secara informal, serta memiliki keterbatasan asset, akses ke pembiayaan dan produktivitas. Sementara itu populasi usaha kecil dan usaha menengah, yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam penciptaan lapangan kerja dan devisa, masih rendah. Sumbangan PDB usaha kecil dan menengah ini menunjukkan fenomena missing middle dalam struktur pelaku usaha di Indonesia; juga rendah. Kondisi 13. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB memiliki tren penurunan terutama di sektor-sektor pertanian dan perdagangan dimana jumlah unit dan tenaga kerja UMKM paling dominan. Nilai tambah yang diciptakan UMKM RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-43
3-44 sebagian besar terdapat di sektor tersier, sedangkan nilai tambah UMKM di industri pengolahan masih rendah; 14. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar yang merupakan dampak dari penurunan kontribusi PDB UMKM dalam tiga tahun terakhir. Kesenjangan produktivitas juga terjadi antar sektor, dengan tingkat produktivitas UMKM terendah terdapat di serta pengangkutan dan komunikasi; sektor pertanian, perdagangan, 15. Rendahnya keterlibatan UMKMK dalam jaringan produksi dan pemasaran, mengingat baru sekitar 6,3 persen UMKMK yang terhubung dengan jaringan produksi global, dan baru sekitar 19,0 persen UMKM yang terlibat dalam pasar ekspor. Selain itu, kontribusi UMKM dalam ekspor terus mengalami penurunan; 16. Terbatasnya kewirausahaan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) UMKMK yang berdampak pada (i) pengelolaan usaha yang masih berorientasi pada produksi; (ii) rendahnya manajemen tenaga kerja, pengelolaan keuangan, pemasaran; serta (iii) rendahnya pemahaman tentang hukum dan peraturan; 17. Akses UMKMK ke pembiayaan masih rendah yang dipengaruhi oleh keterbatasan (i) jangkauan lembaga pembiayaan dan informasi pembiayaan; (ii) pengetahuan UMKMK tentang layanan keuangan dan kapasitas UMKMK dalam pengelolaan keuangan; serta (iii) pembiayaan bagi wirausaha baru; 18. Terbatasnya kapasitas UMKMK dalam inovasi, penerapan teknologi, dan penerapan standardisasi dan sertifikasi produk, yang berdampak pada rendahnya kapasitas dan kualitas produksi, serta ini ditunjukkan oleh data-data bahwa sekitar 78,0 persen sentra atau klaster UMKM memiliki tingkat penerapan teknologi yang rendah. Selain itu sekitar 59,0 persen UMKMK tidak memiliki anggaran untuk berinovasi, dan 82,0 persen UMKM tidak memiliki paten; jangkauan pasar. Hal 19. Iklim usaha belum mendukung perkembangan UMKMK terutama menyangkut dan perlindungan usaha. Baru sekitar 18,3 persen UMKM yang sudah memiliki badan hukum, dan banyak lokasi usaha UMKM di sektor informal bersinggunggan dengan usaha perizinan, kepastian | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
modern dan ketentuan tata ruang; dan 20. Tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi belum mendukung perannya yang optimal dalam meningkatkan partisipasi anggota, efisiensi dan posisi tawar anggotanya, serta kesejahteraan anggota. Selain permasalahan menghadapi berbagai tantangan, utamanya: 1. Globalisasi ekonomi dan integrasi kawasan (termasuk penerapan Masyarakat akan meningkatkan aliran produk, investasi dan tenaga kerja respon UMKMK dalam bentuk yang menuntut peningkatan kapasitas untuk berkompetisi di pasar dan memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin terbuka; 2. Siklus hidup produk yang semakin cepat sebagai akibat dari kemajuan teknologi membutuhkan akselerasi peningkatan kapasitas UMKMK agar dapat merespon dinamika permintaan pasar; dan 3. Efektivitas koordinasi dan sinergi kebijakan dan program baik di pusat maupun di daerah, serta dengan pemangku kepentingan rangka mendukung dalam peningkatan daya saing UMKMK. tersebut di atas, UMKMK ASEAN) Ekonomi ilmu pengetahuan dan lainnya juga Permasalahan yang dihadapi oleh UMKMK saat ini dan tantangan ke depan menunjukkan bahwa isu utama pengembangan UMKMK ke depan berkaitan dengan peningkatan daya saing UMKMK. Isu daya saing UMKMK tersebut berkaitan tidak saja dengan konteks pertumbuhan ekonomi, namun juga dengan konteks pemerataan. Isu daya saing UMKMK dalam konteks pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional, serta kebutuhan untuk meningkatkan kemandirian koperasi dengan berbasis kekuatan anggotanya. Sementara itu, isu daya saing UMKMK dalam konteks pemerataan berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dari usaha mikro yang populasinya dominan dan mencakup masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan kedua konteks tersebut, maka penanganan isu daya saing UMKMK dalam lima tahun mendatang akan dilaksanakan melalui kebijakan dan rencana tindak untuk memperkuat kapasitas UMKMK, serta meningkatkan pendapatan, perkembangan dan keberlanjutan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-45
usahanya. Di samping sektor koperasi dan UKM, sektor keuangan berperanan penting dalam perekonomian. 3.1.10 Sektor Keuangan Pembangunan sektor keuangan difokuskan pada prioritas ketahanan dan daya saing sektor keuangan. Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor keuangan, yang berkontribusi pada stabilitas yang kokoh, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. yang ekonomi Kondisi makro yang ditandai dengan berlanjutnya krisis ekonomi dan keuangan di Eropa, gejolak di Amerika Serikat serta berbagai tekanan yang terjadi di pasar keuangan tahun 2012 - 2013, membuat sektor keuangan domestik tak lepas dari gejolak dan tekanan ekonomi. Namun, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum relatif cukup baik. Beberapa indikator di sektor pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya yang menunjukkan kondisi yang meningkat dan cukup terkendali. Perkembangan pasar modal, yang terlihat pada perkembangan IHSG 2012 - 2013 diwarnai dengan fluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dunia. Besarnya investasi asing yang cukup signifikan dalam pasar modal Indonesia menjadi penyebab utama sensitivitas IHSG terhadap perkembangan ekonomi dunia. Meskipun Indonesia pasar bergairah/meningkat pada awal tahun 2012, yaitu dari level IHSG 3.192 pada bulan Januari 2012, dan terus meningkat secara bertahap sampai mencapai 4.181 level pada bulan April 2012, tekanan akibat krisis utang Eropa kemudian membawa IHSG sempat turun ke level 3.833 pada bulan Mei 2012. Tekanan terhadap IHSG tersebut didorong oleh kepanikan sebagian investor asing dan dalam negeri. IHSG kemudian kembali menunjukkan peningkatan menjadi 3.956 pada bulan Juni 2012 secara bertahap ke level 4.350 pada bulan Oktober 2012, sedikit menurun pada bulan November, dan mencapai 4.317 pada akhir Desember 2012 atau menguat 12,9 persen selama tahun 2012. Peningkatan indeks saham ini terus berlanjut pada tahun 2013, dan mencapai 5.069 pada awal Mei 2013, secara bertahap merosot sampai di bawah 4.000 pada 27 Agustus 2013, dan kemudian meningkat lagi menjadi 4.274 kondisi modal 3-46 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
INDIKATOR CAR (%) NPL (%) ROA(%) LDR (%) Sumber: BI/OJK pada akhir Desember 2013. Perkembangan IHSG sampai dengan awal tahun 2014, membaik/meningkat lagi menjadi 4.870 pada pertengahan April 2014. Di sektor perbankan, meskipun terjadi krisis Eropa dan gejolak politik dan ekonomi di Amerika Serikat 2008 - 2013, kinerja 1 sektor perbankan masih terjaga dengan baik (Tabel `Indikator Perbankan). Indikator rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio - CAR) pada akhir 2013 mencapai 18,4 persen meningkat dibanding akhir 2012 (17,4 persen), tahun 2011 (16,1 persen) dan 2010 (17,0 persen). Indikator lain seperti rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan - NPL), tercatat menurun (membaik) menjadi 1,8 persen pada akhir 2013, membaik dibanding 2012 (2,3 persen), 2011 (2,2 persen) dan 2010 (2,6 persen), terkait dengan kebijakan Loan to Value dan Down Payment perbankan. Dari segi aset, total aset bank-bank umum pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar Rp 4.954,5 triliun, meningkat dibanding tahun 2012, yaitu sebesar Rp 4.262,6 triliun. TABEL 3.7 INDIKATOR PERBANKAN 2011 2012 2013 16,1 17,4 18,4 2,2 2,3 1,8 3,0 3,1 3,1 78,8 84,0 89,9 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-47
GAMBAR 3.21 INDIKATOR PERBANKAN 2011 - 2013 Sumber: Bank Indonesia/OJK Penyaluran kredit perbankan juga mengalami pertumbuhan. Kinerja penyaluran kredit hingga akhir 2013 mencapai Rp3.292,9 triliun atau menurun pertumbuhannya menjadi 21,6 persen dari Desember 2012 yang mencapai Rp2.725,7 triliun atau tumbuh sebesar 23,9 persen (y-o-y) dan tahun 2011 (24,6 persen). Meningkatnya BI rate dari 5,75 persen, menjadi 6,0 persen pada awal Juni 2013 dan secara bertahap menjadi 7,50 persen pada awal November 2013 mempengaruhi suku bunga perbankan. Tingkat suku bunga kredit modal kerja, dan kredit investasi meningkat, namun kredit konsumsi menurun masing-masing menjadi 12,14 persen, 11,83 persen dan 13,13 persen pada akhir 2013 dari 11,50 persen, 11,28 persen dan 13,58 persen pada akhir 2012. Terjaganya perubahan suku bunga kredit tersebut juga terkait dengan kebijakan yang mewajibkan bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi perbankan. Membaiknya kegiatan perekonomian, khususnya di bidang produksi peningkatan penyaluran kredit, baik kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK). Pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi pada tahun dan perdagangan mendorong 3-48 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
2012 masing-masing mencapai 23,2 persen, 27,6 persen, dan 20,0 persen (y-o-y). Pada akhir tahun 2013, komposisi pertumbuhan KMK, KI dan KK masing-masing berubah menjadi 20,4 persen, 35,1 persen dan 13,7 persen (y-o-y). Peningkatan pertumbuhan kredit juga terjadi pada kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kredit UMKM). Pada akhir tahun 2013, kredit UMKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp608,8 triliun atau meningkat sebesar 15,7 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp516,3 triliun, dan tahun 2011 sebesar Rp445,5 triliun. Di simpanan masyarakat terus meningkat ditengah tingkat suku bunga deposito yang berfluktuasi. Sampai dengan akhir tahun 2012 simpanan masyarakat mencapai Rp3.225,2 triliun atau meningkat sebesar 15,8 persen (y-o-y) dan meningkat lagi triliun pada akhir 2013. Dengan menjadi Rp3.664,0 perkembangan tersebut, dimana pertumbuhan kredit sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan simpanan, maka rasio antara kredit yang disalurkan dengan simpanan pada akhir 2013 menjadi 89,9 persen dari tahun 2012 sebesar 83,6 persen atau lebih tinggi dari akhir 2011 (78,8 persen). sisi penghimpunan dana, pertumbuhan Sementara itu, kegiatan edukasi keuangan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa perbankan. Otoritas Keuangan (BI dan OJK) melakukan berbagai kegiatan edukasi keuangan. Sasaran edukasi keuangan tersebut cukup beragam, meliputi pelajar, Tenaga Kerja Indonesia dan kelompok masyarakat tertentu lainnya (Petani, Nelayan, UMKM, Pegawai Negeri). Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memasukkan materi edukasi keuangan ke dalam kurikulum nasional (SMA) serta kurikulum dasar pelatihan TKI. Selain itu juga dilakukan pelatihan (training for trainers) kepada para pendidik antara lain kalangan madrasah di wilayah Jawa Barat. lainnya adalah program Program Keuangan Tabunganku. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Untuk telah meningkatkan dilakukan dengan upaya menyempurnakan layanan/fitur TabunganKu. Selain itu, saat ini sedang diupayakan penggunaan TabunganKu untuk mendukung program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kegiatan- juga merupakan Kampanye Gerakan kegiatan di atas Inklusif jangkauan program TabunganKu, beberapa diantaranya RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-49
Menabung yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Edukasi yang beranggotakan perwakilan perbankan di berbagai daerah. Di sisi lain, Program Keuangan Inklusif juga diupayakan melalui pengembangan unit pengelola keuangan (UPK PNPM). Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2012, dari UPK- PNPM perkotaan dan pedesaan yang berjumlah 15.425 UPK hanya 16% yang memiliki potensi untuk mandiri (sustain). Oleh karena itu, potensi kemandirian di UPK perlu ditingkatkan agar UPK dapat bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang sehat dan mandiri. Selain peran perbankan konvensionil yang terus meningkat, peran perbankan syariah juga menunjukkan kontribusinya dalam perbankan nasional. Kinerja perbankan syariah juga terus menunjukkan peningkatan. Pada akhir 2013 pembiayaan syariah mencapai Rp172,4 triliun, meningkat dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp142,1 triliun, atau naik 21,3 persen (y-o- y), dan dari Rp112,8 triliun pada 2011. Sedangkan penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan syariah pada akhir 2013 meningkat menjadi Rp161,9 triliun dari tahun 2012 yang sebesar Rp133,2 triliun atau naik 21,6 persen (y-o- y), dan sebesar Rp105,5 triliun tahun 2011. Kinerja perbankan syariah juga cukup baik bila dilihat dari potensi pembiayaan macet yang tercermin dari rasio pembiayaan berkinerja buruk yang agak meningkat menjadi 2,62 persen pada akhir 2013 dari level 2,26 persen pada akhir 2012, dan 2011 (2,52 persen) GAMBAR 3.22 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK Sumber: BI/ Otoritas Jasa Keuangan (2013/2014) 3-50 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
Di sektor pasar modal dan perbankan, perkembangan positif juga ditunjukkan oleh kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Kepercayaan masyarakat terhadap terus meningkat, ditunjukkan oleh meningkatnya aset IKNB seperti asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Meskipun terjadi krisis di Eropa dan Amerika, aset perusahaan pembiayaan (multifinance) pada tahun 2013 meningkat dari Rp341,8 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp380,3 triliun. Hal serupa juga terjadi pada nilai aset perusahaan asuransi yang mengalami peningkatan dari sebesar Rp569,3 triliun menjadi Rp612,2 triliun. Sementara itu, sektor dana pensiun mengalami peningkatan kecil nilai aset dari Rp158,4 triliun, menjadi Rp158,5 triliun pada tahun 2013. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga Desember 2013, tidak hanya ketiga sektor di atas yang mengalami peningkatan aset yang agak melambat, tetapi juga sektor IKNB lainnya, seperti modal ventura, perusahaan perusahaan penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. samping IKNB pembiayaan infrastruktur, Di sisi pengawasan, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuangan lebih diperkuat lagi dengan dibentuknya sebuah institusi pengawas lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan non-perbankan seperti Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya, setelah dikeluarkannya UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah dilaksanakannya masa transisi pada tahun 2013, sejak awal tahun 2014 OJK mulai melaksanakan tugasnya sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan yang independen/mandiri. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan OJK antara lain adalah penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan, beberapa rancang bangun/peta jalan industri keuangan, serta pembukaan kantor cabang OJK di berbagai daerah/provinsi. Selain itu, diupayakan pula pengembangan pasar keuangan termasuk produk-produknya untuk mewujudkan pasar keuangan sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal. Upaya dilakukan melalui pengembangan pasar sekunder keuangan (saham, obligasi, surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah/syukuk). Di samping itu, dilakukan pula upaya melalui pengembangaan pasar Repo (repurchase agreement), peningkatan infrastruktur perdagangan pasar keuangan, RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-51
3-52 penciptaan benchmark/ penilaian harga pasar yang wajar dan kredibel. Di industri asuransi, khususnya asuransi mikro, terjadi beberapa perkembangan antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan rancang bangun Asuransi Mikro Dalam rangka pemberdayaan petani dan Indonesia. kaitannya dengan asuransi pertanian, Pemerintah dan DPR telah pula menerbitkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pelaksanaan UU ini telah mulai dilakukan melalui uji coba asuransi pertanian di propinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Jawa Barat tahun 2013, yang akan menggantikan sistem ganti rugi sawah puso (terkena bencana alam). Skema asuransi pertanian yang pada awalnya meliputi komoditas beras dan daging sapi akan bermanfaat bagi para petani dan masyarakat yang terkait dengan produk/hasil pertanian tersebut Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan stabilitas sektor keuangan, upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU & PT) terus ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan lembaga keuangan dan lembaga lainnya untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan tunai, pembawaan uang tunai dan penundaan transaksi. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kegiatan analisis atas transaksi keuangan serta kegiatan pemeriksaan. dengan Hasil meningkatnya laporan transaksi keuangan yang diterima oleh PPATK. Sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 transaksi jumlah kumulatif November 2010, keuangan mencurigakan (LTKM) tahun 2011 sampai dengan Januari 2014 mengalami penambahan sebanyak 96.377 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 291,2 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Selanjutnya, setelah berlakunya UU TPPU sampai dengan Januari 2014, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 1.060 hasil analisis (HA) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.927 laporan, yang terdiri dari: (i) hasil analisis proaktif sebanyak 469 HA (44,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.426 laporan, dan (ii) hasil analisis inquiry sebanyak 591 HA (55,8 persen) dengan dari upaya-upaya tersebut terlihat laporan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
jumlah LTKM terkait sebanyak 1.501 laporan. Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Sejak berlakunya UU TPPU, terdapat sebanyak 26 hasil pemeriksaan (HP) telah disampaikan ke penyidik. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, telah terdapat 67 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU hingga Desember 2013. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 105 kasus dengan hukuman maksimal 17 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar. Permasalahan Sektor Keuangan Kondisi stabilitas dan kinerja sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir, 2012 - 2013 relatif baik dan terjaga. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan/permasalahan yang perlu diatasi agar lebih dapat mengoptimalkan peran sektor keuangan bagi pembiayaan pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian. Pertama, ketidak seimbangan likuditas internasional, serta fragmentasi likuiditas di sistem keuangan domestik memberikan pengaruh berarti pada harga dan insentif pada akhirnya sistem mempengaruhi investasi dan perkembangan ekonomi di dalam negeri. keuangan domestik, yang pada tingkat Kedua, tantangan besar dari sistem keuangan kita adalah pasar keuangan yang belum mendalam dan likuid. Di pasar rupiah hal ini tercermin dari perputaran uang (turn over) transaksi dan masih belum sempurnanya pembentukan harga di pasar surat berharga (repo). Sedangkan di pasar valuta asing ditandai dengan volume transaksi yang masih rendah dan transaksi lindung nilai yang belum begitu aktif/besar. Tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan serta sistem perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya perkembangan pasar keuangan domestik. Di samping itu, aliran masuk modal asing ke Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus berisiko. Hal ini perlu diwaspadai karena adanya potensi/risiko aliran modal keluar (capital outflow) terutama jika terjadi gejolak pada perekonomian/keuangan dunia memburuk mengingat RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-53
3-54 kepemilikan asing di pasar modal masih cukup besar. Aliran modal keluar yang besar dan tiba-tiba ini dapat mendorong penarikan dana besar-besaran pada perbankan (bank rush), yang akan berpengaruh terhadap stabilitas sektor keuangan. Karena itu tantangannya adalah bagaimana menjaga tingkat kesehatan dan ketahanan perbankan, serta mengarahkan dana masuk ke instrumen jangka panjang yang produktif. Dari sektor perbankan, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan yang disebabkan oleh masih tingginya Net Interest Margin (NIM) mengingat masih tingginya tingkat suku bunga kredit di Indonesia, termasuk kredit mikro. Sektor perbankan jika Indonesia masih belum beroperasi secara efisien dibandingkan dengan bank-bank di Asia Tenggara. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Indonesia mencapai 75,0 per akhir 2013 sedikit meningkat dari BOPO Desember 2012, sebesar 74,1, lebih tinggi dibandingkan rasio BOPO perbankan di kawasan ASEAN yang berada di kisaran 40-60 persen. Peran perbankan syariah dalam perbankan nasional masih relatif terbatas, yaitu masih di bawah 5,0 persen dari total aset perbankan nasional, yang antara lain disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu: (i) pemahaman publik yang belum menyeluruh dan mendalam tentang perbankan syariah; (ii) jumlah SDM perbankan syariah yang belum memadai; dan (iii) pasar keuangan syariah (pasar sukuk, pasar saham, dll) yang belum berkembang. Beberapa permasalahan di industri BPR, antara lain: (i) kondisi permodalan sebagian besar BPR yang relatif kecil dan terbatas; (ii) kesenjangan (gap) industri BPR yang cukup besar dari sisi aset, modal serta produk dan pelayanan membutuhkan kebijakan pengawasan dan pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing BPR; (iii) kemampuan BPR menghimpun dana murah dari masyarakat masih terbatas yang mengakibatkan biaya dana BPR cukup tinggi. Pada sektor pembiayaan mikro, masih terdapat beberapa persoalan seperti: (i) program-program kredit maupun inisiatif-inisiatif kebijakan sistem keuangan inklusif yang dilakukan berbagai kementerian dan pemerintah daerah saling tumpang tindih dan kontradiktif; (ii) belum ada sistem informasi debitur; (iii) belum optimalnya diversifikasi skema | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.1.11 Ketenagakerjaan pembiayaan; (iv) belum memadainya peran UMKM. fasilitator Di sektor jasa keuangan non-bank, peran lembaga keuangan non-bank (LKNB) seperti asuransi, dana pensiun dan pasar modal masih relatif kecil dalam perekonomian, sehingga belum dapat secara optimal menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan pengembangan industri keuangan non bank jasa tingkat keuangan non-bank, yang dipengaruhi oleh pemahaman produk dan daya beli masyarakat, keragaman serta produk atas kepuasan/perlindungan penggunakan produk keuangan non-bank tersebut. ini meliputi akses terhadap dan kebutuhan masyarakat, konsumen/nasabah Dengan makin berkembangnya sektor keuangan baik perbankan, non bank dan keuangan mikro serta integrasi produk perbankan dan non perbankan, modus dan ancaman terjadinya terus tindak pidana pencucian uang meningkat. Hal tersebut bisa menjadi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan dan pengembangan sektor keuangan secara menyeluruh. Ini merupakan tantangan bagi Indonesia dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang sehat dan tepercaya/kredibel. juga Isu Strategis Dengan melihat permasalahan dan tantangan tersebut di atas, maka isu strategis sektor keuangan pada tahun 2015 adalah meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan dalam meningkatkan pembiayaan investasi, dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2015. Di samping sektor keuangan, sektor ketenagakerjaan berperan penting dalam medorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya. Jumlah penduduk usia kerja telah bertambah sebanyak 27,26 juta orang antara tahun 2004-2014. Pertambahan jumlah penduduk usia kerja di satu sisi memberikan nilai positif karena dapat menjadi modal pembangunan untuk setiap kegiatan ekonomi di berbagai sektor usaha dan wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja juga semakin bertambah. Dari sisi permintaan, tingginya permintaan penduduk usia kerja di RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-55
1 2 3 4 5 6 3-56 berbagai kegiatan ekonomi sektor pembangunan dan daerah turut mempengaruhi keputusan penduduk usia kerja untuk memasuki pasar kerja. Penduduk usia kerja yang besar merupakan aset dan berpotensi sebagai sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi bila kualitasnya ditingkatkan. Kondisi ini sangat berpotensi bagi pertumbuhan ekonomi melalui sehingga peningkatan memberikan konstribusi yang berarti terhadap produktivitas nasional. produktivitas tenaga kerja, GAMBAR 3.23 GAMBARAN KETENAGAKERJAAN Aktivitas Penduduk Usia kerja (juta) 2004 153,92 2009 168,26 2014*) 181,18 Perubahan 2004-2009 14,34 Perubahan 2009-2014 12,92 TPAK (%) Angkatan kerja (juta) Bekerja (juta) Penganggur (juta) TPT (%) 67,55 103,97 93,72 10,25 9,86 67,60 113,74 104,48 9,26 8,14 69,17 125,32 118,17 7,15 5,70 0,05 9,77 10,76 -0,99 -1,72 1,57 11,58 13,69 -2,11 -2,44 Angka pengangguran terbuka semenjak tahun 2009 sampai tahun 2013 telah menurun dari 8,1 persen menjadi 5,8 persen. Tahun 2014 menurun lagi menjadi 5,7 persen. Suatu pertanda adanya dampak positif dari stabilitas ekonomi makro, sehingga jumlah penganggur dapat dikendalikan setidaknya yang masih tersisa sebanyak 7,15 juta orang. Kesempatan kerja baru yang tercipta selama 2009-2014 sebesar 13,69 juta orang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja 11,58 juta orang. Kesempatan kerja formal bertambah 15,61 juta orang, mengurangi pekerja informal 1,92 juta orang. Dengan demikian proporsi pekerja formal dan informal menjadi sekitar 40,2 persen dan 59,8 persen. Proporsi ini meningkat hampir 10 persen dibandingkan tahun 2009 yang proporsinya antara 30,51 persen dan 69,49 persen. Pengurangan pekerja informal juga diperlihatkan oleh menurunnya proporsi pekerja pertanian dari 41,2 persen menjadi 34,6 persen. Meningkatnya investasi telah membuka lapangan kerja formal khususnya bagi angkatan kerja berpendidikan, sehingga TPT lulusan SMA ke atas menurun hingga tahun 2014. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
GAMBAR 3.24 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT PENDIDIKAN Permasalahan Ketenagakerjaan Seperti halnya negara berkembang lainnya, salah satu dari persoalan kesempatan kerja yang mendasar sampai saat ini adalah kerentanan (vulnerabilitas) dan ketidakpastian kesempatan kerja yang ada. Meskipun pekerja informal sudah menurun, tetapi masih sekitar 59,8 persen kegiatan ekonomi pekerja berada di sektor informal. Kondisi kerja yang belum memadai ini, tercermin dari tingkat upah relatif rendah, waktu kerja yang panjang, dan kurangnya perlindungan sosial. Tingkat produktivitas pekerja informal ini umumnya rendah dibandingkan pekerja formal. GAMBAR 3.25 PERSENTASE LAPANGAN KERJA FORMAL DAN INFORMAL Informal Formal Lapangan Kerja Formal & & Informal RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-57
3-58 Permasalahan ini memberikan dampak kepada kondisi pasar tenaga kerja yang memerlukan perhatian, memperhatikan beberapa uraian sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan Dalam tiga tahun terakhir, antara tahun 2010-2013, terjadi pelambatan penyerapan tenaga kerja. Meskipun ekonomi tumbuh sekitar 6,0 persen, pertambahan kesempatan kerja menurun dibandingkan tahun 2006- 2009. Pada Februari 2014 kesempatan kerja baru yang tercipta 1,7 juta orang. Dengan demikian TPT menurun menjadi 5,7 persen. 21. Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas rendah Bidang keahlian yang sudah mulai tertata dalam kerangka kompetensi, diantaranya tenaga kesehatan, jasa pariwisata, insinyur, akutansi, tenaga survei. Di beberapa area keahlian, tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi telah mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Namun demikian, secara keseluruhan rata- rata tingkat pendidikan pekerja di Indonesia masih rendah, sekitar 65 persen masih tamatan pendidikan SMP ke bawah. Perlambatan keterampilan pekerja, menyebabkan produktivitas secara keseluruhan rendah, dibandingkan negara-negara di ASEAN. pengembangan standar tenaga kerja 22. Pasar tenaga kerja masih diwarnai banyaknya pekerja rentan yang produktivitasnya rendah Jumlah penduduk yang bekerja paruh waktu (part time worker) meningkat dari 22,93 juta orang angkatan kerja menjadi 26,40 juta orang pada Februari 2014. Saat bersamaan mereka yang masuk ke dalam setengah pengangguran juga masih tinggi pada kisaran 10,57 juta orang. Penurunan pengangguran telah menambah jumlah angkatan kerja tidak penuh underutilized dari 31,63 juta orang tahun 2009 menjadi 36,97 juta tahun 2014. Fenomena ini menghasilkan produktivitas sebagian dari rumah tangga menjadi rendah. Termasuk pekerja rentan adalah mereka yang bekerja tidak penuh dalam seminggu, yaitu kurang dari 35 jam/minggu. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
23. Kenaikan upah tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas. Tuntutan kenaikan upah buruh saat ini terus bergulir, meskipun pemerintah memberikan kebebasan dalam pengaturan upah melalui dewan pengupahan propinsi, ruang komunikasi antara kabupaten/kota sebagai pekerja, pengusaha. Walaupun dan peningkatan upah minimum di satu sisi memberikan gambaran yang menggembirakan, namun di sisi lain peningkatan upah minimum yang meningkat cepat tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas menjadi persoalan dalam industri padat pekerja. pemerintah 24. Masih terbatasnya pekerja yang memperoleh perlindungan Kurangnya perlindungan sosial masih merupakan cerminan dari penduduk yang bekerja. Hingga tahun 2013, pekerja yang memperoleh jaminan sosial di sektor formal hanya berkisar 30,0 persen. Sementara itu, di sektor informal, kepesertaan pekerja mengikuti program jaminan sosial relatif kecil. Faktor lain yang perlu diantisipasi antara lain pemanfaatan Bonus Demografi bagi angkatan kerja dan penyiapan angkatan kerja menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015. Momentum bonus demografi bagi peningkatan kesejahteraan pekerja dapat direncanakan dengan baik, dalam proses penyiapan angkatan kerja. Tersedianya lapangan pekerjaan yang baik yang dapat memberikan penghasilan memadai, sehingga pendapatan perkapita penduduk secara keseluruhan meningkat. Hal yang perlu ditingkatkan adalah tabungan rumah tangga, yang merupakan salah satu cara agar akumulasi investasi pada akhirnya menciptakan tenaga kerja lebih luas. Sementara itu, dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 pergerakan bebas tenaga kerja (free movement of labor) hanya berlaku untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau skilled labor. Kondisi yang ada saat ini memperlihatkan pekerja Indonesia yang tidak terampil masih banyak yang bekerja di luar negeri. Ke depan, tidak terampil untuk memungkinkan bagi pekerja luar negeri. mengandalkan pasar tidak tenaga kerja di RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-59
Tantangan Ketenagakerjaan Dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tantangan yang dihadapi adalah: (1) Meningkatkan standar hidup pekerja, terutama bagi penduduk 40% dengan pendapatan terendah (termasuk pekerja miskin), melalui penyediaan kesempatan kerja produktif, (3) Meningkatkan penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda sesuai tingkat pendidikannya, (4) Membekali tenaga kerja Indonesia dengan keterampilan dan keahlian menghadapi iklim keterbukaan pasar, dan ketenagakerjaan untuk memperluas kesempatan kerja, dan (6) Mewujudkan kesepakatan kerja bersama untuk menjaga keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. (5) Menyempurnakan 3.1.12 Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pelaksanaan jaminan sosial jaminan di kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pelaksanaan dan pengelolaan program- tersebut akan dilakukan oleh oleh Badan program (BPJS) Kesehatan dan Penyelenggara Ketenagakerjaan. Indonesia meliputi jaminan kesehatan, Jaminan Sosial Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai seiring dengan transformasi pengelolaan dari PT Askes ke BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. Sejak tanggal tersebut, asuransi kesehatan yang diselenggarakan PT Askes, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) melebur menjadi JKN. Di lain sisi, PT Jamsostek juga telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan tua, nantinya akan mengelola kecelakaan BPJS dan Ketenagakerjaan melakukan operasi secara penuh pada 1 Juli 2015. Adapun transformasi kepesertaan jaminan pensiun PT Taspen dan PT Asabri diselesaikan selambatnya pada tahun 2029. Tantangan Jaminan Sosial jaminan pensiun, hari kerja, kematian. Target Secara umum, permasalahan yang dihadapi pelaksanaan program jaminan sosial adalah kepesertaan. Penduduk yang tidak terdaftar di berbagai basis data (a.l : gelandangan, tidak pengemis, dan penderita gangguan berdomisili tetap) beresiko untuk tidak tercakup oleh jiwa yang 3-60 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
jaminan sosial apapun. Hal ini dikarenakan program jaminan sosial yang berbasis asuransi belum dapat memfasilitasi penduduk yang tidak memiliki identitas. Kepesertaan di kalangan sektor informal non miskin juga cukup sulit untuk ditingkatkan. Saat ini belum ada strategi penegakkan peraturan, penjangkauan, dan penarikkan iuran jaminan sosial yang cukup handal untuk menjamin kepesertaan penduduk pada sektor ekonomi informal. Permasalahan berikutnya adalah rendahnya kualitas layanan lain disebabkan belum kesehatan. Hal sempurnanya pengaturan rujukan antar faskes, serta penentuan tarif layanan JKN yang belum mengarah pada harga keekonomian. Pada sisi manfaat, saat ini JKN hanya menyediakan manfaat dasar yang belum memfasilitasi masyarakat dengan kebutuhan kesehatan khusus (a.l: penyandang disabilitas atau lansia). Kendala tersebut dapat diatasi dengan skema coordination of benefit (CoB) atau koordinasi manfaat yang memungkinkan kerjasama BPJS dengan asuransi swasta yang menyediakan manfaat tersier/tambahan, namun saat ini mekanismenya belum tersedia. ini antara Kemudian, sosial ketenagakerjaan adalah sulitnya penerapan jaminan pensiun pada pekerja informal atau bukan penerima upah. Sistem pensiun yang dibangun dalam SJSN diproyeksikan hanya untuk pekerja sektor formal. Skema anuitas dengan manfaat pasti tidak memungkinkan dilaksanakan pada kelompok pekerja bukan penerima upah. Padahal komposisi pekerja bukan penerima upah saat ini cukup besar pada perekonomian Indonesia. Hal ini berarti kelompok penduduk ini akan menghadapi resiko finansial yang cukup besar saat mereka memasuki lanjut usia. tantangan yang terkait jaminan untuk mepertahankan Tantangan finansial BPJS Kesehatan dan BPJS kesinambungan Ketenagakerjaan. Pendaftar baru JKN cenderung pada kelompok penduduk yang status kesehatannya lebih buruk atau sedang sakit. Hal ini menimbulkan masalah adverse selection resiko yang mengakibatkan meningkatnya keuangan kesehatan yang dihadapi peserta JKN secara tidak proporsional. Apabila ini terus berlangsung, jumlah iuran yang dikumpulkan berpotensi tidak dapat mencukupi tanggungan klaim layanan kesehatan. Pada jaminan sosial finansial ketenagakerjaan terakhir adalah tantangan kesinambungan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-61
terutama pada jaminan pensiun yang menggunakan sistem manfaat pasti (defined benefit). Kegagalan BPJS untuk menjaga kessinambungan finansial akan membebani resiko fiskal yang besar bagi Pemerintah. 3.2 Sasaran Bidang Tahun 2015 3.2.1 Keuangan Negara Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi bidang keuangan negara pada tahun 2015, kebijakan fiskal tahun 2015 tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal yang tetap mendukung berlanjut (sustainable) dan dengan stimulus fiskal. Untuk itu, sasaran yang akan dicapai adalah: (i) optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara; (ii) peningkatan kualitas belanja negara; (iii) pengendalian (iv) defisit anggaran pada batas yang aman; dan pengendalian beban utang untuk menjaga sustainabilitas utang Pemerintah. Sasaran optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara akan dicapai antara lain melalui reformasi administrasi optimalisasi perpajakan komprehensif Sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak peningkatan kualitas belanja negara akan dicapai melalui penyempurnaan negara, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran negara, dan peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah. rasio utang pemerintah akan dicapai melalui peningkatan pengelolaan pembiayaan anggaran. secara dan (PNBP). perencanaan penganggaran Sasaran penurunan Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara dan hibah pada tahun 2015 diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan belanja negara yang juga diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan perkiraan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan tetap dorongan terjaga. Terkait dengan masih tingginya beban subsidi sebagai dampak tinginya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar serta percepatan pembangunan infrastruktur, defisit APBN 2015 diperkirakan masih cukup tinggi, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun masih dalam batas aman keuangan negara. terhadap perekonomian diperkirakan Sementara itu untuk pembiayaan defisit, kebijakan diarahkan dalam rangka pengendalian beban utang untuk 3-62 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.2.2 Stabilitas Harga dan Nilai Tukar 3.2.3 Investasi 3.2.4 Perdagangan 3.2.5 Kerjasama Ekonomi Internasional menjaga sustainabilitas utang Pemerintah. Dengan kebijakan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap dijaga pada kisaran dibawah 30,0 persen. Sesuai dengan sasaran petumbuhan ekonomi 2015 dan asumsi makro lainnya serta berlangsungnya perbaikan ekonomi global di tengah berlanjutnya proses konsolidasi ekonomi domestik yang mengarah kepada kondisi yang lebih seimbang, inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,0 - 5,0 persen, serta nilai tukar diasumsikan berada pada kisaran Rp.11.500 - Rp. 12.000 per dolar AS. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di bidang investasi tersebut di atas, maka sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2015 adalah: (i) meningkatnya investasi berupa PMTB sebesar 4,7-6,1 persen; (ii) meningkatnya investasi PMDN sebesar 13,3 persen dan PMA (dalam USD) sebesar 7,4 persen; serta (iii) menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha menjadi 5 hari dan 5 prosedur. Perdagangan Dalam Negeri Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang perdagangan dalam negeri di tahun 2015 adalah: (i) menurunnya rasio biaya logistik terhadap PDB menjadi 23,6 persen; (ii) menurunnya dwelling time menjadi 6 hari; serta (iii) terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu di bawah 9 persen. Perdagangan Luar Negeri Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang perdagangan luar negeri di tahun 2015 adalah pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 6,5 persen dan meningkatnya rasio ekspor jasa terhadap PDB menjadi sebesar 3,1 persen. Sasaran bidang kerjasama ekonomi internasional adalah: (i) meningkatnya pemanfaatan skema kerjasama ekonomi, yang ditandai oleh meningkatnya Surat Keterangan Asal (SKA) Ekspor yang menggunakan form skema FTA/CEPA; (ii) meningkatnya tingkat persiapan masyarakat dan pemerintah RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-63
pusat/daerah untuk mengimplementasikan AEC 2015; serta (iii) prosentase tindaklanjut Paket Bali. 3.2.6 Industri Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar 6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan tumbuh 6,4 persen 3.2.7 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pada tahun 2015, target pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah paling tidak tumbuh sebesar 6,0 persen dengan keterlibatan masyarakat dalam seluruh rantai nilai maksimal (inclusive growth). 3.2.8 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran pada tahun 2015 seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.9. TABEL 3.8 SASARAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKMK Sasaran 1. Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian 2. Meningkatnya daya saing UMKM 3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif Indikator Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non migas Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam investasi Pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah Pertumbuhan produktvitas UMKM Pertambahan jumlah UMKM formal (berbadan hukum, memiliki izin dan/atau terdaftar) Proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi Proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk Proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran Proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif Pertumbuhan jumlah pelaku usaha di industri kreatif Target a) 3,5% 6,0% 4,8% 8,4% 5,1% 5,0% b) 18,0% 25,0% 15,0% 12,3% 1,7% 11,0% 4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi Pertumbuhan unit koperasi Pertumbuhan anggota koperasi Proporsi koperasi berkualitas Rasio promosi ekonomi anggota Proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) 6,0% 7,0% 7,0% Di atas 10% 55,0% 3-64 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
Sasaran Indikator Target a) Pertumbuhan volume usaha koperasi 15,6% a) Rancangan indikator dan target untuk tahun 2015 masih dalam proses pembahasan b) Pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru akan mengembangkan sistem registrasi usaha 3.2.9 Sektor Keuangan Sasaran sektor keuangan pada tahun 2015 adalah meningkatkan ketahanan/daya saing sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien serta percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat termasuk peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka membangun sektor keuangan yang inklusif (financial sector inclusion) untuk mendukung pembangunan, terutama pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dari masyarakat/swasta. Upaya peningkatan pemenuhan pendanaan pembangunan melalui sektor keuangan (financial deepening), dilaksanakan melalui pasar modal, baik dari instrumen saham dan obligasi, perbankan melalui bank umum, bank prekreditan rakyat dan lembaga keuangan mikro, maupun melalui lembaga-lembaga jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lain seperti pegadaian, anjak piutang, dan lembaga keuangan lainnya. 3.2.10 Ketenagakerjaan Sasaran kualitatif di tahun 2015, yang hendak di capai pada antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tenaga terampil menghadapi keterbukaan pasar 2. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha 3. Tersedianya kesempatan kerja bagi setengah penganggur terutama di perdesaan 4. Melengkapi pekerja rentan dengan keahlian yang diperlukan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja 5. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja 6. Tersedianya peraturan/kebijakan yang memberikan kepastian dalam rangka memfasilitasi perpindahan tenaga kerja Sasaran kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-65
3.2.11 Jaminan Sosial Sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan SJSN tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan jumlah peserta program jaminan sosial kesehatan, baik dari sektor formal, sektor informal non miskin, maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 2. Terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi JKN. 3. Terjaganya kesinambungan pelaksanaan SJSN, termasuk keberlanjutan keuangan BPJS. 4. Terlaksananya program jaminan ketenagakerjaan melalui beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. Meningkatnya kerjasama BPJS dan layanan asuransi dengan manfaat tersier yang dapat melengkapi layanan dasar yang diselenggarakan melalui SJSN. 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015 Pembangunan ekonomi pada tahun 2015, yaitu tahun pertama RPJMN 2015 - 2019, mempunyai tujuan (antara), mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan mampu lepas dari berpendapatan jerat/jebakan menengah bawah, dengan didukung oleh: (i) makro ekonomi yang stabil, (ii) sektor riil sebagai motor penggerak, dengan fokus pada industrialisasi di sektor produksi, (iii) investasi, oleh perdagangan pembiayaannya, serta (iv) pertumbuhan inklusif dari semua sektor, yang didukung oleh partisipasi masyarakat pembangunan negara yang berkelanjutan didukung GAMBAR 3.26 PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM RPJMN 2015-2019 3-66 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.3.2 Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa ditinggalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat karena pertumbuhan ekonomi terjadinya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi suatu negara. terbukanya Peningkatan kesempatan kerja baru bagi rakyat. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akumulasi modal (baik fisik maupun modal sumber daya manusia) dan memacu inovasi teknologi yang kemudian akan berdampak pada peningkatan produktivitas. lapangan pekerjaan baru dan peningkatan Terbukanya produktivitas pada akhirnya berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat. yang tinggi menggambarkan tersebut akan memperluas rakyat. Apabila hal Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan terdapat empat komponen utama yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah investasi yang memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi karena akan menciptakan akumulasi modal yang dapat mendorong peningkatan produktivitas. Kebutuhan investasi masih belum mampu dibiayai sepenuhnya oleh penanaman modal dalam negeri sehingga usaha untuk menarik investasi asing agar masuk ke Indonesia masih harus terus dilakukan, terutama melalui upaya perbaikan iklim investasi yang terus-menerus. Selain itu, investasi masih terpusat pada daerah dan industri tertentu. Dengan demikian, langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan karakter/sifat industri dan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah. Kedua adalah ekspor yang juga merupakan sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Dari waktu ke waktu kinerja ekspor Indonesia perbaikan. Namun, peningkatan kinerja ekspor pertanian dan pertambangan masih sangat dipengaruhi oleh peningkatan harga di pasar internasional. Seiring dengan peningkatan persaingan di pasar global, peningkatan ekspor akan lebih diutamakan pada produk-produk yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar, peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor, dan peningkatan daya saing produk ekspor. Peningkatan daya saing produk ekspor dilakukan dengan terus menunjukkan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-67
3-68 logistik, meningkatkan ketersediaan menurunkan biaya infrastruktur, dan menyederhanakan peraturan dan prosedur perizinan, sehingga biaya ekonomi dapat ditekan. mengurangi pungutan liar, Ketiga, kebijakan menjaga daya beli. Daya beli rakyat akan apabila pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan mengalami peningkatan. Selain itu, masyarakat akan merasa sejahtera ketika dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Hal ini tidak dapat terjadi apabila harga meningkat tiba-tiba, sementara penghasilannya tetap (daya beli rakyat turun). Oleh karena itu, dalam menjaga daya beli rakyat, salah satu langkah kebijakan yang perlu dilakukan adalah menjaga tingkat inflasi. Untuk itu harus diantisipasi faktor-faktor yang menimbulkan gejolak inflasi, terutama yang terkait dengan proses distribusi dan pergerakan harga di pasar internasional. Apabila daya beli terjaga, tingkat konsumsi rakyat juga akan terjaga, yang kemudian akan mendukung pula terciptanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini terutama apabila mengingat masih menjadi penting, tangga bagi rumah tingginya kontribusi konsumsi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keempat, optimalisasi pengeluaran pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara. Pengeluaran pemerintah tidak kalah penting apabila memiliki peran yang dibandingkan dengan komponen pertumbuhan ekonomi lainnya, terutama di saat terjadi ancaman krisis ekonomi. Pemberian stimulus fiskal diharapkan mampu mendorong peningkatan permintaan, serta menutupi penurunan permintaan akibat turunnya investasi dan ekspor. Namun, pengeluaran pemerintah juga dibatasi oleh ketersediaan (resource envelope) yang dimiliki. Apabila anggaran pengeluaran terlalu besar, defisit anggaran akan membesar, dan dapat mengancam keberlangsungan kebijakan fiskal ke depan. Di sisi lain, pengeluaran yang terlalu besar juga dapat mengurangi porsi konsumsi dan investasi swasta dalam perekonomian (crowding out effect). Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan optimalisasi pengeluarannya secara efektif dan efisien, yang didukung dengan pengelolaan aset secara jawab melalui pengelolaan kekayaan negara yang andal dan kredibel. akuntabel dan bertanggung Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi akan diperoleh melalui peningkatan produksi. Sektor yang diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.3.3 Stabilitas Ekonomi yang Kokoh industri ekonomi dari sisi produksi adalah sektor manufaktur. Hal industri terjadi karena sektor manufaktur dapat memberikan nilai tambah yang besar. Di luar sektor industri manufaktur, masih diandalkan pula sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor-sektor lain juga diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ini yang Dalam berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2015 diharapkan meningkat menjadi sekitar 5,5-6,0 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan investasi menjadi sekitar 4,7-6,1 persen, pertumbuhan ekspor menjadi sekitar 4,3-4,8 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi sekitar 4,9- 5,2 persen, dan pertumbuhan konsumsi pemerintah menjadi sekitar 1,4-2,1 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sekitar 3,2-3,6 persen dan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh sekitar 5,5-6,0 persen. rangka terwujudnya pertumbuhan Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan yang kesejahteraan rakyat dan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh. Ketidakstabilan pada harga barang, tingkat suku atau utang bunga, pemerintah pada perekonomian, terutama sektor swasta, yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. tingkat pertumbuhan ekonomi, dapat memberikan gangguan Dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh, stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar harus dapat dijaga. Gejolak harga yang tinggi selain mengurangi daya beli masyarakat juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam juga akan berusaha. Nilai menimbulkan sektor perdagangan karena ketika nilai tukar terlalu menguat daya saing ekspor akan menurun dan sebaliknya ketika nilai tukar melemah perekonomian akan terganggu oleh tingginya harga impor. Untuk mengatasi kedua permasalahan barang tukar yang befluktuasi ketidakpastian bagi kinerja RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-69
tersebut langkah kebijakan moneter harus dipertajam. Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan, baik luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN). Dengan kebijakan seperti ini, risiko memegang obligasi negara semakin meningkat yang pada gilirannya mendorong tingginya imbal hasil (yield) yang harus dibayar pemerintah. Bila terjadi, stabilitas makroekonomi dapat terganggu. Pengelolaan tingkat defisit anggaran dan utang yang baik melalui pengalihan hutang (debt switch) atau pembelian kembali (buy back) yang ada dalam kebijakan fiskal dan berkelanjutan menjadi penting dalam menyokong terciptanya stabilitas makroekonomi. itu Stabilitas ekonomi juga sangat bergantung pada sektor kebijakan sektor keuangan. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 berawal dari krisis di sektor keuangan yang selanjutnya memberikan pengaruh buruk pada seluruh bidang pembangunan. Krisis ekonomi dunia yang sedang terjadi juga dipicu oleh krisis di sektor keuangan. Oleh karena itu, stabilitas sektor keuangan ini harus menjadi fokus utama dalam mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh. Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh, diupayakan tingkat inflasi dapat dijaga sebesar 5,0 persen per tahun pada tahun 2015, stabilitas nilai tukar rupiah terjaga, dan stok utang pemerintah terhadap PDB menurun menjadi 22,4 persen. 3.3.4 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi akan menjadi kurang berarti apabila hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rakyat yang menikmati peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunan bidang ekonomi. Oleh sebab inklusif dan berkeadilan merupakan elemen penting yang menjamin pengembangan ekonomi dapat dinikmati oleh semua rakyat secara adil. seperti itu, pembangunan ekonomi yang 3-70 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut. Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di sisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan keahlian bagi tenaga kerja sehingga memudahkan untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan begitu, semakin banyak orang terlibat dalam proses pembangunan. Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi. Selain itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. Dengan begitu, mereka yang selama tidak pernah mendapat kesempatan kerja, dapat memanfaatkan kesempatan kerja yang ada untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada inklusif dan terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan. ini miskin karena Di samping kebijakan di ketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan perlu didukung oleh kebijakan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor itu, pengembangan UKM penting dilakukan, baik pengembangan informal. Oleh sebab RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-71
yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan dana dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam bentuk pemberian pelatihan yang memungkinkan UMKM dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri. GAMBAR 3.27 TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI INDUSTRIALISASI YANG BERKELANJUTAN Kebijakan stabilitas ekonomi ini, akan diuraikan di bidang keuangan negara dan moneter sebagai berikut. 3.3.5 Keuangan Negara Berdasarkan tantangan yang dihadapi bidang keuangan negara pada tahun 2015, penerimaan negara dan belanja negara menjadi dua isu yang sangat penting maka arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. i. Peningkatan Penerimaan Negara Arah kebijakan ditujukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai dalam rangka pembiayaan pembangunan serta pengendalian defisit untuk menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Sedangkan strategi yang akan ditempuh adalah: (1) Reformasi perpajakan secara komprehensif dan (2) Optimalisasi penerimaan bea dan 3-72 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
cukai. Dalam rangka reformasi perpajakan langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain adalah: (i) Optimalisasi penerimaan dengan memperhatikan perkembangan investasi dan dunia usaha; (ii); Reformasi administrasi perpajakan; pengawasan dan penggalian potensi; serta peraturan (iii) Pemberian insentif perpajakan dalam bentuk PPh dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu. dan perundang-undangan; dan Untuk mendukung kebijakan di atas maka akan dilaksanakan (i) penambahan pegawai Direktorat Jenderal Pajak minimal 5.000 (lima ribu) orang pegawai per tahun selama 5 (lima) tahun; (ii) penambahan 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja baru berupa 2 (dua) Kantor Wilayah dan 25 (dua puluh lima ) Kantor Pelayanan Pajak; (iii) penambahan 244 (dua ratus empat puluh empat) Seksi Pengawas dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak; (iv) (v) pembenahan sistem administarsi perpajakan; penyempurnaan perundang-undangan peraturan perpajakan; (vi) pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan; (vii) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tarif; (viii) peningkatan efektivitas penyuluhan; (ix) penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat; (x) peningkatan (xi) peningkatan efektivitas penegakkan hukum bagi penyelundup pajak (tax evasion). langkah-langkah sebagai berikut: efektivitas pengawasan; dan Dalam rangka optimalisasi penerimaan bea dan cukai akan dilaksanakan antara lain adalah: (i) penguatan legal framework melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; (ii) peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; (iii) pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang meliputi program profilling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), persiapan Authorized Economic Operator (AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan (iv) ekstensifikasi dan (TPS); Sementara intensifikasi barang kena cukai. serta RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-73
3-74 ii. Peningkatan Kualitas Belanja Negara Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah: (i) layanan mendukung pelaksanaan penyelenggaraan (ii) efisien; umum bidang pemerintahan mendukung program-program pembangunan sesuai RKP 2015 untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan; (iii) mendukung dan peningkatan Keamanan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara; (iv) melanjutkan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran; (v) mendukung pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dalam mencapai ketahanan pangan dan ketahanan (vi) mendukung upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan; serta (vii) melanjutkan pelaksanaan SJSN bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang pelaksanaan Pertahanan energi; Untuk mendukung kebijakan di atas maka akan (i) dilaksanakan Penyempurnaan Perencanaan Penganggaran Negara antara lain melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga, rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional dan tepat sasaran, pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Jangka Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal, penataan remunerasi aparatur negara, dan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); (ii) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran antara lain melalui penyempurnaan dan perbaikan regulasi terkait penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program untuk mendorong pertumbuhan iklim investasi pemerintah, pengelolaan kas yang efektif untuk ideal untuk mencapai membayar belanja pemerintah melalui Treasury Single Account dan cash forecasting yang handal, manajemen surplus kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara, serta modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem Peningkatan terintegrasi; informasi langkah-langkah sebagai berikut: infrastruktur dan jumlah likuiditas kas yang yang (iii) | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
Pengelolaan Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah, antara lain melalui percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, serta pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK. Selanjutnya untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, secara umum kebijakan fiskal dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Terkait dengan penerimaan Penerimaan Negara Bukan : (i) Pajak peningkatan iuran produksi/ royalti mineral dan batubara; (iii) optimalisasi revisi Peraturan PNBP Perundangan yang berlaku; dan (iv) optimalisasi terhadap payout ratio dividen BUMN dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing BUMN SDA nonmigas melalui (PNBP), kebijakan diarahkan pada lifting migas; (ii) kenaikan tarif 2. Terkait transfer ke daerah. Kebijakan diarahkan untuk : (i) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antara Pusat dan Daerah, serta antardaerah; (ii) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (iii) memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana; (iv) mendorong pertumbuhan ekonomi, optimalisasi potensi sumberdaya, dan daya saing daerah khususnya melalui pembangunan (v) mengedepankan prinsip infrastruktur dasar; proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi; (vi) meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah yang berbasis input, output, serta outcome; dan (vii) mendukung pelaksanaan UU Desa, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan daerah. profesionalitas, 3. Sedangkan Belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) kebijakan tahun 2015 adalah: (i) bersifat baseline budget, dalam arti: hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; tingkat output (service delivery) yang sama dengan TA 2014; khusus kebijakan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-75
serta tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. (ii) menampung anggaran untuk Program/Kegiatan/Output Prioritas Nasional yang bersifat untuk (iii) meningkatkan/mempertajam kualitas belanja K/L dari sisi termasuk penyempurnaan rumusan kinerja (outcome, output, indikator kinerja), termasuk target kinerja; dan (iv) bantuan sosial terutama diarahkan pada penanggulangan bencana, Kementerian Sosial dan Kementerian yang mendukung fungsi pendidikan dan kesehatan. baseline; ditujukan efektivitas dan efisiensi alokasi, 4. Dari sisi pembiayaan defisit anggaran, kebijakan pembiayaan tahun 2015 diarahkan pada: (i) menjaga rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang aman dan terkendali; (ii) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, utamanya untuk kegiatan di bidang infrastruktur dan energi, mempertahankan kebijakan net negative flow serta membatasi komitmen baru pinjaman luar negeri; (iii) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan Sukuk yang berbasis proyek; (iv) mendukung pembangunan infrastruktur, antara lain melalui PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan; (v) mendukung pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), melalui dana bergulir. Sementara itu khusus untuk pengelolaan utang, arah kebijakan adalah sebagai berikut: (i) defisit dijaga pada tingkat aman; (2) menjaga sustainabilitas utang; dan (3) mengelola komposisi utang, dengan biaya yang paling efisien. 3.3.6 Stabilitas Harga Arah kebijakan moneter tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui penguatan bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Sehubungan dengan hal tersebut, strategi dan arah kebijakan moneter ke depan yang akan ditempuh antara lain adalah sebagai berikut: bauran kebijakan di 1. Kebijakan moneter secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Selain itu, penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar 3-76 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektifitas transmisi suku bunga dan stabilitas nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung pembiayaan pembangunan. sistem keuangan dalam 2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter (inflation targetting) serta keuangan dan sektor lainnya, baik dalam penyusunan kerangka ekonomi makro maupun pengembangan pasar keuangan dan pasar barang/jasa yang lebih kompetitif. 3. Menyusun dan melaksanakan peta jalan (roadmap) kebijakan penyesuaian harga energi, terutama BBM inflasi, bersubsidi untuk mengamankan keberlanjutan fiskal, dan neraca pembayaran. sasaran 4. Mendorong pelaksanaan kebijakan moneter yang secara inflasi konsisten diarahkan untuk mengendalikan menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan juga didorong agar diintensifkan untuk mendukung efektifitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. 5. Mendorong pengembangan bauran kebijakan moneter serta kebijakan makroprudensial terutama untuk pengelolaan ekses likuiditas dan arus modal asing untuk mengurangi dampak negatif dari aliran masuk modal asing dan ketidakstabilan perekonomian global terhadap perekonomian domestik dan sistem keuangan nasional. 6. Menjaga pengamanan harga produksi/pasokan serta distribusi barang/jasa, terutama bahan makanan pokok yg harganya mudah bergejolak baik di perkotaan maupun di perdesaan. stabilitas dan 7. Meningkatkan kerjasama antar daerah dari sisi produksi dan tata niaga, termasuk dengan menyempurnakan peta daerah surplus/defisit komoditas pangan strategis. 8. Mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) daerah dan nasional, serta RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-77
Mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga bahan pokok secara intensif, termasuk dengan meningkatkan peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). 3.3.7 Peningkatan Investasi Dalam upaya mencapai sasaran investasi tersebut di atas, arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di tingkat pusat dan daerah pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal. Untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia dan realisasi investasi ke seluruh wilayah Indonesia, maka perlu kebijakan dan strategi pembangunan yang simultan antara pusat dan daerah, sehingga pengembangan ekonomi daerah dapat dititikberatkan pada upaya untuk mendorong investasi yang berkelanjutan. Untuk itu, strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah: 1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui: sinkronisasi peraturan daerah agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha, serta rente ekonomi yang menyebabkan penghapusan tingginya biaya perijinan; 2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan sektor jasa pendukung peningkatan ekspor, yaitu: transportasi, pariwisata, dan konstruksi; serta sektor jasa pendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi, yaitu: jasa distribusi, logistik, komunikasi, keuangan, dan perdagangan); jasa prioritas (sektor 3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha; baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; 4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan 3-78 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.3.8 Perdagangan memberikan kepastian kepada dunia usaha; 5. Pengembangan promosi investasi yang lebih selektif lain mencakup: strategi dan efisien, yang antara promosi terpadu, inovasi promosi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta pengembangan kerjasama promosi antar negara dan antar daerah; 6. Pengembangan promosi investasi antar wilayah Indonesia untuk mendorong realisasi penanaman modal dalam negeri dan meningkatkan potensi investasi dalam negeri. Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh upaya peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih sarana dan prasarana berupa kondusif, penyediaan infrastruktur dan ketersediaan energi, serta pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perdagangan Dalam Negeri Arah kebijakan untuk bidang perdagangan dalam negeri adalah pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal dan peningkatan kualitas perlindungan konsumen. Sedangkan untuk strategi pembangunan bidang perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di tingkat pusat dan daerah, serta meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan ekonomi daerah untuk dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; 2. Peningkatan konsumen, khususnya melalui upaya penguatan kelembagaan perlindungan konsumen (pusat, daerah dan swadaya tertib ukur dan masyarakat) standardisasi produk; upaya perlindungan serta menjamin 3. Peningkatan iklim usaha perdagangan non konvensional, khususnya terkait dengan penguatan regulasi perdagangan elektronik (e-commerce); 4. Pengembangan perdagangan antar wilayah, untuk RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-79
3-80 mendorong pengembangan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan; 5. Peningkatan upaya pembinaan terhadap usaha khususnya penataan informal dan penciptaan usaha pemula dagang kecil menengah, pedangang (startup company); 6. Pengurangan potensi perilaku antipersaingan yang menghambat ketersediaan bahan pokok dengan harga wajar melalui upaya pengawasan pelaku usaha komoditas pokok dan harmonisasi kebijakan penyediaan dan distribusi pangan agar sejalan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Perdagangan Luar Negeri Dalam upaya mencapai sasaran perdagangan tersebut di atas, arah kebijakan untuk bidang perdagangan luar negeri adalah peningkatan ekspor produk non-migas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi dan lebih kompetitif di pasar internasional. Adapun strategi pembangunan bidang perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut: 1. Fasilitasi pengembangan produk ekspor olahan nonmigas yang bernilai tambah tinggi, sehingga mampu bersaing di pasar internasional; 2. Peningkatan akses pasar produk olahan ekspor nonmigas, terutama melalui upaya promosi yang lebih efektif dan efisien, pengembangan pasar ekspor non tradisional dan pemantapan pasar ekspor tradisional; 3. Peningkatan upaya diplomasi perdagangan yang lebih efektif, untuk menuntaskan permasalahan hambatan perdagangan di pasar ekspor dan mengembangkan strategi kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan pengembangan akses pasar; 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa, terutama diprioritaskan pada sektor jasa transportasi, pariwisata dan konstruksi; 5. Pemberdayaan ekportir dan calon eksportir, melalui fasilitasi dan pemberian insentif ekspor yang lebih terstruktur; 6. Peningkatan efektivitas tata kelola impor dan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.3.9 Kerjasama Ekonomi Internasional pengamanan perdagangan, yang lebih diarahkan untuk mendorong efisiensi dan daya saing sisi produksi serta tidak menyebabkan timbulnya rente ekonomi. Dalam mencapai sasaran pembangunan, maka prioritas bidang kerjasama ekonomi internasional pada tahun 2015 adalah peningkatan kualitas diplomasi ekonomi dan pemanfaatan skema kesepakatan kerjasama ekonomi untuk sebesar-besarnya bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan prioritas tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan bidang kerjasama internasional adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan hubungan, koordinasi, sinergi, dan kemitraan antar lembaga pemerintah, antar swasta, dan antara pemerintah dan swasta sehingga diplomasi ekonomi dapat berjalan secara efektif dalam mencapai kepentingan ekonomi nasional; 2. Peningkatan keselarasan antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi dengan strategi dan program- program pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah; 3. Peningkatan kapasitas para negosiator Indonesia untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan kerjasama ekonomi internasional. Hal ini ditempuh antara lain melalui: 1) peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai diplomasi ekonomi dengan memastikan bahwa semua komitmen Indonesia dalam kerjasama benar-benar berangkat dari kondisi, kebutuhan dan kepentingan aktual di bidang ekonomi yang sifatnya kongkrit dan instansi, terukur; 2) penguatan koordinasi antar untuk termasuk menghilangkan sektoral yang menghasilkan praktek diplomasi komprehensif dan inklusif serta sesuai dengan tujuan nasional; 3) peningkatan pemahaman mengenai strategi diplomasi ekonomi non-perundingan sehingga tidak terjebak dalam diplomasi pembentukan komitmen- komitmen baru; 4) peningkatan pemahaman para negosiator tentang peraturan yang diterapkan secara nasional sebelum melakukan komitmen internasional; 5) peningkatan pemahaman sektoral para negosiator dalam berdiplomasi tentang kerjasama ekonomi yang ekonomi ego RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-81 ekonomi internasional
bersifat sektoral; 5) peningkatan kinerja aparat, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berhubungan dengan penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri; 4. Peningkatan kualitas penyebaran informasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama ekonomi untuk selanjutnya dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh pebisnis dan masyarakat luas; 5. Peningkatan fasilitasi pemerintah kepada pihak swasta dan masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kesepakatan kerjasama ekonomi, baik di pusat maupun di daerah; 6. Peningkatan kualitas edukasi dan layanan informasi masyarakat mengenai pemanfaatan peluang AEC 2015. 3.3.10 Revitalisasi Industri Untuk dapat mencapai sasaran pengembangan industri pengolahan tahun 2015, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pengolahan sebagai berikut: 1. Pembangunan Perwilayahan Industri Dalam rangka pembangunan perwilayahan industri pada tahun 2015, strategi pembangunan yang dilakukan sesuai amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 14 Ayat (3) Huruf c dan d maka akan dilaksanakan: a. Rintisan Pembangunan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa b. Lingkungan Indonesia Timur industri kecil dan menengah di Penumbuhan Populasi dan Pemerataan Persebaran Industri Dalam rangka penumbuhan populasi dan pemerataan persebaran industri, strategi pembangunan yang dilakukan sebagai berikut: a. Melalui program industri agro akan dilakukan pengembangan fasilitas Tangki Timbun - Industri Sawit di Kawasan Industri Maloy - Kaltim b. Melalui program industri agro akan dilakukan pengembangan cluster industri rotan di Cirebon dan Palu Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri 3-82 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.3.11 Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas industri, maka ditetapkan strategi pembangunan sebagai berikut: a. Melalui program dukungan manajemen akan dilakukan peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sekolah Vokasi Industri (menengah dan tinggi) b. Melalui program basis industri manufaktur akan dilakukan Revitalisasi Permesinan dan Peningkatan Keterampilan SDM Industri Tekstil, Produk Tekstil, Alas Kaki, Elektronika, Kapal/Maritim c. Melalui program industri unggulan berbasis teknologi tinggi akan dilakukan Pengembangan Design Centre Industri Permesinan dan Industri Perkapalan d. Melalui program industri unggulan berbasis teknologi tinggi akan dilakukan Pengembangan fasilitas industri unggulan berbasis teknologi di Bandung dan Solo e. Melalui program pengembangan iklim industri akan dilakukan Revitalisasi balai riset dan standardisasi di daerah f. Revitalisasi balai-balai layanan teknologi. Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam tahun 2015 sebagai berikut: 1. Pengembangan enabler di semua rantai nilai pariwisata Strategi pembangunan yang dilakukan sebagai berikut: a. Penyelenggaraan promosi dan pembangunan citra di mancanegara (media internasional) b. Peningkatan promosi wisata MICE dan minat khusus c. Pengembangan industri pariwisata dan pembinaan usaha lokal di seluruh rantai nilai pariwisata 2. Pengembangan tujuan wisata daerah pembangunan yang dilakukan sebagai berikut: Strategi a. Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung dan pembangunan daerah tujuan wisata b. Promosi investasi di daerah tujuan wisata c. Pengembangan wisata bahari, kesehatan dan kebugaran d. Pengembangan desa wisata RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-83
3-84 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM pariwisata Strategi pembangunan yang dilakukan sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan pariwisata lembaga b. Standarisasi kompetensi SDM pariwisata dan layanan pariwisata 4. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif di setiap rantai nilai produk kreatif yang mencakup: kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, konservasi. a. Strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dibagi dalam empat: 4. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif di setiap rantai nilai produk kreatif yang mencakup: kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, konservasi. a. Strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dibagi dalam empat: b. Agresif menguasai pasar domestik dan ekspor untuk subsektor yang tumbuhnya tinggi dan volume ekonominya besar - fesyen c. Fasilitasi proses kreatif untuk subsektor yang volume ekonominya besar tapi tumbuh rendah Fasilitasi peningkatan volume ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) untuk subsektor yang tumbuhnya tinggi tapi volume ekonominya kecil 5. Pengembangan dan penumbuhan subsektor yang tumbuhnya rendah dan volume ekonominya kecil Berdasarkan sasaran peningkatan daya saing UMKMK, serta pertimbangan tentang potensi pengembangan UMKMK ke depan, maka arah kebijakan yang perlu ditempuh dalam tahun 2015 adalah peningkatan daya saing UMKMK untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global, yang mencakup: 1. Kebijakan untuk meningkatkan skala UMKM, yang difokuskan pada: a. peningkatan 1. Kebijakan untuk meningkatkan skala UMKM, yang difokuskan pada: a. peningkatan UMKM melalui peningkatan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal; produktivitas b. peningkatan inovasi, serta penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk/ jasa UMKM; c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
UMKM; dan 2. Kebijakan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada: a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota koperasi dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional. Strategi yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut mencakup lima aspek pemberdayaan UMKMK yaitu: a. Peningkatan kompetensi SDM UMKMK, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan insentif bagi kewirausahaan dan penyediaan tumbuhnya peningkatan technopreneur, kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKMK, dan peningkatan ketersediaan layanan usaha terpadu; b. Perluasan akses UMKMK ke pembiayaan di antara inovasi skema melalui (i) pengembangan dan pembiayaan yang berbasis perbankan dan lembaga non bank; (ii) penguatan KSP dan lembaga keuangan mikro (LKM), penyediaan insentif untuk skema penjaminan usaha bagi UMKMK; (iii) sistem penilaian kredit dan pengembangan terintegrasi dengan infomasi debitur lembaga keuangan jenis melibatkan berbagai termasuk KSP dan LKM; serta (iv) pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank, termasuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB); yang c. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKMK, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan penerapan teknologi, standardisasi mutu dan insentif bagi sertifikasi produk, penyediaan tumbuhnya trading house bagi UMKMK, dan penyediaan informasi pasar; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-85
d. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang akan antaranya melalui di pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKMK, maupun antara UMKMK dengan usaha besar/investor, serta revitalisasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi yang melibatkan sinergi antara Pemerintah, Gerakan Koperasi, dunia usaha dan masyarakat; dan dilaksanakan e. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKMK di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKMK, pendaftaran usaha untuk memperkuat legalitas UMKM, serta penyediaan insentif dan penegakan hukum terkait perlindungan usaha bagi UMKMK. 3.3.13 Stabilitas Sektor Keuangan Strategi dan arah kebijakan utama sektor keuangan ke depan, dapat dikelompokkan dalam tiga koridor, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, yang diimplementasikan ketentuan makroprudensial. Kebijakan ini, bersama-sama dengan kebijakan suku bunga dan nilai tukar, merupakan bagian dari bauran kebijakan makroprudensial yang terkait dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Protokol manajemen krisis BI telah berintegrasi di bawah Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSKK). Forum ini perlu dipayungi oleh Undang- undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), agar dapat menanggulangi krisis keuangan dengan lebih baik. dengan memperkuat Kebijakan makroprudensial akan memperkuat fungsi dan peran aktif BI sebagai salah satu otoritas pengelola krisis moneter/perbankan sistem moneter/perbankan secara keseluruhan. Penguatan fungsi ini sangat tepat waktu pasca disahkannya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana fungsi pengaturan dan pengawasan bank dan lembaga keuangan non-bank beralih kepada OJK pada awal tahun 2014. Pemeliharaan stabilitas sistem keuangan ini mencakup pula penguatan stabilitas subsistem keuangan mikro/BPR, penyusunan mekanisme/peraturan, termasuk sistem peringatan dini (early warning system). yang membahayakan yang meliputi 3-86 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
Kedua, penguatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan/perbankan ditempuh melalui: (i) pelaksanaan (ii) ketentuan penyediaan modal minimum implementasi arsitektur perbankan Indonesia (API) dan penataan struktur kepemilikan bank, dan (iii) pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal (inti). Ketentuan KPMM akan mendorong kemampuan permodalan bank dalam menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi/krisis perbankan termasuk pertumbuhan kredit yang berlebihan, sesuai dengan III). Ketentuan permodalan yang mengacu pada standar ini akan diupayakan dipenuhi secara bertahap. (KPMM), internasional standar (Basel Penguatan struktur perbankan diupayakan pula melalui program penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Provinsi (BPD Regional Champion, BRC) sebagai upaya pelaksanaan API. Selain itu, dalam ketentuan kepemilikan bank, Pemegang Saham Pengendali (PSP) diatur pembatasan pemilikan lebih dari satu bank dengan memberikan opsi bagi anak-anak PSP perusahaan/bank-banknya. Selain itu, pengaturan kegiatan usaha/jaringan kantor berdasarkan modal inti bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan kesehatan perbankan. ini sangat diperlukan untuk meningkatkan Pengaturan ketahanan dan daya saing bank. Perbankan juga didorong berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, di wilayah yang selama ini kurang terlayani. untuk melakukan penggabungan Di bidang lembaga keuangan non-bank, penguatan kualitas manajemen termasuk manajemen risiko dan operasional lembaga rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan non bank. jasa keuangan diarahkan dalam Ketiga, kebijakan penguatan fungsi intermediasi. Diupayakan peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non-konvesional, melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan kerjasama keagenan (branchless banking). Secara intermediasi perbankan didorong melalui berbagai langkah seperti: (i) perluasan akses keuangan (financial inclusion) kepada masyarakat layanan perbankan berbiaya rendah bagi khususnya lebih rinci, RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-87
3-88 masyarakat perdesaan, termasuk peningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pelaksanaan survey pemahaman terhadap pelayanan perbankan dan pelaksanaan penyusunan nomor identitas keuangan nasabah (financial identity number) (ii) fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah seperti unit-unit pengelola kelompok-Program kredit pada Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PNPM). inklusif dilakukan untuk Kebijakan keuangan mikro meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan mikro. Kebijakan ini mengakomodasi sisi permintaan dan penawaran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya UPK-PNPM. Dari sisi permintaan, kebijakan keuangan ini mendorong akses menggunakan layanan keuangan, baik layanan dari lembaga keuangan formal, maupun lembaga keuangan non-formal. Di sisi penawaran, diupayakan pendampingan bagi UPK-PNPM agar dapat menjadi mandiri dan bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang profesional, sehingga mampu untuk mewujudkan penghidupan lestari (sustainable livelihood). agar masyarakat mempunyai yang layak dan Untuk meningkatkan pembiayaan investasi selain melalui pengembangan lembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal melalui saham dan obligasi terutama obligasi korporasi (corporate bonds) diupayakan pula melalui pengkajian penciptaan lembaga-lembaga baru seperti bank tabungan pos, dan lembaga keuangan lainnya. Peningkatan pendanaan melalui industri keuangan non- bank juga diupayakan melalui peningkatan literasi keuangan jasa pasar modal, upaya masyarakat. Pada peningkatan dan penggunaan jasa pasar modal dilakukan melalui: (a) kegiatan literasi dan edukasi pasar modal kepada masyarakat luas, (b) penyediaan dan pemasaran produk dan jasa pasar modal yang lebih terjangkau untuk seluruh golongan pengguna pasar modal, agar pengguna produk dan jasa pasar modal dapat bertambah secara signifikan. industri pemahaman/literasi masyarakat Di peningkatan pemahaman/literasi masyarakat dan penggunaannya diupayakan melalui pengembangan skema produk perasuransian yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah seperti industri asuransi, | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.3.14 Daya Saing Ketenagakerjaan asuransi mikro, dan asuransi terkait bencana alam seperti asuransi pertanian (perkebunan, peternakan dan tanaman pangan). Upaya peningkatan pemahaman/literasi dan penggunaan industri jasa dana pensiun diupayakan melalui berbagai program, baik yang bersifat edukasi maupun kampanye mengenai perlunya seorang pekerja/ yang berpenghasilan untuk memiliki skema dana pensiun sejak usia dini/muda. Sedangkan upaya peningkatan pemahaman/literasi dan penggunaan jasa industri pembiayaan, seperti pegadaian misalnya, dilakukan dengan pemberian informasi kepada masyarakat bahwa fungsi pembiayaan dan pegadaian yang ada dapat diperluas, dari jasa pegadaian saja sampai dengan beragam jenis pembayaran (multipayment), jasa pengiriman uang dan investasi emas. lembaga keuangan non-bank Kebijakan pengembangan termasuk lembaga keuangan mikro (LKM) juga diupayakan melalui pengembangan sistem keuangan mikro syariah. Arah Kebijakan 1. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 2. Pengembangan Hubungan Ketenagakerjaan 2. Pengembangan Hubungan Ketenagakerjaan Industrial dan 3. Penguatan fungsi pengawasan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan 4. Peningkatan akses pekerja kepada sumberdaya produktif 5. Tersedianya peraturan dalam rangka memfasilitasi mobilitas tenaga kerja Strategi dan langkah-langkah 1. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga terutama pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. kerja 2. Dalam rangka mengefektifkan program pelatihan, yang dikembangkan dilaksanakan berdasarkan dua kriteria, yaitu bersifat partisipatif dan pemberian insentif. pendanaan pelatihan pola 3. Menciptakan sistim hubungan prinsip pada dan 3. Menciptakan sistim hubungan prinsip pada dan industrial yang kuat didasarkan untuk mengembangkan perundingan kolektif antara pekerja RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-89
3-90 dan pemberi kerja lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. 4. Perbaikan iklim ketenagakerjaan, untuk mendorong berkembangnya investasi padat pekerja, seperti industri tekstil dan garmen, alas kaki, makanan dan minuman serta industri lainnya yang sebagian besar angkatan kerjanya berpendidikan dan berketerampilan rendah. 5. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang ditargetkan kepada sebagian dari tidak penganggur dan setengah penganggur yang mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi. 6. Pelatihan praktis bagi pekerja tergolong miskin agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Pelatihan praktis untuk menjadi pekerja mandiri, pelatihan penguasaan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan para penganggur usia muda. 7. Menyempurnakan penyelenggaraan tata-kelola penempatan untuk memfasilitasi mobilitas pekerja Indonesia ke luar negeri. 8. Meningkatkan peran instansi pemerintah di daerah perlu diefektifkan terutama di seperti BAPPEDA daerah/wilayah industri, dalam mendorong penguatan lembaga hubungan industrial. 9. Penguatan industrial dalam mewujudkan terselenggaranya desentralisasi hubungan industrial. infrastruktur hubungan 10. Meningkatkan efektivitas pasar tenaga kerja di dalam luar negeri, untuk menjaga keseimbangan maupun antara penawaran dan kebutuhan tenaga kerja. 11. Mengintegrasikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencari kerja serta pembuat kebijakan. 12. Meningkatkan keterlibatan industri dalam disain dan implementasi layanan pekerjaan, serta mengembangkan system standar menggunakan mekanisme umpanbalik dari stakeholders. yang 13. Pendayagunaan sarjana sebagai pendamping kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat di perdesaan. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
3.3.15 Jaminan Sosial Merujuk pada sasaran yang ingin dicapai, beberapa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional ke depan meliputi: 1. Penyempurnaan skema kepesertaan SJSN. Strategi ini didukung oleh: serta strategi perluasan a. penguatan strategi dan pelaksanaan sosialisasi/edukasi SJSN; b. integrasi program Jamkesda ke dalam JKN secara bertahap; c. perluasan kepesertaan penerima bantuan (PBI) pada penduduk rentan tidak terdaftar; iuran d. pengembangan skema insentif untuk peserta pekerja informal; e. inovasi proses pendaftaran dan pengumpulan iuran; serta f. penegakkan hukum (law enforcement) kepesertaan jaminan sosial pada sektor usaha swasta formal dan informal. 2. Penyempurnaan skema jaminan sosial. Strategi yang dilaksanakan, yaitu: a. tinjauan dan penyesuaian iuran dan tarif layanan kesehatan; b. peningkatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan asuransi swasta melalui penyusunan skema koordinasi manfaat; serta c. pengembangan komplementaritas perlindungan asuransi masyarakat yang belum dicakup oleh SJSN). dan sosial selain skema (bagi 3. Penguatan kelembagaan dan regulasi jaminan sosial, termasuk pengembangan skema monitoring dan evaluasi. Penguatan kelembagaan dan regulasi SJSN dilaksanakan melalui: a. peningkatan kapasitas dan kinerja, serta pembagian peran DJSN dan institusi terkait; b. penyempurnaan regulasi pendukung serta JKN dan penyusunan sosial skema peraturan ketenagakerjaan; monitoring dan evaluasi terpadu. jaminan pengembangan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-91
3.4 Kerangka Pendanaan, Regulasi dan Kelembagaan 3.4.1 Keuangan Negara Kerangka Pendanaan Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan arah kebijakan di atas, maka Kementerian Keuangan pada tahun 2105 akan melaksanakan program-program serta kegiatan- kegiatan prioritas sebagai berikut: 1. Program Pengelolaan Anggaran Negara, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (PABPP) dengan pendanaan sebesar Rp7,34 miliar; (b) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) dengan pendanaan sebesar Rp1,45 miliar; (c) Pengembangan Sistem Penganggaran dengan pendanaan sebesar Rp.8,6 miliar. 2. Program Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan pendanaan sebesar Rp.10,96 miliar; (b) Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang PDRD dengan pendanaan sebesar Rp2,14 miliar; (c) Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monev di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah dengan pendanaan sebesar Rp16,26 miliar; (d) Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah dengan pendanaan sebesar Rp9,45 miliar. Peningkatan Pengelolaan 3. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara, kegiatan adalah: (a) prioritas yang Pelaksanaan Penyelenggaraan Anggaran dengan pendanaan sebesar Rp.25,69 miliar; (b) Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan pendanaan sebesar Rp7,79 miliar; (c) Peningkatan Pengelolaan Kas Negara dengan pendanaan sebesar Rp.221,61 miliar; (d) Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman dengan pendanaan sebesar Rp67,56 miliar; (e) Pengembangan Sistem Perbendaharaan dengan pendanaan sebesar Rp129,43 miliar. akan dilaksanakan Pertanggungjawaban 3-92 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
4. Program Pengelolaan Kekayaan negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Utang, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara dengan pendanaan sebesar Rp5,36 miliar; (b) Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan dengan pendanaan sebesar Rp4,51 miliar; (c) Pelaksanaan Standardisasi Teknis di Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi dengan pendanaan (d) Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain- lain dengan pendanaan sebesar Rp4,26 miliar. sebesar Rp31,06 miliar; 5. Program Perumusan Kebijakan Fiskal Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Penyusunan Rancangan APBN dengan pendanaan sebesar Rp5,46 miliar; (b) Perumusan Kebijakan APBN dengan pendanaan sebesar Rp8,17 miliar; (c) Perumusan Kebijakan Ekonomi dengan pendanaan sebesar Rp5,03 miliar; (d) Pengelolaan Resiko Fiskal dan Sketor Keuangandengan pendanaan sebesar Rp8,68 miliar; (e) Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan PNBP dengan pendanaan sebesar Rp9,55 miliar; (f) Pengelolaan Pinjaman dengan pendanaan sebesar Rp5,41 miliar; (g) Pengelolaan Surat Utang Negara dengan pendanaan sebesar Rp8,44 miliar; (h) Pengelolaan Pembiayaan Syariah dengan pendanaan sebesar Rp5,92 miliar; (i) Pengelolaan Strategi Dan Portofolio Utang dengan pendanaan sebesar Rp6,84 miliar; dan (j) Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen dengan pendanaan sebesar Rp1,78 miliar. 6. Program Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan Negara, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah; (a) Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai dengan pendanaan sebesar Rp745,59 miliar; (b) Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai dengan pendanaan sebesar Rp21,83 miliar; (c) RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-93
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan dengan pendanaan sebesar Rp2,46 miliar; (d) Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional dengan pendanaan sebesar Rp11,15 miliar; (e) Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan dengan pendanaan sebesar Rp10,6 miliar; (f) Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP dan Bea Materai dengan pendanaan sebesar Rp3,28 miliar; (g) Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis dengan pendanaan sebesar Rp1,37 miliar. 3.4.2 Investasi Kerangka Pendanaan Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan arah investasi di atas, maka Badan Koordinasi kebijakan tahun 2015 akan (BKPM) pada Penanaman Modal melaksanakan program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM dengan pendanaan sebesar Rp.190,7 miliar. Kegiatan prioritas nasional (PN) yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan pendanaan sebesar Rp.20,9 miliar. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM dengan kerangka pendanaan sebesar Rp.7,2 miliar. 3. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.434,2 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal dengan (b) sebesar Rp.11,5 miliar pendanaan Pengembangan PTSP Nasional dengan pendanaan sebesar Rp.750 juta (PN); (c) Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah dengan pendanaan sebesar Rp.7,2 miliar (prioritas bidang/PB); (d) Pemberdayaan Usaha Nasional dengan pendanaan sebesar Rp.8,7 miliar (PB); (e) Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.65,1 miliar; (f) Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri dengan (PN); 3-94 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
pendanaan sebesar Rp.176,8 miliar (PB); (g) Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.15,4 miliar (PB); (h) Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.6,6 miliar (PB); (i) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.2,9 miliar (PN); (j) Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.3,5 miliar (PN); (k) Pengendalian I dengan Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah pendanaan sebesar Rp.7,4 miliar (PB); (l) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II dengan pendanaan sebesar Rp.9,8 miliar (PB); (m) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III dengan pendanaan sebesar Rp.8,9 miliar (PB); (n) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan (o) pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.0,0 miliar (PB); (p) Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta dengan pendanaan sebesar Rp.12,0 miliar (PN); dan (q) Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Infrastruktur dengan pendanaan sebesar Rp.2,4 miliar (PB). sebesar Rp.30,4 miliar (PB); Kerangka Regulasi Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha antara lain: 1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha: a. Revisi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan bagian dari kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah pada Oktober 2013, yaitu Paket Kebijakan Meningkatkan Kemudahan Berusaha yang disampaikan oleh Wakil Presiden Oktober 2013. Paket kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dalam berbagai sektor melalui tujuh belas (17) rencana aksi peningkatan kemudahan berusaha. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-95
b. Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Small Claim Court berupa pengurangan prosedur, biaya, dan waktu Enforcing Contract. 2. Dalam rangka pengembangan layanan investasi: a. Harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menjadi acuan pengembangan PTSP Pemerintah Daerah. Ke depan diharapkan hanya ada satu acuan pengembangan PTSP Pemerintah Daerah. payung regulasi yang menjadi b. Perlunya payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembentukan PTSP Nasional. Kerangka Kelembagaan Dalam rangka membangun mekanisme yang mempermudah investor untuk mengatasi permasalahan perijinan investasi perlu didirikan PTSP Nasional yang dilengkapi dengan: online tracking system dan transparansi informasi tahapan, prosedur, beserta lama harinya. Pendirian PTSP Nasional tersebut diperlukan untuk menjaga independensi dan netralitas. Institusi-institusi utama pelaksana terkait permasalahan perijinan investasi tersebut antara lain adalah: Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, BPN, Setwapres, Kemenko Perekonomian, Kemenpan dan RB, Bappenas, BKPM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, PT. Telkom Indonesia, PLN, dan Kementerian Kehutanan. Kesehatan, Kementerian 3.4.3 Perdagangan Kerangka Pendanaan Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan arah kebijakan di atas, maka Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 akan melaksanakan program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan dengan kerangka pendanaan 3-96 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
sebesar Rp. 500,9 miliar. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 178,7 miliar. 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 44,8 miliar. 4. Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 65,2 miliar. 5. Program Ekspor Nasional dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 267,4 miliar. Kegiatan prioritas (a) Pengembangan Produk Ekspor dengan pendanaan sebesar Rp. 10,1 miliar - PB; (b) Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor dengan pendanaan sebesar Rp. 135,0 miliar - PB; (c) Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor dengan pendanaan sebesar Rp. 8,0 miliar - PB; (d) Pengembangan Promosi dan Citra dengan pendanaan (e) Pengembangan SDM Bidang Ekspor dengan pendanaan sebesar Rp. 22,5 miliar - PB. Pengembangan yang akan dilaksanakan adalah: sebesar Rp. 43,7 miliar - PB; 6. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 236,0 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan pendanaan sebesar Rp. 1,0 miliar - PB; (b) Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dengan pendanaan sebesar Rp. 23,0 miliar - PN; (c) Pengelolaan Impor dengan anggaran sebesar Rp. 9,9 miliar - PN; (d) Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar dengan pendanaan sebesar Rp. 7,9 miliar - PB; (e) Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan pendanaan sebesar Rp. 47,2 miliar - PB. 7. Program Perdagangan Internasional dengan kerangka pendanaan sebesar RP. 119,8 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Kerja Sama Perdagangan Internasional dengan pendanaan sebesar Rp. 42,0 miliar - PB; (b) Peningkatan Kerjasama Peningkatan Kerja Sama RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-97
3-98 di Bidang Perdagangan Jasa dengan pendanaan sebesar Rp. 11,9 miliar - PN; (c) Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN dengan pendanaan sebesar Rp. 10,0 miliar - PN; (d) Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral dengan pendanaan sebesar Rp. 7,0 miliar - PB. 8. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 668,4 miliar. Kegiatan prirotas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah dengan pendanaan sebesar Rp. 55,2 miliar - PB; (b) Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok dengan pendanaan sebesar Rp. 40,0 miliar - PN; (c) Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dengan pendanaan sebesar Rp. 353,3 miliar - PN; (d) Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan dengan pendanaan sebesar Rp. 24,1 miliar - PB; (e) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dengan pendanaan sebesar Rp. 65 miliar - PB; (f) Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan pendanaan sebesar Rp. 75,0 miliar. 9. Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 83,5 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan pendanaan sebesar Rp. 5,7 miliar - PB; (b) Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang dengan pendanaan sebesar Rp. 13,5 miliar - PB. 10. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 217,1 miliar. Kegiatan Prioritas (a) Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan dengan pendanaan sebesar Rp. 12,0 miliar - PB; (b) Pemberdayaan Pengembangan Perlindungan Konsumen dengan pendanaan sebesar Rp. 20,6 miliar - PB; (c) Peningkatan Tertib Ukur dengan pendanaan sebesar Rp. 58,1 miliar - PB; (d) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dengan pendanaan sebesar Rp. 18,5 miliar - PB; (e) Peningkatan Pengawasan Mutu Barang dengan pendanaan sebesar Rp. 23,5 miliar - PB. Kebijakan dan yang akan dilaksanakan adalah: | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan arah kebijakan di atas, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tahun 2105 akan melaksanakan program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut: Program Pengawasan Persaingan Usaha dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 100,6 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha dengan pendanaan sebesar Rp. 11,4 miliar - PN; (b) Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan pendanaan sebesar Rp. 6,9 miliar - PB; (c) Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Yang Sehat dengan pendanaan sebesar Rp. 2,6 miliar - PB; (d) Penanganan Perkara Pelanggaran PersainganUsaha dengan pendanaan sebesar Rp. 7,5 miliar - PB; (e) Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU dengan pendanaan sebesar Rp. 4,7 miliar - PB; (f) Penilaian Merger dan Akuisisi dengan pendanaan sebesar Rp. 4,3 miliar - PB. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan adalah dengan menyusun aturan pelaksana yang terdapat di dalam pasal- pasal UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dimana terdapat 9 Pasal yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah, 15 Pasal yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden, dan 20 Pasal yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri yang harus diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu sejak Januari 2014. juga perlu dilanjutkan proses amandemen Selain itu, terhadap UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pengendalian merger, hal-hal substantif agar sejalan dengan prinsip- prinsip ekonomi, serta harmonisasi kebijakan. kebijakan perdagangan Kerangka Kelembagaan Saat ini status kelembagaan Sekretariat KPPU masih belum mengikuti ketentuan struktur aparatur negara yang antara lain disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan mengenai Sekretariat KPPU dalam pasal 34 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-99
Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. itu, sejak tahun 2014 telah diupayakan Oleh karena amandemen UU No. 5/1999 tersebut yang salah satu materinya terkait dengan penegasan status kelembagaan. Perubahan status kelembagaan ini dinilai mempunyai arti penting karena akan memperkuat legitimasi Sekretariat KPPU dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU yang diamanatkan sebagai pengawas pelaksanaan UU No. 5/1999. Institusi-institusi proses amandemen UU No. 5/1999 adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. utama pelaksana terkait 3.4.4 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) Kerangka Pendanaan Pendanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan program nasional peningkatan daya saing UMKM. Program nasional ini akan melibatkan sinergi 10 Kementerian/Lembaga yang memiliki program dan kegiatan yang yaitu terkait dengan pengembangan UMKM Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sinergi akan difasilitasi melalui pengembangan matriks kegiatan bersama yang mencakup harmonisasi kelompok dan lokasi sasaran, potensi kerja sama komplementer, dan pengembangan basis data dan informasi bersama, yang didukung forum koordinasi di tingkat nasional. Pelaksanaan program nasional ini juga diharapkan dapat melibatkan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. Sementara itu peningkatan daya saing koperasi difasilitasi utamanya melalui sinergi pendanaan yang disediakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Gerakan Koperasi. Perdagangan, Kementerian 3-100 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
Kerangka Regulasi Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, kerangka regulasi yang dibutuhkan di antaranya: 1. Peninjauan ulang terhadap pengaturan di dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM untuk mencakup (i) peningkatan daya saing UMKM melalui pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah; (ii) pengembangan dukungan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM untuk tumbuh menjadi lebih besar ("naik kelas"); (iii) pengembangan skema restrukturisasi untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis pengembangan wirausaha baru. usaha/ekonomi; koperasi UMKM dan dan (iv) 2. Peraturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) yang mencakup pengaturan mengenai (i) Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM efektivitas koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait di tingkat nasional dan daerah; dan (ii) sistem pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKM dan koperasi yang didukung data dan informasi yang memadai; dan rangka meningkatkan dalam 3. Penyusunan aturan pelaksanaan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (5 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perkoperasian yang sedang dibahas: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Koperasi, RPP KSP, RPP Lembaga Pengawas KSP, RPP Koperasi Syariah dan RPP Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi). Kerangka Kelembagaan Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya: rangka mendukung pelaksanaan 1. Peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan pengembangan UMKM dan koperasi, baik publik, swasta maupun masyarakat di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Keterpaduan pelaksanaan peningkatan daya saing UMKM akan difasilitasi melalui Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM yang melibatkan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-101
3-102 Kementerian/ Lembaga yang menangani urusan UMKM di berbagai sektor di tingkat nasional. Keterpaduan peningkatan daya saing koperasi dilaksanakan melalui sinergi kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah, Gerakan Koperasi dan masyarakat. Koordinasi program dan kegiatan antar pemangku kepentingan UMKMK akan forum koordinasi difasilitasi melalui pembentukan pemberdayaan UMKMK; 2. Optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung penyederhanaan jenis, persyaratan dan prosedur perizinan bagi UMKM; 3. Pengembangan dan fasilitasi registrasi UMKM ditangani unit khusus baik di tingkat pusat maupun daerah secara terintegrasi; 4. Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah; 5. Peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi perlindungan usaha bagi UMKMK; 6. Pengembangan kelembagaan untuk mendukung skema restrukturisasi UMKMK dan penanganan dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi; antisipasi sebagai 7. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKMK di tingkat nasional dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT); 8. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat nasional dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota); 9. Pengembangan perkoperasian; pusat pembinaan penyuluh 10. Pembentukan Lembaga Pengawas KSP; 11. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi; 12. Pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, KSP, LKM, dan lembaga keuangan lainnya; 13. Pembentukan Pusat Inovasi UMKM; 14. Peningkatan kapasitas dan sinergitas lembaga penelitian untuk mendorong swasta tepat guna yang dapat pemerintah pengembangan dimanfaatkan oleh UMKMK; dan teknologi dan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
15. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai trading house bagi produk UMKMK secara nasional. 3.4.5 Sektor Keuangan Kerangka Pendanaan Seperti telah dikemukakan dalam Sasaran Pembangunan Sektor Keuangan di atas, salah satu tugas utama sektor keuangan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan pendanaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. pembangunan terutama investasi Pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi investasi yang besar. memerlukan kebutuhan dana Pembiayaan investasi yang besar ini sebagian besar di danai oleh masyarakat/swasta, dan sebagian oleh Pemerintah (APBN, APBD, BUMN, BUMD). Pembiayaan investasi oleh masyarakat dimobilisasi melalui lembaga perbankan, pasar modal terutama melalui penerbitan saham dan obligasi, serta melalui lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, serta perusahaan pembiayaan investasi masyarakat/swasta ini juga didanai oleh sektor luar negeri, seperti melalui penanaman modal asing (PMA) dan pemasukan dana/modal lainnya yang digunakan untuk pembiayaan investasi. lainnya. Selain itu pembiayaan Di bidang pengawasan lembaga keuangan, sebagian dana operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dibiayai oleh APBN dan kontribusi lembaga keuangan. Pagu indikatif Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian (Kemenko Perekonomian) yang mencakup bidang Keuangan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp195,6 miliar. Pagu indikatif Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme PPATK tahun 2015 sebesar Rp 20,7 miliar. Pagu indikatif Program Pembinaan BUMN Kementerian BUMN tahun 2015 adalah sebesar Rp 26,8 miliar. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan payung hukum dari kegiatan- kegiatan sektor keuangan di Indonesia. Seperti diketahui, sebagian besar perangkat hukum utama (Undang-undang telah dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan utama di RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-103
3-104 Indonesia), seperti UU Perbankan tahun 1992 dan penyempurnaannya dalam tahun 1998, UU Perasuransian dan lembaga keuangan lainnya. Salah satu bidang perangkat hukum yang belum lengkap dimiliki oleh sektor keuangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan. adalah di bidang Perangkat dapat ini dilengkapi/disempurnakan dalam waktu yang tidak lama lagi. hukum diharapkan Di sisi pengawasan, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuangan lebih diperkuat lagi dengan dibentuknya sebuah institusi pengawas lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan non-perbankan seperti Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya, setelah dikeluarkannya UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui tahap transisi pada tahun 2013, OJK telah resmi beroperasi mulai awal Januari 2014. Salah satu regulasi penting yang dikeluarkan pada tahun 2013 adalah Undang Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dengan tersedianya UU LKM ini, lembaga-lembaga keuangan mikro telah mempunyai payung hukum sendiri, sehingga diharapkan dapat lebih berkembang lagi. Selain itu, dalam rangka pemberdayaan petani dan kaitannya dengan asuransi pertanian, Pemerintah dan DPR telah pula menerbitkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan adanya dasar hukum di bidang asuransi pertanian ini, diharapkan industri asuransi pertanian dapat berkembang di Indonesia, baik untuk komoditas pangan pokok dan komoditas pertanian komersil lainnya. Guna mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, kerangka regulasi yang dibutuhkan diantaranya: 1. Penyusunan dan penetapan Undang-undang yang mengatur tentang perampasan aset; dan 2. Penyusunan dan penetapan Undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai. Kerangka Kelembagaan dalam Kerangka pembangunan ketahanan/daya saing sektor keuangan dalam kelembagaan berperan penting | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
rangka mendukung pembangunan nasional. Seperti diketahui, pengembangan sektor keuangan di berbagai industri keuangan (perbankan dan non-bank), ditentukan oleh beberapa faktor penentu, yaitu: Regulasi, Infrastruktur dan Tata-kelola (Governance). Regulasi di sektor keuangan berperan penting dalam mendukung ketahanan/ daya saing sektor keuangan, baik fungsinya sebagai lembaga pendanaan di dalam negeri, maupun dalam persaingannya dengan lembaga keuangan luar negeri. Perangkat hukum utama (Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya), pada umumnya telah dimiliki oleh industri-industri keuangan di Indonesia, seperti UU Perbankan tahun 1992 dan penyempurnaannya dalam tahun 1998, UU Perasuransian dan lembaga keuangan lainnya. Meskipun demikian, salah satu bidang perangkat hukum yang belum lengkap dimiliki oleh sektor keuangan adalah di bidang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat dilengkapi/disempurnakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Infrastruktur juga mempunyai peran yang sangat berarti dalam pengembangan sektor keuangan. Infrastruktur keuangan terutama berperan dalam perkembangan sektor perbankan melalui jaringan mesin ATM, dan mobile banking. Demikian pula, dalam pengembangan usaha Pasar Modal, yang memerlukan jaringan pemasaran on-line di daerah- daerah dalam rangka pemasaran saham dan obligasi retail. Jasa-jasa keuangan lainnya, seperti asuransi, dana pensiun dan pegadaian juga memerlukan dukungan infrastruktur yang berteknologi maju. juga sangat Tatakelola yang baik (good governance) diperlukan dalam pengembangan jasa keuangan di sektor keuangan. Berbagai industri keuangan dalam tatakelola telah mempunyai pelaksanaan/operasional kegiatan usahanya di masing- masing industri. Pada awal tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan Jalan Tatakelola surat berharga) dan Perusahaan Emiten Perusahaan Publik lainnya. Penyempurnaan tatakelola ini terus dilakukan dan dilengkapi pada industri-industri jasa keuangan di Indonesia. industri-industri (governance) telah menerbitkan Peta (penerbit Berkaitan dengan kerangka kelembagaan, pada awal tahun 2014, telah beroperasi lembaga pengawas lembaga-lembaga RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-105
keuangan (perbankan dan non-bank) di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah gabungan dari lembaga pengawas perbankan yang berasal dari Bank Indonesia, dan lembaga pengawas lembaga keuangan non- bank yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bappepam- LK). Lembaga OJK ini diharapkan dapat meningkatkan dan mensinergikan pengawasan lembaga keuangan di Indonesia, sehingga lembaga keuangan di Indonesia dapat lebih sehat dan berdaya saing, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif. 3.4.6 Ketenagakerjaan Kerangka Pendanaan Terdapat dua program besar untuk merespon tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas : 1. Program untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, salah satunya melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Ditujukan kepada angkatan kerja (sudah bekerja + pencari kerja) termasuk skill up-grading; dan 2. Program untuk mempertahankan daya beli kelompok pekerja berpendapatan menengah kebawah, salah satunya program-program pembangunan infrastruktur perdesaan (multi function). dengan menyediaan Kegiatan lainnya: 1. Pelatihan bagi pekerja yang kurang terampil melalui pelatihan praktis (termasuk pekerja miskin) agar kualitas hidupnya meningkat; dan 2. Dukungan pembiayaan lainnya, belum diperhitungkan dalam kerangka pembiayaan ini. Sumber pendanaan: 1. Pemerintah Pusat: APBN; 2. Pemerintah Daerah: APBD prov/kab/kota; 3. Pendanaan swasta murni, termasuk dana pengembangan di perusahaan/industri; 4. Dana hibah dari mitra pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan angkatan kerja; dan 5. DPKK (dana peningkatan keahlian dan keterampilan), yang dipungut oleh pemerintah sesuai PP. 65 tahun 2012, terkait pungutan US$ 100,0/bulan kepada TKA yang 3-106 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
bekerja di Indonesia. Kerangka Regulasi Landasan perundangan: 1. Peraturan Ketenagakerjaan (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh); 2. UU. 13/2003: sejak disahkan menjadi perhatian pemerintah khusus pasal (a) Kebijakan pengupahan, (b) Perekrutan, dan (c) Pemberhentian pekerja; dan terkait: 3. Dalam Dokumen resmi pemerintah Tahun 2004-2009 dan dilakukan mengamanatkan untuk 2010-2014 penyempurnaan. Kebutuhan regulasi: 1. Penetapan revisi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Kajian harmonisasi terkait pengaturan Pesangon dalam UU No.13/2003 dengan Jaminan Pensiun dalam UU No.40/2004 tentang SJSN; 3. Penetapan UU tentang Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi; 4. Penetapan perpres yang mengatur mekanisme dan proses pelaksanaan Kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, termasuk pendanaan pelatihan; 5. RPP tentang Pengupahan yang mengkaitkan antara pengupahan dan produktivitas sebagai amanat dari UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kerangka Kelembagaan Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Dunia Usaha/industri. Lemahnya alur informasi dan komunikasi antara berbagai penyelenggara pelatihan, baik antar pemerintah maupun swasta dengan industri, memerlukan koordinasi yang intensif. Selain itu, belum adanya lembaga yang mampu melakukan fungsi koordinasi penyelenggaraan pelatihan secara menyeluruh. Berkaitan dengan itu, program kemitraan merupakan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-107
program yang efektif dalam mencetak tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan industri (demand driven). Melalui yang memperoleh program kemitraan, calonpekerja langsung pelatihan dan ditempatkan di ini diharapkan dapat mendorong lembaga pelatihan pemerintah dalam menyesuaikan standar yang ditetapkan oleh industri. lulus uji kompetensi, dapat perusahaan/industri. Kemitraan 3.4.7 Jaminan Sosial Kerangka Pendanaan Skema pembiayaan merupakan gabungan dari pembiayaan masyarakat, pemerintah, dan sumber lainnya: 1. Iuran peserta dan pemberi kerja. Pembayaran iuran merupakan sumber pendanaan jaminan sosial utama. Iuran merupakan kontribusi untuk mendapatkan perlindungan dari skema jaminan sosial. 2. APBN dan APBD. Pemerintah berperan sebagai pembayar iuran kerja PNS/TNI/POLRI maupun pemberi subsidi untuk peserta penerima bantuan juga jawab pada penguatan penyusunan bertanggung kebijakan jaminan sosial serta kesinambungan finansial SJSN melalui penyediaan modal awal dan dana cadangan pusat klaim. Untuk menganggarkan Rp 28,4 triliun untuk iuran JKN, yang terdiri dari Rp 8,5 triliun iuran peserta PNS/TNI/POLRI dan Rp 19,9 triliun iuran PBI. Sedangkan untuk Dewan Jaminan Sosial Nasional, dianggarkan Rp 18,1 miliar untuk mendukung penguatan kebijakan SJSN. pemerintah tahun 2015, peserta baik sebagai pemberi iuran (PBI). Pemerintah 3. Sumber lain. Sumber pendanaan pihak swasta dan masyarakat memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi SJSN yang lebih baik. Kerangka Regulasi Agenda utama penguatan kerangka regulasi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), meliputi: 1. Evaluasi peraturan-peraturan yang telah disusun antara lain: (a) status, peranan dan aturan tata kelola Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); (b) tarif layanan dan iuran JKN; serta (c) penetapan kepesertaan penerima bantuan iuran. 2. Penyusunan peraturan tambahan yang mencakup: (a) peraturan perundangan pendukung pelaksanaan jaminan 3-108 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
sosial ketenagakerjaan; (b) pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; (c) skema monitoring dan evaluasi jaminan sosial yang terpadu; serta (d) perluasan skema manfaat jaminan sosial dan koordinasi manfaat (CoB). 3. Harmonisasi peraturan perundangan dalam konteks perlindungan sosial secara umum, misalnya antara regulasi yang mengatur tentang Pensiun dan regulasi yang mengatur serta dengan peraturan lain yang mengatur bantuan sosial seperti UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Jamsostek tentang 4. Sosialisasi dan penegakan (enforcement) peraturan dan telah disusun untuk menjamin perundangan yang perluasan kepesertaan yang progresif, pengelolaan keuangan yang berkesinambungan serta efektifitas program. Kerangka Kelembagaan Sedangkan penguatan kerangka kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional diarahkan pada tiga lembaga utama terkait, yaitu DJSN, pemerintah, dan BPJS. Penguatan kelembagaan dilaksanakan melalui: 1. Penguatan DJSN. Anggota dewan memiliki posisi yang lebih strategis (setingkat eselon 1), menjalankan tugas penuh waktu dengan dukungan kapasitas sekretariat yang kuat. Posisi DJSN dalam hubungan koordinasi dan dan Presiden kelembagaannya kementerian/institusi terkait perlu diperjelas. dengan 2. Peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah dibutuhkan pada penguatan sisi supply pelayanan kesehatan, pendidikan masyarakat, monitoring dan evaluasi, komplementaritas program, registrasi kependudukan, penentuan kebijakan lainnya seperti transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan ke arah sektor formal. Penataan kelembagaan BPJS. Penataan kelembagaan BPJS diarahkan pada proses transformasi dari lembaga profit menjadi non-profit, dan dari program atau lembaga yang terfragmentasi menjadi program atau lembaga tunggal. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG EKONOMI 3-109
3-110 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG EKONOMI
BAB 4 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 4.1.1 Arahan RPJPN 2005-2025 Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dan meningkatkan daya saing global, maka pengembangan iptek diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek nasional. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan standar iptek, mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta sebagai keterkaitan dan pengembangan kelembagaan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha. iptek diarahkan untuk menciptakan dan Pembangunan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan Dukungan tersebut Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-1
kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan peningkatan kerja sama penelitian domestik dan internasional antarlembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura. intermediasi 4.1.2 Kondisi Umum Sumber Daya Manusia Iptek Pengembangan kapasitas inovasi nasional mengalami kemajuan yang secara garis besar dimulai dengan kebijakan untuk memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang dimulai pada tahun 2009. Di samping itu, juga dilakukan pembenahan pendidikan tinggi dengan ditetapkannya UU no yang 12 Tahun mengamanatkan bahwa penyelenggaran pendidikan tinggi dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis yakni: (1) pendidikan akademik merupakan program sarjana dan/atau program pascasarjana dan diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pendidikan vokasi merupakan program diploma untuk menyiapkan mahasiswa bagi pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan; serta (3) pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 2012 tentang Pendidikan Tinggi Jumlah tenaga peneliti Indonesia baik yang ada di lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi, maupun yang bekerja di lembaga penelitian swasta, pada tahun 2009 tercatat 21.367 orang yang berarti hanya sekitar 90 orang per 1 juta penduduk. Angka ini sangat kecil bila dibandingkan dengan Thailand yang pada tahun 2007 mencatat 316 peneliti per 1 juta penduduk. Di samping jumlah peneliti yang kurang, faktor input yang lain yaitu anggaran yang tersedia untuk kegiatan riset juga sangat kecil, pada tahun 2012 hanya sekitar 0,2 persen dari produk domestik bruto. Sarana Prasarana Iptek Kegiatan penerapan teknologi di dunia usaha membutuhkan peralatan yang mahal yang sering tidak layak dalam kalkulasi bisnis. Untuk itu Pemerintah telah membangun berbagai 4-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
laboratorium yang bertugas melayani kebutuhan industri. Sejak tahun 2008, BPPT membangun pusat-pusat riset baru dan merevitalisasi pusat-pusat riset yang ada melalui Program Pengembangan Laboratoria BPPT Terpadu di Kawasan Puspiptek, Serpong - Provinsi Banten yang dinamakan Pusat Laboratorium Terpadu yang terdiri dari enam klaster. Klaster 1 meliputi laboraratoium dan balai teknologi di bidang rekayasa teknologi produksi dan manufaktur dasar. Klaster 2 meliputi laboratoium dan balai teknologi di bidang rekayasa teknologi material dan proses. Klaster 3 meliputi laboratoium dan balai teknologi di bidang rekayasa teknologi informasi dan komunikasi serta rekayasa teknologi hankam. Klaster 4 meliputi laboratorium dan balai teknologi di bidang rekayasa geostech (geo engineering science and technology). Klaster 5 meliputi laboratoium dan balai teknologi di bidang rekayasa teknologi energi. Klaster 6 sebagai pusat inovasi dan bisnis teknologi. Pusat Rekayasa ini melengkapi Laboratoria yang telah ada yaitu: Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur, Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran, Balai Besar Teknologi Energi, Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Balai Pengkajian Teknologi Polimer, Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi, Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi, Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Teknologi Lingkungan, Balai Inkubator Teknologi. Indonesia kaya akan sumberdaya hayati baik di darat maupun di laut. Di masa depan, kekayaan ini berpotensi menjadi sumber keunggulan ekonomi bila dipelihara, dimuliakan, dan dibudidayakan. Untuk itu, sejak tahun 2004 dibangun Gedung Botani (Herbarium Bogoriense) dan Mikrobiologi dengan luas gedung 12.331 m2 di atas tanah seluas 48.000 m2 dan diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007 oleh Presiden RI Soesilo ini digunakan untuk Bambang Yudhoyono. Gedung menyimpan koleksi Indonesia yang bernilai tinggi antara lain: Pteridophyta, Gymnospermae, Monokotil, Dikotil, Koleksi TYPE, dan Cryptogamae. Semua koleksi ini disimpan dalam 11.412 sheet / botol. Dengan demikian, secara bertahap kita telah memelihara koleksi sumberdaya hayati kita yang sangat berharga. Di samping juga dilaksanakan gedung herbarium, pada tahun 2013 pembangunan gedung Indonesian Culture Collection (InaCC) dan akan diresmikan pada Tahun 2014. Gedung ini akan menyimpan koleksi 428 actinomycetes, 375 bakteri, 225 jamur, dan 604 khamir. Gedung ini dirancang memenuhi standar internasional. tumbuh-tumbuhan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-3
4-4 Penguasaan teknologi penerbangan sangat strategis dalam mendukung konektivitas nasional khususnya untuk angkutan udara. Untuk itu pada tahun 2011 didirikan Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) - LAPAN. Pusat ini memiliki fasilitas terowongan angin (TA) Supersonik dan Subsonik direvitalisasi serta fasilitas computer Cluster dan Hardware in The Loop Simulation ( HWIL ) beserta gedung laboratorium dan adminsitrasi. Capaian Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek Pembangunan kapasitas inovasi nasional disertai dengan peningkatan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek (P3 Iptek) yang mencakup: kegiatan riset; pengawasan pengembangan standardisasi penggunaan teknologi nuklir; dan penumbuhan industri berbasis hasil litbang (teknopreneur). nasional; Secara umum, hasil kegiatan riset ditunjukkan antara lain oleh jumlah permohonan paten (Tabel 4.1.) menunjukkan bahwa permohonan paten dari luar negeri sangat dominan, secara rata-rata 700 persen dibandingkan dengan yang bersumber dari dalam negeri. Permohonan paten yang bersumber dari dalam negeri dalam kategori PCT sangat kecil. TABEL 4.1 JUMLAH PERMOHONAN PATEN TAHUN 2009-2012 SUMBER PERMOHONAN 2009 2010 Tahun 2011 2012 1. Dalam Negeri - PCT 2. Dalam Negeri - Non PCT 2 413 19 497 8 533 10 601 3. Dalam Negeri - Sederhana 247 251 236 219 Jumlah Dalam Negeri 662 767 777 830 4. Luar Negeri - PCT 3.761 4.596 4.839 5.471 5. Luar Negeri - Non PCT 6. Luar Negeri - Sederhana 342 38 401 38 458 56 680 51 Jumlah Luar Negeri 4.141 5.035 5.353 6.202 Sumber: Statistik Permohonan Paten, 2012 - Kementerian Ristek Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, penelitian padi sawah yang dilakukan oleh BATAN pada tahun 2010 telah menghasilkan padi unggul Pandan Putri yang potensi-hasilnya | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
mencapai 8 Ton GKG/Ha, berumur 127 hari di dataran tinggi, 115 hari di dataran rendah, tanaman lebih pendek tidak mudah rebah sifat lain sama dengan Pandan Wangi; pada tahun 2011 menghasilkan Inpari Sidenuk dengan potensi hasil mencapai 9.1 Ton GKG/Ha, umur 110 hari, tekstur nasi pulen dengan kadar amilosa 20 persen; pada tahun 2012 menghasilkan Inpari Mugibat dengan potensi hasil mencapai 8.2 TonGKG /Ha, umur 119 hari, nasi pulen, kadar amilosa 23.2 persen; Sulutan-1 yang merupakan pengembangan varietas lokal Super Win, potensi hasil mencapai 8.1 Ton GKG /Ha, umur 112 hari (Superwin umur tanam + 135 hari), nasi pulen, kadar amilosa 21.9 persen, tahan hawar daun strain III; dan Sulutan-2 dengan potensi hasil mencapai 8 Ton GKG/Ha, umur 111 hari, nasi pulen, kadar amilosa 21.4 persen, tahan hawar daun strain III. Untuk lahan yang tidak beririgasi, LIPI mengembangkan padi gogo yang pada tahun 2011 menghasilkan Inpago LIPI-01 dan Inpago LIPI-02 yang sudah dilepas. Varietas galur padi gogo ini toleran kekeringan, tahan penyakit blas dan toleran cekaman aluminium, telah diluncurkan dan digunakan petani di daerah Sukabumi, Lampung dan Ngawi bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. Pada tahun selanjutnya dihasilkan varietas Inpago LIPI-03 dan Inpago LIPI-04, yang sampai dengan bulan Juni 2013, sedang dalam pengujian untuk mendapatkan sertifikat aman lingkungan dan uji keamanan hayati yang dikeluarkan oleh Konsorsium Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Dalam bidang peternakan, LIPI mengembangkan teknik sperma sexing untuk pembibitan sapi, sehingga jenis kelamin calon anak sapi yang akan dilahirkan dapat diprogram sesuai kehendak peternak. Disamping itu, untuk LIPI menghasilkan genetik sapi unggul secara serentak. BPPT mengembangkan laser puncture untuk menstimulasi berahi ternak, sehingga produktivitas sapi dapat ditingkatkan. juga mengembangkan embrio transfer Di bidang energi, LIPI mengembangkan bahan bakar nabati dan berhasil membangun Plot Plant Bioetanol Generasi 3 berbasis lignoselulosa dari tandan kosong kelapa sawit yang dapat menghasilkan alokohol dengan kadar mencapai 99 persen. BPPT memusatkan dapat memanfaatkan panas bumi skala kecil, dan berhasil membangun PLTP 3 MW di Kamojang - Jawa Barat serta telah menjalani uji coba operasi PLTP. Sebagai lembaga pengkajian teknologi proses teknologi, BPPT melaksanakan kajian upayanya untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-5
4-6 pembuatan sel surya yang berhasil merumuskan rekomendasi bahwa teknologi kristal silikon layak bagi industri dalam itu, BATAN negeri untuk diinvestasikan. Di samping melaksanakan penyiapan pembangunan PLTN di daerah strategis. Di bidang Kesehatan dan Obat, Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2011 mendorong sinergi pengembangan riset vaksin untuk penyakit influenza H1N1 dan H5N1. Pada tahun 2012 dibentuk konsorsium TB Vaccine yang terdiri dari UGM, UI, UNPAD, ITB, UNAIR, UNHAS, Litbangkes, dan PT Biofarma. Konsorsium untuk Dengue Vaccine terdiri dari UGM, UI, Unair, LBM Eijkman, LIPI, BPPT, Litbangkes dan PT. Biofarma. Konsorsium vaksin Hepatitis B yang terdiri dari LBM Eijkman, Universitas Al-Azhar, BPPT, dan PT. Biofarma. Ketiga konsorsium telah mengembangkan beberapa teknologi antara lain: pengembangan vaksin hepatitis B, vaksin radiasi, dengue dan vaksin TB, pengembangan dan uji coba prototipe telehealth, sistem pengkonversi citra digital fungsi faal tubuh, rancang bangun monitoring pasien, pemanfaatan cairan pleura dan sebagainya. Selain oleh konsorsium, BATAN meneliti metode teknik deteksi resistensi bakteri M. tuberculosis (TBC) terhadap obat rifampisin, isoniazid (INH), ethambutol dan pirazinamid dengan menggunakan teknik biologi molekuler berbasis nuklir; teknik kultur in-vitro Plasmodium falciparum, serta telah diperoleh dosis optimal iradiasi gamma untuk melemahkan Plasmodium falciparum untuk mendukung kegiatan pembuatan vaksin malaria dengan radiasi gamma; dikuasai teknik deteksi NOR dan Ki-67 sebagai biomarker radiosensitivitas sel untuk mengoptimalkan pengobatan radioterapi/kemoterapi pada penderita kanker dengan (serviks dan payudara); pengendalian Vektor Penyakit DBD (Aedes aegypti) dan Malaria (Anopheles sp.) dengan Teknologi Serangga Mandul (TSM); Radioisotop 125I seed brakiterapi (aktivitas 0,97-5,8 mCi/seed) untuk terapi kanker prostat yang telah digunakan di beberapa rumah sakit (RS. Hasan Sadikin-Bandung, RS. Yarsi-Surakarta, dan RS. Soetomo- Surabaya). Saat ini, telah disiapkan untuk sertifikasi termasuk uji klinis ke Kementerian Kesehatan. BPPT telah berhasil memperoleh galur unggul untuk produksi Penisilin G yang mampu menghasilkan Penisilin G sebesar 3.045 ppm, aktivitas enzim PGA sebesar 2.32 U/mL hasil produksi oleh galur rekombinan Bacillus megaterium, proses biokonversi Penisilin tersebut teknik pasteurisasi | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
G menjadi 6-APA menggunakan enzim penisilin asilase secara batch diperoleh rendemen sebesar 60 persen. Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan, berhasil meluncurkan Roket berkaliber 122 mm jenis balistik, roket kaliber 200 jenis balistik dan roket kendali yang diuji coba peluncurannya di Baturaja Sumatera Selatan. Roket "D-230" kaliber 122 mm, RX-1220 telah berhasil diterbangkan dengan jarak terbang ±20 km, roket kaliber 200 dengan jangkauan 30 km diuji untuk sasaran sejauh ±20 km, sedangkan roket kendali RKX-2020 memiliki jangkauan 4 km. Ketiga jenis roket diluncurkan dengan menggunakan sistem peluncur buatan dalam negeri. Sistem peluncur Truk Gaz untuk meluncurkan roket RX-1210 (R-Han 122) dan sistem peluncur Truk Perkasa untuk meluncurkan roket RX-1220, RX-2020 dan RKX-2020. Pada tahun 2012 kolaborasi riset melalui konsorsium ini telah berhasil mengembangkan roket D-230 RX-1220 dengan diameter 122 mm, berbahan bakar propelan seberat 23 kg, kecepatan terbang 2,7 Mach, dan jarak jangkau sekitar 24 km. Selain itu, dikembangkan juga roket D-230 RX-2020 dengan diameter 200 mm, berbahan bakar propelan seberat 53,4 kg, dan jarak jangkau sekitar 36 km. Kolaborasi riset di bidang material maju yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi melalui konsorsium riset tahun 2012 adalah riset dan pengembangan magnet serta baterai lithium dalam rangka mendukung program mobil listrik nasional. Konsorsium riset magnet melibatkan Pusat Penelitian Fisika - LIPI, Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi - LIPI, Pusat Teknologi Bahan dan Industri Nuklir - BATAN, Departemen Fisika - UI, dan pihak industri yaitu PT Sintertech. Sementara itu, konsorsium riset baterei lithium melibatkan LPNK Ristek (LIPI, Batan, dan BPPT), Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, perguruan tinggi (UI, ITS, UGM), pelaku industri (PT. Nipress), serta pemerintah daerah. LIPI melakukan pengembangan material dengan kemampuan self cleaning dan self healing untuk berbagai aplikasi, produksi bahan marka jalan yang tahan terhadap cuaca dan abrasi pada skala pilot s/d 750 kg, serta membuat magnet permanen berbasis Fe2O3 berkekuatan 2 Kgauss. Dalam rangka menumbuhkan industri baru berbasis inovasi iptek, Kementerian Ristek menginisiasi program inkubasi bisnis teknologi. Pada tahun 2013 ditetapkan proposal untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-7
4-8 mendapatkan pembiayaan yaitu : 1. Information technology Digital Advertising Solution & Consultant, Inkubator - Swiss German University, tenan yang dibina adalah PT. Garuda Solusi Kreatif. 2. Pengembangan Healthy Sweet sebagai pemanis organik, Inkubator - IPB, tenan yang dibina adalah Elsafta Indonesia. 3. Peralatan Konverter Kit LGV, Inkubator - LIPI, tenan yang dibina adalah PT. Tritunggal Prakarsa Global. 4. Pengembangan mesin uji universal (UTM) kapasitas 25 ton, Inkubator - BIC, tenan yang dibina adalah PT. Testindo. 5. Pewarna alami untuk batik dari tanaman lokal Indonesia, Inkubator - BIC-MITI, tenan yang dibina adalah Flavamia Pratama. P3-Iptek juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan dan kemanfaatan sumber daya alam hayati Indonesia baik itu flora maupun fauna. Untuk memelihara jenis tumbuhan Indonesia, selama periode 2004-2013, LIPI telah mulai membangun 21 Kebun Raya Daerah di 17 provinsi, mendampingi empat kebun raya yang dikelola LIPI (Bogor, Cibodas, Purwodadi dan Bedugul). LIPI melakukan pendampingan secara intensif lain: Kebun Raya Baturaden dan Kebun Raya antara Balikpapan (2011), Kebun Raya Enrekang, Kuningan, Samosir (2012), Kebun Raya Wamena (2013). LIPI sejak tahun 2004 telah melaksanakan kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap) yang bertujuan untuk melakukan penyelamatan terumbu karang. Di samping itu, kemampuan untuk memantau sumber daya alam dengan menggunakan satelit penginderaan jauh semakin ditingkatkan. Satelit Penginderaan Jauh Sumber Daya Alam di Parepare Sulawesi Selatan menerima 4 satelit yaitu SPOT 2 dan 4, Aqua serta Terra. Untuk pengembangan sistem stasiun bumi, LAPAN telah dapat mengembangkan sistem stasiun bumi menerima data NOAA, Fengyun dan Landsat. Pada tahun 2012, sesuai dengan Inpres No. 6 tahun 2012 LAPAN melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk Citra Satelit Resolusi Tinggi dari stelit SPOT-5 dan SPOT-6. LAPAN melalui Stasiun Bumi Badan Standardisasi Nasional mengembangkan dan membina kegiatan (BSN) bertugas untuk standardisasi | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
nasional, penguatan infrastruktur mutu tersebut dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Infrastruktur mutu terdiri dari tiga pilar yakni: (1) standardisasi; (2) penilaian kesesuaian; dan (3) metrologi untuk mendukung penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI). Dalam pengembangan SNI, pertimbangan kebutuhan pasar dan stakeholder standardisasi menjadi sangat penting agar SNI dapat memberikan manfaat sesuai tujuan SNI disusun. Secara keseluruhan, hingga Oktober 2013, BSN telah menetapkan 9.532 SNI dengan rincian: 1.806 SNI yang ditetapkan untuk abolisi, dan 7.726 SNI yang ditetapkan masih berlaku. Di bidang penilaian kesesuaian, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah melakukan akreditasi terhadap 1.199 yang mencakup 787 lembaga penilaian laboratorium penguji, 170 laboratorium kalibrasi, 54 lembaga inspeksi, 31 laboratorium medik, 41 lembaga sertifikasi sistem manajemen (LSSM), 8 lembaga sertifikasi sistem HACCP, 8 lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan (SMKP), 14 lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan (LSSML), 2 lembaga sertifikasi ekolabel (LSE), 39 lembaga sertifikasi produk (LSPro), 6 lembaga sertifikasi personel (LSP), 12 lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK), 8 lembaga sertifikasi pangan organik (LSPO), serta 19 lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari (LPPHPL). Pada saat ini telah dikembangkan skema akreditasi baru, terdiri atas akreditasi penyelenggara profisiensi testing, akreditasi lembaga sertifikasi green house gases, akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen medical devices (SNI ISO 13485), dan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan rantai pasok (SNI ISO 28000). terus-menerus mengupayakan kesesuaian Dalam rangka pengawasan tenaga nuklir, BAPETEN telah menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kepala BAPETEN. Peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan dan melengkapi ketentuan yang ada dalam rangka penyempurnaan pengawasan tenaga nuklir yang telah berjalan, dan juga untuk menyongsong pembangunan PLTN. Pelaksanaan pengawasan tenaga nuklir dimulai dengan proses perizinan yang merupakan proses legalisasi terhadap rencana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundangan ketenaganukliran. Perizinan dimaksud dibagi atas Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR), Perizinan Instalasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-9
dan Bahan Nuklir (IBN) dan Perizinan petugas tertentu berupa Surat Izin Bekerja (SIB). Setelah izin diterbitkan, tugas berikutnya adalah melakukan pemeriksaan (inspeksi) yang dilakukan secara rution dan sewaktu-waktu. Ruang lingkup inspeksi meliputi fasilitas radiasi dan zat radioaktif, dan instalasi dan bahan nuklir di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum dapat dikatakan, bahwa kepatuhan pengguna terhadap pengoperasian peralatan adalah sesuai dengan persyaratan izin. Kepatuhan jaminan keselamatan terhadap pekerja, anggota masyarakat (termasuk jaminan keselamatan pasien yang memanfaatkan fasilitas radiasi) dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. ini memberikan 4.1.3 Tantangan Pembangunan Iptek Pembangunan iptek telah berlangsung lama di Indonesia. Investasi dalam bentuk pembangunan laboratorium dan penyediaan perlatannnya telah lama menjadi perhatian Pemerintah. Pendidikan tenaga peneliti dan peningkatan keterampilannya juga telah lama berlangsung. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek juga senantiasa berlangsung. Hasil-hasilnya juga telah banyak tercatat baik dalam publikasi, paten, maupun layanan-layanan teknologi bagi masyarakat. Sementara itu, data menunjukkan bahwa sumbangan penguasaan iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas. terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) terwujud dalam besaran TFP, Total Factor Productivity bersama dengan faktor lain yaitu infrastruktur, sumberdaya manusia, tata kelola kualitas (governance), Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010, 2011, dan 2012 ditunjukkan dalam Tabel 4.2. berikut. Data perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan TFP terhadap pertumbuhan PDB merupakan yang terkecil bila dibandingan dengan Modal dan Tenaga Kerja. Sumbangan iptek penguasaan stabilitas dan politik. 4-10 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
TABEL 4.2 PERTUMBUHAN PDB, MODAL, TENAGA KERJA DAN TFP TAHUN 2010, 2011, 2012 Variabel TAHUN 2010 2011 2012 Y, PDB 6,2 6,5 6,2 K, Modal 3,7 3,9 3,6 L, Tenaga Kerja 1,6 1,6 1,6 TFP 0,9 1,0 1,0 Sumber: BAPPENAS - 2013 Dengan demikian, tantangan pertama pembangunan iptek adalah meningkatkan dukungannya kepada sektor-sektor produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, lebih lebih berdaya saing yang secara agregat produktif dan sumbangan ini dapat ditunjukkan oleh peningkatan nilai TFP. Sebagai negara kepulauan dan tropis, Indonesia kaya dengan sumber daya alam baik yang hayati maupun nir-hayati. Sumberdaya hayati ada yang berlokasi di laut atau perairan dan ada yang di daratan yang masing-masing dalam bentuk flora, fauna, dan jasad renik. Persoalnya adalah, sumber daya alam dapat berkurang dan akhirnya habis. Dalam kaitan ini, tantangan adalah meningkatkan dukungannya kepada keberlanjutan sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat. pembangunan iptek berikutnya Bila pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 238,5 juta jiwa, maka pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 284,8 juta jiwa dan pada tahun 2035 mencapai 305,6 juta jiwa. Di lain pihak, jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan sudah mencapai 8 milyar jiwa. Di era globalisasi, dimana pergerakan manusia, barang dan jasa, keuangan, dan informasi semakin mudah dan dimudahkan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan setiap individu di dunia ini. Jarak fisik maupun jarang informasi/komunikasi antar orang akan semakin dekat, seolah semua manusia hidup dalam satu kampung global, Global Village. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia dapat berjaya dalam kampung global yang demikian? Berjaya dalam arti dapat Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-11
menjalani kehidupan modern dan maju bersama dengan bangsa-bangsa lain. Bagaimana mempersiapkannya? Inilah iptek, yaitu memberi tantangan ketiga pembangunan dukungan ilmiah bagi para pengambil kebijakan/pengelola pembangunan mempersiapkan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. Secara singkat tantangan pembangunan iptek adalah adalah meningkatkan penguasaan Iptek agar mampu mendukung: 1. Peningkatan daya saing perekonomian nasional; 2. Keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan pemanfaatannya. 3. Pembangunan modal sosial masyarakat Indonesia di tengah arus globalisasi yang makin kuat. 4.1.4 Isu Strategis Pembangunan Iptek Guna meningkatkan dukungan penguasaan iptek / inovasi teknologi bagi pembangunan nasional, maka isu strategis yang utama pembangunan iptek untuk tahun 2015 adalah: Peningkatan kapasitas iptek dalam bentuk: (1) Kemampuan menyediakan jawaban terhadap tantangan pembangunan iptek (2) Ketersediaan faktor input yang memadai (SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan). Dengan memperhatikan tantangan dan isu strategis di atas, maka kerangka pembangunan iptek yang berpusat pada penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dapat digambarkan sebagai berikut: GAMBAR 4.1 KERANGKA PEMBANGUNAN IPTEK 4-12 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
4.2 SASARAN TAHUN 2015 4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Secara umum, sasaran pembangunan Iptek adalah: 1. Meningkatnya kapasitas iptek nasional sehingga mampu untuk mendukung: a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa; b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta c. penyiapan Indonesia sosial budaya masyarakat menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. 6. Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan iptek yang penelitian, pengembangan dan penerapan mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaannya. Sasaran A.1. MENINGKATNYA DUKUNGAN IPTEK BAGI DAYA SAING SEKTOR PRODUKSI Arah Kebijakan Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi, maka penelitian, pengembangan dan penerapan iptek (P3-Iptek) diarahkan pada: a. Penyelanggaraan Litbang (Riset): dengan output teknologi / produk baru terdifusi ke sektor produksi; b. Layanan Perekayasaan dan Teknologi: dalam bentuk dan penyediaan pengujian; sarana perekayasaan, disain, c. Layanan yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu; Infrastruktur Mutu: d. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir: yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi; e. Pengembangan Teknopreneur: yang difasilitasi lewat science and technology park, inkubator, dan modal ventura. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-13
4-14 Strategi: Strategi pembangunan dirumuskan untuk masing-masing arah kebijakan yang ditetapkan di atas. 1. PENYELANGGARAAN LITBANG (RISET): Secara umum, tipologi kegiatan riset ditunjukkan dalam Gambar 4.2. di bawah ini, dengan penjelasan: a. Riset yang hanya melakukan eksplorasi dengan mengharapkan dihasilkan temuan baru (invensi). b. Riset yang dimulai dengan tahap eksplorasi temuan baru temuan baru dan menghasilkan tersebut direplikasi dan diuji konsistensinya dilaboratorium (uji aplha). c. Riset yang dimulai dengan eksplorasi yang menghasilkan temuan baru lolos uji alpha yang dilanjutkan dengan pengujian di lingkungan pengguna (uji beta) menghasilkan inovasi baru. d. Riset siklus lengkap, yaitu mulai dari eksplorasi, uji alpha, uji beta dan diakhiri dengan penerapan di sektor produksi / masyarakat melalui tahapan difusi yang sistematis. e. Berbekal hasil temuan yang lalu, atau hasil temuan ditempat lain (bahkan di luar negeri) kegiatan P3- Iptek dapat mulai dengan melakukan uji alpha, uji- beta, dan disseminasi inovasi baru. f. Temuan yang telah teruji di laboratorium, kegiatan lingkungan P3-Iptek melanjutkan pengujian di pengguna (uji beta) dan inovasi yang teruji tersebut didiseminasikan ke sektor produksi / masyarakat. g. Disseminasi inovasi yang telah teruji di laboratorium dan di lingkungan pengguna. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
GAMBAR 4.2 TIPOLOGI RISET Strategi Prioritas tahun 2015 adalah kegiatan tipe 7, tipe 6, tipe 5, dan tipe 4. Bidang riset yang akan dilaksanakan difokuskan pada bidang- bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian; (2) energi, energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan keamanan; dan material maju. 2. LAYANAN PEREKAYASAAN DAN TEKNOLOGI: Kegiatan perekayasaan, disain, dan pengujian untuk teknologi maju tidak sering dilakukan di usaha manufaktur, di samping itu perlatan yang dibutuhkan sangat mahal. Itu sebabnya, fasilitas untuk itu perlu disediakan pemerintah untuk membantu industri domestiknya. Tipologi layanan teknologi disajikan dalam Gambar 4.3. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-15
4-16 GAMBAR 4.3 TIPOLOGI LAYANAN TEKNOLOGI/PEREKAYASAAN Strategi Kegiatan layanan yang bersifat "market pull" dibiayai dari industri pelanggan (industry client) dan tercatat sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk memberi keleluasaan plafor PNBP bagi pengelola unit layanan ini, maka pagu PNBP perlu ditetapkan sebagai pagu batas bawah. Sementara itu, kegiatan layanan teknologi yang bersifat "technology push" pada umumnya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan publik, yaitu sebagai agen difusi teknologi baru, pembinaan proses alih teknologi dari "Original Equipment Manufacturer (OEM)" ke industri kecil/menengah (IKM) pemasok , dan pelaksanaan audit teknologi. Untuk layanan jenis ini, pembiayannnya bersumber dari APBN. Pada tahun 2015, peningkatan kapasitas penyediaan layanan revitalisasi dan peningkatan ini dilaksanakan melalui kapasitas badan-badan layanan teknologi yang mencakup laboratorium-laboratorium non-hankam: (1) Lab. Teknologi Kekuatan Struktur (LUK); (2) Lab. Mesin Perkakas (MEPPO); (3) Lab. Teknologi Energi; (4) Lab. Teknologi Polimer; dan (5) Lab. Teknologi Pati. 3. INFRASTRUKTUR MUTU: Sesuai dengan PP 102 tahun 2001, Standardisasi Nasional mencakup metrologi teknis, standar, pengujian dan mutu | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
untuk mencapai tujuan standardisasi nasional, yang terdiri dari: a. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; b. membantu kelancaran perdagangan; c. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan Proses layanan Infrastruktur mutu ditunjukkan dalam Gambar 4.4. GAMBAR 4.4 PROSES LAYANAN INFRASTRUKTUR MUTU Strategi: Pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor. Untuk itu kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu akan ditingkatkan. Badan Standardisasi Nasional (BSN): 1. Penguatan Kerjasama Standardisasi Kesesuaian antara lain Standar dalam perumusan partisipasi melalui Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-17
4-18 Internasional melalui keanggotaan dalam Panitia Teknis ISO, IEC, CAC untuk produk unggulan ekspor, dan peningkatan tanggapan (enquiry) terhadap regulasi teknis negara lain yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional. 2. Penguatan Sistem Pengembangan SNI melalui perumusan atau revisi SNI dengan menambahkan atau memasukkan National Differences, dan peningkatan Inisiatif pelaku usaha dalam perumusan substansi SNI. 3. Penguatan Sistem Akreditasi, Penilaian Kesesuaian melalui pengembangan skema sertifikasi dan akreditasi untuk UMKM, dan pengembangan skema akreditasi dan sertifikasi Bio Safety Level Laboratory (BSL). 4. Penguatan Sistem Metrologi Nasional, pengembangan skema akreditasi produsen bahan acuan bersertifikat, lembaga penyedia uji penguatan skema akreditasi profisiensi, dan penguatan sistem jaringan metrologi dan kalibrasi nasional. 5. Penguatan Sistem, Regulasi dan Pedoman Penerapan Standar melalui penguatan skema sertifikasi produk bertanda SNI, dan peningkatan insentif penguatan kapasitas UMKM dalam penerapan SNI dan persyaratan negara tujuan ekspor potensial. 6. Pengembangan Infrastruktur Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian melalui penyiapan infrastruktur metrologi kimia dan bahan acuan bersertifikat, dan penyiapan LPK pendukung produk unggulan nasional di wilayah lokasi produksi. 7. Penguatan Edukasi dan Diseminasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian melalui edukasi penerapan standar produk untuk pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan ketersediaan jumlah produk bertanda SNI di pasar domestik, penyusunan sistem informasi regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian negara tujuan ekspor potensial, dan sosialisasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan publik terhadap produk nasional bertanda SNI. 8. Penguatan Litbang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Kementerian/Lembaga Regulator (Kementerian Perindustrian, Pertanian, Energi dan Sumberday Mineral (ESDM), Kelautan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
dan Perikanan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kesehatan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan lain-lain). Masing-masing K/L diharapkan dapat: 1. Meningkatkan jumlah regulasi teknis untuk setiap produk dan merumuskan standardisasi produk yang bersangkutan. 4. Memberikan jaminan mutu bagi produk yang akan diekspor, dalam bentuk standardisasi yang telah diuji di laboratorium yang terakreditasi. Kementerian/Lembaga Pengawas (Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Teknis), diharapkan dapat: 1. Mengawasi barang beredar di pasar dalam negeri; 2. Menguji mutu barang bila dianggap perlu. Jajaran laboratorium, pemberi sertifikat, dan pelaksana inspeksi melalukan pengujian mutu barang, difokuskan pada meningkatan kapasitas dan kualitas pengujian dengan jaminan pekerjaan dalam bentuk akreditasi National Metrology Institute (NMI) - LIPI: Meningkatkan operasional dan pemeliharaan kalibrasi dan metrologi untuk besaran fisika. fasilitas Untuk tahun 2015, prioritas adalah: 1. BSN: Penguatan koordinasi penyusunan standard dan penegakannya 2. LIPI: Pembangunan laboratorium metrologi kimia yang diakui internasional serta laboratorium pembuatan bahan acuan standar murni yang terkait dengan berbagai komoditi ekspor (pangan/ikan) dan emisi gas 3. Revitalisasi sarana yang berada di berbagai kementerian / lembaga. 4. PENGAWASAN TENAGA NUKLIR: UU No.10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, mengamanatkan bahwa pengawasan dilakukan melalui peraturan, perijinan dan inspeksi, dari aspek keselamatan, keamanan dan safeguards nuklir dengan tujuan: a. Terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat; b. Menjamin adanya perlindungan dari aspek keselamatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-19
4-20 dan kesehatan terhadap para pekerja dan anggota masyarakat dan lingkungan hidup; c. Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir; d. Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir; e. Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan f. Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir. Berdasarkan standar pengawasan dunia, maka untuk meningkatkan kualitas hasil kegiatan ketiga pilar utama pengawasan perlu dilakukan kegiatan Teknis Pengkajian Keselamatan Nuklir, Kegiatan Kesiapsiagaan Nuklir dan Keteknikan yang biasa disebut dengan Technical Support Organization (TSO). Kegiatan pengawasan diarahkan pada: PLTN, Kesehatan, instalasi bahan nuklir, industri - tenorm dan lingkungan, kesiapsiagaan nuklir nasional, dan pengawasan kemanan nuklir nasional. Strategi: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengawasan penggunaan tenaga nuklir terutama dalam hal pelaksanaan peran sebagai untuk Support Regulatory menyongsong era PLTN di Indonesia. Di samping itu, akan dirintis penyediaan sarana dan prasarana antara lain: Gedung C untuk laboratorium, ruang pameran, dan ruang pertemuan; laboratorium Safeguards & proteksi fisik; laboratorium RDMS dan lingkungan; serta laboratorium proteksi radiasi dan sarana peralatan inspeksi keselamatan nuklir. Technical Organization Disamping peningkatan kapasitas, kegiatan pengawasan juga akan ditingkatkan melalui program pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang mencakup: 1. Penyelenggaraan dan pengembangan inspeksi keselamatan dan keamanan fasilitas radiasi dan zat radioaktif di bidang kesehatan, industri, dan penelitian; 2. Penyelenggaraan inspeksi keselamatan, keamanan dan safeguard instalasi dan bahan dan pengembangan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
nuklir; 3. Penyelenggaraan dan pengembangan keteknikan, sistem manajemen dan kesiapsiagaan nuklir; 4. Pengembangan dan pengelolaan pelayanan perijinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif; 5. Pengembangan dan pengelolaan pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir; 6. Perumusan dan pengembangan peraturan perundang- undangan fasilitas radiasi dan zat radioaktif; 7. Perumusan dan pengembangan peraturan perundang- undangan instalasi dan bahan nuklir; 5. TEKNOPRENEUR Fasilitasi tumbuhnya industri baru berbasis produk litbang dengan tumbuhnya Science and Technology Park (STP) di luar Puspitek fokus pada fasilitasi Sasaran A.2. MENINGKATNYA DUKUNGAN IPTEK BAGI KEBERLANJUTAN DAN PENINGKATAN KEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM Arah Kebijakan Kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung pemanfaatan keberlanjutan sumberdaya alam mencakup pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hayati (bio resources), nirhayati, pemanfaatan dan pengoperasian satelit sumberdaya alam serta teknologi mitigasi perubahan iklim. dan Strategi Pembangunan 1. LIPI - Biota Darat, melakukan pengembangan: a. Gedung koleksi mikroba dan kultur b. Eksplorasi pengumpulan jasad renik c. Rintisan pembangunan kebun raya baru 2. LIPI - Biota Laut, melakukan pengembangan: a. Gedung koleksi biota laut b. Tahap awal pembangunan Stasiun Penelitian Laut Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-21
4-22 Pantai Barat Sumatera c. Peningkatan daya dukung situ dan danau (Limnologi) 3. LAPAN melakukan pengembangan: a. Pengoperasian dan pemanfaatan penginderaan jauh b. Pengembangan satelit penginderaan jauh c. Pengembangan roket sipil 4. BPPT: a. Rintisan pembangunan PUSPITEK kelautan b. Pengembangan teknologi mitigasi perubahan iklim Sasaran A.3. DUKUNGAN IPTEK BAGI PENYIAPAN MASYARAKAT INDONESIA MENYONGSONG KEHIDUPAN GLOBAL YANG MAJU DAN MODERN Arah kebijakan: Penyelenggaran penelitian sosial budaya dalam hal kesiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. Kegiatan ini mencakup seluruh Indonesia melalui 6 simpul penelitian di Perguruan Tinggi Negeri. Strategi: LIPI: penelitian sosial budaya dalam skala besar dilaksanakan dengan cakupan: 1. Peningkatan kapasitas pelaku riset yang berada di simpul- simpul penelitian; 2. Pelaksanaan penelitian di seluruh Indonesia melalui ke- enam simpul riset; 3. Pengembangan kapasitas penyimpanan dan pengolahan data di pusat penelitian. 4. Analisis dan penyusnan rekomendasi awal. Sasaran B: MENINGKATKAN KETERSEDIAAN FAKTOR INPUT BAGI KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK Sumberdaya Manusia (SDM): | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
4.4 Kerangka Pendanaan 4.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Perluasan cakupan dan jumlah karya siswa dalam program S3 di dalam dan di luar negeri. Sarana Prasarana: Revitalisasi Puspitek dan Menuju Science and Technology Park sebagai sarana penumbuhan industri berbasis hasil rised dalam negeri. Kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelembagaan upaya pemerintah di bidang Iptek, yang saat ini terdiri dari tujuh lembaga berbagai unit riset lebih meningkatkan kualitas kementrian/lembaga guna kebijakan ristek dan implementasinya. diperlukan penataan dan litbang di Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4-23
4-24 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
BAB 5 BIDANG SARANA DAN PRASARANA Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025, pembangunan infrastruktur tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan daya perekonomian nasional, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta dapat menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. saing Oleh karena infrastruktur itu prioritas pembangunan diarahkan pada (a) menyediakan infrastruktur transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup nasional maupun (b) menghilangkan internasional; kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi penggunaan energi termasuk tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; (d) memenuhi kebutuhan hunian layak yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai bagi seluruh kalangan masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta (e) mewujudkan peningkatan ketahanan air dengan meningkatkan keandalan layanan sumber daya air untuk pemenuhan air baku bagi rumah tangga, irigasi, perkotaan dan industri, serta pengendalian daya rusak air. Selama periode 2010-2014 upaya percepatan pembangunan infrastruktur telah berhasil meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Laporan World Economic Forum Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-1
(WEF) pada tahun 2013 menempatkan posisi daya saing infrastruktur Indonesia pada urutan ke 61 dari 148 negara. Posisi tersebut meningkat secara signifikan dari urutan ke 96 dari 134 negara pada tahun 2009. Penilaian daya saing infrastruktur mencakup kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti jalan, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara (bandara), energi dan ketenagalistrikan, serta telekomunikasi (fixed and mobile phone). 5.1 Permasalahan dan Isu Strategis 5.1.1 Penguatan konektivitas nasional Keseimbangan pembangunan antarwilayah didorong dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas nasional dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi barang dan informasi. Keseimbangan pembangunan antarwilayah saat ini kondisinya belum memadai terutama di wilayah Indonesia bagian Timur yang berdampak pada tingginya biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga mengurangi daya saing produk dan gerak ekonomi. Hal jaringan tersebut diakibatkan oleh belum memadainya dan infrastruktur menghubungkan lapisan wilayah serta masih terbatasnya infrastruktur broadband terhubungnya seluruh wilayah dalam jaringan backbone serat optik nasional Pembangunan terutama wilayah infrastruktur dan broadband nasional saat ini juga masih terpusat di wilayah barat Indonesia. transportasi terintegrasi yang termasuk belum timur Indonesia. Kondisi tersebut memicu terjadinya disparitas harga dan kesenjangan antarwilayah, serta menghambat terjadinya akselerasi pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan. Sistem logistik nasional kurang efisien dan masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya. Tahun 2014 Logistics Performance Index (LPI) Indonesia berada pada posisi ke-53, sementara Singapura pada posisi ke-5, Malaysia ke-25, Thailand ke-35, dan Filipina ke-57. Biaya logistik Indonesia pun masih tinggi yaitu sebesar 27 % terhadap PDB pada tahun 2013, lebih tinggi daripada Thailand (20% terhadap PDB). Dalam hal akses terhadap energi modern untuk keperluan rumah tangga dan industri, terutama yang bersumber dari sumber energi setempat masih sangat minim. Infrastruktur gas bumi masih relatif ekslusif atau hanya dinikmati oleh kalangan atau regional tertentu. Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga mencapai baru sekitar 177.000 MMSCF untuk sekitar 86.000 rumah tangga. Pembangunan jaringan gas kota 5-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
yang telah dimulai sejak tahun 2009 baru menjangkau 16 kota yang melayani sekitar 58.000 sambungan rumah tangga. Kondisi tersebut di atas utamanya disebabkan oleh masih terbatasnya dan ketenagalistrikan berupa pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi. Tingkat pasokan/penyediaan gas bumi untuk rumah tangga masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan permintaan (demand). jaringan infrastruktur gas bumi Pemerataan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur faktor pendorong yang berdaya pertumbuhan ekonomi. saing infrastruktur ini kondisinya mengalami perbaikan, namun masih rendah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Rendahnya daya saing infrastruktur tersebut antara lain akibat dari adanya hambatan-hambatan pada pergerakan penumpang maupun barang di berbagai moda transportasi yang ada. Kondisi mantap jalan nasional tahun 2013 dengan panjang 38.570 km telah mencapai 92%, sementara itu jalan daerah dengan panjang 463.399 km baru mencapai kondisi mantap sebesar 63% untuk jalan Provinsi dan sehingga mengakibatkan kurang efektifnya konektivitas nasional. Kerusakan turut menyumbang pada peningkatan waktu tempuh. Pesatnya penumpang pertumbuhan diimbangi pengembangan yang memadai. infrastruktur bandara Permintaan terhadap pelayanan baik untuk landasan maupun terminal pada bandara-bandara di Ibukota Provinsi saat ini sebagian besar telah melampaui kapasitasnya. Waktu tunggu (dwelling time) pada pelabuhan Tanjung Priok mencapai tujuh ideal empat hari. Terbatasnya hari, logistik antara pelabuhan dengan kawasan aksesibilitas hinterland maupun ekonomi mengakibatkan tingginya waktu tempuh. saing merupakan Secara umum, daya Indonesia saat untuk Kabupaten/Kota jalan 43% jalan akibat pembebanan berlebih tidak udara jauh dari kondisi kawasan pertumbuhan transportasi disebabkan Inefisiensi kinerja antara transportasi multimoda dan antar moda. Hal ini ditandai oleh dominasi moda jalan raya baik untuk angkutan penumpang maupun barang mengakibatkan. Sementara itu moda angkutan laut saat ini pangsanya masih rendah, dan angkutan short sea shipping sebagai alternatif terhadap untuk angkutan barang belum dikembangkan secara optimal. Begitu pula dengan moda kereta api yang memiliki keunggulan untuk angkutan infrastruktur lain oleh belum berkembangnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-3
5-4 barang jarak menengah dan jauh belum dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik, serta angkutan sungai belum dikembangkan dengan baik pada daerah-daerah yang memiliki sungai-sungai besar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua maupun untuk menunjang angkutan di perkotaan. Disamping itu, fasilitas keterpaduan antarmoda pada titik perpindahan moda belum dikelola dengan baik. Hingga saat ini, fasilitas kereta api pada pelabuhan maupun bandara belum dikembangkan secara optimal, demikian juga dengan pengembangan dry port serta fasilitas antar moda kereta api dan bus di perkotaan. Pengembangan industri sarana seperti pesawat, kapal, bus, KRL, monorail dan gerbong kereta belum dilakukan secara memadai untuk mendorong peningkatan peran moda angkutan udara, laut, dan kereta api dalam rangka mewujudkan transportasi multimoda yang efisien. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM transportasi nasional juga terutama di bidang pelayaran dan penerbangan menyebabkan daya saing SDM nasional masih di bawah SDM negara-negara lainnya terutama wilayah ASEAN. Apabila tidak ada upaya yang signifikan dalam menyiapkan SDM yang unggul dan berkompeten, maka daya saing SDM transportasi nasional akan selalu di bawah posisi negara ASEAN lainnya saat terwujudnya Komunitas ASEAN Tahun 2015 maupun dunia internasional. Dalam rangka penyediaan infrastruktur, peran serta badan usaha dalam pembangunan infrastruktur sangat diperlukan pembiayaan terkait pemerintah. Namun, upaya peningkatan kontribusi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS atau PPP masih mengalami permasalahan, yaitu (1) masih kurangnya informasi mengenai proyek baik dari sisi detail teknis maupun informasi keuangan serta analisis terhadap berbagai macam risiko dan jaminan pemerintah untuk pengelolaan risiko tersebut; (2) masih sulitnya penerapan peraturan terkait dengan KPS oleh para Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK); (3) masih rendahnya kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam melaksanakan KPS; (4) belum optimalnya dokumen perencanaan proyek KPS bidang infrastruktur mengakibatkan pilihan strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS sehingga proyek infrastruktur yang menarik bagi pihak swasta malah dilaksanakan melalui pembiayaan APBN/APBD sementara proyek infrastruktur yang tidak menarik justru ditawarkan dengan keterbatasan kapasitas | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
kepada pihak swasta; (5) masih kurang memadainya pendanaan PT SMI dan anak perusahaannya PT IIF serta PT PII dan masing-masing penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS; serta (6) belum adanya mekanisme pemberian insentif bagi Penanggung (PJPK) dalam melaksanakan KPS. sebagai instrumen pembiayaan Jawab Proyek Kerja sama Keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, namun jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan transportasi masih tinggi, terutama pada kecelakaan Jumlah kematian akibat jalan. kecelakaan lalu lintas jalan lebih dari 30.000 jiwa tiap tahunnya. Bahkan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9-3,1 % dari total GDP Indonesia. Upaya pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi baik untuk jalan, pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian, masih belum memadai. Selain itu penanganan terhadap kejadian kecelakaan pelayaran maupun penerbangan di akibat Indonesia belum dilakukan dari keterbatasan kemampuan, perlengkapan, dan SDM Search and Resque (SAR), sehingga upaya penyelamatan terhadap terhambat dan kurang maksimal. merupakan dasar prinsip lintas lalu secara memadai, jiwa manusia sering Sementera itu pada sektor telekomunikasi dan informatika masih terdapat wilayah blank spot, infrastruktur pita lebar (boradband) yang terbatas, harga layanan komunikasi dan tinggi, informatika khususnya pita pengelolaan spektrum frekuensi radio yang belum optimal, serta tingginya biaya regulasi (regulatory cost), dan belum memadainya tidak memberikan kepastian hukum untuk melindungi investasi jangka panjang. lebar yang masih peraturan perundangan sehingga Untuk mewujudkan perkotaan di Indonesia yang bertaraf internasional, peran infrastruktur menjadi sangat penting. Selama kurun 5 tahun ke depan, peran sistem transportasi bukan saja akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi, intensifikasi aksesibilitas ke seluruh bagian kota dan integrator pusat-pusat kegiatan masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan taraf hidup, mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi hambatan diskontinuitas dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Degradasi kualitas infrastruktur perkotaan dipengaruhi oleh peningkatan angka urbanisasi di Indonesia. Jumlah penduduk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-5
5-6 perkotaan di Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 129,6 juta. Jumlah ini merupakan 54% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini juga berarti peningkatan dari Sensus Penduduk 2010 sebanyak 118,3 juta. Diperkirakan setiap tahun penduduk kota bertambah 5,65 juta orang atau 15.479 orang per hari. Tahun 2025 diperkirakan sebanyak 65% penduduk akan menghuni perkotaan terutama di 16 kota besar yang ada di Indonesia. Kota juga merupakan pusat peredaran ekonomi nasional. ADB memperkirakan 80% pertumbuhan ekonomi baru di Asia berasal dari wilayah perkotaan karena posisinya sebagai pusat konsentrasi pekerja dan lapangan kerja. Tekanan akibat tingginya urbanisasi akan menyebabkan beban mobilitas perkotaan meningkat, diwarnai oleh penggunaan sepeda motor yang tinggi. Kemacetan di perkotaan telah menyedot tingkat pemborosan sampai 2-5% dari PDB negara- negara Asia, karena hilangnya waktu produktif dan tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung (ADB, 2013). Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar termasuk kehilangan waktu, pemborosan bahan bakar, dan menurunnya daya saing kota. Belum memadainya pelayanan angkutan umum yang bersifat massal di kawasan perkotaan dan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi menambah kemacetan dan mengurang mobilitas penumpang dan logistik. Dengan demikian pengembangan transportasi massal perkotaan di kota-kota besar sangat dibutuhkan. Kejadian bencana juga menjadi salah satu penyebab terputusnya arus transportasi seperti yang terjadi pada kasus semburan lumpur Sidoarjo yang cukup berpengaruh terhadap Jawa Timur. Adanya perubahan asumsi perekonomian penyebab Semburan Lumpur Sidoarjo, yang semula dianggap"Underground Blow Out" menjadi "A Type of Mud Volcano" menyebabkan adanya kemungkinan semburan lumpur tersebut akan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lebih lama dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Mempertimbangkan keberadaan jalur kereta api dan arteri Porong lama yang berada tepat di samping tanggul penahan lumpur, keberlanjutan pengaliran lumpur melalui Kali Porong sebagai upaya pengamanan tanggul penahan lumpur menjadi sangat penting untuk menghindari meluasnya area terdampak lumpur dan pengamanan jalur yang menghubungkan Surabaya dengan Malang, Pasuruan dan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
5.1.2 Peningkatan ketersediaan infrastruktur Pelayanan dasar Probolinggo. Ke depan, pengembangan riset dan sistem monitoring kebencanaan lumpur juga perlu menjadi perhatian disamping pengamanan sejumlah aset Pemerintah hasil jual beli tanah dan bangunan warga agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. isu Berdasarkan berbagai kondisi tersebut diatas maka strategis penguatan konektivitas nasional meliputi (1) Keseimbangan pembangunan antarwilayah; (2) Pendorong pertumbuhan ekonomi; (3) pengembangan transportasi massal perkotaan; dan (4) Penanganan bencana yang berdampak pada arus transportasi. Tingkat pelayanan dasar akan energi terutama akses infrastruktur terhadap tenaga listrik masih menunjukkan ketimpangan. Pelayanan dasar ketenagalistrikan belum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk daerah terpencil dan terluar, atau perbatasan. Total peningkatan rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2014 diperkirakan baru mencapai sekitar 81,51 persen atau masih ada sekitar 18,49 persen penduduk belum dapat menikmati layanan ketenagalistrikan. Bahkan, krisis pasokan tenaga listrik kerap terjadi di berbagai wilayah. Aksesibilitas sarana prasarana ketenagalistrikan di setiap provinsi belum merata, beberapa daerah yang masih memiliki tingkat rasio elektrifikasi dibawah 60 persen pada tahun 2013 yaitu NTT dan Papua masing- masing sebesar 54,77 persen dan 36,41 persen. Tingkat layanan ketenagalistrikan juga dapat ditunjukkan dari konsumsi tenaga listrik per kapita yang masih relatif tergolong rendah yaitu pada tahun 2012 konsumsi tenaga listrik per kapita adalah 0.6 MWh/kapita dengan produksi tenaga listrik sebesar 183,4 ribu GWh. Hal yang hampir sama juga terjadi dalam akses dan pemanfaatan energi untuk keperluan rumah tangga, terutama yang bersumber dari sumber energi setempat masih sangat minim, terutama energi terbarukan biogas, masih sangat terbatas. Kondisi tersebut di atas disebabkan oleh masih terbatasnya jaringan infrastruktur gas bumi dan ketenagalistrikan berupa transmisi dan distribusi. Tingkat pembangkit, pasokan/penyediaan gas bumi untuk rumah tangga dan tenaga listrik masih pertumbuhan permintaan (demand) sehingga terjadi keadaan permintaan yang terbatasi (suppressed demand). Peningkatan akses air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar bagi masyarakat belum terpenuhi. Permasalahan utama jaringan tertinggal dibandingkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-7
5-8 yang dihadapi dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana terlayaninya seluruh penduduk terbangun serta belum Indonesia akan air minum dan sanitasi. Minimnya keberlajutan sarana dan prasarana ditunjukkan dari banyaknya infrastruktur yang telah dibangun namun tidak digunakan oleh ini adalah belum masyarakat. Penyebab utama hal diterapkannya manajemen aset. Belum optimalnya pelibatan masyarakat di setiap tahapan pembangunan menyebabkan terbangun. kurangnya Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi saat ini belum mencakup strategi manajemen aset yang tepat, khususnya terkait pemeliharaan dan rehabilitasi sehingga mempersingkat usia ekonomis Akibatnya sustainability pembangunan tidak tercapai. rasa kepemilikan akan sarana dari infrastruktur terbangun. Di sisi lain, akses air minum dan sanitasi yang ada saat ini juga belum dapat menjangkau seluruh penduduk. Hingga tahun 2013, proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat sebesar 30,22% atau rata-rata kenaikan pertahun sebesar 2,32%. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat sebesar 26,99% atau rata-rata kenaikan pertahun sebesar 2,07%. Hal ini dikarenakan belum sinergi perencanaan dan penyelenggaraan mantapnya pembangunan air minum dan sanitasi sehingga penyediaan sanitasi untuk mengamankan penyediaan air minum, serta belum handalnya dukungan penyediaan air baku. Dengan demikian, pelayanan air minum yang ada saat ini belum dapat memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). belum terintegrasi sebagai upaya Demikian halnya dengan pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai masih memerlukan perhatian besar. Pada tahun 2012 masih terdapat 19,82% atau 11,8 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Jumlah kepemilikan rumah mengalami peningkatan sebesar 2,18% dari tahun 2010, namun jika dilihat sejak tahun 2000, jumlah persentase rumah tangga yang memiliki rumah milik sendiri relatif stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa harga tidak terjangkau dan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang menempati hunian sewa. rumah semakin Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) dalam penyediaan perumahan masih menjadi | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
5.1.3 Peningkatan Ketahanan Air persoalan utama, khususnya bagi perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Terbatasnya kapasitas pengembang (developer) dalam menyediakan rumah keterjangkauan (affordabilility) MBR untuk membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya masyarakat berpendapatan rendah yang belum memiliki rumah sendiri. bagi MBR dan rendahnya Keterbatasan kemampuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi penyediaan hunian yang layak bagi MBR selama tahun 2005-2013 tidak mampu menyelesaikan backlog perumahan dan memenuhi kebutuhan terhadap rumah baru pada kurun waktu tersebut. Fasilitasi tersebut meliputi pembangunan rumah susun sederhana sewa, penyediaan prasarana dan sarana dasar, penyediaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan peningkatan kredit mikro pembangunan dan perbaikan. Keterbatasan masyarakat untuk rumah layak huni serta terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru. Permasalahan tersebut menjadi semakin sulit dikarenakan masih belum memadainya kapasitas tata kelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membantu memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak. Terbatasnya kemampuan fasilitasi pemerintah dan juga tanpa diiringi dengan pemerintah daerah saat penguatan perannya sebagai enabler. Namun lebih berperan sebagai penyedia perumahan (developer). Dalam penyediaan perumahan, pemerintah tidak akan secepat dan seefisien masyarakat dan pengembang (developer) bahkan seringkali tidak tepat sasaran. Upaya mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan perumahan bagi MBR masih belum berjalan optimal dan masih terkendala oleh berbagai peraturan perundangan yang tidak memberikan insentif bahkan cenderung menjadi penghambat. Selain itu, dalam pembangunan perumahan khususnya di daerah perkotaan (urban area), peranan pemerintah terkendala oleh kemampuan pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi MBR. ini Air sebagai sumber kehidupan yang merupakan komponen utama setiap makhluk hidup, mempunyai keterkaitan dan hubungan yang erat dengan bidang lain seperti pangan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-9
5-10 energi. Keterkaitan dan hubungan tersebut, juga dikenal dengan konsep "water, food and energy nexus" yang menekankan keterkaitan erat antara air, pangan, dan energi. Peraturan perundang-undangan terkait dengan sumber daya air, telah mengarahkan pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu (integrated water resources management, IWRM) yang mengintegrasikan seluruh sektor dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Keterpaduan aspek konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Di masa depan, kompetisi pemanfaatan air untuk pemenuhan kebutuhan air minum, produksi pangan, dan produksi energi akan makin meningkat. Oleh karena itu maka pengelolaannya perlu mempertimbangkan konsep water, food and energy nexus yang mensinergikan keterkaitan di antara ketiga komponen tersebut dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Pengelolaan sumber daya air terpadu dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan air, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan air yang layak dalam kuantitas dan kualitas bagi masyarakat untuk hidup sehat, bersih, dan produktif secara berkelanjutan serta kemampuan bertahan terhadap risiko kerugian akibat air pada tingkat tertentu, sebagaimana telah dibahas dalam sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ketahanan air mencakup aspek-aspek: (a) kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi keperluan domestik (rumah tangga), perkotaan, dan industri; (b) kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dalam arti luas, termasuk pangan; (c) kemampuan pemenuhan kebutuhan pemanfaatan air sebagai sumber energi; (d) kemampuan pengelolaan daya rusak air untuk meminimalkan risiko. Untuk menjamin keberlanjutan ketahanan air maka aspek konservasi sumber- sumber air perlu mendapatkan perhatian yang seimbang. Untuk mewujudkan ketahanan air nasional, pembangunan sumber daya air dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan sebagai berikut: pengelolaan tersebut mencakup Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air terpadu. Meskipun pengelolaan sumber daya air terpadu telah diatur dalam UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, namun keterpaduan pelaksanaannya masih perlu terus didorong, | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
mengingat masih banyaknya permasalahan yang bersifat lintas sektor seperti: (a) belum memadainya konservasi daerah hulu; (b) pengelolaan yang masih bias pembangunan infrastruktur; (c) meningkatnya penduduk yang tinggal di dataran banjir (floodplain); (d) ekstraksi air tanah yang masih berlebihan terutama di perkotaan; dan (e) meningkatnya risiko banjir di perkotaan serta menurunnya kualitas air sungai. Rendahnya kapasitas tampung air perkapita. Kondisi ketahanan air tercermin dari kemampuan menyimpan air untuk menjamin ketersediaan air sepanjang tahun melalui pembangunan waduk dan serta bangunan penampung air lainnya. Peningkatan kapasitas air perkapita dari 52 m3/kapita pada tahun 2010 menjadi 58,6 m3/kapita pada akhir 2014 masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar 1.975 m3/kapita. Sebagai perbandingan, pada tahun 2003 Thailand telah memiliki kapasitas tampung sebesar 1.277 m3/kapita. embung Kapasitas tampung danau dan situ yang merupakan tampungan alamiah, juga berada dalam kondisi menurun karena sedimentasi berlebihan dan meningkatnya tanaman penutup perairan (seperti enceng gondok) akibat penurunan kualitas air terutama pada 15 danau prioritas nasional. Belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga air sebagai sumber energi. Sejak tahun 2000, pemanfaatan potensi tenaga air (hydropower) yang melimpah dan tersebar di seluruh Indonesia sebagai green energy relatif stagnan. Dari seluruh potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 75 GW, baru dimanfaatkan sebesar 3,94 GW sebagai kapasitas terpasang. Layanan air baku belum optimal dan merata. Peningkatan kebutuhan air sebagai akibat pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan kurang efisiennya pemanfaatan air, belum diimbangi dengan suplai air baku yang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana air baku, menurunnya debit pada sumber-sumber air, dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari terutama di wilayah perkotaan. Pada tahun 2012 tidak kurang dari 55,5 persen keluarga di Indonesia masih mengandalkan air tanah sebagai sumber air minum. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-11
5-12 Pengembangan dan pengelolaan irigasi belum optimal. Air merupakan salah satu faktor utama dalam produksi pangan, sangat dipengaruhi oleh sehingga ketahanan pangan ketahanan air. Dalam rangka mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional, pengembangan dan pengelolaan irigasi (termasuk irigasi rawa) masih dihadapkan pada berbagai kendala yaitu: (a) kurangnya kehandalan sumber air irigasi karena hanya sekitar 11 persen dari 7,2 juta hektar areal irigasi yang mendapatkan pasokan dari waduk, sedangkan 89 persen lainnya dari aliran sungai atau mata air. Penyediaan air irigasi dari waduk dapat meningkatkan indeks pertanaman hingga 200 persen, bahkan pada beberapa daerah dapat mencapai 300 persen. Pemanfaatan tampungan air irigasi merupakan nexus antara untuk keperluan air ketahanan air dan ketahanan pangan; (b) rendahnya efisiensi penggunaan air irigasi, terutama di tingkat tersier karena budidaya tanaman padi masih didominasi oleh teknik penggenangan yang berlebih; (c) secara nasional, lebih dari separuh jaringan irigasi (sekitar 3,74 juta hektar) telah menurun fungsinya sehingga memerlukan rehabilitasi, baik rehabilitasi ringan maupun rehabilitasi berat; (d) belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan irigasi rawa sebagai alternatif tambahan lahan beririgasi karena baru sekitar 4,8 persen dari 33,4 juta hektar potensi lahan rawa yang telah dikembangkan. Selain itu, pengembangan dan pengelolaan rawa ke depan menghadapi tantangan kelestarian lingkungan rawa melalui pendekatan adaptif. Meningkatnya kebutuhan perlindungan dari dampak daya rusak air. Pengendalian daya rusak air masih menghadapi masalah-masalah: (a) kurang berfungsinya prasarana dan sarana pengendali banjir; (b)kerusakan daerah tangkapan air yang mengakibatkan menurunnya daya dukung daerah aliran sungai (DAS); (c) intensitas curah hujan yang tinggi pada kurun waktu yang cenderung lebih pendek sebagi akibat dari perubahan iklim; (d) buruknya sistem drainase mikro; (e) pembuangan sampah di badan sungai; (f) kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan-kawasan pantai di perkotaan seperti di Jakarta, Semarang, dan Surabaya dan pada kawasan- kawasan pertanian seperti di Karawang, Indramayu, Tegal, dan Demak yang menyebabkan kegagalan panen padi dan tambak; (g) penambangan bahan galian golongan C di beberapa sungai memicu terjadinya degradasi dan agradasi dasar sungai serta erosi tebing sungai yang dalam jangka | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
panjang dapat mengubah morfologi sungai; (h) pengembangan permukiman yang pembangunan memanfaatkan ruang pesisir tetapi tidak memperhatikan proses alamiah geomorfologis pantai telah menyebabkan timbulnya abrasi dan akresi pantai yang menerus dan berpindah-pindah di luar proses alamiahnya. Kondisi ini diperburuk oleh penanganan parsial pengamanan pantai yang bias pada pembangunan hard structures setempat. dan infrastruktur Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada permasalahan: (a) belum lengkapnya peraturan turunan dari UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur tentang kualitas air, danau, dan hak guna air serta peraturan- peraturan menteri terkait sebagai pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; (b) belum optimalnya kelembagaan koordinasi pengelolaan SDA seperti Komisi Irigasi, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi (DSDA Prov), dalam menjalankan peran dan fungsinya; (c) belum terbentuk dan/atau berfungsinya Unit Pengelola (d) belum belum ada dan/atau Bendungan berfungsinya unit pengelola daerah irigasi (UPDI); (e) rendahnya kinerja pengelolaan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah karena keterbatasan alokasi APBD dan rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola irigasi; (f) rendahnya peran dan fungsi petani pemakai air (P3A) dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif; serta (g) rendahnya kualitas, sistem standardisasi, integrasi, dan kemanfaatan sistem informasi sumber daya air antarinstansi/kementerian sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. (UPB); 5.2 Sasaran Bidang Tahun 2015 No Sasaran Output Tahun 2015 Outcome Tahun 2015 Penguatan Konektivitas Nasional 1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana a. Meningkatnya panjang yang 30.17,6 km ; b. Terbangunnya dipreservasi jalan jalan sebesar baru sepanjang 143,1 km; c. Terbangunnya jalur rel KA baru, jalur ganda dan reaktivasi jalur KA sepanjang 265 km untuk a. Meningkatnya persentase kemantapan jalan menjadi 96% untuk jalan Nasional, 60% jalan provinsi, dan 45 % jalan kabupaten/kota. b. Menurunnya waktu tempuh perjalanan darat menjadi 2,4 jam per 100 km. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-13
No Sasaran Output Tahun 2015 transportasi dan sarana transportasi dalam mendukung keseimbangan antar wilayah Pulau Sulawesi; Jawa, Sumatera, dan d. Terbangunnya 59 pelabuhan penyeberangan di lintas sabuk utara, tengah dan selatan; e. Pengembangan pelabuhan 86 lokasi terutama sebanyak untuk wilayah timur; 56 f. Terbangunnya bandara meliputi bandara baru dan bandara pengembangan eksisting; g. Pembangunan sarana transportasi meliputi: 75 unit bus perintis, 15 unit kapal perintis laut, 23 unit kapal penyeberangan dan bus air, 48 unit Kereta Ekonomi (K3), Kereta KRDI, dan KRL . 2. Meningkatnya Pelayanan transportasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi melalui implementasi transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda, serta Sistem Logistik Nasional a. Terbangunnya akses kereta ke bandara (Bandara Kualanamu, Bandara Minangkabau, dan Bandara Soekarno Hatta) dan pelabuhan pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Belawan, Tanjung Pelabuhan Perak, Tarahan, dan Tanjung Emas); b. Terlaksananya pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung menjadi Pelabuhan Hub Internasional; c. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada jaringan jalan ASEAN Highway di wilayah Sumatera dan Jawa; d. Tersedianya sekitar 218.000 orang peserta diklat dan lulusan SDM yang transportasi memenuhi standar kompetensi; e. Terbentuknya lembaga khusus transportasi yang menangani multimoda. 3. Keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal a. Terselenggaranya pelayanan bus rute, penyeberangan perintis 177 rute, angkutan udara perintis 172 laut trayek, angkutan perintis 90 trayek, dan kereta perintis 247 5-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA Outcome Tahun 2015 c. Meningkatnya jumlah penumpang dan barang pada angkutan penyeberangan, angkutan udara, angkutan laut, dan KA. d. Meningkatnya jangkauan pelayanan lintas penyeberangan, angkutan udara, angkutan laut, dan KA. a. Meningkatnya jumlah armada nasional yang sudah berumur sama atau kurang dari 25 tahun menjadi 70% untuk mencapai kontribusi ekspor dan impor 12%, serta terpenuhinya azas cabotage untuk angkutan laut menjadi 100%. b. Menurunnya biaya transportasi menjadi 6,5% dari PDB. c. Meningkatnya pangsa pasar KA barang menjadi 12%. d. Dwelling time pelabuhan utama (Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak) tidak lebih dari 5 hari. e. Beralihnya angkutan kargo dari moda jalan ke moda laut. f. Terpenuhinya perambuan jalan pada jaringan ASEAN Highway sesuai dengan standar ASEAN g. Meningkatnya jumlah lulusan SDM transportasi nasional yang berkompeten dan berdaya saing. h. Terselenggaranya layanan Long Distance Ferry di lintas Jakarta- Surabaya. a. Meningkatnya jangkauan pelayanan transportasi. b. Meningkatnya penggunaan angkutan umum yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
No 4. 5. 6. 7. 8. Sasaran dan kewilayahan Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada transportasi Tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya Terbangunya Sistem Transportasi Angkutan Massal Berbasis Bus dan Rel Tersedianya layanan pita lebar Output Tahun 2015 Outcome Tahun 2015 api perintis 4 lintas. b. Terselenggaranya PSO untuk layanan angkutan kereta api jarak jauh dan angkutan laut. dan perlengkapan navigasi pelayaran sejumlah 125 paket, keselamatan kereta api 20 unit, dan fasilitas keselamatan jalan lalu yang tersebar di 33 provinsi; b. Tersedianya perlengkapan Search untuk and Rescue operasi menunjang penyelamatan lain helikopter 2 unit dan boat untuk peralatan keselamatan 27 unit. c. Terpenuhinya penyediaan dana Infrastructure Maintenance and untuk (IMO) Operation prasarana kereta api. a. Tersedianya fasilitas lintas (SAR) antara a. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi baik di lalu lintas jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan b. Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan sampai dengan tahun 2015 sebesar 20 % persen dari kondisi eksisting tahun 2010 sesuai RUNK. sarana dan a. Terbangunnya prasarana transporasi seperti jalan, rel KA, pelabuhan, bandar udara, kapal, dan sarana lainya lingkungan dan yang ramah tahan cuaca dan terhadap perubahan iklim a. Meningkatnya jumlah pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan (eco port dan eco airport). b. Penggunaan energi yang ramah lingkungan. c. Berkurangnya emisi kendaraan bermotor. a. Jangkauan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah KPU layanan a. Meningkatnya akses pelayanan telekomunikasi, informastika, dan siaran publik b. Jangkauan siaran LPP RRI dan terhadap populasi LPP TVRI masing-masing mencapai 70% a. Meningkatnya jumlah BRT di 16 a. Mengurangi kemacetan lalu lintas Kota Besar b. Terbangunnya sistem angkutan massal berbasis rel di Kota lain: Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan antara b. Meningkatkan pergerakan manusia kota di metropolitan perkotaan terutama a. Seluruh pulau besar terhubung tulang dengan punggung serat optik nasional b. 88% kabupaten/kota terjangkau jaringan a. Meningkatnya kapasitas pelayanan prasarana jasa telekomunikasi terutama di daerah yang belum terjangkau layanan pitalebar populasi layanan pitalebar c. 70% terjangkau Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-15
No 9. 10 11 12 Sasaran Optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Tercapainya tingkat TIK literasi nasional Tersedianya layanan e- pemerintah dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional Pemulihan sendi- sendi kehidupan sosial masyarakat terdampak luapan lumpur Sidoarjo serta Pengurangan potensi ancaman luapan lumpur untuk mencegah meluasnya Peta Area Terdampak. Output Tahun 2015 a. 50% populasi layanan TV digital terjangkau b. Tersedianya alokasi spektrum yang mendukung frekuensi layanan pita lebar Tingkat literasi TIK mencapai 50% Indeks mencapai 3,0 (skala 4,0)1 e-pemerintah nasional a. Terselesaikannya sisa pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga di luar peta area terdampak (PAT 22 Maret 2007 - 3 Desa, 9 RT, 65 RT), dan sosial fasilitasi penyelesaian ekonomi masyarakat pada wilayah tanggung terdampak jawab PT Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya (PAT 22 Maret 2007). Outcome Tahun 2015 a. Meningkatnya kualitas pelayanan prasarana jasa telekomunikasi terutama spektrum radio a. Penguasaan teknologi yang tepat guna a. Terwujudnya peningkatan pelayanan antar instansi pemerintah dan masyarakat a. Tidak meluasnya area terdampak Semburan Lumpur Sidoarjo yang sangat mempengaruhi jalur transportasi Surabaya-Malang- Pasuruan-Probolinggo Terfasilitasinya penanganan sosial ekonomi bagi masyarakat terkena dampak Semburan Lumpur Sidoarjo. a. Terjaminnya operasi pengaliran lumpur ke Kali Porong dan infrastruktur pemeliharaan pengamanan lumpur Sidoarjo. luapan 13 Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik a. Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk 16. 000 sambungan rumah. b. Pembangunan beberapa kota SPBG b. Pengembangan biogas untuk rumah tangga di a. Terwujudnyapeningkatan pemanfaatan bahan bakar gas nasional. b. Peningkatan keandalan suplai gas untuk sektor transportasi. c. Peningkatan pasokan energi untuk rumah tangga 14 Menjadikan skema KPS sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor serta meningkatnya c. Terintegrasinya KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur. a. Proses penyiapan dan transaksi proyek KPS menjadi lebih lancar, karena dananya sudah dianggarkan dalam anggaran masing-masing PJPK 1 Merujuk ke Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 5-16 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
No Sasaran Output Tahun 2015 Outcome Tahun 2015 peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur. 15 Menyediakan dukungan pembiayaan untuk memenuhi target infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan diluar pendanaan pemerintah, seperti melalui skema KPS dan creative financing. d. Tersusunnya konsep-konsep implementasi creative dari financing untuk penyediaan infrastruktur a. Kementerian/Lembaga dapat menerapkan skema creative financing sebagai salah satu metode dalam penyediaan proyek infrastruktur 16 Menciptakan efisiensi pengelolaan infrastruktur melalui mekanisme risk sharing, insentif dan disinsentif serta debottlenecking kebijakan yang ada. e. penyiapan Jangka proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS menjadi tahun sejak kurang dari 5 perencanaan sampai dengan transaksi. waktu bertambahnya kuantitas proyek KPS yang ditransaksikan 17 Meningkatkan peran Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS f. Badan usaha (BUMN maupun bidang dalam swasta) infrastruktur meningkat 5% dari realisasi proyek tahun 2014 Investor lebih mudah berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar 1. 2 Peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan Peningkatan kapasitas dan a. Rasio elektrifikasi meningkat menjadi 83,18 persen di tahun 2015 b. Terlaksananya pembangunan prasarana ketenagalistrikan bagi daerah pesisir, terisolasi, dan terpencil. c. Tercapainya penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW beserta jaringan transmisi dan distribusinya. a. Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk 16. a. Peningkatan akses pelayanan ketenagalistrikan b. Terwujudnya pelayanan terutama terisolasi, dan terpencil. pemerataan ketenagalistrikan, pesisir, daerah di c. Mendukung keandalan pembangkit terutama pada beban medium dan puncak. d. Terwujudnyapeningkatan pemanfaatan bahan bakar gas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-17
No Sasaran Output Tahun 2015 kualitas sarana dan prasarana energi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik 000 sambungan rumah. SPBG b. Pembangunan beberapa kota c. Pengembangan rumah tangga biogas di untuk 3. Meningkatnya layanan perumahan, air minum dan sanitasi yang layak a. Meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak masyarakat huni untuk rendah berpenghasilan sebanyak 20.000 unit. b. Meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian untuk 64.850 unit. c. Terbangunnya infrastruktur air kawasan, limbah di drainase infrastruktur di 53 perkotaan infrastruktur kabupaten/kota, tempat akhir pemrosesan sampah di 41 kabupaten/kota, dan tempat pengolah sampah terpadu/3R di 127 kawasan. 764 infrastruktur d. Terbangunnya SPAM regional di 6 kawasan regional, SPAM kawasan MBR di 487 kawasan, SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) di 159 IKK, SPAM Perdesaan di 1.733 desa, dan SPAM Kawasan Khusus di 79 kawasan. d. Menjamin Ketahanan Air 1 Meningkatnya a. Lanjutan pembangunan 21 ketersediaan air untuk irigasi, rumah tangga, kota dan industri (RKI), dan energi melalui pembangunan waduk, PLTA, embung, revitalisasi danau/situ, dan bangunan penampung air lainnya. waduk dan 195 embung; b. Sinkronisasi antara pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan rencana umum penyediaan listrik (RUPTL), serta penataan regulasi pemanfaatan SDA untuk PLTA; tenaga a. Meningkatnya prasarana air melayani RKI m3/det; kapasitas baku untuk sebesar 2,45 b. konservasi 15 kawasan sumber air. c. Pembangunan prasarana baku sebesar 2,45 m3/det air 2 Terlaksananya a. Pembangunan/jaringan irigasi 5-18 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA Outcome Tahun 2015 nasional. e. Peningkatan keandalan suplai gas untuk sektor transportasi. f. Peningkatan pasokan energi untuk rumah tangga a. Menurunnya angka backlog perumahan sebesar 15% b. Menurunnya rumah tangga yang menempati hunian tidak layak huni sebesar 15% c. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 70.25% pada tingkat kebutuhan dasar d. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi (air limbah domestik) layak menjadi 62,4% dan meningkatnya cakupan sampah perkotaan a. Peningkatan kapasitas tampung perkapita sebesar 58,5 juta m3 b. Peningkatan konservasi sumber- sumber air, termasuk pengelolaaan danau dan situ yang berbasis keterlibatan multipihak. c. Percepatan pemanfaatan SDA untuk PLTA; d. Peningkatan layanan irigasi yang bersumber dari waduk dari 11% menjadi 11,7% e. Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih a. Peningkatan layanan jaringan irigasi
pembangunan/ peningkatan Daerah Irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi sebagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan yang didukung dengan terbentuknya unit pengelola satuan irigasi untuk menjamin kehandalan Daerah Irigasi. seluas 33,29 ribu ha; b. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38,18 ribu ha; c. Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi seluas 2,48 juta hektar yang didukung dengan terbentuk dan berfugsinya unit pengelola daerah irigasi (UPDI); d. Peningkatan irigasi rawa seluas 10,16 ribu ha dan rehabilitasi irigasi rawa seluas 13,80 ribu ha; f. Pembangunan dan rehabilitasi sumur air tanah masing-masing sejumlah 65 buah dan 151 buah. dan ketahanan pangan nasional rawa untuk mendukung b. Peningkatan kelembagaan pengelolaan irigasi dan rawa untuk efisiensi pemanfaatan air 3 Meningkatnya perlindungan terhadap kawasan- kawasan strategis, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak air a. Pembangunan dan rehabilitasi Sarana Banjir Pengendali sepanjang 125,4 Km dan 15,8 km b. Pembangunan dan rehabilitasi lahar/sedimen pengendali sebanyak 20 buah dan 6 buah dan Pembangunan prasarana pengaman pantai dari abrasi sepanjang 22,5 km (termasuk pendekatan restorasi pantai) d. Dimulainya pembangunan NCICD c. Penataan pemanfatatan a. Terlindunginya daerah seluas 2,5 ribu ha dari ancaman banjir b. Terkendalinya proses abrasi dan akresi di garis pantai sepanjang 22.5 km. c. Melanjutkan/memperinci penyusunan masterplan phase/tahapan pesisir (NCICD) sesuai pembangunan Jakarta daerah utara 5.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur tahun 2015 diprioritaskan pada: (1) memperkuat penguatan konektivitas infrastruktur nasional, pelayanan dasar, (3) meningkatkan ketahanan air. (2) meningkatkan ketersedian 5.3.1 Memperkuat konektivitas nasional (national connectivity) Dalam rangka membangun konektivitas nasional (national connectivity) mencapai keseimbangan pembangunan, arah kebijakan yang dilakukan meliputi : 1. Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, bandar udara) untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-19
5-20 kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global. 2. Pembangunan sarana dan prasarana yang memenuhi koridor standar dan regional/global termasuk koridor ASEAN connectivity. kompatibilitas global pada 3. Memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marjinal dengan penyediaan angkutan umum murah, penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara. 4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottlenecking kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan transportasi multimoda. cetak biru angkutan 5. Mendorong pengembangan moda angkutan laut, kereta api dan untuk mendukung penyeberangan pelaksanaan amanat Perpres No 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (termasuk diantaranya pengembangan angkutan Long Distance Ferry (LDF) Jakarta-Surabaya). 6. Mendorong untuk mendukung nasional pembangunan sarana dan prasarana termasuk diantaranya industri dirgantara untuk memenuhi penyediaan pesawat berkapasitas di bawah 30 penumpang (Pesawat N-219), industi aspal buton untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan, industri sarana kereta api untuk mendukung angkutan penumpang kelas ekonomi, dan industri perkapalan untuk mendukung angkutan barang dan penumpang. industri 7. Meningkatkan tingkat keselamatan pelayanan transportasi menuju Zero Accident melalui : (a) pemenuhan fasilitas dan perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan, keselamatan kereta api, dan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan; (b) penyediaan terhadap kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain dana IMO perkeretaapian; dan (c) pemenuhan perlengkapan SAR untuk menunjang operasi penyelamatan. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
8. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang telah mempertimbankan kemampuan adaptasi terhadap iklim dan memberikan dampak dampak perubahan minimum terhadap lingkungan. 9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM transportasi yang berkompeten dan sesuai dengan standar kompetensi melalui: (a) Menerapkan standar kompetensi dalam proses pendidikan dan pelatihan, (b) Meningkatkan kualitas dan fasilitas sarana-sarana pendidikan. 10. Mentransformasi Universal (Universal Service Obligation) menjadi broadband-ready, melalui : (a) menyusun ulang definisi dan ruang lingkup untuk Kewajiban mengakomodasi pita lebar; (b) melakukan reformulasi kebijakan penggunaan KPU yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar; dan (c) memperkuat kelembagaan pengelola Dana KPU. Kewajiban Pelayanan Pelayanan Universal (KPU) 11. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas, melalui : (a) melakukan penataan ulang (spectrum refarming) alokasi frekuensi seefisien dan seoptimal mungkin dengan prinsip netralitas teknologi; (b) Konsolidasi infrastruktur jaringan bergerak dan spektrum bagi penyelenggara seluler, sambungan nirkabel akses tetap (fixed wireless access) dan pitalebar akses bergerak (broadband wireless access) dengan lembaga memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang fair; (c) Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan; (d) Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: spectrum sharing, spectrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO); (e) Memfasilitasi netralitas teknologi agar industri dapat menggunakan teknologi nirkabel yang paling efisien dengan ekosistem yang mendukung dengan memperhatikan efisiensi (f) Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional frekuensi maupun slot orbit, mendorong termasuk kerjasama dengan satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan (g) Mengeksplorasi pembangunan satelit nasional untuk kepentingan pertahanan keamanan, penginderaan jauh (remote sensing), pemulihan bencana, dan lainnya. spektrum; industri Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-21 maupun penyiaran
5-22 12. Mendorong pembangunan pitalebar akses tetap (fixed broadband), melalui: (a) Mendorong pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif seperti dark fiber, duct, tiang, menara, right of way, fasilitas pusat data (data center) dan pemulihan data (data recovery center); (b) Mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dan BUMD yang dalam dikoordinasikan dengan penyelenggara telekomunikasi; (c) Memastikan tidak terjadinya perilaku monopoli dalam infrastruktur; (d) Memastikan akses penyelenggaraan terbuka (open access); (e) Mendorong pemanfaatan teknologi netral; (f) Mendorong terjadinya kompetisi; dan (g) Mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (renewable energy) sebagai sumber energi terutama di daerah yang belum dialiri listrik PT PLN. infrastruktur pasif pembangunan 13. Mendorong dunia usaha sebagai aktor utama dalam pembangunan pita lebar, melalui: (a) Menciptakan iklim berusaha yang kondusif melalui pengaturan yang jelas, konsisten, berkelanjutan (tidak disruptive), dan transparan untuk mengantisipasi termasuk perkembangan (b) Mengoptimalkan bauran teknologi (technology mix) serta multi moda tulang punggung (backbone) dan akses yang memungkinkan penggunaan berbagai teknologi baik berbasis akses tetap maupun nirkabel termasuk satelit; (c) Menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan memperhatikan ketepatan pengelolaan risiko; (d) Menyederhanakan perizinan; (e) Memberikan insentif untuk mendorong pembangunan infrastruktur pitalebar ke daerah marginal; dan (f) Pemerintah tidak melaksanakan fungsi operasi untuk keperluan komersial. berkemampuan teknologi baru; 14. Membangun infrastruktur pitalebar di daerah perbatasan negara, melalui: (a) Membangun jaringan pitalebar sebagai sabuk pengaman informasi di daerah perbatasan negara melalui kerjasama dengan penyedia right of way sektor lain seperti jalan, tiang listrik; dan (b) Membangun hub/simpul sebagai opsi gateway internasional. 15. Memberikan kepada penyelenggara serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan, melalui: (a) memastikan pemenuhan komitmen pembangunan penyelenggara; (b) memastikan yang tingkat (c) memastikan diperjanjikan penyelenggara; dan perlindungan keamanan pemenuhan layanan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
terlindunginya aset strategis seperti infrastruktur serat optik dan menara seluler dari segala bentuk gangguan serta data pengguna dari (bencana, penyalahgunaan. vandalisme) 16. Mempercepat implementasi e-pemerintah (e-government) keamanan, dengan interoperabilitas, dan (a) cost menetapkan Masterplan e-Pemerintah Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-pemerintah di seluruh (b) melakukan moratorium instansi pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama; (c) mengkaji penggunaan komputasi awan (cloud computing) sebagai pusat data pemerintahan; (d) menerapkan prinsip penggunaan bersama (sharing) meliputi: mengeksplorasi pembangunan komunikasi yaitu infrastruktur pemerintah yang aman (secured government network) serta katalisator pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi; Menggunakan aplikasi umum yang telah ada dan terbukti berjalan baik untuk interoperabilitas dan mempercepat roll out aplikasi; Menyimpan aplikasi dalam repositori digunakan, sehingga didistribusikan, dikustomisasi untuk pengembangan e- pemerintah; (e) memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam (f) instansi memastikan adanya unit kerja di setiap pemerintah dalam jawab penyelenggaraan e-pemerintah. penyelenggaraan e-pemerintah; bertanggung bersama bersama jaringan dapat serta yang mengutamakan prinsip effective, melalui: pemerintah; 17. Pemerintah untuk mendorong fasilitator penggunaan pitalebar, melalui: (a) mengkoordinasikan potensi demand penggunaan TIK di sektor pemerintah; (b) memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik (e-pemerintah) di seluruh instansi pemerintah; (c) memastikan berbasis elektronik (e-pengadaan) di seluruh instansi pemerintah; (d) memastikan sinkronisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah lintas sektor; (e) memfasilitasi tersedianya untuk mendukung pengembangan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan; dan(f) memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik. sebagai penggunaan pengadaan dukungan TIK Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-23
5-24 18. Mendorong tingkat literasi TIK, melalui: (a) memastikan aparatur pemerintah dan siswa Indonesia paham TIK; dan (b) memastikan terciptanya digital inclusion antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di bidang TIK. 19. Mendorong inovasi, melalui: (a) mendorong tumbuhnya inovasi TIK di masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dengan mengoptimalkan penggunaan PNBP di sektor TIK; (b) mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri; dan (c) mengoptimalkan penggunaan Dana KPU untuk mendukung pengembangan aplikasi. 20. Penanggulangan Sidoarjo. Penanggulangan luapan Lumpur Sidoarjo diarahkan untuk menjaga kapasitas dan keamanan kolam penampung luapan Lumpur Sidoarjo serta mengamankan aset pemerintah yang berupa tanah atas terlaksananya jual beli tanah di luar peta terdampak dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan aset tersebut untuk fungsi lingkungan maupun fungsi ilmu pengetahuan. Luapan Lumpur Adapun dalam rangka meningkatkan peran serta badan usaha infrastruktur arah kebijakan yang dalam pembangunan dilakukan meliputi: 1. Pengarusutamaan KPS, keikutsertaan badan usaha melalui skema KPS dalam pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan infrastruktur. (Mainstreaming) Skema 2. Harmonisasi Regulasi, guna mendukung pertumbuhan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS maka perlu menyeimbangkan dan harmonisasi dengan skema pendanaan infrastruktur yang bersumber dari keuangan negara. kedudukan hukum secara 3. Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS, Untuk mendukung penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS dengan revitalisasi KKPPI, pembentukan Pusat KPS dan regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 4. pengembangan infrastruktur berbasis skema KPS, Untuk merealisasikan penggunaan tulang punggung pembangunan skema KPS sebagai alternatif pembiayaan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
5.3.2 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar infrastruktur. 5. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 6. Pengembangan proyek dan daftar proyek (Project Development and Pipelines), daftar proyek KPS (PPP Project Pipeline) yang kredibel dibutuhkan untuk menumbuhkan minat dan kesiapan Badan Usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.. Dalam sistem pengembangan transportasi perkotaan, arah kebijakan yang dilakukan meliputi : rangka mengembangkan 1. Pengembangan transportasi berbasis bus di kota bagi metropolitan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum dan pembangunan transportasi massal berbasis jalan dan rel di 6 kota metropolitan (Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, termasuk dan Surabaya, Makassar, pengembangan semi Bus Rapid Transit (BRT), di 10 kota besar yaitu Batam, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, Palembang, Solo, Ambon, Tangerang. Denpasar) 2. Pengembangan transportasi berbasis rel di kota Jakarta, Surabaya, Bandung dan Makassar sebagai tulang punggung jaringan transportasi perkotaan 3. Meremajakan armada transportasi yang telah melewati batas waktu guna layanan. untuk meningkatkan layanan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. 4. Memanfaataan gas sebagai sumber energi transportasi perkotaan untuk mengurasi dampak lingkungan. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar, arah kebijakan yang dilakukan meliputi : infrastruktur 1. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 2. Penyediaan akses universal air minum dan sanitasi bagi seluruh (a) penjaminan Indonesia melalui ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik; infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di (b) penyediaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-25 rakyat
5-26 perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun; (c) penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat; serta (d) peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan. yang dilakukan di tingkat 3. Pengembangan rencana kerja yang lebih terarah dan aspek terpadu kelembagaannya pada penggunaan energi terbarukan setempat serta daerah- daerah yang memiliki rasio akses terhadap energi (rasio elektrifikasi) terendah, dengan langkah strategis yaitu: a) Melakukan penyempurnaan rencana induk pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan terutama yang b) menggunakan Meningkatkan kajian-kajian ataupun studi-studi detail persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan; c) Menyempurnaan aspek kelembagaan pengelola kegiatan pembangunan secara terintegrasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah; d) Mengintegrasikan berbagai kegiatan listrik skala kecil yang pembangunan pembangkit institusi pemerintahan; e) dilakukan oleh berbagai Melakukan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang semakin luas terutama di wilayah terpencil dan perdesaan; f) Memfasilitasi upaya pembangunan fasilitas infrastruktur termasuk ketenagalistrikan oleh BUMN dan swasta jaringan transmisi dan distribusinya; g) Mendorong upaya penyempurnaan sinkronisasi regulasi dalam rangka serta h) pembangunan Mendorong upaya penyesuaian harga BBM sebagai salah satu upaya pemanfaatan energi alternatif terutama energi terbarukan. ketenagalistrikan; fasilitas yang diikuti oleh pengembangan dengan memprioritaskan energi terbarukan setempat; 4. Peningkatan jangkauan akses penyediaan bahan bakar gas (LPG/gas alam) dan energi terbarukan setempat untuk : a) kegiatan ekonomi masyarakat, melalui strategi Perumusan rencana peningkatan pemanfaatan LPG/gas terhadap akses alam di penggunaan LPG/gas alam; b) Perluasan jangkauan penyedian tabung gas secara lebih luas ke daerah-daerah terpencil dan perdesaan yang didukung oleh perluasan infrastruktur jaringan distribusi bahan bakar gas; serta c) lokasi yang masih minim | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
5.3.3 Meningkatkan ketahanan air Meningkatkan produksi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan setempat khususnya untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam rangka menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional, arah kebijakan yang dilakukan meliputi : 1. Peningkatan keterpaduan pengelolaan sumber daya air, akan ditempuh dengan : (1) meningkatkan kerjasama dan keseimbangan antara pengelolaan daerah hulu dan hilir fisik; (2) dan antara aspek konservasi dan aspek mendorong kolaborasi antarpemerintah dan antarsektor dalam penataan sempadan sungai secara bertahap; (3) meningkatkan keseimbangan pemanfaatan air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat melalui peningkatan kapasitas prasarana air baku; (4) meningkatkan kerjasama antarpemerintahan dan antarsektor dalam pengelolaan banjir dan mengendalikan pencemaran air akibat pembuangan industri dengan mendorong pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan meningkatkan pemantauan kualitas air serta upaya penegakan hukum. limbah domestik dan 2. Peningkatan kapasitas tampung perkapita, akan ditempuh dengan: (1) melanjutkan pembangunan waduk dan mempercepat pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis; (2) meningkatkan kapasitas tampung waduk eksisting melalui pengerukan dan peningkatan keamanan serta operasional waduk; (3) meningkatkan pengelolaan dan penyediaan air untuk kepentingan pembangkit tenaga listrik;dan (4) penanganan danau-danau prioritas secara terpadu dan berkelanjutan. 3. Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku secara optimal, berkelanjutan, adil, dan merata, akan ditempuh dengan: (1) memprioritaskan pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau- pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan; (2) optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air baku untuk mendukung penyediaan air minum; (3) mengoptimalkan pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-27
5-28 kebutuhan air baku dengan tetap memperhatikan kaidah- kaidah (4) air baku untuk pembangunan meningkatkan akses air bersih, termasuk mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunannya pada kota besar dan industri; (5) menerapkan prinsip- prinsip efisiensi pemanfaatan air melalui reduce, reuse, dan recycle;(6) mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (eco-sustainable water infrastructure/ESWIN); 6) mengembangkan sistem inter basin transfer dalam pemenuhan kebutuhan air baku; serta jasa (7) mendorong penetapan pengelolaan air yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat miskin; ekologi kelestarian saluran pembawa dan lingkungan; kebijakan biaya 4. Peningkatan untuk jaringan mendukung ketahanan pangan nasional ditempuh dengan: irigasi baru (1) pembangunan/peningkatan khususnya di luar pulau Jawa untuk meningkatkan luas daerah jaminan irigasi dengan mempertimbangkan ketersediaan air, kesiapan petani secara teknis dan kelembagaan; (2) memperbaiki fungsi jaringan irigasi melalui rehabilitasi, terutama pada daerah penghasil pangan utama;(3) optimalisasi layanan irigasi melalui revitalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; (4) mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan penanganan dari pemerintah pusat; (5) meningkatkan peran petani dalam pengelolaan irigasi tidak hanya di jaringan tersier, antara lain dengan sistem out- contracting; (6) meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti System of Rice Intensification/SRI dan memanfaatkan kembali air buangan dari sawah (water re-use); serta (7) percepatan inventarisasi aset irigasi untuk mendukung upaya pemetaan lahan beririgasi nasional. layanan irigasi/rawa jaringan 5. Untuk melindungi kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak air, ditempuh melalui strategi-strategi sebagai berikut: (1) Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
penyusunan rencana dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai; (2) Menerapkan pendekatan flood management (pencegahan, penanggulangan dan penanganan); (3) Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir melalui optimalisasi kinerja operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi; (4) Peningkatan pengelolaan sungai dengan menerapkan (5) Memperbaiki sistem drainase makro dan mikro daerah perkotaan; (6) Menerapkan kebijakan "pembangunan area parkir air" (retention/retarding basin); (7) Mengurangi laju erosi dengan membangun pengendali sedimen; (8) Meningkatkan upaya pengamanan tampungan-tampungan air untuk mencegah kegagalan dan kerusakan bangunan; (9) Melakukan penataan pemanfaatan pantai secara sinkron dengan program restorasi pantai, dan secara selektif melaksanakanpembangunan pengaman pantai yang utuh khususnya pada pantai yang terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim termasuk pulau-pulau terdepan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan optimalisasi fungsi pengaman pantai yang telah ada; (10) Mempercepat pelaksanaan NCICD dan memprakarsai kegiatan inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya; (11) Adaptasi terhadap perubahan iklim dengan penyesuaian desain bangunan pengaman pantai dan pengendali banjir sesuai dengan kaidah-kaidah air berbasis lingkungan pengelolaan berkelanjutan water infrastructure/ESWIN). tata wilayah ruang eco-hydraulic; prinsip parameter sumber daya (eco-sustainable 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air ditempuh dengan: (1) melengkapi peraturan perundangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 serta penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air; (2) melakukan penataan dan mensinergikan pengaturan jawab di semua tingkat kewenangan dan tanggung pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (3) meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (4) meningkatkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-29
kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air, termasuk mendorong pembentukan unit pengelola daerah irigasi; (5) menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan air melalui proses pendampingan, sumber daya penyuluhan dan pembinaan, termasuk perumusan partisipasi perkumpulan petani dalam pengelolaan daerah irigasi (6) menyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air sistem kemitraan antara pemerintah dan dengan masyarakat; (7) melanjutkan proses penyusunan dan penetapan Pola dan Rencana Pengelolaan Wilayah Sungai; serta (8) meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi dalam pengelolaan sumber daya air terpadu, yang efektif, efisien dan (a) mendorong berkelanjutan sumber daya air terbentuknya antarpemangku kepentingan, termasuk modeling digital hydrology dan flood early warning system (FEWS), serta kualitas air. (b) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur pengumpulan data dan informasi; (c) melakukan pengumpulan, pembaharuan dan sinkronisasi data dan informasi secara rutin antarinstansi; dan (d) menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar tentang keterbukaan data dan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan informasi masyakat skala (kewenangan luas pusat); dengan: ditempuh jaringan informasi 5.4 Kerangka Pendanaan Pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan dalam skala masif dan periode yang panjang. Pemerintah diharapkan meningkatkan pembelanjaan sektor publik-nya dapat mencapai 5% atau bahkan 7% PDB. Pemerintah mempunyai kewajiban (Public Sector Obligation) membangun infrastruktur dasar yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara komersial. Kemitraan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) dapat menjadi alternatif untuk membangun proyek-proyek yang layak secara ekonomi namun kurang layak secara finansial. Untuk mewujudkan sasaran dibidang infrastruktur untuk isu strategis: penguatan konektivitas nasional, pemenuhan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar dan peningkatan ketahanan air, dibutuhkan pendanaan ysng cukup besar. 5-30 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Untuk mendukung penyediaan infrastruktur melalui skema KPS, pendukung pelaksanaan proyek KPS dalam bentuk dana koordinasi, penyiapan dan transaksi proyek KPS, serta dana dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek (VGF) dan Jaminan pemerintah. Adapun dana tersebut sudah dimasukan kedalam anggaran belanja masing-masing kementerian/ lembaga. Pemerintah mempersiapkan dana 5.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Untuk mewujudkan konektivitas nasional dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan koordinasi, peningkatan keterpaduan perencanaan, penguatan fungsi kelembagaan, pengembangan regulasi dan kelembagaan melalui: 1. Penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran teknis yang menangani antara dua Kementerian transportasi (Kementerian Perhubungan dan Ditjen Bina sehingga Marga Kementerian pengembangan moda-moda ada dilaksanakan secara terpadu. Pekerjaan Umum) transportasi yang 2. Peningkatan keterpaduan perencanaan pengembangan infrastruktur antara pemerintah (pusat dan daerah) dengan BUMN melalui koordinasi yang lebih kuat antara Bappenas, Kementerian teknis dan Kementerian BUMN. 3. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan dalam transportasi udara yang penanganan merupakan tetapi merupakan kewenangan daerah/ badan usaha, yaitu melalui kajian dalam rangka Revisi PP No 40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian lingkungan hidup Bandar Udara. Dengan adanya PP ini, Pemerintah tidak bisa mendukung pendanaan Bandara yang membutuhkan sementara PT Angkasa Pura tidak dapat membiayai sepenuhnya sehingga pembangunan bandara strategis terbengkalai. infrastruktur prioritas nasional 4. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api di wilayah Jabodetabek khususnya melalui Revisi Perpres No 83 Tahun 2011 tentang Penugasan Indonesia (Persero) untuk Kepada PT Kereta Api Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-31
5-32 menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta Dan Jalur Lingkar Jakarta- Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi. PT KAI memiliki dana yang terbatas sementara dana pemerintah tidak dapat membantu karena bertentangan dengan Perpres ini. 5. Pengembangan beberapa regulasi dan kelembagaan untuk penanganan jalan daerah, antara lain : mendukung skema pendanaan untuk pembangunan jalan daerah yang melibatkan hibah dari pemerintah pusat (perluasan proyek percontohan PRIM/Provincial Road Improvement and Maintenance), pengembangan regulasi dan kelembagaan untuk mendukung peningkatan DAK untuk pembangunan up, jalan pengembangan kelembagaan pada Kementerian teknis II yang bertugas melalui pembentukan unit Eselon melaksanakan pembinaan dan pengembangan jalan daerah, serta mempercepat penerbitan regulasi dan kelembagaan untuk pelaksanaan Dana Preservasi Jalan sesuai dengan amanat UU. pendekatan dengan bottom daerah 6. Landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api melalui revisi PP 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian. 7. Landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penetapan Perpres/PP yang memberikan dukungan pembiayaan dalam penyediaan armada niaga pelayaran nasional. 8. Landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penetapan Perpres/PP yang memberikan dukungan pembiayaan dalam penyediaan armada niaga pelayaran nasional. 9. Landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penerbitan Pepres untuk Ratifikasi "Arrest of Ship Convention 1999" untuk melengkapi ratifikasi "Maritime Liens and Mortgages 1993" yang telah dilakukan dengan Perpres 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993 (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Mortgages1993). 10. Landasan pengembangan sistem transportasi perkotaan melalui penetapan Perpress/PP pembentukan otoritas transportasi dalam penyelenggaraan transportasi di wilayah perkotaan yang melewati lintas batas kewenangan Pemda. yang memiliki kewenangan 11. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan angkutan massal di kota-kota besar, yang secara finansial investasi pemda setempat belum mampu membiayai yang maupun operasinya. Diperlukan Perpres/PP menerangkan dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan termasuk PSO untuk angkutan perkotaan seperti BRT, KA dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. pemerintah peran pusat 12. Harmonisasi peraturan perundang-undangan KPS dengan UU terkait (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004 dan peraturan turunannya yaitu PP 50/2007, UU No 1/2004 dan peraturan turunannya yaitu PP 27/2014, serta Peraturan perundangan terkait lainnya). 13. Revitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI). Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di sektor komunikasi dan informatika, diperlukan upaya penataan kelembagaan sebagai berikut: 1. Revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang di antaranya bertugas untuk menyediakan informasi melalui siaran radio dan televisi bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk di daerah perbatasan, terluar, dan terpencil sebagai pemenuhan amanat Pasal 28F Undang- Undang Dasar 1945; 2. Penguatan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendorong mutu penyiaran yang berkualitas; 3. Penguatan kelembagaan pengelola Dana Universal Service Obligation (USO) sehingga perencanaan dan pemanfaatan Dana USO dapat berjalan lebih efektif dan transparan; dan 4. Optimalisasi peran Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dalam mensinergikan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-33
5-34 pembangunan TIK terutama yang bersifat lintas sektor. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pemenuhan infrastruktur dasar khususnya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan guna diperlukan penataan mengakomodasi dan perkembangan ketenagalistrikan terkait dengan penyehatan bauran energi nasional (energi mix), keseimbangan pasokan dan permintaan, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) termasuk upaya penciptaan pasar energi alternatif, peningkatan rasio elektrifikasi serta pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi melalui : upaya kelembagaan sektor energi 1. Penguatan fungsi dan peran Dewan Energi Nasional (DEN), satunya dalam kaitannya untuk menjamin salah berjalannya kebijakan harga energi yang tepat sasaran dan sesuai nilai keekonomiannya. 2. Penguatan fungsi dan peran Ditjen. EBT & KE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi-KESDM), untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi. 3. Penguatan fungsi dan peran Ditjen Ketenagalistrikan- KESDM, layanan ketenagalistrikan nasional khususnya pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 95,9 persen sesuai target tahunan (RKP) 2015 dan target lima tahunan (RPJMN). kegiatan guna mempercepat 4. Restrukturisasi BUMN Ketenagalistrikan (PT. PLN), untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah, potensi energi dan sosial ekonomi, perkembangan teknologi serta kondisi pasar domestik dan global. Sedangkan untuk peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta penyediaan akses universal air minum dan sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukannya : 1. Penerapan manajemen aset air minum dan sanitasi, yang mempertimbangkan manajemen aset kegiatan berbasis masyarakat. 2. Sinergi air minum dan sanitasi baik secara (kelembagaan) vertikal dan horisontal melalui penetapan Peraturan menteri bersama untuk sinergi pembangunan air minum dan sanitasi; Revisi UU BUMD; Pengesahan RUU Air Limbah dan penyusunan PP turunannya (untuk dasar | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
penyusunan Perda Sanitasi); Review Perpres 29; Pengembangan PP Persampahan; dam Review UU Rumah Susun. 3. Peningkatan pendanaan dan infrastruktur air minum dan sanitasi yang mengatur untuk mengenai mekanisme pembangunan air minum dan sanitasi. efisiensi efektifitas output-based APBN 4. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan melalui pembentukan Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan. 5. Peningkatan akses MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) terhadap fasilitas pembiayaan perumahan. Untuk menjamin ketahanan air, pangan dan energi (water, food and energy nexus), dukungan kelembagaan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Kelembagaan Pengelola Irigasi. Mengingat strategisnya keandalan jaringan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan, maka diperlukan upaya pengelolaan daerah irigasi secara lebih baik dan terstruktur dengan membentuk unit pengelola irigasi. Sesuai dengan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 20/2006 tentang Irigasi, Daerah Irigasi (DI) telah pengelolaannya menjadi DI Kewenangan pusat, DI Kewenangan Provinsi, dan DI Kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan luasan, letak, dan nilai strategis DI tersebut. Namun demikian, kelembagaan pengelola DI belum secara khusus dikembangkan, sehingga selama ini masih menjadi bagian dari tugas Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (B/BWS) Kementerian PU dan Dinas/SKPD yang menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya air. Pada era pemerintahan Orde Baru, terdapat "juru pengairan" yang bertugas untuk irigasi dalam rangka jaringan menjaga berfungsinya mendukung produksi pertanian, namun sebagai akibat dari kurangnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan DI selama 10 tahun terakhir, lebih dari 50% kondisi jaringan irigasi dalam kondisi rusak atau tidak berfungsi secara baik. Adanya pengelola atau manajer pada satuan daerah irigasi diharapkan dapat mendorong kehandalan fungsi jaringan irigasi melalui inventarisasi aset irigasi dan penelusuran jaringan irigasi untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi secara berkala, adapun dasar hukum bagi diklasifikasikan kewenangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-35
5-36 pembentukan unit pengelola irigasi ini dapat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. 2. Pengelola Bendungan. Dalam rangka meningkatkan keamanan bendungan dan optimalisasi pola operasi bendungan yang juga berguna untuk meminimalisir konflik pemanfaatan air, perlu dilakukan dorongan dan upaya untuk terwujudnya dan berfungsinya Pengelola Bendungan dan Unit Pengelola Bendungan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No.37/2010 tentang Bendungan. Pengelola Bendungan adalah lembaga yang dapat merupakan lembaga pemerintah, badan usaha, atau pemilik bendungan sendiri untuk menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Sedangkan Unit Pengelola Bendungan adalah bagian dari Pengelola Bendungan yang ditetapkan oleh pemilik bendungan untuk mengelola bendungan beserta waduknya. Kondisi pengelolaan bendungan yang saat ini cukup memadai adalah yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I yang mengelola bendungan Sutami, Sengguruh, Wlingi, Lodoyo, Wonorejo, serta Wonogiri; dan Perum Jasa Tirta II yang mengelola Bendungan Cirata, Saguling, dan Jatiluhur. Sementara itu, pengelolaan bendungan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui B/BWS dibawah kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, masih harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan PP No. 37/2010. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | BIDANG SARANA DAN PRASARANA 5-37
6.1 SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BAB 6 POLITIK Kondisi politik dalam negeri pada tahun 2015 akan menentukan perkembangan proses konsolidasi demokrasi selanjutnya. Politik dalam negeri tahun 2015 berpotensi membawa Indonesia ke sebuah persimpangan jalan, menuju sebuah demokrasi yang sesungguhnya atau mengarah ke jalan yang antidemokratik. Pilihan jalan yang akan ditempuh akan sangat tergantung dari peran seluruh pemangku kepentingan bangsa, yaitu kerja sama antara pemimpin politik yang terpilih pada Pemilu 2014 yang akan melaksanakan tugasnya di lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga penyelenggara negara, masyarakat sipil, partai politik, media massa, dan birokrasi pemerintah. Modal dasar telah dimiliki oleh Indonesia, yaitu pertama, Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang utuh terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Kedua, Indonesia telah berhasil menjadikan pemilu yang demokratis menjadi instrumen yang dilaksanakan secara rutin untuk menempatkan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga Ketiga, legislatif dan presiden di masyarakat sipil Indonesia telah bangkit dan semakin memantapkan perannya dalam proses konsolidasi demokrasi. lembaga eksekutif. Di sisi lain, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan perlunya pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi, dengan tekanan pada toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan. Pada III mengamanatkan pembangunan prinsipnya RPJMN demokrasi telah harus mengarah menuju demokrasi yang substansial. Dengan demikian, tahun 2015 akan menjadi tahun yang sangat menentukan untuk memilih jalan yang akan ditempuh, yaitu menuju proses konsolidasi demokrasi yang lebih substansial ke depan, atau jalan yang akan mengancam demokrasi itu sendiri. Apabila pilihan rasionalnya menuju proses konsolidasi demokrasi, maka banyak pekerjaan rumah ke depan yang harus dilakukan bersama seluruh komponen bangsa menuju pencapaian visi dan misi yang sama, secara terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing, bukan jalan yang terpisah. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-1
6.1.1 Permasalahan Dan Isu Strategis Sub Bidang Politik Dalam Negeri Proses konsolidasi demokrasi menunjukkan dinamikanya dalam lima tahun terakhir. Hal ini tergambar dari angka- angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI 2009-IDI 2012) sebagaimana berikut ini: GAMBAR 6.1 PERKEMBANGAN KINERJA DEMOKRASI DI INDONESIA Sumber : IDI, 2012 Mencermati lebih mendalam perkembangan demokrasi dari tahun ke tahun, maka tren demokrasi di Indonesia selama 4 tahun terakhir adalah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 6.2 di bawah ini: GAMBAR 6.2 TREN DEMOKRASI DI INDONESIA BERDASARKAN 3 ASPEK Sumber : IDI, 2009, 2010, 2011 dan 2012 Perkembangan demokrasi yang cenderung menunjukkan penurunan sebagaimana terlihat dalam Gambar 6.2 di atas, yang apabila tidak segera diantisipasi secara dini, maka 6-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
Indonesia akan berada di persimpangan jalan. Pertama yang menuju momentum baru untuk memasuki tahap konsolidasi selanjutnya; atau kedua yang menuju arah kepada kemungkinan adanya ancaman terhadap demokrasi. Arah yang pertama dibangun atas dasar pemikiran bahwa penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya tuntutan masyarakat yang lebih tinggi terhadap kinerja penyelenggara negara, yang pada masa awal reformasi masyarakat hanya cukup puas dengan adanya sistem dan institusi demokrasi dan pelaksanaan prosedurnya, namun kini masyarakat menuntut sistem demokrasi yang berkualitas yaitu demokrasi yang dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, tekanan dan tuntutan tersebut muncul karena masyarakat menghendaki agar sistem dan kelembagaan demokrasi dapat berfungsi lebih baik. Sedangkan jalan yang kedua menggambarkan tersebut diakibatkan oleh ketidakmampuan kelembagaan demokrasi untuk merealisasikan janji-janji demokrasi. Lembaga-lembaga demokrasi tidak cukup berfungsi untuk mengakomodasi, menyalurkan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, rasa yang dapat berimplikasi ketidakadilan dan menurunnya kesejahteraan. Apabila penurunan tidak terkontrol dan tanpa menemukan arah balik untuk membaik, maka demokrasi Indonesia dapat terancam. bahwa penurunan terhadap munculnya Pilihan rasionalnya adalah sedapat mungkin mencegah terjadinya kenyataan adanya ketidakmampuan kelembagaan demokrasi untuk melaksanakan janji-janji demokrasi, dan memastikan bahwa penurunan tersebut hanyalah sebuah kelokan kecil menuju demokrasi yang lebih substansial. Dengan latar belakang kompleksitas demokrasi di atas, maka isu strategis untuk RKP 2015 adalah konsolidasi demokrasi. Fokusnya adalah memantapkan tetap berjalannya proses positif konsolidasi demokrasi dengan memberikan tekanan: pertama, pada pembangunan demokrasi itu sendiri yang mencakup penguatan peran lembaga demokrasi, jaminan terhadap kewajiban dan hak-hak politik warga, serta akses terhadap informasi publik, dan kedua adalah pada pencegahan konflik dengan menyelesaikan akar persoalannya sejak dini. Hal lain difokuskan pada terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme. Terjaganya stabilitas sosial politik yang aman dan kondusif merefleksikan pula suatu kondisi sedang berjalannya proses positif konsolidasi demokrasi di Indonesia. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-3
6-4 PEMBANGUNAN DEMOKRASI Penguatan Peran Lembaga Demokrasi. Peran lembaga- tahun 2015 sangat lembaga demokrasi di tergantung antara lain pada kinerja lembaga legislatif, yang terlepas dari kemampuan parpol-parpol dalam tidak Setelah merepresentasikan Pemilu 2014, fenemona yang menjadi tantangan bagi parpol untuk melakukan penataan dan pembenahan kembali peran dan fungsi parpol, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang parpol. Fenomena tersebut adalah adanya peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dapat membedakan partai politik berorientasi pada substansi program, dan hanya pada retorika semata. Parpol perlu memiliki visi dan misi, dan program yang jelas sebagaimana dikampanyekan oleh calon presiden/wakil presidennya dan atau pemimpin daerah dalam setiap kompetisi politik pemilu/pemilukada. Indonesia kepentingan konstituennya. terdapat suatu Hal lain, pada Pemilu 2014 dapat terlihat bahwa karakter seorang pemimpin sangat menentukan kecenderungan preferensi politik masyarakat pada parpol tertentu. Dengan demikian tantangan pada tahun 2015 mendatang adalah perbaikan, pembenahan dan penataan terhadap mekanisme rekrutmen dan kaderisasi parpol. Perlu strategi regenerasi yang jelas, kaderisasi yang baik dan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk menjadikan parpol sebagai pelopor konsolidasi yang sesungguhnya di Indonesia. Kelemahan parpol di Indonesia sekarang akan berimbas pada mutu perwakilan parpol-parpol yang ada di parlemen di daerah dan nasional. Apabila parpol dapat menjalankan fungsi-fungsi politiknya secara baik, maka fungsi perlemen dapat dilaksanakan dengan baik pula. Di samping peran parpol, organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat pada proses pembuatan kebijakan publik yang transparan dan berpihak pada rakyat. Setelah Pemilu 2014 selesai dan DPR-DPRD terbentuk, organisasi masyarakatlah yang diharapkan menjadi pembela masyarakat untuk mengawasi wakil-wakil rakyat. Peran itu dapat berjalan secara efektif apabila ormas sendiri memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan tekanan- tekanan politik agar wakil-wakil rakyat bekerja secara baik. Peran tersebut dapat juga dilaksanakan apabila ormas sendiri memiliki informasi yang cukup tentang semua hal yang | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
berkaitan dengan kebijakan publik dan track record anggota DPR dan DPRD. Di samping itu, ormas perlu memperoleh kepercayaan dari publik melalui peningkatan kapasitas organisasi dan akuntabilitasnya pada publik. UU No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengamanatkan melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas. Pemberdayaan ormas dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terkait dengan keberlanjutan peran ormas, tantangan bagi pemerintah untuk tetap konsisten memperkuat masyarakat sipil dengan melanjutkan upaya pembentukan kelembagaan yang dapat memperkuat ormas termasuk dari sisi finansialnya. Pada tahun 2015, penyelenggara pemilu juga diharapkan mampu menciptakan momentum baru untuk memperbaiki kapasitas dan kredibilitasnya. Hal ini berkaitan dengan telah ditetapkannya pemilu serentak pada tahun 2019. Pembenahan internal perlu dilakukan, termasuk menyiapkan disain penyelenggaraan dan pengawasan yang dapat meningkatkan pelaksanaan hak-hak memilih dan dipilih masyarakat tanpa diskriminasi. Pada tahun 2015 baik KPU maupun Bawaslu diharapkan sudah mampu mendirikan pusat pendidikan pemilih dan pusat pengawasan pemilu partisipatif, dan melaksanakan pendidikan pemilih walaupun pemilu 2019 masih 5 tahun lagi. Di samping itu, mekanisme pemutakhiran data pemilih perlu segera diformulasikan dengan jelas, serta dipersiapkan dan dibangun infrastrukturnya. Pada tahun 2015, perbaikan sarana dan prasarana KPU dan Bawaslu juga diharapkan dapat memperbaiki kinerja kedua lembaga strategis penyelenggara pemilu ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya melaksanakan Pemilu Serentak 2019 maupun pemilukada pada tahun 2015 dan sesudahnya. Pada tahun 2015 akan dilakukan 232 pilkada, terdiri dari pilkada di delapan provinsi dan 224 pilkada kabupaten dan kota. Angka pilkada tahun 2015 ini sudah termasuk yang diselenggarakan di daerah pemekaran. Selain itu, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Maret 2016, pilkadanya akan dilaksanakan pada tahun 2015. Pemenuhan Jaminan Hak dan Kewajiban Politik Rakyat. Pada sisi kemasyarakatan, sedikitnya ada dua hal utama yang menjadi permasalahan yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2015. Pertama, akses pada pengambilan keputusan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-5
6-6 masih relatif rendah. Kedua, di dalam masyarakat sendiri, masih tindakan-tindakan yang melawan terjadi begitu banyak terhadap kelompok-kelompok kebebasan sipil, perempuan, penyandang cacat, penganut agama dan keyakinan dan kelompok yang diindentifikasi sebagai kelompok marginal lainnya, seperti kelompok miskin dan minoritas adat dan etnisitas tertentu. termasuk Gambar 6.2 di atas memberikan indikasi adanya penurunan kinerja demokrasi Indonesia. Satu diantara banyak hal yang memberikan kontribusi pada penurunan ini adalah kinerja lembaga demokrasi yang tidak mampu memberikan kepuasan pada tuntutan-tuntutan yang tinggi dari masyarakat sipil. Bahkan sebaliknya yang terjadi, masyarakat melalui aksesnya yang tinggi terhadap media massa menyaksikan tindakan- tindakan yang mengecewakan dari penyelenggara negara yang semestinya menjalankan fungsinya sebagai pelayan public (civil servant), penegak hukum, dan pengemban amanah rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, justru melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. telah melahirkan distrust masyarakat Permasalahan terhadap penyelenggara negara, yang berpotensi menjadi awal macetnya proses komunikasi yang sehat dan produktif antara masyarakat dan negara. ini Pada tingkat relasi di dalam masyarakat sendiri, tantangan- tantangan tidak kecil untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi terutama yang terkait dengan toleransi kebebasan pada berkeyakinan, berkumpul dan berserikat, serta kebebasan dari diskriminasi. perlu mendapatkan pemberdayaan yang cukup dalam lembaga-lembaga demokrasi, termasuk dalam kepengurusan parpol maupun di dalam parlemen. Kelompok penyandang cacat belum optimal mendapatkan pelayanan publik dan hak-hak sipil dan politik, yang selayaknya didapatkan sebagai warganegara. Demikian juga dengan kelompok-kelompok marjinal lainnya, yang perlu dijamin hak-hak sosial dan politiknya. Tahun 2015 diharapkan menjadi awal tahun yang benar-benar baru bagi peningkatan perhatian untuk seluruh kelompok marjinal di Indonesia. kebebasan berpendapat, ekspresi Perempuan masih Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik. tentang Sejak diterapkannya UU No. 14 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan komitmen Indonesia dalam Open Government Partnership, pelaksanaan keterbukaan tahun 2008 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
informasi publik lebih baik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah badan publik yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki peran sebagai pengelola pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sampai dengan awal tahun 2014, PPID telah terbentuk di 325 badan publik atau 46,83% dari 694 badan publik di pusat dan daerah. Tantangan ke depan adalah mendorong dan mendukung PPID yang telah terbentuk tersebut dapat bekerja secara optimal untuk menyediakan informasi publik dan memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, serta melanjutkan upaya untuk mewujudkan terbentuknya PPID di seluruh badan publik hingga mencapai 100%. Permasalahan yang terkait dengan masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik dalam melaksanakan undang-undang dimaksud terutama di daerah, dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelolaan keterbukaan informasi publik, perlu mendapatkan solusi terbaiknya. Berikut adalah gambar yang terkait jumlah dan prosentasi PPID yang telah dibentuk hingga bulan Maret 2014: GAMBAR 6.3 REKAPITULASI PEMBENTUKAN PPID PER MARET 2014 Sumber : Kementerian Kominfo, 2014 Gambaran perkembangan positif lainnya adalah semakin banyaknya instansi pemerintah yang menyampaikan informasi publik yang diperlukan oleh masyarakat melalui website masing-masing kementerian/lembaga atau melalui portal tertentu yang mengintegrasikan sejumlah pelayanan informasi publik mendasar, antara lain yang terkait dengan pendidikan, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-7
6-8 kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, pajak, keuangan, dan lainnya. Tantangan ke depan adalah mempertahankan dan terus mendorong badan publik agar secara konsisten menyediakan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat baik diminta atau tidak diminta oleh publik. Dari sisi masyarakat, masih perlu untuk terus ditingkatkan kesadaran dan pemahamannya tentang pentingnya informasi publik, dan memanfaatkannya agar dapat berpartisipasi aktif dalam publik, mengawasi kebijakan pelaksanaannya, dan untuk mengembangkan pribadi dengan lingkungan sosialnya, atau mencerdaskan publik itu sendiri. Sosialisasi dan diseminasi yang tepat, serta dorongan peran media massa sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dimaksud. penyusunan Dalam konteks penyediaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik untuk masyarakat, sejak tahun 2007 telah dilakukan pembangunan dan pengembangan 170 media center yang tersebar di 32 provinsi, serta di 138 kabupaten dan kota, sebagaimana terlihat dalam gambar 6.4. Keberadaan media center tersebut mendukung pula upaya pemerintah untuk mewujudkan fungsinya sebagai Government Public Relation (GPR). Namun, media center yang telah dibangun tersebut masih banyak yang belum beroperasi dan bekerja dengan efektif yang disebabkan oleh masih kurangnya komitmen daerah dalam media centre tersebut, belum efektifnya konsolidasi pusat dan daerah untuk mempersiapkan keberlanjutan media centre, dan terbatasnya kelompok masyarakat menggunakan media centre. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan masih terbatasnya konten informasi publik yang tersedia dan disebarluaskan melalui media centre tersebut. Tantangan pada tahun 2015 adalah semakin banyaknya tuntutan masyarakat terkait ketersediaan informasi publik yang berkualitas dan dibutuhkan, serta masih terbatasnya jangkauan atau akses informasi publik berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta daerah berpotensi dan pasca konflik. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
GAMBAR 6.4 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER TAHUN 2007 - 2013 Pembangunan Media Center Total Media Center 3536341015202035711051151301501700501001502002007200820092010201120122013Pembangunan Media Center Sumber : Kementerian Kominfo, 2013 Permasalahan ketersediaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik belum berjalan optimal adalah karena media tradisional, yang diharapkan menjadi penyedia dan penyebarluas informasi, sekaligus pelestari budaya daerah dan pemersatu bangsa - belum berperan secara maksimal karena persoalan kapasitas. Begitu terbatas pula dengan media komunitas yang masih kapasitasnya untuk berperan dalam menyebarkan informasi publik secara intensif. Di samping itu, SDM pengelola informasi dan komunikasi masih terbatas kapasitasnya dalam mengelola penyediaan dan penyebaran informasi publik, terutama di daerah. Tantangan tahun 2015 adalah daya saing peran media tradisional dan media komunitas terhadap media internet dan media sosial lainnya yang saat ini tengah mendominasi dunia maya, terutama di perkotaan, serta masih terbatasnya eksistensi dan pemanfaatan kedua media tersebut dalam menyebarkan itu, pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang tepat oleh SDM bidang kominfo yang profesional menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. lain yang menyebabkan informasi publik. Selain Di lain pihak lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI juga tertinggal dari media informasi lainnya, bukan hanya secara juga secara substansi dan teknik penyajiannya, tetapi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-9
6-10 manajerial dan ketersediaan sumber daya yang belum mampu bersaing dengan televisi dan radio swasta yang makin modern. Tantangan 2015 adalah terbatasnya dukungan komitmen dan kesiapan untuk melakukan revitalisasi kedua lembaga tersebut secara bertahap, sementara penyiaran publik ekspektasi masyarakat cukup lembaga penyiaran publik yang mampu menyediakan konten yang mendidik masyarakat. tinggi terhadap Di samping itu, fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers harus diperkuat agar dapat mendukung terwujudnya lembaga penyiaran dan pers yang bebas dan demokratis dengan tetap bertanggung jawab dan menjaga independensi dan obyektifitas, serta menyampaikan berita dan/atau informasi secara selektif dan ini adalah layak bagi masyarakat. Permasalahan saat banyaknya program/siaran yang disajikan oleh lembaga penyiaran swasta lebih mementingkan selera pemirsanya dan cenderung mengutamakan hiburan yang terkadang jauh dari unsur mendidik, bahkan untuk program berita sering terkesan dipaksakan supaya mempunyai unsur hiburan. Permasalahan lainnya adalah belum efektifnya pelaksanaan UU No. 32 tahun tentang Penyiaran. Tantangan ke depan adalah 2004 memastikan kemajuan pelaksanaan revisi terhadap UU Penyiaran yang mengalami kemandegan, dan perlu upaya serius agar persaingan dunia penyiaran didorong ke arah peningkatan mutu Dengan menguatnya penyiaran. kapitalisme/konglomerasi media harus diimbangi dengan literasi media karena pendidikan bagi media penting untuk memampukan media menyediakan informasi yang seimbang, obyektif dan selektif bagi pemirsanya. Lembaga rating yang ada saat ini perlu diberi penyeimbang agar bisa memperbaiki dan meningkatkan mutu siaran bagi publik. Penanggulangan terbesar terorisme sampai 2014 ini adalah kemampuan para penganjur terorisme memanipulasi ajaran agama tertentu dan hardcore mereka cukup berhasil memikat para pengikut muda di berbagai lembaga pendidikan, dari pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Hal ini cukup bisa ditelaah dari angka-angka sementara terkait kegiatan terorisme, dengan pengikut terorisme dari kalangan muda yang mengkhawatirkan sejak tahun 2012 dan 2013. Sejumlah survei menunjukkan makin nyatanya gejala intoleransi terhadap Pancasila yang selama ini menjadi konsensus bersama dalam Terorisme. Permasalahan ideologi | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang-ruang publik dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian dan nilai-nilai kekerasan. Total serangan terorisme pada tahun 2013 adalah terbanyak selama periode 2010-2013, yakni 20 serangan. GAMBAR 6.5 JUMLAH SERANGAN TEROR Sumber : BNPT, Maret 2014 Tantangan nyata penanggulangan terorisme pada tahun 2015 adalah memulai secara serius upaya merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengalaman membuktikan bahwa perundang-undangan anti terorisme Indonesia masih lemah dibandingkan dengan dasar legal serupa di berbagai negara di dunia yang rentan terhadap serangan teror. Pada saat yang bersamaan, perlu diupayakan penguatan kegiatan deradikalisasi melalui peningkatan intensitas program-program rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi pada mantan terorisme dan keluarganya, sehingga kembali menjadi bagian dari keluarga besar warganegara yang mendukung toleransi, melawan diskriminasi, dan mendukung kerjasama membangun bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun terjadi penurunan jumlah pelaku muda usia dibandingkan dengan tahun 2012, pelaku terorisme tetap rentan di usia-usia produktif 20-30 tahun, sebagaimana terlihat di gambar berikut ini. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-11
6-12 GAMBAR 6.6 PELAKU TERORISME BERDASARKAN USIA Sumber : BNPT, Maret 2014 upaya Permasalahan penanggulangan terorisme adalah tingkat kesiapsiagaan yang berbeda di antara lembaga-lembaga pemerintah karena belum menyatunya persepsi tentang apa yang disebut clear and present danger terhadap negara. Di sisi masyarakat pun, ideologi terorisme belum dipersepsikan sebagai bentuk menjadi ancaman nyata yang berbahaya. Persepsi tersebut fakta yang menjadi tantangan bagi Forum merupakan Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 33 provinsi dalam melaksanakan penguatan perannya. yang masih dihadapi dalam Tantangan lain adalah mencapai kerjasama yang benar-benar solid dengan negara-negara yang sudah baik dalam melakukan pencegahan dan penindakan terorisme. Hal ini antara lain diharapkan bergerak pada dua hal. Pertama, upaya melakukan jaringan kerjasama dalam mendeteksi dan membongkar pendanaan terorisme internasional. Kedua, melakukan upaya pemanfaatan teknologi tinggi untuk melakukan surveillance untuk mendeteksi dan melumpuhkan teroris. PENCEGAHAN KONFLIK Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik. Pada tahun 2013 dan 2014 masih terjadi berbagai konflik sosial politik di berbagai daerah dengan penyebab yang begitu kompleks. Sudah banyak kajian dan penelitian mengenai aspek-aspek | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
yang menjadi sebab dari konflik-konflik sosial dan politik di berbagai daerah di Indonesia. Semua umumnya sepakat, bahwa penyebab konflik Indonesia merupakan gabungan dari faktor-faktor yang bersifat kompleks. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi-solusi yang juga perlu dipikirkan secara matang, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik di dalam negara maupun masyarakat sipil. Lembaga (LIPI, 2013) menyebutkan bahwa konflik muncul karena negara dan masyarakat berada dalam kondisi terfragmentasi, ditandai oleh sistem politik yang tidak proporsional, tiadanya saluran komunikasi politik yang baik, serta kebijakan publik yang terdistorsi oleh kepentingan parsial. LIPI menyebutkan beberapa hal paling krusial penyebab konflik di Indonesia, yakni distorsi kebijakan publik; patologi birokrasi; kesenjangan sosial ekonomi; perebutan sumber daya alam; masalah adat-kebudayaan dan identitas; distorsi penegakan hukum dan keadilan, serta disfungsi aparat keamanan. Ilmu Pengetahuan Indonesia Indonesia sudah memiliki UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Produk legislasi tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan strategi dan tindakan yang lebih konkrit dan terpadu bagi pencegahan konflik sosial di Indonesia. Hal ini dengan mengingat besarnya biaya sosial yang harus ditanggung apabila konflik berskala besar terjadi, tanpa sebelumnya diupayakan berbagai tindakan yang memadai untuk mencegahnya. Tim LIPI juga mengingatkan kembali tentang adanya perbandingan 1:7 dalam hal kerugian biaya yang mesti ditanggung masyarakat antara biaya pencegahan dengan potensi biaya apabila konflik tidak dicegah sejak awal sehingga menjadi full-blown konflik dengan korban luka, kerusakan properti dan kerusakan nyawa, korban psikologis yang mesti dipulihkan dari korban konflik. Salah satu tantangan terbesar dalam hal pencegahan konflik adalah mewujudkan strategi pembangunan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan yang kuat agar masyarakat tidak mudah terbawa pada tindakan kekerasan setiap kali ada perbedaan kepentingan atau perselisihan politik. Hal lain adalah dengan menyelesaikan akar konflik dan melaksanakan kewaspadaan dini di masyarakat. Konflik yang spesifik di daerah tidak mungkin hanya diselesaikan dengan proses sosialisasi nilai-nilai yang bersifat generik, termasuk nilai-nilai agama, Pancasila dan konstitusi. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-13
Pencegahan konflik yang akan datang sebaiknya dimulai dengan membangun trust dan semangat bermitra. Hal ini memerlukan keterlibatan aktif organisasi masyarakat di daerah-daerah. Pada tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya, pencegahan konflik sosial difokuskan kepada kelompok-kelompok sasaran serta wilayah-wilayah tertentu, dengan tidak mengabaikan perspektif pencegahan konflik secara nasional. Kebijakan dan strategi pencegahan konflik perlu memperhatikan konteks sosial dan kebudayaan di daerah, dan penyebab hakiki dari konflik kekerasan dengan berbagai ekses yang menyertainya. 6.1.2 Sasaran Sub Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015 Sasaran utama pembangunan Sub Bidang Politik Dalam Negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi. Sasaran utama ini dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut : 1. Menguatnya kelembagaan ditunjukkan dengan meningkatnya Demokrasi Indonesia pada aspek Institusi Demokrasi. politik/demokrasi angka yang Indeks 2. Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak- hak politik. 3. Meningkatnya akses masyarakat publik. 3. Meningkatnya akses masyarakat publik. terhadap 4. Terjaganya stabilitas sosial dan politik. 5. Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme. 6.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sub Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015 Dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: a. Pengembangan demokratis. kebijakan kepemiluan yang b. Pengembangan kebijakan dan konsolidasi proses mendukung termasuk peningkatan peran ormas. regulasi yang demokrasi, 6-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
c. Fasilitasi dukungan pemberdayaan filantropi masyarakat dan corporate social responsibility (CSR) untuk keberlanjutan ormas. d. Peningkatan kapasitas pemilu. lembaga penyelenggara e. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan f. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi 2. Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat; Strategi pembangunan yang akan ditempuh antara lain adalah: a. Penerapan kebijakan affirmative action kepada kelompok marjinal. b. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang kelompok marijinal/rentan lainnya. disabilitas, dan c. Pelaksanaan memperhatikan kelompok marjinal. pendidikan pemilih yang d. Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif. e. Penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik; Strategi pembangunan yang ditempuh adalah antara lain: a. Pengembangan kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dan open government. b. Penguatan kelembagaan quasi pemerintah di bidang komunikasi dan informasi. c. Penyediaan konten informasi publik berkualitas. d. Penguatan media center, media komunitas, media tradisional, dan media lainnya yang ada di masyarakat. e. Penguatan media literasi f. Pemanfaatan media baru/sosial. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-15
6-16 g. Penyebaran dan pemerataan informasi publik tepat waktu, termasuk pemanfaatan media baru/sosial. h. Pembentukan penyiaran nasional. lembaga rating (pemeringkat) i. Penguatan SDM komunikasi dan informasi. j. Penguatan komunikasi pemerintah. kelembagaan informasi dan k. Penguatan Government Public Relation (GPR). 4. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan: a. Pengembangan pelaksanaan komitmen kebangsaan. kebijakan pemantapan b. Pembangunan pusat pendidikan kebangsaan yang terintegrasi dan komprehensif, serta menjunjung tinggi penghormatan pada multikulturalisme. c. Pendidikan kebangsaan yang kuat kebangsaan yang berkarakter d. Penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik. e. Penguatan masyarakat dalam penanganan konflik kelembagaan pemerintah dan f. Penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan untuk penanganan akar konflik dan pencegahan konflik. 5. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: a. Penataan regulasi terkait UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme b. Pelembagaan dan pengembangan jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Konflik (FKPT). c. Penguatan penanggulangan dengan pencegahan dan penindakan terorisme terkait | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
6.1.4 Kerangka Pendanaan 6.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan d. Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang counter terrorism e. Pelaksanaan penanggulangan terorisme. pendidikan dan pelatihan Kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan sub bidang politik dalam negeri berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka untuk mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mendukung pelaksanaan proses konsolidasi demokrasi, arah kerangka regulasi adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. ini antara Penyusunan PP lain bertujuan untuk melaksanakan pemberdayaan ormas, sebagai amanat pasal 40 ayat (7) UU No. 17 tahun 2013 agar Ormas dapat meningkatkan kinerja dan terjaga keberlangsungan hidup dan perannya. Dalam rancangan PP ini akan diatur materi antara lain yang terkait sebagai berikut: (a) pelaksanaan dan bentuk pemberdayaan dan/atau oleh Pemerintah Daerah (pemda); (b) pelaksanaan kerja sama pemberdayaan ormas dengan ormas lainnya, masyarakat (c) kriteria ormas yang dan atau pihak swasta; mendapatkan pemberdayaan; (c) tata cara ormas ikut serta dalam program pemberdayaan; (d) koordinasi dan sinergitas pemerintah, pemda dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemberdayaan ormas; (e) keterlibatan ormas dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pemberdayaan ormas; dan (f) sistem informasi ormas. ormas Pemerintah Di samping itu, dalam rangka pemberdayaan dan menjaga kelangsungan hidup ormas, dalam konteks fasilitasi kebijakan, pemerintah dan pemda dapat memfasilitasi pembentukan dan atau penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat ormas utamanya dari sisi finansial. Penyusunan PP diperlukan mengingat diperlukannya pengaturan seluruh pemangku Indonesia, yaitu pemerintah pusat, kepentingan di terkait keterlibatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-17
6-18 pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Kementerian Dalam Negeri akan bertindak sebagai leading sector penyusunan PP dimaksud. Dalam proses penyusunannya akan melibatkan kementerian dan atau lembaga terkait, serta organisasi kemasyarakatan berbagai bidang termasuk media massa, dan perguruan tinggi. 2. Penyusunan kajian mengenai kebijakan terkait dengan strategi nasional pencegahan konflik Pelaksanaan kajian dilakukan untuk menganalisis: Pertama urgensi perlunya kebijakan dalam melaksanakan strategi nasional pencegahan konflik yang komprehensif dan sinergis. Dengan kata lain, kajian ini perlu memfokuskan pada analisis mendalam terkait antara lain menggunakan analisis cost and benefit mengenai: (a) pencegahan dibandingkan dengan penanganan represif ketika masalah muncul; (b) koordinasi dan kerja sama pusat dan daerah secara terintegrasi baik dalam konteks penyusunan, pelaksanaan, monev, maupun pelaporan; (c) prioritas pencegahan konflik dalam konteks wilayah tertentu, dan kelompok sasaran tertentu; (d) perhatian pada konteks sosial dan kebudayaan di daerah; (e) pelibatan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; (f) bentuk kebijakan yang akan disusun; (g) kementerian/lembaga yang menjadi leading sector dalam penyusunan kebijakan, yang dilibatkan kebijakan. Kedua, penyusunan keterkaitan dengan UU No. UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Ketiga studi komparasi dengan regulasi/kebijakan yang sudah ada. serta K/L/organisasi dalam 3. Pelaksanaan kajian untuk penyusunan revisi atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tujuan kajian untuk penyusunan perubahan/revisi UU No. 15 tahun 2003 adalah untuk mendapatkan gambaran urgensi perubahan kebijakan, yang dilakukan antara lain melalui: (a) analisis mendalam terkait dengan efektifitas pelaksanaan UU No. 15 tahun 2003 dalam penanganan tindak pidana terorisme terorisme dan ancaman ideologi kekerasan terorisme terhadap masyarakat; (b) cost benefit analysis urgensi perubahan UU UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
terutama menyangkut Tindak pandanaan studi komparatif yang (c) komprehensif antara substansi yang akan diatur dalam UU perubahan dengan peraturan perundangan terkait yang sudah ada; (d) analisis dan rekomendasi materi muatan yang akan diatur dalam perubahan/revisi; (e) rekomendasi substansi yang akan diatur dalam kebijakan; (f) pasal-pasal yang dipandang harus direvisi; (g) kementerian/lembaga yang akan menjadi leading sector dalam perubahan/revisi kebijakan; (h) K/L/organisasi yang harus dilibatkan dalam proses pembentukan perubahan/revisi kebijakan. Pidana Terorisme, terorisme; Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bidang politik, sebagaimana dirumuskan di atas, maka diperlukan dukungan kelembagaan melalui penguatan koordinasi internal dan eksternal dengan penajaman dan penguatan fungsi, penguatan komunikasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Langkah-langkah penataan kerangka kelembagaan yang akan dilakukan, antara lain: kerangka 1. Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan politik dalam negeri. Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk mendorong sinergitas pelaksanaan program pembangunan baik di internal kementerian/lembaga (K/L) terkait maupun hubungan eksternal dengan (K/L) lain yang juga melaksanakan program sejenis atau program lain yang dapat saling mendukung satu sama lain. Pelaksanaan koordinasi perlu dilakukan secara sistematis, dan terukur. Proses bisnis dan atau Standard Operating Procedure (SOP) dapat dibangun untuk dapat lebih memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya. Peningkatan kapasitas SDM terkait diperlukan untuk lebih memperlancar koordinasi dan komunikasi. 2. Penguatan kerjasama pemangku lainnya dalam pelaksanaan program pemerintah dan kepentingan pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Pemerintah perlu menitik beratkan pelaksanaan tugas- tugas kepemerintahan yang akan dilaksanakan di daerah dapat melibatkan semua pihak yang berkepentingan baik di pusat, maupun di daerah. Kerja sama dengan pusat Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-19
6-20 untuk mensinergiskan pelaksanaan program K/L pusat lain yang memiliki kegiatan sejenis dan/atau kegiatan lainnya yang dapat saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Kerja sama dengan daerah diperlukan mengingat program kegiatannya dilaksanakan di daerah, yang tentunya perlu sinergi juga dengan program/kegiatan pemda. Hal lain yang juga penting adalah kerja sama dengan daerah penting dilakukan untuk menyiapkan kebijakan yang efektif sesuai dengan persoalan nyata di daerah. Selain itu, pelibatan masyarakat di daerah dalam proses penyiapan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasinya berguna untuk meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri dan trust pada pemerintah. 3. Pembentukan POKJA untuk pembentukan kelembagaan Democracy Trust Fund (DTF). Pembentukan POKJA DTF diperlukan sebagai embrio pembentukan kelembagaan DTF. Pokja DTF ini perlu mengakomodasi perwakilan dari pemerintah, akademisi, institusi thinktank untuk ormas, pihak swasta, dan terbentuknya kelembagaan DTF dan mempercepat melaksanakan pelaksanaan terhadap kelembagaan DTF. uji coba 4. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan Pusat Pengawasan Partisipatif Tujuan pengembangan kelembagaan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik aktif masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada. Keberhasilan demokrasi dan pemilu dicerminkan dari tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat. Biasanya pelaksanaan pendidikan pemilih dilaksanakan dua ini dirasakan tidak cukup efektif untuk mendorong partisipasi politik aktif pemilih. tahun menjelang Pemilu. Hal KPU dan Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat perlu lebih keras aktif lagi meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu partisipasi yang bukan didasarkan atas mobilisasi, tetapi atas kesadaran politiknya sendiri. Pelaksanaan pendidikan pemilih memerlukan pendekatan dan metode yang tepat, tergantung pada target sasarannya. juga Pelaksanaan lokal yang akan membantu memperhatikan kearifan pendidikan pemilih perlu | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
keberhasilan pelaksanaannya. Pendidikan pemilih perlu melaksanakan kebijakan keberpihakan terutama pada perempuan, penyandang cacat, orang miskin, dan kelompok rentan lainnya. 5. Penataan kembali dan penguatan kelembagaan FKDM, FKUB, FPK, FKPT dan kelembagaan lainnya yang ada di masyarakat Penataan kembali kelembagaan yang ada untuk mendorong proses konsolidasi demokrasi diperlukan untuk fungsi-fungsi kelembagaan FKDM, FKUB, FPK dan FKPT agar dapat melaksanakan perannya secara akuntabel, efektif dan efisien. Saat ini seluruh daerah (SKPD Kesatuan Bangsa di daerah) memiliki keseluruhan kelembagaan dimaksud. Di samping itu, ke 4 kelembagaan tersebut menangani isu yang dapat berkaitan satu sama lain. Dengan demikian upaya pengintegrasian dan pensinergian peran ke 4 kelembagaan tersebut perlu dilakukan. 5. Penataan kembali dan penguatan kelembagaan FKDM, FKUB, FPK, FKPT dan kelembagaan lainnya yang ada di masyarakat Penataan kembali kelembagaan yang ada untuk mendorong proses konsolidasi demokrasi diperlukan untuk fungsi-fungsi kelembagaan FKDM, FKUB, FPK dan FKPT agar dapat melaksanakan perannya secara akuntabel, efektif dan efisien. Saat ini seluruh daerah (SKPD Kesatuan Bangsa di daerah) memiliki keseluruhan kelembagaan dimaksud. Di samping itu, ke 4 kelembagaan tersebut menangani isu yang dapat berkaitan satu sama lain. Dengan demikian upaya pengintegrasian dan pensinergian peran ke 4 kelembagaan tersebut perlu dilakukan. dan menjalankan fungsi 6. Penguatan kelembagaan quasi pemerintah di bidang komunikasi dan informasi. Penataan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers sebagai lembaga quasi pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan independensi dan sekaligus mencapai kinerja pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan sesuai visi dan misi yang diembannya. Peletakan program/kegiatan dan konsekuensi penganggaran ketiga lembaga tersebut perlu memperhatikan: (a) kesesuaian dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; (b) kinerjanya dapat terlihat jelas Dengan dan independensi menempatkan program/kegiatan secara tepat akan mendorong kinerja baik itu Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai induk dari ketiga lembaga quasi pemerintah tersebut, dan juga kinerja ke 3 lembaga dimaksud. terukur; (c) lembaga. Peraturan telah menempatkan lembaga-lembaga tersebut dalam program Dukungan Manajamen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang tidak dapat terukur kinerjanya. Di samping itu, dengan menjadi bagian dari anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), kinerja ketiga perundangan/kebijakan saat ini Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-21
lembaga kinerja Kemkominfo. Padahal lembaga-lembaga tersebut memiliki independensinya masing-masing. tersebut akan mempengaruhi 6.2 SUB BIDANG POLITIK LUAR NEGERI Penyelenggaraan politik luar negeri Indonesia pada periode lima tahun lalu diprioritaskan pada peningkatan kualitas internasional dengan sasaran untuk diplomasi di Indonesia sebagai negara memantapkan posisi penting demokrasi yang besar. Peningkatan kualitas diplomasi tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam, baik yang ada di daratan maupun lautan. Penguatan diplomasi dilakukan pula untuk mengantisipasi berbagai isu internasional yang parameter baru dalam hubungan pencapaiannya diukur berdasarkan manfaat dan dampaknya bagi kepentingan nasional. fora Peran diplomasi Indonesia pada saat ini semakin kuat sejalan dengan peran aktif Indonesia di dalam percaturan diplomasi internasional, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral. Dunia internasional mengapresiasi peran penting ikut serta berkontribusi menyelesaikan Indonesia untuk berbagai permasalahan global yang dihadapi. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada periode RPJMN 2015-2019 yang merupakan periode lima tahun ketiga RPJPN 2005-2025, pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri diprioritaskan pada penguatan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional. Upaya ini membutuhkan daya topang dari efektivitas penyelenggaraan diplomasi politik dan diplomasi ekonomi. Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode RPJMN 2015- 2019 yang lebih diarahkan untuk meletakkan pijakan kokoh bagi pencapaian kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam kerja sama internasional. Dalam tahun ini, politik luar Indonesia akan dilaksanakan untuk menjawab negeri tantangan dan lain peran dan isu strategis antara kepemimpinan Indonesia di ASEAN, peran Indonesia dalam perdamaian dunia, peningkatan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri, pemantapan diplomasi ekonomi, penguatan kerja sama selatan-selatan, dan isu penting lainnya seperti pemajuan demokrasi dan HAM, lingkungan hidup dan sebagainya. Di samping itu, kebijakan luar negeri Indonesia perlu juga memperhitungkan beberapa kondisi utama yang secara strategis akan mempengaruhi efektivitas diplomasi RI. 6-22 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
6.2.1 Permasalahan Dan Isu Strategis Bidang Politik Luar Negeri Kondisi tersebut antara lain adalah pergeseran kekuatan global di Asia Pasifik yang diwarnai oleh kebangkitan Republik terus mengemukanya Rakyat Tiongkok persoalan Laut China Selatan, dan krisis ekonomi global yang masih berlanjut. (RRT), masih fora Partisipasi aktif dan kepemimpinan internasional penting bagi proses intermestik (internasional domestik) sehingga diplomasi Indonesia mampu mendekatkan jarak dan membangun keterkaitan antara yang terjadi di luar negeri dengan apa yang menjadi kepentingan nasional. Indonesia di Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN. ASEAN sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia, baik untuk meningkatkan kemakmuran di dalam negeri maupun bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara. Oleh karenanya Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN 2015. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Komunitas ASEAN 2015 termasuk pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, Indonesia di pertemuan ke-22 KTT ASEAN yang diselenggarakan di Brunei pada tanggal 25 April 2013 mendorong para pemimpin ASEAN untuk mempertimbangkan gagasan Indonesia mengenai aspirational goal for ASEAN to 2030, diantaranya melipatgandakan pertumbuhan ekonomi dari $ 2,2 triliun menjadi $ 4,4 triliun, dan untuk mengurangi separuh tingkat kemiskinan di ASEAN dari 18% menjadi 9%. Namun, pencapaian ASEAN community, dan gagasan baru terkait dengan aspirational goals tersebut belum diikuti oleh tingkat pemahaman dan kesadaran dari pemerintah, Indonesia secara pemerintah daerah, dan masyarakat menyeluruh terutama terkait dengan dampak pelaksanaan ASEAN kehidupan masyarakat, bahkan terhadap setiap individu warganegara. Tantangannya adalah perlunya meningkatkan kesiapan domestik dalam menghadapi ASEAN Community. Di dalam Indonesia harus mampu menggalang komitmen negeri, terbentuknya seluruh pemangku kepentingan sehingga Komunitas ASEAN di akhir 2015 dan selanjutnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Community terhadap perubahan Memasuki tahap akhir menuju Komunitas ASEAN 2015, dan ketika kondisi perekonomian di kawasan terjalin erat dan timbulnya saling ketergantungan dalam mengembangkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-23
6-24 kerja sama di berbagai bidang, terdapat kecenderungan penurunan rasa saling percaya, peningkatan sengketa wilayah, serta perubahan geo-politik dan geo-ekonomi. Tantangan bagi Indonesia dan menunjukkan berkontribusi kepemimpinannya dalam menyelesaikan sengketa wilayah adalah menihilkan penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan, dan tetap menjaga keseimbangan dinamis untuk memajukan kawasan yang damai melalui hubungan antarnegara yang saling menghormati berdasarkan prinsip keamanan dan kemakmuran bersama. untuk Berkenaan dengan potensi konflik di Laut China Selatan, keberhasilan peran diplomasi Indonesia ditandai dengan tercapainya kesepakatan antara RRT dan ASEAN untuk memulai konsultasi formal mengenai tata perilaku (code of conduct) di Laut China Selatan. Perundingan yang berat akan tetap merupakan tantangan bagi Indonesia, yakni dicapainya tata perilaku di Laut China Selatan menjadi sebuah panduan (rule of the road) yang bertujuan untuk membangkitkan rasa saling percaya, mencegah terjadinya insiden, dan, jika insiden tetap terjadi, agar dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menjadi konflik terbuka. Situasi ketegangan di kawasan diharapkan dapat diatasi dengan lebih baik melalui perwujudan Komunitas ASEAN 2015. Suatu rasa kebersamaan atau komunitas tidak dapat serta merta diciptakan melalui pengukuhan suatu persetujuan atau kesepakatan. Untuk itu, rasa kepemilikan, partisipasi, dan relevansi ASEAN perlu dibangkitkan di antara masyarakatnya. Keterkaitan erat antara perkembangan di tingkat nasional dan kawasan sangat penting sehingga situasi kondusif bagi pencapaian Komunitas ASEAN perlu didorong tidak hanya dalam hubungan antarnegara ASEAN melainkan juga dalam masing-masing negara anggota ASEAN. Dengan kondisi tersebut, Indonesia harus memiliki konsep dan kemampuan untuk mengarahkan ASEAN menuju sentralitas dan kohesivitas dalam mencapai cita-citanya dan dalam berinteraksi dengan entitas global lainnya dalam berbagai isu termasuk Laut China Selatan, dan ASEAN Development Goals (ADGs). Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Masih tingginya potensi konflik interstate, adanya trust deficit di kawasan, serta ekspektasi sangat berkepentingan untuk turut berkontribusi dan berpartisipasi internasional membuat Indonesia | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
dalam upaya menjaga perdamaian dunia, baik di kawasan maupun di level yang lebih luas. Upaya ini terkait erat dengan kepentingan nasional karena peace and stability di kawasan adalah prasyarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembangunan di dalam negeri. Untuk itu, Indonesia perlu memberikan perhatian pada upaya memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan dan di tingkat global, yang selama ini sudah mulai dilakukan. Politik luar negeri Indonesia telah secara aktif berkontribusi pada upaya menjaga perdamaian dunia dan membangun suasana kondusif baik pada tingkat global maupun kawasan. Peran aktif Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia semakin meningkat, terlihat dari meningkatnya kuantitas dan kualitas personel misi perdamaian yang dikirim. Hingga tahun 2013, jumlah Kontingen Indonesia di 7 misi pemelihara perdamaian PBB mencapai angka 1.800 personel dan menempati peringkat ke-16 negara pengirim pasukan terbanyak, sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini: GAMBAR 6.7 PARTISIPASI INDONESIA DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA PERINGKAT 42 47 21 21 18 16 16 15 16 16 Sumber : Kementerian Luar Negeri, 2013 Bagi Indonesia, tantangan ke depan adalah bagaimana upaya untuk mencapai peringkat 10 besar di dunia dalam mengirimkan pasukannya untuk menjaga perdamaian di berbagai kawasan. Posisi ini akan meningkatkan kredibilitas sebagai negara yang konsisten dan citra Indonesia Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-25
6-26 berkontribusi menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian dunia. Perkembangan terakhir di Laut China Selatan dan ketegangan yang terus-menerus di Semenanjung Korea menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Timur juga membutuhkan saling percaya, dan penyelesaian peningkatan perselisihan melalui cara-cara diplomatik yang damai. Berkenaan dengan hal telah memulai pembahasan dengan negara-negara kawasan tentang kerangka kerja sama serupa dengan Treaty of Amity and Cooperation yang berlaku di kawasan Asia Tenggara untuk diterapkan di kawasan Asia-Pasifik atau kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. rasa ini, Indonesia Situasi di Timur Tengah yang masih belum reda juga menjadi perhatian Indonesia. Dalam penanganan isu senjata kimia di Suriah dan perundingan 5+1 dengan Republik Islam Iran, upaya diplomasi Indonesia memberikan hasil nyata. Indonesia akan terus mendorong penyelesaian diplomatik atas konflik di Suriah dan situasi konflik lainnya, serta dalam mewujudkan lama hak-hak sah bangsa Palestina yang sudah terlalu tertunda. Terkait Palestina, dukungan Indonesia diberikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Palestina. Dengan berakhirnya program pembangunan kapasitas Palestina yang diupayakan melalui New Asia-Africa Strategic Partnership periode 2008 - 2013, maka akan diluncurkan tahap dukungan selanjutnya untuk periode 2014-2019. Di samping itu melalui Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD), Indonesia juga menggalang dukungan serupa dari negara- negara Asia Timur. Dalam bidang perlucutan senjata, Indonesia bersama Hungaria selaku Ketua Bersama upaya mendorong pemberlakuan terus Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), memperjuangkan universalisasi Traktat dan pemberlakuannya secepat mungkin. Sebagai negara Annex 2, yang ratifikasinya dibutuhkan untuk memberlakukan Traktat tersebut, Indonesia telah meratifikasi Traktat pada tahun 2012. Selanjutnya, Indonesia akan terus mendorong 8 negara Annex 2 lainnya untuk melakukan hal yang sama. Isu kejahatan transnasional terorganisir akan terus menjadi permasalahan utama mengingat wilayah Indonesia merupakan porous border dan berbatasan dengan banyak negara tetangga, | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
irregular sehingga berpotensi menjadi wilayah migration/people in persons. Penyelenggaraan Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime (the Bali Process) merupakan salah satu bukti keseriusan Indonesia dalam menangani masalah internasional perdagangan manusia, termasuk kerjasama antara lain melalui langkah harmonisasi hukum dan legal framework dengan negara anggota Bali Process, dengan memanfaatkan technical assistance sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNCTOC. Keseriusan ini perlu terus dilanjutkan dalam 5 tahun ke depan melalui koordinasi dengan negara pengirim dan negara penerima penyelundupan manusia. transit smuggling dan trafficking Sulitnya mencapai kesepakatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut antara lain adalah adanya perbedaan kepentingan dalam mendefinisikan kejahatan lintas batas negara. Hal ini membawa dampak pada sulitnya mencapai kesepakatan untuk melakukan pencegahan tataran dan pemberantasan kejahatan multilateral, dan juga berdampak pada belum tercapainya kerangka internasional yang komprehensif di bawah payung PBB. tersebut pada instrumen Terkait dengan isu perbatasan, Indonesia juga perlu terus memantapkan pelaksanaan diplomasi perbatasan sehingga batas wilayah baik darat maupun maritim dengan sejumlah negara dapat segera ditetapkan. Berlarut-larutnya sejumlah isu perbatasan dapat berdampak negatif bagi hubungan diplomatik kedua negara, yang seringkali dapat dirasakan langsung penduduk di wilayah perbatasan. Untuk persoalan perbatasan dengan negara seperti Timor Leste, menyegerakan penyelesaian persoalan tapal batas perlu dilakukan, mengingat tingkat kesulitan negosiasi diprediksi akan meningkat apabila para pejabat Timor Leste mengalami pergantian seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahun 2015 ini, Indonesia akan terus memanfaatkan kemampuan diplomasinya untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran di kawasan tidak hanya terbatas pada kawasan Asia Pasifik. Indonesia akan terus mengedepankan dan menyuarakan penggunaan diplomasi dalam menyikapi sengketa dan situasi konflik di berbagai belahan dunia. Peningkatan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-27
6-28 negeri Berbagai langkah strategis telah dilakukan dalam pemberian perlindungan terhadap WNI di luar negeri melalui pencegahan deteksi dini dan langkah cepat tanggap perlindungan WNI di luar negeri. Upaya pencegahan yang dilakukan telah berhasil tahun menurunkan sebelumnya. Sepanjang tahun 2004-2013 dari sebanyak 17.979 total kasus WNI; 9.942 kasus atau 55.30 persen nya yang telah diselesaikan. jumlah kasus yang ditangani dari GAMBAR 6.8 PENYELESAIAN KASUS WNI DI LUAR NEGERI Sumber : Kementerian Luar Negeri, 2013; *per November 2013 Dalam kurun waktu Juli 2011 - 18 September 2013, sebanyak 135 WNI terbebas dari ancaman hukuman mati di luar negeri. Namun, di tahun 2013 juga muncul 43 kasus baru. Terhitung sampai dengan tanggal 19 September 2013 masih terdapat 247 WNI/TKI di luar negeri yang menghadapi ancaman hukuman mati. Tantangan utama dalam ranah ini meliputi masih perlunya peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia terhadap perlindungan WNI/BHI di luar negeri; pembagian tugas yang lebih jelas antar institusi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pemangku kepentingan termasuk pelibatan aktor non pemerintah; serta upaya diplomasi mendorong lahirnya perjanjian bilateral dengan negara penerima tenaga kerja Indonesia yang dapat menjadi payung perlindungan hukum yang dapat menjamin (BNP2TKI); koordinasi antar | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
hak-hak TKI di negara tujuan. Peningkatan peran Indonesia dalam diplomasi ekonomi Upaya mengaitkan diplomasi Indonesia di berbagai fora ekonomi internasional dengan peningkatan kesejahteraan di dalam negeri menjadi tema utama mengawali lima tahun RPJMN III. Di forum G-20, Indonesia mengoptimalkan kerja sama untuk mendukung perbaikan ekonomi global dan peningkatan pembangunan ekonomi dalam negeri. Tantangan bagi Indonesia antara lain perlunya memastikan perannya di forum G-20, dan mensinergikan komitmennya dengan pencapaian cita-cita reformasi di dalam negeri, menciptakan pemerintahan yang bersih yang memerangi korupsi, dan terwujudnya prinsip-prinsip good governance. Indonesia perlu lebih memantapkan perannya dan tetap mengambil prakarsa dan berpartisipasi aktif pada kelompok kerja keuangan, kelompok kerja pembangunan, dan kelompok kerja anti- korupsi di G-20. Di samping itu, bersama negara-negara anggota G- 20 lainnya, Indonesia perlu menyusun strategi dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis global yang mungkin terjadi. Indonesia berperan aktif untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan tatakelola global, dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang, utamanya keamanan pangan, energi, dan air bersih. Mengingat kompleksnya isu, aktor dan kepentingan yang terlibat di dalam G20, Indonesia perlu merumuskan tujuan keterlibatannya di dalam G20, sekaligus untuk memastikan agar keterlibatan Indonesia di G20 membawa manfaat yang optimal bagi kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang. strategi mengenai peran dan Dewasa ini dinamika dan pergaulan global semakin merobohkan sekat antarnegara di dunia. Kerja sama internasional melalui perdagangan merupakan sektor yang cepat menanggapi perubahan tersebut. Ini menandakan sebuah transformasi ke arah pasar bersama yang menjanjikan keuntungan bagi negara yang memanfaatkannya. Perjanjian perdagangan bebas merupakan bentuk nyata dari perubahan. Indonesia itu serta menyambut kehadiran Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang diharapkan menguntungkan Indonesia. juga bergerak ke arah Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 akhir November 2012, RCEP diluncurkan secara resmi oleh Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-29
6-30 para pemimpin negara anggota ASEAN dan negara Mitra Wicara. RCEP dibentuk agar ASEAN dapat bertindak sebagai key driver dalam pengembangan arsitektur kawasan yang bersifat ASEAN-minded tetap mengutamakan dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Inisiatif ASEAN ini mencerminkan kreativitas dan kemandirian ASEAN. Kerja sama kemitraan dalam kerangka RCEP ini merupakan sebuah pasar bersama terbesar di dunia yang berpopulasi separuh jumlah penduduk dunia. Pembentukan kerangka kerja sama RCEP yang modern, kompetitif, berkualitas tinggi, namun tetap mengedepankan prinsip kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan ekonomi masa depan yang mampu menjadi motor perekonomian dunia. Tantangannya coordinator sebagai perundingan kerja sama RCEP, Indonesia diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan ASEAN dan memastikan kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi semua dengan tetap mempertahankan sentralitas ASEAN. Untuk merespon terus tantangan memperjuangkan kepentingan Indonesia dan ASEAN dengan tetap memegang prinsip keseimbangan yang merata adalah country ini Indonesia akan berupaya untuk Ranah diplomasi ekonomi yang tidak kalah penting adalah diplomasi untuk mendorong perluasan pasar non-tradisional di sejumlah kawasan termasuk Afrika, Eropa Tengah dan Timur dan Amerika Latin. Upaya memperluas pasar non- tradisional ini masih terbentur pada hambatan infrastruktur seperti minimnya ketersediaan jalur distribusi barang yang memadai serta belum terbangunnya mekanisme transaksi keuangan untuk eksportir Indonesia yang membutuhkan dukungan dunia perbankan. Secara lebih umum, Indonesia masih membutuhkan konsep dan strategi diplomasi ekonomi yang lebih terarah dan menyeluruh, sehingga semua pelaku diplomasi ekonomi memiliki tujuan yang sama dan memahami peran masing- masing dalam bertindak. Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dilakukan baik dalam kerangka kerja sama bilateral, regional, antarkawasan dan global. Upaya penguatan diplomasi ekonomi pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan kontribusi diplomasi terhadap pembangunan perekonomian nasional. Peningkatan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
(KSST) Indonesia telah melaksanakan beragam program peningkatan kapasitas bagi sesama negara berkembang dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) sejak tiga dasawarsa terakhir. Program-program KSS Indonesia berbasiskan pada keunggulan dan potensi Indonesia dan diarahkan sebagai sarana untuk mendorong percepatan pembangunan nasional Indonesia serta peningkatan citra dan penguatan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Indonesia juga telah merintis KSS dengan mitra pembangunan lainnya dalam kerangka triangular, yang kemudian disebut sebagai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Semakin meningkatnya perhatian dan dukungan internasional termasuk Sekjen PBB terhadap KSST sebagai modalitas kerja sama pembangunan internasional mendorong Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam KSST. Status Indonesia sebagai Middle Income Country dan cukup signifikannya kontribusi yang telah diberikan selama ini menjadi modal dasar Indonesia dalam melakukan upaya tersebut karena KSST merupakan potensi investasi politik dan instrumen diplomasi Indonesia. Dalam telah berupaya membenahi pelaksanaan KSST dengan membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (Timnas KSST). Di samping itu, Indonesia juga telah memulai upaya capacity building dan penyusunan kerangka regulasi Indonesia dalam pendukung KSST. Peningkatan peran kerjasama triangular memerlukan formulasi kebijakan yang terintegrasi agar kontribusi yang diberikan tidak hanya menjadi charity. lima tahun terakhir, Indonesia selatan-selatan dan Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan KKST adalah antara lain masih belum jelas dan padunya pemahaman tujuan dan motivasi pelaksanaan KSST Indonesia; adanya kebutuhan mendesak untuk menguatkan kerangka peraturan dan legal basis untuk mendapatkan legitimasi; perlunya penguatan dan peningkatan efektivitas kelembagaan tim koordinasi nasional sebagai bentuk implementasi one gate policy KSST RI, serta peningkatan kapasitas pelaku KSST sendiri khususnya yang terkait dengan keahlian dalam bidang kerjasama pembangunan; masih belum tersedianya kerangka pendanaan yang efektif dan memadai serta masih minimnya dukungan pemangku kepentingan dalam negeri. Penekanan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-31
Indonesia selama ini bahwa KSST harus bersifat demand driven juga memunculkan tantangan tersendiri, khususnya terkait dengan keberlanjutan dari program yang dilaksanakan. Pemajuan Demokrasi dan HAM Proses konsolidasi demokrasi di dalam negeri dan pengakuan dunia internasional terhadap pencapaian demokrasi Indonesia telah mendorong Indonesia untuk turut aktif mempromosikan dan memajukan demokrasi dan HAM di level regional dan internasional. Kaitan erat antara demokrasi, perdamaian dan stabilitas juga menjadi alasan mendasar perhatian besar Indonesia terhadap upaya tersebut. Selama ini Indonesia sudah melakukan promosi demokrasi dan HAM di regional dan multilateral, misalnya melalui tingkat penyelenggaraan Bali Democracy Forum, kontribusi Indonesia dalam pembentukan AICHR, dan melalui kontribusi sebagai anggota Dewan HAM PBB. Selama 5 tahun terakhir, peran aktif Indonesia dalam promosi demokrasi dan HAM ini telah mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. internasional Di sisi lain, promosi demokrasi dan HAM di tingkat internasional akan terpengaruh jika masih terdapat persoalan demokrasi dan HAM di dalam negeri. Oleh karena itu selain melakukan diplomasi di tingkat internasional, diperlukan upaya menegakkan demokrasi dan HAM di dalam negeri serta upaya mengkomunikasikan hal tersebut di level internasional. Selain itu, perlu penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar proses diplomasi berjalan dengan baik. Politik terus memberikan Indonesia akan tanggapan yang terukur terhadap realita tersebut dimana masalah internal dan eksternal memiliki keterkaitan yang erat. Untuk itu, konsolidasi terus dilakukan dan melalui Bali Democracy Forum, sebagai forum yang penting bagi negara- negara di Asia-Pasifik, bahkan kini di luar kawasan akan tepat untuk saling berbagi pengalaman relevan dalam upaya tentang demokrasi. Demikian pula, peran Indonesia akan terus memperkuat kelembagaan hak asasi manusia ASEAN, terutama melalui AICHR. luar negeri 6.2.2 Sasaran Pembangunan Sub Bidang Politik Luar Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 6-32 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
Negeri Tahun 2015 6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sub Bidang Politik Luar Negeri Tahun 2015 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kesiapan publik domestik dalam menghadapi pasca 2015, dan meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN. 2. Meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia. 3. Meningkatnya kualitas perlindungan WNI di luar negeri dan terselesaikannya kasus WNI bermasalah di luar negeri. 4. Meningkatnya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam forum multilateral; diplomasi ekonomi 5. Menguatnya pelaksanaan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular 6. Meningkatnya peran Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi dan HAM Sasaran pembangunan sub bidang politik luar negeri akan dicapai melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesiapan publik domestik dalam menghadapi pasca 2015, dan meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: a. Koordinasi dan fasilitasi sosialisasi substansi action lines ASEAN Community kepada pemerintah daerah; dan koordinasi pelaksanaan action line ASEAN Community b. Perumusan konsep mengenai "troika" dalam keketuaan ASEAN dan perumusan mekanisme document of conduct mengenai Laut China Selatan c. Penyampaian posisi Indonesia untuk mendorong aksesi South East Asia Nuclear Weapon Free Zone, diplomasi untuk mendorong terbentuknya traktat persahabatan dan kerjasama di kawasan Asia Pasifik, pelaksanaan peran Indonesia dalam mendorong terbentuknya kerjasama yang menjamin kesetaraan ASEAN dengan negara mitra wicara, dan penyampaian zero draft sebagai dokumen cikal bakal code of conduct Laut China Selatan kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-33
6-34 negara pihak. d. Penyelenggaraan forum dialog informal dengan negara pihak mengenai Laut China Selatan 2. Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah : a. Perumusan konsep strategi politik luar negeri untuk Kawasan Timur Tengah b. Perumusan strategi diplomasi Indonesia di PBB, c. Perumusan partisipasi Indonesia dalam penggelaran misi pemeliharaan perdamaian, dan peningkatan koordinasi yang efektif terkait kesiapan pengiriman pasukan perdamaian konsep peningkatan d. Pelaksanaan perundingan perbatasan yang efektif terkait kepada publik domestik untuk dan pelaksanaan sosialisasi perbatasan meminimalisasi munculnya pelanggar perbatasan informasi e. Penyelenggaraan dan merumuskan mekanisme dialog dan diplomasi antara Indonesia dengan negara pengirim, transit dan tujuan dalam isu irregular migration/people smuggling forum f. Penyampaian posisi Indonesia untuk mendorong universalisasi CTBT dan ratifikasi traktat oleh negara-negara yang belum meratifikasi CTBT 3. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri dan terselesaikannya kasus WNI bermasalah di luar negeri Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: a. Peningkatan kapasitas melalui penyusunan modul diklat/pelatihan diplomat dan calon diplomat yang menekankan keberpihakan diplomasi Indonesia pada perlindungan WNI/BHI termasuk TKI, dan pelaksanaan kegiatan capacity building bagi diplomat dan calon diplomat untuk menangani persoalan TKI. b. Perumusan SOP penanganan persoalan TKI di | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
perwakilan dan Perumusan mekanisme pelibatan masyarakat Indonesia di dalam dan luar negeri dalam perlindungan WNI/BHI di luar negeri c. Pelaksanaan penguatan citizen service di 26 perwakilan yang memiliki jumlah TKI terbesar, advokasi untuk WNI di luar negeri, penanganan kasus WNI bermasalah di luar negeri termasuk mediasi dan bantuan hukum, repatriasi untuk WNI yang membutuhkan, dan penyusunan identifikasi potensi dan kebutuhan perjanjian bilateral terkait perlindungan TKI d. Pelaksanaan perundingan perjanjian bilateral perlindungan TKI e. Pembangunan data base online WNI/BHI di luar negeri yang terintegrasi antar K/L dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di dalam negeri f. Penyelenggaraan perumusan forum mekanisme konsolidasi penanganan WNI/BHI di luar negeri secara reguler dan g. Penyediaan shelter/penampungan untuk WNI bermasalah di luar negeri 4. Meningkatkan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam forum multilateral diplomasi ekonomi Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: a. Penyusunan data market intelijen pasar non- tradisional, perumusan grand strategy peran Indonesia di G20 dan perumusan grand strategy peran dan pemanfaatan RCEP untuk mendukung kepentingan nasional. b. Penyampaian posisi Indonesia untuk mendorong pembentukan internasional norma/rezim mengenai energy dan food security dalam forum APEC dan forum lainnya c. Optimalisasi pemanfaatan peran negara hub (simpul) dan jaringan dalam perluasan pasar non- pelaksanaan upaya untuk tradisional, dan mendorong norma bersama mengenai public private partnership di APEC dan mainstreaming Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-35
6-36 RCEP di antara negara anggota ASEAN d. Peningkatan kapasitas pelaku diplomasi ekonomi e. Penyusunan mekanisme untuk menindaklanjuti kesepakatan di G20; penyusunan mekanisme dan pelaksanaan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri terkait isu energy dan food security koordinasi 5. Memperkuat pelaksanaan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: a. penyusunan Intervensi mekanisme yang terkonsolidasi; pembentukan eminent person group untuk membantu pemangku kepentingan; pencantuman KSST sebagai salah satu tema mainstreaming dalam dokumen perencanaan pembangunan. regulasi melalui pembiayaan KSST b. Evaluasi berkelanjutan tentang kerangka hukum dan pengembangan instrumen kebijakan KSST c. Koordinasi pelaksanaan mekanisme one gate policy pelaksanaan KSST, pelibatan dan koordinasi dengan lembaga di luar pemerintah pada level nasional dan daerah dan promosi KSST di level nasional dan internasional dan Sosialiasi d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pelaksana KSST 6. Meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi dan HAM Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: a. Penyelenggaraan Forum sharing of experience dan best practices mengenai demokrasi termasuk Bali Democracy Forum; dan forum Human Rights Dialogue antara Indonesia dengan negara sahabat baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral b. Penyampaian Posisi terkait dengan upaya Indonesia dalam peningkatan peran aktif pembahasan isu HAM di forum PBB dan non- | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
6.2.4 Kerangka Pendanaan 6.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan PBB; Pelaksanaan peran aktif dalam mendorong 9 instrumen HAM Internasional c. Penguatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR); Kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan sub bidang politik luar negeri berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Dalam pelaksanaan pembangunan sub bidang politik luar negeri, penataan regulasi yang akan dilakukan pada Tahun 2015 adalah : 1. Penyusunan kajian untuk kebutuhan pembentukan regulasi/kebijakan pelaksanaan Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular (KSST) Dalam rangka meningkatkan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan, khususnya Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular diperlukan dasar legal yang dapat menjamin akuntabilitas pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang No. 17/2003, pengaturan mengenai pinjaman dan hibah pada umumnya masih menempatkan sebagai penerima pinjaman dan hibah. Pada Pasal 23 memang telah dinyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. jelas Namun rumusan pasal tersebut belum cukup mengatur bagaimana Pemerintah dapat memberikan hibah/pinjaman luar negeri kepada pemerintah/lembaga asing. Dalam bagian penjelasan pun tidak dijelaskan atau dielaborasi karena hanya disebutkan "cukup jelas". 1. Penyusunan kajian untuk kebutuhan pembentukan regulasi/kebijakan pelaksanaan Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular (KSST) Dalam rangka meningkatkan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan, khususnya Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular diperlukan dasar legal yang dapat menjamin akuntabilitas pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang No. 17/2003, pengaturan mengenai pinjaman dan hibah pada umumnya masih menempatkan sebagai penerima pinjaman dan hibah. Pada Pasal 23 memang telah dinyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. jelas Namun rumusan pasal tersebut belum cukup mengatur bagaimana Pemerintah dapat memberikan hibah/pinjaman luar negeri kepada pemerintah/lembaga asing. Dalam bagian penjelasan pun tidak dijelaskan atau dielaborasi karena hanya disebutkan "cukup jelas". efisiensi, dan Indonesia Dengan adanya pergeseran paradigma dari negara penerima menjadi negara pemberi, maka diperlukan regulasi/kebijakan yang dapat menjamin akuntabilitas pelaksanaan KSST dan koordinasi yang lebih terstruktur antarkementerian dan lembaga terkait. Untuk itu, sebagai langkah awal, mengacu pada UU 17 No 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara, perlu dilakukan kajian sebagai pijakan penyusunan regulasi/kebijakan yang dapat menjadi dasar agar pelaksanaan KSST lebih efektif dan efisien untuk mendukung tujuan pembangunan nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-37
6-38 Kajian perlu melihat berbagai aspek termasuk analisis cost and benefit, aspek sosiologis dan teknis, kebutuhan pemantauan dan evaluasi, serta rekomendasi tentang materi yang akan diatur dan wadah regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau cukup dalam bentuk kebijakan saja (regulatory/non regulatory). Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di sub bidang politik luar negeri diperlukan upaya penataan kelembagaan sebagai berikut: 1. Penguatan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan politik luar negeri. Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk mendorong sinergitas pelaksanaan program pembangunan baik di internal kementerian/lembaga terkait maupun hubungan eksternal dengan kementerian/lembaga lain yang juga melaksanakan program sejenis atau program lain yang dapat saling mendukung satu sama lain. Pelaksanaan koordinasi perlu dilakukan secara sistematis, dan terukur. Proses bisnis dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) dapat dibangun untuk dapat lebih memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya. Peningkatan kapasitas SDM terkait diperlukan untuk lebih memperlancar koordinasi dan komunikasi. 2. Penguatan koordinasi percepatan pelaksanaan butir aksi Komunitas ASEAN Dalam rangka mencapai sasaran pemantapan komunitas ASEAN, perlu penguatan Sekreariat Nasional ASEAN - Indonesia mengingat kompleksitas dan besarnya target yang ingin dicapai yang meliputi hampir seluruh sektor pembangunan. Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia dan penguatan pelaksanaan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Nasional ASEAN di Indonesia. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
Perlunya penguatan Setnas ASEAN tersebut merupakan respon atas masih lemahnya koordinasi yang antarlembaga dalam melaksanakan blue print komunitas ASEAN. Permasalahan lain adalah isu ASEAN masih dianggap elitis bagi publik domestik sehingga pemahaman publik masih rendah terkait perlunya upaya bersama untuk mencapai Komunitas ASEAN. 3. Penguatan Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Dalam rangka mencapai sasaran penguatan peran Indonesia dalam KSST, diperlukan penguatan Tim Koordinasi Nasional yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara. Tim Koordinasi Nasional ini telah dibentuk sejak masa RPJMN II dan telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan one gate policy dalam pelaksanaan KSST Indonesia. Tim Koordinasi Nasional juga memerlukan dukungan dari unit-unit lainnya, termasuk lembaga 4 kaki dan K/L teknis dan pemerintah daerah pelaksana KSST serta mitra pembangunan. Untuk itu, perlu hubungan tata kerja yang jelas dan kuat termasuk dengan pihak swasta sebagai salah satu pendukung potensial KSST. Tim Koordinasi Nasional juga perlu didukung oleh unit sekretariat yang kuat mengingat kompleksitas dan besarnya target yang ingin dicapai. Penguatan Tim Koordinasi Nasional KSST ini merupakan langkah penting menuju pengembangan sebuah lembaga yang secara khusus melaksanakan KSST (single aid agency) di masa yang akan datang. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | POLITIK 6-39
6-40 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 POLITIK
BAB 7 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berhasil melakukan peningkatan kemampuan pertahanan negara serta peningkatan upaya penciptaan dan pemeliharaan kondisi keamanan Peningkatan terindikasikan dengan kemampuan pertahanan semakin menurunnya asing untuk mengganggu kewibawaan dan kedaulatan NKRI. Sementara itu, peningkatan sarana prasarana dan tekonologi kepolisian yang cukup memadai, sangat membantu pelaksanan tugas Polri selaku pelindung pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum. Hal tersebut tercermin dari terjadinya keberhasilan Polri melakukan pencegahan gangguan kamtibmas termasuk aksi terorisme, menurunnya korban meninggal dunia akibat kecelakaan lintas, menurunnya jumlah kejahatan jalanan, serta terlaksananya pengamanan kegiatan-kegiatan internasional terutama di Ibu Kota Negara dan Pulau Bali. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ke depan diperkirakan masih akan menghadapi berbagai kondisi global, kawasan regional, dan nasional yang dapat menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi keberhasilan pembangunan. Pada level global, isu-isu mengenai dominasi negara-negara maju, perubahan strategi perimbangan militer oleh Amerika Serikat, konflik antar dan intranegara, merebaknya peperangan asimetris, atau perlombaan senjata oleh negara-negara berkekuatan militer baru menjadi isu-isu yang secara langsung maupun tidak langsung Indonesia dapat terkena dampaknya. Di samping intensifnya peran PBB dalam perlindungan kaum sipil dapat berimplikasi pada tekanan sanksi-sangsi negara internasional untuk negara-negara yang tidak mengikuti mainstream global. Penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh negara Suriah terhadap warganya, merupakan salah satu contoh bagaimana masifnya dunia internasional melakukan penekanan-penekanan terhadap negara Suriah. Di tingkat regional, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dihadapkan pada sengketa perbatasan negara; perkembangan nuklir Korea Utara; sengketa teritori antara lintas negara seperti violent Jepang - China; kejahatan dan ketertiban masyarakat. tersebut aktivitas militer lalu itu, semakin dan/atau adidaya penerapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-1
7-2 extremist organisation (VEO), kejahatan siber, peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya; perebutan cadangan energi; sikap Australia yang asertif dan pro Amerika Serikat terkait dengan penempatan pasukan AS di Australia, termasuk kasus penyadapan terhadap pejabat tinggi Indonesia. Sedangkan pada level nasional, upaya-upaya pengeroposan nilai-nilai Pancasila, tindak kekerasan dan anarkisme terkait agama, separatisme, perbatasan, meningkatnya peredaran narkoba, penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan kohesivitas antar personel-antar lembaga pemangku kepentingan keamanan merupakan kondisi yang diprediksi dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi aktivitas dunia usaha dan masyarakat. Kondisi lingkungan strategis tersebut menimbulkan dinamika keamanan global, regional, dan nasional diantaranya adalah : adanya kebangkitan ekonomi dan militer China yang mampu mengubah balance of power; penggunaan wilayah siber sebagai domain pertempuran terutama oleh Rusia, Amerika, atau Israel; kebijakan asertif China dan respon negara tetangga; kejahatan transnasional oleh aktor non negara seperti terorisme, narkoba, penyelundupan manusia; serta intensitas bencana alam. Sisi positif dari lingkungan strategis beserta dinamikanya tersebut adalah terciptanya peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam rangka menciptakan perdamaian global dan regional kawasan, termasuk peluang internasional. Namun melakukan kerjasama keamanan demikian, kondisi tersebut sekaligus menimbulkan tantangan bagi pembangunan Indonesia kedepannya, diantaranya adalah bagaimana pemerintah mampu menghadapi arsitektur keamanan terkait dengan perubahan balance of power; antisipasi kejadian konflik teritori terkait kedaulatan dan perebutan sumber daya; kerjasama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaan keamanan siber/informasi/kontra intelijen, dan penanganan bencana alam. Di samping itu, mengemukanya strategi Anti Access Anti Denial (A2/AD) oleh China, ketidakamanan maritim terutama pada jalur ALKI, meningkatnya ketegangan semenanjung Korea yang dapat memicu terjadinya perang konvensional (senjata rudal berhulu nuklir), menjadi peluang ikut Indonesia untuk berperan penting dalam bagi menciptakan perdamaian di kawasan. terorisme, permasalahan regional dan internasional | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
7.1 Permasalahan Dan Isu Strategis Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015, merupakan awal dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode (RPJMN) 2015-2019 sebagai kesinambungan serta penguatan dari hasil yang telah dicapai pada pembangunan jangka menengah 2010-2014. Isu strategi RPJMN 2015-2019 bidang hankam adalah Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Kemanan Nasional. Isu strategis ini secara langsung akan mendukung upaya Indonesia dalam menciptakan daya saing nasional yang didukung dengan SDA yang unggul, SDM yang berkualitas, serta Iptek yang terus meningkat. Kemudian, isu strategis tersebut dikembangkan dalam 6 sub isu strategi, yaitu peningkatan alat utama sistem persenjataan dan industri pertahanan, dan profesionalisme, kepercayaan masyarakat terhadap polisi, penguatan peralatan dan koordinasi intelijen, penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan darat, serta pencegahan penindakan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, tahun tahun awal yang sudah 2015 harus mampu menjadi menerapkan sub isu strategis tersebut. peningkatan kesejahteraan prajurit peningkatan 7.1.1 Alutsista TNI dan Pemberdayaan Industri Pertahanan skala kekuatan Upaya pemenuhan postur TNI pada pertahanan minimal (Minimum Essential Force/MEF) yang didukung telah berhasil mendatangkan dan membangun sejumlah alutsista TNI yang modern dan memiliki daya penggentar tinggi. Peran industri pertahanan nasional juga terlihat semakin nyata dalam pemenuhan sebagian kebutuhan MEF seperti pesawat udara CN 295, CN 235 Maritime Patrol Aircraft, berbagai helikopter, berbagai persenjataan, dan panser Anoa. industri pertahanan nasional Pada awal tahun 2015, sejumlah peralatan modern akan mewarnai kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentar militer Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan oleh kekuatan militer asing. Indikasinya adalah dalam beberapa tahun terakhir, upaya- upaya gangguan kewibawaan dan kedaulatan NKRI semakin intensitasnya. Konsekuensi dari peningkatan menurun kekuatan militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya. Pada awal 2013 kesiapan alutsista matra darat rata-rata mencapai 64 persen, kesiapan matra laut Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-3
rata-rata mencapai 52 persen, dan kesiapan matra udara rata- rata mencapai 74 persen. Dengan kesiapan rata-rata sebesar itu, maka kegiatan latihan mandiri ataupun gabungan, operasi militer perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP) menjadi kurang optimal. Kesiapan operasional ini juga terkait dengan kemampuan negara menyediakan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) alutsista yang selama ini sebagian masih dipenuhi dengan hutang ke Pertamina yang terakumulasi semakin membengkak. Lahirnya Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan langkah-langkah kebijakan pemenuhan Alutsista TNI. Industri pertahanan kedepannya akan lebih diberdayakan baik melalui inisiatif pengembangan mandiri maupun program kerja sama transfer of technology dengan negara lain. turut mewarnai 7.1.2 Kesejahteraan prajurit dan profesionalisme Konsepsi kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI dan Polri adalah ibarat dua sisi mata uang, saling berhubungan. Kesejahteraan bukan lah satu-satunya faktor pembentuk profesionalisme, faktor utama. tetapi dapat menjadi Kesejahteraan prajurit adalah konsep yang terkait erat dengan kekuatan militer secara umum dan profesionalisme individu secara khusus. British War Doctrine menekankan pentingnya faktor morale, yakni kemampuan untuk menggerakkan manusia dalam operasi militer, sebagai salah satu komponen utama perang di samping komponen fisik dan konseptual. Profesionalisme militer diterjemahkan oleh Huntington sebagai yakni keahlian, tanggung jawab sosial dan kesatuan korsa (expertise, social responsibilities, corporateness). Keahlian militer yang utama adalah mengelola kekerasan (manager of violence) dalam konteks bela negara. Seiring dengan perubahan karakter perang, teknologi serta merebaknya ancaman nontradisional, tuntutan atas keahlian militer menjadi semakin kompleks. Militer saat ini dituntut untuk dapat menjalani berbagai misi yang tidak hanya terkait dengan kompetensi utama (core expertise), juga berbagai dukungan kepada pemerintah sipil seperti pada penanganan bencana alam, sehingga dibutuhkan pendidikan dan latihan yang lebih luas agar bisa melaksanakan tugas-tugas diluar kompetensinya. tapi Prajurit TNI secara kontinyu terus melaksanakan latihan baik yang bersifat per matra maupun gabungan. Pada akhir tahun 2013, prajurit TNI berhasil menggelar latihan gabungan yang 7-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
7.1.3 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi melibatkan sekitar 16.000 prajurit yang dilaksanakan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat selama 40 hari. Indonesia Konsepsi kesejahteraan prajurit dikelompokkan dalam 4 komponen yaitu pendapatan minimal, perumahan, kesehatan dan purna tugas (Permenhan No.: Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia). Untuk komponen gaji, kesehatan, dan pensiun sudah dipenuhi disamakan dengan aparatur negara lain. Sementara untuk perumahan prajurit, khususnya untuk keperluan dinas, diperlukan perlakukan khusus mengingat mobilitas prajurit yang cukup tinggi dibandingkan dengan aparatur negara yang lainnya. Pada tahun 2013, ketersediaan perumahan prajurit baru mencapai 272.908 unit sementara secara ideal jumlah prajurit yang berhak untuk menempati rumah dinas sebanyak 474.570 orang. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya rumah dinas yang masih dihuni orang yang tidak berhak seperti purnawirawan/wirakawuri, keluarga dan lainnya yang jumlahnya mencapai 34.388 unit. tersebut, di Sebagai alat negara yang berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, serta memberikan juga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (kamdagri). Oleh karena itu, kebijakan peningkatan profesionalisme Polri dilakukan melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, sumber daya manajemen operasional, pengembangan organisasi dan manajemen perilaku, termasuk penerapan program "quick win" oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI. Dalam periode 2010 - 2014, Polri telah melakukan penambahan sebanyak 50.000 anggota Polri untuk mencapai tingkat rasio dengan masyarakat menjadi 1 : 575. Rekrutmen personil Polri dilakukan secara transparan dan telah mendapat sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008. Dalam hal penuntasan penanganan tindak kejahatan, selama tahun 2010 sampai dengan Juni 2013 rata-rata terselesaikan lebih dari 55 % untuk semua kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Sementara itu, pelanggaran anggota Polri baik dalam bidang tata tertib, disiplin, pidana, etika profesi, maupun pemberhentian tidak hormat menunjukkan kecenderungan menurun. perlindungan, pengayoman; Polri Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-5
7-6 Sebagai salah satu bagian proses reformasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menjadi institusi yang mandiri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sejak 1 April 1999. Polri yang sebelumnya disubordinasi oleh militer kini dituntut menjadi kekuatan sipil negara yang melindungi jiwa, harta benda dan hak rakyat Indonesia serta tugas dan tanggungjawabnya dengan kemampuan teknis profesional yang khusus. Kemampuan profesional tersebut antara lain intelijen kepolisian, reserse, satuan bhayangkara, lalu lintas, dan brigade mobil yang didukung pula dengan teknologi kepolisian seperti laboratorium kriminil, identifikasi kriminil, komunikasi elektronik, serta manajemen kepolisian yang dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran. Tugas polisi akan jauh lebih mudah jika masyarakat mendukung, bekerjasama, dan mempercayai polisi sebagai institusi keselamatan publik. Dukungan ini vital impossible karena mandate' (mandat mustahil), yang mencakup penerapan hukum (yang terkadang tidak populer), melindungi dari kejahatan (dari yang ringan, terkejam, sampai dengan yang paling berbahaya), menyelesaikan masalah (dari yang ringan hingga paling berat), melayani kebutuhan publik (terlepas dari sikap dan pendirian publik) dengan santun, rasa hormat, profesionalisme dan sikap tidak berpihak (Haberfeld, 1998). Kolaborasi masyarakat dengan Polri dalam menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban yang efektif hanya dimungkinkan jika Polri tidak terkesan sebagai pelaku kekerasan, penembakan, atau pemburuan di mata masyarakat. Alih-alih menjadi dekat dan mendukung polisi, dengan kesan sangar seperti itu, masyarakat akan cenderung merasa awas dan menjaga jarak terhadap polisi. Dukungan masyarakat terhadap Polri menjadi lebih sulit lagi didapatkan ketika citra yang tertanam di benak publik adalah yang negatif yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Ketidakpercayaan terhadap polisi terlihat dari banyaknya aksi penyerangan terhadap markas dan anggota Polri. International Crisis Group (ICG) mencatat sejak Agustus 2010 - Februari 2012 terdapat 40 aksi penyerangan terhadap markas dan anggota Polisi. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pemolisian masyarakat (Polmas) belum berjalan secara optimal. Fakta ini juga didukung oleh masih tingginya pelanggaran anggota Polri meskipun kecederungannya semakin menurun. Dalam kurun waktu tahun 2009 - Juni 2013 sebanyak 79.984 anggota tugas polisi sendiri merupakan 'the | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
7.1.4 Peralatan dan koordinasi intelijen melanggar tata tertib, 25.512 anggota melanggar disiplin, 2.749 anggota melakukan pidana, 2.001 anggota melakukan pelanggaran etika profesi, dan 1.442 anggota diberhentikan dengan tidak hormat. Bahkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2013 menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden yang disurvei menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum dan hampir 50% responden tidak percaya adil. Risiko ketidakpercayaan polisi dapat bersikap masyarakat pada polisi ketidakpercayaan terhadap pemerintah, pelanggaran hukum, serta main hakim sendiri. terhadap dapat berujung Kegiatan intelijen dan kontra intelijen memiliki peran sangat penting dalam upaya deteksi dini seperti kejadian konflik sosial/komunal, teorisme, separatisme, kerawanan wilayah perbatasan, dan, kejahatan lintas negara serta dalam upaya pengamanan informasi rahasia negara. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dalam negeri, telah dilakukan intensifikasi operasi deteksi dini, cipta opini dan cipta kondisi dengan melibatkan instansi terkait dan peran aktif tokoh masyarakat, koordinasi dan pertukaran informasi antar seluruh aparat keamanan terkait, mengoptimalkan tugas dan fungsi BIN Daerah (BINDA), dan penggalangan dan pembinaan kepada masyarakat di wilayah perbatasan untuk tetap mempertahankan rasa nasionalisme. Selanjutnya dalam hal pengamanan rahasia negara, sampai dengan tahun 2012 telah mencakup 44 persen, dan ditargetkan pada akhir 2013 mencapai 46 persen. Jumlah perwakilan RI yang telah terfasilitasi peralatan sandi, baik berupa cryptofax, email encryption, atau file mencapai 96 perwakilan RI di luar negeri. Operasi siaga pengamanan informasi sejak tahun 2007-2013 telah dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Operasi siaga kontra pengindraan yang dilaksanakan di 45 instansi pusat dan 25 instansi pemerintahan daerah dan operasi kontra pengindraan yang dilaksanakan di 6 negara wilayah Amerika, 6 negara wilayah Eropa, 9 negara wilayah Asia Pasifik, 1 negara wilayah Timur Tengah, dan 33 titik di jajaran pemerintah pusat. Sedangkan dalam bidang pembinaan persandian, selama tahun 2007-2012 telah terealisasi 281 lulusan Ahli Sandi Tk.III, 1.008 Ahli Tk. I, dan 329 Ahli Tk.II. Intelijen memiliki fungsi sentral dalam keamanan nasional dan proses pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam proses intelijen pengambilan keputusan kebijakan pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-7
7-8 berperan dalam menyediakan perspektif dan data yang dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan satu keputusan yang tepat (informed decision). Dalam peperangan modern yang merupakan pergeseran dari perang fisik (tradisional) ke perang informasi menjadi sangat mutlak diperlukan oleh negara sebagai alat deteksi dini atas upaya-upaya yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Dalam intelijen sendiri informasi yang diperoleh dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya. Selain fungsi intelijen, terdapat fungsi kontra intelijen yang salah satunya merupakan kegiatan preventif untuk mencegah pihak asing melakukan infiltrasi berupa kegiatan spionase, subversi dan sabotase yang dapat membahayakan keamanan negara. Kontra intelijen mencakup intelijen domestik, fungsi pengamanan informasi dalam negeri, kontra spionase, dengan tujuan melakukan penetrasi terhadap kegiatan rahasia intelijen asing di dalam negeri. Untuk dapat menjalankan fungsi peringatan dini secara efektif, lembaga-lembaga intelijen dan kontra intelijen harus mampu mengidentifikasi sumber ancaman maupun dinamika lingkungan lokal, nasional, dan global yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Tidak hanya mengidentifikasi, lembaga intelijen dan kontra intelijen juga harus dapat menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen terhadap dinamika sumber ancaman. informasi, penguasaan Walaupun UU Nomor 17/2011 tentang Intelijen sudah dua tahun ditetapkan, fungsi koordinasi BIN belum dapat terselenggara dengan baik dan lembaga-lembaga intelijen terkesan masih berjalan secara sendiri-sendiri. masih Maraknya gangguan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini, seperti peristiwa Cebongan, Cikeusik, Pasuruan, penembakan anggota Polisi, teror bom dan sebagainya, merupakan indikasi fungsi intelijen tidak berjalan dengan baik. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, masih mengandung kelemahan terutama terkait dengan mekanisme koordinasi. Dengan rapat koordinasi dilaksanakan sebulan sekali dan pelaporan setiap enam bulan, dikhawatirkan relevansi dan ketepatan waktunya kurang valid. Bekenaan dengan hal ini, mekanisme koordinasi seharusnya didukung system data sharing yang memadai. Selain masalah koordinasi, di bidang kontra intelijen permasalahan utama yang dihadapi adalah security awareness dari pejabat publik yang masih rendah, payung hukum persandian yang belum kuat, kualitas dan kuantitas peralatan sandi belum ideal, serta sumber daya | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
7.1.5 Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum laut dan di wilayah perbatasan darat manusia persandian yang belum mencukupi. Untuk peralatan sandi yang berbasis suara dari kebutuhan 12.598 unit baru terpenuhi sebanyak 4.406 unit, dan untuk peralatan sandi berbasis data dari kebutuhan 10.664 unit baru terpenuhi sebanyak 2.598 unit. Sementara itu untuk sumber daya manusia persandian diperlukan paling tidak 360 orang lulusan STSN dan 1.500 orang lulusan diklat persandian. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan telah menyentuh wilayah perbatasan dan pulau terluar. Capaian pentingnya adalah terbangunnya pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya pasukan TNI secara terbatas di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pengamanan terhadap pulau kecil terluar dilaksanakan dengan membangun dan meningkatkan kondisi pos di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano, P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Batek. P. Mangudu, P. Dana (Kep. Rote), P. Dana (Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P. Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru, dan P. Haloban. Sedangkan dalam rangka pengamanan perbatasan darat di Kalimantan (Indonesia-Malaysia), perbatasan di Papua (Indonesia-Papua Nuginie/PNG), dan perbatasan Nusa Tenggaran Timur (Indonesia-Timor Leste), saat ini telah menggunakan standar internasional Custom, Immigration, Quarantine And Security System (CIQS). Secara total, sampai dengan tahun 2013 telah terbangun 25 pos perbatasan darat. Indonesia mempunyai perbatasan laut yang memiliki dimensi ekonomi, sejarah, politik, dan hukum yang berbeda dari perbatasan darat. Dalam perspektif geostrategis, perbatasan laut memiliki penguasaan dan pemanfaatan potensi laut: potensi sumber daya yang dapat diperbaharui, potensi sumber daya tidak dapat diperbaharui, potensi sumber energi, maupun potensi strategis. Potensi- potensi yang dimiliki perbatasan laut inilah yang mengundang potensi konflik maritim. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik Laut China Selatan, namun hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi geopolitik Indonesia. Klaim teritorial China yang disebut "nine-dotted line", yaitu garis demarkasi yang digunakan China dan Taiwan untuk menunjuk klaim mereka di Laut China Selatan, menjangkau dan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna. Dilihat dari segi hukum peran penting bagi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-9
7-10 internasional, peta Laut China Selatan yang dibuat oleh Cina tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Nine-dotted line telah diprotes tidak hanya oleh Indonesia, namun juga Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Secara umum kecenderungan pelanggaran hukum di laut mengalami penurunan. Namun demikian, permasalahan regulasi dan institusi membuat pengelolaannya belum optimal. Secara regulasi, pengelolaan laut belum dilaksanakan dalam satu koridor regulasi yang komprehensif dan konsisten. Pada saat ini ada 13 Kementerian/Lembaga (K/L) penegak hukum di laut dengan kewenangan yang berbeda-beda. Dari ke-13 (K/L) tersebut hanya TNI AL, Polri (Dit Polair), Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), dan Bakorkamla yang memiliki Satuan Tugas Patroli di laut dengan jumlah total kapal patroli sebanyak 923 kapal. Jumlah ini cukup besar, namun pengoperasiannya masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Bakorkamla yang sesuai dengan tupoksi sebagai koordinator keamanan laut hanya memiliki 9 kapal patroli. Dalam mekanisme koordinasi, kondisi ini kurang optimal karena permasalahan ego sektoral belum sepenuhnya terselesaikan. Ke depan, penguatan Bakorkamla menjadi lembaga yang lebih operasional dengan dukungan sarana dan prasarana agar permasalahan keselamatan dan keamanan di laut dapat diatasi secara optimal. yang memadai perlu dilaksanakan Sasaran pembangunan pos pertahanan di wilayah perbatasan pada RPJMN 2010 - 2014 adalah terbangunnya 106 pos pertahanan baru menjadi 295 pos pertahanan dari 395 pos terbangunnya pos pertahanan yang dibutuhkan, serta pertahanan baru di 11 pulau terdepan (terluar) dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. Untuk pos perbatasan darat dengan jumlah awal sebanyak 189 pos pertahanan dan dibandingkan dengan jumlah sampai dengan 2013 yang hanya 200 pos pertahanan, maka secara riil hanya menambah 11 pos perbatasan, masih jauh dari sasaran yang ingin dibangun. Namun apabila memperhatikan status dan kondisi pos perbatasan yang ada, sangat dimungkinkan bahwa alokasi pembangunan tidak hanya untuk membangun pos pertahanan baru, tetapi digunakan untuk meng-upgrade kondisi darurat atau semi permanen menjadi permanen. Dengan demikian, | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
7.1.6 Prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan maka pembangunan pos perbatasan masih sangat dibutuhkan. Demikian pula untuk pos pulau terluar yang saat ini hanya difokuskan pada 12 pulau dan 14 pos pulau terluar lainnya, masih ada 68 pulau terluar yang perlu ditingkatkan penjagaannya agar berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kedaulatan negara dapat ditekan seminimal mungkin. Pencegahan dan pemberantasan narkoba telah menjadi masalah keamanan manusia pada level global. Saat ini ada sekitar 250 juta orang atau setara 4% populasi dunia berusia 15-64 tahun menderita penyalahgunaan narkoba (UNODC, transnasional, 2013). Tindak pidana narkotika bersifat tinggi, menggunakan modus operasi canggih, jaringan organisasi luas, dan dalam beberapa kasus terkait dengan sumber pendanaan terorisme dan politik. Dari hasil Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia pada tahun 2011, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 4.2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0.21% bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2008 yaitu sebesar 1.99% atau sekitar 3.3 juta orang. Apabila tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangan, diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapat angka sebesar 4,9% setara dengan 7,4 juta orang. Dalam rangka mengendalikan prevalensi penyalahgunaan narkoba, pemerintah berupaya memperkuat kelembagaan dan dan dukungan Pemberantasan Penyalaggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sampai dengan akhir tahun 2012 terdapat 97 jiwa korban panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit penyalahguna narkoba yang dikelola pemerintah; 45 RS jiwa dikelola kementerian kesehatan dan pemerintah daerah; 307 RS rujukan bagi Orang yang Hidup dengan AIDS (ODHA) ; 182 instansi wajib lapor (IPWL) Kemkes; 40 instansi wajib lapor (IPWL) Kemsos; dan 177 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit jiwa korban penyalahguna narkoba yang dikelola masyarakat/OMS. Sementara itu dalam periode 2010 - 2014, pemerintah juga telah berhasil membangun 4 pusat Terapi dan Rehabilitasi yaitu di Lido, Baddoka, Tanah Merah, dan Batam. Dari sisi supply, selain jenis-jenis narkotika yang dikenal saat ini yaitu kanabis/ganja, opiates (opium, morfin dan heroin), teknologi Program pelaksanaan Pencegahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-11
7-12 kokain, dan amphetamine-type-stimulant (methampethamin, ekstasi, LSD, dan lain-lainnya), akhir-akhir ini muncul jenis narkotika psikoaktif baru (New Psychoactive Substance, NPS) yang memberikan tantangan bagi penanganan peredaran narkoba, khususnya di Asia. Menurut Word Drug Report, jumlah NPS meningkat dari 166 jenis di tahun 2009 menjadi 251 jenis di pertengahan tahun 2011 yang berarti jumlah NPS melebihi total jumlah substansi di bawah kontrol internasional yaitu 234 jenis. Dari jumlah NPS tersebut, 38 di antaranya sudah masuk ke Indonesia. Sampai dengan Desember 2013, masih ada 24 NPS yang belum masuk dalam daftar lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menjadi celah bagi pengguna untuk lolos dari jeratan hukum. Asal NPS kebanyakan berasal dari Asia Timur dan Asia Selatan, terutama dari negara yang memiliki industri kimia dan farmasi yang maju. Kawasan Asia menjadi kawasan dengan jumlah negara terbanyak kedua yang melaporkan kemunculan NPS, yakni Brunei Darussalam, China (termasuk Hong Kong), Indonesia, Jepang, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Kapasitas panti rehabilitasi yang dimiliki pemerintah saat ini baru menjangkau 18.000 orang atau 0,04% dari total korban yang mencapai 4,7 juta orang, sehingga sulit menurunkan angka prevalensi narkoba secara signifikan. Kondisi yang sama juga dialami oleh panti rehabilitasi berbasis masyarakat, padahal aspek sosial rehabilitasi sangat penting untuk menciptakan wilayah bebas narkoba dan mencegah relapse (kambuh). Sementara dari aspek penegakan hukum, pada lapas Indonesia sebanyak tahun 2013 159.882 orang, sekitar 60 % (95.000 orang) adalah penyalahguna/pencandu narkoba. Padahal menurut amanat UU No. 35/2009, pemerintah berkewajiban melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan/pecandu narkoba. Hal ini merupakan mengingat penghukuman korban penyalahgunaan/pecandu narkoba yang dicampur dengan narapidana kriminal umum dapat merubahnya menjadi pelaku peredaran gelap narkoba setelah keluar dari penjara. jumlah penghuni permasalahan tersendiri, Sebagai bagian dari pembanguan nasional, pembangunan pertahanan dan keamanan merupakan prasarat (enabling environtment) bagi berlangsungnya pembangunan nasional yang lainnya. Terwujudnya penguatan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri akan berdampak positif pada terselenggaranya pembangunan nasional yang lainnya secara | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
aman dan lancar. Apabila terjadi gangguan terhadap kondisi pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri, tentunya juga akan mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional yang lainnya. GAMBAR 7.1 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2015 SEBAGAI BAGIAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2015-2019 Selaras dengan tema pembangunan RPJMN 2015-2019 yaitu "Pencapaian daya saing kompetitif perekomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan teknologi yang terus meningkat", maka secara langsung maupun tidak langsung isu strategis bidang pertahanan dan keamanan akan mengerucut pada tema tersebut. Sasaran (goal) bidang pertahanan dan keamanan adalah terwujudnya penguatan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri yang ditandai (impact) dengan terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan dalam negeri, peningkatan kesejahteraan prajurit, meningkatnya kesejahteraan prajurit, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri, menguatnya intelijen, menguatnya keamanan laut dan daerah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-13
perbatasan, serta keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kriminalitas narkoba. Dalam rangka mendukung keunggulan SDA, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan difokuskan pada program/kegiatan (Input/ouput/outcome) peningkatan sarana prasarana perbatasan, peningkatan pengawasan wilayah perairan, modernisasi peralatan intelijen, dan sharing data intelijen melalui peningkatan koordinasi. Dalam rangka membangun SDM yang berkualitas, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan difokuskan pada program/kegiatan P4GN, peningkatan peningkatan fasilitas terapi dan rehabilitasi, serta peningkatan pemberantasan narkoba. Sedangkan dalam rangka mendukung pencapaian Iptek yang meningkat, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan difokuskan pada program/kegiatan terutama pada upaya penelitian dan pengembangan industri pertahanan. kesejahteraan prajurit, sosialiassi 7.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2015 1. Terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan. 2. Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit. 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 4. Menguatnya intelijen. 5. Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan. 6. Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba. 7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 7.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan 1. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan, ditempuh dengan : a. Melanjutkan Pemenuhan MEF b. Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan (harwat) c. Melanjutkan Pemenuhan Almatsus Polri d. Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi Alutsita TNI dan Alut Polri. 2. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai rangka sasaran meningkatnya kesejahteraan dalam 7-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
pemeliharaan profesionalisme prajurit di ditempuh dengan : a. Meningkatkan Fasilitas perumahan dan pelatihan prajurit TNI; serta b. Meningkatkan pelayanan kesehatan anggota Polri. 3. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri ditempuh dengan : a. Meningkatkan pelayanan publik b. Penguatan SDM c. Pemantapan Manajemen Internal 4. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya intelijen ditempuh dengan : a. Pemantapan peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Negara serta tata kelola dan koordinasi antar institusi intelijen negara b. Pemantapan efektivitas operasi peningkatan modernisasi peralatan intelijen negara. profesionalisme intelijen melalui dan personel 5. Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan ditempuh ditempuh dengan : a. Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan b. Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan c. Meningkatkan sinergitas pengamanan laut 6. Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba ditempuh dengan : a. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand side) b. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (demand side) c. Meningkatkan pemberantasan efektifitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (supply side) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-15
7.3.3 Strategi Kebijakan Pembangunan 1. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan adalah : a. Pengadaan alpalhan TNI b. Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019 (selaras dengan peningkatan jumlah Alutsita yang akan tiba) c. Pengadaan alpalkam Polri d. Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri (produksi Alutsista dan pemeliharaan). 2. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit adalah : a. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit; 2. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit adalah : a. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit; Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI; c. Peningkatan fasilitas kesehatan Polri. 3. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah : a. Peningkatan pelaksanaan Quick Response dan Quick Wins; 3. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah : a. Peningkatan pelaksanaan Quick Response dan Quick Wins; b. Pemantapan (pemolisian masyarakat-Polmas); pelaksanaan community policing c. Penanganan pengamanan Pemilu 2019 gejolak sosial dan penguatan d. Peningkatan kemampuan penanganan flash point; e. Pengembangan pemberdayaan fungsi Litbang; teknologi Kepolisian melalui Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaan tugas Polri; g. Mempertahankan postur rasio jumlah Polri terhadap pertumbuhan penduduk yaitu 1 : 575; h. Pengembangan kapabilitas diklat Polri; i. Meningkatkan sistem Teknologi Informasi dan 7-16 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Komunikasi Polri; j. Memantapkan Sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri - Polda - Polres - Polsek. 4. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya intelijen adalah : a. Pengembangan sistem sharing antar institusi intelijen negara jaringan intelligence data 5. Peningkatan koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (single client) kepada Presiden 6. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan adalah : a. Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan b. Menambah pos pengamanan perbatasan darat c. Memperkuat kelembagaan Keamanan Laut d. Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama. 7. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah : a. Pelaksanaan P4GN di daerah b. Diseminasi Informasi melalui berbagai media tentang bahaya narkoba c. Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi d. Rehabilitasi pada korban penyalah guna dan/atau pecandu narkoba e. Kegiatan intelijen narkoba. 7.4 Kerangka Pendanaan Untuk mewujudkan sasaran - sasaran Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan dibutuhkan pendanaan sekitar Rp. 43,9 Trilyun, yang terbagi dalam sub isu strategis : Pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri; Peningkatan Kesejahteraan dalam Rangka Pemeliharaan Profesionalisme Prajurit; Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri; Penguatan Intelijen; Penguatan Keamanan Laut dan Daerah Perbatasan; dan Penguatan Pencegahan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-17
Penanggulangan Narkoba. Sumber pendanaan selain berasal dari rupiah murni, juga dipenuhi dari pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Hal ini mengingat pendanaan alutsista TNI dan almatsus yang diadakan dari luar negeri membutuhkan anggaran yang sangat besar Polri, sehingga apabila dibebankan pada rupiah murni sedikit banyak akan mengganggu kinerja sasaran-sasaran isu strategis yang lainnya. Sedangkan pendanaan dalam negeri, diutamakan dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang 16/2012 tentang Industri Pertahanan. 7.5 Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan 7.5.1 Kerangka Regulasi Untuk mewujudkan sasaran - sasaran Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan dibutuhkan kerangka regulasi, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan presiden (Perpres). Pada tahun 2015, dari 6 (enam) sub isu strategis bidang pertahanan dan keamanan, yang memerlukan kerangka regulasi adalah Pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung Industri Pertahanan. Regulasi yang diperlukan berupa PP dan Perpres yang merupakan aturan turunan dari UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU No. 16/2012, terdapat sejumlah pasal yang mengamanatkan pembentukan PP dan Perpres. Pada tahun terdapat dua PP yang akan dibentuk yaitu PP 2015, tentang Industri pertahanan dan PP penyelenggaraan mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan offset dalam pengadaan barang/ jasa alpahankam; serta terdapat tiga Perpres yang akan dibentuk yaitu Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP; Perpres Pengelolaan industri pertahanan; dan Perpres Pengadaaan Kontrak Jangka Panjang. Secara eksplisit tidak ada amanat pembentukan PP penyelenggaraan Industri pertahanan, namun perlu dibuat untuk mengatur aspek kelembagaan, penyelenggaraan, pengelolaan, sumber daya manusia, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan sebagainya. Pembentukan PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan offset dalam pengadaan barang/ jasa alpahankam diamanatkan pada pasal 43. Pembentukan Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP diamanatkan pada Pasal 23. Pembentukan Perpres Pengelolaan industri pertahanan Sedangkan pada pembentukan Perpres Pengadaaan Kontrak Jangka Panjang diamanatkan Pasal 24. 7-18 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
diamanatkan dalam pasal 44. Urgensi kebutuhan Regulasi adalah : 1. PP tentang penyelenggaraan Industri pertahanan diperlukan dalam rangka : (a) memperkuat Industri Pertahanan; (b) mengembangkan Industri Pertahanan yang bermanfaat bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat; (c) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan sistem pertahanan dan keamanan negara; dan (e) membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan. (d) memandirikan tenaga kerja; teknologi 2. PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan offset dalam pengadaan barang/ jasa alpahankam diperlukan dalam rangka pemberdayaan atau peningkatan partisipasi industri pertahanan dalam negeri, adanya alih teknologi, jaminan tidak ada embargo, adanya imbal dagang, offset, dan peningkatan kandungan lokal. 3. Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas harian ketua KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional, penyusunan rencana pemenuhan alpalhamkan, standararisasi industri pertahanan, kebijakan pendanaan, mekanisme jual beli, dan pemantauan evaluasi kebijakan industri pertahanan. penetapan kebijakan induk, 4. Perpres Pengelolaan industri pertahanan diperlukan rangka membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan agar menjadi maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing terutama : (a) perencanaan pemenuhan dalam hal perumusan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; (b) perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan; (c) penentuan teknologi dan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang akan dikuasai dan dikembangkan; (d) standardisasi serta kelaikan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; (e) pembinaan, registrasi, dan sertifikasi Industri Pertahanan; (f) supervisi, asistensi, dan fasilitasi pengembangan Industri Pertahanan; (g) sumber pendanaan; (h) pengendalian dan pengawasan penguasaan (e) promosi, pengendalian, dan pengawasan teknologi dan/atau produk yang dihasilkan. teknologi; dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-19
5. Perpres Pengadaaan Kontrak Jangka Panjang diperlukan mengingat pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan khususnya Alutisista TNI dan Alut Polri yang besar dan berteknologi tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan delivery membutuhkan waktu yang lama dan lintas tahun. Mekanisme kontrak yang berlaku tahunan (sesuai siklus APBN), tidak memungkinkan bahkan membuat tidak efisien dalam pengadaan Alutisista TNI dan Alut Polri. Penanggung jawab pembentukan PP penyelenggaraan Industri pertahanan; PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan offset dalam pengadaan barang/ jasa alpahankam; Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP; industri pertahanan; dan Perpres Perpres Pengelolaan Pengadaaan Kontrak Jangka Panjang adalah Kementerian Pertahanan sebagai Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Adapun Kementerian/Lembaga yang terkait dalam pembentukan PP dan Perpres adalah : 1. PP : Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemeneg BUMN, Kemenristek, Kemeneg Perindustrian, Polri, Kominfo, Kemendikbud. penyelenggaraan Industri pertahanan 2. PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan offset dalam pengadaan barang/ : Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemeneg BUMN, Kemenristek, Kemeneg Perindustrian, Kemenkeu, Kemenlu. jasa alpahankam 3. Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP : Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemeneg BUMN, Kemenristek, Kemeneg Perindustrian, Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas. 4. Perpres : Kemenkumham, Kemeneg BUMN, Kemenkopolhukam, Kemenristek, Kemeneg Perindustrian, Kemenku, Kemen PPN/Bappenas. Pengelolaan industri pertahanan 5. Perpres : Kontrak Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemeneg BUMN, Kemeneg Perindustrian, Kemkeu, Kemen PPN/Bappenas. Pengadaaan Jangka Panjang 7.5.2 Kerangka Kelembagaan Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dilaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan arah kebijakan dan strategi 7-20 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, menggunakan kerangka kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dan disajikan dalam matrik 2.2. RKP 2015 bidang pertahanan dan keamanan. Namun, karena masih terdapat permasalahan kelembagaan yang dinilai akan mempengaruhi pencapaian pembangunan, perlu dilakukan upaya penataan kelembagaan. Pada tahun 2015, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang memerlukan penataan kelembagaan adalah penguatan intelijen di wilayah yang belum memiliki perwakilan Badan Intelijen Daerah (BINDA). Hal ini searah dengan kebijakan penguatan intelijen, di mana BIN sebagai koordinator intelijen institusi negara serta penatakelola dan koordinator antar intelijen negara perannya perlu diperkuat. Sebagai konsekuensi pemekaran wilayah, baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota, diperlukan penataan atau pembentukan kelembagaan BINDA. Hal ini dalam rangka meningkatkan upaya deteksi dini potensi gangguan keamanan dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Prioritas penataan kelembagaan bidang Hankam pada tahun 2015 adalah pembentukan/penambahan BINDA Kalimantan Utara. Upaya ini memiliki nilai strategis karena Kalimantan Utara selain sebagai wilayah pemekaran baru, juga berbatasan dengan Malaysia yang rawan aksi penyelundupan barang dan jasa illegal, human logging, maupun upaya-upaya mengganggu kewibawaan dan kedaulatan NKRI. trafficking, illegal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7-21
BAB 8 BIDANG HUKUM DAN APARATUR Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peranan dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan pelaksanaan berkesinambungan, pembangunan pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas pada RPJMN 2010-2014. Hasilnya, adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; dan terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat pada RPJMN 2015-2019 untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. dan bernegara, pilar nasional. Secara 8.1 Sub Bidang Hukum Pelaksanaan kebijakan pemerintah tahun 2015 merupakan masa transisi dari RPJMN 2010-2014 yang sekaligus juga merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahap III (2015-2019). Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pemantapan arah pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari reformasi pembangunan dan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing nasional yang menjadi sasaran RPJMN tahap III. kebijakan, pemerintah melakukan Pembangunan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia melalui kualitas penegakan hukum dan HAM yang baik. Penegakan hukum yang berkualitas merupakan syarat mutlak dalam membangun daya saing kompetisi di bidang perekonomian karena iklim positif di bidang perekonomian hanya akan terjadi apabila kepastian hukum berjalan secara efektif. Lemahnya kepastian hukum yang berkaitan erat dengan lemahnya penegakan pertumbuhan perekonomian adalah RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-1
kontrak/perjanjian yang berdampak pada penundaan pembayaran (insolvency). Oleh karena itu penegakan hukum seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan hukum demi mencapai kepastian dan keadilan hukum sehingga secara paralel akan meningkatkan daya saing nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 8.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis Sub Bidang Hukum Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Upaya untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum telah banyak dilakukan namun demikian hasil yang diperoleh masih belum sesuai dengan harapan masyarakat luas. Hal tersebut antara lain ditunjukan dengan hasil survey terhadap kualitas penegakan hukum yang masih belum menunjukan hasil yang optimal. Permasalahan dan kendala yang menghambat capaian pembangunan dalam penegakan hukum adalah belum terbangunnya sistem peradilan pidana yang terpadu dan terintegrasi sebagai satu lingkup sistem peradilan. Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum seperti adanya peraturan bersama untuk meningkatkan koordinasi diantara aparat penegak hukum, adanya pelatihan bersama aparat penegak hukum, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat membangun suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan dari hulu hingga hilir yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yakni, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemasyarakatan. Namun pada realitanya, hubungan antar lembaga penegak hukum tersebut cenderung tidak sinergis dan harmonis dalam penanganan perkara pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana membutuhkan suatu mekanisme hubungan kerja yang jelas agar proses hukum dapat berjalan dengan lebih pasti dan cepat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi kesalahpahaman antar penegak hukum. Salah satu bentuk sinkronisasi ini berupa koordinasi antar lembaga penegak hukum. Koordinasi merupakan salah satu elemen pokok dalam sistem peradilan pidana, agar satu sama lain dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan objektif dari sistem peradilan pidana terpadu. Pada prakteknya, ketidakterpaduan timbul dalam mekanisme penanganan perkara mulai dari (a) tahap penyidikan, adanya beberapa instansi yang berwenang melaksanakan penyidikan, seperti Kepolisian, PPNS, serta penyidik dalam tindak pidana 8-2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
khusus menciptakan potensi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan proses penyidikan; (b) tahap penuntutan, terjadinya perbedaan penafsiran antara kemungkinan penyidik dan penuntut umum dalam menerapkan ketentuan pidana kepada tersangka menyebabkan seringnya terjadi bolak-balik berkas perkara antara Kejaksaan dan Kepolisian.; (c) tahap pelaksanaan putusan, belum diaturnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana secara memadai, khususnya dalam menjalin keterhubungan dengan sub sistem peradilan pidana lainnya. Permasalahan ketidaksinkronan maupun ketidakterpaduan di atas mengakibatkan degradasi konsep sistem peradilan pidana yang idealnya terpadu menjadi semata proses peradilan pidana. Padahal, suatu sistem, utamanya sistem peradilan pidana membutuhkan interkoneksi antar setiap instansi yang terkait. Oleh strategi untuk karenanya, dibutuhkan menguatkan mekanisme koordinasi sistem peradilan pidana secara umum; menguatkan fungsi koordinasi dan supervisi penanganan tindak pidana korupsi; serta mengoptimalkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, permasalahan lainnya sebagai penyebab belum optimalnya ketidakterpaduan dalam sistem peradilan pidana adalah belum terkoneksinya sistem teknologi informasi yang memuat tentang sistem komunikasi dan database yang terpadu dan lembaga penegak hukum serta diantara lembaga penegak hukum. terintegrasi pada masing-masing Selanjutnya, selain isu hukum acara terdapat juga isu dalam hukum pidana yang perlu segera direspon dan berdampak strategis terhadap distribusi keadilan dan berkontribusi dalam mengurangi overcrowding pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Batasan tindak pidana ringan (tipiring) dalam KUHP, yang meliputi pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, belum pernah disesuaikan kembali sejak keberlakuan Perpu No. 16 dan 18 Tahun 1960 padahal batasan tindak pidana ringan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, yaitu tindak pidana yang nilai barang atau obyek pidana tak ini berimplikasi pada diberlakukannya pasal tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP. Apabila dilakukan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, maka kasus-kasus pencurian ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional dan terhadap tersangka atau lebih dari Rp 250,00. Hal RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-3
8-4 terdakwa serta digunakannya acara pemeriksaan cepat yang tidak dapat diajukan upaya hukum (tidak perlu upaya banding). Apabila dilakukan penyesuaian melalui Undang-Undang atau melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sebagaimana dilakukan di tahun 1960, maka akan berkontribusi pada pengurangan jumlah tahanan negara dan overcrowding di lapas yang sebagian juga terdiri dari tahanan titipan. tidak perlu dikenakan penahanan Selain penyesuaian batasan tipiring, Perma No. 2/2012 ini juga mengatur pada penyesuaian denda pada berbagai Pasal di KUHP. Sebagai contoh adalah pasal 310 (2) KUHP tentang pencemaran nama baik secara tertulis, dimana disebutkan bahwa ancaman pidana untuk kejahatan ini yaitu penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp 4.500. Suatu jumlah yang sangat kecil yang tentunya tidak dapat menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh Jaksa atau Hakim dalam menentukan dakwaan atau putusan. Hal ini hanya salah satu contoh kecil, namun secara umum denda tertinggi yang ada di KUHP saat ini hanyalah Rp 9.000,00, kecuali untuk pasal perjudian (Pasal 303 dan Pasal 303 bis). Akibatnya hanya ada satu macam pemidanaan yang akan didakwakan oleh Jaksa dan atau akan dijatuhkan oleh Hakim yaitu pemenjaraan, yang lagi-lagi berdampak pada overcrowding di Lapas. Pada saat ini konsep restorative justice tengah coba dikembangkan, yang pertama kalinya melalui UU Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Upaya mengefektifkan kembali hukuman denda akan menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan alternatif pemidanaan di luar pemenjaraan. Dampak yang sama akan dirasakan dalam mengurangi overcrowding pada lembaga jauh lagi akan mampu menekan pemasyarakatan. Lebih anggaran negara untuk biaya operasional penegakan hukum, karena proses beracara singkat dan pengurangan jumlah anggaran untuk lembaga pemasyarakatan. tahanan dan terpidana pada Mahkamah Agung telah mencoba merespon hal ini melalui Perma Nomor 2 tahun 2011 yang mengatur penyesuaian batasan tipiring dan denda, namun Perma ini tidak efektif dalam pelaksanaannya karena tidak hanya mengikat hakim. Meskipun telah dilakukan MoU dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melaksanakan Perma ini, namun mengingat materi dari pengaturan ini merupakan materi UU, maka lebih tepat dibentuk dalam revisi Undang-Undang KUHP, atau | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
Peraturan Pengganti Undang-Undang. Urgensi Perpu menjadi relevan apalagi mengingat urgensi dari ketentuan ini yang terjadinya ketidakadilan pada berdampak pada masyarakat dan berkontribusi pada overcrowding yang menjadi masalah mendesak yang perlu diselesaikan saat ini. terus Salah satu variabel penting lain yang menunjang tercapainya kualitas penegakan hukum adalah ketersediaan biaya operasional dalam proses penegakan hukum. Biaya penegakan hukum pidana antara lain meliputi biaya pencegahan, pengungkapan, penangkapan, dan penjatuhan sanksi pidana. Dalam realitanya masih terdapat perdebatan mengenai kecukupan atau ketidakcukupan dana operasional penegakan hukum. Di satu sisi terdapat kebutuhan untuk menambah dana operasional, namun sayangnya belum didasarkan pada argumentasi penghitungan beban kerja yang memadai. Keterpaduan dan kelengkapan informasi dan data pada lembaga penegak hukum diharapkan dapat secara bertahap membantu lembaga penegak hukum membangun argumentasi yang kuat untuk mendorong perencanaan dan penganggaran berbasis data kinerja. Permasalahan lainnya dalam mewujudkan sistem peradilan berkualitas di Indonesia adalah masih belum optimalnya sistem pengawasan baik internal dan eksternal pada instansi penegak hukum. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik akan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dan dapat mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan kualitas pengawasan internal dan penguatan kelembagaan yang memiliki fungsi pengawasan eksternal serta membangun kerjasama yang erat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Selain membangun Sistem Peradilan Pidana Terpadu, pada RPJMN tahap III khususnya akan fokus pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui optimalisasi dan percepatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam membangun Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip diversi dan restorative justice, maka beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah melakukan penyusunan peraturan pelaksana UU SPPA, membangun sarana prasarana dan infrastruktur dalam pelaksanaan sistem peradilan anak, peningkatan kualitas SDM aparatur penegak hukum serta RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-5
8-6 pihak lainnya yang terkait dengan penanganan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) serta membangun kerangka kerja dalam bentuk SOP pelaksanaan sistem diversi dan keadilan restoratif (restorative justice) yang dapat menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait. Dalam upaya peningkatan daya saing, selain dari sisi pembenahan sistem peradilan pidana, juga dilakukan pembenahan dalam sistem penyelesaian sengketa perdata. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemudahan berbisnis di Indonesia (ease of doing business), salah satu permasalahan yang dihadapi dalam sengketa terkait kontrak bisnis adalah tidak efisiennya penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama. Hal ini ditandai oleh jangka waktu yang lama (rata-rata 498 hari), biaya perkara yang tinggi (rata-rata 139,4% biaya klaim), serta prosedur yang berbelit-belit (rata- rata 40 prosedur). Di sisi lain banyaknya jumlah perkara perdata (termasuk di dalamnya sengketa kontrak bisnis) yang diajukan ke pengadilan mencapai ratusan ribu perkara di setiap tahunnya. Melalui pelaksanaan reformasi sistem hukum perdata diharapkan dapat lebih meningkatkan kepastian hukum dalam dunia usaha dan untuk mendongkrak pelaksanaan investasi dan bisnis di Indonesia terutama untuk Unit Usaha Kecil Menengah. Mahkamah Agung dalam hal ini dapat menjadi pendorong pelaksanaan sidang dengan nilai terbatas (small claim procedure) ke dalam proses peradilan terhadap sengketa bisnis, sehingga kepastian hukum akan dapat mendukung iklim usaha nasional. Small claim procedure juga sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara perdata keseharian yang pada umumnya memiliki nilai sengketa yang relatif kecil (small claim) dan pembuktian sederhana. Dengan demikian muncul insentif bagi masyarakat untuk menggunakan sebagai mekanisme pengadilan penyelesaian sengketa akan semakin meningkat. Penguatan lembaga mediasi di pengadilan juga merupakan hal penting untuk dilakukan satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian perkara dengan cara yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pada saat ini mediasi telah dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses ajudikasi perdata sebagai bentuk kewajiban bagi para pihak. Namun demikian tingkat keberhasilan mediasi ternyata masih sangat kecil. Oleh karena itu perlu disusun mekanisme untuk sebagai salah | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
meningkatkan efektifitas dan keberhasilan mediasi, sehingga mediasi menjadi alternatif yang menarik bagi pencari keadilan, antara lain dengan meningkatkan kapasitas mediator dan peran hakim sebagai mediator. Pelaksanaan mediasi juga akan mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian sesuai dengan hukum acara yang berlaku (pasal 130 HIR dan 154 RBg) yang diintegrasikan dalam proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Di samping persoalan mekanisme peradilan, kualitas SDM merupakan penentu utama keberhasilan pembangunan hukum secara terpadu. Oleh karenanya, kualitas SDM perlu menjadi prioritas pembenahan dalam mewujudkan sistem peradilan di Indonesia. Membangun sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi merupakan hal penting dalam kerangka penguatan SDM pada lembaga penegak hukum. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi merupakan suatu siklus terintegrasi mulai dari pembentukan profil kompetensi yang kemudian menjadi dasar bagi reformasi sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan dan pendidikan & latihan, penilaian kinerja dan pemberian kompensasi & remunerasi. Hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang saat ini juga tengah dilaksanakan oleh Pemberian remunerasi aparat penegak hukum dan aparat lainnya di lembaga penegak hukum, sampai dengan saat ini sudah diberikan secara bertahap, dengan tujuan untuk mendorong kualitas kinerja aparat penegak hukum dan pegawai di lembaga penegak hukum. Diharapkan pelaksanaan remunerasi dilaksanakan seiring dengan perbaikan kualitas kinerja penegakan hukum yang komprehensif, meliputi perbaikan mekanisme promosi dan mutasi aparat penegak hukum; sistem rekrutmen yang dilakukan secara transparan dan adanya pengawasan secara efektif. lembaga-lembaga penegak hukum. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi reformasi, pelaksanaan pencegahan dan Sejak pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terus ditingkatkan oleh pemerintah. Salah satu capaian yang menggambarkan pelaksanaan pemberantasan korupsi adalah meningkatnya nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari tahun ke tahun meskipun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantas korupsi di seluruh aspek pembangunan. awal RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-7
8-8 Namun demikian, skor IPK Indonesia tersebut masih meleset dari target Pemerintah yang menargetkan Indonesia untuk mencapai skor IPK 3,5 pada tahun 2012. Terlebih lagi, jika melihat bahwa skor Indonesia masih sangat jauh dari skor ideal yakni 10 (negara terbersih). Sehingga, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang. Dari sisi penanganan perkara korupsi, berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah adanya perkembangan dalam penanganan perkara korupsi yang tidak hanya fokus pada perkara dalam skala kecil tetapi juga dalam skala besar. Hal tersebut dapat dilihat dari tren kemajuan penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum. Kemudian untuk memperkuat koordinasi diantara lembaga penegak hukum dalam proses penanganan perkara korupsi telah disusun Peraturan Bersama Penegak Hukum Criminal Justice System antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI No. 151/KMA/SKB/IX/2011; No. M.HH-08.HM.03.02 Th. 2011; No. KEP-215/A/JA/09/2011; B/24/IX/2011 tentang Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pada prakteknya masih ditemui kendala dalam penanganan perkara korupsi. TABEL 8.1 PENANGANAN PERKARA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN RI TAHUN 2010-2013 Jumlah Perkara No Kegiatan Satuan 2010 2011 2012 2013 1 Penyidikan Perkara 2.315 1.729 1.401 1.603 2 Penuntutan Perkara 1.706 1.499 1.511 2.023 Sumber : Kejaksaan RI | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
TABEL 8.2 PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK TAHUN 2010-2013 No Kegiatan Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 1 Penyelidikan Kasus 54 78 77 81 19 2 Penyidikan Perkara 40 39 48 70 12 3 Penuntutan Perkara 32 40 36 41 13 4 Inckracht Perkara 34 34 28 40 3 5 Eksekusi Perkara 36 35 32 44 13 Sumber: ACCH KPK *) Data sampai dengan bulan Maret 2014 Berbagai upaya di bidang pencegahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui upaya peningkatan program pendidikan dan budaya anti korupsi untuk meningkatkan integritas aparatur pemerintah baik di tingkat pusat dan evaluasi daerah. Berdasarkan hasil monitoring dan pelaksanaan Stranas PPK khususnya strategi tentang pendidikan dan budaya anti korupsi, telah menunjukkan hasil yang memuaskan dari tahun ke tahun. Berbagai kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan dan budaya anti korupsi telah banyak dilakukan baik itu di tingkat sekolah serta di K/L baik pusat dan daerah. Di samping itu, telah dilakukan terobosan penting dalam langkah-langkah pencegahan dan upaya mensinergikan pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah adalah dengan dirumuskannya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (disingkat Stranas PPK) melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Melalui Stranas PPK, dilakukan penyusunan aksi PPK setiap tahun yang mencerminkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Stranas PPK khususnya untuk Aksi PPK Tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat capaian memuaskan yang signifikan oleh Kementerian/Lembaga strategi pencegahan dan pendidikan budaya anti korupsi. Namun di terkait RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-9
8-10 sisi lain, terdapat pula capaian mengecewakan pada strategi pencegahan, penegakan hukum, kerjasama internasional dan penyelamatan aset, pendidikan dan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan RPJMN tahap III perlu diadakan peningkatan baik dari segi peningkatan kualitas aksi PPK K/L per tahun, maupun pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan Stranas PPK. Selain beberapa kemajuan tersebut, masih terdapat beberapa kendala dalam penanganan perkara korupsi yaitu masih adanya permasalahan dari aspek regulasi dimana masih terdapat ketidakharmonisan beberapa peraturan perundang- undangan di bidang korupsi dan beberapa ketentuan UNCAC yang belum diakomodir dalam peraturan perundang- undangan dan sistem hukum nasional. Kendala ini secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan permasalahan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Antara lain belum optimalnya penanganan pengembalian, penanganan, dan pemeliharaan aset hasil tindak pidana korupsi baik di dalam maupun di luar negeri. Berbagai permasalahan ini mengakibatkan minimnya pemulihan keuangan negara yang dikorupsi, kesejahteraan berdampak sehingga masyarakat Indonesia secara luas. pada Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM Pembangunan hukum di bidang HAM merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa isu HAM merupakan isu yang terkait masalah internasional dan domestik (intermestik). Kesenjangan perspektif terhadap HAM masih menjadi tantangan ke depan, terlebih dalam melaksanakan prinsip universalitas yang berbenturan dengan kondisi, situasi, dan budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara anggota berbagai konvensi telah membangun pola hubungan politik luar negeri bebas dan aktif secara unik dan progresif dengan negara-negara lainnya. Meskipun sudah banyak kemajuan tetapi masih ada catatan- catatan penting yang perlu ditindaklanjuti untuk menjawab tantangan diplomasi Pemerintah Indonesia di lingkungan global. Politik diplomasi luar negeri perlu diimbangi dengan kondisi HAM di dalam negeri yang lebih kondusif. Tantangan Indonesia ke depan adalah meningkatkan posisi tawar Indonesia pada isu-isu terkait HAM global, regional, dan nasional. terkait HAM | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
Penghormatan, pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dasar dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Namun dari segi kualitas, masih banyak peraturan perundang-undangan, baik pusat maupun daerah, yang tidak harmonis dan belum berperspektif HAM. Baik hak-hak dasar yang tercantum dalam UUD 1945 dan sekian banyak hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari ratifikasi konvensi internasional HAM, belum dijabarkan dan dilaksanakan secara optimal oleh negara. Substansi dari pelaksanaan hak-hak dasar, tindak lanjut dari hak dan kewajiban ratifikasi, serta parameter HAM yang sesuai dengan konteks Indonesia, belum diwujudkan dalam suatu kerangka kebijakan pembangunan HAM yang komprehensif, terutama terkait peraturan perundang-undangan. Salah satu kelemahan Pemerintah dalam melakukan harmonisasi adalah belum banyak dilakukan kajian analisis kesenjangan (gap analysis) tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan konvensi internasional, maupun konstitusi. Dengan demikian, strategi Pemerintah perlu difokuskan untuk secara menyeluruh melakukan pemetaan kesenjangan terhadap seluruh ketentuan konstitusi maupun konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi. Hasil dari pemetaan kesenjangan ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi penyusun kebijakan dalam melakukan harmonisasi. perlindungan dan Di era negara demokrasi seperti saat ini, Pemerintah dituntut bekerja lebih transparan dan akuntabel. Demikian juga dalam terutama dalam hal pelaksanaan kinerja Pemerintah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kritik dan pengaduan terhadap kinerja Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini merupakan pertanda bahwa masyarakat mempunyai tuntutan yang tinggi dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Di samping itu, perlu adanya respon yang positif terhadap meningkatnya sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat Pemerintah, korporasi maupun sesama anggota masyarakat, dimana pelanggaran HAM rentan terjadi di ranah publik maupun di ranah privat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh untuk melihat kembali sejauhmana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan jumlah pengaduan HAM, bila disandingkan dengan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-11
8-12 pelanggaran HAM yang setiap tahunnya terus meningkat. Pemantauan dan evaluasi dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM tidak hanya semata-mata untuk menjawab tuntutan dunia internasional, tetapi karena negara harus mempertanggungjawabkan dan mekanisme yang sudah dibentuk dalam rangka tanggung jawabnya. kelembagaan GAMBAR 8.1 STATISTIK PENGADUAN PELANGGARAN HAM TAHUN 2008-2012 Sumber: Komnas HAM, 2013. Penanganan dan pengelolaan pengaduan pelanggaran HAM di tahun 2015 akan menjadi salah satu fokus dimana koordinasi penegakan HAM atas rekomendasi-rekomendasi pelanggaran HAM ditindaklanjuti secara maksimal. Kerjasama diantara aparat penegak hukum perlu dilaksanakan sehingga pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dapat diminimalisir. Di sisi lain, pelaksanaan mediasi perlu didorong untuk mencegah konflik-konflik sosial yang berkepanjangan dan meluas di masyarakat. Salah satu bentuk pemenuhan HAM terkait hak atas keadilan adalah pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sasaran masyakarat miskin merupakan komitmen internasional dan nasional dalam rangka pengentasan komprehensif. Masyarakat miskin kemiskinan merupakan golongan masyarakat yang paling tidak berdaya untuk mengakses hak-hak dasarnya karena kendala ekonomi. Kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin semakin dikukuhkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, pelaksanaan yang | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
pemberian bantuan hukum belum berjalan optimal dikarenakan beberapa keterbatasan baik dalam hal pengelolaan, kapasitas Pemberi Bantuan Hukum dan dukungan institusi lainnya dalam pengelolaan bantuan hukum secara nasional. Di tahun 2015 yang merupakan tahun ke-3 pelaksanaan bantuan hukum perlu difokuskan ke arah penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum dan masyarakat penerima empowerment) dan pelibatan pemangku (beneficiaries lainnya dalam pelaksanaan bantuan hukum kepentingan secara nasional. Upaya negara dalam melakukan penghormatan dan perlindungan HAM juga menghadapi tantangan, khususnya terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya komitmen Pemerintah baik internasional dan nasional, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan sudah untuk menjawab kelembagaan faktual, angka yang permasalahan ini. Namun secara menunjukkan praktek kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, dan merupakan fenomena gunung es. Hal ini berarti masih sangat banyak perempuan korban yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalaman kekerasannya, apalagi mendatangi lembaga penyedia layanan untuk meminta pertolongan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum penyusunan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah belum efektif menangani tindak kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, dibutuhkan peningkatan upaya penanganan hukum terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan maupun peningkatan perlindungan perempuan korban kekerasan. Peningkatan penanganan hukum terhadap bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat difokuskan kepada optimalisasi penanganan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sedangkan untuk peningkatan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang baru mencapai angka 25% sebagaimana diberikan kepada pusat-pusat pelayanan (seperti rumah sakit, puskesmas, Women Crisis Center, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, dan lembaga yang sejenisnya) perlu ditingkatkan agar upaya pemulihan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dapat dilaksanakan dengan optimal. dilaksanakan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-13
GAMBAR 8.2 STATISTIK JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Sumber: Komnas Perempuan, 2013. Maraknya kasus pelanggaran HAM antara lain disebabkan oleh belum memadainya pemahaman HAM yang dimiliki oleh sebagian besar penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat pada cukup tingginya jumlah pengaduan terkait pihak Kepolisian, Peradilan, dan Kejaksaan maupun pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pihak pelanggar HAM. Selain itu, tantangan mengenai rendahnya kesadaran masyarakat masyarakat HAM, tidak hanya merupakan beban negara saja, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Salah satu peran yang dapat diambil oleh negara adalah terkait potensi kebijakan penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM, dengan kelembagaan dan mekanisme tertentu. Keberlanjutan atas kebijakan, kajian dan kerjasama HAM perlu ditingkatkan dengan inovasi pola advokasi bagi pembuat kebijakan dan di dalam tahap pelaksanaan, disamping upaya pendampingan dan pengawasan antara lain oleh masyarakat. 8.1.2 Sasaran Sub Bidang Hukum Tahun 2015 Sasaran pembangunan di bidang hukum dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional meliputi (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. saing ekonomi bangsa; dan 8-14 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
8.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Pada RKP tahun 2015 yang merupakan tahun pertama dalam pelaksanan RPJMN Tahap III (2015-2019) akan fokus kepada pencapaian sasaran utama, yaitu meningkatkan daya saing perekonomian berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung pencapaian sasaran utama tersebut, telah disusun tiga arah kebijakan dan beberapa strategi yang dilakukan dalam rencana pembangunan hukum dan HAM sebagai berikut : ilmu pengetahuan dan 1. Peningkatan kualitas penegakan hukum Upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui strategi : a. Peningkatan sistem peradilan pidana, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu: keterpaduan dalam (i) Percepatan baik hukum acara maupun hukum materi, baik yang terdapat dalam dengan KUHP peraturan perundang-undangan lainnya; harmonisasi dan KUHAP (ii) Meningkatkan sistem teknologi informasi dan penanganan perkara di masing- masing lembaga penegak hukum dan membangun sistem informasi yang terintegrasi diantara lembaga penegak hukum dapat menciptakan sehingga database yang terintegrasi dan dapat digunakan bersama oleh lembaga penegak hukum; kualitas terpadu dan (iii) Membangun dan pelatihan terpadu aparatur penegak hukum menciptakan kesamaan pemahaman diantara aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik (thematic) seperti korupsi, Pidana penanganan pendidikan untuk Tindak RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-15
8-16 Perdagangan Orang (TPPO)/human trafficking, Pelaksanaan dll. pendidikan dan pelatihan terpadu dapat dilakukan melalui penetapan peraturan diantara bersama lembaga penegak hukum; (iv) Peningkatan operasional berbasis penanganan kinerja perbaikan mekanisme sistem at cost dalam penanganan perkara dan penguatan basis data dalam penentuan satuan biaya operasional; biaya perkara melalui (v) Optimalisasi sistem pengawasan penguatan internal pengawasan eksternal. serta 2. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dilakukan melalui beberapa strategi yaitu: a. Mempercepat penyelesaian penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pelaksana UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; b. Membangun mekanisme pelaksanaan SPPA baik di internal K/L terkait yang mengacu pada UU SPPA serta membangun mekanisme komunikasi yang terpadu dalam penanganan perkara ABH di antara K/L terkait; c. Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum jumlah (ABH) melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan penanganan perkara ABH di masing-masing K/L serta meningkatkan kesamaan pemahaman diantara aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu; d. Meningkatkan kuantitas SDM yang terkait dengan penanganan perkara ABH sebagaimana yang diamanatkan dalam UU seperti penambahan SDM aparat penegak hukum yang khusus menangani yang melakukan perkara ABH dan SDM | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
pendampingan kepada ABH. e. Melakukan pengkajian dan penelitian tentang kebutuhan sarana prasarana dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penanganan perkara ABH f. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan perkara 3. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu: a. Melakukan harmonisasi peraturan perundang- undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait dengan hukum kontrak b. Meningkatkan efektifitas dan keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara perdata c. Melakukan pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (small claim procedure) melalui kerangka hukum yang tersedia dan penyiapan kelembagaan dan kapasitas SDM untuk dapat melaksanakan prosedur tersebut. 4. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum,dilakukan melalui beberapa strategi yaitu: a. Membangun sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dengan mempertimbangkan analisis kinerja dan beban kerja yang dibutuhkan di masing-masing lembaga penegak hukum sehingga menghasilkan SDM aparat penegak hukum yang profesional. b. Melakukan mekanisme penyempurnaan rekrutmen, mutasi dan promosi, pembinaan dan pendidikan pelatihan, serta evaluasi kinerja berbasis kompetensi. 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui: a. Harmonisasi Peraturan Terkait Korupsi, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu: (i) Pembentukan peraturan perundang- undangan di bidang tindak pidana RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-17
8-18 korupsi oleh ketentuan Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia; yang diamanatkan (ii) Perubahan peraturan (revisi) perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi agar selaras dengan ketentuan UNCAC. 6. Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu: a. Optimalisasi penyelidikan, penanganan penyidikan, penuntutan dan eksekusi kasus tindak pidana korupsi; b. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama luar negeri legal assistance) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri; (mutual c. Menguatkan mekanisme koordinasi dan Nasional monitoring Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan anti korupsi di K/L dan Pemda. evaluasi Strategi 7. Pencegahan Korupsi, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu: a. Optimalisasi program pendidikan anti korupsi dan untuk meningkatkan kesadaran pemahaman anti-korupsi masyarakat; b. Optimalisasi program pendidikan anti korupsi dan penyelenggara untuk meningkatkan pemahaman negara. kesadaran anti-korupsi 8. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM penghormatan, Upaya perlindungan, dan pemenuhan HAM dilaksanakan melalui: untuk meningkatkan a. Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM, dilakukan melalui beberapa strategi/tahapan: (i) Melakukan harmonisasi dan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
sinkronisasi ketentuan konstitusi dan Konvensi dalam perundang-undangan peraturan nasional; Internasional (ii) Melakukan penyempurnaan parameter HAM dalam penyusunan produk hukum di daerah; (iii) Melakukan optimalisasi mekanisme pengujian peraturan daerah yang berperspektif HAM dan gender; (iv) Menguatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi perundang-undangan responsif gender secara terintegrasi dan tersinkronisasi; (v) Meningkatkan kualitas dan kuantitas peraturan SDM perancang perundang-undangan yang responsif gender. 9. Penegakan HAM, dilakukan melalui beberapa strategi/tahapan: a. menguatkan peran NHRI (national human rights institution) b. menyempurnakan dokumen RANHAM (mencakup kejelasan tujuan/sasaran/visi misi dan proses penyusunan aksi; c. Menguatkan Sekretariat RANHAM di Pusat dan dan Daerah mekanisme monitoring dan evaluasi); (mencakup penguatan SOP d. Menguatkan koordinasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM; e. Menguatkan mekanisme mediasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM. 10. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat, dilakukan melalui beberapa strategi/tahapan: a. Melakukan sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum hingga ke tingkat daerah; b. Menguatkan institusi penyelenggara bantuan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-19
8-20 hukum; c. Menguatkan kapasitas Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pemberi Bankum/calon Pemberi Bankum; d. Menyempurnakan mekanisme penyaluran dana bantuan hukum di pusat dan daerah (yang mencakup pembentukan struktur organisasi penyelenggaraan bantuan hukum); e. Mengembangkan mekanisme kerjasama antara aparat penegak hukum dan penyelenggara bantuan hukum, yang mencakup: (i) Informasi/database mengenai OBH bagi maupun orang/kelompok yang berperkara di pengadilan; bantuan hukum orang (ii) fasilitas di Kerjasama pemanfaatan pengadilan dalam penyelenggaraan bantuan hukum; (iii) Mekanisme koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum; dan (iv) Mekanisme pendanaan bantuan hukum di daerah f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah g. Mendorong Pemda kontribusi untuk bekerjasama dan memberikan penyelenggaraan bankum di daerah pendanaan 11. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, dilakukan melalui beberapa strategi/tahapan: a. Menguatkan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; b. Menguatkan penanganan perempuan; mekanisme kasus tindak kekerasan lanjut terhadap c. Menguatkan mekanisme perlindungan korban perempuan; d. Meningkatan pemahaman dan koordinasi aparat | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
penegak hukum dan pihak terkait (LPSK, Komnas Perempuan, dan lembaga bantuan hukum lainnya) dalam perlindungan korban perempuan. 12. Pendidikan HAM, dilakukan melalui beberapa strategi/tahapan: a. Menyusun kurikulum HAM yang mengakomodasi materi tentang gender, kelompok difabel, kelompok miskin, kelompok minoritas dan terpinggirkan pada pendidikan aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses hukum; b. Menyusun kurikulum HAM pada pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum terpadu; c. Memasukkan materi penguatan perspektif, termasuk perspektif gender, pada kurikulum dan pelatihan jaksa dan kepolisian; jenjang karir hakim, d. Menyusun panduan atau pedoman bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam setiap proses peradilan yang responsif gender dan memperhatikan upaya perlindungan terhadap perempuan; e. Melakukan sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta, yang dapat juga diarahkan untuk pendidikan HAM di luar aparat penegak hukum. 8.1.4 Kerangka Pendanaan Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang hukum dan HAM, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 8.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang hukum dan HAM, maka dibutuhkan langkah-langkah penataan regulasi sebagai berikut: 1. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Ketentuan KUHP dan KUHAP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini. Beberapa RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-21
8-22 permasalahan dalam ketentuan KUHAP bertentangan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana. Ketidakharmonisan ketentuan KUHAP dengan peraturan perundang-undangan lainnya seringkali menimbulkan konflik kewenangan antara aparat penegak hukum maupun bolak balik berkas perkara, yang mengakibatkan tidak terpadunya sistem peradilan pidana. Sehingga, diperlukan pembahasan revisi KUHAP dalam rangka pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu. Pembahasan revisi KUHP dan KUHAP ini perlu ditingkatkan lagi baik di tingkat Pemerintah maupun DPR. 2. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) Ketentuan hukum perdata dan hukum acara perdata yang mengatur hubungan keperdataan, utamanya dalam transaksi ekonomi dan kontraktual, telah tidak sesuai dengan perkembangan globalisasi ekonomi yang kian pesat. Sehingga, dibutuhkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) yang yang memperhitungkan tuntutan aktifitas ekonomi di regional dan internasional. Serta perlu pula dilakukan harmonisasi komponen/prinsip hukum kontrak negara- negara ASEAN dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pembahasan ini dapat diawali dengan penyusunan kajian naskah akademik revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer). 3. Kajian dan Harmonisasi Kelembagaan Aparat Penegak Hukum Pelaksanaan penegakan hukum seringkali menemui kendala dalam pelaksanaan koordinasi antara aparat penegak hukum. Minimnya koordinasi ini bahkan sering berakibat pada timbulnya konflik antar aparat penegak hukum dan egosektoral yang mengakibatkan kualitas penegakan hukum memburuk. Sehingga, dibutuhkan revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
yang mengatur mengenai kewenangan dan koordinasi yang harmonis antar aparat penegak hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya. Revisi dan harmonisasi dapat diawali dengan penyusunan kajian naskah akademik revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur aparat penegak hukum terkait. 4. Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan agenda prioritas penegakan hukum yang perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan di bidang korupsi yang memadai. Pada dasarnya, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC), namun masih terdapat beberapa ketentuan UNCAC yang belum diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan ketentuan-ketentuan inti mengenai tindak pidana korupsi. Sehingga, dibutuhkan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sesuai dengan ketentuan UNCAC. Pembahasan revisi KUHP dan KUHAP ini perlu ditingkatkan lagi baik di tingkat Pemerintah maupun DPR. 5. Pembentukan Peraturan Pelaksana UU SPPA Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan yang mengatur teknis operasional pelaksanaan SPPA. Oleh karenya, dibutuhkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan UU tentang SPPA yang mengatur koordinasi dan mekanisme pelaksanaan SPPA. 6. Penetapan Peraturan Presiden Mengenai Pelaksanaan RANHAM 2015-2019 kepada Tingginya Indonesia kongkrit penghormatan dan perlindungan HAM pada dasarnya berupaya diatasi oleh Pemerintah dengan menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Pelaksanaan RANHAM perlu senantiasa dipastikan keberlangsungan dan keberlanjutannya, tahun 2015 perlu diprioritaskan sehingga pada tuntutan dunia internasional terhadap upaya-upaya RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-23
8-24 penyusunan Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan RANHAM 2015-2019. Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan di atas, maka diperlukan dukungan kerangka kelembagaan melalui penataan organisasi; penajaman dan penguatan fungsi; serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Langkah penataan kerangka kelembagaan yang akan dilakukan, antara lain: 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan amanat KUHAP yang menghendaki adanya keterpaduan sistem peradilan pidana dari hulu sampai hilir agar tercipta kepastian hukum. Namun, pada prakteknya terjadi banyak ketidakterpaduan antar aparat penegak hukum. Ketidakterpaduan itu sendiri sangat kompleks meliputi aspek kelembagaan yakni, tidak adanya sinkronisasi antar instansi, tumpang tindih, konflik kewenangan, dan munculnya sifat instansi sentris; maupun mekanisme, yang sehingga mengakibatkan terpencarnya data kriminal dan bolak-balik berkas perkara yang sangat merugikan tersangka. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana melalui perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungan sarana pengembangan prasarana, jaringan komunikasi optimalisasi informasi, pengawasan internal dan eksternal. Sebagai langkah awal, pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di tahun 2015 dapat mulai dirintis melalui penguatan dan pengembangan sistem komunikasi dan informasi di masing-masing lembaga penegak hukum dan akan diarahkan pada keterpaduan sistem secara gradual dari tahun ke tahun. Selain itu, akan dilakukan pula penguatan kapasitas dan kualitas SDM aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan bersama. tidak terpusat dan sistem dan serta | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan mandat dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selama ini, Sistem Peradilan Pidana Anak belum berjalan dengan sesuai dengan prinsip diversi yang berlandaskan asas restorative justice, karena belum didukung dengan kelembagaan yang memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai untuk pelaksanaan prinsip dan asas tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya implementasi dan dampak Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah dan Agung, kementerian/lembaga atau lainnya berdasarkan amanat UU SPPA dalam hal (i) peningkatan kuantitas sumberdaya manusia Sistem Peradilan Pidana Anak yakni, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial; (ii) penguatan kualitas SDM Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendidikan terpadu; dan (iii) pembangunan dan pengembangan sarana prasana berupa ruang pemeriksaan dan persidangan khusus anak, serta pembangunan Lembaga (LPKA), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Penempatan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) secara bertahap setiap tahunnya. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan ini, diharapkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat menjalankan kewenangan masing-masing secara optimal dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan prinsip diversi dan restorative justice. Lembaga Pemasyarakatan instansi terkait Sementara Anak dan 3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemberantasan Korupsi Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut upaya penegakan hukum, melainkan juga mencakup perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, perampasan aset hasil tindak RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-25
pidana korupsi di luar negeri memiliki kendala eksternal seperti adanya perbedaan sistem hukum antar negara, internal yaitu proses kerja yang maupun kendala memakan waktu lama karena banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Kendala-kendala tersebut menyebabkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi terhambat dan semakin merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perampasan aset hasil korupsi antara lain melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan mekanisme koordinasi kerja sama hukum timbal balik (mutual legal assistance) dalam perampasan aset hasil korupsi yang jelas antar lembaga penegak hukum di Indonesia maupun antar negara. 4. Penguatan Kapasitas Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan) Peran Rupbasan sangat penting dalam membantu pemulihan keuangan negara, karena memiliki fungsi sebagai tempat (i) menyimpan dan memelihara barang sitaan untuk keperluan pembuktian dalam proses peradilan dan (ii) mengelola barang sitaan untuk pengembalian dan pemulihan keuangan negara. Namun, pemeliharaan dan pengelolaan barang sitaan selama ini mengalami kendala karena belum optimalnya komitmen yang mendukung kebijakan penganggaran peningkatan kapasitas Rupbasan. Hal ini menyebabkan kerusakan dan turunnya nilai ekonomis barang sitaan. Sehingga, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pengembangan sarana prasarana ruang dan biaya pemeliharaan serta membangun sistem administrasi pengelolaan barang sitaan. Dalam penguatan kapasitas ini juga perlu dilakukan kajian awal mengenai pengaturan percepatan lelang barang sitaan. dan 8.2 Sub Bidang Aparatur Negara Pembangunan bidang aparatur negara sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJPN 2005-2025, dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan 8-26 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
8.2.1 Permasalahan Dan Isu Strategis Sub Bidang Aparatur Negara yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN peningkatan diarahkan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional. Untuk menjawab tantangan ke depan, pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efisien, dan produktif; meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan memberikan dukungan bagi peningkatan daya saing nasional, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RKP Tahun 2015 merupakan tahapan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, yang diharapkan dapat menjadi peletak dasar yang kokoh bagi tahapan pelaksanaan pembangunan tahun- tahun berikutnya. 2015-2019 pada diarahkan Sebagaimana diamanatkan RPJPN 2005-2025, tema utama periode RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan daya saing nasional, sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, kesejehteraan rakyat, dan keadilan sosial. Merujuk World Economic Forum (WEF), daya saing nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan berdasarkan hasil studinya di Indonesia bahwa faktor-faktor utama penghambat (dis-advantage) bagi peningkatan daya saing Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi dan ketersediaan infrastruktur. Ketiga faktor tersebut disebut sebagai the most problematic factors dalam berbisnis di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019, peningkatan kapasitas dan profesionalisme birokrasi merupakan prioritas yang harus dikedepankan sebagai prasyarat dasar bagi kemajuan pembangunan nasional di berbagai bidang lainnya. Perumusan isu strategis pembangunan bidang aparatur negara pada RKP 2015, tidak lepas dan harus didasarkan pada berbagai faktor internal dan eksternal, serta tantangan ke depan. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan reformasi pembangunan sebelumnya, khususnya pada periode RPJMN 2010-2014, maka perumusan juga dielaborasi berdasarkan capaian dan hasil evaluasi pembangunan aparatur negara yang telah dilaksanakan isu strategis RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-27
8-28 periode sebelumnya serta aspirasi publik yang menuntut birokrasi pemerintah menjadi lebih transparan, akuntabel, partisipatif dan berkinerja tinggi. Berdasarkan sebelumnya, pelaksanaan pembangunan beberapa capaian penting yang telah berhasil diwujudkan antara lain: meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara; dikembangkannya sistem integritas penyelenggara negara; semakin baiknya sistem pengendalian intern pemerintah; diterapkannya secara luas e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pemerintahan; meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; makin membaiknya pengelolaan dan kepegawaian manajemen dilaksanakannya instansi reformasi pemerintah pusat dan daerah. berbasis birokrasi merit; pada Meskipun pembangunan bidang aparatur negara selama kurun waktu 2010-2013 telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan, namun ternyata kualitas birokrasi Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan dengan negara- negara di kawasan ASEAN dan negara-negara BRIC. Birokrasi belum dapat berfungsi secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih ditandai dengan korupsi, buruknya pelayanan, dan inefisiensi. Birokrasi di Indonesia masih menjadi bagian dari permasalahan dalam pembangunan daripada sebagai solusi untuk membantu keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan. Global Competitiveness Report misalnya, sampai dengan laporan yang terakhir (2013-14) menempatkan korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketersediaan infrastruktur sebagai the most problematic factors dalam berbisnis di Indonesia. Dilihat dari beberapa lainnya, indikator kualitas dan daya saing birokrasi Indonesia juga masih rendah, yang antara lain ditandai dengan: (a) peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business; EoDB) tahun 2014, Indonesia menempati peringkat 120 dari 189 Negara; (b) parameter tingkat korupsi dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Peception Index; CPI) tahun 2013, Indonesia menempati peringkat 114 dari 177 negara, dengan skor 32 dari skala 0-100; (c) skor Control of Corruption (CoC) index tahun 2012, -0,66 dari skala -2,5 sampai dengan 2,5; (d) skor Government Effectiveness Index internasional | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
tahun 2012 Indonesia, -0,29 dari skala -2,5 sampai dengan 2,5; (e) perangkat daya saing global secara total (Global Competitiveness Report; GCR) tahun 2013-2014, Indonesia menempati peringkat 38 dari 148 negara; sedangkan untuk variabel institusi (GCR - Institution), Indonesia menempati peringkat 67dari 148 negara; dan (f) peringkat e-Government, Indonesia berada pada peringkat 97 dari 190 negara. Apabila dilihat korelasinya, kualitas birokrasi suatu negara memiliki pengaruh pada pencapaian kualitas hasil-hasil pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh parameter yang mencerminkan indikator dari hasil-hasil pembangunan suatu negara pada kualitas kehidupan umat manusia. Salah satu pramater yang menjadi rujukan utama pemerintah di seluruh dunia adalah pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) yang diterbitkan oleh UNDP setiap tahunnya. Pada tahun 2012, menurut hasil penilaian UNDP, pencapaian IPM oleh Indonesia menempati peringkat 121 dari 186 negara. Parameter-parameter tersebut memperlihatkan bahwa kualitas birokrasi Indonesia apabila dibandingkan dengan bebarapa negara di kawasan ASEAN dan negara-negara anggota negara industri baru yang tergabung dalam BRIC (Brasilia, Rusia, tertinggal. Konsekuensi dari kualitas birokrasi yang demikian, adalah pencapaian juga memperlihatkan kondisi yang tidak berbeda. Gambar 8.3. memperlihatkan hubungan antara kualitas birokrasi dengan pencapaian hasil-hasil pembangunan. India, dan Cina), masih hasil-hasil pembangunan yang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-29
GAMBAR 8.3 HUBUNGAN ANTARA KUALITAS BIROKRASI NEGARA ASEAN DAN BRIC DENGAN PENCAPAIAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN Sumber: Full- Report.pdf; Capaian kinerja pembangunan bidang aparatur negara selama RPJMN 2010-2014 dan posisi daya saing birokrasi Indonesia dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN dan negara-negara BRIC yang masih terbilang rendah kualitas dan kurang kompeten, merupakan salah satu dimensi pelajaran yang sangat penting sebagai referensi dalam perumusan isu strategis pembangunan bidang aparatur negara pada RPJMN 2015-2019. reformasi pembangunan, Dalam khususnya untuk meningkatkan daya saing nasional, maka pembangunan bidang aparatur negara tahun 2015-2019 diorientasikan pada: (a) pemantapan fungsi birokrasi sebagai regulator dan fasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan; (b) revitalisasi sistem dan manajemen rangka melanjutkan 8-30 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
birokrasi publik secara efisien, responsif, dan fokus pada pencapaian kinerja; (c) pengembangan organisasi birokrasi yang lincah, inovatif, dan adaptif melalui penciptaan tata kelola yang dinamis; (d) pengembangan SDM aparatur sebagai pendorong reformasi; (e) pemantapan peran birokrasi untuk mendukung sinergi, integrasi, dan kolaborasi serta keterpaduan dalam manajemen pembangunan. Pada RKP 2015 ini, orientasi pembangunan tersebut menjadi dasar dalam perumusan isu strategis dan perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan. Sedangkan strategis yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan bidang aparatur negara ke depan, antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktek KKN, inefisiensi, dan rendahnya kapasitas. faktor lingkungan Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, maka dirumuskan 3 (tiga) isu strategis pembangunan bidang aparatur negara pada RKP 2015, yakni: 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel; 2. Pemerintahan yang efisien dan produktif; dan 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik. akuntabel. Pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan prasyarat dasar bagi pembentukan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima. Dalam integritas nasional, kerangka pengembangan permasalahan yang masih dihadapi adalah lemahnya penegakan kode etik dan kode perilaku, masih maraknya penyalahgunaan konflik kewenangan dari para penyelenggara negara dan pemerintahan. Sistem integritas nasional belum terbangun dan terimplementasikan dengan efektif secara nasional pada tingkatan K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. yang dan bersih sistem kepentingan, dan praktek Sedangkan tantangan ke depan, antara lain: pengembangan inisiatif strategis untuk mendorong pelaksanaan sistem integritas pada birokrasi pemerintah dan penyelenggara negara implementasi system; pelaporan kekayaan pejabat; whistleblowing secara konsisten; pemantapan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-31
8-32 penanganan benturan kepentingan; penerapan pakta integritas, dan lainnya. Penerapan sistem integritas nasional yang efektif dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga turut memperkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pengawasan yang independen dan profesional, perlu didukung auditor internal yang kompeten, berintegritas dan berfungsi secara optimal dalam menjalankan quality assurance. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi auditor internal terus diupayakan. Hingga tahun 2013, jumlah auditor internal (JFA) telah mencapai 12.310 orang, yang tersebar di BPKP 3.329 orang (27%), APIP Pusat 2.033 orang (16,5%), dan APIP Daerah 6.948 orang (56,4%). Dalam beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya: tumpang tindih dan pengawasan; peraturan/kebijakan kapasitas APIP yang belum memadai untuk mendeteksi dan mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang; sinergi intern dan pengawasan eksternal belum pengawasan optimal; sinergi pengawasan dan penegakan hukum belum optimal; dan pengawasan dari masyarakat belum diakomodasi dengan efektif untuk penguatan pengawasan. pelaksanaannya, masih terdapat independensi Adapun tantangan ke depan adalah membangun sistem pengawasan yang independen dan profesional, baik yang bersifat internal maupun eksternal, melalui kelembagaan pengawasan yang efektif. Pengawasan tidak hanya fokus pada aspek pengelolaan keuangan negara, namun secara bertahap terus disempurnakan dan areanya diperluas pada pengawasan kinerja. Kualitas pengelolaan keuangan negara baik pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus meningkat. Secara bertahap, akuntabilitas pengelolaan keuangan juga sejalan dan memiliki korelasi pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari makin meningkatnya instansi pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2013, instansi Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah mendapatkan opini WTP sebanyak 74%, sedangkan instansi instansi pemerintah pemerintah provinsi 52% dan kabupaten/kota sebanyak 21%. Namun demikian, beberapa permasalahan masih dihadapi, antara lain: pencapaian opini | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
WTP pada kabupaten/kota masih rendah; pencapaian opini WTP belum mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; manajemen aset barang milik negara belum terkelola secara optimal dari aspek tertib administrasi dan tertib hukum; dan sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan ke depan yang perlu ditindaklanjuti, independensi diantaranya: peningkatkan kualitas dan pemeriksaan dan sistem pengembangan pemantapan pemeriksaan kinerja; memperbaiki manajemen pengelolaan aset secara modern berbasis TIK; dan peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). keuangan; GAMBAR 8.4 PERKEMBANGAN OPINI WTP AUDIT BPK ATAS LKKL DAN LKPD 2010-2013 GAMBAR 8.5 PERKEMBANGAN PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG AKUNTABEL 2010-2013 sumber: BPK, IHPS Semester II, Maret 2014 Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus dimantapkan. Implementasi SAKIP dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan melihat komitmen seluruh penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Setiap tahun, melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, Instansi dilakukan Pemerintah, atas penyelenggaraan manajemen kinerja pada seluruh instansi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-33
8-34 dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Dalam kurun waktu instansi yang akuntabel terus meningkat. Data yang diterbitkan Kemenpan dan RB tahun 2013 memperlihatkan bahwa instansi pusat yang akuntabel mencapai 94,05%, instansi provinsi mencapai 84,85% dan instansi pemerintah kabapaten/kota mencapai 30,00%. Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, masih ditemukan berbagai masalah antara lain: rendahnya signifikasi input anggaran dengan kinerja organisasi; lemahnya orientasi pada pencapaian lemahnya hasil akuntabilitas kinerja instansi kabupaten/kota. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya komitmen pimpinan instansi untuk menghasilkan kinerja lebih baik, dan mendorong terwujudnya integrasi pelaporan keuangan dan pemerintah (K/L/Pemda). tahun 2010-2013, (outcome); indikator kinerja pelaporan pada instansi Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, ditempuh pula melalui penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun dalam implementasinya. Kemajuan signifikan selama kurun waktu 2010-2013 telah berhasil diwujudkan antara lain telah terbentuknya 602 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 33 provinsi, yang mampu melayani sebanyak 773 instansi pemerintah dan 318.370 penyedia terdaftar. Adapun kinerja LPSE terlihat dari beberapa indikator sebagaimana pada Gambar 8.6 dan Gambar 8.7. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
GAMBAR 8.6 PERKEMBANGAN JUMLAH PAKET DAN NILAI PAGU PENGADAAN MELALUI LPSE 2010-2013 GAMBAR 8.7 PERKEMBANGAN NILAI EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENGADAAN 2010-2013 jasa pemerintah masih Proses pengadaan barang dan menghadapi berbagai permasalahan. Berbagai kasus korupsi masih didominasi oleh kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, yang disebabkan oleh antara lain: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik; sistem e-proc (e-tendering) yang ada belum seluruhnya berlangsung secara elektronik; cakupan produk dalam sistem e-catalogue masih terbatas; integritas dan profesionalisme pejabat pengadaan belum optimal; dan sebagian besar K/L/Pemda belum membentuk unit layanan pengadaan (ULP). Hal ini menghambat kelancaran proses pengadaan dan menghambat upaya peningkatan profesionalisme dan integritas pejabat pengadaan. Oleh karena itu, tantangan ke depan yang perlu direspon antara lain: peningkatan standarisasi dan kualitas LPSE; penataan kelembagaan ULP; dan Pengembangan Jabatan Fungsional Pengadaan Pemerintahan yang efisien dan produktif. Isu strategis pemerintahan yang efisien dan produktif, memiliki korelasi yang kuat pada upaya peningkatan daya saing nasional suatu kemampuan negara. Daya saing nasional sebagai RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-35
8-36 perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Fokus perhatian yang perlu ditekankan dalam peningkatan daya saing nasional, diantaranya adalah pada kualitas kebijakan dan kapasitas kelembagaan birokrasi; serta aspek-aspek lainnya yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien, selama ini menjadi salah satu kelemahan mendasar pada daya saing Indonesia. implementasinya; pengembangan Pada aspek kelembagaan instansi pemerintah, penataan kelembagaan lain melalui terus diintensifkan antara konsolidasi struktural dan penyempurnaan hubungan kelembagaan diantara berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), yang diawali dengan penataan K/L yang membidangi pendayagunaan aparatur negara (Kemenpan dan RB, LAN dan BKN). Penataan kelembagaan terus diperluas dan fokus pada bidang/sektor yang strategis. Sejalan hal tersebut, telah dibentuk Tim Penataan Organisasi K/L, yang tahun 2013 telah melakukan evaluasi terhadap 13 K/L. Disadari bahwa kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihinggapi permasalahan yang mendasar, yakni postur organisasi birokrasi masih 'gemuk', baik secara makro maupun mikro; fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan banyaknya undang-undang yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institusi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Tantangan ke depan adalah mewujudkan organisasi pemerintah tepat fungsi dan (rightsizing); melanjutkan audit/evaluasi dan penataan organisasi; dan penetapan arsitektur organisasi birokrasi modern dengan tujuan agar terwujud efisiensi, produktivitas dan implementasi kebijakan makin efektif. tepat ukuran Pengembangan bisnis proses yang efisien, komprehensif, dan berbasis TIK merupakan salah kunci utama pendorong terwujudnya birokrasi yang efisien dan produktif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mendasarinya terus dimantapkan, antara lain implementasi UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Inpres No. Strategi Nasional 3/2003 Pengembangan E-Government. Penerapan e-government dalam birokrasi pemerintah terus diperluas, didukung tentang Kebijakan dan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
infrastruktur yang memadai dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga menjadi ujung tombak alam pelayanan inisiatif Open Government publik. Secara bersamaan, Indonesia (OGI) terus disebarluaskan dan diimplementasikan secara bertahap pada birokrasi pemerintah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan bisnis proses pada birokrasi pemerintah dan sekaligus menjadi tantangan ke depan, adalah belum terwujud sinergi, integrasi, dan keterpaduan dalam pengembangan e-government pada berbagai K/L/Pemda. Untuk menyelesaikannya, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai kebijakan yang terkait dengan e-government dan peningkatan koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan implementasi e-government. ICT Di bidang kearsipan, implementasi UU No. 43/2009 tentang Kearsipan dilaksanakan melalui pemantapan manajemen kearsipan berbasis TIK melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), serta pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) terus dikembangkan. Ke depan, sistem kearsipan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan birokrasi modern melalui peningkatan tertib administrasi dan tata kelola arsip berbasis TIK. Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional dan berwatak melayani, dengan unsur utamanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diterbitkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemajuan yang berhasil diwujudkan selama kurun waktu 2010-2014 antara lain: perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi CPNS secara lebih transparan; standarisasi soal seleksi CPNS yang dirumuskan oleh konsorsium perguruan tinggi negeri dan pemerintah; mulai diterapkannya secara bertahap sistem CAT, dan pemberlakuan passing grade dalam seleksi CPNS; implementasi PP 46/2011 tentang Penilaian Kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); penerapan sistem promosi secara terbuka (open career system); dan pemanfaatan assessment center untuk mendukung dan mendata profil kompetensi kader-kader birokrasi. Pengembangan kualitas PNS juga dilakukan melalui pembaharuan modul dan kurikulum diklat mulai dari diklat prajabatan hingga akhir diklat kepemimpinan tingkat II dan I. Namun demikian, masih dirasakan terdapat berbagai RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-37
8-38 permasalahan yang dihadapi seperti proses seleksi CPNS secara terbuka dan fair belum terkelola secara profesional, penempatan pegawai dalam jabatan belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, praktek politisasi PNS untuk kepentingan politik, dan kinerja pegawai yang masih rendah dalam mendukung kinerja organisasi atau instansi. Permasalahan tersebut akan menjadi tantangan melalui strategi penyempurnaan implementasi sistem merit dalam manajemen kepegawaian sejalan dengan mandat UU ASN. Keberhasilan pembangunan nasional khususnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sangat tergantung pada praktek pengelolaan pembangunan dalam bentuk sistem manajemen kinerja pembangunan nasional. Disadari bahwa implementasi dari UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara beserta peraturan pelaksanaannya masih memerlukan langkah-langkah harmonisasi dan sinergi agar terwujud keselarasan dan kesinambungan dalam tahapan pengendalian/ pengawasan, dan pelaporan, dan evaluasi kinerjanya. Pada level penyelenggaraan pembangunan daerah, juga diperlukan sinergi khususnya dalam implementasi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang masih terjadi tersebut, menjadi tantangan ke depan melalui antara lain: pengembangan dan penetapan indikator kinerja pembangunan nasional secara terpadu dan terintegrasi; peningkatan sinergitas sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengendalian/pengawasan, pengadaan, pengawasan dan monev secara optimal; dan pengembangan sistem reward dan punishment yang efektif untuk menopang implementasi sistem manajemen kinerja pembangunan nasional. perencanaan, penganggaran, Penyempurnaan pengelolaan pembangunan melalui sistem manajemen kinerja pembangunan secara langsung turut mendorong penciptaan efisiensi belanja operasional birokrasi. Mengingat keterbatasan anggaran belanja negara, maka diperlukan upaya optimalisasi atau penghematan pada pos-pos belanja di bidang administrasi pemerintahan atau operasional birokrasi. Belanja aparatur atau belanja birokrasi mencakup antara lain dalam bentuk belanja pegawai dan belanja barang yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Sedangkan belanja modal, dapat dikatakan sebagai belanja untuk pembangunan, | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
kecuali yang Gambaran kondisi saat perkembangan belanja pemerintah pusat dan pegawai, disajikan dalam Gambar 8.8. tujuannya untuk operasional birokrasi. terkait hubungan antara jumlah ini, GAMBAR 8.8 PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA, 2007-2013 Sumber: 1) Data Pokok APBN 2007-2013, Kemenkeu. 2) Data BKN diolah. Komponen belanja pegawai dalam APBN meliputi antara lain: gaji dan tunjangan; honorarium dan vakasi; dan kontribusi sosial. Sedangkan komponen belanja barang, yang didalamnya merupakan sebagai salah satu komponen operasioanal birokrasi, meliputi antara lain: belanja barang; belanja jasa; belanja pemeliharaan; belanja perjalanan; BLU; dan PNBP. Tentunya, langkah efisiensi dapat difokuskan pada komponen tersebut. Upaya efisiensi belanja operasional birokrasi masih menghadapi permasalahan, antara lain: belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; serta sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun dengan baik pada birokrasi pemerintah. Kepemimpinan dalam birokrasi memberikan dampak pada peningkatan kinerja birokrasi secara optimal. Kepemimpinan yang unggul dalam birokrasi, selain harus memiliki kecakapan dan kompetensi, dituntut pula memiliki karakter melayani, responsif dan inovatif, serta memiliki integritas dan sensitivitas terhadap persoalan publik serta berjiwa RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-39
8-40 nasionalisme yang tinggi sebagai perekat bangsa dan negara. Hal ini untuk memastikan mesin birokrasi dapat bekerja secara efektif dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Langkah pembenahan dalam telah mulai diimplementasikan dalam kurun waktu RPJMN 2010-2014 implementasi sistem antara promosi terbuka untuk menjaring kader-kader birokrat unggul; dan metode pembelajaran Diklatpim; pengembangan diklat Reform Leader Academy (RLA); dan di dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara diperkenalkan adanya Jabatan Pimpinan Tinggi dengan sistem pembinaan secara khusus. Permasalahan utama yang dihadapi untuk melakukan reformasi dalam kepempimpinan birokrasi adalah bahwa secara umum kepemimpinan birokrasi belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi. kepemimpinan yang birokrasi lain: pengembangan dan penyempurnaan kurikulum Pelaksanaan instansi pemerintah, khususnya pada K/L selama kurun waktu 2010- 2013 telah menunjukkan kemajuan secara signifikan. Bila pada tahun 2010 terdapat 10 K/L yang telah melaksanakan RB, maka sampai dengan tahun 2013 sebanyak 59 K/L, sesuai dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2005-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. reformasi birokrasi (RB) pada | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
GAMBAR 8.9 PERKEMBANGAN JUMLAH K/L YANG TELAH MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2008-2013 Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan RB antara lain: belum berorientasi pada hasil (outcome) karena masih menekankan pada aspek proses; sistem monev dan penilaian kualitas pelaksanaan RBI masih belum utuh dan komprehensif; sistem pemberian tunjangan kinerja bagi instansi yang telah melaksanakan RBI belum ditempuh secara fair dan berbasis kinerja; dan pelaksanaan RBI masih bersifat individual instansi K/L (sektoral), belum mencerminkan kerangka area reformasi birokrasi secara luas, lintas bidang dan lintas daerah. Hal ini, tentunya menjadi tantangan untuk diperbaiki dan disempurnakan kembali pada RKP 2015, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi, kinerja pelayanan, dan meraih kepercayaan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari birokrasi sehingga pemerintah wajib memberikan pemerintah, pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pada periode RPJMN Tahun 2015-2019, fokus prioritas yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, adalah pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan dan efektivitas manajemen pelayanan; dan peningkatan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-41
8-42 pengendalian kinerja pelayanan publik melalui penerapan sistem pengawasan, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja yang efektif. Pada aspek kelembagaan dan manajemen pelayanan, langkah-langkah yang telah ditempuh adalah pemantapan implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, diterapkannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/One Stop Services (OSS), yang hingga tahun 2013 telah terbentuk 476 PTSP sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan; telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas 65 jenis pelayanan dan 174 indikator; dan adanya kewajiban penerapan standar pelayanan pada setiap unit penyelenggara pelayanan publik. Kemajuan lainnya adalah meningkatnya kompetensi SDM pelayanan dan pemanfaatan TIK. Pelaksanaan program quick wins pada berbagai bidang terus diperluas dan atau sektor pelayanan publik, ditingkatkan kualitasnya. Sedangkan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, antara lain: praktek pungli dalam pelayanan perizinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi di tanah air; dan belum adanya konsistensi dalam standar pelayanan. Kelemahan lainnya, kompetensi, inovasi, dan budaya pelayanan bermutu serta pemanfaatan e-services belum merata belum terimplementasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran dengan baik; dan masih terdapat fragmentasi dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan. implementasi penerapan diimplementasikan; SPM | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
GAMBAR 8.10 PERKEMBANGAN JUMLAH PTSP/OSS DI DAERAH 2010-2013 GAMBAR 8.11 PERKEMBANGAN PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA INDONESIA 2010-2013 Sumber: International Finance Corporation, 2013 Pada aspek pengendalian kinerja pelayanan publik, beberapa kemajuan lain: makin meningkatkan peran Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik, tersedianya unit pengaduan pada setiap instansi penyelenggara pelayanan publik untuk menjamin kualitas pelayanan dan agar masyarakat tidak kehilangan hak-haknya atas pelayanan terbaik. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkesinambungan dilakukan sebagai upaya pengendalian kinerja. Penilaian kinerja pelayanan publik yang telah berjalan antara lain melalui penerapan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pemeringkatan penyelenggara pelayanan terbaik oleh Kementerian PAN dan RB. Penerapan Survei IKM bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2012, skor IKM rata-rata nasional adalah 75,2 (rentang skor 0-100) dari 467 unit pelayanan yang melaksanakan survei IKM. Secara bersamaan, penilaian kinerja tersebut juga diikuti dengan pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berkinerja baik sebagai bentuk reward atas kinerja yang berhasil dicapainya. KPK juga menyelenggarakan Survei Integritas Pelayanan Publik sebagai upaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan. Hasil survei tersebut pada yang dapat dicatat antara RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-43
tahun 2013, skor integritas pelayanan publik pada instansi pemerintah pusat adalah 7,37 dan instansi pemerintah daerah adalah 6,71 dari rentang skor 1-10. Terdapat kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya, namun belum menggambarkan kemajuan yang signifikan. GAMBAR 8.12 PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN IKM 2005-2012 GAMBAR 8.13 PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK 2010-2013 Berdasarkan capaian dalam pengendalian dan penilaian kinerja pelayanan publik, maka dapat digarisbawahi bahwa komponen integritas sangat penting untuk diperhatikan dalam manajemen pelayanan, dan perlu dibangun mekanisme yang dapat memastikan seluruh proses pelayanan, prosedur administrasi dan SOP dapat berjalan secara konsisten. Di sisi lain, saat ini masih terdapat beberapa pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan efektif; belum semua penyelenggara pelayanan publik memiliki mekanisme pengaduan yang efektif dan terintegrasi secara nasional. Disamping itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik belum dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi kinerja pelayanan secara obyektif. permasalahan antara lain: 8-44 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
8.2.2 Sasaran Sub Bidang Aparatur Negara Tahun 2015 Sasaran utama pembangunan bidang aparatur negara pada tahun 2015 merupakan bagian dari tahapan pencapaian sasaran pada RPJMN 2015-2019, adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang ditandai dengan: meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi meningkatnya pengawasan, akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi; pengadaan meningkatnya barang/jasa; dan makin efektifnya penerapan dan sistem pengendalian intern pemerintah. transparansi proses 2. Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan terwujudnya produktif, yang ditandai dengan: tepat kelembagaan birokrasi ukuran; meningkatnya operasional birokrasi; terwujudnya implementasi manajemen ASN; dan meningkatnya kualitas implementasi RBN; dan semakin efektifnya sistem manajemen kinerja nasional. fungsi dan efisiensi tepat dengan: 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai kepuasan masyarakat terhadap manajemen pelayanan publik; terwujudnya implementasi SPM; dan meningkatnya kinerja program Quick Wins Nasional Pelayanan Publik. meningkatnya Berdasarkan Isu Strategi dan Sasaran Bidang Pembangunan Aparatur Negara, maka selanjutnya dapat digambarkan kerangka pikir pembangunan sebagaimana di bawah ini. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-45
GAMBAR 8.14 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA CAPAIAN DAN EVALUASI Opini WTP, Procurement; Kemudahan Berusaha; SPM; PTSP; Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas Kinerja GLOBALISASI Ketidakpastian Integrasi Ekonomi Kompetisi Global REVOLUSI ICT Dampak e-Gov. Faster, Cheaper, Better Keterbukaan Informasi 5 4 ' D U U n a d a l i s a c n a P 9 1 0 2 - 5 1 0 2 N M J P R SASARAN POKOK RPJMN 2015- 2019: Profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang mampu mendukung pembangunan nasional Faktor Eksternal ISU STRATEGIS Faktor Internal Pemerintahan yang bersih dan akuntabel Pemerintahan yang efisien dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan publik D a y a S a i n g B a n g s a E k o n o m i K e m a k m u r a n R a k y a t ASPIRASI PUBLIK Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Kinerja DEMOKRATISASI - DESENTRALISASI Partisipasi Pro Rakyat Keadilan Sosial BIROKRASI KKN Tidak Efisien/Efektif Kapasitas Rendah Politisasi Birokrasi 8.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara pada tahun 2015 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut. Sasaran Pertama: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Penerapan sistem integritas nasional yang efektif. lain: Strategi pembangunan yang ditempuh antara penegakan kode etik dan kode perilaku; penerapan 8-46 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR K e s e j a h t e r a a n
penanganan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem gratifikasi; whistleblowing; penanganan pengaduan secara efektif; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda, serta pembentukan unit penegak integritas yang kredibel dan independen. konflik kepentingan dengan penerapan penanganan 2. Penerapan pengawasan yang profesional, berintegritas, independen dan sinergis. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) peningkatan independensi pengawasan intern; sinergitas pelaksanaan pengawasan intern, ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; (ii) peningkatan kuantitas, integritas dan kapabilitas auditor (intern dan ekstern) dan APIP yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, program penyelenggaraan program non gelar atau diklat teknis substansi dan penyelenggaraan sertifikasi JFA. Strategi lainnya adalah peningkatan jumlah APIP K/L/Pemda yang menerapkan JFA dan peningkatan tata kelola/levelling APIP berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM) (minimal level 2). gelar bidang akuntansi 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) pengembangan sistem informasi manajemen keuangan yang K/L/Pemda melalui penyempurnaan kebijakan, integrasi sistem manajemen keuangan K/L/Pemda; dan pembangunan pusat data dan informasi manajemen keuangan nasional; (ii) peningkatan kompetensi dan penerapan pakta integritas bagi pengelola keuangan/anggaran; dan (iii) peningkatan kualitas pengelolaan BMN yang mencakup ketepatan, kepatuhan pelaporan BMN dan integrasi sistem informasi manajemen BMN dengan sistem sistem informasi manajemen keuangan; dan (iv) peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup penyempurnaan kebijakan; pemantapan implementasi SAKIP; dan evaluasi implementasi SAKIP; dan (v) peningkatan efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang mencakup monitoring dan evaluasi penerapannya serta pengembangannya. terintegrasi antara RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-47
8-48 4. Pemantapan sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, berintegritas, dan terkendali resikonya. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) penyempurnaan barang/jasa pemerintah agar semakin jelas, berkepastian, kondusif, dan komprehensif; (ii) peningkatan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang dan jasa yang mencakup standarisasi LPSE, pengembangan e-cataloque, peningkatan paket pengadaan dan efisiensi atau penghematan anggaran negara melalui LPSE; (iii) peningkatan kapasitas dan SDM pengadaan yang mencakup kompetensi pengembangan (iv) jabatan pemantapan pelaksanaan PBJ yang lebih terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien yang mencakup pembentukan ULP pada K/L/Pemda dan fasilitasi/ pembinaannya. 4. Pemantapan sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, berintegritas, dan terkendali resikonya. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) penyempurnaan barang/jasa pemerintah agar semakin jelas, berkepastian, kondusif, dan komprehensif; (ii) peningkatan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang dan jasa yang mencakup standarisasi LPSE, pengembangan e-cataloque, peningkatan paket pengadaan dan efisiensi atau penghematan anggaran negara melalui LPSE; (iii) peningkatan kapasitas dan SDM pengadaan yang mencakup kompetensi pengembangan (iv) jabatan pemantapan pelaksanaan PBJ yang lebih terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien yang mencakup pembentukan ULP pada K/L/Pemda dan fasilitasi/ pembinaannya. kebijakan fungsional pengadaan; Sasaran Kedua: Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif. Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) pengembangan dan penetapan kebijakan tentang desain kelembagaan pemerintahan pusat/arsitektur birokrasi pemerintah, yang mencakup pula tata hubungan kelembagaan dan kewenangan; (ii) penataan kelembagaan instansi Pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasinya serta hubungan antar lembaga, yang mencakup penetapan kebijakaan, penataan instansi central agencies; instansi sektoral yang strategis, dan penyederhanaan struktural Eselon III dan IV. 2. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) tentang bisnis proses yang penyusunan kebijakan sederhana pada seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dengan melanjutkan penyusunan | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
RUU Administrasi Pemerintahan dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan bisnis proses pada K/L/Pemda; (ii) pengembangan layanan e-Government yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja kepemerintahan/birokrasi, yang mencakup penyusunan kebijakan tentang E-government, masterplan dan roadmap e-gov; dan pengembangan Jabfung pengelola e- gov, dan (iii) peningkatan kualitas penerapan manajemen kearsipan modern berbasis TIK, yang mencakup implementasi manajemen kebijakan penyusunan termasuk pengembangan kearsipan berbasis TIK kelembagaan kearsipan pada instansi pemerintah; fasilitasi, asistensi dan bimbingan teknis implementasi manajemen kearsipan berbasis TIK pada K/L/Pemda; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kearsipan melalui diklat dan pengembangan jabatan fungsional arsiparis. 3. Penerapan manajemen ASN transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkinerja. yang Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan sebagai implementasi UU No. 5/2014 tentang ASN; (ii) penyempurnaan kebijakan dan pengembangan sistem perencanaan pegawai yang berkualitas dan mendukung visi misi organisasi khususnya pemantapan sistem usulan formasi CPNS berdasarkan ABK dan ANJAB, serta kompetensinya (iii) peningkatan penerapan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan, kompetitif dan akuntabel khususnya implementasi CAT System; (iv) melalui pemantapan penataan sistem pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN; (v) penataan sistem pengembangan karir ASN yang (proses promosi, demosi, mutasi dan terintegrasi redistribusi PNS) khususnya pengembangan assessment center; (vi) peningkatan kesejahteraan ASN; dan (vii) pengembangan sistem manajemen kinerja yang dikaitkan reward). dengan sesuai kebutuhan organisasi; kompensasi (performance based 4. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-49
8-50 harmonisasi kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen (ii) peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup penyusunan pedoman sistem informasi yang mengatur sinergi proses perencanaan dan penganggaran, pelaporan, pengendalian/pengawasan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah; (iii) penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang mencakup pengembangan sistem aplikasi manajemen kinerja pembangunan nasional (perencanaan, yang pengendalian/pengawasan, kinerja), sinkronisasi indikator kinerja pembangunan dalam berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran KL, dan pengembangan sistem reward and punishment kinerja pembangunan nasional; (iv) peningkatan keterbukaan instansi informasi program, kegiatan dan anggaran pemerintah pada publik kinerja pembangunan nasional; terintegrasi dan evaluasi 5. Peningkatan kapasitas pengelolaan kebijakan yang efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) penetapan sistem kelembagaan perumusan kebijakan yang efektif; (ii) penetapan mekanisme kerja perumusan kebijakan yang berkualitas dan kredibel; dan (iii) peningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM perumus kebijakan. 6. Pengembangan kepemimpinan birokrasi yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain melalui peningkatan kualitas Diklatpim dan penyelenggaraan diklat Reform Leaders Academy (RLA); penyusunan kebijakan yang mengatur magang bagi calon pemimpin birokrasi pada institusi-institusi kelas dunia di dalam dan luar negeri; pemantapan sistem promosi terbuka; penyusunan pedoman seleksi nasional pemimpin birokrasi dan pengembangan orientasi kepemimpinan nasional. Strategi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, integritas, kemampuan transformatif, dan wawasan kebangsaan para calon pemimpin birokrasi nasional dan daerah. visi strategis, 7. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
penyelenggaraan birokrasi. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain melalui penyusunan/penyempurnaan kebijakan yang mengatur pengendalian jumlah pegawai; penghematan belanja sarana dan prasarana; peningkatan budaya efisiensi, dan pengembangan sistem reward and punishment terhadap kinerja efisiensi belanja oparasional birokrasi pada K/L/Pemda. 8. Peningkatan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi K/L/Pemda. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan yang mengatur reformasi birokrasi koordinasi pelaksanaan RBN dan penguatan sekretariat RBN; (iii) perluasan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; (iv) peningkatan kualitas pelaksanaan RB pada peningkatan kinerja instansi dan pelayanan publik, melalui penyempurnaan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN dan evaluasi pada instansi yang telah melaksanakan RBN. nasional; (ii) peningkatan Sasaran Ketiga: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. 1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) pengembangan organisasi dan kelembagaan pelayanan yang efisien, responsif, dan inovatif, yang mencakup koordinasi, asistensi dan fasilitasi penerapan manajemen pelayanan yang baik serta penyempurnaan kelembagaan pelayanan kualitas (ii) implementasi kebijakan pelayanan publik sesuai UU No. 25/2009; (iii) peningkatan kompetensi, integritas, dan budaya melayani bagi para petugas pelayanan publik di K/L dan Pemda; (iv) perluasan penerapan e-service untuk pelayanan publik melalui pemanfaatan ICT dan software untuk mendukung kualitas pengembangan pelayanan; inovasi pelayanan publik disertai dengan diseminasi dan replikasi "best practices" pelayanan publik; (vi) pemantapan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran oleh K/L dan Pemda; (vii) perluasan dan peningkatan pelaksanaan quick wins pelayanan publik K/L dan nasional. perizinan; peningkatan (v) penyelenggaraan kompetisi SPM yang terintegrasi dalam RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-51
2. Penguatan pengendalian kinerja pelayanan publik. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) peningkatan efektifitas fungsi monev dan penilaian kinerja pelayanan publik nasional termasuk pengembangan instrumen monev dan penilaian yang kredibel; (ii) pemantapan pengembangan dan implementasi sistem mystery-shoopers untuk pengawasan pelayanan publik; (iii) dan implementasi sistem pengaduan yang efektif dan terintegrasi secara nasional, (iv) penerapan reward and punishment yang dikaitkan dengan kinerja pelayanan publik. penyusunan kebijakan, pengembangan 8.2.4 Kerangka Pendanaan Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang aparatur negara, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 8.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Dalam pelaksanaan pembangunan bidang aparatur negara, langkah-langkah penataan regulasi yang akan dilakukan pada Tahun 2015 meliputi: 1. Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan Langkah yang ditempuh adalah melanjutkan proses penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kepastian hukum; mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; dan Pejabat menjamin Pemerintahan. Pada tahun 2015, diharapkan sudah dapat dibahas bersama DPR. akuntabilitas Badan dan/atau 2. Penyusunan RUU Pemerintah 2. Penyusunan RUU Pemerintah Sistem Pengawasan Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Inten Pemerintah (SPIP) ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan internal pemerintah sinergitas dengan dan independensi profesionalisme APIP; dan mendorong implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif, sehingga berdampak pada meningkatnya tata kelola pemerintahan, menajemen risiko, dan proses pengendalian menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. lembaga pengawasan peningkatan sasaran 8-52 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
3. Penyusunan Government (Naskah Akademis dan RUU) E- Penyusunan kebijakan yang mengatur pengembangan dan tujuan untuk penerapan e-government menciptakan lebih kuat dan mengatur penyelenggaraan e-government secara nasional dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, keamanan, dan kemandirian; dan memberi acuan dalam penyusunan kebijakan, penyediaan infrastruktur, penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi, pengembangan serta sumber penyelenggaraan kelembagaan e-government. ini dengan landasan hukum yang daya manusia, 4. Penetapan RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyempurnaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dimaksudkan untuk perbaikan dari kebijakan yang telah ada. Secara hirarki Perpres No. 54/2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Barang/Jasa No. 70/2012 Pemerintah memiliki peraturan perundang-undangan di atasnya (misalnya PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Hal ini mengakibatkan ketentuan yang ada saat ini tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan, karena tidak dapat menganulir ketentuan yang tidak sesuai, meskipun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut bertentangan dan tidak mendukung penerapan prinsip pengadaan. Melalui penyempurnaan kebijakan ini, untuk mengatur implementasi kebijakan sistem/tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup prinsip, tata nilai dalam pengadaan barang dan jasa, metode dalam pemilihan penyedia, kewajiban para pihak, kelembagaan, penyelesaian sengketa, serta larangan dan sanksi. tentang Pengadaaan beberapa level tentang dan Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang aparatur negara, perlu dilakukan penataan kelembagaan sebagai berikut: 1. Penguatan Intern Pemerintah (APIP) yang bertujuan untuk memperkuat independen dan fungsi pengawasan APIP profesional terhadap efisiensi dan akuntabilitas kinerja independensi Aparat Pengawasan secara RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | BIDANG HUKUM DAN APARATUR 8-53
8-54 pengelolaan keuangan negara dan program/kegiatan pada instansi pemerintah (K/L/Pemda). 2. Penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efektif, melalui (1) penguatan fungsi perencanaan pembangunan dan peningkatan hubungan kerja yang lebih sinergis antara fungsi perencanaan dan penganggaran; dan (2) penyederhanaan dan penguatan fungsi monev dan peningkatan hubungan yang lebih sinergis antara fungsi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan monev. 3. Penguatan kapasitas Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Tahun 2014 diharapkan tahun 2015 telah dapat diselesaikan, beserta perangkat organisasinya sehingga dapat segera bertugas mengawal implementasi sistem merit dalam manajemen PNS/ASN. 4. Penguatan kapasitas lembaga koordinasi pengelolaan reformasi birokrasi nasional (Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional) agar dapat dihasilkan kebijakan reformasi birokrasi yang berkualitas dan mengimplementasikan kebijakannya dengan efektif. | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 BIDANG HUKUM DAN APARATUR
BAB 9 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9.1 Permasalahan dan Isu Strategis UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah mengamanahkan bahwa pembangunan tahap ke tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis sumber daya alam, yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan teknologi. Dalam kerangka pembangunan wilayah dan tata ruang untuk lima tahun ke depan, maka fokus pembangunan di daerah diarahkan untuk memantapkan pelembagaan demokrasi dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung lingkungan serta kualitas kehidupan sosial dan ekonomi, didukung oleh penataan ruang, kekuatan kelembagaan dan sumber daya manusia; serta terutama penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang, khususnya infrastruktur perdesaan yang mendukung pembangunan pertanian. ilmu pengetahuan dan Kesenjangan antar wilayah masih merupakan isu strategis pembangunan wilayah dalam Tahun 2015-2019. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan antar wilayah tetap menjadi dasar pembangunan bagi semua aspek perencanaan daerah terwujud keunggulan dan pendekatan kawasan agar kompetitif daerah, yang dilaksanakan dengan berbasis pembangunan berkelanjutan dan penyediaan infrastruktur daerah. Dasar perencanaan daerah yang mantap diwujudkan melalui informasi geospasial dan data statistik yang kuat, rencana tata ruang yang berkualitas serta kepastian penyediaan lahan. Semuanya dapat dilaksanakan melalui prioritas-prioritas kawasan strategis, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal, perkotaan maupun perdesaan, sebagaimana digambarkan pada kerangka kerja bidang pembangunan wilayah dan tata ruang berikut. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-1
9-2 GAMBAR 9.1 KERANGKA KERJA BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Dengan memperhatikan tema pokok RKP Tahun 2015 adalah "Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Peningkatan Daya Saing Nasional", maka peletakan dasar-dasar yang kuat bagi desentralisasi dan otonomi daerah untuk mewujudkan pengurangan kesenjangan antar wilayah adalah fokus bidang wilayah dan tata ruang pada Tahun 2015. Berbagai kerangka regulasi, kelembagaan, dan dukungan pembiayaan yang memadai, akan disiapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus membangun daya saing daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui peletakan dasar yang kuat bagi pemerataan pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur dan sosial ekonomi khususnya di daerah tertinggal, wilayah perbatasan negara, perdesaan dan kawasan transmigrasi secara umum, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan potensial khususnya di kawasan-kawasan strategis dan kawasan perkotaan. Pengurangan kesenjangan antara pusat- pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal dan perdesaan pun perlu dilakukan. Untuk itu maka dukungan dari data spasial serta geospasial serta penataan detail ruang yang kuat, akan dilakukan pada tahun-tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.1.1 Data dan Informasi Spasial Informasi spasial adalah informasi yang dibangun dengan merujuk pada aspek keruangan suatu objek atau kejadian Informasi yang mencakup Geospasial (informasi spasial yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu) sebagaimana dijelaskan di dalam UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial, digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu bahan dalam penyusunan: a). perumusan kebijakan, b). pengambilan keputusan, dan/atau c). pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan/atau pengelolaan ruang kebumian. lokasi, letak dan posisi. lebih dari 94 peraturan Sampai saat perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan perlunya ketersediaan informasi spasial. Salah satunya, UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan ke dalam dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di semua arah pemerintahan. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perlunya data dan informasi spasial dalam penentuan tata ruang baik nasional, provinsi dan daerah. Dalam kaitan ini, terdapat 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota yang harus mengintegrasikan rencana tata ruangnya ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Selain itu, di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam hal ini data dan informasi spasial. Disamping itu, pemerintah daerah harus membangun informasi daerah yang terintegrasi secara nasional. ini terdapat suatu sistem Saat ini, pemerintah sedang memprioritaskan penyediaan informasi geospasial dasar skala 1:25.000 untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta informasi geospasial dasar skala 1:5.000 untuk wilayah perkotaan dan Koridor Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI). Penyediaan informasi geospasial dasar tersebut mutlak diperlukan mengingat fungsinya sebagai rujukan untuk penentuan Rencana Tata Ruang, serta sumber dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-3
9-4 seluruh informasi Geospasial Tematik. Tingginya kebutuhan akan pemanfaatan data spasial perlu diantisipasi dengan jaminan ketersediaan data spasial nasional yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan standar. Namun saat ini pemanfaatan data spasial pada proses penyusunan rencana pembangunan dan penyusunan kebijakan publik masih belum optimal. Latar belakang dari belum optimalnya pemanfaatan informasi geospasial terkait dengan beberapa aspek berikut, yaitu (i) koordinasi; (ii) produksi; (iii) distribusi; dan (iv) sumber daya manusia dan teknologi. tersebut, amat Berdasarkan permasalahan tersebut, maka isu strategis bidang informasi geospasial untuk lima tahun ke depan adalah : 1. Belum Optimalnya Koordinasi dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Saat ini terdapat beberapa instansi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi geospasial. Banyaknya instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam data dan informasi geospasial, di satu sisi merupakan sebuah peluang dimana bidang-bidang spesifik pembangunan dapat dikelola oleh sebuah instansi yang spesifik juga. Di sisi instansi tersebut dapat menjadi potensi pengelolaan data dan informasi yang tidak efektif dan efisien, dimana dapat terjadi pengelolaan yang tumpang tindih, atau tidak dilakukan pengelolaan sama sekali. lain, keberagaman Upaya melakukan penguatan koordinasi antar instansi antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi serta dunia usaha telah dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Kooordinasi Perpetaan Namun upaya yang diselenggarakan setiap tahun. koordinasi saling tersebut menginformasikan rencana kegiatan masing-masing instansi tanpa ada instrumen yang disepakati bersama untuk memberikan arahan kepada masing-masing instansi untuk lebih memprioritaskan kegiatan survey lebih tertentu yang dan pemetaan dibutuhkan secara nasional. Perangkat peraturan terkait dengan upaya memberikan perundangan baru sebatas sebetulnya | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
kewenangan kepada Badan Informasi Geospasial untuk menentukan arah produksi dengan spesifikasi tertentu kepada seluruh instansi terkait perlu disusun sesuai dengan tingkatan peraturan perundangan yang dapat menjamin kebijakan tersebut berjalan efektif. Selama tahun 2013, upaya penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan telah dilakukan antara lain: (i) penyusunan 14 dokumen NSPK di bidang IG; (ii) penyusunan 5 dokumen Kerjasama Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi; (iii) penyusunan 2 dokumen NSPK pemetaan Kelautan & Lingkungan Pantai; (iv) penyusunan 10 Dokumen Rumusan Kebijakan dan NSPK Informasi Geospasial Tematik (IGT), kebencanaan & perubahan iklim; (v) penyusunan 5 dokumen terkait Standar dan Panduan IGT Tata Ruang; serta (vi) penyusunan 1 dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerjasama jaring kontrol geodesi dan geodinamika. informasi geospasial yang Koordinasi dan Adapun perkiraan capaian pembangunan bidang informasi geospasial pada tahun 2014 antara lain: (i) penyusunan 14 dokumen NSPK di bidang IG; (ii) penyusunan 5 dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Dasar Kerjasama Rupabumi; (iii) penyusunan 10 Dokumen Rumusan Kebijakan dan NSPK informasi geospasial Tematik (IGT), kebencanaan & perubahan iklim; (iv) penyusunan 5 dokumen Standar dan Panduan IGT Tata Ruang; serta (v) penyusunan 1 dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerjasama jaring kontrol geodesi dan geodinamika. Penyelenggaraan Pemetaan 2. Terbatasnya Produksi Data Spasial Upaya percepatan penguatan produksi yang selama ini dengan belum dilakukan masih perkembangan kebutuhan akan data dan informasi geospasial bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Terlebih lagi data dan informasi yang telah dihasilkan seringkali tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh sebuah proses penyusunan rencana pembangunan ataupun kebijakan publik. sebanding Upaya percepatan produksi informasi geospasial dasar yang sudah dilakukan selama tahun 2013 antara lain : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-5
9-6 (i) pembangunan 95 titik sistem referensi geodesi JKHN orde 1 dan 2; (ii) pembangunan 100 titik sistem referensi geodesi JKVN; (iii) perawatan 118 stasiun Indonmesia CORS; (iii) perawatan 113 stasiun pasang surut laut; (iv) perawatan 1 pilar stasiun permanen gaya berat; (v) Peta Rupabumi Skala Besar sebanyak 160 NLP; (vi) Peta Rupabumi Skala Kecil dan Menengah sebanyak 176 NLP; (vii) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000 dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:50.000 sebanyak 78 NLP; (viii) Peta Batas Wilayah Negara (Joint Mapping) Koridor Perbatasan Darat RI-PNG, RI- Malaysia skala 1:50,000 sebanyak 15 NLP; dan (xii) pemeliharaan 70 Border Sign Post (BSP) batas RI-RDTL. Terkait infrastruktur geospasial tematik, perkiraan hasil yang dicapai pada tahun 2013 antara lain: (i) peta tematik matra darat sebanyak 301 NLP; (ii) peta tematik matra laut sebanyak 102 NLP; (iii) pemodelan dinamika skenario pengembangan wilayah 33 provinsi. spasial untuk Sementara perkiraan capaian selama tahun 2014 antara lain: (i) Terkait pembangunan 68 geodesi dan geodinamika; (ii) perawatan 277 jaring kontrol geodesi dan geodinamika; (iii) perawatan 113 stasiun pasang surut laut; (iv) perawatan 1 pilar stasiun permanen gaya berat; (v) Peta Rupabumi Skala Besar sebanyak 200 NLP; (vi) Peta Rupabumi Skala Kecil dan Menengah sebanyak 176 NLP; (vii) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000 dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:50.000 sebanyak 78 NLP; (viii) Peta Batas Wilayah Negara (Joint Mapping) Koridor Perbatasan Darat RI-PNG, RI- Malaysia skala 1:50,000 sebanyak 15 NLP; dan (xii) pemeliharaan 70 Border Sign Post (BSP) batas RI-RDTL; Terkait infrastruktur geospasial tematik, perkiraan hasil yang dicapai pada tahun 2014 antara lain: (i) peta tematik matra darat sebanyak 301 NLP; (ii) peta tematik matra laut sebanyak 102 NLP; (iii) pemodelan skenario pengembangan dinamika wilayah 34 provinsi. infrastruktur geospasial jaring kontrol dasar: spasial untuk | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
3. Belum Optimalnya Jaringan Distribusi Data Upaya penguatan distribusi data dan informasi telah dilakukan melalui pembangunan geospasial Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang dapat diakses oleh semua stakeholder melalui jaringan internet. Namun simpul jaringan yang terkoneksi masih terbatas. Selain dari permasalahan terbatasnya jumlah jaringan yang telah terkoneksi, sebenarnya simpul permasalahan terjadinya pertukaran data yang signifikan antar simpul jaringan yang sudah terkoneksi. Hal ini dikarenakan informasi yang dipertukarkan baru sebatas katalog data dan atau beberapa meta data. Data dan informasi yang dipertukarkan belum langsung berupa fisik data dan informasi terkait. Upaya optimalisasi jaringan distribusi data yang telah dilakukan selama tahun 2013 antara lain: Terkait infrastruktur informasi geospasial, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) pembentukan simpul jaringan baru di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 30 simpul; dan (ii) pembinaan simpul jaringan sebanyak 300 simpul. Perkiraan capaian tahun 2014 untuk optimalisasi jaringan distribusi data antara lain: (i) pembentukan simpul jaringan baru di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (ii) simpul; dan pembinaan simpul jaringan sebanyak 300 simpul. sebanyak 30 utama adalah belum 4. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Teknologi di Bidang Perpetaan Secara umum permasalahan sumber daya manusia dan teknologi dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu (i) sisi penyedia; dan (ii) sisi pengguna. Dari sisi penyedia permasalahan yang utama adalah, (i) kurangnya tenaga surveyor bagi pengadaan data dan informasi geospasial; dan (ii) kurangnya tenaga ahli di bidang pengolahan data geospasial. Sedangkan disisi pengguna selain kurangnya tenaga ahli dibidang data dan informasi geospaisal, adalah kurangnya pengetahuan tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan serta pentingnya data geospasial dalam sebuah proses perencanaan dan proses penyusunan kebijakan. Selain itu, penguasaan teknologi dibidang data dan informasi geospasial nasional masih jauh tertinggal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-7
dibandingkan negara-negara maju, sehingga amat berpengaruh kepada kecepatan pengadaan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial. Dalam hal peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi perpetaan, upaya yang telah dilakukan selama tahun 2013 antara lain: (i) pelaksanaan diklat teknis informasi geospasial dengan peserta 90 orang; (ii) pelaksanaan diklat surveyor pemetaan dengan peserta 280 orang; (iii) jumlah tenaga terampil (bersertifikat) di bidang informasi geospasial sebanyak 370 orang. Sementara untuk perkiraan capaian tahun 2014 antara lain: (i) pelaksanaan diklat teknis informasi geospasial dengan peserta 90 orang; (ii) pelaksanaan diklat surveyor pemetaan dengan peserta 280 orang; (iii) jumlah terampil (bersertifikat) di bidang informasi geospasial sebanyak 370 orang. tenaga 9.1.2 Tata Ruang Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional melalui: (i) harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (iii) pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Undang- Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menempatkan tata ruang dalam posisi yang strategis. Rencana tata ruang (RTR) menjadi pedoman bagi pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari dan dasar bagi pembangunan sarana dan prasarana pembentuk struktur ruang nasional. Selain menjadi landasan utama pemanfaatan ruang di daratan, rencana tata ruang juga menjadi landasan untuk pemanfaatan ruang laut dan ruang udara, khususnya terkait pertahanan dan keamanan di udara. Di dalam visi dan misi pembangunan nasional, sebagaimana diuraikan oleh RPJPN, dari 8 (delapan) misi yang ada, dua misi memberikan arahan bagi pembangunan bidang tata (mewujudkan pemerataan ruang, yaitu misi ke-5 ke-6 dan misi pembangunan dan berkeadilan) 9-8 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
(mewujudkan Indonesia asri dan lestari). Kedua misi tersebut memberi penekanan khusus pada: (1) keserasian rencana pembangunan dan RTR; dan (2) peran kunci RTR sebagai acuan kebijakan spasial lintas sektor. Dalam RPJPN juga dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai hal tersebut, maka perlu ditingkatkan: (1) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di Bidang Tata Ruang; (2) kualitas R, dan (3) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, beberapa permasalahan di Bidang Tata Ruang adalah: (1) banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan; (2) kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai; (3) kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di Bidang Tata Ruang; (4) tingginya variasi kualitas RTR; (5) masih kurangnya Rencana Rinci Tata Ruang; (6) belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan program sektoral; (7) masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi RTR; (8) belum operasionalnya perangkat pengendalian yang jelas dan lengkap; dan (9) masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi. Berdasarkan arahan RPJPN, pemasalahan yang ada dan capaian pembangunan Bidang Tata Ruang pada periode 2005-2014, maka diidentifikasi 3 (tiga) isu strategis pembangunan Bidang Tata Ruang untuk RPJMN 2015-2019 sebagai berikut: 1. Belum Efektifnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dengan mengacu pada hasil penetapan peraturan amanat UUPR di atas, masih banyak produk RTR yang belum terselesaikan. Sementara itu, rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai landasan perizinan, belum seluruhnya disusun. Di sisi lain, batas waktu penyelesaian Perpres RTR KSN dan RTR Pulau dan Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota telah terlewat. Siklus pelaksanaan penataan ruang, sebagaimana diatur oleh UUPR, terdiri dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Mempertimbangkan, RTR masih belum selesai, maka tahapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-9
9-10 ruang belum dapat dilaksanakan secara efektif. 2. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Arahan RPJPN untuk periode 2015-2019 yaitu kelembagaan untuk penyelenggaraan penataan ruang juga sangat terkait dengan isu strategis pertama. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah masih belum memadainya kompetensi SDM Bidang Tata Ruang, dimana belum ada standardisasi eselon minimal yang mengurusi penataan ruang di daerah. Kurangnya SDM yang kompeten juga berdampak pada rendahnya kualitas RTR. Di samping itu, belum optimalnya peran BKPRD menyebabkan banyak permasalahan tata ruang di daerah melimpah ke BKPRN. Minimnya pedoman yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang menimbulkan banyak kendala. Idealnya, informasi terpadu yang dapat diperlukan sistem ruang dan menjadi pengendalian pemanfaatan ruang. acuan bagi pemanfaatan 3. Belum dijadikannya RTRW sebagai acuan pembangunan berbagai sektor RTR, sebagaimana arahan RPJPN, harus menjadi acuan kebijakan spasial lintas sektor. Sepanjang periode 2005-2014, terdapat peraturan perundangan sektoral yang ditetapkan setelah UUPR dan masih perlu diselaraskan. Sebagai contoh: (a) PP No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Perubahan Peruntukan dan Alih Fungsi Kawasan Hutan yang menjadi kendala penyelesaian RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; (b) UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang ; (c) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PWP3K Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana tata ruang; serta (d) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B terkait penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam RTR. Selain penyerasian peraturan perundangan antar sektor, RTR perlu diserasikan dengan rencana pembangunan. Rencana pembangunan adalah satu- | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.1.3 Pertanahan satunya rencana yang digunakan sebagai justifikasi pembiayaan pembangunan. Apabila RTR telah diserasikan dengan rencana pembangunan, paling tidak, indikator output dalam indikasi program RTR dapat pembiayaan pembangunan. dikontrol melalui input Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Kedua ayat ini mengandung makna bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh Bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia seluruh merupakan tanah bersama Bangsa Indonesia. Didasarkan kepada Pasal 9 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun sama untuk wanita mempunyai kesempatan yang memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, diakui kepemilikan secara individu di dalam konsep tanah bersama. Kemudian pada Tahun 2001, melalui Ketetapan MPR No. tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, MPR mengamanatkan untuk melakukan baik penataan peraturan penataan perundang-undangan maupun penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. tanah yang terdapat di wilayah IX/MPR/2001 Hal tersebut kemudian dituangkan kedalam UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana dijelaskan di dalam Lampiran tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 khususnya terkait pada Misi 5 - Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang meliputi: (i) menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang (ii) melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah efisien, efektif; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-11
9-12 dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi; (iii) penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan landreform, agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah; (iv) penyempurnaan sistem pertanahan melalui hukum hukum inventarisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat; (v) peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan. dan produk Beberapa program dan kegiatan bidang pertanahan yang mendasar dan terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kepastian hak atas tanah adalah (i) Penyusunan Peta Pertanahan; (ii) Legalisasi Aset; (iii) Inventarisasi Penguasaan,Pemilikan, Pemanfaatan Dan Penggunaan Tanah (IP4T); dan Redistribusi Tanah. Berdasarkan arahan RPJPN dan capaian pembangunan bidang pertanahan pada periode 2005-2014, maka isu strategis pembangunan bidang pertanahan untuk RJMN 2015-2019 sebagai berikut. 1. Belum Kuatnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama, dimana faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hukum hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud, antara lain adalah cakupan peta dasar pertanahan, jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, kepastian batas kawasan hutan dan non hutan, penyelesaian kasus pertanahan danpenetapan batas tanah adat/ulayat. 2. Masih Terjadinya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Masih Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) masih menjadi masalah, hal ini tergambar dari sebagian besar tanah dikuasai oleh sebagian kecil orang, disisi lain sebagian besar masyarakat terutama petani memiliki tanah dengan luas yang relatif terbatas, yaitu kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
3. Kinerja Pelayanan Pertanahan Yang Belum Optimal Upaya menerus yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki kinerja pelayanan pertanahan, antara lain adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanahan. Sepanjang Tahun 2010- informasi 2014 pertanahan pada seluruh Kantor Wilayah Pertanahan sebanyak 34 provinsi, dan pada 492 kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Namun demikian tetap dirasakan bahwa pelayanan pertanahan belum optimal. telah dilakukan aplikasi sistem Kemudian teridentifikasi bahwa kurangnya kinerja pelayanan pertanahan karena masyarakat harus menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan pelayanan pertanahannya sebagai akibat kurangnya jumlah Juru Ukur Pertanahan. Pada saat ini komposisi perbandingan Juru Ukur pada keseluruhan pegawai Badan Pertanahan Nasional hanya mencapai 8% atau 1.689 orang (Data Tahun 2011, BPN) untuk melayani pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Sedangkan tahun 2013 jumlah pegawai BPN keseluruhan berjumlah 20.184 orang. Kondisi yang demikian menunjukkan adanya proporsi yang tidak seimbang antara juru ukur pertanahan dan non juru ukur sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan pertanahan menjadi tidak optimal. 4. Belum Terjaminnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menjadi permasalahan bidang tanah menjadi pertanahan dimana pembebasan berlarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Dengan diterbitkannya UU No. 2/2012 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta perangkat hukum turunannya, permasalahan kepastian dari sisi waktu pengadaan sebenarnya telah teratasi karena peraturan tersebut telah mengatur kerangka waktu pengadaan tanah maksimal. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan pengadaan tanah secara umum Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-13
karena sepenuhnya pemerintah yang membutuhkan tanah. dalam peraturan tersebut kepada masing-masing diserahkan instansi lokasi tertentu, walaupun Untuk pembangunan infrastruktur tertentu bagi kepentingan umum telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun sepanjang instansi pemerintah terkait belum merencanakan kegiatan fisiknya, maka pengadaan tanah pada daerah tetap belum dapat tersebut dilakukan.Sehingga pada saat dilakukan penyediaan tanah, harga tidak dapat telah berubah naik dan dikendalikan. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada para investor dan pengembang namun secara umum akan berdampak pula kepada kesejahteraan masyarakat yang harus menanggung kenaikan harga tanah yang tidak terkontrol. Hal itu dikarenakan biaya pembangunan dasar infrastruktur masyarakat menjadi mahal akibat naiknya komponen harga tanah. Dengan demikian isu ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjadi sangat penting untuk diselesaikan karena selain berdampak kepada terhambatnya proses pembangunan itu sendiri, juga pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. daerah-daerah tanah untuk pemenuhan pelayanan 9.1.4 Perkotaan Urbanisasi merupakan isu global dalam pembangunan perkotaan dan merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi perkotaan di Indonesia, dengan semakin tingginya tingkat urbanisasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Angka tersebut akan meningkat terus dan berdasarkan proyeksi dari BPS (2013), diperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang akan tinggal di perkotaan menjadi sekitar 60% pada akhir tahun 2020. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk, jumlah kota-kota sedang yang berjumlah jauh lebih banyak akan cenderung berkurang, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kota-kota metropolitan dan kota besar. 9-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
GAMBAR 9.2 PERKEMBANGAN JUMLAH KOTA DI INDONESIA MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2005-2025 GAMBAR 9.3 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT TIPOLOGI KOTA DI INDONESIA TAHUN 2005-2025 Sumber: Diolah dari Kota Dalam Angka 2007-2012 Sumber: Diolah dari Kota Dalam Angka 2007-2012 Pesatnya pertambahan Indonesia diatas mendorong terjadinya berbagai strategis perkotaan yang diuraikan, sebagai berikut: jumlah penduduk perkotaan isu 1. Belum optimalnya penyediaan pelayanan perkotaan yang berkualitas 1. Belum optimalnya penyediaan pelayanan perkotaan yang berkualitas Kondisi sarana dan prasarana perkotaan Indonesia sebagian besar masih belum memenuhi standar pelayanan minimum, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama di kota metropolitan dan kota besar. Kondisi ini menjadikan kota tidak efisien dan mendorong munculnya masalah lain seperti terjadinya kemacetan, kawasan kumuh (slum) dan urban sprawl sampai ke pinggiran kota, serta banjir. Oleh karena itu, salah satu sasaran yang harus dipenuhi pada tahun 2015 adalah percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Pemenuhan SPP tersebut akan menjadi dasar untuk menjadikan kota-kota di Indonesia menuju kota yang lebih berkelanjutan dan diantaranya dapat menjadi kota yang mampu berdaya saing di tingkat internasional. Prioritas utama pemenuhan SPP di kota- kota metropolitan dan besar adalah transportasi massal perkotaan yang terintegrasi, yang belum disediakan secara merata dan terintegrasi; penyediaan sanitasi dan persampahan yang belum terkelola secara terintegrasi; serta kerjasama pengelolaan air bersih yang belum Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-15
terintegrasi antar kawasan. Dilain pihak, prioritas utama percepatan pemenuhan SPP juga sangat penting dilakukan di kota kecil dan kota sedang, untuk mendorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi penyangga (buffer) urbanisasi dalam rangka mengurangi dan memecah urbanisasi penduduk dari desa langsung ke kota-kota besar dan metropolitan. 2. Tata kelola pembangunan perkotaan yang belum optimal di era otonomi daerah Kurang optimalnya pengelolaan untuk mendorong pembangunan perkotaan antara lain disebabkan belum optimalnya pelaksanaan reformasi tata kelola kota. Masalah-masalah dalam pengembangan tata kelola yang baik terkait dengan struktur kelembagaan, kapasitas kelembagaan dan aparatur, kebijakan dan peraturan maupun tata kelola pembangunan perkotaan yang belum berjalan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. 3. Masih lemahnya kapasitas adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana alam Kerentanan kota-kota di Indonesia terhadap bencana alam yang disebabkan posisi dan struktur geografis wilayah Indonesia yang selalu berhadapan dengan gempa, aktivitas vulkanik yang sangat tinggi, dan banjir serta naiknya muka air laut sebagai dampak perubahan iklim, mengharuskan kota-kota untuk memiliki kemampuan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana alam sebagai basis pembangunan kotanya. 9.1.5 Perdesaan secara Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan komprehensif dan sinergis antarpelaku akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, sekitar 72.379 desa pada tahun 2013 dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 7,29 persen pada tahun 2005-2008, dan trend pertumbuhan jumlah desa cenderung akan semakin meningkat, dan diprediksi akan mencapai 91.215 desa pada tahun 2020. Akan tetapi, semakin meningkatnya jumlah desa belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pada tahun 2013 masih terdapat 17,74 juta penduduk miskin di perdesaan dari total 28,55 juta jiwa 9-16 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
penduduk miskin di Indonesia. Sebagian penduduk desa masih berada di sektor pertanian yaitu sebesar 57 persen pada tahun 2012, namun dengan upah pekerja di sektor pertanian di perdesaan yang rendah (sebesar Rp.628.364 lebih kecil dibandingkan di perkotaan sebesar Rp.754.779), berkurangnya lahan pertanian karena perluasan rendahnya produktivitas pertanian akibat perubahan iklim dan pola penggunaan semakin meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah non pertanian. Hal tersebut mendorong meningkatkan urbanisasi ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Semakin tingginya tingkat kesenjangan antara desa dan kota menjadi ancaman turunnya produktivitas pertanian dan menurunnya ketahanan pangan nasional. kawasan budidaya, serta lahan, memicu GAMBAR 9.4 PROYEKSI PENDUDUK PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2010-2035 TAHUN 1990-2013 Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Isu strategis pembangunan perdesaan yang harus segera ditangani yaitu: 1. Kemiskinan dan pengangguran di perdesaan a. Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan Pada tahun 2013 terdapat 63,21 persen penduduk miskin berada di perdesaan, yang diukur dari tingkat pendapatan atau tingkat penguasaan asset produksi, serta akses pada pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta status gizi dan kesehatan, yang belum memenuhi standar pelayanan. tingkat pengeluaran, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-17
GAMBAR 9.5 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DESA-KOTA TAHUN 1990-2013 GAMBAR 9.6 PDRB KOTA DAN KABUPATEN TAHUN 2000-2011 Sumber: BPS dan Kemendagri (diolah) b. Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian pangan. Berdasarkan data tahun 2012 terdapat 100 dari 346 kabupaten di Indonesia yang mengalami kerawanan pangan, diantaranya 30 kabupaten termasuk kategori mendesak, 30 kabupaten lainnya termasuk kategori sedang, dan 40 kabupaten termasuk kategori belum mengkhawatirkan. Hal ini terkait dengan banyaknya lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan kawasan industri, permukiman, maupun perdagangan. c. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat perdesaan/ peran dan partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan perdesaan. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan perdesaan secara menyeluruh, termasuk dalam partisipasi ekonomi, partisipasi publik, dan partisipasi politik. 2. Keterbatasan ketersediaan pelayanan dasar minimum. a. Belum optimalnya pelayanan pendidikan di perdesaan dapat dilihat dari menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) di Sekolah Dasar dari 93,58 persen pada tahun 2005 menjadi 92,41 persen pada tahun 2011. Walaupun demikian, APM Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas meningkat (APM SMP meningkat dari 60,17 persen pada tahun 2005 menjadi 68,87 persen pada tahun 2011, APM SMA meningkat dari 32,75 9-18 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
persen pada tahun 2005 menjadi 49,18 persen apda tahun 2011). Pencapaian kualitas SDM perdesaan yang semakin membaik tersebut belum seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan berkualitas di perdesaan. b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat perdesaan, yang ditunjukkan dengan masih cukup banyaknya penderita gizi buruk, dan kesakitan usia produktif, walaupun angka ini telah semakin menurun. c. Belum optimalnya pelayanan sanitasi dan air bersih di perdesaan. Akses penduduk terhadap air minum layak dan sanitasi layak di perdesaan pada tahun 2013 masing-masing adalah 56,17 persen dan 44,09 persen. Hal tersebut menunjukkan masih minimnya upaya penyediaan sanitasi dan air minum di perdesaan, termasuk minimnya keberlanjutan sarana. 3. Belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan pembangunan desa dan pelayanan umum. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan perdesaan secara menyeluruh, termasuk dalam partisipasi ekonomi, partisipasi publik, dan partisipasi politik. 4. Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan serta kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup. a. Tingginya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pencemaran, pembakaran, dan sampah laut. b. Masih tingginya perambahan dan alih fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. c. Kerentanan perdesaan terhadap bencana dan perubahan iklim Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-19
GAMBAR 9.7 ANGKA PENCEMARAN DALAM BERBAGAI MEDIUM DI DESA (%) GAMBAR 9.8 KONVERSI LAHAN DI PERDESAAN TAHUN 2003-2008 Sumber: Podes 2003-2010 (diolah) 5. Keterbatasan yang mendukung konektivitas desa dan kota, serta kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan ketersediaan infrastruktur a. Masih belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat. b. Ketersediaan dan pelayanan prasarana energi khususnya dalam hal pemenuhan elektrifikasi perdesaan masih belum optimal dan menjadi kendala berkembangnya kehidupan masyarakat yang layak, serta perekonomian desa yang produktif. Belum 100% desa memiliki listrik, khususnya untuk KTI (Kawasan Timur Indonesia). jangkauan terhadap akses c. Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi di perdesaan. 9.1.6 Kawasan Transmigrasi Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu upaya mendorong pembangunan daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan, serta 9-20 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) atau Kota Terpadu Mandiri (KTM). Berdasarkan UU No. 29/2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1997 Tentang kawasan transmigrasi diarahkan untuk pengembangan kawasan dan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya. Dengan demikian, diperlukan penataan kembali kawasan perdesaan, termasuk melalui kegiatan penempatan transmigran, baik transmigran lokal, maupun transmigran daerah lain. Selain itu, pembangunan transmigrasi bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, sehingga dapat segera memenuhi pelayanan dasar dan pemerataan kesejahteraan. Ketransmigrasian, pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-21
9-22 GAMBAR 9.9 KETERKAITAN ANTARA DESA DAN KOTA Pada pelaksanaannya, pembangunan transmigrasi masih menghadapi permasalahan : (a) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman kawasan transmigrasi, sebagai akibat dari belum adanya SPM di kawasan transmigrasi yang sesuai dengan SPM sektor nasional, dan belum adanya aturan teknis tentang pelaksanaan SPM di tingkat Satuan Permukiman (SP), (SKP), dan Kawasan Satuan Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru (KPB); (b) Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi 2C (clear and clean) dan 4 L (layak huni, layak berkembang, layak usaha, dan layak lingkungan); (c) Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ketransmigrasian secara lintas sektor; (d) Kualitas aparatur pengelola program standar untuk transmigrasi yang belum memenuhi pengembangan terbatasnya kontribusi kawasan transmigrasi dalam mewujudkan kemandirian pangan; dan (f) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan yang kebutuhan pembangunan dan pengembangan transmigrasi. transmigrasi; (e) Masih sesuai dengan ketransmigrasian Pada menghadapi dua tantangan besar, yaitu perlu dipercepatnya pemenuhan standar pelayanan minimum pada lokasi-lokasi transmigrasi yang belum memenuhi pelayanan minimum khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan dalam upaya penyelesaian pemenuhan SPM pada akhir tahun 2019 secara tahun 2015, pembangunan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.1.7 Kawasan Strategis nasional; serta perlunya penyiapan kawasan transmigrasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan desa dengan dukungan Dana Desa. Terkait dengan hal tersebut, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang perlu diselesaikan pada tahun 2015 adalah: 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan fasilitasi sertifikasi tanah pada lokasi transmigrasi di tertinggal dan perbatasan, serta Kawasan daerah Perkotaan Baru (KPB). 2. Pembangunan sosial ekonomi, termasuk kemandirian pangan, yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB). 3. Penyediaan data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi, serta hasil penelitian dan pengembangan transmigrasi dalam pembangunan dan pengembangan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Kawasan Perkotaan Baru. Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai upaya memacu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka pengurangan ketimpangan pembangunan antar ekonomi wilayah diselenggarakan Kawasan (KAPET), Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). serta mendorong pertumbuhan Pengembangan melalui KAPET merupakan salah satu kawasan pengembangan ekonomi yang dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal yang dimiliki dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang masih mempunyai kesenjangan tinggi. KPBPB dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan arus kegiatan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan logistik sebagai respon cepat terhadap isu perdagangan bebas yang berkembang cepat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Selain itu, KPBPB diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan industri Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-23
9-24 kawasan pelabuhan (laut dan udara) sebagai sarana pendukung transportasi orang dan barang. Pemerintah telah menetapkan empat wilayah KPBPB dan seluruhnya berada di Pulau Sumatera, yaitu: (1) Sabang; (2) Batam; (3) Bintan; dan (4) Karimun. KEK dibentuk dengan tujuan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan nilai tambah produk secara signifikan melalui klaster kegiatan ekonomi reintegrasi dan rantai distribusi logistik yang efisien. juga ditujukan untuk memberikan dampak besar KEK terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dalam negeri. Hingga saat ini sudah terbentuk empat KEK, yaitu: (1) Sei Mangke; (2) Tanjung Lesung; (3) Bitung; dan (4) Palu. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KAPET, KPBPB dan KEK) merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA). Potensi yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta pertambangan ini masih menjadi salah satu penyumbang utama dalam pendapatan daerah di wilayah KAPET. Potensi SDA yang melimpah ini belum dikelola secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya potensi SDA yang dipasarkan dalam bentuk bahan baku primer/raw material baik ke dalam maupun ke luar wilayah. Sebenarnya dengan pemanfaatan atau pengolahan lebih lanjut terhadap potensi- potensi SDA tersebut dapat memberikan nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
GAMBAR 9.10 PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KAPET, KPBPB, DAN KEK) Sumber: Bappenas, 2014 sumber daya alam yang melimpah, Selain potensi pengembangan dengan keadaan/kondisi iklim investasi yang ada di Indonesia. Menurut hasil survey dari BKPM, yang di sajikan dalam beberapa faktor yang berpengaruh pada iklim investasi, maka pada awal tahun 2014 seluruh faktor mengalami penurunan kualitas. Faktor pelayanan perizinan berinvestasi menjadi faktor yang paling besar mengalami kemerosotan (turun 11 peringkat). kawasan juga terkait Pola keterkaitan atau konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah disekitarnya pada umumnya masih menjadi kendala khususnya di wilayah KAPET dan sebagaian besar menuju wilayah KEK. Potensi SDA yang dimiliki oleh masing-masing daerah sebagai penghasil bahan baku (hulu) belum dihubungkan dengan pusat industri/ perdagangan/ pasar sebagai hilirnya. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-25
9-26 GAMBAR 9.11 TENAGA KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2013 Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diolah (2014) Kualitas tenaga kerja tidak lepas dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh angkatan kerja. Gambar di atas menunjukkan tingkat pendidikan tenaga kerja per wilayah di Indonesia pada tahun 2013. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia hanya berasal dari tingkat pendidikan dasar, di mana kualitas dari tenaga kerja tersebut masih di bawah standar. Namun, untuk wilayah Jawa & Bali, Kalimantan, dan Sumatera sudah memiliki kualifikasi tenaga kerja terdidik (minimal lulus SMTA) yang cukup. Berdasarkan pada fakta dan permasalahan yang ada, maka terkait dengan dapat ditarik beberapa pengembangan kawasan pengembangan ekonomi yaitu: isu strategis KAPET 1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas komoditas unggulan di wilayah KAPET untuk memenuhi skala industri. 2. Masih rendahnya pengembangan nilai tambah produk yang didukung dengan rantai nilai yang memadai. 3. Dukungan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi di wilayah KAPET masih belum terpenuhi secara menyeluruh baik infrastruktur jalan, energi, dan air bersih. 4. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam pengelolaan kelembagaan KAPET. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.1.8 Kawasan Perbatasan Negara KPBPB 1. Rendahnya tata kelola kelembagaan Badan Pengelola (BP) KPBPB; 2. Kurang harmonisnya peraturan perundangan nasional terhadap KPBPB, pelimpahan terutama kewenangan ijin investasi dan status hutan lindung dalam rencana tata ruang wilayah; terkait 3. Kurang harmonisnya hubungan kelembagaan antara perusahaan dengan tenaga kerja; 4. Kurang baiknya pengelolaan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kawasan; 5. Belum optimalnya pengelolaan pelabuhan bebas sebagai bisnis. KEK 1. Belum siapnya sarana dan prasarana KEK karena belum terpenuhi standar infrastruktur KEK; 2. Belum efektifnya peran Kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengelola KEK; 3. Potensi tenaga kerja di sekitar KEK yang masih rendah baik kualitas maupun kuantitasnya; 4. Belum optimalnya aktivitas perdagangan di KEK. 4. Belum optimalnya aktivitas perdagangan di KEK. investasi Isu strategis pengembangan kawasan perbatasan negara yang dihadapi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1. Keterisolasian Wilayah dan Kawasan Perbatasan Negara a. Keterbatasan infrastruktur dasar wilayah, seperti jembatan, angkutan sungai dan jaringan jalan, laut, penyeberangan kelistrikan/energi, dan komunikasi/ informasi di kawasan perbatasan negara, berimplikasi pada sulitnya mewujudkan kesejahteraan penduduk perbatasan. (ASDP), transportasi b. Rendahnya pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan negara, berimplikasi pada rendahnya sumber daya manusia (SDM). 2. Pusat Pertumbuhan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan yang Belum Berkembang a. Belum efektifnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional sebagai pusat-pusat (PKSN) pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemerintah telah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-27
9-28 menetapkan 26 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) melalui PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), namun hingga kini untuk amanat dari mengembangkan kawasan perbatasan belum dijalankan secara optimal. peraturan pusat tersebut pelayanan b. Mendorong pusat-pusat berkembangnya pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal. Kondisi saat ini, produk sumber daya alam di langsung dipasarkan dalam kawasan perbatasan bentuk bahan mentah ke negara tetangga, sehingga tidak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat perbatasan. 3. Belum terselesaikannya 10 segmen batas wilayah (Outstanding Boundary Problem) dan 2 Unresolved Segments di Darat, serta Beberapa Segmen Batas di Wilayah Laut Perbatasan Negara. a. Terdapat 10 OBP (Outstanding Boundary Problem) dengan negara Malaysia. b. Terdapat 2 unressolved segment dengan negara The Democratic Republic of Timor-Leste (RDTL). c. Adanya klaim tumpang tindih batas wilayah laut (overlapping claim areas) Indonesia dengan suatu negara maupun antar negara tetangga. 4. Belum optimalnya pengamanan dan pengelolaan batas wilayah darat, laut, dan udara di Kawasan Perbatasan Negara a. Maraknya aktivitas illegal, berupa perdagangan, pencurian, dan penyelundupan di kawasan perbatasan negara. b. Pengendalian dan pengawasan batas negara belum seluruh wilayah wilayah mampu menjangkau perbatasan. c. Belum efisiennya pengelolaan aktivitas lintas batas negara, baik lalu lintas manusia maupun barang di kawasan perbatasan negara. d. Belum optimalnya pemanfaatan wilayah udara yang merupakan implementasi dari kedaulatan Negara Republik Indonesia yang utuh dan eksklusif atas ruang ruang wilayah udaranya berdasarkan tatanan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.1.9 Daerah Tertinggal nasional. 5. Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan negara a. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk membangun kawasan perbatasan negara, sehingga pembangunan perbatasan masih bersifat parsial. b. Kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan di daerah (BPPD) belum berjalan efektif sehingga pengelolaan perbatasan negara antar SKPD bergerak masing- masing. c. Pelayanan lintas batas negara tidak efektif dan efisien, karena masing-masing sektor memiliki unit pelayanan tersendiri. d. Pengelolaan batas wilayah negara, khususnya tim negara perundingan penanganannya bersifat kepanitiaan (ad-hoc). segmen batas wilayah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menjamin tertinggal. Arah kebijakan pertumbuhan di daerah pembangunan daerah tertinggal diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat secara terpadu. Dalam periode RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan 183 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda dalam percepatan pembangunan dan pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 70 kabupaten tertinggal yang terentaskan. Akan tetapi, terdapat 14 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk dalam daftar daerah tertinggal, sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 diperkirakan ditetapkan 127 kabupaten tertinggal. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 75 kabupaten tertinggal dapat terentaskan. Isu-isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah tertinggal adalah: 1. Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmoni terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2. Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; 3. Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-29
4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal; 5. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal; 6. Rendahnya tertinggal; produktivitas masyarakat di daerah 7. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian didaerah tertinggal; 8. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat- pusat pertumbuhan wilayah; 9. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal. 9.1.10 Kawasan Rawan Bencana Letak geografis Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di seluruh provinsi. Berdasarkan data dari Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) BNPB yang dirilis pada tahun 2011, dari 496 kabupaten/kota yang diidentifikasi oleh BNPB, terdapat 396 kabupaten/kota (80%) pada tingkatan tinggi rawan bencana, 77 kabupaten/kota (16%) pada tingkatan sedang rawan bencana alam, dan 21 kabupaten/kota pada tingkatan rendah rawan bencana alam. Dalam satu dekade terakhir (2004-2013) berbagai bencana melanda Indonesia, diantaranya gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias (2004), gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006), banjir Jabodetabek (2007), gempa bumi Sumatera Barat (2007), gempa bumi Sumatera Barat dan Bengkulu (2007), gempa bumi Sumatera Barat (2009), gempa bumi dan tsunami Mentawai (2010), erupsi Gunung Merapi (2010), banjir bandang Wasior (2010). Tabel di bawah ini bisa memberikan gambaran yang lebih rinci, sebagai berikut: 9-30 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
GAMBAR 9.12 JUMLAH KEJADIAN BENCANA TAHUN 2002-2014 Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2014 Keterangan: *)Data kejadian hingga Februari 2014. Akibat dampak bencana-bencana tersebut, diperkirakan total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 162,7 triliun dan investasi (spending) pemerintah untuk pemulihan wilayah pasca bencana tersebut mencapai Rp. 102 triliun. Besarnya kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana tersebut diperkirakan akan meningkat di masa mendatang dan akan menjadi beban fiskal yang dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi, jika faktor-faktor risiko tidak diredam. Berdasarkan pencapaian pelaksanaan RPJMN 2010-2014, pemerintah telah melakukan langkah-langkah dan upaya- upaya untuk menerapkan manajemen krisis dan manajemen risiko bencana. Beberapa perangkat hukum berupa kebijakan dan peraturan terkait penanggulangan bencana telah diterbitkan oleh Pemerintah. Demikian juga untuk aspek kelembagaan di tingkat pusat dan daerah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hingga tahun 2014 ini telah terbentuk 33 BPBD tingkat provinsi dan 403 BPBD tingkat kabupaten/ kota. Dalam aspek pendanaan, telah mengalokasikan dalam APBN berupa dana cadangan rangka penguatan penanggulangan bencana. Dalam kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, dalam pelaksanaan BNPB maupun kementerian/lembaga terkait juga memberikan dukungan dan fasilitasi penguatan kepada pemerintah daerah. Selain juga menerbitkan berbagai panduan dan itu, BNPB setiap tahun pemerintah RPJMN 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-31
pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Hingga akhir periode pelaksanaan RPJMN 2010-2014, masih terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian serta ditindaklanjuti pada periode RPJMN 2015-2019, antara lain: dalam mendukung kinerja 1. Melengkapi tersedianya kebijakan-kebijakan yang memayungi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah serta belum selarasnya kebijakan/ regulasi sektor dalam penanggulangan bencana. 2. Kapasitas pemerintah daerah dalam pengkajian risiko masih belum sehingga mempertimbangkan dan memuat kajian risiko bencana didalamnya. perencanaan rendah, 3. Belum dan memperhatikan aspek pengurangan risiko dalam menghadapi bencana. terbangunnya budaya kesadaran 4. Belum efektifnya koordinasi dan pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana 5. Koordinasi, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemulihan pasca bencana belum efektif. 6. Belum tersedianya standar pelayanan minumun (SPM) penanggulangan bencana. 9.1.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah 7. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD dengan memperhatikan karakteristik ancaman bencana didaerah. Terdapat 4 (empat) isu strategis dari bidang Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan AntarDaerah, antara lain: (1) Penataan Perundangan Daerah; (2) Penataan Kewenangan antar Tingkat Pemerintahan; (3) Pemantapan Penataan Daerah; dan (4) Demokrasi Lokal. 1. Penataan Perundangan Daerah a. Harmonisasi Peraturan Perundangan Sektoral dan Daerah Sejak ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai perundangan sektor ataupun bidang diharapkan sejalan dengan UU tersebut. Namun, tetap ditemui ketidakharmonisan antara beberapa UU dengan UU No. 32 tahun 2004, antara lain: (1) UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 9-32 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
terkait dengan penetapan RPJPD, RPJMD ataupun RKPD; (2) UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan terkait dengan kewenangan provinsi/kab/kota dalam pengukuhan kawasan hutan; (3) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, terkait dengan kewenangan perizinan pertambangan; dan (4) UU tentang Administrasi No. 24 Kependudukan. peraturan perundangan tidak hanya di tingkat UU, namun juga pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang berimplikasi pada ketidakjelasan pengaturan pada bidang/sektor serta pelaksanaannya di tingkat daerah. tahun 2013 Ketidakharmonisan b. Harmonisasi Peraturan Perundangan Daerah dan Investasi Sejak ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah memperoleh kewenangan menyusun regulasinya sendiri sesuai dengan tata urutan penyusunan serta meningkatkan peraturan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah (taxing power) sesuai UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun demikian, banyak ditemukan Peraturan Daerah (1) bertentangan menyangkut kepentingan umum; (2) (3) mengakibatkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda bermasalah akan menyebabkan semakin rendahnya daya saing serta iklim usaha terhadap daerah yang kemudian berdampak investasi sektor swasta di daerah. Data dalam tabel dibawah ini menunjukkan penurunan jumlah Perda bermasalah selama periode 2010-2012. Oleh sebab itu, dibutuhkan proses pembinaan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah dalam aspek penataan regulasi. Daerah, pemerintah perundangan, (Perda) bermasalah, dikarenakan: ekonomi biaya tinggi; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-33
TABEL 9.1 PERKEMBANGAN DAN JENIS PERDA BERMASALAH PERIODE 2002-2012 2002-2009 2010 2011 2012 Jumlah Jenis 1779 Pajak Daerah & Retribusi Daerah 22 Minuman Beralkohol 29 Sumbangan Pihak Ketiga 24 Lain-Lain 1878 Total Jumlah 324 7 2 74 407 Jenis Pajak Daerah & Retribusi Daerah Minuman Beralkohol Sumbangan Pihak Ketiga Lain-lain Total Jumlah 265 12 69 5 351 Jenis Pajak Daerah & Retribusi Daerah Minuman Beralkohol Sumbangan Pihak Ketiga Lain-lain Total Jumlah 61 18 35 2 4 24 6 173 Jenis Pajak Daerah & Retribusi Daerah Perizinan Air Tanah PTSP Minuman Beralkohol Sumbangan Pihak Ketiga Lain-lain Total Sumber : Kemenhukum dan HAM , 2013 1. Penataan Kewenangan antar Tingkat Pemerintahan Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat beberapa isu strategis, yaitu: a. Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Sejalan dengan proses revisi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sedang berlangsung, pengkajian terhadap revisi PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan pembagian urusan sesuai PP tersebut di beberapa sektor kurang menimbulkan konsekuensi potensi tarik menarik kepentingan di satu sisi atau tolak menolak kewajiban di sisi lain pada urusan bersama, inkonsistensi pembagian bidang, konflik dengan UU sektoral serta hambatan kapasitas daerah dalam menerapkan pembagian urusan tersebut. Selain jelas sehingga 9-34 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
itu, PP No.38 tahun 2007 juga tidak memiliki keterkaitan dengan perundangan sektoral, kesehatan dan misalnya dengan kehutanan. sektor b. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Sistem pada masa pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah pada periode 2001-2009 menempatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota dalam posisi sejajar, yang menyebabkan kurang optimalnya peran pemerintah provinsi, seperti fungsi pengawasan dan pembinaan atas penyusunan kebijakan dan regulasi oleh pemerintah kabupaten/kota. tersebut pemerintah Berangkat dari hal mengeluarkan dan kebijakan peraturan terkait dengan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, yakni: (1) Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP No. 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. tentang Penyelenggaraan dan Wewenang Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24/2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. tata pelaksanaan berbagai berbagai Serta Kedudukan 24 Tahun 2011 c. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dan Walaupun penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait sinkronisasi dan sinergi visi-misi perencanaan sinergi perencanaan seperti perbedaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-35
9-36 Presiden dan Kepala Daerah, serta tingginya belanja gaji pegawai sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan. Untuk mengatasi tersebut, berupaya mengatasinya dengan menetapkan beberapa kebijakan, baik dalam bentuk UU, Peraturan Presiden (seperti RKP), Peraturan Menteri, hingga dokumen lainnya. Pemerintah telah 2. Pemantapan Penataan Daerah Hasil studi tentang pemekaran daerah secara umum menunjukkan bahwa kinerja DOB tidak lebih induknya, bahkan baik dibandingkan daerah sebagian besar juga menunjukkan hasil yang kurang berhasil. Karena itu, isu penataan daerah sangat penting di tahun 2015 mengingat revisi UU No.32 tahun 2004 akan menjadi dasar penataan daerah. a. Penataan Daerah Penataan daerah didasarkan atas UU N0. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diturunkan dalam PP No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pada tahun 2010, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Desain Besar Penataan Daerah/Desertada (masih bersifat usulan) yang bertujuan untuk: (1) (2) Percepatan demokratisasi; (3) Percepatan (4) pembangunan perekonomian daerah; Pengembangan potensi daerah; (5) Peningkatan ketertiban; keamanan (6) kendali rentang Memperpendek penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan pelayanan publik; dan dan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
TABEL 9.2 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU TAHUN 2010-2013 Provinsi 0 1 0 0 Sumber : Kemendagri, 2013 Tahun 2013 2012 2011 2010 Kabupaten 10 4 0 0 Kota 0 0 0 0 Total 10 5 0 0 Saat ini jumlah daerah telah mencapai 539 daerah, yang terdiri dari 34 Provinsi, 412 Kabupaten, dan 93 Kota. Selama periode 2010-2014 jumlah daerah bertambah 1 Provinsi dan 14 Kabupaten walaupun terdapat kebijakan moratorium pemekaran daerah sesuai RPJMN 2010-2014. DOB tersebut terdiri atas: Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Manokwari Pegunungan Arfak, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Pulai Taliabu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Musi Rawas Utara (sumber: UU Pembentukan Daerah Otonom Baru). Pesisir Selatan, Kabupaten TABEL 9.3 15 DAERAH OTONOM BARU HASIL PEMEKARAN TAHUN 2012 DAN 2013 BERDASARKAN INISIATIF DPR NO DAERAH OTONOM BARU PROVINSI DAERAH INDUK UU PEMBENTUKAN TAHUN 2012 1 Provinsi Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Timur UU No. 20 Th 2012 2 Kab. Pangandaran Jawa Barat Kab. Ciamis UU No. 21 Th 2012 3 Kab. Pesisir Barat Lampung Kab.Lampung Barat UU No. 22 Th 2012 4 Kab. Manokwari Selatan Papua Barat Kab. Manokwari UU No. 23 Th 2012 5 Kab. Pegunungan Arfak Papua Barat Kab. Manokwari UU No. 24 Th 2012 TAHUN 2013 1 Kab. Mahakam Ulu Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat UU No.2 Th 2013 2 Kab. Malaka Nusa Tenggara Timur Kab. Belu UU No.3 Th 2013 3 Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat Kab. Mamuju UU No.4 Th 2013 4 5 Kab. Banggai Laut Kab. Pulau Taliabu Sulawesi Tengah Maluku Utara Kab. Banggai Kepulauan Kab. Kep. Sula UU No.5 Th 2013 UU No.6 Th 2013 6 Kab. Penukal Abab Lematang Sumatera Selatan Kab. Muara Enim UU No.7 Th 2013 Ilir 7 Kab. Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka UU No.8 Th 2013 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-37
NO 8 DAERAH OTONOM BARU Kab. Morowali Utara PROVINSI Sulawesi Tengah UU PEMBENTUKAN Kab. Morowali UU No. 12 Th 2013 DAERAH INDUK 9 Kab. Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara Kab. Konawe UU No. 13 Th 2013 10 Kab. Musi Rawas Utara Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas UU No. 16 Th 2013 Sumber : Kemendagri dan Kemenkeu, diolah, 2013 b. Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru Meningkatnya jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan konsekuensi kebijakan pemekaran daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999. Pada tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi terhadap 205 Daerah Otonom Baru yang terdiri atas 7 propinsi, 146 kabupaten, dan 53 kota. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 70 persen daerah belum menunjukkan kinerja yang baik dalam tata kelola sehingga pemerintahan dan pelayanan publik, percepatan pembangunan DOB sangat dibutuhkan. c. Kerjasama Antar Daerah untuk Kerjasama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi dalam skala ekonomi dengan menekan biaya dan mengoptimalkan sumber daya. Kerja sama antar daerah telah diatur dalam PP No. 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Permendagrii No. 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dan Permendagri No. 23 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. Namun, hingga saat ini kerjasama antardaerah yang sudah ada belum menunjukkan hasil yang signifikan, terutama dalam hal pelayanan publik. kerjasama antardaerah belum dianggap sebagai salah satu mekanisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mengatasi kerjasama antardaerah yang diselenggarakan dalam bidang pelayanan publik dan perdagangan, yakni: (1) KAD Barelang yakni wilayah Batam, Rempang dan Galang; (2) KAD Kartamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul); (3) KAD Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen); (4) KAD Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan antar daerah dimaksudkan Selain itu, konflik. Beberapa 9-38 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
Tabanan); (5) KAD JABODETABEKPUNJUR (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur); (6) dan KAD Mamminasata Sungguminasa); (7) KAD Jonjok Batur (Lombok Barat, Kabupaten Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara). (Makassar, Maros GAMBAR 9.13 LOKASI KERJASAMA ANTAR DAERAH DI INDONESIA Sumber : Bappenas, Hasil analisis, 2013 3. Demokrasi Lokal Demokrasi lokal merupakan pilar penting penopang demokrasi di tingkat nasional sehingga kualitasnya harus ditingkatkan. Secara umum, Indonesia mengalami kemajuan signifikan pada aspek prosedural, namun belum optimal pada aspek substantif. Pencapaian di dalam aspek prosedural dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilihan kepala Pemilu, keberadaan Partai Politik, penegakan fungsi kontrol antar jika lembaga, dan pengakuan kebebasan sipil. Namun menganalisa capaian demokrasi masih menemui permasalahan seperti inefisiensi dan inefektivitas pemerintahan daerah, meningkatnya tindak korupsi, pemenuhan pelayanan dasar yang belum optimal, dan lainnya. Adapun isu strategis dalam demokrasi lokal yaitu: daerah (pilkada), penyelenggaraan indikator-indikator substantif, a. Penataan Administrasi Pilkada Isu strategis pertama adalah meningkatnya konflik Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-39
9-40 pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pelaksanaan Pilkada langsung sejak tahun 2005 bertujuan membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas, namun justru memicu konfllik Pilkada terkait masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan Partai Politik terhadap peraturan. Hingga Agustus 2013, tercatat 75 korban meninggal dan 256 korban terluka, serta pengrusakan 279 unit rumah tinggal, lokasi, dan kantor pemerintahan di 56 lokasi. Maraknya konflik Pilkada juga dapat dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yakni 638 gugatan terkait sengketa hasil Pilkada dari tahun 2008 dan hanya 601 kasus yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Proses judisialisasi politik ini membawa sejumlah dampak sistemik seperti meningkatnya ketidakpastian politik, terganggunya pemerintahan, semakin mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dan partai politik, serta penurunan tingkat partisipasi pemilih. fasilitas umum di 156 b. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait dengan isu ini, dirasakan rendahnya keterwakilan masyarakat kebijakan. Rendahnya keterwakilan kepentingan publik dalam saja berbagai produk kebijakan menurunkan derajat legitimasi dan akseptabilitas kebijakan dan lembaga-lembaga pemerintah daerah di mata masyarakat tetapi dikhawatirkan dapat memicu konflik vertikal dan horizontal dalam skala besar. Selain isu sinergi eksekutif-legislatif menjadi semakin itu, penting mengingat ini berpotensi mengganggu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. dalam proses penetapan tidak tersebut isu c. Perbaikan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Otonomi khusus pada dasarnya dirancang untuk memberikan perhatian lebih pada masyarakat. Capaian kinerja pemerintah daerah Otonomi Khusus dapat dilihat dari dua sisi, yaitu melalui proses dan capaian sistemik. Dari sisi proses, masih terdapat pelayanan publik yang belum diberikan secara optimal. Sedangkan dari sisi capaian sistemik, beberapa indikator makro seperti IPM dan kondisi kemiskinan menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
TABEL 9.4 CAPAIAN IPM DAERAH OTSUS Provinsi NAD Papua Barat Papua Nasional 2009 71,31 68,58 64,53 71,76 2010 71,70 69,15 64,94 72,27 2011 72,16 69,65 65,36 72,77 2012 72,51 70,22 65,86 73,29 Sumber: BPS, 2012 9.1.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah a. Percepatan Minimal Implementasi Standar Pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang paling minimal berhak diperoleh setiap warga. Tujuan SPM adalah menyediakan jaminan pelayanan dasar yang baik bagi masyarakat serta menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik. Beberapa kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan SPM yakni: (1) Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; (2) Surat Mendagri No.100-676-SJ Tanggal 7 Maret 2011 tentang "Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah; (3) Surat Edaran Mendagri No. 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Dalam perkembangannya, Pemerintah hingga tahun 2013 telah menetapkan 15 SPM. TABEL 9.5 PERKEMBANGAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) No 1 2 3 4 5 Bidang Kesehatan Sosial*) Lingk. Hidup*) Pemdagri Perumahan Rakyat*) Tahun Penetapan 2008 2008 2008 2008 2008 Juknis/ Panduan Oprs V V V V V Juknis/ Pedoman Pembiayaan 2010 2010 Draft Draft 2010 Jenis Pelayanan 4 4 4 3 2 Jumlah Indikator 18 7 4 6 3 Target Pencapaian 2015 2015 2013 2015 2025 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-41
No 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bidang PP & PA*) KB & KS Pendidikan Dasar PU & PR Ketenagakerjaan *) Kominfo Ketahanan Pangan*) Kesenian*) Perhubungan*) Penanaman Modal*) Jumlah Tahun Penetapan 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 Juknis/ Panduan Oprs V V V V V V V V - v Juknis/ Pedoman Pembiayaan 2010 2010 2011 Draft 2010 Draft 2010 Draft Draft Draft Jenis Pelayanan 5 3 2 8 5 2 4 2 4 7 Jumlah Indikator 8 9 27 23 8 6 7 7 26 10 Target Pencapaian 2014 2014 2015 2014 2016 2014 2015 2014 2014 2014 14 8 65 192 Keterangan : *) SPM diterapkan di Provinsi/Kabupaten/Kota Sumber : Kemendagri, 2012 Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak daerah yang dan mengimplementasikan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, bidang dan indikator SPM yang ada saat ini dianggap cukup rumit sehingga membutuhkan reformulasi bidang SPM dikarenakan beberapa bidang SPM bukan merupakan pelayanan dasar. belum memahami b. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Evaluasi Daerah Otonom dilaksanakan melalui 3 (tiga) Evaluasi Kinerja yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Daerah Otonom yang terbentuk lebih dari tiga tahun, Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) terhadap Daerah Otonom yang terbentuk kurang dari tiga tahun, dan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) terhadap Daerah Otonom dengan kinerja rendah selama tiga tahun berturut-turut. Hasil evaluasi untuk klasifikasi EKPPD menunjukkan bahwa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2009 s/d 2011) lebih dari 78,44% jumlah provinsi memiliki kinerja tinggi; hanya 21,21% yang berkinerja sedang; lebih dari 80,61% kabupaten memiliki kinerja tinggi; hanya 16,37% yang berkinerja sedang; serta lebih dari 91,47% kota memiliki kinerja tinggi; dan hanya 3,87% yang berkinerja sedang. klasifikasi, 9-42 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
Berdasarkan LPPD 2009 Dari 463 daerah yang melaporkan terdapat : Provinsi - - - - Sangat Tinggi: 0 Tinggi: 29 Sedang: 4 Rendah: 0 Kabupaten - - - Kota - - - - Sangat Tinggi: 0 Tinggi: 269 Sedang: 70 Rendah: 5 Sangat Tinggi: 0 Tinggi: 82 Sedang: 4 Rendah: 0 Sumber : Kemendagri, 2012 TABEL 9.6 HASIL EVALUASI EKPPD Berdasarkan LPPD 2010 Dari 465 daerah yang dievaluasi terdapat : Provinsi - - - - Sangat Tinggi: 0 Tinggi: 23 Sedang: 10 Rendah: 0 Berdasarkan LPPD 2011 Dari 488 daerah yang dievaluasi terdapat : Provinsi Sangat Tinggi: 1 - Tinggi: 25 - Sedang: 7 - Rendah: 0 Kabupaten - - - Kota - - - - Sangat Tinggi: 20 Tinggi: 269 Sedang: 51 Rendah: 6 Sangat Tinggi: 4 Tinggi: 77 Sedang:5 Rendah: 0 Kabupaten - Sangat Tinggi: 23 - Tinggi: 294 - Sedang: 48 - Rendah: 0 Kota Sangat Tinggi: 12 - Tinggi: 77 - Sedang:1 - Rendah: 0 tersebut, kapasitas Jika dilihat dari data pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Terlebih lagi untuk pemerintah kabupaten perlu meningkatkan kinerjanya tepat, melalui pertanggungjawaban penyampaian APBD, hasil laporan dan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. penetapan APBD laporan penyampaian secara c. Kualitas Pelayanan Publik Untuk mendukung kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha, mendorong pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah. Pada tahun 2013, sudah sebanyak 467 (86%) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota telah memiliki melengkapi pelayanan terpadu dengan teknologi informasi yang bersifat interaktif sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai syarat formulir dan dalam pelayanan, mengunduh sebagai memonitor peningkatan Pemerintah telah PTSP. Beberapa daerah status permohonannya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-43
bentuk dari e-goverment. Langkah penting perbaikan kualitas pelayanan publik lainnya adalah pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang bertujuan mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa. Tahun 2013, sudah sebanyak 88% pemerintah daerah telah menerapkan LPSE (LAN, 2013). Akan tetapi, juga terdapat masalah ketidakmerataan pelayanan publik di tampak dari keberagaman rasio jumlah penduduk terhadap jumlah PNS. Sebagai contoh, provinsi Maluku dan Papua memiliki rasio terendah yaitu 10-22 yang artinya satu PNS memberikan pelayanan kepada rata rata 10-22 penduduk sementara Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, memiliki rasio antara 74-116 yang artinya satu PNS melayani 74 sampai 116 orang. Indonesia yang TABEL 9.7 PEMBENTUKAN PTSP KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI 2012 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Total (Prov- Kab-Kota) 24 34 20 13 12 16 11 15 8 8 7 27 36 6 39 9 10 11 22 15 15 14 15 Provinsi Kabupaten 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 12 10 9 11 9 12 6 5 - 16 29 4 29 4 8 8 13 12 13 12 10 Kota 5 8 7 2 2 4 1 1 1 2 - 9 6 1 9 4 1 2 1 2 1 1 4 Total 24 34 20 13 12 16 11 14 8 8 - 26 36 6 39 9 10 11 15 15 15 14 15 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68% 100% 100% 100% 100% 9-44 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Total Total (Prov- Kab-Kota) 16 12 25 13 7 6 12 10 30 12 530 Provinsi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kabupaten 9 9 20 10 5 4 2 3 3 3 - Kota 4 1 3 2 1 - - 1 1 - - Total 14 11 24 13 7 5 3 5 5 4 463 % 88% 92% 96% 100% 100% 83% 25% 50% 17% 33% 88% Sumber : LAN, 2013 GAMBAR 9.14 RASIO PNS PENDUDUK DI INDONESIA Sumber : BKN 2013, diolah 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah a. Manajemen Sumber Daya Aparatur Negara terbesar dalam manajemen Salah satu kepegawaian adanya ketidakseimbangan antara jumlah aparatur negara dengan keterbatasan sumber keuangan. Besarnya jumlah aparatur negara tersebut, menjadikan beban anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga semakin besar. Dari sisi lain, untuk kualifikasi pendidikan, sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah mengalami peningkatan. Untuk PNS Pemerintah Daerah Provinsi, sarjana/DIV dan jumlah PNS dengan pendidikan pascasarjana (S2 dan S3) mengalami peningkatan. tantangan Pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-45
GAMBAR 9.15 PNS DAERAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2005-2013 Sumber: Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013 TABEL 9.8 JUMLAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PERSENTASE ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA TAHUN 2011 - 2013 No 1. 2. 3. Kategori Belanja Pegawai Belanja pegawai lebih dari75% dari anggaran belanja Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja Jumlah Jumlah 0 0 33 33 2011 Rasio 0% 0% 100% 100% Jumlah 0 0 33 33 2012 Rasio 0% 0% 100% 100% Jumlah 0 0 33 33 2013 Rasio 0% 0% 100% 100% Sumber : Kementerian Keuangan, 2013 diolah, TABEL 9.9 JUMLAH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA BERDASARKAN PERSENTASE ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA TAHUN 2011 - 2013 Kategori Belanja 2011 2012 2013 No Pegawai Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio 1. Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja 0 0% 1 0% 0 0% 2. Belanja pegawai antara 50%- 75% dari anggaran belanja 308 63% 305 62% 276 56% 3. Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja 183 37% 185 38% 215 44% Jumlah 491 100% 491 100% 491 100% Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013 9-46 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
b. Kapasitas DPRD Peningkatan kapasitas DPRD baik secara kelembagaan maupun secara individual merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran APBD memiliki dan terhadap dampak perekonomian terhadap kesejahteraan akan lebih terasa terkait dengan pelaksanaan kinerja fungsi anggaran. Keterlambatan dalam penetapan APBD menyebabkan tertundanya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berdampak pada kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta. Tahun anggaran 2012 terdapat enam provinsi dan 185 kabupaten/kota yang mengalami keterlambatan, dan diantara 185 kabupaten/kota terdapat 16 kabupaten dan satu kota dikenakan sanksi penundaan dana perimbangan. Dampak kerugian keterlambatan ini sangat besar dimana banyak program kegiatan penting dan pembangunan proyek-proyek terlambat realisasinya atau bahkan mungkin tidak bisa diselesaikan tahun ini. Isu strategis lainnya adalah kompetensi dan kematangan politik anggota DPRD dan lemahnya kode etik profesi, integritas anggota DPRD dalam menegakkan pemerintahan daerah yang bersih dan profesional. langsung kesejahteraan luas daerah. Dampak tersebut infrastruktur terutama c. Reformasi Birokrasi Kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara bertahap di daerah melalui penerbitan Kempenpan dan RB Nomor 96 tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dan dilaksanakan di 33 Provinsi dan 66 Kabupaten/Kota. Setiap Pemerintah tim Daerah yang menjadi pilot project membentuk reformasi birokrasi dan menyusun roadmap reformasi birokrasi yang dikukuhkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pembentukan pilot project ini sangat penting untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah yang lain. 6. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-47
9-48 a. Efektifitas Dana Transfer Besar alokasi Dana Transfer meningkat setiap tahun, terutama alokasi DAU yang mencapai sekitar 70 persen dari total Dana Perimbangan. Beberapa permasalahan terkait Dana Transfer antara laim DAK yang membutuhkan penyempurnaan kebijakan terkait skema DAK yang relatif top-down dan belum mengakomodasi usulan daerah, total alokasi yang relatif rendah dibandingkan peningkatan cakupan sektor untuk alokasi DAK, serta ketentuan penggunaan dana transfer DAK yang belum bersifat output- based. Salah satu kebijakan yang akan terus dilanjutkan adalah pengalihan Dana Dekonsentrasi dan TP ini ke dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagai amanat dari UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Isu strateis lainnya adalah belum adanya potret efektivitas Dana Transfer ke Daerah secara keseluruhan mengingat kegiatan monitoring dan evaluasi untuk dana lebih ditujukan untuk transfer yang bersifat specific transfer seperti DAK, sementara yang bersifat block grant seperti DAU dan DBH hanya tercakup dalam bagian umum pertanggungjawaban APBD. transfer GAMBAR 9.16 PERKEMBANGAN DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2008 -2014 Sumber: Kompilasi Nota Keuangan, berbagai tahun b. Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Transfer ke Daerah tampak pada struktur penerimaan daerah, di mana PAD umumnya bukan merupakan komponen utama. Kebijakan desentralisasi untuk peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan fokus pengaturan basis | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
pajak dan retribusi, terutama diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi retribusi oleh Daerah. Pengelolaan pajak dan pemerintah daerah, seringkali dibatasi oleh kapasitas SDM, sistem administrasi, basis data pajak dan retribusi yang belum mapan dan efisien, karakteristik dan kondisi masyarakat yang relatif belum sadar dengan kewajiban membayar pajak, enforcement dari pemerintah daerah yang belum tinggi, serta fasilitas pendukung yang relatif terbatas. Pengumpulan pajak menciptakan beban administrasi yang cukup tinggi terutama apabila basis pajak daerah relatif tersebar dan karakteristik wilayah didominasi oleh wilayah yang terisolir atau wilayah dengan akses dan kondisi infrastruktur yang terbatas. Dalam hal sumber penerimaan lainnya, seperti penerimaan dari BUMD, belum ada BUMD yang relatif cukup dominan menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah. GAMBAR 9.17 PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2007 - 2013 Sumber : Kementerian Keuangan 2013 (diolah) c. Kualitas Belanja dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah relatif besarnya persentase Data menunjukkan pengeluaran pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk belanja pegawai, yaitu sekitar rata-rata di atas 40% di tahun 2008-2013. Hal ini mengindikasikan keterbatasan pemerintah daerah untuk menciptakan program-program baru yang dapat mempercepat dipenuhinya kebutuhan untuk peningkatan akses pelayanan publik dari pemerintah daerah. Apabila dilihat dari aspek penggunaan dana, realisasi belanja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-49
modal relatif paling rendah jika dibandingkan dengan jenis belanja dan cenderung terakumulasi di akhir periode tahun anggaran. Ini kemudian menciptakan kemungkinan kualitas dan target cakupan penerima manfaat dari penyediaan pelayanan tidak sesuai dengan perencanaan. Salah satu indikator dari kinerja pengelolaan anggaran yang dipandang belum optimal adalah dari relatif besarnya sisa lebih anggaran (SILPA) pemerintah daerah. Data menunjukkan bahwa secara rata-rata besaran dana simpanan pemerintah daerah per-provinsi lebih besar dari kabupaten/kota. Rata-rata dana SILPA per provinsi adalah Rp 1,8 Trilyun atau jika tanpa DKI Jakarta adalah Rp 1,4 triliun, sedangkan untuk kabupaten/kota rata-rata per- daerah mencapai Rp 276,4 Milyar. Isu strategis lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah penyusunan dan evaluasi pola anggaran yang belum menekankan pada pencapaian kinerja serta laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang belum banyak berstatus WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). juga GAMBAR 9.18 BELANJA PEMERINTAH DAERAH DALAM APBD TAHUN 2008 - 2013 GAMBAR 9.19 STATUS LKPD Sumber: BPK, 2013 (diolah) 9-50 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
GAMBAR 9.20 BENTUK SIMPANAN PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN 2002-2012: PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA Giro 02040608010012014016020022003200420052006200720082009201020112012Triliun Rupiah Giro Tabungan Tabungan Simpanan Berjangka Grafik B.2. Total Simpanan Pemda MoM (Bulan September) Sumber: Bank Indonesia (diolah) Grafik 2 menunjukkan bahwa sebagian besar dana pemda merupakan milik pemerintah kabupaten/kota. Jika dilihat secara rata-rata besaran dana per provinsi lebih besar dari kabupaten/kota, rata-rata dana perprovinsi adalah Rp1,8 triliun atau jika tanpa DKI Jakarta adalah Rp1,4 triliun. Sedangkan untuk kabupaten/kota secara rata per daerah adalah Rp276,4 miliar, dengan kata lain dana yang mengendap di provinsi lebih banyak dibanding dengan kabupaten/kota. Rincian bentuk dana pemda secara terpisah dapat dilihat dalam grafik 3 dan grafik 4 sebagai berikut: Grafik B.3. Grafik B.4. Tren Bentuk Simpanan Pemda Tren Bentuk Simpanan Pemda Di Perbankan Kabupaten/Kota Di Perbankan Provinsi Data per September Sumber : Bank Indonesia 0.050.0100.0150.0200.0250.020022003200420052006200720082009201020112012Triliun Rupiah TotalProvKab/Kota Simpanan Berjangka 01020304050607020022003200420052006200720082009201020112012TriliunRupiah Sumber: Kementerian Keuangan (2013) dengan data berasal dari Bank Indonesia (per September) 9.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2015 9.2.1 Data dan Informasi Spasial Berdasarkan uraian isu strategis di bidang geospasial, maka sasaran prioritas bidang geospasial yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah: 1. Pemenuhan kebutuhan minimum data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan baik kualitas maupun kuantitas. Perlu dilakukannya jaminan akan ketersediaan dan akses terhadap dapat Informasi dipertanggungjawabkan melalui penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna yang dilakukan melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar stakeholder. Hal ini ditujukan untuk mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. informasi informasi geospasial yang 2. Pemetaan batas luar NKRI dalam bentuk kurva tertutup dan batas wilayah administrasi. Perlu segara dilakukan pemetaan batas wilayah Negara NKRI secara tuntas hingga berbentuk kurva tertutup dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan kebijakan bentuk kurva tertutup dan dengan dicantumkannya dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-51
bentuk peraturan perundang-undagan, berarti pihak Indonesia telah melakukan klaim sepihak (unilateral). Dengan mencantumkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan menyiratkan bahwa klaim tidak sebatas dilakukan oleh Pemerintah namun telah dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Batas wilayah digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. Untuk batas wilayah yang belum ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang maka digunakan batas wilayah simbol sementara dengan menggunakan dan/atau warna khusus. Pemetaan dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara pemutakhiran dikarenakan perubahan wilayah administratif dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. 3. Pertukaran fisik data dan informasi geospasial antar instansi Pemerintah dan atau pemerintah daerah; serta Penyebarluasan data dan informasi geospasial meliputi pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data dan informasi geospasial yang dilakukan dengan media elektronik dan media cetak yang diatur dengan undang- undang. 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga surveyor dan tenaga ahli data dan informasi geospasial baik di sisi penyedia maupun di sisi pengguna. Peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial ditujukan untuk menghasilkan sumber Informasi Geospasial yang daya manusia di bidang terserfitikasi yang dilaksanakan melalui (a) pendidikan yang dilakukan oleh tenaga formal di bidang Informasi Geospasial; (b) pelatihan yang dilakukan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Badan; dan/atau (c) penelitian yang dilakukan oleh penyelenggara Informasi Geospasial. 9.2.2 Tata Ruang Berdasarkan ketiga isu strategis bidang tata ruang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan 6 (enam) sasaran pembangunan Bidang Tata Ruang sebagai berikut: 1. Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang Lengkap, Harmonis dan Berkualitas. Pengaturan yang lengkap dan harmonis berarti 9-52 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
pengaturan menyeluruh yang tidak hanya terbatas pada ruang darat, tetapi juga pengaturan terhadap ruang udara laut. Harmonis dan berkualitas berarti bahwa dan peraturan perundangan Bidang Tata Ruang harus serasi dengan peraturan sektor lain untuk menurunkan kerancuan pada tahap pelaksanaan pembangunan. 2. Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Bidang Tata Ruang Peningkatan pembinaan Bidang Tata Ruang berarti penyediaan pelaksana kebijakan dan lembaga yang berkualitas di seluruh daerah otonom. 3. Tercapainya Peningkatan Kualitas Rencana dan Terselesaikannya Berbagai RTR dan Rencana Rincinya Peningkatan kualitas rencana dan penyediaan seluruh rencana rincinya bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. serta rencana 4. Tercapainya Pemanfaatan Ruang yang Efektif RTR telah mengatur alokasi ruang berbagai sektor pembangunan. Keserasian yang tinggi antara rencana pembangunan berbagai sektor dan RTR meyakinkan input pembiayaan dialokasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 5. Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif Pengendalian pemanfaatan ruang adalah mekanisme dan perangkat pengendalian zonasi, seperti peraturan insentif, aturan izin dan pengenaan sanksi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS dalam rangka penegakan hukum yang berbasis pada RTR yang sudah mempunyai kekuatan hukum. 6. Tercapainya Berkualitas Pengawasan Penataan Ruang yang Pengawasan penataan ruang berfungsi untuk menjamin penyelenggaraan penataan ruang memenuhi tujuan utamanya. Untuk itu, peningkatan kualitas pengawasan penataan ruang perlu didukung dengan sistem informasi yang memadai untuk pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk mendukung upaya penegakan hukum. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-53
9.2.3 Pertanahan Untuk menjawab isu-isu strategis bidang pertanahan yang telah diuraikan sebelumnya berikut 4 (empat) sasaran pembangunan bidang pertanahan untuk sebagai berikut: 1. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum, telah teridentifikasi bahwa permasalahan mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini adalah sistem publikasi negatif dimana negara tidak menjamin kebenaran informasi yang ada dalam setipikat. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mulai membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif dimana negara menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam sertipikat tanah. Upaya membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif perlu dimulai dengan memperbaiki secara signifikan cakupan peta dasar pertanahan dan cakupan bidang tanah bersertipikat. Selain itu perlu pula dilakukan beberapa upaya terkait, meliputi publikasi batas kawasan hutan, sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tanah adat/ulayat, dan terbentuknya kamar khusus pertanahan dalam Pengadilan Negeri. Dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan pembangunan dan sumber daya yang ada kemudian ditetapkan target pencapaian beberapa kondisi berikut yang dapat dipenuhi pada Tahun 2015. a. Tercapainya Peta Dasar Pertanahan seluas 2.800.000 hektar atau meliputi 23% dari wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah nasional); tambahan cakupan b. Tercapainya tambahan Bidang Tanah Bersertipikat mencapai 912.541 bidang atau meliputi 52,84 % dari wilayah nasional; c. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 16 provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. d. Tersusunnya peta jalan (road map) bagi pembentukan kamar khusus pertanahan pada Pengadilan Negeri 2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 9-54 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
Upaya perbaikan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilakukan melalui reforma agraria, yaitu redistribusi tanah dengan sekaligus dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat, namun kepada masyarakat yang membutuhkan berpenghasilan Dalam terutama petani. tanah, negara melakukan melakukan Inventarisasi Pemilikian, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untuk mendapatkan sumber- sumber Tanah Obyek Landreform (TOL). rendah redistribusi Dengan demikian, sasaran semakin baiknya proporsi P4T dan masyarakat diasumsikan tercapai bila beberapa kondisi berikut dapat terpenuhi. a. Tercapainya meningkatnya kesejahteraan identifikasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) seluas 142.400 bidang. b. Tercapainya Landreform Terlantar seluas 185 SP Identifikasi Sumber Tanah Obyek identifikasi Tanah (TOL), berupa c. Tercapainya jumlah bidang tanah yang diredistribusi mencapai 107.150 bidang 3. Meningkatnya Kepastian Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Upaya meningkatkan kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan tentang Umum, Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Permasalahan kepastian kerangka waktu pengadaan tanah telah diselesaikan perundang-undangan peraturan dengan tersebut. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan pengadaan tanah secara umum karena dalam peraturan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi pemerintah yang membutuhkan tanah. dan Perpres No. 71/2012 terbitnya Tujuan lain diterbitkannya peraturan perundang- undangan tersebut adalah pencegahan spekulasi tanah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-55
dan pengendalian harga sebenarnya berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat Untuk melaksanakan tujuan tersebut secara umum. Pemerintah belum memiliki instrumen kelembagaan yang khusus. Disisi lain Bank Tanah merupakan lembaga yang mewakili negara yang diamanatkan untuk melakukan pembelian bidang-bidang tanah dan menjual kembali dengan harga tertentu bagi keperluan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan demikian sasaran meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan target pencapaian pada Tahun 2015 adalah (road map) bagi pembentukan bank tanah. tanah yang tersusunnya peta jalan 4. Meningkatnya Pelayanan Pertanahan Upaya meningkatkan pelayanan pertanahan yang dilakukan Pemerintah belum memberikan hasil yang cukup memuaskan, terutama kepastian waktu pelayanan mengingat proporsi pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum mencapai komposisi ideal bagi jumlah Juru Ukur. Dari proporsi saat ini dengan proporsi 8% (Data BPN Tahun 2011) perlu ditingkatkan hingga mencapai 40% dari jumlah pegawai BPN secara nasional. Namun demikian dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan pembangunan dan sumber daya yang ada kemudian ditetapkan target pencapaian pada Tahun 2015 adalah tercapainya proporsi Juru Ukur secara Nasional mencapai 12 % dari seluruh pegawai BPN. 9.2.4 Perkotaan Untuk menjawab isu-isu strategis bidang perkotaan, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran pembangunan perkotaan yang diuraikan, sebagai berikut: A. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Adanya kesenjangan pembangunan perkotaan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta antara Jawa dan luar Jawa, mendorong diperlukannya segera perwujudan dan pelaksanaan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) secara konsisten. Perwujudan SPN diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai tipologi, fungsi dan perannya. 9-56 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.2.5 Perdesaan B. Percepatan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) Penyediaan sarana dan prasarana yang tidak merata di kawasan perkotaan menyebabkan pembangunan perkotaan menjadi terhambat khususnya di kota kecil dan kota sedang yang berada di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, diperlukan percepatan penyediaan sarana prasarana untuk memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Dalam rangka memenuhi target penyelesaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Tahun 2019, sesuai dengan arahan RPJPN 2015 - 2019. C. Perwujudan Kota Berkelanjutan Pembangunan kota berkelanjutan merupakan tantangan pembangunan kota-kota ke depan dan telah menjadi visi pembangunan perkotaan nasional didalam Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) yang akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2015 sebagai tahun dasar (baseline). Pembangunan kota berkelanjutan adalah pembangunan kota dengan memperhatikan kenyamanan dan kelayakan kota bagi penduduknya, perlindungan terhadap lingkungan dan konservasi, mengarusutamakan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana alam, di setiap kegiatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur perkotaan. Dengan demikian diharapkan pada akhirnya dapat mewujudkan kota berkelanjutan yang daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. D. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan Belum optimalnya pembangunan perkotaan ditentukan oleh pengelolaan perkotaan yang harus didukung oleh kualitas aparatur, kelembagaan, sistem birokrasi pemerintah kota, kebijakan, peraturan dan pembiayaan perkotaan. Semua unsur tersebut membutuhkan dukungan reformasi tata kelola agar tercapai peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sasaran utama dalam bidang pembangunan perdesaan adalah mendorong terciptanya desa Mandiri yang disertai dengan menurunnya tingkat desa-desa yang tertinggal. Sasaran pembangunan perdesaan yang akan dicapai tahun 2015 adalah : a. Pengentasan Kemiskinan, Keberdayaan dan Penciptaan Lapangan Kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-57
9-58 berbasiskan Pengembangan sumberdaya lokal dan meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan. ekonomi alam dan perdesaan sosial-budaya b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa Meningkatnya ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, permukiman, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan), air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan c. Terwujudnya tata kelola pedesaan yang optimal (i) Meningkatnya tata kelola desa termasuk penyiapan regulasi pendukung UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (ii) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyusunan pelayanan perencanaan pembangunan desa publik dan (iii) Meningkatnya tata kelola desa dalam penyediaan data desa d. Mendorong terciptanya desa yang berkelanjutan ruang dan Terlaksananya pengendalian penataan meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana. peningkatan kemandirian pangan e. Mendorong keterkaitan desa-kota (i) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, jembatan moda penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat. transportasi, serta (ii) Meningkatnya pengembangan industrialisasi perdesaan (non footlose industry), melalui : a. Berkembangnya 10 Pusat Kawasan Perkotaan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.2.6 Kawasan Transmigrasi 9.2.7 Kawasan Strategis Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. b. Berkembangnya 30 persen pusat kawasan Agropolitan/ Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil. Sasaran pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 adalah: 1. Tercapainya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum tanah dalam terfasilitasinya sertifikasi (SPM) dan mewujudkan 30 persen pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi yang berkembang menjadi pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan, serta 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi pusat pertumbuhan dan kota kecil. 2. Terwujudnya pembangunan sosial ekonomi, termasuk peningkatan kemandirian pangan, dalam mewujudkan 30 persen pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi yang berkembang menjadi pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan, serta 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi pusat pertumbuhan dan kota kecil. 3. Tersedianya data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi, serta hasil penelitian dan pengembangan transmigrasi dalam mewujudkan 30 persen pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi yang berkembang menjadi pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan, serta 10 Pusat (KPB) menjadi pusat Kawasan Perkotaan Baru pertumbuhan dan kota kecil. Sasaran pengembangan di bidang kawasan strategis yang akan dicapai pada tahun 2015, antara lain: (i) pertumbuhan aktivitas ekonomi dan nilai investasi kawasan pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK yang memberikan nilai tambah pada kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja; (ii) terselesaikannya sejumlah peraturan lintas kementerian dan pemerintah daerah yang sinergi dalam mendukung pengelolaan dan kelembagaan di 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK, diantaranya melalui kebijakan insentif fiskal dan non kemudahan fiskal, kewenangan, tersedianya penyediaan pelimpahan serta (iii) (pembebasan) lahan; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-59
9-60 infrastruktur dasar dan pendukung bagi pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan lokasi-lokasi KEK terpilih; (iv) terwujudnya pengelolaan dan kelembagaan yang handal dan profesional pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan lokasi-lokasi KEK terpilih. Fokus sasaran tersebut dapat dijabarkan secara spesifik berdasarkan tipe kawasan sebagai berikut: Sasaran pengembangan KAPET pada tahun 2015 meliputi: 1. Bertambah jumlah KAPET yang berkategori maju dari 5 KAPET menjadi 8 KAPET; 2. Berkembangnya industri-industri pengolahan komoditas unggulan di wilayah KAPET; 3. Meningkatnya konektivitas antara pusat KAPET dengan baku wilayah-wilayah sentra (minapolitan, agropolitan, daerah tertinggal); produksi bahan 4. Tersedianya sarana dan prasarana energi, air bersih penunjang kegiatan pengelolaan komoditas unggulan di wilayah KAPET 5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk mampu mengelola komoditas unggulan yang berdaya saing; 6. Terwujudnya kelembagaan pengelola KAPET yang dan terlibat dalam mampu mengkoordinasikan, memfasilitasi, memediasi seluruh komponen yang pengembangan kawasan. Sasaran pengembangan KPBPB pada tahun 2015 meliputi: 1. Meningkatnya kapasitas bongkar muat pelabuhan bebas. 2. Terwujudnya KPBPB sebagai pusat kegiatan industri manufaktur, pariwisata dan perdagangan. 3. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di KPBPB baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. 4. Terwujudnya hubungan kelembagaan perusahaan dan tenaga kerja yang harmonis. 5. Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepelabuhanan di kawasan KPBPB. 6. Terwujudnya kapasitas kelembagaan BP yang mampu | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.2.8 Kawasan Perbatasan Negara mengelola kawasan yang lebih berdaya saing. Sasaran pengembangan KEK pada tahun 2015 meliputi: 1. Beroperasinya industri dan pariwisata di lokasi KEK yang sudah terbentuk. 2. Terbentuknya 4 lokasi KEK baru pada tahun 2015 yang mewakili Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 3. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki dengan kelembagaan harmonis yang hubungan perusahaan. 4. Penajaman kriteria dan proses seleksi kawasan calon KEK baru dengan fokus pada lokasi-lokasi yang memiliki keunggulan pada masing-masing regional; 5. Tersusunnya rancangan peraturan perundangan terkait dengan rencana tata ruang KEK. 6. Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana kawasan penunjang kegiatan industri pengolahan dan pariwisata di KEK serta distribusi pemasarannya. 7. Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengelola KEK sehingga mampu mengelola kawasan yang berdaya saing. Sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, dan air bersih di Lokasi Prioritas pada 33 kabupaten/kota kawasan perbatasan negara; 2. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan, kesehatan sosial dasar di Lokasi Prioritas pada 33 dan kabupaten/kota kawasan perbatasan negara. 3. Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan perdagangan lintas batas negara; 4. Terwujudnya pembangunan berlandaskan penataaan ruang; kawasan perbatasan 5. Menjamin aktivitas perdagangan lintas batas negara yang kondusif; 6. Meningkatnya kualitas tim perundingan dan intensitas perundingan batas wilayah; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-61
7. Terlaksananya perundingan segmen Batas Wilayah Negara darat dan laut; 8. Meningkatkan kualitas dan kerjasama pengamanan batas wilayah darat dan laut, yang ditandai dengan menurunnya aktivitas ilegal di kawasan perbatasan negara; 9. Menciptakan kelembagaan pelayanan Costum, Imigration, Quarantine, Security (CIQS) terpadu; 10. Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan perbatasan negara; 9.2.9 Daerah Tertinggal Sasaran-sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkat rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata 7,15 persen pada tahun 2015; 2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 15,86 persen pada tahun 2015; 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi rata-rata 70,48 pada tahun 2015. 9.2.10 Kawasan Rawan Bencana Sasaran penanggulangan bencana dalam pembangunan adalah mengurangi risiko korban jiwa dan potensi dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana, melalui: 1. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah. 2. Penguatan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. kapasitas kelembagaan dan 3. Penguatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana, yang difokuskan di kawasan rawan bencana tinggi. 4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya kesadaran dan keselamatan di masyarakat dalam menghadapi bencana. 5. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana. 6. Meningkatnya alokasi anggaran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. 9-62 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.2.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat- Daerah, dan Antardaerah 9.2.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam rangka menjawab seluruh isu strategis bidang Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah dan AntarDaerah seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ditetapkan sasaran bidang sebagai berikut: 1. Pelaksanaan (sosialisasi, monitoring pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah; cakupan koordinasi, dan pembinaan bimtek, dan advokasi, pelaksanaan evaluasi) fasilitasi serta urusan 2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah I dan II; 3. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah I dan II; 4. Penerapan indikator utama daerah; 4. Penerapan indikator utama daerah; 5. Pembinaan provinsi dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi; 6. Penerapan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 7. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kerjasama yang telah dilaksanakan; 8. Pelaksanaan fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD); 9. Pelaksanaan klarifikasi Perda dalam rangka penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; dan 10. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian penyusunan peraturan Perundang-undangan bidang otonomi daerah Dalam rangka menjawab seluruh isu strategis bidang Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ditetapkan sasaran bidang sebagai berikut: 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah, mencakup: (i) Penyusunan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (ii) Penerapan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di Unit Kerja provinsi dan Kab/Kota; (iii) Penyusunan laporan monitoring pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (iv) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (v) Penerapan indikator utama pelayanan 9-63 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah, mencakup: (i) Penyusunan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (ii) Penerapan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di Unit Kerja provinsi dan Kab/Kota; (iii) Penyusunan laporan monitoring pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (iv) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (v) Penerapan indikator utama pelayanan 9-63
publik di daerah lingkup UPD I, (vi) Penyempurnaan dan penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD II, (vii) Pelaksanaan fasilitasi kepala daerah dan DPRD, dan (vii) Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai dengan kebijakan pilkada. 2. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah, mencakup: Diklat Manajemen Pelaksanaan Pembangunan, Kependudukan, dan Keuangan daerah; (ii) Pelaksanaan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda (Kepala Daerah dan DPRD). (i) 3. Penguatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Peningkatan jumlah Petunjuk Teknis DAK yang ditetapkan tepat waktu; (ii) Peningkatan persentase penyerapan (iii) Peningkatan jumlah pelaporan pelaksanaan DAK dan Dana Otsus di daerah; (iv) Peningkatan persentase rata- rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD kabupaten/kota dan provinsi, serta hasil penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD; (v) Peningkatan jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan (Kerangka SPM, Pengeluaran Jangka Menengah) dan PBK (Penganggaran Berbasis Kinerja) dalam dokumen penganggaran (vi) Peningkatan jumlah persentase rata-rata belanja modal dibandingkan belanja pegawai provinsi/kabupaten/kota; (vii) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; jumlah SILPA pemerintah daerah (viii) Penurunan provinsi/kabupaten/kota; Peningkatan pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah melalui hibah, pinjaman, atau obligasi. KPJM (ix) Dalam menanggulangi berbagai permasalahan data dan informasi geospasial, serta untuk mencapai sasaran ke depan, arah kebijakan pembangunan bidang informasi geospasial ke depan adalah untuk Secara aktif menyediakan data dan informasi rencana bagi pembangunan dan kebijakan publik bagi kemajuan dan Indonesia dalam mewujudkan keutuhan bangsa keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan 3. Penguatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Peningkatan jumlah Petunjuk Teknis DAK yang ditetapkan tepat waktu; (ii) Peningkatan persentase penyerapan (iii) Peningkatan jumlah pelaporan pelaksanaan DAK dan Dana Otsus di daerah; (iv) Peningkatan persentase rata- rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD kabupaten/kota dan provinsi, serta hasil penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD; (v) Peningkatan jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan (Kerangka SPM, Pengeluaran Jangka Menengah) dan PBK (Penganggaran Berbasis Kinerja) dalam dokumen penganggaran (vi) Peningkatan jumlah persentase rata-rata belanja modal dibandingkan belanja pegawai provinsi/kabupaten/kota; (vii) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; jumlah SILPA pemerintah daerah (viii) Penurunan provinsi/kabupaten/kota; Peningkatan pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah melalui hibah, pinjaman, atau obligasi. KPJM (ix) Dalam menanggulangi berbagai permasalahan data dan informasi geospasial, serta untuk mencapai sasaran ke depan, arah kebijakan pembangunan bidang informasi geospasial ke depan adalah untuk Secara aktif menyediakan data dan informasi rencana bagi pembangunan dan kebijakan publik bagi kemajuan dan Indonesia dalam mewujudkan keutuhan bangsa keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan provinsi/kabupaten/kota; DAK 9.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 geospasial penyusunan 9-64 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
IPTEK. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut maka arah kebijakan untuk bidang informasi geospasial tahun 2015 adalah: 1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial untuk tata ruang wilayah (RTRW); Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Pemenuhan kebutuhan perencanaan penyusunan RTRW. b. Peningkatan kemampuan bidang data dan informasi geospasial untuk memenuhi kebutuhan penataan ruang yang meliputi, peta dasar dan tiga belas (13) jenis peta tematik 2. Melaksanakan pembatasan skala data dasar minimal pada Skala 1:25.000; Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Pengadaan data dasar untuk peta dasar minimal di skala 1:25.000. b. Pengadaan skala lebih kecil dari 1:25.000 (misal 1:50.000) masih diperkenankan pada saat dibutuhkan karena kondisi tertentu dengan keputusan pejabat negara setingkat Menteri. 3. Melaksanakan pemetaan seluruh wilayah perbatasan dalam bentuk kurva tertutup; Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Pengidentifikasian ruas-ruas perbatasan strategis, baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, sumber daya alam, maupun dari aspek pertahanan keamanan. b. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengukuran, survey, dan publikasi peta batas. c. Peningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait kebijakan penyelesaian batas negara. 4. Memberlakukan kebijakan Super Data Bank dan PNBP Rp.0,- untuk data dan informasi geospasial; Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Peningkatan distribusi data dan informasi spasial Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-65
melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder. b. Pengumpulan fisik data dan informasi geospasial seluruh Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. c. Pengenaan biaya PNBP sebesar Rp.0,-. Untuk seluruh data dan informasi spasial yang tidak dinyatakan sebagai rahasia. d. Pengajuan terkait Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik. penetapan standar-standar 5. Kerjasama pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli geospasial Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi di bidang geospasial dalam menentukan kurikulum pendidikan. b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi serta lisensi sertifikat surveyor. c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan sumber daya manusia di bidang data dan informasi geospasial. 9.3.2 Penyelenggara an Penataan Ruang Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan Bidang Tata Ruang Tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi pembangunan Bidang Tata Ruang, sebagai berikut: 1. Meningkatkan Ketersediaan dan Efektifitas Regulasi Tata Ruang melalui Pengembangan dan Harmonisasi Regulasi Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Penyusunan peraturan perundangan terkait pengelolaan ruang udara b. Peninjauan Kembali RTRWN c. Penyusunan regulasi turunan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 terkait RZWP-3-K d. Penyusunan NSPK yang telah mengkomodir kebijakan sektoral 9-66 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
2. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Optimalisasi kinerja instansi penyelenggara tata ruang b. Optimalisasi kinerja BKPRN-BKPRD c. Penyusunan dan revisi berkala Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang d. Penyusunan sistem informasi penataan ruang yang mendukung monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang 3. Mengembangkan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas dan Tepat Waktu Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Percepatan penyelesaian Perpres RTR KSN, Perda RTRW Provinsi dan Kab/Kota dan Perda Rencana Rinci Tata Ruang b. Percepatan penyelesaian Perda RZWP-3-K dan implementasinya c. Penyediaan peta dan data lain yang mutakhir 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan melalui Internalisasi Rencana Tata Ruang dalam Rencana Pembangunan Sektoral Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Penyusunan pedoman integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan 5. Menegakkan Aturan Zonasi, Insentif, dan Pemberian Sanksi Secara Konsisten Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Penyusunan pedoman mekanisme insentif dan penyelenggaraan pemberian penataan ruang sanksi dalam b. Penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-67
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS d. Penyusunan sistem informasi publik dalam rangka perizinan pemanfaatan ruang 6. Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Penyusunan indikator outcome dan baseline keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang b. Penyusunan sistem evaluasi tingkat pencapaian implementasi rencana tata ruang dalam kerangka penyelenggaraan penataan ruang nasional 9.3.3 Pengelolaan Pertanahan Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan Bidang Pertanahan Tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi keenam sasaran bidang yang telah diuraikan di atas. 1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif Dalam sistem pendaftaran tanah publikasi positif, negara menjamin kebenaran data dan informasi yang terdapat pada sertifikat hak atas tanah.Dengan demikian terdapat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi meliputi sebagai berikut. a. Percepatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan b. Percepatan Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat c. Sosialisasi peraturan perundangan penetapan tanah adat/ulayat 2. Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan Pada Pengadilan Negeri Penyelesaian kasus pertanahan sering berlarut-larut dan dapat masuk kedalam beberapa peradilan dengan keputusan yang dihasilkan dapat saja berbeda-beda sehingga di lapangan keputusan peradilan tersebut sulit dilaksanakan.Untuk itu diperlukan pembentukan kamar khusus pertanahan pada Pengadilan Negeri yang diberikan mandat yuridiksi dimana seluruh kasus menyangkut pertanahan hanya dapat beracara pada Pengadilan Negeri di kamar khusus pertanahan tersebut. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi koordinasi 9-68 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
lintas sektor dan konsultasi dengan akademisi. 3. Reformasi Agraria melalui pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat Redistribusi tanah dilakukan dengan memberikan hak atas tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan Hal penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Kebijakan redistribusi tersebut perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan pemberdayaan masyarakat lebih berkontribusi secara nasional dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi sebagai berikut. tanah (access reform) sehingga dapat a. Identifikasi sumber Tanah Obyek Landreform (TOL) b. Identifikasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) c. Identifikasi bidang tanah yang diredistribusi 4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan Pelayanan pertanahan memerlukan kompetensi sumber daya manusia yang ideal baik kuantitas maupun kualitas dengan komposisi yang ideal terutama ketersediaan juru ukur lapangan.Dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara yang terbatas dan kebijakan organisasi birokrasi yang efektif dan efisienperlu disusun kebijakan penerimaan PNS baru.Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi sebagai berikut. 4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan Pelayanan pertanahan memerlukan kompetensi sumber daya manusia yang ideal baik kuantitas maupun kualitas dengan komposisi yang ideal terutama ketersediaan juru ukur lapangan.Dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara yang terbatas dan kebijakan organisasi birokrasi yang efektif dan efisienperlu disusun kebijakan penerimaan PNS baru.Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi sebagai berikut. tombak di a. Perbaikan proporsi penerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan melalui penerimaan PNS BPN yang terencana 5. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pencadangan tanah yang akan digunakan sebesar- besarnya Dalam kemakmuran pelaksanaannya pencadangan tanah oleh negara tidak untuk rakyat. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-69
terikat waktu untuk melakukan pemanfaatan pada bidang-bidang tanah yang dikuasai.Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi koordinasi lintas sektor dan konsultasi dengan akademisi. 9.3.4 Pembangunan Perkotaan Arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan Tahun 2015 dikelompokkan sesuai dengan 4 (empat) sasaran pembangunan perkotaan yang diuraikan, sebagai berikut: A. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Sasaran untuk mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dilakukan dalam rangka menyeimbangkan pembangunan antar kota di KBI dan KTI. Kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu : 1. Penataan dan percepatan pembangunan 7 (tujuh) KSN perkotaan (metropolitan dan megapolitan) sebagai Pusat Kegiatan Global (PKG); 2. Percepatan dan perwujudan peran kota sebagai PKN, PKW dan PKL dengan menyesuaikan tipologi kota dan tingkat pelayanannya. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi, sebagai berikut : 1. Memetakan potensi tiap-tiap kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penyangga urbanisasi; 2. Mendorong pelaksanaan kegiatan perkotaan yang terspesifikasi melalui peningkatan iklim investasi dan iklim usaha; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di kota besar dan kota metropolitan melalui kerjasama antar daerah dan penyediaan pembiayaan pembangunan; 4. Mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru di kota kecil dan kota sedang melalui pengembangan industri padat karya. B. Percepatan Pemenuhan Pelayanan Perkotaan infrastruktur Sasaran untuk mempercepat pemenuhan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di setiap kota sesuai dengan kondisi, tipologi, fungsi dan perannya. Kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu: 1. Percepatan penyusunan dan pengesahan peraturan perundangan dan NSPK yang mengatur tentang Standar 9-70 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
Pelayanan Perkotaan (SPP) di kota dan kawasan perkotaan; 2. Percepatan pembangunan prasarana sarana lingkungan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan transportasi umum yang aman, nyaman, efisien serta mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, sesuai dengan prioritas kebutuhan kota besar dan kota metropolitan, serta prioritas kebutuhan kota kecil dan kota sedang. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi, sebagai berikut : 1. Menyusun prioritas dan pentahapan pemenuhan SPP sesuai dengan tipologi, fungsi dan peran kota; 2. Menyiapkan indeks atau indikator sebagai instrumen pengukuran, monitoring dan evaluasi pemenuhan SPP; 3. Menyusun desain dan mengoperasionalkan program (National Urban pembangunan perkotaan nasional Development Program - NUDP); 4. Merintis pembentukan lembaga bank penyediaan lahan kota (land banking); 5. Meningkatkan dan mengembangkan aktif mekanisme insentif dan disinsentif bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, termasuk skema Corporate Social Responsibilities (CSR) dan kerjasama internasional, dalam percepatan pemenuhan SPP; peran 6. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana sarana kota. C. Perwujudan Kota Berkelanjutan Sasaran untuk mewujudkan Kota Berkelanjutan dilakukan dalam rangka mempersiapkan kota-kota di Indonesia menuju kota yang mampu mempertahankan eksistensi dan menjaga keseimbangan aspek lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Berikut merupakan bentuk kota beserta arahan kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kota berkelanjutan. pembangunan kota, meliputi 1. Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana Kebijakan yang mendukung pengembangan Kota Hijau (Green City) di Indonesia, yaitu : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-71
9-72 a. Peningkatan pengelolaan lingkungan kota; b. Peningkatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam (urban resilience); c. Peningkatan ruang, penatagunaan gunah dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan. sinergi pemanfaatan Kebijakan diatas dijabarkan melalui strategi, sebagai berikut : a. Melaksanakan proyek percontohan (pilot project) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana sebagai pembelajaran terbaik (best practices) untuk diterapkan ke kota-kota lainnya; b. Merevitalisasi lingkungan kota yang terdegradasi dan menerapkan rekayasa lingkungan; c. Mengembangkan teknologi informasi, komunikasi dan infrastruktur dalam adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana alam; d. Menguatkan kapasitas pemerintah daerah dan menyiapkan anggaran dalam perencanaan dan pengendalian kebencanaan dan dampak perubahan iklim; e. Meningkatkan kualitas peraturan daerah tentang lingkungan, terutama pengelolaan dan kesehatan dalam sektor penanganan sampah dan sanitasi; f. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam RDTR dan peraturan zonasi; g. Menyusun dan menerapkan insentif dan disintensif untuk mengendalikan pertumbuhan kota yang tidak terkendali; h. Mengembangkan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang kota dan penatagunaan tanah. 2. Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman Kebijakan yang mendukung pengembangan Kota Layak Huni (Liveable City) di Indonesia, yaitu: a. Peningkatan pelayanan sarana prasarana lingkungan kota yang aman, nyaman, efisien serta mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
b. Peningkatan pelayanan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial budaya kota yang aman, nyaman, efisien, serta mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, termasuk kelompok lansia dan difabel. Kebijakan ini dijabarkan melalui strategi, sebagai berikut: a. Melaksanakan proyek percontohan (pilot project) pengembangan kota layak huni yang aman dan nyaman sebagai pembelajaran terbaik (best practices) untuk diterapkan ke kota-kota lainnya; b. Menyediakan hunian masyarakat kota yang aman, nyaman, sehat, dan terjangkau serta ramah untuk kaum lansia dan disabel; c. Menyediakan jaringan dan telekomunikasi yang aman, mudah diakses dan terjangkau; d. Menyediakan fasilitas pengumpulan, bank sampah dan sistem pengelolaan sampah skala kawasan dan kota; e. Menyediakan dan menata sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sesuai perkiraan pertambahan penduduk kota berdasarkan fungsi pelayanan; f. Menyediakan infrastruktur pembuangan dan pengolahan limbah beracun; yang aman untuk g. Mengelola air baku, air bersih, sampah dan limbah antar wilayah dan terintegrasi dengan pengelolaan dan distribusi di dalam kawasan perkotaan; h. Meningkatkan kemudahan masyarakat terhadap akses pelayanan sarana kesehatan dan pendidikan di kota; i. Meningkatkan kemudahan masyarakat terhadap akses pelayanan sarana sosial budaya di kota; j. Mengembangkan upaya preventif dan kuratif dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan perkotaan, kesehatan makanan, dan kesehatan perorangan masyarakat perkotaan; k. Mengembangkan sistem jaminan dan kelembagaan yang memberikan akses dan menjamin terlaksananya perlindungan sosial dan kesehatan termasuk jiwa bagi semua kalangan masyarakat kota; l. Mengembangkan sistem pendidikan keahlian dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-73
9-74 spesialisasi, serta laboratorium riset yang menunjang penyediaan lapangan kerja yang beragam; m. Menyusun dan melaksanakan program pengembangan masyarakat yang mengarah pada peningkatan modal sosial masyarakat kota. 3. Kota Cerdas yang Berdaya Saing Kebijakan yang mendukung pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di Indonesia, yaitu: a. Peningkatan kualitas pelayanan perkotaan yang inovatif dengan melibatkan masyarakat kota; b. Pengembangan kecerdasan masyarakat kota (smart people) yang kreatif dan produktif, serta mampu memanfaatkan potensi keragaman sosial dan budaya untuk membangun daya saing kota. Kebijakan ini dijabarkan melalui strategi sebagai berikut: a. Melaksanakan proyek percontohan (pilot project) pengembangan kota cerdas yang berdaya saing sebagai pembelajaran terbaik (best practices) untuk diterapkan ke kota-kota lainnya; b. Mendorong penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam perencanaan kota yang terintegrasi (smart planning); c. Mendorong penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana kota (smart infrastructure); d. Mendorong penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar publik kepada masyarakat (smart governance); e. Menyusun dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif, kreatif, dan produktif berbasis keahlian dan spesialisasi di pendidikan formal dan non formal. kurikulum D. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan Kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu : | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
1. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kota berkelanjutan yang hijau, layak huni, serta cerdas melalui pendiidkan, pelatihan, dan pembinaan secara berkesinambungan; 2. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi Pemerintah Daerah yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat; 3. Pengembangan pembiayaan dan kerjasama pembangunan perkotaan; 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan perkotaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi, sebagai berikut : 1. Meningkatan Inovasi Manajemen Pembangunan (IMP) award dan pemberian award kepada Pemerintah Daerah yang telah melakukan inovasi dalam manajemen perkotaan; kualitas sistem penilaian 2. Meningkatkan dan melaksanakan kerjasama antar daerah dan antar negara tentang perencanaan, pembangunan, (sister pengelolaan perkotaan yang profesional, efisien dan efektif; pemahaman, pembelajaran city) 3. Meningkatkan kualitas aparatur dan kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembinaan, fasilitasi, pelatihan dan penilaian kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan perkotaan; 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perkotaan melalui strategi pelibatan masyarakat dan dunia usaha; 5. Menyiapkan sistem, prosedur, kebijakan dan peraturan perundangan khusus yang dibutuhkan dalam dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan; 6. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah dalam peningkatkan daya saing kota melalui strategi pencitraan kota (city branding strategy); 7. Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-75
dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan perkotaan. 9.3.5 Pembangunan Perdesaan Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015 adalah meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi ancaman perubahan-perubahan ekosistem dan bencana alam, serta memiliki ketahanan dan keunggulan ekonomi kawasan yang mampu meningkatkan daya saing dalam suasana perekonomian yang kompetitif dan mengurangi kesenjangan antar kawasan perkotaan dan perdesaan. Arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa strategi pembangunan perdesaan tahun 2015 sebagai berikut: 1. Menekan tingkat kemiskinan di perdesaan a. Mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan b. Meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan bantuan permodalan/kredit, dan peningkatan kesempatan berusaha ketahanan ekonomi perdesaan, c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat 2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar minimum di perdesaan. a. Optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Desa b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan c. Meningkatkan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana transportasi, perumahan, permukiman, prasarana sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan), air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan. ketersediaan pelayanan 9-76 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
3. Mewujudkan tata kelola perdesaan yang optimal a. Mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan pembangunan; prinsip-prinsip good governance (partisipasi, transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat untuk proyek- proyek pemberdayaan masyarakat. akuntabilitas dan c. Memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah Desa, serta meningkatkan akses agar masayarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. peningkatan kapasitas d. Mengumpulkan dan mengkompilasikan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa. 4. Meningkatkan optimalisasi tata ruang perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup a. Pengendalian penataan ruang melalui fasilitasi dalam penyusunan RDTR, b. Memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kemandirian pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana. 5. Mendorong keterkaitan desa-kota a. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana transportasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat dan telekomunikasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-77
b. Membangun pusat-pusat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan sumber energi terbarukan dari sumberdaya lokal (non PLN), yang menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, menuju kemandirian energi di perdesaan. c. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi di perdesaan. d. Mengembangkan 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. e. Mengembangkan 30 persen pusat kawasan Agropolitan/ Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil. 9.3.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi Besarnya peran kawasan transmigrasi untuk mendorong pembangunan daerah dan pengembangan keterkaitan antara kota dan desa mendorong pembangunan dan pengembangan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan agar menjadi desa mandiri yang berfungsi sebagai pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan, serta pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) untuk menjadi pusat kegiatan lokal dan embrio kota kecil pada gambar di bawah ini. GAMBAR 9.21 ARAH PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI UNTUK MENINGKATKAN KETERKAITAN KOTA DAN DESA 9-78 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
Strategi pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 adalah : 1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, mencakup : a. Pemenuhan lokasi transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) nasional, meliputi : sarana dan prasarana di (iii) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: pelayanan pendidikan dasar sekolah dasar dan menengah setingkat pertama, pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan kesehatan dan sarana masyarakat, pelayanan umum. desa pos perumahan, dan Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : pendidikan paling rendah tingkat menengah atas, kesehatan paling rendah setingkat pusat kesehatan inap, masyarakat permukiman, dan sarana pelayanan umum. rawat (i) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: irigasi, lantai jemur, gudang, dan lain-lain. Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : industri pengolahan, outlet dan pasar untuk kegiatan perdagangan dan jasa, serta terminal dan dermaga. (ii) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana utilitas umum yaitu transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi. Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi. Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : ruang transportasi, energi, air terbuka hijau, minum, dan telekomunikasi. b. Penyediaan lahan transmigrasi, meliputi : Penyediaan lahan untuk permukiman, usaha, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-79
9-80 serta sarana dan prasarana. Sertifikasi tanah. Penanganan masalah tanah di kawasan transmigrasi. c. Penyerasian Lingkungan dan Mitigasi Bencana, meliputi penyusunan dan penerapan rencana aksi penyerasian lingkungan dan mitigasi bencana. d. Perencanaan termasuk perencanaan sarana dan prasarana, persebaran penduduk, serta pengembangan masyarakatnya. lokasi transmigrasi, 2. Pengembangan Masyarakat Transmigrasi, mencakup : a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi, meliputi : (i) Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan : fasilitasi penempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung, pembinaan pada calon transmigran, pembinaan transmigran dan penduduk sekitarnya, peningkatan kapasitas aparatur, dan dukungan kehidupan yang layak. (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : fasilitasi penempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung, pelatihan pengembangan produk unggulan, pendampingan pengembangan produk unggulan, peningkatan kapasitas aparatur, dan dukungan kehidupan yang layak. b. Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi, meliputi : (i) Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan : peningkatan produksi primer untuk mendukung kemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, dan pengolahan ringan produksi primer. (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru : peningkatan produksi primer untuk mendukung kemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, industri pengolahan sekunder, pemasaran hasil produksi, peningkatan peran pusat Kawasan Perkotaan Baru yang berfungsi sebagai embrio kota kecil. (KPB) c. Pengembangan antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi transmigrasi, mencakup : (i) Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan kerjasama | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.3.7 Pengembangan Kawasan Strategis perbatasan peran kelembagaan kawasan dan pengembangan kerjasama antara daerah. : pengembangan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : pengembangan peran kelembagaan kawasan, pengembangan kerjasama antara daerah, dan peningkatan peran dunia usaha. 3. Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, serta Hasil Penelitian dan Pengembangan a. Lokasi tertinggal dan perbatasan : penyediaan dan pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan, termasuk evaluasi pembangunan dan pengembangan peningkatan transmigrasi, produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi. transmigrasi di daerah serta strategi b. Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : penyediaan dan pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan, termasuk evaluasi pembangunan dan pengembangan KPB, serta strategi peningkatan produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi. Dengan memperhatikan sasaran pengembangan kawasan strategi strategis, maka pembangunan KAPET tahun 2015 adalah sebagai berikut: arah kebijakan dan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan a. Memberikan pembinaan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas unggulan bagi masyarakat/petani/UKM di wilayah KAPET. b. Memberikan pendampingan terhadap pengendalian bagi kualitas unggulan komoditas masyrakat/petani/UKM di wilayah KAPET. 2. Memberikan fasilitasi pengembangan industri-industri pengolahan komoditas unggulan di wilayah KAPET. a. Memberikan kemudahan dalam perizinan baik industri skala mikro maupun besar. b. Melakukan berbagai riset terhadap inovasi potensi komoditas unggulan lokal di wilayah KAPET sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing. 3. Meningkatkan konektivitas antara pusat KAPET dengan tertinggal, minapolitan, wilayah sekitarnya (daerah agropolitan) dan dari KAPET menuju Koridor Ekonomi/KEK. 9-81 3. Meningkatkan konektivitas antara pusat KAPET dengan tertinggal, minapolitan, wilayah sekitarnya (daerah agropolitan) dan dari KAPET menuju Koridor Ekonomi/KEK. 9-81
9-82 4. Mempercepat penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan KAPET. a. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana energi dan air bersih di wilayah KAPET. b. Mempercepat penyediaan akses transportasi di wilayah KAPET. c. Mengembangkan jaringan logistik di dalam wilayah KAPET. 5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara professional. a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Badan Pengelola (BP) KAPET sebagai koordinator, fasilitator dan mediator para pelaku investasi dan SKPD. pembinaan b. Memberikan dan pengendalian kelembagaan BP KAPET. 6. Menjaga konsistensi pemanfaatan ruang kawasan dengan peran KAPET ruang dan rencana kementerian/lembaga. tata Untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), kebijakan tahun 2015 diarahkan pada: 1. Meningkatkan profesionalisme kelembagaan BP: a. Penguatan peran BP sebagai regulator kawasan; b. Peningkatan kemampuan menciptakan daya saing KPBPB; 2. Membenahi sistem ketenagakerjaan: a. Identifikasi perundangan terkait dengan tenaga kerja; b. Menciptakan regulasi pengupahan secara tripartit (pemerintah, perusahaan, serikat buruh); 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur kepelabuhanan, jalan kawasan, air bersih, dan energi: a. Peningkatan infrastruktur pelabuhan dan bandar udara; b. Peningkatan infrastruktur jalan, air bersih, dan energi di KPBPB; c. Pengoperasian KPBPB Sabang sesuai dengan potensi terkini yang berdaya saing. Sementara itu, oleh karena Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih dalam tahap persiapan, maka kebijakan bidang pengembangan kawasan meliputi: 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan, energi, air bersih: a. Percepatan pembangunan infrastruktur bandar | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.3.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara udara, jalan raya, energi, dan air bersih di dalam kawasan dan menuju KEK sebagai sarana promosi pariwisata; b. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana kawasan penunjang kegiatan industri pengolahan di KEK distribusi pemasarannya; serta pengembangan jalur 2. Menyediakan perencanaan matang melalui dokumen perencanaan yang baik: a. Penyiapan detail RTR KEK; 3. Meningkatkan kemampuan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi Dewan Kawasan dan Badan Pengelola KEK: a. Peningkatan koordinasi Badan Pengelola KEK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah; 4. Meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja: a. Penyediaan tenaga kerja dari luar KEK; b. Pembentukan dewan pengupahan KEK; 5. Percepatan investasi industri: a. Promosi KEK kepada investor luar/dalam negeri; b. Pelimpahan kewenangan ijin investasi di KEK. Berdasarkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara yang telah disusun, maka arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan pada tahun 2015 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang untuk mewujudkan halaman depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan sosial dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan nasional. Adapun strategi pembangunannya dilaksanakan sebagaimana berikut: 1. Menetapkan kebijakan percepatan dan standarisasi pembangunan yaitu: transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, dan air bersih, di Lokasi Prioritas pada 33 kabupaten/kota. infrastruktur kewilayahan 2. Memfasilitasi kementerian/lembaga akses standarisasi 2. Memfasilitasi kementerian/lembaga akses standarisasi 3. Memfasilitasi terkait dalam mendorong kerjasama perdagangan antar daerah dan negara tetangga yang meliputi 3 negara untuk kementerian/lembaga/daerah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-83
kawasan perbatasan darat, dan 10 negara untuk kawasan perbatasan laut. 4. Menciptakan kemudahan investasi dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi di kawasan perbatasan negara. 5. Mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif di kawasan perbatasan negara. 6. Memfasilitasi kementerian/lembaga terkait untuk mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) perbatasan negara yang siap mengelola kawasan perbatasan. 7. Menetapkan kebijakan detail tata ruang pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan negara sebagai acuan spasial pembangunan. 8. Memperkuat koordinasi inter dan antar tim perundingan baik batas negara wilayah darat maupun batas negara wilayah laut. 9. Mendorong percepatan dan standarisasi peningkatkan dan prasarana kualitas pengamanan laut dan darat khususnya di 10 negara di batas wilayah laut dan 3 negara di batas wilayah darat. kuantitas sarana dan 10. Memperkuat koordinasi kelembagaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara. 9.3.9 Pembangunan Daerah Tertinggal Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal ditujukan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah, sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal integrasi, di pusat maupun di daerah, mulai dari sinkronisasi, dan sinergi. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, sumber daya manusia, rumusan dokumen kebijakan, disamping itu, sudut pandang proses strategi ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan. 2. Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal. Pelayanan publik dasar di daerah tertinggal terutama 9-84 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.3.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana pada pemenuhan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, air minum, dan telekomunikasi. 3. Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah terpadu sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar infrastruktur, ini meliputi aspek kawasan. Strategi manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran. tertinggal secara 4. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah. 1. Meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana, melalui: a. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen risiko bencana dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. risiko bencana, pengkajian b. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan mengembangkan bencana. kebijakan c. Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar sektor guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah. d. Penguatan kesiapsiagaan dan penyediaan sistem peringatan dini di kawasan risiko tinggi bencana. e. Pengurangan keterpaparan (exposures) dan kerentanan di kawasan risiko tinggi bencana. f. Membangun budaya kesadaran masyarakat (public awareness) dalam pengurangan risiko bencana, melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat. 2. Menguatkan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah, melalui: a. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah; b. Peningkatan kapasitas penanganan darurat, melalui Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-85
penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; c. Mendorong daerah untuk mengalokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD. d. Penguatan koordinasi antar sektor dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana; dan e. Penyusunan SPM penanggulangan bencana secara lebih komprehensif dengan mempertimbangan tiga fase dalam penanggulangan bencana yaitu fase pra bencana, fase tanggap darurat, dan fase pasca bencana. 9.3.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat- Daerah dan Antardaerah Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan Bidang Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-daerah dan Antardaerah, maka disusun arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran bidang yang telah diuraikan di atas: 1. Melaksanakan (sosialisasi, monitoring pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah; koordinasi, dan pelaksanaan advokasi, evaluasi) bimtek, fasilitasi serta urusan cakupan pembinaan dan 2. Menyusun kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah I dan II; 3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah I dan II; 4. Menerapkan indikator utama inovasi dan daya saing daerah; 5. Membina provinsi dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi; 6. Menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 7. Memelihara dan meningkatan kualitas kerjasama yang telah dilaksanakan; 8. Melaksanakan fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD); 9. Melaksanakan klarifikasi Perda dalam rangka penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; dan 10. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian penyusunan 9-86 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.3.12 Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah peraturan Perundang-undangan bidang otonomi daerah Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan Bidang Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah, maka disusun arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran bidang yang telah diuraikan di atas: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Menyusun PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (ii) Menerapkan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di Unit Kerja provinsi dan Kab/Kota; (iii) Menyusun laporan monitoring pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (iv) Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (v) Menerapkan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD I, (vi) Menyempurnakan dan menerapkan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD II, (vii) Melaksanakan fasilitasi kepala daerah dan DPRD, dan (viii) Melaksanakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan kebijakan pilkada. : 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, mencakup (i) Melaksanakan Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan, dan Keuangan daerah; (ii) Melaksanakan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda (Kepala Daerah dan DPRD). 3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Meningkatkan persentase penetapan APBD Tepat Waktu; (ii) Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; (iii) Menyusun Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Anggaran Daerah; (iv) Menyusun kebijakan/pedoman di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (v) Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (vi) Meningkatkan persentase daerah yang menyerap DAK dalam APBD sesuai dengan Petunjuk Teknis; (vii) Menyusun kebijakan/pedoman di Bidang Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; (viii) Meningkatkan persentase penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu; (ix) Meningkatkan persentase Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual. 9-87 3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Meningkatkan persentase penetapan APBD Tepat Waktu; (ii) Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; (iii) Menyusun Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Anggaran Daerah; (iv) Menyusun kebijakan/pedoman di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (v) Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (vi) Meningkatkan persentase daerah yang menyerap DAK dalam APBD sesuai dengan Petunjuk Teknis; (vii) Menyusun kebijakan/pedoman di Bidang Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; (viii) Meningkatkan persentase penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu; (ix) Meningkatkan persentase Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual. 9-87
9.4 Kerangka Pendanaan 9.4.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial Pendanaan kegiatan adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah daerah serta swasta boleh melaksanakan penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar dengan biaya sendiri. 9.4.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang 1. Tata Ruang melalui Pengembangan dan Harmonisasi Regulasi Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut: a. Penyusunan peraturan perundangan pengelolaan ruang udara b. Peninjauan Kembali RTRWN c. Penyusunan regulasi turunan UU No. 27 Tahun 2007 terkait RZWP-3-K d. Penyusunan NSPK 2. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut: a. Pembinaan SDM Penataan Ruang di Daerah b. Penyelenggaraan Rakernas BKPRN c. Penyusunan SPM bidang penataan ruang d. Penyusunan sistem informasi penataan ruang 3. Mengembangkan Produk RTR yang Berkualitas dan Tepat Waktu Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut: a. Percepatan penyelesaian RTR KSN, RTRW dan Rencana Rinci b. Percepatan penyelesaian dan implementasi RZWP-3- K c. Penyediaan peta dan data lain yang mutakhir 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan melalui Internalisasi RTR dalam Rencana Pembangunan Sektoral 9-88 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.4.3 Pengelolaan Pertanahan Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut: a. Penyusunan materi teknis integrasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan 5. Menegakkan Aturan Zonasi, Insentif, dan Pemberian Sanksi secara Konsisten Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut: a. Penyusunan pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi b. Penyusunan peraturan zonasi c. Pembinaan kapasitas menerapkan peraturan pemberian sanksi kelembagaan zonasi, untuk insentif, dan d. Penyusunan pedoman kerja PPNS e. Pelatihan PPNS f. Penyusunan sistem informasi publik terpadu yang terintegrasi dengan sistem perizinan di daerah 6. Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut: a. Penyusunan indikator outcome dan baseline keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka pengawasan b. Penyusunan sistem evaluasi implementasi RTR c. Pelaksanaan evaluasi berdasarkan pedoman 1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut : a. pengadaan peta citra satelit/foto udara, penyusunan peta dasar pertanahan; b. pelaksanaan sertipikasi tanah c. sosialisasi peraturan perundangan dalam penetapan tanah adat/ulayat. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-89
Swasta baik melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) maupun CSR diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut: a. pengadaan citra satelit/foto udara dan pengolahan menjadi peta dasar pertanahan 2. Pembentukan Kamar Khusus Pengadilan Negeri 2. Pembentukan Kamar Khusus Pengadilan Negeri Pertanahan Pemerintah melalui APBN diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut. a. Koordinasi lintas sektor; b. Konsultasi dengan akademisi. 3. Pencadangan Tanah Bagi Kepentingan Umum 3. Pencadangan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pemerintah melalui APBN diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut. a. Koordinasi lintas sektor; b. Konsultasi dengan akademisi. 4. Reforma Agraria melalui pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat Pemerintah melalui APBN dan APBD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut. a. sertifikasi tanah. b. bantuan pemberdayaan masyarakat . c. identifikasi dan persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan. serta 9.4.4 Pembangunan Perkotaan 5. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan Pemerintah melalui APBN diarahkan untuk membiayai kegiatan penerimaan dan gaji PNS baru. Dengan adanya permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks, maka diperlukan sumberdaya manusia maupun pembiayaan yang memadai untuk pembangunan perkotaan. Permasalahan yang sering dihadapi adalah banyaknya daftar panjang proyek (wish list) pembangunan yang tidak diimbangi dengan kemampuan penyiapan proyek dan keterbatasan fiskal pemerintah 9-90 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
daerah, sehingga perlu adanya alternatif kelembagaan yang membantu Pemerintah Daerah untuk mengatasi kedua permasalahan dan tantangan tersebut. Selain itu, kedua kelembagaan tersebut diperlukan dalam rangka mencapai sasaran percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Oleh karena itu, beberapa lembaga yang akan dirintis pembentukannya pada Tahun 2015 diuraikan, sebagai berikut: 1. Lembaga Fasilitasi Penyiapan Proyek Daerah (Project Development Facility - PDF) PDF merupakan lembaga yang menyediakan layanan untuk membantu assistance) teknis proyek Pemerintah Daerah infrastruktur dilakukan pembangunan, yaitu: mulai tahap prioritisasi dan pemrograman (project prioritization and programming), perencanaan (project structuring) sampai dengan tahap identifikasi jenis pembiayaan yang akan digunakan dalam pembangunannya (linking to finance). Berbagai hal dalam merintis dilaksanakan pembentukan PDF pada Tahun 2015, meliputi aspek struktur administrasi, dasar hukum dan tata kelola, dan sumber operasional, kelayakan dan seleksi proyek, struktur pelaksanaan proyek dan audit, koordinasi, prosedur monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan, serta indikator kinerja keberhasilan PDF. (technical dalam menyiapkan perkotaan sebelum yang perlu pendanaan, manajemen keuangan 2. Lembaga Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (Municipal Development Fund - MDF) MDF merupakan lembaga yang memberikan pinjaman langsung kepada Pemerintah Daerah (first-tier) untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur diluar pembiayaan konvensional, yaitu: APBN dan APBD. Untuk itu, pembiayaan inovatif yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah harus dikembangkan dari berbagai sumber, seperti penyertaan modal negara, obligasi daerah, dan sebagainya. Berbagai hal yang perlu dilaksanakan dalam merintis pembentukan MDF pada Tahun 2015, meliputi aspek struktur administrasi, dasar hukum dan tata kelola, peraturan pendirian, sumber pendanaan, manajemen keuangan dan operasional, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-91
kelayakan dan seleksi pinjaman, proteksi pinjaman, koordinasi, pasar modal, prosedur monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan, serta indikator kinerja keberhasilan MDF. 9.4.5 Pembangunan Perdesaan Kerangka pendanaan pengembangan wilayah perdesaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut, asas rekognisi terhadap hak asal usul) dan subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa), menjadikan desa memiliki kewenangan lebih besar dalam kesatuan kewenangan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di desa. (pengakuan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan dialokasikannya dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Perihal pendanaan, pada BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa Pasal 72 menyatakan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari: anggaran untuk Desa 1. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipaso, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa; alokasi APBN; 2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota; 3. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota; 4. Bantuan keuangan dari ABPD Provinsi dan APBD Kab/Kota; 5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat; 6. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on Top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, 9-92 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.4.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi 9.4.7 Pengembangan Kawasan Strategis angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Disamping itu, Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Sementara itu untuk pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah dengan Desa Pembangunan Desa. Daerah yang berskala lokal untuk diintegrasikan Kerangka pendanaan pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 berasal dari berbagai pihak secara lintas sektor, mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pendanaan pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 dari pemerintah pusat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lintas sektor khususnya untuk pembangunan kawasan transmigrasi di daaerah tertinggal dan perbatasan. Dalam pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilaksanakan integrasi pengembangan kawasan dengan pembangunan desa dengan dukungan pemanfaatan Dana Desa untuk kerangka pembangunan desa administratif. Dalam mendukung kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KAPET, KPBPB, dan KEK) skema pendanaan yang diharapkan dalam 5 tahun kedepan masih bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Penerimaan Negara rangka membantu Bukan mempercepat akan mendorong optimalisasi sumber-sumber pendanaan dari Swasta meliputi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan sumber pendanaan dari PMA/PMDN. Pajak (PNBP). Dalam pembangunan kawasan maka Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-93
9.4.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kerangka pendanaan untuk pembangunan kawasan perbatasan negara, selain bersumber dari APBN berupa Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana APBD, didorong pula dana Non APBN yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), serta Hibah/Trust Fund. 9.4.9 Pembangunan Daerah Tertinggal Sesuai dengan arahan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung adalah dengan melalui skema pemberian dana alokasi khusus. Arah pembiayaan juga diprioritaskan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, transportasi, listrik, dan telekomunikasi)di daerah tertinggal sebagai salah satu sasaran dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pembiayaan pembangunan di daerah tertinggal terdiri dari tiga sumber pendanaan, yaitu: Dana APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi; Dana APBD; serta Dana yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), laba dari pihak swasta yang dikelola dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dan dana dari masyarakat. Besarnya anggaran dalam realisasi program percepatan daerah tertinggal dari berbagasi sumber pendanaan tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan konsolidasi dan harmonisasi anggaran pembangunan dari berbagai sumber (APBN, APBD dan Swasta) ke daerah. Keberadaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa harus mampu mengsinergikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan, 9-94 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
dokumen-dokumen sinergi perencanaan pembangunan realisasi program percepatan daerah tertinggal dapat menjadi fokus bersama dan dikelola secara terpadu. bisa dilakukan melalui agar 9.4.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana Secara umum, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana bersumber dari APBN dan APBD, serta mendorong pula dana Non APBN yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), serta Hibah/Trust Fund. 9.4.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah dan Antardaerah, serta Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kerangka pendanaan yang digunakan antara lain: 1. Pendanaan untuk program/kegiatan pengembangan atau inovasi pelayanan publik atau peningkatan belanja infrastruktur perlu memanfaatkan peran swasta, hibah dan masyarakat. 2. Pendanaan untuk program/kegiatan yang bersifat evaluasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat berasal dari APBN 3. Pendanaan untuk program/kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas tidak hanya berasal dari pemerintah pusat (APBN Belanja K/L), hibah juga dari pemerintah daerah (APBD). tetapi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-95
9.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan 9.5.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial Regulasi penyelengaraan data dan informasi geospasial diatur melalui UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. tentang perolehan, pembuatan, UU pembinaan penyimpanan, penyelenggaraan informasi geospasial. tersebut mengatur penyebarluasan, serta Penjabaran pelaksanaan UU tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Sesuai UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, penyelenggara Informasi Geospasial Dasar adalah Badan Sedangkan untuk informasi Informasi Geospasial (BIG). Geospasial oleh diselenggarakan dapat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau perorangan, dengan mengacu standar yang ditetapkan oleh BIG. BIG juga bertanggungjawab untuk melaksanakan jaringan informasi geospasial sebagai sarana penyimpanan dan penyebarluasan informasi geospasial secara terpadu, serta melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Tematik 9.5.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang Untuk kerangka dilaksanakan: regulasi, pada Tahun 2015, akan Meningkatkan Ketersediaan dan Efektivitas Regulasi Tata Ruang Melalui Pengembangan dan Harmonisasi Regulasi Kegiatan yang perlu dilakukan: 1. Penyusunan kajian terkait pengelolaan ruang udara Pengelolaan ruang udara dibutuhkan sebagai arahan untuk penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota selain pengelolaan ruang darat dan laut. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian tentang urgensi penyusunan regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional. 2. Peninjauan PP 26/2008 tentang RTRWN Peninjauan Kembali (PK) PP 26/2008 tentang RTRWN dilakukan sesuai amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (dilakukan setelah 5 tahun), untuk mengakomodir perkembangan pembangunan dan kebijkan nasional. Sedangkan, kerangka kelembagaannya adalah: 9-96 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
1. Meningkatkan Ketersediaan dan Efektivitas Regulasi Tata Ruang melalui Pengembangan dan Harmonisasi Regulasi a. Kementerian Pekerjaan Umum: (i) Menyusun peraturan perundangan terkait pengelolaan ruang udara (ii) Melakukan Peninjauan Kembali tentang 26/2008 menghimpun masukan K/L RTRWN PP dan (iii) Menyusun NSPK yang mengakomodir kebijakan sektoral b. Kementerian Kelautan dan Perikanan: (i) Menyusun regulasi turunan UU No. 27 Tahun 2007 terkait RZWP-3-K 2. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang BKPRN dan BKPRD merupakan lembaga adhoc sehingga itu diperlukan keputusannya tidak mengikat. Untuk penguatan fungsi dan kapasitas SDM pada lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang penataan ruang. a. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum: (i) Melakukan pembinaan SDM Penataan Ruang di Daerah b. Kementerian Dalam Negeri: (i) Menyelenggarakan Rakernas BKPRN c. Kementerian Pekerjaan Umum: (i) Menyusun SPM bidang penataan ruang (ii) Menyusun sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi d. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3. Menyusun RZWP-3-K Mengembangkan Produk Rencana Tata Ruang yang Berkualitas dan Tepat Waktu SPM terkait a. Kementerian Pekerjaan Umum: (i) Melakukan percepatan penyelesaian RTR Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-97
9-98 KSN, RTRW dan Rencana Rinci b. Kementerian Kelautan dan Perikanan: (i) Percepatan penyelesaian dan implementasi RZWP-3-K, satunya melalui penyusunan mekanisme/tata cara proses pemberian tanggapan RZWP-3-K salah c. Badan Informasi Geospatial: (i) Menyediakan peta dan data lain yang mutakhir untuk kebutuhan penataan ruang 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan melalui Internalisasi RTR dalam Rencana Pembangunan Sektoral (i) Kementerian PPN/Bappenas: menyusun materi integrasi RTR dengan Rencana Pembangunan dan rencana sektor teknis 5. Menegakkan Aturan Zonasi, Insentif, dan Pemberian Sanksi secara Konsisten a. Kementerian Pekerjaan Umum: (i) Melakukan kajian pedoman mekanisme pemberian sanksi dan penyusunan dan insentif, (ii) Menyusun peraturan zonasi (iii) Menyusun pedoman kerja PPNS (iv) Pelatihan PPNS (v) Menyusun sistem informasi publik terpadu yang terintegrasi dengan sistem perizinan di daerah b. Kementerian Dalam Negeri: (i) Melakukan kapasitas terkait peraturan zonasi, pembinaan kelembagaan insentif, dan pemberian sanksi 6. Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kemeterian Pekerjaan Umum: (i) Menyusun indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang (ii) Menyusun indikator keberhasilan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.5.3 Pengelolaan Pertanahan penyelenggaraan penataan ruang (iii) Melakukan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat 1. Pembentukan kamar khusus pertanahan pada pengadilan negeri Dalam rangka Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan pada Pengadilan Negeri perlu penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mempercepat penyelesaian kasus pertanahan, diantaranya melalui penyusunan tentang pembentukan kamar khusus pertanahan meliputi: Tata Cara Beracara di Pengadilan Negeri Khusus untuk kasus- kasus pertanahan, hakim yang mengadili, bentuk keputusan. Selain itu perlu menyusun kebijakan jenjang karier SDM hakim dan pelatihan khusus bagi aparat terkait seperti: hakim, panitera, jaksa, dan kepolisian. Untuk itu perlu dilakukan kajian penyusunan road map rinci dan identifikasi kebutuhan kajian-kajian spesifik pada setiap tahapan dalam road map tersebut. peraturan yang mengatur 2. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam rangka pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah teridentifikasi perlunya penyusunan kebijakan danperaturan perundang-undangan diantaranya melalui tanah, pembentukan penyusunan UU dan peraturan lainnya yang mengatur kelembagaan sumber pendanaannya serta pemanfaatan tanah yang berasal dari bank tanah.Untuk itu perlu dilakukan kajian penyusunan road map rinci dan identifikasi kebutuhan kajian-kajian spesifik pada setiap tahapan dalam road map tersebut. bank bank tanah, kewenangan, Sedangkan, kerangka kelembagaannya adalah : 1. Pembentukan kamar khusus pertanahan pada pengadilan negeri Untuk mendukung percepatan penyelesaian kasus pertanahan dan memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, maka perlu dibentuk kamar khusus pertanahan pada Pengadilan Negeri. Dalam upaya pembentukan kamar khusus tersebut diperlukan dukungan peran dan kerjasama dari beberapa instansi pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-99
9-100 Adapun pemetaan peran tersebut antara lain adalah sebagai berikut: a. Kementerian Hukum dan HAM: (i) mengkaji yurisdiksi dan perundangan penyelesaian kasus pertanahan; untuk peraturan percepatan b. Mahkamah Agung: (i) mengkaji pembentukan kamar khusus pertanahan pada pengadilan negeri; (ii) menyiapkan SDM dan struktur organisasi kamar khusus pertanahan pada pengadilan negeri; dan (iii) menyusun mekanisme/tata cara beracara di kamar khusus pertanahan pada peradilan negeri. c. Badan Pertanahan Nasional bersama dengan Mahkamah Agung: (i) memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan SDM terkait hukum pertanahan. 2. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pelaksanaan pembangunan yang semakin tinggiberdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lahan (tanah) untuk pembangunan. Namun ketersediaan tanah yang ada semakin terbatas. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan tanah khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh negara. Beberapa fakta menunjukkan bahwa telah terjadi penguasaan tanah oleh badan usaha swasta dalam skala luas untuk dimanfaatkan pada waktu yang akan datang. Kondisi seperti ini menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembebasan lahan karena pembiayaannya menjadi sangat mahal. Dengan demikian diperlukan adanya institusi/lembaga yang dapat mewakili negara dalam hal praktek pencadangan tanah untuk umum. Upaya tersebut, memerlukan mewujudkan peran dan kerjasama dari beberapa instansi pemerintah pembangunan kepentingan institusi/lembaga | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.5.4 Pembangunan Perkotaan sebagai berikut: a. Kementerian PPN/Bappenas: (i) melakukan kajian pengembangan konsep bank tanah; b. Kementerian Hukum dan HAM: (ii) melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait bank tanah; c. Kementerian Keuangan: (i) mengalokasikan pembentukan tanah; serta anggaran institusi/lembaga untuk bank d. Badan Pertanahan Nasional: (i) menyiapkan SDM dan mekanisme praktek pencadangan tanah Berbagai permasalahan dan tantangan perkotaan di Indonesia masih belum seluruhnya diatur dan diantisipasi oleh berbagai peraturan perundangan yang sudah ada. Beberapa peraturan perundangan sektoral yang sudah ada belum optimal dalam memberikan solusi bagi permasalahan dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks dan dinamis. Multisektoral, sosio-spasial, dan lokasi dari permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan semakin bervariasi berdasarkan tipologi kawasan megapolitan, kota metropolitan sampai dengan kawasan perkotaan kecil dalam wilayah kabupaten. Kondisi tersebut didukung dengan belum jelas dan kuatnya kerangka kelembagaan pengelolaan perkotaan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta bagi kawasan perkotaan yang bukan berstatus daerah otonom. Peraturan perundangan di bidang perkotaan yang penting dan perlu segera disusun dan diselesaikan pada tahun 2015 adalah : 1. Peraturan perundangan tentang Kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan Nasional Kebijakan pembangunan perkotaan di tingkat nasional perlu disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan berbagai sektor pusat dan daerah dan para pelaku lain di kota dan kawasan pembangunan perkotaan Strategi Pembangunan dan perkotaan. Kebijakan Perkotaan Nasional (KSPPN) 2015-2045 yang memberikan arahan pembangunan perkotaan di Indonesia menuju Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-101
9-102 pembangunan kota berkelanjutan, akan menjadi acuan yang mengatur tentang kebijakan, strategi, rencana aksi sekaligus pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perkotaan. Rancangan Peraturan Presiden tentang hal tersebut yang telah mulai disusun dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2015, diharapkan mengatur tentang : (ii) landasan dan arahan untuk pembangunan perkotaan, (iii) kerjasama yang sinergis antar kementerian lembaga, (iv) pengelolaan kota dan kawasan perkotaan, (v) sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan penataan ruang. 2. Peraturan pelaksanaan Pembangunan Perkotaan di tingkat Nasional pendukung Kebijakan Peraturan Pemerintah pendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan perkotaan tersebut di atas adalah peraturan yang mengatur tentang Sistem Perkotaan Nasional (SPN) dan Standar pelayanan Perkotaan (SPP). tentang Di pembentukan lembaga penyiapan dan pembiayaan infrastruktur daerah yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah upaya mempercepat dalam pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Selain itu diperlukan tentang mekanisme pengembangan kota-kota sebagaimana visi pembangunan kota 2015-2045 sebagai Kota Hijau, Kota Layak Huni dan Kota Cerdas dan Kota Berdaya Saing, dimana peraturan ini diarahkan pada pembangunan dan pengembangan kota berkelanjutan. Peraturan lain yang diharapkan dapat menjawab isu strategis dan tantangan pembangunan di Indonesia, yaitu perubahan iklim, adalah peraturan tentang Ketahanan Kota Terhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim, serta tentang Sistem Angkutan Massal, Transportasi Antar Moda dan Transit Oriented Development (TOD). tingkat teknis, diperlukan pengaturan juga peraturan Sedangkan, untuk mewujudkan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing sesuai dengan visi perwujudan kota masa depan di Indonesia, diperlukan kelembagaan perkotaan yang lebih baik. Kelembagaan yang diharapkan setingkat Komite di tingkat nasional, harus dapat membangun sinergi dari tingkat pusat hingga tahapan tingkat daerah dalam pembangunan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi. Selain itu, kelembagaan perkotaan juga harus mampu menyelesaikan berbagai isu strategis yang sedang setiap | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.5.5 Pembangunan Perdesaan terjadi sekaligus memberikan pelayanan publik dengan optimal. Sebagai awalan terbentuknya kelembagaan perkotaan yang kuat di tingkat nasional, pada tahun 2015 akan dilakukan peningkatan peran Tim Koordinasi dan Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN). Melalui Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Pembangunan Nasional (Bappenas), TKPPN saat ini terdiri atas kementerian/ lembaga terkait dengan pembangunan perkotaan, yaitu yang Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rangka memperkuat kapasitas dan peran TKPPN sebagai embrio dan rintisan dalam rangka pembentukan Lembaga setingkat Komite di tingkat Nasional untuk percepatan pembangunan perkotaan, maka pada Tahun 2015, diperlukan keterlibatan Kementerian Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Pusat Statistik (BPS). kapasitas Badan Perencanaan Kementerian Keuangan, Beberapa peraturan pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang sedang disusun dan direncanakan akan selesai pada tahun 2014 diantaranya tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (yang mengatur antara lain: pembentukan/ penggabungan desa, kewenangan desa, penghasilan kepala dan perangkat desa, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa), (2) Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. : (1) Peraturan Pemerintah Kerangka regulasi pembangunan desa diintegrasikan melalui perencanaan pembangunan desa. Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa harus terintegrasi dengan rencana Pembangunan Desa. Pengaturan tentang Desa diharapkan dapat mengatasi berbagai kepentingan sektoral dan tumpang tindih antarberbagai peraturan yang ada di desa. Pengaturan aspek pemerintahan, tentang desa perlu mencakup Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-103
9-104 pemberdayaan, kemasyarakatan, serta pembangunan yang mencakup berbagai sektor yang terlibat secara komprehensif, serta upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan perdesaan diperlukan penyiapan dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya masyarakat desa termasuk kelembagaan di tingkat desa agar mampu mengelola, membangun dan mampu menjadi penggerak roda pembangunan di perdesaan. Pada kenyataannya, kapasitas pemerintah desa dan lembaga di tingkat desa untuk memfasilitasi, perencanaan dan memonitor program pembangunan sangat beragam. Dengan demikian, diperlukan beberapa langkah penguatan sebagai berikut : 1. Penguatan dalam pengelolaan, terkait kewenangan dan keuangan desa. Diperlukan program pembelajaran yang komprehensif bagi aparat pemerintahan desa agar dapat mendorong efektifitas dan transparansi di dalam penggunaan sumber daya desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan governance pembangunan; (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat pemberdayaan masyarakat. Kapasitas pemerintahan desa akuntabilitas pelaporan dan prinsip-prinsip good untuk proyek-proyek 2. Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam Diperlukan penyelenggaraan pengembangan kapasitas BPD sebagai upaya turut tingkat desa, meningkatkan kinerja kelembagaan di dan partisipasi penyelenggaraan musyawarah Desa. pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa. dan 3. Penguatan Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masayarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. kemasyarakatan, pemerintahan, 4. Penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.5.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes sebagai badan usaha yang saham terbesarnya milik pemerintahan desa, dapat didirikan dan dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. dan Peran 5. Peningkatan konstribusi Kementerian/Lembaga dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang dibentuk di desa. Diharapkan berbagai fasilitasi yang dilakukan oleh K/L dapat turut serta melibatkan, mengembangkan dan memperkuat berbagai Kelembagaan dan Organisasi di tingkat desa. aktif 6. Peningkatan peran fasilitasi dan pendampingan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dan Desa untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam kesetraan jender secara sosial ekonomi dan politik. 7. Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi pengaturan tata ruang perdesaan yang memperhitungkan ekologi ruang perdesaan yang memperhitungkan kearifan lokal, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim. Kerangka regulasi dalam pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang dibutuhkan tahun 2015 antara lain : 1. Peraturan Presiden terkait kerangka koordinasi dan integrasi lintas sektor, mencakup kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat Peraturan ini dibutuhkan dalam upaya mengatasi permasalahan belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1997 Tentang Ketransmigrasian. Koordinasi kementerian/ lembaga ini meliputi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Informasi Geospasial. antar 2. Peraturan Menteri terkait penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku nasional dan penguatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-105
9-106 implementasi SPM di kawasan transmigrasi Peraturan Menteri ini mencakup tentang SPM sarana dan prasarana, SPM kehidupan yang layak, SPM pola usaha yang berkelanjutan, SPM penyediaan tanah, dan pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/ 2009 tentang Ketransmigrasian. 3. Peraturan Menteri terkait dengan pelaksanan UU No. 6/ 2014 tentang Desa yang mencakup penyiapan Satuan Permukiman (SP) menjadi desa definitif, termasuk mekanisme pendanaan pembangunan SP sesuai dengan mekanisme dana desa Peraturan Menteri ini mencakup tentang persiapan pembentukan desa definitif dengan beberapa aspek antara lain jumlah penduduk, Standar Pelayanan Minimum (SPM) sarana dan prasarana, sosial budaya, kelembagaan, potensi sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia, dan batas wilayah. 4. Keputusan Menteri penetapan terkait pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi selama periode 2015-2019 dengan Penetapan kawasan ini dibutuhkan agar pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi lebih fokus dan memberi kepastian yang lebih jelas bagi stakeholder terkait. Sedangkan, kerangka kelembagaan dalam pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 adalah : 1. Penguatan fungsi dan koordinasi forum lintas pelaku secara lintas sekor dan lintas wilayah Arah kebijakan pembangunan dari kelembagaan ini adalah meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi untuk pembangunan sosial ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB). 2. Penguatan lembaga pengelola kawasan transmigrasi Arah kebijakan pembangunan dari kelembagaan ini adalah optimalisasi pengelolaan kawasan transmigrasi untuk pembangunan sosial ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Arah penataan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.5.7 Pengembangan Kawasan Strategis kelembagaannya yaitu melalui : a. Penguatan (SP) untuk mendorong pengembangan transmigrasi kawasan transmigrasi, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan. kantor Satuan Permukiman b. Penguatan badan pengelola Kawasan Perkotaan Baru (KPB) untuk mendorong peningkatan daya saing KPB sebagai embrio kota kecil. Dalam upaya mendukung program percepatan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KAPET, KPBPB, dan KEK) maka kerangka regulasi yang diperlukan adalah: 1. Kajian harmonisasi regulasi terkait dengan status hutan yang ada di kawasan KAPET, KPBPB, dan KEK sehingga ketidakjelasan status hutan tidak menggangu aktivitas investasi maupun pembangunan daerah. 2. Kajian harmonisasi regulasi terkait dengan upah tenaga kerja dan hubungan ketenagakerjaan perusahaan yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak. 3. Revisi PP. No. 47 dan 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun sehingga status kepegawaian dan penggajian di BP KPBPB tersebut dapat diperjelas statusnya. 4. Merampungkan Perpres perubahan atas Keppres 150 Tahun 2000 Tentang Kawasan pengembangan Ekonomi Terpadu beserta peraturan turunan yang mendukung proses revitalisasi KAPET secara menyeluruh. Untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional yang memiliki daya saing, diperlukan upaya dalam penataan kelembagaan sebagai berikut: 1. Perlu adanya penegasan tugas dan wewenang yang melekat pada masing-masing Badan Pengelola kawasan (KAPET, KPBPB, dan KEK). Dalam upaya penegasan tugas dan wewenang ini maka perlu diadakan suatu evaluasi terhadap struktur organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelola/Pengusaha masing-masing kawasan untuk mengukur kapasitas dan kemampuan dalam menghadapi tantangan 5 tahun. terkait dengan 2. Pembenahan fungsi kelembagaan KAPET baik di daerah maupun di pusat dititik beratkan untuk meningkatkan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan mediasi. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-107
3. Penguatan fungsi kelembagaan KPBPB agar dapat mendukung peran KPBPB dalam menghadapi persaingan bisnis yang berorientasi profit. 4. Pembenahan tata kelola kelembagaan KEK yang disiapkan investasi, terutama dalam hal untuk dapat menarik penyiapan infrastruktur dasar dan komersil. 9.5.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Dalam upaya mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara, akan dilakukan kajian harmonisasi antar regulasi sektor yang menghambat pembangunan kawasan perbatasan. Kebutuhan spesifik pembangunan kawasan perbatasan negara tahun 2015, antara lain, perlu ditinjau kembali peraturan terkait perdagangan lintas batas negara yang sudah tidak relevan didorong untuk diperbaharui. Adapun penataan kelembagaan yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara, sebagai berikut: 1. Dalam hal pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, perlunya penguatan kelembagaan BNPP dengan sektor terkait, baik mekanisme koordinasi dan sinergi di Pusat maupun di Daerah. Instrumen Rencana Induk dan Rencana Aksi BNPP diperkuat untuk dijadikan acuan seluruh stakeholder dalam membangun kawasan perbatasan. 2. Dalam hal kerjasama antar negara untuk membangun kawasan perbatasan, perlunya harmonisasi kelembagaan kerjasama antar negara agar terintegrasi dengan lembaga pengelola perbatasan negara. 3. Dalam hal pengelolaan lintas batas negara, perlu pembentukan kelembagaan pelayanan lintas batas negara satu atap terpadu (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan). Saat ini, pelayanan lintas batas negara tidak efektif dan efisien, karena masing-masing sektor memiliki unit pelayanan tersendiri. 4. Dalam hal mempertegas batas wilayah negara dengan negara tetangga, perlunya penguatan kelembagaan diplomasi batas antar negara, baik kapasitas tim perunding, maupun restrukturisasi kelembagaan dari tingkat teknis, strategi, pengambilan keputusan). kebijakan (tingkat hingga 9-108 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.5.9 Pembangunan Daerah Tertinggal 9.5.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, akan dilakukan kajian harmonisasi regulasi yang terkait dengan pembangunan daerah tertinggal sehingga pengaturannya dapat lebih nyata dan konkrit karena masih adanya beberapa peraturan yang belum harmonis. Dalam tertinggal diperlukan percepatan pembangunan daerah panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Dokumen tersebut bisa berupa strategi nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal yang diharapkan bisa menjadi pedoman baik oleh K/L, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal, diperlukan upaya penataan kelembagaan sebagai berikut: 1. Penataan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dalam Perpres No. 24 tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi KPDT untuk memperkuat peran koordinasi yang dimandatkan kepada KPDT sehingga koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal bisa lebih konkrit dan dapat terwujud; fungsi dan kewenangan 2. Penyusunan dokumen strategi nasional percepatan sebagai pedoman tertinggal pembangunan daerah kementerian/lembaga upaya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sebagai instrumen koordinasi; dan 3. Penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pedoman pemerintah daerah dan sebagai instrumen koordinasi antarpemerintah, antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan masih sektor kementerian/lembaga, antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana diperlukan penataan regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional melalui: lemahnya koordinasi antar 1. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah melalui : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-109
a. Memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga dalam penanggulangan bencana; b. Memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penanggulangan bencana di daerah, melalui : a. Diperlukan tentang Penanggulangan Bencana untuk mendukung perbaikan tata kelola penanggulangan bencana; revisi UU 24 tahun 2007 b. Kajian harmonisasi regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah; c. Penataan fungsi dan kewenangan serta meningkatkan peranan sektor dan kementerian/lembaga dalam penanggulangan bencana. 9.5.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat- Daerah dan Antardaerah Sedang berlangsungnya proses pembahasan revisi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan berimplikasi pada revisi atas regulasi turunan terkait, antara lain mencakup: 1. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pusat dan Daerah 2. PP No. 23 Tahun 2011 tentang Penguatan Peran Gubernur 3. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Antar Daerah 4. PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, akan dilaksanakan kajian untuk menentukan apakah perlu dilakukan pengembangan skema regulasi untuk Bidang Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah dan Otonomi Daerah adalah: 1. Pengembangan perencanaan menggunakan pendekatan kewilayahan; 2. Skema insentif kerjasama antardaerah; dan 3. Regulasi pengembangan daerah persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB). Terkait dengan kerangka kelembagaan, untuk mencapai masing-masing sasaran pembangunan bidang desentralisasi Hubungan Pusat-Daerah dan AntarDaerah, dibutuhkan sinergi dan koordinasi antara Kementerian / Lembaga. Berikut adalah rincian sasaran yang akan diwujudkan oleh K/L tersebut. 9-110 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
9.5.12 Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Kerangka kelembagaan bidang pemantapan desentralisasi, peningkatan hubungan pusat-daerah dan antardaerah dimaksudkan untuk menjawab arah penataan kelembagaan dari isu strategis. Tiga isu strategis bidang pemantapan desentralisasi, peningkatan hubungan pusat-daerah dan antardaerah meliputi penataan perundangan daerah, penataan kewenangan antar tingkat pemerintahan, dan pemantapan penataan daerah. Arah penataan perundangan daerah mencakup pemetaan peraturan perundang-undangan yang belum harmonis; simplifikasi dan rekonseptualisasi regulasi; dan restrukturisasi kelembagaan pembentuk peraturan perundangan. Arah penataan kewenangan antar tingkat pemerintahan berupa kesesuaian pembagian urusan dengan kapasitas pemerintah daerah. Adapun arah penataan pemantapan penataan daerah berupa perbaikan regulasi dan petunjuk teknis dalam sinergi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah; perbaikan regulasi peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; serta kesesuaian pembagian urusan dengan kapasitas pemerintah daerah. Kerangka yang regulasi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran tahun 2015 untuk bidang tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah antara lain: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah: tahun 2004 yang sedang Proses revisi UU No.32 berlangsung akan berimplikasi pada kebutuhan untuk melakukan revisi atas PP No.65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta PP No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain terkait pembahasan rancangan UU tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) guna mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada secara serentak pada Tahun 2020; itu, turut dilakukan kajian 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah: Penetapan UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berimplikasi pada kebutuhan penyusunan peraturan pemerintah berkenaan dengan aparatur pemerintahan daerah. Selain itu, juga dibutuhkan regulasi teknis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-111
9-112 3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah: a. Proses tentang Pemerintahan Daerah akan menciptakan konsekuensi revisi atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Seperti halnya regulasi turunan dari UU No.32 tahun 2004, akan dibutuhkan penyusunan revisi atas regulasi turunan UU No.33 tahun 2004 antara lain PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, serta PMK dan Permen terkait; revisi UU No.32 tahun 2004 b. Revisi atas UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU No.35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan efektivitas yang pemanfaatan Dana Otsus, khususnya terkait dengan sistem pemantauan dan evaluasi; terkait untuk meningkatkan c. Dilaksanakannya kajian untuk menentukan apakah perlu dilakukan revisi UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama terkait dengan pasal mengenai mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah; d. Selain itu, akan dilaksanakan kajian untuk menentukan apakah perlu dilakukan revisi atas regulasi-regulasi agar saling bersinergi, menguatkan, serta menghilangkan tumpang-tindih antarregulasi terkait: (i) Peningkatan local taxing power atau kerjasama administrasi pajak daerah; (ii) Peningkatan belanja pembangunan (infrastruktur): skema pendanaan (hibah, pinjaman, obligasi) dan piloting; (iii) Implementasi penganggaran SPM yang berkualitas; (iv) Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer. Untuk mencapai masing-masing sasaran pembangunan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dibutuhkan sinergi dan koordinasi antara Kementerian / Lembaga, yakni. Adapun kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran tahun 2015 untuk bidang tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah antara lain: 1. Peningkatan Kapasitas Daerah: 1. Peningkatan Kapasitas Daerah: | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
a. Evaluasi terhadap jumlah bidang SPM agar dapat diimplementasikan di daerah. 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah: a. Penerapan manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan; b. Perbaikan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan yang disusun strategi termasuk SDM perancang Pelatihan berdasarkan pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan; (Diklat) bagi pegawai kebutuhan pelaksanaan c. Penyelenggaraan program Diklat yang berkualitas bagi legislasi, anggota DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan; d. Penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi pada setiap unit penyedia pelayanan publik; dan e. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pemerintah daerah. 3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah: a. Peningkatan kerjasama administrasi pajak daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota; b. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah; c. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan data dan administrasi pajak daerah; d. Penerapan evaluasi dan penataan pengelolaan BUMD pemerintah daerah; e. Pengembangan penyediaan layanan publik melalui BUMD yang bersifat mandiri; f. Pengembangan dan penataan retribusi daerah; g. Pengembangan alternatif sumber pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah (hibah, pinjaman, dan skema obligasi); h. Optimalisasi fasilitas monitoring pencapaian SPM dan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e- government; i. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan MTEF (KPJM) dalam APBD; j. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi dan melalui pelibatan aktif masyarakat; dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 9-113
9-114 k. Peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
BAB 10 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH Pengelolaan dan pemanfaatan dalam tahun 2015 perlu lingkungan dan diseimbangkan agar: keberadaan SDA di dalamnya dapat terjaga untuk pemanfaatan jangka panjang; (ii) Pemanfaatan saat ini tidak merusak keberadaan dan menghasilkan limbah yang tidak membahayakan kesehatan dan kehidupan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sejalan dengan tema RPJMN 2015-2019, maka tema bidang Pengelolaan SDA dan LH adalah (i) Kelestarian "Memelihara keberlanjutan pembangunan nasional melalui Pemanfaatan SDA LH berkelanjutan dan Pemeliharaan keberlanjutan SDALH". Sebagaimana yang termuat dalam Buku I, isu strategis nasional yang disepakati, adalah: (i) Perkuatan Ketahanan Pangan, (ii) Peningkatan Ketahanan Energi, (iii) Percepatan Pembangunan Kelautan, (iv) Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup. Selain 4 (empat) isu strategis nasional tersebut, pengelolaan sumberdaya alam juga menyumbang pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas berbasis sumberdaya alam, seperti hasil hutan kayu dan bukan kayu, hasil perkebunan dan hortikultura, hasil perikanan, dan hasil pertambangan dan mineral. Untuk itu, terdapat 5 (lima) isu strategis di bidang SDA dan LH, yaitu: a. Ketahanan Pangan b. Ketahanan Energi c. Peningkatan Daya Saing Komoditas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup d. Tata Kelola, Konservasi, Rehabilitasi, Pengendalian Kerusakan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan e. Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sebagai bagian dari sasaran pembangunan nasional dalam tahun 2015, maka sasaran di bidang pengelolaan SDA dan LH Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-1
terutama berkaitan dengan isu-isu strategis di atas adalah sebagai berikut. Sasaran Target 2015 PEMANFAATAN BERKELANJUTAN Pertumbuhan PDB sektor pertanian 3,5 persen 1. ISU STRATEGIS KETAHANAN PANGAN Pemantapan produksi padi dan pangan protein hewani
Produksi padi mencapai 73,4 juta ton GKG Produksi ikan (di luar rumput laut) mencapai 13,5 juta ton, terdiri dari 6,2 juta ton perikanan tangkap dan 7,3 juta ton perikanan budidaya Produksi garam rakyat sebesar 2,5 juta ton 2. ISU STRATEGIS KETAHANAN ENERGI Penguatan kapasitas produksi dan cadangan energi nasional
Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 97 juta ton Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen 3. ISU STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Pertanian Meningkatnya produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif : (i) Kelapa sawit sebesar 7,6 persen; (ii) Karet sebesar 2,9 persen; (iii) Kakao sebesar 1,5 persen Perikanan Kehutanan Nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 5,86 miliar Nilai ekspor produk kayu rata-rata sebesar USD6,5 Produk olahan hasil perikanan menjadi 5,6 juta ton Produksi kayu bulat hutan alam sebesar 7 juta m3 Produksi kayu hutan tanaman sebesar 26 juta m3 Produksi kayu hutan rakyat sebesar 15 juta m3 Mineral
miliar per tahun Produksi bijih nikel sebesar 3,5 juta ton, bijih bauksit sebesar 1 juta ton, logam tembaga sebesar 640 ribu ton, emas sebesar 87 ton, timah sebesar 88 ribu ton, dan bijih dan pasir besi sebesar 7 juta ton PEMELIHARAAN BERKELANJUTAN 4. ISU STRATEGIS TATA KELOLA, KONSERVASI, REHABILITASI, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN Tata Kelola, Konservasi Hutan dan Perlindungan Satwa
Pulihnya Ekosistem di kawasan konservasi yang terdegradasi seluas 250.000 hektar Hotspots di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi berkurang 6 persen setiap tahun 10-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
Sasaran Target 2015 Membangun 12 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konservasi pada kawasan konservasi non Taman Nasional Populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) meningkat sebesar 2% dari baseline data tahun 2014
Tata Kelola, Konservasi, Rehabilitasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Data dan informasi serta reporting kinerja DAS pada 108 DAS Pengelolaan hutan lindung di 40 KPHL Rencana Zonasi di kawasan strategis, provinsi, dan kabupaten/kota pesisir Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dikembangkan ekonominya sebanyak 15 pulau Kawasan konservasi perairan seluas 16,5 juta hektar Rehabilitasi dan pemulihan kawasan pesisir yang
rusak di 36 kawasan Cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan 12,8 persen dari WPP Perbaikan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5 5. ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Peringatan dini cuaca ekstrim; peringatan dini iklim ekstrim; dan peringatan dini gempa bumi dan tsunami. Meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini cuaca ekstrim menjadi 2 jam sebelum kejadian untuk 27 provinsi skala kabupaten dengan akurasi sebesar 90% Meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian iklim ekstrim kepada informasi peringatan dini pemangku kepentingan menjadi 2 hari sebelum kejadian Meningkatnya kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan tsunami menjadi 4 menit setelah kejadian 10.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 10.1.1 ISU STRATEGIS KETAHANAN PANGAN Beberapa isu pokok dalam tahun 2015 yang berhubungan dengan perkuatan ketahanan pangan terutama sebagai berikut: Kebutuhan konsumsi pangan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan ragam jenis dan kualitas meningkat sejalan dengan peningkatan selera karena pendapatan masyarakat yang meningkat pula. Dalam kurun waktu 2015-2019, penduduk Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,35 persen per tahun, jumlah penduduk Indonesia sehingga pada tahun 2015 mencapai 255,46 juta jiwa. Selanjutnya, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,5-6,3 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-3
10-4 persen, maka jumlah penduduk kelas menengah yang pada tahun 2013 mencapai 74 juta orang, akan lebih besar lagi. Pertambahan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan serta berkembangnya kelas menengah tersebut diperkirakan akan meningkatkan permintaan bahan pangan yang cukup besar jumlah dan ragam serta kualitas yang semakin tinggi. Sementara itu, produksi pangan sebagian besar masih dilakukan oleh petani kecil, dengan lahan olahan yang sempit dan kebutuhan non pertanian. Hasil Sensus pertanian 2013 menyatakan bahwa jumlah rumah tangga petani adalah sebanyak 26,1 juta dengan rata-rata kepemilikan lahan sebesar 0,89 ha. Dari jumlah rumah tangga tersebut terdapat 2,8 juta nelayan dan 4,5 juta orang pembudidaya ikan. Total lahan pertanian yang pada saat ini sebesar 39,6 juta ha lahan untuk industri, pergudangan dan permukiman, yang mengakibatkan konversi lahan. Selain itu, kualitas hutan dan penurunan luas hutan karena penggunaan lain juga berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya air secara kontinyu. juga mendapat persaingan penggunaan Ketersediaan pangan berpengaruh terhadap gejolak harga pangan dan inflasi;sementara inflasi mempengaruhi aksesibilitas pangan masyarakat. Pada 2013 laju inflasi umum yang 8,38 persen, dan kelompok bahan makanan memberikan sumbangan sebesar 2,75 persen (33 persen). Untuk itu, menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan diperklukan tingkat produksi dan stok yang mencukupi, kelancaran distribusi pangan yang didukung kelancaran prasarana dan sarana transportasi. Mitigasi risiko yang dialami petani sebagai akibat terkena bencana alam dan dampak iklim ekstrim. Kondisi cuaca yang semakin beragam antar daerah, serta perubahan cuaca yang mendadak berdampak pada pola tanam dan pola hidup organisme pengganggu tanaman (OPT). Mitigasi resiko ini dan langkah pengendalian OPT perlu dilakukan untuk membantu petani mengamankan produksi mereka. Sasaran Tahun 2015 Sasaran utama prioritas nasional perkuatan ketahanan pangan pada tahun 2015 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
Sasaran 1. Untuk mendukung Ketersediaan pangan Target 2015 a. Produksi padi b. Produksi kedelai c. Produksi jagung d. Produksi gula e. Produksi daging sapi dan kerbau f. Produksi daging unggas g. Produksi ikan (di luar rumput laut)
Ikan tangkap Ikan budidaya 73,4 juta ton 0,9 juta ton 20,0 juta ton 2,9 juta ton 476,8 ribu ton 1,1 juta ton 13,5 juta ton 6,2 juta ton 7,3 juta ton 2. Diversifikasi dan kualitas konsumsi PPH 82,9 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Arah kebijakan Perkuatan Ketahanan Pangan tersebut dilakukan dengan empat strategi utama, yaitu: (1) Peningkatan Produksi Padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri; (2) Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri; (3) Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat; dan (4) Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan. Peningkatan Produksi Padi dan Sumber Pangan Protein kebijakan Sesuai pembangunan tahun 2015 ketahanan pangan pada diprioritaskan dari produksi DN dan impor dilakukan sebagai instrumen penstabil harga apabila produksi dalam negeri terganggu pada waktu-waktu tertentu. dengan RPJMN 2015-2019, arah Langkah-langkah utama dalam rangka peningkatan kapasitas produksi pangan di dalam negeri terutama melalui: (1) PTT untuk peningkatan produksi pangan seluas 885 ribu ha yang didukung dengan subsidi pupuk dan benih tepat sasaran (petani penerima); (2) Penambahan areal pertanian pangan baru dengan mendayagunakan lahan transmigrasi seluas 75 ribu ha untuk pengembangan kedelai; (3) Upaya pengendalian konversi untuk memasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; (4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, air tanah dan tambak serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, irigasi air tanah, rawa dan tambak; (5) Peningkatan jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian dan perikanan, serta memperkuat kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; (6) Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih lahan sawah produktif: pemetaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-5
10-6 tanaman pangan unggul, dan bibit unggul peternakan dan perikanan; (7) Dukungan penerapan teknologi budidaya pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim; (8) Pengendalian impor dan ekspor bahan pangan dengan agar tidak mengganggu peningkatan produksi pangan di dalam negeri; dan (9) Melanjutkan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan yang Berbasis Korporasi (GP3K) dan penyusunan rencana swasta/BUMN di bidang pangan melalui pengembangan food estate. inovasi Khusus untuk perikanan, peningkatan produksi, produktivitas dan kontinuitas produksi secara berkelanjutan dilakukan melalui: (1) optimalisasi alat tangkap, motor tempel, kapal motor dan bantuan kapal 30 GT berikut pelatihan manajemen dan operasionalisasinya; (2) pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP) dan pangkalan pendaratan ikan (PPI) di lokasi strategis, termasuk di 57 kawasan minapolitan intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan perikanan budidaya; jalan produksi, jaringan irigasi, saluran tambak di lokasi sentra pertambakan dan lokasi budidaya perikanan yang strategis di 15 kawasan minapolitan budidaya; (5) pengembangan budidaya laut (mariculture); (6) pengendalian kelancaran ketersediaan benih ikan, pakan murah dan berkualitas, serta obat-obatan; (7) pengembangan sistem perikanan ramah lingkungan; dan (8) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). tangkap; (3) (4) lanjutan pembangunan Peningkatan Kelancaran Distribusi Pangan dan Penguatan Stok Pangan Dalam Negeri Dalam rangka memperlancar distribusi produk pangan akan dilakukan langkah-langkah: (1) menjaga dan memantau kelancaran distribusi input produksi dan produk pangan pokok; (2) pemantauan dan pengendalian harga pangan; (3) (4) peningkatan peningkatan peran BUMN untuk menjaga ketersediaan pangan pokok di daerah perbatasan; (5) pengendalian impor bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (6) pengendalian impor pada saat-saat musim melaut dan produksi perikanan melimpah. jumlah cadangan beras pemerintah; Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat Perbaikan kualitas pangan dan gizi dilakukan untuk mendukung perbaikan kualitas SDM, akan dilakukan melalui: | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
(1) Peningkatan produksi bahan pangan non padi dan pangan lokal; (2) Pendidikan tentang gizi yang sesuai kondisi fasilitas seimbang bagi keluarga dengan memanfaatkan Posyandu; (3) Peningkatan produksi protein hewani (bagian dari peingkatan produksi sumber pangan protein); (4) Peningkatan komposisi penggunaan bahan pangan lokal dalam industri pangan olahan. (5) Penyediaan dan penyaluran bahan pangan bersubsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (RASKIN). Untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan aksesibilitas masyarakat (2) Pemantauan perkembangan harga pangan pokok dan pengendalian fluktuasi harga dengan menjga kelancaran distribusi, pengawasan pasar dan operasi pasar jika diperlukan; (2) penyediaan cadangan beras pemerintah, cadangan kedelai dan gula; (3) Peningkatan peranan Perum Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di daerah terpencil; (5) Pengaturan impor dan ekspor bahan pangan untuk stabilisasi harga pangan dengan tetap tidak mengganggu produksi; (6) Kerjasama transportasi kapal laut untuk angkutan ternak; perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran distribusi input produksi dan hasil produksi pangan. terhadap pangan dilakukan melalui: Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan Untuk itu menjaga terhadap dampak dan resiko gangguan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, akan dilakukan: (1) Penyediaan cadangan bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso; (2) Penyusunan instrumen pengendalian resiko (kalender tanam, waktu melaut) dan uji coba asuransi pertanian dan nelayan; (3) Pengembangan benih yang tahan terhadap perubahan iklim; (4) Perluasan penerapan teknologi hemat air, benih tahan perubahan iklim, dan pola tanam yang sesuai dengan perubahan ikim ekstrim didukung peningkatan iklim; dan (5) kapasitas adaptasi terhadap perubahan pengembangan sistem perlindungan bagi nelayan yang tidak dapat melaut karena gelombang besar yang berkepanjangan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-7
10-8 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Terkait pertanian, kerangka regulasi yang dibutuhkan adalah: 1. Pembentukan otoritas pangan yang merupakan amanat UU 18/2012. Pembentukan otoritas pangan ini sesuai dengan UU 18/2012 Tentang Pangan. Dalam UU ini, diperlukan adanya suatu lembaga/otoritas pangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan kebijakan pangan. Otoritas ini diharapkan dapat memiliki fungsi koordinasi secara vertikal dan horizontal. 2. Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur detail implementasi asuransi pertanian yang juga dapat menjadi payung hukum bagi Pemda untuk dapat berpartisipasi dalam skema pendanaan asuransi pertanian. Sesuai Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, asuransi pertanian merupakan salah satu poin penting yang diamanatkan dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi) dan perlindungan terhadap usaha tani. Permentan yang mengatur hal ini diperlukan sehingga program asuransi pertanian dapat dijalankan baik dalam bentuk pilot project ataupun program yang sifatnya massal. Sementara itu, terkait perikanan saat ini telah terdapat regulasi terkait Perikanan yaitu UU No. 45/2009 yang merupakan perubahan atas UU No. 31/2004. Namun demikian diperlukan peraturan turunan yang mengatur pengelolaan wilayah perikanan, baik perikanan tangkap laut/wilayah pengelolaan perikanan (WPP), maupun wilayah perairan umum daratan (PUD) dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Selain terkait perlindungan nelayan/pembudidaya ikan khususnya dalam rangka mitigasi bencana maupun dalam menghadapi gejolak perekonomian, mengingat nelayan/pembudidaya ikan termasuk kelompok yang rentan terhadap hal tersebut. Saat ini memang sudah ada dan Pemberdayaan Petani, namun belum mengatur tentang nelayan/pembudidaya ikan. itu, diperlukan pula RPP UU No.19/2013 tentang Perlindungan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
10.1.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KETAHANAN ENERGI - Penguatan Kapasitas Produksi dan Cadangan Energi Nasional serta Pengembangan Diversifikasi Energi di Tingkat Daerah/Masyarakat Diperlukannya kelembagaan pangan yang berada langsung dibawah Presiden sebagai amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan. Otoritas ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala khususnya terkait dengan koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah pangan. Lembaga ini pula diharapkan mampu melaksanakan koordinasi vertikal dengan daerah dalam penanganan masalah-masalah terkait pangan (gizi buruk, rawan pangan, dan pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG). Otoritas ini dapat merintis dimulainya produksi beras oleh badan usaha milik negara. Beberapa isu strategis dalam tahun 2015 yang berhubungan dengan peningkatan ketahanan energi adalah sebagai berikut: Produksi minyak mentah (crude) dan gas terus menurun. Pada dua tahun terakhir, produksi minyak bumi hanya sekitar 830-900 ribu barel per hari (bph). Tingkat produksi yang cukup rendah ini, terutama disebabkan oleh sebagian besar produksi minyak bumi berasal dari ladang minyak tua (mature), dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (natural depletion. Dalam jangka pendek, yang dapat dilakukan adalah optimalisasi produksi sumur yang ada dengan pemanfaatan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Produksi gas cukup stabil, namun penggunaannya di dalam negeri masih belum maksimal. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) masih terkendala oleh penetapan harga gas yang relatif rendah untuk pasar di dalam negeri. Sementara itu, pemanfaatan gas untuk sektor transportasi terkendala oleh lambatnya pembangunan jaringan gas dan pembangunan stasiun pengisian gas (SPBG). Sementara itu, produksi batubara meningkat cukup pesat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Ekspor batubara, pada tahun 2013, juga masih mencapai 83 persen dari produksi nasional. Potensi penggunaan batubara untuk dalam negeri masih terbuka untuk batubara berkalori rendah, yang dengan teknologi proses upgrading brown coal, dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar sintetik atau bahan bakar cair pengganti BBM untuk pembangkit listrik dan sektor transportasi. Pengembangan lapangan panas bumi untuk pembangkit Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-9
10-10 listrik terhambat. Potensi panas bumi untuk pembangkit listrik mencapai 28,6 GW, namun sampai saat ini (2013) baru 1.343,5 MW (4,7 persen) yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Kendala konflik lahan panas bumi yang pada umumnya berada di kawasan hutan lindung dan konservasi perlu langkah solusi segera, baik dalam pengambilan keputusan maupun harga jual yang kondusif. Bahan bakar nabati terutama dari minyak sawit yang saat ini sebagian besar diekspor sangat potensial menjadi pengganti BBM yang diimpor, namun pemanfaatannya sebagai bahan bakar terkendala oleh Harga Indeks Pasar BBN yang lebih rendah dari harga itu, sumber energi tenaga air belum pasar. Selain dimanfaatkan secara efektif, baik sumber air kapasitas besar yang berada di waduk, maupun sumber mata air skala mikro sangat potensial dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mempercepat akses energi masyarakat dan sekaligus meningkatkan bauran energi. yang In-efisiensi dalam proses penyediaan energi masih tinggi. Intensitas energi primer rata-rata sebesar 500 SBM per miliar rupiah, sedangkan intensitas energi final sekitar rata-rata 63 persen dari intensitas energi primer. Sementara, penghematan konsumsi energi juga masih rendah. terbatas pada Gerakan penghematan energi masih pengendalian penggunaan BBM dan listrik. Sejak tahun 2011, penghematan BBM dilakukan melalui pengendalian sistem distribusi BBM, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas, termasuk kendaraan angkutan perkebunan dan pertambangan, konversi BBM ke BBG, penghematan penggunaan listrik di kantor-kantor pemerintah, dan penghematan penerangan jalan. Namun demikian hasilnya masih ditemui penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang mengarah ke pemborosan. Peningkatan efisiensi perlu dilakukan secara kontinyu untuk menambah pasokan listrik dari penghematan yang dapat terus dilakukan. belum signifikan. Masih banyak Sasaran Tahun 2015 Target (1) Peningkatan cadangan, pasokan energi primer, BBM, dan LPG a. Produksi minyak bumi 830-870 ribu barel per hari | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
Sasaran Tahun 2015 Target b. Produksi gas 1.248 ribu barel setara minyak per hari c. Penggunaan gas bumi di dalam negeri 50% d. Produksi batu bara 421 juta ton e. Penggunaan batubara di dalam negeri 97 juta ton f. Cadangan Minyak dan Gas 6,92 miliar STB (Minyak bumi) dan 145 TSCF (Gas) g. Promosi dan penandatanganan Wilayah Kerja migas dan gas non konvesnional (CBM) 8 KKKS (Konvensional) dan 4 KKKS (Non-konvensional) h. Produksi bahan bakar 38 juta KL (BBM), 2,39 juta Ton (LPG), dan 25,02 MMTPA (LNG) i. Pendistribusian bahan bakar bersubsidi 51,663 5.107.943 MTon (LPG) juta KL (BBM) dan (2) Peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi a. Pemantapan kapasitas produksi kilang dalam negeri, 1.167 MBCD (Kilang BBM), 4,60 juta Ton/tahun (Kilang LPG), dan 44 MMPTA (Kilang LNG); b. Pembangunan sambungan rumah gas kota 8.000 (Tenggarong dan Cilegon) sambungan di 2 kota c. Penambahan kapasitas penyimpanan minyak bumi, BBM dan hasil olahan sebesar 400 ribu KL (BBM), 5 Ribu Ton (LPG), 100 Ribu m3 (LNG), dan 120 Ribu m3(CNG); d. Pembangunan SPBG 1 SPBG dan Jaringan Transmisi (3) Pengelolaan energi yang efisien a. Penerapan insentif penghematan energi dan mekanisme pendanaan dana bergulir efisiensi energi Pilot project (4) Peningkatan bauran EBT a. Jumlah produksi uap panas bumi, penambahan dan kapasitas pengembangan panas bumi PLTP, pelelangan 83 juta ton (uap panas), 35 MW (PLTP), 2 WKP pelelangan, dan 2 WKP pengembangan b. Pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik dari aneka energi baru dan energi terbarukan, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan PLT Biomassa 9MW c. Pengembangan Desa Mandiri Energi 20 desa berbasis BBN Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-11
10-12 Sasaran Tahun 2015 Target d. Produksi BBN 4,77 juta KL (Biofuel) dan 81 Ribu m3 (Bio-gas) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 1. Peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar, langkah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (1) membina kerjasama dengan kontraktor KKS dalam melakukan penelitian, kajian kelayakan, dan pilot project penerapan EOR; (2) meningkatkan kegiatan survei untuk menyiapkan pengembangan lapangan migas dan identifikasi cadangan minyak dan gas; (3) meningkatkan promosi dan penawaran lapangan migas untuk dikembangkan, termasuk lapangan gas non- convensional, yakni CBM; (4) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan dalam pendistribusian bahan bakar bersudisi; dan (5) mengembangkan bahan bakar sintetik, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal untuk kalori mensubstitusi bahan bakar minyak. batubara rendah, dari 2. Peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi, langkah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (1) mempertahankan kapasitas produksi bahan bakar melalui up-grading (revamping) kilang BBM dan BBG yang saat ini sudah beroperasi; (2) meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan bakar dan hasil olahan, termasuk cadangan operasional dan penyangga, dan kapasitas pelayanan pendistribusian bahan bakar di daerah-daerah terpencil; dan (3) mengembangkan pemanfaatan gas, terutama untuk rumah tangga dan transportasi. 3. Efisiensi dalam pengelolaan energi, melalui: (1) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya penghematan energi; dan (2) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi, perusahaan layanan energi (Energy Service Company - ESCOs), dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi. 4. Peningkatan peranan EBT di dalam bauran energi, langkah yang akan dilakukan meliputi: (1) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (2) meningkatkan pemanfaatan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
BBN biofuel untuk transportasi, melalui penyediaan bahan yang penyempurnaan potensial/varietas makanisme off taker BBN. baku, pengembangan unggul, komoditas dan Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Untuk mendukung peningkatan ketahanan energi diperlukan upaya penyempurnaan regulasi yang terkait dengan peningkatan produksi minyak dan gas bumi, kebijakan energi, serta pemanfaatan panas bumi yaitu: 1. Revisi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan turunannya agar dapat diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU- I/2003 dan No. 36/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 22/2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dinamika tantangan industri minyak dan gas bumi di masa yang akan datang. 2. Revisi UU No. 23/2003 tentang Panas Bumi beserta peraturan turunannya. Potensi energi panas bumi di Indonesia mencapai 40 persen dari potensi panas bumi di dunia, namun yang baru dikembangkan sekitar 4%. Potensi panas bumi di Indonesia sekitar 21% berada di hutan konservasi. 3. Rancangan PP tentang energi baru dan terbarukan yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 30/2007 pasal 22 dan pasal 30 mengenai ketentuan dan tata cara jual beli energi baru dan/atau terbarukan oleh badan usaha, serta patokan harga energi primer yang dijual di dalam negeri. 4. Rancangan peraturan untuk menetapkan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Kebijakan Energi Nasional serta peraturan untuk mengatur tata cara penetapan dan penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi dan pengawasan kebijakan yang bersifat lintas sektoral. Penataan kelembagaan untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta pemanfaatan panas bumi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-13
yang diperlukan dalam rangka peningkatan ketahanan energi adalah sebagai berikut: 1. Penataan kelembagaan industri hulu dan hilir minyak dan gas bumi sejalan dengan revisi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara atau lembaga lain untuk mengembangkan panas bumi yang tidak menarik bagi investor sejalan dengan revisi UU No. 23/2003 tentang Panas Bumi. Penguatan fungsi koordinasi dan keterpaduan implementasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempermudah pemberian rangka izin dalam pengusahaan minyak dan gas bumi serta panas bumi. 10.1.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 10.1.3.1 PERTANIAN Persaingan perdagangan komoditas hasil pertanian tahun antarnegara semakin meningkat. Dalam terakhir, konsumsi pertanian banyak dipenuhi oleh komoditas impor terutama hortikultura. Untuk itu, produksi komoditas hortikultura perlu dijaga dan ditingkatkan standar mutunya, yang dan pengangkutan yang lebih baik. lima dengan didukung sistem penyimpanan Selanjutnya, standar mutu komoditas perkebunan perlu mendapatkan peningkatan proses pengolahan dan standar mutu, termasuk standar proses produksi yang lebih ramah lingkungan (sustainable productions and commodity). Pengembangan agroindustri di perdesaan. Pengembangan agroindustri di perdesaan dalam pengembangan nilai tambah dan daya saing untuk meningkatkan perekonomian dan lapangan kerja di perdesaan. Pengembangan agroindustri tidak saja bermanfaat untuk meningkatkan daya simpan, namun juga meningkatkan keterhubungan sektor primer dengan untuk mendukung transformasi industri dalam arti luas. industri pengolahan Sasaran Tahun 2015 Sasaran utama peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian adalah : 1. Meningkatnya produksi komoditas andalan ekspor dan 10-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
komoditas prospektif : (i) Kelapa sawit sebesar 7,6 persen; (ii) Karet sebesar 2,9 persen; (iii) Kakao sebesar 1,5 peren; (iv) Teh sebesar 6,7 persen; dan (v) Kopi sebesar 2,9 persen; 2. Memperkuat dukungan komoditas pertanian dalam mendorong pertumbuhan PDB dari industri berbasis pertanian; 3. Tersertifikasinya seluruh perkebunan sawit sesuai ISPO dan pengembangan pola produksi berkelanjutan untuk komoditas/perkebunan lainnya; dan 4. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Untuk mencapai sasaran utama peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan p ada tahun 2015 terutama difokuskan pada peningkatan produktivitas, mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor dan mendorong pengembangan industri pengolahan di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi: 1. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat. Peningkatan produktivitas merupakan upaya penting dalam revitalisasi perkebunan dan hortikultura. Peningkatan terutama dilakukan melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor. Upaya peremajaan tersebut dilakukan ditujukan untuk tanaman perkebunan dan hortikultura yang umurnya relatif sudah tua dan sudah menunjukkan penurunan produktivitas. Peremajaan tersebut dilakukan dengan menggantikan tanaman- tanaman yang sudah tua dan rendah produktivitasnya dengan tanaman baru yang memiliki bibit unggul. Selain peremajaan dilakukan juga dengan melakukan upaya dan intensifikasi dengan pemeliharaan pemupukan secara intensif dan sesuai kebutuhan. produktivitas tersebut 2. Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati. Penerapan standardisasi dan keamanan pangan mulai dari proses produksi hingga produk akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-15
10-16 melalui : (1) penguatan dan perbaikan teknologi produksi (2) sampai jaminan mutu pengembangan/penerapan standard komoditas pertanian dan standar jaminan mutu pada penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; (3) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Pertanian; (4) peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi, dan (5) peningkatan kualitas layanan pengawasan perkarantinaan. dari hulu hilir; 3. Pengembangan perdesaan. Pengembangan agroindustri di perdesaan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian yang akan dilakukan melalui : (1) perbaikan dan penguatan teknologi industri perdesaan yang sudah ada; (2) pertumbuhan dapat memanfaatkan hasil samping secara optimal; (3) penumbuhan yang dapat industri pengolahan dilaksanakan oleh kelompok tani dan koperasi; serta (4) pengembangan industri perdesaan yang menangani produk segar hortikultura. agroindustri industri perdesaan yang 4. Peningkatan terhadap serta teknologi, termasuk informasi pasar dan akses pasar pengembangan dan pemasaran melalui: (1) diseminasi informasi teknologi (2) melalui penyuluhan dan media penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian; (3) pengembangan jaringan pasar, dan pelayanan informasi pasar, pasar lelang komoditi, sistem resi gudang, dan market intelligence; serta (4) fasilitasi infrastruktur ekspor. aksesibilitas petani sumber-sumber pembiayaan, infrastruktur pengolahan informasi; Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Diperlukan peta jalan (roadmap) untuk percepatan dan penguatan industri berbasis komoditas unggulan khususnya sawit. Peta jalan ini akan dituangkan dalam instruksi Presiden (Inpres). Melalui peta jalan ini diharapkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kelapa sawit dapat bersinergi juga meningkatkan nilai tambah komoditi tersebut. dan Melalui peta jalan ini, juga diharapkan industri kelapa sawit nasional akan selalu mengikuti kaidah-kaidah keberlanjutan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
10.1.3.2 PERIKANAN (suistainable product) sehingga sawit nasional dapat diterima dipasaran dunia. Peranan sub sektor perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional dengan kontribusinya terhadap peningkatan PDB dalam perolehan devisa, penyerapan tenaga kerja serta berperan penting dalam penyedia pangan protein bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Selanjutnya, sumbangan sub sektor perikanan terhadap PDB Perikanan juga terus meningkat. Meskipun demikian, peningkatannya belum optimal karena masih banyak permasalahan yang dihadapi. dinilai semakin strategis, sejalan Industri pengolahan perikanan masih didominasi oleh industri pengolahan skala mikro dan kecil. Komposisi industri/unit pengolahan ikan (UPI) skala mikro mencapai hampir 95 persen dari industri pengolahan perikanan yang ada. Selanjutnya, produk perikanan pada umumnya masih dipasarkan dalam bentuk primer, belum diolah dan memiliki nilai tambah yang masih terbatas. Distribusi UPI skala mikro didominasi oleh penggaraman/pengeringan, pemindangan, dan pengasapan/pemanggangan. Terkait dengan industri pengolahan rumput laut, mayoritas masih mengolah rumput laut menjadi Alkaline Treated Cottonii (ATC) tersebut dan mengindikasikan penguasaan teknologi dalam pengolahan rumput laut masih bersifat menengah Semi Refined Carrageenan (SRC), hal Selain itu, industri pengolahan perikanan tidak tersebar merata. Distribusi UPI cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sekitar 45 persen, selanjutnya UPI tersebar di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Padahal, sumber bahan baku utama pengolahan ikan banyak berada di wilayah Indonesia bagian timur. Utilitas industri pengolahan perikanan masih rendah. Utilitas industri pengolahan perikanan baru mencapai sekitar 60 persen. Rendahnya utilitas industri pengolahan terutama disebabkan oleh ketersediaan bahan baku yang fluktuatif, musiman, dan tidak kontinu. Kurang memadainya sarana dan prasarana terkait logistik perikanan, termasuk transportasi, sehingga distribusi produk perikanan kurang efisien. Gudang beku, gudang dingin, maupun infrastruktur lain dalam rantai dingin masih terbatas, terutama pada wilayah-wilayah yang masih menghadapi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-17
10-18 kendala kecukupan energi, sehingga persediaan produk perikanan menjadi sulit dikendalikan. Pergudangan juga menghadapi kendala potensi inefisiensi baik karena kecukupa infrastruktur dasar (air, listrik dan jalan) maupun adanya transportasi, masih lokasi yang kurang tepat. Terkait dihadapkan pada keterbatasan serta Sehingga infrastruktur menyebabkan biaya transportasi per unit produk menjadi sangat tinggi, disamping juga karena produk perikanan yang menuntut pola pengangkutan yang lebih spesifik (misal refrigerated container). rute, frekuensi, transportasi yang memadai. Perubahan preferensi konsumen akibat meningkatnya penduduk kelas menengah akan menyebabkan perubahan permintaan pola pangan yang lebih kepada pangan yang sehat dan bergizi tinggi seperti ikan, yang aman dikonsumsi serta produk olehan yang praktis. Ikan menyumbang lebih dari 50 persen terhadap intake protein hewani. Pada tahun 2013, ikan mencapai 35,6 kg/kapita/tahun, dan konsumsi diperkitakan 38,0 kg/kapita/tahun pada tahun 2014. akan terus meningkat menjadi Produksi ikan Indonesia yang berasal dari perikanan tangkap menempati peringkat ketiga dunia setelah China dan Peru, sementara produksi ikan (di luar rumput) laut menempati peringkat ke-empat dunia setelah China, India, dan Vietnam (FAO, 2012). Namun demikian Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar negara eksportir ikan dan hasil perikanan dunia (FAO, 2012). Sasaran Tahun 2015 1. tercapainya pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,1 persen per tahun 2. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 5,86 miliar pada tahun 2015; 3. meningkatnya produk olahan hasil perikanan menjadi 5,6 juta ton pada tahun 2015; Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 1. Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan, melalui: (1) pengembangan kapasitas dan daya saing UKMK pengolahan hasil perikanan; (2) revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage dan rantai dingin di lokasi-lokasi yang | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
tepat; (3) pengembangan manajemen logistik dan sistem distribusi yang mampu menjaga kesinambungan pasokan produk untuk konsumsi dan kebutuhan industri; pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu dalam negeri (SNI); (5) perlindungan pasar domestik dari serbuan produk luar yang tidak terkendali; (6) pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis sumber daya ikan setempat; (7) pengembangan dan penerapan sertifikasi eco labelling dan ketelusuran product (product traceability), serta penanganan ikan yang baik (CPIB) dan penerapan (8) sertifikasi peningkatan promosi konsumsi bahan pangan berbasis ikan; (9) pengembangan inovasi dan intermediasi teknogi perikanan; (10) pengembangan sistem dan teknologi budidaya perikanan yang lebih efisien; dan (11) peningkatan efektivitas dan peran karantina ikan dalam pengendalian ancaman penyakit, jaminan mutu produksi, dan keamanan pangan. (4) penguatan upaya hasil tangkapan ikan (SHTI); 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan, melalui: (1) revitalisasi fungsi dan peran pelabuhan yang terbengkalai dan tidak optimal; (2) peningkatan pelayanan dan kelengkapan pelabuhan perikanan di tiga pelabuhan contoh sesuai dengan standar internasional (3) revitalisasi tambak-tambak lanjutan pengembangan yang tidak produktif; (4) Sistem Logistik Ikan yang didukung oleh sarana transportasi yang memadai, cepat dan tepat; serta (5) fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi pada sentra-sentra nelayan secara memadai di seluruh indonesia. 3. Penyempurnaan Kelembagaan, untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi terwujudnya kinerja, efektivitas kerjasama kelembagaan dan perbaikan tata kelola perikanan. Arah kebijakan akan ditempuh melalui: (1) penguatan forum koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan ikan menuju kelembagaan pengelolaan WPP; (2) penguatan minapolitan sebagai sentra wilayah pertumbuhan produksi; (3) penataan perizinan yang terintegrasi dan berbasis IT; (4) penguatan kelompok usaha perikanan sumber daya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-19
dalam rangka pengembangan usaha dan fasilitasi akses permodalan; serta (5) peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM kelautan dan perikanan. 4. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan melalui: (1) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) berbasis WPP dan penguatan pengelolaan WPP dengan melakukan penguatan data SDI dan statistik perikanan; (2) penguatan (otoritas pengelola); (3) revitalisasi pengelolaan SDI di perairan ikan; (4) umum daratan dan pemulihan habitat pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya; (5) peningkatan jumlah aparat pengawasan untuk pencegahan IUU Fishing; (6) penguatan standar pengelolaan perikanan ramah (7) peningkatan pengawasan dengan memperkuat monitoring, membangun sinergi lintas lebih kuat diantara aparat pengawas yang institusi; serta (8) menyusun perubahan rejim perikanan secara gradual dari Quasi Open Access ke Limited Entry melalui mekanisme pengaturan use rights dan mekanisme pemberian ijin yang adil, transparan dan efisien. lingkungan; lembaga pengelola WPP Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Saat ini telah terdapat regulasi terkait Perikanan yaitu UU No. 45/2009 yang merupakan perubahan atas UU No. 31/2004. Sebagai turunannya, terdapat PP No 54/2002 tentang Usaha Perikanan, yang mendefinisikan usaha perikanan sebagai semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, tujuan mendinginkan, atau mengawetkan komersial. ikan untuk Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya perikanan, ini tangkap khususnya perikanan tingkat pemanfaatan pemanfaatannya sudah mendekati yield-MSY), maka optimalnya sustainable (maximum terkait pengelolaan diperlukan penguatan kelembagaan wilayah penangkapan ikan yang saat ini terbagi ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). laut yang saat 10.1.3.3 KEHUTANAN Sumber daya hutan memiliki potensi kontribusi yang tinggi dalam pembangunan ekonomi yaitu dari penyediaan hasil 10-20 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
hutan kayu dan bukan kayu. Hasil hutan tersebut ditujukan untuk menjadi bahan baku bagi industri pengolahan, seperti pertukangan, kertas, obat-obatan dan kosmetik, plastik, tekstil dan energi. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil sumber daya hutan Indonesia berpotensi besar dalam perdagangan global. Hasil hutan kayu pernah menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia dan menjadi salah satu kontributor utama PDB nasional pada era 1970-1990an. Namun demikian, kontribusi terhadap PDB nasional semakin berkurang kehutanan berdasarkan data sepuluh tahun terakhir. Besarnya PDB kehutanan berdasarkan harga konstan dari tahun 2004 hingga 2012 mengalami penurunan walaupun penurunannya tidak berubah banyak. Dilain pihak, PDB sektor pertanian secara umum dan PDB nasional meningkat dengan pesat. Hal ini mengakibatkan persentase PDB kehutanan pada total PDB nasional menurun drastis hingga 1,18 persen pada tahun 2000 dan 0,7 persen pada tahun 2012. Penurunan tersebut disebabkan oleh rendahnya daya saing produk kehutanan yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut: (1) pemanfaatan kawasan hutan produksi belum optimal dengan masih luasnya kawasan berstatus open access seluas 40 juta ha (di luar area moratorium 8 juta ha); (2) produktivitas kawasan hutan produksi alam masih rendah sekitar 0,7 m3 per ha dari kondisi normal 20-30 m3 per ha; (3) kontribusi komoditas kehutanan Indonesia di pasar global terus menurun dan hanya bertumpu pada komoditi pulp and paper dan kayu lapis. Penyebab penurunan daya saing sektor kehutanan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kelembagaan, fungsi administrator tidak dipisahkannya (regulator) dan pengelola (operator) menjadi penyebab utama tidak efisiennya dan rendahnya kualitas tata kelola kawasan hutan; (2) faktor manajemen, yaitu tidak adanya unit pengelola kawasan hutan (operator) pada tingkat tapak ; (3) perizinan, merupakan penyebab ekonomi biaya tinggi dalam melakukan investasi di sektor kehutanan; (4) kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat, merupakan salah satu penyebab distorsi pasar di dalam negeri, menurunkan minat investasi di industri hulu, meningkatkan illegal logging, dan mematikan tingkat daya saing industri hilir yang pada akhirnya menurunkan daya saing produk kayu di pasar global. Sasaran Tahun 2015 1. Meningkatnya kinerja pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-21
10-22 Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 80 unit seluas 12,36 juta hektar, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 40 unit seluas 3,99 juta hektar, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sebanyak 12 unit pada kawasan konservasi non Taman Nasional 2. Meningkatnya produksi kayu bulat hutan alam sebesar 7 juta m3 3. Meningkatnya produksi kayu hutan tanaman sebesar 26 juta m3 4. Meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu sebesar 4 persen 5. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu rata-rata sebesar USD6,5 miliar per tahun 6. Meningkatnya peran sektor kehutanan dalam penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2015 1. Pemisahan peran regulator dan operator dalam pengelolaan kawasan hutan melalui pembangunan dan peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai operator. Masih menyatunya fungsi regulator dan operator dalam pemanfaatan kawasan hutan menimbulkan antara lain: korupsi, high cost economy, perambahan liar, penebangan liar, pedagangan hasil hutan tanpa izin dan berbagai dampak negatif lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas sumber daya hutan diperlukan pemisahan fungsi regulator dan operator. Hal ini sesuai dengan jiwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, dan kabupaten/kota) yang memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya hutan seoptimal mungkin melalui operator yang merupakan unit pelayanan teknis (UPT) dan/atau badan layanan umum (BLU). 2. Peningkatan tata kelola sumber daya hutan melalui pembangunan dan peningkatan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (i) pembangunan baru 109 unit KPH yang meliputi kegiatan penunjukkan KPH, penyelesaian tata batas KPH, pemetaan KPH, dan pengukuhan KPH sesuai dengan fungsinya; (ii) peningkatan kualitas pengelolaan 80 KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) dengan luas 12,36 juta ha dan 40 KPHL dengan luas 3,99 juta ha, serta peningkatan kualitas pengelolaan 12 KPHK pada kawasan konservasi (KPH) dilakukan melalui: | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
non Taman Nasional. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masing-masing KPH meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. 3. Peningkatan pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan (public private partnership) dilakukan melalui penerapan pola partnership (kemitraan) dengan masyarakat setempat, koperasi, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik negara/daerah. Pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat sekaligus diharapkan dapat mengatasi persoalan perambahan liar yang dilakukan masyarakat setempat dengan memberikan akses secara formal kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan melalui pola kemitraan HTR (Hutan Tanaman Rakyat, dengan usaha utama hasil hutan kayu), HD (Hutan Desa, dengan usaha utama hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu), dan HKm (Hutan Kemasyarakatan, dengan usaha utama hasil hutan bukan kayu), serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain itu, pola kemitraan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar dan atau di dalam kawasan hutan dengan memberikan akses terhadap sumber daya hutan serta mampu mencegah dan membatasi kerusakan hutan serta memperbaiki kawasan hutan yang telah rusak. Melalui pola kemitraan juga akan dikembangkan hutan tanaman untuk pertukangan dan bioenergi 80.000 ha (10 unit), untuk menyediakan bahan baku bagi wood pellets sebagai alternatif energi terbarukan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. pengawetan setempat 4. Peningkatan hasil hutan kayu, bukan kayu, dan bioprospecting dari kawasan hutan. Dengan telah dikembangkannya KPH sebagai pengelola kawasan hutan maka pemanfaatan hasil hutan dapat ditingkatkan seiring dengan terhadap keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan. Peningkatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dari KPHP dilakukan melalui penerapan secara konsisten prinsip-prinsip Sustainable Forest Management (SFM); Peningkatan hasil hutan bukan kayu dari KPHL dilakukan peningkatan melalui perlindungan komoditas, perluasan jenis dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-23
10-24 produktivitas, pengembangan supply chain dari komoditas hasil hutan bukan kayu, pengembangan eco-tourism dan jasa lingkungan melalui pola kemitraan; dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berasal dari KPHK usaha penangkaran ex-situ, pengembangan wisata alam khusus rafting, (mountaineering, hiking-trekking, whitewater nature adventures, caving, geo/volcanic-tourism). dilakukan melalui pengembangan 5. Perkuatan integrasi industri hulu - hilir melalui pengembangan 'integrated forest based cluster industry' sebagai upaya mendorong perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengembangan klaster industri hilir berbasis kayu di luar Pulau Jawa yang terintegrasi dengan pengembangan KPH. 6. Peningkatan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pencegahan dan penanggulangan hutan kebakaran hutan dilakukan melalui: (i) peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan operasi pengamanan hutan pada setiap KPH; (ii) peningkatan peran serta masyarakat yang bertempat di sekitar kawasan hutan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui 'Masyarakat Peduli Api (MPA)', perkuatan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran pada setiap KPH, perkuatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. 7. Pengelolaan Hutan Lindung dan DAS melalui (i) Pembinaan dan pengelolaan Hutan Lindung; (ii) (iii) Pembinaan Pengembangan Perhutanan Sosial; Penyelenggaraan Pengelolaan DAS; (iv) Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan; (v) Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; (vi) Peningkatan Kualitas Data dan Informasi serta Perencanaan DAS. : 8. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan melalui (i) Penyelenggaraan Pengembangan SDM Kehutanan; (ii) Peningkatan Penyuluhan Kehutanan; (iii) Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya; (iv) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. 9. Peningkatan penelitian dan pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
melalui: (i) pengembangan penelitian dasar sektor kehutanan, (ii) pengembangan penelitian terapan untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, (iii) pengembangan pilot project hasil penelitian terapan, khususnya dalam pemanfaatan biomassa untuk sumber alternatif energi terbarukan. 10. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dilakukan melalui: (i) perkuatan pendidikan dan pelatihan aparatur, (ii) perkuatan kerjasama dengan dunia pendidikan menengah dan tinggi untuk menyediakan sumber daya manusia siap pakai, (iii) pengembangan dan perkuatan kompetensi penyuluh kehutanan sebagai motor KPH dalam melakukan kemitraan dengan masyarakat, (iv) pengembangan dan penguatan Kelompok Tani Hutan (KTH), dan (v) pengembangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mendukung pengelolaan KPH yang berkualitas. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Dalam peningkatan daya saing hasil hutan kayu diperlukan revisi Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor. Pada permen tersebut terdapat larangan untuk mengekspor kayu bulat. Sementara itu, beberapa komoditas kayu tertentu memiliki value yang tinggi serta memiliki daya saing tinggi dalam perdagangan kayu bulat global. Revisi diperlukan untuk membuka ekspor kayu bulat namun dengan ketentuan tertentu yang ketat antara lain jenis kayu bulat yang dapat diekspor, kuota ekspor kayu bulat, kriteria perusahaan yang mendapatkan ijin untuk melakukan penebangan bagi keperluan ekspor serta kriteria perusahaan yang diperbolehkan melakukan ekspor. Perbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya revisi PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Hutan, Permenhut P.44/2012 dan Permenhut P.47/2010 Revisi PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Hutan, Permenhut P.44/2012 dan Permenhut P.47/2010. Terkait peraturan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan aturan pengukuhan kawasan hutan yang secara subtansi menjamin kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-25
10-26 melindungi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, transparan, partisipatif, dan bebas dari korupsi. Akses masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar hutan masih rendah sejalan dengan rendahnya proporsi perhutanan sosial dalam pemanfaatan kawasan hutan, baik di hutan produksi maupun hutan lindung. Salah satu kendala yang dirasakan adalah rumitnya perizinan yang sulit diikuti oleh komunitas masyarakat tanpa pendampingan serta panjangnya jalur birokrasi hingga ke Pemerintah Pusat. Untuk itu diperlukan revisi Peraturan Menteri Kehutanan yang mempermudah Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Desa serta mendelegasikan kewenangan tersebut kepada tingkat KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Permenhut no. P.49/MENHUT-II /2008 jo p.14/ MENHUT-II /2010 jo p.53/ MENHUT-II /2011 tentang Hutan Desa, Permenhut no. P.37/ jo P.18/MENHUT-II/2009 jo /2007 MENHUT-II tentang Hutan Kemasyarakatan, P.13/MENHUT-II/2010 Permenhut no. P.23/MENHUT-II/2007 jo P.5/ MENHUT- II/2008 jo P.55/MENHUT-II/2011 jo P.31/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. proses perizinan untuk Konflik di dalam kawasan hutan yang terjadi karena ketidakjelasan tata batas dan tenurial ataupun hal lainnya sering terjadi dalam pengelolaan hutan. Diperlukan Peraturan Menteri Kehutanan dalam penyelesaian sengketa/konflik tersebut antara lain melalui percepatan penyelesaian tata batas, percepatan penetapan kawasan hutan, dan penyediaan serta regular update data dan informasi serta penyediaan peta kerja yang sama untuk semua provinsi, kabupaten, dan KPH Dalam rangka mendukung daya saing sektor kehutanan diperlukan pemisahan antara regulator dan operator pelaksana (operator) di tingkat tapak dalam pengelolaan hutan. Dari sisi kelembagaan, hal ini dilaksanakan melalui pembangunan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), baik berupa KPH Konservasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat maupun KPH Lindung dan KPH Produksi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan KPHP dan KPHL, sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah, dilakukan melalui tahapan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). KPH Konservasi beserta Manajemen Resort dibawahnya, yang merupakan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
10.1.3.4 MINERAL DAN BATUBARA kewenangan Pemerintah Pusat, perlu dibentuk untuk mengelola kawasan hutan konservasi di luar Taman Nasional yang telah ada. Peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan dan pemurnian, atau hilirisasi, masih belum berjalan. Sebagian besar produk tambang di ekspor dalam bentuk bahan mentah (raw material) dan belum melalui proses pengolahan dan pemurnian. Nilai ekspor komoditi tambang cukup besar, sekitar 17 persen dari total nilai ekspor dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013, ekspor produk tambang mendominasi ekspor komoditi non-migas, mencapai 42,74 persen dari total ekpor non-migas, dan dalam tiga tahun terkahir ini, 2010-2013, terjadi peningkatan ekspor komoditi tambang yang luar biasa, dengan laju pertumbuhan mencapai 60 persen per tahun. Namun demikian, kecenderungan harga internasional dari beberapa harga komoditas tambang ini mengalami penurunan, sehingga walaupun volume dari komoditas naik pesat, nilai ekspor komoditi tambang naik tidak secara pesat, bahkan ada yang mengalami penurunan. Dalam kuartal kedua tahun 2013 (yoy), volume ekspor bijih, kerak, dan abu logam meningkat dengan laju petumbuhan 49,8 persen, namun nilainya hanya naik 4,4 persen. Demikian juga dengan volume ekpsor tembaga, yang meningkat 35,5 persen, namun nilai ekspornya hanya naik 11,8 persen. Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, oleh sebab itu pemanfaatannya diupayakan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan dan pemurnian produk tambang, atau hilirisasi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasokan industri bahan baku (bahan setengah manufaktur,serta secara bersamaanmeningkatkan nilai ekpor komoditi tambang. Sampai saat ini, kurang lebih 66 fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral sedang dibangun, dimana sebanyak 25 dari fasilitas tersebut pembangunannya hampir selesai dan siap memproduksi pada tahun ini. jadi/bahan jadi) Kendala yang dihadapi dalam pengembangan proses pengolahan dan pemurnian produk tambang adalah: (1) masih terbatasnya penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian sertaketersediaan sumber daya manusia, (2) terbatasnya infrastruktur, terutama energi/listrik dan transportasi; dan (3) belum berkembangnya industri hilir domestik yang dapat menyerap produk tambang yang sudah menjadi bahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-27
10-28 setengah jadi atau bahan jadi. Penyelesaian Renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan adanya perubahan yang cukup mendasar berkenaan dengan pengusahaan pertambangan, yakni mengakhiri bentuk kontrak/perjanjian dan menggantinya dengan pola Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang sudah ada sebelum berlakunya UU tersebut, agar disesuaikan selambat-lambatnya sejak diundangkannya. Penyesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian (smelting) dalam negeri, kewajiban penggunaan barang/jasa pertambangan dalam negeri. Namun sampai saat ini, belum semua perusahan KK dan PKP2B menyesuaikan dengan amanat UU tersebut. Dari 36 perusahaan KK dan 74 perusahaan PKP2B yang ada, baru 7 perusahaan KK dan 19 perusahaan PKP2B yang telah sepakat kontraknya untuk disesuaikan. Sedangkan sisanya, 29 perusahaan KK dan 55 perusahaan PKP2B belum menyetujui penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian pajak, divestasi, dan luas wilayah pertambangan. rezim dalam perizinan 1 selama (satu) tahun kewajiban divestasi, dan Sasaran Tahun 2015 1. Produksi bijih nikel sebesar 3,5 juta ton, bijih bauksit sebesar 1 juta ton, logam tembaga sebesar 640 ribu ton, emas sebesar 87 ton, timah sebesar 88 ribu ton, dan bijih dan pasir besi sebesar 7 juta ton; 2. Pelaksanaan dan pengoperasian 10 pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter); fasilitasi untuk pembangunan 3. Penyelesaian penandatanganan amandemen Kontrak Karya 29 perusahaan, dan PKP2B sebanyak 55 perusahaan; renegosiasi dan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligus meningkatkan daya saing produk tambang arah kebijakan yang ditempuh adalah: | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
1. membangun konsesus industri pengolahan bahan keterpaduan pengembangan dengan pengembangan industri manufaktur; antara tambang 2. menetapkan fiskal dan non-fiskal bagi pengusahaan pengolahan dan pemurnian produk tambang, terutama nikel, bijih besi, tembaga dan bauksit, termasuk kepastian pasokan produk tambang (raw material); insentif 3. meningkatkan kepastian hukum dalam pengusahaan pertambangan melalui percepatan proses renegosiasi KK dan PKP2B. keterpaduan antara konsesus Untuk membangun pengembangan industri pengolahan bahan tambang dengan pengembangan langkah- langkah sebagai berikut: 1. mengidentifikasi industri manufaktur, dilakukan tambang strategis yang diperlukan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi; jenis komoditi/produk 2. menyempurnakan pola Dometic Market Obligation (DMO) dan membatasi ekspor komoditi/produk tambang strategis guna menjamin kontinuitas pasokan bahan baku; berbasis komoditi/produk tambang strategis, melalui antara lain pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah. perwilayahan industri 3. mengembangkan Penetapan insentif fiskal dan non-fiskal bagi pengusahaan pengolahan dan pemurnian produk tambang, dilakukan melalui langkah-langkah: 1. menyempurnakan rencana pembangunan smelter, yakni klaster pengolahan dan pemunrian mineral, yang diselaraskan dengan peta cadangan mineral yang terkini, terutama peta cadangan nikel, bijih besi, tembaga dan bauxit, serta ketersediaan infrastruktur pendukung; dan memutakhirkan 2. mengidentifikasi kebutuhan, menyiapkan strategi, dan membangun infrastruktur pendukung, seperti jalan dan listrik, bagi untuk fasilitas smelter yang sudah beroperasi maupun yang akan dibangun; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-29
10-30 3. melakukan verifikasi ketersediaan teknologi pengolahan dan pemurnian, dan mengakuisisi teknologi baru yang dibutuhkan; 4. mengembangkan proyek percontohan pola kerjasama pemerintah dan swasta dalam membangun smelter, termasuk infrastruktur pendukungnya; 5. mengembangkan insentif dan skema pembayaran royalti bagi pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan pengusahaan tambang. Guna meningkatkan kepastian hukum dalam pengusahaan pertambangan melalui percepatan proses renegosiasi KK dan PKP2B, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. meningkatkan koordinasi antara kementerian terkait dalam pembahasan isu-isu utama yang masuk di dalam agenda renegosiasi kontrak/perjanjian; 2. menyempurnakan pengaturan penyesuaian KK dan PKP2B, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah untuk mineral dan batubara dengan memberlakukan kewajiban untuk membangun fasilitas industri hilir di dalam negeri, dan peningkatan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif iuran tetap dan iuran produksi; dan 3. memfasilitasi penyelesaian sengketa, harus melalui abritrase internasional. jika renegosiasi Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Untuk mendukung peningkatan daya saing berbasis tambang mineral dan batubara diperlukan upaya penyempurnaan regulasi yaitu: 1. Revisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2. Revisi PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan mengenai mekanisme penetapan WP dengan adanya putusan MK terkait WP dan WIUP. 3. Revisi PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mengatur mekanisme pengusahan WIUP mineral logam dan batubara yang diciutkan dan yang telah berakhir. Penataan kelembagaan untuk mendukung peningkatan daya | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
saing berbasis tambang mineral yang diperlukan adalah penguatan fungsi koordinasi dan keterpaduan implementasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pembangunan smelter oleh badan usaha untuk meningkatkan sinergi penyediaan sarana pendukung dan pengembangan industri dan perdagangan. 10.1.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENGUATAN TATA KELOLA, KONSERVASI, REHABILITASI, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN 10.1.4.1 Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati Upaya konservasi hutan dan pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya pada kawasan konservasi memiliki peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan sekaligus faktor-faktor produksi dari menjadi penyedia aktivitas ekonomi manusia. Sebagai sistem penyangga kehidupan, dalam mempertahankan pengawetan dan perlindungan keberadaan spesies dan plasma nutfah, dan sekaligus menjaga fungsi kestabilan klimatologis dan kelestarian sumber air dari ekosistem hutan. Dalam konteks pemanfaatannya, kawasan konservasi menyediakan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan seperti wisata alam, penyediaan air dan rosot karbon, ekspor tumbuhan dan satwa liar dan bioprospecting yang berkontribusi secara langsung dan memberikan multiplier effect kepada sektor lainnya dalam meningkatkan pendapatan negara maupun masyarakat sekitar kawasan hutan. langsung kawasan konservasi berfungsi Dalam menjalankan dan mengoptimalkan fungsi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan dari kawasan konservasi sebagaimana yang diamanatkan melalui UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan UU No.41/1999 isu strategis yang akan yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam perumusan dan penetapan kegiatan serta sasaran dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi 2015-2019 sebagai berikut: tentang Kehutanan, terdapat beberapa Degradasi kawasan konservasi akibat perambahan hutan oleh masyarakat sekitar kawasan. Peningkatan jumlah penduduk terutama pada desa/permukiman yang terdapat di dalam dan sekitar kawasan konservasi menimbulkan berbagai perambahan kawasan konservasi dan juga tekanan untuk alih fungsi kawasan konservasi menjadi kawasan budidaya. Ketidakpastian tenurial dan ketidakjelasan tata batas di Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-31
10-32 sebagai besar kawasan konservasi telah meningkatkan tekanan terhadap kawasan konservasi yang berujung pada menurunnya kualitas dan fungsi kawasan konservasi. Rendahnya upaya inventarisasi sumber daya kawasan konservasi, terutama pendataan populasi spesies langka, tumbuhan serta satwa yang berpotensial secara ekonomi, serta potensi jasa lingkungan nya secara terintegrasi. Pengelolaan kawasan konservasi yang baik dan mandiri membutuhkan dengan pengelolaan data dan informasi tentang berbagai kondisi ekosistem, tanaman dan satwa yang hidup di dalamnya, serta potensi jasa lingkungan (misalnya karbon, air dan scenic view) yang tersedia di dalam kawasan hutan konservasi. Selama ini data dan informasi masih dikumpulkan secara parsial mengingat terbatasnya sumber daya manusia, peralatan sarana dan prasarana serta minimnya koordinasi antar lembaga yang ikut bertugas dalam mendukung penyediaan data dan informasi dari kawasan konservasi. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya mempromosikan kawasan konservasi menjadi kawasan yang bermanfaat baik dari sisi konservasi dan ilmu pengetahuan, maupun sebagai kawasan yang berpotensi untuk kepentingan ekonomi secara lestari. perencanaan yang didukung Pemanfaatan potensi ekonomi kawasan konservasi lingkungan belum khususnya dari HHBK dan dilakukan secara optimal karena berbagai kendala regulasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga. Jasa lingkungan dari kawasan konservasi merupakan sumber pendapatan bagi KPHK Taman Nasional, KPH kawasan konservasi dan masyarakat sekitar kawasan yang dapat dikembangkan secara luas dan memberikan nilai tambah bagi kawasan konservasi. Selama ini jasa lingkungan kawasan konservasi masih dilakukan terbatas pada jasa wisata alam dan ekspor tanaman dan satwa liar. Di satu sisi, jasa lingkungan kawasan konservasi dalam menjaga rosot karbon, air serta bioprospecting belum dapat dioptimalkan mengingat beberapa masalah masalah terkait dengan tumpang tindih regulasi, demand creation, panjangnya jalur perizinan serta itu sendiri. rendahnya nilai/harga dari Walaupun mengalami peningkatan selama masa RPJMN 2010- 2014, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa lingkungan masih dapat ditingkatkan secara signifikan bilamana permasalahan tersebut dapat diatasi secepatnya. jasa jasa lingkungan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
Kinerja kelembagaan dan sumber daya manusia belum optimal sekaligus mengamankan dan mengawetkan sumber daya genetik dan spesies yang terkandung di dalam kawasan konservasi. Struktur kelembagaan yang terintegrasi dan saling dukung, serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengamanan dan pengawetan sumber daya genetik dan spesies yang mumpuni memiliki peranan besar dalam menurunkan laju kepunahan spesies langka dan kerusakan habitat. Hingga saat ini dirasakan koordinasi unit- unit intra dan antarkementerian/lembaga dalam penanganan sumber daya spesies masih menjadi permasalahan. Kurangnya komunikasi hasil penelitian dan pemanfaatan sumber daya genetik dan spesies mengakibatkan banyaknya paten-paten yang berasal dari kawasan konservasi di Indonesia dimanfaatkan oleh pihak asing. dalam memanfaatkan dan genetik dan Illegal activities dan kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan konservasi. Kebakaran hutan dan lahan serta pembalakan liar di kawasan konservasi masih menjadi salah satu sumber utama penyebab rusaknya kawasan konservasi. Tindakan pencegahan dan mitigasi terhadap kedua hal ini telah dilakukan namun belum dapat mengatasi akar masalahnya, yaitu kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan dan rendah kepatuhan dunia usaha dalam membuka lahan. Setiap periode El-Nino, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman bagi kelestarian kawasan konservasi. Di satu sisi, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bertugas dalam mengamankan kawasan kawasan konservasi masih sangat terbatas sehingga pencurian kayu masih terus terjadi walau trend penurunan. Kurangnya sarana dan menunjukkan prasarana dalam upaya pengaman dan perlindungan kawasan konservasi turut berkontribusi dalam rendahnya efektivitas pencegahan dan mitigasi terhadap pembalakan liar dan kebakaran hutan dan lahan. juga Sasaran Tahun 2015 1. Terbangunnya 12 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) non Taman Nasional 2. Terselesaikannya restorasi/reboisasi kawasan hutan konservasi yang mengalamai kerusakan seluas 50.000 hektar 3. Meningkatnya populasi 25 spesies terancam punah (sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-33
10-34 redlist IUCN) sebesar 2 persen sesuai baseline data tahun 2013 4. Meningkatnya PNBP dari tanaman dan satwa liar sebesar 6 persen serta meningkatnya nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar (TSL) serta bioprospecting sebesar Rp. 5 triliun baseline data tahun 2013 sesuai 5. Menurunnya jumlah hotspot dari toleransi maksimal 2014 sebanyak 17.464 hotspot serta menurunnya luas kawasan hutan yang terbakar sebesar 30 persen dari baseline 2014 6. Meningkatnya PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan air sebesar Rp 200 miliar 7. Terselesaikannya 75 persen kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan kawasan hutan, perdagangan TSL illegal, penambangan dan perkebunan illegal) 8. Terjaminnya 10 unit penangkaran yang mendapat sertifikat untuk melakukan peredaran Luar Negeri 9. Terlaksananya pengelolaan hutan lindung di 182 KPHL 10. Pembuatan tanaman Hutan Kota seluas 1.000 Ha 11. Pengembangan Kapasitas Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) sebanyak 500 unit 12. Tersedianya data dan informasi serta reporting kinerja DAS pada 108 DAS 13. Terbangunnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 hektar 14. Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPH Lindung, Hutan Lindung dan Hutan Rakyat Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 1. Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati pada tingkat Ekosistem, Spesies dan Genetik dilakukan melalui: (i) pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan konservasi, (ii) pengembangan kemitraan dalam pengelolaan zona penyangga (buffer zone), (iii) peningkatan perlindungan dan pengamanan ekosistem kawasan hutan konservasi, (iv) peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengawetan kawasan hutan konservasi, (v) pengembangan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
10.1.4.2 Tata Kelola, Konservasi, Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan resort based management dalam KPHK, (vi) pengawetan plasma nutfah melalui inventarisasi plasma nutfah, penelitian plasma nutfah, dan penangkaran in-situ dan ex- situ, terpadu keanekaragaman hayati di kawasan hutan konservasi melalui pembangunan pusat penelitian bersama pada 2 KPHK. (vii) pengembangan penelitian 2. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial dilakukan peningkatan prasarana (i) melalui: pengamanan kegiatan (ii) KPHK, restorasi/reboisasi/ rehabilitasi, reklamasi kawasan hutan konservasi yang rusak dalam KPHK, (iii) peningkatan operasi pengamanan KPHK, (iv) peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dalam KPHK, (v) peningkatan kegiatan pencegahan local wisdom dalam kebakaran melalui penerapan pengelolaan hutan konservasi. sarana dan peningkatan 3. Pengelolaan Hutan Lindung dan DAS dengan melalui (i) pembangunan dan operasionalisasi KPHL; (ii) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan perluasan HKm, HD dan HR ; (iii) pelaksanaan rehabilitasi hutan; (iv) Pengembangan sumber benih yang berkualitas serta distribusi benih Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat berjalan dengan lebih optimal dari sisi perannya sebagai operator jika didukung dengan regulasi yang terkait dengan pengaturan kerja sama pemerintah dan swasta dalam operasionalisasi KPH melalui pola Public Private Partnership yang diatur minimal melalui Peraturan Presiden. Belum selesainya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya (UU No. 1/2014), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai dengan 2013 hanya 3 provinsi dan 9 kab/kota yang telah menetapkan rencana zonasi tersebut. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-35
10-36 Belum efektifnya pengelolaan dan penanganan pulau- pulau kecil. Dari 17.504 pulau di Indonesia, sekitar 17.400 pulau merupakan pulau-pulau kecil, sekitar 1.600 merupakan pulau-pulau kecil berpenduduk dan sebanyak 92 pulau merupakan Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil diperlukan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedalutan serta pelestarian ekosistem. Permasalahan yang sering dihadapi di pulau-pulau kecil yang berpenduduk, termasuk 31 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk adalah pemenuhan sarana prasarana dasar, berupa listrik, air, telekomunikasi, dan transportasi, serta sarana prasarana pengembangan ekonomi di pulau- pulau kecil. pulau-pulau kecil terluar. Pengelolaan kawasan konservasi perairan masih perlu ditingkatkan efektifitasnya. Sampai dengan tahun 2013 luasan kawasan konservasi perairan mencapai 15,7 juta ha, sehingga masih diperlukan penambahan luasan kawasan konservasi perairan agar target 20 juta ha di tahun 2020 dapat tercapai. Dari luasan kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan baru sekitar 3,6 juta ha yang telah dikelola secara efektif. Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi peraiaran adalah penyelesaian rencana pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi perairan, belum memadainya dukungan sarana dan prasarana serta SDM pengelola kawasan konservasi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. secara efektif Pemanfaatan sumber daya kelautan yang belum optimal. Selain komoditas perikanan, komoditas kelautan lain seperti wisata bahari, biotek, energi laut dan keanekaragaman hayati laut yang sangat potensial masih belum dimanfaatkan dengan optimal. Permasalahan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi sumber daya kelautan adalah sebagai berikut: (1) Masih belum memadainya sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang potensial untuk pariwisata, dari mulai akses menuju kawasan maupun pelabuhan, penginapan dan sebagainya; (2) Masih belum jelasnya peraturan investasi dan rencana pengembangan pulau-pulau kecil di berbagai level kewenangan; dan (3) masih belum memadainya dukungan Iptek dan SDM dalam memanfaatkan komoditas kelautan andalan di masa yang akan datang. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
Masih maraknya illegal fishing. Cakupan pengawasan pemnfaatan sumber daya kelautan masih belum memadai atau hanya meliputi sekitar 30 persen dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP), dengan hari operasi yang sangat terbatas. Selain itu, sarana prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, berupa kapal pengawas, vessel monitoring system, pos pengawas masih terbatas. Kelompok masyarakat pengawas yang terbentuk di daerah belum semuanya berperan secara aktif. Sasaran Tahun 2015 : 1. Penambahan luas kawasan konservasi seluas 500 ribu ha menjadi 16,5 juta ha 2. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan PPK efektif di 15 kawasan 3. Pengembangan ekonomi pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di 15 pulau 4. Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil 5. Peningkatan pengawasan Pemanfaatan SD Kelautan yang merusak: (i) Tingkat ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen dan ketaatan pelaku usaha perikanan sebesar 85 persen; (ii) jumlah penyelesaian kasus illegal fishing sebesar 80 persen; (iv) peningkatan cakupan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 12,8 persen 6. Rehabilitasi dan pemulihan kawasan pesisir yang rusak di 36 kawasan Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 difokuskan pada: 1. Peningkatan Tata kelola kelautan difokuskan pada: (a) Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil serta harmonisasi tata ruang daratan dan laut; inisiasi (b) pengembangan kebijakan kelautan, dan penyusunan rencana aksi pembangunan kelautan dan roadmap pembangunan kelautan; dan (c) Identifikasi potensi pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil. 2. Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau- pulau kecil, melalui : (1) penambahan luas kawasan terutama kawasan konservasi konservasi perairan, perairan daerah; (2) koordinasi pengelolaan kawasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-37
10-38 konservasi antar sektor dan antara pusat dan daerah; (3) penyelesaian zonasi kawasan konservasi perairan dan perbaikan kelembagaan pengelola kawasan konservasi perairan rencana 3. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan wilayah : (1) penguatan dan pengembangan laut, melalui kerjasama internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program Coral Triangle Initiative (CTI) dan Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME); dan (2) peningkatan kerjasama antar daerah, seperti Teluk Tomini dan Selat Karimata regional maupun 4. Pengawasan dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan sumber daya kelautan yang merusak dan illegal, melalui: (1) peningkatan cakupan wilayah pengawasan dan jumlah hari operasi kapal pengawas; (2) peningkatan sarana prasarana pengawasan pemanfaatan (3) sumber Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian IUU fishing serta kegiatan yang merusak di laut. daya kelautan dan perikanan; 5. Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim, melalui (1) penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, (2) pengembangan desa pesisir yang meningkat ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, serta (3) pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut. 6. Mengoptimalkan pemanfaatan keekonomian dari sumberdaya kelautan (Bioresources) yang difokuskan pada: (a) Pendayagunaan pulau-pulau kecil dan (b) konservasi perairan untuk pengelolaan meningkatkan keekonomian sumber daya kelautan. Kegiatan ini dilakukan dengan: (i) menyempurnakan dan melengkapi sistem perijinan dan investasi di pulau-pulau sarana dan prasarana kecil; pendukung pengembangan keekonomian pulau kecil dan kawasan konservasi; (iii) penyusunan tata ruang dan zonasi (b) terkait dengan Meningkatkan data dan ketersediaan dan kondisi sumberdaya kelautan lainnya seperti energi laut, keanekaraman hayati dan sebagainya untuk pemanfaatan dalam skala ekonomi. terutama di kawasan (ii) pengembangan tersebut; dan informasi kawasan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
10.1.4.3 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Saat ini pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun demikian masih dibutuhkan pula Rancangan Peraturan Pemerintah izin pengelolaan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, dibutuhkan pula Peraturan Menteri tata cara perubahan status zona inti kawasan konservasi perairan. tentang izin lokasi dan tentang Diperlukan penguatan kelembagaan dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan khususnya taman nasional laut. Upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup terus dilakukan melalui: pengendalian pencemaran dan kerusakan pada media air, tanah, dan udara, serta penanganan limbah padat dan bahan berbahaya beracun (B3) Beberapa permasalahan dan isu strategis terkait perbaikan kualitas lingkungan hidup yang masih dihadapi hingga saat ini adalah sebagai berikut: 1. Metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu dikembangkan, agar lingkungan hidup yang lebih mencerminkan kondisi terjadi; 2. Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan tanah) sebagai dasar untuk mendapatkan data dan informasi lingkungan (perlu ditingkatkan); hidup masih optimal belum 3. Perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; 4. Masih banyaknya lahan/kawasan kritis terlantar yang belum dipulihkan; 5. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan database untuk mendukung pemanfaatan potensi Keanekaragaman Hayati (Kehati); 6. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020, dan peningkatan ketahanan masyarakat di daerah rentan; 7. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-39
10-40 lingkungan hidup daerah; 8. Perlunya penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan turunan dari UU No.32/2009. Sasaran Tahun 2015 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 64,5; 2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 3. Menguatnya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup: a. Menyempurnakan IKLH sebagai ukuran kualitas lingkungan hidup nasional, melalui strategi (i) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi untuk parameter yang dipergunakan di dalam IKLH; dan (ii) memantapkan metodologi analisis yang digunakan untuk perhitungan IKLH. b. Mengembangkan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan, melalui strategi: (i) menyediakan standar dan panduan teknologi ramah lingkungan, serta rekomendasi alih teknologi, dan pengembangan teknologi lokal; (ii) memberikan pelayanan registrasi produk (iii) meningkatkan jumlah/jenis kompetensi yang distandarkan untuk pelaksanaan konsumsi berkelanjutan. dan kompetensi; pola produksi dan c. Memperkuat data dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, melalui strategi: (i) memperluas cakupan dan meningkatkan frekuensi pemantauan (ii) mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup; (iii) mengembangkan database pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan (iv) memperkuat evaluasi kualitas lingkungan hidup. kualitas lingkungan hidup; 2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup: a. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) Memperluas kriteria program Adipura yang komprehensif (matra air, udara, | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
lahan, sampah, kelembagaan, dan kapasitas SDM); (ii) Memperluas yang mendukung industri yang lebih ramah lingkungan; (iii) mengembangkan dan mengimplementasikan skema insentif dan disinsentif. cakupan program Proper b. Mengelola limbah dan bahan B3, melalui strategi: (i) menyempurnakan standar/aturan mengenai limbah dan bahan B3; dan (ii) memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3. c. Melakukan upaya pemulihan secara terkoordinasi pada kawasan kritis/terdegradasi/tercemar yang terlantar, melalui strategi: (i) melakukan inventarisasi dan penilaian (assessment); dan (ii) secara terkoordinasi melakukan fasilitasi dan kerjasama untuk pemulihan kawasan bekas tambang, lahan terkontaminasi limbah B3, tutupan lahan/hutan, pesisir dan laut, serta badan air. d. Memperkuat pengelolaan Kehati, melalui strategi: (i) mengembangkan kapasitas kelembagaan Kehati; (ii) (iii) mengembangkan mengembangkan mekanisme pematauan dan evaluasi Kehati; dan (iv) mengembangkan strategi komunikasi Kehati. Balai Kliring Kehati; e. Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi: (i) melaksanakan inventarisasi GRK (ii) yang menerapkan sistem MRV di setiap bidang; (iii) mengembangkan indikator adaptasi. berkesinambungan setiap tahunnya; indeks kerentanan dan 3. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup: a. membina dan meningkatkan kapasitas SDM lingkungan hidup, melalui strategi: (i) mengembangkan fungsional pengawasan lingkungan hidup (PPLH dan PPNS); dan (ii) memberikan pembinaan dan pelatihan kepada PPLH dan PPNS. b. meningkatkan kepastian hukum lingkungan, melalui strategi: (i) menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH; (ii) meningkatkan pelayanan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan hidup; dan (iii) meningkatkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-41
kerjasama dengan instansi penegak hukum. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan lingkungan hidup terus ditingkatkan Upaya pengelolaan dengan disahkannya Undang-undang (UU) No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut tentang telah secara komprehensif mengatur lingkungan, emisi GRK, dan pembangunan pengelolaan berkelanjutan. Untuk dapat melaksanakan UU tersebut turunan/operasional yang diperlukan adanya peraturan secara keseluruhan dimandatkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pada tahun 2015 diharapkan dapat diselesaikan dan diterbitkan 3 (tiga) PP baru yang mengatur tentang: (1) Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Karst, (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (3) Pengelolaan Limbah B3. Selain itu, diperlukan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Genetik yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 11/2013 terkait dengan Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumberdaya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang atas Konvensi Timbul yang Keanekaragaman Hayati. (KLHS), dan dari Pemanfaatannya Upaya perbaikan lingkungan hidup memerlukan dukungan kelembangaan dalam bentuk: (1) penguatan kelembagaan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) untuk pengelolaan lingkungan hidup di daerah; (2) perlunya koordinasi antar K/L dan Pemda dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup; dan (3) penguatan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Pusarpedal) untuk mendukung penyediaan data dan serta pengembangan kapasitas pengelolaan informasi, lingkungan hidup. 10.1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA pembinaan meteorologi, dan Upaya klimatologi dan geofisika diarahkan pada peningkatan kualitas informasi: (1) peringatan dini cuaca ekstrim; (2) peringatan dini iklim ekstrim; dan (3) peringatan dini gempa bumi dan tsunami. pengembangan Sementara itu, beberapa permasalahan dan isu starategis 10-42 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
terkait klimatologi dan geofisika adalah sebagai berikut: pengembangan dan pembinaan meteorologi, 1. Masih perlunya penguatan sistem peringatan dini: (i) cuaca ekstrim dan iklim ekstrim, untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta (ii) gempa dan tsunami, untuk mendukung upaya penanganan bencana;; 2. Masih diperlukannya penambahan kerapatan jaringan peralatan pengamatan dan sensor, serta peningkatan untuk pengamatan penggunaan meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim, dan analisis gempa dan tsunami; alat otomatis 3. Perlunya pengembangan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim, antara lain untuk ketahanan pangan; 4. Perlunya peningkatan data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut; 5. Perlunya peningkatan pemanfaatan data dan informasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG). Sasaran Tahun 2015 : 1. Menguatnya sistem peringatan Dini untuk pelayanan informasi cuaca dan iklim, serta penanganan bencana; 2. Meningkatnya data dan pemodelan dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim; 3. Meningkatnya pelayanan data dan informasi MKG. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 : 1. Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini, melalui strategi: (i) menambah kerapatan (ii) meningkatkan kapasitas SDM/forecaster; (iii) menyediakan sarana/media informasi peringatan dini; (iv) melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin; dan (v) meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami dengan instansi terkait. komunikasi/diseminasi jaringan peralatan; 2. Menyediakan data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui strategi: (i) membuat pemodelan proyeksi perubahan iklim; (ii) informasi untuk mendukung upaya menyediakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH 10-43
ketahanan pangan ketahanan energi. (pertanian dan perikanan) dan 3. Meningkatkan pelayanan data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui strategi: (i) informasi dengan meningkatkan kualitas data dan peralatan peralatan mengganti otomasi/digital secara bertahap; (ii) menyediakan data dan informasi pendukung pemantauan kualitas udara ambien, sesuai dengan standar parameter yang ditentukan; (iii) meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim; (iv) memperkuat database MKG yang terintegrasi; dan (v) meningkatkan diseminasi data dan informasi MKG kepada pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Kerangka Regulasi Pengelolaan meteorologi, klimatologi dan geofisika (MKG) diatur dalam UU No.31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Pada tahun 2015, diperlukan peraturan turunan (PP) dari UU tersebut yang mengatur mengenai: Pelayanan MKG, SDM MKG, dan Rekayasa dan Penelitian MKG. analog menjadi 10.2 KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan dari kegiatan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 10-44 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH
BAB 11 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL 11.1 Permasalahan dan Isu Strategis Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, dibutuhkan manajemen yang handal yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Sistem pendukung manajemen pembangunan nasional antara lain meliputi perencanaan pembangunan, penyediaan data dan informasi statistik, dan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat serta dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan pelaku-pelaku pembangunan nasional. Perencanaan merupakan bagian dari sistem manajemen yang saling terkait dengan pelaksanaan, pembangunan pengendalian (pengawasan dan pemantauan), serta evaluasi kinerja. Perencanaan pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) mendorong terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; antara (iii) menjamin perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menuju tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Permasalahan perencanaan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin kompleks dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan peran sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki potensi sebagai kekuatan baru (new emerging forces) di dunia. Peran ikut mempengaruhi kondisi perekonomian regional dan dunia. Untuk menghasilkan kualitas rencana pembangunan yang keterkaitan dan konsistensi dan dalam Indonesia semakin diperhitungkan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL 11-1
11-2 lebih baik, dilakukan upaya perbaikan, salah satunya dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan. Evaluasi paruh waktu atas RPJMN 2010-2014 telah dilakukan dan diharapkan dapat memberikan gambaran bagi persiapan penyusunan RPJMN 2015-2019. Menurut hasil evaluasi yang telah dilakukan, beberapa kondisi yang mempengaruhi kualitas hasil perencanaan pembangunan adalah; (i) kurangnya kejelasan tujuan, target, dan sasaran sehingga menyulitkan pengukuran kinerja; (ii) belum optimalnya proses pengintegrasian, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (iii) belum optimalnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta (iv) belum optimalnya integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing- masing tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). fungsi pemerintahan baik di Dalam dimensi kewilayahan, terdapat permasalahan, antara lain: rencana lambatnya penyelesaian dokumen pembangunan dan tata ruang di daerah; (2) masih sulitnya konversi lahan di daerah untuk kegiatan pembangunan serta investasi; (3) belum memadainya penyediaan infrastruktur dalam mendukung penguatan konektivitas nasional dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi dan mobilitas; (4) regulasi pusat dan daerah yang masih tumpang tindih dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; (5) struktur birokrasi yang masih gemuk dan kurang transparan serta akuntabel; (6) difusi teknologi dan transfer pengetahuan masih berjalan lambat karena kapasitas sumber manusia di daerah yang masih rendah; (7) rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di semua wilayah; dan (8) masih rendahnya kualitas data dari daerah, terutama yang berkaitan dengan dana transfer yang dibutuhkan untuk pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK). (1) Untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan juga perumusan kebijakan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan, data dan informasi statistik secara resmi digunakan Pemerintah sebagai rujukan. Data dan informasi statistik berkualitas tersebut tidak saja menjadi rujukan Pemerintah, tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
masyarakat untuk pengembangan usaha maupun beragam kebutuhan lainnya. Dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia statistik resmi di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan. Dengan pesatnya perkembangan otonomi daerah dan pemekaran wilayah, memberi dampak langsung pada BPS yang merupakan Kementerian/Lembaga vertikal, antara lain adalah adanya provinsi/kabupaten/kota yang belum memiliki kantor perwakilan beserta perangkatnya, termasuk SDM. Adapun terhadap pentingnya data dan kepedulian masyarakat informasi statistik, merupakan faktor penunjang bagi penyediaan data yang berkualitas, yang tercermin dari respon rate dan jawaban yang diberikan responden. Survei terhadap perusahaan memiliki respon rate yang masih rendah. Selain permasalahan tersebut, penyelenggaraan kegiatan statistik menghadapi beberapa tantangan yang disebabkan oleh perkembangan globalisasi yang menuntut penentuan metodologi yang tepat dalam pelaksanaan survei, yaitu: (1) arus barang dan jasa bergerak sangat cepat dan dalam jumlah besar; (2) mobilitas (pergerakan) manusia antar negara yang berjalan cepat; dan (3) tidak ada lagi sekat antar wilayah. Sistem pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis untuk mendukung manajemen pembangunan nasional secara efektif, utamanya dalam upaya efisiensi belanja negara, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, dan tentu saja upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya: (1) Masih adanya disharmonisasi peraturan pengadaan barang/jasa dengan peraturan perundangan sektoral lainnya, misalnya saja peraturan di bidang keuangan daerah, serta kepastian hukum yang lemah yang diakibatkan belum adanya pengaturan/regulasi yang dapat memberikan kekuatan memaksa maupun legal standing yang lebih kuat terhadap peraturan perundangan lainnya yang terkait; (2) Kekuatan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai motor pengerak pembangunan belum mampu mempercepat penyerapan anggaran pemerintah; (3) Sebagian besar K/L/D/I ini menghambat belum membentuk ULP. Hal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL 11-3
11-4 kelancaran/efektivitas (4) Belum memadainya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah sejalan dengan makin kompleksnya proses pengadaan; (5) Belum optimalnya penerapan sistem pengadaan secara elektronik. Hal ini ditandai dengan: (a) belum seluruh paket pengadaan dilakukan secara elektronik; (b) system e-procurement (e- tendering) yang ada belum seluruhnya berlangsung secara elektronik; (c) cakupan produk dalam sistem e-catalogue masih terbatas; (6) Infrastruktur pendukung yang berkualitas dan memadai seperti penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai sarana untuk mengimplementasikan e-procurement masih belum sepenuhnya tersedia secara merata; dan (7) Integritas dan profesionalisme pejabat pengelola pengadaan belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. proses pengadaan; Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan nasional secara efektif dan mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang sudah ditetapkan, upaya perbaikan yang dilakukan (1) Penyempurnaan/penyusunan/ sosialisasi regulasi pengadaan; sumber daya manusia pengelola (2) Pengembangan pengadaan dengan mengimplementasikan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan; (3) Pengembangan kelembagaan layanan pengadaan dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP); (4) Pengembangan sistem e-Procurement dan e-Purchasing/e-Catalogue; (5) Pengembangan sistem perencanaan pengadaan dan sistem monitoring/evaluasi pengadaan; serta (6) Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah antara lain melalui: tahun 2013, upaya penyempurnaan/penyusunan Hingga regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, telah dilakukan melalui penetapan: (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (2) Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (3) Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Profesionalisme SDM pengelola pengadaan barang/jasa terus | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
ditingkatkan (1) PermenPAN dan RB No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (2) Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 dan No. 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; (3) Perka LKPP No. 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan (4) Perka LKPP No. 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing). seiring dengan telah ditetapkannya: Dalam layanan pengadaan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 130 ayat (1) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I) paling lambat pada tahun anggaran 2014. Untuk itu, LKPP telah melakukan sosialisasi, konsultasi, dan fasilitasi pembentukan ULP secara intensif. Sampai dengan bulan Februari 2014 telah terbentuk sebanyak 290 ULP di K/L/D/I, dengan rincian sebagaimana terlihat dalam Gambar 11.1 berikut. rangka pengembangan kelembagaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL 11-5
GAMBAR 11.1 JUMLAH ULP YANG TERBENTUK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAINNYA Sumber: Direktorat Pengembangan Profesi LKPP, per Februari 2014 Pengembangan e-Procurement melalui Layanan Pengadaan (LPSE) dan e-Purchasing/e-Catalogue Secara Elektronik dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif. Hasil- hasil yang telah dicapai hingga 2013 antara lain: (1) telah terbentuk 602 LPSE yang melayani 33 provinsi, 773 instansi serta 318.369 penyedia barang/jasa; (2) telah terlaksana sebanyak 256.151 paket pengadaan secara elektronik senilai Rp 471,5 triliun; (3) telah dibangun sistem aplikasi e-catalogue untuk kendaraan bermotor, internet service provider, alat dan mesin pertanian, obat generik dan alat kesehatan, sarana bahan pabrikasi (hot-mix dan ready mix), serta peralatan berat; (4) meningkatnya kualitas layanan e-procurement dengan telah terstandardisasinya 99 LPSE. 11-6 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
GAMBAR 11.2 PERKEMBANGAN JUMLAH PAKET DAN NILAI PAGU PENGADAAN MELALUI LPSE 2008-2013 Sumber: Smart Report LPSE LKPP, 2013 Kinerja implementasi pengadaan secara elektronik telah memberikan dampak signifikan berupa efisiensi penggunaan anggaran belanja negara dalam beberapa tahun terakhir. Dengan e-procurement, rata-rata penghematan anggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hingga akhir 2013 mencapai 10,86 persen atau sebesar Rp 44,8 triliun. Perkembangan efisiensi pengadaan melalui LPSE disajikan pada Gambar 11.3 berikut. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL 11-7
11-8 GAMBAR 11.3 PERKEMBANGAN NILAI EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENGADAAN 2008-2013 (DALAM MILIAR RUPIAH) Sumber: Smart Report LPSE LKPP, 2013 Upaya pengembangan sistem perencanaan pengadaan telah dilakukan melalui pengembangan aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis web. Aplikasi ini menjadi media/sarana komunikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang menyangkut pengadaan barang/jasa secara nasional. Sementara upaya pengembangan sistem monitoring/evaluasi pengadaan dilakukan melalui pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa secara online. Aplikasi ini akan mempermudah pelaporan bagi pengguna, antara lain mengetahui rencana dan realisasi paket pengadaan. Dalam upaya mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, LKPP memberikan bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2013, antara lain: (1) implementasi Whistleblowing System dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan ditetapkannya Perka LKPP No. 10 Tahun 2013 tentang Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa; (2) pemberian/pelayanan keterangan ahli sebanyak 316 kasus; (3) rekomendasi sengketa kontrak/audit sebanyak 132 kasus; (4) pemberian | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
layanan konsultasi pengadaan kepada 9.373 pihak; dan (5) layanan bimbingan teknis pengadaan kepada 35 pihak. Berdasarkan permasalahan, hasil evaluasi, maupun capaian yang telah diraih sebelumnya, serta memperhatikan peran strategis sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mendukung manajemen pembangunan nasional secara efektif, maka upaya perbaikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah menuju sistem pengadaan implementasi barang/jasa pemerintah yang transparan, profesional dan berintegritas, serta terkendali risikonya, perlu terus dilakukan. 11.2 Sasaran Tahun 2015 Sasaran perencanaan pembangunan di tahun 2015 adalah untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan yang dilihat dari: (i) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; (ii) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (iii) adanya keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta (iv) adanya (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing- masing tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). dan antara konsistensi integrasi fungsi pemerintahan baik di Sasaran pembangunan bidang statistik untuk tahun 2015 adalah: (1) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; (2) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; (4) Peningkatan metodologi sensus dan survei; (5) Peningkatan dan pengembangan analisis statistik; (6) Peningkatan hubungan dengan pengguna data; (7) Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan (8) Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik; (9) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja (10) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; (11) Penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance; (12) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan; informasi statistik; lainnya; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL 11-9
dan (13) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Sasaran yang akan dicapai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2015 adalah: (1) Peningkatan kelembagaan/regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; (3) Peningkatan implementasi sistem perencanaan pengadaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; (4) Peningkatan transparansi dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan (5) Peningkatan layanan advokasi dan penanganan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 11.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 11.3.1 Perkuatan Perencanaan dan Pembangunan Arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dan tahunan yang berkualitas. Arah kebijakan tersebut dicapai antara lain melalui: (1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan; (2) Penerapan seutuhnya perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja (performance based evaluasi budgeting); kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembagunan; (4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan (5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. (3) Peningkatan kualitas hasil Dalam rangka meletakkan landasan implementasi anggaran berbasis kinerja, unified budget dan kerangka pengeluaran jangka menengah akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu RPJMN 2015 - 2019 dan Renstra-K/L 2015 - 2019, RKP 2015, Renja-K/L 2015 dan RKA K/L 2015. Restrukturisasi program, kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga akan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di 11-10 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
samping itu, RPJMN 2015 - 2019 dan RKP 2015 akan memperkuat implementasi dari prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dengan melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut: (1) Penyempurnaan indikator dan keluaran pada masing- masing program dan kegiatan; (2) Perkuatan akuntabilitas program dan kegiatan dengan pencantuman pelaksana dari masing-masing program dan kegiatan; dan (3) Penerapan pagu baseline dari program dan kegiatan yang merupakan upaya agar perencanaan yang disusun merupakan rencana kerja yang dapat diimplementasikan dan terukur. Selain itu, dalam penyusunan RKP 2015 juga menjaring aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan terkait identifikasi masalah dan temuan hasil-hasil pembangunan. Bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan pembahasan pada bidang- bidang pembangunan yang menjadi prioritas nasional yang menjadi fokus pelaksanaan dari RKP. 11.3.2 Perkuatan Data dan Informasi Statistik Arah kebijakan bidang statistik yang telah ditetapkan adalah: (1) Menyelenggarakan statistik dasar dengan cara sensus, survei, dan kompilasi administrasi sesuai dengan yang tercantum pada pasal 11 UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik; (2) Mereviu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik; (3) Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan kemutakhiran; (4) Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); (5) Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi khususnya ilmu statistik melalui penelitian maupun studi; (6) Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna; (7) Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional; (8) Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data statistik; (9) Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik; dan (10) Mengupayakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL 11-11
11-12 pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas data statistik yang dihasilkan, maka penyediaan dan pelayanan informasi statistik di berbagai tingkat perlu dilanjutkan. Fokus peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik pada tahun 2015 antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan keragaman data dan informasi statistik ekonomi melalui kegiatan antara lain Survei Industri Besar/Sedang, lanjutan rangkaian Sensus Pertanian 2013, Persiapan Sensus Ekonomi 2016, Penyusunan PDB dan PDRB, serta Survei Perusahaan Pertanian; (2) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan antara lain SUSENAS, SAKERNAS, Survei Upah dan Struktur Upah, Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup, dan Survei Antar Sensus (Supas); (3) Meningkatkan manajemen survei lain dengan memperbaiki response rate, dan antara memperbaiki metoda pengumpulan data dan monitoring/ pemantauan ke lapangan; (4) Meningkatkan metodologi sensus dan survei antara lain dengan memperbaiki kerangka sampel bagi tangga maupun perusahaan/usaha, memperbaiki peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan serta penyajian data dan informasi statistik, menyempurnakan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik, menerapkan desain sensus dan survei yang optimal; (5) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik antara lain dengan meningkatkan kualitas analisis statistik lintas sektor, meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor, dan (6) membangun Meningkatkan hubungan dengan pengguna data antara lain meningkatkan kepuasan pelanggan, kemitraan dengan penyedia data, serta komunikasi antara pengguna data dengan penyedia data; dan (7) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik antara lain dengan memperbaiki kemudahan akses terhadap data, memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik) serta meningkatkan penggunaan Sistem Rujukan Statistik dan kompilasi metadata. survei berbasis rumah sistem manajemen kualitas total; | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
11.3.3 Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa Arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan guna mewujudkan sasaran pembangunan di bidang pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2015 adalah: (1) Penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional. Strategi yang ditempuh melalui langkah-langkah antara lain: (a) menyempurnakan aturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan pengadaan barang/jasa lingkungan makro/internasional maupun baik mikro/nasional serta melakukan kajian yang mendukung penyempurnaan aturan (b) dan kebijakan pengadaan barang/jasa harmonisasi peraturan pengadaan barang/jasa dengan peraturan perundang-undangan (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan pengadaan, dengan langkah-langkah yang ditempuh antara lain: (a) implementasi jabatan barang/jasa pemerintah di K/L/D/I, dan (b) percepatan pembentukan dan operasionalisasi ULP di K/L/D/I; (3) Penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dan peningkatan kualitas implementasinya, dengan ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi: (a) optimalisasi penerapan e-procurement melalui standardisasi LPSE, (b) penguatan kapasitas dan infrastruktur LPSE, (c) perluasan cakupan produk dalam e- catalogue, dan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara online; dan (4) Penguatan integritas pengadaan, dengan strategi yang ditempuh melalui langkah- langkah implementasi Whistleblowing System pengadaan barang/jasa pemerinta, (b) pelaksanaan probity audit, dan (c) optimalisasi portal konsultansi LKPP, sebagai sarana bagi pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa pemerintah kepada K/L/D/I. di sesuai kebutuhan stakeholder, tersebut, sektoral lainnya; fungsional pengelola pengadaan implementasi (d) optimalisasi antara (a) lain: optimalisasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL 11-13
11-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) No Indikator (1) I (3) Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Fokus Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu, balita, remaja dan lansia 1. Jumlah provinsi yang mencapai target KN1 2. Persentase sekolah yang melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik SD/MI kelas 1 1.Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pf) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1 2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program (4) (7) (8) (9) (10) 24 40 25 55 26 50 27 55 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 75 80 85 90 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pelaksana (11) Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan 3 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1. Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan (BOK) 9.715 9.715 9.715 9.715 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan II.1.M.A-1
Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) No Indikator (1) (3) Fokus Prioritas: Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 4 Pembinaan Gizi Masyarakat 1.Jumlah balita gizi kurang yang ditangani Fokus Prioritas : Pembedayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 5 Pembedayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan 2. Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan di level provinsi dan kab/kota 3. Jumlah model intervensi promosi kesehatan Rencana Tahun 2015 (4) 300.000 3 80 1 II.1.M.A-2 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (7) (8) (9) (10) (11) 350.000 400.000 450.000 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan 3 3 3 Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan 80 80 80 1 1 1
Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) No (1) Fokus Prioritas : Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Indikator (3) 6 Penyehatan Lingkungan 1. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM 2. Persentase pengawasan kualitas air minum 3. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan 4. Jumlah kab/kota yang melaksanakan strategi adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan (APIK) 5. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan 6. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan 7. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kawasan sehat 8. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu Rencana Tahun 2015 (4) 35 30 50 5 10 31 350 10 II.1.M.A-3 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) (8) (9) 40 45 35 40 52 54 15 20 15 21 37 43 360 370 20 40 50 45 56 35 28 49 380 60 Program Pelaksana (10) (11) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) No Indikator (1) Fokus Prioritas : Peningkatan pengawasan obat dan makanan (3) 7 8 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis 2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (dihitung dari 6.500 sarana) 3. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (dihitung dari 143.500 sarana) 1.Jumlah dokumen Profil Risiko Keamanan Pangan Kategori "Early Warning" 2.Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan 9 Penilaian Makanan 1. Jumlah Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan Tepat Waktu (berkas) Rencana Tahun 2015 (4) 82.632 58 25 5 100 10.028 II.1.M.A-4 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (7) (8) (9) (10) (11) 82.632 82.632 82.632 Pengawasan Obat dan Makanan BPOM 63 63 63 30 30 30 5 5 5 Pengawasan Obat dan Makanan BPOM 100 100 100 10.028 10.137 10.137 Pengawasan Obat BPOM dan Makanan
Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat No (1) II Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Prioritas : Perkuatan Ketahanan Pangan Indikator (3) Fokus Prioritas : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1 Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan 1.Jumlah desa mandiri yang diberdayakan (desa) 2. Jumlah kawasan mandiri pangan yang diberdayakan (kawasan) 3. Jumlah sistem Kewaspadaan pangan (SKPG) dan gizi yang dikembangkan (laporan) 4. Laporan kajian kerawanan pangan (laporan) 5. Pemantauan. Monitoring, Evaluasi Desa Mandiri pangan (laporan) 6. Laporan Hasil Penyusunan FSVA (laporan) 7. Laporan kajian ketersediaan pangan dan akses pangan (laporan) Rencana Tahun 2015 (4) 429 144 456 35 35 35 35 II.1.M.A-5 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) (8) (9) 108 172 141 188 456 456 35 35 35 35 35 35 35 35 223 97 456 35 35 35 35 Program Pelaksana (10) (11) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kementerian Pertanian
Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat No (1) 2 Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar Indikator (3) 1.vPendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) (Desa) 2. Pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP (Laporan) 3. Laporan Promosi P2KP (Laporan) 4. Situasi Komsumsi Pangan Penduduk (Laporan) 5. Hasil Penanganan Keamanan Pangan Segar (Laporan) 6. Pengembangan Pangan Lokal (Laporan) Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (4) (7) 2.600 5.500 (8) 6.100 (9) 6.900 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 135 135 185 185 11 12 12 13 III Fokus Prioritas : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan 1. Penyediaan Layanan PAUD 1. Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education (persen) 70 75 80 85 2. Persentase angka partisipasi kasar (APK) PAUD 70 71 73 75 II.1.M.A-6 Program Pelaksana (10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (11) Kementerian Pertanian Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional
Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat No (1) IV Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Prioritas : Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator (3) Rencana Tahun 2015 (4) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) (8) (9) Fokus Prioritas : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, serta penguatan pembangunan keluarga 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 2. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 1. Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi KHIBA dan PMKR yang dapat dioperasionalkan (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja) 2. Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR 1. Jumlah kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan 2. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak 6 16 4 80,9 (dari 4,45 juta anggota aktif) 6 16 4 81,5 (dari 5,05 juta anggota aktif) 6 16 4 82,0 (dari 5,65 juta anggota aktif) 12 16 4 82,0 (dari 5,65 juta anggota aktif) 3. Jumlah sarana prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (Modul, APE, KKA dll) 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit II.1.M.A-7 Program Pelaksana (10) (11) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN
Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat No (1) V Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fokus Prioritas: Peningkatan Program Keluarga Harapan 1. Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) 1. Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) Rencana Tahun 2015 (4) 3.000.000 II.1.M.A-8 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (7) (8) (9) (10) (11) 3.200.000 3.200.000 3.200.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
MATRIKS BUKU 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015 Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 (1) A 1 2 3 4 5 6 7 8 (2) (3) Fokus Prioritas: Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif Bantuan Tunai Bersyarat Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit) Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Pelayanan Sosial Lanjut Usia Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (4) 3.200.000 148.778 47.204 50.491 75.000 21.473 111.940 3.200 53.100 2.200 (5) 3.200.000 148.778 47.204 50.491 75.000 21.473 111.940 3.200 53.100 2.200 (6) 3.000.000 149.582 48.760 51.310 130.000 27.000 111.090 3.200 53.300 2.200 (7) 3.200.000 150.588 49.689 52.337 141.413 30.000 111.090 3.200 53.300 2.300 (8) 3.200.000 153.600 50.682 53.384 141.413 35.000 111.090 3.200 53.300 2.300 (9) 3.200.000 156.672 51.696 54.451 141.413 40.000 111.090 3.200 53.300 2.300 9 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2.122 2.122 2.064 2.064 2.064 2.064 10 B Pemberian jaminan hidup (KK) Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan) Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Perluasan Pelayanan Dasar untuk Penduduk Miskin dan Rentan 4.782 15.530.897 4.782 15.530.897 6.609 15.530.897 6.609 14.838.440 6.609 12.078.489 6.609 8.972.310 1 2 Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis (juta) Persentase kesertaan ber-rKB PUS di wilayah dan sasaran khusus 3,97 12,8
3,97 12,8
4,60 12,6 30 4,6 13 30 4,6 14 30 4,6 14 30 3 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Persentase PUS KPS dan KS-1 anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB 75,5% (dari 2.000.000) 75,5% (dari 2.000.000) 75,5% (dari 1.100.000) 75,5% (dari 2.075.000) 75,5% (dari 2.105.000) 75,5% (dari 2.150.000) II.1.M.A-1 Program Pelaksana (11) (12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan BKKBN BKKBN
Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 (1) 4 (2) Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (pembinaan kesertaan ber-KB, Advokasi- KIE KB, dan Pembangunan Keluarga) (3) Pembinaan kesertaan ber-KB di provinsi (4) 33 (5) 33 (6) 33 (7) 33 5 6 7 8 9 10 11 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Penjaminan Kepastian Layanan SMP Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Jumlah siswa SD/SDLB penerima Bantuan Siswa Miskin Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima Bantuan Siswa Miskin Jumlah siswa SMA penerima Bantuan Siswa Miskin Jumlah siswa SMK penerima Bantuan Siswa Miskin Jumlah mahasiswa penerima Bidik Misi Siswa MI Penerima Bantuan Siswa Miskin Siswa MTs Penerima Bantuan Siswa Miskin Siswa MA Penerima Bantuan Siswa Miskin Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi 8.062.561 2.893.187 759.975 937.000 214.640 1.436.228 950.291 392.729 6.420 8.062.561 2.893.187 759.975 937.000 214.640 1.436.228 950.291 392.729 6.420 6.046.921 2.169.890 425.033 550.000 182.292 819.467 765.491 354.929 12.546 6.046.921 2.169.890 425.033 550.000 182.292 860.440 803.766 372.675 8.426 12 13 14 C 1 2 Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Fokus Prioritas: Penguatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Program Listrik Murah dan Hemat 95.100 95.100 88.889 93.323 20.000 0 0 20.000 Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya 200.000 64.850 180.000 64.850 Keswadayaan Masyarakat: Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Kegiatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (kecamatan) Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (dengan pendekatan pemberdayaan) - kecamatan Cakupan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Berbasis Kawasan Perdesaan: 1.189 1.189 865 1.189 324 144 324 144 5.100 5.100 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) II.1.M.A-2 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 33 6.046.921 2.169.890 425.033 550.000 182.292 903.462 843.954 391.309 5.550 88.889 20.000 64.850 614 575 575 Tahun 2018 (9) 33 6.046.921 2.169.890 425.033 550.000 182.292 948.635 886.152 410.874 3.330 88.889 20.000 64.850 758 431 431 Program Pelaksana (11) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (12) BKKBN Program Pendidikan Dasar Kemendikbud Program Pendidikan Dasar Kemendikbud Program Pendidikan Menengah Kemendikbud Program Pendidikan Menengah Kemendikbud Program Pendidikan Tinggi Kemendikbud Program Pendidikan Islam Kemenag Program Pendidikan Islam Kemenag Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Kemen ESDM Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kemen PU Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kemendagri
Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) (2) 3 Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat 4 5 Pengelolaan Pertanahan Provinsi 6 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 7 8 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha 9 10 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Indikator (3) Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan Kegiatan Pendukung Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi (kecamatan) Infrastruktur Pendukung Keg. Ekonomi & Sosial (RISE) Kegiatan Pendukung Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi (kecamatan) Infrastruktur Pendukung Keg. Ekonomi & Sosial (RISE) Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Jumlah bidang tanah yang di redistribusi Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha. Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Jumlah (Paket) Operasional Pembiayaan/ PUAP Jumlah desa wisata Jumlah kelompok petambak garam yang diberdayakan (kelompok) Jumlah sarana dan prasarana ekonomi yang dikembangkan (unit) Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan yang diberdayakan di kawasan budidaya/ minapolitan/ industrialisasi (kelompok) Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui model pengembangan usaha budidaya (kelompok) Rencana Tahun 2014 (4) 500 238 Kec 4.667 Desa 142.750 bidang 3.500 561
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 500 238 Kec 4.667 Desa 154.075 bidang 561
Rencana Tahun 2015 (6) 4.723 577 577 499 237 Kec 1.000 Desa 107.150 bidang 5.000 12 423 837 2.500 100 2.000 630 100 II.1.M.A-3 Tahun 2016 (7) 4.003 1.297 1.297 499 237 Kec 1.000 Desa 142.750 bidang 5.000 12 423 837 2.520 287 2.100 662 120 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 3.003 2.297 2.297 499 237 Kec 1.000 Desa 142.750 bidang 5.000 12 423 837 2.540 363 2.200 695 140 Tahun 2018 (9) 3.574 1.726 1.726 499 237 Kec 1.000 Desa 142.750 bidang 5.000 12 423
2.550 429 2.300 729 160 Program Pelaksana (11) (12) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kemendagri Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kemen PU Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian BPN Kementan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kemenparekraf KKP Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya KKP KKP
Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 (1) 11 (2) Peningkatan investasi dan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan (3) Jumlah usaha pengolah dan pemasar yang tumbuh baru usahanya (PoK/Lahsar) Jumlah entitas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan, tumbuh dan berkembang (Entitas Usaha) (4) -
D Fokus Prioritas: Peningkatan Peran Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi dalam Penanggulangan Kemiskinan 1 Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Pertanian Pangan dan Hortikultura Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang pertanian pangan dan hortikultura 34 Koperasi 2 3 Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Perikanan dan Peternakan Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang perikanan dan peternakan Koperasi penerima dukungan penguatan usaha Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) 7 Koperasi 16 Koperasi
4 Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM Penguatan Kapasitas Lembaga dan Pendanaan KSP Konvensional/ Syariah 100 KSP/KSP Syariah 5 Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM Wirausaha pemula yang mendapat start up capital Koperasi yang diperkuat permodalannya PKL yang Terfasilitasi 1651 Wirausaha Pemula 1100 Koperasi 6 Perluasan dan penguatan akses pemasaran Koperasi dan UMKM di dalam negeri 4000 Umi 7 8 Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan SDM KUMKM Pemasyarakatan kewirausahaan TPKU yang Difasilitasi 3000 Orang 100 Unit 9 Perluasan KUR Koordinasi program KUR Sosialisasi Program KUR UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR 33 Provinsi 27520 UMKM 10 Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM Pengembangan dan Pembinaan LKM 100 LKM 11 Pengembangan Keanggotaan Koperasi Pengembangan Anggota Koperasi Melalui Penyuluhan dan Kaderisasi 690 Orang Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) -
34 Koperasi 7 Koperasi 16 Koperasi
100 KSP/KSP Syariah 1651 Wirausaha Pemula 1100 Koperasi 4000 Umi 3000 Orang 100 Unit 33 Provinsi 27520 UMKM 100 LKM 690 Orang Rencana Tahun 2015 (6) 60 1.340 40 Koperasi 7 Koperasi 14 Koperasi 4 Koperasi 250 KSP/KSP Syariah 3400 Wirausaha Pemula 600 Koperasi 1000 Umi 2000 Orang 100 Unit 4 Laporan 34 Provinsi 27520 UMKM 360 LKM 740 Orang II.1.M.A-4 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 (7) 60 (8) 60 1.500 1.600 40 Koperasi 40 Koperasi 7 Koperasi 8 Koperasi 25 Koperasi 25 Koperasi 5 Koperasi 5 Koperasi 250 KSP/KSP Syariah 250 KSP/KSP Syariah 3750 Wirausaha Pemula 725 Koperasi 4100 Wirausaha Pemula 800 Koperasi 1210 Umi 1330 Umi 2000 Orang 2000 Orang 100 Unit 100 Unit 4 Laporan 34 Provinsi 4 Laporan 34 Provinsi 27520 UMKM 27520 UMKM 200 LKM 200 LKM 740 Orang 740 Orang Tahun 2018 (9) 60 1.700 40 Koperasi 9 Koperasi 27 Koperasi 6 Koperasi 250 KSP/KSP Syariah 4550 Wirausaha Pemula 875 Koperasi 1460 Umi 2000 Orang 100 Unit 4 Laporan 34 Provinsi 27520 UMKM 200 LKM 740 Orang Program Pelaksana (11) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (12) KKP Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Penguatan Kelembagaan Koperasi Kementerian KUKM Penguatan Kelembagaan Koperasi Kementerian KUKM
Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 (1) E 1 2 3 (5) Fokus Prioritas: Penguatan Kelembagaan untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan (2) (3) (4) Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan 2 3 3 4 Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang kelembagaan dan kemitraan 3 5 Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang keuangan mikro dan penguatan TTG 4 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (6) 2 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 3 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 3 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 3 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 4 2 dok usulan rekomendasi kebijakan II.1.M.A-5 Tahun 2016 (7) 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan Tahun 2018 (9) 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 2 dok usulan rekomendasi kebijakan Program Pelaksana (11) (12) Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) A 1 (2) (3) Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Konektivitas Laut Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Unit (Terbangunnya sarana bantu navigasi bidang Kenavigasian pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar) Pembangunan SBNP Unit perangkat radio SSB (unit) (4) 23; 53; 48 242 100 (5) 23; 53; 49 242 100 (6) 25; 55; 50 217 100 (7) 25; 55; 50 217 100 (8) 25; 55; 50 217 100 (9) 25; 55; 50 217 100 Paket Vessel Traffic Services di Selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya 7 7 7 7 7 7 Suku Cadang SROP (paket) unit CCTV Pemantauan Kapal (unit) Unit AIS (paket) 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 Dermaga kapal kenavigasian (lokasi) Kapal inspeksi navigasi (unit) 3 (Benoa, Banjarmasin, Tarakan) 5 4 (Benoa, Banjarmasin, Tarakan) 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Jumlah kapal patroli KPLP yang selesai dibangun (unit) 12 12 12 12 12 12 3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran (paket) Jumlah Kapal Marine Surveyor yang selesai dibangun (unit) 3 0 3 0 3 7 3 7 3 7 3 7 II.1.M.A-1 Program Pelaksana (10) (11) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemen. Perhubungan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemen. Perhubungan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemen. Perhubungan
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (1) 4 (2) Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut (3) Tersediannya kapal penyebrangan perintis (unit) Tersediannya subsidi perintis angkutan laut (lintas) (4) 15 0 (5) 15 0 (6) 10 80 (7) 10 85 (8) 10 90 (9) 10 95 (10) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut (11) Kemen. Perhubungan 5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemen. Perhubungan 6 Penyelenggaraan Angkutan Perintis Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) Jumlah pesawat perintis 24 0 24 0 26 0 26 0 26 10 26 10 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemen. Perhubungan B Peningkatan dan Penguatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari 1 2 Penelitian Oceanografi Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG Jumlah publikasi yang dihasilkan Jumlah jaringan data sistem informasi dan penelitian terumbu karang dan ekosistem terkait Jumlah Pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% - 80% 1 1
1 1 10 pelabuhan 1 1 10 pelabuhan Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK 10 pelabuhan 10 pelabuhan Pengembangan dan 1 1 1 1 Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika LIPI BMKG 3 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG Kecepatan diseminasi informasi iklim maritim sampai di instansi kelautan dan pelabuhan
10 Hari 10 Hari 7 Hari 7 Hari Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG II.1.M.A-2
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) 4 (2) Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan (3) Jumlah Rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah Paket penerapan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah Inovasi teknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah Data dan /atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim (paket) Jumlah Data dan informasi teknologi kelautan dan perikanan, hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (Paket) (4) 2 2 6 0 0 (5) 2 2 6 0 0 (6) 4 3 5 2 4 (7) 4 3 5 2 4 (8) 4 3 5 2 4 (9) 4 3 5 2 4 Jumlah inovasi produk dan jasa kelautan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (buah) 0 0 1 1 1 1 Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi kelautan dan perikanan (paket) 1 1 1 1 0 0 II.1.M.A-3 Program Pelaksana (10) (11) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan KKP
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) 5 (2) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir (3) Jumlah Rekomendasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan (paket) Jumlah Paket penerapan Iptek kewilayahan, dinamika dan sumberdaya pesisir dan laut (paket) (4) 3 2 (5) 3 2 (6) 8 3 (7) 8 3 (8) 8 3 (9) 8 3 Jumlah Kawasan pesisir yang terpetakan sumberdayanya (SDLP) Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut (WPP) Jumlah Dokumen data dan/atau informasi sumberdaya dan kerentanan Pesisir dan Laut (paket) 7 2 3 7 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Jumlah inovasi produk dan jasa kelautan hasil litbang sumberdaya laut dan pesisir (buah) Jumlah Rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI berbasis IPTEK (paket) Jumlah Paket penerapan IPTEK pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI (paket) Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (WPP) 0 4 2 4 0 4 2 4 1 7 4 2 1 7 4 2 1 7 4 2 1 7 4 2 II.1.M.A-4 Program Pelaksana (10) (11) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan KKP Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan KKP
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) (2) (3) Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (PUD) (4) 8 (5) 8 (6) 8 (7) 8 (8) 8 (9) 8 Jumlah Kawasan Konservasi yang telah teridentifikasi kerentanan, kelangkaan dan keterancaman kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya (KKP) Jumlah data dan informasi sumber daya, pemulihan habitat, konservasi dan teknologi penangkapan ikan 6 0 6 0 3 10 3 10 3 10 3 10 7 Pelatihan Kelautan dan Perikanan Jumlah teknologi pengelolaan perikanan dan konservasi SDI (paket) Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang) 0 15.000 0 15.000 3 15.000 3 15.000 3 15.000 3 15.000 Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang) Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar 2.200
2.200
2.200 406 2.200 431 2.200 456 2.200 481 II.1.M.A-5 Program Pelaksana (10) (11) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) 8 (2) Pendidikan kelautan dan Perikanan (3) Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang) Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang) (4) 6.108
(5) 6.108
(6) 6.250 110 (7) 6.500 110 (8) 6.500 110 (9) 6.500 110 C 1 Penetapan batas wilayah NKRI, Aset-aset dan Peningkatan Tata Kelola serta Perecepatan Penyusunan Zonasi untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Persentase pendapat hukum di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang disampaikan ke stakeholders Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas substansi hukum politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang telah disampaikan kepada stakeholders. Persentase perjanjian internasional dibidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang dibuat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi)
36 54 54 37 II.1.M.A-6 Program Pelaksana (10) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP (11) Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) (2) (3) Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lintas wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (lokasi) Jumlah dokumen Tata Ruang WP3K di Wilayah Nasional dan Lintas Wilayah yang telah dievaluasi substansinya (dokumen) (4) -
(6) 3
(7) 4 39 (8) 4 58 (9) 2 58 Jumlah dokumen RZWP3K yang diakselerasi legalitasnya (dokumen) Jumlah dokumen final RZWP3K kab/kota dan prov yang telah dievaluasi substansinya (lokasi)
5 72 72 90 90 50 50 50 Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi) 65 65 50 50 50 30 II.1.M.A-7 Program Pelaksana (10) (11)
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) 3 (2) Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Peta Lingkungan Pantai (3) (4) 54 NLP (5) 54 NLP (6) 58 NLP (7) 61 NLP (8) 64 NLP (9) 66 NLP Peta Kelautan Peta Lingkungan Pantai dan kelautan yang dimutakhirkan Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, sinergi, diseminasi dan sosialisasi Pemetaan Kelautan & Lingkungan Pantai. Dokumen NSPK & kajian pemetaan Kelautan & Lingkungan Pantai. Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Kelautan dan Lingkungan Pantai Nasional 4 NLP 20 NLP 1 DOK 0 DOK 0 DOK 4 NLP 20 NLP 1 DOK 0 DOK 0 DOK 14 NLP 20 NLP 1 DOK 1 DOK 1 DOK 16 NLP 20 NLP 1 DOK 1 DOK 2 DOK 16 NLP 20 NLP 1 DOK 1 DOK 2 DOK 17 NLP 20 NLP 1 DOK 1 DOK 2 DOK 4 Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara Tersedianya Sarana dan Prasarana prioritas 12 unit 13 unit
12 unit 5 unit dukungan hankam dan penegakan hukum (Gakum) batas wilayah laut dan udara 5 Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi Presiden RI dan Kementerian/Lembaga dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan (rekomendasi)
11 15 18 20 II.1.M.A-8 Program Pelaksana (10) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG (11) Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan BNPB Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP KKP
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) D 1 (2) (3) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi indonesia (4) 12 kali (5) 13 kali (6) 12 kali (7) 12 kali (8) 12 kali (9) 12 kali 2 Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut Terbangunnya sarana & prasarana beserta fasilitas pendukung MRCC/RCC/GS di Daerah 3 Paket 4 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Persentase Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Barat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku Persentase Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Timur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku Persentase Ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku Persentase Ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan [POKMASWAS] yang peran aktif Dalam Pengawasan SDKP Persentase Ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dengan Unit usaha Penangkapan Ikan yang sesuai dengan ketentuan 90% 90% 80% 80% 800
800
95,35% 89,61% 80,00% 75,37% 1.128 90,00% 30,50% 96,31 % 90,46 % 91, 25 % 80,23 % 1.539 92% 33% 97,27 % 93,17 % 92,37 % 84,74 % 1.585 94% 35% 98,24 % 95,97 % 93,5 % 88,96 % 1.632 96% 38% II.1.M.A-9 Program Pelaksana (10) (11) Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bakorkamla Bakorkamla KKP
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) 4 (2) Operasional Pengawasan Sumber Daya Pemanfaatan Kelautan (3) Jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (lokasi/kawasan) Jumlah jenis ikan yang dilindungi, yang dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan) Jumlah Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola (direncanakan dan dimanfaatkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perijinan yang diberikan Persentase penurunan tingkat pencemaran akibat aktifitas perikanan [UPI] (%) (4) -
0 28
0 28 (6) 5 6 30 60 (7) 6 8 40 72 (8) 7 10 50 78 (9) 8 14 60 84 Persentase survey BMKT yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau perijinan yang diberikan (%)
45 55 60 75 Jumlah usaha garam yang sesuai ketentuan perijinan yang diberikan (usaha garam)
70 80 90 100 Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)
100 100 100 100 II.1.M.A-10 Program Pelaksana (10) (11) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) 5 6 (2) Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Operasional Pemantauan Pemanfaatan SD kelautan dan perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan (3) Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Jumlah Kapal Pengawas yang siap Beroperasi Jumlah Awak kapal pengawas yang memenuhi kualifikasi Jumlah pemenuhan sistem pemantauan SDKP yang terintegrasi dan operasional sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi dan akuntabel (unit) (4) 90 Hari operasi -
(5) 90 Hari operasi
(6) 116 hari operasi 27 unit 108 orang 6 (7) 73 hari operasi 31 Unit 124 orang 3 (8) 73 hari operasi 31 unit 124 orang 3 (9) 75 hari operasi 32 unit 128 orang 4 Infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu (kapal pengawas, speedboat pengawas, kantor Pengawas, Dermaga, Mess ABK [operator], Gudang barang bukti, Rumah penampungan sementara ABK Non Justitia, Pos Pengawas) (unit) Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Kawasan konservasi yang dapat dipantau (lokasi) 20
10 75%
10 80%
10 85%
10 90%
12 24 36 48 7 Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik secara akuntabel 79% 79% 79% 79% 80% 80% 82% 82% 85% 85% 90% 90% Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (Inpres 15 tahun 2011)
80% 80% 80% 80% II.1.M.A-11 Program Pelaksana (10) (11) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) (2) (3) Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] Perikanan baru yang kompeten (orang) (4) 60 (5) 60 (6) 30 (7) 30 (8) 30 (9) 30 E 1 Peningkatan Pemanfaatan Keekonomian Bioresources dan Potensi Pulau-pulau Kecil Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk terfasilitasi sarpras dalam mendukung pengembangan ekonomi (pulau) 64 ppk, 5 ppkt 64 ppk, 5 ppkt 15 16 21 26 Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk yang dikelola (pulau) Jumlah Gugus Pulau yang dikembangkan sebagai sentra wisata bahari dan perikanan (Gugus Pulau)
7 3 20 5 35 7 55 9 Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi investasi dan pengembangan ekonominya (pulau) 5 5 5 30 60 90 Jumlah pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya (pulau) Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi pengelolaan lingkungannya dan mitigasi bencana/dampak perubahan iklim (pulau)
21 750
20 500
70 250
170 II.1.M.A-12 Program Pelaksana (10) (11) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (1) 2 3 4 5 6 (2) Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Daerah Tertinggal di Kawasan Perbatasan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal (3) Fasilitasi peningkatan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal Fasilitasi peningkatan infrastruktur energi di daerah tertinggal Fasilitasi peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal Fasilitasi pembangunan kawasan perbatasan di daerah tertinggal Fasilitasi kabupaten tertinggal yang memiliki pulau terluar (4) 86 Paket 3500 Paket 43 Paket 35 Paket 67 Paket (5) 86 Paket 3500 Paket 43 Paket 35 Paket 67 Paket (6) 50 Paket 5.020 Paket 50 Paket 27 Paket 40 Paket (7) 50 Paket 5.020 Paket 50 Paket 27 Paket 40 Paket (8) 50 Paket 5.020 Paket 50 Paket 27 Paket 40 Paket (9) 50 Paket (10) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tretinggal 5.020 Paket Program Percepatan Pembangunan Daerah Tretinggal 50 Paket Program Percepatan Pembangunan Daerah Tretinggal 27 Paket Program Percepatan Pembangunan Daerah Tretinggal 40 Paket Program Percepatan Pembangunan Daerah Tretinggal (11) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal F Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan 1 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Jumlah rumusan kebijakan perencanaan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut
2 Kebijakan/Ket entuan 2 Kebijakan/K etentuan 2 Kebijakan/Ke tentuan 2 Kebijakan/Ke tentuan Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH II.1.M.A-13
MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Recana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) 2 (2) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis (3) Terselenggaranya fasilitasi provinsi/kab/kota yang ingin mengimplementasikan pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan lautan Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Ha) (4) - 300000 (5) - 300000 (6) 10 Daerah yang di fasilitasi 500000 (7) 10 Daerah yang di fasilitasi 600000 (8) 10 Daerah yang di fasilitasi 800000 (9) 10 Daerah yang di fasilitasi 900000 Jumlah kawasan konservasi yang dilakukan upaya perlindungan dan pelestariannya (kawasan) 4.5 jt Ha 4.5 jt Ha 10 28 30 33 Jumlah kawasan yang difasilitasi upaya pemanfaatannya (kawasan) Jumlah Jenis Ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya (jenis)
15 10 10 20 15 25 19 30 19 3 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Jumlah jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (jejaring) Jumlah produk dan jasa kelautan yang difasilitasi pengembangannya (produk) Jumlah ijin yang difasilitasi untuk pemanfaatan kawasan pesisir dan laut (ijin) Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya (kawasan) Jumlah kawasan pesisir yang direhabilitasi (kawasan) Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengendalian pencemarannya (kawasan) Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengembangan sarana dan prasarananya
300% 2 4 22 7 7 3 300% 4 10 65 20 15 10 300% 5 15 80 30 20 15 500% 6 20 95 40 25 20 II.1.M.A-14 Program Pelaksana (10) (11) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP
MATRIK 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK Prakiraan maju No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2015 2016 2017 1 1.1 Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1) 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 2. APM SD/MI 3. APK SMP/SMPLB/Paket B 4. APM SMP/MTs 5. APK MI 6. APK MTs 7. APK MA 8. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 9. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 1. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pf) 70% 90,63% 81,6% 80,79% 12,99% 22,13% 8,64% 91 91 75 71% 90,37% 82,47% 81,48% 13,14% 22,48% 8,87% 92 91.5 80 73,00% 90,83% 82,46% 81,37% 13,26% 22,62% 9,09% 93 92 85 2. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) 95 96 96 1.2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1) 1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 2. Jumlah provinsi yang mencapai target KN1 91 24 92 25 93 26 3. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 75 78 81 1.3 Pembinaan Gizi Masyarakat 1) 1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100 100 100 2. Jumlah balita gizi kurang yang ditangani 100 100 100 1.4 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra 1) 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 91 91.5 92 2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak 90 90 90 II.1.M.A-1 2018 75,00% 93,00% 79,44% 78,34% 13,37% 22,09% 9,32% 94 92.5 90 96 94 27 83 100 100 92.5 90 Program Pelaksana Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 1.5 Peningkatan Kualitas Pengendalian Penyakit Tumbuh Kembang dan Bersumber Binatang Kelangsungan Hidup Anak 1.6 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1) 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. Persentase kab/kota dengan IR DBD kurang dari target nasional 2. Persentase Kabupaten/kota melaksanakan Pemberian Obat Cacing pada anak usia sekolah dan prasekolah Persentase Angka penemuan baru kasus HIV dan pengobatan sesuai standar Persentase pengawasan kualitas air minum 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. Persentase kab/kota dengan IR DBD kurang dari target nasional 2. Persentase Kabupaten/kota melaksanakan Pemberian Obat Cacing pada anak usia sekolah dan prasekolah Persentase Angka penemuan baru kasus HIV dan pengobatan sesuai standar Persentase pengawasan kualitas air minum 1.8 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1) 1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan 2. Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan di level provinsi dan kab/kota 3. Jumlah Model Intervensi Promosi Kesehatan Rencana Tahun 2015 60 49 52.5 50 3 80 1 II.1.M.A-2 2016 62 55 54 55 3 80 1 Prakiraan maju 2017 64 62 56 60 3 80 1 2018 66 70 58 65 3 80 1 Program Pelaksana Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 Peningkatan Kualitas 1.9 Pembinaan Ketahanan Tumbuh Kembang dan Remaja1) Kelangsungan Hidup Anak 1.10 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak1) 1.11 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 1. APK PAUD usia 3-6 tahun Persentase Pengetahuan, sikap, dan prilaku remaja tentang KB dan Kesehatan Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak Persentase pengetahuan tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR 1.12 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN 4) 1. Jumlah diseminasi informasi melalui kegiatan tatap muka 2. Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak nasional 3. Jumlah diseminasi informasi melalui konten di media elektronik 4. Jumlah diseminasi informasi melalui penayangan konten di media baru 5. Jumlah kebijakan dan regulasi bidang diseminasi informasi P4GN yang diterbitkan 1.13 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 4) 1. Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba 2. Jumlah lembaga instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi menjadi IPWL Rencana Tahun 2015 2016 75 75 80,9 (dari 4,45 juta anggota aktif) 50 81,5 (dari 5,05 juta anggota aktif) 50 140 Kali 145 Kali 4 Media 5 Media 24 Kali 30 Kali 12 Kali 15 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Lembaga 105 Lembaga 33 Lembaga 36 Lembaga II.1.M.A-3 Prakiraan maju 2017 75 82 (dari 5,65 juta anggota aktif) 50 150 Kali 6 Media 36 Kali 18 Kali 1 Dokumen 110 Lembaga 40 Lembaga 2018 Program Pelaksana 75 82(dari 5,65 juta anggota aktif) 50 155 Kali 7 Media Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) BKKBN BKKBN BKKBN BNN 42 Kali 21 Kali 1 Dokumen 115 Lembaga Program P4GN BNN 44 Lembaga
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak 1.14 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 4) 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 3. Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi 4. Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan 1. Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba 2. Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1.15 Penyediaan layanan PAUD 1) 2. % janin sampai 3 tahun memperoleh layanan parenting 3. % desa memiliki minimal satu layanan PAUD 4. Jumlah lembaga PAUD menerapkan kurikulum 2013 5. % kabupaten/kota yang mempunyai pusat rujukan PAUD Rencana Tahun 2015 2016 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Lembaga 105 Lembaga 2 Pedoman 2 Pedoman 70% 71% 2 4 70% 75% 2 5 24% 29% II.1.M.A-4 Prakiraan maju 2017 12 Bulan Layanan 2 Dokumen 110 Lembaga 2 Pedoman 73% 5 80% 8 35% 2018 12 Bulan Layanan 2 Dokumen 115 Lembaga 2 Pedoman 75% 8 85% 12 41% Program Pelaksana Program P4GN BNN Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Kebudayaan
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 1.16 Peningkatan Kualitas Penjaminan Kepastian Layanan Tumbuh Kembang dan Pendidikan SD Kelangsungan Hidup Anak 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. APM SD/MI 2. APK SD/SDLB/PAKET A 3. Rasio kesetaraan gender SD/SDLB 4. Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS 5. Persentase SD yang memenuhi SPM 1.17 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 1) 6. Jumlah siswa SD/SDLB penerima bantuan siswa miskin 1. APK SMP/SMPLB/Paket B 2. APM SMP/MTs 3. Rasio kesetaraan gender SMP/SMPLB 4. Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS 5. Persentase SMP yang memenuhi SPM 1.18 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 1) 6. Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima bantuan siswa miskin 7. Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal satu SDLB Rencana Tahun 2015 2016 90,63% 90,37% 97,07% 96,41% 100% 26.454.575 100% 26.492.965 100% 100% 6.046.921 6.046.921 81,60% 82,47% 80,79% 81,48% 100% 100% 10.920.866 100 10.920.866 100 2.169.890 2.169.890 0,009 0,009 0 0 II.1.M.A-5 Prakiraan maju 2017 90,83% 96,63% 100% 26.753.156 100% 6.046.921 82,46% 81,37% 100% 10.920.866 100 2.169.890 0,009 0 2018 93% 98,90% 100% 27.592.576 100% 6.046.921 79,44% 78,34% 100% 10.920.866 100 2.169.890 0,009 0 Program Pelaksana Program Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Program Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 1.19 Peningkatan Kualitas Penyediaan dan Peningkatan Tumbuh Kembang dan Layanan Pendidikan SMK 1) Kelangsungan Hidup Anak 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. APK SMK Nasional 2. Jumlah siswa SMK sasaran BOS 3. Persentase SMK memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP 4. Persentase SMK menerapkan standar isi, standar proses, standar kelulusan, dan standar pengelolaan 5. Persentase SMK menerapkan pendidikan karakter 6. Jumlah siswa SMK penerima bantuan siswa miskin 7. Persentase siswa SMK mengikuti olimpiade, festival, lomba, dan debat tingkat nasional maupun internasional 8. Persentase SMK berkemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri 9. Jumlah SMK menyediakan layanan pembinaan kewirausahaan 10. Persentase SMK menerapkan kurikulum 2013 Rencana Tahun 2015 35,70% 4.725.078 75 65 100 550.000 8,5 44,2% 95 67 II.1.M.A-6 2016 37,28% 4.949.681 80 70 100 550.000 8,5 48,0% 105 100 Prakiraan maju 2017 38,57% 5.136.752 85 75 100 550.000 8,5 48,0% 105 100 2018 39,47% 5.269.447 90 80 100 550.000 8,5 48,0% 105 100 Program Pelaksana Program Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 1.20 Peningkatan Kualitas Penyediaan dan Peningkatan Tumbuh Kembang dan Pendidikan SMA1) Kelangsungan Hidup Anak 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. APK SMA nasional 2. APK Paket C Nasional 3 . Rasio kesetaraan gender SMA/SMLB 4. Jumlah siswa SMA sasaran BOS 5. Persentase SMA memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP 6. Persentase SMA/ Paket C menerapkan standar isi, standar proses, standar kelulusan dan standar pengelolaan 7. Persentase SMA menerapkan pendidikan berkarakter 8. Jumlah siswa SMA penerima bantuan siswa miskin 9. Persentase SMA menerapkan kurikulum 2013 10. Persentase siswa SMA mengikuti olimpiade, festival, lomba, dan debat tingkat nasional maupun internasional 1. APK PLK Nasional 1.21 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB 1) 2. Persentase SMLB memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP 3. Persentase SMLB menerapkan standar isi, standar proses, standar kelulusan, dan standar pengelolaan 4. Persentase SMLB menerapkan pendidikan karakter 5. Persentase siswa SMLB mengikuti olimpiade, festival, lomba, dan debat tingkat nasional maupun internasional Rencana Tahun 2015 35,32% 2,99% 1 4.674.158 75 65 100 425.033 67 7,5 0,07% 45% 45% 100% 5,5% II.1.M.A-7 2016 36,88% 3,18% 1 4.896.940 80 70 100 425.033 100 7,5 0,07% 50% 50% 100% 5,6% Prakiraan maju 2017 38,17% 3,31% 1 5.083.736 85 75 100 425.033 100 7,5 0,08% 55% 55% 100% 5,7% 2018 39,07% 3,37% 1 5.216.783 90 80 100 425.033 100 7,5 0,08% 60% 60% 100% 5,8% Program Pelaksana Program Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 1.22 1.23 Peningkatan Kualitas Penyediaan Layanan Kursus Tumbuh Kembang dan dan Pelatihan 1) Kelangsungan Hidup Anak Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 1) 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. Jumlah penganggur usia produktif yang mendapatkan layanan kursus dan keterampilan yang bermutu 2. Jumlah peserta didik memperoleh sertifikat kompetensi 3. Jumlah standar program kursus dan pelatihan 4. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi standar APM SD/MI APK MI APM AMP/MTs APK MTs APK MA Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MI Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MTs Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MA Siswa MI/PPS Ula penerima BOS Siswa MTs/PPS Wustha penerima BOS Siswa MA penerima BOS Rencana Tahun 2015 2016 60.000 130.000 51.773 61.773 45 50 8.967 10.467 90,63% 90,37% 12,99% 13,14% 80,79% 22,13% 81,48% 22,48% 8,64% 1 8,87% 1 1 1 1 1 3.616.758 3.797.596 3.377.950 3.546.848 1.221.144 1.282.201 II.1.M.A-8 Prakiraan maju 2017 210.000 71.773 55 11.967 90,83% 13,26% 81,37% 22,62% 9,09% 1 1 1 3.987.476 3.724.190 1.346.311 2018 300.000 81.773 60 14.967 93,00% 13,37% 78,34% 22,09% 9,32% 1 1 1 4.186.849 3.910.399 1.413.627 Program Pelaksana Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Islam Kementerian Agama
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak 1. APK PAUD usia 3-6 tahun Siswa MI penerima bantuan miskin Siswa MTs penerima bantuan miskin Siswa MA penerima bantuan miskin 1.24 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 3) Siswa MTs penerima bantuan beasiswa bakat dan prestasi Siswa MA penerima bantuan beasiswa bakat dan prestasi Jumlah pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Jumlah daerah melaksanakan penguatan karakter bangsa Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa 1.25 Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Jumlah pusat pendidikan pemilih Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 3) 1.26 Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) 1) Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) Rencana Tahun 2015 2016 819.467 860.440 765.491 803.766 354.929 372.675 750 1.000 750 1.000 1 Modul 1 Modul 10 Prov 8 Prov 7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) 7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) 9 Provinsi 18 Provinsi 3.000.000 3.200.000 II.1.M.A-9 Prakiraan maju 2017 903.462 843.954 391.309 1.500 1.500 1 Modul 7 Prov 7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) 27 Provinsi 3.200.000 2018 948.635 886.152 410.874 2.000 2.000 1 Modul 5 Prov 7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) 33 Provinsi 3.200.000 Program Pelaksana Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Komisi Pemilihan Umum Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 2 Peningkatan Kualitas Peningkatan Perlindungan Tumbuh Kembang dan Anak dari Berbagai Tindak Kelangsungan Hidup Anak Kekerasan dan Diskriminasi 1. APK PAUD usia 3-6 tahun Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan 2.1 Penanggulangan Krisis Kesehatan 1) meningkatnya kesiapsiagaan sumber daya dalam penanggulangan krisis kesehatan 2.2 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik 3) Persentase penanganan isu illegal migrant dan human trafficking serta isu-isu lainnya 2.3 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah 3) Persentase penanganan isu-isu Non Traditional Security, illegal migrant dan human trafficking. 2.4 Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak 2) 1. penarikan pekerja anak dari tempat kerja dan BPTA 2. peningkatan perusahaan yang menerapkan norma kerja anak 2.5 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 1) Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak disabilitas dan anak nakal yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Rencana Tahun 2015 2016 100% 100% 11 11 80% 80% 100% 100% 16.000 pekerja anak 17.250 pekerja anak 90 pengawasan ketenagakerjaan 90 pengawasan ketenagakerjaan 149.582 150.588 II.1.M.A-10 Prakiraan maju 2017 100% 11 80% 100% 19.838.000 pekerja anak 90 pengawasan ketenagakerjaan 153.600 2018 100% 11 80% 100% 22.813 pekerja anak 90 pengawasan ketenagakerjaan 153.600 Program Pelaksana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 Peningkatan Kualitas 2.6 Penyelenggaraan Kegiatan di Tumbuh Kembang dan bidang Kesehatan dan Kelangsungan Hidup Anak Perawatan 5) 2.7 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 5) 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. Jumlah UPT pemasyarakatan yang melaksanakan pelayanan terahadap kelompok rentan dan resiko tinggi sesuai standar. 1. Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan dan assessment anak sesuai standar 2. Jumlah LPKA yang melaksanakan pendidikan anak sesuai standar 3 Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Anak 3.1 Penyajian data statistik kriminal dan teknologi informasi 5) 3.2 Kegiatan Kerjasama dan Instrumen HAM 5) 3. Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar 4. Jumlah divisi pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan standar pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak oleh UPT PAS di wilayah masing-masing 5. Jumlah standar pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yang dibuat Persentase jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yang diharmonisasikan pengelolaan data statistik kriminal berdasarkan jenis penanganan perkara dan pengembangan teknologi sistem informasi Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM Rencana Tahun 2015 2016 30 60 7 7 10 11 2 4 3 3 5 5 100% 100% 1 laporan 1 laporan 16 16 II.1.M.A-11 Prakiraan maju 2017 90 9 12 6 3 5 100% 1 laporan 16 2018 120 11 13 8 3 5 100% 1 laporan 16 Program Pelaksana Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 Peningkatan Kualitas 3.3 Kegiatan Perancangan Tumbuh Kembang dan Peraturan Perundang- Kelangsungan Hidup Anak undangan 5) 3.4 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan 5) 3.5 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak 1) 1. APK PAUD usia 3-6 tahun Persentase Rancangan Peraturan Perundang- undangan di bawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu Persentase penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan 1.Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (40 Kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (5 Model) 4. Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (28 kab/kota) 5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (14 kab/kota) Lemb 6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang distandarisasi (60 Lembaga, 600 SDM) 7. Jumlah laporan survei anak bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (5 Laporan) SDM Rencana Tahun 2015 20% 20% 11 20
14 0
20 1
II.1.M.A
12 2016
40%
40%
15 40
36 25
40 1
Prakiraan maju 2017
15 60
2 8
50 50
60 1
2018 80%
10 80
8 64 75 80 1 Program Pelaksana Program Pembentukan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Program Pembentukan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 3.6 Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak 1) 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 8. Persentase sub-sistem data Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (1 Sub Sistem) 9. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan) 1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (67 Kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (5 Model) 4. Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (28 Kab/Kota) Rencana Tahun 2015 50 1 15 25 2 4 II.1.M.A-13 2016 50 2 17 55 3 8 Prakiraan maju 2017 100 1 27 70
8 2018
100 2
27 85
8 Program Pelaksana Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (14 Kab/Kota) 6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM) 7.Jumlah laporan survei anak bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (4 lap) SDM Lemb 8. Persentase sub sistem data Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (2 Sub Sistem data) 3.7 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 1) 9. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan) 1. Jumlah kebijakan Partisipasi Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase kebijakan Partisipasi Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (46 Kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (5 Model) 4. Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (40 kab/kota) 5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (20 Kab/Kota) 6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Partisipasi Anak yang distandarisasi (8 Lembaga, 200 SDM) SDM Lemb Rencana Tahun 2015
10 1 50 1 1 1 8 II.1.M.A-14 2016 21 30 30 1 50 2 1 1 8 Prakiraan maju 2017 43 50 50 1 100 1 1 1 8 2018 64 80 80 1 100 2 Program Pelaksana Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak 3.8 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur 1) 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 7. Jumlah laporan survei anak bidang Partisipasi Anak (5 laporan) 8. Persentase sub sistem data Partisipasi Anak (1 Sub Sistem) 9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan) 1. Jumlah kebijakan Lingkungan dan PNLL yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase kebijakan Lingkungan dan PNLL yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (67 Kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (5 Model) 4. Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (10 Kab/Kota) 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM) 6. Jumlah laporan survei anak bidang Lingkungan dan PNLL (4 Laporan) Lemb SDM 7. Persentase sub-sistem data Lingkungan dan PNLL (3 sub sistem) 8. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Lingkungan dan PNLL yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan) Rencana Tahun 2015 1 5
15 25
2 0
0 5
1 50
1 II.1.M.A
15 2016
20 55
3 10
27 30
1 50
2 Prakiraan maju 2017
31 70
10 50
55 1
100 1
2018 22
10 80 85 1 100 2 Program Pelaksana Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 3.9 Peningkatan Kualitas Penyusunan dan Harmonisasi Tumbuh Kembang dan Kebijakan Pengembangan Kelangsungan Hidup Anak Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 1) 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. Jumlah kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (10 Kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (5 Model) 4. Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (100 kab/kota) 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang distandarisasi (100 lembaga ; 400 SDM) Lemb SDM 6. Jumlah laporan survei anak bidang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (4 laporan) 7. Persentase sub-sistem data Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (1 sub sistem data) 8. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diselesaikan tepat waktu (6 Laporan) Rencana Tahun 2015 11 20 2 5 10 10 1 50 1 II.1.M.A-16 2016 30 40 3 25 40 40 1 50 2 Prakiraan maju 2017 31 60
25 70
70 1
100 1
2018 31
25 90 90 1 100 2 Program Pelaksana Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Peningkatan Kualitas 3.10 Penyusunan dan Harmonisasi Tumbuh Kembang dan Kebijakan Penghapusan Kelangsungan Hidup Anak Kekerasan Pada Anak 1) 1 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (10 kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak 4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak 5. Persentase SDM penyedia layanan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang distandarisasi (33 SDM) 6. Jumlah laporan survei bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak Pemda K/L 7. Persentase sub sistem data bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak (24 sub sistem) 8. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penghapusan Kekerasan pada Anak yang diselesaikan tepat waktu Rencana Tahun 2015 5 20 1 1 1 24 3 17 2 II.1.M.A-17 2016 2 40 5 5 12 48 5 38 4 Prakiraan maju 2017 2 60 2 5 14 73 5 54 2 2018
5 14 100 5 75 4 Program Pelaksana Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Peningkatan Kualitas 3.11 Penyusunan dan Harmonisasi Tumbuh Kembang dan Kebijakan Tentang Masalah Kelangsungan Hidup Anak Sosial Anak 1) 1 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. Jumlah kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase kebijakan PMSA yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 Kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanaganan Masalah Sosial Anak 4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak 5. Persentase lembaga penyedia layanan penanganan masalah sosial anak yang distandarisasi (8 lembaga) 6. Jumlah laporan survei bidang Penanganan Masalah Sosial Anak Pemda K/L 3.12 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan untuk Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 1) 7. Persentase sub sistem data bidang penanganan masalah sosial anak (4 subsistem) 8. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial Anak yang diselesaikan tepat waktu 1. Jumlah kebijakan Penanganan ABH yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase kebijakan Penanganan ABH yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH Rencana Tahun 2015 3 20
13 2
25 1
3 20
II.1.M.A
18 2016
4 40
25 2
50 2
2 40
2 Prakiraan maju 2017
3 60
6 50
2 75
60 2
2018 4
4 8 75 2 100 2 1 80 2 Program Pelaksana Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH KL 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Penanganan ABH yang distandarisasi (2 Lembaga dan SDM=100 ) Lemb SDM 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Penanganan ABH yang distandarisasi (2 Lembaga dan SDM=100 ) Lemb SDM 6. Jumlah Laporan survei bidang Penanganan ABH 7. Persentase sub sistem data bidang Penanganan ABH (4 Sub sistem) 3.13 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus 1) 8. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan ABH yang diselesaikan tepat waktu 1. Jumlah kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda (4 Kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Anak Berkebutuhan Khusus yang distandarisasi (2 Lembaga dan 100 SDM K/L SDM 4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Anak Berkebutuhan Khusus yang distandarisasi (2 Lembaga dan 100 SDM K/L SDM Pemda Rencana Tahun 2015
25 1
20 1
1 20
50 25
II.1.M.A
19 2016
50 50
1 40
40 2
2 6
50 50
Prakiraan maju 2017
50 75
1 60
4 8
100 75
2018 2
4 100
100 1
80 1
1 80
4 8 100 100 Program Pelaksana Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 1 Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 6. Jumlah laporan survei bidang penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 7. Persentase sub sistem data bidang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus ( 4 Sub Sistem) 3.14 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak 1) 8. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang diselesaikan tepat waktu 1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase kebijakan PHSA yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 Kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak K/L 4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak 5. Persentase lembaga dan penyedia layanan pemenuhan hak Sipil anak yang distandarisasi (2 Lembaga) Pemda 6. Jumlah laporan survei bidang pemenuhan hak Sipil anak 7. Persentase sub sistem data bidang pemenuhan hak Sipil anak (Sub sistem ) 8. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Sipil Anak yang diselesaikan tepat waktu Rencana Tahun 2015 1 0 1 5 20
2 25
1 II.1.M.A
20 2016
1 25
40 3
3 10
50 2
50 3
Prakiraan maju 2017
1 50
3 10
50 2
75 2
2018 1
75 1
1 80
3 10 78 2 100 3 Program Pelaksana Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Peningkatan Kualitas 3.15 Pengawasan Pelaksanaan Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak (KPAI) 1) Kelangsungan Hidup Anak 1 1. APK PAUD usia 3-6 tahun 1. Jumlah Provinsi sebagai target Pengawasan dan monev penyelenggaraan PA 2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada stakeholder terkait PA 3. Jumlah Laporan data dan informasi serta saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden 4. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti (150 pengaduan) Keterangan: 1) kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama) 2) kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Ekonomi) 3) kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Politik) 4) kegiatan ini tercantum pada Bab VII (Bidang Pertahanan dan Keamanan) 5) kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Hukum dan Aparatur) Rencana Tahun 2015 9 9 2 20 II.1.M.A-21 2016 15 15 2 40 Prakiraan maju 2017 20 20 2 60 2018 26 26 2 80 Program Pelaksana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPAI
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Rencana tahun 2014 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 Tahun 2015 KEGIATAN ADAPTASI BIDANG KESEHATAN 1 2 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Penyehatan Lingkungan Persentase kab/kota dengan IR DBD kurang dari target nasional Jumlah Kab/Kota dengan API <1/1.000 pada tahun 2019 Persentase Angka Kematian kasus Leptospirosis pada Manusia menjadi <15% Tahun 2019 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah = 16.000 desa Jumlah = 16.000 desa 60 340,0 30 35 Persentase pengawasan kualitas air minum Jumlah daerah yang melaksanakan strategi adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan (APIK) 50 5 Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kawasan sehat Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu 350 10 BIDANG EKONOMI 1 Koordinasi Kebijakan Pangan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan 80 80 85 BIDANG SARANA DAN PRASARANA 1 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya Jumlah buah waduk yang dibangun 30 waduk dilaksanakan, 7 diantaranya selesai 30 waduk dilaksanakan, 7 diantaranya selesai 21 waduk dilaksanakan Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun Jumlah buah waduk yang direhabilitasi Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang direhabilitasi Jumlah buah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara 511 buah 10 buah 74 buah 1.207 buah 511 buah 10 buah 74 buah 1.207 buah 195 buah 13 buah 31 buah 1.207 buah II.1.M.A-1 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 62 64 360,0 375,0 24 21 40 45 55 15 60 20 360 370 20 40 85 85 40 waduk dilaksanakan 59 waduk dilaksanakan 397 buah 447 buah 6 buah 202 buah 8 buah 129 buah 1.207 buah 1.598 buah Tahun 2018 66 390,0 18 50 65 35 380 60 85 54 waduk dilaksanakan 465 buah 7 buah 153 buah 1.118 buah PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Kemenko Perekonomian Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air Kemen. Pekerjaan Umum
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 2 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan 3 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ ditingkatkan Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Penerapan PHT dan DPI serta Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT (ha) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Rencana tahun 2014 12 kawasan 43.742 ha 158.343 ha 2.479.412 ha 42.121 ha 89.902 ha 1.275.352 ha 185,17 km 192,83 km 2.092 km 54 buah 11 buah 293 buah 49,22 km 3,32 km 142,03 km 23.596 1 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 12 kawasan 43.742 ha 158.343 ha 2.479.412 ha 42.121 ha 89.902 ha 1.275.352 ha 185,17 km 192,83 km 2.092 km 54 buah 11 buah 293 buah 49,22 km 3,32 km 142,03 km 23.596 1 II.1.M.A-2 Tahun 2015 15 kawasan 33.299 ha 38.183 ha 2.479.412 ha 10.158 ha 13.800 ha 1.275.352 ha 125 km 15 km 2.092 km 20 buah 6 buah 293 buah 22,46 km 0,00 km 142,03 km 23.596 1 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 127 kawasan 123.724 ha 80 kawasan 151.328 ha 496.862 ha 2.035.341 ha 256.761 ha 2.026.552 ha 34.249 ha 27.433 ha 56.065 ha 1.444.227 ha 68.614 ha 1.486.897 ha 1.329 km 1.161 km 480 km 393 km 12.920 km 11.258 km 159 buah 67 buah 35 buah 6 buah 514 buah 507 buah 1.094,78 km 1.233,09 km 22,19 km 47,65 km 2.231,13 km 2.267,68 km 23.596 23.596 1 1 Tahun 2018 64 kawasan 134.179 ha 370.976 ha 2.050.311 ha 18.954 ha 90.815 ha 1.513.192 ha 1.200 km 615 km 12.546 km 117 buah 12 buah 533 buah 691,58 km 17,47 km 2.332,09 km 23.596 1 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air Kemen. Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air Kemen. Pekerjaan Umum Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kementan
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 2 Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Jumlah sistem informasi pertanian (Sistem Informasi) Jumlah Informasi geospasial sumberdaya pertanian (Peta) Jumlah teknologi pengelolaan lahan, air, iklim, dan lingkungan pertanian mendukung sistem pertanian bioindustri berkelanjutan (Teknologi) Jumlah formula (pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida) dan produk pertanian (perangkat uji da instrument lainnya) yang ramah lingkungan (Formula) Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan, air, dan lingkungan serta perubahan iklim (Rekomendasi) 3 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah database dan informasi sumberdaya pertanian (Database) Jumlah model pengembangan pertanian terpadu berbasis agrokeologi/tipologi lahan (Model) Dukungan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian (Bulan) Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi Jumlah (KM) Jalan Pertanian ( Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi) Jumlah (Ha) Pendampingan Cetak sawah Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah Jumlah (Ha) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) Jumlah (Ha) Perluasan Areal Jumlah (Paket) bidang tanah petani yang di pra/ pasca sertifikasi Jumlah (Paket) Identifikasi eksisting dan potensi pengembangan lahan pertanian Dukungan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Bulan) Rencana tahun 2014 7 60 9 9 6 10 2 12 200.000 500 40.000 40.000 100.000 25.000 1.300 50 12 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 7 60 9 9 6 10 2 12 200.000 500 40.000 40.000 100.000 25.000 1.300 50 12 II.1.M.A-3 Tahun 2015 7 60 9 9 6 10 2 12 200.000 500 40.000 40.000 100.000 25.000 1.300 50 12 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 7 7 60 60 10 15 9 11 6 6 12 13 2 2 12 12 200.000 200.000 500 500 40.000 40.000 40.000 40.000 100.000 100.000 25.000 25.000 1.300 1.300 50 50 12 12 Tahun 2018 9 60 16 6 6 14 2 12 200.000 500 40.000 40.000 100.000 25.000 1.300 50 12 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 4 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan Pengembangan sarana dan prasarana air irigasi untuk pertanian (Unit) Jumlah (Unit) pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim (melalui pembangunan embung/dam parit dan Sekolah Lapang Iklim) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. 5 6 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Paket) Dukungan pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian (bulan) Terlaksannya Penerapan dan pengembangan peramalan OPT (Provinsi) Terlaksannya Informasi Peramalan Serangan OPT (Informasi) Terlaksannya Teknologi Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT (Model) Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi) Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali) SLPHT (Kelompok) Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit) Rencana tahun 2014 350.000 50 2.971 300 550 1 12 24 48 12 75 2.045 660 310 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 350.000 50 2.971 300 550 1 12 24 48 12 75 2.045 660 310 II.1.M.A-4 Tahun 2015 350.000 50 2.971 300 550 1 12 24 48 12 75 2.045 660 310 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 350.000 50 350.000 50 2.971 2.971 300 300 550 550 1 12 12 24 24 48 48 12 12 75 75 2.045 660 310 2.045 660 310 Tahun 2018 350.000 50 2.971 300 550 12 24 48 12 75 2.045 660 310 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Kementan Kementan
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 7 8 pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa) Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan (Kawasan) Jumlah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dikembangkan (Laporan) Laporan Kajian Kerawanan Pangan (laporan) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi Desa Mandiri Pangan (Laporan) Laporan Hasil Penyusunan FSVA (Laporan) Laporan Kajian Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan (Laporan) Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (Desa) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP (laporan) Laporan Promosi P2KP (laporan) Situasi Konsumsi Pangan Penduduk (Laporan) Hasil Penanganan Keamanan Pangan Segar (Laporan) 9 Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Pengembangan Pangan Lokal (Laporan) Jumlah SDG yang terkarakterisasi dan terdokumentasi (Aksesi) Jumlah galur harapan unggul tanaman (Galur) Jumlah teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi (Teknologi) Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi dan SDG pertanian (Rekomendasi) Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDG pertanian (Bulan) 10 Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Padi (GAP) (Ha) Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Jagung (GAP) (Ha) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Rencana tahun 2014 429 144 456 35 35 35 35 2.600 35 35 35 135 11 1.340 18 5 2 12 350.000 35.000 1 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 429 144 456 35 35 35 35 2.600 35 35 35 135 11 1.340 18 5 2 12 350.000 35.000 1 II.1.M.A-5 Tahun 2015 429 144 456 35 35 35 35 2.600 35 35 35 135 11 1.340 18 5 2 12 350.000 35.000 1 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 108 172 141 188 456 456 35 35 35 35 35 35 35 35 5.500 6.100 35 35 35 35 135 35 35 185 12 1.340 12 1.350 19 5 22 5 2 2 12 12 350.000 350.000 35.000 35.000 1 1 Tahun 2018 223 97 456 35 35 35 35 6.900 35 35 35 185 13 1.350 23 5 2 12 350.000 35.000 1 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kementan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kementan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kementan
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 11 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Balai) Tanaman Pangan Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) 12 Penelitian dan Pengembangan Peternakan Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT spesifik agroekosistem (Galur/Rumpun) Jumlah teknologi peternakan dan veteriner berbasis bioindustri, bioscience dan bioengineering (Teknologi) Jumlah bibit sumber ternak (Ekor) Jumlah benih sumber tanaman pakan ternak (Batang) Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (Rekomendasi) 13 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 14 Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian 15 Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan penelitian dan pengembangan peternakan (Bulan) Pengembangan Pakan Hijauan (stek) Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan (ton) Pengawasan Mutu Pakan dan Peningkatan Laboratorium Pakan (sampel) Jumlah teknologi pascapanen (penanganan dan pengolahan) (Teknologi) Jumlah model agrobio-industri terpadu (Model) Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan pascapanen pertanian (Rekomendasi) Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian (Bulan) Pemberdayaan perangkat (Unit) SL-PHT Perkebunan (KT) Antisipasi dampak perubahan iklim (Dokumen) Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan (Ha) Pemberdayaan petugas pengamat opt (Orang) Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan (bulan) Rencana tahun 2014 32 1 16 34 11.675 21.000 5 12 3.000.000 60.000 4.250 13 2 3 12 74 198 45 16.698 984 12 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 32 1 16 34 11.675 21.000 5 12 3.000.000 60.000 4.250 13 2 3 12 74 198 45 16.698 984 12 II.1.M.A-6 Tahun 2015 32 1 16 34 11.675 21.000 5 12 3.000.000 60.000 4.250 13 2 3 12 74 198 45 16.698 984 12 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 32 32 1 1 16 16 34 34 13.905 22.000 14.235 23.000 5 5 12 12 3.143.505 62.870 4.453 3.300.680 66.014 4.676 15 17 2 3 2 3 12 12 74 198 45 16.698 74 198 45 16.698 984 12 984 12 Tahun 2018 32 1 16 34 14.570 24.000 5 12 3.458.568 72.615 5.000 19 3 3 12 74 198 45 16.698 984 12 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kementan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Kementan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kementan
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 16 Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian Jumlah rekomendasi kebijakan nasional mekanisasi pertanian (Rekomendasi) Jumlah teknologi (prototipe, model) mekanisasi pertanian mendukung pengembangan pertanian bioindustri (Teknologi) Jumlah prototipe alsintan yang siap didiseminasikan (Unit) Dukungan penelitian/ perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian (Bulan) BIDANG SISTEM PENDUKUNG DAN KETAHANAN EKOSISTEM 1 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG 2 Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG 3 Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana Tingkat akurasi prakiraan hujan bulanan Tingkat akurasi prakiraan musim Kecepatan diseminasi informasi iklim sampai di pengguna tingkat kecamatan Kecepatan diseminasi informasi agroklimat sampai di pengguna tingkat kecamatan Kecepatan diseminasi informasi iklim maritim sampai di instansi kelautan dan pelabuhan Kecepatan layanan informasi konsentrasi partikulate matter Kecepatan layanan informasi kualitas udara Ragam jenis informasi perubahan iklim yang diterima oleh masyarakat Ragam sektor yang terlayani informasi perubahan iklim Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kesiapsiagaan Jumlah Rencana Kontinjensi Jumlah Pedoman Kesiapsiagaam Sistem Peringatan Dini Jumlah Relawan 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana Jumlah Desa Tangguh 5 Pencegahan dan pengurangan risiko bencana Jumlah Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana Jumlah Pedoman Pengurangan Risiko Bencana 6 Peta Tematik Strategis untuk Mendukung Prioritas Nasional Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Tematik terkait prioritas pembangunan nasional BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana tahun 2014 2 7 20 12 6 jenis 3 Kegiatan 24 Dokumen 2 Pedoman 9 kegiatan 60 desa 156 lokasi 2 Pedoman Perkiraan Pencapaian tahun 2014 2 7 20 12 6 jenis 3 Kegiatan 24 Dokumen 2 Pedoman 9 kegiatan 60 desa 156 lokasi 2 Pedoman II.1.M.A-7 Tahun 2015 2 7 20 12 72% 70% 20 Hari 15 Hari 10 Hari 24 Jam 3 Bulan 3 Ragam 2 Ragam 2 Lokasi 10 dokumen 2 Pedoman 2000 orang 82 Desa 30 lokasi 5 pedoman 54 NLP Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 2 3 7 8 25 30 12 12 72% 70% 75% 70% 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 7 Hari 12 Jam 6 Jam 2 Bulan 1 Bulan 6 Ragam 9 Ragam 4 Ragam 6 Ragam 3 Lokasi 10 dokumen 2 Pedoman 2000 orang 4 Lokasi 10 dokumen 2 Pedoman 2000 orang 164 Desa 164 Desa 30 lokasi 30 lokasi 5 pedoman 5 pedoman 56 NLP 56 NLP Tahun 2018 3 8 35 12 75% 70% 10 Hari 10 Hari 7 Hari 3 Jam 20 Hari 12 Ragam 8 Ragam 4 Lokasi 10 dokumen 2 Pedoman 2000 orang 164 Desa 30 lokasi 5 pedoman 56 NLP PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Program Penanggulangan Bencana BNPB Program Penanggulangan Bencana BNPB Program Penanggulangan Bencana BNPB Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Jumlah rumusan kebijakan perencanaan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut Terselenggaranya fasilitasi provinsi/ kabupaten/ kota yang ingin mengimplementasikan pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut 2 Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tersedianya standar dan panduan teknologi ramah lingkungan, serta rekomendasi alih teknologi, dan pengembangan teknologi lokal Kapasitas pelayanan registrasi produk dan kompetensi Meningkatnya jumlah jenis kompetensi yang distandarkan dan protokol pelaksanaan SCP 3 Adaptasi Perubahan Iklim Terfasilitasinya sektor dan daerah dalam melaksanakan kajian kerentanan dan integrasi adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan Jumlah lokasi implementasi Program Kampung Iklim (termasuk SPARC-UNDP) 4 Pendayagunaan pesisir dan lautan Jumlah kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya (kawasan) 5 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan Jumlah data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim Rencana tahun 2014 2 kebijakan/ ketentuan Perkiraan Pencapaian tahun 2014 2 kebijakan/ ketentuan 10 kabupaten/ kota 10 kabupaten/ kota 4 kebijakan/ ketentuan 4 kebijakan/ ketentuan 400 orang/ lembaga 400 orang/ lembaga 5 sektor 5 sektor 100 lokasi 100 lokasi 22 22 0
II.1.M.A-8 Tahun 2015 2 kebijakan/ ketentuan 10 daerah yang difasilitasi 4 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai peraturan 20 jenis kompetensi/ protokol 5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina 0 lokasi 22 2 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 2 kebijakan/ ketentuan 2 kebijakan/ ketentuan 10 daerah yang difasilitasi 10 daerah yang difasilitasi 4 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan 10 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan 30 jenis kompetensi/ protokol 50 jenis kompetensi/ protokol 5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina 5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina 100 lokasi 100 lokasi 65 80 2 2 Tahun 2018 2 kebijakan/ ketentuan 10 daerah yang difasilitasi 10 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan 60 jenis kompetensi/ protokol 5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina 100 lokasi 95 2 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan KKP KKP
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR KEGIATAN MITIGASI BIDANG EKONOMI 1 Koordinasi Kebijakan Bidang Minyak dan Gas Bumi Persentase rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Minyak dan Gas Bumi 4 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Meningkatnya fasilitas/infrastruktur pengembangan industri hijau Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri BIDANG SARANA DAN PRASARANA 1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Peraturan pengembangan PPLP Infrastruktur air limbah Infrastruktur drainase perkotaan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R 2 Pembinaan dan pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan Rencana tahun 2014 75% 4 4 9 NSPK 709 kawasan 59 kab/kota 70 kab/kota 40 kawasan 24 3 1 Paket Perkiraan Pencapaian tahun 2014 75% 9 NSPK 709 kawasan 59 kab/kota 70 kab/kota 40 kawasan 24 3 1 Paket II.1.M.A-9 Tahun 2015 75% 6 10 3 NSPK 450764 53 kab/kota 41 kab/kota 127 kawasan 24 5 1 Paket Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 80% 80% 6 6 10 10 3 NSPK 3 NSPK 677 kawasan 40 kab/kota 35 kab/kota 629 kawasan 40 kab/kota 35 kab/kota 40 kab/kota 40 kab/kota 27 30 8 9 1 Paket 1 Paket Tahun 2018 80% 3 NSPK 240 kawasan 40 kab/kota 35 kab/kota 40 kab/kota 30 9 1 Paket PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kemenko Perekonomian Kementerian Perindustrian Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kemen. PU Program Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Darat Kemen. Perhubungan
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 3 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/direhabilitasi Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/ keandalannya Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan Jumlah km'sp pengadaan rel Jumlah unit pengadaan wesel Jumlah paket pengadaan, peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian Jumlah paket pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional Jumlah lokasi penanganan perlintasan sebidang Jumlah laporan survey/studi bidang prasarana KA Terselenggaranya paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana 4 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian Jumlah paket kegiatan manajemen kecelakaan serta pengembangan SDM dan kelembagaan Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan dan SDM perkeretaapian Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan bidang keselamatan perkeretaapian Terselenggaranya 100% kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Keselamatan Perkeretaapian (paket) Rencana tahun 2014 75,2 46 244,7 116,5 31 18 18 287,34 200 20 14 57 38 1 39 20 20 1 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 75,2 46 244,7 116,5 31 18 18 287,34 200 20 14 57 38 1 39 20 20 1 II.1.M.A-10 Tahun 2015 82,7 46 257,0 116,5 32 19 18 287,34 200 20 14 57 38 1 39 20 20 1 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 82,7 46 82,7 46 257,0 257,0 116,5 116,5 32 19 32 19 18 287,34 200 20 18 287,34 200 20 14 14 57 38 57 38 1 1 39 5 20 20 20 20 1 1 Tahun 2018 82,7 46 257,0 116,5 32 19 18 287,34 200 20 14 57 38 1 5 20 20 1 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Kemen. Perhubungan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Kemen. Perhubungan
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 5 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Jumlah jalan bebas hambatan yang dibangun (Km) Jumlah jalan yang dibangun (Km) Jumlah jalan/jembatan strategis di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun/dilebarkan (Km) BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Tersedianya rumusan kebijakan dan pedoman pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah berbasis 3R nasional Jumlah kota yang meningkat kinerja pengelolaan dan penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota 2 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir Tersedianya pedoman pelaksanaan MRV dan inventarisasi profil emisi GRK kegiatan tertentu nasional dan dijadikan acuan Meningkatnya implementasi RAD perubahan iklim Terlaksananya penghapusan BPO Kapasitas optimal verifikasi laporan inventori GRK daerah dan sektor agar memenuhi standar 3 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana tahun 2014 17,6 147,6 195,8 9 kebijakan/ ketentuan 45 kota 32 provinsi 32 provinsi 32 provinsi Perkiraan Pencapaian tahun 2014 17,6 147,6 195,8 9 kebijakan/ ketentuan 45 kota 32 provinsi 32 provinsi 32 provinsi II.1.M.A-11 Tahun 2015 25,0 518,4 432,6 6 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA 2 pedoman 10 daerah prioritas yang difasilitasi 3 program kerjasama teknis 0 laporan profil emisi GRK/tahun 32 Provinsi 0 Provinsi 0 Provinsi Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 35,0 40,0 818,4 632,6 1.118,4 782,6 1 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA 0 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA 0 pedoman 0 pedoman 10 daerah prioritas yang difasilitasi 3 program kerjasama teknis 10 daerah prioritas yang difasilitasi 3 program kerjasama teknis 5 laporan profil emisi GRK/tahun 10 laporan profil emisi GRK/tahun 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi Tahun 2018 40,0 1.118,4 782,6 0 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA 0 pedoman 10 daerah prioritas yang difasilitasi 3 program kerjasama teknis 20 laporan profil emisi GRK/tahun 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Penyelenggaraan Jalan Kemnen. Perhubungan Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 4 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan Jumlah rumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya keanekaragaman hayati dan genetik Kapasitas optimal pemberian rekomendasi keamanan hayati/genetik Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem hutan dan lahan 5 Penyelenggaraan RHL, Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS Terlaksananya Pengelolaan Hutan Lindung di 182 KPHL Pembuatan Tanaman hutan Kota dan pemeliharaanya seluas 1.000 Ha Peningkatan Produksi dan Ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 15% dari tahun 2014 Produksi kayu di hutan rakyat selama 5 tahun menjadi 100 Juta m3 Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD sebanyak 500 unit Tersusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu sebanyak 180 DAS Tersedianya data dan informasi kinerja 108 DAS Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR Rencana tahun 2014 2 kebijakan/ ketentuan 10 rekomendasi 202 kabupaten 1.362 Ha 1% 500.000 Ha 3 DAS 36 DAS Perkiraan Pencapaian tahun 2014 2 kebijakan/ ketentuan 10 rekomendasi 202 kabupaten 1.362 Ha 1% 500.000 Ha 3 DAS 36 DAS II.1.M.A-12 Tahun 2015 1 kebijakan/ ketentuan 5 rekomendasi/ tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur 200 kabupaten sebagai peserta program MIH 40 KPHL 200 Ha 0,11 15 Juta m3 100 Unit 36 DAS 108 DAS 34 Provinsi 27 Juta Batang Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 2 kebijakan/ ketentuan 10 rekomendasi/ tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur 2 kebijakan/ ketentuan 10 rekomendasi/ tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur 202 kabupaten 202 kabupaten 80 KPHL 120 KPHL 400 Ha 600 Ha 0,12 0,13 34 Juta m3 56 Juta m3 200 Unit 300 Unit 72 DAS 108 DAS 108 DAS 34 Provinsi 54 Juta Batang 108 DAS 34 Provinsi 81 Juta Batang Tahun 2018 2 kebijakan/ ketentuan 10 rekomendasi/ tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur 202 kabupaten 160 KPHL 800 Ha 0,14 78 juta m3 400 Unit 144 DAS 108 DAS 34 Provinsi 108 Juta Batang PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS Kemenhut
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 6 Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial Terjaminnya 50 Unit KPH Konservasi beroperasi pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional Tersusunnya Rencana Pengelolaan di Kawasan Konservasi sebanyak 150 dokumen Terjaminnya Kawasan Ekosistem Esensial terbentuk di 16 Lokasi Terjaminnya Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar 7 Pengendalian Kebakaran Hutan Terjaminnya penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot dalam 5 tahun Terjaminnya penurunan luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3,475,2 Ha dalam 5 tahun Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3.000 orang dalam 5 tahun Terjaminnya jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 100 Brigade dalam 5 Tahun Rencana tahun 2014 2% 1 lokasi 67,2% 50% 6 DAOPS Perkiraan Pencapaian tahun 2014 2% 1 lokasi 67,2% 50% 6 DAOPS II.1.M.A-13 Tahun 2015 12 Unit 30 Rencana Pengelolaan 3 KEE 50.000 Ha 17.464 HS 3.784 Ha 600 Orang 20 Brigade Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 22 Unit 34 Unit 31 Rencana Pengelolaan 6 KEE 32 Rencana Pengelolaan 10 KEE 100.000 Ha 150.000 Ha 17.107 HS 16.751 HS 3.706 Ha 3.629 Ha 1.200 Orang 1.800 Orang 40 Brigade 60 Brigade Tahun 2018 45 Unit 33 Rencana Pengelolaan 13 KEE 200.000 Ha 16.394 HS 3.552 Ha 2.400 Orang 80 Brigade PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kemenhut Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kemenhut
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 8 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Dalam Negeri (Infrastruktur Cadangan Strategis Minyak Bumi dan Bbm) Jumlah Laporan Produksi (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasi Kilang Migas) Jumlah Laporan Usaha Penyimpanan Jumlah Laporan Usaha Niaga Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Lpg, Lng, Cng Serta Hasil Olahan Volume LPG dan BBM Bersubsidi Penambahan Jaringan Gas Kota (Kota/Sambungan Rumah) Jumlah Laporan Kapasitas Pengangkutan (Pemetaan Kapasitas Infrastruktur dan Kebutuhan Fasilitas Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas) 9 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Cbm Laporan Kegiatan Penilaian Kontrak Kerjasama dan Pengembangan Lapangan Migas Laporan kegiatan pelayanan dan pemantauan optimalisasi pemproduksian cadangan migas dan koordinasi pengelolaan data eksploitasi. Laporan kegiatan pelayanan dan pemantauan usaha survei umum, eksplorasi, dan koordinasi pengelolaan data eksplorasi untuk peningkatan penemuan cadangan baru Laporan kegiatan penyiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas Rencana tahun 2014 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 II.1.M.A-14 Tahun 2015 1 1 4 17,0 5.107.943 / 51,663 2 1 4 3 4 4 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 1 1 1 1 4 17,0 4 17,0 5.455.283 / 53,730 2 5.826.243 / 55,342 2 1 1 4 4 3 3 4 4 4 4 Tahun 2018 1 1 4 17,0 6.222.427 / 56,448 2 1 4 3 4 4 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi KESDM Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi KESDM
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 10 Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Laporan keteknikan yang baik dan meminimalkan terjadinya dampak negatif kegiatan usaha migas terhadap lingkungan Jumlah perusahaan usaha penunjang migas yg memiliki kualifikasi, kompetensi, dan berdaya saing. Jumlah Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia Untuk Kegiatan Usaha Migas Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) kegiatan hilir migas Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dan kegagalan operasi (unplanned shutdown) kegiatan hulu migas 11 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum di Perkotaan Jumlah usulan wilayah kerja pertambangan (WKP dan WP) dan status wilayah keprospekan sumber daya geologi serta peningkatan optimasi keekonomian Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Panas Bumi Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Batubara dan Cbm Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Gambut dan Bitumen Padat dan Shale Gas Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Mineral Jumlah rekomendasi optimalisasi, nilai tambah dan pemanfaatan sumber daya geologi Jumlah Kajian, Rancang Bangun, Rekayasa Bidang Sumber Pemutakhiran basis data, neraca, atlas dan peta sumber daya geologi Jumlah Kegiatan pengelolaan informasi Terselenggaranya layanan perkantoran Rencana tahun 2014 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 II.1.M.A-15 Tahun 2015 0 80 3 70 150 1 3 22 13 2 23 10 2 7 22 12 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 0 0 90 100 4 5 80 90 175 200 0 0 3 3 22 22 13 13 2 2 23 23 10 10 2 2 7 7 22 22 12 12 Tahun 2018 0,0 110,0 6,0 100,0 225,0 0,0 3 22 13 2 23 10 2 7 22 12 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi KESDM Penelitian, Mitigasi Dan Pelayanan Geologi KESDM
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 12 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Jumlah Dokumen Kebijakan dan Program Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Jumlah Laporan Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Jumlah Laporan Investasi dan Kerjasama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Jumlah Laporan Pelayanan dan Pengawasan Aneka EBT Jumlah Laporan Pembinaan Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Jumlah Infrastruktur Energi Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan 13 Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Jumlah Draf Regulasi Bidang Konservasi Energi Jumlah Laporan Penyiapan Program Pemanfaatan Energi Jumlah Laporan Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi Jumlah Laporan Penyiapan Tekno Ekonomi Energi 14 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Jumlah Laporan Penerapan Teknologi Bersih dan Efisien Jumlah Laporan Percepatan Pengembangan Panas Bumi Jumlah Laporan Pembinaan Investasi dan Kerjasama Panas Bumi Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi Jumlah Laporan Pembinaan Keteknikan dan Lindungan Lingkungan Jumlah Laporan Pembinaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksplotasi Rencana tahun 2014 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 II.1.M.A-16 Tahun 2015 16 3 11 23 10 94 4 4 7 10 6 5 9 10 6 11 11 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 16 16 3 3 11 11 23 23 10 10 94 94 4 4 4 4 7 7 10 10 6 6 5 5 9 9 10 10 6 6 11 11 11 11 Tahun 2018 16,0 3,0 11,0 23,0 10,0 94,0 4,0 4,0 7,0 10,0 6,0 5,0 9,0 10,0 6,0 11,0 11,0 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 15 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Jumlah Laporan Pembinaan Penyiapan Program Panas Bumi Jumlah Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Bioenergi Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Perencanaan Bioenergi Jumlah Draft Regulasi dan Perencanaan Program Bioenergi Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi Jumlah Laporan Pembinaan Investasi dan Kerjasama Bioenergi Jumlah Laporan Pembinaan Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi 16 Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara Jumlah NSPK di bidang usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubarapertambangan Jumlah NSPK di bidang standardisasi mineral dan batubara Jumlah evaluasi laporan usaha jasa nasional dan lainnya yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batubara Jumlah laporan perusahaan jasa yang telah memenuhi kewajiban terkait dengan investasi, nilai kontrak, tenaga kerja dan kontribusi penerimaan negara Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang telah menerapkan standardisasi Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi aspek teknis pertambangan Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang ditetapkan tata batas Rencana tahun 2014 25 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 25 II.1.M.A-17 Tahun 2015 7 251 42 4 15 7 15 25 100 100 100 20 40 40 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 7 7 853 938 42 42 4 4 15 15 7 7 15 15 25 25 100 100 100 100 100 100 25 30 40 45 40 45 Tahun 2018 7,0 1.032,0 42,0 4,0 15,0 7,0 15,0 25,0 100,0 100,0 100,0 35,0 45,0 45,0 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara KESDM
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Tingkat kekerapan kecelakaan (Frequency Rate/FR) dan Tingkat keparahan kecelakaan (Severity Rate/SR) pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara Persentase jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi baku mutu lingkungan Luas area reklamasi lahan bekas tambang Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang mendapat persetujuan rencana pascatambang Persentase terselesaikannya permasalahan lingkungan pertambangan mineral dan batubara Jumlah perusahaan yang meraih penghargaan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang dievaluasi Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungannya Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang melakukan pendataan sisa hasil pengolahan Recovery penambangan pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara Recovery pengolahan pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara Terevaluasinya Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan KEGIATAN PENDUKUNG BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 1 Pengembangan Kebun Raya Daerah jumlah kebun daerah 2 Penelitian Geoteknologi Jumlah buku /dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim Rencana tahun 2014 3 1 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 3 1 II.1.M.A-18 Tahun 2015 0,5 98 6600 20 100 33 78 15 85 79 2 3 1 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 0,49 0,48 98 98 6700 6800 20 4 100 100 35 37 78 78 15 15 87 90 79 81 4 6 3 3 1 1 Tahun 2018 0,5 98,0 6.900,0 2,0 100,0 39,0 78,0 15,0 93,0 81,0 8,0 3 1 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK LIPI Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK LIPI
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG 1 Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Jumlah Raperpres RTR Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan 2 Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Penataan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan Jumlah Laporan Pelayanan Data dan Informasi Bidang Penataan Ruang 3 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 1 Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah 4 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 2 Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah 5 Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan, pengembangan, pemasyarakatan, dan kerjasama teknologi perdesaan Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan Penguatan kelembagaan pengelola dan peningkatan pelayanan sarpras permukiman perdesaan yang berkelanjutan Rencana tahun 2014 35 Raperpres 2 laporan 37 laporan Pendampingan legalisasi 20 Raperda RTRW Kabupaten dan Persetujuan Substansi rencana rinci 20 Kabupaten Pendampingan legalisasi 50 Raperda RTRW Kabupaten dan Persetujuan Substansi rencana rinci 20 Kabupaten Perkiraan Pencapaian tahun 2014 35 Raperpres 2 laporan 37 laporan Pendampingan legalisasi 20 Raperda RTRW Kabupaten dan Persetujuan Substansi rencana rinci 20 Kabupaten Pendampingan legalisasi 50 Raperda RTRW Kabupaten dan Persetujuan Substansi rencana rinci 20 Kabupaten II.1.M.A-19 Tahun 2015 19 Pulau/KSN 5 laporan 37 laporan 11 materi teknis/ NSPK 5 Materi teknis/NSPK Target 6 UMK, 40 Posyantek, 34 Provinsi 82 Kabupaten 10 Provinsi, 70 Kab/Kota PAMSIMAS 220 Kab/Kota 32 Provinsi, Target AMPL 497 Kab/Kota 34 Provinsi, Target Sarpras Perkim 150 Kab/Kota 30 Provinsi Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 16 Pulau/KSN 7 Pulau/KSN 8 laporan 9 laporan 42 laporan 44 laporan 11 materi teknis/ NSPK 11 materi teknis/ NSPK 6 Materi teknis/NSPK 5 Materi teknis/NSPK Target 6 UMK, 40 Posyantek, 34 Provinsi 82 Kabupaten 10 Provinsi, 70 Kab/Kota 497 Kab/Kota Target 6 UMK, 40 Posyantek, 34 Provinsi 82 Kabupaten 10 Provinsi, 70 Kab/Kota 497 Kab/Kota Tahun 2018 6 Pulau/KSN 6 laporan 44 laporan 11 materi teknis/ NSPK 5 Materi teknis/NSPK Target 6 UMK, 40 Posyantek, 34 Provinsi 82 Kabupaten 10 Provinsi, 70 Kab/Kota 497 Kab/Kota PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa dalam pemanfaatan sumberdaya lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar secara terpadu berbasis masyarakat 6 7 Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi Fasilitasi Penataan Perkotaan Jumlah Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kawasan Transmigrasi yang sudah disusun rencana aksi penyerasian lingkungan dan mtigasi bencana Jumlah Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kawasan Transmigrasi yang sudah diterapkan rencana aksi penyerasian lingkungan dan mtigasi bencana Jumlah Kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi Bencana dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dalam Pengelolaan Perkotaan BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Pengelolaan Sampah Tersedianya rumusan kebijakan dan pedoman pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah berbasis 3R nasional Jumlah kota yang meningkat kinerja pengelolaan dan penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota Rencana tahun 2014 15 Kota 6 dokumen 382 kota Perkiraan Pencapaian tahun 2014 6 dokumen 382 kota II.1.M.A-20 Tahun 2015 30 Provinsi 60 Kab10 desa 8SP/3 KPB/0 Kawasan 8SP/3 KPB/0 Kawasan 15 Kota 6 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 30 Provinsi 60 Kab10 desa 30 Provinsi 60 Kab10 desa 8SP/3 KPB/1 Kawasan 8SP/3 KPB/ 2Kawasan 8SP/3 KPB/1 Kawasan 8SP/3 KPB/ 2Kawasan 15 Kota 15 Kota 1 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA 0 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA Tahun 2018 30 Provinsi 60 Kab10 desa 8SP/3 KPB/3 Kawasan 8SP/3 KPB/3 Kawasan 15 Kota 0 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 2 Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan sungai Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan gambut dan ekosistem lahan basah Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan danau 4 5 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Jumlah rekomendasi pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan Jumlah dokumen data dan/atau informasi sumberdaya dan kerentanan pesisir dan laut Jumlah Kawasan Pesisir yang terpetakan sumberdayanya (SDLP) Jumlah pulau-pulau kecil yang terfasilitasi pengelolaan lingkungannya dan mitigasi bencana/dampak perubahan iklim Rencana tahun 2014 3 2 7 21 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 3 2 7 21 II.1.M.A-21 Tahun 2015 13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas 5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut 2 daerah dalam wilayah danau prioritas 8 5 5 20 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas 5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut 13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas 5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut 2 daerah dalam wilayah danau prioritas 8 2 daerah dalam wilayah danau prioritas 8 5 5 5 5 70 120 Tahun 2018 13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas 5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut 2 daerah dalam wilayah danau prioritas 8 5 5 170 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan KKP Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP
MATRIKS 2.2.A ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Pola Produksi Berkelanjutan A 1 Kajian Kesiapan Pasar dalam Penerapan Sustainable Public Procurement (SPP) 2 Layanan kerekayasaan Teknologi Hijau dalam rangka pembangunan rendah karbon 3 Pengkajian industri hijau dan lingkungan hidup Dokumen Kajian penerapan produk inovasi teknologi hijau untuk konservasi sumberdaya alam dan lingkungan penerapan produk inovasi teknologi hijau oleh industri mitra menuju green industry penerapan produk inovasi teknologi infrastruktur hijau mendukung implementasi green city Jumlah Kebijakan Konservasi Energi dan Penurunan Emisi GRK (kebijakan) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Penyedia untuk Mengimplementasikan SPP jumlah konservasi Jumlah teknologi Jumlah teknologi Kebijakan 1 1 1 1 1 5
1 1 1 5 Meningkatnya infratruktur industri hijau Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau Infrastruktur industri 6 100 6 100 Tersedianya SDM yang kompeten di bidang Industri Hijau orang 100 100 II.1.M.A-1 Prakiraan Maju Tahun 2017
6 100
100 Tahun 2018
1 1 1 5 6 100 100 Program Pelaksana Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah LKPP BPPT KEMENPERIN
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 4 Kaji Ulang dan SNI kategorisasi SNI green product Terwujudnya kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau Meningkatnya kualitas dan layanan manajemen kinerja PPIHLH SNI terkategorisasi yg memenuhi ketentuan SCP dan tidak pertemuan bulan l;ayanan SNI terkategorisasi yg memenuhi ketentuan SCP dan tidak 5 6 Fasiltasi SNI Sosialisasi Kriteria SNI utk "green product" mendorong memasukkan unsur S menuju "green SNI" sosalisasi kategori item/bahan syarat mutu SNI yg non green product ke konseptor Faslitasi adopsi Standard Internasional yg sdh green standard jumlah konseptor yg paham dan peduli terhadap item dan konsep SCP 2 kali pertemuan 7 8 Sosialisasi dan mendorong pertumbuhan LS yang pro SCP Pengembangaan infrastruktur baru LPK untuk SNI pro SCP jumlah sosialisasi ke instansi yg peduli thd standard dan peduli utk jadi LS inventarisasi standard dan institusi yg potensial jd LS 50 % teridentifikasi 9 Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tersedianya standar dan panduan teknologi ramah lingkungan, serta rekomendasi alih teknologi, dan pengembangan teknologi lokal 6 dokumen Kapasitas pelayanan registrasi produk dan kompetensi Meningkatnya jumlah jenis kompetensi yang distandarkan dan protokol pelaksanaan SCP Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 10 10 10 10 12 12 12 12 50% SNI telah dapat dikategorisasi kaji ulang SNI yg tersisa usulan dan revisi parameter SNI (25%dari total SNI yg harus diselaraskan/revi si) usulan dan recisi parameter SNI (25% dari total SNI yg harus diselaraskan/rev isi) 25 SNI baru usulan dan revisi parameter SNI (25%dari total SNI yg harus diselaraskan/revis i) 10 SNI 20 SNI baru 25 standard 25 SNI baru 50 orang 150 orang 250 orang 250 orang 250 orang 2 kali pertemuan 2 kali pertemuan 2 kali pertemuan 2 kali pertemuan 2 kali pertemuan 50% teridentifikasi 6 dokumen pengembangan infrastruktur mutu 1 buah 4 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional pengembangan infrastruktur mutu 1 buah 4 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional pengembangan infrastruktur mutu 1 buah 10 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional pengembangan infrastruktur mutu 1 buah 10 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai peraturan 20 jenis kompetensi/ protokol 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan 30 jenis kompetensi/ protokol 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan 50 jenis kompetensi/ protokol 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan 60 jenis kompetensi/ protokol II.1.M.A-2 Program Pelaksana BSN BSN BSN BSN BSN Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 16 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Infrastruktur Air Limbah (Kawasan) 709 dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Infrastruktur Drainase Perkotaan (Kab/Kota) 59 Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Kab/Kota) Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R (Kawasan) 70 40 17 pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa) 429 18 Pengelolaan Sistem Penyediaan Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Balai) 32 Benih Tanaman Pangan 19 Pengembangan Kawasan tanaman buah (Ha) 6.307 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 709 59 70 40 429 32 6.307 II.1.M.A-3 Rencana Tahun 2015 764 53 41 127 429 32 6.307 Tahun 2016 677 40 35 40 108 32 6.307 Prakiraan Maju Tahun 2017 629 40 35 40 172 32 6.307 Tahun 2018 240 50 45 50 223 32 6.307 Program Pelaksana Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 20 Peningkatan Produksi dan Kawasan Tanaman Sayuran (Ha) 5.553 Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan 21 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg) 950.000 22 Peningkatan Produksi Ternak Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih) Pengembangan Budidaya Ternak Potong (kelompok) 5.700.000 470 23 Peningkatan Produksi dan Pengembangan Budidaya Ternak Perah (kelompok) Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak (kelompok) Penguatan Usaha dan Kelembagaan BudidayaTernak (kelompok) Pengembangan Tanaman Sagu (Ha) 75 255 250 1.400 Produktivitas Tanaman Tahunan 24 Peningkatan Produksi Pakan Ternak Pengembangan Pakan Hijauan (stek) 3.000.000 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 5.553 950.000 5.700.000 470 75 255 250 1.400 3.000.000 II.1.M.A-4 Rencana Tahun 2015 5.553 950.000 5.700.000 470 75 255 250 1.400 3.000.000 Tahun 2016 5.553 950.000 5.700.000 585 95 320 264 1.400 3.143.505 Prakiraan Maju Tahun 2017 5.553 950.000 5.700.000 730 115 400 277 1.400 3.300.680 Tahun 2018 5.553 950.000 5.700.000 910 145 500 290,91 1.400 3.458.567,73 Program Pelaksana Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kementerian Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 25 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Peningkatan Produksi Benih Ternak (dosis) 4.800.000 26 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura Peningkatan Bibit Ternak (ekor) Penguatan Kelembagaan Perbibitan (kelompok) Penguatan Wilayah Perbibitan (Lokasi) Jumlah benih sumber jeruk dan buah subtropika (Tanaman) 312.260 268 32 5.000 27 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Jumlah benih sumber bawang merah, cabai dan sayuran potensial (Kg) Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan (Varietas) 35.000 7 28 Penelitian dan Pengembangan Peternakan Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT spesifik agroekosistem (Galur/Rumpun) Jumlah bibit sumber ternak (Ekor) 16 11.675 29 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan (VUB) 11 Jumlah produksi benih sumber padi, serealia, serta kacang dan umbi (Ton) 88 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 4.800.000 312.260 268 32 5.000 35.000 7 16 11.675 11 88 II.1.M.A-5 Rencana Tahun 2015 4.800.000 312.260 268 32 5.000 35.000 7 16 11.675 11 88 Tahun 2016 5.040.000 327.873 281 32 5.000 36.500 10 16 13.905 11 89 Prakiraan Maju Tahun 2017 5.292.000 344.267 295 32 5.000 38.000 8 16 14.235 12 97 Tahun 2018 5.557.000 361.479,98 310 32 5.000 39.500 6 16 14.570 12 97 Program Pelaksana Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kementerian Pertanian Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementerian Pertanian Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementerian Pertanian Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementerian Pertanian Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementerian Pertanian
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 B 1 2 Pola Konsumsi Berkelanjutan Pelatihan dan Sosialisasi Life Cycle Costing Peningkatan Capacity Building bagi Stakeholder Pengadaan Jumlah Satker/PPK/ULP/Pokja yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan Mendorong Implementasi SPP dalam Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I dan Peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pengadaan dalam Menerapkan SPP 3 Pilot Project Penerapan Green Procurement (GPP/SPP) Tahap I Jumlah K/L/D/I yang Memprakarsai/Berpartisipasi dalam Pilot Project Penerapan SPP 4 Pilot Project Penerapan Green Procurement (GPP/SPP) Tahap II Jumlah K/L/D/I yang Memprakarsai/Berpartisipasi dalam Pilot Project Penerapan SPP 5 Rancangan Peraturan tentang Implementasi Sustainable Public Procurement (SPP) Dokumen Rancangan Peraturan Menyiapkan Draft Peraturan tentang Pengimplementasian SPP dalam Pengadaan Barang/Jasa Publik Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 20 20 3 3 1 II.1.M.A-6 Rencana Tahun 2015
Tahun 2016 20
Prakiraan Maju Tahun 2017 20 20 3
Tahun 2018 20
Program Pelaksana Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah LKPP Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah LKPP Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah LKPP Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah LKPP LKPP
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 6 Penghematan penggunaan sumber daya (material input, energi, air) industri Jumlah Kebijakan Konservasi Energi dan Penurunan Emisi GRK (kebijakan) 7 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Meningkatnya infratruktur industri hijau Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau Tersedianya SDM yang kompeten di bidang Industri Hijau Terwujudnya kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau Meningkatnya kualitas dan layanan manajemen kinerja PPIHLH Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (Desa) 2.600 8 Peningkatan Public Awareness tentang Sustainable Public Procurement (SPP) Jumlah K/L/D/I yang Mendapatkan Sosialisasi Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 2.600 34 II.1.M.A-7 Rencana Tahun 2015 5 6 100 100 10 12 2.600 34 Tahun 2016 5 6 100 100 10 12 5.500
Prakiraan Maju Tahun 2017 5 6 100 100 10 12 6.100
Tahun 2018 5 6 100 100 10 12 6.900 Program Pelaksana KEMENPERIN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kementerian Pertanian LKPP
MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I Prioritas: Pengendalian Kuantitas Penduduk A 1 Fokus Prioritas: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, serta penguatan pembangunan keluarga Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB 1 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang 95 95 98% (media massa) dan 52% (media luar ruang) 98% (media massa) dan 52% (media luar ruang) 2 Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah 2 1 Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE (K/L, Legislatif, SKPD) Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis melalui JKN-BPJS 65
80 58.9 % dari PUS peserta BPJS 80 60,7 % dari PUS peserta BPJS 2 Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta) 3,97 3,97 4,6 4,6 3 Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis (juta) 12,8 12,8 12,60 13,00 II.2.M.A-1 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 99% (media massa) dan 54% (media luar ruang) 80 72 % dari PUS peserta BPJS 4,6 14,00 Tahun 2018 (9) 99% (media massa) dan 56% (media luar ruang) 80 72% dari PUS peserta BPJS 4,6 14,00 Program Pelaksana (10) (11) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 3 Peningkatan Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus 1 Persentase kesertaan berKB PUS di wilayah dan sasaran khusus 2 Persentase kesertaan KB Pria (Peserta KB Pria/PA) 4 Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta 1 Persentase Fasyankes swasta yang memberikan pelayanan KB dan kerja sama dengan BPJS 2 Persentase Peserta KB Aktif Swasta 3 Jumlah Peserta KB Baru Swasta (dalam Juta) 5 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 1 Persentase pengetahuan tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR promosi dan konseling kesehatan reproduksi 6 Pembinaan Ketahanan Remaja 1 Persentase Pengetahuan dan pemahaman remaja tentang KB dan Kesehatan Reproduksi, serta penyiapan kehidupan berkeluarga melalui program Genre Rencana Tahun 2014 (4)
51% (peserta kb mandiri)
3,6 (peserta kb mandiri)
80 75% (KB
KR)
(5)
51% (peserta kb mandiri) 3,6 (peserta kb mandiri) 80 75% (KB-KR) II.2.M.A-2 Rencana Tahun 2015 (6) 20,8 4.20 40% 47,0 3,2 80 10 % (dari 66 juta penduduk remaja) Tahun 2016 (7) 21,0 4,23 40% 48,0 3,3 80 20% (dari 66,3 juta penduduk remaja) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 21,3 4,26 50% 49,0 3,4 80 30%(dari 66,6 juta penduduk remaja) Tahun 2018 (9) 21,7 4,28 50% 50,0 3,5 80 40% (dari 66,9 juta penduduk remaja) Program Pelaksana (10) (11) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN BKKBN
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 7 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 1 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak 8 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1 Persentase PUS KPS dan KS-1 anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB 9 Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 1 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia 10 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (pembinaan kesertaan ber-KB, Advokasi- KIE KB, dan Pembangunan Keluarga) 1 2 3 Pembinaan kesertaan ber-KB di provinsi Pembangunan keluarga di Provinsi Pembinaan ketahanan remaja di Provinsi 4 Penguatan Advokasi dan Penggerakan di Provinsi Rencana Tahun 2014 (4) 80,9 (dari 4,45 juta anggota aktif) 75,5% (dari 2.000.000) 90,5 (dari 2,1 juta) 34 34 34 34 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 80,9 (dari 4,45 juta anggota aktif) 75,5% (dari 2.000.000) 90,5 (dari 2,1 juta) 34 34 34 34 II.2.M.A-3 Rencana Tahun 2015 (6) 80 (dari 4 juta anggota) 75,5% (dari 1.100.000) 87,5 (dari 168.100) 33 33 33 33 Tahun 2016 (7) 81,5 (dari4,2juta anggota ) 75,5% (dari 2.075.000) 89 (dari 196.115) 33 33 33 33 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 82 (dari 4,4 juta anggota) 75,5% (dari 2.105.000) 90 (dari 224.130) 33 33 33 33 Tahun 2018 (9) 82 (dari 4,7 juta anggota) 75,5% (dari 2.150.000) 90 (dari 252.145) 33 33 33 33 Program Pelaksana (10) (11) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) B. Fokus Prioritas : Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk 1 Kerjasama Pendidikan kependudukan 1 Jumlah Materi pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan 2 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk 1 Jumlah materi/panduan/pedoman pemaduan penyerasian pengendalian penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan 3 Analisis Dampak Kependudukan 1 Jumlah kajian dampak kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas) 4 Perencanaan Pengendalian Penduduk 1 Jumlah paramater Kependudukan yang terpetakan dengan memanfaatkan TI (GIS) Rencana Tahun 2014 (4) 7 modul 2 grand desind kpdk 4 2 parameter K dan KB (1 pusat dan 33) provinsi) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 7 modul 3 grand desind kpdk 4 2 parameter K dan KB (1 pusat dan 33) provinsi) II.2.M.A-4 Rencana Tahun 2015 (6) 22 materi 8 4 1 Tahun 2016 (7) 25 materi 8 4 1 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 25 materi 8 4 1 Tahun 2018 (9) 25 materi 8 4 1 Program Pelaksana (10) (11) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) 5 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (Kebijakan Pengendalian Penduduk) 1 2 Penyusunan Landasan Hukum dan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk di provinsi Kebijakan dan Kelembagaan KKB Provinsi 34 34 34 34 6 Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan 1 Pedoman pelaksanaan penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan.(K/L) 4 juknis 4 juknis 2 Cakupan Pembinaan (koordinasi, bintek, advokasi dan sosialisasi) pelaksanaan proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan. 25 provinsi 25 provinsi C Fokus Prioritas: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan dan KB 1 Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 1. Jumlah kabupaten/kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan provinsi dan nasional 497 Kab/Kota 497 Kab/Kota 2. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari
II.2.M.A-5 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) (9) 33 33 33 33 33 33 33 33 4 juknis 4 juknis 4 juknis 4 juknis 25 provinsi 25 provinsi 25 provinsi 25 provinsi 497 Kab/Kota 497 Kab/Kota 497 Kab/Kota 497 Kab/Kota 2.000.000 keping e-KTP Reguler 13.777.358 keping e- KTP Reguler 13.777.358 keping e- KTP Reguler 13.777.358 keping e- KTP Reguler Program Pelaksana (10) (11) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Penataan Administrasi Kependudukan Kemendagri Program Penataan Administrasi Kependudukan Kemendagri
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 2 Pengelolaan Informasi Kependudukan 1. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik 3. Penyediaan dan pengembangan statistik distribusi 1. Terlaksananya kegiatan sensus dan survei 4 Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB 1 Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program kependudukan dan kb 5 Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB 1 Jumlah System Aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemakai (unit) Rencana Tahun 2014 (4) 15 K/L 100% 13 24 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 15 K/L 100% 13 24 II.2.M.A-6 Rencana Tahun 2015 (6) 15 K/L 100% 13 8 Tahun 2016 (7) 15 K/L 100% 13 8 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 15 K/L 100% 13 8 Tahun 2018 (9) 15 K/L 100% 13 8 Program Pelaksana (10) (11) Program Penataan Administrasi Kependudukan Kemendagri Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) BPS Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 6 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (Data dan Informasi) 1 Penguatan Data dan Informasi D 1 Fokus Prioritas: Penguatan Kelembagaan Kependudukan dan KB Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah 1 Persentase kerjasama antara BKKBN dengan lintas sektor (MOU, mitra kerja, stakeholders) 2 Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan 1 Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten 3 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (kelembagaan) 1 2 Dukungan Lini Lapangan Penguatan Kemitraan Provinsi Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (4) (5) (6) 34 34 33 50 50 50 2.650 2.650 3.743 34 34 33 34 34 33 II.2.M.A-7 Tahun 2016 (7) 33 75 4.743 33 33 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 33 80 4.243 33 33 Tahun 2018 (9) 33 80 4.243 33 33 Program Pelaksana (10) (11) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga BKKBN BKKBN BKKBN
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 (1) II A 1 Pembinaan Pelayanan (2) (4) (3) (6) (7) (5) Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia 24 25
1. Jumlah provinsi yang mencapai target KN1* 2. Persentase sekolah yang melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik SD/MI kelas 1 Kesehatan Anak 95 95 40 45 2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1. Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Pf)*
75 80 3 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 4 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 5 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra 1. Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan (BOK) 1. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan santun lansia* 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 9.536 9.536 9.715 9.715
10 20 90 90 91 91,5 II.2.M.A-8 Perkiraan Maju Program Pelaksana Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) (11) 26 27 Bina Gizi dan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ibu dan Anak 50 55 85 90 Bina Gizi dan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ibu dan Anak 9.715 9.715 Bina Gizi dan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ibu dan Anak 35 50 Pembinaan Upaya Kementerian Kesehatan Kesehatan 92 92,5 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 B 1 Pembinaan Gizi Masyarakat Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat 1. Jumlah balita gizi kurang yang ditangani* C 1 Pembinaan Surveilans, Fokus Prioritas: Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1. Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang direspon* 2. Penemuan kasus "discarded" campak pada tiap 100.000 penduduk* Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra 3. Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada wilayah dengan kondisi matra* 4. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan* 5. Persentase lingkungan sehat, aman, dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara* 6. Persentase rencana kontijensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah* 7. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di wilayah*
Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Perkiraan Maju Tahun 2017 300.000 350.000 400.000
80 85
> 2
> 2
> 2
78 80
80 85
60 70
50 60
10 15 19 II.2.M.A-9 Program Pelaksana Tahun 2018 450.000 Bina Gizi dan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ibu dan Anak 95 Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan > 2 84 95 80 80 22
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas 2 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 3 Pengendalian Penyakit Menular Langsung Indikator 1. Persentase kab/kota dengan IR DBD kurang dari target nasional 2. Jumlah kab/kota dengan API <1/1.000 pada tahun 2019 3. Jumlah kasus konfirmasi flu burung pada manusia kurang dari 11 pada tahun 2019 4. Persentase jumlah kab/kota endemis rabies yang mempunyai Rabies Center 5. Persentase angka kematian kasus Leptospirosis pada manusia menjadi <15 persen tahun 2019 6. Jumlah kasus Antraks pada manusia menjadi <14 Tahun 2019 7. Jumlah kasus Pes pada manusia menjadi <1 Tahun 2019 8. Kab/kota endemis melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) filariasis menuju eliminasi Filariasis 9. Persentase kabupaten/kota melaksanakan Pemberian Obat Cacing pada anak usia sekolah dan prasekolah 10. Prevalensi Schistosomiasis pada manusia 11. Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu 1. Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada bumil dan kelompok beresiko* 2. Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan pemantauan tifoid pada kelompok masyarakat paling berisiko* Rencana Tahun 2014 59 337 10 22 30 27 2 98 34 2,9 30
Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 59 60 337 340 10 20 22 25 30 30 27 24 2 2 98 118 34 49 2,9 1,5 35 40
2,5 II.2.M.A-10 Tahun 2016 62 360 17 40 24 22 2 128 55 1,3 50 10 5 Perkiraan Maju Tahun 2017 64 375 15 55 21 19 2 143 62 1,1 60 30 10 Program Pelaksana Tahun 2018 66 Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan 390 13 70 18 16 1 163 70 1 70 60 Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan 20
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas 4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular Indikator 3. Persentase kab/kota yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral aktif* 4. Persentase angka penemuan baru kasus HIV dan pengobatan sesuai standar* 5. Persentase cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi beresiko* 6. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan penemuan pneumonia balita minimal 80 persen* 7. Cakupan pemeriksaan kontak dari indeks kasus kusta baru* 8. Proporsi kabupaten/kota endemis frambusia yang melakukan pengobatan massal* 9. Cakupan kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (SR) minimal 85 persen* 1. Persentase desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera* 2. Persentase kelompok khusus (Haji, PO Bus, Sekolah, Tempat Kerja) yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera* 3. Persentase jumlah perempuan usia 30- 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (IVA dan atau Papsmear untuk Ca Serviks dan CBE untuk Ca Payudara)* 4. Persentase penduduk usia >15 tahun yang melakukan pemeriksaan gula darah* Rencana Tahun 2014
Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015
52,5
10 II.2.M.A-11 Tahun 2016 40 54 78 30 95 40 81 20 4 4 20 Perkiraan Maju Tahun 2017 70 56 80 40 95 60 84 30 6 6 30 Program Pelaksana Tahun 2018 90 58 82 50 95 80 87 40 Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan 8 8 40
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas 5 Penyehatan Lingkungan Indikator 5. Persentase fasyankes primer yang melaksanakan upaya deteksi, tindak lanjut dini, rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan Cedera* 6. Persentase penduduk usia >15 tahun yang melakukan pemeriksaan tekanan darah* 7. Persentase kasus Hipertensi yang berobat ke fasilitas pelayanan primer * 8. Persentase kasus DM yang berobat ke fasilitas pelayanan primer* 9. Persentase kab/kota memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)* 10. Persentase fasyankes primer melaksanakan layanan upaya berhenti merokok* 11. Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian kecelakaan* 12. Persentase obesitas pada penduduk usia > 15 tahun* 13. Persentase perokok usia 15 tahun atau lebih 1. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM* 2. Persentase pengawasan kualitas air minum 3. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan 4. Jumlah kab/kota yang melaksanakan strategi adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan (APIK)* 5. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan* Rencana Tahun 2014
36,3
100 85
Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015
15,2 36,3 35,94
35 100
30 85
10 II.2.M.A-12 Tahun 2016 20 15 20 20 40 20 20 14,9 35,57 40 35 52 15 15 Perkiraan Maju Tahun 2017 30 30 30 30 50 35 30 14,6 35,21 45 40 54 20 21 Program Pelaksana Tahun 2018 40 50 40 40 60 55 40 14,3 34,85 50 Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan 45 56 35 28
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana 6. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan 7. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kawasan sehat* 8. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu* 9. Jumlah rekomendasi kajian analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL)* 75
31 350 10 72 37 360 20 77 43 370 40 82 49 380 60 87 D Fokus Prioritas: Peningkatan Tersedianya Obat yang Bermutu serta Terjaminnya Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Sesuai dengan Standar dan Persyaratan bagi Pelayanan Kesehatan di Setiap Tahap Kehidupan (continuum of care ) 1 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1. Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin 100 100 80 85 90 95 Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan II.2.M.A-13
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 E 1 Pengembangan Tenaga dan Fokus Prioritas: Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko 1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3 (3.600 pegawai)* 1. Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa* 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis* Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM 3 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM
4 2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (dihitung dari 6.500 sarana) 3. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (dihitung dari 143.500 sarana) dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi* 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan (dihitung dari 1.300 temuan ketidaksesuaian) 2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (dihitung dari 6.500 sarana) 3. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (dihitung dari 143.500 sarana) dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi* 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan (dihitung dari 1.300 temuan ketidaksesuaian) 42 22
90 5 Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 6 Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 1. Jumlah Sarana Distribusi Produk Terapetik (PBF) yang ditingkatkan kemampuannya untuk memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)* 1. Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)*
Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015
1,5
82.632 42
58 22
500 90
250
70 II.2.M.A-14 Perkiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 1,5 1,5 5 5 82.632 82.632 63 63 30 30 550 600 90 90 275 300 73 75 Program Pelaksana Tahun 2018 1,5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM 82.632 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 63 30 650 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 92 350 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 78 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas 7 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 8 Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 9 Penilaian Makanan 10 Penilaian Obat dan Produk Biologi 11 Penilaian Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen 12 Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Indikator 2. Persentase permohonan rekomendasi Analisis Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu* 3. Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan* 1. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan (40 sarana)* 2. Persentase kemasan pangan yang menenuhi syarat keamanan (200 sampel)* 1. Persentase Peningkatan Pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik pada industri farmasi (dihitung dari 40 industri farmasi)* 1. Jumlah Keputusan Penilaian pangan olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu (berkas)* 1. Jumlah keputusan penilaian Obat dan Produk Biologi yang diselesaikan tepat waktu* 1. Jumlah keputusan penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu* 1. Jumlah regulasi, pedoman, standar, dan kajian obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen yang disusun* 2. Jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen tepat waktu* Rencana Tahun 2014
Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015
10.028
4.700
20.600
4 II.2.M.A-15 Tahun 2016 81 50 52 88 75 10.028 4.700 20.600 40 5 Perkiraan Maju Tahun 2017 82 55 54 89 85 10.137 4.800 20.850 40 5 Program Pelaksana Tahun 2018 83 60 56 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 90 90 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 10.137 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 4.800 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 20.850 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 40 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 6
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 13 Standardisasi Makanan 14 Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT 15 Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan 16 Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM 1. Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang disusun dalam rangka antisipasi perkembangan isu, keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan 1. Jumlah standar yang disusun dalam rangka menjamin mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik dan PKRT yang beredar* 1. Jumlah dokumen Profil Risiko Keamanan Pangan Kategori "Early Warning" 2. Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan* 1. Persentase pemenuhan parameter uji dalam ruang lingkup pengujian BB/BPOM terhadap parameter uji dalam Standar Ruang Lingkup (dihitung dari 4.000 parameter uji )* 10
2. Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu (dihitung terhadap sampel yang diterima 3.600) 90 F 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Fokus Prioritas: Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Membudayakan Perilaku Sehat 1. Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan di level provinsi dan kab/kota*
Promosi Kesehatan 2. Jumlah Model Intervensi Promosi Kesehatan*
G 1 Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Fokus Prioritas: Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional 1. Tersalurnya dana PBI Kesehatan*
H Fokus Prioritas: Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rencana Tahun 2015 10 14
10 2
65 90
100 II.2.M.A-16 Tahun 2016 18 10 5 100 70 75 30 1 100 Perkiraan Maju Tahun 2017 18 10 5 100 75 80 30 1 100 Program Pelaksana Tahun 2018 18 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 10 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 100 80 Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan 85 30 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan 1 100 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas 1 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 2 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji 3 Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 4 Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi 5 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 6 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan Indikator 1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan 1. Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran* 1. Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan (kumulatif) 1. Jumlah perundangan/regulasi yang selaras terkait pendidikan tenaga kesehatan* 1. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (kumulatif)* 2. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari institusi pendidikan pemerintah (Kemenkes) 1. Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana 90
90 92 90 93 90 94 90 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 95 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan 9.500 9.500 7.000 8.000 9.000 9.500 Pengembangan dan Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
5 5 5 Pengembangan dan 5 Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
6 14 21 31 Pengembangan dan Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 17.000 17.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.000 4.000 7.000 7.500 8.000 8.500 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan II.2.M.A-17
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 I 1 Pembinaan Upaya Kesehatan Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 1. Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer* Dasar
2. Jumlah puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi standar pelayanan Kesehatan Primer di daerah terpencil dan sangat terpencil 38 J 1 Pembinaan Upaya Kesehatan Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 1. Jumlah RS Rujukan regional yang sesuai standar* 2. Terwujudnya Pusat Rujukan Nasional* 3. Jumlah RS yang telah memenuhi standar peralatan sesuai kelas RS* 4. Jumlah RS yang memenuhi standar keselamatan pasien* 5. Terbentuknya Badan Pengawas RS (BPRS) di provinsi* 6. Jumlah RS Pratama di DTPK* 7. Persentase penduduk yang berobat di UPT Vertikal mendapatkan pelayanan kesehatan* Rujukan
- K 1 Penanggulangan Krisis Fokus Prioritas: Menguatkan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi 1. Tersedianya alokasi operasional upaya penanggulangan krisis kesehatan
Kesehatan 2 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan*
Rencana Tahun 2015
150 38
240
10 100
3 II.2.M.A-18 Tahun 2016 250 85 40 4 480 241 20 10 100 34 3 Perkiraan Maju Tahun 2017 500 100 60 6 720 541 29 10 100 34 3 Program Pelaksana Tahun 2018 1000 Pembinaan Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan 115 80 Pembinaan Upaya Kementerian Kesehatan Kesehatan 9 960 1141 34 10 100 34 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas 3 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat 4 Penelitian dan Pengembangan Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Rencana Tahun 2014 1. Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat (Kohort PTM dan tumbuh kembang, perubahan iklim, registrasi vital statistik, dan penyebab kematian) 2. Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang teknologi intervensi Kesehatan masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik Nasional dan Internasional 17 11 1. Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Hukum dan Etika Kesehatan, Sosekbud Kesehatan, Analisis Kebijakan Kesehatan, Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat) 18 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 11 23 17 33 18 23 II.2.M.A-19 Tahun 2016 25 33 23 Perkiraan Maju Tahun 2017 25 33 24 Program Pelaksana Tahun 2018 25 Penelitian dan Kementerian Kesehatan Pengembangan Kesehatan 33 24 Penelitian dan Kementerian Kesehatan Pengembangan Kesehatan
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 2. Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimuat di Media Cetak dan atau Elektronik Nasional dan Internasional 22 5 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional 1. Tersedianya Tanaman Obat terstandar 3 2. Tersedianya Bahan Jamu terstandar 3 3. Tersedianya formula jamu saintifik 3 Catatan: *merupakan indikator baru dalam RKP 2015 (belum terdapat dalam RKP 2014) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 22 25 3 12 3 3 3 2 II.2.M.A-20 Tahun 2016 25 7 3 2 Perkiraan Maju Tahun 2017 25 6 3 2 Program Pelaksana Tahun 2018 25 5 Penelitian dan Kementerian Kesehatan Pengembangan Kesehatan 3 2
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) III (2) Prioritas: Reformasi Pembangunan Pendidikan A Fokus Prioritas: Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata A.1 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP A.2 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD A.3 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah A.4 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Indikator (3) Rencana Tahun 2014 (4) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) APK SMP/MTs/Paket B 109,58% 109,58% 103,73% APM SMP/MTs APM SD/MI Jumlah siswa SD/MI/SMP/MTs/ PPS Ula/PPS Wustha sasaran BOS Jumlah siswa SD/MI/SMP/MTs penerima Bantuan Siswa Miskin Persentase SD yang memenuhi SPM Persentase SMP yang memenuhi SPM Madrasah yang terakreditasi APK SMP/SMPLB/PAKET B 65,51% 0,00% 6946000 13342267 100% 75% 3.000 85,47% 65,51% 0,00% 6946000 13342267 100% 75% 3.000 85,47% 80,79% 90,63% 44370149 9801769 100% 100% 3.000 81,60% APM SMP/MTs Rasio Kesetaraan Jender SMP/SMPLB Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS Persentase SMP yang memenuhi SPM Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima Bantuan Siswa Miskin PERSENTASE PESERTA DIDIK SMP/SMPLB PUTUS SEKOLAH 65,51% 98% 75% 2893187 0,01 65,51% 98% 0 75% 2893187 0,01 80,79% 100% 10920866 100% 2169890 0,009 APM SD/MI 90,63% APK SD/SDLB/PAKET A Rasio kesetaraan jender SD/SDLB Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS Persentase SD yang memenuhi SPM Jumlah siswa SD/SDLB penerima Bantuan Siswa Miskin Meningkatnya APM SD/MI 98% 100% 8062561 0,98 0 1 8062561 97,07% 100% 26454575 100% 6046921 90,63% APK MI APM SMP/MTs APK MTs Siswa MI/PPS Ula Penerima BOS Siswa MTs/PPS Wustha Penerima BOS Siswa MI Penerima Bantuan Siswa Miskin Siswa MTs Penerima Bantuan Siswa Miskin Madrasah yang terakreditasi Penyelenggaraan Paket A & B 13,60% 24,11% 3593000 3353000 1436228 950291 3000 32 13,60% 24,11% 3593000 3353000 1436228 950291 3000 32 12,99% 80,79% 22,13% 3.616.758 3.377.950 819.467 765.491 3.000 32 Penyelenggaraan PPS Program Wajardikdas pada Pontren 33 33 34 II.2.M.A-21 Tahun 2016 (7) 104,95% 81,48% 90,37% 44758275 9881017 100% 100% 3.000 82,47% 81,48% 100% 10920866 100% 2169890 0,009 90,37% 96,41% 100% 26492965 100% 6046921 90,37% 13,14% 81,48% 22,48% 3.797.596 3.546.848 860.440 803.766 3.000 32 34 Perkiraan Maju Tahun 2017 (8) 105,08% 81,37% 90,83% 45385688 9964227 100% 100% 3.000 82,46% 81,37% 100% 10920866 100% 2169890 0,009 90,83% 96,63% 100% 26753156 100% 6046921 90,83% 13,26% 81,37% 22,62% 3.987.476 3.724.190 903.462 843.954 3.000 32 34 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 101,53% 78,34% 93,00% 46610690 Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Islam Kemdikbud, Kemenag, 16 K/L lain Kemdikbud, Kemenag 10051598 100% 100% 3.000 79,44% 78,34% 100% 10920866 100% 2169890 0,009 Program Pendidikan Dasar Kemdikbud 93,00% 98,90% 100% 27592576 100% 6046921 93,00% 13,37% 78,34% 22,09% 4.186.849 3.910.399 948.635 886.152 3.000 32 34 Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Kemdikbud Kemenag Kemenag
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) B (2) Fokus Prioritas: Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) B.1 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA B.2 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK B.3 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB B.4 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah B.5 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik C Fokus Prioritas: Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi C.1 Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama C.2 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu Indikator (3) APK SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C Jumlah siswa SMA/SMK/MA sasaran BOS Jumlah siswa SMA/SMK/MA penerima bantuan siswa miskin APK SMA NASIONAL APK PAKET C NASIONAL Rasio kesetaraan jender SMA/SMLB Jumlah siswa SMA sasaran BOS PERSENTASE SMA MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI SNP Jumlah siswa SMA penerima Bantuan Siswa Miskin APK SMK NASIONAL Jumlah siswa SMK sasaran BOS PERSENTASE SMK MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI SNP Jumlah siswa SMK penerima Bantuan Siswa Miskin APK SMLB APK MA Rasio APK peserta didik perempuan: laki laki pada MA Siswa MA Penerima BOS Siswa MA Penerima Bantuan Siswa Miskin Pembangunan MA Insan Cendekia-PMU (Lanjutan Tahap 1) Pembangunan MA Insan Cendekia-PMU (Lanjutan Tahap 2) Sarana Prasarana Sekolah Menegah Agama Katolik (SMAK) Bantuan Peningkatan Mutu dan Sarana SMAK Beasiswa siswa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) APK PT/PTA Jumlah dosen berkualifikasi S2/S3 Jumlah dosen memiliki sertifikat profesi Jumlah mahasiswa penerima Bidik Misi Jumlah PT penerima BOPTN Jumlah mahasiswa PTA penerima BOPTN Jumlah PT baru yang didirikan (PT/penegerian PTS/ Politeknik/Institut/Akademi Komunitas) Jumlah dosen PTN/PTS program sarjana berkualifikasi minimal S2 Jumlah dosen PTN/PTS program pascasarjana berkualifikasi minimal S3 Jumlah dosen PTN/PTS bersertifikat pendidik Rencana Tahun 2014 (4) 89,16% 9823227 2089704 38,29% 2,22% 4384026 759975 40,00% 4303201 70 937000 8,65% 1 1136000 392729 15 5 0 0 0 30,00% 752 801 221060 95 53 11 97,5% 30,0% 60,0% II.2.M.A-22 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 89,16% 9823227 2089704 38,29% 2,22% 0 4384026 0 759975 40,00% 4303201 70 937000 8,65% 1 1136000 392729 15 5 0 0 0 30,00% 752 801 221060 95 53 11 97,5% 30,0% 60,0% Rencana Tahun 2015 (6) 82,72% 10620380 1329962 35,32% 2,99% 100% 4674158 75 425033 35,70% 4725078 75 550000 0,07% 8,64% 1 1.221.144 354.929 15 5 14 14 500 29,68% 180551 71996 195078 100 5870 96 149909 29571 71237 Tahun 2016 (7) 86,28% 11128822 1347708 36,88% 3,18% 100% 4896940 80 425033 37,28% 4949681 80 550000 0,07% 8,87% 1 1.282.201 372.675 - - 14 14 500 31,03% 30671 71996 191028 100 7053 150 150 29571 71237 Perkiraan Maju Tahun 2017 (8) 89,21% 11566799 1366342 38,17% 3,31% 100% 5083736 85 425033 38,57% 5136752 85 550000 0,07% 9,09% 1 1.346.311 391.309 - - 14 14 500 32,61% 30471 72000 188222 100 7553 150 150 29571 71237 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 91,30% 11899857 1385907 Kemdikbud, Kemenag 39,07% 3,37% 100% 5216783 90 Program Pendidikan Menengah Kemdikbud 425033 39,47% 5269447 90 Program Pendidikan Menengah Kemdikbud 550000 0,07% 9,32% 1 Program Pendidikan Islam Kemenag 1.413.627 410.874 - - 14 14 500 34,58% 29721 71253 186072 100 8053 Program Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag Kemdikbud, Kemenag 150 Program Kemdikbud Pendidikan Tinggi 150 Program Pendidikan Tinggi Kemdikbud 29571 71237
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) C.3 (2) Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat C.4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi C.5 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa C.6 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi C.7 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam C.8 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen C.9 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen C.10 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik Indikator (3) Jumlah dosen dengan publikasi nasional Jumlah dosen dengan publikasi internasional JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN APK PT usia 19-23 tahun Rasio Kesetaraan Jender PT Jumlah mahasiswa penerima Bidik Misi Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi Jumlah prodi memenuhi standar mutu sarana dan prasarana Jumlah PT penerima BOPTN APK PTA Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada PTA Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi Jumlah PTAI Penerima BOPTN Dosen Penerima Beasiswa S3 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS Dosen yang Tersertifikasi PTAI Sarana Prasarana PTAI * Penelitian pada PTAI untuk Penguatan Prodi Pemagangan Mahasiswa pada Dunia Industri Jumlah Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Pembiayaan yang bersumber PNBP Kualitas dan Sarana Pendidikan Tinggi Pembinaan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Katolik Sertifikasi Dosen Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Bantuan Peningkatan Mutu dan Sarana PTAKS Penelitian untuk Penguatan Prodi Rencana Tahun 2014 (4) 10310 793 6 26,70% 214640 11500 95 3,30% 1,04 64000 6420 53 751 2440 750 54 54 500 510 7 7 5 II.2.M.A-23 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 10310 793 6 26,70% 0 214640 0 11500 95 3,30% 1,04 64000 6420 53 751 2440 750 54 54 500 510 7 7 5 0 0 0 0 Rencana Tahun 2015 (6) 10310 793 6 26,72% 104% 182292 1962 11500 100 2,96% 1 64000 12546 53 1071 2990 750 54 54 500 644 7 7 5 5 21 21 10 Tahun 2016 (7) 10310 793 6 27,92% 103% 182292 1962 11500 100 3,11% 1 69000 8426 53 950 2990 750 54 54 500 744 7 7 5 5 21 21 10 Perkiraan Maju Tahun 2017 (8) 10310 793 6 29,24% 102% 182292 1962 11500 100 3,37% 1 74000 5550 53 750 2990 750 54 54 500 844 7 7 5 5 21 21 10 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) 10310 (10) Program Pendidikan Tinggi (11) Kemdikbud 793 6 Program Kemdikbud Pendidikan Tinggi 30,84% 101% 182292 1962 11500 Program Pendidikan Tinggi Kemdikbud 100 Program Kemdikbud Pendidikan Tinggi 3,74% 1 Program Pendidikan Islam Kemenag 79000 3330 53 0 2990 0 54 54 500 944 Program Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag 7 7 Program Kemenag 5 5 21 21 10 Bimbingan Masyarakat Kristen Program Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) C.11 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan (2) Tinggi Agama Hindu C.12 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha D Fokus Prioritas: Peningkatan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan D.1 Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar D.2 Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah D.3 Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Indikator (3) BOPTN Penerima Beasiswa Pasca Sarjana Bidikmisi Beasiswa Mahasiswa Miskin Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Fungsional PNBP Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama yang memenuhi standar Bantuan Pengembangan PTAB Swasta - Pengelolaan dan Pembinaan STABN Dosen PTAB Yang Berdaya Saing - Sertifikasi Dosen - Tunjangan Fungsional Dosen Non PNS - Tunjanga Profesi Dosen Swasta - Orientasi Dosen PTAB Bantuan Mahasiswa Miskin - Bantuan Mahasiswa Miskin Dosen PTA yang berkualifikasi - Penilaian Angka Kredit Dosen Pendidikan Tinggi Yang Bermutu - BOPTN Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Jumlah guru berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru memiliki sertifikat profesi pendidik Jumlah guru SD/SDLB berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru SMP/SMPLB berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah PTK dikdas penerima tunjangan khusus Jumlah guru SMA/SMLB berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah guru SMK berkualifikasi minimal S1/D-IV Jumlah PTK dikmen penerima tunjangan khusus Jumlah Pendidik PAUDNI Berkualifikasi S1/D4 Jumlah guru TK penerima tunjangan khusus Rencana Tahun 2014 (4) 50 3500 2 50 1 500 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 6,5 II.2.M.A-24 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 0 50 0 3500 0 0 0 0 0 2 50 0 0 1 500 0 0 0 0 0,98 0,98 0 0,98 0,98 0 6,5 0 Rencana Tahun 2015 (6) 5817 97 240 1000 4 11 1 14 lokasi 2 lokasi 50 ORG 100 ORG 21 ORG 4 KEG 600 ORG 1 TIM 356 ORG 48 ORG 1994729 1831901 1029115 504015 50100 251901 201700 6469 10565 1900 Tahun 2016 (7) 7000 200 310 1000 4 11 1 14 lokasi 2 lokasi 50 ORG 100 ORG 21 ORG 4 KEG 600 ORG 1 TIM 356 ORG 48 ORG 2174729 1930064 1119115 564015 50100 271901 211700 6469 11898 1900 Perkiraan Maju Tahun 2017 (8) 7500 50 380 1000 8 7 1 14 lokasi 2 lokasi 50 ORG 100 ORG 21 ORG 4 KEG 600 ORG 1 TIM 356 ORG 48 ORG 2354231 2028827 1209115 624015 50100 291901 221700 6469 13231 1900 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 8000 100 450 1000 11 4 Program Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag 1 14 lokasi 2 lokasi Program Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenag 50 ORG 100 ORG 21 ORG 4 KEG 600 ORG 1 TIM 356 ORG 48 ORG 2532981 Kemdikbud, Kemenag 2127590 1299115 684015 50100 311901 231700 6469 14564 Program Pendidikan Dasar Kemdikbud Program Pendidikan Menengah Kemdikbud Program PAUDNI Kemdikbud 1900
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) D.4 (2) Peningkatan Layanan Pendidik Untuk Jenjang Paud, Dikdas, Dikmen dan Dikti D.5 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah D.6 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam D.7 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam D.8 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen D.9 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik Indikator (3) Jumlah guru TK memiliki sertifikat profesi pendidik Jumlah guru SD/SDLB memiliki sertifikat profesi pendidik Jumlah guru SMP/SMPLB memiliki sertifikat profesi pendidik Jumlah guru SMA/SMLB memiliki sertifikat profesi pendidik Jumlah guru SMK memiliki sertifikat profesi pendidik Persentase Guru TK Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan (Ppb) Persentase Guru SD/SDLB Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan (Ppb) Persentase Guru SMP/SMPLB Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan (Ppb) Persentase Guru SMA/SMLB Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan (Ppb) Persentase Guru SMK Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan (Ppb) Guru Madrasah penerima beasiswa S2 Guru Madrasah penerima bantuan belajar S1 Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi Guru Non-PNS penerima Tunjangan Khusus Guru Non-PNS penerima Tunjangan Fungsional Guru Madrasah yang Tersertifikasi Guru yang Tersertifikasi Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan Kualifikasi S1 GPAI Peningkatan Kompetensi Guru Agama pada Sekolah (angkatan) Jumlah Guru yang Menerima Tunjangan Profesi Non PNS Jumlah Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Jumlah Kualifikasi Guru Program S1 Penilaian Kinerja Guru Pendidikan Agama Kristen pada Sekolah Umum Tunjangan Profesi Guru Non PNS Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Katolik Guru yang Tersertifikasi Kualifikasi Guru Program S1 Rencana Tahun 2014 (4) 69,86% 75,00% 90,00% 75,00% 90,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 250 5350 162155 520637 38500 3091 1036 510 1000 1525 100 1329 II.2.M.A-25 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 69,86% 75,00% 90,00% 75,00% 90,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 250 5350 162155 520637 38500 3091 1036 510 1000 0 1525 100 1329 0 Rencana Tahun 2015 (6) 133867 970191 379377 183118 117201 60% 60% 60% 60% 60% 250 3.500 95.847 3.500 485.912 10.000 35.000 500 2.248 5 1.490 644 1.000 239 1.043 338 850 1.000 Tahun 2016 (7) 155973 1005199 398809 191382 131054 70% 70% 70% 70% 70% 250 3.500 90.977 3.500 534.503 10.000 35.000 500 2.248 5 1.800 744 1.000 245 1.043 338 850 1.000 Perkiraan Maju Tahun 2017 (8) 178079 1040207 418241 199646 144907 80% 80% 80% 80% 80% 250 3.500 90.977 3.500 587.954 10.000 35.000 500 1.750 5 2.100 844 1.000 251 1.043 338 850 1.000 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) 200185 1075215 437673 207910 (10) Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (11) Kemdikbud 158760 90% 90% 90% 90% 90% 250 3.500 90.977 3.500 646.749 10.000 35.000 Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Kemenag Kemenag 500 500 5 Program Pendidikan Islam Kemenag 2.500 944 1.000 251 Program Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag 1.043 338 850 1.000 Program Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) D.10 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu (2) D.11 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Buddha E E.1 Fokus Prioritas: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal Penyediaan Layanan Paud E.2 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah E.3 Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan E.4 Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat Indikator (3) Guru Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang Menerima Tunjangan Fungsional Sertifikasi Guru Agama Hindu Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang terbina Bantuan Pembinaan Guru Dhamma Sekha - Bantuan Pembinaan Guru SMB - Bantuan Pembinaan Guru Non PNS - Tunjangan Profesi Guru Non PNS - Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama Buddha APK PAUD usia 3-6 tahun % Desa Memiliki Minimal satu Layanan PAUD % Kabupaten/Kota yang mempunyai pusat rujukan PAUD Pemberdayaan Pengelolaan RA/BA Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA/BA Bantuan Peningkatan Mutu dan Kurikulum RA/BA Bantuan Pemberdayaan Organisasi/ Kelembagaan RA/BA Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana RA/BA Jumlah penganggur usia produktif yang mendapatkan layanan kursus dan keterampilan yang bermutu Jumlah peserta didik memperoleh sertifikat kompetensi Jumlah standar program kursus dan pelatihan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi standar Persentase buta aksara usia 15-64 tahun Penduduk Tuna Aksara Mendapatkan Layanan Pendidikan Keaksaraan Penduduk Usia Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Kesetaraan Dasar dan Menengah Vokasional Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan program pendidikan keorangtuaan Rencana Tahun 2014 (4) 79 179 455 2334 464 553 1 45,05 19,00% 20,00% 4,2 II.2.M.A-26 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 79 179 0 455 2334 464 553 1 0 0 45,05 0 0 0 0 0 0 0 0,19 0 0 0,2 4,2 0 0 0 Rencana Tahun 2015 (6) 88 179 600 500 2.300 464 553 2 70,00 70 24 34 100.000 100 100 100 60000 51773 45 8967 5,5 245725 30755 80 Tahun 2016 (7) 97 179 0 500 2.300 464 553 2 71,00 75 29 34 100.000 100 100 100 130000 61773 50 10467 4,9 317172 32808 90 Perkiraan Maju Tahun 2017 (8) 106 179 0 500 2.300 464 553 2 73,00 80 35 34 100.000 100 100 100 210000 71773 55 11967 4,6 407567 45013 90 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 115 179 0 Program Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag 500 2.300 464 553 2 Program Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenag Kemdikbud, Kemenag 75,00 Program PAUDNI Kemdikbud 85 41 34 100.000 Program Pendidikan Islam Kemenag 100 100 100 300000 Program PAUDNI Kemdikbud 81773 60 14967 4,3 Program PAUDNI Kemdikbud 491578 57370 90
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) F F.1 (2) Fokus Prioritas: Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam F.2 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam F.3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen F.4 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik F.5 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu F.6 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Buddha Indikator (3) Percepatan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Agama Implementasi Kurikulum PAI Tahun 2013 pada Sekolah (paket) Bantuan Sarana Pembelajaran PAI (paket) Kualitas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Pentas PAI (paket) Percepatan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Pengembangan Pend. Keagamaan Terpadu di Wil. Perbatasan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Beasiswa S1 Santri Berprestasi Pengembangan Agribisnis di Pontren Peningkatan Kualitas Pendidikan Diniyah Takmiliyah Peningkatan Kualitas Pendidikan Diniyah Peningkatan Kualitas Pendidikan Al Qur'an Pembiayaan yang bersumber PNBP Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Implementasi Kurikulum 2013 Peserta Didik yang dibina Buku Pelajaran Agama Hindu Fasilitasi Lembaga Pendidikan Agama dan keagamaan Lembaga Pendidikan Agama dan keagamaan Terbina Bantuan Sekolah Minggu Buddhis (SMB) - Bantuan Pelaksanaan Pendidikan Pabbajja Tinggkat Dasmen Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama dan keagamaan Yang Memenuhi Standar - Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Dhamma Sekha - Penggadaan Buku ajar kurikulum 2013 pendidikan Agama Buddha - Pengadaan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Buddha Rencana Tahun 2014 (4) 1 34 34 1 1 34 1700 34 34 34 7 1600 400 36 35 50000 II.2.M.A-27 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 0 0 1 34 0 34 1 1 0 34 1700 0 34 34 34 7 0 0 0 1600 0 0 400 36 35 50000 0 Rencana Tahun 2015 (6) 1 34 100 34 1 1 10 34 1.700 100 34 34 34 7 209 77 600 500 2.000 246 250 LKS 6 LKS 11 LKS 80000 Exp 50000 Set Tahun 2016 (7) 1 34 100 34 1 1 10 34 2.000 100 34 34 34 7 209 77 600 500 2.000 246 250 LKS 6 LKS 11 LKS 80000 Exp 50000 Set Perkiraan Maju Tahun 2017 (8) 1 34 100 - 1 1 10 34 2.300 100 34 34 34 7 209 77 0 500 2.000 246 250 LKS 6 LKS 11 LKS 80000 Exp 50000 Set Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) Kemenag 1 Program Pendidikan Islam Kemenag 34 100 - 1 1 Program Pendidikan Islam Kemenag 10 34 2.600 100 34 34 34 7 Program Kemenag 209 77 Bimbingan Masyarakat Kristen Program Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag 0 500 2.000 246 Program Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag 250 LKS 6 LKS Program Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenag 11 LKS 80000 Exp 50000 Set
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) (2) G Fokus Prioritas: Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan G.1 Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional G.2 Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi G.3 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan G.4 Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional Indikator (3) Pendidikan Agama dan keagamaan Yang Bermutu - Workshop Penyusunan kurikulum sekolah Minggu Buddha Sippa Dhamma Samajja Tingkat Nasional VI - Sosialisasi Kurikulum Dhamma sekha Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (juta orang) Koleksi Perpustakaan Nasional (ribu) Perpustakaan Umum dan Khusus Yang Dikembangkan dan Dibina Tenaga Perpustakaan yang sesuai Kompetensi Karya cetak dan karya rekam terbitan Nasional dan Internasional yang Terkelola (eksemplar) Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) yang diterbitkan (naskah) Katalog Induk Nasional (KIN) yang diterbitkan (naskah) Laporan Pemantauan Dan Evaluasi (dokumen) Fasilitasi Peningkatan Layanan Perpustakaan Nasional (bimbingan pemustaka dan pustakawan, promosi/pameran) (even) Naskah kuno/manuskrip (di inventarisasi, di translasi, di transliterasi, dan di transmedia) (naskah) Fasilitasi kerjasama layanan antar perpustakaan (kegiatan) Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (unit perpustakaan) Laporan Pemantauan Dan Evaluasi (dokumen) Peserta Diklat Perpustakaan (orang) Kurikulum dan Bahan Ajar Program Diklat Administrasi, Teknis, dan Fungsional Perpustakaan (naskah) Laporan Pemantauan dan Evaluasi (dokumen) Akuisisi Bahan Perpustakaan (ribu eksemplar) Pengolahan Bahan Perpustakaan (ribu eksemplar) Laporan Pemantauan Dan Evaluasi (dokumen) Rencana Tahun 2014 (4) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) 0 5 KEG 5 KEG 1 3 4,8 1 3 4,8 1 KEG 5 KEG 5 1 KEG 5 KEG 5 5001 290 5001 290 5128 295 5304 295 800 19.500 19.500 800 830 19.500 830 19.500 4 4 4 4 4 4 12 4 4 12 4 4 12 4 4 12 10 10 10 10 2 50 2 50 2 50 2 50 2 830 61 2 830 61 2 830 61 2 830 61 2 100 25 2 2 2 2 100 143 143 25 25 25 2 2 2 II.2.M.A-28 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) (9) (10) (11) 5 KEG 5 KEG 1 KEG 5 KEG 5 1 KEG 5 KEG 5 Perpusnas 5480 300 5656 300 830 19.500 4 830 19.500 4 Program Pengembangan Perpustakaan Perpusnas RI 2 4 12 2 4 12 Program Pengembangan Perpustakaan Perpusnas RI 10 10 2 50 2 50 2 830 61 2 830 61 Program Pengembangan Perpustakaan Perpusnas RI 2 2 143 143 25 25 2 2 Program Pengembangan Perpustakaan Perpusnas RI
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) G.5 (2) Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca G.6 Pengembangan Pustakawan G.7 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno G.8 Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno G.9 Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Indikator (3) Fasilitasi Akreditasi Perpustakaan (unit perpustakaan) Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (unit perpustakaan) Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi (unit perpustakaan) Pengkajian Minat Baca (kali) Fasilitasi Pemasyarakatan Minat Baca (roadshow, duta baca, publikasi) (kali) Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (m2) Laporan Pemantauan Dan Evaluasi (dokumen) Tenaga Pustakawan yang disertifikasi (orang) Pengkajian dan pengembangan Tenaga Pustakawan (naskah) Dokumentasi Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelestarian Fisik Bahan Pustaka Bahan Pustaka yang direprografi Bahan Pustaka yang di Transformasi Digital Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan Proklamator Bung Karno (ribu orang) Koleksi Perpustakaan Proklamator Bung Karno (eksemplar) Pengelolaan ketatausahaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Perkantoran Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (ribu orang) Kerjasama dan Promosi Perpustakaan Koleksi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Pengelolaan Tata Usaha Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tahun 2014 (4) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) 70 70 73 89 290 290 295 295 500 500 500 500 2 130 2 130 2 130 2 130 50.445 50.445 50.445 50.445 2 100 6 2 14.000 14.000 2 100 6 2 2 100 6 2 14.700 2 100 6 2 16.300 700 7.500 2 750 730 700 7.500 8.000 7.500 2 2 2 600 600 600 650 4.044 12 4.044 12 4.044 12 4.044 12 7 12 100 7 12 100 7 12 100 7 12 102,5 9 9.000 12 9 9.000 12 9 9.000 12 10 9.000 12 3 3 3 3 II.2.M.A-29 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 111 300 (9) 133 300 (10) Program Pengembangan Perpustakaan (11) Perpusnas RI 550 600 2 135 2 140 0 0 2 100 6 2 17.500 2 100 6 2 18.700 780 800 8.500 9.000 2 2 Program Pengembangan Perpustakaan Program Pengembangan Perpustakaan Perpusnas RI Perpusnas RI 700 4.044 12 750 4.044 12 Program Pengembangan Perpustakaan Perpusnas RI 7 12 105 11 9.000 12 7 12 107,50 12 9.000 12 Program Pengembangan Perpustakaan Perpusnas RI 3 3
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) H H.1 (2) Fokus Prioritas: Peningkatan Pendidikan Karakter Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA H.2 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK I.1 Fokus Prioritas: Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Anggaran Pendidikan Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan I.2 Pendidikan Menengah Pertanian I.3 Peningkatan Kualitas SDM Industri I.4 Pendidikan dan Pelatihan Geologi Indikator (3) PERSENTASE SMA MENERAPAKAN PENDIDIKAN KARAKTER PERSENTASE SMK MENERAPAKAN PENDIDIKAN KARAKTER Presentase lulusan Program Diploma Keuangan dengan predikat minimal Baik Persentase Layanan BLU Generasi Muda Pertanian Yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian (Orang) Kelembagaan SMK SPP Yang Difasilitasi dan Dikembangkan (Unit) Ketenagaan SMK SPP Yang Difasilitasi dan Dikembangkan (Orang) Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten di Bidang Industri Terselenggaranya Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Terfasilitasinya Pengembangan SDM Industri Penguatan Infrastruktur Kelembagaan Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai Tersedianya Laporan Evaluasi Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Jumlah NSPK Diklat yang Ditetapkan dan Diberlakukan Jumlah SDM Aparatur yang Ditingkatkan Kemampuannya Prosentase Tingkat Kinerja Organisasi Jumlah Publikasi Karya Ilmiah Jumlah Karya Ilmiah Jumlah Jenis Diklat Yang Dibutuhkan Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Kerjasama Diklat Yang Diimplementasikan Jumlah Kegiatan Promosi Diklat Jumlah Sistem Informasi Yang Diimplementasikan Rencana Tahun 2014 (4) 100 100 88% 90% 18230 384 596 1.460 78 134 223 24 8 11 17 6 10 13 4 II.2.M.A-30 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 0 100 100 100 100 0 88% 90% 90% 95% 18230 18.230 384 84 596 125 1.460 1630 14.920 78 12 9 12 20 80 134 171 223 290 24 8 11 17 6 10 24 3 3 15 4 9 13 4 13 4 Tahun 2016 (7) 100 100 90% 95% 18.230 84 596 1730 15.920 24 10 12 40 80 166 290 24 3 4 15 4 9 13 4 Perkiraan Maju Tahun 2017 (8) 100 100 90% 95% 18.230 84 596 1830 15920 24 10 12 40 80 179 290 24 3 5 15 4 9 13 4 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) Kemdikbud 100 100 16 K/L lain 90% 95% Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur kementerian Keuangan Kementerian Keuangan 18.230 84 596 1930 15920 24 10 12 40 80 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perindustrian Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM 91 290 24 3 6 15 4 9 13 4
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) I.5 (2) Pendidikan Perhubungan Darat I.6 Pendidikan Perhubungan Laut I.7 Pendidikan Perhubungan Udara I.8 Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan I.9 Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi I.10 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi I.11 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan I.12 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Indikator (3) Lulusan diklat perhubungan darat (pembentukan, penjenjangan dan keterampilan/teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional Lulusan diklat perhubungan laut (pembentukan, penjenjangan dan keterampilan/teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional Lulusan diklat perhubungan udara (pembentukan, penjenjangan dan keterampilan/teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan (kumulatif) Jumlah perundangan/regulasi yang selaras terkait pendidikan tenaga kesehatan*) Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (kumulatif)*) Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari institusi penidikan pemerintah (Kemenkes) Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan minimal 2.300 orang lulusan Rencana Tahun 2014 (4) 5615 146055 4733 9500
17000 4000 285 II.2.M.A-31 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 5615 146055 4733 9500
17000 4000 285 Rencana Tahun 2015 (6) 6279 205457 6313 7000 5 6 20000 7000 280 Tahun 2016 (7) 8290 199878 7390 8000 5 14 20000 7500 980 Perkiraan Maju Tahun 2017 (8) 7863 203914 7445 9000 5 21 20000 8000 1400 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) 7850 Program Pengembangan SDM Perhubungan (11) Kementerian Perhubungan 210238 Program Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan 7219 Program Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan 9500 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan 5 Program 31 20000 Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan 8500 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan 1850 Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) I.13 Pendidikan Kelautan dan (2) Perikanan I.14 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata I.15 Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir I.16 Pengembangan Tenaga Kepemudaan I.17 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda I.18 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda Indikator (3) Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang) Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang) Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pendidikan KP Jumlah lulusan UPT pendidikan tinggi kepariwisataan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir Mahasiswa yang mengikuti Program D-IV Teknologi Nuklir Jumlah bulan operasional kantor Indeks kepuasan pelanggan Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah tenaga kepemudaan tingkat nasional, provinsi, kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan tenaga kepemudaan yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda yang disusun tepat waktu. Rencana Tahun 2014 (4) 6108 100% 1440 75 12 80 1 1.000
4.000 66
4.000
II.2.M.A-32 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) 6250 6500 6500 110 110 110 100% 1440 100% 1490 100% 1490 75 350 350 12 80 1 1 1 12 80 12 80 1.000 2.150 2.150 1 1 1 1 4.000 4.000 4.000 66 34 34 2 2 1 1 4.000 1.000 1.000 1 1 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 6500 110 (9) 6500 110 (10) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (11) Kementerian Kelautan dan Perikanan 100% 1490 100% 1490 Program 350 350 12 80 1 1 12 80 Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN Program Kepemudaan dan Keolahragaan 2.150 2.150 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Tenaga Nuklir Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 1 1 1 4.000 4.000 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 34 34 2 2 1 1 1.000 1.000 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) I.19 Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (2) I.20 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda I.21 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan I.22 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan I.23 Pengembangan Kepramukaan Indikator (3) Jumlah naskah kebijakan pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah, daerah, dan luar negeri. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pelayanan kepemudaan. Jumlah organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran yang difasilitasi dalam memenuhi standard minimal organisasi kepemudaan Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan organisasi kepemudaan yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan Kepramukaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pendidikan Kepramukaan. Jumlah organisasi Kepramukaan (Kwarnas/Kwarda/Kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kepramukaan yang disusun tepat waktu. Rencana Tahun 2014 (4) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7)
1 1 3.000 3.000 2.000 2.000
1 1 11.500 11.500 4.000 4.000
1 1 37
37 6 6
1 1 10.000 10.000 2.500 2.500 140 140 170 170
1 1 5.600 5.600 3.500 3.500
34 34
1 1 II.2.M.A-33 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) (9) 1 1 (10) Program Kepemudaan dan Keolahragaan (11) Kementerian Pemuda dan Olahraga 2.000 2.000 1 1 1 1 4.000 4.000 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 1 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 6 6 1 1 1 1 2.500 2.500 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 170 170 1 1 1 1 3.500 3.500 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 34 34 1 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) (2) I.24 Peningkatan Kapasitas Pemuda I.25 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda I.26 Peningkatan Wawasan Pemuda I.27 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan I.28 Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Indikator (3) Jumlah naskah kebijakan peningkatan kapasitas pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas moral dan intelektual. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas pemuda yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan peningkatan potensi sumber daya pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pemuda (kader) yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan potensi sumber daya pemuda yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan peningkatan wawasan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, lingkungan, sosial dan hukum. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan wawasan pemuda yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah fasilitasi prasarana dan sarana kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan yang disusun tepat waktu. Jumlah modul pendidikan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah peserta pendidikan kepemudaan dan keolahragaan. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan pelayanan pusat pemberdayaan pemuda dan olahraga yang disusun tepat waktu. Rencana Tahun 2014 (4)
5.000
7 66
7.500
716
33 - II.2.M.A-34 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) 1 1 5.000 1.000 1.000 1 1 7 1 1 66 1.000 1.000 1 1 1 1 7.500 4.500 4.500 1 1 1 1 716 34 34 1 1 1 1 33 1.000 - 1 1 1.000 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) (9) 1 1 1.000 1.000 (10) Program Kepemudaan dan Keolahragaan (11) Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 1 1 1 1.000 1.000 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 1 1 1 4.500 4.500 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 1 1 1 34 34 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 1 1 1 1.000 1.000 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) I.29 Pengembangan Olahraga Layanan Khusus (2) I.30 Pengembangan Olahraga Pendidikan I.31 Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan I.32 Pengembangan Sentra Keolahragaan Indikator (3) Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga layanan khusus yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah peserta olahraga usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan. Jumlah pelatih, instruktur, pembina olahraga khusus yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas Fasilitasi kejuaraan olahraga layanan khusus Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga layanan khusus yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga pendidikan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah peserta olahraga di sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi dasar di satuan-satuan pendidikan Fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga pendidikan yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah peserta olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan, dan wisata. Fasilitasi kejuaraan olahraga rekreasi Jumlah pengunjung museum olahraga. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan sentra keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah peserta olahraga di sentra olahraga pendidikan, dan sentra olahraga rekreasi. Jumlah PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan sentra keolahragaan yang disusun tepat waktu. Rencana Tahun 2014 (4) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
1.000 1.000
250 250
15.000 15.000
200 200
54 54
II.2.M.A-35 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 (6) (7) 1 1 3.400 3.400 1.000 1.000 1 1 - 1 1 1 1 1.500 1.500 500 500 1 1 - 1 1 1 1 3.500 3.500 1 1 - 1.000 1.000 - 1 1 1 1 1.000 1.000 34 34 1 1 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) (9) 1 1 3.400 3.400 (10) Program Kepemudaan dan Keolahragaan (11) Kementerian Pemuda dan Olahraga 1.000 1.000 1 1 1 1 1 1 1.500 1.500 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 500 500 1 1 1 1 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 3.500 3.500 1 1 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 34 34 1 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) I.33 Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan (2) I.34 Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan I.35 Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan I.36 Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga I.37 Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga Indikator (3) Jumlah naskah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah fasilitasi prasarana dan sarana olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan promosi, dan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah penerima penghargaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Jumlah fasilitasi promosi kepemudaan dan keolahragaan. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi, dan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan standardisasi kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah standardisasi bidang kepemudaan dan keolahragaan. Jumlah peserta penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan standardisasi kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu. Jumlah modul penyelenggaraan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga Jumlah peserta penyelenggaraan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan peningkatan penerapan iptek olahraga yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah uji coba dan pendayagunaan iptek olahraga. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan penerapan iptek olahraga yang disusun tepat waktu. Rencana Tahun 2014 (4) 2 25 ,-
550 5 -
32 5
10 - II.2.M.A-36 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 (6) 2 1 1 (7) 25 68 68 ,- 1 1 1 1 550 1.000 1.000 5 1 1 - 1 1 1 1 32 4 4 5 500 500 1 1 1 1 33 500 500 1 1 1 1 10 4 4 - 1 1 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) (9) 1 1 68 68 (10) Program Kepemudaan dan Keolahragaan (11) Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 1 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 1.000 1.000 1 1 1 1 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 4 4 500 500 1 1 1 1 500 500 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 1 1 1 4 4 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) I.38 Pengembangan Pembibitan Olahragawan (2) I.39 Pengembangan Tenaga Keolahragaan I.40 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan I.41 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Bina Lattas I.42 Peningkatan Kompetensi Instruktur dan tenaga Kepelatihan Bina Lattas I.43 Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binalattas Indikator (3) Jumlah naskah kebijakan pengembangan pembibitan olahragawan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah peserta pemanduan dan pengembangan olahragawan berbakat di satuan-satuan pendidikan. Jumlah fasilitasi olahragawan ikut serta pada kejuaraan junior/pelajar bertaraf regional, nasional dan internasional. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga junior/pelajar bertaraf regional, nasional dan internasional. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan pembibitan olahragawan yang disusun tepat waktu. Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pelatih dan instruktur, wasit dan juri, tenaga pendidikan dan pendukung yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan tenaga keolahragaan yang disusun tepat waktu. Pranata Akademik sesuai standar World Class University (WCU) (jumlah dokumen kebijakan akademik) Ketersediaan infrastruktur pembangunan Proses pendidikan berdasarkan tri dharma (jumlah mahasiswa peserta) Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi Jumlah Instruktur yang ditingkatkan kompetensinya Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Rencana Tahun 2014 (4)
400 12
400
1 dokumen Pembangunan 50.000 M2 87 orang 15.600 849 120.980 II.2.M.A-37 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) 1 1 400 1.500 1.500 12 400 400 1 1 1 1 1 1 400 2.000 2.000 1 1 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Pembangunan 50.000 M2 87 orang Perpindahan ke sentul 87 orang Pemeliharaan dan Perawatan 87 orang 15.600 41.000 43.050 849 2.154 2.175 120.980 55.772 60.720 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) (9) 1 1 1.500 1.500 (10) Program Kepemudaan dan Keolahragaan (11) Kementerian Pemuda dan Olahraga 400 400 1 1 1 1 1 1 2.000 2.000 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 1 1 dokumen Pemeliharaan dan Perawatan 87 orang 1 dokumen Pemeliharaan dan Perawatan 87 orang Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/ TNI Kementerian Pertahanan 45.203 47.463 Program Kemenakertrans Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 2.200 2.230 Program Kemenakertrans Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 63.100 65.040 Program Kemenakertrans Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) I.44 Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar (2) negeri bina lattas I.45 Pengembangan dan peningkatan produktivitas Binalattas I.46 Peningkatan Kapasitas Lembaga, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas I.47 Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM I.48 Pendidikan dan Pelatihan Multi Media Keterangan: ) Indikator baru pada RKP 2015 Indikator (3) Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih Jumlah lembaga pelatihan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasaranannya sesuai standar Pelatihan bagi SDM KUMKM Pelatihan bagi SDM KUMKM di daerah Pelatihan technopreneur SDM KUMKM yang mengikuti magang Beasiswa bagi kader koperasi Lembaga Diklat yang direvitalisasi dan dibangun Pelatihan bagi Tenaga Pengelola dan Instruktur Lembaga Diklat Kurikulum dan modul Diklat Peningkatan Kompetensi SDM KUKM melalui SKKNI Monitoring dan evaluasi Diklat Jumlah Peserta Diklat Multi Media Jumlah Paket Penyelenggaraan/ Pengembangan Pendidikan SDM Rencana Tahun 2014 (4) 11.250 5.950 ) 21.500 4 3100 10 1000 33 204 14 II.2.M.A-38 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 11.250 5.950 ) 21.500 4 3100 10 1000 33 204 14 Rencana Tahun 2015 (6) 8.310 5.275 30 32.500 11.100 500 1.000 500 3 1.000 20 1500 3000 1813 19 Tahun 2016 (7) 11.720 7.000 35 35.750 12.100 550 1.100 550 3 1.100 20 1650 3300 2125 19 Perkiraan Maju Tahun 2017 (8) 12.330 7.000 40 39.325 13.310 605 1.210 605 3 1.210 20 1815 3630 2125 19 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 12.940 Program Kemenakertrans Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 7.000 Program Kemenakertrans Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 50 Program Kemenakertrans 43.257 14.641 650 1.331 650 3 1.331 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian UMKM 20 2000 3993 2125 19 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No (1) IV A Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (2) (3) Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga Fokus Prioritas : Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 2016 (7) 1. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda. 3. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.426 11.500 11.500 4.000 4.000 2.426 4.000 A.1 Pengembangan Tenaga Kepemudaan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah tenaga kepemudaan tingkat nasional, provinsi, kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi. 1 1 1 1.000 1.000 2.150 1 2.150 II.2.M.A-39 Prakiraan Maju 2017 (8) 4.000 2.426 4.000 1 2.150 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 4.000 2.426 4.000 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 2.150
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan tenaga kepemudaan yang disusun tepat waktu. A.2 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. 3. Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun tepat waktu. A.3 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.
Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 1
1 4.000 4.000 4.000 66 66 34
1 II.2.M.A-40 2016 (7) 1 1 4.000 34 2 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 1 1 4.000 34 2 1 2018 Program Pelaksana (9) 1 (10) (11) Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 4.000 34 2 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda yang disusun tepat waktu. A.4 Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang disusun tepat waktu. A.5 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 4.000 4.000 1.000
1 3.000 3.000 2.426
1 II.2.M.A-41 2016 (7) 1.000 1 1 2.426 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 1.000 1 1 2.426 1 2018 Program Pelaksana (9) 1.000 (10) (11) 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 2.426 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun tepat waktu. A.6 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah, daerah, dan luar negeri.
Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 1 11.500 11.500 4.000
1 37 37 6 II.2.M.A-42 2016 (7) 1 4.000 1 1 6 Prakiraan Maju 2017 (8) 1 4.000 1 1 6 2018 Program Pelaksana (9) 1 (10) (11) 4.000 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 6
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu. A.7 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 1. Jumlah naskah kebijakan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pelayanan kepemudaan. 3. Jumlah organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran yang difasilitasi dalam memenuhi standard minimal organisasi kepemudaan 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan organisasi kepemudaan yang disusun tepat waktu. A.8 Pengembangan Kepramukaan Tahun 2014 (4)
10.000 140
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
10.000 140
II.2.M.A-43 Rencana 2015 2016 Prakiraan Maju 2017 2018 Program Pelaksana (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) (11) Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 1 1 1 2.500 2.500 2.500 2.500 170 170 170 170 1 1 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan Kepramukaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pendidikan Kepramukaan. 3. Jumlah organisasi Kepramukaan (Kwarnas/Kwarda/Kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi. 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kepramukaan yang disusun tepat waktu. A.9 Peningkatan Kapasitas Pemuda 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan kapasitas pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas moral dan intelektual. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas pemuda yang disusun tepat waktu.
Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 1 5.600 5.600 3.500
1 5.000 5.000 1.000
1 II.2.M.A-44 2016 (7) 1 3.500 34 1 1 1.000 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 1 3.500 34 1 1 1.000 1 2018 Program Pelaksana (9) 1 (10) (11) 3.500 34 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 1.000 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) A.10 Peningkatan Potensi Sumber (2) (3) Daya Pemuda 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan potensi sumber daya pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan potensi sumber daya pemuda yang disusun tepat waktu. A.11 Peningkatan Wawasan Pemuda 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan wawasan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, lingkungan, sosial dan hukum. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan wawasan pemuda yang disusun tepat waktu. Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 7 7 1 66 66 1.000
1 7.500 7.500 2.500
1 II.2.M.A-45 2016 (7) 1 1.000 1 1 2.500 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 1 1.000 1 1 2.500 1 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 1.000 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 2.500 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) A.12 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (2) (3) 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah fasilitasi prasarana dan sarana kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan yang disusun tepat waktu. A.13 Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga 1. Jumlah modul pendidikan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta pendidikan kepemudaan dan keolahragaan. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan pelayanan pusat pemberdayaan pemuda dan olahraga yang disusun tepat waktu. Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6)
1 716
716 34
1 33 33 1.000
1 II.2.M.A-46 2016 (7) 1 34 1 1 1.000 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 1 34 1 1 1.000 1 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 34 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 1.000 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) B (2) Fokus Prioritas : Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga (3) 1. Jumlah peserta olahraga massal, tradisionla, petualangan, tantangan, dan wisata. 2. Jumlah peserta olahraga di sentra olahraga pendidikan, dan sentra olahraga rekreasi. 3. Jumlah pengelola organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga. 4. Jumlah olahragawan andalan nasional B.1 Pengembangan Olahraga Layanan Khusus 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga layanan khusus yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta olahraga usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan. Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 15.000 15.000 2.000 200 200 1.000 100 100 1.000 1.500 1.500 2.000
1 1.000 1.000 3.400 II.2.M.A-47 2016 (7) 2.000 1.000 1.000 2.000 1 3.400 Prakiraan Maju 2017 (8) 2.000 1.000 1.000 2.000 1 3.400 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 2.000 1.000 1.000 2.000 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 3.400
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 3. Jumlah pelatih, instruktur, pembina olahraga khusus yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas 4. fasilitasi kejuaraan olahraga layanan khusus 5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga layanan khusus yang disusun tepat waktu. B.2 Pengembangan Olahraga Pendidikan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga pendidikan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta olahraga di sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal. 3. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi dasar di satuan-satuan pendidikan 4. fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan 5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga pendidikan yang disusun tepat waktu. Tahun 2014 (4)
250
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
250
II.2.M.A-48 Rencana 2015 2016 Prakiraan Maju 2017 2018 Program Pelaksana (6) 1.000 (7) 1.000 (8) 1.000 (9) 1.000 (10) (11) 1 1 1 1 1 1 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 1 1 1 1.500 1.500 1.500 1.500 500 500 500 500 1 1 1 1 1 1 1 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) B.3 Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan (2) (3) 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan, dan wisata. 3. fasilitasi kejuaraan olahraga rekreasi 4. Jumlah pengunjung museum olahraga. 5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan yang disusun tepat waktu. B.4 Pengembangan Sentra Keolahragaan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan sentra keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta olahraga di sentra olahraga pendidikan, dan sentra olahraga rekreasi. Tahun 2014 (4)
15.000
200 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
15.000
200 II.2.M.A-49 Rencana 2015 (6) 1 3.500 1 1.000 1 1 1.000 2016 (7) 1 3.500 1 1.000 1 1 1.000 Prakiraan Maju 2017 (8) 1 3.500 1 1.000 1 1 1.000 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 3.500 1 1.000 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 1.000
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 3. Jumlah PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan. 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan sentra keolahragaan yang disusun tepat waktu. B.5 Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah fasilitasi prasarana dan sarana olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun tepat waktu. ,- 2. Jumlah fasilitasi prasarana dan sarana olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun tepat waktu. ,- B.6 Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 54 54 34
1 2 2 1 25 25 68 ,- 1 II.2.M.A-50 2016 (7) 34 1 1 68 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 34 1 1 68 1 2018 Program Pelaksana (9) 34 (10) (11) 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan promosi, dan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah penerima penghargaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. 3. Jumlah fasilitasi promosi kepemudaan dan keolahragaan. 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi, dan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu. B.7 Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan standardisasi kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah standardisasi bidang kepemudaan dan keolahragaan. 3. Jumlah peserta penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.
Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 1 2016 (7) 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 1 2018 (9) 1 Program (10) Pelaksana (11) 550 550 1.000 1.000 1.000 1.000 5 5 1 1 1 1
1 1 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora
1 1 1 1 32 32 4 4 4 4 5 5 500 500 500 500 II.2.M.A-51
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan standardisasi kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu. B.8 Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga 1. Jumlah modul penyelenggaraan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga 2. Jumlah peserta penyelenggaraan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga yang disusun tepat waktu. B.9 Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan penerapan iptek olahraga yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah uji coba dan pendayagunaan iptek olahraga.
Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 1 2016 (7) 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 1 2018 (9) 1 Program (10) Pelaksana (11) Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora
1 1 1 1 33 33 500 500 500 500
1 1 1 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora
10 10 4 4
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan penerapan iptek olahraga yang disusun tepat waktu. B.10 Pengembangan Pembibitan Olahragawan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan pembibitan olahragawan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta pemanduan dan pengembangan olahragawan berbakat di satuan-satuan pendidikan. 3. Jumlah fasilitasi olahragawan ikut serta pada kejuaraan junior/pelajar bertaraf regional, nasional dan internasional. 4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga junior/pelajar bertaraf regional, nasional dan internasional. 5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan pembibitan olahragawan yang disusun tepat waktu.
Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana 2015 (6) 1 2016 (7) 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 1 2018 (9) 1 Program (10) Pelaksana (11) Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora
1 1 1 1 400 400 1.500 1.500 1.500 1.500 12 12 400 400 400 400 1 1 1 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) B.11 Pengembangan Tenaga (2) (3) Keolahragaan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pelatih dan instruktur, wasit dan juri, tenaga pendidikan dan pendukung yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan tenaga keolahragaan yang disusun tepat waktu. B.12 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan 1. Jumlah naskah kebijakan pemberdayaan organisasi keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. Tahun 2014 (4)
400
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
400
II.2.M.A-54 Rencana 2015 (6) 1 2.000 1 1 2016 (7) 1 2.000 1 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 1 2.000 1 1 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) Program Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora 1 2.000 1 Program Pembinaan Olahraga Prestasi Kemenpora 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 2. Jumlah pengelola organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga. 3. Jumlah organisasi olahraga prestasi, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standard minimal organisasi keolahragaan. 4. Jumlah fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi 5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan organisasi keolahragaan yang disusun tepat waktu. B.13 Pengembangan Industri Olahraga 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan industri olahraga yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pengelola industri olahraga yang difasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha. Tahun 2014 (4) 100 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 100 Rencana 2015 (6) 1.000 2016 (7) 1.000 Prakiraan Maju 2017 (8) 1.000 2018 (9) 1.000 Program (10) Pelaksana (11) 10 10 68 68 68 68 8 8 8 8
1 1 1 1 Program Pembinaan Olahraga Prestasi Kemenpora
1 1 1 1 400 400 500 500 500 500 II.2.M.A-55
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) 3. Jumlah sentra industri jasa olahraga, dan sentra industri produk olahraga yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan. 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan industri olahraga yang disusun tepat waktu. B.14 Pengembangan Olahraga Prestasi 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga prestasi yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah olahragawan andalan nasional 3. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi di tingkat regional, nasional dan internasional (SEA Games, ASEAN Para Games) 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga prestasi yang disusun tepat waktu. Tahun 2014 (4) 3 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 3 Rencana 2015 (6) 34
1 1.500 1.500 2.000 5 5 5
1 II.2.M.A-56 2016 (7) 34 1 1 2.000 5 1 Prakiraan Maju 2017 (8) 34 1 1 2.000 5 1 2018 Program Pelaksana (9) 34 (10) (11) 1 Program Pembinaan Olahraga Prestasi Kemenpora 1 2.000 5 1
MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (1) V A Fokus Prioritas : (2) (3) Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Penyuluh agama (orang) (4) 90.947 (5) 90.947 (6) 90.192 (7) 90.192 (8) 90.192 (9) 90.192 (10) (11) Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan dan Pelayanan Kehidupan Beragama 1 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam, Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pemberdayaan Wakaf dan Zakat Penyuluh agama Islam (Orang) 75.313 75.313 75.313 75.313 75.313 75.313 Program Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Penyuluh agama yang mendapat tunjangan (orang) Penyuluh agama yang mendapat pembinaan (orang/lokasi) 75.313 112.565 75.313 75.313 75.313 75.313 75.313 112.565
Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapat fasilitasi pembinaan (lokasi) 22.063 22.063 281 289 299 309 II.2.M.A-57
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (1) (2) (3) Fasilitasi penyelenggaran event keagamaan nasional (lokasi) (4) 437 (5) (6) (7) (8) (9) 437 100 100 100 100 (10) (11) Fasilitasi sarana Keagamaan (eksemplar/lokasi) 1.269.262 1.269.262 7.602 8.102 8.602 9.102 Fasilitasi prasarana keagamaan (lembaga) Dokumen Layanan Keagamaan (Dokumen/ Lokasi)
5.608
4.160 600 700 800 5.608 100 100 100 100 Biaya Operasional KUA 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382 Lokasi 2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen Fasilitasi sarana layanan keagamaan di KUA Fasilitasi prasarana layanan keagamaan di KUA Penyuluh agama Kristen (Orang) 1.510 672 8.558 1.510 1.570 1.570 1.570 1.570 672 100 100 100 100 8.558 5.500 5.500 5.500 5.500 Program Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Penyuluh agama yang mendapat tunjangan Penyuluh agama yang mendapat peningkatan kualifikasi 8.558 34 8.558 34 5.500 34 5.500 34 5.500 34 5.500 34 II.2.M.A-58
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (1) (2) (3) Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapat fasilitasi pembinaan (4) 34 (5) 34 (6) 34 (7) 34 (8) 34 (9) 34 (10) (11) Fasilitasi penyelenggaran event keagamaan nasional Fasilitasi sarana Keagamaan (eksemplar) Fasilitasi prasarana keagamaan (lembaga) Dokumen Layanan Keagamaan
34 34 34 34 34 100 100 100 100 50
3 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik Penyuluh agama Katolik (Orang) 2.700 2.700 4.000 4.000 4.000 4.000 Program Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Penyuluh agama yang mendapat tunjangan Penyuluh agama yang mendapat peningkatan kualifikasi 2.700 0 2.700 0 4.000 301 4.000 301 4.000 301 4.000 301 Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapat fasilitasi pembinaan 80 80 80 80 80 80 Fasilitasi penyelenggaran event keagamaan nasional Fasilitasi sarana Keagamaan (eksemplar) 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 II.2.M.A-59
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (1) (2) (3) Fasilitasi prasarana keagamaan (lembaga) Dokumen Layanan Keagamaan (4) 146 0 (5) 146 0 (6) 146 0 (7) 146 0 (8) 146 0 (9) 146 0 (10) (11) 4 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu Penyuluh agama Hindu (Orang) 2.800 2.800 2.779 2.779 2.779 2.779 Program Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Penyuluh agama yang mendapat tunjangan Penyuluh agama yang mendapat peningkatan kualifikasi 2.800 500 2.800 2.779 2.779 2.779 2.779 500 500 500 500 500 Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapat fasilitasi pembinaan 50 50 50 50 50 50 Fasilitasi penyelenggaran event keagamaan nasional Fasilitasi sarana Keagamaan (eksemplar) Fasilitasi prasarana keagamaan (lembaga) Dokumen Layanan Keagamaan 1 1 200 28 1 1 1 1 200 200 28 28 1 1 200 28 1 1 200 28 1 1 200 28 II.2.M.A-60
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (1) 5 (2) Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha (3) Penyuluh agama Budha (Orang) (4) 1.476 (5) 1.476 (6) 2.500 (7) 2.500 (8) 2.500 (9) (10) 2.500 Program Bimbingan Masyarakat Budha (11) Kementerian Agama Penyuluh agama yang mendapat tunjangan Penyuluh agama yang mendapat peningkatan kualifikasi 1.476 300 1.476 300 2.500 32 2.500 32 2.500 32 2.500 32 Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapat fasilitasi pembinaan 10 10 1.086 1.086 1.086 1.086 Fasilitasi penyelenggaran event keagamaan nasional Fasilitasi sarana Keagamaan (eksemplar) Fasilitasi prasarana keagamaan (lembaga) Dokumen Layanan Keagamaan 1 81.000 76
1 6 6 6 81.000 7.017 7.017 7.017 76 1.269 1.269 1.269 207 207 207 207 6 7.017 1.269 6 Pembinaan Urusan Agama Khonghucu Penyuluh agama Khonghucu (Orang) 100 100 100 100 100 100 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag Kementerian Agama II.2.M.A-61
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (1) B 1 (2) Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (3) 1. Operasional FKUB (unit) 2. Jumlah FKUB yang dibangun (unit) Operasional FKUB Tkt provinsi Operasional FKUB Tkt Kabupaten Sekretariat Bersama Tingkat Kab/Kota Pembinaan dan Pengembangan KUB (kegiatan) (4) 494 40 33 461 40 15 (5) 494 40 33 461 40 15 (6) 512 40 33 479 40 205 (7) 512 40 33 479 40 205 (8) 512 40 33 479 40 205 (9) 512 40 33 479 40 205 (10) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (11) Kementerian Agama C 1 Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji dan Umrah Dalam Negeri Pelaksanaan Ibadah Haji yang Tertib dan Lancar (Jemaah) Pelayanan pendaftaran haji (lokasi) 211.000 506 211.000 506 211.000 506 211.000 506 211.000 506 211.000 506 Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji (lokasi) 4 4 6 6 7 8 2 Pelayanan Haji dan Umrah Luar Negeri Penyediaan akomodasi jemaah haji (orang) Penyediaan katering jemaah haji (orang) 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 157.279 II.2.M.A-62
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) (2) 2 Pengelolaan Dana Haji 3 Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (3) Penyediaan transportasi darat jemaah haji (orang) Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di luar negeri (orang) Laporan Keuangan Operasional Haji (Dok) Bimbingan Perjalanan Ibadah Haji (orang) Pembinaan dan Operasional PPIH Arab Saudi (Org) Pembinaan dan Operasional PPIH Embarkasi (Org) Operasional Tenaga Musiman PPIH Arab Saudi (Org) (4) 157.279 1 40 211.000 1.490 2.600 619 (5) 157.279 1 40 167.000 1.490 2.600 619 (6) 157.279 1 40 211.000 1.490 2.600 589 (7) 157.279 1 40 211.000 1.490 2.600 589 (8) 157.279 1 40 211.000 1.490 2.600 589 (9) 157.279 1 40 211.000 1.490 2.600 589 4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHU Pengolaan database, jaringan, dan informasi haji (lokasi) 40 40 35 35 35 35 5 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji II.2.M.A-63 Program Pelaksana (10) (11) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes Kementerian Kesehatan
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji sesuai standar (persentase)*) 100 100 100 ) Merupakan indikator baru yang belum terdapat pada RKP 2014 II.2.M.A-64 100 Program Pelaksana Program (10) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes Kementerian (11) Kesehatan
MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. (1) VI Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) (8) (9) Program (10) Pelaksana (11) A 1 Penguatan karakter dan jati diri bangsa. Peningkatan Sensor Film 1 Film/Video/Iklan yang lulus sensor 46.000 46.000 46.000 47.000 48.000 48.000 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud 2 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 1 Naskah Rumusan Kebijakan Pembinaan Kepercayaan dan Pelestarian Nilai Kepercayaan dan Tradisi 3 3 8 8 8 8 Program Pelestarian Budaya Kemdikbud 2 Dokumen Pengetahuan dan 80 80 83 84 84 84 3 Ekspresi Budaya Kepercayaan dan Tradisi (naskah) Even pemberdayaan Kepercayaan dan Tradisi 20 20 16 16 16 16 4 Desa Adat yang direvitalisasi 5 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi yang Diapresiasi Masyarakat 15 15 7 1.000 1.000 1.105 1.105 1.105 1.105
No. 3 B Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 6 Komunitas Budaya yang difasilitasi 7 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya 1 Naskah Rumusan Kebijakan dan Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya Buku Sejarah dan Nilai Budaya Peserta Apresiasi Sejarah dan Nilai Budaya Buku Sejarah dan Nilai BudayaBuku Hasil Verifikasi dan Perumusan Nilai 2 3 4 5 Dokumen Sumber Sejarah dan 6 Nilai Budaya Even sejarah dan pemberdayaan nilai budaya yang difasilitasi 7 8 Naskah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya Atlas Sejarah yang disusun 9 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi bidang Sejarah dan nilai budaya Peningkatan apresiasi karya budaya. Rencana Tahun 2014 100 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 100 Rencana Tahun 2015 120 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 150 150 150 Program Pelaksana 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 9 21.000 9 21.000 8 25.000 10 10 10 25.000 25.000 25.000 2 2 2 2 2 2 9 9 10 11 12 13 33 33 33 33 33 33 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 7 7 7 7 7 7 II.2.M.A-66
No. 1 2 C Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Pembinaan Kesenian dan Perfilman Pengembangan Galeri Nasional Peningkatan diplomasi budaya Indikator 1 Naskah Rumusan Kebijakan Pembinaan Kesenian dan Perfilman Apresiasi Karya Seni Oleh Masyarakat Apresiasi Film Oleh Masyarakat 2 3 4 5 6 Taman Budaya yang direvitalisasi Karya Seni Yang Dilestarikan 7 Produksi Film Yang Di Fasilitasi Pengkayaan Materi Ajar Seni Dan Film 8 Data Kesenian dan Perfilman yang Dikelola Taman Budaya yang dibangun 7 8 Dokumen Perencanaan dan 1 Evaluasi bidang kesenian dan perfilman Karya Seni Rupa yang dipamekan 2 3 Karya Seni Rupa yang dikelola Karya Seni Rupa yang Diakuisisi 4 Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi Rencana Tahun 2014 2 18 5 15 3 3 0 0 0 7 1.350 1.776 10 24 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 2 18 5 15 3 3 0 0 0 7 1.350 1.776 10 24 II.2.M.A-67 Rencana Tahun 2015 4 130 38 2 3 3 10 5 0 7 400 1.788 12 9 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana 4 4 4 Kemdikbud Program Pelestarian Budaya 130 30 30 38 38 38 2 2 2 3 3 3 3 3 3 10 10 10 5 5 5 5 7 5 7 5 7 400 400 400 Kemdikbud Program Pelestarian Budaya 1.788 12 1.788 12 1.788 12 9 9 9
No. 1 D 1 Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 1 2 3 Indikator Naskah Rumusan Kebijakan Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kekayaan Budaya yang Dicatat Kekayaan Budaya yang Ditetapkan 4 Diplomasi Budaya Indonesia yang Dillaksanakan di Luar Negeri 5 Diplomasi Budaya yang Dillaksanakan di Dalam Negeri 6 Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang Diusulkan dan Dikelola Peningkatan pengelolaan warisan budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 1 Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Museum Even cagar budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat 2 3 4 Museum yang dibangun Cagar Budaya yang diregistrasi 5 Cagar Budaya yang dilindungi 6 Cagar Budaya yang direvitalisasi 7 Cagar budaya yang didokumentasi 8 Museum yang distandariasasi Rencana Tahun 2014 1 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 1 Rencana Tahun 2015 2 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 2 2 2 Program Pelaksana Kemdikbud Program Pelestarian Budaya 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 50 50 55 105 100 40 40 40 60 65 70 4 4 4 7 8 9 8 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 Kemdikbud Program Pelestarian Budaya 12 12 12 12 12 12 515 7 515 7 515 1 515 1 515 1 515 1 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 8 8 8 8 8 8 3 3 5 5 5 5 10 10 8 12 12 12 II.2.M.A-68
No. 2 3 Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Pengelolaan Permuseuman Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 6 7 Indikator Koleksi museum yang didokumentasi Cagar Budaya Bawah Air yang dieksplorasi Rencana Tahun 2014 10.000 4 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 10.000 4 Rencana Tahun 2015 10.000 5 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 10.000 10.000 10.000 4 4 4 Program Pelaksana 8 Naskah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum 5 5 11 5 5 5 9 Museum penerima bantuan 6 6
6 6 6 1 revitalisasi Koleksi Museum yang Dikelola 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 Program Kemdikbud Pelestarian Budaya 2 Masyarakat yang Mengapresiasi 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 3 4 5 6 Museum Koleksi Museum yang Direinvetarisasi Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Museum Kajian Pengembangan Museum Koleksi Museum yang diakuisisi 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 150 150 150 150 150 150 24 24 24 24 24 24 8 3 3 6 8 8 7 SOP tentang Pengelolaan Museum -
6 6 6 6 1 Cagar Budaya yang dilestarikan 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 Program Kemdikbud Pelestarian Budaya 2 3 Cagar budaya yang dikelola 124 Cagar budaya yang diinventarisasi 716 124 716 124 716 124 716 124 716 124 716 II.2.M.A-69
No. 4 5 E Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Indikator 4 Naskah hasil kajian pelestarian 5 nilai budaya Peserta Internalisasi Cagar Budaya 6 Dokumen pelestarian cagar budaya Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional 1 Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya 2 Dokumen pelestarian nilai budaya 3 4 Karya budaya yang diinventarisasi Peserta internalisasi nilai budaya 5 Peserta Bintek Pelestarian Nilai Budaya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan 1 Dokumen layanan bidang hukum 2 Dokumen Bidang Perencanaan dan evaluasi program 3 Dokumen Bidang Keuangan 4 Dokumen Kepegawaian 5 Dokumen kerjasama antar lembaga 6 Dokumen Bidang Kehumasan 7 Dokumen Data dan Statistik Kebudayaan 8 Dokumen Penyuluh budaya Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana 95 95 95 95 95 95 118.993 118.993 119.000 119.000 119.000 119.000 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331 124 124 124 124 124 124 Program Kemdikbud Pelestarian Budaya 168 168 168 168 168 168 975 975 975 975 975 975 17.075 220 17.075 220 17.100 220 17.100 220 17.100 220 17.100 220 2 2 2 2 2 2 Program Kemdikbud Pelestarian Budaya 13 13 14 14 14 14 13 9 3 13 9 3 11 9 3 11 9 3 11 9 3 11 9 3 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 150 150 150 150 150 150 II.2.M.A-70
No. 1 2 3 Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Indikator 1 Naskah rumusan kebijakan Pengembangan SDM Kebudayaan 2 3 4 SDM Bidang Kebudayaan yang tersertifikasi Modul Pelatihan dan SKKNI Bidang Kebudayaan SDM Kebudayaan yang difasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kebudayaan 5 1 Dokumen Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Budaya 2 3 4 Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Budaya Dokumen Dokumentasi dan Publikasi Kebudayaan Dokumen Pengelolaan Manajemen 1 Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penelitian Arkeologi Jumlah penelitian bidang arkeologi. 2 Rencana Tahun 2014 5 1.100 10 40 7 17 10 12 7 5 150 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 5 1.100 10 40 7 17 10 12 7 5 150 II.2.M.A-71 Rencana Tahun 2015 5 1.100 10 40 7 17 10 12 7 5 150 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana 7 7 7 Program Kemdikbud Pengembangan Profesi PTK dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan 1.200 1.200 1.200 10 10 10 50 50 50 7 7 7 17 18 18 Program Kemdikbud Pelestarian Budaya 10 11 11 12 13 13 7 7 7 7 7 Program 7 Kemdikbud Pelestarian Budaya 160 160 160
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas 3 4 5 Indikator Jumlah fasilitasi penelitian arkeologi Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tahun 2014 15 20 7 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 15 20 7 II.2.M.A-72 Rencana Tahun 2015 15 20 7 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 20 20 25 25 7 7 Program Pelaksana 20 25 7
MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Rencana Tahun 2014 Indikator No (4) (3) (1) VII A Fokus Prioritas: Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) 3.200.000 Peningkatan Program Keluarga Harapan 1 Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Fokus Prioritas: Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang disabilitas telantar dan/atau berat 3.200.000 B Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi, direhabilitasi (jiwa) 148.778 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 3.200.000 3.200.000 148.778 Rencana Tahun 2015 (6) 3.000.000 3.000.000 149.582 Tahun 2016 (7) 3.200.000 3.200.000 150.588 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program (8) (9) (10) 3.200.000 3.200.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.200.000 3.200.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 153.600 156.672 Program Rehabilitasi Sosial Pelaksana (11) Kementerian Sosial Kementerian Sosial Kementerian Sosial Jumlah lanjut usia telantar yang dilayani, dilindungi, direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) 47.204 47.204 48.760 49.689 50.682 51.696 II.2.M.A-73
B Fokus Prioritas: Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang disabilitas telantar dan/atau berat Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No (1) Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) 1 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah penyandang disabilitas yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) 2 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Rencana Tahun 2014 (4) 50.491 148.778 47.204 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 50.491 51.310 148.778 149.582 47.204 48.760 II.2.M.A-74 Tahun 2016 (7) 52.337 150.588 49.689 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 53.384 153.600 50.682 Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 54.451 156.672 Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial 51.696 Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No (1) 3 Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Indikator (3) Jumlah penyandang disabilitas yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) C 1 Fokus Prioritas: Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah korban bencana alam yang dibantu dan dilayani (jiwa) Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dilayani (jiwa) Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) 2 Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) D Fokus Prioritas: Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT) Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Rencana Tahun 2014 (4) 50.491 75.000 21.473 75.000 21.473 111.940 3.200 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 50.491 51.310 75.000 165.000 21.473 75.000 75.000 130.000 21.473 27.000 111.940 111.090 3.200 3.200 II.2.M.A-75 Tahun 2016 (7) 52.337 180.000 82.500 141.413 30.000 111.090 3.200 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 53.384 200.000 90.750 141.413 35.000 111.090 3.200 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) 54.451 Program Rehabilitasi Sosial (11) Kementerian Sosial 215.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial 99.825 141.413 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial 40.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial 111.090 3.200 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial
D Fokus Prioritas: Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan Prioritas/ Fokus komunitas adat terpencil Prioritas/ Kegiatan (KAT) Prioritas (2) Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Indikator (1) (3) Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH Jumlah permukiman serta infrastruktur yang tersedia bagi KAT (unit) Jumlah KAT yang mendapatkan jaminan hidup (KK) 1 2 Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH Rencana Tahun 2014 (4) 53.100 2.200 2.122 4.782 111.940 3.200 53.100 2.200 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 53.100 53.300 2.200 2.200 2.122 2.064 4.782 6.609 111.940 111.090 3.200 3.200 53.100 53.300 2.200 2.200 II.2.M.A-76 Tahun 2016 (7) 53.300 2.300 2.064 6.609 111.090 3.200 53.300 2.300 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 53.300 2.300 2.064 6.609 111.090 3.200 53.300 2.300 Tahun 2018 (9) 53.300 2.300 2.064 6.609 111.090 3.200 53.300 2.300 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Program Kementerian Sosial Pelaksana (10) (11) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No (1) 3 Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Indikator (3) Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit) Pemberian jaminan hidup (KK) Rencana Tahun 2014 (4) 2.122 4.782 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 2.122 2.064 4.782 6.609 II.2.M.A-77 Tahun 2016 (7) 2.064 6.609 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 2.064 6.609 Tahun 2018 (9) 2.064 6.609 Program Pelaksana (10) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (11) Kementerian Sosial
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 RENCANA 2015 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) VIII (2) (3) Prioritas: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (4) (5) (6) (7) (8) (9) A Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan 1. 2. 3. Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG di Bidang Ekonomi di Tingkat Nasional dan Daerah Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG Di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum di Tingkat Nasional dan Daerah Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan
5 10 8 5 10 8 5 10 8 5 10 8 A.1 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pendidikan yang responsif gender 1. 2. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pendidikan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)
2 20 2 40 2 60 2 80 II.2.M.A-78 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
A.1 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pendidikan PRIORITAS/FOKUS yang responsif gender PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO INDIKATOR (1) (2) (3) 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pendidikan 4. Persentase K/L bidang Pendidikan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG(3 K/L dan 10 Prov) 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pendidikan yang distandarisasi ( 10 Lembaga dan 150 SDM) K/L Prov Lemb SDM 6. Persentase K/L Bidang Pendidikan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 3 Prov) 7. Persentase data terpilah di K/L K/L Prov K/L bidang Pendidikan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 3 Prov) Prov 8. Persentase Laporan monev K/L pelaksanaan PUG di K/L bidang Pendidikan dan Pemda yang ditindaklanjuti (3 K/L dan 3 Prov) Prov A.2 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Kesehatan yang responsif gender 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-79 RENCANA 2015 (6) 1 33 20 20 20 33 33 33 33 33 33 2 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 1 (8) 1 (9) 1 33 67 67 40 60 80 40 60 80 40 60 80 33 67 67 33 67 67 33 67 67 33 67 67 33 67 67 33 67 67 1
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO A.2 (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA Penyusunan dan N PRIORITAS harmonisasi kebijakan bidang Kesehatan yang (2) responsif gender 2. INDIKATOR (3) Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan) 3. Jumlah model pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Kesehatan 4. Persentase K/L bidang Kesehatan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (5 K/L dan 10 Prov) K/L Prov 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Kesehatan yang distandarisasi (8 lembaga dan 60 SDM) 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Kesehatan yang distandarisasi (8 lembaga dan 60 SDM) SDM 6. Persentase K/L Bidang Kesehatan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (5 K/L dan 4 Prov) K/L 7. Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(5 K/L dan 4 Prov) K/L Prov 7. Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(5 K/L dan 4 Prov) K/L Prov 8. Persentase Laporan monev K/L pelaksanaan PUG di K/L bidang Kesehatan dan Pemda yang ditindaklanjuti (5 K/L dan 4 Prov) Rencana Tahun 2014 (4) -
80 RENCANA 2015
(6) 20 1
20 20
20 25 20 25 20 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 40 (8) 60 (9) 80 1 1 1 40 60 80 40 60 80 25 50 75
33 67 40 60 80 25 50 75 40 65 80 25 50 75 40 65 80 PROGRAM Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (10) PELAKSANA (11)
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) 8. Persentase Laporan monev (3) pelaksanaan PUG di K/L bidang Kesehatan dan Pemda yang ditindaklanjuti (5 K/L dan 4 Prov) Prov A.3 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan yang responsif gender 1. 2. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang SDA & Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan) 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang SDA & Lingkungan 4. Persentase K/L bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (5 K/L dan 10 Prov) K/L Prov 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang SDA & Lingkungan yang distandarisasi (30 Lembaga dan 200 SDM) Lemb 6. Persentase K/L Bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (5 K/L dan 4 Prov) K/L 6. Persentase K/L Bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (5 K/L dan 4 Prov) K/L Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-81 RENCANA 2015 (6) 25 3 33 2 20 20 20 20 20 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 25 (8) 50 (9) 75 2 2 2 67 100 33 1 1 1 40 60 80 40 60 80 40 60 80 40 60 80 40 60 80 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
A.3 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan yang responsif gender BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) 6. Persentase K/L Bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (5 K/L dan 4 Prov) (3) Prov 7. Persentase data terpilah di K/L bidang SDA & Lingkungan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (5 K/L dan 4 Prov) K/L Prov 8. Persentase Laporan monev K/L pelaksanaan PUG di K/L bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang ditindaklanjuti(5 K/L dan 4 Prov) Prov A.4 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang responsif gender 1. 2. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan) 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Politik & Pengambilan Keputusan 4. Persentase K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (7 K/L dan 10 Prov) 4. Persentase K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (7 K/L dan 10 Prov) Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-82 RENCANA 2015 (6) 25 20 25 20 25 2 20 1 14 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 25 (8) 75 (9) 100 40 60 80 25 75 100 40 60 80 25 75 100 1 1 1 40 60 80 1 1 1 43 71 82 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
A.4 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang responsif gender BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) 4. Persentase K/L bidang Politik & (3) Pengambilan Keputusan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (7 K/L dan 10 Prov) Prov 5. Persentase lembaga dan SDM Lemb penyedia layanan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang distandarisasi ( 7 Lemb dan 60 SDM) SDM 6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Politik & Pengambilan Keputusan(7 K/L dan 3 Prov) K/L Prov 7. Persentase data terpilah di K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(7 K/L dan 3 Prov) 7. Persentase data terpilah di K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(7 K/L dan 3 Prov) Prov 8. Persentase Laporan monev K/L pelaksanaan PUG di K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda yang ditindaklanjuti (7 K/L dan 3 Prov) Prov Rencana Tahun 2014 (4) -
83 RENCANA 2015
(6) 20
14 33 14 14 14 14 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 40 (8) 60 (9) 80 14 43 82
33 67 43 71 82 33 67 67 43 71 82 43 71 82 43 71 82 43 71 82 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11)
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) A.5 (2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender 1. 2. (3) Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait ( 5 kebijakan) 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Hukum 4. Persentase K/L bidang Hukum dan K/L Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (10 K/L dan 10 Prov) Prov 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Hukum yang distandarisasi (8 Lembaga dan 60 SDM) Lemb SDM 6. Persentase K/L Bidang Hukum & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (10 K/L dan 3 Prov) K/L Prov 7. Persentase data terpilah di K/L bidang Hukum dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (10 K/L dan 3 Prov) K/L Prov Rencana Tahun 2014 (4) -
84 RENCANA 2015
(6) 1 20
1 20
20 33 20 33 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 1 (8) 1 (9) 1 40 60 80 1 1 1 40 60 80 40 60 80 25 50 75
33 67 40 60 80 33 67 67 40 60 80 33 67 67 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) 8. Persentase Laporan monev K/L pelaksanaan PUG di K/L bidang Hukum dan Pemda yang ditindaklanjuti (10 K/L dan 3 Prov) Prov A.6 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Reponsif Gender 1. 2. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan) 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Ketenagakerjaan 4. Persentase K/L bidang K/L Ketenagakerjaan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (3 K/L dan 3 Prov) Prov 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yang distandarisasi ( 3 lembaga dan 125 SDM) Lemb SDM Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-85 RENCANA 2015 (6) 20 33 1 33 2 33 33 33 20 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 40 (8) 60 (9) 80 33 67 67 2 2 1 33 67 67 2 2 2 33 67 67 33 67 67 67 100
40 60 80 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
A.6 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Reponsif Gender BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) 6. Persentase K/L Bidang K/L Ketenagakerjaan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 3 Pemda) Prov 7. Persentase data terpilah di K/L bidang Ketenagakerjaan dan Pemda dianalisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 10 Pemda) K/L Prov A.7 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang Reponsif Gender 8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangKetenagakerjaan dan Pemda yang ditindaklanjuti (3 K/L dan 3 Pemda) Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan Prov 1. 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan) K/L 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-86 RENCANA 2015 (6) 33 33 33 20 33 33 1 25 2 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 33 (8) 67 (9) 67 33 67 67 33 67 67 40 60 80 33 67 67 33 67 67 2 2 1 50 75 100 2 2 2 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) 4. Persentase K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (4 K/L dan 10 Pemda) K/L Prov 5. Persentase lembaga dan SDM Lemb penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang distandarisasi (4 Lembaga dan 125 SDM) SDM 6. Persentase K/L Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (4 K/L dan 3 Pemda) K/L Prov 7. Persentase data terpilah di K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(4 K/L dan 10 Pemda) K/L 8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang ditindaklanjuti (4 K/L dan 3 Pemda) K/L 8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang ditindaklanjuti (4 K/L dan 3 Pemda) K/L Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-87 RENCANA 2015 (6) 25 20 25 20 25 33 25 20 25 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 50 (8) 75 (9) 100 40 60 80 50 75 100 40 60 80 50 75 100 33 67 67 50 75 100 40 60 80 50 75 100 PROGRAM PELAKSANA (10) (11)
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO (1) A.8 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS (2) Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang Reponsif Gender INDIKATOR 8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang ditindaklanjuti (4 K/L dan 3 Pemda) (3) Prov Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang ditindaklanjuti (4 K/L dan 3 Pemda) (3) Prov Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang ditindaklanjuti (4 K/L dan 3 Pemda) (3) Prov Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan) 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan 4. Persentase K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG ( 3 K/L dan 10 Pemda) 4. Persentase K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG ( 3 K/L dan 10 Pemda) Prov 5. Persentase lembaga dan SDM Lemb penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang distandarisasi PUG (3 Lembaga dan 125 SDM) Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-88 RENCANA 2015 (6) 33 1 33 2 33 20 33 (7) 33 2 33 2 33 40 33 PERKIRAAN MAJU (8) 67 2 67 2 67 60 67 (9) 67 1 67 2 67 80 67 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) 5. Persentase lembaga dan SDM (3) penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang distandarisasi PUG (3 Lembaga dan 125 SDM) SDM 6. Persentase K/L Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 4 Pemda) 6. Persentase K/L Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 4 Pemda) Prov 7. Persentase data terpilah di K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan( 3 K/L dan 10 Pemda) K/L 8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda yang ditindaklanjuti. (3 K/L dan 4 Pemda) K/L Prov 8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda yang ditindaklanjuti. (3 K/L dan 4 Pemda) K/L Prov A.9 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi yang Reponsif Gender 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan sumber daya ekonomi yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-89 RENCANA 2015 (6) 20 33 25 33 20 33 25 1 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 40 (8) 60 (9) 80 33 67 67 50 75 100 33 67 67 40 60 80 33 67 67 50 75 100 2 2 1 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA A.9 NO (1) PRIORITAS/FOKUS Penyusunan dan PRIORITAS/KEGIATA Harmonisasi Kebijakan N PRIORITAS Bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi (2) yang Reponsif Gender 2. INDIKATOR (3) Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang iptek dan sumber daya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan ) 3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP dan PUG bidang iptek dan sumber daya ekonomi 4. Persentase K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi dan pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP dan PUG (3 K/L dan 10 Pemda) K/L Prov 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi yang distandarisasi ( 3 lembaga dan 125 SDM) 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi yang distandarisasi ( 3 lembaga dan 125 SDM) SDM 6. Persentase K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 3 Pemda) 6. Persentase K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 3 Pemda) 7. Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 10 Pemda) K/L 7. Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 10 Pemda) K/L Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-90 RENCANA 2015 (6) 33 2 33 20 33 20 33 33 33 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 33 (8) 67 (9) 67 2 2 2 33 67 67 40 60 80 67 100
40 60 80 33 67 67 33 67 67 33 67 67 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan PROGRAM (10) Kementerian PP PELAKSANA dan PA (11)
A.9 Penyusunan dan Program Kesetaraan Kementerian PP Harmonisasi Kebijakan Gender dan dan PA Bidang Iptek dan Pemberdayaan Sumber daya Ekonomi yang Reponsif Gender Perempuan BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA PERKIRAAN MAJU PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 RENCANA 2015 NO INDIKATOR PROGRAM PELAKSANA Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 7. Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 10 Pemda) (3) (11) (1) (2) (4) - (5) - (6) 20 (7) 40 (8) 60 (9) 80 (10) Prov 8. Persentase Laporan monev K/L
33 33 67 67 pelaksanaan PUG di K/L bidangIptek dan Sumber daya Ekonomi dan Pemda yang ditindaklanjuti (3 K/L dan 3 Pemda) Prov
33 33 67 67 A.10 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastrukur yang Reponsif Gender 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Infrastruktur yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan
1 2 2 1 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan)
25 50 75 100 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Infrastruktur
2 2 2 2 4. Persentase K/L bidang Infrastruktur dan pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP dan PUG (6 K/L dan 10 Pemda) K/L Prov
17 17
50 83
20 40 60 80 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur yang distandarisasi (6 lembaga dan 125 SDM) Lemb
17 17
50 83
A.10 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastrukur yang Reponsif Gender BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur yang distandarisasi (6 lembaga dan 125 SDM) (3) SDM 6. Persentase K/L bidang Infrastruktur & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (6 K/L dan 4 Pemda) K/L Prov 7. Persentase data terpilah di K/L bidang Infrastruktur dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(6 K/L dan10 Pemda) K/L Prov 8. Persentase laporan monev K/L pelaksanaan PUG di K/L bidang infrastruktur dan Pemda yang ditindaklanjuti (6 K/L dan 4 Pemda) Prov A.11 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan 1. 2. Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. (10 kebijakan) Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-92 RENCANA 2015 (6) 20 17 25 17 20 17 25 1 20 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 40 (8) 60 (9) 80 17 50 83 50 75 100 17 50 83 40 60 80 17 50 83 50 75 100 1 1
40 60 8 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) 3. (3) Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. 4. Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (6 K/L dan 10 Pemda) 4. Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (6 K/L dan 10 Pemda) Prov 5. Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi (19 Lembaga dan 100 SDM) Lemb SDM 6. Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.(6 K/L dan 10 Pemda) K/L 7. Persentase laporan monev pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti (6 K/L dan 10 Pemda) K/L 7. Persentase laporan monev pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti (6 K/L dan 10 Pemda) K/L Rencana Tahun 2014 (4) -
93 RENCANA 2015
(6) 1 17
20 17 20 17 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 1 (8) 1 (9) 1 33 50 83 40 60 80 47 68 79 40 60 80 33 50 83 40 60 80 33 50 83 PROGRAM PELAKSANA (10) (11)
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS (2) INDIKATOR 7. Persentase laporan monev pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti (6 K/L dan 10 Pemda) (3) Prov 7. Persentase laporan monev pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti (6 K/L dan 10 Pemda) (3) Prov A.12 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data Gender 1. Persentase pengguna yang memanfaatkan sistem manajemen informasi pimpinan (181, es 1 s/d 4) 2. Persentase perangkat sistem aplikasi dan jaringan yang berfungsi dengan baik (1 Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi) 3. Persentase unit pengelola data yang membangun sistem data terpilah,statistik gender dan anak (45 K/L) 4. Persentase unit pelaksana yang memanfaatkan data terpilah, statistik gender dan anak (25 unit Pengelolan) 5. Jumlah Modul yang digunakan untuk pelatihan SDM pengelola data di K/L dan Pemda tentang data terpilah, statistik gender dan anak 6. Persentase fasilitator sistem data terpilah, statistik gender dan anak yang terlatih (100 Orang) Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-94 RENCANA 2015 (6) 20 10 100 20 20 2 20 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 40 (8) 60 (9) 80 30 60 90 100 100 100 40 60 80 40 60 80 2
40 60 80 PROGRAM (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
A.12 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data Gender BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) 7. Jumlah Publikasi Profil gender, perempuan, anak 8. Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian informasi gender dan anak yang disusun dan ditindaklanjuti A.13 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan 1. Jumlah kebijakan PP di bidang Penanganan masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan) 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan 4. Persentase K/L terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP (4 K/L dan 6 Prov) K/L Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-95 RENCANA 2015 (6) 4 6 2 20 4 25 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 4 (8) 4 (9) 4 8 8 6 2 1
40 60 80 4 4 3 50 75 100 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS (2) INDIKATOR 4. Persentase K/L terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP (4 K/L dan 6 Prov) (3) Prov 4. Persentase K/L terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP (4 K/L dan 6 Prov) (3) Prov 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang distandarisasi (5 Lemb dan 10 SDM) Lemb SDM 6. Persentase data terpilah di K/L Terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (4 K/L dan 4 prov) 6. Persentase data terpilah di K/L Terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (4 K/L dan 4 prov) Prov 7. Persentase Laporan monev pelaksanaan PP di K/L bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda yang ditindaklanjuti (4 K/L dan 4 prov) K/L Prov A.14 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan 1. Jumlah kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan Rencana Tahun 2014 (4) -
96 RENCANA 2015
(6) 17 20
20 25
25 25
25 2
(7) 50 40
40 50
50 50
50 2
PERKIRAAN MAJU
(8) 83 60
60 75
75 75
(9) 100 80
80 100
PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO A.14 (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA Penyusunan dan N PRIORITAS Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga (2) Kerja Perempuan 2. INDIKATOR (3) Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan pekerja perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan) 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan 4. Persentase K/L bidang perlindungan pekerja perempuan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan (10 K/L dan 10 Prov) K/L Prov 5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang perlindungan pekerja perempuan yang distandarisasi (5 Lembaga dan 75 SDM) Lemb SDM 6. Persentase data terpilah di K/L bidang perlindungan pekerja perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (10 K/L dan 15 prov) K/L Prov Rencana Tahun 2014 (4) -
97 RENCANA 2015
(6) 20
20 20
20 20 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 40 (8) 60 (9) 80 1 1 1 40 60 80 40 60 80 30 35 30 35 40 60 80 40 60 80 PROGRAM Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (10) PELAKSANA Kementerian PP dan PA (11)
A.14 Penyusunan dan Program Kesetaraan Kementerian PP Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan PA BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA PERKIRAAN MAJU PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 RENCANA 2015 NO INDIKATOR PROGRAM PELAKSANA Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (11) (1) (2) (3) (4) - (5) - (6) 20 (7) 20 (8) 20 (9) 20 (10) 7. Persentase Laporan monev K/L pelaksanaan Perlindungan Pekerja Perempuan di K/L bidang perlindungan pekerja perempuan dan Pemda yang ditindaklanjuti (10 K/L dan 12 prov) Prov
20 20 20 20 A.15 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Korban Perdagangan Orang 1. Jumlah kebijakan PPi bidang PKPO yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
3 1 1 1 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan)
20 40 60 80 3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang PKPO
1 1 4. Persentase K/L dan Pemda bidang PKPO yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP (2 K/L dan 2 Pemda) 4. Persentase K/L dan Pemda bidang PKPO yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP (2 K/L dan 2 Pemda)
50 Prov
50 5. Persentase lembaga dan SDM Lemb
33 67 penyedia layanan bidang terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO yang distandarisasi (12 Lembaga dan 24 SDM ) SDM
33 67
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) 6. Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan Pemda yang dianalisis dan dimanfaatkan (22 K/L dan 4 prov) K/L Prov 7. Persentase Laporan monev K/L pelaksanaan PP bidang PKPO di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti (22 K/L dan 4 prov) Prov A.16 Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi 1 Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan gender B Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak 1. Jumlah Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diterapkan 2. Jumlah KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 3. Kabupaten/Kota Layak Anak B.1 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak 1 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-99 RENCANA 2015 (6) 23 25 23 25 28 87 9 25 11 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 45 (8) 68 (9) 91 50 75 100 45 68 91 50 75 100 33 33 33 113 133 112 30 9 2 25 25 25 15 15 10 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP dan PA Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA B.1 NO (1) PRIORITAS/FOKUS Penyusunan dan PRIORITAS/KEGIATA harmonisasi kebijakan N PRIORITAS pemenuhan hak pendidikan anak (2) INDIKATOR (3) 2 Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (40 Kebijakan) 3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (5 Model) 4 Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (28 kab/kota) 5 Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (14 kab/kota) 6 Persentase lembaga dan SDM Lemb penyedia layanan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang distandarisasi (60 Lembaga, 600 SDM) SDM 7 Jumlah laporan survei anak bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (5 Laporan) Rencana Tahun 2014 (4) -
100 RENCANA 2015
(6) 20
14 0 20 1 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 40 (8) 60 (9) 80 3 2
4 8 8 36 50 64 25 50 75 40 60 80 1 1 1 Program Perlindungan PROGRAM Anak Kementerian PP PELAKSANA dan PA (10) (11)
B.1 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA PERKIRAAN MAJU PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 RENCANA 2015 NO INDIKATOR PROGRAM PELAKSANA Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (11) (1) (2) (3) (4) - (5) - (6) 50 (7) 50 (8) 100 (9) 100 (10) 8 Persentase sub-sistem data Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (1 Sub Sistem) 9 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan)
1 2 1 2 B.2 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak 1 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
15 17 27 27 Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA 2 Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (67 Kebijakan) Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (5 Model)
25 55
70 85
4 Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (28 Kab/Kota)
4 8 8 8 5 Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (14 Kab/Kota)
21 43 64 6 Persentase lembaga dan SDM Lemb
30 50 80 penyedia layanan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM) II.2.M.A-101
B.2 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR 6 Persentase lembaga dan SDM (1) (2) penyedia layanan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM) (3) SDM 7 Jumlah laporan survei anak bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (4 lap) 8 Persentase sub sistem data Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (2 Sub Sistem data) 9 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan) B.3 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak 1 2 Jumlah kebijakan Partisipasi Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan Persentase kebijakan Partisipasi Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (46 Kebijakan) 3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (5 Model) 4 Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (40 kab/kota) Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-102 RENCANA 2015 (6) 10 1 50 1 18 20 2 0 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 30 (8) 50 (9) 80 1 1 1 50 100 100 2 1 2 21 21 15 39 59 78 3
10 15 15 Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) 5 Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (20 Kab/Kota) 6 Persentase lembaga dan SDM Lemb penyedia layanan Partisipasi Anak yang distandarisasi (8 Lembaga, 200 SDM) SDM 7 Jumlah laporan survei anak bidang Partisipasi Anak (5 laporan) 8 Persentase sub sistem data Partisipasi Anak (1 Sub Sistem) 9 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan) B.4 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan dan PNNL 1 Jumlah kebijakan Lingkungan dan PNLL yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2 Persentase kebijakan Lingkungan dan PNLL yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (67 Kebijakan) 3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (5 Model) Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-103 RENCANA 2015 (6) - 13 5 1 50 1 15 25 2 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 25 (8) 50 (9) 75 25 50 75 30 50 65 1 1 1 50 100 100 2 1 2 20 31 22 55 70 85 3
PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
B.4 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan dan PNNL BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) 4 Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (10 Kab/Kota) 5 Persentase lembaga dan SDM Lemb penyedia layanan Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM) SDM 6 Jumlah laporan survei anak bidang Lingkungan dan PNLL (4 Laporan) 7 Persentase sub-sistem data Lingkungan dan PNLL (3 sub sistem B.5 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) 8 1 2 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Lingkungan dan PNLL yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan) Jumlah kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan Persentase kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (10 Kebijakan) Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-104 RENCANA 2015 (6) 0 0 5 1 50 1 11 20 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 10 (8) 10 (9) 10 27 50 80 30 55 85 1 1 1 50 100 100 2 1 2 30 31 31 40 60 80 Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
B.5 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak PRIORITAS/FOKUS anak (KLA) PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO INDIKATOR (1) (2) (3) 3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (5 Model) 4 Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (100 kab/kota) 5 Persentase lembaga dan SDM Lemb penyedia layanan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang distandarisasi (100 lembaga ; 400 SDM) SDM 6 Jumlah laporan survei anak bidang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (4 laporan) 7 Persentase sub-sistem data Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (1 sub sistem data) 8 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diselesaikan tepat waktu (6 Laporan) Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-105 RENCANA 2015 (6) 2 5 10 10 1 50 1 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 3 (8) - (9) - 25 25 25 40 70 90 40 70 90 1 1 1 50 100 100 2 1 2 Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11)
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) B.6 (2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak 1 (3) Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2 Persentase kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (10 kebijakan) 3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak 4 Jumlah KL dan pemda yang di K/L fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak Pemda 5 Persentase SDM penyedia layanan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang distandarisasi (33 SDM) 6 Jumlah laporan survei bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak 7 Persentase sub sistem data bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak (24 sub sistem) Rencana Tahun 2014 (4) -
II.2.M.A-106 RENCANA 2015 (6) 5 20 1 1 1 24 3 17 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 2 (8) 2 (9) - 40 60 80 5 2
5 5 5 12 14 14 48 73 100 5 5 5 38 54 75 PROGRAM PELAKSANA (10) Program Perlindungan Anak (11) Kementerian PP dan PA
B.6 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) 8 (3) Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penghapusan Kekerasan pada Anak yang diselesaikan tepat waktu B.7 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak 1 Jumlah kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2 Persentase kebijakan PMSA yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 Kebijakan) 3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanaganan Masalah Sosial Anak 4 Jumlah KL dan pemda yang di K/L fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak Pemda 5 Persentase lembaga penyedia layanan penanganan masalah sosial anak yang distandarisasi (8 lembaga) 6 Jumlah laporan survei bidang Penanganan Masalah Sosial Anak Rencana Tahun 2014 (4) -
107 RENCANA 2015
(6) 2 3
13 2 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 4 (8) 2 (9) 4 4 3 4 40 60 80 3 3
6 8 25 50 75 2 2 2 Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
B.7 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) 7 Persentase sub sistem data bidang penanganan masalah sosial anak (4 subsistem) 8 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial Anak yang diselesaikan tepat waktu B.8 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum 1 2 Jumlah kebijakan Penanganan ABH yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan Persentase kebijakan Penanganan ABH yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 kebijakan) 3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH 4 Jumlah KL dan pemda yang di KL fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH Prov 5 Persentase lembaga dan SDM Lemb penyedia layanan Penanganan ABH yang distandarisasi (2 Lembaga dan 100 SDM) SDM Rencana Tahun 2014 (4) -
108 RENCANA 2015
(6) 25 1
3 20
25 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 50 (8) 75 (9) 100 2 1 2 2 1 1 40 60 80 2 2 2
4 4 50 50 100 50 75 100 Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
B.8 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) 6 (3) Jumlah laporan survei bidang Penanganan ABH 7 Persentase sub sistem data bidang Penanganan ABH (4 Sub sistem) 8 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan ABH yang diselesaikan tepat waktu B.9 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus 1 2 Jumlah kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan Persentase kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda (4 Kebijakan) 3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 4 Jumlah KL dan pemda yang di K/L fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Pemda 5 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Anak Berkebutuhan Khusus yang distandarisasi (2 Lembaga dan 100 SDM Lemb Rencana Tahun 2014 (4) -
109 RENCANA 2015
(6) 1 20
2 4 50 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 1 (8) 1 (9) 1 40 60 80 1 1 1 1 1 1 40 60 80 2
2 4 4 6 8 8 50 100 100 Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
B.9 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) 5 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Anak Berkebutuhan Khusus yang distandarisasi (2 Lembaga dan 100 SDM (3) SDM 6 Jumlah laporan survei bidang penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 7 Persentase sub sistem data bidang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus ( 4 Sub Sistem) 8 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang diselesaikan tepat waktu B.10 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak 1 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2 Persentase kebijakan PHSA yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 Kebijakan) 3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak 4 Jumlah KL dan pemda yang di K/L fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak Rencana Tahun 2014 (4) -
110 RENCANA 2015
(6) 25 1
0 1
5 20
PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 50 (8) 75 (9) 100 1 1 1 25 50 75 1 1 1 1 1 1 40 60 80 3
3 3 3 Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) 4 Jumlah KL dan pemda yang di (3) fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak Persentase lembaga dan penyedia layanan pemenuhan hak Sipil anak yang distandarisasi (2 Lembaga) Jumlah laporan survei bidang pemenuhan hak Sipil anak 5 6 Pemda 7 Persentase sub sistem data bidang pemenuhan hak Sipil anak (Sub sistem ) B.11 B.12 Penguatan Kelembagaan PUHA di provinsi Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI) 8 1 1 2 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Sipil Anak yang diselesaikan tepat waktu Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan anak Jumlah Provinsi sebagai target Pengawasan dan monev penyelenggaraan PA Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada stakeholder terkait PA 3 Jumlah Laporan data dan informasi serta saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden Rencana Tahun 2014 (4) -
111 RENCANA 2015
(6) -
2 25 1 28 9 9 2 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 10 (8) 10 (9) 10 50 50 78 2 2 2 50 75 100 3 2 3 33 33 33 15 20 26 15 20 26 2 2 2 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen PP & PA Kementerian PP dan PA
B.12 Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI) BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATA N PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) 4 Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti (150 pengaduan) Rencana Tahun 2014 (4) - Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) - II.2.M.A-112 RENCANA 2015 (6) 20 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 40 (8) 60 (9) 80 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen PP & PA Kementerian PP dan PA PROGRAM PELAKSANA (10) (11)
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS I Prioritas: Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah dan Pengelolaan Kekayaan Negara A FOKUS: Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 1 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 2 Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) 3 Pengembangan Sistem Penganggaran B FOKUS: Pengelolaan Perimbangan Keuangan 1 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L 1,00 1,00
20% Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain- lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu 1,00 1,00
Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap 100% 100% 100% Tersedianya norma penganggaran PBK dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggaran 1,00 1,00
100% Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah Persentase Jumlah kebijakan dana transfer ke daerah sesuai rencana Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah (Indeks Williamson) 100% 100% 100% 100%
0,76 (Skala 1)
0,76 (Skala 1)
0,76 (Skala 1)
1 TAHUN 2018
0,76 (Skala 1) PROGRAM Pengelolaan Anggaran Negara Pengelolaan Anggaran Negara Pengelolaan Anggaran Negara Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 2 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD 3 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah 4 Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah INDIKATOR Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai rencana Jumlah aparat pemerintah daerah yang lulus kursus keuangan daerah sesuai rencana Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang bersertifikat Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana Persentase penyelesaian laporan keuangan transfer ke daerah tepat waktu Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA, Laporan Neraca, dan LO RENCANA TAHUN 2014 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 99% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
50%
2 TAHUN 2016 99%
95%
50% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 99% 90% 100% 100% 95% 100% 100%
50%
TAHUN 2018 99%
95%
50% PROGRAM Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS C FOKUS: Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara INDIKATOR Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi terkait pelaksanaan anggaran Persentase (%) tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terkait Pelaksanaan Anggaran Jumlah penerimaan dari pengelolaan kas Persentase (%) tingkat akurasi rencana penyediaan dana dengan pengeluaran dana pada rekening Kas Negara Persentase (%) Tingkat Akurasi Perencanaan Kas Indeks Deviasi Realisasi terhadap Perencanaan Saldo TSA Bulanan Persentase Ketepatan Jumlah Penyediaan Dana untuk Membiayai Pengeluaran Negara RENCANA TAHUN 2014 91% 90% 66,70% 4.1T 99% 90% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 91% 91% 90%
66,70%
3 (skala 4)
4.1T 2.6 T 99%
3 (skala 4)
97%
3 TAHUN 2016 91%
3 (skala 4)
2.6 T
3 (skala 4) 97% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 91%
3 (skala 4)
2.6 T
3 (skala 4)
97%
TAHUN 2018 91%
3 (skala 4)
2.6 T
3 (skala 4) 97% PROGRAM Pengelolaan Perbendaharaan Negara Pengelolaan Perbendaharaan Negara PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman 4 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran INDIKATOR Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan pengembalian hasil restrukturisasi penerusan pinjaman Persentase Penyediaan Dana Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal Persentase (%) penyaluran dana di bidang investasi , subsidi, dan pembiayaan secara optimal Persentase Penyaluran Dana di Bidang investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal (termasuk KUR) Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik Persentase (%) monitoring dan evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan Opini Audit yang Baik Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah Ditindaklanjuti RENCANA TAHUN 2014 85% 100% 85% 3 (skala 4) WTP:82LK, WDP:2LK 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 85% 90% 100% 100% 85%
3 (skala 4)
WTP:82LK, WDP:2LK
3 (skala 4)
WTP:77LK, WDP:10LK Indeks:3,88 100%
4 TAHUN 2016 90%
3 (skala 4) WTP:77LK, WDP:10LK Indeks:3,88 100% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 90% 100%
3 (skala 4)
WTP:77LK, WDP:10LK Indeks:3,88 100%
TAHUN 2018 90%
3 (skala 4) WTP:77LK, WDP:10LK Indeks:3,88 100% PROGRAM Pengelolaan Perbendaharaan Negara Pengelolaan Perbendaharaan Negara PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Pengembangan Sistem Perbendaharaan INDIKATOR Persentase (%) tingkat peneyelesaian Proses Bisnis dan Perangkat Regulasi yang mendukung SPAN Persentase (%) tingkat kesiapan implementasi aplikasi SPAN dan SAKTI Persentase (%) tingkat penyelesaian rancangan (design) strategi pengelolaan perubahan Persentase Tingkat Penyelesaian Proses Bisnis dan Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI Persentase Tingkat Penyelesaian Aplikasi SPAN dan SAKTI Persentase Implementasi Strategi Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN RENCANA TAHUN 2014 100% 100% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 100%
5 TAHUN 2016
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TAHUN 2018
100% 100% 100% PROGRAM Pengelolaan Perbendaharaan Negara PELAKSANA Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS D FOKUS: Pengelolaan Kekayaan Negara 1 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Barang Milik Negara 2 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan 3 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain- Lain INDIKATOR Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang BMN Jumlah Laporan BMN yang disusun tepat waktu Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang KND Indeks opini BPK atas BA 999.03 Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian Keuangan Persentase persetujuan/ penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah Recovery rate piutang K/L Jumlah penerimanaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara RENCANA TAHUN 2014 100% 3,00 100% 100% WTP 90% 100% 40,29M 402M PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 100% 100% 3,00 2% 100% 100% 100% 100% WTP 90% 90% 95% 100% 100% 40,29M
402M
11%
47,17 M II.3.M.A
6 TAHUN 2016 100%
2%
12% 43,54 M PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 100% 2% 100% 100% 90% 100% 100%
13% 47,36 M TAHUN 2018 100% 1% 100% 100% 92% 100% 100%
14% 52,16 M PROGRAM Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 4 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi II Prioritas: Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan A FOKUS: Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko 1 Penyusunan Rancangan APBN 2 Perumusan kebijakan APBN 3 Perumusan kebijakan ekonomi 4 Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan INDIKATOR Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis Persentase pembangunan sistem informasi pengelolaan kekayaan negara Tersusunnya draft NK, RAPBN dan UU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu Akurasi Perencanaan APBN Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan Persentase deviasi proyeksi APBN Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang diterima dan/atau ditetapkan Menteri Keuangan Persentase rata-rata deviasi proyeksi asumsi makro Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi makro Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal yang diterima dan/atau ditetapkan Menteri Keuangan Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan RENCANA TAHUN 2014 75T 375M 80% 1,00 82% 6% 83% 6% 86% 90% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 75T 90 T 375M 350 M 80% 80% 1,00
82%
82%
6%
83%
83%
6%
86%
86%
II.3.M.A-7 TAHUN 2016 95 T 325 M 85%
82%
83%
86%
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 100 T 300 M 90%
82%
83%
86%
TAHUN 2018 105 T 183 M 95%
82%
83%
86%
PROGRAM Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang Pengelolaan Anggaran Negara Perumusan Kebijakan Fiskal Perumusan Kebijakan Fiskal Perumusan Kebijakan Fiskal PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Perumusan kebijakan pajak,kepabeanan,cukai dan PNBP 6 Pengelolaan Pinjaman 7 Pengelolaan Surat Utang Negara 8 Pengelolaan Pembiayaan Syariah 9 Pengelolaan Strategi Dan Portofolio Utang 10 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen INDIKATOR Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko fiskal Persentase rekomendasi kebijakan perpajakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan Indeks efektivitas komunikasi publik kebijakan perpajakan Persentase pengadaan Pinjaman Program sesuai kebutuhan pembiayaan Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan pembiayaan Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran; RENCANA TAHUN 2014 82% 80% 100% 100% 100% 100% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 23 82% 82% 80%
8 TAHUN 2016 23
82%
100% 100% 100% 100% 100% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 23 82%
TAHUN 2018 23
82%
100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM Perumusan Kebijakan Fiskal Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Pengelolaan dan Pembiayaan Utang PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS B FOKUS: Peningkatan Dan Optimalisasi Penerimaan Negara 1 Pengelolaan PNBP dan subsidi 2 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP dan Bea Materai INDIKATOR Terlaksananya penyempurnaan kebijakan dan peraturan di bidang PNBP dan subsidi energi agar lebih cepat dan efisien Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan I Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak RENCANA TAHUN 2014 1,00 1,00 100% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 1,00
1,00
9 TAHUN 2016
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TAHUN 2018
100% 100% PROGRAM Pengelolaan Anggaran Negara Peningkatan dan Pengamanan PenerimaanPajak PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional 4 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan 5 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan kehumasan INDIKATOR Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR) Persentase Pencairan Piutang Pajak Indeks kepuasan pengguna layanan RENCANA TAHUN 2014 100% 100% 75% 35% 3,94 (Skala 4) PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 100%
75%
35%
35%
3,94 (Skala 4)
3,94 (Skala 4)
10 TAHUN 2016
35%
3,94 (Skala 4)
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
35%
3,94 (Skala 4)
TAHUN 2018
100% 100% 100% 35% 3,94 (Skala 4) PROGRAM Peningkatan dan Pengamanan PenerimaanPajak Peningkatan dan Pengamanan PenerimaanPajak Peningkatan dan Pengamanan PenerimaanPajak PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 6 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi 7 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 8 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan 9 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan INDIKATOR Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategi DJP Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus dibuat/diperbaharui Indeks Kepuasan Stakeholder Persentase penyelesaian jumlah data yang ditransfer Persentase penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan Indeks ketepatan waktu Pemutakhiran Database Nilai Pabean Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang memenuhi syarat administrasi RENCANA TAHUN 2014 100% 100% 88% 100% 3 ( tepat waktu) PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 100% 100% 100%
70 (Skala 100)
88%
88%
3 ( tepat waktu)
3,1 ( tepat waktu)
3 (Skala 4)
50%
11 TAHUN 2016 100%
70 (Skala 100)
88%
3,1 ( tepat waktu) 3 (Skala 4) 50% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 100%
70 (Skala 100)
88%
3,1 ( tepat waktu)
3 (Skala 4)
50%
TAHUN 2018 100%
70 (Skala 100)
88%
3,1 ( tepat waktu) 3 (Skala 4) 50% PROGRAM Peningkatan dan Pengamanan PenerimaanPajak Peningkatan dan Pengamanan PenerimaanPajak Peningkatan dan Pengamanan PenerimaanPajak Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 10 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai 11 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai INDIKATOR Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan Presentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai Persentase penanganan bantuan hukum dan perkara di bidang kepabeanan dan cukai Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, dan keberatan banding Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya RENCANA TAHUN 2014 54% 40% 60% 100% 75% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 54% 60% 40% 55% 60% 75% 100% 100% 75%
78%
77%
18%
12 TAHUN 2016 60%
55%
75%
78% 77% 18% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 60% 55% 75% 100%
78%
78%
18%
TAHUN 2018 60%
55%
75%
78% 78% 18% PROGRAM Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai PELAKSANA Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS C FOKUS: Pengelolaan dan Pembinaan BUMN 1 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Primer I 2 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Primer II INDIKATOR Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer I Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer I tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer I Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer I Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer I Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri primer I Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer II Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer II tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer II Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer II Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer II Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri primer II RENCANA TAHUN 2014 3 4 6,86T 1,97T 15,00% Baik 2 5 0,93T 14,78M 14,00% Baik PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 3 3 4 4 6,86T 6,86T 1,97T 1,97T 15,00% 15,00% Baik Baik 2 2 5 5 0,93T 0,93T 14,78M 14,78M 14,00% 14,00% Baik Baik II.3.M.A-13 TAHUN 2016 3 4 7,54T 2,16T 17,50% Baik 2 5 1,03T 16,26M 17,50% Baik PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 3 4 8,30T 2,38T 20,00% Baik 2 5 1,13T 7,88M 20,00% Baik TAHUN 2018 3 4 8,30T 2,38T 20,00% Baik 2 5 1,13T 7,88M 20,00% Baik PROGRAM Program Pembinaan BUMN Program Pembinaan BUMN PELAKSANA Kementerian BUMN Kementerian BUMN
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Primer III 4 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Strategis dan Manufaktur I INDIKATOR Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer III Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer III tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer III Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer III Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer III Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri primer III Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II RENCANA TAHUN 2014 0 6 2,70T 2,65T 29,40% Baik 2 8 13,0T 2,6T 2,00% Baik 2 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 0 0 6 6 2,70T 2,70T 2,65T 2,65T 29,40% 29,40% Baik Baik 2 2 8 8 13,0T 13,0T 2,6T 2,6T 2,00% 2,00% Baik Baik 2 2 II.3.M.A-14 TAHUN 2016 1 6 2,97T 2,91T 17,50% Baik 2 8 14,3T 2,86T 17,50% Baik 2 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 1 6 3,26T 3,20T 20,00% Baik 2 8 15,73T 3,15T 20,00% Baik 2 TAHUN 2018 1 6 3,26T 3,20T 20,00% Baik 2 8 15,73T 3,15T 20,00% Baik 2 PROGRAM Program Pembinaan BUMN Program Pembinaan BUMN PELAKSANA Kementerian BUMN Kementerian BUMN
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Strategis dan Manufaktur II INDIKATOR Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II RENCANA TAHUN 2014 10 60T 8,82T 6% Baik PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 10 10 60T 60T 8,82T 8,82T 6% 6% Baik Baik II.3.M.A-15 TAHUN 2016 10 66T 9,7T 6,50% Baik PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 10 72,6T 10,67T 7,00% Baik TAHUN 2018 10 72,6T 10,67T 7,00% Baik PROGRAM Program Pembinaan BUMN PELAKSANA Kementerian BUMN
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 6 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Strategis dan Manufaktur III INDIKATOR Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III RENCANA TAHUN 2014 2 11 10,4T 2,25T 16,40% Baik PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 2 2 11 11 10,4T 10,4T 2,25T 2,25T 16,40% 16,40% Baik Baik II.3.M.A-16 TAHUN 2016 2 11 11,44T 2,48T 13,34% Baik PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 2 11 12,58T 2,72T 14,00% Baik TAHUN 2018 2 11 12,58T 2,72T 14,00% Baik PROGRAM Program Pembinaan BUMN PELAKSANA Kementerian BUMN
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 7 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Infrastruktur dan Logistik I INDIKATOR Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha iInfrastruktur dan Logistik I tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usahaInfrastruktur dan Logistik I RENCANA TAHUN 2014 0 8 3,28T 3,25T 27,90% Baik PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 0 0 8 8 3,28T 3,28T 3,25T 3,25T 27,90% 27,90% Baik Baik II.3.M.A-17 TAHUN 2016 0 8 3,60T 3,58T 17,50% Baik PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 0 8 3,96T 3,93T 20,00% Baik TAHUN 2018 0 8 3,96T 3,93T 20,00% Baik PROGRAM Program Pembinaan BUMN PELAKSANA Kementerian BUMN
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 8 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Infrastruktur dan Logistik II 9 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Infrastruktur dan Logistik III INDIKATOR Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha iInfrastruktur dan Logistik II tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usahaInfrastruktur dan Logistik II Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha iInfrastruktur dan Logistik III tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usahaInfrastruktur dan Logistik III RENCANA TAHUN 2014 0 11 3,95T 0,7M 84,00% Baik 0 23 6,10T 0,56T 20,00% Baik PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 0 0 11 11 3,95T 3,95T 0,7M 0,7M 16,00% 16,00% Baik Baik 0 0 23 23 6,10T 6,10T 0,56T 0,56T 20,00% 20,00% Baik Baik II.3.M.A-18 TAHUN 2016 0 11 4,35T 0,77M 17,50% Baik 0 23 6,71T 0,62T 17,50% Baik PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 0 11 4,78T 0,85M 20,00% Baik 0 23 7,39T 0,68T 20,00% Baik TAHUN 2018 0 11 4,78T 0,85M 20,00% Baik 0 23 7,39T 0,68T 20,00% Baik PROGRAM Program Pembinaan BUMN Program Pembinaan BUMN PELAKSANA Kementerian BUMN Kementerian BUMN
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 10 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Jasa I 11 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Jasa II INDIKATOR Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa I Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa I tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa I Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa I Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa I Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha Jasa I Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa II Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa II tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa II Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa II Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa II Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha Jasa II RENCANA TAHUN 2014 0 9 16,47T 8,93T 16,00% Baik 0 15 1,14T 0,53T 21,00% Baik PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 0 0 9 9 16,47T 16,47T 8,93T 8,93T 16,00% 16,00% Baik Baik 0 0 15 15 1,14T 1,14T 0,53T 0,53T 21,00% 21,00% Baik Baik II.3.M.A-19 TAHUN 2016 1 9 18,41T 9,82T 17,50% Baik 0 15 1,26T 0,58T 21,21% Baik PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 1 9 20,25T 10,8T 20,00% Baik 0 15 1,38T 0,64T 21,42% Baik TAHUN 2018 1 9 20,25T 10,8T 20,00% Baik 0 15 1,38T 0,64T 21,42% Baik PROGRAM Program Pembinaan BUMN Program Pembinaan BUMN PELAKSANA Kementerian BUMN Kementerian BUMN
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 12 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Jasa III III Prioritas: Stabilitas Moneter A FOKUS: Peningkatan Stabilitas Harga dan Nilai Tukar 1 Koordinasi Kebijakan Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja. 2 Koordinasi Kebijakan Pangan 3 Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura 4 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan 5 Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi 6 Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi INDIKATOR Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa III Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa III tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa III Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa III Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa III Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha Jasa III Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan moneter, NP dan ketenagakerjaan yang tepat waktu Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan yang diimplementasikan Rekomendasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi yang Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Infrastruktur Transportasi yang terimplementasi RENCANA TAHUN 2014 3 11 3,06T 0,11T 14,32% Baik 80% 80% 80% 80% 75% 75% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 3 3 11 11 3,06T 3,06T 0,11T 0,11T 14,32% 14,32% Baik Baik 80% 85% 80% 85% 80% 85% 80% 85% 75% 75% 75% 85% II.3.M.A-20 TAHUN 2016 3 11 3,37T 0,13T 17,50% Baik 85% 85% 85% 85% 80% 85% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 3 11 3,7T 0,14T 20,00% Baik 85% 85% 85% 85% 80% 85% TAHUN 2018 3 11 3,7T 0,14T 20,00% Baik 85% 85% 85% 85% 80% 85% PROGRAM Program Pembinaan BUMN Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian PELAKSANA Kementerian BUMN Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS IV Prioritas: Iklim Investasi dan Iklim Usaha A FOKUS : Peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perijinan investasi 1 Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 2 Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal INDIKATOR 001 Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota Yang Terbangun Dalam SPIPISE 002 Jumlah peningkatan perangkat daerah PTSP yang terhubung dalam SPIPISE dan tracking system 003 Jumlah pengembangan sistem pendukung SPIPISE 004 Jumlah provinsi dan Kab/kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan 001 Jumlah Rumusan Rekomendasi Penyederhanaan Prosedur Penanaman Modal 002 Jumlah Rumusan Penyempurnaan dan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal 003 Jumlah Kegiatan Sosialisasi KebiJakan Penanaman Modal RENCANA TAHUN 2014 Pengembangan master data perijinan 50 Kab/Kota Pengembangan 1 paket GIS, data center dan DRC 1 rekomendasi 1 rumusan 40 kegiatan PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 Pengembangan master data perijinan 1 paket sistem 50 Kab/Kota 50 Kab/Kota 1 paket sistem Pengembangan 1 paket GIS, data center dan DRC 50 kab/kota 1 rekomendasi 1 paket rekomendasi 1 rumusan 1 paket rumusan 40 kegiatan 43 kegiatan II.3.M.A-21 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 1 paket sistem 1 paket sistem 50 Kab/Koto 50 Kab/Kota 1 paket sistem 1 paket sistem 50 kab/kota 50 kab/kota 1 paket rekomendasi 1 paket rekomendasi 1 paket rumusan 1 paket rumusan 45 kegiatan 47 kegiatan TAHUN 2018 1 paket sistem 50 Kab/Kota 1 paket sistem 50 kab/kota 1 paket rekomendasi 1 paket rumusan 50 kegiatan PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal PELAKSANA BKPM BKPM BKPM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional 4 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I INDIKATOR 001 Rekomendasi Pengembangan PTSP Nasional 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modaldan ketentuan pelaksanaan penamanan modal 004 Terselenggaranya pemberian penghargaan investasi kepada perusahaan PMA dan PMDN RENCANA TAHUN 2014
76,03 Triliun (15% dari 506,9 Triliun) 10 Daerah 10 daerah 1 paket PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015
1 rekomendasi 76,03 Triliun (15% dari 506,9 Triliun) 14% dari 555T 10 Daerah 700 orang di 10 provinsi 10 daerah 40 perusahaan di 10 daerah 1 paket
22 TAHUN 2016
14% dari 555 T 725 orang di 10 provinsi 45 perusahaan di 10 daerah 1 paket PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 14% dari 555 T 750 orang di 10 provinsi 50 perusahaan di 10 daerah TAHUN 2018 14% dari 555 T 775 orang di 10 provinsi 55 perusahaan di 10 daerah 1 paket PROGRAM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal PELAKSANA BKPM BKPM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II 6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal wilayah III INDIKATOR 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal 004 Penyediaan Sarana Data Realisasi Investasi Di Prov dan Kab/kota yang terhubung dengan database SPIPISE RENCANA TAHUN 2014 151,8 Triliun (30% dari 506,9 Triliun) 6 Daerah 6 daerah 177,4 Triliun (35% dari 506,9 Triliun) 9 Daerah 9 Daerah PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 151,8 Triliun (30% dari 506,9 Triliun) 31% dari 555 T 6 Daerah 540 orang di 7 provinsi 6 daerah 40 Perusahaan di 7 daerah 177,4 Triliun (35% dari 506,9 Triliun) 34% dari 555 T 9 Daerah 1.050 orang di 9 provinsi 9 Daerah 120 perusahaan di 9 daerah 1 paket II.3.M.A-23 TAHUN 2016 31% dari 555 T 560 orang di 7 provinsi 45 Perusahaan di 7 daerah 34% dari 555 T 1.103 orang di 9 provinsi 132 perusahaan di 9 daerah 1 paket PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 31% dari 555 T 580 orang di 7 provinsi 50 Perusahaan di 7 daerah 34% dari 555 T 1.158 orang di 9 provinsi 145 perusahaan di 9 daerah 1 paket TAHUN 2018 31% dari 555 T 600 orang di 7 provinsi 55 Perusahaan di 7 daerah 34% dari 555 T 1.216 orang di 9 provinsi 160 perusahaan di 9 daerah 1 paket PROGRAM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal PELAKSANA BKPM BKPM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 7 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV 8 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal 9 Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) INDIKATOR 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal 004 Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasinya di seluruh kabupaten/kotapada 33 provinsi dalam rangka dekonsentrasi 001 Jumlah PTSP-PM yang mendapatkan penilaian kualifikasi kelembagaannya Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan RENCANA TAHUN 2014 101,38 Triliun (20% dari 506,9 Triliun) 8 daerah 8 daerah 32 Provinsi Peserta : 2000 orang terdiri dari 4 jenis pelatihan: 1. Tingkat Pertama 2. Tingkat Lanjutan 3. Sektoral 4. Koprehensif 85% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 101,38 Triliun (20% dari 506,9 Triliun) 21% dari 555 T 8 daerah 610 orang di 8 provinsi 8 daerah 40 perusahaan di 8 daerah 32 Provinsi 1.428 proyek Peserta : 2000 orang terdiri dari 4 jenis pelatihan: 1. Tingkat Pertama 2. Tingkat Lanjutan 3. Sektoral 4. Koprehensif
85% 85% II.3.M.A-24 TAHUN 2016 21% dari 555 T 740 orang di 8 provinsi 60 perusahaan di 8 daerah 1.428 proyek 552 PTSP Provinsi/Kabupaten/ kota 85% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 21% dari 555 T 830 orang di 8 provinsi 70 perusahaan di 8 daerah 1.904 proyek 85% TAHUN 2018 21% dari 555 T 920 orang di 8 provinsi 80 perusahaan di 8 daerah 1.904 proyek 552 PTSP Provinsi/Kabupate n/ kota 85% PROGRAM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian PELAKSANA BKPM BKPM Kemenko Perekonomian
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS B. FOKUS : Peningkatan Fasilitasi Investasi 1 Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah 2 Pemberdayaan Usaha Nasional INDIKATOR Pertumbuhan PMDN(%) Pertumbuhan PMA (%) 001 Jumlah informasi Data Potensi Daerah Yang Mutakhir Yang Didokumentasikan Secara Elektronik 002 Jumlah workshop pengembangan potensi daerah 003 Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) 004 Jumlah kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah 001 Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Naslonal 002 Jumlah Pelaksanaan Matchmaking dl Dalam dan Luar Negeri 003 Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK 004 Jumlah UKM Potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha RENCANA TAHUN 2014 33 Provinsi Sosialisasi 3 Daerah dan Workshop 5 Daerah 1 Laporan Kajian dan 15 Peta Potensi Daerah 5 Daerah 6 Daerah dan 6 Negara 6 Daerah 1 Set PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 13,3% 7,4% 33 Provinsi 34 provinsi Sosialisasi 3 Daerah dan Workshop 5 Daerah Workshop 5 Daerah 1 Laporan Kajian dan 15 Peta Potensi Daerah Sosialisasi 5 daerah 15 laporan kegiatan pemetaan 5 Daerah 6 daerah 6 Daerah dan 6 Negara 6 daerah dan 6 negara 6 Daerah 6 daerah 1 Set 2 set kajian II.3.M.A-25 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 34 provinsi 34 provinsi Workshop 5 Daerah Workshop 5 Daerah Sosialisasi 5 daerah Sosialisasi 5 daerah 15 laporan kegiatan pemetaan 15 laporan kegiatan pemetaan 7 daerah 7 daerah 7 daerah dan 7 negara 7 daerah dan 7 negara 7 daerah 7 daerah 2 set kajian 2 set kajian TAHUN 2018 34 provinsi Workshop 5 Daerah Sosialisasi 5 daerah 15 laporan kegiatan pemetaan 8 daerah 8 daerah dan 8 negara 8 daerah 2 set kajian PROGRAM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal PELAKSANA BKPM BKPM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal 4 Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasl di Dalam dan Luar Negeri INDIKATOR 001 Pemetaan kebijakan dan insentif penanaman modal negara pesaing. 002 Pemetaan kebijakan dan potensi penanaman modal negara target 003 Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi investasi 004 Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan BKPM di luar neger IIPC/Indonesian Investment Promotion Center 005 Perumusan kebijakan promosi penanaman modal 001 Penyelenggaraan kegiatan promosi terpadu berdasarkan sektor dan negara 002 Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia yang mengikutsertakan partisipasi Stakeholder di Tingkat Pusat dan Daerah 003 Kegiatan Rebranding Investasi Indonesia melalui Media Internasional dan Media Nasional RENCANA TAHUN 2014 1 laporan 250 target investor potensial 35 Laporan Penyelenggaraan the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara 20 Kegiatan 4 Kegiatan 4 media internasional elektronik, 1 media internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 1 laporan 1 Laporan 250 target investor potensial 1 Laporan 35 Laporan 35 Laporan Penyelenggaraan the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara Penyelenggaraan the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara 1 laporan rumusan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 media internasional elektronik, 1 media internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak II.3.M.A-26 TAHUN 2016 1 Laparan 1 Laparan 37 Laporan Penyelenggaraan the Indonesian Investment Promotion Center di (IIPC)i 11 negara 1 laporan rumusan 20 Kegiatan 4 Kegiatan 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 1 laporan 1 laporan 37 Laporan Penyelenggaraan the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara 1 laporan rumusan 20 Kegiatan 4 Kegiatan 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak TAHUN 2018 1 laporan 1 laporan 37 Laporan Penyelenggaraan the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara 1 laporan rumusan 20 Kegiatan 4 Kegiatan 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak PROGRAM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal PELAKSANA BKPM BKPM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosl Penanaman Modal 6 Kerja Sama Regional di Bidang Penanaman Modal INDIKATOR 001 Jumlah Fasilitasi Promosi Investasi Daerah di Dalam Negeri dan Luar Negeri 002 jumlah Fasilitasi Pelayanaan Penerimaan Misi Penanaman Modal Luar Negeri di Pusat dan di Daerah Tempat tujuan Rencana Penanaman Modal 003 Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam negeri 001 Jumlah Laporan Tentang Partfsipasi Aktif BKPM dalam forum perundingan kerjasama regional 002 Jumlah Laporan Bahan Posisi Perundingan dalam rangka kerjasama regional 003 Jumlah Peserta Sosialisasi Hasil-Hasil Perundingan Kerjasama Regional RENCANA TAHUN 2014 33 Instansi PM Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri Misi Investasi 45 kali di pusat dan daerah Promosi investasi di 10 negara 33 Laporan 34 Laporan 225 Orang PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 33 Instansi PM Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri 20 kegiatan Misi Investasi 45 kali di pusat dan daerah Misi investasi asing 45 kali Promosi investasi di 10 negara 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 33 Laporan 34 Laporan 34 Laporan 34 Laporan 225 Orang 225 orang II.3.M.A-27 TAHUN 2016 20 kegiatan Misi investasi asing 45 kali 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 34 Laporan 34 Laporan 225 orang PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 20 kegiatan Misi investasi asing 45 kali 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 34 Laporan 34 Laporan 225 orang TAHUN 2018 20 kegiatan Misi investasi asing 45 kali 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 34 Laporan 34 Laporan 225 orang PROGRAM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian PELAKSANA BKPM BKPM Kemenko Perekonomian
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 7 Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal 8 Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal INDIKATOR 001 Jumlah perizinan yang dapat di proses dalam satu satuan waktu tertentu 002 Jumlah kunjungan dalam rangka pemberian konsultasi (advising ) mengenai pelayanan perizinan pada kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 003 Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal 001 Jumlah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal kepada perusahaan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu 002 Jumlah koordinasi pelayanan fasilitas penanaman modal 003 Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal (capacity building ) RENCANA TAHUN 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 100% 4000 Perizinan 100% 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 100% 22 kali 100% 1.000 persetujuan 100% 5 kali 100% 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) II.3.M.A-28 TAHUN 2016 4000 Perizinan 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 22 kali 1.100 persetujuan 5 kali 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 4000 Perizinan 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 22 kali 1.210 persetujuan 5 kali 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) TAHUN 2018 4000 Perizinan 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 22 kali 1.330 persetujuan 5 kali 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) PROGRAM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal PELAKSANA BKPM BKPM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 9 Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta 10 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Infrastruktur 11 Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) 12 Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) 13 Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 14 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas INDIKATOR 001 Jumlah fasilitas persiapan transaksi proyek KPS infrastruktur 002 Jumlah proyek KPS Infrastruktur yang akan ditawarkan (ready to offer ) 003 jumlah kegiatan pemasaran proyek KPS infrastruktur 001 Jumlah kajian perencanaan pengembangan penambahan modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di bidang infrastruktur Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penatan Ruang dan PDT Persentase rekomendasi kebijakan MP3EI yang diimplementasikan Presentase Hasil Koordinasi Kebijakan/Peraturan KEK yang terselesaikan Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi terkait infrastruktur prioritas yang ditindak lanjuti RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 1 paket kebijakan perencanaan investasi (5 rekomendasi) 1 paket kebijakan perencanaan investasi (5 rekomendasi) Fasilitasi 10 proyek Fasilitasi 10 proyek Fasilitasi 10 proyek 3 proyek 3 proyek 3 proyek 7 kegiatan pemasaran 5 Rekomendasi/ Kajian 5 Rekomendasi/ Kajian 5 Rekomendasi/ Kajian 80% 80% 80% 80% 80% 80% 75% 75% 75% 1 1 1
80% II.3.M.A-29 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 Fasilitasi 10 proyek Fasilitasi 10 proyek 3 proyek 3 proyek 7 kegiatan pemasaran 7 kegiatan pemasaran 5 Rekomendasi/ Kajian 5 Rekomendasi/ Kajian 80% 80% 80% 80% 80% 85% 1 1 80% 85% TAHUN 2018 Fasilitasi 10 proyek 3 proyek 7 kegiatan pemasaran 5 Rekomendasi/ Kajian 80% 80% 90% 1 90% PROGRAM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian PELAKSANA BKPM BKPM Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 15 Koordinasi Kebijakan Pengambangan Iklim Investasi V Prioritas: Peningkatan Ekspor Untuk Mendukung Transformasi Sektor Industri dalam Arti Luas A FOKUS : Mengamankan Pangsa Ekspor di Pasar Tradisional 1 Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Internasional INDIKATOR Prosentase Rekomendasi Kebijakan pengembangan iklim investasi yang terimplementasikan Persentase peningkatan pemanfaatan hasil perundingan Rata-rata terbobot penurunan tarif di negara mitra Hasil-hasil perundingan Perdagangan Internasional Jumlah posisi runding yang disusun Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional Jumlah Publikasi kerja sama perdagangan internasional Pengembangan pusat AEC (AEC center) RENCANA TAHUN 2014 80% 25 hasil perundingan 35 posisi runding 10 sidang 5 sosialisasi 5 publikasi PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 80% 80% 5% 0,45 25 hasil perundingan 25 hasil perundingan 35 posisi runding 30 posisi runding 10 sidang 15 sidang 5 sosialisasi 9 sosialisasi 5 publikasi 17 publikasi 1 II.3.M.A-30 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 80% 80% 5% 5% 0,45 0,45 38 hasil perundingan 38 hasil perundingan 61 posisi runding 61 posisi runding 15 sidang 15 sidang 9 sosialisasi 9 sosialisasi 17 publikasi 17 publikasi 1 1 TAHUN 2018 80% 5% 0,45 38 hasil perundingan 61 posisi runding 15 sidang 9 sosialisasi 17 publikasi 1 PROGRAM Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PELAKSANA Kemenko Perekonomian KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 2 Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN 3 Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor INDIKATOR Pemenuhan ASEAN Economy Community Scorecard Hasil perundingan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta bilateral dengan Negara anggota ASEAN (termasuk guidance of principal/Summary of Discussion/Deklarasi) Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta bilateral dengan Negara anggota ASEAN Jumlah posisi runding yang disusun Jumlah penanganan isu-isu perdagangan ASEAN Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog dan bilateral dengan Negara anggota ASEAN yang diratifikasi Jumlah publikasi promosi ekspor Jumlah UKM Daerah yang dibina Jumlah dukungan teknis kantor ITPC Jumlah pemenang penghargaan Jumlah kebijakan Jumlah promosi ITPC Jumlah pengamatan pasar ITPC RENCANA TAHUN 2014 0,9 80 hasil perundingan 80 perundingan 80 posisi runding 3 isu
2 91 241 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 0,9 90 80 hasil perundingan 80 hasil perundingan 80 perundingan 80 perundingan 80 posisi runding 80 posisi runding 3 isu 3 isu
3 proses ratifikasi 23 Kegiatan 66 UKM 10 Keg 40 Pemenang 2 91 3 Kebijakan 57 Pameran 241 190 Laporan II.3.M.A-31 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 80 hasil perundingan 80 hasil perundingan 80 perundingan 80 perundingan 80 posisi runding 80 posisi runding 3 isu 3 isu 3 proses ratifikasi 3 proses ratifikasi 23 Kegiatan 23 Kegiatan 66 UKM 66 UKM 10 Keg 10 Keg 40 Pemenang 40 Pemenang 3 Kebijakan 57 Pameran 3 Kebijakan 57 Pameran 190 Laporan 190 Laporan TAHUN 2018 80 hasil perundingan 80 perundingan 80 posisi runding 3 isu 3 proses ratifikasi 23 Kegiatan 66 UKM 10 Keg 40 Pemenang 3 Kebijakan 57 Pameran 190 Laporan PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL PELAKSANA KEMENDAG KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS B. FOKUS : Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Non Tradisional 1 Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral 2 Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar 3 Pengembangan Promosi dan Citra 4 Koordinasi Kebijakan Perdagangan LN dan Kepariwisataan INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 Hasil perundingan kerja sama perdagangan bilateral 55 hasil perundingan Jumlah posisi runding yang disusun Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral yang diratifikasi Jumlah konsultasi publik dalam rangka pengamanan kebijakan perdagangan nasional Penyusunan submisi tuduhan dumping subsidi dan safeguard Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan Pembuatan dan pengelolaan database hambatan perdagangan Jumlah promosi dagang luar negeri yang diikuti Jumlah partisipasi pameran dagang di dalam negeri 60 posisi runding 2 proses ratifikasi 8 konsultasi publik 18 submisi 11 kali 7 laporan 5 Jenis 35 8 Jumlah kegiatan pencitraan 5 Persentase Rekomendasi Kebijakan Perdagangan LN 80% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 55 hasil perundingan 55 hasil perundingan 60 posisi runding 60 posisi runding 2 proses ratifikasi 2 proses ratifikasi 8 konsultasi publik 10 konsultasi publik 18 submisi 20 submisi 11 kali 5 kali 7 laporan 8 laporan 5 Jenis 1 Jenis 35 19 Promosi 8 1 Promosi 5 5 Keg 80% 80% II.3.M.A-32 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 60 hasil perundingan 60 hasil perundingan 65 posisi runding 65 posisi runding 2 proses ratifikasi 2 proses ratifikasi 10 konsultasi publik 10 konsultasi publik 20 submisi 20 submisi 13 kali 13 kali 8 laporan 8 laporan 7 Jenis 7 Jenis 19 Promosi 19 Promosi 1 Promosi 1 Promosi 5 Keg 5 Keg 80% 80% TAHUN 2018 60 hasil perundingan 65 posisi runding 2 proses ratifikasi 10 konsultasi publik 20 submisi 13 kali 8 laporan 7 Jenis 19 Promosi 1 Promosi 5 Keg 80% PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian PELAKSANA KEMENDAG KEMENDAG KEMENDAG Kemenko Perekonomian
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS C. FOKUS : Mengidentifikasi Peluang Pasar Ekspor Produk dan Jasa Potensial 1 Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor 2 Pengembangan Produk Ekspor 3 Pengembangan SDM Bidang Ekspor INDIKATOR Jumlah updating data eksportir dan importir dalam database Jumlah updating perusahaan yang mendapatkan fasilitas pameran virtual Ditjen PEN Jumlah pengunjung website Ditjen PEN Jumlah Referensi produk ekspor Jumlah kegiatan pengembangan produk ekspor Jumlah kegiatan pengembangan produk kreatif Jumlah produk yang mendapat fasilitas pendaftaran HKI Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor Jumlah kerjasama diklat ekspor Jumlah pengembangan kurikulum dan metode dikllat Jumlah kegiatan promosi kegiatan BBPPEI Jumlah kegiatan temu alumni Jumlah kegiatan partisipasi pameran bersama bagi alumni RENCANA TAHUN 2014 4500 35 65000 3 75 100 10 50 100 7 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 4500 10 Keg 35 24 Lap 65000 5 Keg 3 14 buku 62 Keg 5 Keg 75 8 Keg 100 120 angkatan 2 Keg 10 10 Kurikulum 50 5 kegiatan 100 1 Keg 7 7 Pameran II.3.M.A-33 TAHUN 2016 10 Keg 24 Lap 5 Keg 14 buku 62 Keg 5 Keg 8 Keg 120 angkatan 2 Keg 10 Kurikulum 5 kegiatan 1 Keg 7 Pameran PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 10 Keg 24 Lap 5 Keg 14 buku 62 Keg 5 Keg 8 Keg 120 angkatan 2 Keg 10 Kurikulum 5 kegiatan 1 Keg 7 Pameran TAHUN 2018 10 Keg 24 Lap 5 Keg 14 buku 62 Keg 5 Keg 8 Keg 120 angkatan 2 Keg 10 Kurikulum 5 kegiatan 1 Keg 7 Pameran PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL PELAKSANA KEMENDAG KEMENDAG KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 4 Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa 5 Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan integrasi dalam ASW 6 Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah 7 Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia 8 Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Regional (ASEAN dan APEC) dan SubRegional INDIKATOR Persentase Peningkatan Ekspor Jasa Hasil perundingan bidang jasa di forum internasional Jumlah posisi runding yang disusun Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi Pengembang an dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan Persentase hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang diimplementasikan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia yang diimplementasikan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Regional yang diimplementasikan RENCANA TAHUN 2014 80% 80% 80% 80% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 5% 38 hasil perundingan 40 posisi runding 80% 80% 80% 85% 80% 85% 80% 85% II.3.M.A-34 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 5% 5% 38 hasil perundingan 38 hasil perundingan 40 posisi runding 40 posisi runding 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% TAHUN 2018 5% 38 hasil perundingan 40 posisi runding 80% 90% 90% 90% PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian PELAKSANA KEMENDAG Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS D. FOKUS : Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional 1 Pengelolaan Impor 2 Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan INDIKATOR Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT) Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI) Jumlah bimbingan teknis di bidang impor Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor Jumlah Rumusan Standar Jasa Bidang Perdagangan Jumlah Draft Regulasi Teknis Standardisasi Bidang Perdagangan Jumlah Contoh Standar Produk Jumlah Identifikasi Pemenuhan Standar/Regulasi Teknis Jumlah Negosiasi Standardisasi Jumlah Informasi Standar Negara Tujuan Ekspor Jumlah Peserta yang Memahami Standardisasi Jangka Waktu Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) RENCANA TAHUN 2014 5 Peraturan 10 JENIS 5000 IT 2800 IP 4000 SPI 5 KEG 5 Laporan 2 rumusan 1 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 5 Peraturan 5 Peraturan 10 JENIS 10 JENIS 5000 IT 2000 IT 2800 IP 1000 IP 4000 SPI 3000 SPI 5 KEG 5 KEG 5 Laporan 5 Laporan 2 rumusan 1 RSNI 1 1 Draft 2 Contoh Standar 2 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 400 Peserta 5 Hari II.3.M.A-35 TAHUN 2016 5 Peraturan 10 JENIS 5000 IT 2800 IP 4000 SPI 5 KEG 5 Laporan 1 RSNI 1 Draft 2 Contoh Standar 2 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 400 Peserta 5 Hari PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 5 Peraturan 10 JENIS 5000 IT 2800 IP 4000 SPI 5 KEG 5 Laporan 1 RSNI 1 Draft 2 Contoh Standar 2 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 400 Peserta 5 Hari TAHUN 2018 5 Peraturan 10 JENIS 5000 IT 2800 IP 4000 SPI 5 KEG 5 Laporan 1 RSNI 1 Draft 2 Contoh Standar 2 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 400 Peserta 5 Hari PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PELAKSANA KEMENDAG KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS VI Prioritas: Penguatan Perdagangan Dalam Negeri Untuk Mendukung Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi A FOKUS: Meningkatkan Fasilitasi Perdagangan 1 Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 2 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor INDIKATOR Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus Jumlah peraturan terkait dengan KEK Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ; Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi RENCANA TAHUN 2014 1 laporan 1 peraturan 2 Peraturan 2 KEG 4500 PERUS 5 KEG 30 KEG 10 KEG 5 laporan 900000 SKA PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 1 laporan 1 laporan 1 peraturan 1 peraturan 2 Peraturan 3Peraturan 2 KEG 2 KEG 4500 PERUS 6000 PERUS 5 KEG 36 KEG 30 KEG 42 KEG 10 KEG 20 KEG 5 laporan 6 laporan 900000 SKA 900000 SKA II.3.M.A-36 TAHUN 2016 1 laporan 1 peraturan 3Peraturan 2 KEG 4500 PERUS 36 KEG 60 KEG 17 KEG 5 laporan 900000 SKA PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 1 laporan 1 peraturan 3 Peraturan 2 KEG 4500 PERUS 36 KEG 60 KEG 17 KEG 5 laporan 900000 SKA TAHUN 2018 1 laporan 1 peraturan 3 Peraturan 2 KEG 4500 PERUS 36 KEG 60 KEG 17 KEG 5 laporan 900000 SKA PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI PELAKSANA KEMENDAG KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah 4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah INDIKATOR Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah Layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah Fasilitasi promosi dan diklat ekspor Tersedianya informasi produk potensial daerah Sosialisasi AEC 2015 Jumlah Penyelenggaraan P3ED Tersedianya data dan informasi perdagangan dalam negeri Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah Penyelenggaraan Pasar Murah Pengembangan UKM Potensial Waralaba Daerah Pemberdayaan perlindungan konsumen Pengawasan kemetrologian Pengawasan barang beredar dan jasa Administrasi Penunjnag Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang di daerah Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang RENCANA TAHUN 2014 4 keg 2 jenis 3 keg 1 buku 1 Keg 3 jenis 2 keg 2 kali 1 keg 3 keg 3 keg 1 keg 6 kali 1 kali PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 4 keg 3keg 2 jenis 2 jenis 3 keg 4 keg 1 buku 1 buku 1 Keg 1 Keg 5 Kantor 3 jenis 33 2 keg 33 2 kali 33 1 keg 11 3 keg 2 3 keg 1 1 keg 2 33 6 kali 13 1 kali 13 II.3.M.A-37 TAHUN 2016 5 keg 2 jenis 4 keg 1 buku 1 Keg 5 Kantor 33 33 33 11 2 1 2 33 13 13 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 5 keg 2 jenis 4 keg 1 buku 1 Keg 5 Kantor 33 33 33 11 2 1 2 33 14 14 TAHUN 2018 5 keg 2 jenis 4 keg 1 buku 1 Keg 5 Kantor 33 33 33 11 2 1 2 33 14 14 PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI PELAKSANA KEMENDAG KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS B FOKUS: Meningkatkan Perlindungan Konsumen 1 Peningkatan Tertib Ukur 2 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa INDIKATOR Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah di tera - tera ulang nasional Persentase Jumlah UPT dan UPTD yang telah mengimplementasikan Sistem Mutu Persentase pelayanan kemetrologian yang selesai tepat waktu Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Metrologi Legal Persentase peran serta masyarakat dalam metrologi legal Jumlah Pedoman/ Juknis/SOP Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Jumlah produk yang diawasi yang sesuai ketentuan (SNI Wajib, Label, Manual Kartu Garansi, Distribusi, Jasa) Jumlah Forum Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Jumlah Fasilitasi dan Kerjasama Pengawasan Jumlah PPNS-PK dan PPBJ RENCANA TAHUN 2014 10 jenis (600 produk) 1805 orang PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 50 Persen 20 Persen 80 persen 5 kegiatan 10 persen 8 pedoman 10 jenis (600 produk) 20 jenis 3 kegiatan 3 kegiatan 1805 orang 120 Orang II.3.M.A-38 TAHUN 2016 57 persen 25 persen 85 persen 5 kegiatan 13 persen 8 pedoman 20 jenis 3 kegiatan 3 kegiatan 120 orang PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 64 persen 30 persen 90 Persen 5 kegiatan 16 persen 8 pedoman 20 jenis 3 kegiatan 3 kegiatan 120 orang TAHUN 2018 72 persen 35 persen 95 persen 5 kegiatan 19 persen 8 pedoman 20 jenis 3 kegiatan 3 kegiatan 120 orang PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PELAKSANA KEMENDAG KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Peningkatan Pengawasan Mutu Barang 4 Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen INDIKATOR Persentase penurunan pelanggaran di bidang pengawasan mutu barang Jumlah barang teregistrasi yang SNI-nya diberlakukan secara wajib Jumlah keberterimaan sertifikat kesesuaian Jumlah SDM yang mampu melakukan pengawasan mutu barang Presentase kepuasan pelanggan Persentase keluhan pelanggan yang diselesaikan Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan Jumlah rumusan kebijakan dan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen Jumlah motivator perlindungan konsumen Jumlah forum-forum koordinasi perlindungan konsumen Publikasi informasi perlindungan konsumen Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PK Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen Jumlah Pemerintah Daerah Terbaik Perlindungan Konsumen RENCANA TAHUN 2014 5 rumusan 970 orang 65 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 88% 23100 NPB,SPB,NRP 1 Sertifikat 370 Orang 65% 80% 70% 5 rumusan 3 rumusan 970 orang 600 Orang 65 30 Forum 4 Jenis 120 Orang 70 persen 6 Daerah II.3.M.A-39 TAHUN 2016 86% 24750 NPB,SPB,NRP 2 Sertifikat 380 Orang 67% 83% 75% 3 rumusan 700 Orang 35 Forum 4 Jenis 140 Orang 75 persen 6 Daerah PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 83% 26400 NPB,SPB,NRP 3 Sertifikat 390 Orang 69% 85% 75% 3 rumusan 800 Orang 40 Forum 4 Jenis 160 Orang 80 Persen 6 Daerah TAHUN 2018 81% 28000 NPB,SPB,NRP 4 Sertifikat 400 Orang 71% 88% 80% 3 rumusan 900 Orang 45 Forum 4 Jenis 180 Orang 85 persen 6 Daerah PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PELAKSANA KEMENDAG KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS C FOKUS: Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi dan Logistik 1 Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok INDIKATOR Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil Rasio variasi harga harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil Jumlah Perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis Tersedianya data harga harian dan stok bahan pokok tertentu setiap bulan RENCANA TAHUN 2014 4 jns 5-9% <1 1,5 - 2,5 8 2 hari PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 4 jns 4 jns 5-9% 5-9% <1 <1 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 8 8 2 hari 2 hari 2 II.3.M.A-40 TAHUN 2016 4 jns 5-9% <1 1,5 - 2,5 8 2 hari 2 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 4 jns 5-9% <1 1,5 - 2,5 8 2 hari 2 TAHUN 2018 4 jns 5-9% <1 1,5 - 2,5 8 2 hari 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI PELAKSANA KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 2 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan 3 Pengembangan kapasitas logistik perdagangan INDIKATOR Jumlah Pasar Rakyat (Tipe A/Tipe B) Jumlah Pusat Distribusi Regional yang dibangun Jumlah Pusat Distribusi Propinsi yang dibangun Jumlah gudang non SRG Jumlah pasar yang diidentifikasi sebagai kandidat Pasar Percontohan Jumlah Pasar percontohan yang mendapatkan pemdampingan pemberdayaan. Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam rangka meningkatkan penataan sistem logistik Tersedianya Informasi sarana Logistik Jumlah Rekomendasi terkait penataan sistem logistik Jumlah Perizinan dibidang Perdagangan Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang Perdagangan RENCANA TAHUN 2014 2 26 59 600 33 6 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 26 2 1 2 1 26 26 59 69 600 600 33 33 6 6 3 5 Hari II.3.M.A-41 TAHUN 2016 26 2 1 1 26 69 600 33 6 3 5 Hari PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 26 2 1 2 26 69 600 33 6 3 5 Hari TAHUN 2018 26 2 1 2 26 69 600 33 6 3 5 Hari PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI PELAKSANA KEMENDAG KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 4 Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang (PL) dan Sistem Resi Gudang (SRG) 5 Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha INDIKATOR Jumlah gudang dalam SRG (kumulatif) Persentase penanganan masalah SRG dan PL (persen) Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan PL setelah dokumen lengkap Jumlah Pengawasan SRG dan PL Jumlah nilai resi gudang Jumlah daerah potensi dalam pelaksanaan SRG Jumlah transaksi di Pasar Lelang Jumlah Laporan Pengawasan Pelaku Usaha Jumlah Saran Pertimbangan Kepada Pemerintah Jumlah Implementasi Manual Kebijakan Persaingan Jumlah Kajian Industri dan Kebijakan Pemerintah Terkait Pencegahan Perilaku Anti Persaingan RENCANA TAHUN 2014 85 90 100 org 9 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 85 100 gudang 90 25 laporan 100 org 150 org 20 hari 20 laporan 120 Miliar 10 daerah 1 triliun 10 9 9 5 10 II.3.M.A-42 TAHUN 2016 105 gudang 30 laporan 175org 20 hari 25 laporan 125 Miliar 12 daerah 1.1 triliun 11 10 7 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 110 gudang 35 laporan 180 org 20 hari 25 laporan 130 Miliar 14 daerah 1.2 triliun 12 11 9 14 TAHUN 2018 110 gudang 35 laporan 180 org 20 hari 25 laporan 3 rumusan 900 Orang 45 Forum 13 12 10 15 PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA PELAKSANA KEMENDAG KPPU
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 6 Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat 7 Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Yang Sehat 8 Penilaian Merger dan Akusisi INDIKATOR Jumlah Laporan Klarifikasi Jumlah Laporan Hasil Penelitian Perkara Inisiatif Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Jumlah Laporan Pemberkasan Jumlah Laporan Litigasi Jumlah Laporan Eksekusi Jumlah Laporan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Notifikasi Jumlah Laporan Penilaian Merger dan Akuisisi Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Merger dan Akuisisi RENCANA TAHUN 2014 100 7 10 20 10 10 40 20 14 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 100 110 7 10 10 40 20 20 10 10 10 10 40 45 20 25 14 15 II.3.M.A-43 TAHUN 2016 120 15 50 22 15 15 50 35 10 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 125 25 60 25 17 17 55 45 10 TAHUN 2018 135 30 70 27 19 19 60 50 10 PROGRAM PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA PELAKSANA KPPU KPPU KPPU
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 9 Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU 10 Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional dan Fasilitasi Perdagangan 11 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai INDIKATOR Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi dan Penelitian Inisiatif Jumlah Kegiatan Forum Diskusi Yang Dilaksanakan di Wilayah KPD Jumlah Kegiatan Peningkatan Eksistensi KPPU/Kerjasama Kelembagaan di Wilayah Kerja KPD/Peningkatan Kompetensi KPD Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional dan Fasilitasi Perdagangan yang ditindaklanjuti Persentase pengembangan infrastruktur TIK (hardware dan software) DJBC Persentase downtime sistem pelayanan Persentase aplikasi yang tersentralisasi Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai RENCANA TAHUN 2014 12 10 80% 100% 1% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 12 15 10 15 20 80% 80% 100%
1%
1%
85%
70%
44 TAHUN 2016 20
20 25
1% 85% 70% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 25 25 30 80%
1%
85%
70%
TAHUN 2018 30
30 35
1% 85% 70% PROGRAM PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai PELAKSANA KPPU Kemenko Perekonomian Kementerian Keuangan
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 12 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan 13 Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional dan Fasilitasi Perdagangan D FOKUS: Meningkatkan Iklim Usaha Perdagangan 1 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah INDIKATOR Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional dan Fasilitasi Perdagangan yang ditindaklanjuti Jumlah pedoman/ Kebijakan untuk pengembangan usaha UKM mitra binaan Dit. DKM dan PDN Jumlah UKM mitra binaan yang difasilitasi (bimbingan teknis, pemasaran, kemitraan dan aspek pembiayaan) Data dan informasi UKM Binaan Dit. DKM dan PDN Proporsi pasokan barang konsumsi produksi dalam negeri Layanan Perkantoran Jumlah bantuan sarana usaha perdagangan RENCANA TAHUN 2014 100% 90% 80% 6 jenis 1200 UKM 200 UKM 2800 unit PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 100%
3 (Skala 4) 90% 92% 80% 80% 6 jenis 4 jenis 1200 UKM 1200UKM 200 UKM 200 UKM 92,30% 12 2800 unit 2800 unit II.3.M.A-45 TAHUN 2016
3 (Skala 4) 92% 80% 4 jenis 1200 UKM 200 UKM 92,50% 12 2800 unit PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
3 (Skala 4) 92% 80% 4 jenis 1200 UKM 200 UKM 92,70% 12 2800 unit TAHUN 2018
3 (Skala 4) 92% 80% 4 jenis 1200 UKM 200 UKM 92,90% 12 2800 unit PROGRAM Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI PELAKSANA Kementerian Keuangan Kemenko Perekonomian KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 2 Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 3 Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan INDIKATOR Jumlah Pelaku Usaha PBK yang dievaluasi pelaporan keuangannya Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha PBK jumlah pelaku usaha yang dievaluasi laporan kegiatannya Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit Jumlah pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran transaksi perdagangan berjangka komoditi Jumlah rumusan kebijakan dan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri yang disusun Jumlah Perizinan dan non perizinan dibidang pembinaan usaha perdagangan dalam egeri yang dilayani secara online Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri Jumlah aparatur yang terfasilitasi/tersosialisasi dalam rangka harmonisasi kebijakan dibidang usaha perdagangan Jumlah waralaba lokal dan asing yang terdaftar RENCANA TAHUN 2014 20 hari 20 prsh 1 Kebijakan 4 Perijinan 2 hari 200 Aparat 186 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 10 prsh 20 hari 20 hari 20 laporan 47 prsh 20 prsh 20 prsh 12 prsh 1 Kebijakan 1 Kebijakan 4 Perijinan 4 Perijinan 2 hari 2 hari 200 Aparat 700 Aparat 186 270 II.3.M.A-46 TAHUN 2016 12 prsh 19 hari 20 laporan 50 prsh 22 prsh 15 prsh 1 Kebijakan 4 Perijinan 2 hari 700Aparat 280 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 14 prsh 19 hari 22 laporan 55 prsh 22 prsh 17 prsh 1 Kebijakan 4 Perijinan 2 hari 700 Aparat 290 TAHUN 2018 14 prsh 19 hari 22 laporan 55 prsh 22 prsh 17 prsh 1 Kebijakan 4 Perijinan 700 Aparat 300 PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI PELAKSANA KEMENDAG KEMENDAG
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS VII Prioritas: Transformasi Struktur Industri A FOKUS : Pembangunan Perwilayahan Industri 1 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I INDIKATOR 001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan 002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan Industri (KPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah Sumatera dan Kalimantan 006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 2 2 0 4 15 22 II.3.M.A-47 TAHUN 2016 2 2 10 6 15 27 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 2 2 15 8 15 32 TAHUN 2018 2 2 20 10 15 37 PROGRAM Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri PELAKSANA Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 2 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II INDIKATOR 001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali 002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Jawa dan Bali 003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan Industri (KPI) di wilayah Jawa dan Bali 004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Jawa dan Bali 005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah Jawa dan Bali 006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Jawa dan Bali RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 2 2 0 12 7 2 II.3.M.A-48 TAHUN 2016 2 2 10 12 7 2 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 2 2 15 12 7 2 TAHUN 2018 2 2 20 12 7 2 PROGRAM Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri PELAKSANA Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III INDIKATOR 001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua 002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua 003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan Industri (KPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua 004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua 005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua 006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 2 2 0 3 1 10 II.3.M.A-49 TAHUN 2016 2 2 5 4 1 10 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 2 2 5 4 1 10 TAHUN 2018 2 2 5 5 1 10 PROGRAM Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri PELAKSANA Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS B FOKUS : Penumbuhan Populasi dan Pemerataan Persebaran Industri 1 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka 2 Revitalisasi dan Penumbuhan Indsutri Kimia Hilir INDIKATOR 001 Tersusunnya Standar Produk 002 Terustruturisasinya perusahaan 003 Meningkatnya kemampuan SDM 004 Terciptanya economies of scale melalui pengembangan entitas klaster 005 Lengkapnya struktur industri 006 Meningkatnya perencanaan dan evaluasi 001 Tersusunnya Standar Produk 002 Meningkatnya kompetensi SDM Industri 003 Terfasilitasinya Pengembangan Industri Kimia Hilir 004 Lengkapnya struktur industri 005 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Industri Kimia Hilir RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 6 100 600 2 1 2 18 120 3 1 2 II.3.M.A-50 TAHUN 2016 12 175 1500 2 2 5 18 200 3 1 2 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 12 175 1500 2 2 5 18 200 3 1 2 TAHUN 2018 12 175 1500 2 2 5 18 200 3 1 2 PROGRAM Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar INDIKATOR 001 Terfasilitasinya revitalisasi dan pengembangan industri pupuk 002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri petrokimia 003 Tumbuh dan berkembangnya industri garam regional 004 Tersusunnya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan pemberlakuan SNI Wajib produk IKD 005 Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 006 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi, dan investasi 007 Terfasilitasinya pemanfaatan Center of Excellence industri petrokimia 008 Terfasilitasinya sektor industri kimia dasar yang menerapkan industri hijau 009 Terfasilitasinya lembaga Otoritas Nasional Senjata Kimia 010 Tersusunnya Pusat Data dan Informasi Nasional tentang Bahan Kimia (National Chemical Inventory) 011 Tersusunnya program dan evaluasi kinerja industri kimia dasar 012 Tersusunnya Roadmap pengembangan industri kimia dasar 013 Terbangunnya pilot plant/pabrik industri kimia dasar RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 5 3 2 13 1 5 1 2 1 1 6 2 2 II.3.M.A-51 TAHUN 2016 5 3 3 13 1 5 1 2 1 1 6 2 1 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 5 3 3 13 1 5 1 2 1 1 6 1 1 TAHUN 2018 5 3 3 13 1 5 1 2 1 1 6 1 1 PROGRAM Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka PELAKSANA Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 4 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam INDIKATOR 001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam 002 Terfasilitasinya iklim usaha dan investasi yang kondusif 003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam 004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih 005 Terfasilitasinya Industri Material Dasar Logam Berbasis Industri Hijau 006 Terfasilitasinya pengembangan industri material dasar logam khusus 007 Terfasilitasinya P3DN industri material dasar logam 008 Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Penyelesaian Isu Aktual RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 5 2 2 50 20 1 1 1 II.3.M.A-52 TAHUN 2016 5 2 2 50 20 1 1 1 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 5 2 2 50 20 1 1 1 TAHUN 2018 5 2 2 50 20 1 1 1 PROGRAM Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka PELAKSANA Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 6 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan INDIKATOR 001 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan basis industri manufaktur 002 Terfasilitasinya Penyusunan Regulasi serta Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha dan Daya Saing Industri Manufaktur 003 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel 004 Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian dan Umum Ditjen Basis Industri Manufaktur 005 Terfasilitasinya Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 006 Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran 001 Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi 002 Pengembangan Hutan dan Perkebunan Lainnya 003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di dalam negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 10 17 5 3 20 12 2 3 12 15 4 II.3.M.A-53 TAHUN 2016 10 17 5 3 25 12 2 3 12 15 4 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 10 17 5 3 30 12 2 3 12 15 4 TAHUN 2018 10 17 5 3 35 12 2 3 12 15 4 PROGRAM Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 7 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau 8 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan INDIKATOR 001 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan 002 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar 003 Terlaksananya Pengembangan Industri Minuman Lainnya 004 Tersusunnya Standard Pada Industri Minuman dan Tembakau 005 Partisipasi Dit. Industri Mintem dalam Sidang dan Pemran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 006 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 001 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan 002 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan 003 Tersusunnya Pengembangan Industri Pakan 004 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar 005 Terlaksananya Pengembangan Industri Oleofood 006 Standardisasi 007 Promosi dan kerjasama pada Industri Makanan, Hasil laut dan Perikanan 008 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 2 3 2 5 15 3 1 4 1 1 1 8 8 3 II.3.M.A-54 TAHUN 2016 2 3 2 5 15 3 1 4 1 1 1 8 8 3 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 2 3 2 5 15 3 1 4 1 1 1 8 8 3 TAHUN 2018 2 3 2 5 15 3 1 4 1 1 1 8 8 3 PROGRAM Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 9 Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 10 Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan INDIKATOR 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan 002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi 005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama 006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Databa se 007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 5 3 150 1 3 4 0 6 5 580 1 10 II.3.M.A-55 TAHUN 2016 5 3 150 1 3 4 0 6 5 580 1 10 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 5 3 150 1 3 4 0 6 5 580 1 10 TAHUN 2018 5 3 150 1 3 4 0 6 5 580 1 10 PROGRAM Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mein, Elektronika Dan Alat Pertahanan Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mein, Elektronika Dan Alat Pertahanan PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 11 Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika INDIKATOR 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika 002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika 003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika 004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika 005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika 006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Databa se RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 9 56 380 2 10 4 II.3.M.A-56 TAHUN 2016 10 46 400 2 10 4 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 10 46 400 2 10 4 TAHUN 2018 10 46 400 2 10 4 PROGRAM Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mein, Elektronika Dan Alat Pertahanan PELAKSANA Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 12 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian C FOKUS : Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas 1 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I INDIKATOR 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Databa se 001 Jumlah Produk yang dikembangkan 002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 004 Jumlah Unit Usaha IKM 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran 007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 2 15 320 5 5 2 8 15 20 200 10 30 14 II.3.M.A-57 TAHUN 2016 2 15 320 5 5 2 10 18 25 240 12 36 15 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 2 15 320 5 5 2 12 21 30 280 15 40 15 TAHUN 2018 2 15 320 5 5 2 15 24 35 340 18 45 15 PROGRAM Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mein, Elektronika Dan Alat Pertahanan Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 2 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 3 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III INDIKATOR 001 Jumlah Produk yang dikembangkan 002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 004 Jumlah Unit Usaha IKM 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran 007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 001 Jumlah Produk yang dikembangkan 002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 004 Jumlah Unit Usaha IKM 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 008 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 009 Jumlah Penyusunan Perencanaan Program RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 6 10 20 30 2 10 7 7 12 12 90 6 12 1 1 II.3.M.A-58 TAHUN 2016 6 15 25 40 4 15 7 7 15 15 110 7 12 1 1 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 6 20 30 50 6 20 7 7 18 18 120 8 12 1 1 TAHUN 2018 6 25 35 60 8 25 7 7 21 21 140 9 12 1 1 PROGRAM Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 4 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 5 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual INDIKATOR 001 Meningkatnya RSNI 002 Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI 003 Tersusunnya skema sertifikasi mutu produk 004 Terlaksananya pengawasan SNI 005 Terlaksananya manajemen kinerja Pusat Standardisasi 006 Meningkatnya harmonisasi dan kerjasama regulasi khusus 001 Rumusan Kebijakan Teknologi Industri dan HKI 002 Fasilitasi Kegiatan Litbang, Scale Up, dan Aplikasi Teknologi Industri 003 Paket Teknologi yang Diterapkan Industri 004 Paket Fasilitasi Pendaftaran Paten 005 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusat PTHKI RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 100 14 5 1 12 1 2 12 7 5 5 II.3.M.A-59 TAHUN 2016 100 10 5 1 12 1 2 12 7 5 5 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 100 10 5 1 12 1 2 12 7 5 5 TAHUN 2018 100 10 5 1 12 1 2 12 7 5 5 PROGRAM Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 6 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan 7 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil INDIKATOR 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan 001 Industri yang menerapkan hasil litbang 003 Meningkatnya pemecahan masalah industri (Indikator manfaat untuk industri) 004 Meningkatnya kualitas dan standard produk industri (sertifikasi) 005 Terjaminnya kesesuaian alat ukur, takar dan timbang (kalibrasi) RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 3 680 12 1 1 5 1330 II.3.M.A-60 TAHUN 2016 3 700 12 1 1 5 1450 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 3 720 12 2 1 6 1570 TAHUN 2018 3 740 12 2 2 6 1680 PROGRAM Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 8 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 9 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro INDIKATOR 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Kulit Karet Plastik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 003 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha 005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Industri Agro RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 3 2 365 12 10 14250 12 II.3.M.A-61 TAHUN 2016 3 2 400 12 10 14400 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 3 2 440 12 10 14400 12 TAHUN 2018 3 2 484 12 10 14400 12 PROGRAM Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 10 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas 11 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan INDIKATOR 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 004 Meningkatnya kemampuan LPK 005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Pulp Kertas 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 2 10 7 12 12 4 2 140 12 II.3.M.A-62 TAHUN 2016 2 10 7 12 12 4 2 140 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 2 10 7 12 12 4 2 140 12 TAHUN 2018 2 10 7 12 12 4 2 140 12 PROGRAM Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 12 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin 13 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik INDIKATOR 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Logam Mesin 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Keramik RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 2 2 420 12 1 1 9 12 II.3.M.A-63 TAHUN 2016 2 2 420 12 1 1 9 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 2 2 30 12 1 1 9 12 TAHUN 2018 2 2 30 12 1 1 9 12 PROGRAM Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri PELAKSANA Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 14 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik 15 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 16 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik INDIKATOR 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 004 Meningkatnya kemampuan LPK 005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Bahan Barang Teknik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Manajemen dan Gaji BB Kerajinan dan Batik RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 1 1 1500 5 12 3 3 2 555 12 II.3.M.A-64 TAHUN 2016 1 1 1500 5 12 3 3 2 560 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 1 1 1500 5 12 3 3 2 565 12 TAHUN 2018 1 1 1500 5 12 3 3 2 570 12 PROGRAM Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri PELAKSANA Kemenperin Kemenperin Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 17 Riset dan Standardisasi Bidang Industri INDIKATOR 001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Aceh yang siapditerapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Aceh kepada dunia usaha 005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Aceh 006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Medan kepada dunia usaha 010 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Medan 011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 7 25 12 2 216 12 11 II.3.M.A-65 TAHUN 2016 7 30 12 2 216 12 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 8 35 12 2 216 12 12 TAHUN 2018 8 40 12 2 216 12 12 PROGRAM Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri PELAKSANA Kemenperin
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Padang kepada dunia usaha 015 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Padang 016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Palembang kepada dunia usaha 020 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Palembang 021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Lampung kepada dunia usaha 025 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Lampung RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 180 12 9 130 12 8 6 12 II.3.M.A-66 TAHUN 2016 190 12 9 130 12 8 6 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 200 12 9 130 12 7 6 12 TAHUN 2018 210 12 9 130 12 7 6 12 PROGRAM PELAKSANA
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Surabaya kepada dunia usaha 030 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Surabaya 031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Samarinda kepada dunia usaha 035 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Samarinda 036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Pontianak kepada dunia usaha 040 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Pontianak RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 1 900 12 3 135 12 4 350 12 II.3.M.A-67 TAHUN 2016 1 950 12 3 145 12 4 350 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 1 1050 12 3 150 12 4 350 12 TAHUN 2018 1 1100 12 3 150 12 4 350 12 PROGRAM PELAKSANA
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Banjarbaru kepada dunia usaha 045 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Banjarbaru 046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Manado kepada dunia usaha 050 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Manado 051Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Ambon kepada dunia usaha 055 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Ambon RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 12 100 12 7 80 12 5 210 12 II.3.M.A-68 TAHUN 2016 12 100 12 7 80 12 5 220 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 12 100 12 7 80 12 5 230 12 TAHUN 2018 12 100 12 7 80 12 5 240 12 PROGRAM PELAKSANA
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS VIII Prioritas: Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif A Pengembangan Pengungkit Rantai Nilai Pariwisata 1 Peningkatan Promosi Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus 2 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata INDIKATOR Jumlah Jejaring Konvensi, Insentif, Event dan Minat Khusus (Asosiasi) Jumlah Promosi Destinasi Konvensi, Insentif, Even, dan Minat Khusus pada Internasional Event (destinasi) Jumlah Komunitas / Lembaga yang mendapat dukungan untuk penyelenggaraan event KIEMK (Komunitas) Jumlah kajian pengembangan informasi pasar pariwisata dalam dan luar negeri (naskah) Jumlah model perancangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri (naskah) Jumlah informasi pariwisata melalui Familiarization Trip (Widyawisata Pengenalan) (media) RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 12 12 10 14 2 12 II.3.M.A-69 TAHUN 2016 12 12 10 14 2 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 12 12 10 14 2 12 TAHUN 2018 12 12 10 14 2 12 PROGRAM Program Pengembangan Pemasaran Pariwista Program Pengembangan Pemasaran Pariwista PELAKSANA Kemparekraf Kemparekraf
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam negeri 4 Peningkatan Promosi Pariwisata luar negeri INDIKATOR Jumlah direct promotion di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan (event) Jumlah event pariwisata berskala nasional dan internasional (event) Jumlah even seni, budaya dan pariwisata daerah yang didukung (event) Jumlah Pusat Informasi Pariwisata Dalam Negeri di Bandara bertaraf Internasional Jumlah event pariwisata daerah (daerah) Jumlah partisipasi pada Bursa Pariwisata Internasional (event) Jumlah event misi penjualan (Sales Mission) di Fokus Pasar Wisatawan (event) Jumlah event Festival Indonesia yang memperoleh dukungan (event) Jumlah Promosi Pariwisata Indonesia (Visit Indonesia Tourism Officers) di luar negeri (kota) Jumlah daerah yang mengikuti even Pariwisata Internasional (unit) RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 13 35 45 1 33 27 9 7 14 11 II.3.M.A-70 TAHUN 2016 13 35 45 1 33 27 9 7 14 11 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 13 35 45 1 33 27 9 7 14 11 TAHUN 2018 13 35 45 1 33 27 9 7 14 11 PROGRAM Program Pengembangan Pemasaran Pariwista Program Pengembangan Pemasaran Pariwista PELAKSANA Kemparekraf Kemparekraf
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Peningkatan Pencitraan Indonesia B Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata 2 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata 3 Pengembangan Daya Tarik Pariwisata 4 Pengembangan Industri Pariwisata INDIKATOR Jumlah Kajian tentang Strategi Komunikasi Promosi Pariwisata Indonesia (Kajian) Jumlah Materi Promosi Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 7 Minat Khusus) Jumlah Diseminasi Promosi Pariwisata (Fokus Pasar Luar Negeri dan Dalam Negeri) Jumlah Informasi Potensi Pariwisata Daerah (daerah) Jumlah peserta sadar wisata (orang) Jumlah peserta bimbingan teknis pemberdayaan destinasi pariwisata (orang) Jumlah desa wisata (desa) Jumlah lokasi daya tarik wisata nasional (lokasi) Jumlah Standar Usaha Pariwisata (naskah) Jumlah auditor usaha pariwisata (orang) Jumlah fasilitasi pembentukan LSU (unit) Jumlah industri/usaha pariwisata yang disertifikasi ( Unit) Jumlah industri / usaha pariwisata mikro dan kecil yang difasilitasi untuk meningkatkan nilai tambah (Unit) RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 5 16 16 32 5.000 580 561 16 13 1.500 15 60.000 5.400 II.3.M.A-71 TAHUN 2016 5 16 16 32 4.750 600 561 16 6 1.400 12 50.000 4.500 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 5 16 16 32 4.500 650 561 16 5 1.200 10 40.000 4.500 TAHUN 2018 5 16 16 32 4.250 700 439 16 3 940 8 34.800 3.600 PROGRAM Program Pengembangan Pemasaran Pariwista Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata PELAKSANA Kemparekraf Kemparekraf Kemparekraf Kemparekraf Kemparekraf
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata 6 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata 7 Pengembangan Wisata Minat Khusus Konvensi, Insentif, dan Event INDIKATOR Jumlah laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi, kerjasama, kepegawaian, hukum, keuangan dan umum (laporan) Jumlah daerah yang difasilitasi/ didukung untuk menjadi destinasi pariwisata nasional (daerah) Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) (lokasi) Jumlah lokasi yang difasilitasi promosi Investasi pariwisata (lokasi) Jumlah lokasi yang difasilitasi kegiatan pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif ,dan Even (Lokasi) Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan (Produk) RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 33 16 16 16 10 7 II.3.M.A-72 TAHUN 2016 33 16 16 16 10 7 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 33 16 16 16 10 7 TAHUN 2018 33 16 16 16 10 7 PROGRAM Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata PELAKSANA Kemparekraf Kemparekraf Kemparekraf
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS C Sumber Daya Manusia Pariwisata 1 Pengembangan Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata D Ekonomi Kreatif 1 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik 2 Pengembangan Seni Rupa INDIKATOR Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Orang) Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja (orang) Jumlah Pelaku Kreatif sektor EKSB yang meningkat jejaring di bidang seni pertunjukan dan industri musik (orang) Jumlah Pelaku Kreatif sektor EKSB yang meningkat akses pasarnya di bidang seni pertunjukan dan industri musik (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat kemampuan kreasi dan produksi di bidang seni pertunjukan dan industri musik (orang) Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan ruang kreatif (daerah) Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat jejaring di bidang seni rupa Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat akses pasarnya di bidang seni rupa (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat kemampuan kreasi dan produksi di bidang seni rupa (orang) RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 610 1490 990 800 1.650 14 530 200 575 II.3.M.A-73 TAHUN 2016 610 1490 990 800 1.650 14 530 200 575 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 610 1490 990 800 1.650 14 530 200 575 TAHUN 2018 610 1490 990 800 1.650 14 530 200 575 PROGRAM Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Program pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya PELAKSANA Kemparekraf Kemparekraf Kemparekraf Kemparekraf
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media 4 Pengembangan Desain dan Arsitektur INDIKATOR Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat jejaring ekonomi kreatif berbasis Media (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat akses pasar di bidang Media (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat kemampuan kreasi dan produksi di bidang Media (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat jejaring ekonomi kreatif berbasis Desain dan Arsitektur (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat akses pasar di bidang Desain dan Arsitektur (orang) Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat kemampuan kreasi dan produksi di bidang Desain dan Arsitektur (orang) RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 794 289 928 250 150 500 II.3.M.A-74 TAHUN 2016 794 289 928 250 150 500 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 794 289 928 250 150 500 TAHUN 2018 794 289 928 250 150 500 PROGRAM Program pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek Program pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek PELAKSANA Kemparekraf Kemparekraf
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS IX Prioritas: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM A FOKUS: Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM 1 Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan 2 Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 3 Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM INDIKATOR Sistem koordinasi dan konsultasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelerasan upaya-upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM dilembagakan. Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang industri, kerajinan dan pertambangan Koperasi dan UMKM penerima dukungan pengembangan usaha dalam industri pengolahan kelapa terpadu Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang ketenagalistrikan, aneka usaha dan di bidang energi terbarukan Koperasi dan UMKM penerima dukungan pengembangan usaha eco- tourism Skema Pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil Fasilitasi Pengembangan Lembaga Pembiayaan di Daerah Fasilitasi Pengembangan KSP/KSP Syariah yang Berjejaring RENCANA TAHUN 2014 16 Koperasi
14 Koperasi
1 Skim
24 Jaringan PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 16 Koperasi 21 Koperasi
2 Koperasi 14 Koperasi 7 Koperasi
1 Koperasi 1 Skim 2 Skim
4 Lembaga 24 Jaringan 250 KSP/KSP Syariah II.3.M.A-75 TAHUN 2016 24 Koperasi 2 Koperasi 7 Koperasi 2 Koperasi 2 Skim 4 Lembaga 250 KSP/KSP Syariah PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 27 Koperasi 3 Koperasi 7 Koperasi 2 Koperasi 2 Skim 4 Lembaga 250 KSP/KSP Syariah TAHUN 2018 30 Koperasi 3 Koperasi 7 Koperasi 2 Koperasi 2 Skim 4 Lembaga 250 KSP/KSP Syariah PROGRAM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM PELAKSANA Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 4 Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM 5 Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi Koperasi dan UMKM 6 Penataan Peraturan Perundang Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM 7 Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM 8 Perluasan dan penguatan akses pemasaran Koperasi dan UMKM di dalam negeri 9 Pengembangan Akses Koperasi dan UKM ke Pasar Ekspor dan Fasilitasi Impor INDIKATOR UMKM dan Koperasi yang mendapat fasilitasi intermediasi pembiayaan Koperasi dan UMKM yang mendapat fasilitasi akses pembiayaan ke pasar modal, modal penyertaan, anjak piutang dan modal ventura Pengembangan Clearing House KUMKM Peraturan Perundang- undangan di Bidang Koperasi Peraturan Perundang- undangan di Bidang UMKM Peningkatan Kualitas Tatalaksana Koperasi Peningkatan Kualitas Tatalaksana UMKM melalui Registrasi Usaha Peningkatan Kualitas KUMKM melalui Klasifikasi KUMKM dan Revitalisasi Koperasi KUMKM yang difasilitasi dalam pengembangan jaringan bisnis ritel modern KUKM yang mendapat fasilitasi akses ekspor (melalui pameran luar negeri, temu bisnis (business matching), forum bisnis/ koordinasi) KUKM yang difasilitasi sebagai penghela ekspor Uji Coba Sistem Konsolidasi Kargo RENCANA TAHUN 2014 500 UMKM
4 RPP 4 Provinsi 1000 Koperasi
300 Koperasi 440 KUMKM 150 KUKM
1 Lokasi PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 500 UMKM 300 KUMKM
600 KUMKM
5 Unit 4 RPP 7 Peraturan 4 Provinsi 34 Provinsi 1000 Koperasi 200 Koperasi
1 Sistem 300 Koperasi 400 KUMKM 440 KUMKM 22 Koperasi 150 KUKM 300 KUKM
1 Konsep 1 Lokasi 1 Lokasi II.3.M.A-76 TAHUN 2016 300 KUMKM 600 KUMKM 5 Unit 7 Peraturan 34 Provinsi 200 Koperasi 1000 UMKM 450 KUMKM 24 Koperasi 300 KUKM 50 KUKM 2 Lokasi PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 300 KUMKM 600 KUMKM 5 Unit 7 Peraturan 34 Provinsi 250 Koperasi 1000 UMKM 500 KUMKM 26 Koperasi 300 KUKM 50 KUKM 2 Lokasi TAHUN 2018 300 KUMKM 600 KUMKM 5 Unit 7 Peraturan 34 Provinsi 250 Koperasi 1000 UMKM 500 KUMKM 28 Koperasi 300 KUKM 50 KUKM 2 Lokasi PROGRAM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM PELAKSANA Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 10 Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Koperasi dan UMKM 11 Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM 12 Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UMKM 13 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi serta Advokasi SDM KUMKM 14 Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan 15 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM INDIKATOR Pasar tradisional yang direvitalisasi melalui koperasi Fasilitasi pengembangan sarana promosi di tempat‐tempat strategis Usaha mikro yang difasilitasi melalui identitas produk KUMKM yang terfasilitasi Kemitraan KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi Pameran Promosi Produk Koperasi dan UMKM Katalog Produk KUKM Fasilitasi KUMKM untuk partisipasi pada pameran nasional dan regional Peningkatan sistem akses pemasaran dan informasi bisnis KUMKM berbasis IT (trading board) Diklat Manajemen SDM KUMKM Kemitraan Diklat SDM Diklat kewirausahaan dan technopreneur Monev Pengembangan SDM KUMKM RENCANA TAHUN 2014 45 Unit 100 KUMKM 300 Umi 10400 KUMKM 200 KUMKM 450 KUKM 65000 Katalog 1200 KUKM 12 Bulan 150 Orang
19 Laporan PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 45 Unit 45 Koperasi 100 KUMKM 200 KUMKM 300 Umi 300 UMi 10400 KUMKM 1200 KUMKM 200 KUMKM 200 KUMKM 450 KUKM 350 KUKM 65000 Katalog 50000 Katalog 1200 KUKM 200 KUKM 12 Bulan 300 KUMKM 150 Orang 270 Orang
270 Orang
1500 Orang 19 Laporan 12 Laporan II.3.M.A-77 TAHUN 2016 45 Koperasi 250 KUMKM 350 UMi 1200 KUMKM 200 KUMKM 400 KUKM 55000 Katalog 225 KUKM 300 KUMKM 300 Orang 300 Orang 1500 Orang 12 Laporan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 50 Koperasi 300 KUMKM 350 UMi 1200 KUMKM 200 KUMKM 425 KUKM 60000 Katalog 250 KUKM 300 KUMKM 330 Orang 330 Orang 1500 Orang 12 Laporan TAHUN 2018 50 Koperasi 300 KUMKM 350 UMi 1200 KUMKM 200 KUMKM 450 KUKM 65000 Katalog 300 KUKM 300 KUMKM 360 Orang 360 Orang 1500 Orang 12 Laporan PROGRAM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM PELAKSANA Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 16 Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM 17 Pengembangan Restrukturisasi Usaha 18 Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis INDIKATOR KUMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitas melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) KUMKM yang difasilitasi untuk mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standardisasi mutu KUMKM yang difasilitasi melalui sertifikasi produk KUMKM yang mendapat fasilitasi restrukturisasi manajemen dan penanganan dampak bencana Koperasi produktif yang mendapatkan fasilitasi restrukturisasi usaha Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sistem resi gudang Lembaga pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai pengembang bisnis KUMKM KUMKM yang dikembangkan usaha melalui Pendampingan oleh Lembaga Pengembangan Bisnis RENCANA TAHUN 2014 900 KUMKM 7000 UMKM
1300 KUKM
800 Lembaga 1750 UMKM PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 900 KUMKM 450 KUMKM 7000 UMKM 500 KUMKM
500 KUMKM
130 KUMKM 1300 KUKM 100 Koperasi
4 Koperasi 800 Lembaga 200 LPB 1750 UMKM 250 KUMKM II.3.M.A-78 TAHUN 2016 450 KUMKM 500 KUMKM 500 KUMKM 130 KUMKM 100 Koperasi 4 Koperasi 200 LPB 250 KUMKM PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 450 KUMKM 500 KUMKM 500 KUMKM 130 KUMKM 100 Koperasi 4 Koperasi 200 LPB 250 KUMKM TAHUN 2018 450 KUMKM 500 KUMKM 500 KUMKM 130 KUMKM 100 Koperasi 4 Koperasi 200 LPB 250 KUMKM PROGRAM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM PELAKSANA Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 19 Pengembangan Fasilitasi Investasi KUKM 20 Pengembangan Sistem Bisnis 21 Penelitian Kebijakan UMKM 22 Penelitian Kebijakan Sumber Daya INDIKATOR KUKM yang mendapatkan fasilitasi investasi KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi Inkubator Wirausaha yang Difasilitasi dan Penguatan Tenant Inkubasi KUMKM yang mendapatkan fasilitasi transaksi bisnis KUMKM yang mendapatkan fasilitasi kerja sama bisnis KUMKM yang difasilitasi e‐commerce dan aplikasi sistem bisnis Penelitian dan pengembangan untuk penguatan kelembagaan UMKM Penelitian dan pengembangan untuk penguatan bisnis UMKM Kerjasama penelitian dan pengembangan kebijakan Penelitian dan pengembangan sistem pendukung KUMKM Penelitian kebijakan sumber daya KUMKM Kerjasama penelitian dan pengembangan sumber daya KMUKM Pengembangan expert pool di bidang KUMKM RENCANA TAHUN 2014
2000 KUKM 20 Inkubator 2000 KUMKM
795 KUMKM 1 Laporan 1 Model 1 laporan 4 Laporan 1 Laporan
PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015
250 UKM 2000 KUKM 200 UKM 20 Inkubator 20 Inkubator 2000 KUMKM 200 KUMKM
300 KUMKM 795 KUMKM 400 KUMKM 1 Laporan 2 Laporan 1 Model 2 Laporan 1 laporan 1 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 5 Laporan
1 Laporan
1 Laporan II.3.M.A-79 TAHUN 2016 250 UKM 200 UKM 20 Inkubator 200 KUMKM 300 KUMKM 400 KUMKM 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 250 UKM 200 UKM 20 Inkubator 200 KUMKM 300 KUMKM 400 KUMKM 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan TAHUN 2018 250 UKM 200 UKM 20 Inkubator 200 KUMKM 300 KUMKM 400 KUMKM 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan PROGRAM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM PELAKSANA Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 23 Penelitian Pengembangan Perkaderan UMKM 24 Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM INDIKATOR Penelitian dan pengembangan perkaderan Monev Dampak Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Pelatihan Bagi SDM KUMKM Pelatihan Bagi SDM KUMKM di daerah Pelatihan technopreneur SDM KUMKM yang mengikuti magang Beasiswa Bagi Kader Koperasi Lembaga Diklat yang Direvitalisasi dan Dibangun Pelatihan bagi Tenaga Pengelola dan Instruktur Lembaga Diklat Kurikulum dan modul diklat Peningkatan Kompetensi SDM KUKM melalui SKKNI Monitoring dan Evaluasi Diklat RENCANA TAHUN 2014
1 Laporan 21.500 Orang
4 Unit di daerah 3.100 Orang 10 Modul 1000 orang 33 provinsi PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015
2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 25000 Orang 21.500 Orang 6000 Orang
750 Orang
200 Orang 4 Unit di daerah 3 Unit 3.100 Orang 1000 Orang 10 Modul 20 Kurikulum/ Modul 1000 orang 360 Orang 33 provinsi 3000 Orang II.3.M.A-80 TAHUN 2016 2 Laporan 1 Laporan 27500 Orang 6600 Orang
825 Orang 220 Orang 3 Unit 1100 Orang 20 Kurikulum/ Modul 400 Orang 3300 Orang PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 2 Laporan 1 Laporan 30250 Orang 7260 Orang 910 Orang 242 Orang 3 Unit 1210 Orang 20 Kurikulum/ Modul 450 Orang 3630 Orang TAHUN 2018 2 Laporan 1 Laporan 33275 Orang 8000 Orang 1000 Orang 267 Orang 3 Unit 1331 Orang 20 Kurikulum/ Modul 480 Orang 3993 Orang PROGRAM Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM PELAKSANA Kementerian KUKM Kementerian KUKM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 25 Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM 26 Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM 27 Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 28 Pengembangan Keanggotaan Koperasi 29 Peningkatan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi 30 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 31 Penelitian Kebijakan Koperasi INDIKATOR PLUT-KUMKM Fasilitasi penguatan PLUT‐KUMKM Pedoman dan Modul PLUT‐KUMKM Advokasi dan penguatan PLUT‐KUMKM E-Business PLUT‐KUMKM Monitoring dan Evaluasi PLUT‐KUMKM Pengawasan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi Lembaga Pengawas KSP Pelayanan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Penataan Koperasi melalui Pembubaran dan Penggabungan Peningkatan Partisipasi Pengawasan Dukungan Kegiatan DEKOPIN Peningkatan Pengendalian Koperasi Peningkatan Akuntabilitas dan Akuntansi Pelatihan perkoperasian bagi penyuluh koperasi Pelatihan perkoperasian bagi aparatur di daerah Penelitian dan pengembangan untuk penguatan kelembagaan Koperasi Penelitian dan pengembangan untuk penguatan usaha Koperasi Kerjasama penelitian dan pengembangan kebijakan RENCANA TAHUN 2014 15 Unit 21 Unit
30 Lokasi
100 Koperasi 1 Laporan 35 SK 2000 Koperasi
49 Laporan 3 Provinsi 500 Orang 1200 Orang
8 Dokumen
PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 15 Unit RENCANA TAHUN 2015 15 Unit 21 Unit 21 Unit
3 Paket 30 Lokasi 43 Lokasi
1 Paket
43 Lokasi 100 Koperasi 4 Laporan 1 Laporan 1 Lembaga 35 SK 75 SK 2000 Koperasi 100 Koperasi
34 Provinsi 49 Laporan 72 Laporan 3 Provinsi 100 Orang 500 Orang 300 orang 1200 Orang 120 Orang
600 Orang 8 Dokumen 2 Laporan
2 Laporan
1 Laporan II.3.M.A-81 TAHUN 2016 15 Unit 58 Unit 3 Paket 43 Lokasi 1 Paket 58 Lokasi 4 Laporan 1 Lembaga 75 SK 100 Koperasi 34 Provinsi 79 Laporan 100 Orang 300 orang 130 Orang 660 Orang 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 15 Unit 73 Unit 3 Paket 43 Lokasi 1 Paket 73 Lokasi 4 Laporan 1 Lembaga 75 SK 100 Koperasi 34 Provinsi 86 Laporan 100 Orang 300 orang 140 Orang 720 Orang 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan TAHUN 2018 15 Unit 88 Unit 3 Paket 43 Lokasi 1 Paket 88 Lokasi 4 Laporan 1 Lembaga 75 SK 100 Koperasi 34 Provinsi 93 Laporan 100 Orang 300 orang 150 Orang 780 Orang 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan PROGRAM Peningkatan Daya Saing UMKM Penguatan Kelembagaan Koperasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Penguatan Kelembagaan Koperasi PELAKSANA Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 32 Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi X Prioritas: Stabilitas Sektor Keuangan A FOKUS: Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan 1 Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2 Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran 3 Pengelolaan Bidang Hukum Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 4 Pelaksanaan Kerjasama dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan INDIKATOR Persentase Rekomendasi Penggunaan Teknologi dalam rangka peningkatan daya saing produk UKM Berbasis Teknologi yang terimplementasikan Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan KUR yang terimplementasikan Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan Jumlah rekomendasi PPATK yang disampaikan kepada pemerintah Persentase Pemenuhan layanan hukum Jumlah issue strategis PPATK yang disampaikan Jumlah pertemuan dengan jejaring organisasi dalam negeri Jumlah MoU dengan lembaga dalam negeri Jumlah kegiatan di forum internasional Jumlah sosialisasi pada masyarakat tentang PP TPPU RENCANA TAHUN 2014 80% 75% 75% 10 80 7 40 5 10 25 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 80% 80% 75% 85% 75% 85% 10 12 80 85 7 8 40 42 5 6 10 11 25 26 II.3.M.A-82 TAHUN 2016 80% 85% 85% 14 90 9 44 8 12 27 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 80% 85% 85% 16 95 10 46 10 13 28 TAHUN 2018 80% 85% 85% 16 95 10 46 10 13 28 PROGRAM Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme PELAKSANA Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian Kemenko Perekonomian PPATK PPATK
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor 6 Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor 7 Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat 8 Pemeriksaan dan Pengembangan Riset Tindak Pidana Pencucian Uang INDIKATOR Indeks kepatuhan pelapor Progress penyempurnaan pedoman audit kepatuhan pelapor Jumlah Pelapor Aktif Progress penyempurnaan pedoman/peraturan bagi Persentase tanggapan tepat waktu terhadap pertanyaan pelapor Jumlah LHA yang berindikasi TPPU dan tindak pidana lain Jumlah LHA yang dihasilkan Persentase pemenuhan permintaan informasi yang ditindaklanjuti Jumlah LHP berindikasi TPPU dan tindak pidana lain Jumlah LHP yang dihasilkan Jumlah LHR yang dihasilkan Jumlah materi obyek kajian terbaru RENCANA TAHUN 2014 2,5 80% 650 80% 50% 120 160 80% 12 16 18 16 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 2,5 RENCANA TAHUN 2015 2,5 80% 85% 650 80% 650 85% 60% 70% 120 120 160 160 80% 85% 12 12 16 16 18 18 16 16 II.3.M.A-83 TAHUN 2016 2,5 90% 650 90% 80% 120 160 90% 12 16 18 16 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 2,5 95% 650 90% 80% 120 160 95% 12 16 18 16 TAHUN 2018 2,5 95% 650 90% 80% 120 160 95% 12 16 18 16 PROGRAM Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme PELAKSANA PPATK PPATK PPATK PPATK
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS XI PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan A. Fasilitasi Mobilitas Tenaga Kerja Meningkatkan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran ke Luar Negeri 1. Pembinaan dan Pengembangan E-Government 2. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu* 3. Pengelolaan Informasi Kependudukan* 4. Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian* INDIKATOR a. Jumlah TKI yang mendapat pelayanan dokumen sesuai standar b. Presentase TKI bermasalah yang mendapat penanganan sesuai prosedur c. Presentase kasus TKI bermasalah yang ditangani Jumlah K/L/Pemda yang terintegrasi melalui Gov. Services Bus Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Persentase penerbitan dokumen perjalanan RI yang Persentase kesesuaian visa yang sesuai ketentuan Jumlah persetujuan fasilitas keimigrasian yang sesuai ketentuan Jumlah persetujuan ijin masuk dan keluar yang sesuai ketentuan RENCANA TAHUN 2014 12 instansi 2.000.000 Keping e- KTP Reguler 497 Kab/Kota 15 K/L 100% 100% 9 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 12 instansi 9 instansi 2.000.000 Keping e- KTP Reguler 2.000.000 Keping e-KTP Reguler 498 Kab/Kota 497 Kab/Kota 15 K/L 15 K/L 100% 75% 100% 75% 10 60 3.150 II.3.M.A-84 TAHUN 2016 9 instansi 13.777.358 497 Kab/Kota 15 K/L 80% 80% 65 3.200 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 9 instansi 13.777.358 497 Kab/Kota 15 K/L 85% 85% 70 3.250 TAHUN 2018 9 instansi 13.777.358 497 Kab/Kota 15 K/L 90% 90% 75 3.300 PROGRAM Pengembangan Aplikasi Informatika Penataan Administrasi Kependudukan Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian PELAKSANA Kemenkominfo Kemendagri Kemendagri Kemenhukham
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5. Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI/UPTP3TKI) 6. Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen 7. Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan TKI 8. Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran 9 Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri 10 Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri INDIKATOR Jumlah CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar Persentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan Atase yang memberi perlindungan Pekerja Migran Persentase Penurunan Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Repatriasi WNI di Luar Negeri Presentase peningkatan data entry WNI dan kasus WNI/BHI di luar negeri pada database Dit. PWNI dan BHI Presentase kenaikan jumlah masukan bagi perumusan kebijakan di bidang RENCANA TAHUN 2014 200.000 200.000 45% 80% 13 Atase 50% 60% 4000 100% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 200.000 300.000 200.000 300.000 45% 90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi 80% 85% 13Atase 13 Atase 50% 50% 60% 60% 4000 1 ISO 100% 100% 100% 100% II.3.M.A-85 TAHUN 2016 300.000 300.000 90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi 85% 13 Atase 50% 60% 1 ISO 100% 100% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 300.000 300.000 90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi 85% 13 Atase 50% 60% 1 ISO 100% 100% TAHUN 2018 300.000 300.000 90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi 85% 13 Atase 50% 60% 1 ISO 100% 100% PROGRAM Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran PELAKSANA BNP2TKI BNP2TKI BNP2TKI Kemenko Perekonomian Kemnakertrans Kemenlu
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 11 Peningkatan Pelayanan Pengaduan 12 Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna 13 Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan 14 Peningkatan Mediasi dan Advokasi 15 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pelayanan Kepada TKI 16 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga 17 Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran *) INDIKATOR Persentase Pengaduan terlayani Jumlah calon TKI/purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi Peningkatan jumlah kesiapan CTKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural Persentase calon TKI dan TKI yang mendapat advokasi Jumlah aparat pemda yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kepada TKI Jumlah usulan rekomendasi kebijakan Urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya Jumlah Pekerja Migran yang dipulangkan Ke Provinsi Asal Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang Mendapatkan RENCANA TAHUN 2014 100% pengaduan terproses 4.500 200.000 40% teradvokasi 275 436 2 dokumen 747 4.694 489 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 100% pengaduan terproses 100% pengaduan terproses 4.500 4.500 200.000 300.000 40% teradvokasi 90% teradvokasi 275 275 436 34 2 dokumen 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 747 1.750 4.694 10.000 489 1.146 II.3.M.A-86 TAHUN 2016 100% pengaduan terproses 4.500 300.000 90% teradvokasi 275 34 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 1.750 11.000 1.146 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 100% pengaduan terproses 4.500 300.000 90% teradvokasi 275 34 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 1.750 11.000 1.146 TAHUN 2018 100% pengaduan terproses 4.500 300.000 90% teradvokasi 275 34 2 dok usulan rekomendasi kebijakan 1.750 11.000 1.500 PROGRAM Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Perlindungan dan Jaminan Sosial PELAKSANA BNP2TKI BNP2TKI BNP2TKI BNP2TKI BNP2TKI Menko Kesra Kemensos
BIDANG: EKONOMI No PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS XII Prioritas: Jaminan Sosial A Fokus Prioritas: Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (Dewan Jaminan Sosial Nasional) 1 Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional INDIKATOR Angka kemiskinan, Angka HDI Terlaksananya seluruh Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Sosial Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi SJSN Tersusunnya seluruh Perangkat hukum SJSN (Kebijakan Umum SJSN) Telaksananya Studi dan Kajian di bidang Jaminan Sosial Terlaksananya layanan umum pendukung tupoksi RENCANA TAHUN 2014 2 11 7 6 0 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 2 1 Dokumen rekomendasi 11 1 Dokumen rekomendasi 7 6 Dokumen rekomendasi 6 5 dokumen Kajian 0 12 bulan layanan II.3.M.A-87 TAHUN 2016 1 Dokumen rekomendasi 1 Dokumen rekomendasi 7 Dokumen rekomendasi 7 dokumen Kajian 12 bulan layanan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 1 Dokumen rekomendasi 1 Dokumen rekomendasi 8 Dokumen rekomendasi 10 dokumen Kajian 12 bulan layanan TAHUN 2018 1 Dokumen rekomendasi 1 Dokumen rekomendasi 9 Dokumen rekomendasi 15 dokumen Kajian 12 bulan layanan PROGRAM 1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat PELAKSANA Kemenko Kesra, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Kemenko Kesra, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA 2015 2016 A 1 Fokus: Penyelenggaraan Litbang Penelitian bioteknologi peternakan modern Jumlah Paket pengembangan program biotek peternakan Pembangunan sarana penelitian 2 Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler Jumlah varietas Benih unggul 3 Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka Jumlah dokumen manajemen mutu nuklir 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah bulan operasional kantor 12 Bulan 12 Bulan II.4.M.A-1 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 Dokumen 12 Bulan 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK LIPI LIPI LIPI 1 Dokumen PROGRAM BATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI 12 Bulan PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Indeks kepuasan pelanggan 4 Diseminasi dan Kemitraan Hasil Litbang Iptek Nuklir Jumlah kegiatan diseminasi hasil litbang iptek nuklir Jumlah mitra pengguna komersial hasil litbang iptek nuklir Jumlah bulan operasional kantor 5 Pengkajian dan penerapan Sistem Energi Nuklir Jumlah dokumen teknis kajian sistem energi nuklir II.4.M.A-2 RENCANA 2015 B 1 Keg 1 Mitra 12 Bulan 1 Dokumen 2016 B 1 Keg 1 Mitra 12 Bulan 1 Dokumen PRAKIRAAN MAJU 2017 B 1 Keg 1 Mitra 12 Bulan 1 Dokumen 2018 PROGRAM PELAKSANA B PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN 1 Keg PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN 1 Mitra PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI 12 Bulan PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN 1 Dokumen PROGRAM BATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Jumlah dokumen teknis persiapan infrastruktur pembangunan RDE Jumlah bulan operasional kantor 6 Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir Jumlah teknologi bahan bakar nuklir yang dikembangkan Jumlah bulan operasional kantor Indeks kepuasan pelanggan II.4.M.A-3 RENCANA 2015 1 Dokumen 12 Bulan 1 Teknologi 12 Bulan B PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 1 Teknologi 1 Teknologi 12 Bulan 12 Bulan B B 2018 PROGRAM PELAKSANA 1 Dokumen PROGRAM BATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI 12 Bulan PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN 1 Teknologi PROGRAM BATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI 12 Bulan PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN B PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 7 Pengembangan PLTP Skala Kecil Pengujian Kinerja PTLP 3 MW Pengujian Pilot Plant Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Pilot Plant PLTP Binary Cycle 500 KW 8 Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Jumlah paket penelitian Kesehatan, Obat-Obatan, dan Instrumentasi Medis 9 Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan dan Metrologi Jumlah teknologi biomedika nuklir, radioekologi, keselamatan dan metrologi radiasi yang dikembangkan Jumlah bulan operasional kantor II.4.M.A-4 RENCANA 2015 1 1 1 0 1 Teknologi 12 Bulan PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Teknologi 1 Teknologi 12 Bulan 12 Bulan 2018 PROGRAM PELAKSANA 0 0 0 0 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL BPPT BPPT BPPT KRT 1 Teknologi PROGRAM BATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI 12 Bulan PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Indeks kepuasan pelanggan 10 Pengembangan Teknologi Penerbangan Jumlah Jenis Pesawat airbonde RS yang Dikembangkan Jumlah Jenis Pesawat Ringan yang Dikembangkan Jumlah Jenis Spin Off Teknologi yang Diaplikasikan Jumlah Publikasi Ilmiah Teknologi Penerbangan 11 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi 001 Layanan Teknologi untuk konvergensi telematika berbasis multimedia digital network II.4.M.A-5 RENCANA 2015 B 2 1 3 35 1 B 2 1 3 35 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 B 2 1 3 35 1 B 0 0 0 0 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LAPAN LAPAN LAPAN LAPAN BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 002 Pemanfaatan layanan yang inovatif di bidang e-identification oleh instansi/lembaga 003 Pemanfaatan layanan yang inovatif di bidang e-pemilu oleh instansi/lembaga 004 pemanfaatan rekomendasi dan layanan tik di bidang security, safety and defense untuk kemandirian dan ketahanan ruang cyber serta keamanan informasi 005 Pemanfaatan hasil litbangyasa dan rekomendasi teknologi sistem elektronika untuk keselamatan dan keamanan transportasi dan pengembangan teknologi alat kesehatan 12 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pemerintahan dan Industri Rekomendasi Sistem Pemilu Elektronik II.4.M.A-6 1 1 1 1 0 RENCANA 2015 1 1 1 1 0 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Prototipe Sistem Aplikasi Perisalah 13 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan 001 Prototipe Sistim PUNA Tipe jangkauan jarak menengah dengan Telemetry, Control and Command (TCC) 002 Rekomendasi Teknologi Rancang Bangun Pesawat Nasional 003 Teknologi Alat Material Khusus (Almatsus) POLRI 14 Penelitian Fisika 004 Rekomendasi teknologi pengembangan Kapal Selam Nasional Jumlah publikasi ilmiah Jumlah prototipe Jumlah usulan paten II.4.M.A-7 0 0 0 0 0 RENCANA 2015 0 0 0 0 0 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK BPPT BPPT BPPT LIPI LIPI LIPI
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Jumlah contoh produk/prototipe penelitian material dan rekayasa manufaktur 15 Pengembangan Sains dan Teknologi Bahan Maju dengan Iptek Nuklir Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset LIPI Jumlah prototipe bahan unggul yang dikembangkan Jumlah bulan operasional kantor Indeks kepuasan pelanggan 16 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material Prototipe Produk Karet Modifikasi untuk Produk Hilir II.4.M.A-8 RENCANA 2015 1 Prototipe 12 Bulan B 1 2016 1 Prototipe 12 Bulan B 1 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 Prototipe 12 Bulan B 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK LIPI PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK LIPI 1 Prototipe PROGRAM BATAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI 12 Bulan PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN B PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI BATAN 0 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Rekomendasi Teknik Manufaktur material Armor untuk Alutsista Rekomendasi Teknologi energetic material dengan bahan baku lokal (FS) Prototipe teknologi pengolahan bahan mineral silikon untuk bahan baku ICT Pengembangan Teknologi Material untuk Bahan Baku Industri Alat Kesehatan B Fokus: Layanan Teknologi 1 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi 001 Penerapan rekomendasi teknologi efisiensi energi peralatan dan system energi 002 Penerapan rekomendasiteknologi kogenerasi sampai dengan 2mw 003 Penerapan rekomendasi teknologi pltu batubara peringkat rendah yang efisien II.4.M.A-9 1 1 1 1 1 1 1 RENCANA 2015 1 1 1 1 1 1 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 004 Penerapan rekomendasi teknologi hybrid charging station (pv-grid) 005 Penerapan rekomendasi teknologi batere baik untuk mobil listrik maupun aplikasi lainnya 006 Terlaksananya pilot project pabrik batere lifepo4 skala mikro 007 Layanan Teknologi Energi (PNBP) 2 Pengkajian dan Penerapan Jaringan Informasi Iptek 008 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B2TE) 001 Meningkatkan kualitas layanan ubiquitous e- government berbasis internet dan jaringan sistem inovasi nasional instansi/ lembaga II.4.M.A-10 RENCANA 2015 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 002 Pemanfaatan layanan yang inovatif, dalam mendukung reformasi birokrasi, e- government berbasis internet dan jaringan sistem inovasi nasional 003 Layanan jaringan informasi IPTEK (PNBP) 004 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ipteknet) 005 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ipteknet) 3 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi 001 Pengujian Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi Dan Otomasi pada basis manufaktur, hankam dan transportasi II.4.M.A-11 RENCANA 2015 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 002 Layanan Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (PNBP) 003 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran MEPPO) 4 Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi 001 Rekomendasi Teknologi produksi Penisilin G dan 6-APA serta Amoksilin untuk Mendukung Kemandirian Obat Generik Beta Laktam 002 Pemanfaatan teknologi produksi untuk meningkatkan produktivitas karet melalui pendekatan bioteknologi 003 Layanan Jasa Pengujian (PNBP) 004 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BPB) II.4.M.A-12 RENCANA 2015 1 1 1 0 1 12 1 1 1 0 1 12 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 0 1 12 1 1 1 0 1 12 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 5 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dinamika Pantai 001 Pengujian Teknologi Pengkajian Dinamika Pantai pada basis manufaktur, hankam dan transportasi 002 Layanan Teknologi Dinamika Pantai (PNBP) 6 Pengkajian Penerapan Teknologi Polimer 003 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BPDP) 001 Pemanfaatan rekomendasi rekayasa material industri polimer di industri transportasi, konstruksi dan kemasan pangan 002 Layanan Teknologi Polimer (PNBP) 003 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BPTP) II.4.M.A-13 RENCANA 2015 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 7 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi 001 Penerapan rekomendasi teknologi pembangkit listrik tenaga biomasa sampai dengan 5 mw 002 Penerapan rekomendasi teknologi produksi biodiesel sebagai bahan bakar pengganti solar 8 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan 003 Layanan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (PNBP) 004 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BRDST) 001 Pemanfaatan teknologi pengelolaan potensi dan kualitas sumberdaya air DAS Ciliwung Cisadane 002 Pilot project teknologi pemantauan dan pengelolaan sumberdaya air (sungai dan danau) II.4.M.A-14 RENCANA 2015 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 003 Layanan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan (PNBP) 9 Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi 004 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BTL) 001 Pengujian teknologi termodinamika, motor dan propulsi pada basis manufaktur, hankam dan transportasi 002 Layanan Fasilitas Uji Emisi Gas Buang (PNBP) 10 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan 003 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BTMP) 001 Rekomendasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Survei Kelautan 002 Prototipe Pengolahan dan Pengelolaan Data Hasil Survei Laut II.4.M.A-15 RENCANA 2015 1 12 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 12 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 003 Rekomendasi teknologi unggulan kemaritiman yang dimanfaatkan untuk mendukung observasi dinamika laut dan pesisir, prediksi iklim maritim dan ITF 004 Rekomendasi Pembangunan Pusat Riset dan Inovasi Teknologi Kelautan 005 Layanan Teknologi Survei Kelautan (PNBP) 11 Pengkajian dan Penelitian Teknologi Hidrodinamika 006 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BTSK) 007 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BTSK) 001 Pengujian Teknologi hidrodinamika pada basis manufaktur, hankam dan transportasi II.4.M.A-16 RENCANA 2015 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 002 Layanan Teknologi Hidrodinamika(PNBP) 003 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT BPPH) 12 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca 001 Pusat Unggulan Teknologi Mitigasi Bencana Meteorologi bertaraf Internasional 002 Meningkatnya Kapasitas Armada Nasional Penjinak Bencana Banjir dan kekeringan, Karlahut, kabut asap 003 Terwujudnya Pilot Project pemanfaatan Armada Nasional Penjinak Bencana Hidometeorologi oleh 'Top 10' provinsi paling rawan bencana 004 Rekomendasi pemodelan hidrologi untuk mendukung teknologi pengelolaan SDA II.4.M.A-17 1 1 1 1 1 1 RENCANA 2015 1 1 1 1 1 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 005 Layanan Teknologi Modifikasi Cuaca (PNBP) 006 Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT HB) 13 Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Aerogasdinamika dan Getaran 001 Pengujian teknologi aerodinamika dan getaran pada basis manufaktur, hankam dan transportasi 002 Layanan teknologi aerogasdinamika dan getaran (PNBP) 003 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT LAGG) 14 Pengkajian Penerapan dan Pelayanan Teknologi Keramik Seni 001 Pemanfaatan hasil perekayasaan material pada industri keramik seni 002 Layanan teknologi keramik seni (PNBP) II.4.M.A-18 RENCANA 2015 1 12 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 12 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 003 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT Keramik Bali) 004 Layanan teknologi keramik seni (PNBP) C Fokus: Infrastruktur Mutu 1 Peningkatan Penerapan Standar 001 Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian 002 Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya 003 Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI 004 Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya II.4.M.A-19 RENCANA 2015 1 1 4 25 172 5 1 1 4 25 172 5 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 4 25 172 5 1 1 4 25 172 5 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL BSN PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL BSN PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL BSN PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL BSN
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 005 Persentase (%) SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis 14 Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Aerogasdinamika dan Getaran Technology Clearing House dan Audit Teknologi Aerodinamika dan Getaran PUNA Technology Clearing House dan Audit Teknologi Aerodinamika dan Getaran Pesawat Tempur Nasional Technology Clearing House dan Audit Teknologi Aerodinamika dan Getaran Kapal Selam Nasional Technology Clearing House dan Audit Teknologi Aerodinamika dan Getaran Industri Migas Technology Clearing House dan Audit Teknologi Aerodinamika dan Getaran JSS II.4.M.A-20 RENCANA 2015 100 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 100 1 1 1 1 1 100 0 0 0 0 0 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL BSN PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Layanan teknologi aerogasdinamika dan getaran (PNBP) Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT LAGG) 15 Pengkajian Penerapan dan Pelayanan Teknologi Keramik Seni Rekomendasi Pemurnian dan Penyediaan Bahan Baku Keramik untuk IKM/Bahan baku Pilot Project Teknologi Proses Produksi untuk IKM/Unit Usaha keramik seni ramah lingkungan Prototipe Pembinaan Industri Kecil/Perajin keramik seni Layanan teknologi keramik seni (PNBP) Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT Keramik Bali) II.4.M.A-21 RENCANA 2015 1 12 1 1 1 1 12 1 12 1 1 1 1 12 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 12 1 1 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 C 1 Fokus: Infrastruktur Mutu Peningkatan Penerapan Standar Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya Persentase (%) SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis D Fokus: Pengawasan Tenaga Nuklir II.4.M.A-22 RENCANA 2015 5 50 190 8 100 5 50 190 8 100 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 5 50 190 8 100 0 0 0 0 0 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL BSN PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL BSN PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL BSN PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL BSN PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL BSN
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 1 Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir Dokumen Sistem Manajemen Inspeksi Instalasi Nuklir Laporan Hasil Evaluasi Dosis dan Operasi Instalasi Nuklir Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Instalasi Nuklir 2 Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir Tersedianya dokumen Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir Tersedianya dokumen Sistem Manajemen Pelayanan Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir E Fokus: Teknopreneur 1 Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi 001 Rekomendasi, Rujukan Teknis dan Kajian Strategis Pengembangan Teknopreneur 002 Pemanfaatan hasil iptekin pada pusat- pusat inovasi dan bisnis inovatif 003 Layanan Inkubasi Teknologi (PNBP) II.4.M.A-23 RENCANA 2015 6 2 24 1 1 1 1 1 6 2 24 1 1 1 1 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 6 2 24 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR BAPETEN BAPETEN BAPETEN BAPETEN BAPETEN PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 004 Layanan Perkantoran (Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BIT) F Fokus: Sumber Daya Alam 1 Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Baru Pengembangan Kebun Raya Daerah 2 Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Jumlah bibit tumbuhan dataran rendah basah terkonservasi Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi basah terkonservasi Jumlah bibit tumbuhan dataran rendah kering terkonservasi Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi kering terkonservasi II.4.M.A-24 RENCANA 2015 12 12 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 12 12 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK LIPI LIPI LIPI LIPI LIPI
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Jumlah publikasi ilmiah (nasional dan internsional) Jumlah jenis baru/catatan baru 3 Penelitian Oseanografi Jumlah publikasi ilmiah Jumlah spesies/catatan baru Jumlah spesimen koleksi Jumlah jenis biota budidaya Jumlah produk/paten II.4.M.A-25 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK LIPI LIPI LIPI LIPI LIPI LIPI LIPI
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Jumlah jaringan informasi terumbu karang yang dikelola Jumlah gedung dan peralatan laboratorium oseanografi Jumlah laboratorium dan peralatan kelautan 4 Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat) Jumlah publikasi Jumlah rekomendasi Jumlah prototipe Jumlah buku II.4.M.A-26 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK LIPI LIPI LIPI LIPI LIPI LIPI LIPI
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Jumlah basis data Jumlah konse yang dihasilkan Jumlah paket teknologi Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset LIPI 5 Penelitian Biologi Jumlah publikasi ilmiah (Nasional dan Internasional) Jumlah rekomendasi kebijakan hayati Jumlah spesies/catatan baru II.4.M.A-27 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK LIPI LIPI LIPI LIPI LIPI LIPI LIPI
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Jumlah penambahan koleksi rujukan flora,fauna dan mikroba Jumlah varietas yang dihasilkan Jumlah formula pupuk 6 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Invetarisasi Sumber Daya Alam 001 Rekomendasi produk perekayasaan teknologi eksplorasi SD Alam dengan penerapan teknologi penginderaan jauh maju 002 Rekomendasi perekayasaan teknologi eksplorasi SD Alam dengan Satelit Inderaja Indonesia (InaSAT) 003 Rekomendasi produk perekayasaan teknologi eksplorasi SD kebumian dengan penerapan teknologi geofisika II.4.M.A-28 1 1 1 RENCANA 2015 1 1 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 1 1 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LIPI LIPI LIPI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 004 Rekomendasi teknologi unggulan kemaritiman yang dimanfaatkan untuk mendukung observasi dinamika laut dan pesisir, prediksi iklim maritim dan ITF G 1 Fokus: Penyiapan Sosial Budaya Masyarakat Penelitian Masyarakat dan Budaya Jumlah publikasi ilmiah Jumlah buku kajian bahasa dan budaya H 1 Fokus: Sumber Daya Manusia dan Prasarana Iptek Peningkatan Kapasitas SDM Iptek (Beasiswa) Jumlah Karyasiswa Dalam Negeri Jumlah Karyasiswa RISET PRO II.4.M.A-29 1 0 0 RENCANA 2015 1 0 0 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 0 0 1 0 0 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK LIPI LIPI PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL KRT PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL KRT
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 2 Peningkatan Sarana dan Prasaran Litbang Jumlah rekomendasi kebijakan Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumberdaya Iptek II.4.M.A-30 1 1 RENCANA 2015 1 1 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 1 1 1 2018 PROGRAM PELAKSANA PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL KRT PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL KRT
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) I ISU STRATEGIS: PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL B. PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI A KESDM 1 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Dalam Negeri (Infrastruktur Cadangan Strategis Minyak Bumi dan Bbm) Jumlah Laporan Kapasitas Pengangkutan (Pemetaan Kapasitas Infrastruktur dan Kebutuhan Fasilitas Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas) Jumlah Laporan Produksi (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasi Kilang Migas) Jumlah Laporan Usaha Penyimpanan Jumlah Laporan Usaha Niaga Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Lpg, Lng, Cng Serta Hasil Olahan Laporan Persentase (%) Pengalihan Pemakaian Minyak Tanah Ke LPG Penambahan jaringan gas kota (kota/sambungan rumah) MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 (4) (5) (6) (7) (8) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 17 17 17 17 17 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 4 kota; 16.000 SR 4 kota; 16.000 SR 4 kota; 16.000 SR 4 kota; 16.000 SR 4 kota; 16.000 SR II.5.M.A-1 Tahun 2018 (9)
Program Pelaksana (10) (11) Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) 2 (2) Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (3) Pembangunan kilang mini plant LPG Pembangunan Kilang BBM dan Petrokimia Penggunaan Gas Alam sebagai bahan bakar untuk transportasi (Pembangunan Infratruktur Gas bumi untuk transportasi) Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat BBM Jumlah laporan pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan Niaga terbatas pemegang ijin usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Non Subsidi Jumlah Rancangan Peraturan/Juklak dan Juknis untu Penyediaan dan Pendistribusian BBM Nasional Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas. Rencana Tahun 2014 (4) 1 1 lokasi (BED) 2 SPBG online + 4 Mobine Refuelling Unit 1 9 2 70 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) 1 1 lokasi (BED) (6) - FEED + Lahan 2 SPBG online + 4 Mobine Refuelling Unit 0 1 1 9 9 2 2 70 75 II.5.M.A-2 Tahun 2016 (7) - EPC 0 1 9 2 80 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) - EPC 0 1 9 2 80 Tahun 2018 (9) - -
Program Pelaksana (10) (11) Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Kementerian ESDM
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) 3 (2) Pengaturan Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (3) Jumlah Peraturan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan /atau Wilayah Jaringan Distribusi MilikBadan Usaha. 4 5 6 7 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Perencanaan Energi, penerapan Konservasi energi dan Teknologi Energi Bersih Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Jumlah pembinaan keteknikan dan lingkungan bioenergi Jumlah Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Bioenergi Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan Jumlah Infrastruktur Energi Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Jumlah Obyek Audit Energy Jumlah Laporan Pengawasan Efisiensi Energi Jumlah Laporan Percepatan Pengembangan Panas Bumi Rencana Tahun 2014 (4) 1 16 7985 154 7 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) 1 (6) 1 16 16 7985 0 0 154 90 100 13 7 7 II.5.M.A-3 Tahun 2016 (7) 1 16 0 0 80 100 13 3 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 1 16 0 0 80 100 13 15 Tahun 2018 (9) -
Program Pelaksana (10) (11) Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Kementerian ESDM
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator 8 (1) (2) Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas (3) Persentase (%) Pengurangan Volume Pembuangan Air Limbah Ke Lingkungan Persentase (%) Peningkatan Penggunaan Sistem Basis Data Usaha Penunjang Migas Dalam Operasi Internal Jumlah Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia Untuk Kegiatan Usaha Migas Persentase (%) Tingkat Kegagalan Operasi Kegiatan hilir Migas Persentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan Kerja Kegiatan Usaha Migas Persentase (%) Pengurangan Volume Pembakaran Gas Flare Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum di Perkotaan (Pembangunan Mini LNG Plant dan L- CNG Station Untuk Kendaraan Bermotor (Tahap I)) Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum di Perkotaan (Pembangunan SPBG CNG dan Infrastruktur Pipa di Semarang) Rencana Tahun 2014 (4) 75 5 5 24 100 Pengadaan lahan untuk : 1 unit Mini LNG Plant dan 8 unit LCNG 4 unit SPBG (1 mother station+ 3 daughter station) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) 75 (6) 0 5 0 5 0 24 0 100 0 0 Pengadaan lahan untuk : 1 unit Mini LNG Plant dan 8 unit LCNG 4 unit SPBG (1 mother station+ 3 daughter station) Konstruksi 1 unit Mini LNG Plant dan 8 Unit LCNG 0 II.5.M.A-4 Tahun 2016 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 Tahun 2018 (9) -
Program Pelaksana (10) Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas (11) Kementerian ESDM
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator B (1) 1 (2) KEMENKOMINFO Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (3) % pelayanan perijinan diproses tepat waktu Jumlah operator radio yang besertifikat 2 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit % Peningkatan perolehan PNBP Prosentase (%) penataan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit Prosentase (%) Utilitas Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio 3 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika Prosentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan Kalibrasi 4 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran 5 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika % kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi Rencana Tahun 2014 (4) 75% 5050 0,89% 95% 100% 90% 85% 95% Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) (6) 75% 85% 5050 5150 0,89% 95% 0,98% 95% 100% 100% 90% 90% 85% 90% 95% 95% II.5.M.A-5 Tahun 2016 (7) 85% 5200 0,94% 95% 100% 90% 90% 95% Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 85% 5200 0,94% 95% 100% 90% 90% 95% Tahun 2018 (9) 85% 5200 0,94% 95% 100% 90% 90% 95% Program Pelaksana (10) (11) Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Kemenkominfo Kemenkominfo Kemenkominfo Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) (2) (3) % penanganan dan pencegahan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang ilegal 6 Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika % ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian % sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang ditertibkan Jumlah kebijakan dan regulasi standard Pos dan Informatika Jumlah pra prototype dan atau prototype produk dalam negeri bidang informatika 7 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet % pencapaian terhadap layanan pengamanan jaringan internet khususnya pada infrastruktur kritis % dukungan sumber daya dan sistem dalam memberikan layanan pengamanan jaringan internet dan dukungan penegakan hukum Rencana Tahun 2014 (4) 80% 65% 10 3 65% 65% Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 (5) 80% (6) 90% (7) 90% 100% 100% 65% 75% 80% 10 8 Permen 2 RPM 8 Permen 2 RPM 3 3 3 65% 75% 75% 65% 100% 100% II.5.M.A-6 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 (8) 90% (9) 90% 100% 100% 80% 80% 8 Permen 2 RPM 8 Permen 2 RPM 3 3 75% 75% 100% 100% Program Pelaksana (10) (11) Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) 8 (2) Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika (3) % desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.184 desa (dari total 72,800 desa di Indonesia) Prosentase (%) upgrading desa dering menjadi desa pinter % penyelenggaraan MPLIK Prosentase (%) pembangunan Internasional Internet Exchange % pembangunan dan penyelenggaraan PLIK sentra produktif (1.235) Prosentase (%) penyediaan Nusantara Internet Exchange Prosentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan telinfo tuntas (286 BTS) Prosentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan wifi kabupaten Prosentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan radio komunitas pada desa informasi (500 radio komunitas Prosentase (%) ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone nasional serat optik Prosentase (%) ibukota kab/ kota yang mempunyai layanan broadband Rencana Tahun 2014 (4) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 88% Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) 100% (6) 100 persen 100% 100 persen 100% 100% 100 persen 100 persen 100% 100 persen 100% 100 persen 100% 100 persen 100% 100 persen 70% 100% 100% 80% 88% 88% II.5.M.A-7 Tahun 2016 (7) 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100% 100% 88% Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100% 100% 100% Tahun 2018 (9) 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100% 100% 100% Program Pelaksana (10) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika (11) Kemenkominfo
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) 9 (2) Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika (3) presentase (%) kebijakan dan regulasi dibidang telekomunikasi khusus, layanan khusus penyiaran dan kewajiban universal presentase (%) pencapaian terhadap layanan telekomunikasi khusus, layanan khusus penyiaran dan kewajiban universal presentase (%) implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi 10 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos Lokasi peningkatan pemancar TVRI (Proyek ITTS II) % terpenuhinya regulasi bidang pos dan aturan turunannya Prosentase (%) layanan perijinan yang diselesaikan tepat waktu Prosentase (%) verifikasi terhadap pelaksanaan program PSO pada lokasi uji petik KPC Prosentase (%) pemanfaatan prangko dan pembinaan filatelis Rencana Tahun 2014 (4) 100% 100% 35%
100% 100% 100% 90% Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) 100% (6) 100% 100% 100% 35% 50%
50 100%
II.5.M.A
8 Tahun 2016
(7) 100%
75%
Prakiraan Maju Tahun 2017
(8) 100%
Tahun 2018
(9) 100%
100% 100% 100% 100% Program Pelaksana (10) (11) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) 11 (2) Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi (3) Prosentase (%) terpenuhinya regulasi dan kebijakan di era konvergensi Prosentase (%) pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi yang tepat waktu 12 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran Persentase (%) Pencapaian Terhadap Pembaharuan Kebijakan Regulasi dan Kelembagaan Akibat Adanya Digitalisasi dan Perkembangan Industri Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Perizinan Penyiaran Yang Tepat Waktu 13 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika Prosentase (%) kepatuhan penyelenggara Pos dan Informatika Prosentase (%) pencapaian evaluasi atas penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran dari keseluruhan penyelenggara yang telah memiliki izin yang dimonitoring Prosentase (%) pencapaian PNBP terhadap penyelenggaraan telekomunikasi Rencana Tahun 2014 (4) 100% 75% 90% 95% 100 persen 90 persen 90 persen Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) 100% (6) 100% 75% 80% 90% 100% 95% 100% 100 persen 70 persen 90 persen 75% 90 persen 100 persen II.5.M.A-9 Tahun 2016 (7) 100% 80% 100% 100% 70 persen 80% 100 persen Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 100% 80% 100% 100% 70 persen 85% 100 persen Tahun 2018 (9) 100% 80% 100% 100% 70 persen 85% 100 persen Program Pelaksana (10) (11) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) 14 (2) Pembinaan dan Pengembangan E- Bisnis (3) Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e- Bisnis 15 Pembinaan dan Pengembangan E- Government Jumlah Pusat Layanan E-Bisnis Jumlah Kebijakan dan Regulasi di bidang e-Government Jumlah K/L/Pemda yang terintegrasi melalui Government Service Bus Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY yang memiliki sistem e‐learning (PHLN Utilization of ICT for Education Quality Enhancement) Nilai rata-rata e-Government Nasional 16 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik Jumlah penyelenggara layanan publik yang mengikuti penerapan standar keamanan informasi Prosentase penyelesaian tindak lanjut kasus pelanggaran keamanan informasi Rencana Tahun 2014 (4) 250 UKM 2unit 1 Dokumen Regulasi 12 Instansi
3.0 60 100% Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) 250 UKM (6) 350 UKM 2unit 1 Dokumen Regulasi 12 Instansi 2unit 4 Dokumen Regulasi 12 Instansi
3.0 3.0 60 90 institusi/ lembaga 100% 100% II.5.M.A-10 Tahun 2016 (7) 400 UKM 2unit 4 Dokumen Regulasi 12 Instansi
3.0 100 institusi/ lembaga 100% Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 450 UKM 2unit 4 Dokumen Regulasi 12 Instansi
3.0 110 institusi/ lembaga 100% Tahun 2018 Program Pelaksana (9) 450 UKM (10) Program Pengembangan Aplikasi Informatika (11) Kemenkominfo 2unit 4 Dokumen Regulasi 12 Instansi Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kemenkominfo
3.0 110 institusi/ lembaga Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kemenkominfo 100%
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) 17 (2) Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika (3) Prosentase (%) pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak open source pada instansi pemerintah yang telah diberikan bimbingan Jumlah regulasi dan kajian teknis di bidang industri informatika jumlah karya TIK Indonesia yang ikut dalam kompetisi internasional jumlah Aplikasi/ Software/ konten/ Digital Indonesia jumlah inkubator informatika di tingkat propinsi 18 Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai agent of change untuk peningkatan e- literasi di masyarakat Jumlah prototipe CAP yang dibangun Jumlah hasil karya bidang TIK untuk pemberdayaan masyarakat C RRI Rencana Tahun 2014 (4) - 25% 1 keg 3 lokasi 600 karya 3600 orang 5 prototipe CAP dan 1 prototipe MCAP 100 karya Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) - (6) - 25% 1 regulasi 1 keg 30 karya 3 lokasi 700 karya 600 karya 4 lokasi 3600 orang 3600 orang 5 prototipe CAP dan 1 prototipe MCAP 6 prototipe CAP 100 karya 100 karya II.5.M.A-11 Tahun 2016 (7) - 1 regulasi 30 karya 700 karya 4 lokasi 3600 orang 6 prototipe CAP 100 karya Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) - 1 regulasi 30 karya 700 karya 4 lokasi 3600 orang 6 prototipe CAP 100 karya Tahun 2018 Program Pelaksana (9) - (10) Program Pengembangan Aplikasi Informatika (11) Kemenkominfo 1 regulasi 30 karya 700 karya 4 lokasi 3600 orang Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kemenkominfo 6 prototipe CAP 100 karya
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) 1 (2) Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru (3) Prosentase (%) Infrastruktur Pemancar dan Sarana yang Menjangkau Wilayah NKRI dan Populasi dalam negeri 2 3 Pengembangan program dan Produksi Siaran Radio Publik Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha Jumlah Model Produksi Paket Siaran Informasi, Pendidikan, Pelestarian, Hiburan yang Sehat, Kontrol Sosial dan Membangun Citra positif Bangsa Jumlah Kebijakan Operational Program dan Produksi Siaran Pemberitaan Jumlah Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional Jumlah Kegiatan Layanan Publik Secara Langsung Jumlah Publikasi, Promosi dan Sosialisasi LPP RRI Jumlah Kegiatan Jasa Siaran dan Non Siaran Rencana Tahun 2014 (4) 65 persen populasi Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) 65 persen populasi (6) 75 persen wilayah, 85 persen populasi 10 paket 5 paket 15 lembaga 43 kali 5 paket 20 kali II.5.M.A-12 Tahun 2016 (7) 85 persen wilayah, 95 persen populasi 10 paket 5 paket 15 lembaga 43 kali 5 paket 20 kali Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 85 persen wilayah, 95 persen populasi 10 paket 5 paket 15 lembaga 43 kali 5 paket 20 kali Tahun 2018 (9) Program Pelaksana (10) (11) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik LPP RRI
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) 4 5 6 (2) Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI (3) Jumlah Program dan Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Internasional Jumlah Program dan Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional dan Nasional baik melalui Teresterial, Digital maupun Media Baru Jumlah Pengembangan Materi Siaran informasi, Pendidikan, Pelestarian Budaya, Hiburan yang sehat dan kontrol sosial untuk siaran lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Paket Penyelenggaraan Siaran Pemberitaan Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) (6) 4 paket 6 paket 5 paket 5 paket II.5.M.A-13 Tahun 2016 (7) 4 paket 8 paket 5 paket 5 paket Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 4 paket 8 paket 5 paket 5 paket Tahun 2018 (9) Program (10) Pelaksana (11)
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) D TVRI 1 (2) Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik (3) Jumlah pengadaan teknik produksi dan penyiaran Jumlah pengadaan teknik transmisi Jumlah pengadaan teknologi informatika dan kerjasama teknik Jumlah pelaksanaan laporan kegiatan teknik Jumlah sewa satelit Persentase (%) jangkauan siaran TVRI terhadap wilayah NKRI dan populasi 2 Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik Jumlah penyelenggaraan siaran berita Jumlah penyelenggara siaran hiburan Jumlah penyelenggara penunjang siaran Jumlah Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional Jumlah penyelenggara operasional siaran Rencana Tahun 2014 (4) 40 % (wil), 68 % (pop) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) (6) 5 unit 6 unit 3 unit 1 laporan 40 % (wil), 68 % (pop) 1 laporan 60% 1300 jam siar 6400 jam siar 7700 jam siar 1 laporan 1 laporan II.5.M.A-14 Tahun 2016 (7) 8 unit 6 unit 5 unit 1 laporan 1 laporan 70% 1300 jam siar 6400 jam siar 7700 jam siar 1 laporan 1 laporan Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 10 unit 6 unit 5 unit 1 laporan 1 laporan 80% 1300 jam siar 6400 jam siar 7700 jam siar 1 laporan 1 laporan Tahun 2018 (9) Program Pelaksana (10) (11) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik LPP TVRI
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator (1) 3 4 (2) Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional (3) Jumlah Materi Publikasi dan Promosi Kegiatan On Air dan Off Air Jumlah kegiatan Sosialisasi, Monitoring, dan Marketing Jumlah laporan Inventarisasi aset Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha Jumlah penyelenggara siaran berita dan hiburan Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) (6) 6 laporan 7 laporan 1 laporan 3 laporan 40000 jam siar 336 laporan II.5.M.A-15 Tahun 2016 (7) 6 laporan 7 laporan 1 laporan 3 laporan 40000 jam siar 336 laporan Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 6 laporan 7 laporan 1 laporan 3 laporan 40000 jam siar 336 laporan Tahun 2018 (9) Program (10) Pelaksana (11)
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No (1) Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapai an Tahun (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2018 (9) II A 1 ISU STRATEGIS: PENINGKATAN KETERSEDIAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR A. PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL KESDM Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Jumlah Laporan Penyusunan Penyiapan Program Ketenagalistrikan 20 20 20 20 20
Jumlah Laporan Penyusunan Program Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik (laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Program Kerjasama Ketenagalistrikan Jumlah laporan penyusunan program perencanaan listrik perdesaan Jumlah Laporan Program Informasi dan Penyertaan Modal pemerintah bidang ketenagalistrikan Jumlah Kapasitas Pembangkit (MW) Panjang Jaringan Transmisi (KMS) Jumlah Kapasitas Gardu Induk (MVA) Panjang Jaringan Distribusi (KMS) Jumlah Kapasitas Gardu Distribusi (MVA) Jumlah Pelanggan Program Listrik Murah dan Hemat 17 22 20 17 164 6,011 137 17 22 20 17 164 6,011 137 17 22 20 17 62 4114 960 9521 3488 88889 17 22 20 17 4 0 120 10235 3763 88889 17 22 20 17 0 0 1540 11034 4050 88889
II.5.M.A-16 Program Pelaksana (10) (11) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator 2 Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik Jumlah pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik Jumlah laporan Pengawasan usaha penyediaan tenaga lisrik Jumlah laporan pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik Jumlah Laporan Bimbingan usaha penyediaan tenaga listrik Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian perselisihan badan usaha dan konsumen tenaga listrik Jumlah penyiapan harga dan subsidi listrik Jumlah laporan bimbingan dan evaluasi harga dan subsidi listrik Jumlah Laporan Bimbingan konsumen listrik Jumlah laporan pengawasan mutu pelayanan tenaga listrik Jumlah laporan pengawasan penggunaan tenaga listrik Jumlah laporan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik Rencana Tahun 2014 7 18 6 9 4 4 1 7 2 5 Prakiraan Pencapai an Tahun 7 18 6 9 4 4 1 7 2 5 Rencana Tahun 2015 7 18 6 9 4 4 17 1 7 2 5 II.5.M.A-17 Tahun 2016 7 18 6 9 4 4 17 1 7 2 5 Prakiraan Maju Tahun 2017 7 Tahun 2018
Program Pelaksana Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Indikator 3 Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Jumlah laporan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Standardisasi Jumlah laporan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Kelaikan dan Keselamatan Jumlah laporan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Jumlah Laporan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Lingkungan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Jumlah laporan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Jumlah laporan pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan Rencana Tahun 2014 49 48 34 30 33 8 Prakiraan Pencapai an Tahun 49 48 34 30 33 8 Rencana Tahun 2015 49 48 34 30 33 8 II.5.M.A-18 Tahun 2016 49 48 34 30 33 8 Prakiraan Maju Tahun 2017 49 Tahun 2018
Program Pelaksana Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DEMOKRASI 1.1 Penguatan Peran I Lembaga Demokrasi 1.1.1 Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL 75% 75% 75% 77,50% 77,50% Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 75% 75% 75% 77,50% 77,50% Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 75% 75% 75% 77,50% 77,50% II.6.M.A-1 TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 77,50% Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) 77,50% 77,50%
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1.1.2 Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Prosentase (%) kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia. Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang- undangan Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 100% 100% 100% 100% (penerapan) 100% (penerapan) 100% (penerapan) 8 kali 8 kali 8 kali 1 kali/prov 1 kali/prov 1 kali/prov 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Aplikasi 7 Aplikasi 7 Aplikasi 7 Aplikasi 7 Aplikasi 7 Aplikasi 20 rancangan 20 rancangan 20 rancangan 20 rancangan 20 rancangan 20 rancangan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) 80% 80% 80% 80% 80% 80% II.6.M.A-2
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Persentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelayanan kepemiluan terkait terhadap partai politik, DPD, dan dana kampanye 1.1.3 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu Persentase tingkat pemahaman masyarakat dan peserta pemilu terhadap aturan pengawasan pemilu Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu Persentase jumlah layanan laporan pelanggaran dan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan Persentase penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan pemilu RENCANA TAHUN 2014 75% 6 jenis 33 provinsi 72% 4% 100% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 75% 6 jenis 33 provinsi 72% 4% 100% 100% II.6.M.A-3 RENCANA TAHUN 2015 75% 6 jenis 33 provinsi 72% 4% 100% 100% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 75% 75% 6 jenis 6 jenis 33 provinsi 33 provinsi 75% 78% 4% 4% 100% 100% 100% 100% TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 75% 6 jenis 33 provinsi 80% Program Pengawasan Penyelenggaraa n Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 4% 100% 100%
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1.1.4 Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaam Kehumasan dan Pengawasan Internal Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Persentase proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai prosedur Persentase layanan bantuan hukum kepada personil pengawas pemilu Persentase pemberitaan positif tentang Bawaslu Persentase pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan pemilu serta analisis potensi pelanggaran pemilu Persentase terlaksananya program reformasi birokrasi Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan Biro Hukum, Humas dan Pengawas Internal RENCANA TAHUN 2014 100% 100% 100% 82% 75% 65% 75% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 100% 100% 100% 82% 75% 65% 75% 100% II.6.M.A-4 RENCANA TAHUN 2015 100% 100% 100% 82% 75% 65% 75% 100% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 90% 78% 80% 70% 75% 78% 80% 100% 100% TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 100% 100% Program Pengawasan Penyelenggaraa n Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 100% 95% 82% 80% 82% 100%
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1.1.5 Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan Jumlah laporan rapat koordinasi kebijakan bidang demokratisasi dan kelembagaan 1.1.6 Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Jumlah laporan pemantauan koordinasi demokratisasi dan kelembagaan Jumlah laporan FGD pemantauan demokratisasi dan kelembagaan Jumlah rekomendasi kebijakan bidang demokratisasi dan kelembagaan Persentase rekomendasi kebijakan demokrasi dan kelembagaan yang ditindaklanjuti Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jumlah peraturan perundang- undangan dan pedoman bidang ketahanan seni, budaya, agama serta peningkatan peran organisasi kemasyarakatan RENCANA TAHUN 2014 12 4 3 4 85% 1 1 PP 1 Modul PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 12 4 3 4 85% 1 1 PP 1 Modul II.6.M.A-5 RENCANA TAHUN 2015 12 4 3 4 85% 1 1 PP 1 Modul PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 12 12 4 4 3 3 4 4 85% 85% 1 1 1 Permendagri 1 Modul 1 Modul TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 12 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan 4 3 4 85% 1 1 Modul Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah daerah yang mendapat pemberdayaan dan peningkatan kinerja SDM ormas Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kinerja pelayanan sistem informasi, pengawasan, penyelesaian sengketa dan evaluasi terhadap ormas Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev Bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan 1.1.7 Fasilitasi Politik Dalam Negeri Jumlah daerah provinsi yang berkinerja baik pada implementasi kebijakan bidang Ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka penguatan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan Jumlah peraturan perundang- undangan dan pedoman bidang politik dalam negeri yang akuntabel RENCANA TAHUN 2014 8 Provinsi 34 Provinsi 20 Forum 15 Provinsi 200 ormas 1 PP dan 1 Permendagri PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 8 Provinsi 34 Provinsi 20 Forum 15 Provinsi 200 ormas 1 PP dan 1 Permendagri II.6.M.A-6 RENCANA TAHUN 2015 8 Provinsi 34 Provinsi 20 Forum 15 Provinsi 200 ormas 1 PP dan 1 Permendagri PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 8 Provinsi 8 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 28 Forum 28 Forum 20 Provinsi 25 Provinsi 200 ormas 200 ormas 1 UU,1 Permendagri dan 1 Modul 1 UU,1 Permendagri dan 1 Modul TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 8 Provinsi 34 Provinsi 28 Forum 30 Provinsi 200 ormas 1 UU dan 1 Permendagri Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pengembangan politik dalam negeri Jumlah Fasilitasi forum, diseminasi, Monev dan pendampingan Bidang politik dalam negeri Jumlah parpol yang mendapatkan Bantuan Keuangan dan peningkatan kapasitas Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practise pendidikan politik 1.2 Jaminan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Politik Pakyat 1.2.1 Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikas i/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada. RENCANA TAHUN 2014 100 ormas 13 Forum 12 parpol 15 Provinsi 200 Daerah PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 100 ormas 13 Forum 12 parpol 15 Provinsi 200 Daerah II.6.M.A-7 RENCANA TAHUN 2015 100 ormas 13 Forum 12 parpol 15 Provinsi 200 Daerah PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 100 ormas 100 ormas 15 Forum 17 Forum 12 parpol 12 parpol 20 Provinsi 25 Provinsi 200 Daerah 200 Daerah TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 100 ormas 20 Forum 12 parpol 30 Provinsi 200 Daerah Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU)
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR % proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada Jumlah pusat pendidikan pemilih % penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada RENCANA TAHUN 2014 100% 9 Provinsi dan 30 Kab/ Kota 65 Satuan Kerja 65 Satuan Kerja 531 Satuan Kerja 200 Daerah 9 Provinsi 75% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 100% 9 Provinsi dan 30 Kab/ Kota 65 Satuan Kerja 65 Satuan Kerja 531 Satuan Kerja 200 Daerah 9 Provinsi 75% II.6.M.A-8 RENCANA TAHUN 2015 100% 9 Provinsi dan 30 Kab/ Kota 65 Satuan Kerja 65 Satuan Kerja 531 Satuan Kerja 200 Daerah 9 Provinsi 75% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 100% 100% 18 Provinsi dan 130 Kab/ Kota 65 Satuan Kerja 27 Provinsi dan 270 Kab/ Kota 65 Satuan Kerja 65 Satuan Kerja 531 Satuan Kerja 65 Satuan Kerja 531 Satuan Kerja 200 Daerah 200 Daerah 18 Provinsi 75% 27 Provinsi 75% TAHUN 2018 PROGRAM 100% 33 Provinsi dan 530 Kab/ Kota 65 Satuan Kerja 65 Satuan Kerja 531 Satuan Kerja 200 Daerah 33 Provinsi 75% PELAKSANA
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1.3 Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik 1.3.1 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional Jumlah Kebijakan, Regulasi, dan Standardisasi di bidang Komunikasi dan Informasi Publik Jumlah strategi komunikasi dan diseminasi kebijakan publik dalam kerangka government public relations Jumlah pedoman petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengelolaan komunikasi publik Jumlah Pembinaan dan pengembangan SDM bidang layanan informasi dan komunikasi publik Jumlah advokasi dan edukasi komunikasi publik dalam rangka implementasi UU KIP Jumlah laporan hasil pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan, regulasi, dan standarisasi di bidang komunikasi publik RENCANA TAHUN 2014 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen II.6.M.A-9 RENCANA TAHUN 2015 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 3 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 3 dokumen 1 dokumen Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1.3.2 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 1.3.3 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 1. Jumlah Dokumen database nasional, sektoral dan regional mengenai informasi publik 2. Jumlah analisis di bidang polhukam, perekonomian, dan kesra 3. Jumlah paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemda 4. Jumlah pengelolaan umpan balik di bidang polhukam, perekonomian, dan kesra 1. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik dan literasi media 2. Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik 3. Jumlah media center yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota RENCANA TAHUN 2014 3 dokumen 300 Analisis 3 paket 9 kegiatan 6 kegiatan 20 lokasi 15 lokasi PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 3 dokumen 300 Analisis 3 paket 9 kegiatan 6 kegiatan 20 lokasi 15 lokasi II.6.M.A-10 RENCANA TAHUN 2015 3 dokumen 300 Analisis 3 paket 9 kegiatan 6 kegiatan 20 lokasi 15 lokasi PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 3 dokumen 300 Analisis 3 dokumen 3 dokumen 300 Analisis 300 Analisis Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika 3 paket 3 paket 3 paket 9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 6 kegiatan 20 lokasi 6 kegiatan 20 lokasi 6 kegiatan 20 lokasi Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1.3.4 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 4. Jumlah Aktifitas Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik (termasuk pemanfaatan media sosial) 1. Jumlah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok informasi masyarakat di prov/kab/kota 1.3.5 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional 2. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik 3. Jumlah aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP, TVRI, dan RRI) 1. Jumlah kemitraan layanan informasi internasional dengan lembaga-lembaga media asing, kantor berita, perwakilan negara asing, organisasi lembaga internasional, masyarakat asing, dan masyarakat indonesia di luar negeri RENCANA TAHUN 2014 18 kegiatan na 43 kegiatan 160 laporan 10 kegiatan PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 18 kegiatan na 43 kegiatan 160 laporan 10 kegiatan II.6.M.A-11 RENCANA TAHUN 2015 18 kegiatan 10 laporan 6 kegiatan 160 laporan 10 kegiatan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 18 kegiatan 18 kegiatan 18 kegiatan 10 laporan 10 laporan 10 laporan Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 160 laporan 160 laporan 160 laporan 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1.3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat 2. Jumlah aktivitas komunikasi publik langsung ke masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di Luar Negeri 1. Prosentase penyelesaian sengketa informasi publik 2. Prosentase PPID yang melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik (KIP) 1.3.7 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 1. Presentase (%) pengaduan masalah konten siaran yang terselesaikan 2. Jumlah pemantauan langsung isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran 3. Presentase (%) tindak lanjut pelayanan proses perizinan penyiaran sesuai kewenangan KPI RENCANA TAHUN 2014 30 kegiatan 90% 90% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 30 kegiatan 90% 90% II.6.M.A-12 RENCANA TAHUN 2015 30 kegiatan 90% 95% 90% 9 80% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 30 kegiatan 30 kegiatan 90% 90% 95% 95% 90% 90% 9 9 80% 80% TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 30 kegiatan 90% 95% 90% 9 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika 80%
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1.3.8 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika 1. Jumlah karya riset Bidang Literasi dan Profesi 2. Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika yang berbasis pada hasil litbang 3. Jumlah peserta Bimtek CIO 4. Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi 5. Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik 6.Jumlah Penerima Beasiswa S2/S3 Dalam dan Luar Negeri (PNS Kominfo Pusat dan Daerah, termasuk persiapannya) 7. Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang kominfo 8. Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi 1.4 Penguatan Sistem Presidensial RENCANA TAHUN 2014 5 dokumen 1 dokumen 500 500 1.000 445 org 4 paket 1.000 org PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 5 dokumen 1 dokumen 500 500 1.000 445 org 4 paket 1.000 org II.6.M.A-13 RENCANA TAHUN 2015 5 dokumen 1 dokumen 500 org 500 org 500 org 200 org 4 paket 500 org PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 5 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org 200 org 200 org 4 paket 4 paket 500 org 500 org TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 5 dokumen 1 dokumen Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika 500 org 500 org 500 org 200 org 4 paket 500 org
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1.5 Penanggulangan Terorisme 1.5.1 Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan Jumlah Pengoperasian Satgas Pencegahan dan kontra propaganda dalam Penanggulangan Terorisme Jumlah Fasilitasi Pelatihan Penanggulangan Terorisme di Bidang Pencegahan Jumlah Laporan Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Bidang Pencegahan dan Perlindungan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan dalam rangka Meminimalkan Berkembangnya Paham Radikal Terorisme Jumlah Sosialisasi dan Kajian di Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi RENCANA TAHUN 2014 7 4 11 29 16 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 7 4 11 29 16 II.6.M.A-14 RENCANA TAHUN 2015 7 4 11 29 16 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 6 6 4 4 11 11 29 29 16 16 TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 6 Program Penanggulanga n Terorisme Badan Nasional Penanggulang an Terorisme (BNPT) 4 11 29 16
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 1.5.2 Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan Jumlah Pelaksanaan Penggalangan Intelijen, Pengoperasian Satgas Penindakan dan Penyiapan Kesiapsiagaan Nasional Dalam Penanggulangan Terorisme 1.5.3 Penanggulangan Terorisme Bidang Kerjasama Internasional Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kemampuan Organisasi Dalam Penanggulangan Terorisme Jumlah Pengembangan Sistem Operasi dalam Penanggulangan Terorisme Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban, Saksi, dan Aparat Penegak Hukum Terkait Ancaman Terorisme Jumlah Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Kerjasama Bilateral Jumlah Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Kerjasama Regional dan Multilateral RENCANA TAHUN 2014 81 3 5 19 12 12 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 81 3 5 19 12 12 II.6.M.A-15 RENCANA TAHUN 2015 81 3 5 19 12 12 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 81 81 3 3 5 5 19 19 12 12 12 12 TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 81 Program Penanggulanga n Terorisme Badan Nasional Penanggulang an Terorisme (BNPT) 3 5 19 12 Program Penanggulanga n Terorisme Badan Nasional Penanggulang an Terorisme (BNPT) 12
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Konvensi Internasional, Resolusi PBB dan Non PBB II PENCEGAHAN KONFLIK 2.1 Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik 2.1.1 Koordinasi Wawasan Kebangsaan Jumlah laporan rapat koordinasi wawasan kebangsaan Jumlah laporan pemantauan koordinasi wawasan kebangsaan Jumlah laporan FGD wawasan kebangsaan Jumlah laporan forum koordinasi dan konsultasi wawasan kebangsaan Jumlah rekomendasi kebijakan wawasan kebangsaan RENCANA TAHUN 2014 6 12 10 2 3 4 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 6 12 10 2 3 4 II.6.M.A-16 RENCANA TAHUN 2015 6 12 10 2 3 4 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 6 6 12 12 10 10 2 2 3 3 4 4 TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 6 12 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan 10 2 3 4
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 2.1.2 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Persentase rekomendasi kebijakan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti Jumlah penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional Jumlah Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik dan penananganan gangguan kamdagri) seluruh Indonesia Jumlah wilayah yang mendapatkan supervisi dalam penanganan konflik RENCANA TAHUN 2014 85% 1 PP 34 Provinsi 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng,Sulten g, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Jatim) PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 85% 1 PP 34 Provinsi 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng,Sulteng , Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Jatim) II.6.M.A-17 RENCANA TAHUN 2015 85% 1 PP 34 Provinsi 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng,Sulten g, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Jatim) PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 85% 85% 1 Permendagri 1 Modul 1 Modul 34 Provinsi 34 Provinsi 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT, Jatim) 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT, Jatim) TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 85% 1 Modul Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri 34 Provinsi 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT, Jatim)
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah Pemetaan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pemantapan kewaspadaan nasional Jumlah Peningkatan kapasitas pemerintah daerah bidang kewaspadaan nasional dalam penanganan konflik Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing RENCANA TAHUN 2014 16 wilayah rawan konflik 10 wilayah potensi konflik 34 Provinsi 100 ormas 34 Provinsi 34 Provinsi 150 Rekomendasi PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 16 wilayah rawan konflik 10 wilayah potensi konflik 34 Provinsi 100 ormas 34 Provinsi 34 Provinsi 150 Rekomendasi II.6.M.A-18 RENCANA TAHUN 2015 16 wilayah rawan konflik 10 wilayah potensi konflik 34 Provinsi 100 ormas 34 Provinsi 34 Provinsi 150 Rekomendasi PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 16 wilayah rawan konflik 16 wilayah rawan konflik 10 wilayah potensi konflik 10 wilayah potensi konflik 34 Provinsi 34 Provinsi 100 ormas 100 ormas 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 160 Rekomendasi 170 Rekomendasi TAHUN 2018 PROGRAM 16 wilayah rawan konflik · 10 wilayah potensi konflik 34 Provinsi 100 ormas 34 Provinsi 34 Provinsi 180 Rekomendasi PELAKSANA
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 2.1.3 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Jumlah daerah melaksanakan penguatan karakter bangsa Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa Jumlah rekomendasi penelitian bidang Idpoleksosbud dalam rangka kesatuan bangsa dan politik Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka peningkatan Ideologi dan Wasbang Elemen Masyarakat RENCANA TAHUN 2014 1 Modul 10 Prov 7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) 150 Rekomendasi 100 Ormas PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 1 Modul 10 Prov 7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) 150 Rekomendasi 100 Ormas II.6.M.A-19 RENCANA TAHUN 2015 1 Modul 10 Prov 7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) 150 Rekomendasi 100 Ormas PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 1 Modul 1 Modul 8 Prov 7 Prov 7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) 7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) 160 Rekomendasi 170 Rekomendasi 100 Ormas 100 Ormas TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA 1 Modul Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri 5 Prov 7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) 180 Rekomendasi 100 Ormas
MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) INDIKATOR (3) RENCANA TAHUN 2014 (6) PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) TAHUN 2016 (9) PRIORITAS SUB BIDANG: PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL A Pemantapan Komunitas ASEAN 1. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. 80% 80% 80% 80% 1 Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan 2. Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 3. Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 100% 80% 65% 70% 100% 80% 65% 70% 100% 80% 90% 85% 100% 80% 90% 85% Persentase kontribusi Indonesia dalam implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas Polkam ASEAN 65% 65% 90% 90% II.6.M.A-20 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 80% 100% 80% 90% 85% 90% TAHUN 2018 (9) 80% 100% 80% 90% 85% 90% PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN Kemenlu/ Ditjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Politik-Keamanan ASEAN
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 2 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi 3 Kerjasama ASEAN bidang Fungsional 4 Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan INDIKATOR (3) Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 Persentase rekomendasi/ kontribusi yang diterima sebagai posisi Indonesia Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 Persentase kontribusi Indonesia dalam implementasi langkah aksi (action lines) Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 RENCANA TAHUN 2014 (6) 80% 75% 75% 80% 80% 100% 80% 80% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 80% 80% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 80% 85% 80% 82% II.6.M.A-21 TAHUN 2016 (9) 80% 75% 75% 80% 80% 100% 85% 82% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 80% 75% 75% 80% 80% 100% 85% 82% TAHUN 2018 (9) 80% 75% 75% 80% 80% 100% 85% 82% PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN Kemenlu/Ditjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN Kemenlu/Ditjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN Kemenlu/Ditjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 6 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Koordinasi Kerjasama ASEAN B Peningkatan Partisipasi Indonesia dalam Perdamaian Dunia 1 Koordinasi Hubungan Multilateral INDIKATOR (3) Jumlah laporan rapat koordinasi kerjasama ASEAN Jumlah laporan pemantauan koordinasi kerjasama ASEAN Jumlah laporan FGD kerjasama ASEAN Jumlah rekomendasi kebijakan kerjasama ASEAN Persentase rekomendasi kebijakan kerjasama ASEAN yang ditindaklanjuti Persentase Partisipasi Indonesia dalam Perdamaian Dunia Jumlah laporan rapat koordinasi hubungan multilateral Jumlah laporan pemantauan koordinasi hubungan multilateral Jumlah laporan FGD hubungan multilateral Jumlah rekomendasi kebijakan kerjasama multilateral Persentase rekomendasi kebijakan kerjasama multilateral yang ditindaklanjuti RENCANA TAHUN 2014 (6) 12 8 2 4 85% 12 15 2 4 85% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) 12 RENCANA TAHUN 2015 (6) 12 8 8 2 2 4 4 85% 85% 80% 12 12 15 15 2 2 4 4 85% 85% II.6.M.A-22 TAHUN 2016 (9) 12 8 2 4 85% 80% 12 15 2 4 85% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 12 8 2 4 85% 80% 12 15 2 4 85% TAHUN 2018 (9) 12 8 2 4 85% 80% 12 15 2 4 85% PROGRAM PELAKSANA (10) Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (11) Kemenko Polhukam Program Peningkatan Koordiniasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 2 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan 3 Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme) INDIKATOR (3) Jumlah laporan rapat koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan Jumlah laporan pemantauan koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan Jumlah laporan penggalangan intelijen untuk wilayah perbatasan dan PPKT Jumlah laporan FGD koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan Jumlah rekomendasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan Persentase rekomendasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan yang ditindaklanjuti Laporan Desk Wiltas dan PPKT Jumlah laporan rapat koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa Jumlah pemantapan koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa RENCANA TAHUN 2014 (6) 12 6 10 1 4 85% 12 12 10 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) 12 RENCANA TAHUN 2015 (6) 12 6 6 10 10 1 1 4 4 85% 85% 12 12 12 12 10 10 II.6.M.A-23 TAHUN 2016 (9) 12 6 10 1 4 85% 12 12 10 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 12 6 10 1 4 85% 12 12 10 TAHUN 2018 (9) 12 6 10 1 4 85% 12 12 10 PROGRAM PELAKSANA (10) Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (11) Kemenko Polhukam Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) 4 Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme INDIKATOR (3) Jumlah FGD koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa Laporan Pokja P2PMPS Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa Persentase rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa yang ditindaklanjuti Jumlah inisiatif Indonesia untuk meningkatkan Partisipasi Indonesia dalam Penggelaran Misi Pemeliharaan Perdamaian Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme RENCANA TAHUN 2014 (6) 1 12 4 80%
80% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) 1 RENCANA TAHUN 2015 (6) 1 12 4 12 4 80% 80%
5 80% 80% II.6.M.A-24 TAHUN 2016 (9) 1 12 4 80% 5 80% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 1 12 4 80% 5 80% TAHUN 2018 (9) 1 12 4 80% 5 80% PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Kemenlu/Ditjen Multilateral/Direkto rat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) 6 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah INDIKATOR (3) Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme pada tingkat nasional Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Timur Tengah Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya RENCANA TAHUN 2014 (6) 80% 25 10 7 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 80% 80% 25 25 10 10 7 7 II.6.M.A-25 TAHUN 2016 (9) 80% 25 11 8 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 80% 25 12 9 TAHUN 2018 (9) 80% 25 12 9 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/ Direktorat Timur Tengah
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) 5 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan INDIKATOR (3) Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara Timur Tengah Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut Persentase pendapat hukum di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang disampaikan ke stakeholders Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas substansi hukum politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang telah disampaikan kepada stakeholders. Persentase perjanjian internasional dibidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang dibuat RENCANA TAHUN 2014 (6) 9 10 12 kali 100% 100% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 9 9 10 10 12 kali 12 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% II.6.M.A-26 TAHUN 2016 (9) 10 11 12 kali 100% 100% 100% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 11 12 12 kali 100% 100% 100% TAHUN 2018 (9) 11 12 12 kali 100% 100% 100% PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu/Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional/Direkt orat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) C PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri 1 Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri D Penguatan Diplomasi Ekonomi INDIKATOR (3) Persentase Penurunan Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Persentase Penurunan Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Repatriasi WNI di Luar Negeri Presentase peningkatan data entry WNI dan kasus WNI/BHI di luar negeri pada database Dit. PWNI dan BHI Presentase kenaikan jumlah masukan bagi perumusan kebijakan di bidang perlindungan WNI Persentase promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan kawasan Amerika dan Eropa Persentase dokumen kerja sama yang disepakati di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan kawasan Amerika dan Eropa RENCANA TAHUN 2014 (6) 50% 60% 50% 60% 4000 100% 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 50% 50% 60% 60% 50% 50% 60% 60% 4000 1 ISO 100% 100% 100% 100% 100% 80% II.6.M.A-27 TAHUN 2016 (9) 50% 60% 50% 60% 1 ISO 100% 100% 100% 80% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 50% 60% 50% 60% 1 ISO 100% 100% 100% 80% TAHUN 2018 (9) 50% 60% 50% 60% 1 ISO 100% 100% 100% 80% PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran Kemenlu/Ditjen Protokol dan Konsuler/Direktorat Perlindungan WNI dan BHI
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 1 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika INDIKATOR (3) Jumlah laporan rapat koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika Jumlah laporan pemantauan koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika Jumlah laporan sosialisasi polhukam kepada para dubes asing di Indonesia Jumlah laporan FGD koordinasi Asia, Pasifik dan Afrika Jumlah rekomendasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika Persentase rekomendasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti RENCANA TAHUN 2014 (6) 12 9 1 1 4 85% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 12 12 9 9 1 1 1 1 4 85% 4 85% II.6.M.A-28 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (9) TAHUN 2017 (9) 12 12 9 9 1 1 1 1 4 85% 4 85% TAHUN 2018 (9) 12 9 1 1 4 85% PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 2 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik INDIKATOR (3) Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Asia Timur dan Pasifik Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara Asia Timur dan Pasifik Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Persentase penanganan isu illegal migrant dan human trafficking serta isu-isu lainnya RENCANA TAHUN 2014 (6) 47 50 43 19 70% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 47 43 50 21 43 10 19 11 70% 80% II.6.M.A-29 TAHUN 2016 (9) 44 22 11 12 80% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 44 22 11 12 80% TAHUN 2018 (9) 44 22 11 12 80% PROGRAM PELAKSANA (10) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (11) Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/Direktorat Asia Timur dan Pasifik
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 3 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah INDIKATOR (3) Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Asia Selatan dan Tengah Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara Asia Selatan dan Tengah Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Persentase penanganan isu-isu Non Traditional Security, illegal migrant dan human trafficking. RENCANA TAHUN 2014 (6) 40 12 12 14 100% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 40 40 12 13 12 14 14 16 100% 100% II.6.M.A-30 TAHUN 2016 (9) 42 15 16 18 100% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 44 17 18 19 100% TAHUN 2018 (9) 44 17 18 19 100% PROGRAM PELAKSANA (10) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (11) Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/Direktorat Asia Selatan dan Tengah
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 4 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika INDIKATOR (3) Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Sub Sahara Afrika Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara Sub Sahara Afrika Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan termasuk koordinasi capacity building RENCANA TAHUN 2014 (6) 75 6 20 20 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 75 17 6 4 20 3 20 15 II.6.M.A-31 TAHUN 2016 (9) 17 4 3 15 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 17 4 4 15 TAHUN 2018 (9) 17 5 4 15 PROGRAM PELAKSANA (10) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (11) Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/Direktorat Afrika
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 5 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah INDIKATOR (3) Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Timur Tengah Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara Timur Tengah Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan RENCANA TAHUN 2014 (6) 10 7 9 10 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 10 10 7 7 9 9 10 10 II.6.M.A-32 TAHUN 2016 (9) 11 8 10 11 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 12 9 11 12 TAHUN 2018 (9) 12 9 11 12 PROGRAM PELAKSANA (10) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (11) Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/ Direktorat Timur Tengah
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 6 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 7 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah INDIKATOR (3) Persentase prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam fora Kerja Sama IntrakawasanAsia Pasifik dan Afrika Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati Jumlah penyelengaraan sidang/pertemuan organisasi intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di Indonesia Jumlah peserta seminar/sosialisasi yang memahami mengenai Kerja Sama IntrakawasanAsia Pasifik dan Afrika Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial budaya di kawasan Amerika Utara dan Tengah Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan serta sosial budaya RENCANA TAHUN 2014 (6) 90% 21 1 125 9 5 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 90% 90% 21 22 1 2 125 125 9 8 dokumen 5 3 dokumen II.6.M.A-33 TAHUN 2016 (9) 90% 23 3 200 8 dokumen 4 dokumen PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 90% 24 4 200 8 dokumen 4 dokumen TAHUN 2018 (9) 90% 24 4 200 8 dokumen 4 dokumen PROGRAM PELAKSANA (10) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (11) Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/ Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Aspasaf Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa Kemenlu/Ditjen Amerika dan Eropa/ Direktorat Amerika Utara dan Tengah
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) 8 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia INDIKATOR (3) Jumlah kunjungan/pertemuan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan pendidikan Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial budaya di kawasan Amerika Selatan dan Karibia Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan serta sosial budaya Jumlah kunjungan/pertemuan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia RENCANA TAHUN 2014 (6) 5 8 2 4 1 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 5 5 dokumen 8 7 laporan 2 2 dokumen 4 3 dokumen 1 1 dokumen II.6.M.A-34 TAHUN 2016 (9) 5 dokumen 8 laporan 2 dokumen 3 dokumen 1 dokumen PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 5 dokumen 8 laporan 2 dokumen 3 dokumen 1 dokumen TAHUN 2018 (9) 5 dokumen 8 laporan 2 dokumen 3 dokumen 1 dokumen PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa Kemenlu/Ditjen Amerika dan Eropa/ Direktorat Amerika Selatan dan Karibia
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) 9 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat INDIKATOR (3) Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan pendidikan Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial budaya di kawasan Eropa Barat Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan serta sosial budaya Jumlah kunjungan/pertemuan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Eropa Barat Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan pendidikan RENCANA TAHUN 2014 (6) 7 9 0 9 6 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 7 7 laporan 9 7 dokumen 0 1 dokumen 9 6 dokumen 6 3 laporan II.6.M.A-35 TAHUN 2016 (9) 7 laporan 13 dokumen 1 dokumen 8 dokumen 8 laporan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 7 laporan 13 dokumen 1 dokumen 8 dokumen 8 laporan TAHUN 2018 (9) 7 laporan 13 dokumen 1 dokumen 8 dokumen 8 laporan PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa Kemenlu/Ditjen Amerika dan Eropa/ Direktorat Eropa Barat
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 10 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur INDIKATOR (3) Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial budaya di kawasan Eropa Tengah dan Timur Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan serta sosial budaya di kawasan Eropa Tengah dan Timur Jumlah kunjungan/pertemuan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan pendidikan RENCANA TAHUN 2014 (6) 3 5 4 12 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 3 4 dokumen 5 6 dokumen 4 5 dokumen 12 13 laporan II.6.M.A-36 TAHUN 2016 (9) 5 dokumen 7 dokumen 6 dokumen 14 laporan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 6 dokumen 8 dokumen 7 dokumen 15 laporan TAHUN 2018 (9) 5 dokumen 7 dokumen 6 dokumen 14 laporan PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa Kemenlu/Ditjen Amerika dan Eropa/ Direktorat Eropa Timur dan Tengah
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 11 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa 12 Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI INDIKATOR (3) Jumlah penyelenggaraan sidang/pertemuan organisasi intrakawasan Amerika dan Eropa di Indonesia Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam fora kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa Persentase peserta dari daerah yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar mengenai kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu multilateral terkait perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI pada tingkat nasional RENCANA TAHUN 2014 (6) 7 20 80% (3 kegiatan) 88% 100% 27 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) TAHUN 2016 (9) PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) TAHUN 2018 (9) 7 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 20 9 dokumen 10 dokumen 11 dokumen 12 dokumen 80% (3 kegiatan) 2% 2% 2% 2% 88% 88% 88% 88% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 27 25 implementasi 25 implementasi 25 implementasi 25 implementasi II.6.M.A-37 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa Kemenlu/Ditjen Amerika dan Eropa/ Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Kemenlu/Ditjen Multilateral/ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) NO (1) 13 Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup E Peningkatan Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan- Selatan dan Triangular INDIKATOR (3) Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup pada tingkat nasional Persentase pemenuhan permintaan kerjasama Selatan-Selatan dari negara lain yang dapat dipenuhi oleh Indonesia Persentase pemenuhan permintaan kerjasama triangular yang dapat dipenuhi oleh Indonesia RENCANA TAHUN 2014 (6) 85% 85% 52 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) TAHUN 2016 (9) PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) TAHUN 2018 (9) 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 52 30 implementasi 30 implementasi 30 implementasi 30 implementasi 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% II.6.M.A-38 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Kemenlu/Ditjen Multilateral/ Direktorat Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 1 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik INDIKATOR (3) Persentase peserta asing yang pemahaman terhadap materi yang diberikan Persentase peserta domestik yang pemahaman terhadap kebijakan Kerjasama Teknik Jumlah peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima Jumlah peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular Jumlah peningkatan naskah Perjanjian Kerjasama Teknik yang ditandatangani Persentase peserta domestik yang pemahamannya mengenai rencana induk dan cetak biru KSS dan Triangular RENCANA TAHUN 2014 (6) 60% 60% 10% 10% 10% 60% PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) 60% 65% 60% 65% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 60% 60% II.6.M.A-39 TAHUN 2016 (9) 65% 65% 15% 15% 15% 65% PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) 70% 70% 20% 20% 20% 65% TAHUN 2018 (9) 70% 70% 20% 20% 20% 65% PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu/Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik/Direktorat Kerjasama Teknik
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO (1) 2 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS (2) Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang INDIKATOR (3) Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada organisasi internasional tentang isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang pada tingkat nasional RENCANA TAHUN 2014 (6) 87%
31 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 (5) RENCANA TAHUN 2015 (6) TAHUN 2016 (9) PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 (9) TAHUN 2018 (9) 87% 87% 87% 87% 87%
70% 70% 70% 70% 31 26 implementasi 26 implementasi 26 implementasi 26 implementasi II.6.M.A-40 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Kemenlu/Ditjen Multilateral/Direkto rat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
MATRIKS 2.2. A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) I Prioritas Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces A Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Personel 1 Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/ Latma Internasional Jumlah Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri dan Dalam Negeri 330 ribu 330 ribu 330 ribu 330 ribu 330 ribu 2 Latihan Matra Darat Jumlah Latihan Kematraan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3 Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat 4 Pembangunan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Laut Jumlah kecukupan perumahan- asrama prajurit Jumlah kecukupan perumahan- asrama prajurit 800 Unit 1 paket 800 Unit 1 paket 1 paket 53% 1 paket 53% 1 paket 53% II.7.M.A-1 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 330 ribu Program MABES TNI Profesionalisme Prajurit Integratif 1 paket Program TNI AD Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat 53% Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut 1 paket Program TNI AD TNI AL
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 5 Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut Indikator (3) Jumlah latihan operasi matra TNI AL 6 Latihan Matra Udara Jumlah latihan matra udara 7 Pembangunan Sarana- Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara Jumlah kecukupan fasilitas perumahan-asrama prajurit B Focus Prioritas Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista : Mengembangkan dan Memantapkan Kekuatan Matra Darat, Laut dan Udara 1 Pengadaan barang dan jasa militer Jumlah pengadaan alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan yang tepat waktu dan akuntabel Rencana Tahun 2014 (4) 1 paket 1 paket 1 paket 1 Paket Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 1 paket 47% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 Paket 65% II.7.M.A-2 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 50% 52% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 80% 80% Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) 55% Peningkatan (11) TNI AL Profesionalisme Personel Matra Laut 1 paket Peningkatan TNI AU Profesionalisme Personel Matra Udara 1 paket Peningkatan TNI AU Profesionalisme Personel Matra Udara 80% Program Kemhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 2 Pengadaan MKB Indikator (3) Pemenuhan Kecukupan Bekal Pokok MKB 3 Pembangunan Sarpras Pendukung Pemenuhan Sarpras Pendukung Alutsista Integratif 4 Pemeliharaan/ Perawatan Ranpur Jumlah ranpur yang ditingkatkan kesiapannya 5 Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Terbang Jumlah pesawat terbang yang ditingkatkan kesiapannya 6 Pemeliharaan/ Perawatan Alat Angkut Air Jumlah alat angkut air yang ditingkatkan kesiapannya 7 Pemeliharaan/ Perawatan Senjata dan Munisi/ Alpal Jumlah senajata dan munisi/alpal yang ditingkatkan kesiapannya Rencana Tahun 2014 (4) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket II.7.M.A-3 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 1 Paket Tahun 2016 (7) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Tahun 2018 Program Pelaksana (9) 1 Paket Program (10) (11) MABES TNI Modernisasi Alutsista/ Non- Alutsista/Sarpras Integratif 1 Paket Program Modernisasi Alutsista/ Non- Alutsista/Sarpras Integratif MABES TNI 1 Paket Program Dukungan TNI AD Kesiapan Matra Darat 1 Paket Program Dukungan TNI AD Kesiapan Matra Darat 1 Paket Program Dukungan TNI AD Kesiapan Matra Darat 1 Paket Program Dukungan TNI AD Kesiapan Matra Darat
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) (2) 8 Pengadaan/ Penggantian Kendaraan Tempur No Indikator (3) Penambahan Ranpur terhadap MEF 9 Pengadaan/ Penggantian Pesawat Terbang (Sabang) Penambahan Sabang terhadap MEF 10 Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat Ketersediaan dan Kesiapan Fasilitas Sarana prasarana Pendukung Alutsista Rencana Tahun 2014 (4) 1 Paket 1 Paket 1 Paket Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket II.7.M.A-4 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 1 Paket Tahun 2016 (7) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 1 Paket Program Modernisasi TNI AD Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 1 Paket Program Modernisasi TNI AD Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 1 Paket Program Modernisasi TNI AD Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 11 Pemeliharaan/ Perawatan Peralatan Komlek Matra Laut Indikator (3) Kesiapan peralatan komunikasi, persandian dan pernika komunikasi TNI AL 12 Pemeliharaan/Perawat an Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut Kesiapan peralatan senlek dan amonisi TNI AL 13 Pemeliharaan/Perawat an Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis Kesiapan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis TNI AL 14 Pemeliharaan/Perawat Kesiapan Pesud TNI AL an Pesud Rencana Tahun 2014 (4) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 7% 1 Paket 25% 1 Paket 13% II.7.M.A-5 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 1 Paket Tahun 2016 (7) 1 Paket 7% 7% 25% 25% 13% 13% Tahun 2018 Program (9) (10) 1 Paket Dukungan Kesiapan Matra Laut 7% Dukungan Kesiapan Matra Laut 25% Dukungan Kesiapan Matra Laut 13% Dukungan Kesiapan Matra Laut Pelaksana (11) TNI AL TNI AL TNI AL TNI AL
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) (2) 15 Peningkatan/ No Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut Indikator (3) Jumlah fasilitas dan sarpras pangkalan TNI AL 16 Peningkatan / pengadaan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis jumlah penambahan platform dan/atau penambahan KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL 17 Peningkatan/Pengadaa n Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut Jumlah penambahan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut 18 Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya Jumlah Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya Rencana Tahun 2014 (4) 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 1 paket 90% 1 Paket 11 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket II.7.M.A-6 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 90% 90% 11 Unit 11 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 90% Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut TNI AL 11 Unit Modernisasi Alutsista TNI AL dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut 1 Paket Modernisasi Alutsista TNI AL dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut 1 Paket Dukungan Kesiapan Matra Udara TNI AU
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 19 Pemeliharaan/ Perawatan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya Indikator (3) Jumlah Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya 20 Peningkatan/ Pengadaan Pesawat Udara Jumlah penambahan kesiapan Pesawat Udara 21 Peningkatan/Pembang unan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara Jumlah sarpras pendukung Alutsista TNI AU C Fokus Prioritas Percepatan pembentukan komponen Bela Negara Rencana Tahun 2014 (4) 1 Paket 1 Paket 1 Paket Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket II.7.M.A-7 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 1 Paket Tahun 2016 (7) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 1 Paket Dukungan Kesiapan Matra Udara TNI AU 1 Paket Modernisasi Alutsista TNI AU dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara 1 Paket Modernisasi Alutsista TNI AU dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) D Fokus Prioritas Peningkatan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan pulau terdepan (terluar) Indikator (3) 1 Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan 2 Peningkatan/ Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut Penambahan jumlah pos pulau terluar II Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Rencana Tahun 2014 (4) 13 Pos Perbatasan 6 Pos Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 13 Pos Perbatasan 24 Pos Perbatasan 6 Pos 6 Pos II.7.M.A-8 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 24 Pos Perbatasan 24 Pos Perbatasan 6 Pos 6 Pos Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 24 Pos Perbatasan Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 6 Pos Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut TNI AD TNI AL
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) A Fokus Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Indikator (3) 1 Penelitian dan PengembanganIPTEK Pertahanan Pengembangan pesawat tempur RI - Korsel 2 Produksi Alutsista industri dalam negeri % jenis alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam negeri 3 Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan Pengembangan IPTEK Alutsista oleh Industri Pertahanan 4 Pengkajian dan Rancan Bangun Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Peralatan Sandi Jumlah hasil kajian dan rancang bangun produk sandi tepat guna Jumlah Aplikasi/ device/ modul perangkat keras dan atau perangkat lunak yang diaplikasikan dalam operasi kriptanalisis Rencana Tahun 2014 (4) Tahap TD 6% persiapan 2 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2018 (9) Program (10) Pelaksana (11) Tahap TD Tahap EMD Tahap EMD Tahap EMD Tahap EMD Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Kemhan 6% 8% 10% 10% 10% Program Kemhan Pengembangan teknologi dan industri pertahanan persiapan Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Program Potensi Kemhan Pertahanan 11 11 11 11 Program Lemsaneg Pengembangan Persandian Nasional 2 1 1 1 1 II.7.M.A-9
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 4 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri Indikator (3) Jumlah prototype dan pengkajian yang dihasilkan III Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut (Perompakan, Illegal Fishing, dan Illegal Logging) A Fokus Prioritas Meningkatkan Operasi Bersama dan Mandiri di Laut (termasuk keamanan Selat Malaka) 1 Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut Terbangunnya sarana dan prasarana pengamanan di laut beserta fasilitas pendukungnya Rencana Tahun 2014 (4) 8 5 Paket Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 8 5 Paket 5 paket II.7.M.A-10 9 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 10 10 5 paket 5 paket Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 12 Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian Polri 5 paket Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut Bakorkamla
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 2 Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut Indikator (3) Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia IV Prioritas Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat A Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Polri 1 Pengembangan Peralatan Polri Persentase penambahan ketersediaan Alut dan Alsus Kepolisian 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri Jumlah peserta pendidikan dan latihan Polri 3 Pengendalian pegawai Polri Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri baik di pusat maupun daerah Rencana Tahun 2014 (4) 9 Kali 4% 20350 orang 20350 orang Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 9 Kali Rencana Tahun 2015 (6) 12 kegiatan 4% 4.61% 20350 orang 102,711 orang 20350 orang 15,350 org II.7.M.A-11 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2018 (9) 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan Program Program (10) Pelaksana (11) Bakorkamla Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut 8.86% 13.43% 18.21% Program Polri Peningkatan Sarana Prasarana Polri 102,711 orang 102,711 orang 102,711 orang Program Pendidikan dan latihan Polri Polri 15,350 org 15,350 org 15,350 org Program Polri Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) B Fokus Prioritas Indikator (3) Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 1 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah Jumlah desiminasi informasi melalui kegiatan tatap muka Jumlah desiminasi informasi melalui media cetak nasional Jumlah desiminasi informasi melalui TV dan radio Jumlah desiminasi informasi melalui penayangan konten di media baru Jumlah stakeholder yang memanfaatkan dan mengintegrasikan informasi P4GN bidang pencegahan dalam pengambilan kebijakan Jumlah Katalisator Pencegahan Unit Keluarga (KPUK) P4GN dalam rangka program satu desa satu KPUK Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 3.031 wahana 3.031 wahana 4.226 Kali 1.027 Media 1.358 Kali 2.583 Kali 710 Stake Holder 617 KPUK II.7.M.A-12 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2018 (9) 4.268 Kali 4.311 Kali 4.354 Kali 1.037 Media 1.048 Media 1.058 Media 1.371 Kali 1.385 Kali 1.399 Kali 2.609 Kali 2.635 Kali 2.662 Kali 717 Stake Holder 724 Stake Holder 732 Stake Holder 697 KPUK 704 KPUK 711 KPUK Program (10) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah satuan tugas anti narkoba aktif di lingkungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi Jumlah satuan tugas anti narkoba aktif di lingkungan kerja pemerintah daerah dan swasta Jumlah fasilitator anti narkoba aktif di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Jumlah fasilitator anti narkoba yang melakukan guidance & counselling terhadap korban penyalahgunaan narkoba coba pakai Jumlah lingkungan masyarakat perkotaan pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang beralih dari usaha ilegal menjadi usaha legal produktif Jumlah lingkungan masyarakat pedesaan pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang beralih dari usaha ilegal menjadi usaha legal produktif Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 4.856 Satgas Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 4.904 Satgas 4.953 Satgas 2.225 Satgas 2.247 Satgas 2.269 Satgas 1.217 Fasilitator 1.229 Fasilitator 1.241 Fasilitator 165 Fasilitator 182 Fasilitator 200 Fasilitator 44 Lingkungan 45 Lingkungan 45 Lingkungan 6 Lingkungan 7 Lingkungan 7 Lingkungan II.7.M.A-13 Tahun 2018 (9) 5.003 Satgas 2.292 Satgas 1.254 Fasilitator 219 Fasilitator 45 Lingkungan 7 Lingkungan Program (10) Pelaksana (11)
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah daerah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi Jumlah mantan pecandu narkoba yang mengikuti program pasca rehabilitasi di rumah dampingan Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba dan jumlah berkas penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang diselesaikan (P.21) Jumlah laporan pemetaan jaringan di wilayah kabupaten/kota Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 204 Lembaga 143 Lembaga 12 Bulan Layanan
140 Berkas 389 Laporan II.7.M.A-14 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 206 Lembaga 208 Lembaga 145 Lembaga 146 Lembaga 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 550 Orang 800 Orang 141 Berkas 143 Berkas 393 Laporan 397 Laporan Tahun 2018 (9) 210 Lembaga 148 Lembaga 12 Bulan Layanan 1.100 Orang 144 Berkas 401 Laporan Program (10) Pelaksana (11)
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) 2 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja unit kerja Jumlah bulan layanan dukungan manajemen dan operasional unit kerja Jumlah diseminasi informasi melalui kegiatan tatap muka Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak nasional Jumlah diseminasi informasi melalui konten di media elektronik Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 301 Dokumen 12 Bulan Layanan 1.296 wahana 1.296 wahana 140 Kali 4 Media 24 Kali II.7.M.A-15 Tahun 2016 (7) 324 Dokumen 12 Bulan Layanan 145 Kali 5 Media 30 Kali Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 327 Dokumen 12 Bulan Layanan 150 Kali 6 Media 36 Kali Tahun 2018 (9) 331 Dokumen 12 Bulan Layanan 155 Kali 7 Media 42 Kali Program (10) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah diseminasi informasi melalui penayangan konten di media baru 3 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Jumlah kebijakan dan regulasi bidang diseminasi informasi P4GN yang diterbitkan Jumlah jaringan pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terpetakan Dukungan perangkat sistem teknologi intelijen Jumlah kebijakan dan regulasi bidang intelijen Layanan Perkantoran 4 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba di wilayah interdiksi yang diselesaikan (P.21) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 12 Kali 1 Dokumen 20 jaringan 20 jaringan 20 Jaringan 44 Prangkat 1 Dokumen 65 dokumen 65 dokumen 12 Bulan Layanan 40 Berkas II.7.M.A-16 Tahun 2016 (7) 15 Kali Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 18 Kali Tahun 2018 (9) 21 Kali Program (10) 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 22 Jaringan 24 Jaringan 24 Jaringan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 46 Prangkat 48 Prangkat 50 Prangkat 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 60 Berkas 12 Bulan Layanan 70 Berkas 12 Bulan Layanan 80 Berkas Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang Interdiksi wilayah udara. laut. darat dan lintas darat Layanan Perkantoran 5 Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat 6 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Sintetis Jumlah pelaksanaan kerjasama pada forum bilateral. regional. dan multilateral Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkotika sintetis yang diselesaikan (P.21) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika sintetis Layanan Perkantoran Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 1 Dokumen 28 Kerja sama 28 Kerja sama 12 Bulan Layanan 29 Kerja Sama 24 Kerja saman 24 Kerja saman 24 Kerja Sama 16 Berkas 16 Berkas 38 Berkas 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 12 bulan 12 bulan 12 Bulan Layanan II.7.M.A-17 Tahun 2016 (7) 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 31 Kerja Sama 27 Kerja Sama 38 Berkas 1 Dokumen 12 Bulan Layanan Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 33 Kerja Sama 27 Kerja Sama 40 Berkas 1 Dokumen 12 Bulan Layanan Tahun 2018 (9) 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 35 Kerja Sama 30 Kerja Sama 40 Berkas 1 Dokumen 12 Bulan Layanan Program (10) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 7 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Indikator (3) Jumlah satuan tugas (satgas) anti narkoba aktif di lingkungan pendidikan tinggi Jumlah satgas anti narkoba aktif di lingkungan kerja pemerintah pusat dan swasta Jumlah fasilitator anti narkoba aktif di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Jumlah fasilitator anti narkoba yang melakukan guidance & counselling terhadap korban penyalahgunaan narkoba coba pakai Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pemberdayaan peran serta masyarakat yang diterbitkan Layanan Perkantoran Rencana Tahun 2014 (4) 12 Bulan Layanan Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 50 Satgas Tahun 2016 (7) 55 Satgas 90 Satgas 100 Satgas 40 Fasilitator 45 Fasilitator 100 Fasilitator 105 Fasilitator 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan II.7.M.A-18 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 60 Satgas 110 Satgas 50 Fasilitator 110 Fasilitator 1 Dokumen 12 Bulan Layanan Tahun 2018 (9) 65 Satgas 120 Satgas 55 Fasilitator 115 Fasilitator 1 Dokumen 12 Bulan Layanan Program (10) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 8 Pengawasan Tahanan. Barang Bukti. dan Pengelolaan Aset Indikator (3) Jumlah bulan layanan perawatan tahanan dan pengawasan barang bukti BNN Jumlah berkas perkara penyidikan aset tersangka jaringan sindikat narkoba yang diselesaikan (P.21) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang perawatan tahanan. barang bukti. dan penyidikan dan pengelolaan aset Layanan Perkantoran 9 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba Jumlah lembaga instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi menjadi IPWL Rencana Tahun 2014 (4) 12 Bulan Layanan 2.796 lembaga Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 12 Bulan Layanan Rencana Tahun 2015 (6) 12 Bulan Layanan 14 Berkas 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 2.796 lembaga 100 Lembaga 33 Lembaga II.7.M.A-19 Tahun 2016 (7) 12 Bulan Layanan Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 12 Bulan Layanan Tahun 2018 (9) 12 Bulan Layanan 16 Berkas 16 Berkas 16 Berkas 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 105 Lembaga 110 Lembaga 115 Lembaga 36 Lembaga 40 Lembaga 44 Lembaga Program (10) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) 10 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba 11 Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan Jumlah korban penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan social di balai rehabilitasi BNN (Rawat Inap) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 12 Bulan Layanan 2 Dokumen 560 lembaga 560 lembaga 100 Lembaga 2 Pedoman 1.430 orang 1.300 Orang II.7.M.A-20 Tahun 2016 (7) 12 Bulan Layanan Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 12 Bulan Layanan Tahun 2018 (9) 12 Bulan Layanan Program (10) 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 105 Lembaga 2 Pedoman 110 Lembaga 2 Pedoman 115 Lembaga 2 Pedoman Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 1.350 Orang 1.600 Orang 1.850 Orang Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah korban penyalahgunaan narkoba teratur pakai yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan social rawat jalan Jumlah laporan hasil penelitian rehabilitasi medis dan sosial Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi P4GN Jumlah laporan data informasi rekam jejak korban penyalahgunaan narkoba Jumlah layanan urusan tata usaha dan rumah tangga Jumlah layanan perkantoran Peralatan dan fasilitas perkantoran Gedung/bangunan Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 100 Orang 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 1 Paket 1 Paket II.7.M.A-21 Tahun 2016 (7) 100 Orang 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan -
Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 100 Orang 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan -
Tahun 2018 (9) 100 Orang 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan - 1 Paket Program (10) Pelaksana (11)
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) C Fokus Prioritas Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensional 1 Penyelidikan dan Indikator (3) Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan Persentase crime clearance di wilayah polda D Fokus Prioritas Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi 1 Pembinaan Potensi Keamanan Jumlah Forum Kemitraan Polmas : Jumlah Komunitas / Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang berpartisipasi aktif 2 Pembinaan Pemeliharaan dan Ketertiban Kewilayahan Jumlah operasi Kepolisian yg menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Rencana Tahun 2014 (4) 59% 54560 : 50 Polres 0.45 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 59% 52% 54560 : 50 Polres 54560 : 50 Polres 0.45 45% II.7.M.A-22 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 52% 53% 60000 : 50 Polres 60000 : 50 Polres 45% 45% Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 53% Program Polri Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 60000 : 50 Polres Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Polri 45% Program Polri Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Indikator (3) Jumlah layanan Turjawali dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bidang Lantas Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka kamseltibcarlantas E Fokus Prioritas Deradikalisasi Penangkalan Terorisme 1 Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri Rasio kecukupan personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota Rencana Tahun 2014 (4) 5,000,000 12 12 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 5,000,000 5,128,500 Rencana Tahun 2015 (6) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 5,654,171 Tahun 2016 (7) 5,384,925 12 12 12 12 12 7 7 7 2,092 2,156 2,100 2,160 2,100 2,160 II.7.M.A-23 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 5,936,880 Program Polri Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat 12 Program Polri Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat 7 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Badan Intelijen Negara 2,100 2,160
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) V Prioritas Modernisasi Indikator (3) Deteksi Dini Keamanan Nasional A Fokus Prioritas Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri 1 Operasi Intelijen Strategis Persentase data intelijen yang dapat digunakan dalam rangka menangkal ATHG pertahanan negara 2 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat Laporan kegiatan intelijen Rencana Tahun 2014 (4) 200 1 Paket Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 200 80% 1 Paket 1 Paket II.7.M.A-24 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 90% 90% 1 Paket 1 Paket Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 90% Program MABES TNI penggunaan kekuatan pertahanan integratif 1 Paket Program Dukungan TNI AD Kesiapan Matra Darat
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 3 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut Indikator (3) Laporan intelijen TNI AL 4 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara Laporan kegiatan intelijen 5 Kegiatan Operasi Intelijen Luar Negeri Jumlah rencana operasi intelijen teknologi Jumlah kegiatan dan/atau operasi luar negeri Jumlah laporan intelijen luar negeri yang disusun Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 1 Paket 1 Paket 84% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 9 9 8 130 2,010 II.7.M.A-25 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 84% 84% 1 Paket 1 Paket 8 8 130 130 2,010 2,010 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 84% Program Dukungan Kesiapan Matra Laut TNI AL 1 Paket Dukungan Kesiapan Matra Udara TNI AU 8 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Badan Intelijen Negara 130 2,010
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 6 Kegiatan Operasi Kontra Intelijen Indikator (3) Jumlah rencana operasi kontra intelijen 7 Analisis dan Produksi Intelijen Jumlah kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen Jumlah laporan kontra intelijen Jumlah rencana analisis dan produksi intelijen Jumlah dokumen perkiraan intelijen Jumlah produk intelijen yang disusun Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 9 9 6 6 6 1,124 1,124 1,124 9 9 4,800 3 4,800 3 4,800 3 115 115 115 1,084 1,084 1,084 II.7.M.A-26 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) (11) 6 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Badan Intelijen Negara 1,124 4,800 3 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Badan Intelijen Negara 115 1,084
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) B Fokus Prioritas Memperluas Pengamanan Rahasia Negara Baik di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri Indikator (3) 1 Operasi Analisa sinyal 2 Penyelenggaraan Fasilitas Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi 3 Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Jumlah produk intelijen sinyal (daerah perbatasan, ancaman separatisme, ancaman cyber, konflik komunal dan ancaman pihak asing) Persentase pemanfaatan materiil sandi pada pengelolaan informasi rahasia Nilai potensi kebocoran informasi rahasia Rencana Tahun 2014 (4) 30 70% 50% Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 30 6 70% 70% 50% 50% II.7.M.A-27 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 6 6 70% 70% 50% 50% Tahun 2018 Program (9) (10) 6 Program Pengembangan Persandian Nasional 70% Program Pengembangan Persandian Nasional 50% Program Pengembangan Persandian Nasional Pelaksana (11) Lembaga Sandi Negara Lembaga Sandi Negara Lembaga Sandi Negara
MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2014 BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 FOKUS PRIORITAS I: PENINGKATAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM Presentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum di Kepolisian Presentase Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Jumlah Perkara yang Diajukan ke Pengadilan Tk. II (Banding) Jumlah Tunggakan Perkara di Mahkamah Agung Jumlah Aparat Penegak Hukum yang Mengikuti Diklat ABH 1 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang Undangan Persentase (%) rancangan undang- undang yang mampu menjawab kebutuhan global yang disusun sesuai dengan Prolegnas secara tepat waktu Persentase (%) rancangan undang- undang hukum perdata dan hukum acara perdata yang disusun secara tepat waktu
20 20 II.8.M.A.1-1 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 40 60 40 60 PROGRAM 80 Program Pembentukan Hukum 80 PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu Persentase (%) dibahasnya rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif Kemenkumham di DPR-RI Persentase (%) dibahasnya RUU KUHAP/KUHP di DPR-RI Jumlah tenaga fungsional perancang peraturan perundang- undangan yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kompetensi Jumlah dokumen dan bahan kepustakaan peraturan perundang- undangan yang tersedia dan up to date Tahun 2014 100 100 100 100 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 100 100 100 100 II.8.M.A.1-2 Rencana Tahun 2015 20 20 20 20 20 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 80 80 80 80 80 PROGRAM PELAKSANA
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 2 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peningkatan Kualitas Kompetensi Lulusan Diklat Teknis Jumlah dokumen kurikulum dan modul, tenaga pendidik dan tenaga pengajaran yang up to date, akuntabel dan efisien Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya di bidang Teknis Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya pada bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya pada bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS) Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya pada bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu Tahun 2014 4.772 (96%)
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 4.772 (96%) II.8.M.A.1-3
Rencana Tahun 2015 6 1,570 400 320 40 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 7 8 9 2,475 2,723 2,995 440 484 532 352 387 426 80 120 120 PROGRAM Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat di bidang Teknis 3 Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan informasi, komunikasi berbasis IT sesuai standar Jumlah UPT Pemasyarakatan yang mengisi data pemasyarakatan di SDP sesuai standar Jumlah standar pelaksanaan layanan informasi, komunikasi berbasis IT yang dibuat Jumlah layanan pemasyarakatan yang berbasis IT Indeks pemahaman masyarakat mengenai pemasyarakatan Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-4
Rencana Tahun 2015 23 30 5 2 36 0 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 25 28 40 50 10 15 2 2 41 46 50 0 PROGRAM 31 60 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 20 2 51 0 PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar Jumlah MoU, SKB dan bentuk kesepakatan lain terkait kerjasama dalam dan luar negeri Jumlah MoU, SKB dan bentuk kesepakatan lain terkait kerjasama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti 4 Kegiatan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Jumlah Anggota Jaringan Hukum Yang Terintegrasi Secara Online Dalam Jaringan Informasi Hukum Nasional Jumlah Data Dokumen Hukum Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah Yang Terintegrasi dan Dapat Diakses Melalui Pusat JDIHN dan Pusat Layanan Informasi Hukum di Daerah Tahun 2014
340 (50%)
340
II.8.M.A.1-5 Rencana Tahun 2015 33 10 5 88 1 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 33 33 33 15 20 25 8 10 13 100 110 120 Program Pembinaan Hukum Nasional 1 1 1 PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 5 Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keamanan dan ketertiban Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pelayanan pengaduan sesuai standar Jumlah UPT Pemasyarakatan yang memenuhi standar hunian Jumlah standar pengelolaan keamanan dan ketertiban yang dibuat rekomendasi penegakan kode etik dan profesi yang ditindaklanjuti Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keamanan dan ketertiban oleh UPT PAS di wilayah masing-masing Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-6
Rencana Tahun 2015 30 5 5 3 50 33 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 50 70 10 15 10 15 3 3 55 60 33 33 90 20 20 3 65 33 PROGRAM Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah UPT Pemasyarakatan di wilayah yang melakukan pelayanan sesuai standar narapidanana yang memperoleh pelayanan pembinaan sesuai standar narapidanana dan tahanan yang memperoleh pelayanan perawatan sesuai standar penurunan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP dan Tahanan Jumlah usulan Asimilasi dan Integrasi (PB,CB,CMB, CMK) Anak didik Pemasyarakatan yang memperoleh layanan pembimbingan dan pengentasan Narapidana dan klien Pemasyarakatan yang mengikuti bimbingan kegiatan keterampilan dan latihan kerja Layanan Informasi dan Komunikasi Pemasyarakatan yang diberikan sesuai standar Basan Baran yang dikelola sesuai standar Tahanan yang memperoleh Pelayanan Tahanan sesuai standar Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-7
Rencana Tahun 2015 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 55 60 65 70 65 70 65 70 65 70 65 70 65 70 65 70 65 70 65 70 65 75 75 75 75 75 75 75 75 75 PROGRAM Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan standar Layanan Perkantoran 7 Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Jumlah Rupbasan yang melaksanakan layanan Registrasi dan Identifikasi Basan Baran sesuai standar Jumlah Rupbasan yang melaksanakan Pengamanan dan Pemeliharaan Basan Baran sesuai standar Jumlah Rupbasan yang melaksanakan Mutasi dan Penghapusan Basan Baran sesuai standar Jumlah standar pengelolaan basan dan baran yang dibuat Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan basan dan baran oleh UPT PAS di wilayah masing- masing Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-8
Rencana Tahun 2015 60 85 2 2 2 3 33 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 65 70 75 90 95 100 4 6 8 4 6 8 4 6 8 3 3 3 33 33 33 PROGRAM Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 8 Kegiatan Pendidikan Kedinasan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Bidang Pemasyarakatan Persentase (%) lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan Persentase (%) Pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan yang akuntabel Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Bidang Keimigrasian Persentase (%) lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian Tahun 2014 97% (195 org)
65 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 195
65 II.8.M.A.1-9 Rencana Tahun 2015 195 12 194 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 260 260 260 12 12 12 195 195 195 PROGRAM Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 9 Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I 10 Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2014
100 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
100 II.8.M.A.1-10 Rencana Tahun 2015 65 Kegiatan 1 Unit Kerja 50 65 Kegiatan 1 Unit Kerja 50 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 68 Kegiatan 70 Kegiatan 73 Kegiatan 1 Unit Kerja 2 Unit Kerja 2 Unit Kerja 60 70 68 Kegiatan 70 Kegiatan 73 Kegiatan 1 Unit Kerja 2 Unit Kerja 2 Unit Kerja 60 70 80 80 PROGRAM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM PELAKSANA Kemenkumham Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 11 12 Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah III dalam rangka memperoleh opini WTP Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2014
100 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
100 II.8.M.A.1-11 Rencana Tahun 2015 69 Kegiatan 1 Unit Kerja 50 65 Kegiatan 1 Unit Kerja 50 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 72 Kegiatan 75 Kegiatan 78 Kegiatan 1 Unit Kerja 2 Unit Kerja 2 Unit Kerja 60 70 68 Kegiatan 70 Kegiatan 73 Kegiatan 1 Unit Kerja 2 Unit Kerja 2 Unit Kerja 60 70 80 80 PROGRAM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM PELAKSANA Kemenkumham Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 13 Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V 14 Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas Tahun 2014
II.8.M.A.1-12 Rencana Tahun 2015 65 Kegiatan 1 Unit Kerja 50 65 Kegiatan Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 68 Kegiatan 70 Kegiatan 73 Kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM 1 Unit Kerja 2 Unit Kerja 2 Unit Kerja 60 70 80 68 Kegiatan 70 Kegiatan 73 Kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian PELAKSANA Kemenkumham Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI 15 Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan dan Assessment Anak sesuai standar Jumlah Bapas yang melaksanakan layanan Assessment Klien Pemasyarakatan sesuai standar Jumlah LPKA yang melaksanakan Pendidikan Anak sesuai standar Tahun 2014
II.8.M.A.1-13 Rencana Tahun 2015 1 Unit Kerja 50 7 5 10 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 Unit Kerja 2 Unit Kerja 2 Unit Kerja 60 70 7 9 7 9 11 12 PROGRAM 80 11 Program 11 Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 13 PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan Perlindungan dan Pengentasan Anak sesuai standar Jumlah Bapas yang melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan Klien sesuai standar Jumlah Bapas yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan sesuai standar Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan Pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak oleh UPT PAS di wilayah masing-masing Jumlah standar pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yang dibuat Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-14
Rencana Tahun 2015 2 8 8 33 5 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 4 6 13 18 13 18 33 33 5 5 8 23 23 33 5 PROGRAM PELAKSANA
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 16 Kegiatan Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Persentase tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang undangan 17 Kegiatan Pengembangan Kebijakan Peradilan Umum Jumlah draft perjanjian MLA dan ekstradisi yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Tersedianya jumlah kajian/telaahan/pendapat bidang hukum internasional Jumlah kebijakan di Peradilan Umum 18 Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan Terlaksananya Pelatihan Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (magang & diklat) Terlaksananya Pelatihan bagi Hakim dan Panitera Berkelanjutan Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Hakim Terlaksananya pelatihan bagi teknis fungsional Hakim?Pendalaman Materi Tahun 2014
420
420
II.8.M.A.1-15 Rencana Tahun 2015 100% 2 7 1 312 460 640 500 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 100% 100% 100% Program Administrasi Hukum Umum 2 2 2 7 7 7 1 1 1 Program 312 312 312 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung 460 460 460 640 640 640 500 500 500 PELAKSANA Kemenkumham Mahkamah Agung Mahkamah Agung
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 19 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I Jumlah Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Jumlah Penanganan Pengawasan Teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan sosialisasi system pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-16
Rencana Tahun 2015 24 44 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 31 32 46 47 PROGRAM 33 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI 48 PELAKSANA Mahkamah Agung
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan 20 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II Jumlah Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Jumlah Penanganan Pengawasan Teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan sosialisasi system pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-17
Rencana Tahun 2015 3 30 20 68 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 6 7 36 37 25 26 69 70 PROGRAM 8 38 27 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI 71 PELAKSANA Mahkamah Agung
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan 21 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III Jumlah Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Jumlah Penanganan Pengawasan Teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan sosialisasi system pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-18
Rencana Tahun 2015 1 35 20 42 4 27 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 8 9 39 40 34 35 43 44 6 7 32 33 10 41 36 45 8 34 PROGRAM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI PELAKSANA Mahkamah Agung
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 22 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV Jumlah Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Jumlah Penanganan Pengawasan Teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan sosialisasi system pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-19
Rencana Tahun 2015 19 16 3 8 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 13 14 20 21 4 5 18 19 15 22 6 20 PROGRAM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI PELAKSANA Mahkamah Agung
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 23 Kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 24 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Jumlah rekruitmen yang transparan, adil, akuntable dan berdasarkan kompetensi Jumlah pegawai yang mengikuti Pembinaan bidang kepegawaian Jumlah penyusunan Laporan Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian Penyelesaian administrasi berkas perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang di selesaikan tepat waktu Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum Pelaksanaan Zitting Plaatz (tempat siding tetap) dan pelaksanaan Pembebasan Perkara Prodeo Jumlah Standar pelaksana tata kerja dan Tata Kelola pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum yang di susun Tahun 2014 59
116,836 40 105 1 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 59
116,836 40 105 1 II.8.M.A.1-20 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 1,000 1,200 8 1,000 1,200 8 1,000 1,200 8 1,000 1,200 8 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 227,573 229,848 232,147 234,468 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 20,880 21,924 23,020 24,171 924 931 938 945 1 1 1 1 PELAKSANA Mahkamah Agung Mahkamah Agung
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 25 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum Ketersediaan data dan Dokumen Statistik Perkara Dilingkungan Peradilan Umum Yang Akurat Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara (yang Sederhana, dan Tepat Waktu) Ditingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Agama (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan) Jumlah penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Kesyar'iahan yang lengkap dan tepat waktu. Tahun 2014 140 1 106,787 492 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 140 1 106,787 492 II.8.M.A.1-21 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 151 151 151 151 2 2 2 2 108,714 111,255 113,760 116,305 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 502 512 522 532 PELAKSANA Mahkamah Agung
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah Penyelesaian Perkara yang Kurang Dari Lima Bulan Jumlah pelaksanaan sidang Keliling dan bantuan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama. Penyusunan Kebijakan Mengenai Manajemen dan Tata Laksana di Lingkungan Peradilan Agama Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi PA Tahun 2014 97,637 310 2 180 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 97,637 310 2 180 II.8.M.A.1-22 Rencana Tahun 2015 98,137 10,625 3 144 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 98,637 99,137 97,637 10,815 11,025 10,425 2 2 2 240 240 240 PROGRAM PELAKSANA
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Persentase ketersediaan data Yurisduksi dan dokumen statistik di lingkungan PA yang akurat 26 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan Jumlah lokasi oprasional pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu Jumlah laporan penelitian dan kajian di bidang hukum dan peradilan Terlaksananya studi banding untuk pengembangan bidang hukum dan peradilan Tersedianya tenaga penelitian dan SDM penelitian yang memadai dan profesional Diterbitkannya Jurnal Penelitian 27 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah kepegawaian kepegawaian laporan dan manajemen pembinaan 28 Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Statistik Pengelolaan Jenis Kriminal Penanganan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi Data Berdasarkan Perkara Tahun 2014
74 22
8 3
6 1 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-23
74 22
8 3
6 1 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 100 100 100 100 120 160 220 280 22 22 6 6 22 22 6 6 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI 1 1 1 1 Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI PELAKSANA Mahkamah Agung Kejaksaan Kejaksaan
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 29 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah I Jumlah pengaduan masyarakat yang ditidaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas pengelolaan umum, keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pada daerah wilayah I laporan kegiatan 30 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah II pengaduan Jumlah masyarakat yang ditidaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pada daerah wilayah II laporan kegaitan Tahun 2014 70 70 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-24 70 70 Rencana Tahun 2015 70 70 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 70 70 70 70 PROGRAM 70 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan 70 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan PELAKSANA Kejaksaan Kejaksaan
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 31 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah III Jumlah pengaduan masyarakat yang ditidaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas pengelolaan umum, keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pada daerah wilayah III laporan kegaitan 32 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah IV pengaduan Jumlah masyarakat yang ditidaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pada daerah wilayah IV laporan kegaitan Tahun 2014 70 70 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-25 70 70 Rencana Tahun 2015 70 70 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 70 70 70 70 PROGRAM 70 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan 70 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan PELAKSANA Kejaksaan Kejaksaan
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 33 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah V Jumlah pengaduan masyarakat yang ditidaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas pengelolaan umum, keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pada daerah wilayah V laporan kegaitan 34 Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran pengawasan di daerah pengaduan Jumlah masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti laporan oleh 35 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pelaksanaaan Inspeksi di Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah Angkatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 36 Kegiatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI Pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru Tahun 2014 70 893 0 39
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 70 893 0 39
II.8.M.A.1-26 Rencana Tahun 2015 70 893 30 28 37,957 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 70 70 70 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan 893 893 893 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan 30 30 30 28 28 28 Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan 61,957 73,957 86,937 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI PELAKSANA Kejaksaan Kejaksaan Kejaksaan Kejaksaan
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 37 38 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kegiatan Pengawasan Internal KPK Tersedianya Hardware dan Software Sistem dan TI KPK Beroperasinya Sistem dan Teknologi Informasi KPK Tersedianya Layanan Dukungan Sistem dan Teknologi Informasi KPK Peningkatan Akuntabilitas Organisasi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Organisasi Peningkatan Integritas Organisasi 39 Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terlaksananya Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara Tindak Pidana Korupsi Terlaksananya Supervisi Perkara yang lanjut ke tahap berikutnya Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis APGAKUM Tahun 2014 500 743 12
70 140 800 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 500 743 12
70 140 800 II.8.M.A.1-27 Rencana Tahun 2015 615 773 12 3 6 2 73 148 900 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 615 615 615 773 773 773 12 12 12 3 3 3 6 6 6 1 1 1 76 80 85 156 164 172 1,000 1,100 1,100 PROGRAM Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PELAKSANA KPK KPK KPK
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 40 Kegiatan Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Jumlah kegiatan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung Jumlah kegiatan rekrutmen dan seleksi calon hakim bersama dengan Mahkamah Agung Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pengukuran indeks keberhasilan PKH Jumlah penyelenggaraan kegiatan advokasi hakim jumlah rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim Tahun 2014 2 1 100
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 2 1 100
II.8.M.A.1-28 Rencana Tahun 2015 3 1 300 1 2 1 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 3 3 3 1 1 1 330 330 330 1 1 1 2 2 2 1 1 1 PROGRAM Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim PELAKSANA Komisi Yudisial
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 41 Kegiatan Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim dan Investigasi Pendalaman Kasus Jumlah laporan penelusuran rekam jejak calon hakim terkait dengan seleksi calon hakim Jumlah laporan investigasi terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 42 Kegiatan Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim Jumlah dokumen hasil anotasi atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH Jumlah dokumen hasil sidang atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jumlah usul penjatuhan sanksi yang dibahas sd. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan Tahun 2014 90 216
10 50 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 90 216
10 50 II.8.M.A.1-29 Rencana Tahun 2015 100 293 440 120 10 70 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 110 121 133 312 328 344 460 480 500 125 130 135 10 10 10 75 80 85 PROGRAM Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim PELAKSANA Komisi Yudisial Komisi Yudisial
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR FOKUS PRIORITAS 2: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Jumlah Penanganan Kasus Tipikor di KPK Jumlah Penanganan Kasus Tipikor di Kejaksaan 1 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI) Terlaksananya Pembangunan Jaringan Informasi Pemberantasan Korupsi Terlaksananya Perekaman Persidangan Terlaksananya Kegiatan Implementasi Komitmen Global 2 Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Kasus Potensial yang Dilakukan Penyelidikan 3 Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Perkara yang Dilakukan Penyidikan Tahun 2014 10 120 17 80 75 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 10 120 17 80 75 II.8.M.A.1-30 Rencana Tahun 2015 10 120 17 85 80 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 10 120 10 120 10 120 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 17 17 17 90 95 100 Program 85 90 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 95 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PELAKSANA KPK KPK KPK
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 4 Kegiatan Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi 5 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pelaksanaan Pidana Badan terhadap Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis Sektor Pendidikan Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I) Terlaksananya Pembelajaran Anti Korupsi pada Kementerian/Lembaga/Organisasi/ Pemerintah Daerah (KLOP) Tahun 2014 75
110 26 10 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 75
110 26 10 II.8.M.A.1-31 Rencana Tahun 2015 80 45 110 26 10 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 85 50 90 55 95 60 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 110 110 110 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 26 26 26 10 10 10 PELAKSANA KPK KPK
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis (CSO) Tersedianya Perangkat Sosialisasi Terlaksananya Pendidikan Politik Berintegritas pada Partai Politik 6 Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan kerjasama hukum Terlaksananya Program Pemilu Berintegritas pada Masyarakat, Penyelenggara dan Kandidat Pemilu/Kada Jumlah Kegiatan Kerjasama Hukum Luar Negeri dan Ekstradisi 7 Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara Operasional Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri terkait laporan Jumlah yang dengan tindakan penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset kepada korban dan atau negara Tahun 2014 35 9050 10 10 1
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 35 9050 10 10 1
II.8.M.A.1-32 Rencana Tahun 2015 35 9,050 10 10 8 12 1 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 35 35 35 9,050 9,050 9,050 10 10 10 10 10 10 8 12 8 12 8 12 Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI 1 1 1 Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI PELAKSANA Kejaksaan Kejaksaan
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 8 Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Lainnya dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaaan Agung Jumlah dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan Jumlah dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan Jumlah dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan Penyelidikan kategori A Penyelidikan kategori B Penyelidikan 9 Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung Jumlah perkara Penyidikan pelanggaran HAM berat yang diselesaikan Jumlah perkara pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap dan penuntutan Jumlah perkara pelanggaran HAM yang diselesaikan yang dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan tindak Penuntutan pra berat Tahun 2014
5 2 80 2 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-33
5 2 80 2 Rencana Tahun 2015 40 40 5 2 80 2 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 40 40 40 40 5 5 2 2 80 80 2 2 PROGRAM 40 40 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi 5 2 80 Program 2 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, PELAKSANA Kejaksaan Kejaksaan
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 10 Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi tindak pidana Jumlah perkara khusus lain yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Jumlah pengendalian penggunaan dan upaya pelaksanaan dan eksaminasi Kategori A yang diberikan hukum, grasi eksekusi Jumlah pengendalian penggunaan dan upaya pelaksanaan dan eksaminasi Kategori B yang diberikan hukum, grasi eksekusi 11 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari. Jumlah perkara pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari. Jumlah perkara pidana tindak khusus lainnya (ZEE, Perikanan, Kepabeanan, dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari tindak Tahun 2014 20
1440 250 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 20
1440 250 II.8.M.A.1-34 Rencana Tahun 2015 20 40 45 1,439 217 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 20 20 20 40 40 40 45 45 45 1,439 1,439 1,439 217 217 217 PROGRAM Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi PELAKSANA Kejaksaan Kejaksaan
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 12 Kegiatan Analisis Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan Tersusunnya dokumen Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahunan Tersusunnya dokumen hasil evaluasi Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahunan FOKUS PRIORITAS 3: PENINGKATAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAM Prsentase Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM Prsentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 1 Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Jumlah Masyarakat Miskin yang Menerima Bantuan Hukum Jumlah pemerintahan daerah yang dipetakan dan dipublikasikan berdasarkan pembinaan dan fasilitasi perancangan peraturan daerahnya Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-35
Rencana Tahun 2015 1 1 20 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 1 1 1 1 40 60 PROGRAM 1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional 1 80 Program Pembentukan Hukum PELAKSANA BAPPENAS Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah kantor wilayah dan Pemerintahan daerah yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi perancangan peraturan daerah 2 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Persentase (%) penyelesaian permohonan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan Persentase (%) penyelesaian permohonan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan Tahun 2014
100 100 II.8.M.A.1-36 Rencana Tahun 2015 20 20 20 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 40 60 40 60 40 60 PROGRAM 80 80 Program Pembentukan Hukum 80 PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Persentase (%) penyelesaian permohonan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan perdagangan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan Persentase (%) penyelesaian permohonan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan 3 Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah Persentase (%) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi perancangan produk hukumnya sesuai dengan rencana dan permohonan Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapat pembinaan Tahun 2014 100 100
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 100 100
II.8.M.A.1-37 Rencana Tahun 2015 20 20 20 20 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 40 60 40 60 40 60 40 60 PROGRAM 80 80 80 Program Pembentukan Hukum 80 PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan 4 Kegiatan Kerja Sama dan Instrumen HAM Meningkatnya kerja sama HAM di dalam dan dengan pihak luar negeri Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM Tersedianya laporan implementasi instrumen HAM Internasional Tersedianya bahan naskah akademik instrumen HAM internasional yang akan disahkan 5 Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak- hak ekonomi, sosial dan budaya yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak- hak ekonomi, sosial dan budaya yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang- undangan Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak- hak ekonomi, sosial dan budaya yang dipublikasikan pada jurnal Tahun 2014
6 2
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-38
6 2
Rencana Tahun 2015 20 15 16 9 2 60% 60% 60% Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 40 60 80 15 15 15 16 16 16 9 9 9 2 2 2 65% 70% 75% 65% 70% 75% 65% 70% 75% PROGRAM PELAKSANA Program Pemajuan HAM Kemenkumham Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 6 Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Kelompok Khusus Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak- hak kelompok khusus yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak- hak kelompok khusus yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang- undangan Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak- hak kelompok khusus yang dipublikasikan pada jurnal 7 Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Sipil dan Politik Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak- hak sipil dan politik yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-39
Rencana Tahun 2015 60% 60% 60% 60% Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 65% 70% 75% Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM 65% 70% 75% 65% 70% 75% 65% 70% 75% Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM PELAKSANA Kemenkumham Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak- hak sipil dan politik yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang- undangan Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak- hak sipil dan politik yang dipublikasikan pada jurnal 8 Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Transformasi Konflik Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi transformasi konflik yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 II.8.M.A.1-40
Rencana Tahun 2015 60% 60% 60% Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 65% 70% 75% 65% 70% 75% 65% 70% 75% Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM PELAKSANA Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi transformasi konflik yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang- undangan 9 Kegiatan Penguatan HAM Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi transformasi konflik yang dipublikasikan pada jurnal Meningkatnya jumlah tenaga penguatan HAM 10 Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Meningkatnya jumlah institusi di pusat dan daerah yang mendapat penguatan HAM Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM aktual 11 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Jumlah Desa Sadar hukum dan Kelompok Kadarkum di Setiap Wilayah Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2014
480
1500
480
1500
II.8.M.A.1-41 Rencana Tahun 2015 60% 60% 50 300 320 120 275 1 1 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 65% 70% 75% 65% 70% 75% 50 50 50 300 300 300 320 320 320 120 120 120 300 325 400 1 1 1 1 1 1 PROGRAM PELAKSANA Program Pemajuan HAM Kemenkumham Program Pemajuan HAM Kemenkumham Program Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 12 Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum di Tingkat Daerah Tersedianya Hasil Kajian dan Penelitian Hukum dalam Menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Tersedianya Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Daerah Meningkatnya Kadar Kesadaran Hukum Masyarakat Terselenggaranya Bantuan Hukum Litigasi Kepada Orang/Kelompok Masyarakat Miskin 13 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM Terselenggaranya Bantuan Hukum Non Litigasi Kepada Orang/Kelompok Masyarakat Miskin Peningkatan Kualitas Kompetensi Lulusan Diklat Fungsional dan HAM Jumlah dokumen kurikulum dan modul, tenaga pendidik dan tenaga pengajaran yang up to date, akuntabel dan efisien Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya di bidang Fungsional dan HAM Tahun 2014 270 (96%)
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 270 (96%) II.8.M.A.1-42
Rencana Tahun 2015 1 1 1 1 33 33 2 420 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 33 33 33 33 33 3 4 5 594 653 719 PROGRAM Program Pembinaan Hukum Nasional Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM PELAKSANA Kemenkumham Kemenkumham
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya di bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM 14 Kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Publikasi HAM Jumlah Fasilitator HAM JUMLAH Aparatur negara, perorangan, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang paham terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM Jumlah rekomendasi yang Terkait Dengan Pembentukan/Perubahan/Pencabut an Peraturan Perundang Undangan Yang Berhubungan Dengan HAM 15 Kegiatan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah kertas kebijakan yang terkait rekomendasi untuk penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan, hukum dan kebijakan yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Tahun 2014
70 800 4 1 kajian dan konsep Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
70 800 4 1 kajian dan konsep II.8.M.A.1-43 Rencana Tahun 2015 180 23 38 51 450 14 5 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 198 218 240 25 28 31 39 51 540 42 101 620 43 101 720 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM 14 14 14 5 5 5 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM PELAKSANA Komnas HAM Komnas HAM
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah konsep pengembangan mekanisme penanganan KtP di institusi penegak hukum dalam rangka penguatan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) Jumlah Kebijakan penanganan KtP di institusi keagamaan dan institusi kemasyarakatan lainnya Jumlah Kebijakan untuk implementasi Kurikulum pendidikan yang berlaku lokal dan nasional yang berperspektif HAM dan Jender Persentase pesebaran isu/wilayah/mitra dan kelompok sasaran kampanye publik dalam rangka penyebarluasan isu KtP Persentase Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindak lanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan ham perempuan Persentase pengguna layanan Resource Centre KtP Jumlah Konsep pengembangan sistem pemulihan dalam makna luas bagi perempuan korban Tahun 2014
20% II.8.M.A.1-44 Rencana Tahun 2015 1 1 1 20% 20% 20% 1 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30% 40% 50% 30% 40% 50% 30% 40% 50% 1 1 1 PROGRAM PELAKSANA
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah laporan hasil pemantauan termasuk pendokumentasian dan pencarian fakta serta evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah aplikasi pengaduan online dan database pengaduan Jumlah dokumen Penguatan fungsi kelembagaan Komnas perempuan sebagai NHRI bermandat spesifik Layanan Perkantoran Jumlah unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Baseline) 16 Kegiatan Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Jumlah Kasus Pelanggaran HAM yang ditangani Jumlah Aplikasi Pengaduan Online dan Database Pengaduan Rekomendasi Komnas HAM yang ditindaklanjuti Tahun 2014 1 20% dari Laporan -
2550 kasus ditangani dari 3000 kasus yg diterima 1 7 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 1 20% dari Laporan -
2550 kasus ditangani dari 3000 kasus yg diterima 1 7 II.8.M.A.1-45 Rencana Tahun 2015 5 90% 1 1 12 10 20 400 1 7 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 5 5 5 90% 90% 90% 1 1 1 1 1 1 12 60 12 60 12 60 50 50 50 500 600 700 1 1 1 8 9 10 PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM PELAKSANA Komnas HAM
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah Penyelidikan Komnas HAM terkait Kasus Pelanggaran HAM Berat Yang Diserahkan ke Jaksa Agung Jumlah Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM dan Kondisi HAM Jumlah Kasus Pelanggaran HAM yang Ditangani melalaui Mekanisme Mediasi Jumlah penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional WN dalam pemilu kepala daerah 17 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum Gratis di Kejati dan Kejari 18 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Jumlah penyelesaian administrasi perkara) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan TUN termasuk penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak Peradilan TUN yang lengkap dan tepat waktu Pembahasan Biaya Perkara Prodeo di Lingkungan Peradilan TUN Tahun 2014 1 1500 157
12 1,671 269 84 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 1 1500 157
12 1,671 269 84 II.8.M.A.1-46 Rencana Tahun 2015 3 350 172 12 433 2,225 1,228 87 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 3 4 4 450 550 650 222 272 322 24 34 34 433 433 433 Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 2,336 2,453 2,576 Program Peningka tan Manajemen Pe radilan Militer dan Tata U saha Negara (TU N) 1,248 1,268 1,288 91 96 101 PELAKSANA Kejaksaan Mahkamah Agung
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Penyelenggaraan Pos Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mengikuti Bimbingan teknis Kompetensi dan Teknis Administrasi di LingkunganPeradilan TUN 19 Kegiatan Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif,Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya Jumlah Standar Pelaksanaan Tata Kerja dan Tata kelola Pengadilandi Lingkungan Peradilan TUN yang di susun Jumlah Ketersediaan Data dan Dokumen Statistik Perkara di Lingkungan Perdailan TUN yang akurat Jumlah Standar Tenaga Teknis yang di susun Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis Sessuai kebutuhan Jumlah Ketersediaan Data dan Arsip tenaga Teknis Peradilan TUN Jumlah penanganan perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya Jumlah penanganan perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati dan PHPU Walikota Tahun 2014 15 80
247 perkara
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 15 80
160
247 perkara
II.8.M.A.1-47 Rencana Tahun 2015 28 80 1 1 1 160 1 116 perkara 170 perkara Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 28 28 28 90 100 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 180 190 1 1 1 121 perkara 126 perkara 131 perkara 124 perkara 103 perkara 207 perkara PROGRAM Program Penanganan Perkara Konstitusi PELAKSANA Mahkamah Konstitusi
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR I FOKUS PRIORITAS 4: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL 1 Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Jumlah RUU SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) 2 Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur Jumlah Kebijakan di bidang pengaduan masyarakat dan aparatur 3 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah I yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah I yang telah melaksanakan kebijakan pengawasan Jumlah Unit Kerja IP yang memperoleh pre-dikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM Tahun 2014 1 RUU 1 Kebijakan 95% K/L 100 % Prov, 50 % Kab/Kota 95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota 30% K/L, 10% IPD Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 1 RUU 1 Draft RUU 1 Kebijakan 1 Kebijakan 95% K/L 100 % Prov, 50 % Kab/Kota 98% K/L 100% Prov 50% Kab/Kota 95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 30% K/L, 10% IPD 10 Unit Kerja II.8.M.A.1-48 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 1 RUU _ _ Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1 Kebijakan 1 Kebijakan 1 Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 100% K/L 100% Prov 50% Kab/ Kota 100% K/L 100% Prov 60% Kab/ Kota 100% K/L 100% Prov 70% Kab/ Kota Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 10 Unit Kerja 10 Unit Kerja 10 Unit Kerja PELAKSANA KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 4 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah II yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah II yang telah melaksanakan kebijakan pengawasan Jumlah Unit Kerja IP yang memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM 5 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah III yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah III yang telah melaksanakan kebijakan pengawasan Jumlah Unit Kerja IP yang memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM Tahun 2014 95% K/L 100 % Prov, 50 % Kab/Kota 95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota 30% K/L, 10% IPD 95% K/L 100 % Prov, 50 % Kab/Kota 95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota 30% K/L, 10% IPD Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 95% K/L 100 % Prov, 50 % Kab/Kota Rencana Tahun 2015 50 Kab/ Kota98% K/L 90% Prov 50% Kab/Kota 95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 30% K/L, 10% IPD 10 Unit Kerja 95% K/L 100 % Prov, 50 % Kab/Kota 98% K/L 70% Prov 35% Kab/Kota 95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 30% K/L, 10% IPD 10 Unit Kerja II.8.M.A.1-49 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 100% K/L 95% Prov 60% Kab/Kot 100% K/L 98% Prov 70% Kab/Kot 100% K/L 100% Prov 80% Kab/Kot 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 10 Unit Kerja 10 Unit Kerja 10 Unit Kerja 100% K/L 80% Prov 45% Kab/Kota 100% K/L 80% Prov 55% Kab/Kota 100% K/L 90% Prov 65% Kab/Kota 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota 10 Unit Kerja 10 Unit Kerja 10 Unit Kerja PROGRAM Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PELAKSANA KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 6 Pengawasan Intern Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional. Laporan Hasil Pengawasan Intern Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional. 7 Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Tata Kelola APIP Laporan Pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP Jumlah PNS yang diberikan rekomendasi persetujuan teknis Pengangkatan ke Dalam JFA Laporan hasil Studi Banding JFA Jumlah Sertifikat Auditor yang terbit/tahun Jumlah PAK/Tahun Laporan Hasil Evaluasi Sertifikasi dan Penerapan JFA Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Angka Kredit/Tahun Jumlah Peraturan/Pedoman/ SOP/Juklak JFA yang terbit Penyediaan layanan informasi JFA Tahun 2014
1500
2100 1700
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 -
1500
2100 1700
II.8.M.A.1-50 Rencana Tahun 2015 30 33 1000 1 2100 2000 33 10 3 5 Tahun 2016 30 33 1000 1 2100 2000 33 10 3 5 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 30 30 33 33 1000 1000 1 1 2100 2100 2000 2000 33 33 10 10 3 3 5 5 PROGRAM Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PELAKSANA BPKP BPKP
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah APIP yang kapabilitasnya mencapai level 2 Jumlah kegiatan sosialisasi/konsultasi/bimtek Tata kelola APIP Jumlah pedoman tata kelola APIP Laporan hasil evaluasi tata kelola dan Quality Assurance Jumlah Penyelenggaraan Sidang Komite Sertifikasi Jumlah APIP yang telah melakukan transparansi laporan hasil audit intern, atau telah melakukan peer review Jumlah peserta Program Degree (Orang semester)- STAR Jumlah peserta Training Overseas (Orang) - STAR Tahun 2014
500 80 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 -
500 80 II.8.M.A.1-51 Rencana Tahun 2015 88 100 3 66 1 4 4422 80 Tahun 2016 88 100 3 66 1 4 2976 140 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 88 88 100 100 3 3 66 66 1 1 4 4 602 0 80 0 PROGRAM PELAKSANA
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah Paket Implementasi Was Intern Lintas Sektoral - STAR Jumlah Peserta TOT- STAR 8 Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Bagi Internal BPKP dan APIP Tingkat kelulusan Diklat kedinasan (%) Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor Jumlah peserta Diklat JFA (orang) STAR Jumlah peserta Diklat substansi (orang) STAR Jumlah Sertifikasi Non JFA STAR Jumlah paket Pengembangan E- learning (Paket) STAR Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan[Base Line] (PNBP) Jumlah peserta Diklat JFA Pola PNBP Tahun 2014 1 40 100 2770 2100 960 812 108 1
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 1 40 100 2770 2100 960 812 108 1
II.8.M.A.1-52 Rencana Tahun 2015 1 40 100 3450 3000 960 812 108 1 20 2610 Tahun 2016 1 70 100 3450 2500 960 812 108 1 20 2610 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 1 0 40 0 100 100 3450 3450 2500 2500 960 960 812 812 108 108 1 1 20 20 2610 2610 PROGRAM Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PELAKSANA BPKP
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 9 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) nasional Jumlah LPSE terstandarisasi 10 Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah pelayanan pembentukan ULP 11 Pengembangan Sistem Katalog Jumlah dokumen sistem karir profesi pengadaan barang/jasa Jumlah dokumen pengembangan bisnis process e-catalogue 12 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua-SPIP Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Pengembangan SPIP Tahun 2014 280 70 4 2
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 280 70 4 2
II.8.M.A.1-53 Rencana Tahun 2015 180 70 3 2 4 Tahun 2016 60 70 3 2 4 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 60 60 70 70 3 3 2 2 4 4 PROGRAM Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PELAKSANA LKPP LKPP LKPP BPKP
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR II. FOKUS PRIORITAS 5: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG EFISIEN DAN PRODUKTIF 1 Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Jumlah Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabiltas Kinerja dan Pengawasan 2 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Indeks RB rata-rata wilayah I 3 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Indeks RB rata-rata wilayah II 4 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Indeks RB rata-rata wilayah III Tahun 2014 2 Kebijakan _ _ _ Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 2 Kebijakan _ _ _ II.8.M.A.1-54 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 5 Kebijakan 5 Kebijakan 5 Kebijakan 5 Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 35.0 37.0 40.0 44.0 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 35.7 38.0 42.0 45.0 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 29.8 32.0 35.0 39.0 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PELAKSANA KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 5 Pengembangan Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jumlah Sistem PMPRB yang Disempurnakan 6 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tata Laksana Jumlah RUU tentang Administrasi Pemerintahan 7 Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Jumlah naskah akademis dan RUU tentang organisasi/ kelembagaan pemerintah Jumlah kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana 8 Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-Government Jumlah RUU di bidang e-government Tahun 2014 1 Sistem 1 RUU 1 Naskah Akademis 2 Kebijakan 1 Naskah Akademis Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 1 Sistem 1 RUU 1 Naskah Akademis 2 Kebijakan 1 Naskah Akademis II.8.M.A.1-55 Rencana Tahun 2015 1 Sistem 1 RUU 1 Naskah Akademis 1 Kebijakan 1 Naskah Akademis Tahun 2016 1 Sistem 1 RUU 1 Naskah Akademis 1 Kebijakan 1 Draft RUU Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 1 Sistem 1 Sistem Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1 Kebijakan 1 Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1 RUU 1 RUU Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1 Kebijakan 1 Kebijakan 1 Draft RUU 1 Draft RUU Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PELAKSANA KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 9 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I Persentase K/L bidang polhukam yang telah dilakukan penataan organisasi dan tatalaksana Persentase lembaga pemerintah yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi 10 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II Persentase K/L bidang perekonomian yang telah dilakukan penataan organisasi dan tatalaksana Persentase lembaga pemerintah yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi 11 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III Persentase K/L bidang Kesra yang telah dilakukan penataan organisasi dan tatalaksana Persentase lembaga pemerintah yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% II.8.M.A.1-56 Rencana Tahun 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tahun 2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PELAKSANA KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 12 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah kebijakan Koordinasi Kebijakan dan Penyusunan Program SDM Aparatur Persentase IP yang telah Menerapkan kebijakan disiplin PNS 13 Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah Kebijakan Perencanaan kebutuhan SDM Aparatur Persentase IP yang mengirim data usulan formasi CPNS sesuai Kebijakan 14 Perumusan Kebijakan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah kebijakan Sistem Pengadaan ASN Tahun 2014 _ 100% _ 75% 1 Kebijakan Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 _ 100% _ 75% 1 Kebijakan II.8.M.A.1-57 Rencana Tahun 2015 4 Kebijakan 100% 3 Dokumen 100% 4 Kebijakan Tahun 2016 4 Kebijakan 100% 3 Dokumen 100% 4 Kebijakan Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 4 Kebijakan 4 Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 100% 100% 3 Dokumen 3 Dokumen Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 100% 100% 4 Kebijakan 4 Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PELAKSANA KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan Pengadaan CPNS secara terbuka 15 Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah kebijakan tentang Standarisasi jabatan berbasis kompetensi dan pengembangan karier dan pengembangan Kompetensi Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka untuk Eselon I dan II 16 Pengembangan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah kebijakan tentang kesejahteraan SDM Aparatur 17 Pembinaan Kearsipan Daerah Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Asset sesuai dengan Peraturan Perundangan Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi, Kab./Kota yang Mendapat Monitoring Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Berbasis TIK (SIKD-SIKS) 18 Pembinaan Kearsipan Pusat Jumlah instansi pusat yang telah menerapkan SIKD-TIK 19 Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Jumlah kebijakan tentang rekrutmen PNS yang diterbitkan Jumlah station CAT yang diperluas kapasitas cliennya Tahun 2014 100% _ 20% K/L 5% Pemda 5 Kebijakan 33 Provinsi 16 Provinsi 15 Instansi
10 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 100% _ 20% K/L 5% Pemda 5 Kebijakan 33 Provinsi 16 Provinsi 15 Instansi
10 II.8.M.A.1-58 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM 100% 100% 100% 100% 10 Kebijakan 10 Kebijakan 10 Kebijakan 10 Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 50% K/L 10% Pemda 70% K/L 15% Pemda 80% K/L 20% Pemda 90% K/L 25% Pemda 6 kebijkan 6 kebijkan 6 kebijkan 6 kebijkan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 7 Prov/ Kab/ Kota 7 Prov/ Kab/ Kota 10 Prov/ Kab/ Kota 10 Prov/ Kab/ Kota Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 34 Prov 34 Prov 34 Prov 34 Prov 11 Instansi Pusat 11 Instansi Pusat 11 Instansi Pusat 1 Perka
11 Instansi Pusat
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Program Penyelenggaraan Kepegawaian Negara 3 station (BKN Pusat = 100 PC; 2 Kanreg @ 50 PC)
PELAKSANA KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB Arsip Nasional Republik Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Jumlah soal baru yang disusun dalam rangka rekrutmen/seleksi CPNS/PNS Jumlah sertifikat lisensi database Oracle Kantor Pusat dan 12 Kanreg BKN Jumlah aplikasi CAT System yang telah dikembangkan dan aplikasi registrasi online CPNS yang terbangun Jumlah instansi yang difasilitasi menggunakan CAT system dalam pelaksanaan rekrutment CPNS 20 Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Kepegawaian Persentase berfungsinya sistem informasi dan database kepegawaian nasional Persentase SAPK online di semua instansi pusat dan daerah Jumlah disaster recovery center yang dibangun Persentase penyelesaian verifikasi dan validasi data PNS tahun 2015 Tahun 2014 15000 1 20 100% 100%
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 15000 1 20 100% 100%
II.8.M.A.1-59 Rencana Tahun 2015 15000 13 sertifikat 2 600 100% 100% 1 100% Tahun 2016 15000
600 100%
Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 15000 15000
600 600
PROGRAM Program Penyelenggaraan Kepegawaian Negara PELAKSANA Badan Kepegawaian Negara
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 21 Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS ( Sub Kegiatan Pembinaan Assessment Center Pada Instansi Pemerintah ) Jumlah dokumen/kebijakan pembentukan jabatan fungsional assesor Jumlah Stasiun Assessment Center yang dibangun Persentase assesor yang terakreditasi 22 Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Persentase penyelenggaraan asessment center yang terakreditasi Jumlah pegawai/pejabat/calon pejabat yang dinilai potensi dan kompetensinya Jumlah dokumen konsep sertifikasi assessor Jumlah modul kurikulum pelatihan assessor Jumlah instansi pemerintah yang diimplementasikan penataan pegawai Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya dalam rangka penataan kepegawaian Jumlah instansi pemerintah yang dilakukan monitoring dan evaluasi penataan pegawai Tahun 2014
90 1 1 12 instansi 50 12 instansi Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 -
90 1 1 12 instansi 50 12 instansi II.8.M.A.1-60 Rencana Tahun 2015 1 Perka 2 Stasiun (Kanreg IV dan Kanreg X) 80 80 500 1 1 12 instansi 75 12 instansi Tahun 2016
90 90
1000
Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018
1200 1400
95 100
PROGRAM Program Penyelenggaraan Kepegawaian Negara Program Penyelenggaraan Kepegawaian Negara PELAKSANA Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian Negara
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 23 Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Jumlah laporan pembaharuan diklat aparatur 24 Pengkajian Reformasi Administrasi Jumlah laporan kajian/pedoman Training Need Analysis (TNA) Jumlah kajian market survey profil pelamar CPNS 25 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Jumlah peserta Diklatpim Tk I 26 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional Jumlah peserta Diklat RLA Tahun 2014 1 laporan
60 orang 25 orang Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 1 laporan
60 orang 25 orang II.8.M.A.1-61 Rencana Tahun 2015 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 60 orang 25 orang Tahun 2016 1 Laporan
60 orang 25 orang Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 1 Laporan 1 Laporan
60 orang 60 orang 25 orang 25 orang PROGRAM Program Pengkajian Administrasi Negara dan Penyelenggaran Diklat Aparatur Negara Program Pengkajian Administrasi Negara dan Penyelenggaran Diklat Aparatur Negara Program Pengkajian Administrasi Negara dan Penyelenggaran Diklat Aparatur Negara Program Pengkajian Administrasi Negara dan Penyelenggaran Diklat Aparatur Negara PELAKSANA Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 PROGRAM PELAKSANA III. 1 FOKUS PRIORITAS 6: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik Jumlah Kebijakan Bidang Pelayanan Publik _ _ 2 Kebijakan 2 Kebijakan 2 Kebijakan 2 Kebijakan Program KemenPAN dan RB Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2 Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Jumlah K/L/Prov/Kab/kota yang menerapkan Kebijakan bidang Pelayanan Publik Presentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Jumlah Prov/Kab/Kota yang menerapkan sistem pengelolaan pengaduan Jumlah inovasi di bidang Pelayanan Publik _ 100% _ _ _ 15 K/L, 20 Prov, 50 Kab/Kota15 K/L, 20 Prov, 50 Kab/Kota 100% 15 K/L, 20 Prov, 50 Kab/Kota 15 K/L, 20 Prov, 50 Kab/Kota 100% 100% 100% 100% _ 10 Prov, 50 Kab/Kota 10 Prov, 50 Kab/Kota 10 Prov, 50 Kab/Kota 10 Prov, 50 Kab/Kota _ 496 Inovasi 496 Inovasi 496 Inovasi 496 Inovasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KemenPAN dan RB 3 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Inovasi Pelayanan Publik Jumlah K/L/Prov/Kab/kota yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) _ 20 K/L, 10 Prov, 16 Kab/Kota _ 20 K/L, 10 Prov, 16 Kab/Kota 4 Kegiatan 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota 4 Kegiatan 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota 4 Kegiatan 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota 4 Kegiatan 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KemenPAN dan RB Presentase Unit Kerja yang nilai SKM nya Baik 60% 60% 80% 85% 90% 95% II.8.M.A.1-62
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 4 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II Jumlah K/L/Prov/Kab/kota yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) 5 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III Presentase Unit Kerja yang nilai SKM nya Baik Jumlah K/L/Prov/Kab/kota yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) 6 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional Presentase Unit Kerja yang nilai SKM nya Baik Jumlah peserta Diklat TOT Pelayanan Publik Tahun 2014 20 K/L, 10 Prov, 17 Kab/Kota 60% 20 K/L, 10 Prov, 17 Kab/Kota 60% 100 orang Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 20 K/L, 10 Prov, 17 Kab/Kota 60% 20 K/L, 10 Prov, 17 Kab/Kota 60% 100 orang II.8.M.A.1-63 Rencana Tahun 2015 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kot 80% 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota 80% 100 orang Tahun 2016 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kot 85% 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota 85%
Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kot 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kot 90% 95% 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota 20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota 90% 95%
PROGRAM Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pengkajian Administrasi Negara dan Penyelenggaran Diklat Aparatur Negara PELAKSANA KemenPAN dan RB KemenPAN dan RB Lembaga Administrasi Negara
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) III A. 1 PRIORITAS BIDANG REFORMA AGRARIA Fokus 1: Meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pengelolaan Pertanahan Propinsi Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya Jumlah Laporan Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Jumlah SDM yang terlatih di Bidang Pengukuran dengan JRSP/CORS Jumlah SDM yang terlatih di Bidang Pemetaan Dasar Jumlah Bidang Tanah yang dilegalisasi 1.253.651 Hektar 51 Paket 291 Orang 150 Orang 1.253.651 Hektar 51 Paket 291 Orang 150 Orang 1.253.651 Hektar 51 Paket 291 Orang 150 Orang 1.253.651 Hektar 51 Paket 291 Orang 150 Orang Legalisasi swadaya Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi 912.541 Bidang 1.044.762 Bidang 32.019 Ha 912.541 Bidang 1.044.762 Bidang 32.019 Ha 912.541 Bidang 912.541 Bidang 1.044.762 Bidang 32.019 Ha 1.044.762 Bidang 32.019 Ha Barang Milik Negara Jumlah Laporan Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Penataan dan pengaturan pertanahan : Penataan dan Inventarisasi P3WT Penataan dan pengaturan pertanahan : Konsolidasi Tanah Penataan dan pengaturan pertanahan : Peta Potensi Objek Konsolidasi Tanah 5.000 Bidang 443 Satker 5.000 Bidang 443 Satker 5.000 Bidang 443 Satker 5.000 Bidang 443 Satker 159 SP 159 SP 159 SP 159 SP 11.500 Bidang 11.500 Bidang 11.500 Bidang 11.500 Bidang 83 Kab/Kota 83 Kab/Kota 83 Kab/Kota 83 Kab/Kota II.9.M.A-1 PROGRAM (10) Pengelolaan Pertanahan Nasional PELAKSANA (11) BPN
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) Luas Aset tanah negara bekas hak/bekas kawasan/tanah kritis Jumlah pengkajian dan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Jumlah Laporan Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Laporan Penegakan Hukum 2 Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat) Jumlah Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang terinventarisasi Jumlah rumusan kebijakan teknis Pertanahan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu yang tersusun (TCK/NSPM Inventarisasi, Zonasi, Penataan dan Monev) 3 Pengukuran Dasar Tersedianya standar dan mekanisme kendali mutu, pengukuran dan pemetaan kerangka dasar kadastral nasional, koridor batas kawasan dan koridor batas wilayah administrasi yang dihasilkan Jumlah Layanan Informasi Pengukuran Dasar Cakupan Wilayah Sistem JRSP Untuk Membangun Kerangka Dasar Kadastral Sesuai Standar Nasional (Unit) 4 Pemetaan Dasar Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM (6) (7) (8) (9) (10) 78 SP 78 SP 78 SP 78 SP 1.355 Laporan/357 Perkara/879 Kasus 1.355 Laporan/357 Perkara/879 Kasus 1.355 Laporan/357 Perkara/879 Kasus 1.355 Laporan/357 Perkara/879 Kasus 1.708 Laporan 1.708 Laporan 1.708 Laporan 1.708 Laporan 476 Satker 476 Satker 476 Satker 476 Satker 11 laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan Pengelolaan Pertanahan Nasional 4 Rumusan 4 Rumusan 4 Rumusan 4 Rumusan 19 laporan 19 laporan 19 laporan 19 laporan Pengelolaan Pertanahan Nasional 138 bidang 138 bidang 138 bidang 138 bidang 70 Unit 70 Unit 70 Unit 70 Unit 2.800.000 ha 2.800.000 ha 2.800.000 ha 2.800.000 ha Pengelolaan Pertanahan Nasional II.9.M.A-2 PELAKSANA (11) BPN BPN BPN
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) Jumlah Dokumen Standar dan Mekanisme Survei dan Pemetaan dasar Jumlah Supervisi/Monitoring Pemetaan Dasar 5 Pengelolaan Konsolidasi Tanah Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Konsolidasi Tanah yang disusun Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah 6 Pengaturan dan Penetapan Hak tanah Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah 7 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah Jumlah Kebijakan Teknis, Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah Jumlah rumusan kebijakan teknis perkara pertanahan yang disusun Jumlah Pembinaan dan evaluasi perkara pertanahan di daerah Jumlah Penyelesaian Perkara Pertanahan 8 Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan Jumlah Kebijakan Teknis Penetapan Batas Ruang dan Perairan Jumlah Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya (HGU) Jumlah Sistem Informasi Bidang Tanah yang Dibangun ((HGU, HGB, HPL dan HP) RENCANA TAHUN 2015 (6) 2 rumusan 11 laporan 4 Rumusan 16 laporan 100 SK 6 laporan 3 rumusan 1 Rumusan 5 Laporan 105 Kasus 3 rumusan 2.682 bidang 2 informasi II.9.M.A-3 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM (7) 2 rumusan (8) 2 rumusan (9) 2 rumusan (10) 11 laporan 11 laporan 11 laporan 4 Rumusan 4 Rumusan 4 Rumusan Pengelolaan Pertanahan Nasional 16 laporan 16 laporan 16 laporan 100 SK 100 SK 100 SK Pengelolaan Pertanahan Nasional 6 laporan 6 laporan 6 laporan 3 rumusan 3 rumusan 3 rumusan 1 Rumusan 1 Rumusan 1 Rumusan Pengelolaan Pertanahan Nasional 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 105 Kasus 105 Kasus 105 Kasus 3 rumusan 3 rumusan 3 rumusan Pengelolaan Pertanahan Nasional 2.682 bidang 2.682 bidang 2.682 bidang 2 informasi 2 informasi 2 informasi PELAKSANA (11) BPN BPN BPN BPN
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang 9 Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang Jumlah PPAT yang Ditetapkan Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Guna Ruang Jumlah Kebijakan Teknis, Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Tanah Wakaf, dan Guna Ruang serta Perairan 10 Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Sengketa Pertanahan yang Disusun (Paket) Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Sengketa Pertanahan di Daerah Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan 11 Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan Jumlah penanganan konflik pertanahan Jumlah rumusan kebijakan teknis konflik pertanahan yang disusun (Surat Edaran/Juknis) Jumlah Obyek konflik yang dapat dikaji dan dipetakan akar masalahnya RENCANA TAHUN 2015 (6) 10 laporan 4.100 Orang 13 laporan 4 rumusan 3 rumusan 7 laporan 50 kasus 136 kasus 2 rumusan 8 laporan II.9.M.A-4 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM (7) (8) (9) (10) 10 laporan 10 laporan 10 laporan 4.100 Orang 4.100 Orang 4.100 Orang Pengelolaan Pertanahan Nasional 13 laporan 13 laporan 13 laporan 4 rumusan 4 rumusan 4 rumusan 3 rumusan 3 rumusan 3 rumusan Pengelolaan Pertanahan Nasional 7 laporan 7 laporan 7 laporan 50 kasus 50 kasus 50 kasus 136 kasus 136 kasus 136 kasus Pengelolaan Pertanahan Nasional 2 rumusan 2 rumusan 2 rumusan 8 laporan 8 laporan 8 laporan PELAKSANA (11) BPN BPN BPN
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR (1) 12 Pemetaan Tematik (2) (3) Jumlah Pemetaan Tematik Model untuk Penyusunan Standar Pemetaan Tematik Pertanahan pada Wilayah Pesisir, Pulau- pulau Kecil, Perbatasan, Wilayah Ekonomi Khusus dan Bidang Tanah Ataupun untuk Tema Pertanahan Tertentu 13 Survey Potensi Tanah Jumlah supervisi/monitoring pemetaan tematik Jumlah peraturan/juklak/juknis NSPM untuk survei dan pemetaan tematik pertanahan yang ditetapkan Jumlah survei potensi tanah di wilayah khusus dan strategis Jumlah pengintegrasian peta ZNT, ZNEK, dan penyebaran data transaksi tanah ke dalam sistem aplikasi geodatabase BPN RI 14 Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD Jumlah Pembinaan/Bimtek/Sosialisasi (Paket) Jumlah Peraturan/juklak/Juknis (Paket) Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM (6) 8.062.453 Hektar (7) 8.062.453 Hektar (8) 8.062.453 Hektar (9) 8.062.453 Hektar (10) Pengelolaan Pertanahan Nasional 80.000 Bidang 80.000 Bidang 80.000 Bidang 80.000 Bidang 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 2 rumusan 2 rumusan 2 rumusan 2 rumusan 1.939.163 Hektar 17.331 Bidang 17.331 Bidang 17.331 Bidang 1.939.163 Hektar 1.939.163 Hektar 1.939.163 Hektar 17.331 Bidang Pengelolaan Pertanahan Nasional 1 lembar 1 lembar 1 lembar 1 lembar 13 laporan 13 laporan 13 laporan 13 laporan 3 rumusan 70 SK 3 rumusan 70 SK 3 rumusan 70 SK 3 rumusan 70 SK Pengelolaan Pertanahan Nasional 9 laporan 9 laporan 9 laporan 9 laporan II.9.M.A-5 PELAKSANA (11) BPN BPN BPN
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR (1) 15 (2) Pengembangan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat (3) Jumlah Rancangan Peraturan Perundang- Undangan dan kebijakan di bidang pertanahan Jumlah Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang terdokumentasi dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Jumlah Penyampaian informasi di bidang pertanahan Jumlah rumusan kebijakan pertanahan B. Fokus 2: Semakin Baiknya Proporsi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 1 2 Pengelolaan Pertanahan Propinsi Pengelolaan Landreform Neraca penatagunaan Tanah kabupaten/Kota Penataan dan pengaturan pertanahan : Inventarisasi P4T Penataan dan pengaturan pertanahan : Redistribusi Tanah Luas Aset tanah terindikasi terlantar Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Landreform yang disusun RENCANA TAHUN 2015 (6) 3 Peraturan 4 unit Informasi 16 Laporan 1 Paket 75 Kab/Kota 142.400 Bidang 107.150 Bidang 185 SP 1 SK 5 rumusan II.9.M.A-6 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA (7) 3 Peraturan (8) 3 Peraturan (9) 3 Peraturan (10) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN (11) 4 unit Informasi 4 unit Informasi 4 unit Informasi 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 75 Kab/Kota 75 Kab/Kota 75 Kab/Kota Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 142.400 Bidang 107.150 Bidang 185 SP 142.400 Bidang 142.400 Bidang 107.150 Bidang 107.150 Bidang 185 SP 185 SP 1 SK 1 SK 1 SK Pengelolaan Pertanahan BPN Nasional 5 rumusan 5 rumusan 5 rumusan
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) Jumlah Data dan Informasi P4T dan Redistribusi yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Landreform 3 4 5 Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis Pengendalian Pertanahan Pedoman di Bidang Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tersusunnya Neraca Penatagunaan Tanah di Pusat dan Daerah (Kab/Kota, Kecamatan, Lokasi, Kawasan Khusus) Terlaksananya Koordinasi Internal dan Eksternal Penatagunaan Tanah dalam Mewujudkan Rencana Tata Ruang Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis Jumlah Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis Jumlah Tanah Terlantar yang telah ditetapkan Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penerapan Kebijakan Program Pertanahan Jumlah Data dan Informasi Hak Atas Tanah dan Perijinan yang Diindikasikan Terlantar yang Terintegrasi Dalam Basis Data Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengendalian penerapan kebijakandan program pertanahan RENCANA TAHUN 2015 (6) 11 laporan 3 rumusan 34 provinsi 11 laporan 4 rumusan 20 laporan 153 SK 5 rumusan 2 sistem 9 laporan II.9.M.A-7 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM (7) (8) (9) (10) 11 laporan 11 laporan 11 laporan 3 rumusan 3 rumusan 3 rumusan Pengelolaan Pertanahan Nasional 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 11 laporan 11 laporan 11 laporan 4 rumusan 4 rumusan 4 rumusan Pengelolaan Pertanahan Nasional 20 laporan 20 laporan 20 laporan 153 SK 153 SK 153 SK Pengelolaan Pertanahan Nasional 5 rumusan 5 rumusan 5 rumusan 2 sistem 2 sistem 2 sistem 9 laporan 9 laporan 9 laporan PELAKSANA (11) BPN BPN BPN
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR (1) 6 (2) Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan (3) Pengembangan Basis Data Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan bidang pertanahan Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme C. 1 Fokus 3: Meningkatnya Pelayanan Pertanahan Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan Ketersediaan Data dan Informasi Pertanahan Nasional Pada Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) Lima (5) standar sistem informasi pertanahan yang mencakup teknologi informasi, data dan informasi, perangkat lunak untuk internal dan eksternal, perangkat keras dan sistem keamanan jaringan Kantor Pertanahan dan Layanan informasi pertanahan online RENCANA TAHUN 2015 (6) 7 laporan 3 rumusan 983.224 informasi 6 laporan 1 sistem 423 kantor II.9.M.A-8 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA (7) 7 laporan (8) 7 laporan (9) 7 laporan Pengelolaan Pertanahan (10) BPN (11) Nasional 3 rumusan 3 rumusan 3 rumusan 983.224 informasi 983.224 informasi 983.224 informasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN 6 laporan 1 sistem 6 laporan 1 sistem 6 laporan 1 sistem 423 kantor 423 kantor 423 kantor
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2015 (1) 2 (2) Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN (3) Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pembinaan organisasi dan pengelolaan kepegawaian (6) 9 pedoman 3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN Proporsi data kepegawaian yang lengkap dan akurat dengan dukungan SIMPEG Operasional perkantoran STPN 23 dokumen 16 Laporan 10 Dokumen 1331 Buku 5 Laporan 3 Orang Jumlah Peserta Tugas belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-2 Jumlah Peserta Tugas belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-3 Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Jumlah Lulusan Pendidikan Khusus PPAT 40 Orang 4 Orang 18 Laporan Jumlah Lulusan Program Spesialis Penilaian Tanah / S-2 Penilaian Tanah / S-2 Pertanahan Jumlah Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Jumlah Lulusan Program Diploma IV Pertanahan/ S-1 Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinya urusan rumah tangga STPN 40 Orang 320 Orang 300 Orang 12 Bulan Layanan II.9.M.A-9 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 PROGRAM PELAKSANA (7) (8) (9) (10) (11) 9 pedoman 9 pedoman 9 pedoman Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN 23 dokumen 23 dokumen 23 dokumen 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN 10 Dokumen 1331 Buku 5 Laporan 3 Orang 10 Dokumen 1331 Buku 5 Laporan 3 Orang 10 Dokumen 1331 Buku 5 Laporan 3 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 18 Laporan 18 Laporan 18 Laporan 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 320 Orang 320 Orang 320 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) 4 Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor dan pendidikan Jumlah gedung negara direhabilitasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan BPN RI Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi pegawai di lingkungan BPN RI Fasilitasi Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI Jumlah gedung negara yang dibangun 5 Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat) 6 Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah) Jumlah terbangunnya gedung negara Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan RENCANA TAHUN 2015 (6) 2 Unit 200 M2 330 Orang 104 Buku 1 Rekomendasi 5 Dokumen 6 Laporan 706 Pegawai 134 Pegawai 1 Orang 2 Unit 37 Unit 53 Unit 3.855 Unit II.9.M.A-10 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 (7) (8) (9) 2 Unit 2 Unit 2 Unit 200 M2 330 Orang 200 M2 330 Orang 200 M2 330 Orang 104 Buku 1 Rekomendasi 5 Dokumen 6 Laporan 104 Buku 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 104 Buku 5 Dokumen 6 Laporan 5 Dokumen 6 Laporan 706 Pegawai 134 Pegawai 706 Pegawai 134 Pegawai 706 Pegawai 134 Pegawai 1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Unit 2 Unit 2 Unit 37 Unit 37 Unit 37 Unit 53 Unit 3.855 Unit 53 Unit 3.855 Unit 53 Unit 3.855 Unit PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR (1) (2) (3) Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor 7 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanahan Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perencanaan, Kerjasama Luar Negeri dan Monitoring serta Evaluasi Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan BPN RI dengan Pagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN RI. Persentase data dan informasi hasil inventarisasi pemantauan dan evaluasi dimanfaatkan dalam rangka penyusunan program dan anggaran. 8 Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Pimpinan, Pengamanan, dan Urusan Keprotokolan Persentase penyelesaian konsep-konsep surat, keputusan, atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh KBPN RI, eselon I dan komite Pertanahan 9 Pengelolaan Administrasi Umum (BPN) Jumlah pemberian penghargaan di bidang pertanahan kepada perseorangan dan atau lembaga Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Administrasi Umum RENCANA TAHUN 2015 (6) 130 Unit 2 Unit 95 Unit 90 Unit 4 Pedoman 22 Dokumen 6 Laporan 10 Laporan 7 Buah 17 Laporan II.9.M.A-11 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 (7) 130 Unit 2 Unit 95 Unit 90 Unit (8) 130 Unit 2 Unit 95 Unit 90 Unit (9) 130 Unit 2 Unit 95 Unit 90 Unit 4 Pedoman 4 Pedoman 4 Pedoman 22 Dokumen 22 Dokumen 22 Dokumen 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 7 Buah 7 Buah 7 Buah 17 Laporan 17 Laporan 17 Laporan PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 (1) (2) (3) Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinyaurusan rumah tangga kantor Pengadaan Blanko sertipikat (6) 12 Bulan Layanan (7) 12 Bulan Layanan (8) 12 Bulan Layanan 4.580.000 Set 4.580.000 Set 4.580.000 Set (9) 12 Bulan Layanan 4.580.000 Set 10 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanahan Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 11 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tugas Teknis lainnya Operasional perkantoran satker daerah 4 Dokumen 16 Laporan 476 Satker 4 Dokumen 16 Laporan 476 Satker 4 Dokumen 16 Laporan 476 Satker 4 Dokumen 16 Laporan 476 Satker 12 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional Dukungan manajemen dan teknis satker daerah Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Anggaran 476 Satker 4 Pedoman 476 Satker 4 Pedoman 476 Satker 4 Pedoman 476 Satker 4 Pedoman Persentase pelaksanaan anggaran berjalan sesuai peraturan yang berlaku Terlayaninya pelaksanaan APBN Persentase pelaksanaan dan Daya Serap anggaran sesuai dengan rencana 252 Orang 26 Laporan 10 Dokumen 252 Orang 26 Laporan 10 Dokumen 252 Orang 26 Laporan 10 Dokumen 252 Orang 26 Laporan 10 Dokumen D. Fokus 4: Meningkatnya Kepastian Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum II.9.M.A-12 PROGRAM PELAKSANA (10) (11) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR (1) 1 (2) Pengembangan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat (3) Jumlah kajian teknis Bank Tanah RENCANA TAHUN 2015 (6) 1 Paket II.9.M.A-13 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 (7) (8) (9) 1 Paket 1 Paket 1 Paket PROGRAM PELAKSANA (10) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN (11)
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2014 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No (1) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Indikator (3) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (8) PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 (9) A 1 2 3 ISU STRATEGIS: KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi Padi dan Sumber Pangan Protein Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Penerapan PTT Kedelai (Ha) Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu (GAP) (Ha) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Padi (GAP) (Ha) Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Jagung (GAP) (Ha) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Balai) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan - -
32 33
32 33 500,000 9,950 1 350,000 35,000 1 32 1 500,000 9,950 1 350,000 35,000 1 32 1 500,000 9,950 1 350,000 35,000 1 32 1 4 5 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Penerapan PHT dan DPI serta Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT (ha) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen tanaman pangan (unit)
- 23,596 1 2,156 23,596 1 2,156 23,596 1 2,156 6 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket) Terlaksannya Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih (Metode) Terlaksannya Laboratorium Yang Menerapkan Sistem Mutu (Lab) Terlaksannya Laboratorium Peserta Uji Profisiensi (Lab) 352
352 -
1 10 8 35 1 10 8 35 1 10 8 35 II.10.M.A-1 Tahun 2018 (10) 500,000 9,950 1 350,000 35,000 1 32 1 23,596 1 2,156 1 10 8 35 Program Pelaksana (11) (12) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kementan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kementan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kementan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kementan Kementan Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) 7 (2) Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (3) Terlaksannya Penerapan dan pengembangan peramalan OPT (Provinsi) Terlaksannya Informasi Peramalan Serangan OPT (Informasi) 8 9 10 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Peningkatan Produksi Ternak Peningkatan Produksi Pakan Ternak Terlaksannya Teknologi Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT (Model) Pengembangan tanaman Tebu (Ha) Pengembangan Tanaman Kapas (Ha) Pengembangan Tanaman Nilam (Ha) Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Semusim (bulan) Pengembangan Budidaya Ternak Potong (kelompok) Pengembangan Budidaya Ternak Perah (kelompok) Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak (kelompok) Penguatan Usaha dan Kelembagaan BudidayaTernak (kelompok) Pengembangan Pakan Hijauan (stek) Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan (ton) Pengawasan Mutu Pakan dan Peningkatan Laboratorium Pakan (sampel) Rencana Tahun 2014 (4)
79,000 1,050 50 - 320 36 55 300 - 5,000 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
79,000 1,050 50 - 320 36 55 300 - 5,000 II.10.M.A-2 Rencana Tahun 2015 (6) 24 48 12 60,000 3,330 100 12 470 75 255 250 3,000,000 60,000 4,250 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 (8) (9) 24 24 48 48 12 12 60,000 3,330 100 12 60,000 3,330 100 12 585 95 320 730 115 400 264 277 3,143,505 62,870 3,300,680 66,014 4,453 4,676 Tahun 2018 (10) 24 48 12 60,000 3,330 100 12 910 145 500 291 3,458,568 72,615 5,000 Program Pelaksana (11) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (12) Kementan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kementan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kementan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) 11 (2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (3) Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis/PHMSZ (dosis) 12 13 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing 14 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan (sampel) Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner (unit) Produksi Vaksin dan Bahan Biologik (dosis) Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional /SISKESWANNAS (Provinsi) Peningkatan Produksi Benih Ternak (dosis) Peningkatan Bibit Ternak (ekor) Penguatan Kelembagaan Perbibitan (kelompok) Penguatan Wilayah Perbibitan (Lokasi) Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (unit usaha) Pencegahan Penularan Zoonosis (unit usaha) Penerapan Kesejahteraan Hewan (unit usaha) Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan Prospektif (unit usaha) Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Pengembangan sarana dan prasarana air irigasi untuk pertanian (Unit) Jumlah (Unit) pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim (melalui pembangunan embung/dam parit dan Sekolah Lapang Iklim) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Rencana Tahun 2014 (4) 8,976,802
35 9,000,000 200 5,000,000 - - - - - - 500,000 50 400 280 500 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 8,976,802
35 9,000,000 200 5,000,000 - - - - - - 500,000 50 400 280 500 II.10.M.A-3 Rencana Tahun 2015 (6) 5,590,515 130,000 125 6,377,775 34 4,800,000 312,260 268 32 154 30 11 22 350,000 50 2,971 300 550 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 (8) 5,680,516 (9) 5,750,510 132,000 132,500 125 6,427,775 34 125 6,477,775 34 5,040,000 327,873 281 32 176 5,292,000 344,267 295 32 187 40 15 25 65 19 32 350,000 350,000 50 50 2,971 2,971 300 300 550 550 Tahun 2018 (10) 5,860,500 133,000 125 6,527,775 34 5,557,000 361,480 310 32 200 70 25 36 350,000 50 2,971 300 550 Program Pelaksana (11) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (12) Kementan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kementan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kementan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) (2) (3) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Paket) Dukungan pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian (bulan) 15 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi Jumlah (KM) Jalan Pertanian ( Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi) Jumlah (Ha) Pendampingan Cetak sawah Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah Jumlah (Ha) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) Jumlah (Ha) Perluasan Areal 16 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Jumlah (Paket) bidang tanah petani yang di pra/ pasca sertifikasi Jumlah (Paket) Identifikasi eksisting dan potensi pengembangan lahan pertanian Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang efisien dan berkelanjutan di lokasi. Jumlah (Unit) Penguatan UPJA/Bengkel Alsintan (Perlengkapan Bengkel dan Keperluan Administrasi) Dukungan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (Bulan) Rencana Tahun 2014 (4) 1 12 260,000
40,000 40,000 250,000 15,000 1,300 12 6,890 20 12 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 1 12 260,000
40,000 40,000 250,000 15,000 1,300 12 6,890 20 12 II.10.M.A-4 Rencana Tahun 2015 (6) 1 12 200,000 500 40,000 40,000 100,000 25,000 1,300 50 7,596 168 12 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 (8) (9) 1
12 12 200,000 200,000 500 500 40,000 40,000 100,000 40,000 40,000 100,000 25,000 25,000 1,300 1,300 50 50 7,596 7,596 168 168 12 12 Tahun 2018 (10)
12 200,000 500 40,000 40,000 100,000 25,000 1,300 50 7,596 168 12 Program Pelaksana (11) (12) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) 17 18 (2) Fasilitas Pupuk dan Pestisida Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (3) Terbangunnya Rumah Kompos Jumlah (Paket) Pengawalan Pupuk Bersubsidi Jumlah (Paket) Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Jumlah (Paket) Penguatan PPNS Pupuk dan Pestisida Dukungan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (Bulan) Jumlah SDG yang terkarakterisasi dan terdokumentasi (Aksesi) Jumlah galur harapan unggul tanaman (Galur) Jumlah teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi (Teknologi) Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi dan SDG pertanian (Rekomendasi) 19 Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDG pertanian (Bulan) Jumlah teknologi pascapanen (penanganan dan pengolahan) (Teknologi) 20 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Jumlah model agrobio-industri terpadu (Model) Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan pascapanen pertanian (Rekomendasi) Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian (Bulan) Jumlah sistem informasi pertanian (Sistem Informasi) Jumlah Informasi geospasial sumberdaya pertanian (Peta) Jumlah teknologi pengelolaan lahan, air, iklim, dan lingkungan pertanian mendukung sistem pertanian bioindustri berkelanjutan (Teknologi) Jumlah formula (pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida) dan produk pertanian (perangkat uji da instrument lainnya) yang ramah lingkungan (Formula) Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan, air, dan lingkungan serta perubahan iklim (Rekomendasi) Jumlah database dan informasi sumberdaya pertanian (Database) Jumlah model pengembangan pertanian terpadu berbasis agrokeologi/tipologi lahan (Model) Rencana Tahun 2014 (4) 272 272 12 - 42 4
12 17
12 14
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 272 272 12 - 42 4
12 17
12 14
II.10.M.A-5 Rencana Tahun 2015 (6) 500 500 500 41 12 1,340 18 5 2 12 13 2 3 12 7 60 9 9 6 10 2 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 (8) (9) 500 500 500 500 500 500 41 12 1,340 41 12 1,350 19 5 22 5 2 2 12 12 15 17 2 3 2 3 12 12 7 60 7 60 10 15 9 11 6 6 12 13 2 2 Tahun 2018 (10) 500 500 500 41 12 1,350 23 5 2 12 19 3 3 12 9 60 16 6 6 14 2 Program Pelaksana (11) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (12) Kementan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) (2) (3) 21 22 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian Dukungan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian (Bulan) Jumlah teknologi spesifik lokasi (Teknologi) Jumlah model pengembangan inovasi teknologi pertanian biondustri (Model) Jumlah teknologi diseminasi yang didistribusikan ke pengguna (Teknologi) Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi) Jumlah produksi benih sumber (Ton) Dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian (Bulan) Jumlah rekomendasi kebijakan nasional mekanisasi pertanian (Rekomendasi) Jumlah teknologi (prototipe, model) mekanisasi pertanian mendukung pengembangan pertanian bioindustri (Teknologi) Jumlah prototipe alsintan yang siap didiseminasikan (Unit) 23 Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Dukungan penelitian/ perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian (Bulan) Jumlah rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan (Rekomendasi) Jumlah rekomendasi kebijakan responsif dan antisipasif isu- isu aktual pembangunan pertanian (Rekomendasi) Dukungan penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian (Bulan) Rencana Tahun 2014 (4) 12 - 198 1,300 12 2 7 12 12 22
12 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 12 - 198 1,300 12 2 7 12 12 22
12 II.10.M.A-6 Rencana Tahun 2015 (6) 12 66 66 96 109 1,802 12 2 7 20 12 12 10 12 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 (8) (9) 12 12 70 66 80 66 96 100 109 1,802 12 109 1,802 12 2 3 7 8 25 30 12 12 12 12 10 10 12 12 Tahun 2018 (10) 12 90 66 100 109 1,802 12 3 8 35 12 12 10 12 Program Pelaksana (11) (12) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) 24 (2) Penelitian dan Pengembangan Peternakan (3) Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT spesifik agroekosistem (Galur/Rumpun) Jumlah teknologi peternakan dan veteriner berbasis bioindustri, bioscience dan bioengineering (Teknologi) Jumlah bibit sumber ternak (Ekor) Jumlah benih sumber tanaman pakan ternak (Batang) 25 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (Rekomendasi) Dukungan penelitian dan pengembangan peternakan (Bulan) Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan (VUB) Jumlah teknologi budi daya, panen, dan pascapanen primer tanaman pangan (Teknologi) Jumlah model pembangunan pertanian bio-industri berbasis tanaman pangan di lahan sub-optimal (Model) Jumlah produksi benih sumber padi, serealia, serta kacang dan umbi (Ton) Jumlah saran kebijakan (Rekomendasi) Dukungan Penelitian dan pengembangan tanaman pangan (Bulan) Jumlah artikel dalam publikasi yang diterbitkan (Judul) 26 Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian 27 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Jumlah tambahan koleksi perpustakaan (Judul) Dukungan pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian (Bulan) Aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan pertanian (orang) Non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang) Kelembagaan pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (unit) Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (orang) Kelembagaan pelatihan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi (Unit) Pemberdayaan perdesaan dan pembangunan pertanian (Desa) Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan pelatihan yang dihasilkan (Dokumen) Rencana Tahun 2014 (4) 13 30 6,230 18,000 4 12 14 13
70 12
188 12
10,000 4,000 18
2,000 280
163 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 13 30 6,230 18,000 4 12 14 13
70 12
188 12
10,000 4,000 18
2,000 280
163 II.10.M.A-7 Rencana Tahun 2015 (6) 16 34 11,675 21,000 5 12 11 12 1 88 5 12 189 650 12 3,276 3,716 28 800 200 30 136 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 (8) (9) 16 16 34 34 13,905 22,000 14,235 23,000 5 5 12 11 12 12 12 14 1 1 89 97 5 12 6 12 191 193 800 12 950 12 3,425 3,550 3,885 4,025 28 28 836 866 208 216 30 30 142 147 Tahun 2018 (10) 16 34 14,570 24,000 5 12 12 14 2 97 6 12 195 1,100 12 3,720 4,220 28 908 227 30 154 Program Pelaksana (11) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan (12) Kementan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan Kementan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) (2) (3) Dukungan pemantapan sistem pelatihan pertanian (Bulan) 28 Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian Aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan formal pasca sarjana (Orang) Aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan pertanian (Orang) Kelembagaan pendidikan pertanian, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit) Ketenagaan pendidikan pertanian, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang ditingkatkan dan dikembangkan (Orang) Profesi bidang pertanian yang distandarisasi (dokumen) SDM Pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi (Orang) 29 Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Dukungan Revitalisasi pendidikan pertanian serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi SDM Pertanian (Bulan) Kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (Unit) Kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit) Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi (Orang) Materi Penyuluhan Yang dihasilkan (Judul) Rencana Tahun 2014 (4) 12 230 2,500 183 601 3 750 12 1,417 6,500 49,457 2,988 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 12 230 2,500 183 601 3 750 12 1,417 6,500 49,457 2,988 II.10.M.A-8 Rencana Tahun 2015 (6) 12 230 2,776 18 125 3 600 12 1,645 4,471 47,949 3,236 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 (8) (9) 12 12 300 300 3,000 3,000 18 18 125 125 5 1,000 5 1,000 12 12 1,745 2,045 4,870 5,260 48,149 3,336 48,149 3,636 Tahun 2018 (10) 12 300 3,000 18 125 5 1,000 12 2,145 5,260 48,449 3,636 Program Pelaksana (11) (12) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Kementan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) (2) (3) Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pangan utama (WKPP) Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan, monev dan pembinaan ketenagaan penyuluhan (Dokumen) 30 31 Pendidikan Menengah Pertanian Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian (Orang) Kelembagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit) Ketenagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang) Dukungan pendidikan menengah pertanian (Bulan) Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit) Jumlah kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal (unit) Jumlah kapal > 30 GT yang terbangun (unit) Jumlah kapal 10-30 GT yang terbangun (unit) Jumlah alat penangkap ikan dan alat bentu penangkapan ikan yang memenuhi standar dan ramah lingkungan (buah) Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit) Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan(orang) Jumlah kapal perikanan yang terpantau dan terevaluasi (unit) 32 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jumlah dokumen teknis produktivitas perjenis alat penangkap ikan (dokumen) Jumlah standar dan sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, dan kapal penangkap ikan yang dihasilkan (buah) Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan UPT Pusat (lokasi) Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan daerah prioritas (lokasi) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (8) PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 (9) Tahun 2018 (10) 13,800 13,800 11,000 12,000 12,000 15,500
46 46 46 46 18,230 18,230 18,230 18,230 18,230 18,230 384 384 84 84 84 84 596 596 125 596 596 596 12 12 12 12 12 12 650 650 700 1,200 1,500 1,800 - 200 400 600 800 100 (130 kapal lainnya dipenuhi 65 100 (130 kapal lainnya dipenuhi 10 65 37 10 10 10 37 37 37 1,552 1,552 2,929 3,150 3,300 3,500 - 17,000 20,000 22,500 25,000 210 210 700 1,200 1,700 1,900 - 800 900 1,000 1,100 1 1 1 1 1 1 20 20 23 25 26 28 22 22 22 22 22 22 5 5 3 3 3 3 II.10.M.A-9 Program Pelaksana (11) (12) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Kementan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap KKP Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap KKP
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) (2) (3) 33 Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Jumlah idetifikasi dan penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan konstruksi (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan SHTI (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang terpantau dan terevaluasi (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan integrasi dan konektivitas (lokasi) Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dapat dikendalikan melalui surveillance (kawasan) Jumlah data monitoring kualitas lingkungan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditas strategis nasional (laporan) Jumlah RSNI-3 sub bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang disusun (judul; kumulatif) Jumlah Obat Ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan khasiatnya (obat; kumulatif) Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang tingkat keberterimanya 96% Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel) Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang sistem keskanling (paket teknologi) Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem keskanling (lokasi) Jumlah produksi induk unggul (juta induk) 34 Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Jumlah unit pembenihan skala kecil siap disertifikasi (unit) Jumlah unit pembenihan skala besar yang siap disertifikasi (unit) Jumlah unit perbenihan bersertifikat (unit; kumulatif) Jumlah data infomasi dan distribusi perbenihan (Laporan) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) - 34 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (9) 34 34 34 (8) (10) - 22 23 25 30 - 55 57 59 61 72 72 102 110 120 130 - 22 50 32 37 42 50 90 120 150 180 - 22 30 35 41 - 3 4 6 8 - 35 35 35 35 22 22 45 53 61 69 242 242 250 260 271 282 4,200 4,300 4,400 4,500 - 25,235 29,025 33,285 36,935 - 16 18 19 20 - 17 18 23 24 13 13 10 13 16 18 225 225 55 73 82 100 - 45 47 48 50 225 225 420 3 3 5 540 8 670 10 820 12 II.10.M.A-10 Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya KKP Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya KKP
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) 35 36 (2) Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan (3) Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem perbenihan (lokasi) Data pengembangan kawasan perikanan budidaya (Kab./Kota; kumulatif) Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air tawar (kawasan; kumulatif) Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air payau (kawasan; kumulatif) Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya laut (kawasan; kumulatif) Jumlah Kabupaten/Kota Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya (Kab./Kota; kumulatif) Jumlah RSNI 3 sub bidang Prasarana dan Sarana budidaya yang disusun (judul; kumulatif) Hamparan pengelolaan saluran tambak partisipatif yang terlayani (m2) Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang sistem prasarana (paket teknologi) Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem prasarana (lokasi) Jumlah kelompok budidaya yang siap untuk disertifikasi CBIB (kelompok) Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB (unit; kumulatif) Jumlah jenis pakan ikan yang terjamin mutunya (jenis; kumulatif) Jumlah RSNI3 sub bidang produksi yang disusun (judul) Jumlah analisis dan publikasi data statistik perikanan budidaya (laporan) Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang sistem produksi (paket teknologi) Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem produksi (lokasi) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) - - - - - 70 70 10 10 - - - - 8,000 8,000 800 800 18 5 18 5 - - II.10.M.A-11 Rencana Tahun 2015 (6) 34 170 20 20 15 85 22 100,000 12 12 200 8,000 800 6 6 14 14 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 (8) (9) 36 40 190 210 40 60 40 65 30 50 100 115 31 40 210,000 328,000 13 13 12 13 250 300 9,200 10,700 850 900 7 6 8 6 14 14 14 14 Tahun 2018 (10) 44 230 85 90 70 130 49 459,000 13 13 350 12,300 950 9 6 18 18 Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya KKP Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya KKP
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) 37 (2) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (3) Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha) 38 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya Jumlah produksi garam KP1 (ton) Jumlah kelompok petambak garam yang diberdayakan (kelompok) Jumlah LKM pesisir yang tervasilitasi permodalannya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (unit) Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (kelompok) Jumlah sarana dan prasarana ekonomi yang dikembangkan (unit) Jumlah Masyarakat adat, tradisional dan lokal yang direvitalisasi (komunitas) Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan perikanan budidaya (paket) Jumlah Model penerapan Iptek Perikanan Budidaya (paket) Jumlah Paket teknologi Iptek perikanan budidaya (paket) Jumlah Inovasi litbang perikanan budidaya yang diusulkan HKI (paket) Jumlah Komponen teknologi Iptek perikanan budidaya (paket) 39 Pelatihan kelautan dan Perikanan Jumlah Data informasi Iptek perikanan budidaya (paket) Jumlah Produk Biologi Iptek perikanan budidaya (paket) Jumlah varietas unggul hasil litbang perikanan budidaya yang diusulkan untuk dirilis (jenis) Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang) 40 Penyuluhan kelautan dan Perikanan Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang) Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok) Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan penyuluhan KP (orang) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (8) PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 (9) Tahun 2018 (10) 26,975 26,975 25,000 25,200 25,400 25,500 - 1,000,000 1,385,000 2,226,000 3,500 3,500 2,500 2,520 2,540 2,550 1,824,000 - 10 20 30 40 - 793 945 1,223 1,840 92 92 100 287 363 429 - 8 13 18 23 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 19 19 19 19 1 1 3 3 3 3 28 28 30 30 30 30 30 31 30 35 35 38 - - 3 31 31 31 38 38 38 3 3 3 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 406 431 456 481 50,000 50,000 51,270 55,000 57,500 60000 12,000 12,000 12,000 13,100 14,500 15,350 II.10.M.A-12 Program Pelaksana (11) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (12) KKP Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan KKP Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) 41 (2) Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan (3) Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI (%) Jumlah kebijakan publik bidang perkarantinaan ikan, yang diselesaikan (dokumen) Jumlah draff peraturan perundangan undangan bidang perkarantinaan ikan yang diselesaikan (dokumen) Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) (unit) Jumlah negara yang harmonis dalam penerapan sistem perkarantinaan ikan (negara) Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat) Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi) Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat) Jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan (unit) Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan (%) B 1 Peningkatan Kelancaran Distribusi Pangan dan Penguatan Stok Pangan Dalam Negeri Pengembangan Pemasaran Domestik Optimalisasi sarana dan kelembagaan pemasaran bagi petani (unit) Fasilitasi kebijakan stabilisasi harga (dokumen) Pengembangan akses pemasaran (kelompok) Pasar lelang (unit) Pengembangan informasi pasar (unit) Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran domestik (Bulan) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (8) PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 (9) Tahun 2018 (10) - 100,00 100,00 100,00 100,00 - 3 3 3 4 - 2 2 2 3 - 10 12 14 16 - 2 2 3 4 - 31,500 32,500 33,500 34,500 - 92 138 184 230 - 137,000 139,000 141,000 143,000 - 220 230 240 250 - 100 100 100 100 120 120 60 60 60 60 - - 600 12 - - 600 12 4 45 5 60 12 4 45 5 60 12 4 50 5 60 12 4 55 5 60 12 II.10.M.A-13 Program Pelaksana (11) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (12) KKP Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) 2 (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (3) Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan) Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan (Unit) Laporan Kondisi harga pangan pokok (Laporan) Laporan Pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan (laporan) Laporan Pengembangan model distribusi dan cadangan pangan (Laporan) C 1 Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa) Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan (Kawasan) Jumlah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dikembangkan (Laporan) Laporan Kajian Kerawanan Pangan (laporan) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi Desa Mandiri Pangan (Laporan) Laporan Hasil Penyusunan FSVA (Laporan) Laporan Kajian Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan (Laporan) 2 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (Desa) 3 Peningkatan serapan pasar domestik hasil kelautan dan perikanan Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP (laporan) Laporan Promosi P2KP (laporan) Situasi Konsumsi Pangan Penduduk (Laporan) Hasil Penanganan Keamanan Pangan Segar (Laporan) Pengembangan Pangan Lokal (Laporan) Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (Provinsi) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 396 396 327 353 353 1,483 34 1 34 1 35 1 1 1 1 1,328 1,328 429
144
456 1 - 1 - 35 35 1 1 1 1 35 35 6,500 6,500 2,600 34 34 35 64 34 34 - 64 34 34 - 35 35 135 11 33 33 34 II.10.M.A-14 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 310 (9) 349 (10) 334 (11) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (12) Kementan 1,344 1,381 1,453 35 1 35 1 35 1 1 1 1 108 172 223 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kementan 141 188 97 456 456 456 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 5,500 6,100 6,900 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kementan 35 35 35 35 35 135 12 35 35 185 12 35 35 185 13 34 34 34 Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan KKP
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (1) (2) (3) Jumlah lokasi fasilitasi pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional di Pusat Pengumpulan dan Distribusi (Lokasi) Jumlah pengembangan Kelembagaan Pemasaran Hasil Perikanan (Lembaga) Jumlah lokasi pengembangan sarana dan prasarana Pemasaran Dalam Negeri (lokasi) Jumlah lokasi pengembangan informasi Pasar Dalam Negeri (Provinsi) Jumlah kebijakan bidang pemasaran dalam negeri D Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan 1 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Jumlah (Paket) Operasional Pembiayaan/ PUAP Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) - 13 - 6 - 10 - 34 - 5 3,000 3,000 5,000 12 12 12 400 400 423 II.10.M.A-15 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (9) 16 19 23 (8) (10) 8 10 12 15 20 25 34 34 34 5 5 5 5,000 5,000 5,000 12 12 12 423 423 423 Program Pelaksana (11) (12) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No (1) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Indikator (3) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) A 1 ISU STRATEGIS: KETAHANAN ENERGI Peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar Pembinaan dan Penyelengaraan Usaha Hulu Jumlah produksi: Minyak Bumi Gas Bumi Jumlah Potensi Cadangan: Minyak Bumi Gas Bumi Jumlah Persetujuan POD I Jumlah Persetujuan Amandeen atau perpanjangan kontrak Jumlah kontrak kerja sama Migas Nonkonvensional yang ditawarkan dan ditandatangani 870 MBOPD 1240 MBOEPD 7,06 Miliar STB 145,5 TSCF 4 1 13 WK 870 MBOPD 1240 MBOEPD 7,06 Miliar STB 145,5 TSCF 4 1 13 WK 830 - 870 MBOPD 1248 MBOEPD 6,92 Miliar STB 145,5 TSCF 4 1 6 WK 913 MBOPD 1248 MBOEPD 6,92 Miliar STB 145,5 TSCF 4 1 6 WK 914 MBOPD 1248 MBOEPD 6,92 Miliar STB 145,5 TSCF 4 1 6 WK 915 MBOPD 1248 MBOEPD 6,92 Miliar STB 145,5 TSCF 4 1 6 WK Jumlah kontrak kerja sama Migas konvensional yang ditawarkan dan ditandatangani Jumlah pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka 10 WK Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi 10 WK Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi 4 WK Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi 4 WK Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi 4 WK Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi 4 WK Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi II.10.M.A-16 Program Pelaksana (11) (12) Program Penyediaan Minyak dan Gas Bumi KESDM
No (1) 2 3 4 B 1 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (2) (3) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir minyak dan Gas Bumi Produksi Bahan Bakar: BBM LPG LNG Volume BBM Bersubsidi Volume LPG Bersubsidi Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Jumlah Produksi Batubara PKP2B Survei dan Pelayanan Geologi Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri Jumlah neraca cadangan sumberdaya dan cadangan izin usaha PKP2B yang dievaluasi Jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema Peningkatan Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Infrastruktur Energi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kapasitas Kilang Dalam Negeri: Kilang Minyak (MBCD) Kilang LPG (juta Ton/tahun) Kilang LNG (MMTPA) Peningkatan Kapasitas pengangkutan Migas dalam Negeri: Minyak Bumi, BBM dan Hasil olahan (ribu KL) LPG (Ton) CNG (M3) Rencana Tahun 2014 (4) 45,9 Juta KL 2 Juta Ton 23,15 MMTPA 48 Juta KL 397 Juta Ton 95 Juta Ton 64 740 1313,8 2,81 43,9 8000 300 500 II.10.M.A-17 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) PERKIRAAN MAJU Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (6) (10) 41 Juta KL 2,39 Juta Ton 25,02 MMTPA 56,448Juta KL 6.222.427 Mton 397 Juta Ton 421 Juta Ton 421 Juta Ton 421 Juta Ton 421 Juta Ton 40 Juta KL 2,39 Juta Ton 25,02 MMTPA 39 Juta KL 2,39 Juta Ton 25,02 MMTPA 45,9 Juta KL 2 Juta Ton 23,15 MMTPA 38 Juta KL 2,39 Juta Ton 25,02 MMTPA 51,663 Juta KL 5107943 Mton 48 Juta KL 53,730 Juta KL 5455283 Mton 55,342 Juta KL 5.826.243 Mton 95 Juta Ton 64 76 76 76 76 740 10 10 10 10 1313,8 2,81 43,10 1167 4,6 44 1167 4,6 45 1167 4,6 46 1167 4,6 47 8000 300 500 8000 300 500 8000 300 501 8000 300 502 8000 300 503 Program Pelaksana (11) Program Penyediaan Minyak dan Gas Bumi (12) KESDM Program Pengusahaan Mineral dan Batubara KESDM KESDM 'Program Penyediaan Minyak dan Gas Bumi KESDM
No (1) C 1 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Efisiensi dalam Pengelolaan Energi Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Indikator (3) Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas: Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan LPG Gas Bumi melalui pipa Penambahan Kapasitas Penyimpanan dalam Negeri: Minyak Bumi, BBM dan hasil olahan (ribu KL) LPG (Ribu Ton) LNG (Ribu M3) CNG (Ribu M3) Jumlah Usaha Penyimpanan: Minyak Bumi, BBM LPG LNG CNG Pembangunan Kilang Mini LPG Plant LPG Pemenuhan BBM dalam negeri untuk indonesia bagian timur Jumlah usaha Niaga gas bumi melalui pipa, niaga minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, LNG, CNG serta hasil Olahan Sambungan rumah yang terbangun jaringan gas bumi melalui pipa Laporan Penyiapan Tekno Ekonomi Energi Laporan Penerapan Teknologi Energi Bersih dan Efisien Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Kerjasama Konservasi Energi Layanan Audit Energi Rencana Tahun 2014 (4) 36 2 1 1 48 20 400 3 1 1 1 73.60% 20 20000 9 4 5 11 300 II.10.M.A-18 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 36 2 1 2 48 20 401 3 1 2 1 73.60% 20 20000 9 4 5 11 300 Rencana Tahun 2015 (6) 50 10 1 400 5 100 120 4 5 1 1 1 75.00% 20 8000 6 5 4 11 300 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 50 10 1 50 10 1 50 10 1 400 5 100 121 400 5 100 122 400 5 100 123 4 5 1 2 1 75.00% 4 5 1 3 1 75.00% 4 5 1 4 1 75.00% 20 20 20 8000 8000 8000 6 6 6 5 5 5 4 4 4 11 11 11 Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM
No (1) 2 D 1 2 3 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi, dan Usaha Penunjang Bidang Migas Peningkatan Peranan EBT di dalam Bauran Energi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Indikator (3) Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha migas Jumlah Produksi uap panas bumi Kapasitas terpasang PLTP Jumlah WKP Panas Bumi yang dilelang oleh Pemerintah Pusat Jumlah lokasi pengembangan panas bumi Kapasitas Tambahan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Jumlah Desa Mandiri Energi (DME)berbasis BBN Jumlah Produksi Biofuel dan Biogas Rencana Tahun 2014 (4) 30 80 Juta Ton 1405,5 MW 2 1 4,88 MW 25 Biodiesel: 4.02 Juta KL Bioethanol: 0.16 Juta KL II.10.M.A-19 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 30 Rencana Tahun 2015 (6) 35 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 40 45 Program (11) 50 Program Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Pelaksana (12) KESDM 80 Juta Ton 83 Juta Ton 83 Juta Ton 1405,5 MW 1440,5 MW 1440,5 MW 1440,5 MW 1440,5 MW 2 83 Juta Ton 83 Juta Ton 2 2 2 2 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM 1 2 2 2 2 4,88 MW 16 MW 17 MW 18 MW 19 MW Program Pengelolaan KESDM 25 Biodiesel: 4.02 Juta KL Bioethanol: 0.16 Juta KL 20 Biofuel: 4.77 Juta KL Biogas: 81.000 M3 20 Biofuel: 4.77 Juta KL Biogas: 81.000 M3 20 Biofuel: 4.77 Juta KL Biogas: 81.000 M3 20 Biofuel: 4.77 Juta KL Biogas: 81.000 M3 Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) A 1 ISU STRATEGIS: PENINGKATAN DAYA SAING BERBASIS SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Pertanian Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan Pengembangan Kawasan tanaman buah (Ha) Registrasi kebun tanaman buah (kebun) Fasilitas Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Buah (Unit) 6,172 870 55,921 6,172 870 55,921 6,307 870 615 2 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan Kawasan Tanaman Florikultura (m2) Registrasi Lahan Usaha (LU) Fasilitas Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Florikultura (Unit) 475,000 60 175 475,000 60 175 450,000 50 200 3 4 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Kawasan Tanaman Sayuran (Ha) Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (LU) Fasilitas Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (Unit) Kawasan Tanaman Obat (Ha) Lembaga perbenihan hortikultura (Lembaga) Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg) Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih) Benih Tanaman Obat (Kg) Benih Tanaman Buah (Batang) 5,450 1,200 550 750 199 862,319 9,132,452 37,128 1,246,799 5,450 1,200 550 750 199 862,319 9,132,452 37,128 1,246,799 5,553 1,200 742 751 160 950,000 5,700,000 35,000 970,000 II.10.M.A-20 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 (7) (8) 6,307 870 615 6,307 870 615 450,000 50 200 450,000 50 200 5,553 1,200 5,553 1,200 742 742 751 160 950,000 5,700,000 35,000 970,000 751 160 950,000 5,700,000 35,000 970,000 Tahun 2018 (9) 6,307 870 615 450,000 50 200 5,553 1,200 742 751 160 950,000 5,700,000 35,000 970,000 Program Pelaksana (10) (11) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Kementan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Kementan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Kementan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 5 6 7 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi) Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali) SLPHT (Kelompok) Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit) Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) Pengembangan Tanaman Teh (Ha) Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) Pengembangan Tanaman Lada (Ha) Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) Pengembangan Tanaman Pala (Ha) Pemberdayaan Pekebun Tanaman rempah dan Penyegar (Orang) Pengembangan kebun benih Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha) Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (bulan) Pengembangan Tanaman Karet (Ha) Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) Pengembangan Tanaman Sagu (Ha) Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan (Ha) Revitalisasi Perkebunan : Kelapa sawit, Kakao, Karet (Laporan) Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) Pemberdayaan Pekebun tanaman tahunan (Orang) Pengembangan kebun benih tanaman tahunan (Ha) Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tahunan (bulan) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 78 78 1,700 660 310 3,500 575 7,700 282 850 3,625 1,000 1,700 660 310 3,500 575 7,700 282 850 3,625 1,000 100 100 12 12 9,600 11,600 - 2,000 800 - 60 9,600 11,600 - 2,000 800 - 60
5,960 180 12 5,960 180 12 II.10.M.A-21 Rencana Tahun 2015 75 2,045 660 310 4,850 5,050 20,950 1,650 1,000 1,525 10,771 67 12 19,550 25,100 5,450 2,010 1,400 25 88 18 9,080 208 12 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 75 75 2,045 660 310 4,850 5,050 20,950 1,650 1,000 1,525 10,771 2,045 660 310 4,850 5,050 20,950 1,650 1,000 1,525 10,771 67 67 12 12 19,550 25,100 5,450 2,010 1,400 25 88 19,550 25,100 5,450 2,010 1,400 25 88 18 18 9,080 208 12 9,080 208 12 Tahun 2018 75 2,045 660 310 4,850 5,050 20,950 1,650 1,000 1,525 10,771 67 12 19,550 25,100 5,450 2,010 1,400 25 88 18 9,080 208 12 Program Pelaksana Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kementan Kementan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 8 9 10 Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 11 Pengembangan Mutu dan Standardisasi Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (Kasus) Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Provinsi) Pembinaan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT) Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha (bulan) Pemberdayaan perangkat (Unit) SL-PHT Perkebunan (KT) Antisipasi dampak perubahan iklim (Dokumen) Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan (Ha) Pemberdayaan petugas pengamat opt (Orang) Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan (bulan) Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, Dll (Ha) Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih (Batang) Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan (Paket Teknologi) Pemanfaatan Agensia Hayati (Jenis) Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (Bulan) Rancangan SNI Produk Pertanian (dokumen) Penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian (unit) Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (Laboratorium pengujian, OKKPD dan LS) (unit) Kerjasama standar mutu dan harmonisasi standar mutu (dokumen) Pengawasan jaminan mutu dan keamanan pangan (unit) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 173 173 242 242 12 12 48 132 56 13,722 48 132 56 13,722 30 12 30 12 150 150 6,458,000 - 6,458,000 - - - 27 - 27 -
6 6 30 30 II.10.M.A-22 Rencana Tahun 2015 42 32 254 12 74 198 45 16,698 984 12 100 15,000,000 29 15 12 28 60 45 7 60 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 40 38 32 32 270 12 286 12 74 198 45 16,698 74 198 45 16,698 984 12 984 12 100 100 15,000,000 29 15,000,000 29 15 12 15 12 28 60 28 60 45 45 7 7 60 60 Tahun 2018 36 32 303 12 74 198 45 16,698 984 12 100 15,000,000 29 15 12 28 60 45 7 60 Program Pelaksana Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kementan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kementan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kementan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 12 13 Pengembangan Pemasaran Internasional Pengembangan Usaha dan Investasi Pengujian dan sertifikasi alsintan (unit) Dukungan kegiatan pengembangan mutu dan standarisasi (Bulan) Bahan posisi DELRI dalam forum negosiasi dan diplomasi (dokumen) Optimalnya Negosiasi/diplomasi/advokasi dalam memperjuangkan Indonesia di Forum Internasional (dokumen) Bahan evaluasi kebijakan/regulasi (dokumen) Analisa ekspor dan impor (dokumen) Kelompoktani/gapoktan yang memasok ke pasar ekspor (kelompok) Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran internasional (Bulan) Kawasan kapemba dan agrowisata (lokasi) Sertifikasi IG (sertifikat) Peningkatan Jumlah Kerjasama/Kemitraan Pengembangan Usaha Agribisnis (dokumen MOU) Fasilitasi Investasi Sektor Pertanian (kegiatan) 14 Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Fasilitasi Promosi produk Pertanian dalam dan Luar negeri (kegiatan) Dukungan kegiatan pengembangan usaha dan investasi (Bulan) Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura (unit) Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit) Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan (unit) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 225 12 225 12 36 36 27 27 - - - - 12 12 - - - - 32 32 150 150 12 12 204 204 74 74 110 110 173 173 II.10.M.A-23 Rencana Tahun 2015 255 12 30 20 1 10 35 12 10 1 50 11 18 12 263 74 155 185 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 275 12 275 12 30 30 20 20 1 10 35 1 10 35 12 12 10 1 50 10 1 50 11 11 18 18 12 12 263 263 74 74 155 155 185 185 Tahun 2018 300 12 30 20 1 10 35 12 10 1 50 11 18 12 263 74 155 185 Program Pelaksana Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Kementan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Kementan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 15 16 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Dukungan kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian (bulan) Jumlah benih sumber durian, mangga, manggis dan buah tropika lainnya (Tanaman) Jumlah benih sumber anggrek dan tanaman hias lain (Planlet) Jumlah benih sumber jeruk dan buah subtropika (Tanaman) Jumlah benih sumber kentang (G0) (Planlet) Jumlah benih sumber bawang merah, cabai dan sayuran potensial (Kg) Jumlah benih sumber krisan (Stek) Jumlah teknologi hortikultura berbasis pertanian bioindustri (Teknologi) Jumlah VUB hortikultura (VUB) Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi) Jumlah model pengembangan kawasan agribisnis hortikultura (Model) Dukungan penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura (Bulan) Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan (Varietas) Jumlah teknologi budidaya tanaman perkebunan (Teknologi) Jumlah produk / formula (Produk) Jumlah benih sumber: Kelapa (Ton) Jumlah benih sumber: Jahe, kunyit, kencur, temulawak, Tembakau, kapas, wijen, jarak kepyar, jarak pagar, kenaf dan rosela (Kg) Jumlah benih sumber: Lada, nilam, seraiwangi, teh (Setek) Jumlah benih sumber: Cengkeh, jambu mete, pala (Pohon) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 12 12
4,000 4,000
26,000 35,000 26,000 35,000 250,000 - 250,000 - 34 - - 34 - - 12 12 10 10 21 21 - - - -
II.10.M.A-24 Rencana Tahun 2015 12 6,000 4,600 5,000 40,000 35,000 420,000 20 22 2 1 12 7 24 4 375 35,400 405,000 60,000 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 12 12 6,000 6,000 4,700 4,800 5,000 5,000 42,500 36,500 45,000 38,000 440,000 20 460,000 20 23 2 1 25 2 1 12 12 10 8 23 26 5 414 38,450 4 450 44,500 470,000 525,000 80,000 100,000 Tahun 2018 12 6,000 4,900 5,000 47,500 39,500 480,000 21 28 2 1 12 6 25 4 450 52,100 535,000 100,000 Program Pelaksana Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio- industri Berkelanjutan Kementan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio- industri Berkelanjutan Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 17 Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Jumlah benih sumber: Kopi Arabika, lindak (Biji) Jumlah benih sumber: Kopi Robusta dan karet (Entres) Jumlah benih sumber: Tebu (G2) (Budset) Jumlah benih sumber: Rami (Rizome) Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi) Jumlah model bioindustri berbasis perkebunan (Model Teknologi) Dukungan penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan (Bulan) Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Pengawasan dan Penindakan (Lap) Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Kerjasama di Bidang SPS (Lap) Dokumen Sistem dan Prosedur Informasi Perkarantinaan Pertanian (Lap) 18 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Lap) 19 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Lap) 20 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian Rekomendasi Teknik dan Metode Tindakan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati (Dok) Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian (Lap) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 - - 2,500,000 - - - 250,000 - - - 12 12 2 2 4 4 2 2 6 6 6 6 2 2 3 3 II.10.M.A-25 Rencana Tahun 2015 750,000 100,000 3,000,000 100,000 6 5 12 2 4 2 3 3 3 4 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 1,200,000 200,000 1,800,000 560,000 3,000,000 100,000 6 7 3,000,000 100,000 6 7 12 12 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 Tahun 2018 2,500,000 560,000 3,000,000 150,000 6 7 12 2 4 2 3 3 3 4 Program Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Kementan Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Kementan Kementan Kementan
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 21 Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Bulan) Dukungan Manajemen UPT lingkup Badan Karantina Pertanian (Bulan) B 1 Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jumlah pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan yang menerapkan prinsip ecoport (lokasi) 2 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Jumlah pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap (lokasi) Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha (orang) Jumlah pengembangan diversifikasi usaha (orang) Jumlah peningkatan akses dan pembinaan modal usaha serta pengembangan investasi (lokasi) Jumlah pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis usaha penangkapan ikan (unit) Jumlah pembinaan dan perlindungan kenelayanan (orang) Jumlah kelembagaan usaha yang terpantau dan terevaluasi (KUB) Jumlah nelayan yang terpantau dan terevaluasi (orang) Jumlah tenaga kerja baru perikanan budidaya (orang) 3 Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 12 12 12 12
43 43
1800 1800
II.10.M.A-26 Rencana Tahun 2015 12 12 3 57 2000 2040 1020 34 3 20000 5000 100000 168000 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 12 12 12 12 3 4 57 57 2100 2200 4080 2040 34 6120 3060 34 5 7 22500 25000 5500 6000 130000 169000 362000 584000 Tahun 2018 Program Pelaksana 12 12 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Kementan 4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap KKP 57 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap KKP 2300 8160 4080 34 9 27500 6500 219700 840000 Program Pengelolaan KKP Sumber Daya Perikanan Budidaya
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 4 Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jumlah judul Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Judul; kumulatif) Jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan yang diberdayakan di kawasan budidaya/ minapolitan/ industrialisasi (kelompok) Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui model pengembangan usaha budidaya (kelompok) Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi (orang; kumulatif) Jumlah investor baru di bidang perikanan budidaya yang difasilitasi (orang; kumulatif) Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat (lokasi) Jumlah kebijakan publik bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (kebijakan) Jumlah draff peraturan perundangan undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (dokumen) Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit) Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi) Jumlah negara mitra yang harmonis dengan sistem , mutu dan keamanan hasil perikanan (MRA/ MoU) Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan (%) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
4,000 4000
520 520
20 20
1115 1115
II.10.M.A-27 Rencana Tahun 2015 2 630 100 2700 30 3 1 1 550 25 34 80,000 1,130 90 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 4 6 662 695 120 140 6500 11500 70 120 5 7 2 3 1 2 575 600 27 29 35 36 82,000 1,175 84,000 1,225 95 95 Tahun 2018 9 729 160 18500 180 9 3 2 625 31 37 86,000 1,275 95 Program Pelaksana Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 5 Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability (UPI) Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 (unit) Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 (unit) Jumlah laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025 (unit) Jumlah Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang menerapkan Sistem Pengendalian Mutu (unit kerja) Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang mengikuti uji kompetensi (orang) Peningkatan jumlah RSNI metode pengujian Jumlah hasil uji banding dan rujukan yang divalidasi Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi 6 Penguatan dan perluasan akses pasar luar negeri hasil kelautan dan perikanan Jumlah eksportir hasil perikanan berskala UMKM yang dibina dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing (UMKM) Jumlah negara yang dilakukan penanganan hambatan ekspor hasil perikanan (negara) Jumlah promosi pemasaran internasional dalam rangka penguatan branding "naturally diverse" hasil perikanan Indonesia (jumlah promosi) Jumlah negara yang mengimplementasikan kerjasama pemasaran hasil perikanan (negara) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
- 30 1
1 II.10.M.A
- 30 1
1 Rencana Tahun 2015 20 12 10 15 20 180 3 1000 4 60 3 6 3 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 22 24 13 14 12 13 17 19 23 26 200 220 4 1100 5 1200 4 4 70 80 3 4 6 7 3 4 Tahun 2018 26 15 14 21 28 240 6 1300 4 90 4 7 4 Program Pelaksana Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan KKP
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator Jumlah kesepakatan hasil perundingan internasional (dokumen kesepakatan) Jumlah utilitas pemanfaatan hasil perundingan (%) Jumlah negara yang terpetakan potensi dan daya saing pasar hasil perikanan (negara) Jumlah jenis produk unggulan ekspor hasil perikanan Indonesia yang terpetakan potensi dan daya saing pasarnya di negara tujuan utama (jenis produk) Nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri di dalam negeri (miliar USD) 7 Pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan Jumlah kebijakan bidang pemasaran luar negeri Jumlah lokasi Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan (lokasi) Jumlah lokasi akselerasi peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sentra pengolahan hasil perikanan (lokasi) Jumlah UMKM non - sentra yang dibina (UMKM) Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang disusun Jumlah Standard Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang disosialisasikan dan diterapkan Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP) Jumlah UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (UPI) Jumlah Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (Ragam) Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (Lokasi) Jumlah kebijakan bidang pengolahan hasil Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
20 20
< 20 % terhadap nilai ekspor < 20 % terhadap nilai ekspor 37 37
249 249
60 60
143 143
II.10.M.A-29 Rencana Tahun 2015 4 50 45 4 < 1,17 5 47 8 102 10 15 500 269 70 151 5 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 4 4 50 50 60 55 8 12 < 1,36 < 1,52 5 52 5 57 18 28 102 12 102 14 18 30 525 550 289 309 80 90 159 167 5 5 Tahun 2018 Program Pelaksana 4 60 60 16 < 1,71 5 62 Program Peningkatan KKP Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan 38 102 16 44 575 329 100 175 5
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 8 Pengembangan produk dan usaha pasca panen nonpangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produk Non Pangan Hasil Perikanan yang dibina dan dikembangkan (UMKM) Jumlah Industri Produk Non Pangan Hasil Perikanan yang dibina dan dikembangkan (Industri) Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Produk Non Pangan Hasil Perikanan (Lokasi) Jumlah provinsi pengembangan promosi dan jaringan pemasaran produk non pangan hasil perikanan (Provinsi ) 9 Peningkatan investasi dan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan Jumlah negara pengembangan promosi dan jaringan pemasaran produk non pangan hasil perikanan (Negara) Jumlah Rancangan standar nasional indonesia yang disusun dalam pengembangan produk non pangan hasil perikanan, (RSNI) Jumlah Standar Nasional Indonesia yang diterapkan dalam pengembangan produk non pangan hasil perikanan (SNI) Jumlah kebijakan bidang pengembangan produk nonpangan Jumlah calon wirausaha baru pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah kebijakan bidang usaha dan investasi P2HP Jumlah Penguatan promosi dan sistem informasi peluang usaha dan investasi (provinsi) Jumlah usaha pengolah dan pemasar yang tumbuh baru usahanya (PoK/Lahsar) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 50 50
65 65
33 33
10 10
II.10.M.A-30 Rencana Tahun 2015 200 30 80 34 5 5 15 5 100 5 34 60 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 250 300 35 40 95 110 34 34 6 7 5 5 20 25 5 5 150 200 5 34 5 34 60 60 Tahun 2018 Program Pelaksana 350 Program Peningkatan KKP Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan 45 125 34 8 5 31 5 250 Program Peningkatan KKP Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan 5 34 60
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator Jumlah entitas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan, tumbuh dan berkembang (Entitas Usaha) Jumlah Pembinaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sektor Kelautan dan Perikanan (Provinsi) 10 Pengembangan uji terap produk dan alat pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan Nilai permodalan usaha P2HP (Rp. Miliar) Jumlah inovasi produk dan teknologi P2HP hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing (Ragam) 11 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Penyiapan bahan RSNI pengolahan dan pemasaran Penerapan penggunaan Tanda SNI Produk (Sertifikat) Uji nutrisi dan mutu produk perikanan (Data) Jumlah pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (UMKM) Jumlah Rekomendasi iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah Paket penerapan Iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah Inovasi teknologi litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP yang diusulan HKI (paket) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
200
200
- 1 1 3 3 1 1 II.10.M.A
-31 Rencana Tahun 2015 1340 34 320 10 5 3 600 14 3 6 1 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 1500 1600 34 34 336 13 353 16 5 4 5 4 600 16 600 18 3 3 6 6 1 1 Tahun 2018 Program Pelaksana 1700 34 370 19 Program Peningkatan KKP Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan 5 5 600 20 3 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan KKP 6 1
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 12 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Paket teknologi litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket) Jumlah Komponen Teknologi litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket) Jumlah Data dan Informasi litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket) Jumlah Rancang bangun/model alat litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (model) Jumlah inovasi produk kelautan hasil litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (buah) Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan (SIUP) (hari kerja /dokumen permohonan) Waktu pelayanan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI, SIKPI) (hari kerja/dokumen permohonan) Jumlah alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia (unit) Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP (unit) Jumlah tindak lanjut rekomendasi pelanggaran perijinan usaha perikanan tangkap (% ) Jumlah penguatan sistem perizinan daerah (Prov/Kab/Kota) Jumlah WPP yang menerapkan penataan perizinan berbasis zonasi (WPP) Jumlah pelayanan usaha penangkapan ikan yang terevaluasi (dokumen) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 4 10 10 4 0
II.10.M.A
32 4
10 10
4 0
Rencana Tahun 2015 2 11 10 4 1 10 7 10000 9600 100 11 2 1 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 2 2 11 11 10 10 4 4 2 2 10 10 7 7 12500 12600 11250 11340 100 100 22 33 4 6 1 1 Tahun 2018 2 11 10 4 2 10 7 12700 11430 100 66 8 1 Program Pelaksana Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap KKP
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 13 Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 14 15 Pendidikan Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Jumlah Rekomendasi kebijakan pembangunan KP (paket) Jumlah Model kelembagaan penyebaran IPTEK dan pemberdayaan masyarakat (model) Jumlah Model kebijakan sosial ekonomi pembangunan sektor KP (model) Jumlah Data dan Informasi Sosial Ekonomi KP (paket) Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang) Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang) Jumlah ekosistem perairan umum daratan (PUD) yang direvitalisasi (lokasi) Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP) Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP) Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang diimplementasikan (buah) Jumlah ketersediaan data statistik perikanan tangkap (dokumen) Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit) Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh observer (unit) Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya (WPP) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 4 4 4 4 0 0 11 11 6,108 6,108 8 8 11 11 6 6
II.10.M.A-33 Rencana Tahun 2015 6 4 6 15 6250 110 3 5 2 3 7 250 100 3 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 6 7 4 4 6 6 15 15 6500 6500 110 110 6 9 7 9 4 6 3 3 7 7 500 750 150 200 6 9 Tahun 2018 8 4 6 15 6500 110 12 11 7 3 7 1000 250 10 Program Pelaksana Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan KKP Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap KKP KKP
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 16 Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Jumlah Rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI berbasis IPTEK (paket) Jumlah Paket penerapan IPTEK pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI (paket) Jumlah Wilayah Pengelolaan PerikananLaut yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (WPP) Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan PUD yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (PUD) Jumlah Kawasan Konservasi yang telah teridentifikasi kerentanan, kelangkaan dan keterancaman kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya (KKP) Jumlah data dan informasi sumber daya, pemulihan habitat, konservasi dan teknologi penangkapan ikan Jumlah teknologi pengelolaan perikanan dan konservasi SDI (paket) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 4 2 4 8 6 0 0 II.10.M.A-34 4 2 4 8 6 0 0 Rencana Tahun 2015 7 4 2 8 3 10 3 Tahun 2016 PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 7 7 4 4 2 2 8 8 3 3 10 10 3 3 Tahun 2018 Program Pelaksana 7 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan KKP 4 2 8 3 10 3
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator C 1 Kehutanan Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan Tersedianya 100% Peta Permohonan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan 2 Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Tersedianya Peta Penetapan dan kelembagaan 409 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Terselesaikannya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan Terselenggaranya Pengukuhan Hutan Secara Parsial 3 Inventarisasi Sumber Daya Hutan Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan Minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di 409 KPH (keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan sebaran spasial) 4 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan Terjaminnya 600 KPH dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 80% 80%
II.10.M.A-35 Rencana Tahun 2015 100% 109 KPH 35% 100% 6.000 Km 109 KPH 258 KPH PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 100% 100% 209 KPH 309 KPH 55% 65% 100% 100% 14.000 Km 22.000 Km 209 KPH 309 KPH 358 KPH 458 KPH Tahun 2018 Program Pelaksana 100% Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kemenhut 409 KPH 75% Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kemenhut 100% 32.000 Km 409 KPH Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kemenhut 600 KPH Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kemenhut
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 5 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Terjaminnya 600 KPH dalam RKTN, RKTP dan RKTK Tercapainya Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% 6 Pemantapan Kawasan Hutan Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 km dan terbangunnya kesepahaman publik serta pengendalian pemantapan kawasan hutan Terselesaikannya Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH 7 Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi Terselesaikannya Inventarisasi Sumber Daya Hutan (Keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan sebaran spasial) di 409 KPH setara 1.650 Klaster Terjaminnya Penyelenggaraan Pengolaan Hutan Produksi di 347 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tersedianya data arahan pemanfaatan dan investasi hutan produksi pada kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin di 27 provinsi Meningkatnya produksi dan ragam hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari kawasan hutan produksi sebesar 20% dari tahun 2013 (rata-rata 4% per tahun) 8 Peningkatan Usaha Hutan Alam Meningkatnya sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada 40 Unit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK HA/RE) Meningkatnya penerapan Multi Sistem Silvikultur (MSS) pada 50 unit IUPHHK-HA Total produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 50 juta m3 Bertambahnya investasi usaha pemanfaatan HA/RE sebesar 1 juta ha Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015
258 KPH 80%
6.000 Km
109 KPH
330 Klaster
80 Unit 100%
27 Provinsi 5%
4%
8 Unit
10 Unit
7 Juta m3 5% 5% 200.000 Ha II.10.M.A-36 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana 358 KPH 458 KPH 600 KPH 14.000 Km 80% 22.000 Km 80% 32.000 Km 80% Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan Kemenhut Kemenhut 209 KPH 309 KPH 409 KPH 660 Klaster 990 Klaster 1.320 Klaster 153 Unit 227 Unit 287 Unit Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan Kemenhut 27 Provinsi 27 Provinsi 27 Provinsi 8% 12% 16% 16 Unit 24 Unit 32 Unit Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan Kemenhut 20 Unit 30 Unit 40 Unit 15 Juta m3 25 Juta m3 37 Juta m3 400.000 Ha 600.000 Ha 800.000 Ha
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 9 10 Peningkatan Usaha Hutan Tanaman Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iur an Hasil Hutan Meningkatnya Kinerja Usaha Pemanfaatan pada 50 Unit Manajemen Hutan Tanaman Total produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m3 Bertambahnya Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman untuk pertukangan dan bioenergy sebanyak 50 Unit (400 Ribu ha) Bertambahnya Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat seluas 250 ribu Ha Penyelesaian konflik lahan pada 50 lokasi Implementasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online pada 54 unit manajemen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Penerimaan PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 20 % dari tahun 2013 11 12 Peningkatan Industri Primer Kehutanan Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi Meningkatnya nilai investasi industri kehutanan sebesar Rp2,5 Triliun Meningkatnya Implementasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebesar 25% dari tahun 2013 (710 unit) Meningkatnya Produksi Hasil Hutan dari Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang bersertifikat legalitas kayu sebesar 25% dari tahun 2013 (26,5 juta m3) Total nilai ekspor produk hasil hutan kayu menjadi sebesar USD32,5 miliar Terlaksananya pengelolaan hutan produksi di 347 KPHP Tersedianya Perencanaan dan Evaluasi Usaha Hutan Alam di 18 Wilayah Meningkatnya Kinerja Produksi Hutan Tanaman pada 18 wilayah sebesar 160 Juta M3 Terbinanya tenaga teknis kehutanan PHPL sebesar 100% Meningkatnya Usaha Industri Primer Hasil Hutan di 18 Wilayah Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana
10 Unit 20 Unit 30 Unit 40 Unit Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan Kemenhut
26 Juta m3 58 Juta m3 91 Juta m3 125 Juta m3
10 Unit 20 Unit 30 Unit 40 Unit
50.000 Ha 100.000 Ha 150.000 Ha 200.000 Ha 100% 100% 10 Lokasi 14 Unit 20 Lokasi 24 Unit 30 Lokasi 34 Unit 40 Lokasi 44 Unit Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan Kemenhut 2% 2% 5% 10% 15% 20%
500 Miliar 1 Triliun 1,5 Triliun 2 Triliun Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan Kemenhut
746 Unit 781 Unit 817 Unit 852 Unit 10% 10% 27,9 Juta m3 29,2 Juta m3 30,5 Juta m3 31,8 Juta m3
USD6,5 Miliar USD13 Miliar USD19,5 Miliar USD26 Miliar
80 KPHP
153 KPHP 227 KPHP 287 KPHP Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan Kemenhut
18 Wilayah - 18 Wilayah 18 Wilayah 18 Wilayah
26 Juta m3 - 58 Juta m3 91 Juta m3 125 Juta m3
18 Wilayah - 18 Wilayah 18 Wilayah 18 Wilayah II.10.M.A-37
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 13 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan sebanyak 15.000 orang di 600 KPH Jumlah sertifikat SDM KPH dan SDM Kehutanan Lainnya yang Kompeten, 10.000 orang 14 Peningkatan Penyuluhan Kehutanan Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) di dalam KPH dan Hutan Rakyat menjadi kelas madya sebanyak 5.000 KTH Terbentuknya 500 unit koperasi KTH di dalam KPH dan Hutan Rakyat 15 Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya Terbentuknya kemitraan KTH yang profitable dengan pelaku usaha kehutanan, 150 unit di dalam KPH dan Hutan Rakyat Jumlah SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya yang lulus diklat berbasis kompetensi minimal 41.800 orang Tersedianya SDM Aparatur Kehutanan yang lulus pendidikan S2 dan S3, 290 orang (S3= 60 orang, S2= 230 orang) Meningkatnya kapasitas pengelolaan KHDTK di 7 BDK sebagai sarana kediklatan. 16 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan minimal 2.300 orang lulusan 17 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Hutan Untuk Peningkatan Daya Saing Produk Kayu dan Bukan Kayu Iptek dasar dan terapan bidang teknologi pengolahan hasil hutan untuk mendukung inovasi teknologi, diversifikasi produk, peningkatan kualitas, optimasi proses produksi, dan pemanenan hasil hutan di 7 KPHP dan 3 KPHL Pilot project litbang di KPH Lakitan 18 Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi SDH (flora, fauna, mikroba dan kawasan) Iptek dasar dan terapan bidang teknologi konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan flora dan fauna langka, Pilot project litbang di KPHP Banjar dan KPHP Kuburaya Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015
987 Orang -
1.000 orang -
600 KTH
25 Unit
10 Unit
8.540 Orang -
35 Orang
1 KHDTK -
280 Orang -
30%
II.10.M.A-38 Tahun 2016 5.487 Orang 2.500 Orang 1.700 KTH 130 Unit 45 Unit 16.660 Orang 95 Orang 3 KHDTK 980 Orang 40% 60% 40% 40% PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 Tahun 2018 8.987 Orang 12.487 Orang 4.500 Orang 7.000 Orang 2.800 KTH 3.900 KTH 250 Unit 370 Unit 80 Unit 115 Unit 25060 Orang 33430 Orang 160 Orang 225 Orang 5 KHDTK 7 KHDTK 1.400 Orang 1.850 Orang 65% 80% 100% 100% 65% 80% 65% 80% Program Pelaksana Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kemenhut Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kemenhut Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kemenhut Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kemenhut Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan Kemenhut Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan Kemenhut
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 19 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktifitas Hutan (Kayu dan Non Kayu) Iptek dasar dan terapan bidang peningkatan produksi kayu dan HHBK di 29 KPHP, 3 KPHL, 2 KPHK Pilot project litbang di KPHP Biak Numfor, KPHP Bualemo, KPHP Jeneberang 20 Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Kehutanan dan Penanganan Perubahan Iklim Iptek terapan untuk peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan dan pemanfaatan hutan, yang meliputi : (1) Kontribusi sektor kehutanan dalam penanganan perubahan iklim; (2) Kebijakan lanskap dan jasa hutan; (3) Politik dan hukum pemanfaatan hutan; (4) Kebijakan tata kelola dan ekonomi kehutanan di 3 KPHP, 2 KPHL Pilot project litbang di KPH Yogyakarta D 1 Mineral dan Pertambangan Pembinaan Pengusahaan Mineral Jumlah Produksi Mineral Prosentase Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dalam pengembangan sub sektor pertambangan umum Peningkatan nilai tambah bahan galian tambang Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015
Tembaga: 640 Ribu Ton Emas: 87 Ton Timah 88 Ribu Ton Bijih Nikel 3.5 Juta Ton Bauksit 1 Juta Ton Bijih dan Pasir Besi: 7 Juta Ton 58% Tembaga: 640 Ribu Ton Emas: 87 Ton Timah 88 Ribu Ton Bijih Nikel 3.5 Juta Ton Bauksit 1 Juta Ton Bijih dan Pasir Besi: 7 Juta Ton 58% 58.50%
33 smelter II.10.M.A-39 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 40% 60% 80% 40% 60% 80% 40% 60% 80% 40% 60% 80% 59% 59.50% 60% 59 melter 63 smelter 65 smelter Program Pelaksana Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan Kemenhut Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan Kemenhut Program Pengusahaan Mineral dan Batubara KESDM
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (1) A 1 (4) ISU STRATEGIS: PENGUATAN TATA KELOLA, KONSERVASI, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN Konservasi Hutan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial (2) (3) (5) (6) (8) (9) Terjaminnya 50 Unit KPH Konservasi beroperasi pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional
12 Unit 22 Unit 34 Unit (10) (11) 45 Unit Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (12) Kemenhut Tersusunnya Rencana Pengelolaan di Kawasan Konservasi sebanyak 150 dokumen
30 Rencana Pengelolaan 31 Rencana Pengelolaan 32 Rencana Pengelolaan 33 Rencana Pengelolaan Terjaminnya Kawasan Ekosistem Esensial terbentuk di 16 Lokasi 2% 2% 3 KEE 6 KEE 10 KEE 13 KEE Terjaminnya Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar
50.000 Ha 100.000 Ha 150.000 Ha 200.000 Ha 2 Konservasi Keanekaragaman Hayati Terjaminnya Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 3% 3% 2% 4% 6% 8% Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kemenhut II.10.M.A-40
No (1) 3 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Indikator (3) Terjaminnya 60 unit penangkaran yang mendapat sertifikat untuk melakukan peredaran Luar Negeri Terjaminnya Nilai Ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar Rp25 trilyun Terjaminnya Nilai PNBP dari Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebesar 50 Milyar dalam 5 tahun (2015-2019) Terjaminnya jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan di Lembaga Konservasi bertambah 10 jenis dari database 2013 Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar100 unit dari tahun 2013 Terjaminnya usaha jasa lingkungan air sebanyak 25 perusahaan Tercapainya registrasi dan sertifikasi Voluntary Carbon Standard (VCS) atau Climate Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD + pada 2 Kawasan Konservasi Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5) 5% 5%
5 unit 5 unit
II.10.M.A-41 Rencana Tahun 2015 (6) 10 unit 5 Trilyun 10 Milyar 2 jenis 20 unit 5 Perusahaan 0 KK PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 15 Unit (9) 30 Unit (10) 35 Unit (11) (12) 10 Trilyun 15 Trilyun 20 Trilyun 20 Milyar 30 Milyar 40 Milyar 4 Jenis 6 Jenis 8 Jenis 40 Unit 60 Unit 80 Unit Pengelolaan Hutan Kemenhut Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 15 Perusahaan 20 Perusahaan 25 Perusahaan 1 KK 1 KK 2 KK
No (1) 4 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengendalian Kebakaran Hutan Indikator (3) Terjaminnya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang aktif sejumlah 6.000 kader Terjaminnya kontribusi PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan mencapai Rp 1 Triliun Terjaminnya penurunan jumlah Hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot dalam 5 tahun Terjaminnya penurunan luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.475,2 Ha dalam 5 tahun Rencana Tahun 2014 (4) 10% 100% 67.20% 50.00% Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (5) (6) 10% 1.200 KK 100% 200 Milyar 67.20% 17.464 HS 50.00% 3.784 Ha II.10.M.A-42 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 2.400 KK (9) 3.600 KK (10) 4.800 KK (11) (12) 400 Milyar 600 Milyar 800 Milyar 17.107 HS 16.751 HS 16.394 HS Pengelolaan Hutan Kemenhut Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 3.706 Ha 3.629 Ha 3.552 Ha
No (1) 5 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Penyidikan dan Pengamanan Hutan Indikator (3) Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3.000 orang dalam 5 tahun Terjaminnya jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 100 Brigade dalam 5 Tahun Terjaminnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan Minimal 75 kasus per tahun Terjaminnya Penanganan dan Penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang Kehutanan terlaksana di 70 Lokasi pada UPT PHKA Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana Pengamanan Hutan di 88 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC Terjaminnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan hutan sebesar 10.000 orang Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
25%
25%
II.10.M.A-43 PERKIRAAN MAJU Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (6) (8) 600 Orang 1.200 Orang (9) 1.800 Orang (10) 2.400 Orang (11) (12) 20 Brigade 40 Brigade 60 Brigade 80 Brigade 75 Kasus 75 Kasus 75 Kasus 75 Kasus Pengelolaan Hutan Kemenhut Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 15 Lokasi 30 Lokasi 45 Lokasi 60 Lokasi 50 Lokasi 38 Lokasi 50 Lokasi 38 Lokasi 2.000 Orang 4.000 Orang 6.000 Orang 8.000 Orang
No (1) 6 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengelolaan Taman Nasional Indikator (3) Jumlah Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Tersusun sebanyak 50 dokumen Terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial pada 6 Lokasi Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 Nilai Ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar 25 trilyun dalam 5 tahun (2015-2019) Nilai PNBP dari Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebesar 50 Milyar dalam 5 tahun (2015-2019) Jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan di Lembaga Konservasi bertambah 10 jenis dari database 2013 Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 100 Unit dari tahun 2013 Beroperasinya usaha jasa lingkungan air sebanyak 25 perusahaan dalam 5 tahun Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
2%
2%
3%
3%
5% 5% 60% 60% 5 unit 5 unit II.10.M.A-44 Rencana Tahun 2015 (6) 10 Dokumen 1 KEE 30.000 Ha 2% 2,5 Trilyun 5 Milyar 1 Jenis 20 Unit 2 Perusahaan PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 20 Dokumen (9) 30 Dokumen (10) (11) 40 Dokumen Pengelolaan Hutan (12) Kemenhut Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 3 KEE 4 KEE 5 KEE 70.000 Ha 100.000 Ha 120.000 Ha 4% 6% 8% 5 Trilyun 7,5 Trilyun 10Trilyun 10 Milyar 15 Milyar 20 Milyar 2 Jenis 3 Jenis 4 Jenis 30 Unit 40 Unit 50 Unit 5 Perusahaan 10 Perusahaan 13 Perusahaan
No (1) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Indikator (3) Registrasi dan sertifikasi Voluntary Carbon Standard (VCS) atau Climate Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Kawasan Konservasi Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang aktif sejumlah 6.000 kader Kontribusi PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan mencapai Rp 1 Trilyun selama 5 tahun (2015-2019) Jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot dalam 5 tahun Luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3,475,2 Ha dalam 5 tahun Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3.000 orang dalam 5 tahun Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
100% 100% 67.20% 67.20% 50% 50% 6 DAOPS 6 DAOPS II.10.M.A-45 Rencana Tahun 2015 (6) 0 600 KK 100 Milyar 17.464 HS 3.784 Ha 300 Orang PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 1 KK 1 KK 2 KK 1.200 KK 1.800 KK 2.400 KK 200 Milyar 300 Milyar 400 Milyar 17.107 HS 16.751 HS 16.394 HS 3.706 Ha 3.629 Ha 3.552 Ha 600 Orang 900 Orang 1.200 Orang Program Pelaksana (11) (12)
No (1) 7 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Indikator (3) Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 100 Brigade dalam 5 Tahun Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan minimal 75 kasus per tahun Pengamanan dan Penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang Kehutanan Terlaksana di 70 Lokasi pada UPT PHKA Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan hutan di 88 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan hutan sebesar 10.000 orang Beroperasinya 50 Unit KPH Konservasi pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional Jumlah Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Tersusun sebanyak 150 dokumen Terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial pada 10 Lokasi Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
25%
25%
6 DAOPS 6 DAOPS
2%
2%
II.10.M.A-46 Rencana Tahun 2015 (6) 2 Brigade 75 Kasus 10 Lokasi 50 Lokasi 1.000 Orang 12 Unit 20 Dokumen 2 KEE 20.000 Ha PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 0 Brigade (9) 0 Brigade (10) 0 Brigade (11) (12) 75 Kasus 75 kasus 75 kasus 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 38 Lokasi 50 Lokasi 38 Lokasi 2.000 Orang 3.000 Orang 4.000 Orang 22 Unit 34 Unit 45 Unit Pengelolaan Hutan Kemenhut Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 40 Dokumen 60 Dokumen 80 Dokumen 4 KEE 6 KEE 8 KEE 40.000 Ha 60.000 Ha 80.000 Ha
No (1) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Indikator (3) Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 Tersertifikasinya 60 unit penangkaran yang akan melakukan peredaran Luar Negeri. Nilai Ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar Rp25 trilyun Nilai PNBP dari Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebesar Rp50 Milyar Jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan di Lembaga Konservasi bertambah 10 jenis dari database 2013 Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 100 Unit dari tahun 2013 Beroperasinya usaha jasa lingkungan air sebanyak 25 perusahaan Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang aktif sejumlah 6.000 kader Kontribusi PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan mencapai Rp 1 Trilyun selama 5 tahun (2015-2019) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5) 3% 3% 5% 5%
5 unit 5 unit
100% 100% II.10.M.A-47 Rencana Tahun 2015 (6) 2% 10 Unit 2,5 Trilyun 5 Milyar 1 Jenis 10 Unit 3 Perusahaan 600 KK 100 Milyar PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 4% 6% 8% 15 Unit 30 Unit 35 Unit 5 Trilyun 7,5 Trilyun 10Trilyun 10 Milyar 15 Milyar 20 Milyar 2 Jenis 3 Jenis 4 Jenis 20 Unit 25 Unit 30 Unit 6 Perusahaan 7 Perusahaan 9 Perusahaan 1.200 KK 1.800 KK 2.400 KK 200 Milyar 300 Milyar 400 Milyar Program Pelaksana (11) (12)
No (1) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Indikator (3) Jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot dalam 5 tahun Luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3,475,2 Ha dalam 5 tahun Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3.000 orang dalam 5 tahun Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 100 Brigade dalam 5 Tahun Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan minimal 75 kasus per tahun Pengamanan dan Penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang Kehutanan Terlaksana di 70 Lokasi pada UPT PHKA Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan hutan di 88 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan hutan sebesar 10.000 orang dalam 5 tahun Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 67.20% (5) 67.20% 50% 50% 6 DAOPS 6 DAOPS
6 DAOPS 6 DAOPS II.10.M.A-48 Rencana Tahun 2015 (6) 17.464 HS 3.784 Ha 300 Orang 18 Brigade 75 Kasus 10 Lokasi 50 Lokasi 1.000 Orang PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) 17.107 HS (9) 16.751 HS (10) 16.394 HS 3.706 Ha 3.629 Ha 3.552 Ha 600 Orang 900 Orang 1.200 Orang 40 Brigade 60 Brigade 80 Brigade 75 Kasus 75 Kasus 75 Kasus 15 Lokasi 15 Lokasi 15 Lokasi 38 Lokasi 50 Lokasi 38 Lokasi 2.000 Orang 3.000 Orang 4.000 Orang Program Pelaksana (11) (12)
No (1) 8 9 10 11 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pembinaan Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan Pengembangan Perhutanan Sosial Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Indikator (3) Terjaminnya Pengelolaan Hutan Lindung di 182 KPHL Pembuatan Tanaman Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas 1.000 Ha Peningkatan Produksi dan Ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 15% dari tahun 2014 Produksi kayu di hutan rakyat selama 5 tahun menjadi 100 Juta m3 Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD sebanyak 500 unit Tersusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu sebanyak 180 DAS Tersedianya data dan informasi serta reporting kinerja DAS 108 DAS Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS Terjaminnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
6 Lokasi 6 Lokasi 50.000 Ha 50.000 Ha 500.000 Ha 500.000 Ha 3 DAS 3 DAS 36 BPDAS 36 BPDAS 610 Ha 610 Ha II.10.M.A-49 Rencana Tahun 2015 (6) 40 KPHL 200 Ha 11% 15 Juta m3 100 Unit 36 DAS 108 DAS 34 Provinsi 170 Ha PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 80 KPHL (9) 120 KPHL (10) (11) 160 KPHL Program Bina Hutan (12) Kemenhut Lindung dan Pengelolaan DAS 400 Ha 600 Ha 800 Ha 12% 13% 14% Program Bina Hutan Kemenhut Lindung dan Pengelolaan DAS 34 Juta m3 56 Juta m3 78 Juta m3 200 Unit 300 Unit 400 Unit 72 DAS 108 DAS 144 DAS Program Bina Hutan Kemenhut Lindung dan Pengelolaan DAS 108 DAS 108 DAS 108 DAS 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 250 Ha 330 Ha 410 Ha Program Bina Hutan Kemenhut Lindung dan Pengelolaan DAS
No (1) 12 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Penyelenggaraan RHL, Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS Indikator (3) Terjaminnya penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR Areal sumber benih seluas 10.500 Ha terkelola Terlaksananya Pengelolaan Hutan Lindung di 182 KPHL Pembuatan Tanaman hutan Kota dan pemeliharaanya seluas 1.000 Ha Peningkatan Produksi dan Ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 15% dari tahun 2014 Produksi kayu di hutan rakyat selama 5 tahun menjadi 100 Juta m3 Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD sebanyak 500 unit Tersusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu sebanyak 180 DAS Tersedianya data dan informasi kinerja 108 DAS Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 37 Lokasi (5) 37 Lokasi 4.500 Ha 4.500 Ha
6 Lokasi 6 Lokasi
3 DAS 3 DAS 36 BPDAS 36 BPDAS
II.10.M.A-50 Rencana Tahun 2015 (6) 37,5 Juta Batang 10.500 Ha 40 KPHL 200 Ha 11% 15 Juta m3 100 Unit 36 DAS 108 DAS 34 Provinsi PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 75 Juta Batang (9) 112,5 Juta Batang (10) 150 Juta Batang (11) (12) 10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 80 KPHL 120 KPHL 160 KPHL Program Bina Hutan Kemenhut Lindung dan Pengelolaan DAS 400 Ha 600 Ha 800 Ha 12% 13% 14% 34 Juta m3 56 Juta m3 78 juta m3 200 Unit 300 Unit 400 Unit 72 DAS 108 DAS 144 DAS 108 DAS 108 DAS 108 DAS 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi
No (1) 13 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan Indikator (3) Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR Terbangunnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR Areal sumber benih seluas 10.500 Ha terkelola Rencana Tahun 2014 (4) 4.000 Unit 610 Ha 37 Lokasi 4.500 Ha Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (5) (6) (8) (9) 4.000 Unit 27 Juta Batang54 Juta Batang81 Juta Batang (10) 108 Juta Batang (11) (12) 610 Ha 170 Ha 250 Ha 330 Ha 410 Ha Program Bina Hutan Kemenhut Lindung dan Pengelolaan DAS 37 Lokasi 10,5 Juta Batang 21 Juta Batang 31,5 Juta Batang 42 Juta Batang 4.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha II.10.M.A-51
No (1) B 1 2 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (2) (3) (4) (5) (6) Tata Kelola, Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta Pengawasan Pemanfaatan SD Kelautan 500.000 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Ha) 300.000 300.000 Jumlah kawasan konservasi yang dilakukan upaya perlindungan dan pelestariannya (kawasan) 4.5 jt Ha 4.5 jt Ha 17 Jumlah kawasan konservasi yang difasilitasi upaya pemanfaatannya (kawasan) Jumlah Jenis Ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya (jenis)
15 10 10 Jumlah jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (jejaring)
3 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terluar berpenduduk terfasilitasi sarpras dalam mendukung pengembangan ekonomi (pulau) Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk yang dikelola (pulau) 64 ppk, 5 ppkt
64 ppk, 5 ppkt
15 7 II.10.M.A-52 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) (9) (10) (11) (12) 600.000 800.000 900.000 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil KKP 28 30 33 20 25 30 15 19 19 3 3 5 16 21 26 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil KKP 20 35 55
No (1) 3 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Indikator (3) Jumlah Gugus Pulau yang dikembangkan sebagai sentra wisata bahari dan perikanan (Gugus Pulau) Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi investasi dan pengembangan ekonominya (pulau) Jumlah pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya (pulau) Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi pengelolaan lingkungannya dan mitigasi bencana/dampak perubahan iklim (pulau) Jumlah produk dan jasa kelautan yang difasilitasi pengembangannya (produk) Jumlah ijin yang difasilitasi untuk pemanfaatan kawasan pesisir dan laut (ijin) Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya (kawasan) Jumlah kawasan pesisir yang direhabilitasi (kawasan) Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengendalian pencemarannya (kawasan) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
21 21
22 22
120 ha 120 ha
II.10.M.A-53 Rencana Tahun 2015 (6) 3 5 750 20 3 4 22 7 7 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 5 7 30 60 500 250 70 120 4 5 10 15 65 80 20 30 15 20 Program Pelaksana (11) (12) 9 90
170 6 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil KKP 20 95 40 25
No (1) 4 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator (3) Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengembangan sarana dan prasaranya (kawasan) Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi) Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lintas wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi) Jumlah dokumen Tata Ruang WP3K di Wilayah Nasional dan Lintas Wilayah yang telah dievaluasi substansinya (dokumen) Jumlah dokumen RZWP3K yang diakselerasi legalitasnya (dokumen) Jumlah dokumen final RZWP3K kab/kota dan prov yang telah dievaluasi substansinya (lokasi) Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
65 65 II.10.M.A-54 Rencana Tahun 2015 (6) 3 36 3 5 72 50 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 10 15 54 54 4 4 39 58 72 90 90 50 50 50 Program Pelaksana (11) (12) 20 37 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil KKP 2 58 50 50 30
No (1) 5 6 7 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Indikator (3) Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Jumlah Kapal Pengawas yang siap Beroperasi Jumlah Awak kapal pengawas yang memenuhi kualifikasi Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik secara akuntabel Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (Inpres 15 tahun 2011) Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] Perikanan baru yang kompeten (orang) Jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (lokasi/kawasan ) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 90 Hari operasi (5) 60 Hari operasi 27 unit 27 unit
79%
79%
79%
79%
60 60
II.10.M.A-55 Rencana Tahun 2015 (6) 116 hari operasi 27 unit 108 orang 80% 80% 80% 30 5 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 73 hari operasi (9) 73 hari operasi (10) 75 hari operasi (11) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (12) KKP 31 Unit 31 unit 32 unit 124 orang 124 orang 128 orang 82% 85% 90% Program Pengawasan KKP Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 82% 85% 90% 80% 80% 80% 30 30 30 6 7 8 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP
No (1) 8 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Indikator (3) Jumlah jenis ikan yang dilindungi, yang dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan) Jumlah Wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang dikelola (direncanakan dan dimanfaatkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perijinan yang diberikan (lokasi) Persentase penurunan tingkat pencemaran akibat aktifitas perikanan [UPI] (%) Persentase survey BMKT yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau perijinan yang diberikan (%) Jumlah usaha garam yang sesuai ketentuan perijinan yang diberikan (usaha garam) Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang) Persentase Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Barat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku (%) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
32%
32%
28 28
90 90 II.10.M.A-56 Rencana Tahun 2015 (6) 6 30 60 45 70 100 95,35 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) (9) (10) (11) (12) 8 10 14 40 50 60 72 78 84 55 60 75 80 90 100 100 100 100 96,31 97,27 98,24 Program Pengawasan KKP Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
No (1) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Indikator (3) Persentase Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Timur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku (%) Persentase Ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku (%) Persentase Ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan [POKMASWAS] yang peran aktif Dalam Pengawasan SDKP (POKMASWAS) Persentase Ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dengan Unit usaha Penangkapan Ikan yang sesuai dengan ketentuan (%) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5) 90 90 80 80 80 80 800 800
II.10.M.A-57 Rencana Tahun 2015 (6) 89,61 80,00 75,37 1,128 90,00 30,50 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 90,46 93,17 95,97 91, 25 92,37 93,50 80,23 84,74 88,96 1.539 1.585 1.632 92,00 94,00 96,00 32,50 34,50 37,50 Program Pelaksana (11) (12)
No (1) 9 10 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan Indikator (3) Jumlah pemenuhan sistem pemantauan SDKP yang terintegrasi dan operasional sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi dan akuntabel (unit) Infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu (kapal pengawas, speedboat pengawas, kantor Pengawas, Dermaga, Mess ABK [operator], Gudang barang bukti, Rumah penampungan sementara ABK Non Justitia, Pos Pengawas) (unit) Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (%) Kawasan konservasi yang dapat dipantau (lokasi) Jumlah Rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah Paket penerapan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah Inovasi teknologi kelautan dan perikanan (paket) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) - (5) - 20 20
2 2 2 2 6 6 II.10.M.A-58 Rencana Tahun 2015 (6) 6 10 75,00 12 4 3 5 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (8) 3 (9) 3 (10) (11) 4 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (12) KKP 10 10 10 80,00 85,00 90,00 24 36 48 4 4 4 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan KKP 3 3 3 5 5 5
No (1) 11 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir Indikator (3) Jumlah Data dan /atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iK/Lim (paket) Jumlah Data dan informasi teknologi kelautan dan perikanan, hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (Paket) jumlah inovasi produk dan jasa kelautan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (buah) Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi kelautan dan perikanan (paket) Jumlah Rekomendasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan (paket) Jumlah Paket penerapan Iptek kewilayahan, dinamika dan sumberdaya pesisir dan laut (paket) Jumlah Kawasan pesisir yang terpetakan sumberdayanya (SDLP) Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut (WPP) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 0 0 0 1 3 2 7 2 II.10.M.A-59 0 0 0 1 3 2 7 2 Rencana Tahun 2015 (6) 2 4 1 1 8 3 5 5 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 2 2 4 4 1 1 1 0 8 8 3 3 5 5 5 5 Program Pelaksana (11) (12) 2 4 1 0 8 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan KKP 3 5 5
No (1) 12 13 C 1 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim Indikator (3) Jumlah Dokumen data dan/atau informasi sumberdaya dan kerentanan Pesisir dan Laut (paket) Jumlah inovasi produk dan jasa kelautan hasil litbang sumberdaya laut dan pesisir (buah) Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi Presiden RI dan Kementerian/Lembaga dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan (rekomendasi) Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan sesuai roadmap RB KKP Tersusunnya posisi pemerintah Indonesia yang kuat dalam negosiasi maupun tindak lanjut komitmen UNFCCC Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5) 3 3 0 0 25 25 56 56
II.10.M.A-60 PERKIRAAN MAJU Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana (6) (8) (9) (10) (11) (12) 5 5 5 5 1 1 1 1 11 15 18 20 Program Dukungan KKP Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 25 26 27 29 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1 kertas kerja pemerintah 1 kertas kerja pemerintah 1 kertas kerja pemerintah 1 kertas kerja pemerintah
No (1) 2 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Indikator (3) Tersusunnya masukan kebijakan nasional tentang perubahan iklim dan penyelenggaraan pendanaannya secara efektif dan antisipatif Jumlah pedoman dan kebijakan pengelolaan limbah B3 kegiatan tertentu Kapasitas pelayanan veri-fikasi perijinan limbah B3, serta penerbitan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3 Kapasitas pelayanan verifikasi dan penerbitan ijin dumping limbah B3 Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
II.10.M.A
Rencana Tahun 2015 (6) 2 dokumen masukan kebijakan perubahan iklim nasional dan mekanisme pendanaan & perdagangan karbon 1 pedoman/kebi jakan 500 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur, dan tepat waktu 200 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 2 dokumen masukan kebijakan perubahan iklim nasional dan mekanisme pendanaan & perdagangan karbon 2 dokumen masukan kebijakan perubahan iklim nasional dan mekanisme pendanaan & perdagangan karbon 2 dokumen masukan kebijakan perubahan iklim nasional dan mekanisme pendanaan & perdagangan karbon 2 pedoman/kebi jakan 0 pedoman/kebi jakan 0 pedoman/kebi jakan 500 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur, dan tepat waktu 1000 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur, dan tepat waktu 1000 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur, dan tepat waktu 200 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu 500 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu 500 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 3 4 5 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup Peningkatan Komunikasi Lingkungan Pengembangan Ekonomi Lingkungan Indikator (3) Jumlah kabupaten/kota yang kapasitasnya memenuhi syarat dalam melaksanakan perizinan penyimpanan limbah B3 Persentase target dan sasaran kerja Basel Convention Regional Center for South East Asia yang ditetapkan terpenuhi Informasi kualitas lingkungan hidup nasional setiap tahun ter- update dan didiseminasikan Persentase prasarana, data, dan informasi berfungsi optimal dan terjadi peningkatan pemanfaatan oleh publik Jumlah sistem Informasi Lingkungan Hidup di tingkat daerah yang terselenggara optimal Jumlah tema yang disusun strateginya dan dikomunikasikan kepada kelompok sasaran prioritas Persentase peningkatan persepsi positif dan kesadaran kelompok sasaran prioritas Jumlah rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen ekonomi, insentif, pendanaan lingkungan, PDRB hijau, dan valuasi SDA &LH Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
II.10.M.A
Rencana Tahun 2015 (6) 0 kabupaten/ kota prioritas 100% 2 laporan 20% 5 provinsi prioritas 3 tema kampanye 10% 6 rumusan yang efektif diacu PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) 10 kabupaten/ kota prioritas (9) 20 kabupaten/ kota prioritas (10) 30 kabupaten/ kota prioritas 100% 100% 100% 2 laporan 2 laporan 2 laporan 50% 100% 100% 10 provinsi prioritas 10 provinsi prioritas 15 provinsi prioritas 3 tema kampanye 3 tema kampanye 3 tema kampanye 15% 20% 25% 3 rumusan yang efektif diacu 2 rumusan yang efektif diacu 2 rumusan yang efektif diacu Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 6 7 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan Indikator (3) Peningkatan jumlah provinsi yang telah menerapkan PDRB Hijau dalam perencanaan pembangunan- nya Tersusunnya penataan pembagian kewenangan pusat dan daerah di bidang lingkungan hidup Peningkatan pencapaian target SPM provinsi/kabupaten/kota Jumlah SDM fungsional institusi LH di daerah meningkat dan dilaksanakan efektif Jumlah rumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya keanekaragaman hayati dan genetik Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
2 kebijakan/ ketentuan 2 kebijakan/ ketentuan II.10.M.A-63 Rencana Tahun 2015 (6) 5 provinsi yang menerapkan 2 kebijakan/ ketentuan tentang pembagian kewenangan maupun pelimpahan urusan pusat ke daerah 66 daerah yang terus meningkat dan memenuhi target 50 orang/tahun dibina dan berfungsi efektif 1 kebijakan/ ketentuan PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 8 provinsi yang menerapkan 10 provinsi yang menerapkan 15 provinsi yang menerapkan 3 kebijakan/ ketentuan tentang pembagian kewenangan maupun pelimpahan urusan pusat ke daerah 66 daerah yang terus meningkat dan memenuhi target 100 orang/tahun dibina dan berfungsi efektif 2 kebijakan/ ketentuan 0 kebijakan/ ketentuan tentang pembagian kewenangan maupun pelimpahan urusan pusat ke daerah 75 daerah yang terus meningkat dan memenuhi target 150 orang/tahun dibina dan berfungsi efektif 2 kebijakan/ ketentuan 0 kebijakan/ ketentuan tentang pembagian kewenangan maupun pelimpahan urusan pusat ke daerah 100 daerah yang terus meningkat dan memenuhi target 200 orang/tahun dibina dan berfungsi efektif 2 kebijakan/ ketentuan Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 8 9 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Peningkatan Peran Masyarakat Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 Indikator (3) Kapasitas optimal pemberian rekomendasi keamanan hayati/genetik Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem hutan dan lahan Jumlah fasilitasi penyusunan strategi dan model peningkatan peran masyarakat Jumlah target revitalisasi Kalpataru Tersedianya tata cara dan pedoman referensi untuk pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah B3 Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil dan pengolah limbah B3 yang mendapat izin dipantau dan diawasi Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (4) (5) (6) 10 rekomendas i 202 kabupaten 5 rekomendasi/t ahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur 202 kabupaten 200 kabupaten sebagai peserta program MIH 10 rekomendasi 20 kegiatan/ komunitas 12 orang 20 kegiatan/ komunitas 12 orang 20 kegiatan/ komunitas yang difasilitasi 12 orang 4 peraturan/ pedoman
4 peraturan/ pedoman
4 pedoman/refer ensi untuk kegiatan tertentu 250 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan meningkat ketaatannya II.10.M.A-64 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 10 rekomendasi/t ahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur 202 kabupaten 10 rekomendasi/t ahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur 202 kabupaten 10 rekomendasi/t ahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur 202 kabupaten 20 kegiatan/ komunitas yang difasilitasi 12 orang 20 kegiatan/ komunitas yang difasilitasi 12 orang 20 kegiatan/ komunitas yang difasilitasi 12 orang 0 pedoman/refe rensi untuk kegiatan tertentu 250 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan meningkat ketaatannya 0 pedoman/refe rensi untuk kegiatan tertentu 250 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan meningkat ketaatannya 0 pedoman/refe rensi untuk kegiatan tertentu 250 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan meningkat ketaatannya Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 10 11 12 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (2) (3) Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor Jumlah lokasi lahan terkontaminasi yang dipulihkan Tersusunnya RPPLH nasional dan daerah Tersusun dan diintegrasikannya muatan KLHS dalam KRP prioritas nasional dan daerah Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir Tersedianya pedoman pelaksanaan MRV dan inventarisasi profil emisi GRK kegiatan tertentu nasional dan dijadikan acuan Meningkatnya implementasi RAD perubahan iklim Terlaksananya penghapusan BPO Kapasitas optimal verifikasi laporan inventori GRK daerah dan sektor agar memenuhi standar Adaptasi Perubahan Iklim Terfasilitasinya sektor dan daerah dalam melaksanakan kajian kerentanan dan integrasi adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan Rencana Tahun 2014 (4) 20 lokasi Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 20 lokasi
II.10.M.A
Rencana Tahun 2015 (6) 10 lokasi 1 RPPLH nasional dan daerah prioritas 33 daerah prioritas yang difasilitasi 2 pedoman 10 daerah prioritas yang difasilitasi 3 program kerjasama teknis 0 laporan profil emisi GRK/tahun 5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) 20 lokasi (9) 20 lokasi (10) 20 lokasi 5 RPPLH nasional dan daerah prioritas 33 daerah prioritas yang difasilitasi 5 RPPLH nasional dan daerah prioritas 33 daerah prioritas yang difasilitasi 5 RPPLH nasional dan daerah prioritas 33 daerah prioritas yang difasilitasi 0 pedoman 0 pedoman 0 pedoman 10 daerah prioritas yang difasilitasi 10 daerah prioritas yang difasilitasi 10 daerah prioritas yang difasilitasi 3 program kerjasama teknis 5 laporan profil emisi GRK/tahun 3 program kerjasama teknis 10 laporan profil emisi GRK/tahun 3 program kerjasama teknis 20 laporan profil emisi GRK/tahun 5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina 5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina 5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 13 14 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Indikator (3) Jumlah lokasi implementasi Program Kampung Iklim (termasuk SPARC-UNDP) Jumlah rumusan kebijakan perencanaan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut Terselenggara-nya fasilitasi provinsi/kabupa-ten/kota yang ingin mengim-plementasikan pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan sungai Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan gambut dan ekosistem lahan basah Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan danau Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
2 kebijakan/ ketentuan 2 kebijakan/ ketentuan 10 kabupaten/ kota 10 kabupaten/ kota
II.10.M.A-66 Rencana Tahun 2015 (6) 0 lokasi 2 kebijakan/ ketentuan 10 daerah yang difasilitasi 13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas 5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut 2 daerah dalam wilayah danau prioritas PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) 100 lokasi (9) 100 lokasi (10) 100 lokasi 2 kebijakan/ ketentuan 2 kebijakan/ ketentuan 2 kebijakan/ ketentuan 10 daerah yang difasilitasi 10 daerah yang difasilitasi 10 daerah yang difasilitasi 13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas 5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut 2 daerah dalam wilayah danau prioritas 13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas 5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut 2 daerah dalam wilayah danau prioritas 13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas 5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut 2 daerah dalam wilayah danau prioritas Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 15 16 17 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup Indikator (3) Tersedianya tata cara penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan B3 referensi nasional Kapasitas registrasi dan inventarisasi jenis dan jumlah B3 yang boleh beredar maupun peredarannya dibatasi dan dipantau berkala Tersedianya rumusan kebijakan tentang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak Terinventarisir-nya profil emisi sumber bergerak dan kualitas udara kota prioritas Kapasitas fasilitasi peningkatan ketaatan dan inisiatif pengurangan emisi sumber bergerak daerah Tersedianya rumusan kebijakan dan pedoman pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah berbasis 3R nasional Rencana Tahun 2014 (4) 45 kota Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
45 kota
II.10.M.A-67 Rencana Tahun 2015 (6) 3 dokumen yang memenuhi ketentuan konvensi terkait 300 unit yang teregistrasi secara tepat waktu dan dipantau 3 rumusan kebijakan 45 kota yang terinventari- sir secara berkala 0 daerah yang difasilitasi 6 rumusan yang menjadi acuan nasional PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 0 dokumen yang memenuhi ketentuan konvensi terkait 500 unit yang teregistrasi secara tepat waktu dan dipantau 0 dokumen yang memenuhi ketentuan konvensi terkait 500 unit yang teregistrasi secara tepat waktu dan dipantau 0 dokumen yang memenuhi ketentuan konvensi terkait 300 unit yang teregistrasi secara tepat waktu dan dipantau 3 rumusan kebijakan 0 rumusan kebijakan 0 rumusan kebijakan 45 kota 45 kota 45 kota 3 daerah yang difasilitasi 6 daerah yang difasilitasi 8 daerah yang difasilitasi 1 rumusan yang menjadi acuan nasional 0 rumusan yang menjadi acuan nasional 0 rumusan yang menjadi acuan nasional Program Pelaksana (11) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (12) KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 18 19 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa Indikator (3) Jumlah kota yang meningkat kinerja pengelolaan dan penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH agroindustri dan USK Tersedianya pedoman pengendalian dan pemanfaatan limbah agroindustri dan USK nasional Turunnya beban pencemaran dan diterapkannya green production sentra-sentra agroindustri dan USK Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH (beyond PROPER) industri manufaktur, prasarana dan jasa Kapasitas pemberian rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut secara tepat waktu dan sesuai prosedur Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 382 kota (5) 382 kota 200 industri 200 industri 2 kebijakan/ ketentuan 2 kebijakan/ ketentuan 77 lokasi/ kabupaten/ kota 77 lokasi/ kabupaten/ kota 257 industri/ kabupaten/ kota 257 industri/ kabupaten/ kota
II.10.M.A-68 Rencana Tahun 2015 (6) 382 kota melalui program ADIPURA 200 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 2 pedoman yang menjadi acuan nasional 0 lokasi sentra yang difasilitasi dan diberi insentif 250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 30 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) 382 kota melalui program ADIPURA 200 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 3 pedoman yang menjadi acuan nasional 10 lokasi sentra yang difasilitasi dan diberi insentif 250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya (9) 382 kota melalui program ADIPURA 200 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 0 pedoman yang menjadi acuan nasional 20 lokasi sentra yang difasilitasi dan diberi insentif 250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya (10) 382 kota melalui program ADIPURA 200 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 0 pedoman yang menjadi acuan nasional 30 lokasi sentra yang difasilitasi dan diberi insentif 250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 50 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu 60 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu 70 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 20 21 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas Peningkatan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan Indikator (3) Tersedianya pedoman pengendalian dan pemanfaatan limbah industry MPJ Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH (beyond PROPER) industri manufaktur, prasarana dan jasa Kapasitas pemberian rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut dan reinjeksi secara tepat waktu dan sesuai prosedur Tersedianya pedoman pengendalian dan pemanfaatan limbah industry PEM Meningkatnya mutu dan efektivitas AMDAL sebagai dasar penetapan izin lingkungan Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 9 kebijakan/ ketentuan (5) 9 kebijakan/ ketentuan 250 industri 250 industri
3 kebijakan/ ketentuan 3 kebijakan/ ketentuan
II.10.M.A-69 Rencana Tahun 2015 (6) 2 pedoman yang menjadi acuan nasional 250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 30 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu 2 pedoman yang menjadi acuan nasional 4 rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen kajian LH PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 8 pedoman yang menjadi acuan nasional 0 pedoman yang menjadi acuan nasional 0 pedoman yang menjadi acuan nasional 250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 50 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu 250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 60 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu 250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya 70 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu 3 pedoman yang menjadi acuan nasional 0 pedoman yang menjadi acuan nasional 0 pedoman yang menjadi acuan nasional 4 rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen kajian LH 0 rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen kajian LH 0 rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen kajian LH Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 22 23 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator (2) (3) Kapasitas optimal fasilitasi sertifikasi penyusun AMDAL dan lisensi Komisi Penilai AMDAL daerah Kapasitas pelayanan penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kapasitas penelaahan dan klarifikasi sengketa lingkungan kepada KLH Kapasitas pelayanan mediasi kasus sengketa oleh KLH diluar pengadilan Kapasitas pendaftaran gugatan dan monitoring putusan perkara perdata serta TUN Jumlah aparat pemerintah daerah dan penegak hukum yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Kapasitas optimal PULBAKET indikasi kasus pidana yang ditangani KLH Rencana Tahun 2014 (4) 75 sengketa 10 sengketa 8 perkara 450 orang 65 kasus Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
75 sengketa 10 sengketa 8 perkara 450 orang 65 kasus II.10.M.A-70 Rencana Tahun 2015 (6) 1500 orang/komi- si/institusi yang dimonev dan difasilitasi 100 dokumen/tahu n 75 sengketa 10 kasus sengketa hingga selesai 8 perkara sengketa hingga diputuskan pengadilan 450 orang 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 2000 orang/komi- si/institusi yang dimonev dan difasilitasi 2000 orang/komi- si/institusi yang dimonev dan difasilitasi 2000 orang/komi- si/institusi yang dimonev dan difasilitasi 100 dokumen/tah un 150 dokumen/tah un 150 dokumen/tah un 75 sengketa 75 sengketa 75 sengketa 10 kasus sengketa hingga selesai 10 kasus sengketa hingga selesai 10 kasus sengketa hingga selesai 8 perkara sengketa hingga diputuskan pengadilan 8 perkara sengketa hingga diputuskan pengadilan 8 perkara sengketa hingga diputuskan pengadilan 450 orang 450 orang 450 orang 65 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai 75 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai 75 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 24 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator (3) Kapasitas penyidikan kasus pidana hingga dibuatkannya dukungan penuntutan Meningkatnya jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum Tersedianya standar dan panduan teknologi ramah lingkungan, serta rekomendasi alih teknologi, dan pengembangan teknologi lokal Kapasitas pelayanan registrasi produk dan kompetensi Meningkatnya jumlah jenis kompetensi yang distandarkan dan protokol pelaksanaan SCP Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) (5)
4 kebijakan/ ketentuan 4 kebijakan/ ketentuan
II.10.M.A-71 Rencana Tahun 2015 (6) 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 4 rumusan kebijakan/rek omendasi yang menjadi acuan nasional 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai peraturan 20 jenis kompetensi/pr otokol PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 4 rumusan kebijakan/rek omendasi yang menjadi acuan nasional (9) 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 10 rumusan kebijakan/rek omendasi yang menjadi acuan nasional (10) 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan 10 rumusan kebijakan/rek omendasi yang menjadi acuan nasional 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan 400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan 30 jenis kompetensi/p rotokol 50 jenis kompetensi/p rotokol 60 jenis kompetensi/p rotokol Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 25 26 27 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan Indikator (3) Terinventarisir-nya data kualitas ambien lingkungan hidup di lokasi strategis nasional Jumlah laboratorium lingkungan pemerintah daerah yang dibina dan difasilitasi Kapasitas pelayanan laboratorium Pusarpedal dan sumbangan PNBP Jumlah provinsi yang menyelenggara-kan pengendalian pencemaran lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggara-kan pengendalian kerusakan lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggara-kan peningkatan kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup Kapasitas optimal verifikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada KLH Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 421 lokasi (5) 421 lokasi 64 laboratoriu m 64 laboratorium
32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 120 pengaduan 120 pengaduan II.10.M.A-72
Rencana Tahun 2015 (6) 421 paket data ambien pada lokus strategis 17 laboratorium daerah prioritas untuk mencapai akreditasi 100 paket pelayanan/ tahun 32 Provinsi 0 Provinsi 0 Provinsi 100 pengaduan yang diverifikasi secara tepat waktu PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 421 paket data ambien pada lokus strategis 421 paket data ambien pada lokus strategis 421 paket data ambien pada lokus strategis 118 laboratorium daerah prioritas untuk mencapai akreditasi 200 paket pelayanan/tah un 32 Provinsi 118 laboratorium daerah prioritas untuk mencapai akreditasi 300 paket pelayanan/tah un 32 Provinsi 118 laboratorium daerah prioritas untuk mencapai akreditasi 350 paket pelayanan/tah un 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 120 pengaduan yang diverifikasi secara tepat waktu 120 pengaduan yang diverifikasi secara tepat waktu 120 pengaduan yang diverifikasi secara tepat waktu Program Pelaksana (11) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (12) KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 28 29 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengelolaan Ekoregion Sumatera Pengelolaan Ekoregion Jawa Indikator (3) Jumlah subyek yang terkena sanksi administratif dan harus dipantau/diawasi Kapasitas penetapan sanksi administratif oleh KLH Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun Rencana Tahun 2014 (4) 70 orang/ organisasi 0 dokumen 6 dokumen 10 provinsi/ kabupaten/ kota 10 provinsi 6 dokumen Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 70 orang/ organisasi 0 dokumen 6 dokumen 10 provinsi/ kabupaten/ kota 10 provinsi 6 dokumen II.10.M.A-73 Rencana Tahun 2015 (6) 70 orang/ organisasi 2 dokumen 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun 10 provinsi/ kabupaten/ kota 10 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) 70 orang/ organisasi (9) 70 orang/ organisasi (10) 70 orang/ organisasi 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun 10 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun 10 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun 10 provinsi/ kabupaten/ kota 10 provinsi/ kabupaten/ kota 10 provinsi/ kabupaten/ kota 10 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 30 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengelolaan Ekoregion Kalimantan Indikator (3) Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan Rencana Tahun 2014 (4) 6 provinsi/ kabupaten/ kota 6 provinsi 1 dokumen 4 provinsi/ kabupaten/ kota 4 provinsi Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 6 provinsi/ kabupaten/ kota 6 provinsi 1 dokumen 4 provinsi/ kabupaten/ kota 4 provinsi II.10.M.A-74 Rencana Tahun 2015 (6) 6 provinsi/ kabupaten/ kota 6 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun 4 provinsi/ kabupaten/ kota 4 provinsi/ kabupaten/ kota PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 6 provinsi/ kabupaten/ kota 6 provinsi/ kabupaten/ kota 6 provinsi/ kabupaten/ kota 6 provinsi/ kabupaten/ kota 6 provinsi/ kabupaten/ kota 6 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun 4 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun 4 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun 4 provinsi/ kabupaten/ kota 4 provinsi/ kabupaten/ kota 4 provinsi/ kabupaten/ kota 4 provinsi/ kabupaten/ kota Program Pelaksana (11) (12) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 31 32 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku Indikator (3) Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan Rencana Tahun 2014 (4) 1 dokumen 3 provinsi/ kabupaten/ kota 3 provinsi 2 dokumen 8 provinsi/ kabupaten/ kota 8 provinsi Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 1 dokumen 3 provinsi/ kabupaten/ kota 3 provinsi 2 dokumen 8 provinsi/ kabupaten/ kota 8 provinsi II.10.M.A-75 Rencana Tahun 2015 (6) 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH 3 provinsi/ kabupaten/ kota 3 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH 10 provinsi/ kabupaten/ kota 10 provinsi/ kabupaten/ kota PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH 3 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH 3 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH 3 provinsi/ kabupaten/ kota 3 provinsi/ kabupaten/ kota 3 provinsi/ kabupaten/ kota 3 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH 10 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH 10 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH 10 provinsi/ kabupaten/ kota 10 provinsi/ kabupaten/ kota 10 provinsi/ kabupaten/ kota 10 provinsi/ kabupaten/ kota Program Pelaksana (11) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (12) KLH Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH
No (1) 33 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Pengelolaan Ekoregion Papua Indikator (3) Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan Rencana Tahun 2014 (4) 1 dokumen 2 provinsi/ kabupaten/ kota 2 provinsi Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 1 dokumen 2 provinsi/ kabupaten/ kota 2 provinsi II.10.M.A-76 Rencana Tahun 2015 (6) 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan 2 provinsi/ kabupaten/ kota 2 provinsi/ kabupaten/ kota PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) (10) 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan 2 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan 2 provinsi/ kabupaten/ kota 2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan 2 provinsi/ kabupaten/ kota 2 provinsi/ kabupaten/ kota 2 provinsi/ kabupaten/ kota 2 provinsi/ kabupaten/ kota Program Pelaksana (11) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (12) KLH
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No (1) 1 Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator Tahun 2016 (8) ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Pengelolaan Database BMKG (3) (2)
Jumlah lokasi pengelolaan database MKGU yang terintegrasi
36 Lokasi PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 (9) Tahun 2018 (10) 72 Lokasi 108 Lokasi 144 Lokasi Jumlah lokasi sistem pengelolaan database MKGU yang dikembangkan Jumlah lokasi sarana pendukung pengelolaan database MKGU yang beroperasi dengan baik
36 Lokasi 36 Lokasi 72 Lokasi 108 Lokasi 144 Lokasi 72 Lokasi 108 Lokasi 144 Lokasi II.10.M.A-77 Program Pelaksana (11) (12) Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 2 Pengelolaan Gempabumi dan Tsunami BMKG Prosentase akurasi informasi gempa bumi Prosentase akurasi peringatan dini tsunami Prosentase jumlah kabupaten potensi terdampak yang memperoleh pelayanan mitigasi gempabumi. Prosentase jumlah kabupaten potensi terdampak yang memperoleh pelayanan mitigasi tsunami Prosentase ketersediaan data untuk monitoring Gempabumi. Prosentase ketersediaan data untuk monitoring Tsunami Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 -
II.10.M.A
Rencana Tahun 2015 75% 75% 60% 60% 70% 50% PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 Tahun 2016 80% 80% 80% 80% 70% 75% 70% 75% 75% 80% 60% 65% Tahun 2018 85% 85% 80% 80% 85% 70% Program Pelaksana Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 3 Pengelolaan Iklim. Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG Tingkat akurasi prakiraan hujan bulanan Tingkat akurasi prakiraan musim Kecepatan diseminasi informasi iklim sampai di pengguna tingkat kecamatan Kecepatan diseminasi informasi agroklimat sampai di pengguna tingkat kecamatan Kecepatan diseminasi informasi iklim maritim sampai di instansi kelautan dan pelabuhan Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 -
II.10.M.A
Rencana Tahun 2015 72% 70% 20 Hari 15 Hari 10 Hari PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 Tahun 2016 72% 75% 70% 70% 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 7 Hari Tahun 2018 75% 70% 10 Hari 10 Hari 7 Hari Program Pelaksana Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 4 Pengelolaan Instrumentasi. Rekayasa dan Kalibrasi BMKG Jumlah lokasi peralatan operasional meteorologi di Stasiun Meteorologi, peralatan meteorologi hasil rekayasa yang dapat dioperasionalkan dengan baik dan lokasi stasiun meteorologi yang peralatannya terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan Jumlah lokasi peralatan operasional klimatologi di Stasiun klimatologi, peralatan klimatologi hasil rekayasa yang dapat dioperasionalkan dengan baik dan lokasi stasiun klimatologi yang peralatannya terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
II.10.M.A-80 Rencana Tahun 2015 PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2018 107 Lokasi 160 Lokasi 193 Lokasi 193 Lokasi 324 Lokasi 362 Lokasi 430 Lokasi 430 Lokasi Program Pelaksana Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator Jumlah lokasi peralatan operasional Geofisika di Stasiun Geofisika, peralatan Geofisika hasil rekayasa yang dapat dioperasionalkan dengan baik dan lokasi stasiun Geofisika yang peralatannya terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan 5 Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG Prosentase ketersediaan layanan jaringan komunikasi dan internet Prosentase ketersediaan layanan sistem operasi jaringan komunikasi Tersedianya layanan administrasi dan pengembangan jaringan komunikasi ter-update Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
II.10.M.A-81 Rencana Tahun 2015 PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2018 53 Lokasi 64 Lokasi 79 Lokasi 80 Lokasi
87%
87.3%
87.5%
86%
86.5%
87%
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Program Pelaksana Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 6 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG Jumlah Bandara yang memperoleh layanan informasi cuaca penerbangan dengan akurasi 80 % Jumlah Bandara yang memperoleh pelayanan informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas secara online dan realtime dengan akurasi 100% Jumlah sistem pengamatan otomatis di Stasiun/Pos Jumlah Pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% - 80 % Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
II.10.M.A-82 Rencana Tahun 2015 PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2018 2 Bandara 4 Bandara 6 Bandara 8 Bandara 32 Bandara 40 47 52 Bandara Bandara Bandara 15 Stasiun/ Pos 30 Stasiun/ Pos 60 Stasiun/ Pos 90 Stasiun/ Pos
10 Pelabuhan 20 Pelabuhan 30 Pelabuhan 40 Pelabuhan Program Pelaksana Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 7 Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG Jumlah Kabupaten di seluruh Indonesia yang memperoleh prakiraan cuaca skala kecamatan melalui media elektronik dan cetak lokal (setempat) dengan tingkat akurasi 65-75 % Jumlah Kabupaten yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kecamatan dengan tingkat akurasi 65-75 % Jumlah Propinsi yang memperoleh pelayanan informasi meteorologi melalui strengthening BMKG 8 Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG Kecepatan layanan informasi konsentrasi partikulate matter Kecepatan layanan informasi kualitas udara Ragam jenis informasi perubahan iklim yang diterima oleh masyarakat Ragam sektor yang terlayani informasi perubahan iklim Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 -
II.10.M.A-83 Rencana Tahun 2015 68 Kabupaten
58 Kabupaten 33 Propinsi
24 Jam
3 Bulan
3 Ragam
2 Ragam PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2018 136 Kabupaten 204 Kabupaten 272 Kabupaten 136 Kabupaten 204 Kabupaten 272 Kabupaten
12 Jam 6 Jam 3 Jam 2 Bulan 1 Bulan 20 Hari 6 Ragam 9 Ragam 12 Ragam 4 Ragam 6 Ragam 8 Ragam Program Pelaksana Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis Indikator 9 Pengelolaan Seismologi teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Terpenuhinya target prosentase informasi seismologi teknik untuk daerah rawan bencana gempa bumi Tercapainya target prosentase informasi geofisika potensial dan tanda waktu untuk data dukung instansi terkait Tercapainya target prosentase ketersediaan data di bidang seismologi teknik dan geofisika potensial & tanda waktu 10 Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG Jumlah laporan data dan informasi yang disampaikan ke kantor pusat/stakeholder Jumlah UPT yang dikembangkan Rencana Tahun 2014
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 - Rencana Tahun 2015 65% PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 Tahun 2016 70% 71% Tahun 2018 72%
70%
75%
70% 72% 74% 76% 178 laporan 178 laporan 178 Laporan 178 Laporan 178 Laporan 178 Laporan 155 UPT 155 UPT 155 UPT 155 UPT 155 UPT 155 UPT II.10.M.A-84 Program Pelaksana Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat (dalam milyar Rupiah) No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (1) I Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Fokus Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu, balita, remaja dan lansia 1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 3 Bantuan Operasional Kesehatan Fokus Prioritas : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 4 Pembinaan Gizi Masyarakat Fokus Prioritas : Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 5 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Fokus Prioritas : Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi 6 Penyehatan Lingkungan Fokus Prioritas : Peningkatan pengawasan obat dan makanan Rencana Tahun 2015 (5) Tahun 2016 (6) Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) 161,9 170,0 178,5 252,1 264,7 277,9 1.555,0 1.481,0 1.410,5 500 525 551,3 225,0 247,5 272,3 341,5 358,5 376,5 Tahun 2018 (8) 187,5 291,8 1.632,8 578,8 299,5 395,3 II.1.M.B-1
Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat (dalam milyar Rupiah) No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 7 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM 8 Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan 9 Penilaian Makanan II Fokus Prioritas : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1 Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan Prioritas : Perkuatan Ketahanan pangan 726,7 14,9 10,3 108,4 885,68 15,6 11,1 203,5 929,64 16,4 11,7 214,7 889,95 17,2 12,3 219,0 segar III Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan Fokus Prioritas : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal 1 Penyediaan Layanan PAUD IV Prioritas : Pengendalian kuantitas penduduk Fokus Prioritas : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, serta penguatan pembangunan keluarga 571,2 1.393,4 1.688,7 1.992,6 1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 2 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak V Fokus Prioritas: Peningkatan Program Keluarga Harapan Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial 5.238,6 7.169,0 5.500,5 7.527,4 5.775,6 7.903,8 6.064,3 8.299,0 1 Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) 5.222,16 7.661,54 8.038,72 8.434,76 II.1.M.B-2
MATRIKS BUKU 2.2.B ALOKASI PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015 Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 A. 1 2 3 4 5 6 7 Fokus Prioritas: Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif Bantuan Tunai Bersyarat Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Pelayanan Sosial Lanjut Usia Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 5.224,3 305,4 139,2 292,5 167,2 75,2 340,4 5.224,3 305,4 139,2 292,5 167,2 75,2 340,4 5.222,2 327,5 150,5 332,4 235,4 99,1 342,7 7.661,5 348,7 249,7 350,3 300,2 121,0 359,8 8.038,7 367,1 267,8 370,6 360,5 150,8 377,8 8 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 186,5 186,5 188,9 198,3 208,2 9 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 119,6 119,6 121,1 127,2 133,6 10 B 1 2 Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Perluasan Pelayanan Dasar untuk Penduduk Miskin dan Rentan Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. 18.882,2 20.549,8 18.882,2 510,2 510,2 532,3 11,8 11,8 6,3 21.353,7 558,9 6,6 18.890,2 586,8 7,0 II.1.M.B-1 (Dalam Miliar Rupiah) Program Pelaksana Tahun 2018 8.434,8 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 386,6 Program Rehabilitasi Sosial 326,4 Program Rehabilitasi Sosial 392,0 Program Rehabilitasi Sosial 408,3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 200,9 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 396,7 Program Pemberdayaan Sosial dan Kementerian Sosial Kementerian Sosial Kementerian Sosial Kementerian Sosial Kementerian Sosial Kementerian Sosial Kementerian Sosial Penanggulangan Kemiskinan 218,6 Program Pemberdayaan Sosial dan Kementerian Sosial Penanggulangan Kemiskinan 140,2 Program Pemberdayaan Sosial dan Kementerian Sosial 15.238,8 Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial 616,1 Program Kependudukan dan Keluarga BKKBN Berencana 7,3 Program Kependudukan dan Keluarga BKKBN Berencana
Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan (Dalam Miliar Rupiah) No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Program Pelaksana 3 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 5,5 5,5 5,0 5,3 5,5 5,8 Program Kependudukan dan Keluarga BKKBN Berencana 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi (KB dan Pembangunan Keluarga) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Penjaminan Kepastian Layanan SMP Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya 921,1 *) angka seluruh kegiatan provinsi 6.626,1 5.071,3 6.280,7 6.771,6 4.537,0 14.595,3 3.130,0 921,1 5.575,9 4.267,5 5.801,2 6.288,3 7.973,9 13.901,7 3.158,8 213.999 253,6 2.841,9 2.910,0 5.243,7 5.360,0 4.250,4 13.265,8 3.499,4 210.000 266,3 3.333,3 3.393,8 5.744,9 5.622,4 2.553,4 13.601,0 3.025,2 210.003 252,6 3.833,3 3.902,8 6.027,0 5.971,0 2.292,8 14.286,6 3.229,2 210.003 265,2 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 4.408,2 4.488,3 6.328,2 6.352,1 2.261,4 Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Tinggi 15.017,3 Program Pendidikan Islam 3.426,7 Program Pendidikan Islam 210.003 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan BKKBN Kemendikbud Kemendikbud Kemendikbud Kemendikbud Kemendikbud Kemenag Kemenag Kemen ESDM 13 14 C 400,00 400,00 400,00 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Fokus Prioritas: Penguatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan 833,40 833,40 833,40 400,00 Pengembangan Perumahan dan Permukiman 833,40 Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kemen Perumahan Rakyat Kemen Perumahan Rakyat 1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan penataan Bangunan dan Lingkungan, pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Kegiatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (kecamatan) Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (dengan pendekatan pemberdayaan) - kecamatan 1.189 1.189 1.198 (*) 180,00 630,00 144,845 (**) 580,95 629,50 102,81 (**) 848,95 898,25 126,93 (**) 640,70 808,87 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman KemenPU II.1.M.B-2
Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas 2 Cakupan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Berbasis Kawasan Perdesaan: 3 4 Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan - Kegiatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan - Kegiatan Pendukung Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat (PNPM-MP Generasi) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman 5 6 Infrastruktur Pendukung Keg. Ekonomi & Sosial (RISE) Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Pengelolaan Pertanahan Provinsi Redistribusi Tanah Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 7 8 9 Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha. Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Jumlah (Paket) Operasional Pembiayaan/ PUAP Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan 10 11 Peningkatan investasi dan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan Rencana Tahun 2014 10.492,80 113,89 67,60 190,00 258,00 290,00 79,65 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 10.492,80 113,79 67,60 184,52 252,50 311,59 93,14 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 6.278 (*) 837.722 (**) 721,00 2.323,81 2.523,00 2.518,00 716,7 716,7 550,35 330,39 81,02 550,35 330,39 89,12 560,0 586,0 11,1 11,6 12,4 69,63 153,00 13,0 73,11 156,65 44,0 46,2 55,88 58,67 16,94 17,78 II.1.M.B-3 Prakiraan Maju Tahun 2017 628.449 (**) 3.395,81 3.593,00 716,7 550,35 330,39 98,03 608,6 12,1 13,5 76,77 124,58 48,5 61,60 18,67 (Dalam Miliar Rupiah) Program Pelaksana Tahun 2018 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kemendagri 747.944 (**) 2.562,81 3.235,00 750,5 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kemendagri Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kemen PU 550,35 330,39 107,83 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian BPN Kementerian Pertanian 638,1 12,6 14,1 80,61 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf 56,71 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, KKP Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil 50,9 Program Pengembangan dan Pengelolaan KKP Perikanan Tangkap 64,68 Program Peningkatan Produksi Perikanan KKP Budidaya 19,61 Program Peningkatan Daya Saing Produk KKP Perikanan
Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 E 1 2 Fokus Prioritas: Peningkatan Peran Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Pertanian Pangan dan Hortikultura Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Perikanan dan Peternakan Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM Perluasan dan penguatan akses pemasaran Koperasi dan UMKM di dalam negeri Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan SDM KUMKM Perluasan KUR Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM Pengembangan Keanggotaan Koperasi 22,8 Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi Antarpelaku 1,7 Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan 1,7 3,875 3,875 6,38 2,1 2,1 7,83 3,1 3,1 6,79 1,47 0,8 0,8 96,3 96,3 126,30 11,80 32,0 32,0 3,3 5,16 3,3 11,9 11,9 13,06 17,2 0,5 17,92 17,2 0,5 2,85 22,8 13,38 1,7 1,8 1,4 1,4 1,4 7,02 8,61 7,47 1,62 138,93 12,98 5,68 14,37 19,71 3,14 14,72 2,1 1,7 7,72 9,47 8,22 1,78 152,83 14,27 6,24 15,81 21,68 3,45 16,19 2,1 1,7 3 1,7 1,7 1,9 2,0 4 Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan 11,0 11,0 11,5 13,3 13,9 5 Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1,6 1,6 1,5 1,7 1,8 Catatan: (*): Khusus pada tahun 2015, alokasi anggaran juga mencakup dana BLM selain untuk pendampingan (**) :Alokasi Tahun Anggaran 2016-2019 adalah tanpa BLM (BLM masuk dalam dana desa). Kegiatan pendampingan termasuk untuk transfer knowledge kepada aparatur dan masyarakat desa II.1.M.B-4 (Dalam Miliar Rupiah) Program Pelaksana Tahun 2018 8,50 Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM 10,42 Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM 9,04 Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM 1,96 Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM 168,11 Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM 15,70 Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM 6,87 17,39 Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM Kementerian KUKM Kementerian KUKM 23,85 3,79 Peningkatan Daya Saing UMKM Penguatan Kelembagaan Koperasi Kementerian KUKM Kementerian KUKM 17,81 Penguatan Kelembagaan Koperasi Kementerian KUKM 2,2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemeko Kesra Kesejahteraan Rakyat 1,8 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemeko Kesra Kesejahteraan Rakyat 2,1 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemeko Kesra Kesejahteraan Rakyat 14,4 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemeko Kesra Kesejahteraan Rakyat 1,8 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemeko Kesra Kesejahteraan Rakyat
MATRIKS 2.2B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (Rp Milyar) Rencana Tahun 2015 (Rp Milyar) (1) A 1 (2) Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Konektivitas Laut Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian (4) 494,9 (5) 494,9 (6) 553,8 2 3 4 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 477,5 0,0 480,1 421,9 0,0 898,6 534,4 0,0 537,3 5 6 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pelayanan Angkutan Udara Perintis 6.195,0 298,8 5.619,0 329,9 6.745,2 422,2 II.1.M.B-1 Tahun 2016 (7) 585,8 565,3 0,0 568,4 7.135,3 501,8 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 (8) (9) 585,8 585,8 565,3 565,3 0,0 0,0 568,4 568,4 7.135,3 7.135,3 501,8 501,8
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (Rp Milyar) Rencana Tahun 2015 (Rp Milyar) Tahun 2016 B Peningkatan dan Penguatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari 1 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG 0,0 0,0 9,4 9,9 2 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG 11,8 11,8 11,9 12,6 3 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan 127,5 123,8 103,9 115,6 4 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir 29,8 30,0 29,8 32,6 5 Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan 79,5 105,7 92,6 95,8 6 Pelatihan Kelautan dan Perikanan 105,0 106,8 117,0 122,9 7 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 252,0 252,9 281,0 305,6 8 Penelitian Oceanografi 70,0 70,0 158,9 166,9 C Penetapan batas wilayah NKRI, Aset-aset dan Peningkatan Tata Kelola serta Percepatan Penyusunan Zonasi untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir 1 2 3 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai 11,8 35,0 21,7 11,8 39,2 21,7 9,0 50,0 25,5 12,5 47,3 26,4 II.1.M.B-2 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 10,4 10,9 13,2 13,9 45,8 48,1 37,7 39,6 100,7 105,4 129,0 135,4 320,8 336,9 175,2 184,0 13,1 13,8 49,6 52,1 27,7 29,2
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (Rp Milyar) 4 Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara 6,2 6,2 5 D Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan 18,0 15,0 1 2 Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut 87,8 164,1 87,8 164,1 3 Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 26,0 26,3 4 Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan 16,0 15,3 5 Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas 141,0 139,0 6 7 Operasional Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 288,0 18,0 290,0 18,0 E Peningkatan Pemanfaatan Keekonomian Bioresources dan Potensi Pulau-pulau Kecil 1 2 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 75,0 1.034,3 179,1 1.034,3 F 1 2 Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 7,0 127,5 7,0 123,8 3 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan 55,0 109,1 2.132,3 2.287,6 II.1.M.B-3 Rencana Tahun 2015 (Rp Milyar) 0,0 18,0 220,5 5,5 27,0 17,0 259,0 410,0 18,3 63,0 769,7 8,0 280,0 55,0 2.235,5 Tahun 2016 0,0 18,9 250,8 5,7 28,4 17,9 267,8 45,8 19,2 69,5 808,2 8,3 307,0 56,0 1.989,4 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 9,3 9,3 19,8 20,8 283,6 6,0 319,0 6,3 29,8 31,3 18,7 19,7 262,9 275,6 58,3 63,1 20,2 21,2 73,2 848,6 77,0 891,0 8,7 310,7 9,1 308,4 62,2 65,5 2.102,4 2.212,3
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK (Dalam Rp Miliar) Prakiraan Maju No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1) Pembinaan Gizi Masyarakat 1) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra 1) Pengendalian penyakit bersumber binatang 1) Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1) Penyehatan Lingkungan 1) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1) 38.938,9 252,1 161,9 500,0 295,7 240,0 260,0 341,5 44.698,1 264,7 170,0 525,0 393,8 252,0 273,0 358,5 376,472,8 47.356,4 277,9 178,5 551,3 413,4 264,6 286,7 51.620,0 291,8 187,5 578,8 434,1 277,8 301,0 395,3 1.8 225,0 247,5 272,3 299,5 II.1.M.B-1
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) Pembinaan Ketahanan Remaja 1) 1.9 1.10 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 1) 1.11 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 1) 1.12 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN 4) 1.13 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 4) 1.14 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 4) 1.15 Penyediaan Layanan PAUD 1) 1.16 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 1) 1.17 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 1) 1.18 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 1) 1.19 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK 1) 1.20 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA1) 1.21 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB 1) 1.22 Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan 1) 1.23 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 1) Rencana Tahun 2015 (3) 7,2 7,8 5,5 16,5 32,6 7,0 571,2 2.841,9 2.910,0 364,0 5.360,0 5.243,7 189,5 187,7 13.265,8 II.1.M.B-2 2016 (4) 7,5 8,2 5,8 18,4 32,8 7,8 1.393,4 3.333,3 3.393,8 493,7 5.622,4 5.744,9 217,9 261,4 13.601,0 (Dalam Rp Miliar) Prakiraan Maju 2017 2018 (5) (6) 7,9 8,6 6,0 8,3 9,0 6,3 20,6 23,1 33,0 8,8 1.688,7 3.833,3 33,2 9,8 1.992,6 4.408,2 3.902,8 4.488,3 567,7 652,9 5.971,0 6.352,1 6.027,0 6.328,2 250,6 20,8 288,1 336,8 14.286,6 15.017,3
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) 1.24 Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu 1.25 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 3) Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Bimbingan Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 3) Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) 1) Peningkatan Perlindungan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Diskriminasi Penanggulangan Krisis Kesehatan 1) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik 3) Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah 3) Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak 2) (2) 1.26 1.27 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 1) Rencana Tahun 2015 (3) 290,8 63,2 76,1 5.222,2 502,0 75,0 5,8 3,5 105,8 307,0 II.1.M.B-3 2016 (4) 290,9 39,1 79,9 7.661,5 529,0 78,8 6,1 3,7 111,1 324,1 (Dalam Rp Miliar) Prakiraan Maju 2017 2018 (5) (6) 314,738 41,1 334,0 43,1 83,8851 88,0794 8.038,7 8434,8 557,0 586,0 82,7 6,4 86,8 6,7 3,9 4,0 116,7 122,5 341,9 360,1
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Perawatan 5) Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 5) Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Anak Penyajian data statistik kriminal dan teknoligi informasi 5) 2.6 2.7 3 3.1 3.2 Kerjasama dan Instrumen HAM 5) Perancangan Peraturan Perundang-undangan 5) 3.3 3.4 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 5) 3.5 3.6 3.7 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak 1) Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak 1) Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 1) Rencana Tahun 2015 (3) 1,7 3,2 109,9 35,4 2,4 16,3 5,3 3,1 2,6 2,6 II.1.M.B-4 2016 (4) 1,8 3,4 122,6 35,4 2,5 17,2 5,6 5,1 5,3 5,2 (Dalam Rp Miliar) Prakiraan Maju 2017 2018 (5) (6) 1,9 2 3,6 3,8 130,7 35,4 2,6 18,3 6,0 5,7 134,8 35,4 2,7 19,4 6,3 5,3 4,4 4,8 5,0 5,2
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan yang Layak untuk Anak 1) Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 1) Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Pada Anak 1) Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah Sosial Anak 1) Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan untuk Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 1) Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus 1) 3.14 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak 1) 3.15 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) 1) Rencana Tahun 2015 (3) 3,0 8,4 4,3 2,9 4,7 2,6 4,4 12,0 II.1.M.B-5 2016 (4) 5,5 5,8 5,3 3,8 5,7 3,3 5,3 11,7 (Dalam Rp Miliar) Prakiraan Maju 2017 2018 (5) (6) 5,6 7,5 9,5 8,0 5,4 5,4 4,3 4,4 5,7 5,7 3,8 3,8 5,8 13,3 5,8 15,3
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Tahun 2015 Prakiraan Maju (Rp Milyar) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 KEGIATAN ADAPTASI BIDANG KESEHATAN 1 2 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Penyehatan Lingkungan 0,11 0,31 0,11 0,31 0,24 0,34 0,25 0,36 0,26 0,38 0,28 0,40 BIDANG EKONOMI Koordinasi Kebijakan Pangan BIDANG SARANA DAN PRASARANA 1 2,60 2,60 2,70 2,84 3,09 3,24 1 2 3 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengaman Pantai 4.217,08 5.088,00 5.621,53 4.217,08 5.088,00 5.621,53 5.823,84 4.478,99 3.887,00 11.001,66 11.378,67 10.232,52 10.160,50 9.656,27 8.223,24 28.910,54 22.669,74 18.578,69 BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI 192,29 192,29 192,29 200,96 208,21 218,30 2 3 4 5 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan 105,82 1.330,61 536,97 13,36 105,82 1.330,61 536,97 13,36 105,82 110,58 1.330,61 1.392,45 552,83 536,97 13,36 13,96 115,56 1.446,08 565,90 14,46 120,76 1.516,16 593,32 15,17 II.1.M.B-1
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 6 7 8 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 9 Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Penelitian dan Pengembangan Peternakan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian 10 11 12 13 14 15 Dukungan Perlindungan Perkebunan 16 Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian BIDANG SISTEM PENDUKUNG DAN KETAHANAN EKOSISTEM 1 2 3 4 5 6 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana Pencegahan dan pengurangan risiko bencana Peta Tematik Strategis untuk Mendukung Prioritas Nasional Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Tahun 2015 Prakiraan Maju (Rp Milyar) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 95,81 95,81 95,81 100,60 105,63 110,91 108,36 108,35 108,36 108,36 108,35 108,35 113,23 203,45 117,31 214,75 122,94 218,96 40,26 40,26 40,26 41,86 43,75 45,71 1.236,31 134,96 120,20 203,00 27,96 95,68 24,33 1.236,31 134,96 134,96 120,20 120,20 203,00 203,00 27,96 27,96 95,68 95,68 1.236,31 1.299,00 130,44 125,61 212,71 29,22 99,82 1.345,84 128,67 131,27 223,35 30,53 103,42 1.411,06 128,40 137,17 234,51 31,90 108,43 24,33 24,33 25,42 26,56 27,76 75,46 37,30 174,05 87,35 56,40 75,46 37,30 174,05 87,35 56,40 76,77 40,63 84,42 48,21 44,00 7,20 80,61 42,66 190,78 81,36 46,20 7,40 84,64 44,79 200,31 81,64 48,51 7,60 88,87 47,03 210,33 81,94 50,94 7,80 II.1.M.B-2
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 2 3 4 5 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Adaptasi Perubahan Iklim Pendayagunaan pesisir dan lautan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan TOTAL KEGIATAN MITIGASI BIDANG EKONOMI 1 2 Koordinasi Kebijakan Bidang Minyak dan Gas Bumi Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup BIDANG SARANA DAN PRASARANA 1 2 3 4 5 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Pembinaan dan pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak 1 2 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir 3 4 5 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan Penyelenggaraan RHL, Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial Pengendalian Kebakaran Hutan 6 7 Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 9,00 6,29 9,00 6,29 22,52 32,10 1,76 19.768,83 22,52 32,10 1,76 19.768,83 1,60 11,50 1,60 11,50 2.482,60 2.482,60 122,06 9.593,67 122,06 9.593,67 280,75 33.163,30 280,75 33.163,30 17,71 29,31 120,00 14,00 1.886,53 17,71 29,31 120,00 14,00 1.886,53 30,00 30,00 49,00 49,00 II.1.M.B-3 Tahun 2015 8,00 10,87 4,00 10,00 2,09 18.855,72 2,50 7,20 1.834,50 666,14 13.925,50 502,17 36.372,40 12,00 12,00 57,53 10,00 611,65 15,04 30,00 Prakiraan Maju (Rp Milyar) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 8,30 17,74 8,71 18,62 9,15 19,55 6,32 11,75 3,59 55.174,94 6,37 12,54 3,95 48.995,00 6,97 13,36 4,15 42.565,08 2,60 7,20 2,80 7,20 2,90 7,20 2.425,70 2.554,80 2.678,80 194,05 8.821,32 210,10 8.242,53 210,10 8.242,53 502,17 41.828,30 502,17 48.102,50 502,17 48.102,50 16,16 19,45 129,51 10,94 642,24 16,96 20,42 135,98 11,49 674,35 17,81 21,44 142,78 12,06 708,07 16,09 17,24 18,47 32,03 34,27 36,67
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 8 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 9 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 10 11 Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi 12 13 14 15 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi 16 Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara TOTAL Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 1.189,60 102,90 1.189,60 102,90 71,20 71,20 257,30 257,30 862,70 862,70 103,80 103,80 58,50 159,70 58,50 159,70 69,40 69,40 50.677,13 50.677,13 II.1.M.B-4 Tahun 2015 210,47 48,13 342,78 217,36 672,71 44,93 38,85 1.003,02 46,80 56.683,67 Prakiraan Maju (Rp Milyar) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 250,08 51,49 268,79 55,29 289,42 59,37 42,99 43,52 43,23 228,23 239,64 251,63 683,20 683,20 683,20 64,44 67,66 71,04 45,30 1.075,39 48,80 1.103,26 52,22 1.135,45 47,57 50,42 53,44 57.136,43 63.093,39 63.342,51
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PENDUKUNG BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Pengembangan Kebun Raya Daerah Penelitian Geoteknologi 1 2 BIDANG TATA RUANG 1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 1 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 2 Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi Fasilitasi Penataan Perkotaan TOTAL BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 2 4 5 Pengelolaan Sampah Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumberdaya Laut dan Pesisir Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil TOTAL Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 7,00 14,50 7,00 14,50 32,70 15,25 3,00 5,50 43,3 32,70 15,25 3,00 5,50 43,27 6,9 128,09 6,9 128,09 21,84 13,21 4,41 21,84 13,21 4,41 0 295,6 0 295,6 II.1.M.B-5 Tahun 2015 7,095 39,605 12,40 38,23 7,50 5,00 75,2 15,5 7,2 207,78 15,00 10,00 5,87 4,00 450,4 Prakiraan Maju (Rp Milyar) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 7,449 41,585 7,813 43,665 8,213 45,848 13,75 40,18 7,50 8,80 47,3 17,1 7,9 191,55 15,20 44,58 8,25 9,75 49,6 18,8 8,7 206,41 16,70 49,48 9,08 10,70 52,1 20,7 9,6 222,40 21,54 4,48 5,87 22,62 4,71 6,46 23,75 4,94 6,78 4,20 419,2 4,41 451,0 4,63 484,9
MATRIKS 2.2.B TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju (Milyar Rupiah) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 A 1 Kajian Kesiapan Pasar dalam Penerapan Sustainable Public Procurement (SPP) Pola Produksi Berkelanjutan 1,00
2 Layanan kerekayasaan Teknologi Hijau dalam rangka pembangunan rendah karbon 1,50 1,52 1,58 1,61 3 Pengkajian industri hijau dan lingkungan 10,74 15,53 20,09 24,58 hidup 4 Kaji Ulang dan SNI kategorisasi SNI green 0,05 0,15 0,20 0,25 product 5 Fasiltasi SNI 6 Sosialisasi Kriteria SNI utk "green 0,10 0,05 0,40 0,20 0,50 0,30 0,50 0,30 product" II.1M.B-1
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 7 Sosialisasi dan mendorong pertumbuhan LS yang pro SCP 8 Pengembangaan infrastruktur baru LPK untuk SNI pro SCP 9 Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 9,00 9,00 10 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan 11 pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan 12 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 13 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan 14 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan II.1M.B-2 Rencana Tahun 2015 0,05 0,05 10,87 1,83 19,08 95,80 98,50 100,90 Prakiraan Maju (Milyar Rupiah) Tahun 2016 0,10 Tahun 2017 0,10 Tahun 2018 0,10 0,10 0,10 1,00 17,74 18,62 19,55 2,42 2,55 2,67 19,93,375 20,65 21,64 93,18 90,06 87,93 103,43 108,60 114,03 105,95 111,24 116,80
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 15 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 16 Peningkatan Produksi Ternak 23 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan 24 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 25 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit 26 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura 27 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan 28 Penelitian dan Pengembangan Peternakan 29 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan II.1M.B-3 Rencana Tahun 2015 27,50 424,40 8,45 110,30 318,34 1,10 6,30 9,74 12,45 Prakiraan Maju (Milyar Rupiah) Tahun 2016 28,88 Tahun 2017 30,32 Tahun 2018 31,83 440,99 438,84 458,01 8,87 9,31 9,78 115,58 121,35 127,42 335,70 352,48 370,11 1,14 1,20 1,25 6,58 6,88 7,19 10,17 10,63 11,11 13,01 13,60 14,21
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN No Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian tahun 2014 Pola Konsumsi Berkelanjutan B 1 Pelatihan dan Sosialisasi Life Cycle Costing 2 Peningkatan Capacity Building bagi Stakeholder Pengadaan 3 Pilot Project Penerapan Green Procurement (GPP/SPP) Tahap I 4 Pilot Project Penerapan Green Procurement (GPP/SPP) Tahap II 5 Rancangan Peraturan tentang Implementasi Sustainable Public Procurement (SPP) 6 Penghematan penggunaan sumber daya (material input, energi, air) industri 7 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 8 Peningkatan Public Awareness tentang Sustainable Public Procurement (SPP) II.1M.B-4 Rencana Tahun 2015
10,74 69,35 2,00 Prakiraan Maju (Milyar Rupiah) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 2,00 1,50 1,00 2,00 2,50 2,00
1,50
3,50
15,53 20,09 24,58 162,70 172,52 174,72
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (1) I Prioritas Pengendalian Kuantitas Penduduk A Fokus Prioritas : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, serta penguatan pembangunan keluarga (2) (3) 840,6 (4) 840,6 1.529,3 1 Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB 207,3 207,3 170,3 2 Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah 510,2 510,2 532,3 3 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 5,2 5,2 5,5 4 Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. 11,8 11,8 6,3 5 Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta 7,2 7,2 6,0 6 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 8,2 8,2 7,8 7 Pembinaan Ketahanan Remaja 7,5 7,5 7,2 8 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 5,5 5,5 5,0 II.1.M.B-1 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 (6) Tahun 2017 (7) Tahun 2018 (8) 1.606,3 1.659,6 1.742,6 178,8 187,7 197,1 558,9 586,8 616,1 5,8 6,0 6,3 7,2 7,5 7,9 6,3 6,6 7,0 8,2 8,6 9,0 7,5 7,9 8,3 5,3 5,5 5,8 1
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (1) 9 Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 10 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi (KB dan Pembangunan Keluarga) B Fokus Prioritas: Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk 1 Kerjasama Pendidikan kependudukan 2 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk 3 Analisis Dampak Kependudukan 4 Perencanaan Pengendalian Penduduk 5 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi (kependudukan) C Fokus Prioritas : Peningkatan Ketersedian dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan 1 Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 2 Pengelolaan Informasi Kependudukan 3 Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB Tahun 2014 (3) 5,5 72,0 73,2 5,5 5,4 5,9 6,2 50,2 215,7 104,7 5,7 6,6 II.1.M.B-2 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 5,5 72,0 73,2 5,5 5,4 5,9 6,2 50,2 215,7 104,7 5,7 6,6 Rencana Tahun 2015 6,3 782,7 72,7 5,5 5,4 5,9 5,7 50,2 576,2 382,2 9,1 7,1 Tahun 2016 (6) 6,6 821,8 76,3 5,8 5,7 6,2 5,9 52,7 585,5 382,2 9,1 7,5 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) 7,0 Tahun 2018 (8) 7,3 835,9 877,6 80,2 84,2 6,1 6,0 6,5 6,2 6,4 6,3 6,9 6,6 55,3 58,1 595,2 605,4 382,2 382,2 9,1 9,1 7,9 8,3 2
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (1) 4 Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB 5 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi (data dan informasi) D Fokus Prioritas : Penguatan Kelembagaan Kependudukan dan KB 1 Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah 2 Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan 3 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi (kelembagaan) Tahun 2014 (3) 9,0 89,7 374,8 6,6 9,5 358,7 II.1.M.B-3 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 9,0 89,7 374,8 6,6 9,5 358,7 Rencana Tahun 2015 7,8 170,0 255,6 6,6 7,9 241,0 Tahun 2016 (6) 8,2 178,5 268,4 7,0 8,3 253,1 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) Tahun 2018 (8) 8,6 9,0 187,4 196,8 281,8 295,9 7,3 7,7 8,8 9,2 265,7 279,0 3
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama (dalam milyar Rupiah) No. (1) II A 1 2 Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Rencana Tahun 2014 (3) Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Rencana Tahun 2015 (5) Tahun 2016 (6) Perkiraan Maju Tahun 2017 (7) Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 124,2 124,2 161,9 170,0 178,5 124,0 124,0 252,1 264,7 277,9 Tahun 2018 (8) 187,5 291,8 3 Bantuan Operasional Kesehatan 1.228,6 1.228,6 1.410,5 1.481,0 1.555,0 1.632,8 4 5 (BOK) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra 1.040,5 1.040,5 317,5 317,5 902,5 295,7 992,7 1.042,4 1.094,5 393,8 413,4 434,1 II.1.M.B-4
No. B 1 C 1 2 3 4 5 D 1 Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi Masyarakat Fokus Prioritas: Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pembinaan Surveilans, 317,5 295,7 Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Tidak Menular Penyehatan Lingkungan Fokus Prioritas: Peningkatan Tersedianya Obat yang Bermutu serta Terjaminnya Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Sesuai dengan Standar dan Persyaratan bagi Pelayanan Kesehatan di Setiap Tahap Kehidupan (continuum of care ) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 288,0 288,0 500,0 525,0 551,3 578,8 317,5 393,8 413,4 434,1 252,0 264,6 109,2 240,0 109,2 277,8 124,6 260,0 273,0 286,7 301,0 124,6 376,2 104,4 104,4 325,0 341,3 358,3 310,3 395,3 358,5 376,5 310,3 341,5 1.508,9 1.243,0 1.243,0 2.491,9 3.081,1 3.296,6 II.1.M.B-5
No. E 1 2 3 4 5 6 Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Fokus Prioritas: Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM 65,2 65,2 9,3 9,3 616,2 616,2 75,8 6,0 726,7 Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 12,1 12,1 16,9 Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 6,6 7,3 6,6 7,3 9,8 11,5 II.1.M.B-6 Tahun 2016 130,5 10,0 885,7 17,9 15,0 12,1 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 187,9 278,0 10,5 11,0 929,6 890,0 18,7 19,7 20,5 27,2 12,7 13,3
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas 7 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Penilaian Makanan 8 9 10 Penilaian Obat dan Produk Biologi 11 Penilaian Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen 12 Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 13 Standardisasi Makanan 14 Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT 15 Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan Rencana Tahun 2014 25,6 12,5 9,1 8,2 9,6 19,2 8,1 27,1 15,1 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 25,6 12,5 9,1 8,2 9,6 19,2 8,1 27,1 15,1 II.1.M.B-7 Rencana Tahun 2015 27,7 13,5 10,3 15,0 12,9 21,5 8,8 30,0 14,9 Tahun 2016 29,2 14,2 11,1 15,8 13,5 22,7 9,5 30,8 15,6 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 31,4 33,8 14,9 15,6 11,7 16,5 12,3 17,4 14,2 14,9 23,8 25,1 9,9 31,8 10,4 32,7 16,4 17,2
No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 16 Pemeriksaan secara 47,3 47,3 50,0 56,8 F 1 G 1 H 1 2 3 Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM Fokus Prioritas: Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Membudayakan Perilaku Sehat Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Fokus Prioritas: Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Fokus Prioritas: Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 199,8 247,5 199,8 225,0 117,7 20.056,6 117,7 21.059,4 100,0 91,4 105,0 91,4 2.650,0 2.782,5 2.503,6 2.503,6 446,0 506,6 506,6 468,3 II.1.M.B-8 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 61,6 66,5 272,3 299,5 22.112,4 23.218,0 110,3 115,8 2.921,6 3.067,7 491,7 516,3
No. 4 5 6 I 1 J 1 Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Pembinaan Upaya Kesehatan 1.040,5 902,5 Dasar Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 23,8 24,0 23,8 25,2 580,0 647,5 624,8 647,5 250,0 262,5 143 143 1.040,5 992,7 1.758,8 9.371,6 10.308,7 1.758,8 II.1.M.B-9 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 26,5 27,8 656,0 688,8 275,6 289,4 1.042,4 1.094,5 11.339,6 12.473,5
No. K 1 2 3 4 5 Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas Rencana Tahun 2014 Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Perkiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 Fokus Prioritas: Menguatkan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat 70,5 70,5 75,0 78,8 82,7 86,8 247,5 199,8 225,0 272,3 299,5 199,8 100,0 84,1 127,2 100,0 104,2 442,0 Penelitian dan Pengembangan Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional 66,2 46,8 66,2 69,7 196,1 223,2 229,2 46,8 113,6 41,8 148,9 36,8 II.1.M.B-10
MATRIKS 2.2.B. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) Prioritas: Reformasi Pembangunan Pendidikan III A Fokus Prioritas: Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata (2) Tahun 2014 (3) 26.845,5 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 24.207,9 Rencana Tahun 2015 (5) 19.486,6 A.1 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP A.2 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD A.3 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA 5.071,3 6.626,1 14.595,3 4.267,5 5.575,9 13.901,7 2.910,0 2.841,9 13.265,8 dan Madrasah A.4 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi 552,8 462,8 468,8 Pendidikan Keagamaan Islam B Fokus Prioritas: Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi 13.568,7 12.552,1 10.971,8 pendidikan menengah universal (PMU) B.1 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA B.2 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK B.3 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB B.4 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan 6.280,7 6.771,6 432,1 A.3) 5.801,2 6.288,3 378,2 A.3) 5.243,7 5.360,0 189,5 A.3) Madrasah B.5 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik C Fokus Prioritas: Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi 84,4 39.911,9 84,4 43.206,5 178,7 34.410,5 C.1 Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama C.2 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu C.3 Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada 678,5 3.568,3 337,0 608,9 3.011,7 1.096,9 93,8 2.461,7 940,4 Masyarakat II.1.M.B-11 Tahun 2016 (6) 20.847,0 3.393,8 3.333,3 13.601,0 519,0 11.781,7 5.744,9 5.622,4 217,9 A.3) 196,6 33.041,0 95,0 2.584,4 987,4 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 (7) (8) 22.574,4 24.489,0 3.902,8 3.833,3 14.286,6 4.488,3 4.408,2 15.017,3 551,7 575,2 12.464,8 13.206,3 6.027,0 5.971,0 250,6 6.328,2 6.352,1 288,1 A.3) A.3) 216,2 33.761,3 237,9 34.755,3 99,7 2.710,6 987,4 104,7 2.845,9 987,4
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas C.4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi C.5 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa C.6 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi C.7 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam C.8 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen C.9 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen C.10 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik C.11 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu C.12 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha D Fokus Prioritas: Peningkatan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan D.1 Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar D.2 Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah D.3 Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 14.482,0 11.720,0 4.537,0 7.973,9 12.145,0 3.130,0 14.602,3 3.158,8 780,7 39,3 780,7 39,3 B.4) B.4) 91,6 91,6 122,4 122,4 12.682,2 9.814,0 6.844,9 5.366,8 2.423,3 2.215,4 1.310,3 994,1 II.1.M.B-12 Rencana Tahun 2015 11.926,4 4.250,4 11.018,1 3.499,4 70,5 79,9 B.4) 29,9 39,9 8.080,0 4.357,3 2.213,9 974,5 Tahun 2016 12.519,4 2.553,4 11.018,1 3.025,2 88,8 91,9 B.4) 35,4 41,9 11.937,0 5.010,9 2.548,9 3.726,5 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 13.142,0 13.795,8 2.292,8 2.261,4 11.018,1 3.229,2 11.018,1 3.426,7 98,2 105,7 109,5 121,5 B.4) B.4) 33,7 38,0 44,0 46,2 13.130,7 14.570,1 5.762,6 6.627,0 2.886,9 3.274,9 3.786,1 3.931,9
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas D.4 Peningkatan Layanan Pendidik Untuk Jenjang Paud, Dikdas, Dikmen dan Dikti D.5 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah D.6 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam D.7 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam D.8 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen D.9 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik D.10 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu D.11 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Buddha Fokus Prioritas: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal E.1 Penyediaan Layanan Paud E.2 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan E Madrasah E.3 Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan E.4 Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat F Fokus Prioritas: Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan F.1 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam F.2 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 769,8 41,0 A.3) A.3) C.7) C.7) 428,2 290,8 780,7 780,7 B.4) B.4) 32,4 92,7 1.946,3 32,4 92,7 1.081,7 1.334,1 608,1 A.3) A.3) 259,4 352,8 198,0 275,6 D.7) D.7) A.4) A.4) II.1.M.B-13 Rencana Tahun 2015 85,0 A.3) C.7) 290,9 70,5 B.4) 30,3 57,5 1.028,5 571,2 A.3) 187,7 269,6 D.7) A.4) Tahun 2016 92,3 A.3) C.7) 314,7 88,8 B.4) 94,4 60,3 2.073,7 1.393,4 A.3) 261,4 418,9 D.7) A.4) (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 100,4 109,6 A.3) A.3) C.7) C.7) 334,0 346,5 98,2 109,5 B.4) B.4) 99,2 63,4 2.178,7 104,1 66,5 2.849,3 1.688,7 A.3) 1.992,6 A.3) 20,8 469,3 336,8 520,0 D.7) D.7) A.4) A.4)
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas F.3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen F.4 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik F.5 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu F.6 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Buddha G Fokus Prioritas: Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan G.1 Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional G.2 Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi G.3 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan G.4 Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional G.5 Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca G.6 Pengembangan Pustakawan G.7 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno G.8 Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno G.9 Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta H Fokus Prioritas: Peningkatan Pendidikan Karakter H.1 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA H.2 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK I Fokus Prioritas: Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Anggaran Pendidikan I.1 Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan I.2 Pendidikan Menengah Pertanian Tahun 2014 D.8) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 D.8) D.9) D.9) D.10) D.10) D.11) D.11) 307,9 307,9 7,5 40,7 10,1 15,0 207,6 7,5 40,7 10,1 15,0 207,6 6,3 12,3 8,5 - 6,3 12,3 8,5 - B.1) B.1) B.2) B.2) 678,2 678,2 55,6 55,6 II.1.M.B-14 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 D.8) D.8) D.9) D.9) D.10) D.10) D.11) D.11) 330,6 347,1 7,9 7,5 43,8 41,7 10,7 10,2 15,5 16,3 220,5 231,6 7,0 13,4 8,5 6,3 7,4 14,0 8,9 6,6 B.1) B.1) B.2) B.2) 86,1 91 57,0 58,3 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 D.8) D.8) D.9) D.9) D.10) D.10) D.11) D.11) 364,5 382,7 8,7 8,3 48,3 46,0 11,8 11,2 17,1 17,9 243,1 255,3 7,7 14,7 9,4 6,9 8,1 15,5 9,9 7,3 B.1) B.1) B.2) B.2) 93,6 94,9 60,4 63,3
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas I.3 Peningkatan Kualitas SDM Industri I.4 Pendidikan dan Pelatihan Geologi I.5 Pendidikan Perhubungan Darat I.6 Pendidikan Perhubungan Laut I.7 Pendidikan Perhubungan Udara I.8 Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan I.9 Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi I.10 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi I.11 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan I.12 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan I.13 Pendidikan Kelautan dan Perikanan I.14 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata I.15 Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir I.16 Pengembangan Tenaga Kepemudaan I.17 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda I.18 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda I.19 Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda I.20 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda I.21 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan I.22 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan I.23 Pengembangan Kepramukaan I.24 Peningkatan Kapasitas Pemuda I.25 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda I.26 Peningkatan Wawasan Pemuda I.27 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 421,4 421,4 254,3 827,7 618,0 506,6 23,8 647,5 143,0 57,5 252,9 250,0 17,0 18,3 45,0 20,0 114,5 34,2 12,0 254,3 827,7 618,0 506,6 23,8 647,5 143,0 57,5 252,9 250,0 17,0 18,3 45,0 20,0 114,5 34,2 12,0 65,0 80,0 17,0 20,0 45,0 48,4 65,0 80,0 17,0 20,0 45,0 48,4 II.1.M.B-15 Rencana Tahun 2015 278,4 76,3 407.68 1.289,6 1.032,4 446,0 24,0 580,0 250,0 60,4 281,0 271,2 16,3 15,0 63,0 8,3 150,9 60,9 4,5 37,5 74,2 8,3 12,8 33,6 18,8 Tahun 2016 430,7 79,5 1.510,7 2.035.95 2.536,4 468,3 25,2 624,8 262,5 62,0 305,6 284,8 18,1 23,4 66,2 8,7 158,4 63,9 2,7 45,0 72,3 8,7 11,3 36,3 18,6 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 431,4 85,8 960,7 1.805,6 1.466,5 491,7 26,5 656,0 275,6 65,1 320,8 299,0 18,9 24,5 74,0 9,1 161,8 67,1 2,8 432,1 93,2 767.93 1.924,9 1.347,3 516,3 27,8 688,8 289,4 68,3 336,9 313,9 19,8 25,8 75,0 9,6 172,6 70,4 3,0 47,2 75,9 9,1 11,9 38,1 19,6 49,6 79,7 9,6 12,4 40,1 20,5
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas I.28 Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga I.29 Pengembangan Olahraga Layanan Khusus I.30 Pengembangan Olahraga Pendidikan I.31 Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan I.32 Pengembangan Sentra Keolahragaan I.33 Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan I.34 Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan I.35 Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan I.36 Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga I.37 Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga I.38 Pengembangan Pembibitan Olahragawan I.39 Pengembangan Tenaga Keolahragaan I.40 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan I.41 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Bina Lattas Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 8,6 8,6 25,0 25,0 30,3 25,0 25,0 30,3 145,0 158,6 52,1 145,0 158,6 52,1 11,0 11,0 8,8 17,1 85,4 17,3 130,9 9,8 8,8 17,1 85,4 17,3 130,9 9,8 II.1.M.B-16 Rencana Tahun 2015 6,0 24,9 17,0 28,1 148,9 68,8 101,1 6,1 5,0 8,8 83,4 20,9 159,8 25,1 Tahun 2016 8,7 36,6 12,6 29,5 151,0 72,2 106,1 6,4 4,7 9,2 71,8 32,4 167,8 27,5 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 9,1 9,6 38,4 13,2 31,0 40,3 13,9 32,5 158,6 75,8 111,4 166,5 79,6 117,0 6,7 7,1 5,0 9,6 75,4 34,0 176,2 28,5 5,2 10,1 79,1 35,7 185,0 29,5
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas I.42 Peningkatan Kompetensi Instruktur dan tenaga Kepelatihan Bina Lattas I.43 Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binalattas I.44 Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri bina lattas I.45 Pengembangan dan peningkatan produktivitas Binalattas I.46 Peningkatan Kapasitas Lembaga, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas I.47 Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM I.48 Pendidikan dan Pelatihan Multi Media Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 22,5 22,5 302,4 302,4 52,5 52,5 41,3 41,3 215 215 23,1 23,1 II.1.M.B-17 Rencana Tahun 2015 34,0 267,3 41,7 53,3 31,1 362,7 45.465,1 Tahun 2016 35,6 263,0 44,5 53,7 31,5 392,9 27.716,5 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 36,8 37,8 265,8 270,6 46,6 49,9 56,2 32,2 56,8 32,7 432,2 475,4 28.681,8 28.479,0
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama (dalam miliar Rupiah) No (1) IV A 1 Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga Fokus Prioritas : Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan Pengembangan Tenaga Kepemudaan Tahun 2014 (3) 527,9 18,3 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 527,9 18,3 Rencana Tahun 2015 (5) 493,5 15,0 Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) 524,0 550,2 577,7 23,4 24,5 25,8 2 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 45,0 45,0 63,0 66,2 74,0 75,0 3 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda 20,0 20,0 8,3 8,7 9,1 9,6 4 Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda 114,5 114,5 150,9 158,4 161,8 172,6 5 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 34,2 34,2 60,9 63,9 67,1 70,4 6 7 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 12,0 65,0 12,0 65,0 4,5 37,5 2,7 45,0 2,8 47,2 3,0 49,6 8 Pengembangan Kepramukaan 80,0 80,0 74,2 72,3 75,9 79,7 II.L.M.092-18
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) 9 (2) Peningkatan Kapasitas Pemuda 10 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda 11 Peningkatan Wawasan Pemuda 12 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 13 B Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Fokus Prioritas : Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga 3.14 Pengembangan Olahraga Layanan Khusus 3.15 Pengembangan Olahraga Pendidikan 3.16 Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan 3.17 Pengembangan Sentra Keolahragaan 3.18 Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Tahun 2014 (3) 17,0 20,0 45,0 48,4 8,6 1.070,2 25,0 25,0 30,3 145,0 158,6 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 17,0 20,0 45,0 48,4 8,6 1.070,2 25,0 25,0 30,3 145,0 158,6 II.L.M.092-19 Rencana Tahun 2015 (5) 8,3 12,8 33,6 18,8 6,0 986,7 24,9 17,0 28,1 148,9 68,8 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) 8,7 9,1 9,6 11,3 11,9 12,4 36,3 38,1 40,1 18,6 19,6 20,5 8,7 9,1 9,6 1.030,2 1.081,7 1.135,8 36,6 38,4 40,3 12,6 13,2 13,9 29,5 31,0 32,5 151,0 158,6 166,5 72,2 75,8 79,6
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) 3.19 Pengembangan Promosi, dan (2) Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan 3.20 Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan 3.21 Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga 3.22 Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga 3.23 Pengembangan Pembibitan Olahragawan 3.24 Pengembangan Tenaga Keolahragaan 4.1 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan 4.2 Pengembangan Industri Olahraga 4.3 Pengembangan Olahraga Prestasi TOTAL Tahun 2014 (3) 52,1 11,0 8,8 17,1 85,4 17,3 41,9 13,0 439,7 1.598,1 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 52,1 11,0 8,8 17,1 85,4 17,3 41,9 13,0 439,7 1.598,1 II.L.M.092-20 Rencana Tahun 2015 (5) 101,1 6,1 5,0 8,8 83,4 20,85 37,5 6,8 429,7 1.480,2 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) 106,1 111,4 117,0 6,4 6,7 7,1 4,7 5,0 5,2 9,2 9,6 10,1 71,8 75,4 79,1 32,39 34,01 35,71 39,4 41,4 43,5 8,2 8,6 9,0 450,1 472,6 496,2 1.554,2 1.632,0 1.713,6
MATRIKS 2.2 B. ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama (dalam miliar Rupiah) No. (1) V A 1 2 3 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan dan Pelayanan Kehidupan Beragama Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Tahun 2014 (2) (3) 748,9 748,9 272,1 272,1 298,9 298,9 15,0 15,0 Rencana Tahun 2015 (5) 1.626,8 434,5 579,4 108,5 Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) Tahun 2016 (6) Tahun 2018 (8) 2.873,3 3.016,9 3.167,8 456,3 479,1 503,0 1.773,4 1.862,1 1.955,2 114,0 119,7 125,6 II.1.M.B-21
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Tahun 2014 4 5 6 7 8 9 B Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Konghucu Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama 0,0 100,1 26,5 28,1 7,8 0,4 37,5 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 0,0 100,1 26,5 28,1 7,8 0,4 37,5 II.1.M.B-22 Rencana Tahun 2015 107,2 125,3 89,9 114,2 67,3 0,4 167,0 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2018 112,6 118,2 124,1 131,6 138,2 145,1 94,4 99,2 104,1 119,9 125,9 132,2 70,6 74,2 77,9 0,4 0,4 0,5 175,4 184,1 193,3
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 1 C 1 2 3 4 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Pelayanan Haji Dalam Negeri Pelayanan Haji Luar Negeri Pengelolaan Dana Haji Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah 37,5 37,5 729,3 729,3 216,4 0,0 12,0 273,3 216,4 0,0 12,0 273,3 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHU 227,6 227,6 II.1.M.B-23 Rencana Tahun 2015 167,0 1.060,0 495,9 7,3 11,5 266,9 278,3 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2018 175,4 184,1 193,3 1.113,0 1.168,7 1.227,1 520,7 7,7 12,1 280,3 546,8 8,1 12,7 294,3 574,1 8,5 13,3 309,0 292,2 306,8 322,2
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (1) VI Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian (2) (3) 1.333,25 (4) 1.333,25 (5) 1.111,47 Budaya A Penguatan karakter dan jati diri bangsa. 1 2 Peningkatan Sensor Film Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya 3 B Peningkatan apresiasi karya budaya. Pembinaan Kesenian dan Perfilman 1 161,42 39,70 60,00 61,72 183,51 141,95 161,42 39,70 60,00 61,72 183,51 141,95 149,99 45,44 51,13 53,42 155,53 134,53 II.1M.B-24 Tahun 2016 (6) 1.167,39 155,22 45,44 53,69 56,09 163,31 141,26 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 (7) 1.226,50 (8) 1.288,99 160,71 45,44 56,37 166,47 45,44 59,19 58,90 171,47 148,32 61,84 180,05 155,74
Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas 2 C Peningkatan pengelolaan warisan budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 1 Pengelolaan Permuseuman 2 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 3 4 Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan) Pengembangan Galeri Nasional D Peningkatan diplomasi budaya 1 Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya E Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan 3 Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 41,56 814,17 194,10 140,51 326,76 88,60 64,20 41,56 814,17 194,10 140,51 326,76 88,60 64,20 63,35 63,35 63,35 63,35 110,80 23,70 67,50 19,60 110,80 23,70 67,50 19,60 II.1M.B-25 Rencana Tahun 2015 21,00 619,43 85,29 95,20 283,47 88,77 66,70 65,58 65,58 120,93 25,78 78,20 16,95 Tahun 2016 22,05 650,41 89,55 99,96 297,64 93,21 70,04 68,86 68,86 129,60 25,78 86,02 17,79 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 23,15 682,93 94,03 104,96 312,53 97,87 73,54 24,31 717,07 98,73 110,21 328,15 102,76 77,22 72,30 72,30 75,92 75,92 139,09 25,78 94,62 18,68 149,49 25,78 104,09 19,62
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No (1) VII A 1 B Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fokus Prioritas: Peningkatan Program Keluarga Harapan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Fokus Prioritas: Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang disabilitas telantar dan/atau berat 5.224,32 5.224,32 5.224,32 5.224,32 737,14 737,14 Rencana Tahun 2015 (5) 5.222,16 5.222,16 810,40 Tahun 2016 (6) 7.661,54 7.661,54 948,71 II.1.M.B-26 (dalam Rp miliar) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 (7) (8) 8.038,72 8.434,76 8.038,72 8.434,76 1005,48 1105,05
Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas 1 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 2 3 C 1 2 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Fokus Prioritas: Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial D Fokus Prioritas: Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT) 1 2 Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 3 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2014 305,36 139,24 292,54 242,38 167,17 75,21 646,49 340,37 186,52 119,60 (dalam Rp miliar) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 305,36 327,51 348,68 367,15 386,60 139,24 150,51 249,73 267,78 326,43 292,54 332,38 350,30 370,56 392,02 242,38 334,52 421,18 511,29 609,20 167,17 75,21 646,49 235,39 99,13 652,69 300,21 120,97 685,32 360,47 150,82 719,59 408,30 200,91 755,57 396,69 359,81 340,37 186,52 218,64 198,31 119,60 121,14 127,20 133,56 140,24 342,67 188,87 377,80 208,23 II.1.M.B-27
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO (1) PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS (2) Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian 2014 (4) Rencana Tahun 2015 (5) VIII A A.1 A.2 A.3 A.4 Prioritas: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender 24,9 1,1 1,0 1,0 1,5 24,9 1,1 1,0 1,0 1,5 66,8 3,2 2,6 6,0 2,9 A.5 1,4 1,4 3,2 II.1.M.B-28 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) 83,3 95,5 103,8 3,4 3,8 4,1 5,3 4,4 4,8 6,5 7,1 7,8 3,2 3,6 4,0 3,5 4,0 4,4
BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS (1) A.6 A.7 A.8 A.9 (2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender A.10 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender A.11 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Tahun 2014 (3) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,1 Prakiraan Pencapaian 2014 (4) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,1 II.1.M.B-29 Rencana Tahun 2015 (5) 4,3 4,9 3,7 3,2 3,7 4,4 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) 5,0 (7) 6,1 (8) 5,8 5,7 6,3 6,3 4,4 5,2 5,1 3,8 4,5 4,2 4,4 5,2 5,1 5,7 6,1 5,6
BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS (1) A.12 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan (2) penyusunan data gender A.13 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan A.14 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan A.15 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang A.16 Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi B B.1 B.2 B.3 Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak Tahun 2014 (3) 1,2 0,9 0,9 1,8 5,0 27,0 1,2 1,0 1,3 Prakiraan Pencapaian 2014 (4) 1,2 0,9 0,9 1,8 5,0 27,0 1,2 1,0 1,3 II.1.M.B-30 Rencana Tahun 2015 (5) 3,5 3,9 3,7 3,8 10,0 57,9 3,1 2,6 2,6 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) 4,6 (7) 4,4 (8) 5,1 4,3 4,4 4,1 4,7 4,8 5,3 4,0 5,7 7,1 15,0 80,6 20,0 86,8 25,0 96,5 5,1 5,7 5,3 5,3 4,4 4,8 5,2 5,0 5,2
BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS (1) B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 (2) Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan dan PNNL Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus B.10 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak B.11 Penguatan Kelembagaan PUHA di provinsi B.12 Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI) Tahun 2014 (3) 1,0 1,5 1,4 1,0 1,3 1,0 1,3 5,0 10,0 Prakiraan Pencapaian 2014 (4) 1,0 1,5 1,4 1,0 1,3 1,0 1,3 5,0 10,0 II.1.M.B-31 Rencana Tahun 2015 (5) 3,0 5,8 4,3 2,9 4,7 2,6 4,4 10,0 12,0 (dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) 5,5 (7) 5,6 (8) 7,5 9,5 8,0 8,5 5,3 5,4 5,4 3,8 4,3 4,4 5,7 5,7 5,7 3,3 3,8 3,8 5,3 5,8 5,8 15,0 11,7 20,0 13,3 25,0 15,3
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS I Prioritas: Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah dan Pengelolaan Kekayaan Negara A FOKUS: Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 1 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 2 Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) 3 Penyusunan Rancangan APBN 4 Pengelolaan PNBP dan subsidi 5 Pengembangan Sistem Penganggaran MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Rencana 2015 6,6 7,5 7,3 1,8 1,8 1,8 3,3 5,6 5,5 4,4 5,9 5,8 8,6 8,8 8,6 II.3.M.B-1 2016 7,7 1,9 5,7 6,1 9,1 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 8,1 8,5 1,9 2,0 6,0 6,3 6,4 6,7 9,5 10,0
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS B FOKUS: Pengelolaan Perimbangan Keuangan 1 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah 2 Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 3 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD 4 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah RENCANA TAHUN 2014 9,6 8,2 8,2 17,3 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 9,7 12,1 4,7 17,4 II.3.M.B-2 Rencana 2015 9,5 11,0 2,1 16,3 2016 9,9 11,5 2,2 17,1 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 10,4 10,9 12,1 12,7 2,4 2,5 17,9 18,8
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS C FOKUS: Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 4 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman 6 Pengembangan Sistem Perbendaharaan RENCANA TAHUN 2014 56,7 9,5 15,9 69,3 96,5 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 26,4 8,0 227,4 69,3 97,6 II.3.M.B-3 Rencana 2015 25,7 7,8 221,7 67,6 129,4 2016 27,0 8,2 232,7 70,9 135,9 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 28,3 29,7 8,6 9,0 244,4 256,6 74,5 78,2 142,7 149,8
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS D FOKUS: Pengelolaan Kekayaan Negara 1 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Barang Milik Negara 2 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan 3 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 4 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain RENCANA TAHUN 2014 5,3 3,5 36,3 4,7 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 5,5 4,8 43,5 5,1 II.3.M.B-4 Rencana 2015 5,4 4,6 42,4 5,0 2016 5,6 4,9 44,6 5,2 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 5,9 6,2 5,1 5,4 46,8 49,1 5,5 5,7
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS II Prioritas: Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan A FOKUS: Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko 1 Perumusan kebijakan APBN 2 Perumusan kebijakan ekonomi 3 Perumusan kebijakan pajak,kepabeanan,cukai dan PNBP 4 Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan 5 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen 6 Pengelolaan Pembiayaan Syariah 7 Pengelolaan Pinjaman 8 Pengelolaan Strategi Dan Portofolio Utang RENCANA TAHUN 2014 5,9 8,4 8,1 7,3 4,2 5,2 5,0 6,7 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 7,7 13,4 8,9 8,7 4,6 5,6 5,5 7,2 II.3.M.B-5 Rencana 2015 7,5 12,9 8,6 8,5 2,0 5,5 4,8 7,0 2016 7,8 13,5 9,1 8,9 2,1 5,8 5,0 7,4 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 8,2 8,6 14,2 14,9 9,5 10,0 9,3 9,8 2,2 2,4 6,0 6,4 5,3 5,6 7,8 8,2
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 9 Pengelolaan Surat Utang Negara B FOKUS: Peningkatan Dan Optimalisasi Penerimaan Negara 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan kehumasan 2 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 3 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan 4 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP dan Bea Materai 5 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional 6 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi 7 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan C FOKUS : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Keuangan RENCANA TAHUN 2014 6,7 77,8 1,8 9,9 3,0 10,3 98,2 52,5 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 7,3 85,5 3,0 13,0 9,5 13,0 146,0 66,2 II.3.M.B-6 Rencana 2015 5,6 83,4 17,6 12,7 9,3 12,7 142,4 64,5 2016 5,9 87,6 18,5 13,4 9,7 13,4 149,6 67,8 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 6,2 6,5 91,9 96,5 19,4 20,4 14,0 14,7 10,2 10,7 14,0 14,7 157,0 164,9 71,1 74,7
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 1 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan program Diploma Keuangan D FOKUS: Pengelolaan dan Pembinaan BUMN 1 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer I 2 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer II RENCANA TAHUN 2014 77,5 1,8 1,5 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 88,4 1,8 1,5 II.3.M.B-7 Rencana 2015 86,1 1,9 1,6 2016 90,4 2,0 1,7 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 94,9 99,7 2,1 2,2 1,8 1,9
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer III 4 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur I 5 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur II 6 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur III 7 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik I 8 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik II 9 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik III RENCANA TAHUN 2014 1,7 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 1,7 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 II.3.M.B-8 Rencana 2015 1,8 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 1,1 2016 1,9 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 1,1 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1,9 2,0 1,3 1,4 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 1,0 1,0 1,2 1,2
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 10 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa I 11 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa II 12 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa III III Prioritas: Stabilitas Moneter A FOKUS: Peningkatan Stabilitas Harga dan Nilai Tukar 1 Koordinasi Kebijakan Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Koordinasi Kebijakan Pangan RENCANA TAHUN 2014 1,6 1,1 1,1 1,6 3,7 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 1,6 1,1 1,1 1,6 3,7 II.3.M.B-9 Rencana 2015 1,0 1,1 1,2 2,0 2,7 2016 1,0 1,2 1,2 2,1 2,8 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 2,2 2,3 3,1 3,2
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura 4 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan 5 Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi 6 Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi IV Prioritas: Iklim Investasi dan Iklim Usaha A FOKUS : Peningkatan Harmonisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Perijinan Investasi 1 Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (Prioritas Nasional) 2 Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal (Prioritas Nasional) RENCANA TAHUN 2014 2,3 2,2 10,6 12,5 20,8 18,0 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 2,3 2,2 10,6 12,5 20,8 18,0 II.3.M.B-10 Rencana 2015 2,3 2,3 2,5 7,3 20,9 11,5 2016 2,4 2,4 2,6 7,7 21,9 12,0 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 2,6 2,8 2,6 2,8 2,8 2,9 8,0 8,5 23,0 24,0 12,7 13,0
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (Prioritas Bidang) 4 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (Prioritas Bidang) 5 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (Prioritas Bidang) 6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (Prioritas Bidang) 7 Pengembangan PTSP Nasional (Prioritas Nasional) 8 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal 9 Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) RENCANA TAHUN 2014 7,4 11,1 8,9 21,6 0,0 22,8 8,0 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 7,4 11,1 8,9 21,6 0,0 22,8 8,0 II.3.M.B-11 Rencana 2015 7,4 9,8 8,9 30,4 0,8 0,0 2,1 2016 7,7 10,3 9,4 31,9 0,0 15,0 2,2 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 8,1 8,5 10,8 11,3 9,9 10,3 33,5 35,0 0,0 0,0 0,0 18,0 2,3 2,4
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS RENCANA TAHUN 2014 B FOKUS : Peningkatan Fasilitasi Investasi 1 Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang) 6,6 2 Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (Prioritas Nasional) 15,0 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal (Prioritas Nasional) 2,9 4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (Prioritas Nasional) 3,5 5 Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (Prioritas Bidang) 7,2 6 Pemberdayaan Usaha Nasional (Prioritas Bidang) 7,4 7 Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang) 61,6 8 Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri (Prioritas Bidang) 188,1 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 6,6 15,0 2,9 3,5 7,2 7,4 61,6 188,1 II.3.M.B-12 Rencana 2015 6,6 12,0 2,9 3,5 7,2 8,7 65,1 176,8 2016 6,9 12,6 3,9 3,6 7,5 9,0 67,0 184,3 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 7,3 7,7 13,2 13,9 4,0 4,2 3,8 4,0 7,9 8,3 9,6 10,0 71,8 75,0 195,0 201,6
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 9 Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal (Prioritas Bidang) 10 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Infrastruktur (Prioritas Bidang) 11 Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pembangunan Daerah Tertinggal 12 Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) 13 Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 14 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi 15 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infra struktur Prioritas V Prioritas: Peningkatan Ekspor Untuk Mendukung Transformasi Sektor Industri dalam Arti Luas A FOKUS : Mengamankan Pangsa Ekspor di Pasar Tradisional RENCANA TAHUN 2014 15,0 0,0 6,3 19,5 14,6 1,6
172,1 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 15,0 0,0 6,3 19,5 14,6 1,6
172,1 II.3.M.B-13 Rencana 2015 15,4 2,4 5,4 17,5 10,8 3,5 56,4 187,0 2016 16,0 2,4 5,7 18,4 11,3 3,7 59,4 214,6 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 17,0 17,8 2,6 2,6 6,0 6,3 19,3 20,3 11,9 12,5 3,9 4,1 62,6 66,0 223,0 226,9
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 1 Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Internasional 2 Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN 3 Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor B. FOKUS : Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Non Tradisional 1 Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral 2 Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar 3 Pengembangan Promosi dan Citra RENCANA TAHUN 2014 47,5 11,0 113,6 17,0 8,0 9,0 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 47,5 11,0 113,6 17,0 8,0 9,0 II.3.M.B-14 Rencana 2015 42,0 10,0 135,0 58,7 7,0 8,0 43,7 2016 49,4 10,7 154,5 195,2 7,4 8,4 179,5 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 51,9 54,5 11,2 11,8 159,9 160,7 209,5 214,4 7,7 8,1 8,8 9,3 193,0 197,0
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS C. FOKUS : Mengidentifikasi Peluang Pasar Ekspor Produk dan Jasa Potensial 1 Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor 2 Pengembangan Produk Ekspor 3 Pengembangan SDM Bidang Ekspor 4 Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa 5 Koordinasi Kebijakan Perdagangan LN dan Kepariwisataan D. FOKUS : Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional 1 Pengelolaan impor 2 Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan RENCANA TAHUN 2014 40,5 7,5 10,0 23,0 2,6 23,9 12,4 11,5 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 40,5 7,5 10,0 23,0 2,6 23,9 12,4 11,5 II.3.M.B-15 Rencana 2015 52,6 8,0 10,1 22,5 12,0 2,0 22,0 9,9 12,1 2016 69,0 10,0 11,4 31,7 16,0 2,1 23,7 12,5 11,2 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 76,5 84,1 11,5 13,5 12,7 14,1 34,3 37,5 18,0 19,0 2,2 2,3 24,8 25,9 13,1 13,8 11,7 12,1
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS VI Prioritas: Penguatan Perdagangan Dalam Negeri Untuk Mendukung Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi A FOKUS: Meningkatkan Fasilitasi Perdagangan 1 Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 2 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor 3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah 4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah 5 Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan integrasi dalam ASW 6 Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah 7 Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia 8 Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub regional RENCANA TAHUN 2014 162,0 1,0 25,0 55,0 65,0 5,1 2,6 3,1 5,2 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 162,0 1,0 25,0 55,0 65,0 5,1 2,6 3,1 5,2 II.3.M.B-16 Rencana 2015 147,1 1,0 23,0 47,2 65,0 3,0 2,7 2,7 2,5 2016 154,1 1,1 24,4 52,1 65,0 3,2 2,8 2,8 2,6 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 158,5 163,2 1,1 1,2 25,7 27,0 54,7 57,5 65,0 65,0 3,3 3,5 3,0 3,1 3,0 3,1 2,8 2,9
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS B FOKUS: Meningkatkan Perlindungan Konsumen 1 Peningkatan Tertib Ukur 2 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 3 Peningkatan Pengawasan Mutu Barang 4 Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen C FOKUS: Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi dan Logistik 1 Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok 2 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan 3 Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan 4 Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang RENCANA TAHUN 2014 151,1 63,0 30,0 31,0 27,1 487,1 70,7 315,0 57,5 9,0 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 151,1 63,0 30,0 31,0 27,1 487,1 70,7 315,0 57,5 9,0 II.3.M.B-17 Rencana 2015 120,8 58,1 18,5 23,5 20,6 517,4 40,0 353,4 75,0 13,5 2016 132,4 59,1 21,9 26,3 25,1 532,1 44,0 355,0 75,0 14,2 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 137,9 143,2 59,1 59,1 24,0 26,3 27,3 27,6 27,5 30,2 543,5 555,3 48,4 53,2 355,0 355,0 75,0 75,0 14,9 15,6
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha 6 Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat 7 Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Yang Sehat 8 Penilaian Merger dan Akusisi 9 Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU 10 Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional dan Fasilitasi Perdagangan D FOKUS: Meningkatkan Iklim Usaha Perdagangan 1 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah 2 Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi RENCANA TAHUN 2014 4,2 9,3 8,4 4,2 4,6 4,3 144,7 118,0 6,4 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 4,2 9,3 8,4 4,2 4,6 4,3 144,7 118,0 6,4 II.3.M.B-18 Rencana 2015 11,4 7,0 2,6 4,3 4,7 5,5 85,0 55,2 5,7 2016 13,5 9,0 5,4 5,0 5,3 5,8 131,1 104,8 6,0 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 15,8 17,0 11,0 14,0 6,1 6,9 5,5 5,8 5,8 6,4 6,1 6,4 131,4 131,7 104,8 104,8 6,3 6,6
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan VII Prioritas: Transformasi Struktur Industri A FOKUS : Pembangunan Perwilayahan Industri 1 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 2 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 3 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III B FOKUS: Penumbuhan Populasi dan Pemerataan Persebaran Industri 1 Revitalisasi dan penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka 2 Revitalisasi dan penumbuhan Industri Kimia Hilir 3 Revitalisasi dan penumbuhan Industri Kimia Dasar RENCANA TAHUN 2014 20,3 1.802,3 65,5 21,2 21,8 22,5 851,4 141,0 19,3 54,9 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 20,3 1.802,3 65,5 21,2 21,8 22,5 851,4 141,0 19,3 54,9 II.3.M.B-19 Rencana 2015 24,1 1.551,1 91,8 15,5 21,7 54,6 782,9 174,6 21,1 62,8 2016 20,3 1.628,7 96,4 16,3 22,7 57,4 822,0 183,3 22,1 66,0 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 20,3 20,3 1.710,1 1.795,6 101,2 106,3 17,1 17,9 23,9 25,1 60,3 63,3 863,1 906,3 192,5 202,1 23,2 24,4 69,3 72,7
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 4 Revitalisasi dan penumbuhan Industri Material Dasar Logam 5 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 6 Revitalisasi dan penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 7 Revitalisasi dan penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau 8 Revitalisasi dan penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 9 Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 10 Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 11 Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika 12 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian RENCANA TAHUN 2014 17,2 66,9 36,9 43,0 139,8 263,2 11,6 13,2 44,2 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 17,2 66,9 36,9 43,0 139,8 263,2 11,6 13,2 44,2 II.3.M.B-20 Rencana 2015 29,2 70,4 115,3 42,9 139,4 43,4 26,6 13,2 44,1 2016 30,6 74,0 121,1 45,0 146,4 45,5 28,0 13,8 46,3 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 32,2 33,8 77,7 81,6 127,1 133,5 47,3 49,6 153,7 161,4 47,8 50,2 29,3 30,8 14,5 15,2 48,6 51,0
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS C FOKUS: Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas 1 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I 2 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 3 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III 4 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 5 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 6 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan 7 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil 8 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 9 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro RENCANA TAHUN 2014 885,5 117,5 161,5 90,2 85,6 11,6 23,4 20,9 24,1 38,1 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 885,5 117,5 161,5 90,2 85,6 11,6 23,4 20,9 24,1 38,1 II.3.M.B-21 Rencana 2015 676,4 86,9 109,9 90,7 80,1 4,8 23,4 21,1 24,0 37,1 2016 710,2 91,3 115,4 95,2 84,1 5,0 24,6 22,2 25,2 38,9 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 745,8 783,0 95,8 100,6 121,1 127,2 100,0 105,0 88,3 92,7 5,2 5,5 25,8 27,1 23,3 24,5 26,5 27,8 40,9 42,9
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 10 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas 11 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 12 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin 13 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik 14 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik 15 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 16 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik 17 Riset dan Standardisasi Bidang Industri RENCANA TAHUN 2014 19,7 15,2 23,0 20,6 40,1 26,3 21,5 146,2 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 19,7 15,2 23,0 20,6 40,1 26,3 21,5 146,2 II.3.M.B-22 Rencana 2015 19,9 14,9 23,3 20,7 39,0 25,6 20,6 34,5 2016 20,9 15,6 24,4 21,7 41,0 26,9 21,6 36,2 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 22,0 23,1 16,4 17,2 25,7 26,9 22,8 23,9 43,0 45,2 28,3 29,7 22,7 23,8 38,1 40,0
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS VIII Prioritas: Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif A Fokus: Pengembangan Pengungkit Rantai Nilai Pariwisata 1 Peningkatan Promosi Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus 2 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata 3 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam negeri 4 Peningkatan Promosi Pariwisata luar negeri 5 Peningkatan Pencitraan Pariwisata B Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata 2 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata RENCANA TAHUN 2014 1.132,9 324,3 47,9 25,3 52,2 104,3 94,7 372,7 42,3 70,0 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 1.132,9 324,3 47,9 25,3 52,2 104,3 94,7 372,7 42,3 70,0 II.3.M.B-23 Rencana 2015 1.876,9 1.046,4 47,6 25,1 51,5 86,6 94,1 370,7 42,0 69,6 2016 1.970,8 1.098,7 50,0 26,4 54,1 90,9 98,8 389,3 44,1 73,1 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 2.069,3 2.172,8 1.153,7 1.211,4 52,5 55,1 27,7 29,1 56,8 59,7 95,4 100,2 103,8 109,0 408,7 429,2 46,3 48,7 76,8 80,6
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 3 Pengembangan Daya Tarik Pariwisata 4 Pengembangan Industri Pariwisata 5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata 6 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata 7 Pengembangan Wisata Minat Khusus Konvensi, Insentif, dan Event C Sumber Daya Manusia Pariwisata 1 Pengembangan Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata RENCANA TAHUN 2014 130,9 18,5 32,9 45,7 32,5 259,7 9,7 250,0 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 130,9 18,5 32,9 45,7 32,5 259,7 9,7 250,0 II.3.M.B-24 Rencana 2015 130,2 18,4 32,7 45,5 32,3 279,7 9,7 270,0 2016 136,7 19,3 34,4 47,7 33,9 293,7 10,2 283,5 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 143,5 150,7 20,3 21,3 36,1 37,9 50,1 52,6 35,6 37,4 308,4 323,8 10,7 11,2 297,7 312,6
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS D Ekonomi Kreatif 1 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik 2 Pengembangan Seni Rupa 3 Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media 4 Pengembangan Desain dan Arsitektur IX Prioritas: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 1 Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi 2 Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan 3 Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 4 Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM RENCANA TAHUN 2014 176,2 86,0 40,0 25,1 25,1 5,1 3,2 3,1 1,4 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 176,2 86,0 40,0 25,1 25,1 5,1 3,2 3,1 1,4 II.3.M.B-25 Rencana 2015 180,1 93,5 42,5 20,0 24,1 2,8 8,3 4,2 4,8 2016 189,1 98,2 44,7 21,0 25,3 3,0 9,1 4,6 5,3 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 198,6 208,5 103,1 108,3 46,9 49,2 22,0 23,1 26,5 27,9 3,1 3,3 10,0 11,0 5,1 5,6 5,9 6,5
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM 6 Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi Koperasi dan UMKM 7 Penataan Peraturan Perundang Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM 8 Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM 9 Perluasan dan penguatan akses pemasaran Koperasi dan UMKM di dalam negeri 10 Pengembangan Akses Koperasi dan UKM ke Pasar Ekspor dan Fasilitasi Impor 11 Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Koperasi dan UMKM 12 Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM 13 Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UMKM RENCANA TAHUN 2014 0,4 0,0 5,0 9,5 5,8 6,8 42,3 8,0 12,9 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 0,4 0,0 5,0 9,5 5,8 6,8 42,3 8,0 12,9 II.3.M.B-26 Rencana 2015 1,4 3,7 3,1 15,2 4,4 8,5 45,7 7,8 11,3 2016 1,6 4,0 3,4 16,7 4,9 9,3 50,2 8,6 12,5 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1,7 1,9 4,4 4,9 3,7 4,1 18,4 20,2 5,4 5,9 10,2 11,3 55,3 60,8 9,5 10,4 13,7 15,1
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 14 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi serta Advokasi SDM KUMKM 15 Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan 16 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM 17 Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM 18 Pengembangan Restrukturisasi Usaha 19 Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis 20 Pengembangan Fasilitasi Investasi KUKM 21 Pengembangan Sistem Bisnis RENCANA TAHUN 2014 0,8 0,0 1,2 11,3 2,6 5,5 10,7 4,3 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 0,8 0,0 1,2 11,3 2,6 5,5 10,7 4,3 II.3.M.B-27 Rencana 2015 4,3 9,0 6,1 12,3 8,6 4,7 9,1 7,9 2016 4,7 9,9 6,7 13,5 9,5 5,2 10,0 8,7 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 5,2 5,7 10,9 12,0 7,4 8,2 14,9 16,4 10,4 11,5 5,7 6,3 11,0 12,1 9,6 10,6
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 22 Penelitian Kebijakan UMKM 23 Penelitian Kebijakan Sumber Daya 24 Penelitian Pengembangan Perkaderan UMKM 25 Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM 26 Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM 27 Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM 28 Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi RENCANA TAHUN 2014 2,7 2,1 1,5 215,0 94,8 2,3 4,6 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 2,7 2,1 1,5 215,0 94,8 2,3 4,6 II.3.M.B-28 Rencana 2015 5,4 8,1 3,0 215,0 96,0 44,3 4,6 2016 5,9 8,9 3,3 236,5 105,5 48,8 5,0 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 6,5 7,2 9,8 10,8 3,6 4,0 260,2 286,2 116,1 127,7 53,7 59,0 5,5 6,1
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 29 Pengembangan Keanggotaan Koperasi 30 Peningkatan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi 31 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 32 Penelitian Kebijakan Koperasi X Prioritas: Stabilitas Sektor Keuangan A FOKUS: Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan 1 Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2 Pengelolaan Bidang Hukum Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 3 Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan RENCANA TAHUN 2014 70,0 6,9 1,7 0,8 1,6 3,0 4,5 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 70,0 6,9 1,7 0,8 1,6 3,0 4,5 II.3.M.B-29 Rencana 2015 51,0 5,7 7,5 5,2 1,0 2,9 1,9 2016 56,2 6,3 8,2 5,7 1,1 3,0 2,0 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 61,8 67,9 6,9 7,6 9,1 10,0 6,2 6,9 1,1 1,2 3,2 3,3 2,1 2,2
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 4 Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor 5 Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat 6 Pemeriksaan dan Pengembangan Riset Tindak Pidana Pencucian Uang XI Prioritas : Daya Saing Ketenagakerjaan A Fasilitasi Mobilitas Tenaga Kerja 1 Pembinaan dan Pengembangan E-Government *) 2 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 3 Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan 4 Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian RENCANA TAHUN 2014 1,3 0,9 2,2 1.265,4 19,3 382,2 9,1 432,9 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 1,3 0,9 2,2 1.265,4 19,3 382,2 9,1 432,9 II.3.M.B-30 Rencana 2015 1,2 0,9 2,2 1.693,6 19,3 382,2 9,1 819,7 2016 1,3 0,9 2,3 1.786,2 32,6 382,2 9,1 860,7 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1,4 1,4 0,9 1,0 2,4 2,5 1.857,0 1.938,7 32,6 35,9 382,2 382,2 9,1 9,1 903,7 948,9
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 5 Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI/UPTP3TKI) 6 Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen 7 Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan TKI 8 Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran 9 Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri 10 Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri 11 Peningkatan Pelayanan Pengaduan 12 Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna 13 Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan 14 Peningkatan Mediasi dan Advokasi RENCANA TAHUN 2014 134,5 5,0 4,0 1,6 78,4 98,4 13,0 14,0 21,4 4,0 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 134,5 5,0 4,0 1,6 78,4 98,4 13,0 14,0 21,4 4,0 II.3.M.B-31 Rencana 2015 106,6 16,8 5,9 1,0 65,3 130,9 13,8 14,9 45,2 9,5 2016 111,5 17,7 6,2 1,1 68,5 138,1 14,5 15,6 47,4 10,0 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 117,5 123,4 18,6 19,3 6,5 6,8 1,1 1,2 72,0 75,6 145,7 153,7 15,2 16,0 16,4 17,2 49,8 52,3 10,5 11,0
BIDANG: EKONOMI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 15 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Kepada TKI 17 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga 18 Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran XII Prioritas: Jaminan Sosial A Fokus Prioritas: Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (Dewan Jaminan Sosial Nasional) 1 Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional RENCANA TAHUN 2014 10,0 2,7 34,9 19,6 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 10,0 2,7 34,9 19,6 II.3.M.B-32 Rencana 2015 3,0 2,1 48,5 18,1 2016 3,2 2,4 65,6 20,8 (Dalam miliar Rupiah) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 3,3 3,5 2,5 2,6 70,4 80,3 21,7 22,6
MATRIKS 2.2 B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU (DALAM MILIAR) 2016 2017 2018 A Fokus: Penyelenggaraan Litbang 1 Penelitian bioteknologi peternakan modern 2 Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler 3 Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka 4 Diseminasi dan Kemitraan Hasil Litbang Iptek Nuklir 5 Pengkajian dan penerapan Sistem Energi Nuklir 6 Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir 7 Pengembangan PLTP Skala Kecil 8 Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-Obatan, 7.000,0 75.434,4 0 0 87,2 91,5 96,1 30,3 31,8 33,4 21,5 22,6 23,7 36,9 38,8 40,7 - - - 0 0 0 0 0 0 100,9 35,1 24,9 42,7 - dan Instrumentasi Medis 0 0 0 9 Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan 37,5 39,4 41,4 43,4 dan Metrologi 10 Pengembangan Teknologi Penerbangan 11 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi 268,8 6,5 282,2 5,6 296,3 5,8 311,1 5,9 II.4.M.B-1 0
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU (DALAM MILIAR) 2016 2017 2018 12 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk - -
Pemerintahan dan Industri 13 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan 7,6 7,9 8,3 8,8 Keamanan 14 Penelitian Fisika 15 Pengembangan Sains dan Teknologi Bahan Maju dengan Iptek Nuklir 28,7 30,1 31,6 28,4 29,8 31,3 33,2 32,9 16 Pengkajian dan Penerapan Teknologi 4,5 4,1 4,2 4,3 B Material Fokus: Layanan Teknologi 1 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi 2 Pengkajian dan Penerapan Jaringan Informasi Iptek 3 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi - - 12,5 11,0 11,0 10,0 10,0 9,9 3,4 3,3 3,3 11,1 10,1 3,4 dan Otomasi 4 Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi 5 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dinamika Pantai 6 Pengkajian Penerapan Teknologi Polimer 7 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem 14,1 14,1 14,1 5,1 5,0 5,0 8,7 8,7 8,7 4,5 4,5 4,5 14,2 5,1 8,8 4,5 Teknologi II.4.M.B-2
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU (DALAM MILIAR) 2016 2017 2018 8 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan 4,2 4,4 4,7 4,9 9 Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Termodinamika, Motor 11,1 11,1 11,1 11,1 dan Propulsi 10 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan 11 Pengkajian dan Penelitian Teknologi Hidrodinamika 12 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca 13 Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Aerogasdinamika dan 33,6 33,9 34,5 8,5 8,5 8,5 48,1 48,5 49,4 8,8 8,7 8,7 35,0 8,5 50,1 8,8 Getaran C D 14 Pengkajian Penerapan dan Pelayanan Teknologi Keramik Seni Fokus: Infrastruktur Mutu 1 Peningkatan Penerapan Standar Fokus: Pengawasan Tenaga Nuklir 1 Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan 6,1 6,7 6,4 - - - 6,0 6,6 6,3 - - - 8,6 7,8 3,4 7,0 - 6,9 - 9,6 dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir II.4.M.B-3
BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU (DALAM MILIAR) 2016 2017 2018 2 Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan 2,4 5,8 6,5 7,2 E F Bahan Nuklir Fokus: Teknopreneur 1 Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi Fokus: Sumber Daya Alam 1 Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Baru 2 Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya 3 Penelitian Oseanografi 4 Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat) 5 Penelitian Biologi 6 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Invetarisasi Sumber Daya Alam - - 5,9 5,7 5,6 - - - 10,0 12,0 7,0 6,0 - 15,0 94,4 69,0 12,9 13,0 2,9 6,0 - 15,0 94,4 69,0 12,9 13,0 2,9 G H Fokus: Penyiapan Sosial Budaya Masyarakat 1 Penelitian Masyarakat dan Budaya Fokus: Sumber Daya Manusia dan Prasarana Iptek 1 Peningkatan Kapasitas SDM Iptek (Beasiswa) 2 Peningkatan Sarana dan Prasaran Litbang - - 5,0 5,5 5,5 - - - 0 2,8 0 2,5 0 2,8 5,5 - 0 2,8 II.4.M.B-4
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah) No (1) Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Rencana Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Rencana Tahun 2015 (5) Tahun 2016 (6) Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) Tahun 2018 (8) A I 1.1 1.2 1.3 1.4 ISU STRATEGIS: PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL B. PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KESDM Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara Dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional (DMB) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (DMO) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (DME) Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas (DMT) 1,590.03 1,590.03 2,202.23 2,312.34 2,427.95 2,549.35 74.20 31.87 33.47 35.14 36.90 74.20 836.60 968.25 1,017 1,067 1,121 836.60 102.90 25.89 27.18 28.54 29.97 102.90 424.16 1,078.80 1,132.74 424.16 1,189.38 1,248.85 1.5 Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen 152.17 152.17 97.42 102.29 107.40 112.77 Migas (SDM) II.5.M.B-1
Bidang: Sarana dan Prasarana No (1) II 2.1 2.2 Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Pengaturan Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 2.3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan III 3.1 3.2 Tugas Teknis lainnya BPH Migas Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan 3.3 Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih 3.4 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi (Miliar Rupiah) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (3) (4) 368.82 368.82 Rencana Tahun 2015 (5) 371.80 Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) 390.39 409.91 430.40 Tahun 2016 (6) Tahun 2018 (8) 189.50 189.50 156.77 164.61 172.84 181.49 32.50 32.50 119.38 125.35 131.62 138.20 146.82 146.82 95.64 100.42 105.44 110.72 1,300.02 1,300.02 797.30 837.16 879.02 922.97 159.65 159.65 88.43 92.86 97.50 102.37 862.70 862.70 571.22 599.78 629.76 661.25 103.76 103.76 49.53 52.01 54.61 57.34 58.50 58.50 27.47 28.84 30.28 31.80 II.5.M.B-2
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (1) 3.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KEMENKOMINFO Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit B I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (3) 115.41 (4) 115.41 762.09 762.09 27.98 27.98 329.99 329.99 32.31 32.31 139.81 139.81 26.71 26.71 19.92 19.92 II.5.M.B-3 (Miliar Rupiah) Rencana Tahun 2015 (5) Tahun 2016 (6) Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) Tahun 2018 (8) 60.64 63.68 66.86 70.20 1,047.23 1,099.59 1,154.57 1,212.29 49.98 52.48 55.11 57.86 401.99 422.09 443.19 465.35 53.71 56.40 59.22 62.18 144.00 151.20 158.76 166.70 35.02 36.77 38.61 40.54 29.64 31.12 32.68 34.31
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (1) 1.7 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika II 2.1 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran 2.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (3) 185.36 (4) 185.36 2,067.69 2,067.69 19.50 19.50 1,801.72 1,801.72 29.75 29.75 21.59 21.59 23.82 23.82 27.48 27.48 23.46 23.46 120.36 120.36 II.5.M.B-4 Rencana Tahun 2015 (5) 332.88 2,921.52 41.00 2,034.57 429.97 45.68 45.55 52.70 46.85 225.20 Tahun 2016 (6) 349.52 3,067.59 43.05 2,136.30 451.46 47.96 47.83 55.34 49.19 236.46 (Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) Tahun 2018 (8) 367.00 385.35 3,220.97 3,382.02 45.20 47.46 2,243.12 2,355.27 474.04 497.74 50.36 52.88 50.22 52.73 58.10 61.01 51.65 54.23 248.28 260.70
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (1) III Program Pengembangan Aplikasi Informatika Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Pembinaan dan Pengembangan E- Government Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik 3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Aplikasi Informatika RRI Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 C I 1.1 1.2 1.3 Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha (Miliar Rupiah) Rencana Tahun 2014 (3) 105.70 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 105.70 Rencana Tahun 2015 (5) 107.00 Tahun 2016 (6) 112.35 Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) 117.97 Tahun 2018 (8) 123.86 12.50 12.50 19.27 19.27 12.50 11.42 13.13 11.99 13.78 12.59 14.47 13.22 10.83 10.83 10.83 11.37 11.94 12.54 16.33 16.33 15.64 16.42 17.24 18.11 21.10 21.10 21.14 22.20 23.31 24.47 38.17 38.17 35.46 37.24 39.10 41.06 206.76 206.76 215.08 230.84 13,361.74 257.91 110.91 110.91 105.99 111.28 116.85 122.69 10.65 10.65 11.91 12.51 13,131.00 13.79 14.23 14.23 6.89 7.24 7.60 7.98 II.5.M.B-5
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah) No (1) 1.4 1.5 1.6 Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 (4) 3.35 3.35 4.18 (3) (5) Tahun 2016 (6) 4.39 Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) 4.61 Tahun 2018 (8) 4.84 62.57 62.57 81.06 85.12 89.37 93.84 5.05 5.05 5.05 10.30 12.30 14.76 D I 1.1 1.2 1.3 1.4 TVRI Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Televisi Publik Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional 380.455 380.455 414.871 116.730 116.730 126.188 167.076 167.076 200.396 3.227 3.227 3.847 93.422 93.422 84.440 435.615 132.498 210.415 4.039 88.662 457.395 139.123 220.936 4.241 93.095 480.265 146.079 231.983 4.453 97.750 ISU STRATEGIS: PENINGKATAN KETERSEDIAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR A. PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL II Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 5,231.85 5,231.85 4,964.62 2,839.42 2,981.39 3,130.46 II.5.M.B-6
Bidang: Sarana dan Prasarana No (1) 2.1 2.2 2.3 Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 2.4 Dukungan dan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Miliar Rupiah) Rencana Tahun 2014 (3) 31.61 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 31.61 Rencana Tahun 2015 (5) Tahun 2016 (6) Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) Tahun 2018 (8) 16.95 17.80 18.69 19.62 5,065.96 5,065.96 4,873.98 2,744.24 2,881.46 3,025.53 47.68 47.68 20.54 21.57 22.65 23.78 86.60 86.60 53.14 55.80 58.59 61.52 II.5.M.B-7
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 FOKUS PRIORITAS I PEMBANGUNAN DEMOKRASI 1.1 Penguatan Peran Lembaga Demokrasi 1.1.1 Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data 376,45 50,00 376,45 50,00 244,04 50,32 263,44 52,84 281,06 55,48 300,02 58,25 1.1.2 Penyiapan penyusunan rancangan peraturan 13,00 13,00 20,94 21,99 23,09 24,25 KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 1.1.3 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu 1.1.4 Pengembangan Produk Hukum, Litbang, 156,69 52,24 156,69 43,03 52,24 37,90 47,33 41,69 52,06 45,86 57,27 50,45 Pengelolaam Kehumasan dan Pengawasan Internal II.6.M.B-1
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 1.1.5 Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan 8,73 8,73 10,35 Kelembagaan 1.1.6 Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan 45,10 45,10 37,00 Kemasyarakatan 1.1.7 Fasilitasi Politik Dalam Negeri 1.2 Jaminan Pemenuhan Hak dan Kewajiban 50,70 91,00 50,70 91,00 44,50 76,09 Politik Pakyat 1.2.1 Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan 91,00 91,00 76,09 penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih 1.3 Peningkatan akses masyarakat terhadap 192,09 192,09 160,95 informasi publik 1.3.1 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan 16,86 16,86 14,97 Komunikasi Nasional 1.3.2 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 1.3.3 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media 20,03 36,23 20,03 18,61 36,23 30,23 Publik 1.3.4 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan 20,49 20,49 18,49 Lembaga Komunikasi 1.3.5 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi 18,74 18,74 16,32 Internasional II.6.M.B-2 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 10,87 11,41 11,98 40,43 42,45 44,57 48,30 79,89 50,71 83,89 53,25 88,08 79,89 83,89 88,08 193,89 193,89 213,28 16,86 16,86 18,55 18,63 31,93 18,63 31,93 20,50 35,12 25,59 25,59 28,15 19,84 19,84 21,82
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI NO. PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 1.3.6 Dukungan manajemen dan dukungan teknis 14,37 14,37 21,70 14,12 14,12 15,53 lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat 1.3.7 Penelitian dan pengembangan aplikasi 4,01 4,01 4,01 4,54 4,54 4,99 informatika, informasi dan Komunikasi publik 1.3.8 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan 61,35 61,35 36,62 62,38 62,38 68,62 Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika 1.4 Penguatan Sistem Presidensial 1.5 Penanggulangan Terorisme 1.5.1 Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan 113,00 51,00 113,00 273,93 253,45 51,00 136,00 143,45 218,25 81,25 303,55 159,70 1.5.2 Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan 45,30 45,30 98,48 113,89 119,59 125,56 1.5.3 Penanggulangan Terorisme Bidang Kerjasama 16,70 16,70 18,97 16,59 17,42 18,29 Internasional PENCEGAHAN KONFLIK II 2.1 Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik 2.1.1 Koordinasi Wawasan Kebangsaan 2.1.2 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 2.1.3 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan TOTAL 114,93 0,73 74,50 39,70 887,47 114,93 0,73 74,50 39,70 887,47 98,677152 1,99 33,44 63,25 833,21 77,09449 80,9492495 2,19 37,69 41,07 858,04 2,09 35,90 39,11 888,24 84,996727 2,30 39,57 43,12 989,92 II.6.M.B-3
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 (1) (2) (5) (4) (5) (6) PRIORITAS SUB BIDANG: PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL A Pemantapan Komunitas ASEAN Rp70,88 Rp70,88 Rp87,19 Rp90,43 1 Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan Rp12,77 Rp12,77 Rp11,77 Rp12,36 2 Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi Rp6,84 Rp6,84 Rp6,76 Rp7,14 3 4 5 6 Kerjasama ASEAN bidang Fungsional Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerjasama ASEAN Koordinasi Kerjasama ASEAN Rp4,61 Rp4,89 Rp22,75 Rp1,03 Rp4,61 Rp4,89 Rp22,75 Rp1,03 Rp5,60 Rp5,69 Rp32,74 Rp1,02 Rp5,91 Rp5,97 Rp34,38 Rp1,07 B Peningkatan Partisipasi Indonesia dalam Perdamaian Dunia Rp31,43 Rp31,43 Rp29,20 Rp33,71 II.6.M.B-4 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 (7) (8) Rp93,84 Rp94,10 Rp12,97 Rp13,62 Rp7,53 Rp7,94 Rp6,24 Rp6,27 Rp6,58 Rp6,58 Rp36,10 Rp37,94 Rp1,12 Rp1,18 Rp35,40 Rp37,17
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS 1 Koordinasi Hubungan Multilateral 2 3 Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme) 4 Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme 5 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah 6 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan C Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri 1 Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri D Penguatan Diplomasi Ekonomi RENCANA TAHUN 2014 Rp1,63 Rp3,00 Rp2,22 Rp9,11 Rp3,68 Rp11,79 Rp98,36 Rp98,36 Rp49,11 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Rp1,63 Rp3,00 Rp2,22 Rp9,11 Rp3,68 Rp11,79 Rp98,36 Rp98,36 Rp49,11 II.6.M.B-5 RENCANA TAHUN 2015 Rp1,24 Rp2,19 Rp1,54 Rp11,50 Rp3,73 Rp9,00 Rp81,00 Rp81,00 Rp45,46 TAHUN 2016 Rp1,30 Rp2,30 Rp1,62 Rp12,08 Rp3,92 Rp12,51 Rp85,05 Rp85,05 Rp49,13 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 Rp1,36 Rp1,43 Rp2,41 Rp2,53 Rp1,70 Rp1,78 Rp12,68 Rp13,32 Rp4,11 Rp4,32 Rp13,14 Rp13,79 Rp89,30 Rp93,77 Rp89,30 Rp93,77 Rp51,58 Rp54,18
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS 1 Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika 2 3 4 5 6 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 7 8 9 10 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur RENCANA TAHUN 2014 Rp1,03 Rp5,73 Rp3,45 Rp4,14 Rp3,68 Rp9,47 Rp2,86 Rp1,99 Rp2,85 Rp2,02 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Rp1,03 Rp5,73 Rp3,45 Rp4,14 Rp3,68 Rp9,47 Rp2,86 Rp1,99 Rp2,85 Rp2,02 II.6.M.B-6 RENCANA TAHUN 2015 Rp0,87 Rp5,81 Rp3,50 Rp4,20 Rp3,73 Rp9,60 Rp2,25 Rp1,66 Rp1,99 Rp1,78 TAHUN 2016 Rp0,91 Rp6,10 Rp3,67 Rp4,41 Rp3,92 Rp10,08 Rp2,36 Rp1,75 Rp3,48 Rp1,87 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 Rp0,96 Rp1,00 Rp6,40 Rp6,72 Rp3,85 Rp4,05 Rp4,63 Rp4,86 Rp4,11 Rp4,32 Rp10,58 Rp11,13 Rp2,48 Rp2,61 Rp1,83 Rp1,92 Rp3,66 Rp3,84 Rp1,97 Rp2,07
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS 11 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa 12 Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI 13 Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup E Peningkatan Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular 1 2 Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang TOTAL RENCANA TAHUN 2014 Rp4,46 Rp4,4 Rp4,11 Rp15,09 Rp8,87 Rp6,22 Rp264,88 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014 Rp4,46 Rp4,4 Rp4,11 Rp15,09 Rp8,87 Rp6,22 Rp264,88 II.6.M.B-7 RENCANA TAHUN 2015 Rp2,40 Rp4,25 Rp4,30 Rp14,28 Rp8,45 Rp5,83 Rp257,13 TAHUN 2016 Rp2,51 Rp4,46 Rp4,51 Rp14,99 Rp8,87 Rp6,12 Rp273,32 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 Rp2,64 Rp2,77 Rp4,69 Rp4,92 Rp4,74 Rp4,97 Rp15,74 Rp16,53 Rp9,32 Rp9,78 Rp6,43 Rp6,75 Rp285,87 Rp295,75
MATRIKS 2.2. B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) I Prioritas Peningkatan Indikator (3) Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2018 (9) Program (10) Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces A Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Personel 1 Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/ Latma Internasional Jumlah Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri dan Dalam Negeri 48.6 48.6 51.0 53.6 56.2 59.1 Program Profesionalisme Prajurit Integratif 2 Latihan Matra Darat Jumlah Latihan Kematraan 331 331 397.2 400.0 400.0 400.0 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat 3 Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat Jumlah kecukupan perumahan-asrama prajurit 30 30 35.0 35.0 35.0 35.0 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat II.7.M.B-1 Pelaksana (11) KEMHAN TNI AD TNI AD
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 4 Pembangunan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Laut Indikator (3) Jumlah kecukupan perumahan-asrama prajurit 5 Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut Jumlah latihan operasi matra TNI AL 6 Latihan Matra Udara Jumlah latihan matra udara 7 Pembangunan Sarana- Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara B Focus Prioritas Jmlah kecukupan fasilitas perumahan- asrama prajurit Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista : Mengembangkan dan Memantapkan Kekuatan Matra Darat, Laut dan Udara 1 Pengadaan barang dan jasa militer Jumlah pengadaan alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan yang tepat waktu dan akuntabel Rencana Tahun 2014 (4) 56.3 67.4 51.9 71.4 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 56.3 67.4 51.9 71.4 Rencana Tahun 2015 (6) 120.0 80.5 80.0 225.1 15,337.1 II.7.M.B-2 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 126.0 132.3 84.5 88.8 100.0 100.0 120.0 120.0 16,104.0 16,909.2 Tahun 2018 Program (9) (10) 138.9 Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut 93.2 Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut 100.0 Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara 120.0 Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara 17,754.7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan Pelaksana (11) TNI AL TNI AL TNI AU TNI AU Kemhan
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 2 Pengadaan MKB Indikator (3) Pemenuhan Kecukupan Bekal Pokok MKB 3 Pembangunan Sarpras Pendukung 4 Pemeliharaan/ Perawatan Ranpur 5 Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Terbang 6 Pemeliharaan/ Perawatan Alat Angkut Air Pemenuhan Sarpras Pendukung Alutsista Integratif Jumlah ranpur yang ditingkatkan kesiapannya Jumlah pesawat terbang yang ditingkatkan kesiapannya Jumlah alat angkut air yang ditingkatkan kesiapannya 7 Pemeliharaan/ Perawatan Senjata dan Munisi/ Alpal 8 Pengadaan/ Penggantian Kendaraan Tempur Jumlah senajata dan munisi/alpal yang ditingkatkan kesiapannya Penambahan Ranpur terhadap MEF 9 Pengadaan/ Penggantian Pesawat Terbang (Sabang) Penambahan Sabang terhadap MEF Rencana Tahun 2014 (4) 49.1 17.0 81.0 138.8 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 49.1 17.0 81.0 138.8 Rencana Tahun 2015 (6) 330.4 204.4 150.0 250.0 100.0 829.0 77.0 131.9 II.7.M.B-3 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 346.9 364.2 214.6 225.3 150.0 150.0 250.0 250.0 100.0 100.0 829.0 829.0 100.0 100.0 800.0 800.0 Tahun 2018 Program (9) (10) 382.4 Program Modernisasi Alutsista/ Non- Alutsista/Sarpras Integratif 236.6 Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif 150.0 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 250.0 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 100.0 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 829.0 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 100.0 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 800.0 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Pelaksana (11) MABES TNI MABES TNI TNI AD TNI AD TNI AD TNI AD TNI AD TNI AD
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 10 Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat 11 Pemeliharaan/ Perawatan Peralatan Komlek Matra Laut Indikator (3) Ketersediaan dan Kesiapan Fasilitas Sarana prasarana Pendukung Alutsista Kesiapan peralatan komunikasi, persandian dan pernika komunikasi TNI AL 12 Pemeliharaan/Perawata n Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut Kesiapan peralatan senlek dan amonisi TNI AL 13 Pemeliharaan/Perawata n Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis Kesiapan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis TNI AL 14 Pemeliharaan/Perawata n Pesud 15 Peningkatan/ Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut Kesiapan Pesud TNI AL Jumlah fasilitas dan sarpras pangkalan TNI AL Rencana Tahun 2014 (4) 741.4 333.6 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 741.4 333.6 Rencana Tahun 2015 (6) 614.1 67.0 65.0 1,980.0 125.0 1,000.0 II.7.M.B-4 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2018 (9) Program (10) Pelaksana (11) 614.1 614.1 614.1 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat TNI AD 82.6 86.8 91.1 Dukungan Kesiapan Matra Laut TNI AL 80.2 84.2 88.4 Dukungan Kesiapan Matra Laut TNI AL 2,442.6 2,564.5 2,692.7 Dukungan Kesiapan Matra Laut TNI AL 154.2 161.9 170.0 Dukungan Kesiapan Matra Laut TNI AL 1,322.7 1,388.9 1,458.3 Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut TNI AL
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) (2) 16 Peningkatan / No pengadaan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis Indikator (3) jumlah penambahan platform dan/atau penambahan KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL 17 Peningkatan/ Pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut Jumlah penambahan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut 18 Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya 19 Pemeliharaan/ Perawatan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya 20 Peningkatan/ Pengadaan Pesawat Udara Jumlah Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya Jumlah Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya Jumlah penambahan kesiapan Pesawat Udara 21 Peningkatan/ Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara Jumlah sarpras pendukung Alutsista TNI AU Rencana Tahun 2014 (4) 275.0 352.8 1,167.4 231.2 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 275.0 352.8 1,167.4 231.2 Rencana Tahun 2015 (6) 1,000.0 800.0 2,078.5 900.0 15.0 447.5 II.7.M.B-5 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Program Tahun 2018 Tahun 2016 (7) (9) 1,322.7 1,388.9 1,458.3 Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut (10) 1,058.2 1,111.1 1,166.7 Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut 1,000.0 1,000.0 1,000.0 Dukungan Kesiapan Matra Udara 900.0 900.0 900.0 Dukungan Kesiapan Matra Udara 8.0 8.0 8.0 Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara 447.5 447.5 447.5 Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara Pelaksana (11) TNI AL TNI AL TNI AU TNI AU TNI AU TNI AU
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) C Fokus Prioritas Percepatan pembentukan komponen Bela Negara Indikator (3) D Fokus Prioritas Peningkatan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan pulau terdepan (terluar) 1 Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat 2 Peningkatan/ Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan Penambahan jumlah pos pulau terluar II Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional A Fokus Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Rencana Tahun 2014 (4)
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5)
Rencana Tahun 2015 (6) 240.0 60.0 II.7.M.B-6 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2018 (9) Program (10) 240.0 240.0 240.0 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 79.4 83.3 87.5 Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut Pelaksana (11) TNI AD TNI AL
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) (2) 1 Penelitian dan No Pengembangan IPTEK Pertahanan 2 Produksi Alutsista industri dalam negeri 3 Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan 4 Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi Indikator (3) Pengembangan pesawat tempur RI - Korsel Jumlah dan Jenis Alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam negeri Pengembangan IPTEK Alutsista oleh Industri Pertahanan Jumlah hasil kajian dan rancang bangun produk sandi tepat guna 4 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri III Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut (Perompakan, Illegal Fishing, dan Illegal Logging) Jumlah Aplikasi/ device/ modul perangkat keras dan atau perangkat lunak yang diaplikasikan dalam operasi kriptanalisis Jumlah prototype dan pengkajian yang dihasilkan Rencana Tahun 2014 (4) 42.3 1,580.0 persiapan 7.5 8.0 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 42.3 1,580.0 persiapan 7.5 8.0 Rencana Tahun 2015 (6) 1,517.0 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 1,672.6 Tahun 2016 (7) 1,593.0 2,159.1 1,000.0 1,000.0 Tahap I Tahap II Tahap III 4.5 4.7 4.9 5.1 5.4 5.7 8.0 12.6 13.3 II.7.M.B-7 Tahun 2018 Program Pelaksana (9) (10) 1,756.2 Program Penelitian dan (11) Kemhan Pengembangan Kementerian Pertahanan 1,000.0 Program Pengembangan Kemhan teknologi dan industri pertahanan Tahap IV Program Potensi Pertahanan Kemhan 5.2 Program Pengembangan Persandian Nasional Lemsaneg 6.0 14.0 Program Penelitian dan Polri Pengembangan Teknologi Kepolisian
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) A Fokus Prioritas Indikator (3) Meningkatkan Operasi Bersama dan Mandiri di Laut (termasuk keamanan Selat Malaka) 1 Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut 2 Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut Terbangunnya sarana dan prasarana pengamanan di laut beserta fasilitas pendukungnya Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia IV Prioritas Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat A Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Polri 1 Pengembangan Peralatan Polri Persentase penambahan ketersediaan Alut dan Alsus Kepolisian 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Polri Jumlah peserta pendidikan dan latihan Polri Rencana Tahun 2014 (4) 164.1 86.8 5,562.3 647.8 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 164.1 86.8 5,562.3 647.8 Rencana Tahun 2015 (6) 30.93 96.46 3,631.2 522.1 II.7.M.B-8 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2018 (9) Program (10) 172.06 348.06 209.06 Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut 111.14 121.19 131.28 Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut 3,580.0 3,627.9 3,475.8 Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri 818.1 863.0 912.8 Program Pendidikan dan latihan Polri Pelaksana (11) Bakorkamla Bakorkamla Polri Polri
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 3 Pengendalian Pegawai Polri Indikator (3) Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri baik di pusat maupun daerah B Fokus Prioritas Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 1 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah Jumlah desiminasi informasi melalui kegiatan tatap muka Jumlah desiminasi informasi melalui media cetak nasional Jumlah desiminasi informasi melalui TV dan radio Jumlah desiminasi informasi melalui penayangan konten di media baru Jumlah stakeholder yang memanfaatkan dan mengintegrasikan informasi P4GN bidang pencegahan dalam pengambilan kebijakan Rencana Tahun 2014 (4) 134.3 290 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 134.3 290 Rencana Tahun 2015 (6) 108.8 48.3 0.5 3.7 0.5 14.2 II.7.M.B-9 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Program Tahun 2018 Tahun 2016 (9) (7) 170.8 (10) 180.2 190.6 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri 53.1 58.4 64.3 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 0.6 0.6 0.7 4.1 4.5 4.9 0.6 0.6 0.7 15.6 17.2 18.9 Pelaksana (11) Polri BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah Katalisator Pencegahan Unit Keluarga (KPUK) P4GN dalam rangka program satu desa satu KPUK Jumlah satuan tugas anti narkoba aktif di lingkungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi Jumlah satuan tugas anti narkoba aktif di lingkungan kerja pemerintah daerah dan swasta Jumlah fasilitator anti narkoba aktif di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Jumlah fasilitator anti narkoba yang melakukan guidance & counselling terhadap korban penyalahgunaan narkoba coba pakai Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 24.7 48.5 24.5 12.2 2.9 II.7.M.B-10 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 30.4 33.4 53.3 58.7 26.9 29.6 13.4 14.8 3.5 3.9 Tahun 2018 (9) 36.7 64.5 32.6 16.3 4.2 Program (10) Pelaksana (11)
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah lingkungan masyarakat perkotaan pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang beralih dari usaha ilegal menjadi usaha legal produktif Jumlah lingkungan masyarakat pedesaan pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang beralih dari usaha ilegal menjadi usaha legal produktif Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah daerah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 2.4 2.5 6.1 II.7.M.B-11 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 2.6 2.9 2.8 3.1 6.7 7.4 Tahun 2018 (9) 3.1 3.4 8.2 Program (10) Pelaksana (11)
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi Jumlah mantan pecandu narkoba yang mengikuti program pasca rehabilitasi di rumah dampingan Rencana Tahun 2014 (4) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 4.3 0.6
II.7.M.B-12 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 4.7 5.2 0.7 0.8 5.0 7.2 Tahun 2018 (9) 5.7 0.9 9.9 Program (10) Pelaksana (11)
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba dan jumlah berkas penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang diselesaikan (P.21) 2 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN Jumlah laporan pemetaan jaringan di wilayah kabupaten/kota Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja unit kerja Jumlah bulan layanan dukungan manajemen dan operasional unit kerja Jumlah diseminasi informasi melalui kegiatan tatap muka Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak nasional Rencana Tahun 2014 (4) 20 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 20 Rencana Tahun 2015 (6) 10.5 15.6 18.8 63.2 8.2 2.6 II.7.M.B-13 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 11.6 12.7 17.1 18.8 24.0 26.4 66.2 72.8 9.1 10.0 2.9 3.2 Tahun 2018 (9) 14.0 20.7 29.0 80.1 11.0 3.5 Program (10) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah diseminasi informasi melalui konten di media elektronik Jumlah diseminasi informasi melalui penayangan konten di media baru Jumlah kebijakan dan regulasi bidang diseminasi informasi P4GN yang diterbitkan 3 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi 4 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat Jumlah jaringan pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terpetakan Dukungan perangkat sistem teknologi intelijen Jumlah kebijakan dan regulasi bidang intelijen Layanan Perkantoran Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba di wilayah interdiksi yang diselesaikan (P.21) Rencana Tahun 2014 (4) 11 14 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 11 14 Rencana Tahun 2015 (6) 2.6 0.2 2.9 3.9 6.4 0.3 0.4 13.1 II.7.M.B-14 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 3.1 3.7 0.2 0.3 3.2 3.5 4.2 4.7 7.0 7.7 0.3 0.3 0.5 0.5 19.0 21.0 Tahun 2018 Program (9) (10) 4.5 0.3 3.8 5.1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 8.5 0.4 0.6 23.0 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) 5 Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri 6 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Sintetis Indikator (3) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang Interdiksi wilayah udara. laut. darat dan lintas darat Layanan Perkantoran Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat Jumlah pelaksanaan kerjasama pada forum bilateral. regional. dan multilateral Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkotika sintetis yang diselesaikan (P.21) 7 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika sintetis Layanan Perkantoran Jumlah satuan tugas (satgas) anti narkoba aktif di lingkungan pendidikan tinggi Rencana Tahun 2014 (4) 6 5 11 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 6 5 11 Rencana Tahun 2015 (6) 0.1 0.2 1.6 3.8 4.7 0.1 0.2 2.9 II.7.M.B-15 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 0.2 0.2 0.2 0.2 1.8 2.0 4.2 4.6 5.2 5.7 0.1 0.1 0.2 0.2 3.2 3.5 Tahun 2018 Program (9) (10) 0.2 0.3 2.1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 5.1 6.1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 0.1 0.3 3.9 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN BNN BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah satgas anti narkoba aktif di lingkungan kerja pemerintah pusat dan swasta Jumlah fasilitator anti narkoba aktif di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan 8 Pengawasan Tahanan. Barang Bukti. dan Pengelolaan Aset Jumlah fasilitator anti narkoba yang melakukan guidance & counselling terhadap korban penyalahgunaan narkoba coba pakai Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pemberdayaan peran serta masyarakat yang diterbitkan Layanan Perkantoran Jumlah bulan layanan perawatan tahanan dan pengawasan barang bukti BNN Jumlah berkas perkara penyidikan aset tersangka jaringan sindikat narkoba yang diselesaikan (P.21) Rencana Tahun 2014 (4) 5 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 5 Rencana Tahun 2015 (6) 2.8 4.1 0.7 0.9 0.6 1.0 2.2 II.7.M.B-16 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 3.1 3.4 4.5 4.9 0.7 0.8 1.0 1.1 0.6 0.7 1.2 1.3 2.5 2.7 Tahun 2018 Program (9) (10) 3.8 5.4 0.9 1.2 0.8 1.4 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 3.0 Pelaksana (11) BNN
Pengawasan Tahanan. Barang Bukti. dan Pengelolaan Aset Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) 9 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Indikator (3) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang perawatan tahanan. barang bukti. dan penyidikan dan pengelolaan aset Layanan Perkantoran Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba Jumlah lembaga instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi menjadi IPWL Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi Rencana Tahun 2014 (4) 9 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 9 Rencana Tahun 2015 (6) 0.1 1.7 5.1 0.4 25.3 II.7.M.B-17 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 0.2 0.2 1.8 2.0 5.2 5.4 0.5 0.5 25.3 25.3 Tahun 2018 (9) 0.2 2.2 5.5 0.5 25.4 Program (10) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) 10 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Indikator (3) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan Rencana Tahun 2014 (4) 7 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 7 Rencana Tahun 2015 (6) 1.8 5.8 1.2 II.7.M.B-18 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 1.8 1.8 6.5 7.5 1.2 1.3 Tahun 2018 (9) 1.8 8.5 1.3 Program (10) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (1) (2) 11 Pelaksanaan No Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba Indikator (3) Jumlah korban penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan social di balai rehabilitasi BNN (Rawat Inap) Jumlah korban penyalahgunaan narkoba teratur pakai yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan social rawat jalan Jumlah laporan hasil penelitian rehabilitasi medis dan sosial Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi P4GN Jumlah laporan data informasi rekam jejak korban penyalahgunaan narkoba Rencana Tahun 2014 (4) 62 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 62 Rencana Tahun 2015 (6) 35.6 0.3 0.2 0.1 0.3 II.7.M.B-19 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 37.0 43.9 0.6 0.9 0.2 0.3 0.1 0.1 0.4 0.4 Tahun 2018 (9) 50.7 1.2 0.3 0.1 0.4 Program (10) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pelaksana (11) BNN
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) Jumlah layanan urusan tata usaha dan rumah tangga Jumlah layanan perkantoran Peralatan dan fasilitas perkantoran Gedung/bangunan C Fokus Prioritas Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensional 1 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan Persentase crime clearance di wilayah polda D Fokus Prioritas Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi 1 Pembinaan Potensi Keamanan Jumlah Forum Kemitraan Polmas : Jumlah Komunitas / Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang berpartisipasi aktif 2 Pembinaan Pemeliharaan dan Ketertiban Kewilayahan Jumlah operasi Kepolisian yg menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Rencana Tahun 2014 (4) 682.3 200.5 1,188.0 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 682.3 200.5 1,188.0 Rencana Tahun 2015 (6) 6.0 25.9 1.6 1.3 140.9 445.2 1,524.5 II.7.M.B-20 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2018 (9) Program (10) 6.7 7.5 8.2 30.6 32.0 35.2
5.0 221.2 233.4 246.9 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 699.0 737.6 780.4 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 1,666.3 1,740.2 1,822.3 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat Pelaksana (11) Polri Polri Polri
Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Indikator (3) 3 Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara 4 Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bidang Lantas Jumlah layanan Turjawali dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka kamseltibcarlantas E Fokus Prioritas Deradikalisasi Penangkalan Terorisme 3 Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri Jumlah rencana operasi intelijen teknologi Jumlah kegiatan dan/atau operasi dalam negeri Jumlah laporan intelijen dalam negeri yang disusun Rencana Tahun 2014 (4) 19.4 2,650.8 354.0 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 19.4 2,650.8 354.0 Rencana Tahun 2015 (6) 19.9 2,735.5 475.5 II.7.M.B-21 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 29.9 Tahun 2016 (7) 28.6 Tahun 2018 Program (9) (10) 31.3 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat 2,623.4 2,627.2 2,631.2 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat 485.0 514.0 544.9 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Pelaksana (11) Polri Polri Badan Intelijen Negara
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) V Prioritas Modernisasi Indikator (3) Deteksi Dini Keamanan Nasional A Fokus Prioritas Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri 1 Operasi Intelijen Strategis 2 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelejen Strategis TNI Laporan kegiatan intelijen 3 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut Laporan intelijen TNI AL 4 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara Laporan kegiatan intelijen Rencana Tahun 2014 (4) 36.0 219.1 38.7 7.7 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) 36.0 219.1 38.7 7.7 Rencana Tahun 2015 (6) 39.7 251.9 44.9 15.0 II.7.M.B-22 Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) 39.7 39.7 251.9 251.9 55.4 58.2 8.0 8.0 Tahun 2018 Program (9) (10) 39.7 Program penggunaan kekuatan pertahanan integratif 251.9 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 61.1 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut 8.0 Dukungan Kesiapan Matra Udara Pelaksana (11) MABES TNI TNI AD TNI AL TNI AU
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) 5 Kegiatan Operasi Intelijen Luar Negeri Indikator (3) Jumlah rencana operasi intelijen teknologi 6 Kegiatan Operasi Kontra Intelijen Jumlah kegiatan dan/atau operasi luar negeri Jumlah laporan intelijen luar negeri yang disusun Jumlah rencana operasi kontra intelijen 7 Analisis dan Produksi Intelijen Jumlah kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen Jumlah laporan kontra intelijen Jumlah rencana analisis dan produksi intelijen Jumlah dokumen perkiraan intelijen Jumlah produk intelijen yang disusun Rencana Tahun 2014 (4) 133 225 18 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) 133 133.0 225 225.0 18 24.0 II.7.M.B-23 Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2016 Tahun 2018 (7) 141.0 (9) 149.5 158.4 Program (10) Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara 238.5 252.8 268.0 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara 25.4 27.0 28.6 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Pelaksana (11) Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Negara
Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) No (1) B Fokus Prioritas Memperluas Pengamanan Rahasia Negara Baik di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri Indikator (3) 1 Operasi Analisa sinyal 2 Penyelenggaraan Fasilitas Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Jumlah produk intelijen sinyal (daerah perbatasan, ancaman separatisme, ancaman cyber, konflik komunal dan ancaman pihak asing) Persentase pemanfaatan materiil sandi pada pengelolaan informasi rahasia 3 Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Nilai potensi kebocoran informasi rahasia Rencana Tahun 2014 (4) 712.387 389 301 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (5) Rencana Tahun 2015 (6) Tahun 2016 (7) Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Tahun 2018 (9) Program (10) 712.387 463.2 486.3 510.6 536.2 Program Pengembangan Persandian Nasional 389 120.4 126.4 132.7 139.4 Program Pengembangan Persandian Nasional 301 170.6 179.2 188.1 197.5 Program Pengembangan Persandian Nasional II.7.M.B-24 Pelaksana (11) Lembaga Sandi Negara Lembaga Sandi Negara Lembaga Sandi Negara
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 I FOKUS PRIORITAS I: PENINGKATAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM 1 2 3 4 5 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang Undangan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Kegiatan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keamanan dan ketertiban Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 7.3 3.1 0.9 1.5 1 7.3 3.1 0.9 1.5 1 16.2 8.2 4.2 2.6 2.2 17.2 9.0 4.5 2.8 2.3 6
3,383.1 3,599.0 7 8 9 Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Kegiatan Pendidikan Kedinasan Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I 0.8 20.5 0.7 0.8 20.5 0.7 1.6 23.6 2.1 1.7 26.0 2.2 II.8.M.B-1 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 18.3 19.4 10.0 12.0 4.7 5.0 3.0 3.2 2.5 2.6 3,801.5 4,029.7 1.8 1.9 28.6 2.3 31.4 2.4
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 10 11 12 13 14 15 16 Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kegiatan Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Kegiatan Pengembangan Kebijakan Peradilan Umum 17 18 19 Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I Tahun 2014 0.7 0.7 0.7 0.7 1.4 1.2 4
80.1
Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 0.7 0.7 0.7 0.7 1.4 1.2 4
80.1
II.8.M.B-2 Rencana Tahun 2015 2.1 2.7 2.1 2.1 2.1 3.2 20.0 197.0 31.0 3.8 Tahun 2016 2.2 2.9 2.2 2.2 2.2 3.4 20.0 197.0 34.1 4.4 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 2.3 2.4 3.0 3.1 2.3 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 3.6 3.8 20.0 20.0 197.0 197.0 37.5 41.3 4.8 5.3
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 20 21 22 23 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV Kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 24 25 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 26 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan Tahun 2014
7.5 92.8 94.7 5.3 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014
7.5 92.8 94.7 5.3 II.8.M.B-3 Rencana Tahun 2015 3.2 4.1 2.6 7.8 54.7 27.6 6.1 Tahun 2016 4.4 4.3 3.1 8.6 64.2 151.4 6.7 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 4.9 5.4 4.8 5.2 3.4 3.8 9.4 10.4 67.4 70.3 160.2 169.1 7.4 8.1
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari dan Cabjari 27 Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi 28 Tahun 2014 23.5 33.6 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 23.5 33.6 II.8.M.B-4 Rencana Tahun 2015 23.5 35.4 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 23.5 23.5 23.5 35.4 35.4 35.4
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah I 29 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah II 30 Tahun 2014 0.69 0.69 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 0.69 0.69 II.8.M.B-5 Rencana Tahun 2015 0.69 0.69 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah III 31 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah IV 32 Tahun 2014 0.69 0.69 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 0.69 0.69 II.8.M.B-6 Rencana Tahun 2015 0.69 0.69 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah V 33 Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran pengawasan di daerah 34 Tahun 2014 0.69 11.7 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 0.69 11.7 II.8.M.B-7 Rencana Tahun 2015 0.69 11.7 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 0.69 0.69 0.69 11.7 11.7 11.7
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 35 Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI 36 37 38 39 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kegiatan Pengawasan Internal KPK Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014 50.4 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 50.4 155.7 155.7 40.5 40.5 1.1 9.9 9.9 1.1 II.8.M.B-8 Rencana Tahun 2015 50.4 189.7 54.4 1.1 10.0 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 50.4 50.4 50.4 309.7 369.7 429.7 76.2 80.0 84.0 1.2 10.7 1.2 11.8 1.3 12.9
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 40 Kegiatan Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim 41 Kegiatan Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim dan Investigasi Pendalaman Kasus 42 II. 1 2 3 4 5 Kegiatan Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim FOKUS PRIORITAS 2: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI) Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Tahun 2014 7 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 7 3.1 3.1 20.3 20.3 9 9 9.4 9.4 9.2 9.2 13.0 13.0 17.2 17.2 II.8.M.B-9 Rencana Tahun 2015 20.6 7.6 22.2 8.8 10.0 10.1 25.8 17.2 Tahun 2016 22.7 8.3 25.8 9.1 11.3 11.2 25.0 18.9 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 25.0 27.4 9.1 10.0 30.1 35.1 9.6 10.0 12.5 12.3 26.9 13.7 13.5 28.9 19.9 20.9
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 6 Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan kerjasama hukum 7 Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara Tahun 2014 3.4 0 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 3.4 II.8.M.B-10 0 Rencana Tahun 2015 8.2 11 Tahun 2016 8.2 11 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 8.2 11 8.2 11
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 8 Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Lainnya dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaaan Agung 9 Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung Tahun 2014 9.9 3.59 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 9.9 3.59 II.8.M.B-11 Rencana Tahun 2015 9.7 4.42 Tahun 2016 9.7 4.42 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 9.7 9.7 4.42 4.42
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 10 Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi 11 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari. 12 III. 1 Kegiatan Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan FOKUS PRIORITAS 3: PENINGKATAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAM Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2014 1.04 325.8
0.9 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 1.04 325.8
0.9 II.8.M.B-12 Rencana Tahun 2015 3.12 325.8 2 1.7 Tahun 2016 3.12 325.8 2 1.9 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 3.12 3.12 325.8 325.8 2 2 1.9 2.0
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 2 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 3 4 5 6 7 8 9 10 Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah Kegiatan Kerja Sama dan Instrumen HAM Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak- hak Kelompok Khusus Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak- hak Sipil dan Politik Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Transformasi Konflik Kegiatan Penguatan HAM Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 11 12 13 14 Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM Kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Tahun 2014 2.9
0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 1.1 0.6 1.8
1 5.4 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 2.9 Rencana Tahun 2015 5.3 Tahun 2016 5.7
5.7 6.0 0.9 0.6 2.4 1.5 2.5 1.7 0.6 1.5 1.7 0.6 1.5 1.7 0.6 1.5 1.7 1.1 0.6 1.8 2.8 1.6 3.6 2.9 1.7 3.7
62.3 62.3 1 7.7 8.5 5.4 6.9 8.4 II.8.M.B-13 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 6.0 6.4 6.4 6.8 2.6 1.8 2.7 2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 3.0 1.8 4.1 3.2 1.9 4.5 62.3 62.3 9.4 10.3 10.8 13.0
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 15 Kegiatan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 16 Kegiatan Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari 17 18 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara 19 I Kegiatan Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif,Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya SUB TOTAL FOKUS PRIORITAS 4: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL Tahun 2014 9.1 14.5 20.6 6.0 86.7 1,241.3 85.7 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 9.1 14.5 20.6 6.0 86.7 1,241.3 85.7 II.8.M.B-14 Rencana Tahun 2015 9.7 12.2 5.75 4.8 100.1 4,920.8 268.8 Tahun 2016 15.2 19.6 5.75 8.2 85.1 5,441.1 309.5 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 16.7 20.1 27.9 36.3 5.75 5.75 9.8 11.3 79.3 118.3 5,757.1 186.7 6,149.0 143.2
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Pengawasan Intern Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Tata Kelola APIP Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Bagi Internal BPKP dan APIP Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) nasional Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10 Tahun 2014 6.5 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 6.5 2.2 2.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
7.0 7.0 48.8 48.8 3.8 3.8 2.8 2.8 II.8.M.B-15
Rencana Tahun 2015 2.4 0.5 2.2 0.2 2.5 13.9 156.0 75.7 6.6 4.6 Tahun 2016 2.5 0.5 2.4 0.2 2.6 14.7 189.7 80.1 5.2 7.1 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 0.0 0.0 0.5 0.6 2.5 2.7 0.2 0.2 2.8 2.9 15.5 16.3 62.8 12.8 84.6 89.1 5.5 5.8 7.5 7.9
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 11 12 Pengembangan Sistem Katalog Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua- SPIP II. 1 2 3 4 5 6 FOKUS PRIORITAS 5: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG EFISIEN DAN PRODUKTIF Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Pengembangan Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 1.7 1.7 - - 3.2 1.0 75.7 75.7 83.2 6.5 6.5 3.6 4.3 4.3 0.9 4.3 4.3 1.3 4.3 4.3 0.8 5.0 5.0 1.1 2.0 2.0 0.6 II.8.M.B-16 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 3.4 1.1 3.6 1.1 48.9 54.2 56.8 3.8 6.7 1.0 1.0 1.4 1.5 0.9 0.9 1.1 1.2 0.6 0.7 3.8 1.2 6.9 1.1 1.5 0.9 1.3 0.7
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 7 Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E- Government Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur Perumusan Kebijakan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pengembangan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur Pembinaan Kearsipan Daerah Pembinaan Kearsipan Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Kepegawaian Tahun 2014 3.0 1.7 1.0 2.4 1.7 2.1 2.3 8.2 2.1 2.7 2.4 1.5 3.0 6.6 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 3.0 1.7 1.0 2.4 1.7 2.1 2.3 8.2 2.1 2.7 2.4 1.5 3.0 6.6 II.8.M.B-17 Rencana Tahun 2015 2.3 1.3 0.7 1.0 0.8 2.9 1.9 2.5 1.6 1.0 1.1 1.5 15.6 28.8 Tahun 2016 2.4 1.3 0.7 1.0 0.8 3.1 2.1 2.7 1.7 1.1 1.1 1.6 3.0 8.0 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 2.5 1.4 0.8 1.1 0.9 3.2 2.2 2.8 1.8 1.1 1.2 1.7 3.2 8.4 2.6 1.5 0.8 1.2 0.9 3.4 2.3 2.9 1.9 1.2 1.3 1.8 3.4 8.9
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR NO FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 21 22 23 24 25 Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS ( Sub Kegiatan Pembinaan Assessment Center Pada Instansi Pemerintah ) Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Pengkajian Reformasi Administrasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2014 1.7 1.9 - - 2.6 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 1.7 1.9 - - 2.6 Rencana Tahun 2015 3.1 2.1 1.0 0.5 2.7 Tahun 2016 1.1 2.0 1.1 0.0 2.8 (Dalam Miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun 2017 Tahun 2018 1.2 2.2 1.1 0.0 2.9 1.2 2.5 1.2 0.0 2.9 26 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 III. FOKUS PRIORITAS 6: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. 14.2 14.2 8.2 8.4 8.9 9.2 1 2 3 4 5 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional 1.8 2.8 3.1 3.0 3.1 1.8 2.8 3.1 3.0 3.1 2.3 2.2 1.1 1.1 1.1 2.4 2.3 1.1 1.1 1.1 2.5 2.4 1.2 1.2 1.2 2.7 2.5 1.2 1.2 1.2 6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 II.8.M.B-18
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Milyar Rupiah TAHUN 2018 (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) III PRIORITAS BIDANG REFORMA AGRARIA A. 1 Fokus 1: Meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pengelolaan Pertanahan Propinsi Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya Jumlah Laporan Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan 19.32 21.26 23.38 4.51 4.96 5.46 25.72 6.00 Jumlah SDM yang terlatih di Bidang Pengukuran dengan JRSP/CORS Jumlah SDM yang terlatih di Bidang Pemetaan Dasar Jumlah Bidang Tanah yang dilegalisasi Legalisasi swadaya Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi 1.88 2.07 2.27 0.85 0.94 1.03 423.73 466.11 512.72 887.99 976.79 1,074.47 7.84 8.63 9.49 2.50 1.13 563.99 1,181.92 10.44 Barang Milik Negara Jumlah Laporan Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 9.00 9.90 10.89 10.94 12.04 13.24 11.98 14.57 Penataan dan pengaturan pertanahan : Penataan dan Inventarisasi P3WT Penataan dan pengaturan pertanahan : Konsolidasi Tanah 14.59 16.05 17.65 11.47 12.62 13.88 19.42 15.27 II.9.M.B-1
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR (1) (2) (3) Penataan dan pengaturan pertanahan : Peta Potensi Objek Konsolidasi Tanah Luas Aset tanah negara bekas hak/bekas kawasan/tanah kritis 2 Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat) Jumlah pengkajian dan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Jumlah Laporan Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Laporan Penegakan Hukum Jumlah Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang terinventarisasi 3 Pengukuran Dasar Jumlah rumusan kebijakan teknis Pertanahan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu yang tersusun (TCK/NSPM Inventarisasi, Zonasi, Penataan dan Monev) Tersedianya standar dan mekanisme kendali mutu, pengukuran dan pemetaan kerangka dasar kadastral nasional, koridor batas kawasan dan koridor batas wilayah administrasi yang dihasilkan Jumlah Layanan Informasi Pengukuran Dasar Cakupan Wilayah Sistem JRSP Untuk Membangun Kerangka Dasar Kadastral Sesuai Standar Nasional (Unit) 4 Pemetaan Dasar Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar II.9.M.B-2 Milyar Rupiah RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 (6) (7) (8) (9) 7.46 8.20 9.02 9.93 2.79 3.07 3.38 3.72 36.96 40.66 44.72 49.20 53.00 58.30 64.13 70.55 132.38 145.62 160.18 4.97 5.47 6.02 176.20 6.62 0.80 0.88 0.97 1.07 6.35 6.99 7.69 8.45 0.04 0.04 0.05 4.12 4.53 4.99 0.05 5.49 33.95 37.35 41.08 45.19 0.04 0.05 0.05 0.06
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Milyar Rupiah TAHUN 2018 (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) Jumlah Dokumen Standar dan Mekanisme Survei dan Pemetaan dasar Jumlah Supervisi/Monitoring Pemetaan Dasar 0.02 0.03 0.03 2.50 2.75 3.02 0.03 3.33 5 6 Pengelolaan Konsolidasi Tanah Pengaturan dan Penetapan Hak tanah Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Konsolidasi Tanah yang disusun Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah 0.37 0.41 0.45 0.50 2.91 3.20 3.52 - - 1.56 1.71 1.88 3.87 - - 2.07 Jumlah Kebijakan Teknis, Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah (Paket) 0.20 0.21 0.24 0.26 7 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Perkara yang disusun 0.01 0.01 0.01 0.01 8 Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan (Surat Edaran/Juknis) Jumlah obyek perkara dapat dikaji dan dipetakan akar masalahnya Jumlah Perkara yang ditangani dan dimenangkan oleh pihak BPN RI Jumlah Kebijakan Teknis Penetapan Batas Ruang dan Perairan 0.53 0.58 0.64 4.66 5.12 5.64 0.35 0.39 0.43 6.20 0.47 0.71 Jumlah Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya (HGU) Jumlah Sistem Informasi Bidang Tanah yang Dibangun ((HGU, HGB, HPL dan HP) 20.01 22.01 24.21 1.36 1.50 1.65 26.63 1.81 II.9.M.B-3
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR (1) (2) (3) Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang 9 Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang Jumlah PPAT yang Ditetapkan Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Guna Ruang 10 Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Jumlah Kebijakan Teknis, Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Tanah Wakaf, dan Guna Ruang serta Perairan Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Sengketa Pertanahan yang Disusun Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Sengketa Pertanahan di Daerah Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan Jumlah penanganan konflik pertanahan 11 Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan Jumlah rumusan kebijakan teknis konflik pertanahan yang disusun (Surat Edaran/Juknis) Jumlah Obyek konflik yang dapat dikaji dan dipetakan akar masalahnya II.9.M.B-4 Milyar Rupiah RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 (6) (7) (8) (9) 3.22 3.54 3.89 4.28 0.39 0.43 0.47 0.52 3.39 3.73 4.11 4.52 0.23 0.25 0.27 0.30 0.20 0.22 0.25 0.27 1.76 1.94 2.13 2.35 1.08 1.19 1.31 6.58 7.24 7.97 1.44 8.76 0.06 0.06 0.07 0.07 2.07 2.28 2.51 2.76
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR (1) (2) (3) 12 Pemetaan Tematik Jumlah Pemetaan Tematik Model untuk Penyusunan Standar Pemetaan Tematik Pertanahan pada Wilayah Pesisir, Pulau- pulau Kecil, Perbatasan, Wilayah Ekonomi Khusus dan Bidang Tanah Ataupun untuk Tema Pertanahan Tertentu 13 Survey Potensi Tanah Jumlah supervisi/monitoring pemetaan tematik Jumlah peraturan/juklak/juknis NSPM untuk survei dan pemetaan tematik pertanahan yang ditetapkan Jumlah survei potensi tanah di wilayah khusus dan strategis 14 Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD Jumlah pengintegrasian peta ZNT, ZNEK, dan penyebaran data transaksi tanah ke dalam sistem aplikasi geodatabase BPN RI Jumlah Pembinaan/Bimtek/Sosialisasi (Paket) Jumlah Peraturan/juklak/Juknis (Paket) Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah 15 Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan di bidang pertanahan II.9.M.B-5 Milyar Rupiah RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 (6) (7) (8) (9) 8.64 9.51 10.46 11.51 3.42 4.14 3.76 2.12 2.33 2.57 0.54 0.59 0.65 4.55 2.82 0.71 4.52 4.97 5.47 6.02 0.38 0.42 0.46 0.20 0.22 0.24 0.51 0.27 3.54 3.89 4.28 0.44 0.48 0.53 - - 4.71 0.58 - - 5.25 5.77 6.35 6.98 3.00 3.30 3.63 3.99
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR (1) (2) (3) Jumlah Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang terdokumentasi dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Jumlah Penyampaian informasi di bidang pertanahan Jumlah rumusan kebijakan pertanahan B. 1 2 Fokus 2: Semakin Baiknya Proporsi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pengelolaan Pertanahan Propinsi Pengelolaan Landreform Neraca Penatagunaan Tanah di daerah Inventarisasi P4T Jumlah bidang tanah yang diredistribusi Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Landreform yang disusun Jumlah Data dan Informasi P4T dan Redistribusi yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Landreform 3 Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah Pedoman di Bidang Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tersusunnya Neraca Penatagunaan Tanah di Pusat dan Daerah (Kab/Kota, Kecamatan, Lokasi, Kawasan Khusus) II.9.M.B-6 Milyar Rupiah RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 (6) (7) (8) (9) 2.40 2.64 2.90 3.19 7.10 7.81 8.59 9.44 1.00 1.10 1.21 1.33 5.33 5.86 6.44 7.09 47.25 51.98 57.18 62.89 81.02 89.12 98.03 107.83 7.32 8.05 8.86 9.74 0.33 0.25 0.27 0.30 2.47 2.72 2.99 3.29 3.84 4.22 4.64 5.11 0.29 0.32 0.35 0.39 0.78 0.86 0.95 1.04
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR (1) (2) (3) Terlaksananya Koordinasi Internal dan Eksternal Penatagunaan Tanah dalam Mewujudkan Rencana Tata Ruang 4 Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis Jumlah Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis 5 Pengendalian Pertanahan Jumlah Tanah Terlantar yang telah ditetapkan Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penerapan Kebijakan Program Pertanahan Jumlah Data dan Informasi Hak Atas Tanah dan Perijinan yang Diindikasikan Terlantar yang Terintegrasi Dalam Basis Data Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan 6 Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan Pengembangan Basis Data Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan bidang pertanahan Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme C. Fokus 3: Meningkatnya Pelayanan Pertanahan 1 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan Ketersediaan Data dan Informasi Pertanahan Nasional Pada Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) II.9.M.B-7 Milyar Rupiah RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 (6) (7) (8) (9) 6.56 7.22 7.94 8.73 0.09 0.09 0.10 0.11 0.49 0.54 0.59 0.65 6.07 6.68 7.35 8.08 0.09 0.10 0.11 0.45 0.50 0.55 0.12 0.60 3.61 3.97 4.37 4.80 5.24 5.77 6.35 6.98 2.00 2.20 2.42 2.66 0.40 0.44 0.48 0.53 2.98 3.28 3.61 2.22 2.44 2.69 3.97 2.95
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR (1) (2) (3) 2 Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN Lima (5) standar sistem informasi pertanahan yang mencakup teknologi informasi, data dan informasi, perangkat lunak untuk internal dan eksternal, perangkat keras dan sistem keamanan jaringan Kantor Pertanahan dan Layanan informasi pertanahan online Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pembinaan organisasi dan pengelolaan kepegawaian 3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN Proporsi data kepegawaian yang lengkap dan akurat dengan dukungan SIMPEG operasional perkantoran STPN Jumlah Peserta Tugas belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-2 Jumlah Peserta Tugas belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-3 Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Jumlah Lulusan Pendidikan Khusus PPAT Jumlah Lulusan Program Spesialis Penilaian Tanah / S-2 Penilaian Tanah / S-2 Pertanahan Jumlah Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Jumlah Lulusan Program Diploma IV Pertanahan/ S-1 II.9.M.B-8 Milyar Rupiah RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 (6) (7) (8) (9) 8.82 9.71 10.68 11.74 40.05 44.05 48.46 53.30 8.25 9.08 9.99 10.99 7.33 8.06 8.86 9.75 1.42 1.57 1.72 1.89 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.21 1.00 1.10 1.21 1.33 0.53 0.58 0.64 0.70 - - - - 3.47 3.82 4.20 4.62 4.03 4.44 4.88 5.37
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Milyar Rupiah TAHUN 2018 (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinya 15.65 17.21 18.93 20.83 urusan rumah tangga STPN - - - Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor dan pendidikan 1.25 1.37 1.51 1.66 4 Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan Jumlah gedung negara direhabilitasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan BPN RI 0.40 0.44 0.48 0.53 9.54 10.49 11.54 12.69 0.70 0.77 0.84 0.93 0.05 0.06 0.06 0.07 0.34 0.38 0.42 0.46 0.41 0.45 0.49 0.54 5 6 Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat) Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi pegawai di lingkungan BPN RI Fasilitasi Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI Jumlah gedung negara yang dibangun Jumlah terbangunnya gedung negara Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor 13.44 0.83 0.91 1.00 1.10 10.10 11.11 12.22 0.06 0.07 0.08 0.09 90.49 99.54 109.49 120.44 54.97 60.46 66.51 73.16 85.08 93.58 102.94 113.24 76.95 84.65 93.11 102.42 4.75 5.23 5.75 6.32 0.05 1.88 2.07 2.28 2.50 26.98 29.68 32.64 35.91 10.13 11.15 12.26 13.49 0.04 0.04 0.04 II.9.M.B-9
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR (1) (2) (3) 7 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanahan Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perencanaan, Kerjasama Luar Negeri dan Monitoring serta Evaluasi Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan BPN RI dengan Pagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN RI. 8 Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Pimpinan, Pengamanan, dan Urusan Keprotokolan Persentase data dan informasi hasil inventarisasi pemantauan dan evaluasi dimanfaatkan dalam rangka penyusunan program dan anggaran. Persentase penyelesaian konsep-konsep surat, keputusan, atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh KBPN RI, eselon I dan komite Pertanahan 9 Pengelolaan Administrasi Umum (BPN) Jumlah pemberian penghargaan di bidang pertanahan kepada perseorangan dan atau lembaga Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Administrasi Umum Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinyaurusan rumah tangga kantor Pengadaan Blanko sertipikat 10 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanahan Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 11 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Operasional perkantoran satker daerah Tugas Teknis lainnya Dukungan manajemen dan teknis satker daerah II.9.M.B-10 Milyar Rupiah RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 (6) (7) (8) (9) 0.91 1.01 1.11 1.22 4.42 4.86 5.35 5.88 4.59 5.05 5.55 6.11 5.50 6.05 6.66 7.32 0.60 0.66 0.73 0.80 6.39 7.02 7.73 8.50 134.58 148.04 162.85 179.13 9.00 9.90 10.89 11.98 5.15 5.67 6.23 6.86 0.40 0.44 0.48 0.53 1.25 1.38 1.51 1.67 1,474.59 1,622.05 1,784.25 1,962.68 165.96 182.55 200.81 220.89
BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS NO INDIKATOR (1) (2) (3) 12 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Anggaran Persentase pelaksanaan anggaran berjalan sesuai peraturan yang berlaku Terlayaninya pelaksanaan APBN Persentase pelaksanaan dan Daya Serap anggaran sesuai dengan rencana D. 1 Fokus 4: Meningkatnya Kepastian Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat Jumlah kajian teknis Bank Tanah II.9.M.B-11 Milyar Rupiah RENCANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TAHUN 2018 (6) (7) (8) (9) 1.31 1.44 1.58 1.74 0.63 0.69 0.76 0.84 4.63 5.09 5.60 6.16 7.14 7.85 8.64 9.50 1.00 1.10 1.21 1.33
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (Dalam miliar Rupiah) No. (1) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Rencana Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Rencana Tahun 2015 (5) Tahun 2016 (6) PERKIRAAN MAJU Tahun 2017 (7) Tahun 2018 (8) A 1 2 3 ISU STRATEGIS: KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi Padi dan Sumber Pangan Protein Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 740.7 1,272.6 202.6 740.7 1,272.6 202.6 765.4 1,236.3 135.0 799.9 1,299.0 130.4 828.8 1,345.8 128.7 868.9 1,411.1 128.4 4 5 6 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih 174.4 174.4 175.9 175.9 7.7 7.7 192.3 216.4 7.9 201.0 226.1 8.2 208.2 240.8 8.5 218.3 252.4 8.9 7 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan 11.4 11.4 13.4 14.0 14.5 15.2 II.10.M.B-1
BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No. Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Peningkatan Produksi Ternak Peningkatan Produksi Pakan Ternak Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian 22 Rencana Tahun 2014 906.5 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 906.5 400.3 203.0 356.5 400.3 203.0 356.5 383.8 169.5 383.8 169.5 738.6 1,634.6 201.9 738.6 1,634.6 201.9 120.9 53.9 120.9 53.9 28.1 104.7 28.1 104.7 479.0 479.0 22.0 22.0 II.10.M.B-2 Rencana Tahun 2015 507.4 424.4 203.0 274.1 318.3 170.8 537.0 1,330.6 238.5 272.0 40.3 28.0 105.8 512.9 24.3 (Dalam miliar Rupiah) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 529.3 548.4 575.0 441.0 212.7 289.9 438.8 223.3 304.4 458.0 234.5 319.6 335.7 180.2 352.5 189.2 370.1 198.7 552.8 1,392.5 249.6 565.9 1,446.1 259.2 593.3 1,516.2 271.8 284.6 41.9 295.6 43.7 309.9 45.7 29.2 110.6 30.5 115.6 31.9 120.8 531.3 555.2 580.2 25.4 26.6 27.8
BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No. Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis 23 24 25 26 27 28 Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Penelitian dan Pengembangan Peternakan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian 29 30 31 32 33 34 35 Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Pendidikan Menengah Pertanian Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan 36 Rencana Tahun 2014 37.6 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 37.6 114.3 130.2 17.5 114.3 130.2 17.5 223.6 129.2 223.6 129.2 682.3 55.6 268.3 682.3 55.6 254.3 505.0 1121.0 47.0 68.1 85.0 255.0 67.0 265.9 85.0 97.7 II.10.M.B-3 Rencana Tahun 2015 37.2 120.2 132.2 22.5 227.6 135.6 684.2 57.0 140.0 559.4 74.6 100.4 217.4 152.2 (Dalam miliar Rupiah) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 43.7 33.2 33.0 125.6 138.1 23.5 131.3 144.3 24.6 137.2 150.8 25.7 235.3 141.7 243.8 146.8 255.6 154.0 715.1 58.3 144.5 740.9 60.4 152.3 776.9 63.3 158.9 563.3 579.0 607.6 78.4 82.3 86.4 105.4 228.3 110.7 239.7 116.2 251.7 159.8 167.8 176.2
BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No. Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis 37 38 39 40 41 B 1 2 C 1 2 3 D 1 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya Pelatihan Kelautan dan Perikanan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan Peningkatan Kelancaran Distribusi Pangan dan Penguatan Stok Pangan Dalam Negeri Pengembangan Pemasaran Domestik Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Rencana Tahun 2014 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 190.0 184.5 134.7 137.3 105.0 74.1 10.4 106.8 74.1 10.7 90.3 57.8 90.3 57.8 101.5 101.5 176.2 176.2 69.57 93.47 368.2 368.2 II.10.M.B-4 Rencana Tahun 2015 195.0 146.3 117.0 81.3 47.7 110.6 99.3 108.4 108.4 77.3 583.5 (Dalam miliar Rupiah) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 206.0 176.4 111.1 153.4 165.7 174.0 122.9 78.1 56.6 129.0 82.0 62.9 135.4 86.1 69.2 115.6 103.8 119.8 107.5 125.6 112.7 113.2 117.3 122.9 203.5 214.7 219.0 81.2 85.2 89.5 610.6 634.1 664.9
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (Dalam miliar Rupiah) No. (1) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Rencana Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Rencana Tahun 2015 (5) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) A 1 2 3 B 1 C 1 2 D 1 ISU STRATEGIS: KETAHANAN ENERGI Peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Survei dan Pelayanan Geologi Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Peningkatan Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Infrastruktur Energi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Efisiensi dalam pengelolaan energi Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Peningkatan Peranan EBT di dalam Bauran Energi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi 102.9 361.9 77.4 1189.6 103.8 71.2 58.5 102.9 361.9 77.4 1189.6 103.8 71.2 58.5 48.1 276.4 44.1 210.5 44.9 342.8 38.8 51.5 289.0 62.4 250.1 64.4 43.0 45.3 55.3 302.2 66.2 268.8 67.7 43.5 48.8 59.4 316.1 70.2 289.4 71.0 43.2 52.2 2 3 925.3 143.3 925.3 136.1 672.7 125.1 683.2 179.5 683.2 197.5 683.2 217.2 II.10.M.B-5
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (Dalam miliar Rupiah) No. Rencana Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (5) ISU STRATEGIS: PENINGKATAN DAYA SAING BERBASIS SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP (2) Rencana Tahun 2015 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) A Pertanian 1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah 101.6 101.6 119.9 125.8 132.1 138.7 Lingkungan 2 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah 41.8 41.8 48.9 51.4 54.0 56.7 Lingkungan 3 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman 78.0 78.0 139.3 146.2 153.6 161.2 Obat Ramah Lingkungan 4 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 5 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah 79.6 79.6 87.4 91.7 96.3 101.1 82.9 82.9 95.8 100.6 105.6 110.9 Lingkungan 6 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan 139.1 139.1 350.1 365.3 378.4 396.8 Penyegar 7 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan 8 Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha 9 Dukungan Perlindungan Perkebunan 10 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan 144.7 144.7 321.0 337.8 350.0 366.9 37.6 37.6 52.1 54.4 56.3 59.1 65.8 65.8 95.7 99.8 103.4 108.4 68.7 68.7 70.3 73.3 76.0 79.6 Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 11 Pengembangan Mutu dan Standardisasi 12 Pengembangan Pemasaran Internasional 13 Pengembangan Usaha dan Investasi 64.0 64.0 50.0 52.3 54.2 56.8 32.4 32.4 22.8 23.8 24.7 25.9 39.1 39.1 38.8 40.6 42.0 44.1 II.10.M.B-6
BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (Dalam miliar Rupiah) No. Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Rencana Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Rencana Tahun 2015 (5) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) 14 Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian 15 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura 16 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan 17 Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem 238.4 238.4 234.8 245.3 254.2 266.5 89.1 89.1 100.5 105.0 109.7 114.7 113.4 113.4 117.2 122.5 128.0 133.8 9.7 9.7 8.9 9.3 9.6 10.1 Informasi Perkarantinaan 18 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 8.0 8.0 7.1 7.4 7.6 8.0 19 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati 9.0 9.0 7.2 7.6 7.8 8.2 Nabati 20 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan 58.6 58.6 40.1 41.9 43.4 45.5 Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian 21 Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan 456.7 456.7 527.5 551.3 571.2 599.0 Keamanan Hayati II.10.M.B-7
BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (Dalam miliar Rupiah) No. Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Rencana Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Rencana Tahun 2015 (5) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) B Perikanan 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 2 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 65.4 - 60.4 - 119.1 94.5 123.6 95.4 123.6 96.4 121.0 97.4 3 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap 4 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan 59.5 258.0 252.5 110.0 115.5 121.3 127.3 23.2 22.7 50.0 53.0 56.2 5 Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan 6 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 290.0 223.1 311.6 223.3 103.0 246.4 252.4 260.3 270.0 89.0 93.4 98.1 Lainnya BKIPM 7 Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 16.4 16.5 26.7 29.5 31.2 32.5 8 Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan 9.1 9.3 19.8 19.1 20.9 22.5 Keamanan Hasil Perikanan 9 Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan dan 17.8 18.3 26.0 27.3 28.7 30.1 Perikanan 10 Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan 129.5 191.2 130.0 136.5 143.3 150.5 Perikanan 11 Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Nonpangan Hasil 33.3 37.5 53.0 55.7 58.4 61.4 Perikanan 12 Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan 79.7 93.1 41.5 43.6 45.8 48.0 Perikanan 13 Pengembangan uji terap produk dan alat pasca panen dan pemasaran - 38.5 40.4 42.4 44.6 hasil kelautan dan perikanan II.10.M.B-8
BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No. Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Rencana Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 14 Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan 40.1 33.9 Bioteknologi KP 15 Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 16 Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan 21.8 79.5 20.5 105.7 17 Pendidikan Kelautan dan Perikanan C Kehutanan 1 Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan 2 Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan 3 Inventarisasi Sumber Daya Hutan 4 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan 5 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan 6 Pemantapan Kawasan Hutan 7 Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi 8 Peningkatan Usaha Hutan Alam 9 Peningkatan Usaha Hutan Tanaman 10 Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan 11 Peningkatan Industri Primer Kehutanan 12 Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi 13 Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS 14 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 15 Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan SDM KPH dan SDM 252.0 252.9 - 10.2 6.7 10.3 5.8 473.4 15.0 12.0 11.5 15.0 15.0 215.4 14.0 14.0 147.5 10.2 6.7 10.3 5.8 473.4 15.0 12.0 11.5 15.0 15.0 215.4 14.0 14.0 147.5 Kehutanan lainnya II.10.M.B-9 (Dalam miliar Rupiah) Rencana Tahun 2015 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (5) (6) (7) (8) 45.2 48.6 50.8 53.4 23.9 90.6 24.7 95.8 27.1 100.7 28.4 105.4 281.0 305.6 320.8 336.9 62.5 78.2 93.8 46.9 31.3 375.3 218.6 174.8 174.8 174.8 131.1 882.7 142.8 142.8 266.1 65.7 82.1 98.5 49.3 32.8 394.0 229.5 183.6 183.6 183.6 137.7 854.2 149.9 149.9 288.3 69.0 86.2 103.4 51.7 34.5 413.8 241.0 192.8 192.8 192.8 144.6 896.9 157.4 157.4 302.7 72.4 90.5 108.6 54.3 36.2 434.5 253.0 202.4 202.4 202.4 151.8 941.6 165.3 165.3 317.9
BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No. Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Rencana Tahun 2014 (3) 16 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan 17 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Hutan Untuk Peningkatan Daya Saing Produk Kayu dan Bukan Kayu 57.5 - 18 Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi SDH (flora,
fauna, mikroba dan kawasan) 19 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktifitas Hutan (Kayu
dan Non Kayu) 20 Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Kehutanan dan
Penanganan Perubahan Iklim D Mineral dan Pertambangan 1 Pembinaan dan Pengusahaan Mineral 68.5 II.10.M.B-10 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 57.5 -
68.5 Rencana Tahun 2015 (5) 60.4 18.2 42.5 42.5 18.2 34.0 (Dalam miliar Rupiah) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) 62.0 19.1 65.1 20.0 68.3 21.1 61.7 47.7 50.2 45.7 48.7 51.1 19.5 20.8 22.0 39.6 39.4 39.7
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (Dalam miliar Rupiah) No. (1) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Rencana Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Rencana Tahun 2015 (5) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) A 1 2 3 4 5 6 7 8 ISU STRATEGIS: PENGUATAN KONSERVASI, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN Konservasi Hutan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial Konservasi Keanekaragaman Hayati Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Pengendalian Kebakaran Hutan Penyidikan dan Pengamanan Hutan Pengelolaan Taman Nasional Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Pembinaan Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan 30.0 15.0 21.0 49.0 35.0 592.6 535.7 23.0 30.0 15.0 21.0 49.0 35.0 592.6 535.7 23.0 15.0 10.5 10.0 30.0 30.0 626.4 621.7 13.1 16.1 11.2 10.7 32.1 32.1 670.2 665.2 13.8 17.2 12.0 11.4 34.3 34.3 717.2 711.8 14.4 18.4 12.9 12.3 36.8 36.8 767.4 761.6 15.2 9 10 11 12 13 Pengembangan Perhutanan Sosial Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Penyelenggaraan RHL, Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan 16.0 14.0 14.0 23.0 14.0 16.0 14.0 14.0 23.0 14.0 7.4 7.0 6.5 611.7 25.8 7.8 7.4 6.8 642.2 27.1 8.2 7.7 7.2 674.3 28.4 8.6 8.1 7.5 708.1 29.9 II.10.M.B-11
BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No. Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (1) B (2) Tata Kelola, Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta Pengawasan Pemanfaatan SD Kelautan 1 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 2 3 4 5 6 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 7 8 Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 9 10 Operasional Pemantauan Pemanfatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan 11 12 13 C 1 Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim Rencana Tahun 2014 (3) 85.0 75.0 55.0 35.0 141.0 18.0 16.0 26.0 288.0 127.5 29.8 18.0 18.0 35.0 II.10.M.B-12 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 83.9 179.1 109.1 39.2 139.0 18.0 15.3 26.3 290.0 123.8 30.0 15.0 10.0 35.0 Rencana Tahun 2015 (5) 280.0 63.0 55.0 50.0 259.0 18.3 17.0 27.0 410.0 103.9 32.6 18.0 4.6 20.9 (Dalam miliar Rupiah) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) 307.0 310.7 308.4 69.5 59.0 47.3 73.2 62.2 49.6 77.0 65.5 52.1 260.8 19.2 262.9 20.2 275.6 21.2 17.9 28.4 18.7 29.8 19.7 31.3 45.8 58.3 63.1 115.6 45.8 48.1 38.4 37.7 39.6 19.9 4.8 19.8 5.1 20.8 5.3 21.9 23.0 24.1
BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (Dalam miliar Rupiah) No. (1) 2 3 4 5 6 Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup Peningkatan komunikasi lingkungan Pengembangan Ekonomi Lingkungan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Tahun 2014 (3) 11.0 10.0 8.6 7.5 5.5 Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) 11.0 10.0 8.6 7.5 5.5 Rencana Tahun 2015 (5) 9.0 10.0 8.0 7.5 7.5 PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) 9.1 16.2 9.5 17.0 10.0 17.8 8.0 8.1 6.0 8.4 8.6 6.3 8.8 9.0 6.6 7 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan 11.0 11.0 10.0 10.9 11.5 12.1 8 9 Peningkatan Peran Masyarakat 7.5 7.5 10.0 24.9 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 15.5 15.5 15.0 17.2 26.1 27.4 18.1 19.0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir Adaptasi perubahan iklim Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil 10.8 10.8 10.0 14.3 8.0 8.0 12.0 19.5 9.6 9.6 4.0 6.3 7.0 7.0 8.0 8.3 19.2 19.2 10.0 4.5 12.0 12.0 8.8 9.4 18.0 18.0 12.0 16.2 20.0 20.0 15.0 21.5 13.0 13.0 12.0 18.5 15.0 15.7 20.4 21.4 6.4 7.0 8.7 9.1 4.7 4.9 9.9 10.4 17.0 17.8 22.6 23.7 19.4 20.4 II.10.M.B-13
BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No. Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (1) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 (2) Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas Peningkatan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan Pengelolaan Ekoregion Sumatera Pengelolaan Ekoregion Jawa Pengelolaan Ekoregion Kalimantan Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku Pengelolaan Ekoregion Papua (Dalam miliar Rupiah) Rencana Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Rencana Tahun 2015 (5) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) 15.0 15.0 12.0 16.3 16.0 16.0 12.0 15.0 10.5 10.5 10.0 11.4 8.5 8.5 15.0 24.4 8.0 8.0 16.0 19.4 5.3 5.3 10.9 17.7 17.1 18.0 15.7 16.5 11.9 12.5 25.7 26.9 20.4 21.4 18.6 19.6 21.0 21.0 40.0 42.9 120.0 120.0 57.5 129.5 7.0 7.0 10.0 8.2 19.2 19.2 27.9 30.5 12.1 12.1 23.6 30.3 15.4 15.4 17.7 16.8 12.5 12.5 17.3 17.0 13.8 13.8 22.0 21.0 7.1 7.1 10.9 18.3 45.0 47.3 136.0 142.8 8.6 9.1 32.0 33.6 31.8 33.4 17.7 18.5 17.8 18.7 22.0 23.2 19.2 20.2 II.10.M.B-14
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (Dalam miliar Rupiah) No. (1) Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis (2) Rencana Tahun 2014 (3) Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (4) Rencana Tahun 2015 (5) PERKIRAAN MAJU Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (6) (7) (8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Pengelolaan Database BMKG Pengelolaan Gempabumi dan Tsunami BMKG Pengelolaan Iklim. Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG Pengelolaan Instrumentasi. Rekayasa dan Kalibrasi BMKG Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG Pengelolaan Seismologi teknik. geofisika potensial dan tanda waktu BMKG Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG 31.1 96.7 75.5 53.7 60.1 147.8 284.8 37.3 32.5 31.1 96.7 75.5 53.7 60.1 147.8 284.8 37.3 32.5 30.0 108.8 76.8 59.1 58.1 164.4 300.7 40.6 35.0 27.9 114.3 80.6 78.2 67.8 173.8 195.2 42.7 35.0 29.3 120.0 84.6 82.1 71.1 182.5 204.9 44.8 36.8 30.7 126.0 88.9 86.2 74.7 191.6 215.2 47.0 38.6 10 159.3 159.3 145.2 145.4 152.6 160.3 II.10.M.B-15
REKAPITULASI REVISI PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH) KL KEMENTERIAN/LEMBAGA ALOKASI 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 002 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 005 MAHKAMAH AGUNG 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064 065 066 067 068 074 075 076 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 078 079 080 081 082 083 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) 611.3 2,768.4 2,895.9 6,743.3 4,154.9 2,028.0 14,797.9 5,454.1 93,358.7 9,179.4 18,406.0 15,825.0 2,705.5 12,348.6 44,389.7 67,189.3 47,164.3 50,052.9 4,773.6 8,015.4 5,575.0 6,174.2 74,253.4 367.9 292.9 231.1 1,709.2 132.9 744.7 791.5 1,451.2 216.8 159.8 1,450.1 1,154.0 43.8 3,868.8 1,168.1 4,253.6 470.4 4,756.2 47,566.7 1,207.6 177.9 632.1 899.2 1,385.8 2,881.1 71.3 1,747.7 1,109.4 213.8 71.3 1,132.8 758.3 846.3 668.4 718.6 1
KL KEMENTERIAN/LEMBAGA ALOKASI 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 095 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 BADAN STANDARDISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) BADAN SAR NASIONAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) SEKRETARIAT KABINET BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG) 113.7 135.4 265.4 170.1 603.3 1,426.1 2,382.0 4,604.8 1,779.0 769.0 762.3 119.2 780.7 390.2 843.2 152.9 1,626.7 100.6 195.5 66.1 210.2 1,097.2 311.2 181.8 456.9 875.2 847.0 246.5 JUMLAH 610,022.4 *) ) Termasuk sejumlah Rp. 4.3 T yang akan dirinci di dalam Revisi SB Pagu Indikatif untuk Dukungan Sinergi Pusat dan Daerah serta Finalisasi RKP 2015 2
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); Rencana 2015 2016 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 01 3206 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan perijinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE) 001 Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota Yang Terbangun Dalam SPIPISE 1 paket sistem 1 paket sistem 1 paket sistem 1 paket sistem 002 Jumlah peningkatan perangkat daerah PTSP yang terhubung dalam SPIPISE dan tracking system 50 Kab/Kota 50 Kab/Koto 50 Kab/Kota 50 Kab/Kota 003 Jumlah pengembangan sistem pendukung SPIPISE 1 paket sistem 1 paket sistem 1 paket sistem 1 paket sistem 004 Jumlah provinsi dan Kab/kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan 50 kab/kota 50 kab/kota 50 kab/kota 50 kab/kota 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BKPM II.L.065-1 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 2016 190,72 192,33 210,27 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 211,24 20,88 21,90 23,02 24,00 4,84 5,08 5,34 5,57 6,16 6,46 6,79 7,08 7,30 7,65 8,04 8,38 2,58 2,71 2,85 2,97 7,23 7,30 7,97 7,97
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 06 Program peningkatan daya saing penanaman modal 3213 Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing 3214 Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah Merealisasikan kegiatan identifikasi pemetaan dan pengembangan potensi yang diarahkan bagi peningkatan penanaman modal di daerah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); Rencana 2015 001 Jumlah Rumusan Rekomendasi Penyederhanaan Prosedur Penanaman Modal 1 paket rekomendasi 002 Jumlah Rumusan Penyempurnaan dan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal 1 paket rumusan 003 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal 43 kegiatan 001 Jumlah informasi Data Potensi Daerah Yang Mutakhir Yang Didokumentasikan Secara Elektronik 34 provinsi 002 Jumlah workshop pengembangan potensi daerah Workshop 5 Daerah II.L.065-2 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 paket rekomendasi 1 paket rekomendasi 1 paket rumusan 1 paket rumusan 45 kegiatan 47 kegiatan 34 provinsi 34 provinsi Workshop 5 Daerah Workshop 5 Daerah 2018 1 paket rekomendasi 1 paket rumusan 50 kegiatan 34 provinsi Workshop 5 Daerah ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 434,18 464,11 478,69 2018 512,56 11,48 12,00 12,66 13,00 1,90 1,99 2,09 2,15 2,06 2,17 2,28 2,39 7,52 7,86 8,29 8,51 7,19 7,50 7,93 8,30 1,11 1,16 1,22 1,28 1,17 1,22 1,29 1,35
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3215 Pemberdayaan Usaha Naslonal Merealisasikan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKMK) dalam pemberdayaan usaha nasional 3216 Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal Meningkatnya kualitas pengembangan strategi promosi yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); Rencana 2015 003 Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) Sosialisasi 5 daerah 004 Jumlah kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah 15 laporan kegiatan pemetaan 001 Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Naslonal 6 daerah 002 Jumlah Pelaksanaan Matchmaking di Dalam dan Luar Negeri 6 daerah dan 6 negara 003 Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK 6 daerah 004 Jumlah UKM Potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha 2 set kajian II.L.065-3 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 Sosialisasi 5 daerah Sosialisasi 5 daerah 15 laporan kegiatan pemetaan 15 laporan kegiatan pemetaan 7 daerah 7 daerah 7 daerah dan 7 negara 7 daerah dan 7 negara 7 daerah 7 daerah 2 set kajian 2 set kajian 2018 Sosialisasi 5 daerah 15 laporan kegiatan pemetaan 8 daerah 8 daerah dan 8 negara 8 daerah 2 set kajian ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 1,96 2,04 2,16 2,26 2,95 3,08 3,25 3,41 8,75 9,00 9,65 10,00 1,20 1,23 1,32 1,37 4,94 5,08 5,44 5,64 2,26 2,32 2,49 2,58 0,36 0,37 0,39 0,41 65,14 67,00 71,82 75,00
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3217 Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasl di dalam dan Luar Negeri Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal sektoral terpadu yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 001 Pemetaan kebijakan dan insentif penanaman modal negara pesaing 002 Pemetaan kebijakan dan potensi penanaman modal negara target 003 Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi investasi 004 Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan BKPM di luar neger IIPC/Indonesian Investment Promotion Center 005 Perumusan kebijakan promosi penanaman modal 001 Penyelenggaraan kegiatan promosi terpadu berdasarkan sektor dan negara Rencana 2015 1 Laporan 250 target investor potensial 35 Laporan Penyelenggaraa n the Indonesian Investment Promotion Center(IIPC) di 11 negara 1 laporan rumusan 20 Kegiatan II.L.065-4 TARGET 2016 1 Laparan PRAKIRAAN MAJU 2017 1 laporan 250 target investor potensial 250 target investor potensial 37 Laporan 37 Laporan Penyelenggaraa n the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara Penyelenggaraa n the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara 1 laporan rumusan 1 laporan rumusan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 2018 1 laporan 250 target investor potensial 37 Laporan Penyelenggaraa n the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara 1 laporan rumusan 20 Kegiatan ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 1,14 1,17 1,26 1,32 4,36 4,48 4,81 5,02 2,63 2,70 2,90 3,02 55,36 56,94 61,04 63,74 1,65 1,70 1,82 1,90 176,83 184,29 194,95 201,60 12,08 12,59 13,32 13,77
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3218 Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal Meningkatnya kualitas fasilitasi daerah yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); Rencana 2015 002 Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia yang mengikutsertakan partisipasi Stakeholder di Tingkat Pusat dan Daerah 4 Kegiatan 003 Kegiatan Rebranding Investasi Indonesia melalui Media Internasional dan Media Nasional 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak 001 Jumlah Fasilitasi Promosi Investasi Daerah di Dalam Negeri dan Luar Negeri 20 kegiatan II.L.065-5 TARGET 2016 4 Kegiatan PRAKIRAAN MAJU 2017 4 Kegiatan 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak 20 kegiatan 20 kegiatan 2018 4 Kegiatan 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak 20 kegiatan ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 21,45 22,36 23,65 24,46 143,30 149,34 157,98 163,37 15,43 16,00 17,01 17,80 7,11 7,37 7,84 8,20
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3221 Kerja Sama Regional di Bidang Penanaman Modal Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama regional dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 002 jumlah Fasilitasi Pelayanaan Penerimaan Misi Penanaman Modal Luar Negeri di Pusat dan di Daerah Tempat tujuan Rencana Penanaman Modal 003 Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam negeri 001 Jumlah Laporan Tentang Partisipasi Aktif BKPM dalam forum perundingan kerjasama regional Rencana 2015 Misi investasi asing 45 kali 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 34 Laporan II.L.065-6 TARGET 2016 Misi investasi asing 45 kali PRAKIRAAN MAJU 2017 Misi investasi asing 45 kali 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 34 Laporan 34 Laporan 2018 Misi investasi asing 45 kali 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 34 Laporan ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 0,65 0,68 0,72 0,75 7,67 7,95 8,45 88,84 6,65 6,90 7,33 7,69 5,10 5,29 5,62 5,90
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3224 Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal Meningkatnya kapasitas pelayanan perizinan penanaman modal 3225 Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 002 Jumlah Laporan Bahan Posisi Perundingan dalam rangka kerjasama regional Rencana 2015 34 Laporan 2016 34 Laporan TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 34 Laporan 2018 34 Laporan 003 Jumlah Peserta Sosialisasi Hasil- Hasil Perundingan Kerjasama Regional 225 orang 225 orang 225 orang 225 orang 001 Jumlah perizinan yang dapat di proses dalam satu satuan waktu tertentu 4000 Perizinan 4000 Perizinan 4000 Perizinan 4000 Perizinan 002 Jumlah kunjungan dalam rangka pemberian konsultasi (advising) mengenai pelayanan perizinan pada kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 003 Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal 22 kali 22 kali 22 kali 22 kali II.L.065-7 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 1,00 1,04 1,10 1,16 0,55 0,57 0,61 0,64 2,92 3,85 4,05 4,24 1,58 2,08 2,19 2,29 0,23 0,30 0,32 0,33 1,11 1,47 1,54 1,61 3,49 3,60 3,85 4,00
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3226 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I Mendorong realisasi penanaman modal di Sumatera INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 001 Jumlah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal kepada perusahaan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu 003 Jumlah koordinasi pelayanan fasilitas penanaman modal 003 Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modaldan ketentuan pelaksanaan penamanan modal TARGET Rencana 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1.000 persetujuan 1.100 persetujuan 1.210 persetujuan 1.330 persetujuan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) 14% dari 555T 14% dari 555T 14% dari 555T 14% dari 555T 700 orang di 10 provinsi 725 orang di 10 provinsi 750 orang di 10 provinsi 775 orang di 10 provinsi 40 perusahaan di 10 daerah 45 perusahaan di 10 daerah 50 perusahaan di 10 daerah 55 perusahaan di 10 daerah II.L.065-8 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 2,20 2,31 2,43 2,55 0,36 0,37 0,39 0,41 0,93 0,96 1,03 1,07 7,36 7,72 8,11 8,50 1,92 2,02 2,12 2,22 3,99 3,19 4,40 3,61 1,45 1,52 1,60 1,68
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3227 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II Mendorong realisasi penanaman modal di Kalimantan , DKI Jakarta dan DI Yogyakarta 3228 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal wilayah III Mendorong realisasi penanaman modal di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 004 Terselenggaranya pemberian penghargaan investasi kepada perusahaan PMA dan PMDN 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau TARGET Rencana 2015
2016 1 paket PRAKIRAAN MAJU 2017 - 2018 1 paket 31% dari 555T 31% dari 555T 31% dari 555T 31% dari 555T 540 orang di 7 provinsi 560 orang di 7 provinsi 580 orang di 7 provinsi 600 orang di 7 provinsi 40 Perusahaan di 7 daerah 45 Perusahaan di 7 daerah 50 Perusahaan di 7 daerah 55 Perusahaan di 7 daerah 34% dari 555T 34% dari 555T 34% dari 555T 34% dari 555T II.L.065-9 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 0,00 1,00 0,00 1,00 9,79 10,28 10,80 11,30 5,30 5,57 5,84 6,12 3,40 3,57 3,75 3,93 1,09 1,15 1,20 1,26 8,95 9,40 9,87 10,30 2,57 2,70 2,83 2,96
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3229 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV Mendorong realisasi penanaman modal di Direktorat Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal Rencana 2015 1.050 orang di 9 provinsi TARGET 2016 1.103 orang di 9 provinsi PRAKIRAAN MAJU 2017 1.158 orang di 9 provinsi 2018 1.216 orang di 9 provinsi 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal 120 perusahaan di 9 daerah 132 perusahaan di 9 daerah 145 perusahaan di 9 daerah 160 perusahaan di 9 daerah 004 Penyediaan Sarana Data Realisasi Investasi Di Prov dan Kab/kota yang terhubung dengan database SPIPISE 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 21% dari 555T 21% dari 555T 21% dari 555T 21% dari 555T II.L.065-10 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 4,23 4,44 4,66 4,87 1,16 1,22 1,28 1,34 0,99 1,04 1,09 1,14 30,39 31,91 33,51 35,00 1,38 1,45 1,52 1,59
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3230 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah 5089 Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta Informasi Potensi Investasi dan Fasilitasi Proyek Strategis Nasional di Bidang Infrastruktur INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); Rencana 2015 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal 610 orang di 8 provinsi 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal 40 perusahaan di 8 daerah 004 Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasinya di seluruh kabupaten/kotapada 33 provinsi dalam rangka dekonsentrasi 1.428 proyek 001 Jumlah PTSP-PM yang mendapatkan penilaian kualifikasi kelembagaannya
II.L.065-11 TARGET 2016 740 orang di 8 provinsi PRAKIRAAN MAJU 2017 830 orang di 8 provinsi 60 perusahaan di 8 daerah 70 perusahaan di 8 daerah 1.428 proyek 1.904 proyek 552 PTSP Provinsi/Kabup aten/ kota
2018 920 orang di 8 provinsi 80 perusahaan di 8 daerah 1.904 proyek 552 PTSP Provinsi/Kabup aten/ kota ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 3,50 4,17 5,65 7,04 0,76 0,80 0,84 0,87 24,75 25,50 25,50 25,50 0,00 15,00 0,00 18,00 0,00 15,00 0,00 18,00 12,02 12,60 13,25 13,90
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 5264 Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional Meningkatnya pelayanan penanaman modal di tingkat pusat 5265 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Infrastruktur Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 001 Jumlah fasilitas persiapan transaksi proyek KPS infrastruktur 002 Jumlah proyek KPS Infrastruktur yang akan ditawarkan 003 jumlah kegiatan pemasaran proyek KPS infrastruktur 001 Rekomendasi pengembangan PTSP Nasional 001 Jumlah kajian perencanaan pengembangan penambahan modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di bidang infrastruktur Rencana 2015 Fasilitasi 10 proyek 3 proyek 7 kegiatan pemasaran 1 rekomendasi 5 Rekomendasi/ Kajian II.L.065-12 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 Fasilitasi 10 proyek Fasilitasi 10 proyek 3 proyek 3 proyek 7 kegiatan pemasaran 7 kegiatan pemasaran
5 Rekomendasi/ Kajian 5 Rekomendasi/ Kajian 2018 Fasilitasi 10 proyek 3 proyek 7 kegiatan pemasaran
5 Rekomendasi/ Kajian TOTAL ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 6,05 6,34 6,67 6,99 1,18 1,23 1,30 1,36 4,80 5,03 5,29 5,55 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2,36 2,36 2,61 2,61 2,36 2,36 2,61 2,61 632,1 663,7 696,9 731,8
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); Rencana 2015 2016 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 01 3206 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan perijinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE) 001 Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota Yang Terbangun Dalam SPIPISE 1 paket sistem 1 paket sistem 1 paket sistem 1 paket sistem 002 Jumlah peningkatan perangkat daerah PTSP yang terhubung dalam SPIPISE dan tracking system 50 Kab/Kota 50 Kab/Koto 50 Kab/Kota 50 Kab/Kota 003 Jumlah pengembangan sistem pendukung SPIPISE 1 paket sistem 1 paket sistem 1 paket sistem 1 paket sistem 004 Jumlah provinsi dan Kab/kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan 50 kab/kota 50 kab/kota 50 kab/kota 50 kab/kota 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BKPM II.L.065-1 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 2016 190,72 192,33 210,27 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 211,24 20,88 21,90 23,02 24,00 4,84 5,08 5,34 5,57 6,16 6,46 6,79 7,08 7,30 7,65 8,04 8,38 2,58 2,71 2,85 2,97 7,23 7,30 7,97 7,97
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 06 Program peningkatan daya saing penanaman modal 3213 Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing 3214 Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah Merealisasikan kegiatan identifikasi pemetaan dan pengembangan potensi yang diarahkan bagi peningkatan penanaman modal di daerah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); Rencana 2015 001 Jumlah Rumusan Rekomendasi Penyederhanaan Prosedur Penanaman Modal 1 paket rekomendasi 002 Jumlah Rumusan Penyempurnaan dan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal 1 paket rumusan 003 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal 43 kegiatan 001 Jumlah informasi Data Potensi Daerah Yang Mutakhir Yang Didokumentasikan Secara Elektronik 34 provinsi 002 Jumlah workshop pengembangan potensi daerah Workshop 5 Daerah II.L.065-2 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1 paket rekomendasi 1 paket rekomendasi 1 paket rumusan 1 paket rumusan 45 kegiatan 47 kegiatan 34 provinsi 34 provinsi Workshop 5 Daerah Workshop 5 Daerah 2018 1 paket rekomendasi 1 paket rumusan 50 kegiatan 34 provinsi Workshop 5 Daerah ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 434,18 464,11 478,69 2018 512,56 11,48 12,00 12,66 13,00 1,90 1,99 2,09 2,15 2,06 2,17 2,28 2,39 7,52 7,86 8,29 8,51 7,19 7,50 7,93 8,30 1,11 1,16 1,22 1,28 1,17 1,22 1,29 1,35
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3215 Pemberdayaan Usaha Naslonal Merealisasikan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKMK) dalam pemberdayaan usaha nasional 3216 Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal Meningkatnya kualitas pengembangan strategi promosi yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); Rencana 2015 003 Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) Sosialisasi 5 daerah 004 Jumlah kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah 15 laporan kegiatan pemetaan 001 Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Naslonal 6 daerah 002 Jumlah Pelaksanaan Matchmaking di Dalam dan Luar Negeri 6 daerah dan 6 negara 003 Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK 6 daerah 004 Jumlah UKM Potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha 2 set kajian II.L.065-3 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 Sosialisasi 5 daerah Sosialisasi 5 daerah 15 laporan kegiatan pemetaan 15 laporan kegiatan pemetaan 7 daerah 7 daerah 7 daerah dan 7 negara 7 daerah dan 7 negara 7 daerah 7 daerah 2 set kajian 2 set kajian 2018 Sosialisasi 5 daerah 15 laporan kegiatan pemetaan 8 daerah 8 daerah dan 8 negara 8 daerah 2 set kajian ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 1,96 2,04 2,16 2,26 2,95 3,08 3,25 3,41 8,75 9,00 9,65 10,00 1,20 1,23 1,32 1,37 4,94 5,08 5,44 5,64 2,26 2,32 2,49 2,58 0,36 0,37 0,39 0,41 65,14 67,00 71,82 75,00
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3217 Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasl di dalam dan Luar Negeri Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal sektoral terpadu yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 001 Pemetaan kebijakan dan insentif penanaman modal negara pesaing 002 Pemetaan kebijakan dan potensi penanaman modal negara target 003 Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi investasi 004 Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan BKPM di luar neger IIPC/Indonesian Investment Promotion Center 005 Perumusan kebijakan promosi penanaman modal 001 Penyelenggaraan kegiatan promosi terpadu berdasarkan sektor dan negara Rencana 2015 1 Laporan 250 target investor potensial 35 Laporan Penyelenggaraa n the Indonesian Investment Promotion Center(IIPC) di 11 negara 1 laporan rumusan 20 Kegiatan II.L.065-4 TARGET 2016 1 Laparan PRAKIRAAN MAJU 2017 1 laporan 250 target investor potensial 250 target investor potensial 37 Laporan 37 Laporan Penyelenggaraa n the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara Penyelenggaraa n the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara 1 laporan rumusan 1 laporan rumusan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 2018 1 laporan 250 target investor potensial 37 Laporan Penyelenggaraa n the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) di 11 negara 1 laporan rumusan 20 Kegiatan ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 1,14 1,17 1,26 1,32 4,36 4,48 4,81 5,02 2,63 2,70 2,90 3,02 55,36 56,94 61,04 63,74 1,65 1,70 1,82 1,90 176,83 184,29 194,95 201,60 12,08 12,59 13,32 13,77
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3218 Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal Meningkatnya kualitas fasilitasi daerah yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); Rencana 2015 002 Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia yang mengikutsertakan partisipasi Stakeholder di Tingkat Pusat dan Daerah 4 Kegiatan 003 Kegiatan Rebranding Investasi Indonesia melalui Media Internasional dan Media Nasional 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak 001 Jumlah Fasilitasi Promosi Investasi Daerah di Dalam Negeri dan Luar Negeri 20 kegiatan II.L.065-5 TARGET 2016 4 Kegiatan PRAKIRAAN MAJU 2017 4 Kegiatan 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak 20 kegiatan 20 kegiatan 2018 4 Kegiatan 4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak 20 kegiatan ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 21,45 22,36 23,65 24,46 143,30 149,34 157,98 163,37 15,43 16,00 17,01 17,80 7,11 7,37 7,84 8,20
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3221 Kerja Sama Regional di Bidang Penanaman Modal Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama regional dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 002 jumlah Fasilitasi Pelayanaan Penerimaan Misi Penanaman Modal Luar Negeri di Pusat dan di Daerah Tempat tujuan Rencana Penanaman Modal 003 Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam negeri 001 Jumlah Laporan Tentang Partisipasi Aktif BKPM dalam forum perundingan kerjasama regional Rencana 2015 Misi investasi asing 45 kali 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 34 Laporan II.L.065-6 TARGET 2016 Misi investasi asing 45 kali PRAKIRAAN MAJU 2017 Misi investasi asing 45 kali 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 34 Laporan 34 Laporan 2018 Misi investasi asing 45 kali 6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali workshop 34 Laporan ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 0,65 0,68 0,72 0,75 7,67 7,95 8,45 88,84 6,65 6,90 7,33 7,69 5,10 5,29 5,62 5,90
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3224 Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal Meningkatnya kapasitas pelayanan perizinan penanaman modal 3225 Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 002 Jumlah Laporan Bahan Posisi Perundingan dalam rangka kerjasama regional Rencana 2015 34 Laporan 2016 34 Laporan TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 34 Laporan 2018 34 Laporan 003 Jumlah Peserta Sosialisasi Hasil- Hasil Perundingan Kerjasama Regional 225 orang 225 orang 225 orang 225 orang 001 Jumlah perizinan yang dapat di proses dalam satu satuan waktu tertentu 4000 Perizinan 4000 Perizinan 4000 Perizinan 4000 Perizinan 002 Jumlah kunjungan dalam rangka pemberian konsultasi (advising) mengenai pelayanan perizinan pada kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi 003 Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal 22 kali 22 kali 22 kali 22 kali II.L.065-7 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 1,00 1,04 1,10 1,16 0,55 0,57 0,61 0,64 2,92 3,85 4,05 4,24 1,58 2,08 2,19 2,29 0,23 0,30 0,32 0,33 1,11 1,47 1,54 1,61 3,49 3,60 3,85 4,00
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3226 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I Mendorong realisasi penanaman modal di Sumatera INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 001 Jumlah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal kepada perusahaan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu 003 Jumlah koordinasi pelayanan fasilitas penanaman modal 003 Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modaldan ketentuan pelaksanaan penamanan modal TARGET Rencana 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1.000 persetujuan 1.100 persetujuan 1.210 persetujuan 1.330 persetujuan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) 8 materi (dalam negeri dan luar negeri) 14% dari 555T 14% dari 555T 14% dari 555T 14% dari 555T 700 orang di 10 provinsi 725 orang di 10 provinsi 750 orang di 10 provinsi 775 orang di 10 provinsi 40 perusahaan di 10 daerah 45 perusahaan di 10 daerah 50 perusahaan di 10 daerah 55 perusahaan di 10 daerah II.L.065-8 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 2,20 2,31 2,43 2,55 0,36 0,37 0,39 0,41 0,93 0,96 1,03 1,07 7,36 7,72 8,11 8,50 1,92 2,02 2,12 2,22 3,99 3,19 4,40 3,61 1,45 1,52 1,60 1,68
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3227 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II Mendorong realisasi penanaman modal di Kalimantan , DKI Jakarta dan DI Yogyakarta 3228 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal wilayah III Mendorong realisasi penanaman modal di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 004 Terselenggaranya pemberian penghargaan investasi kepada perusahaan PMA dan PMDN 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau TARGET Rencana 2015
2016 1 paket PRAKIRAAN MAJU 2017 - 2018 1 paket 31% dari 555T 31% dari 555T 31% dari 555T 31% dari 555T 540 orang di 7 provinsi 560 orang di 7 provinsi 580 orang di 7 provinsi 600 orang di 7 provinsi 40 Perusahaan di 7 daerah 45 Perusahaan di 7 daerah 50 Perusahaan di 7 daerah 55 Perusahaan di 7 daerah 34% dari 555T 34% dari 555T 34% dari 555T 34% dari 555T II.L.065-9 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 0,00 1,00 0,00 1,00 9,79 10,28 10,80 11,30 5,30 5,57 5,84 6,12 3,40 3,57 3,75 3,93 1,09 1,15 1,20 1,26 8,95 9,40 9,87 10,30 2,57 2,70 2,83 2,96
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3229 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV Mendorong realisasi penanaman modal di Direktorat Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal Rencana 2015 1.050 orang di 9 provinsi TARGET 2016 1.103 orang di 9 provinsi PRAKIRAAN MAJU 2017 1.158 orang di 9 provinsi 2018 1.216 orang di 9 provinsi 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal 120 perusahaan di 9 daerah 132 perusahaan di 9 daerah 145 perusahaan di 9 daerah 160 perusahaan di 9 daerah 004 Penyediaan Sarana Data Realisasi Investasi Di Prov dan Kab/kota yang terhubung dengan database SPIPISE 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau 21% dari 555T 21% dari 555T 21% dari 555T 21% dari 555T II.L.065-10 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 4,23 4,44 4,66 4,87 1,16 1,22 1,28 1,34 0,99 1,04 1,09 1,14 30,39 31,91 33,51 35,00 1,38 1,45 1,52 1,59
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 3230 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah 5089 Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta Informasi Potensi Investasi dan Fasilitasi Proyek Strategis Nasional di Bidang Infrastruktur INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); Rencana 2015 002 Jumlah aparatur daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan workshop LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal 610 orang di 8 provinsi 003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal 40 perusahaan di 8 daerah 004 Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasinya di seluruh kabupaten/kotapada 33 provinsi dalam rangka dekonsentrasi 1.428 proyek 001 Jumlah PTSP-PM yang mendapatkan penilaian kualifikasi kelembagaannya
II.L.065-11 TARGET 2016 740 orang di 8 provinsi PRAKIRAAN MAJU 2017 830 orang di 8 provinsi 60 perusahaan di 8 daerah 70 perusahaan di 8 daerah 1.428 proyek 1.904 proyek 552 PTSP Provinsi/Kabup aten/ kota
2018 920 orang di 8 provinsi 80 perusahaan di 8 daerah 1.904 proyek 552 PTSP Provinsi/Kabup aten/ kota ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 3,50 4,17 5,65 7,04 0,76 0,80 0,84 0,87 24,75 25,50 25,50 25,50 0,00 15,00 0,00 18,00 0,00 15,00 0,00 18,00 12,02 12,60 13,25 13,90
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN 5264 Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional Meningkatnya pelayanan penanaman modal di tingkat pusat 5265 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Infrastruktur Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(JKK); 001 Jumlah fasilitas persiapan transaksi proyek KPS infrastruktur 002 Jumlah proyek KPS Infrastruktur yang akan ditawarkan 003 jumlah kegiatan pemasaran proyek KPS infrastruktur 001 Rekomendasi pengembangan PTSP Nasional 001 Jumlah kajian perencanaan pengembangan penambahan modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di bidang infrastruktur Rencana 2015 Fasilitasi 10 proyek 3 proyek 7 kegiatan pemasaran 1 rekomendasi 5 Rekomendasi/ Kajian II.L.065-12 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 Fasilitasi 10 proyek Fasilitasi 10 proyek 3 proyek 3 proyek 7 kegiatan pemasaran 7 kegiatan pemasaran
5 Rekomendasi/ Kajian 5 Rekomendasi/ Kajian 2018 Fasilitasi 10 proyek 3 proyek 7 kegiatan pemasaran
5 Rekomendasi/ Kajian TOTAL ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 6,05 6,34 6,67 6,99 1,18 1,23 1,30 1,36 4,80 5,03 5,29 5,55 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2,36 2,36 2,61 2,61 2,36 2,36 2,61 2,61 632,1 663,7 696,9 731,8
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TARGET NO (1) PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS (2) SASARAN (3) INDIKATOR (4) RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga. 1. Jumlah publikasi dan dokumentasi penyelenggaraan kehumasan 48 48 48 48 2. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu 3. Jumlah laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu 2 5 2 5 2 5 2 5 4. Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja aparatur sesuai SOP 79 79 79 79 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur. 1. Jumlah pembangunan/rehabilitasi prasarana aparatur (m2) 20.000 20.000 20.000 20.000 II.L.092-1 RENCANA 2015 (9) 254,8 44,0 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 267,5 280,9 46,2 48,5 2018 (12) 295,0 50,9
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) 3 (2) PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN (3) Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga (4) 1. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda. 3. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. 4. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pendidikan Kepramukaan. 5. Jumlah peserta olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan, dan wisata. 6. Jumlah peserta olahraga di sentra olahraga pendidikan, dan sentra olahraga rekreasi. 3.1 Pengembangan Tenaga Kepemudaan Meningkatnya kapasitas tenaga kepemudaan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan. TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 4.000 4.000 4.000 4.000 2.426 2.426 2.426 2.426 4.000 4.000 4.000 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 II.L.092-2 RENCANA 2015 (9) 1.006,2 15,00 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 1.056,5 1.109,3 23,36 24,53 2018 (12) 1.164,8 25,76
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 2. Jumlah tenaga kepemudaan tingkat nasional, provinsi, kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan tenaga kepemudaan yang disusun tepat waktu. 3.2 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. 3. Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun tepat waktu. 3.3 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda Meningkatnya kreativitas dan kualitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif. 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. TARGET RENCANA 2015 (5) 2.150 PRAKIRAAN MAJU 2016 (6) 2.150 2017 (7) 2.150 2018 (8) 2.150 1 1 1 1 1 1 1 1 4.000 4.000 4.000 4.000 34 34 34 34 2 2 2 2 1 1 1 1 II.L.092-3 RENCANA 2015 (9) 63,03 8,25 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 66,18 74,00 8,66 9,10 2018 (12) 75,00 9,55
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda yang disusun tepat waktu. 3.4 Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda Meningkatnya kepedulian dan kepekaan sosial pemuda terhadap masyarakat dan lingkungan hidup serta Meningkatnya kapasitas dan potensi kepeloporan pemuda 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang disusun tepat waktu. TARGET RENCANA 2015 (5) 1.000 PRAKIRAAN MAJU 2016 (6) 1.000 2017 (7) 1.000 2018 (8) 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 2.426 2.426 2.426 2.426 1 1 1 1 II.L.092-4 RENCANA 2015 (9) 150,85 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 158,39 161,80 2018 (12) 172,59
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TARGET NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS (1) 3.5 Pengembangan Kepemimpinan (2) Pemuda SASARAN (3) Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda INDIKATOR (4) RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 1 1 1 1 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun tepat waktu. 4.000 4.000 4.000 4.000 1 1 1 1 3.6 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan Meningkatnya kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah, daerah, dan luar negeri. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu. II.L.092-5 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah, daerah, dan luar negeri. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu. II.L.092-5 1 1 1 1 6 6 6 6 RENCANA 2015 (9) 60,85 4,50 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 63,89 67,09 2,68 2,81 2018 (12) 70,44 2,95
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) 3.7 Pemberdayaan Organisasi (2) Kepemudaan (3) Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan (4) 1. Jumlah naskah kebijakan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pelayanan kepemudaan. 3. Jumlah organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran yang difasilitasi dalam memenuhi standard minimal organisasi kepemudaan 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan organisasi kepemudaan yang disusun tepat waktu. 3.8 Pengembangan Kepramukaan Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepramukaan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan Kepramukaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pendidikan Kepramukaan. 3. Jumlah organisasi Kepramukaan (Kwarnas/Kwarda/Kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi. TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1 1 1 1 2.500 2.500 2.500 2.500 170 170 170 170 1 1 1 1 1 1 1 1 3.500 3.500 3.500 3.500 34 34 34 34 II.L.092-6 RENCANA 2015 (9) 37,50 74,18 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 44,99 47,24 72,27 75,89 2018 (12) 49,60 79,68
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kepramukaan yang disusun tepat waktu. 3.9 Peningkatan Kapasitas Pemuda Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan kapasitas pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas moral dan intelektual. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas pemuda yang disusun tepat waktu. 3.10 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda Meningkatnya inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan potensi sumber daya pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 II.L.092-7 RENCANA 2015 (9) 8,25 12,75 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 8,66 9,10 11,29 11,85 2018 (12) 9,55 12,44
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan potensi sumber daya pemuda yang disusun tepat waktu. 3.11 Peningkatan Wawasan Pemuda Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan wawasan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, lingkungan, sosial dan hukum. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan wawasan pemuda yang disusun tepat waktu. 3.12 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Meningkatnya pemanfaatan dan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah fasilitasi prasarana dan sarana kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1 1 1 1 1 1 1 1 2.500 2.500 2.500 2.500 1 1 1 1 1 1 1 1 34 34 34 34 II.L.092-8 RENCANA 2015 (9) 33,60 18,75 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 36,33 38,15 18,64 19,57 2018 (12) 40,05 20,55
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan yang disusun tepat waktu. 3.13 Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan (PP-PON) dan keolahragaan 1. Jumlah modul pendidikan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta pendidikan kepemudaan dan keolahragaan. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan pelayanan pusat pemberdayaan pemuda dan olahraga yang disusun tepat waktu. 3.14 Pengembangan Olahraga Layanan Khusus Meningkatnya kapasitas pelatih/instruktur/ pembina olahraga khusus dan penyelenggaraan kompetisi olahraga khusus 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga layanan khusus yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta olahraga usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan. TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 3.400 3.400 3.400 3.400 II.L.092-9 RENCANA 2015 (9) 6,00 24,85 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 8,66 9,10 36,59 38,42 2018 (12) 9,55 40,34
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 3. Jumlah pelatih, instruktur, pembina olahraga khusus yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas 4. fasilitasi kejuaraan olahraga layanan khusus 5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga layanan khusus yang disusun tepat waktu. 3.15 Pengembangan Olahraga Pendidikan Meningkatnya kapasitas pelatih olahraga, dan dukungan penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga pendidikan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta olahraga di sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal. 3. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi dasar di satuan-satuan pendidikan 4. fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan 5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga pendidikan yang disusun tepat waktu. TARGET RENCANA 2015 (5) 1.000 PRAKIRAAN MAJU 2016 (6) 1.000 2017 (7) 1.000 2018 (8) 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.500 1.500 1.500 1.500 500 500 500 500 1 1 1 1 1 1 1 1 II.L.092-10 RENCANA 2015 (9) 17,00 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 12,60 13,23 2018 (12) 13,89
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) 3.16 Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan (2) (3) Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi serta fasilitasi pelayanan informasi keolahragaan. (4) 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan, dan wisata. 3. fasilitasi kejuaraan olahraga rekreasi 4. Jumlah pengunjung museum olahraga. 5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan yang disusun tepat waktu. 3.17 Pengembangan Sentra Keolahragaan Meningkatnya pengembangan cabang olahraga unggulan 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan sentra keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta olahraga di sentra olahraga pendidikan, dan sentra olahraga rekreasi. TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1 1 1 1 3.500 3.500 3.500 3.500 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 II.L.092-11 RENCANA 2015 (9) 28,10 148,85 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 29,51 30,98 151,04 158,59 2018 (12) 32,53 166,52
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 3. Jumlah PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan. 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan sentra keolahragaan yang disusun tepat waktu. 3.18 Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah fasilitasi prasarana dan sarana olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun tepat waktu. TARGET RENCANA 2015 (5) 34 PRAKIRAAN MAJU 2016 (6) 34 2017 (7) 34 2018 (8) 34 1 1 1 1 1 1 1 1 68 68 68 68 1 1 1 1 II.L.092-12 RENCANA 2015 (9) 68,75 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 72,19 75,80 2018 (12) 79,59
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) 3.19 Pengembangan Promosi, dan (2) Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan (3) Meningkatnya promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan, serta penghargaan kepemudaan dan keolahragaan (4) 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan promosi, dan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah penerima penghargaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. 3. Jumlah fasilitasi promosi kepemudaan dan keolahragaan. 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi, dan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu. 3.20 Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan Tersedianya standar nasional kepemudaan dan keolahragaan. 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan standardisasi kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah standardisasi bidang kepemudaan dan keolahragaan. TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 II.L.092-13 RENCANA 2015 (9) 101,05 6,10 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 106,10 111,41 6,41 6,73 2018 (12) 116,98 7,06
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 3. Jumlah peserta penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan. 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan standardisasi kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu. 3.21 Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga Meningkatnya pelayanan, pengujian, dan pemeriksaan kesehatan olahragawan 1. Jumlah modul penyelenggaraan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga 2. Jumlah peserta penyelenggaraan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga yang disusun tepat waktu. 3.22 Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga Meningkatnya penerapan iptek olahraga dalam upaya peningkatan prestasi 1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan penerapan iptek olahraga yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah uji coba dan pendayagunaan iptek olahraga. TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 500 500 500 500 1 1 1 1 1 1 1 1 500 500 500 500 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 II.L.092-14 RENCANA 2015 (9) 5,00 8,75 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 4,73 4,96 9,19 9,65 2018 (12) 5,21 10,13
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan penerapan iptek olahraga yang disusun tepat waktu. 3.23 Pengembangan Pembibitan Olahragawan Meningkatnya pembibitan olahragawan dan pengembangan olahraga 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan pembibitan olahragawan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah peserta pemanduan dan pengembangan olahragawan berbakat di satuan-satuan pendidikan. 3. Jumlah fasilitasi olahragawan ikut serta pada kejuaraan junior/pelajar bertaraf regional, nasional dan internasional. 4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga junior/pelajar bertaraf regional, nasional dan internasional. 5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan pembibitan olahragawan yang disusun tepat waktu. 3.24 Pengembangan Tenaga Keolahragaan Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan kualitas pembinaan TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1 1 1 1 1 1 1 1 1.500 1.500 1.500 1.500 400 400 400 400 1 1 1 1 1 1 1 1 II.L.092-15 RENCANA 2015 (9) 83,40 20,85 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 71,77 75,36 32,39 34,01 2018 (12) 79,12 35,71
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pelatih dan instruktur, wasit dan juri, tenaga pendidikan dan pendukung yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan. 3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan tenaga keolahragaan yang disusun tepat waktu. 4 PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional 1. Jumlah pengelola organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga. 2. Jumlah pengelola industri olahraga yang difasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha. 3. Jumlah olahragawan andalan nasional 4.1 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi keolahragaan TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1 1 1 1 2.000 2.000 2.000 2.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 500 500 2.000 2.000 2.000 2.000 II.L.092-16 RENCANA 2015 (9) 474,0 37,55 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 497,7 522,6 39,42 41,39 2018 (12) 548,7 43,46
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 1. Jumlah naskah kebijakan pemberdayaan organisasi keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pengelola organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga. 3. Jumlah organisasi olahraga prestasi, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standard minimal organisasi keolahragaan. 4. Jumlah fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi 5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan organisasi keolahragaan yang disusun tepat waktu. 4.2 Pengembangan Industri Olahraga Meningkatnya fasilitasi pengembangan industri olahraga 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan industri olahraga yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah pengelola industri olahraga yang difasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha. TARGET RENCANA 2015 (5) 2016 (6) PRAKIRAAN MAJU 2017 (7) 2018 (8) 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 68 68 68 68 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 500 500 500 500 II.L.092-17 RENCANA 2015 (9) 6,81 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 8,20 8,61 2018 (12) 9,04
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 3. Jumlah sentra industri jasa olahraga, dan sentra industri produk olahraga yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan. 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan industri olahraga yang disusun tepat waktu. 4.3 Pengembangan Olahraga Prestasi Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi 1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga prestasi yang disusun dan dimanfaatkan. 2. Jumlah olahragawan andalan nasional 3. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi di tingkat regional, nasional dan internasional (SEA Games, ASEAN Para Games) 4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga prestasi yang disusun tepat waktu. TOTAL TARGET RENCANA 2015 (5) 34 PRAKIRAAN MAJU 2016 (6) 34 2017 (7) 34 2018 (8) 34 1 1 1 1 1 1 1 1 2.000 2.000 2.000 2.000 5 5 5 5 1 1 1 1 II.L.092-18 RENCANA 2015 (9) 429,67 1.779,0 PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 450,11 472,61 1.868,0 1.961,4 2018 (12) 496,24 2.059,5
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Target Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana 2015 2016 Prakiraan Maju 2017 2018 093.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK Opini Hasil Audit Keuangan oleh BPK mencapai WTP Indeks Integritas KPK Conviction Rate Perkara yang ditangani KPK Conviction Rate Kasus yang disupervisi Persentase Implementasi atas Rekomendasi yang diusulkan pada Sektor Strategis 093.06 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indeks Kinerja Sektor Strategis (Survey, 1-5) Persentase Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi Implementasi Tindak Lanjut terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku II.L.093-1 Rencana 2015 597,1 171,9 ALOKASI (Rp. MILYAR) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 641,3 710,6 812,5 201,6 214,3 227,7
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Kode Program/Kegiatan Indikator 3840 Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Kasus Potensial yang Dilakukan Penyelidikan 3841 Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Perkara yang Dilakukan Penyidikan Kegiatan Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi 3842 Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Persentase Pelaksanaan Pidana Badan terhadap Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi 3843 Terlaksananya Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara Tindak Pidana Korupsi Terlaksananya Supervisi Perkara yang lanjut ke tahap berikutnya Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis APGAKUM Rencana 2015 85 80 80 45 73 148 900 II.L.093-2 2016 90 85 85 50 76 156 1.000 Target Prakiraan Maju 2017 95 90 90 55 80 164 1.100 2018 100 95 95 60 85 172 1.100 Rencana 2015 10,0 10,1 26,0 9,9 ALOKASI (Rp. MILYAR) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 11,3 12,4 13,7 11,2 12,3 13,5 25,0 26,9 28,9 10,7 11,8 12,9
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Kode Program/Kegiatan Indikator Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis Sektor Pendidikan 3847 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I) Terlaksananya Pembelajaran Anti Korupsi pada Daerah (KLOP) Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis (CSO) Tersedianya Perangkat Sosialisasi Terlaksananya Pendidikan Politik Berintegritas pada Partai Politik Terlaksananya Program Pemilu Berintegritas pada Masyarakat, Penyelenggara dan Kandidat Pemilu/Kada Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Tersedianya Hardware dan Software Sistem dan TI KPK 3850 Beroperasinya Sistem dan Teknologi Informasi KPK Tersedianya Layanan Dukungan Sistem dan Teknologi Informasi KPK Rencana 2015 110 26 10 35 9050 10 10 615 773 12 II.L.093-3 2016 110 26 10 35 9050 10 10 615 773 12 Target Prakiraan Maju 2017 110 26 10 35 9050 10 10 615 773 12 2018 110 26 10 35 9050 10 10 615 773 12 Rencana 2015 17,1 54,4 ALOKASI (Rp. MILYAR) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 18,9 19,9 20,9 76,2 80,0 84,4
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana 2015 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI) 3851 Terlaksananya Pembangunan Jaringan Informasi Pemberantasan Korupsi 10 Terlaksananya Perekaman Persidangan 120 Terlaksananya Kegiatan Implementasi Komitmen Global 17 Kegiatan Pengawasan Internal KPK Peningkatan Akuntabilitas Organisasi 3 3854 Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Organisasi 6 Peningkatan Integritas Organisasi 2 JUMLAH II.L.093-4 2016 10 120 17 3 6 1 Target Prakiraan Maju 2017 10 120 17 3 6 1 2018 10 120 17 3 6 1 Rencana 2015 8,8 1,1 769,0 ALOKASI (Rp. MILYAR) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 9,1 9,6 10,0 1,2 1,2 1,3 842,9 924,9 1.040,2
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 TARGET Prakiraan Maju 2016 2017 2018 1 2 6 Program Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Yudisial Program peningkatan kinerja seleksi Hakim Agung dan pengawasan perilaku hakim Implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik Pemanfaatan sarana prasarana oleh aparatur KY (100%) 1. Menurunnya pelanggaran KEPPH 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik KY mencapai predikat baik 2. Mencapai opini WTP BPK 3. Skor LAKIP KY mencapai nilai B 4. Peningkatan nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebesar 10% dari penilaian sebelumnya Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kinerja lembaga (100%) 1. % upaya pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim berdasarkan PP No.94/2012 (40%) 2. % peningkatan jumlah hakim yang mengikuti diklat kompetensi dan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan tatap muka dan e-learning (25%) II.L.100-1 RENCANA 2015 64,7 4,2 50,3 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) Prakiraan Maju 2016 71,5 2017 78,9 2018 87,3 4,6 5,0 5,5 56,8 64,2 72,6
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 2. Terpenuhinya jumlah Hakim Agung, Hakim Adhoc dan Hakim sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung (100%) 3. Terselesaikannya laporan masyarakat hingga tuntas sesuai dengan standar yang ditentukan 6,1 Penyelenggaraan penelusuran rekam jejak calon hakim dan investigasi pendalaman kasus INDIKATOR RENCANA 2015 3. % calon Hakim Agung, calon Hakim Adhoc, dan Hakim yang memenuhi standar kelulusan KY (100%) 3. Peningkatan persentase penyelesaian laporan masyarakat sesuai dengan standar (10%/tahun) Jumlah laporan penelusuran rekam jejak calon hakim terkait dengan seleksi calon hakim Jumlah laporan investigasi terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 100 293 II.L.100-2 TARGET Prakiraan Maju 2016 2017 110 121 312 328 2018 133 344 RENCANA 2015 7,5 3,1 4,4 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 8,3 9,1 3,4 3,8 4,9 5,3 10,1 4,2 5,9
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 6,2 Pelayanan pengawasan perilaku hakim 6,3 Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim INDIKATOR RENCANA 2015 Jumlah dokumen hasil anotasi atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH 440 Jumlah dokumen hasil sidang atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 120 Jumlah usul penjatuhan sanksi yang dibahas sd. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan 10 70 Jumlah kegiatan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung 3 Jumlah kegiatan rekrutmen dan seleksi calon hakim bersama dengan Mahkamah Agung 1 Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilaksanakan 300 Jumlah kegiatan pengukuran indeks keberhasilan PKH Jumlah penyelenggaraan kegiatan advokasi hakim 1 2 jumlah rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim TOTAL ALOKASI 1 II.L.100-3 TARGET Prakiraan Maju 2016 2017 460 480 125 130 10 10 75 80 3 3 1 1 330 330 1 1 2 2 1 1 2018 500 135 10 85 3 1 330 1 2 1 RENCANA 2015 22,2 4,1 14,1 1,0 3,0 20,6 9,2 3,5 4,1 0,8 2,7 0,3 119,2 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 25,8 4,7 30,1 5,4 35,1 6,2 16,3 19,0 22,0 1,3 1,5 1,8 3,5 4,2 5,1 22,6 24,9 27,4 10,1 11,1 12,2 3,8 4,2 4,6 4,5 5,0 5,4 0,9 1,0 1,2 3,0 3,3 3,6 0,3 0,3 0,4 132,9 148,1 165,4
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTRIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TARGET NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 Perkiraan maju 2017 2018 01. 02. 03. 06. 3881 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur BNPB Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB Program Penanggulangan Bencana Nasional Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan di Daerah Terkena Bencana Meningkatnya koordinasi, dan keterpaduan perencanaan dan pembinaan terhadap program dan administrasi di lingkungan BNPB Meningkatnya pembinaan administrasi umum dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BNPB Terlaksananya penanggulangan bencana di Indonesia secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh Terlaksananya pemberian bantuan darurat di daerah terkena dampak bencana Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembinaan terhadap program dan administrasi di lingkungan BNPB Terlaksananya pengelolaan kepegawaian, kegiatan administrasi umum, dukungan sarana dan prasarana, pengelolaan data dan informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana. Terwujudnya pengawasan dan pemeriksaan tugas unit-unit internal BNBP yang akuntabel Jumlah koordinasi bantuan daruat Jumlah Lokasi Penyaluran Bantuan Kedaruratan Dokumen Pedoman Bantuan Darurat 3 kegiatan 74 lokasi 1 Dokumen 3 kegiatan 81 lokasi 1 Dokumen 3 kegiatan 88 lokasi 1 Dokumen 3 kegiatan 96 lokasi 1 Dokumen 3882 Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Kesiapsagaan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan Jumlah Lokasi Kegiatan Fasilitasi Kesiapsiagaan Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Jumlah Dokumen Pedoman Kesiapsiagaan Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapsiagaan 10 Lokasi 8 dokumen 2 Pedoman 6 laporan 10 Lokasi 8 dokumen 2 Pedoman 6 laporan 10 Lokasi 8 dokumen 2 Pedoman 6 laporan 5 Lokasi 8 dokumen 2 Pedoman 6 laporan II.L.103-1 ALOKASI (Rp. Milyar) Pagu Indikatif 2015 2016 Perkiraan maju 2017 2018 139,48 167,74 180,75 193,64 75,55 50,60 50,60 50,60 10,93 15,92 16,04 16,15 554,76 733,55 799,52 868,10 5,00 1,88 2,84 0,28 84,42 2,45 1,19 0,32 0,59 0,28 190,78 2,63 1,54 0,61 0,65 0,28 200,31 2,75 1,97 0,67 1,02 0,28 210,33 2,85 70,44 2,00 0,50 9,05 69,07 2,01 - - 59,85 - - - 22,95 - - -
KEMENTERIAN/LEMBAGA : (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 3883 Penyiapan Logistik di Kawasan Rawan Bencana Terlaksananya pemenuhan logistik kebencanaan di Kawasan Rawan Bencana Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketersediaan dan Pemenuhan Logistik Jumlah Dokumen Pedoman Logistik Jumlah Paket Pengadaan Logistik Jumlah Lokasi Distribusi Bantuan Logistik Dokumen Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Logistik 3884 Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana Jumlah pertemuan teknis pemulihan dan peningkatan fisik Jumlah Dokumen Pedoman Jumlah Lokasi Kegiatan Verifikasi Bidang Fisik Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah kegiatan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik 3885 Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana Jumlah Laporan Pertemuan Bidang Sosial Ekonomi Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Pedoman Jumlah Lokasi Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi di Wilayah Pascabencana Jumlah Lokasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial di Wilayah Pascabencana Jumlah Lokasi Kegiatan Verifikasi Bidang Sosial Ekonomi 3886 Penanganan pengungsi akibat bencana Terlakasananya koordinasi dan penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu Jumlah Kegiatan Pertemuan Koordinasi Penanganan Pengungsi Akibat Bencana Jumlah Lokasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan Pengungsi Akibat Bencana Jumlah dokumen pedoman RENCANA 2015 4 kegiatan 2 Pedoman 10 Paket 33 provinsi 33 dokumen 5 kegiatan 1 Pedoman 15 Lokasi 1 Laporan 20 Lokasi 1 Laporan 30 Lokasi 1 Pedoman 14 Lokasi 3 Lokasi 15 Lokasi 3 kegiatan 25 lokasi 3 lokasi 1 Pedoman II.L.103-2 2016 4 kegiatan 2 Pedoman 10 Paket 33 provinsi 33 dokumen 5 kegiatan 1 Pedoman 15 Lokasi 1 Laporan 20 Lokasi 1 Laporan 30 Lokasi 1 Pedoman 14 Lokasi 3 Lokasi 15 Lokasi 3 kegiatan 25 lokasi 3 lokasi 1 Pedoman TARGET Perkiraan maju 2017 4 kegiatan 2 Pedoman 10 Paket 33 provinsi 33 dokumen 5 kegiatan 1 Pedoman 15 Lokasi 1 Laporan 20 Lokasi 1 Laporan 30 Lokasi 1 Pedoman 15 Lokasi 4 Lokasi 15 Lokasi 3 kegiatan 25 lokasi 3 lokasi 1 Pedoman 2018 4 kegiatan 2 Pedoman 10 Paket 33 provinsi 33 dokumen 5 kegiatan 1 Pedoman 15 Lokasi 1 Laporan 20 Lokasi 1 Laporan 30 Lokasi 1 Pedoman 15 Lokasi 3 Lokasi 15 Lokasi 3 kegiatan 30 lokasi 5 lokasi 1 Pedoman Pagu Indikatif 2015 60,00 2,75 0,45 49,59 6,70 0,50 12,50 4,20 0,50 0,50 7,00 0,30 19,16 5,05 1,65 0,46 10,10 1,52 0,40 6,28 1,45 2,03 2,50 0,30 ALOKASI (Rp. Milyar) 2016 Perkiraan maju 2017 2018 66,06 3,03 72,67 3,33 79,93 3,66 0,50 0,55 0,60 54,55 60,01 66,01 7,37 0,61 8,11 0,67 8,92 0,74 11,50 4,05 11,50 4,05 11,50 4,05 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,15 6,15 6,15 0,30 0,30 0,30 20,12 5,30 20,12 5,30 21,13 5,56 1,73 0,48 1,73 0,48 1,82 0,50 10,63 10,63 10,76 1,57 1,57 2,05 0,42 0,42 0,44 6,94 1,52 7,28 1,60 8,83 1,68 2,13 2,23 2,69 2,94 3,09 4,09 0,35 0,36 0,37
KEMENTERIAN/LEMBAGA : (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TARGET NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 Perkiraan maju 2017 3887 Pencegahan dan pengurangan risiko bencana Terlaksananya penguatan kelembagaan dalam PRB Jumlah Dokumen Kajian Pengurangan Risiko Bencana 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana di daerah Jumlah Lokasi Fasilitasi Penerapan Mitigasi Bencana 30 lokasi 9 Lokasi 30 lokasi 9 Lokasi 30 lokasi 9 Lokasi Jumlah Lokasi Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Regional Jumlah Dokumen Pedoman dan Standarisasi Pengurangan Risiko Bencana Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengurangan Risiko Bencana 2 laporan 5 pedoman 6 Laporan 2 laporan 5 pedoman 6 Laporan 3 laporan 5 pedoman 6 Laporan 3889 Penyiapan peralatan dikawasan rawan bencana Terlaksananya pemenuhan peralatan kebencanaan di Kawasan Rawan Bencana Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Ketersediaan dan Pemenuhan Peralatan Jumlah Dokumen Pedoman Peralatan Jumlah Paket Pengadaan Peralatan 33 provinsi 2 Pedoman 21 Paket 33 provinsi 2 Pedoman 21 Paket 33 provinsi 2 Pedoman 21 Paket Jumlah Lokasi Distribusi Peralatan Jumlah Laparan Monitoring dan Evaluasi Peralatan 33 Lokasi 1 laporan 33 Lokasi 1 laporan 33 Lokasi 1 laporan II.L.103-3 2018 10 Dokumen 10 Dokumen 30 lokasi 9 Lokasi 3 laporan 5 pedoman 6 Laporan 33 provinsi 2 Pedoman 21 Paket 33 Lokasi 1 laporan Pagu Indikatif 2015 44,00 10,00 4,50 17,00 8,09 1,72 2,02 0,68 145,81 6,78 0,51 119,82 17,82 0,89 ALOKASI (Rp. Milyar) 2016 Perkiraan maju 2017 2018 46,20 10,50 48,51 11,03 50,94 11,58 4,73 4,96 5,21 17,85 18,74 19,68 8,49 8,91 9,36 1,80 1,89 1,99 2,13 2,23 2,34 0,71 0,74 0,78 178,46 7,51 220,68 7,51 262,90 7,51 0,58 150,38 0,58 0,58 190,40 230,42 19,10 0,89 21,30 0,89 23,50 0,89
KEMENTERIAN/LEMBAGA : (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 3890 Perbaikan darurat sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana vital di daerah terkena dampak bencana Jumlah Kegiatan Koordinasi Perbaikan Darurat Jumlah Lokasi Fasilitasi Perbaikan Darurat Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Darurat 3891 Tanggap darurat di daerah terkena bencana Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah Jumlah Lokasi Penanganan Darurat Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pelaksanaan tanggap darurat Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen pedoman 3892 3893 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan Meningkatnya kapasitas aparatur dan terlaksananya pembinaan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana Jumlah Relawan Jumlah Forum Jumlah Desa Tangguh Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Forum Komunikasi, Data Informasi dan Humas Jumlah Kegiatan Bimtek Data Informasi dan Humas Jumlah Laporan Kegiatan Penyebaran Informasi Kebencanaan Jumlah dokumen data informasi kebencanaan(buku data, jurnal, majalah lesson learned, atlas kebencanaan dan dokumentasi kegiatan BNPB) Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pemeliharaan TIK Jumlah Laporan Fasilitasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) TOTAL ALOKASI RENCANA 2015 38 kegiatan 10 Lokasi 1 Laporan 25 lokasi 2 Kegiatan 1 Laporan 1 Dokumen 2000 orang 6 Forum 82 Desa 6 Laporan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Laporan 6 Dokumen 2 Kegiatan 1 Laporan II.L.103-4 2016 44 kegiatan 10 Lokasi 1 Laporan 25 lokasi 2 Kegiatan 1 Laporan 1 Dokumen 2000 orang 6 Forum 164 Desa 6 Laporan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Laporan 6 Dokumen 2 Kegiatan 1 Laporan TARGET Perkiraan maju 2017 52 kegiatan 10 Lokasi 1 Laporan 25 lokasi 2 Kegiatan 1 Laporan 1 Dokumen 2000 orang 6 Forum 164 Desa 6 Laporan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Laporan 6 Dokumen 2 Kegiatan 1 Laporan 2018 58 kegiatan 10 Lokasi 1 Laporan 25 lokasi 2 Kegiatan 1 Laporan 1 Dokumen 2000 orang 6 Forum 164 Desa 6 Laporan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Laporan 6 Dokumen 2 Kegiatan 1 Laporan Pagu Indikatif 2015 5,00 2,62 1,91 0,46 64,50 57,00 6,50 0,50 0,50 48,21 9,01 2,33 34,35 2,53 47,38 0,27 0,33 7,48 1,35 33,93 4,03 780,70 ALOKASI (Rp. Milyar) 2016 Perkiraan maju 2017 2018 5,50 2,92 2,07 0,51 6,00 3,27 2,17 0,56 6,50 3,61 2,27 0,61 65,12 58,12 6,00 65,44 58,44 6,00 65,76 58,76 6,00 0,50 0,50 0,50 0,50 81,36 9,01 2,33 67,25 2,78 0,50 81,64 9,01 2,33 67,25 3,06 0,50 81,94 9,01 2,33 67,25 3,36 52,23 55,34 58,44 0,29 0,30 0,32 0,38 0,44 0,54 7,71 8,41 8,45 1,41 1,49 1,58 36,92 38,68 41,03 5,52 6,03 6,53 967,81 1.046,91 1.128,49
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUARAN NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 RENCANA 2015 1 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI 390,2 1.1 Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 106,6 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Barang Milik Negara (BMN) Peningkatan Peta potensi TKLN
70,0 10,0 Meningkatnya Prosentase Kesiapan CTKI yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural Jumlah CTKI/TKI yang Mendapatkan Pemberdayaan/Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan
300.000 pekerja migran
300.000 pekerja migran
300.000 pekerja migran
300.000 pekerja migran 15,0 11,6 1.2 Perumusan Peraturan Perundang- Undangan, Bantuan Hukum, Publikasi dan Humas 5,0 Jumlah Peraturan Perundangan untuk Mengisi Tingkat Kekosongan Pengaturan Hukum 9 Peraturan 9 Peraturan 9 Peraturan 9 Peraturan 2,0 Jumlah pelayanan bantuan hukum, publikasi dan kehumasan 9 Peraturan 9 Peraturan 9 Peraturan 9 Peraturan 3,0 1.3 Administrasi Keuangan, Tata usaha Pimpinan, Kerumahtanggan, Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja 79,2 Laporan Keuangan yang Efisien, Efektif dan Akuntabel Pelayanan Administrasi Keuangan 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 Satker 45,0 15,0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 Satker 15,0 Laporan Pencatatan BMN 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 Satker 4,2 1.4 Penguatan Kelembagaan (Organisasi), Pengembangan SDM dan Pembinaan Administrasi 6,1 II.L.104-1 ALOKASI (Rp. MILIAR) PRAKIRAAN MAJU 2016 409,7 2017 430,2 2018 451,7 111,9 117,5 123,4 73,5 77,2 81,0 10,5 11,0 11,6 15,8 16,5 17,4 12,2 12,8 13,4 5,3 5,5 5,8 2,1 2,2 2,3 3,2 3,3 3,5 83,1 87,3 91,7 47,3 49,6 52,1 15,8 16,5 17,4 15,8 16,5 17,4 4,4 4,6 4,8 6,4 6,7 7,1
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUARAN NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Penguatan Kelembagaan RENCANA 2015 9 Lembaga 2016 9 Lembaga Jumlah Unit Kerja Pembangunan Z1 (WBK dan WBBM) Peningkatan Kualitas SDM/Personil 9 Lembaga 9 Lembaga 9 Lembaga 9 Lembaga Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi 9 Lembaga 9 Lembaga 1.5 Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, Administrasi Kerjasama Serta Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Perencanaan yang Terintegrasi, Aplikatif dan Berbasis Data Akurat 28 Satker 28 Satker Peningkatan Kualitas AKIP 28 Satker 28 Satker Fasilitasi Administrasi Kerjasama 28 Satker 28 Satker Pelaporan dan Hasil Evaluasi 28 Satker 28 Satker 1.6 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan 28 satker 28 satker Pengawasan Internal 28 satker 28 satker Pengawasan Tujuan Tertentu 28 satker 28 satker Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal 28 satker 28 satker Pelaksanaan SPIP 28 satker 28 satker II.L.104-2 PRAKIRAAN MAJU 2017 9 Lembaga 9 Lembaga 9 Lembaga 9 Lembaga 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 satker 28 satker 28 satker 28 satker 28 satker 2018 9 Lembaga 9 Lembaga 9 Lembaga 9 Lembaga 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 Satker 28 satker 28 satker 28 satker 28 satker 28 satker RENCANA 2015 2,4 1,3 2,0 0,5 10,3 5,8 1,1 1,7 1,7 6,3 1,7 2,4 0,5 0,8 1,0 ALOKASI (Rp. MILIAR) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 2,5 2,6 2,7 1,3 1,4 1,4 2,1 2,2 2,3 0,5 0,6 0,6 10,8 11,4 11,9 6,1 6,4 6,7 1,2 1,2 1,3 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 2,0 6,6 6,8 7,2 1,7 1,8 1,9 2,5 2,5 2,7 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUARAN NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1.7 Penelitian, Pengembangan Sistem Informasi dan Data Kajian P2TKI sebagai Masukan Kebijakan 9 kajian 9 kajian 9 kajian Pengembangan dan Pengelolaan Online Sistem P2TKI Pengelolaan dan Penyajian Data P2TKI 9 kajian 9 kajian 9 kajian 9 kajian 9 kajian 9 kajian 1.8 Peningkatan Kerjasama Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan 10 Draft Kesepakatan 10 Draft Kesepakatan 10 Draft Kesepakatan 1.9 Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I Jumlah Kesesuaian Kualifikasi/Kompetensi CTKI Potensi dengan Permintaan Jumlah Padupadan 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI Harmonisasi Sektor Non Jasa 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI II.L.104-3 2018 9 kajian 9 kajian 9 kajian 10 Draft Kesepakatan 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI RENCANA 2015 9,2 2,5 5,0 1,7 4,0 4,0 6,8 1,8 3,0 2,0 ALOKASI (Rp. MILIAR) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 9,6 10,1 2,6 2,8 5,3 5,5 1,8 1,9 4,2 4,4 4,2 4,4 7,1 7,5 1,8 1,9 3,2 3,3 2,2 2,3 10,6 2,9 5,8 1,9 4,6 4,6 7,9 2,0 3,5 2,4
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUARAN NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 1.10 Peningkatan Promosi TKI Ke Negara Penempatan Jumlah Kesesuaian Kualifikasi/Kompetensi CTKI Potensi dengan Permintaan Hasil Promosi 10 negara 10 negara 1.11 Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen Peningkatan Jumlah Dokumen Penempatan yang Diverifikasi Berbasis Sistem 300.000 300.000 1.12 Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah Peningkatan Jumlah, Jenis, Kualitas Jabatan dan Negara Tujuan Penempatan 10.000 CTKI 10.000 CTKI 1.13 Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan Peningkatan Presentase Kesiapan CTKI yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural 300.000 300.000 1.14 Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan Prosentase Kesesuaian Materi, Sasaran Sosialisasi dan Kepatuhan Kelembagaan Penempatan 17 Provinsi 17 Provinsi 1.15 Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna Peningkatan Jumlah CTKI yang mendapat Edukasi Perbankan Peningkatan Jumlah TKI Purna yang Berwirausaha Pemulangan dan Bantuan TKI Bermasalah 4.500 pekerja migran 2.250 pekerja migran 2.250 pekerja migran 4.500 pekerja migran 2.250 pekerja migran 2.250 pekerja migran II.L.104-4 PRAKIRAAN MAJU 2017 10 negara 300.000 10.000 CTKI 300.000 17 Provinsi 4.500 pekerja migran 2.250 pekerja migran 2.250 pekerja migran 2018 10 negara 300.000 10.000 CTKI 300.000 17 Provinsi 4.500 pekerja migran 2.250 pekerja migran 2.250 pekerja migran RENCANA 2015 7,1 7,1 16,8 16,8 5,7 5,7 45,2 45,2 28,2 28,2 14,9 2,0 2,0 10,9 ALOKASI (Rp. MILIAR) PRAKIRAAN MAJU 2016 7,4 2017 7,8 2018 8,2 7,4 7,8 8,2 17,7 18,6 19,5 17,7 18,6 19,5 6,0 6,3 6,6 6,0 6,3 6,6 47,4 49,8 52,3 47,4 49,8 52,3 29,6 31,1 32,6 29,6 31,1 32,6 15,6 16,4 17,2 2,1 2,2 2,3 2,1 2,2 2,3 11,4 12,0 12,6
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUARAN NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1.16 Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan TKI Penurunan prosentase TKI yang Berangkat secara Non Prosedural 90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi 90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi 90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi 1.17 Peningkatan Pelayanan Pengaduan Peningkatan Akses Pengaduan CTKI/TKI yang Terkoneksi melalui Sistem 100% pengaduan terproses 100% pengaduan terproses 100% pengaduan terproses 1.18 Peningkatan Mediasi dan Advokasi Peningkatan Jumlah Penyelesaian Masalah Pemenuhan Hak-Hak CTKI/TKI 90% teradvokasi 90% teradvokasi 90% teradvokasi 1.19 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pelayanan Kepada TKI Jumlah Aparat Dinas Kab/Kota/Kec yang Berkualitas Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Pelayanan kepada TKI 275 34 275 34 275 34 1.20 Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II Jumlah Kesesuaian Kualifikasi/Kompetensi CTKI Ppotensi dengan Permintaan Jumlah Padupadan 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI Harmonisasi Sektor Non Jasa 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI JUMLAH II.L.104-5 2018 90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi 100% pengaduan terproses 90% teradvokasi 275 34 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI 125.000 CTKI/TKI RENCANA 2015 5,9 5,9 13,8 13,8 9,5 9,5 3,0 2,0 1,0 6,8 1,8 3,0 2,0 390,2 ALOKASI (Rp. MILIAR) PRAKIRAAN MAJU 2016 6,2 2017 6,5 2018 6,8 6,2 6,5 6,8 14,5 15,2 16,0 14,5 15,2 16,0 10,0 10,5 11,0 10,0 10,5 11,0 3,2 3,3 3,5 2,1 2,2 2,3 1,1 1,1 1,2 7,1 7,5 7,9 1,8 1,9 2,0 3,2 3,3 3,5 2,1 2,3 2,4 409,7 430,2 451,7
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO TARGET NO Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Penyiapan Program Anggaran Pengelolaan Data dan Informasi, serta penyelesaian peraturan dan hukum 001 Jumlah dokumen kebijakan dan Keuangan 002 Jumlah Data dan Informasi 003 Jumlah penyelesaian perkara hukum 4 laporan 2 laporan 1 laporan 3 laporan 2 laporan 1 laporan 4 laporan 2 laporan 1 laporan 3 laporan 2 laporan 1 laporan 2 Pengembangan kapasitas organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kerumahtanggan dan keamanan 001 Jumlah waktu pelayanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 002 Jumlah pegawai mengikuti diklat 003 Jumlah wilayah pengamanan 004 Jumlah layanan informasi publik 20 orang 1 wilayah 2 media 20 orang 1 wilayah 2 media 20 orang 1 wilayah 2 media 20 orang 1 wilayah 2 media II.L.105-1 ALOKASI (Miliar Rupiah) RENCANA 2015 843,2 27,0 PRAKIRAAN MAJU 2017 845,4 27,4 2016 844,0 27,0 1,6 0,1 1,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 22,0 22,0 22,0 0,1 1,7 0,7 0,1 2,7 0,7 0,1 2,7 0,7 2018 27,0 0,7 0,4 0,2 22,0 0,1 2,7 0,7
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO TARGET NO Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 3 Pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan, laporan barang milik negara dan LAKIP 001 Jumlah Dokumen Keuangan dan BMN 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 Pengawasan pengelolaan keuangan dan barang 001 Jumlah laporan hasil pengawasan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 1 Program Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Perencanaan operasi luapan lumpur Pengukuran Titik Monitoring Titik Tinggi Geologi (TTG) dan Benchmark (BM) Pemantauan bawah permukaan Uji Laboratorium Penyusunan SOP Pengaliran Lumpur 2 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 Penanganan semburan dan luapan lumpur Penanganan pengaliran luapan lumpur Supervisi pengaliran lumpur ke Kali Porong 40 juta m3 slurry 1 laporan 40 juta m3 slurry 1 laporan 40 juta m3 slurry 1 laporan 3 Mitigasi dan penanganan bencana geologi, Pemantauan dan penanganan pengaruh deformasi geologi 1 laporan 1 laporan 1 laporan II.L.105-2 ALOKASI (Miliar Rupiah) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 0,4 0,4 0,4 0,07 816,2 0,07 817,0 0,07 818,0 2,4 0,7 1,9 0,7 2,4 0,7 0,8 0,5 0,5 162,7 0,8 0,5 162,7 0,8 0,5 0,5 162,7 161,2 161,2 161,2 1,5 16,5 1,5 1,5 16,5 1,5 1,5 6,5 1,5 2018 0,4 0,07 819,4 0,7 0,8 0,5
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO TARGET NO Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Riset dan sistem monitoring kebencanaan lumpur Pengadaan peralatan dan instrumen riset dan sistem monitoring kebencanaan lumpur RENCANA 2015 1 laporan 1 sistem instrumen PRAKIRAAN MAJU 2017 1 laporan 2016 1 laporan 1 sistem instrumen 2018 4 Perencanaan sosial Observasi sosial, pemantauan dan pencatatan kondisi lingkungan Kajian pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat korban semburan lumpur Sidoarjo 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 Pengelolaan penanganan pemulihan sosial Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis/ keterampilan Penyuluhan dan penyebaran informasi (sosialisasi) dan musyawarah Operasional Satgas Bencana 400 orang 98 kali 90 orang 400 orang 98 kali 90 orang 400 orang 98 kali 90 orang 6 Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial Bantuan sosial Jual beli tanah dan bangunan warga di dalam dan di luar PAT (penyelesaian 3 Desa, 9 RT dan 65 RT serta antisipasi fasilitasi PAT 22 Maret 2007 oleh Pemerintah) 400 orang 650 bidang 400 orang 650 bidang 400 orang 650 bidang 7 Perencanaan pembangunan infrastruktur Pemeriksaan besar dan evaluasi tanggul penahan lumpur Sidoarjo Pengukuran infrastruktur 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan II.L.105-3 ALOKASI (Miliar Rupiah) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 2,7 1,8 2,7 1,8 2,7 1,8 0,8 0,8 0,8 0,2 546,1 5,0 541,1 0,2 367,8 5,0 362,8 0,2 230,8 5,0 225,8 8,1 1,8 8,1 1,8 2,1 1,8 0,4 0,4 0,4 2018
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO TARGET NO Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Penyusunan desain pengamanan BMN hasil pembebasan lahan BPLS Penyusunan Desain pemanfaatan area terdampak sebagai laboratorium geologi dan geopark RENCANA 2015 1 laporan 1 laporan PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 1 laporan 1 laporan 2018 8 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur Pembangunan infrastruktur penanganan luapan lumpur Perbaikan infrastruktur penanganan luapan lumpur Supervisi perbaikan infrastruktur penanganan luapan lumpur Pembangunan Tanggul Kedung Bendo Supervisi pembangunan Tanggul Kedung Bendo 100% 1 laporan 1.7 km 1 laporan 100% 1 laporan 100% 1 laporan OP Infrastruktur penanganan luapan lumpur OP Genset penerangan lapangan OP Infrastruktur penanganan luapan lumpur 12 bulan 14,5 km 12 bulan 14,5 km 12 bulan 14,5 km OP Pompa 12 bulan 12 bulan 12 bulan II.L.105-4 ALOKASI (Miliar Rupiah) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 1,0 1,0 5,0 5,0 74,9 295,9 490,6 26,5 26,5 26,5 1,4 1,4 1,4 32,5 1,5 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2018
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO TARGET NO Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator OP Sistem drainase wilayah sekitar semburan RENCANA 2015 19,04 km PRAKIRAAN MAJU 2017 19,04 km 2016 19,04 km 2018 Penataan Kawasan Terdampak di luar PAT Penataan kawasan terdampak di luar PAT Supervisi penataan kawasan terdampak di luar PAT 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Pemanfaatan Kawasan Terdampak sebagai Laboratorium Geologi dan Geopark Pembangunan Laboratorium Geologi Pembangunan Geopark Pembangunan infrastruktur pendukung Supervisi 30% 30% 50% 1 laporan 100% 100% 100% 1 laporan TOTAL II.L.105-5 ALOKASI (Miliar Rupiah) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 0,8 0,8 0,8 5,0 0,3 5,0 0,3 843,23 100,0 100,0 50,0 5,0 844,02 200,0 200,0 50,0 5,0 845,42 2018 846,46
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : LKPP TARGET NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 RENCANA 2015 1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LKPP Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP Terpenuhinya SDM yang kompeten Reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan LKPP Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai - Persentase pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan
53,0 Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif Persentase pengurangan jumlah tenaga outsourcing - Persentase kegiatan kantor yang telah ada SOP-nya - Persentase implementasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP 30 100 100
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LKPP Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 100
37,4 3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi Lainnya Persentase jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa 50
62,5 II.L.106-1 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 70,6 74,6 27,3 28,9 100,9 106,6 2018 78,6 30,3 112,3
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LKPP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi lainnya Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi Lainnya Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/ jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/Daerah/ Instansi lainnya Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/ jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase peningkatan jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa 100 Persentase Peningkatan jumlah pengaduan dan sanggah banding pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi lainnya yang terselesaikan 100 Persentase Peningkatan jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang terselesaikan
Persentase Peningkatan jumlah pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang dipedomani aparat penyelidik dan penyidik, serta hakim pengadilan/persaingan usaha
Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
II.L.106
2 2016
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017
2018
RENCANA 2015 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LKPP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa pemerintah. Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi INDIKATOR Jumlah instansi yang mengimplementasikan pedoman monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah Jumlah LPSE yang memenuhi standar Persentase pelayanan dalam pengembangan profesi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Persentase dukungan pelayanan dalam pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah RENCANA 2015 400 500 100 100 II.L.106-3 2016
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017
2018
RENCANA 2015 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LKPP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri Terciptanya kebijakan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta INDIKATOR RENCANA 2015 Jumlah SDM PBJ yang terlatih 100 Persentase pelayanan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 100 Jumlah peraturan perundangan yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah UU
PP
SE/Peraturan Kepala LKPP 1 Jumlah peraturan perundangan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta PP
II.L.106
4 2016
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017
2018
RENCANA 2015 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LKPP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 3.1 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) nasional Terlaksananya standarisasi LPSE 3.2 Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terselenggaranya dukungan pelayanan dalam pembentukan ULP Terselenggaranya dukungan implementasi jabatan fungsional pengelola pengadaan 3.3 Pengembangan Sistem Katalog Tersedianya dokumen proses bisnis katalog secara elektronik INDIKATOR Jumlah LPSE terstandarisasi Jumlah pelayanan pembentukan ULP Jumlah dokumen sistem karir profesi pengadaan barang/jasa Jumlah dokumen pengembangan bisnis process e-catalogue ALOKASI LKPP 2015 RENCANA 2015 180 70 3 2 II.L.106-5 2016 60 70 3 2 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 60 70 3 2 2018 60 70 3 2 RENCANA 2015 6,6 1,7 2,9 3,2 152,8 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 5,2 5,5 2,1 2,2 5,0 5,3 3,4 3,6 198,8 210,1 2018 5,8 2,3 5,6 3,8 221,2
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/ LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional III. Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan 1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR Meningkatnya pengaturan, pengawasan dan pengendalian potensi SAR Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR (Paket) Helikopter SAR (unit) 35 2 35 1 35 1 Rescue Boat (unit) 2 2 2 Rigid Inflatable Boat (unit) 5 5 5 2. Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR Terselenggaranya Pelatihan, pendidikan dan permasyarakatan SAR Rubber Boat (unit) Rescue Truck (unit) Rescue Car (unit) Pelatihan, Pendidikan dan Pemasyarakatan SAR (paket) 20 5 10 35 20 5 10 35 20 5 10 35 3. 4. Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR Terselenggaranya Operasi dan Latihan Pengelolaan Komunikasi SAR SAR Terselenggaranya Pengelolaan Komunikasi SAR Operasi dan Latihan SAR (paket) Pengelolaan Komunikasi SAR (paket) TOTAL ALOKASI 34 35 34 35 34 35 II.L.107-1 2018 35 1 2 5 20 5 10 35 34 35 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2017 551,34 RENCANA 2015 2016 500,08 525,09 148,42 155,84 163,63 978,2 1.027,1 1.078,5 689,87 724,36 760,58 40,8 42,8 45,0 156,0 163,8 172,0 91,5 93,1 100,9 1.626,7 1.708,0 1.793,4 2018 578,91 171,81 1.132,4 798,61 47,2 180,6 105,9 1.883,1
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/ LEMBAGA : BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 I II Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS Program Percepatan Pengembangan Silayah Suramadu 2 3 Perencanaan Umum dan Program Pengembangan Wilayah Suramadu Pengendalian Pengembangan Wilayah Suramadu Terwujudnya stimulasi pengembangan klaster/kawasan di wilayah Suramadu terlamkasanya stimulasi pengusahaan dan investasi Terlaksananya stimulasi pemberdayaan masyarakata dan pengembagnan SDM Terwujudnya stimulasi pengembangan klaster/kawasan di wilayah Suramadu Terlaksananya fasilitasi persipan dan monev dukungan sektor 29 4 6 25 30 4 7 25 32 5 7 25 34 5 8 25 3 3 3 3 TOTAL II.L.109-1 ALOKASI (Rp. Miliar) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 37,26 40,74 42,18 44,14 158,25 362,50 411,35 443,94 13,25 18,88 22,63 26,68 1,50 2,12 2,87 3,82 5,50 7,50 8,85 10,44 136,00 331,86 374,57 400,44 2,00 2,14 2,44 2,56 195,51 403,24 453,53 488,08
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Target Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana 2015 Prakiraan Maju 2016 2017 2018 Rencana 2015 110,01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman RI Persentase perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu Persentase pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan administrasi ketatausahaan serta perlengkapan yang akuntabel Persentase laporan masyarakat yang ditindaklanjuti 66,2 Jumlah rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan publik Persentase pencegahan maladministrasi Jumlah 66,2 II.L.110-1 ALOKASI (Rp. MILYAR) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 76,0 87,4 100,6 76,0 87,4 100,6
II.L.110
2 171.887.294.500
#REF!
TABEL 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NO (1) 01 4037 PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP Pelaksanaan Dukungan Perencanaan Kerjasama dan Hukum INDIKATOR (3) RENCANA 2015 (4) 2016 (5) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 (6) 2018 (7) 001 Jumlah Pelaksanaan Dukungan Perencanaan 002 Jumlah Pelaksanaan Kerjasama 21 Dokumen 12 Laporan 21 Dokumen 12 Laporan 21 Dokumen 12 Laporan 21 Dokumen 12 Laporan 003 Pelaksanaan Dukungan Hukum 18 Draft Peraturan/Peratu ran 18 Draft Peraturan/Peratu ran 18 Draft Peraturan/Peratu ran 18 Draft Peraturan/Peraturan 06 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 4039 Pengelolaan Batas Wilayah Darat II.L.111-1 RENCANA 2015 (8) 80,80 36,19 23,85 6,74 5,60 129,45 16,35 ALOKASI (Milyar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2017 (10) 2016 (9) 82,22 86,36 2018 (11) 90,64 38,00 39,90 41,89 25,04 26,29 27,61 7,07 7,43 7,80 5,88 6,17 6,48 138,54 145,47 152,74 17,17 18,03 18,93
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA 2015 001 Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat 002 Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran pengelolaan batas negara wilayah darat 003 Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat 004 Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas negara wilayah darat 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Unit dan 3 Laporan 1 Laporan 4040 Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara 001 Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara 002 Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara 3 Dokumen dan 4 Rekomendasi 3 Rekomendasi TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 1 Dokumen 2017 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Unit dan 3 Laporan 3 Unit dan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 3 Dokumen dan 4 Rekomendasi 3 Dokumen dan 4 Rekomendasi 3 Rekomendasi 3 Rekomendasi II.L.111-2 2018 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Unit dan 3 Laporan 1 Laporan 3 Dokumen dan 4 Rekomendasi 3 Rekomendasi RENCANA 2015 4,20 1,00 10,05 1,10 17,70 5,71 1,59 ALOKASI (Milyar Rupiah) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 4,41 4,63 4,86 1,05 1,10 1,16 10,55 11,08 11,63 1,16 1,21 1,27 18,59 19,52 20,49 5,99 6,29 6,61 1,67 1,75 1,84
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA 2015 003 Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara 004 Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara 2 Laporan, 1 Dokumen, 2 Rekomendasi dan 2 Unit 2 Laporan 4041 Pengelolaan Lintas Batas Negara 001 Jumlah kebijakan program pengelolaan lintas batas negara 002 Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran pengelolaan lintas batas negara 3 Dokumen dan 7 Rekomendasi 3 Dokumen 003 Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara 21 Unit dan 10 Laporan 004 Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan lintas batas negara 4 Laporan 4042 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 3 Laporan, 1 Dokumen, 2 Rekomendasi dan 2 Unit 2 Laporan 2017 4 Laporan, 1 Dokumen, 2 Rekomendasi dan 3 Unit 2 Laporan 3 Dokumen dan 7 Rekomendasi 3 Dokumen 3 Dokumen dan 7 Rekomendasi 3 Dokumen 21 Unit dan 10 Laporan 21 Unit dan 10 Laporan 4 Laporan 4 Laporan II.L.111-3 2018 4 Laporan, 1 Dokumen, 1 Rekomendasi dan 3 Unit 2 Laporan 3 Dokumen dan 7 Rekomendasi 3 Dokumen 21 Unit dan 10 Laporan 4 Laporan RENCANA 2015 8,61 1,80 22,02 5,72 1,00 13,55 1,75 12,38 ALOKASI (Milyar Rupiah) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 9,04 9,49 9,96 1,89 1,98 2,08 23,12 24,28 25,49 6,01 6,31 6,63 1,05 1,10 1,16 14,23 14,94 15,69 1,84 1,93 2,03 12,99 13,64 14,33
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA 2015 001 Jumlah kebijakan program pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah darat 3 Rekomendasi 002 Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran pengelolaanpotensi kawasan perbatasan negara wilayah darat 003 Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah darat 3 Dokumen 7 Laporan 004 Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah darat 1 Laporan 4043 Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 001 Jumlah kebijakan program penataan ruang kawasan perbatasan negara 4 Dokumen dan 10 Rekomendasi 2016 3 Rekomendasi 3 Dokumen 7 Laporan 1 Laporan 4 Dokumen dan 10 Rekomendasi II.L.111-4 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 3 Rekomendasi 3 Dokumen 7 Laporan 1 Laporan 4 Dokumen dan 5 Rekomendasi 2018 3 Rekomendasi 3 Dokumen 7 Laporan 1 Laporan 4 Dokumen dan 1 Rekomendasi RENCANA 2015 2,08 1,05 7,95 1,30 15,58 8,80 ALOKASI (Milyar Rupiah) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 2,18 2,29 2,40 1,10 1,16 1,22 8,35 8,76 9,20 1,37 1,43 1,50 16,36 17,18 18,04 9,24 9,70 10,19
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA 2015 002 Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan negara 003 Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan negara 3 dokumen 8 Laporan 004 Jumlah evaluasi dan pengawasan penataan ruang kawasan perbatasan negara 2 Laporan 4044 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut 001 Jumlah kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah laut 002 Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran potensi kawasan perbatasan negara wilayah laut 3 Rekomendasi 3 Dokumen 003 Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah laut 4 Laporan 004 Jumlah evaluasi dan pengawasan potensi kawasan perbatasan negara wilayah laut 1 Laporan 2016 3 dokumen 8 Laporan 2 Laporan 3 Rekomendasi 3 Dokumen 4 Laporan 1 Laporan II.L.111-5 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 3 dokumen 8 Laporan 2 Laporan 3 Rekomendasi 3 Dokumen 4 Laporan 1 Laporan 2018 3 dokumen 8 Laporan 2 Laporan 3 Rekomendasi 3 Dokumen 4 Laporan 1 Laporan RENCANA 2015 1,53 3,76 1,49 12,75 4,37 1,30 5,29 1,79 ALOKASI (Milyar Rupiah) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1,61 1,69 1,77 3,95 4,15 4,36 1,56 1,64 1,72 13,39 14,06 14,76 4,59 4,82 5,06 1,37 1,43 1,50 5,55 5,83 6,12 1,88 1,97 2,07
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA 2015 4045 Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan 001 Jumlah kebijakan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara 2 Dokumen 002 Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara 3 Dokumen 003 Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara 004 Jumlah evaluasi dan pengawasan oengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara 1 Laporan 2 Laporan 4046 Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan 001 Jumlah kebijakan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan negara 4 Rekomendasi 002 Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan negara 3 dokumen 2016 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan 4 Rekomendasi 3 dokumen II.L.111-6 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan 4 Rekomendasi 3 dokumen 2018 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan 4 Rekomendasi 3 dokumen RENCANA 2015 12,92 7,55 1,65 1,55 2,17 10,45 4,50 1,50 ALOKASI (Milyar Rupiah) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 13,56 14,24 14,95 7,93 8,32 8,74 1,73 1,82 1,91 1,63 1,71 1,79 2,27 2,39 2,51 10,97 11,52 12,10 4,73 4,96 5,21 1,58 1,65 1,74
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NO PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR RENCANA 2015 003 Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan negara 3 Laporan 004 Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan negara 2 Laporan 4047 Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan 001 Jumlah kebijakan pengelolaan infrastruktur pemerintah kawasan perbatasan negara 1 Dokumen 002 Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara 3 Dokumen 003 Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara 004 Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara 2 Laporan 1 Laporan JUMLAH 2016 3 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen 3 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan II.L.111-7 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 3 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen 3 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 2018 3 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen 3 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan RENCANA 2015 2,45 2,00 9,30 1,85 1,50 4,40 1,55 210,25 ALOKASI (Milyar Rupiah) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 2,57 2,70 2,84 2,10 2,21 2,32 9,77 10,25 10,77 1,94 2,04 2,14 1,58 1,65 1,74 4,62 4,85 5,09 1,63 1,71 1,79 220,76 231,83 243,39
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA: (112) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPBPB- BATAM / BP-BATAM) TARGET No PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP- Batam Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya yang handal dalam mendukung pengelolaan kawasan 02 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB- Batam Terwujudnya kapasitas pelabuhan bongkar muat kontainer yang berstandar internasional, Bandar Udara yang mampu melayani lalu lintas barang dan jasa yang berstandar internasional, iklim investasi yang kondusif, target peningkatan nilai investasi dan sistem pelayanan yang terukur dan terukur TOTAL ALOKASI II.L.112-1 RENCANA TAHUN 2015 533,5 563,7 1.097,2 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU (dalam Rp. Milyar) 2016 639,9 2017 687,4 2018 681,8 1.543,8 1.750,9 1.257,8 2.183,7 2.438,3 1.939,6
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET TARGET NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet 1 Terwujud-nya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapan-nya di tangan Presiden. 1 Persentase kecepatan penyelesaian Keppres mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan dan pensiun PNS secara tepat waktu. 2 Persentase penyelesaian Keppres mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan dan pensiun PNS secara akurat (akurat = tanpa kesalahan, tanpa pengerjaan ulang). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 3 Terwujudnya SDM yang profesional dan berkualitas. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif. Persentase pegawai yang memenuhi kualifikasi/standar kompetensi sesuai 1 Persentase penyelesaian pengkajian efektivitas organisasi (ABK, Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi). 100%
2 Persentase penyelesaian standar 100% 100% 100% pelayanan sesuai dengan rencana. (jumlah standar akan ditentukan kemudian). 4 Terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Persentase realisasi anggaran sesuai dengan rencana. 100% 100% 100% 5 6 Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Hubungan Internasional. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana (belum ada perubahan standar/SOP jika menggunakan sesuai standar). 1 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional secara tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase saran kebijakan di bidang 100% 100% 100% Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti. II.L.M.114-1 2018 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% ALOKASI (Rp. miliar) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 158,29 167,77 178,81 2018 190,63
KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN 1 7 Terwujud-nya peningkatan kualitas Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pelayanan administrasi aparatur yang analisis kebijakan di bidang Hukum dan wewenang penetapan-nya di tangan Hubungan Internasional. Presiden. 8 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan. 9 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi. 10 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan. INDIKATOR 1 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Hukum dan Hubungan Internasional secara tepat waktu. 2 Persentase saran kebijakan di bidang Hukum dan Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti. 1 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Tata Ruang dan Wilayah 2 Persentase saran kebijakan di bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan yang ditindaklanjuti. 1 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi secara tepat waktu. 2 Persentase saran kebijakan di bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi yang ditindaklanjuti. 1 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah. 2 Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti. II.L.M.114-2 RENCANA 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ALOKASI (Rp. miliar) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN 1 11 Terwujud-nya peningkatan kualitas Terwujud-nya peningkatan layanan pelayanan administrasi aparatur yang sistem informasi yang responsif dan wewenang penetapan-nya di tangan transparan. Presiden. 12 Terwujudnya peningkatan pengawasan internal yang optimal. II PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN 1. Terwujudnya peningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres. 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet TOTAL INDIKATOR 1 Persentase ketersediaan layanan data dan informasi. 2 Persentase pengembangan IT (sistem informasi Sekretariat Kabinet) sesuai dengan rencana (blueprint ). 3 Persentase keberlangsungan layanan (continuity of service ). Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti. 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu. 2. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah 1. Persentase penyelesaian Rperpres, Rkeppres, Rinpres secara tepat waktu. 2. Persentase Rperpres, Rkeppres, Rinpres yang ditindaklanjuti menjadi Perpres, Keppres dan Inpres. 1. Persentase penyelesaian hasil sidang kabinet secara tepat waktu. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan 1. Persentase penyelesaian hasil sidang kabinet secara tepat waktu. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan II.L.M.114-3 RENCANA 2015 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2018 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ALOKASI (Rp. miliar) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 23,50 24,68 26,04 181,79 192,45 204,85 2018 27,35 217,98
II.L.M.114
II.L.M.114
II.L.M.114
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SASARAN NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 (1) 1 (2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SIARAN TV PUBLIK (3) (4) (5) (6) (7) Kegiatan Penyelenggaraan TV Publik Jumlah Paket Konten Produksi Program, Berita, dan Hiburan Prosentase (%) Jangkauan Siaran TVRI terhadap Wilayah NKRI dan Populasi 67.100 Jam Siar 42,2 persen (populasi) 67.100 Jam Siar 43 persen (populasi) 67.100 Jam Siar 46 persen (populasi) Kegiatan Prioritas Nasional 5152 Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik Tersedianya perencanaan pengembangan infrastruktur LPP TVRI di seluruh indonesia Jumlah pengadaan teknik produksi dan penyiaran Jumlah pengadaan teknik transmisi 4 unit 6 unit 5 unit 6 unit 8 unit 6 unit 2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LPP TVRI Tatakelola Administrasi serta sumberdaya TVRI Jumlah pengadaan teknologi informatika dan kerjasama teknik Prosentase Laporan Yang Dihasilkan Akurat dan Tepat Waktu 2 unit 3 unit 5 unit 100 persen 100 persen 100 persen TOTAL II.L.117-1 2018 (8) 10 unit 6 unit 5 unit RENCANA 2015 (9) 367,27 90,59 37,09 30,20 23,30 479,77 847,05 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 (10) (11) 427,43 830,66 105,43 232,47 43,16 95,17 35,15 77,50 27,12 59,80 558,35 1.231,17 985,78 2.061,83 2018 (12) 996,80 278,96 114,21 93,00 71,76 1.477,40 2.474,20
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : (118) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPBPB- SABANG/ BPKS) No PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA TAHUN 2015 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG (BPKS) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya dalam upaya pengelolaan pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Sabang 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN SABANG Terwujudnya nilai investasi dan pelayanan terpadu satu pintu melalui dukungan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana kawasan serta pendukungnya, teknologi, tata ruang, lingkungan hidup, promosi, pengembangan bisnis dan pemanfaatan aset kawasan TOTAL ALOKASI II.L.118-1 RENCANA TAHUN 2015 28,7 217,7 246,4 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU (dalam Rp. Milyar) 2017 2016 2018 35,4 39,2 40,6 517,7 378,6 429,5 553,1 417,7 470,1
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 (1) 1 (2) Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (3) Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan Broadband 30%, dan Siaran TV Digital 35% Tumbuh kembangnya industri informatika yang layak secara teknis (4) 1. Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non Spektrum 2. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri (5) (6) (7) (8) 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 30 persen 30 persen 30 persen 30 persen Kegiatan Prioritas Nasional 3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Tertatanya sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sesuai dengan ITU Jumlah dokumen penataan pita frekuensi radio % Menjaga Keberlangsungan Slot Orbit Indonesia yang Sudah Ternotifikasi di ITU Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio 6 100% 35 6 100% 40 6 100% 45 6 100% 50 II.L.M.059.1 RENCANA 2015 (9) 1.022,96 29,27 11,49 3,42 14,36 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 (10) 1.099,59 (11) 1.154,57 32,19 35,41 12,64 13,90 3,76 4,14 15,79 17,37 2018 (12) 1.212,29 38,95 15,29 4,55 19,11
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Terselenggaranya layanan perijinan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta sertifikasi operator radio secara profesional dan memiliki integritas % pelayanan perijinan diproses tepat waktu % pelayanan sertifikasi operator radio diproses tepat waktu % perolehan PNBP BHP Frekuensi Radio Kegiatan Prioritas Bidang 3057 Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika 1) Alat dan perangkat Informatika yang diperdagangkan di wilayah RI memenuhi persyaratan teknis 2) Dukungan terhadap peningkatan Industri Informatika 3) Standar kualitas penyelenggara pos, jaringan dan jasa Informatika % pelayanan Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diproses tepat waktu Jumlah pra prototype dan atau prototype produk dalam negeri bidang informatika Jumlah regulasi bidang standardisasi perangkat Pos dan Informatika Jumlah standar bidang perangkat pos dan Informatika II.L.M.059.2 RENCANA 2015 83 82 100 70 4 5 5 2016 85 85 100 72 4 5 5 PRAKIRAAN MAJU 2017 0 0 75 4 5 5 2018 0 0 0 80 4 5 5 RENCANA 2015 37,94 24,59 8,85 4,50 36,81 7,71 19,30 3,32 6,49 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 41,74 44,91 27,05 28,75 9,74 10,71 4,95 5,45 40,50 42,95 8,48 9,33 21,23 21,75 3,65 4,01 7,14 7,85 2018 49,50 31,73 11,78 5,99 46,00 10,26 22,69 4,41 8,64
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Terkendalinya pengguna spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi % monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio % cakupan wilayah monitoring sertifikasi perangkat telekomunikasi % penanganan gangguan yang merugikan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio % penanganan penggunaan perangkat telekomunikasi yang ilegal % sarana dan prasarana Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio % Evaluasi dan Penyusunan Roadmap Renstra Sistem Informasi Manajemen Spektrum % operasional sarana dan prasarana Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio II.L.M.059.3 RENCANA 2015 95 95 90 90 100 100 80 2016 95 95 90 90 100 100 80 PRAKIRAAN MAJU 2017 0 0 0 0 2018 RENCANA 2015 142,38 6,25 2,82 6,66 2,92 99,37 3,58 20,79 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 150,95 157,22 6,87 7,56 3,10 3,42 7,32 8,06 3,21 3,53 103,63 105,78 3,94 4,33 22,87 24,56 2018 164,51 8,31 3,76 8,86 3,88 108,26 4,76 26,67
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika Layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran Prosentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan Kalibrasi Prosentase (%) Jumlah sertifikat kalibrasi alat ukur Layanan administrasi dan dukungan teknis 3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Layanan monitor, validasi dan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio, orbit satelit, prangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran Layanan administrasi dan dukungan teknis II.L.M.059.4 RENCANA 2015 90 90 12 90 12 2016 90 90 12 90 12 PRAKIRAAN MAJU 2017 90 90 12 90 12 2018 90 90 12 90 12 RENCANA 2015 40,50 19,74 0,91 19,84 414,21 63,11 351,10 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 44,55 48,10 21,72 22,89 1,00 1,10 21,83 24,11 436,63 467,20 69,42 96,37 367,21 370,83 2018 50,90 24,28 1,21 25,41 477,32 84,00 393,31
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Kegiatan Pendukung 3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya 2 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ketersediaan layanan pos dan informatika Jumlah dokumen penyusunan program dan pelaporan Jumlah dokumen bidang pelaksanaan keuangan Jumlah dokumen bidang hukum dan kerjasama ; Jumlah dokumen bidang kepegawaian, rumah tangga dan tata usaha Terselenggaranya layanan administrasi dan dukungan teknis Prosentase wilayah Indonesia yang dapat dilayani pos dan informatika Tingkat e-literasi Prosentase e-literasi masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Keamanan jaringan internet nasional Prosentase keamanan jaringan Tingkat penetrasi siaran TV digital internet nasional Prosentase penetrasi siaran TV digital terhadap populasi II.L.M.059.5 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 15 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 15 dokumen 15 dokumen 15 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 29 dokumen 29 dokumen 29 dokumen 29 dokumen 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 50 persen 50 persen 50 persen 50 persen 65 persen 65 persen 65 persen 65 persen 35 persen 35 persen 35 persen 35 persen RENCANA 2015 321,85 12,48 64,04 4,32 29,37 211,62 2.914,94 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 353,03 358,78 13,73 14,11 70,44 71,47 4,76 5,23 32,31 33,54 231,79 234,42 3.035,24 2.874,77 2018 385,11 15,62 77,24 5,76 34,20 252,30 3.018,51
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Kegiatan Prioritas Nasional 3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos Persentase (%) terpenuhinya regulasi di bidang Pos dan aturan- aturan turunannya Prosentase (%) layanan perizinan pos yang diselesaikan tepat waktu Persentase (%) verifikasi terhadap pelaksanaan program PSO pada lokasi uji petik KPC Persentase (%) pemanfaatan perangko dan pembinaan filatelis 3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi Prosentase (%) terpenuhinya regulasi dan kebijakan di era konvergensi Prosentase (%) pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi yang tepat waktu 3065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran Persentase (%) Pencapaian Terhadap penyusunan Kebijakan dan Regulasi dibidang Penyiaran Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Perizinan Penyiaran Radio dan Televisi II.L.M.059.6 RENCANA 2015 100 100 100 100 100 85 100 100 2016 100 100 100 100 100 90 100 100 PRAKIRAAN MAJU 2017 100 100 100 100 100 90 100 100 2018 100 100 100 100 100 90 100 100 RENCANA 2015 28,00 13,42 5,47 3,94 5,17 32,24 16,93 15,31 26,74 4,92 21,82 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 29,60 31,44 14,19 15,07 5,79 6,15 4,16 4,42 5,46 5,80 34,08 36,20 18,00 19,50 16,08 16,70 28,27 30,03 5,20 5,52 23,07 24,50 2018 33,01 15,83 6,45 4,64 6,09 38,01 21,00 17,01 31,53 5,80 25,73
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3060 Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial Persentase (%) desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.184 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) Persentase (%) kecamatan yang dilayanan akses internet Persentase (%) penyelenggaraan MPLIK Persentase (%) pembangunan internasional internet exchange Persentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan PLIK sentra produktif (1.235) Persentase (%) upgrading desa dering menjadi desa pinter Persentase (%) penyediaan Nusantara Internet Exchange Persentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan telinfo tuntas (286 BTS) Perssentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan wifi kabupaten Persentase (%) pembangunan dan penyelengaraan radio komunitas pada desa informasi (500 radio komunitas sampai dengan 2014) II.L.M.059.7 RENCANA 2015 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2016 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PRAKIRAAN MAJU 2017 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2018 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 RENCANA 2015 2.236,66 863,67 21,32 208,70 79,59 68,08 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2.364,96 2.511,68 996,92 1.143,65 21,32 21,32 203,76 203,76 79,59 79,59 68,08 68,08 2018 2.637,27 1.562,95 0,00 0,00 79,03 0,00
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR % Ibukota kab/ kota yang mempunyai layanan broadband % Ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone nasional serat optik 3059 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet Keamanan terhadap jaringan internet nasional Persentase (%) Dukungan sumber daya dan sistem dalam memberikan layanan pengamanan internet dan dukungan penegakan hukum Persentase (%) pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan jaringan internet nasional khususnya pada penyelenggara jasa internet, internet exchange, lembaga pemerintahan dan infrastruktur kritis 3061 Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika Kebijakan, regulasi, perijinan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan khusus informatika Persentase (%) kebijakan dan regulasi di bidang telekomunikasi khusus, layanan khusus penyiaran dan kewajiban universal II.L.M.059.8 RENCANA 2015 95 0 100 100 100 2016 0 0 100 100 100 PRAKIRAAN MAJU 2017 0 0 100 100 100 2018 0 0 100 100 100 RENCANA 2015 995,29 22,00 15,50 6,50 383,46 7,85 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 995,29 995,29 23,26 24,71 15,76 16,21 7,50 8,50 369,11 43,23 8,18 8,49 2018 995,29 25,94 16,94 9,00 45,40 8,82
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Persentase (%) pencapaian terhadap layanan telekomunikai khusus, layanan khusus penyiaran, dan kewajiban universal Persentase (%) peningkatan jangkauan infrastruktur penyiaran terhadap populasi Kegiatan Prioritas Bidang 3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kebijakan, regulasi, dan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran Persentase (%) kepatuhan penyelenggara pos dan informatika Persentase (%) pencapaian evaluasi atas penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran dari keseluruhan penyelenggara yang telah memiliki izin yang dimonitoring Persentase (%) pencapaian PNBP dari BHP Telekomunikasi II.L.M.059.9 RENCANA 2015 100 50 75 75 100 2016 100 80 80 80 100 PRAKIRAAN MAJU 2017 100 90 85 85 100 2018 100 100 90 90 100 RENCANA 2015 18,06 357,55 25,78 5,33 13,32 7,13 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 18,28 18,97 342,65 15,77 25,99 27,60 5,63 5,94 13,63 14,38 6,73 7,29 2018 19,70 16,87 28,98 6,26 15,17 7,55
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Kegiatan Pendukung 3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evalusi program kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan; Jumlah laporan tahunan, keuangan yang sesuai SAI, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja; Jumlah sarana dan prasarana perkantoran, SDM 3 Program Pengembangan Aplikasi Informatika Perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e-government Layanan e-bisnis untuk UKM Sistem pengamanan elektronik Nilai rata-rata e-Government nasional Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-bisnis Jumlah penyelenggara layanan publik yang mengikuti penerapan standar kemanan informasi Kegiatan Prioritas Nasional 3030 Pembinaan dan Pengembangan E- Government Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,0, pencapaian tingkat e-literasi menjadi 50% II.L.M.059.10 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 16 dokumen 16 dokumen 16 dokumen 16 dokumen 3,0 3,0 3,0 3,0 250 UKM 250 UKM 250 UKM 250 UKM 60 institusi/ lembaga 60 institusi/ lembaga 60 institusi/ lembaga 60 institusi/ lembaga RENCANA 2015 160,07 160,07 111,40 17,94 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 159,96 169,88 159,96 169,88 112,35 117,97 17,66 18,63 2018 178,37 178,37 123,86 19,64
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah Kebijakan dan Regulasi Teknis bidang e-Government Jumlah K/L/Pemda yang terintegrasi Jumlah Sekolah Di 5 Kab/Kota DIY yang mendapatkan Sistem e- Learning (Utilization Of ICT For Education Quality Enhancement) Nilai rata-rata E-Government Nasional Jumlah Layanan Pertukaran Data Elektronik Pemerintah Jumlah Aplikasi Generik Nasional yang tersedia dan beroperasi Persentase Sistem Elektronik Instansi Pemerintah yang Teregistrasi Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Layanan Publik dengan Sistem Elektronik secara Online 3029 Pembinaan dan Pengembangan E- Bisnis Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-bisnis Jumlah Pusat Layanan E-Bisnis Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Bisnis II.L.M.059.11 RENCANA 2015 1 Dokumen Regulasi 9 instansi 3 Indeks PeGI (skala 4.0) 2 layanan data elektronik 3 aplikasi generik 10 10 1 350 PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 1 Dokumen Regulasi 9 instansi 1 Dokumen Regulasi 9 instansi 1 Dokumen Regulasi 9 instansi 3 Indeks PeGI (skala 4.0) 2 layanan data elektronik 3 aplikasi generik 20 3 Indeks PeGI (skala 4.0) 2 layanan data elektronik 3 aplikasi generik 30 3 Indeks PeGI (skala 4.0) 2 layanan data elektronik 3 aplikasi generik 40 15 20 30 1 400 1 450 1 500 RENCANA 2015 0,35 3,50 0,00 4,50 2,50 4,00 1,59 1,50 11,07 1,73 9,34 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 3,50 3,68 0,00 0,00 4,50 4,65 2,50 2,65 4,00 4,15 1,59 1,75 1,57 1,75 11,46 12,09 1,74 9,72 1,83 10,26 2018 3,80 0,00 4,94 2,80 4,30 1,90 1,90 12,74 1,93 10,81
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan sistem keamanan informasi elektronik Jumlah penyelenggara layanan publik yang mengikuti penerapan standar keamanan informasi Prosentase penyelesaian tindak lanjut kasus pelanggaran keamanan informasi Tim penanganan insiden keamanan informasi Terselenggaranya Infrastruktur Kunci Publik (IKP) Nasional Kegiatan Prioritas Bidang 3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika Pengembangan kapasitas produksi Industri Komunikasi dan Informatika Nasional agar mampu bersaing di dunia internasional Jumlah Regulasi dan Kajian Teknis di Bidang Industri Informatika. Jumlah Inkubator Informatika di Tingkat Provinsi Jumlah karya TIK Indonesia yang Jumlah program fasilitasi untuk mendorong ekosistem industri TIK II.L.M.059.12 RENCANA 2015 60 institusi/le mbaga 100 1 tim 1 penyeleng gara 4 regulasi 2 lokasi 6 laporan PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 65 institusi/le mbaga 100 70 institusi/le mbaga 100 75 institusi/le mbaga 100 1 tim 1 tim 1 tim 1 penyelengg ara 1 penyeleng gara 1 penyelengg ara 4 regulasi 4 regulasi 4 regulasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 6 laporan 7 laporan 8 laporan RENCANA 2015 18,68 8,06 3,54 3,54 3,54 7,70 1,83 1,20 4,67 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 18,75 19,78 8,08 8,44 3,55 3,73 3,55 3,73 3,57 3,88 7,73 8,13 1,83 1,83 1,20 1,32 4,70 4,98 2018 20,85 9,00 3,95 3,95 3,95 8,56 1,83 1,45 5,28
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3032 Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreativitas dengan inovasi berdasarkan kearifan lokal Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai agent of change untuk peningkatan e-literasi di masyarakat Jumlah prototipe CAP Jumlah hasil karya bidang TIK untuk pemberdayaan masyarakat Kegiatan Pendukung 3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Aplikasi Informatika 4 Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo Layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya Karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evalusi program kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan Prosentase jumlah kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika yang berbasis pada hasil penelitian litbang INFRASTRUKTUR Kegiatan Prioritas Bidang 3043 Pelatihan dan Pengembangan Meningkatnya e-literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah Peserta Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kegiatan Prioritas K/L II.L.M.059.13 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 3600 orang 3600 orang 3600 orang 3600 orang 6 prototipe CAP 6 prototipe CAP 700 karya 750n karya 750 karya 6 prototipe CAP 6 prototipe CAP 750 karya 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 3.000 3.000 3.000 3.000 RENCANA 2015 13,77 6,68 1,71 5,39 42,24 42,24 199,75 12,11 12,11 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 13,83 14,58 6,70 7,28 1,72 1,81 5,41 5,49 42,91 44,76 42,91 44,76 196,56 206,39 9,49 9,49 9,49 9,49 2018 15,37 7,78 1,96 5,64 46,70 46,70 216,71 10,44 10,44
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Hasil penelitian dan pengembangan sumber daya dan standarisasi informatika Jumlah Karya Litbang Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Jumlah Makalah Kebijakan/Kajian Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika 3040 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika Jumlah Makalah Kebijakan/Kajian Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Karya Litbang Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika POLITIK DAN KOMUNIKASI Kegiatan Prioritas Bidang 3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik Terlaksananya penelitian dan pengembangan aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik Jumlah Karya Litbang Bidang Aplikasi Informatika dan Informasi Publik Jumlah Makalah Kebijakan/Kajian Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika II.L.M.059.14 RENCANA 2015 5 dok 1 dok 5 dok 1 dok 5 dok 2 dok 2016 5 dok 1 dok 5 dok 1 dok 5 dok 2 dok PRAKIRAAN MAJU 2017 5 dok 1 dok 5 dok 1 dok 5 dok 2 dok 2018 5 dok 1 dok 5 dok 1 dok 5 dok 2 dok RENCANA 2015 5,07 3,97 1,10 5,14 4,44 0,70 4,01 2,71 1,30 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 5,31 5,31 5,31 5,31 4,11 4,11 4,11 4,11 4,54 4,54 4,54 4,54 2018 5,84 5,84 4,52 4,52 4,99 4,99
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika serta terbangunnya sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika Jumlah Karya Litbang Bidang Literasi dan Profesi Jumlah Makalah Kebijakan/Kajian Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Peserta Bimtek CIO Jumlah Peserta Bimtek Budaya Dokumentasi Jumlah Peserta Pelatihan Komunikasi Publik Jumlah Penerima Beasiswa S2/S3 Dalam dan Luar Negeri Jumlah Paket Standar Kompetensi Kerja Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah SDM Komunikasi dan Informatika yang Bersertifikasi Kegiatan Prioritas K/L 3037 Pendidikan dan Pelatihan Multi Media Terlaksananya pendidikan dan pelatihan multi media Jumlah Peserta Diklat Multi Media (kedinasan) Jumlah Paket Penyelenggaraan/ Pengembangan Pendidikan SDM II.L.M.059.15 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org 200 org 200 org 200 org 200 org 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 500 org 500 org 500 org 500 org 1.813 orang 2.125 orang 2.125 orang 2.125 orang 19 paket 19 paket 19 paket 19 paket RENCANA 2015 36,62 1,87 0,45 2,88 3,11 0,99 22,58 1,96 2,78 45,47 44,03 1,44 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 62,38 62,38 62,38 62,38 31,62 31,62 31,62 31,62 2018 68,62 68,62 34,78 34,78
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan SDM Kominfo di Daerah/dua (2) lokasi Balai Besar (B2P2KI) Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo di Daerah/dua (2) lokasi Balai Besar (B2P2KI) Jumlah Karya Litbang Bidang Kominfo Jumlah Makalah Kebijakan/Kajian Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah peserta E-literasi Masyarakat Pada Daerah Perbatasan, Terpencil, Tertinggal dan Pasca-konflik 3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan SDM Kominfo di daerah/enam (6) lokasi Balai (BP2KI) Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo di daerah/ enam (6) lokasi Balai (BP2KI) Jumlah Karya Litbang Bidang Kominfo Jumlah Makalah Kebijakan/Kajian Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika 3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Terselenggaranya layanan administrasi dan dukungan teknis Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang memiliki target dan sasaran yang jelas dan terukur Jumlah dokumen keuangan yang sesuai dengan SAI II.L.M.059.16 RENCANA 2015 6 dok 4 dok 200 18 dok 12 dok 8 Dok 7 Dok PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 6 dok 6 dok 4 dok 4 dok 200 200 18 dok 18 dok 12 dok 12 dok 8 Dok 8 Dok 7 Dok 7 Dok 2018 6 dok 4 dok 200 18 dok 12 dok 8 Dok 7 Dok RENCANA 2015 19,46 16,62 1,26 1,57 34,62 33,21 1,41 37,26 1,25 32,99 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 15,11 15,11 15,11 15,11 24,89 24,89 24,89 24,89 27,26 27,26 27,26 27,26 2018 16,62 16,62 27,38 27,38 29,99 29,99
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 5 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan informasi publik Jumlah dokumen pelaksanaan sarana dan prasarana perkantoran Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan kepegawaian 1. Prosentase Konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemda dan lembaga sosial 2. Prosentase Akses aparatur pemda dan masyarakat terhadap media center 3. Indeks kebebasan pers di Indonesia 4. Prosentase Peningkatan pemanfaatan media publik oleh masyarakat 5. Prosentase Konten yang disediakan oleh pemerintah yang sesuai dengan kearifan lokal 6. Prosentase Kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien Kegiatan Prioritas Bidang 3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional Terselenggaranya Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional Jumlah Kebijakan, Regulasi, dan Standardisasi di bidang Komunikasi dan Informasi Publik Jumlah strategi komunikasi dan diseminasi kebijakan publik dalam kerangka government public relations II.L.M.059.17 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 7 Dok 7 Dok 7 Dok 7 Dok 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 2 2 2 2 40 persen 40 persen 40 persen 40 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok RENCANA 2015 1,53 1,49 176,00 14,97 3,30 1,95 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 180,76 189,80 16,86 16,86 16,86 16,86 2018 199,29 18,55 18,55
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah pedoman petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengelolaan komunikasi publik Jumlah Pembinaan dan pengembangan SDM bidang layanan informasi dan komunikasi publik Jumlah advokasi dan edukasi komunikasi publik dalam rangka implementasi UU KIP Jumlah laporan hasil pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan, regulasi, dan standarisasi di bidang komunikasi publik 3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI Jumlah Dokumen Database Bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra Jumlah Analisis di Bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra Paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Pengelolaan Umpan Balik di Bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra II.L.M.059.18 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 300 Analisis 300 Analisis 300 Analisis 300 Analisis 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan RENCANA 2015 1,79 1,55 4,21 2,17 18,6 0,5 1,7 4,7 11,7 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 18,6 18,6 18,63 18,63 2018 20,5 20,50
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan melalui Media Publik Terlaksananya Peningkatan Peran Media Publik Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik Jumlah media center yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota Jumlah aktivitas pengelolaan dan penyebaran informasi publik 3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi Terselenggaranya Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi Jumlah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok informasi masyarakat di prov/kab/kota Jumlah aktivitas pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dan kemasyarakatan lainnya (termasuk media literasi dan citizen journalism) Jumlah aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI, dan RRI) II.L.M.059.19 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 18 Kegiatan 18 Kegiatan 18 Kegiatan 18 Kegiatan 10 laporan 10 laporan 10 laporan 10 laporan 43 kegiatan 43 kegiatan 43 kegiatan 43 kegiatan 160 laporan 160 laporan 160 laporan 160 laporan RENCANA 2015 30,23 5,62 3,98 2,98 17,65 18,49 3,86 6,37 8,26 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 31,93 31,93 31,93 31,93 25,59 25,59 25,59 25,59 2018 35,12 35,12 28,15 28,15
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional Terlaksana dan terciptanya Pencitraan positif Negara Indonesia di mata Internasional Jumlah kemitraan layanan informasi internasional dengan lembaga- lembaga media asing, kantor berita, perwakilan negara asing, organisasi lembaga internasional, masyarakat asing, dan masyarakat indonesia di luar negeri Jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat indonesia di luar negeri Kegiatan Prioritas K/L 3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Pers Terlaksanannya pelayanan informasi masyarakat melalui Monumen Pers Nasional Jumlah layanan administrasi dan dukungan teknis jumlah pengunjung monumen pers Jumlah koleksi tambahan 3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi Terlaksananya pelestarian benda budaya/bersejarah dan pelayanan informasi masyarakat melalui Museum Penerangan Jumlah Pengunjung Monumen Penerangan Jumlah Layanan Informasi kepada masyarakat melalui museum penerangan Jumlah koleksi baru yang dapat ditampilkan II.L.M.059.20 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 30 kegiatan 30 kegiatan 30 kegiatan 30 kegiatan 12 12 12 12 10.000 9 koleksi 12.000 9 koleksi 14.000 9 koleksi 16.000 9 koleksi 15000 15000 15000 15000 40 40 40 40 4 koleksi 4 koleksi 4 koleksi 4 koleksi RENCANA 2015 16,32 2,93 13,39 6,74 5,08 1,37 0,29 5,54 4,29 0,62 0,63 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 19,84 19,84 19,84 19,84 5,74 5,74 5,74 5,74 5,54 5,54 5,54 5,54 2018 21,82 21,82 6,31 6,31 6,09 6,09
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Terlaksananya layanan administrasi dan dukungan teknis 6 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi Jumlah renstra dan rencana tahunan yang memiliki sasaran dan target yang jelas dan terukur serta Reformasi Birokrasi Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama Prosentase (%) Jumlah SDM yang paham kebijakan/peraturan perundangan bidang kominfo Jumlah Laporan tahunan yang sesuai dengan SAI dan peraturan perundangan lainnya Prosentase (%) monitoring dan evaluasi yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan 1. Prosentase rumusan renstra dan rencana kerja yang memiliki sasaran dan target yang jelas dan terukur 2. Prosentase realisasi rencana program/kegiatan yang dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai rencana II.L.M.059.21 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 80% 80% 80% 80% 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 85% 85% 85% 85% 12 Bulan layanan 12 Bulan layanan 12 Bulan layanan 12 Bulan layanan 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen RENCANA 2015 65,10 5,26 4,76 5,02 1,74 1,50 46,82 287,58 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 93,38 159,96 93,38 159,96 300,56 315,58 2018 175,95 175,95 331,36
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3. Tingkat kepuasan layanan teknis dan adminstrasi 4. Prosentase standar kompetensi jabatan/individu yang dilaksanakan 5. Prosentase pola karier pegawai yang dilaksanakan Kegiatan Prioritas Bidang 3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi (KI) Pusat Persentase (%) penyelesaian sengketa informasi publik Persentase (%) PPID yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas KPI Pusat Presentase (%) pengaduan masalah konten siaran yang terselesaikan Jumlah pemantauan langsung isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran Presentase (%) tindak lanjut pelayanan proses perizinan penyiaran sesuai kewenangan KPI II.L.M.059.22 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen 90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 90% 90% 90% 90% 35 35 35 35 80% 80% 80% 80% RENCANA 2015 21,70 6,94 14,76 48,18 42,86 2,75 2,57 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 14,12 14,12 14,12 14,12 48,18 48,18 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Kegiatan Prioritas K/L 3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Terlaksananya peningkatan koordinasi perumusan dan penanganan hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Persentase (%) draft/rancangan kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang sesuai ketentuan hukum dan disusun tepat waktu Presentase (%) penanganan dan penyelesaian kasus hukum Presentase (%) hasil monitoring, evaluasi dan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika 3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dan penataan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan pegawai Jumlah dokumen peningkatan kompetensi pejabat fungsional tertentu Jumlah dokumen mutasi dan penyelesaian permasalahan kepegawaian Jumlah dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Jumlah dokumen penerapan reformasi birokrasi II.L.M.059.23 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen RENCANA 2015 9,61 3,68 2,95 2,98 15,63 2,59 2,33 2,69 2,05 5,99 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 9,61 9,61 9,61 9,61 15,63 15,63 15,63 15,63 2018 10,57 10,57 17,20 17,20
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Terlaksananya peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan SAP (standar Akuntasi Pemerintah) Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan Barang/Jasa yang berhasil diselesaikan tepat waktu Jumlah Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan tepat waktu Jumlah Laporan barang milik negara yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) Jumlah Bulan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika Terlaksananya peningkatan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian II.L.M.059.24 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 12 12 12 12 RENCANA 2015 71,69 3,38 2,20 1,69 2,35 62,08 10,88 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 46,00 46,00 46,00 46,00 9,58 9,58 2018 50,60 50,60 10,54
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Persentase (%) Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, dan Laporan Kementerian yang Terselesaikan Tepat Waktu; Persentase (%) Kerjasama Kementerian Lintas Sektoral dan Daerah Terlaksana sesuai Rencana 3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika Terlaksananya pelayanan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga serta persuratan dan kearsipan Kementerian yang efektif dan efisien Persentase (%) Layanan ketatausahaan dan keprotokolan yang tepat sasaran dan tepat waktu Persentase (%) Layanan rumah tangga dan tata usaha Biro yang tepat waktu Jumlah pembinaan/bimtek penataan surat menyurat dan kearsipan Jumlah laporan perencanaan, pelaksanaan pengadaaan dan pelaporan sarana dan prasarana pelayanan internal Kementerian 3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Terlaksananya layanan penyediaan data dan informasi yang transparan dan akuntabel II.L.M.059.25 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen RENCANA 2015 7,71 3,17 39,85 3,59 30,08 1,45 4,73 13,39 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 9,58 9,58 36,85 36,85 36,85 36,85 11,89 11,89 2018 10,54 40,53 40,53 13,08
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Persentase (%) Pemutakhiran Data dan Informasi di Lingkungan Kementerian Kominfo Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kominfo Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian Kominfo 3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Terlaksananya layanan komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien Jumlah Promosi dan Publikasi Kepada Publik Secara Langsung Jumlah Promosi dan Publikasi Kepada Publik Melalui Media Persentase Tanggapan Atas Pertanyaan-Pertanyaan Yang Disampaikan Kepada PPID 3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Administrasi Kerjasama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Terlaksananya layanan administrasi dan tatalaksana kerjasama nasional maupun internasional bidang Informasi dan Komunikasi yang efektif dan efisien Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang multilateral yang berkelanjutan Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang regional yang berkelanjutan II.L.M.059.26 RENCANA 2015 85% 80% 96% 10 kali 250 kali 96% 100% 100% PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 85% 85% 80% 80% 96% 96% 10 kali 10 kali 250 kali 250 kali 96% 96% 100% 100% 100% 100% 2018 85% 80% 96% 10 kali 250 kali 96% 100% 100% RENCANA 2015 3,53 1,88 7,99 9,76 4,87 3,76 1,14 12,20 8,77 1,83 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 11,89 11,89 8,26 8,26 8,26 8,26 15,66 15,66 15,66 15,66 2018 13,08 9,09 9,09 17,23 17,23
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 RENCANA 2015 Persentase (%) capaian penyusunan naskan dan tatalaksana kerjasama bidang bilateral yang berkelanjutan 100% 100% 100% 100% 1,61 3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Terlaksananya peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan pegawai 15,42 Persentase (%) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Dalam Lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika Persentase (%) pegawai peserta diklat yang dimanfaatkan sesuai dengan kompetensinya 100% 75% 100% 75% 100% 75% 100% 75% 13,58 1,83 3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pers 19,27 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika Memadainya sarana dan prasarana aparatur Persentase (%) Pengaduan Bidang Pers yang Terselesaikan Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Dewan Pers Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 90% 90% 90% 90% 17 17 17 17 75 persen 75 persen 75 persen 75 persen 9,23 10,04 15,00 8 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi Meningkatnya akuntabilitas aparatur Kominfo 1. Opini hasil audit BPK WTP WTP WTP WTP 28,60 2. Prosentase Laporan yang tepat waktu90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 3. Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 4.756,24 2. Prosentase Laporan yang tepat waktu90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 3. Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 4.756,24 II.L.M.059.27 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 12,46 12,46 12,46 12,46 18,96 18,96 18,96 18,96 8,23 8,65 28,53 29,95 4.961,80 4.897,67 2018 13,71 13,71 20,86 20,86 9,08 31,45 5.142,55
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas TARGET NO I PROGRAM/ KEGIATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya SASARAN Terlaksananya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas INDIKATOR 1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia RENCANA 2015 100% PRAKIRAAN MAJU 2016 100% 2017 100% RENCANA 2015 2018 100% 600.84 2. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas Baik Baik Baik Baik 3. % fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan mitra kerja, baik di pusat maupun daerah Baik Baik Baik Baik II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas 1. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas 2. Terlaksananya pembangunan gedung baru Bappenas 100%
100% 40.00
III Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasanaparatur Kementerian PPN/Bappenas Opini WTP dari BPK Baik Baik Baik Baik 5.00 Standar penilaian good governance Baik Baik Baik Baik Standar penilaian AKIP Baik Baik Baik Baik IV Program Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional PPN/Bappenas (RPJMN dan RKP) yang berkualitas 1. RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur 100%
522.30 II.L.M.055-1 ALOKASI (Rp. miliar) PRAKIRAAN MAJU 2016 557.12 2017 507.54 2018 515.04 42.40 44.94 47.64 5.30 5.62 5.96 2,187.61 1,913.17 1,630.33
Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TOTAL INDIKATOR 2. RKP memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur 3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN 4. % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 5. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN 6. % kesesuaian rancangan Renstra KL dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN 7. % kesesuaian rancangan Renja KL dengantarget/sasaran dalam rancangan RKP 8. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN 9. Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan 10. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 11. Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan 12. % tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan perencanaan lain sesuai dengan penugasan II.L.M.055-2 RENCANA 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% Baik Baik Baik Baik 90% TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 100% 2017 100%
Baik Baik
Baik Baik
2018 100%
Baik Baik 90% RENCANA 2015 1,168.14 ALOKASI (Rp. miliar) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2,792.43 2,471.27 2018 2,198.97
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 PERPUSTAKAAN NASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No. (1) 01 PROGRAM/ KEGIATAN (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis lainnya Perpustakaan SASARAN (3) Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan keuangan perpustakaan nasional INDIKATOR (4) 1 Peraturan di Bidang RENCANA 2015 (5) 5 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 (6) 2017 (7) 5 5 2018 (8) 5 perpustakaan dan Analisis Tata kelola (naskah) 2 Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan Perpustakaan Nasional (dokumen) 36 36 36 36 3 Promosi perpustakaan dan 67 67 67 67 koordinasi antar lembaga dan Penerbitan Perpustakaan Nasional 4 Dokumen Pengelolaan 12 12 12 12 keuangan, Kepegawaian dan Ketatausahaan 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung dan operasional peralatan kantor di lingkungan Perpusnas II.L.057-1 RENCANA 2015 (9) 136,36 3,46 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 (10) 2017 (11) 143,18 150,34 3,63 3,82 2018 (12) 157,85 4,01
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN 03 Program Pengembangan Perpustakaan Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat 3.1 Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan karya cetak dan karya rekam terbitan nasional dan internasional (pelaksanaan UU No.4 Tahun 1990) TARGET INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1. Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (juta orang) 2 Koleksi Perpustakaan 5,0 5.128 5,0 5.304 5,0 5.480 5,0 5.656 Nasional (ribu) 3 Perpustakaan Umum dan 295 295 300 300 Khusus Yang Dikembangkan dan Dibina 4 Tenaga Perpustakaan yang 830 830 830 830 sesuai Kompetensi 1 Karya cetak dan karya 19.500 19.500 19.500 19.500 rekam terbitan Nasional dan Internasional yang Terkelola (eksemplar) 2 Bibliografi Nasional 4 4 4 4 Indonesia (BNI) yang diterbitkan (naskah) 3 Katalog Induk Nasional (KIN) yang diterbitkan (naskah) 4 4 2 2 4 Laporan Pemantauan Dan 4 4 4 4 Evaluasi (dokumen) II.L.057-2 RENCANA 2015 330,59 7,50 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 347,12 364,48 7,88 8,27 2018 382,70 8,68
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN 3.2 Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai INDIKATOR RENCANA 2015 1 Fasilitasi Peningkatan Layanan Perpustakaan Nasional (bimbingan pemustaka dan pustakawan, promosi/pameran) (even) 12 2 Naskah kuno/manuskrip (di inventarisasi, di translasi, di transliterasi, dan di transmedia) (naskah) 10 3 Fasilitasi kerjasama layanan 2 antar perpustakaan (kegiatan) 4 Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (unit perpustakaan) 50 5 Laporan Pemantauan Dan 2 Evaluasi (dokumen) II.L.057-3 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 12 12 10 10 2 2 50 50 2 2 2018 12 10 2 50 2 RENCANA 2015 41,7 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 43,8 46,0 2018 48,3
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN 3.3 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Meningkatnya kompetensi SDM perpustakaan 3.4 Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional Meningkatnya koleksi Perpustakaan Nasional TARGET INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1 Peserta Diklat Perpustakaan 830 830 830 830 (orang) 2 Kurikulum dan Bahan Ajar 61 61 61 61 Program Diklat Administrasi, Teknis, dan Fungsional Perpustakaan (naskah) 3 Laporan Pemantauan Dan 2 2 2 2 Evaluasi (dokumen) 1 Akuisisi Bahan 143 143 143 143 Perpustakaan (ribu eksemplar) 2 Pengolahan Bahan Perpustakaan (ribu eksemplar) 25 25 25 25 3 Laporan Pemantauan Dan 2 2 2 2 Evaluasi (dokumen) II.L.057-4 RENCANA 2015 10,2 15,5 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 10,7 11,2 16,3 17,1 2018 11,8 17,9
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN 3.5 Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca INDIKATOR RENCANA 2015 1 Fasilitasi Akreditasi Perpustakaan (unit perpustakaan) 73 2 Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (unit perpustakaan) 295 3 Fasilitasi Pengembangan 500 Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi (unit perpustakaan) 4 Pengkajian Minat Baca (kali) 2 5 Fasilitasi Pemasyarakatan 130 Minat Baca (roadshow, duta baca, publikasi) (kali) 6 Pengembangan Fasilitas 50.445 Layanan Perpustakaan Nasional (m2) 7 Laporan Pemantauan Dan 2 Evaluasi (dokumen) II.L.057-5 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 89 111 295 300 500 550 2 2 130 135 50.445 0 2 2 2018 133 300 600 2 140 0 2 RENCANA 2015 220,5 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 231,6 243,1 2018 255,3
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN 3.6 Pengembangan Pustakawan Meningkatnya kompetensi Pustakawan 3.7 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian fisik dan kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno TARGET INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1 Fasilitasi sertifikasi Pustakawan (orang) 100 100 100 100 2 Pengkajian pengembangan Pustakawan (naskah) 6 6 6 6 3 Laporan Pemantauan Dan 2 2 2 2 Evaluasi (dokumen) 1 Konservasi Fisik Bahan 14.700 16.300 17.500 18.700 Perpustakaan (eksemplar) 2 Reprografi Bahan 730 750 780 800 Perpustakaan (eksemplar) 3 Transformasi Digital Bahan Perpustakaan (eksemplar) 7.500 8.000 8.500 9.000 4 Laporan Pemantauan Dan 2 2 2 2 Evaluasi (dokumen) II.L.057-6 RENCANA 2015 7,0 13,4 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 7,4 7,7 14,0 14,7 2018 8,1 15,5
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN 3.8 Pengelolaan Perpustakaan Bung Karno Meningkatnya kualitas penunjang layanan perpustakaan Bung Karno 8 Pengelolaan Perpustakaan Bung Hatta Meningkatnya kualitas penunjang layanan perpustakaan Bung Hatta INDIKATOR RENCANA 2015 1 Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (ribu orang) 600 2 Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan (eksemplar) 4.044 3 Operasional Pengelolaan 12 ketatausahaan Perpustakaan (bulan) 4 Laporan Pemantauan Dan 7 Evaluasi (dokumen) 5 Layanan Perkantoran 12 (bulan) 1 Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (ribu orang) 100 2 Kerjasama dan Promosi Perpustakaan (unit perpustakaan) 9 II.L.057-7 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 650 700 4.044 4.044 12 12 7 7 12 12 102,5 105 10 11 2018 750 4.044 12 7 12 10,75 12 RENCANA 2015 8,5 6,3 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 8,9 9,4 6,6 6,9 2018 9,9 7,3
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 3 Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan (eksemplar) 4 Operasional Pengelolaan ketatausahaan Perpustakaan (bulan) 5 Laporan Pemantauan Dan Evaluasi (dokumen) 6 Layanan Perkantoran (bulan) TOTAL ALOKASI RENCANA 2015 9.000 12 3 12 II.L.057-8 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 9.000 9.000 12 12 3 3 12 12 2018 9.000 12 3 12 RENCANA 2015 470,42 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 493,93 518,63 2018 544,57
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : ANRI NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 I PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ANRI Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI 1. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu 2. Persentase berkurangnya revisi kegiatan yang diajukan unit kerja 3. Persentase dokumen administrasi perkantoran yang dapat diselesaikan tepat waktu 4. Persentase informasi/pemberitaan bidang kearsipan yang disajikan melalui media massa maupun elektronik 100% 20% 90% 100% 100% 20% 90% 100%
105.1 111.2 117.5 122.1 5. Jumlah pengunjung Diorama ANRI 6. Persentase penyelesaian peraturan di bidang kearsipan 7. Persentase layanan di bidang hukum dan kerjasama yang tepat sasaran 16.000 org 100% 90% 17.000 org 100% 90%
II.L.087
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ANRI NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 8. Persentase penyelesaian peraturan tentang tugas dan fungsi unit kerja 9. Persentase penyelesaian SOP unit kerja 10. Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi 11. Persentase ketepatan pelayanan pengurusan pegawai 12. Persentase peningkatan kualitas pengelolaan, penatausahaan anggaran/barang dan pertanggung jawaban serta pelaporan 13. Persentase temuan pengawasan/pemeriksaan/penga duan masyarakat yang ditindaklanjuti RENCANA 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% II.L.087-2 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 100%
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ANRI NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR ANRI Terwujudnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip III PROGRAM PENYELENGGARA- AN KEARSIPAN NASIONAL Terwujudnya kualitas pembinaan kearsipan yang efektif dan efisien secara Nasional INDIKATOR Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip 1. Persentase lembaga dan unit kearsipan yang sudah terakreditasi 2. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki pedoman kearsipan secara terpadu 3. Jumlah pencipta arsip tingkat pusat dan daerah yang mendapatkan persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) RENCANA 2015 100% 25% 75% 25% II.L.087-3 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 100%
30%
40%
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 19.0 20.0 20.9 22.0 46.0 49.4 53.1 55.8
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ANRI NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 4. Persentase hasil rekomendasi evaluasi yang digunakan sebagai input penyempurnaan sistem kearsipan bagi lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/Kota 80% 1. Pembinaan Kearsipan Daerah 2. Pembinaan Kearsipan Pusat Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan sistem kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan sistem kearsipan di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat 5. Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang memahami pengelolaan arsip Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Asset sesuai dengan Peraturan Perundangan Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi, Kab./Kota yang Mendapat Monitoring Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Berbasis TIK (SIKD- SIKS) Jumlah instansi pusat yang telah menerapkan SIKD-TIK 80% 7 Provinsi / Kab. / Kota 34 Provinsi 11 Instansi Pusat ALOKASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2015-2019 II.L.087-4 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 80%
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 1.5 1.6 1.6 1.7 170.1 180.6 191.5 199.9
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 ALOKASI (MILYAR RUPIAH) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKN Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi di lingkungan BKN Persentase monev yang digunakan sebagai bahan perbaikan proses perencanaan pada periode selanjutnya - Persentase terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan - Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi 80% 100% 80% 404.2 424.4 445.6 467.9 Persentase laporan asset BKN yang dinilai wajar - Opini BPK tentang laporan keuangan BKN - Lamanya waktu merespon berita negatif - Jumlah dokumentasi, informasi dan publikasi kegiatan BKN 95% WTP 1 hari 95 II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKN Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di BKN Persentase gedung kantor yang dimiliki dengan gedung kantor yang dibutuhkan 67.4 70.8 74.3 78.1 Persentase gedung pusdiklat BKN yang dimiliki dengan gedung pusdiklat yang dibutuhkan II.L.088-1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase gedung arsip yang dimiliki dengan gedung arsip yang dibutuhkan 100% Persentase perbandingan rumah dinas yang dimiliki dengan kebutuhan - Persentase sarana penunjang yang dimiliki dengan sarana penunjang yang dibutuhkan 90% III. PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA Terwujudnya rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian Presentase instansi pemerintah yang mengusulkan formasi PNS berdasarkan pedoman perencanaan kebutuhan pegawaii 100% Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya 100% Persentase hasil kajian/penelitian yang digunakan dalam penyusunan kebijakan nasional bidang kepegawaian 40% II.L.088-2 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 ALOKASI (MILYAR RUPIAH) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 131.7 138.2 145.1 152.4
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase lulusan diklat teknis manajemen PNS yang telah menempati posisi sesuai dengan bidangnya 80% Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir kepegawaian di lingkungannya 100% Persentase PNS memiliki kompetensi jabatan sesuai bidangnya 75% Terwujudnya rumusan kebijakan pembinaan kinerja dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan bidang kepegawaian Persentase produk peraturan perundang-undangan kepegawaian mengacu pada UU Nomor 43 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya 90% Jumlah kebijakan kepegawaian baru yang ditetapkan 7 Naskah II.L.088-3 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 ALOKASI (MILYAR RUPIAH) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan reward & punishment sesuai kinerjanya serta pola pengembangan karier yang jelas 75% Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan employee benefit program 75% Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengadaan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pelayanan pensiun PNS dan Pejabat Negara serta penetapan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian Persentase PNS yang memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan bidangnya - Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan SK, persetujuan, pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan mutasi lainnya serta pensiun PNS dan pejabat negara 100% 90% Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan NIP, Karpeg dan Karis/Karsu 90% II.L.088-4 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 ALOKASI (MILYAR RUPIAH) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan persetujuan / pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian 90% Persentase tindak lanjut evaluasi kinerja/pelayanan kepegawaian 90% Lamanya waktu pelayanan kepegawaian yang telah disempurnakan 20 hari Terwujudnya layanan kepegawaian dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan mudah, berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian Persentase instansi yang menerapkan sistem aplikasi kepegawaian secara online 90% Persentase data PNS yang up to date dan akurat 90% Jumlah jenis pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan secara online sesuai standar pelayanan mutu 4 Paket II.L.088-5 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 ALOKASI (MILYAR RUPIAH) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah stakehoulder menggunakan sistem KPE RENCANA 2015 150 Instansi Persentase dokumen/arsip fisik yang mudah diakses secara cepat lengkap dan benar 80% Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian Persentase ketersediaan kebijakan-kebijakan pelaksanaan wasdal/bimtek di bidang kepegawaian 90% Persentase penurunan pelanggaran norma, standar dan prosedur (sengketa bidang kepegawaian ) 60% Persentase lulusan Diklatfung yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi jabatan masing-masing 80% II.L.088-6 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 ALOKASI (MILYAR RUPIAH) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang diterapkan (the right man on the right place) 80% 1. Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Terbangun dan tersedianya sistem, bahan rumusan dan kebijakan rekrutmen, seleksi, penempatan, penelusuran bakat, dan kinerja pegawai. Jumlah kebijakan tentang rekrutmen PNS yang diterbitkan Jumlah station CAT yang diperluas kapasitas cliennya 1 Perka 3 station (BKN Pusat = 100 PC; 2 Kanreg @ 50 PC) Jumlah soal baru yang disusun dalam rangka rekrutmen/seleksi CPNS/PNS 15000 Jumlah sertifikat lisensi database Oracle Kantor Pusat dan 12 Kanreg BKN Jumlah aplikasi CAT System yang telah dikembangkan dan aplikasi registrasi online CPNS yang terbangun 13 sertifikat 2 2. Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Kepegawaian Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu Persentase berfungsinya sistem informasi dan database kepegawaian nasional 100% Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini Persentase instansi pemerintah (pusat dan daerah) yang telah menggunakan SAPK online 100% Jumlah disaster recovery center yang dibangun Persentase penyelesaian verifikasi dan validasi data PNS tahun 2015 1 100% II.L.088-7 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018
15000 15000
15000
ALOKASI (MILYAR RUPIAH) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 15.6 17.1 18.9 20.7 28.8 7.2 7.9 8.7
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 3. Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS ( Sub Kegiatan Pembinaan Assessment Center Pada Instansi Pemerintah ) Terlaksananya pembinaan assessment center untuk penilaian potensi dan kompetensi PNS Jumlah dokumen/kebijakan pembentukan jabatan fungsional assesor Jumlah Stasiun Assessment Center yang dibangun 1 Perka 2 Stasiun (Kanreg IV dan Kanreg X) Persentase assesor yang terakreditasi 80 Persentase penyelenggaraan asessment center yang terakreditasi 80 Jumlah pegawai/pejabat/calon pejabat yang dinilai potensi dan kompetensinya 500 4 Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Tersusunnya kebijakan realokasi/distribus pegawai dan pelaksanaannya Jumlah dokumen konsep sertifikasi assessor Jumlah modul kurikulum pelatihan assessor Jumlah instansi pemerintah yang diimplementasikan penataan pegawai 1 1 12 instansi Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya dalam rangka penataan kepegawaian Jumlah instansi pemerintah yang dilakukan monitoring dan evaluasi penataan pegawai TOTAL ALOKASI 75 12 instansi II.L.088-8 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018
90 100
100 90
1000 1200
1400
85 95
ALOKASI (MILYAR RUPIAH) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 3.1 3.5 3.8 4.2 2.1 2.3 2.5 2.8 603.3 633.4 665.1 698.4
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP TARGET ALOKASI MILIAR RUPIAH NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SASARAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian INDIKATOR Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan - Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden - Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP RENCANA 2015 95% 95% 70% 100% PRAKIRAAN MAJU 2016 95% 2017 95% 95% 95% 70% 70% 100% 100% 2018 95% 95% 70% 100% RENCANA 2015 457.0 PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 526.2 376.4 2018 306.8 Tingkat opini BPK terhadap LKPP - Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan - Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders - Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP 100% 90% 95% 100% 100% 90% 95% 100% 100% 90% 95% 100% 100% 90% 95% 100% II.L.M.089-1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Polsoskam INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders - Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan - Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden - Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 95% 95% 70% 100% Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan - Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 95% 95% II.L.M.089-2 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 95% 2017 95% 95% 95% 70% 70% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 2018 95% 95% 70% 100% 95% 95% RENCANA 2015 ALOKASI MILIAR RUPIAH PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada instansi Pemerintah Daerah Meningkatnya K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders - Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan 95% 95% Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 85% Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 100% Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders - Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima - Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 100% 400 100% II.L.M.089-3 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 95% 2017 95% 95% 95% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 400 400 100% 100% 2018 95% 95% 85% 100% 100% 400 100% RENCANA 2015 ALOKASI MILIAR RUPIAH PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik - BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik - Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders - Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan - Persentase BUMN yang kinerja PSO- nya baik - Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP - Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 85% 80% 85% 85% 90% 70% 85% II.L.M.089-4 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 85% 2017 85% 80% 80% 85% 85% 85% 85% 90% 90% 70% 70% 85% 85% 2018 85% 80% 85% 85% 90% 70% 85% RENCANA 2015 ALOKASI MILIAR RUPIAH PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi 1 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi - IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP - IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan - Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan ekskalasi - Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum - Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang - Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar - Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti - Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Laporan Hasil Pengawasan Intern Korporasi (Nasional) Bidang Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan 85% 15 7 90% 92% 60% 92% 25% 80% 2 II.L.M.089-5 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 85% 2017 85% 15 15 7 7 90% 90% 92% 92% 60% 60% 92% 92% 25% 25% 80% 80% 2 2 2018 85% 15 7 90% 92% 60% 92% 25% 80% 2 ALOKASI MILIAR RUPIAH RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 0.5 0.6 0.6 0.6
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 2 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Jasa Keuangan dan Manufaktur 3 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- INDIKATOR RENCANA 2015 Laporan Hasil Pengawasan Intern Korporasi (Nasional) Bidang Jasa Keuangan dan Manufaktur 2 Laporan Hasil Pengawasan Intern Korporasi (Nasional) Bidang Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya serta 2 II.L.M.089-6 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2 2017 2 2 2 2018 2 2 ALOKASI MILIAR RUPIAH RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 4 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Badan Usaha Milik Daerah 5 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Perminyakan dan Gas Bumi 6 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Fiskal dan Investasi INDIKATOR RENCANA 2015 Laporan Hasil Pengawasan Intern Korporasi (Nasional) Badan Usaha Milik Daerah 2 Laporan Hasil Pengawasan Intern Korporasi (Nasional) Bidang Perminyakan dan Gas Bumi 2 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) Bidang Fiskal dan Investasi 2 II.L.M.089-7 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2 2017 2 2 2 2 2 2018 2 2 2 ALOKASI MILIAR RUPIAH RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 7 8 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Industri dan Distribusi Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Industri dan Distribusi Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Kesejahteraan Rakyat 9 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara INDIKATOR RENCANA 2015 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) Bidang Industri dan Distribusi 2 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) Bidang Kesejahteraan Rakyat 2 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara 2 II.L.M.089-8 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2 2017 2 2 2 2 2 2018 2 2 2 ALOKASI MILIAR RUPIAH RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 10 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Perekonomian Lainnya 11 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Pertahanan dan Keamanan 12 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Polsoskam Lainnya INDIKATOR RENCANA 2015 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) Bidang Perekonomian Lainnya 2 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) Bidang Pertahanan dan Keamanan 2 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) Bidang Polsoskam Lainnya 2 II.L.M.089-9 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2 2017 2 2 2 2 2 2018 2 2 2 ALOKASI MILIAR RUPIAH RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 13 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional-di Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan 14 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional-di Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali INDIKATOR RENCANA 2015 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) di Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan 1 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) di Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali 2 II.L.M.089-10 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 1 2017 1 2 2 2018 1 2 ALOKASI MILIAR RUPIAH RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 15 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional-di Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 16 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam Meningkatnya Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional- Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam 17 Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Tata Kelola APIP Meningkatnya penerapan JFA dan tata kelola APIP. INDIKATOR RENCANA 2015 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) di Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 1 Laporan Hasil Pengawasan Intern K/L (Nasional) Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam 2 Laporan Pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP 33 Jumlah PNS yang diberikan rekomendasi persetujuan teknis Pengangkatan ke Dalam JFA Laporan hasil Studi Banding JFA Jumlah Sertifikat Auditor yang terbit/tahun 1000 1 2100 II.L.M.089-11 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 1 2017 1 2 2 33 33 1000 1000 1 2100 1 2100 2018 2 33 1000 1 2100 1 ALOKASI MILIAR RUPIAH RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1.1 1.1 1.2 1.3 1.0 1.0 1.1 1.1 156.0 189.7 62.8 12.8
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 Jumlah PAK/Tahun 2000 Laporan Hasil Evaluasi Sertifikasi dan Penerapan JFA Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Angka Kredit/Tahun Laporan hasil Studi Banding JFA Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Angka Kredit/Tahun Jumlah Peraturan/Pedoman/ SOP/Juklak JFA yang terbit Penyediaan layanan informasi JFA Jumlah APIP yang kapabilitasnya mencapai level 2 Jumlah kegiatan sosialisasi/konsultasi/bimtek Tata kelola APIP Jumlah pedoman tata kelola APIP 10 33 10 1 3 5 88 100 3 Laporan hasil evaluasi tata kelola dan Quality Assurance Jumlah Penyelenggaraan Sidang Komite Sertifikasi Jumlah APIP yang telah melakukan transparansi laporan hasil audit intern, atau telah melakukan peer review Jumlah peserta Program Degree (Orang semester)- STAR 66 1 4 4422 Jumlah peserta Training Overseas (Orang) - STAR 80 II.L.M.089-12 10 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2000 2017 2000 33 33 10 10 1 10 1 10 3 3 5 88 5 88 100 100 3 3 66 66 1 1 4 4 2976 602 140 80 2018 2000 33 10 1 3 5 88 100 3 66 1 4 0 0 RENCANA 2015 ALOKASI MILIAR RUPIAH PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 18 Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Bagi Internal BPKP dan APIP Meningkatnya kompetensi auditor/PFA dan pengelola keuangan INDIKATOR RENCANA 2015 Jumlah Paket Implementasi Was Intern Lintas Sektoral - STAR Jumlah Peserta TOT- STAR Tingkat kelulusan Diklat kedinasan (%) 1 40 100 Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor Laporan Penyelenggaraan Ujian 3450 3000 3 Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi Jumlah peserta Diklat JFA (orang) STAR Jumlah peserta Diklat substansi (orang) STAR Jumlah Peserta Diklat JFA (orang)- STAR Jumlah Peserta Diklat Substansi (orang) - STAR Jumlah Sertifikasi Non JFA STAR Jumlah paket Pengembangan E- learning (Paket) STAR 100 960 812 960 812 108 1 Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan[Base Line] (PNBP) Jumlah peserta Diklat JFA Pola PNBP 20 2610 II.L.M.089-13 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 1 2017 1 70 100 40 100 3450 3450 2500 2500 3 3 100 100 960 960 812 812 960 960 812 812 108 1 108 1 20 20 2610 2610 2018 0 0 100 3450 2500 3 100 960 812 960 812 108 1 20 2610 ALOKASI MILIAR RUPIAH RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 75.7 80.1 84.6 89.1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 19 Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua-Pengembangan Penerapan SPIP Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di K/L/Pemda. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP INDIKATOR RENCANA 2015 Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Pengembangan SPIP 4 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi - Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan - Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi - Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur - Tingkat opini BPK terhadap laporan keuangan BPKP - Persepsi kepuasan pegawai/satuan kerja atas pembinaan dan bantuan hukum - Persepsi publik yang positif terhadap BPKP II.L.M.089-14 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi - Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan - Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi - Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur - Tingkat opini BPK terhadap laporan keuangan BPKP - Persepsi kepuasan pegawai/satuan kerja atas pembinaan dan bantuan hukum - Persepsi publik yang positif terhadap BPKP II.L.M.089-14 90% 90% 8 skala likert 8,50 skala likert 100% 8,5 skala likert 83% TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 4 2017 4 2018 4 95% 95% 95% 95% 95% 95% 8,2 skala likert 8,2 skala likert 8,2 skala likert 8,75 skala likert 8,75 skala likert 8,75 skala likert 100% 100% 100% 8,75 skala likert 8,75 skala likert 8,75 skala likert 85% 85% ALOKASI MILIAR RUPIAH RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1.0 1.1 1.1 1.2 969.1 1,077.8 1,124.8 1,082.1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 Indeks efektivitas pengelolaan aset 100% Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras - Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat BPKP - Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan - Persentase Pemanfaatan hasil Litbang - Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor - Pencapaian tatakelola APIP yang baik - Tingkat persepsi kepuasan Instansi Pemerintah atas auditor bersertifikat 8,3 skala likert 80% 90% 80% 80% 60% 8 skala likert Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) - Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS) Tingkat kepuasan penerimaan layanan (skala likert 1-10) ALOKASI BPKP 2015-2018 70% 100% 8.3 II.L.M.089-15 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 100% 100% 8,5 skala likert 85% 8,5 skala likert 85% 95% 95% 85% 85% 85% 85% 70% 70% 8,5 skala likert 8,5 skala likert 75% 75% 100% 100% 8.5 8.5 2018 100% 8,5 skala likert 85% 95% 85% 85% 70% 8,5 skala likert 75% 100% 8.5 RENCANA 2015 1,426.1 ALOKASI MILIAR RUPIAH PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 1,604.0 1,501.2 1,388.9
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN SASARAN Meningkatnya kinerja akuntabilitas dan keuangan BNN INDIKATOR Opini laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan BNN RENCANA 2015 wtp TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 wtp wtp 2018 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 wtp 373.3 PRAKIRAAN MAJU 2017 1,395.4 2016 1,038.9 2018 1,818.4 2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Meningkatnya sikap positif masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Peringkat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) BNN Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 5 Besar 2 5 Besar 1 5 Besar 5 Besar 1 1 526.0 587.8 525.4 711.3 a. Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah Terlaksananya pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) secara efektif di daerah Jumlah desiminasi informasi melalui kegiatan tatap muka 4.226 Kali 4.268 Kali 4.311 Kali 4.354 Kali 48.3 53.1 58.4 64.3 Jumlah desiminasi informasi melalui media cetak nasional 1.027 Media 1.037 Media 1.048 Media 1.058 Media 0.5 0.6 0.6 0.7 II.L.M.066-1
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah desiminasi informasi melalui TV dan radio Jumlah desiminasi informasi melalui penayangan konten di media baru RENCANA 2015 1.358 Kali 2.583 Kali TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 1.371 Kali 1.385 Kali 1.399 Kali 2016 2018 2.609 Kali 2.635 Kali 2.662 Kali Jumlah stakeholder yang memanfaatkan dan mengintegrasikan informasi P4GN bidang pencegahan dalam pengambilan kebijakan 710 Stake Holder 717 Stake Holder 724 Stake Holder 732 Stake Holder Jumlah Katalisator Pencegahan Unit Keluarga (KPUK) P4GN dalam rangka program satu desa satu KPUK 617 KPUK 697 KPUK 704 KPUK 711 KPUK Jumlah satuan tugas anti narkoba aktif di lingkungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi Jumlah satuan tugas anti narkoba aktif di lingkungan kerja pemerintah daerah dan swasta Jumlah fasilitator anti narkoba aktif di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Jumlah fasilitator anti narkoba yang melakukan guidance & counselling terhadap korban penyalahgunaan narkoba coba pakai 4.856 Satgas 2.225 Satgas 1.217 Fasilitator 165 Fasilitator 4.904 Satgas 2.247 Satgas 1.229 Fasilitator 182 Fasilitator 4.953 Satgas 2.269 Satgas 1.241 Fasilitator 200 Fasilitator 5.003 Satgas 2.292 Satgas 1.254 Fasilitator 219 Fasilitator II.L.M.066-2 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 3.7 4.1 4.5 0.5 0.6 0.6 14.2 15.6 17.2 24.7 30.4 33.4 48.5 53.3 58.7 24.5 26.9 29.6 12.2 13.4 14.8 2.9 3.5 3.9 2018 4.9 0.7 18.9 36.7 64.5 32.6 16.3 4.2
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 Jumlah lingkungan masyarakat perkotaan pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang beralih dari usaha ilegal menjadi usaha legal produktif 44 Lingkungan 45 Lingkungan 45 Lingkungan 45 Lingkungan Jumlah lingkungan masyarakat pedesaan pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang beralih dari usaha ilegal menjadi usaha legal produktif 6 Lingkungan 7 Lingkungan 7 Lingkungan 7 Lingkungan Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah daerah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba 204 Lembaga 206 Lembaga 208 Lembaga 210 Lembaga Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba 143 Lembaga 145 Lembaga 146 Lembaga 148 Lembaga II.L.M.066-3 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2.4 2.6 2.9 2.5 2.8 3.1 6.1 6.7 7.4 4.3 4.7 5.2 2018 3.1 3.4 8.2 5.7
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi RENCANA 2015 12 Bulan Layanan 2016 12 Bulan Layanan TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 12 Bulan Layanan 2018 12 Bulan Layanan Jumlah mantan pecandu narkoba yang mengikuti program pasca rehabilitasi di rumah dampingan Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba dan jumlah berkas penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang diselesaikan (P.21) Jumlah laporan pemetaan jaringan di wilayah kabupaten/kota Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja unit kerja Jumlah bulan layanan dukungan manajemen dan operasional unit kerja
550 Orang 800 Orang 1.100 Orang 140 Berkas 141 Berkas 143 Berkas 144 Berkas 389 Laporan 301 Dokumen 12 Bulan Layanan 393 Laporan 324 Dokumen 12 Bulan Layanan 397 Laporan 327 Dokumen 12 Bulan Layanan 401 Laporan 331 Dokumen 12 Bulan Layanan II.L.M.066-4 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 0.6 0.7 0.8
5.0 7.2 10.5 11.6 12.7 15.6 17.1 18.8 18.8 24.0 26.4 63.2 66.2 72.8 2018 0.9 9.9 14.0 20.7 29.0 80.1
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS b. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN SASARAN Terwujudnya media desiminasi informasi bidang P4GN di media elektronik dan non- elektronik INDIKATOR Jumlah diseminasi informasi melalui kegiatan tatap muka RENCANA 2015 140 Kali 2016 145 Kali TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 150 Kali 2018 155 Kali Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak nasional Jumlah diseminasi informasi melalui konten di media elektronik Jumlah diseminasi informasi melalui penayangan konten di media baru 4 Media 24 Kali 5 Media 30 Kali 6 Media 36 Kali 7 Media 42 Kali 12 Kali 15 Kali 18 Kali 21 Kali c. Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Tersedianya data intelijen yang akurat di bidang pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika Jumlah kebijakan dan regulasi bidang diseminasi informasi P4GN yang diterbitkan Jumlah jaringan pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terpetakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20 Jaringan 22 Jaringan 24 Jaringan 24 Jaringan Dukungan perangkat sistem teknologi intelijen Jumlah kebijakan dan regulasi bidang intelijen Layanan Perkantoran 44 Prangkat 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 46 Prangkat 48 Prangkat 50 Prangkat 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan II.L.M.066-5 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 8.2 9.1 10.0 2.6 2.9 3.2 2.6 3.1 3.7 0.2 0.2 0.3 2.9 3.2 3.5 3.9 4.2 4.7 6.4 7.0 7.7 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 2018 11.0 3.5 4.5 0.3 3.8 5.1 8.5 0.4 0.6
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS d. Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat SASARAN Terwujudnya proses penyidikan yang profesional di wilayah interdiksi udara, laut, darat, dan lintas darat INDIKATOR Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba di wilayah interdiksi yang diselesaikan (P.21) RENCANA 2015 40 Berkas TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 60 Berkas 70 Berkas 2018 80 Berkas Jumlah kebijakan dan regulasi bidang Interdiksi wilayah udara. laut. darat dan lintas darat Layanan Perkantoran 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan e. Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Meningkatnya kegiatan kerjasama antara BNN dengan negara-negara lain dan instansi Dalam maupun Luar Negeri Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat 29 Kerja Sama 31 Kerja Sama 33 Kerja Sama 35 Kerja Sama Jumlah pelaksanaan kerjasama pada forum bilateral. regional. dan multilateral 24 Kerja Sama 27 Kerja Sama 27 Kerja Sama 30 Kerja Sama II.L.M.066-6 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 13.1 19.0 21.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.6 1.8 2.0 3.8 4.2 4.6 2018 23.0 0.2 0.3 2.1 5.1
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS f. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Sintetis g. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat SASARAN Meningkatnya penyidikan jaringan Narkotika Sintetis Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat INDIKATOR Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkotika sintetis yang diselesaikan (P.21) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika sintetis Layanan Perkantoran Jumlah satuan tugas (satgas) anti narkoba aktif di lingkungan pendidikan tinggi Jumlah satgas anti narkoba aktif di lingkungan kerja pemerintah pusat dan swasta Jumlah fasilitator anti narkoba aktif di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Jumlah fasilitator anti narkoba yang melakukan guidance & counselling terhadap korban penyalahgunaan narkoba coba pakai Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pemberdayaan peran serta masyarakat yang diterbitkan Layanan Perkantoran TARGET RENCANA 2015 38 Berkas PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 38 Berkas 40 Berkas 2018 40 Berkas 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 50 Satgas 12 Bulan Layanan 55 Satgas 12 Bulan Layanan 60 Satgas 12 Bulan Layanan 65 Satgas 90 Satgas 100 Satgas 110 Satgas 120 Satgas 40 Fasilitator 45 Fasilitator 50 Fasilitator 55 Fasilitator 100 Fasilitator 105 Fasilitator 110 Fasilitator 115 Fasilitator 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan II.L.M.066-7 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 4.7 5.2 5.7 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 2.9 3.2 3.5 2.8 3.1 3.4 4.1 4.5 4.9 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 0.6 0.6 0.7 2018 6.1 0.1 0.3 3.9 3.8 5.4 0.9 1.2 0.8
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS h. Pengawasan Tahanan. Barang Bukti. dan Pengelolaan Aset SASARAN Meningkatnya Pengawasan Tahanan, Pengelolaan Barang Bukti dan Pengelolaan Aset INDIKATOR Jumlah bulan layanan perawatan tahanan dan pengawasan barang bukti BNN RENCANA 2015 12 Bulan Layanan 2016 12 Bulan Layanan TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 12 Bulan Layanan 2018 12 Bulan Layanan Jumlah berkas perkara penyidikan aset tersangka jaringan sindikat narkoba yang diselesaikan (P.21) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang perawatan tahanan. barang bukti. dan penyidikan dan pengelolaan aset 14 Berkas 16 Berkas 16 Berkas 16 Berkas 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen i. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah Layanan Perkantoran Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba 12 Bulan Layanan 100 Lembaga 12 Bulan Layanan 105 Lembaga 12 Bulan Layanan 110 Lembaga 12 Bulan Layanan 115 Lembaga Jumlah lembaga instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi menjadi IPWL 33 Lembaga 36 Lembaga 40 Lembaga 44 Lembaga II.L.M.066-8 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 1.0 1.2 1.3 2.2 2.5 2.7 0.1 0.2 0.2 1.7 1.8 2.0 5.1 5.2 5.4 0.4 0.5 0.5 2018 1.4 3.0 0.2 2.2 5.5 0.5
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi RENCANA 2015 12 Bulan Layanan 2016 12 Bulan Layanan TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 12 Bulan Layanan 2018 12 Bulan Layanan Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen j. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan 100 Lembaga 105 Lembaga 110 Lembaga 115 Lembaga 2 Pedoman 2 Pedoman 2 Pedoman 2 Pedoman II.L.M.066-9 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 25.3 25.3 25.3 1.8 1.8 1.8 5.8 6.5 7.5 1.2 1.2 1.3 2018 25.4 1.8 8.5 1.3
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS k. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba SASARAN Terwujudnya perawatan atau terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu narkoba (IPWL/tersangka/terpida na) INDIKATOR Jumlah korban penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan social di balai rehabilitasi BNN (Rawat Inap) RENCANA 2015 1.300 Orang 2016 1.350 Orang TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 1.600 Orang 2018 1.850 Orang Jumlah korban penyalahgunaan narkoba teratur pakai yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan social rawat jalan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang Jumlah laporan hasil penelitian rehabilitasi medis dan sosial Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi P4GN Jumlah laporan data informasi rekam jejak korban penyalahgunaan narkoba 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Jumlah layanan urusan tata usaha dan rumah tangga 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan Jumlah layanan perkantoran 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan Peralatan dan fasilitas perkantoran Gedung/bangunan TOTAL ALOKASI 1 Paket 1 Paket - - 1 Paket II.L.M.066-10 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 2018 35.6 37.0 43.9 50.7 0.3 0.6 0.9 1.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 6.0 6.7 7.5 8.2 25.9 30.6 32.0 35.2 1.6 1.3 899.2 1,626.7 - 1,920.7 - 5.0 2,529.7
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO (1) I PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal SASARAN (3) INDIKATOR (4) RENCANA 2015 (6) TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 (7) 2017 (8) 2018 (9) RENCANA 2015 (11) 1,125.39 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2016 (12) 1,185.01 2017 (13) 1,247.61 2018 (14) 1,313.34 3267 Pengembangan Potensi Sumberdaya Hayati Daerah Tertinggal Berkembangnya Potensi Sumberdaya Hayati di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan potensi sumberdaya hayati 50 Paket 50 50 50 34.08 35.78 37.57 39.45 Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Potensi Sumberdaya Hayati di Daerah Tertinggal 2 Kajian 2 2 2 1.96 2.05 2.16 2.26 Jumlah Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam Pengembangan Potensi Sumberdaya Hayati 3 Kali 3 3 3 1.49 1.56 1.64 1.72 3269 Pengembangan Sumberdaya Kesehatan Dasar dan Kesehatan Lanjutan Daerah Tertinggal Berkembangnya Sumberdaya Kesehatan Dasar dan Kesehatan Lanjutan di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan sumber daya kesehatan di daerah tertinggal 62 Paket 62 62 62 74.25 98.96 103.91 109.11 Jumlah Rumusan kebijakan bidang kesehatan dasar dan kesehatan lanjutan daerah tertinggal 3 Kajian 3 3 3 2.53 2.66 2.79 2.93 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi lintas sektor dalam pengembangan sumber daya kesehatan 6 Kali 6 6 6 1.61 1.69 1.77 1.86 II.L.067.1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3271 Pengembangan Sumberdaya Pendidikan dan Keterampilan di Daerah Tertinggal Berkembangnya Sumberdaya Pendidikan dan Keterampilan di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan sumberdaya pendidikan dan keterampilan di daerah tertinggal Jumlah Rumusan kebijakan dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka mendukung peningkatan pendidikan dan keterampilan di daerah tertinggal 3273 Pengembangan Teknologi dan Inovasi Daerah Tertinggal Berkembangnya Teknologi dan Inovasi di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan Pengembangan teknologi dan inovasi di daerah tertinggal Jumlah Rumusan Kebijakan dalam Pengembangan Teknologi dan inovasi di Daerah Tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengembangan teknologi dan inovasi di daerah tertinggal II.L.067.2 RENCANA 2015 25 Paket 3 Kajian 7 Kali 30 Paket 2 Paket 5 Kali TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 25 25 3 3 7 7 30 30 2 2 5 5 ALOKASI RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 25 25.83 27.12 28.48 3 2.16 2.26 2.38 7 0.64 0.67 0.71 30 15.00 15.75 16.54 2 1.54 1.62 1.70 5 1.51 1.58 1.66 2018 29.90 2.49 0.74 17.36 1.78 1.74
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3274 Peningkatan Infrastruktur Kesehatan Daerah Tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Kesehatan Dasar di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman Jumlah Rumusan kebijakan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman daerah tertinggal 3275 Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan Di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan Infrastruktur Sosial Bidang Pendidikan Jumlah Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Sosial bidang Pendidikan di Daerah Tertinggal II.L.067.3 RENCANA 2015 50 Paket 3 Kajian 3 Kali 90 Paket 2 Kajian TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 50 50 3 3 3 3 90 90 2 2 ALOKASI RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 50 26.55 27.88 29.27 3 2.21 2.32 2.43 3 1.48 1.55 1.63 90 27.15 28.51 29.93 2 1.85 1.94 2.03 2018 30.73 2.55 1.71 31.43 2.14
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Infrastruktur Sosial Bidang Pendidikan Daerah Tertinggal 3276 Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan infrastruktur ekonomi Jumlah pengembangan kebijakan infrastruktur ekonomi di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal 3277 Peningkatan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Energi di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan infrastruktur energi di daerah tertinggal Jumlah Pengembangan kebijakan peningkatan infrastruktur energi di daerah tertinggal II.L.067.4 RENCANA 2015 7 Kali 134 Paket 2 Kajian 4 Kali 4.513 Paket 2 Kajian TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 RENCANA 2015 7 7 7 1.52 134 134 134 75.25 2 2 2 1.63 4 4 4 1.15 4,513 4,513 4,513 64.55 2 2 2 1.81 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2016 1.59 2017 1.67 2018 1.75 79.01 82.96 87.11 1.71 1.80 1.89 1.21 1.27 1.33 67.78 71.17 74.72 1.90 1.99 2.09
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan Koordinasi peningkatan infrastruktur energi daerah tertinggal 3278 Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan Fasilitasi peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal Jumlah Rumusan pengembangan kebijakan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal 3279 Peningkatan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal Meningkatnya Infrastruktur Transportasi di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal Jumlah Rumusan pengembangan kebijakan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal II.L.067.5 RENCANA 2015 7 Kali 46 Paket 3 Kajian 6 Kali 85 Paket 2 Kajian TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 7 7 46 46 3 3 6 6 85 85 2 2 7 46 3 6 85 2 RENCANA 2015 1.63 56.55 1.98 1.65 185.65 1.78 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2016 1.71 2017 2018 1.79 1.88 59.38 62.35 65.46 2.08 2.18 2.29 1.73 1.82 1.91 194.93 204.68 215.41 1.87 1.96 2.06
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 3280 Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Daerah Tertinggal Berkembangnya Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan Fasilitasi kemudahan akses UMKM terhadap modal usaha Jumlah Pengembangan kebijakan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal 3281 Pengembangan Pendanaan dan Kemitraan Usaha Daerah Tertinggal Berkembangnya Pendanaan dan Kemitraan Usaha di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan kemitraan usaha Jumlah pengembangan kebijakan di bidang kemitraan usaha di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal II.L.067.6 RENCANA 2015 8 Kali 180 Unit 2 Kajian 9 Kali 25 Paket 3 Kajian 6 Kali TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 8 8 8 180 180 180 2 2 2 9 9 9 25 25 25 3 3 3 6 6 6 RENCANA 2015 1.61 24.55 1.93 2.02 26.30 2.53 1.71 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2016 1.69 2017 2018 1.77 1.86 25.26 26.52 27.85 2.03 2.13 2.23 2.12 2.23 2.34 27.62 29.00 30.45 2.66 2.79 2.93 1.79 1.88 1.97
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3282 Peningkatan Investasi ekonomi Daerah Tertinggal Meningkatnya Investasi Ekonomi di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan investasi ekonomi Jumlah pengembangan kebijakan di bidang Investasi Ekonomi di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan Investasi Ekonomi di daerah tertinggal 3284 Pengembangan Lembaga Perekonomian Daerah Tertinggal Berkembangnya Lembaga Perekonomian di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan lembaga perekonomian di daerah tertinggal Jumlah Pengembangan kebijakan di bidang Lembaga Perekonomian di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi penguatan lembaga perekonomian di daerah tertinggal II.L.067.7 RENCANA 2015 16 Paket 2 Kajian 7 Kali 25 Paket 2 Kajian 4 Kali TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 17 17 2 2 7 7 25 25 2 2 4 4 17 2 7 25 2 4 RENCANA 2015 16.49 2.21 1.31 16.45 1.91 1.41 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 17.31 18.18 2.32 2.43 1.37 1.44 17.27 18.14 2.00 2.10 1.48 1.55 2018 19.09 2.55 1.51 19.04 2.21 1.63
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3286 Pengembangan Pengelolaan Komoditas Unggulan Berkembangnya Pengelolaan Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan komoditas unggulan Jumlah Rumusan kebijakan pengembangan komoditas unggulan kabupaten Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengembangan produk unggulan 3287 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lokal Daerah Tertinggal Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Lokal di Daerah Tertinggal Jumlah bantuan stimulan penguatan kapasitas lembaga lokal Jumlah Pengembangan kebijakan penguatan kapasitas lembaga lokal di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi penguatan kapasitas lembaga lokal di Daerah Tertinggal II.L.067.8 RENCANA 2015 35 Paket 5 Kajian 4 Kali 20 Paket 2 Kajian 6 Kali TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 36 38 5 5 4 4 20 20 2 2 6 6 40 5 4 20 2 6 RENCANA 2015 70.33 3.45 1.47 14.63 1.28 1.50 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 73.85 77.54 3.62 3.80 1.54 1.62 15.36 16.13 1.34 1.41 1.58 1.65 2018 81.42 3.99 1.70 16.94 1.48 1.74
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3289 Pengembangan Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal Berkembangnya Kelembagaan Sosial Masyarakat di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan penguatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat di Daerah Tertinggal Jumlah Rumusan Pengembangan Kebijakan Penguatan Organisasi Masyarakat di Daerah Tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal 3290 Pengembangan Kerja Sama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Daerah Tertinggal Berkembangnya Kerja Sama Antar Lembaga Sosial dan Budaya di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan lembaga sosial dan budaya di daerah tertinggal Jumlah Rumusan Pengembangan kebijakan lembaga sosial dan budaya di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengembangan potensi lembaga sosial dan budaya di daerah tertinggal II.L.067.9 RENCANA 2015 50 Paket 2 Kajian 4 Kali 15 Paket 2 Kajian 6 Kali TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 50 50 2 2 4 4 15 15 2 2 6 6 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2015 2016 2017 2018 18.93 50 16.35 17.17 18.03 2 2.26 2.37 2.49 2.61 4 1.06 1.11 1.17 1.23 15 21.55 22.63 23.76 24.95 2 1.92 2.01 2.11 2.22 6 1.61 1.69 1.77 1.86
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 3293 Pengembangan Ketenagakerjaan daerah tertinggal Berkembangnya Ketenagakerjaan di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan ketenagakerjaan di daerah tertinggal Jumlah Rumusan kebijakan ketenagakerjaan di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi ketenagakerjaan di daerah tertinggal 3295 Pengembangan Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal Berkembangnya Kawasan Perdesaan di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Desa Terpadu di Daerah Tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi dibidang pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan terpadu di daerah tertinggal 3296 Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal Berkembangnya Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal Jumlah bantuan stimulan pembangunan kawasan perbatasan di daerah tertinggal II.L.067.10 RENCANA 2015 80 Paket 2 Kajian 4 Kali 26 Paket 2 Kajian 4 Kali 55 Paket TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 80 80 2 2 4 4 26 26 2 2 4 4 55 55 80 2 4 26 2 4 55 RENCANA 2015 21.10 1.90 1.27 43.25 1.81 1.37 56.03 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 22.16 23.26 1.99 2.09 1.33 1.39 45.41 47.68 1.90 1.99 1.44 1.51 58.83 61.77 2018 24.43 2.19 1.46 50.07 2.09 1.59 64.86
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah Rumusan Pengembangan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di Daerah Tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengembangan kawasan perbatasan di daerah tertinggal 3297 Pengelolaan Daerah Pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial di daerah Tertinggal* Meningkatnya Pengelolaan Daerah Pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan Pembangunan daerah rawan bencana alam dan bencana sosial di daerah tertinggal Jumlah Rumusan Kebijakan Mitigasi Bencana di Daerah Tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi dalam penanganan bencana alam dan bencana sosial di daerah tertinggal 3298 Pengembangan Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal Berkembangnya Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan pulau terluar dan terpencil di daerah tertinggal Jumlah Rumusan Kebijakan pengelolaan Pulau Terluar dan Terpencil secara terpadu di daerah tertinggal II.L.067.11 RENCANA 2015 2 Kajian 5 Kali 19 Paket 2 Kajian 7 Kali 20 Paket 2 Kajian TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 2 2 5 5 19 19 2 2 7 7 20 20 2 2 ALOKASI RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 2 1.73 1.82 1.91 2.00 5 1.31 1.38 1.44 1.52 19 14.53 15.25 16.01 16.81 2 2.01 2.11 2.21 2.32 7 1.55 1.62 1.70 1.79 20 47.78 50.16 52.67 55.31 2 1.90 2.00 2.09 2.20
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pembangunan pulau terluar dan terpencil di daerah tertinggal 3299 Pengembangan Wilayah Strategis Daerah Tertinggal Berkembangnya Wilayah Strategis di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan Pengembangan Wilayah Strategis Daerah Tertinggal Jumlah Rumusan Pengembangan Kebijakan Wilayah Strategis di Daerah Tertinggal Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Wilayah Strategis di daerah tertinggal 4050 Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal Berkembangnya Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan mineral, energi, pariwisata dan lingkungan hidup di daerah tertinggal Jumlah Rumusan pengembangan kebijakan dalam pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, pariwisata dan lingkungan hidup di daerah tertinggal II.L.067.12 RENCANA 2015 6 Kali 27 Paket 3 Kajian 7 Kali 20 Paket 2 Kajian TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 6 6 27 27 3 3 7 7 20 20 2 2 ALOKASI RENCANA 2015 6 1.21 PRAKIRAAN MAJU 2016 1.27 2017 2018 1.33 1.39 27 15.61 16.39 17.21 18.07 3 1.95 2.05 2.15 2.26 7 2.53 2.66 2.79 2.93 20 14.30 15.02 15.77 16.55 2 1.58 1.66 1.74 1.83
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan sumber daya mineral, energi, pariwisata dan lingkungan hidup di daerah tertinggal 5205 Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Meningkatnya keberdayaan Masyarakat di Daerah Tertinggal Jumlah Bantuan Stimulan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal Jumlah Rumusan Kebijakan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal Jumlah Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal II Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPDT TOTAL ALOKASI II.L.067.13 RENCANA 2015 4 Kali 16 Paket 1 Kajian 5 Kali TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 4 4 16 16 1 1 5 5 RENCANA 2015 4 1.26 16 20.30 1 1.63 5 1.28 260.44 1,385.83 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2016 1.32 2017 2018 1.38 1.45 21.32 22.38 23.50 1.71 1.79 1.88 1.34 1.41 1.48 270.11 280.26 290.93 1,455.12 1,527.87 1,604.27
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KOMNAS HAM Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara 1 Meningkatnya Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas HAM Meningkatnya Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Melalui Penguatan Peraturan PerUUan yang Berperspektif HAM Jumlah publikasi HAM Jumlah fasilitator HAM Jumlah aparatur negara, perorangan, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang paham terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM Jumlah rekomendasi yang terkait dengan n peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM 38 51 450 14 39 51 540 14 42 101 620 14 43 101 720 14 II.L.074-1 RENCANA 2015 71.3 6.9 1.6 0.5 1.6 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) 2016 110.8 PRAKIRAAN MAJU 2017 131.6 2018 156.1 8.4 10.7 13.0 1.9 0.5 2.3 1.2 2.2 2.9 2.7 1.4 3.8
Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2 Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Terlaksananya Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait Jumlah kasus pelanggaran HAM yang ditangani Jumlah aplikasi pengaduan online dan database pengaduan Rekomendasi Komnas HAM yang ditindaklanjuti 400 1 7 Jumlah penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke Jaksa Agung Jumlah pemantauan kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM 3 346 Jumlah kasus pelanggaran HAM yang ditangani melalui mekanisme mediasi 172 Jumlah penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional WN dalam pemilu kepala daerah 12 II.L.074-2 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 500 600 1 1 8 9 3 4 450 550 222 272 24 34 2018 700 1 10 4 650 322 34 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 12.2 19.6 27.9 36.3 1.8 2.5 3.5 4.7 0.4 0.7 0.8 1.0 0.7 0.9 1.1 1.4 0.8 1.2 1.8 2.2 4.5 7.0 9.8 13.4 2.8 4.6 6.4 8.8
Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 3 Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Jumlah kertas kebijakan yang terkait rekomendasi untuk penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan, hukum dan kebijakan yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Jumlah konsep pengembangan mekanisme penanganan KtP di institusi penegak hukum dalam rangka penguatan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) Jumlah kebijakan penanganan KtP di institusi keagamaan dan institusi kemasyarakatan lainnya Jumlah kebijakan untuk implementasi Kurikulum pendidikan yang berlaku lokal dan nasional yang berperspektif HAM dan jender II.L.074-3 5 1 1 1 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 5 5 1 1 1 1 1 1 2018 5 1 1 1 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 9.7 15.2 16.7 20.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase pesebaran isu/wilayah/mitra dan kelompok sasaran kampanye publik dalam rangka penyebarluasan isu KtP 20% Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM Perempuan Persentase pengguna layanan Resource Centre KtP Jumlah konsep pengembangan sistem pemulihan dalam makna luas bagi perempuan korban Jumlah laporan hasil pemantauan termasuk pendokumentasian dan pencarian fakta serta evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan 20% 20% 1 5 II.L.074-4 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 30% 40% 30% 40% 30% 40% 1 1 5 5 2018 50% 50% 50% 1 5 RENCANA 2015 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 Persentase pengaduan online dan database pengaduan Jumlah aplikasi pengaduan online dan database pengaduan Jumlah dokumen penguatan fungsi kelembagaan Komnas Perempuan sebagai NHRI bermandat spesifik Layanan Perkantoran Jumlah unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Baseline) 90% 1 1 12 10 20 TOTAL ALOKASI II.L.074-5 TARGET 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 90% 90% 1 1 1 1 12 60 12 60 50 50 2018 90% 1 1 12 60 50 RENCANA 2015 0.5 0.1 0.0 0.3 7.9 0.4 71.3 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 0.5 0.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 13.2 0.3 14.6 2.1 16.0 0.4 0.4 0.5 110.8 131.6 156.1
MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN / LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Target No Program/kegiatan Sasaran Indikator Prakiraan maju Rencana 2015 Rencana 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG 394.1 Meningkatnya layanan tata kelola perencanaan, hukum, keuangan dan asset, SDM, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan penelitian, dalam rangka mendukung sistem pelayanan jasa dan informasi MKKuG. 1. Presentase layanan dokumen perencanaan yang dapat diselesaikan tepat waktu 2. Presentase layanan dokumen peraturan perundang- undangan dan kerjasama yang dapat diselesaikan tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. Presentase layanan dokumen administrasi keuangan dan asset barang milik Negara yang dapat diselesaikan tepat waktu 4. Jumlah SDM terdidik dan terlatih sesuai dengan standar kompetensi diklat 5. Jumlah metode dan model hasil penelitian dan kajian MKKuG yang dapat dioperasionalkan. 6. Presentase taruna yang lulus menyelesaikan pendidikan 7. Presentase temuan hasil pemeriksaan yang dapat tindaklanjut 75% 70 jam 70% 99% 70% 80% 99% 85% 99% 90% 99% II.L.075-1 Alokasi (Milyar Rupiah) Prakiraan maju Ket 2016 2017 2018 (10) (11) (12) 413.9 434.5 456.3
No (1) II Program/kegiatan (2) Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sasaran (3) Meningkatnya kepuasan pengguna informasi peringatan dini cuaca ekstrim dan informasi cuaca secara rutin untuk mendukung keselamatan transportasi dan pengelolaan bencana Meningkatnya kepuasan pengguna informasi iklim dan kualitas udara untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan bencana. Indikator (4) 1. Persentase akurasi informasi peringatan dini cuaca ekstrim 2 jam sebelum kejadian untuk 27 propinsi skala kabupaten 2.Persentase akurasi informasi cuaca publik 1 hari sebelum kejadian untuk 33 propinsi 3. Persentase akurasi informasi cuaca penerbangan untuk take off and landing di 28 bandara secara real time dan online 4. Persentase akurasi informasi cuaca untuk forecast rute penerbangan dan untuk bandara keberangkatan dan tujuan di 22 bandara 5. Persentase akurasi informasi cuaca maritim dan kepelabuhanan untuk 120 pelabuhan 1. Tingkat akurasi informasi iklim 2. Kecepatan penyampaian informasi prakiraan iklim sampai tingkat kabupaten Rencana 2015 (5) 90% 70% 100% 80% 80% 70% 90% Target Prakiraan maju 2016 2017 (6) (7) II.L.075-2 2018 (8) Rencana 2015 (9) 1,353.6 Alokasi (Milyar Rupiah) Prakiraan maju Ket 2016 2017 2018 (10) (11) (12) 1,300.7 1,365.7 1,434.0
No (1) Program/kegiatan (2) Sasaran (3) Indikator (4) 3. Kecepatan penyampaian informasi dini iklim ekstrim (CEWS) kepada stakeholders 4. Jumlah penyuluh pertanian yang menerima peningkatan pemahaman dan menerapkannya di sektor pertanian 5. Kecepatan layanan informasi dini kualitas udara 6. Jangkauan layanan informasi kualitas udara di 8 propinsi rawan kebakaran hutan 7. Jangkauan layanan informasi perubahan iklim 8. Jumlah ragam /jenis informasi perubahan iklim Rencana 2015 (5) 2 hari 1250 orang 3 jam% 90% 3 sektor 5 jenis Target Prakiraan maju 2016 2017 (6) (7) II.L.075-3 2018 (8) Rencana 2015 (9) Alokasi (Milyar Rupiah) Prakiraan maju Ket 2016 2017 2018 (10) (11) (12)
No (1) Program/kegiatan (2) Sasaran (3) Meningkatnya kepuasan pengguna informasi gempabumi, tsunami, seismologi teknik dan geofisika potensialuntuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan bencana. Meningkatnya pelayanan pemeliharaan, kalibrasi, jaringan komunikasi, database untuk mendukung peningkatan sistem pelayanan jasa dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Indikator (4) 1.Kecepatan penyampaian informasi gempabumi dan tsunami yang sampai kepada institusi perantara (interface institution) 2. Persentase akurasi informasi untuk seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu 1. Jumlah lokasi peralatan operasional meteorologi di Stasiun Meteorologi, peralatan meteorologi hasil rekayasa yang dapat dioperasionalkan 2. Jumlah lokasi peralatan operasional klimatologi di Stasiun klimatologi, peralatan klimatologi hasil rekayasa yang dapat dioperasionalkan dengan baik dan lokasi stasiun 3. Jumlah lokasi peralatan operasional Geofisika di Stasiun Geofisika, peralatan Geofisika hasil rekayasa yang dapat dioperasionalkan dengan 4. Prosentase ketersediaan layanan jaringan komunikasi dan internet; 5. Prosentase ketersediaan layanan sistem operasi jaringan komunikasi; 6. Tersedianya layanan administrasi dan pengembangan jaringan komunikasi terupdate; Rencana 2015 (5) 4 menit 100% 37 lokasi 110 lokasi 53 lokasi 98% 95% 12 Bln Target Prakiraan maju 2016 2017 (6) (7) 160 lokasi 193 lokasi 362 lokasi 430 lokasi 64 lokasi 79 lokasi 98% 99% 96% 97% 12 Bln 12 Bln II.L.075-4 2018 (8) 193 lokasi 430 lokasi 80 lokasi 99% 98% 12 Bln Rencana 2015 (9) Alokasi (Milyar Rupiah) Prakiraan maju Ket 2016 2017 2018 (10) (11) (12)
No (1) 1 2 Program/kegiatan (2) Pengelolaan Data Base BMKG Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Sasaran (3) Meningkatnya manajemen database MKGU Meningkatnya pengembangan sisitem pengelolaan database MKGU Meningkatnya pemeliharaan sistem pengelolaan database MKGU Meningkatnya Layanan Informasi dini gempabumi dan tsunami Meningkatnya Layanan Mitigasi gempabumi dan tsunamI Indikator (4) 7. Jumlah lokasi pengelolaan data MKGU yang terintegrasi 8. Jumlah lokasi sistem pengelolaan database MKGU yang dikembangkan 9. Jumlah lokasi sarana pendukung pengelolaan database MKGU yang beroperasi dengan baik Jumlah lokasi pengelolaan database MKGU yang terintegrasi Jumlah lokasi sistem pengelolaan database MKGU yang dikembangkan Jumlah lokasi sarana pendukung pengelolaan database MKGU yang beroperasi dengan baik Prosentase akurasi informasi gempa bumi Prosentase akurasi peringatan dini tsunami Prosentase jumlah kabupaten potensi terdampak yang memperoleh pelayanan mitigasi gempabumi. Rencana 2015 (5) 36 lokasi 36 lokasi 79 lokasi 36 Lokasi 36 Lokasi 36 Lokasi 75% 75% 60% Target Prakiraan maju 2016 2017 (6) (7) 36 lokasi 36 lokasi 36 lokasi 36 lokasi 79 lokasi 79 lokasi 72 Lokasi 108 Lokasi 72 Lokasi 108 Lokasi 72 Lokasi 108 Lokasi 80% 80% 80% 80% 70% 75% II.L.075-5 2018 (8) 36 lokasi 36 lokasi 79 lokasi 144 Lokasi 144 Lokasi 144 Lokasi 85% 85% 80% Rencana 2015 (9) 30.0 9.5 10.2 10.4 108.8 9.6 25.6 11.0 Alokasi (Milyar Rupiah) Prakiraan maju Ket 2016 2017 2018 (10) (11) (12) 27.9 29.3 30.7 8.8 9.2 9.7 B 9.4 9.9 10.4 B 9.6 10.1 10.6 B 114.3 120.0 126.0 10.1 10.6 11.1 N 26.9 28.2 29.7 N 11.5 12.1 12.7 N
No (1) 3 4 Program/kegiatan (2) Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG Sasaran (3) Meningkatnya efisiensi operasional gempabumi dan tsunami Meningkat nya akurasi Prakiraan Iklim Meningkatnya kecepatan diseminasi informasi iklim Indikator (4) Prosentase jumlah kabupaten potensi terdampak yang memperoleh pelayanan mitigasi tsunami Prosentase ketersediaan data untuk monitoring Gempabumi. Prosentase ketersediaan data untuk monitoring Tsunami Tingkat akurasi prakiraan hujan bulanan Tingkat akurasi prakiraan musim Kecepatan diseminasi informasi iklim sampai di pengguna tingkat kecamatan Kecepatan diseminasi informasi agroklimat sampai di pengguna tingkat kecamatan Kecepatan diseminasi informasi iklim maritim sampai di instansi kelautan dan pelabuhan Rencana 2015 (5) 60% 70% 50% 72% 70% 20 Hari 15 Hari 10 Hari Target Prakiraan maju 2016 2017 (6) (7) 70% 75% 75% 80% 60% 65% 72% 75% 70% 70% 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 7 Hari II.L.075-6 2018 (8) 80% 85% 70% 75% 70% 10 Hari 10 Hari 7 Hari Rencana 2015 (9) 7.8 44.0 10.9 76.8 29.4 3.9 23.5 10.6 9.4 59.1 Alokasi (Milyar Rupiah) Prakiraan maju Ket 2016 2017 2018 (10) (11) (12) 8.1 8.5 9.0 N 46.2 48.5 50.9 N 11.4 12.0 12.6 N 80.6 84.6 88.9 30.9 32.4 34.0 N 4.1 4.3 4.5 N 24.6 25.9 27.1 N 11.1 11.7 12.3 N 9.9 10.4 10.9 N 78.2 82.1 86.2
No (1) Program/kegiatan (2) Sasaran (3) Meningkatnya layanan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi peralatan meteorologi Meningkatnya layanan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi peralatan klimatologi Meningkatnya layanan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi peralatan geofisika Indikator (4) Jumlah lokasi peralatan operasional meteorologi di Stasiun Meteorologi, peralatan meteorologi hasil rekayasa yang dapat dioperasionalkan dengan baik dan lokasi stasiun meteorologi yang peralatannya terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan Jumlah lokasi peralatan operasional klimatologi di Stasiun klimatologi, peralatan klimatologi hasil rekayasa yang dapat dioperasionalkan dengan baik dan lokasi stasiun klimatologi yang peralatannya terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan Jumlah lokasi peralatan operasional Geofisika di Stasiun Geofisika, peralatan Geofisika hasil rekayasa yang dapat dioperasionalkan dengan baik dan lokasi stasiun Geofisika yang peralatannya terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan Rencana 2015 (5) 107 Lokasi 324 Lokasi 53 Lokasi Target Prakiraan maju 2016 2017 (6) (7) 160 Lokasi 193 Lokasi 362 Lokasi 430 Lokasi 64 Lokasi 79 Lokasi II.L.075-7 2018 (8) 193 Lokasi 430 Lokasi 80 Lokasi Rencana 2015 (9) 23.8 18.7 16.5 Alokasi (Milyar Rupiah) Prakiraan maju Ket 2016 2017 2018 (10) (11) (12) 31.7 33.3 34.9 B 24.7 25.9 27.2 B 21.8 22.9 24.1 B
No (1) 5 6 7 Program/kegiatan (2) Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG Sasaran (3) Ketersediaan layanan infrastruktur jaringan dan internet Ketersediaan layanan sistem operasi jaringan komunikasi Ketersediaan layanan manajemen jaringan komunikasi Meningkatnya layanan informasi cuaca penerbangan Meningkatnya layanan informasi cuaca maritim Indikator (4) Prosentase ketersediaan layanan jaringan komunikasi dan internet Prosentase ketersediaan layanan sistem operasi jaringan komunikasi Tersedianya layanan administrasi dan pengembangan jaringan komunikasi ter-update Jumlah Bandara yang memperoleh layanan informasi cuaca penerbangan dengan akurasi 80 % Jumlah Bandara yang memperoleh pelayanan informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas secara online dan realtime dengan akurasi 100% Jumlah sistem pengamatan otomatis di Stasiun/Pos Jumlah Pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% - 80 % Rencana 2015 (5) 87% 86% 12 Bulan 2 Bandara 32 Bandara 15 Stasiun/ Pos 10 Pelabuhan Target Prakiraan maju 2016 2017 (6) (7) 87.3% 87.5% 86.5% 87% 12 Bulan 12 Bulan 4 Bandara 6 Bandara 40 Bandara 47 Bandara 30 Stasiun/ Pos 60 Stasiun/ Pos 20 Pelabuhan 30 Pelabuhan II.L.075-8 2018 (8) 90% 90% 12 Bulan 8 Bandara 52 Bandara 90 Stasiun/ Pos 40 Pelabuhan Rencana 2015 (9) 58.1 25.3 19.0 13.8 164.4 13.2 105.1 34.2 11.9 300.7 Alokasi (Milyar Rupiah) Prakiraan maju Ket 2016 2017 2018 (10) (11) (12) 67.8 71.1 74.7 29.3 30.8 32.3 B 22.0 23.1 24.3 B 16.4 17.2 18.1 B 173.8 182.5 191.6 14.0 14.7 15.4 B 111.0 116.5 122.3 B 36.3 38.1 40.0 B 12.6 13.2 13.9 B 195.2 204.9 215.2
No (1) 8 Program/kegiatan (2) Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG Sasaran (3) Meningkatnya layanan informasi meteorologi publik Meningkatnya layanan informasi cuaca ekstrim Meningkatnya kemampuan pelayanan informasi meteorologi melalui strengthening BMKG Meningkatnya kecepatan layanan informasi kualitas udara. Meningkatnya ragam informasi perubahan iklim. Indikator (4) Jumlah Kabupaten di seluruh Indonesia yang memperoleh prakiraan cuaca skala kecamatan melalui media elektronik dan cetak lokal (setempat) dengan tingkat akurasi 65-75 % Jumlah Kabupaten yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kecamatan dengan tingkat akurasi 65-75 % Jumlah Propinsi yang memperoleh pelayanan informasi meteorologi melalui strengthening BMKG Kecepatan layanan informasi konsentrasi partikulate matter Kecepatan layanan informasi kualitas udara Ragam jenis informasi perubahan iklim yang diterima oleh masyarakat Ragam sektor yang terlayani informasi perubahan iklim Rencana 2015 (5) 68 Kabupaten 58 Kabupaten 33 Propinsi 24 Jam 3 Bulan 3 Ragam 2 Ragam Target Prakiraan maju 2016 2017 (6) (7) 136 Kabupaten 204 Kabupaten 136 Kabupaten 204 Kabupaten
12 Jam 6 Jam 2 Bulan 1 Bulan 6 Ragam 9 Ragam 4 Ragam 6 Ragam II.L.075-9 2018 (8) 272 Kabupaten 272 Kabupaten
3 Jam 20 Hari 12 Ragam 8 Ragam Rencana 2015 (9) 37.3 148.6 114.8 40.6 6.4 14.6 10.6 9.0 Alokasi (Milyar Rupiah) Prakiraan maju Ket 2016 2017 2018 (10) (11) (12) 63.1 66.3 69.6 N 132.1 138.7 145.6 N
N 42.7 44.8 47.0 6.7 7.0 7.4 N 15.3 16.1 16.9 N 11.1 11.7 12.3 N 9.5 10.0 10.5 N
No (1) 9 10 Program/kegiatan (2) Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG Sasaran (3) Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Seismologi Teknik Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Geopotensial dan tanda Waktu Meningkatnya efisiensi operasional di bidang seismologi teknik dan geofisika potensial & tanda waktu Meningkatnya layanan data dan informasi MKG Meningkatnya UPT yang dikembangkan Indikator (4) Terpenuhinya target prosentase informasi seismologi teknik untuk daerah rawan bencana gempa bumi Tercapainya target prosentase informasi geofisika potensial dan tanda waktu untuk data dukung instansi terkait Tercapainya target prosentase ketersediaan data di bidang seismologi teknik dan geofisika potensial & tanda waktu Jumlah laporan data dan informasi yang disampaikan ke kantor pusat/stakeholder Jumlah UPT yang dikembangkan TOTAL PAGU Rencana 2015 (5) 65% 60% 70% 178 Laporan 155 UPT Target Prakiraan maju 2016 2017 (6) (7) 70% 71% 70% 75% 72% 74% 178 Laporan 178 Laporan 155 UPT 155 UPT II.L.075-10 2018 (8) 72% 80% 76% 178 Laporan 155 UPT Rencana 2015 (9) 35.0 22.0 10.5 2.6 480.1 64.4 80.8 1,747.7 Alokasi (Milyar Rupiah) Prakiraan maju Ket 2016 2017 2018 (10) (11) (12) 35.0 36.8 38.6 22.1 23.2 24.4 B 10.2 10.9 11.4 B 2.6 2.7 2.9 B 485.3 509.6 535.1 64.4 67.7 71.1 B 80.9 85.0 89.2 B 1,714.6 1,800.3 1,890.3
MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 1 PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya SASARAN Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya INDIKATOR Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna) RENCANA 2015 77.50% KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2017 77.50% 2016 77.50% 1.2 Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu. 1 Prosentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja. 75% 90% 90% 2 Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 75% 90% 90% II.L.076-1 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA 2015 2018 77.50% 912.4 PRAKIRAAN MAJU 2017 1,005.4 2016 957.5 2018 1,055.6 15.0 6.7 7.1 7.4 90% 10.4 90% 2.0
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 1.3 Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi. INDIKATOR 3 Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendistribusikan logistik Pemilu sesuai SOP dan kondisi masing- masing daerah 4 Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP. 1 Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL 2 Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 3 Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 4 Prosentase (%) kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU II.L.076-2 RENCANA 2015 75% 75% 75% 75% 75% 100% KELUARAN 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 95% 95% 77.50% 77.50% 77.50% 77.50% 77.50% 77.50% 77.50% 77.50% 100% (penerapan) 100% (penerapan) 2018 95% 77.50% 77.50% 77.50% 77.50% 100% (penerapan) RENCANA 2015 1.2 1.3 50.3 35.2 4.0 6.8 0.7 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 52.8 55.5 58.3
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU 2.1 Penyelenggaraan dukungan sarana dan pra sarana Tersedianya dukungan sarana dan pra sarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota INDIKATOR 5 Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia. 6 Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur 7 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Tingkat/ kesesuaian kebutuhan anggota dan staf KPU terhadap ketersediaan sarana dan prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan sarana dan prasarana serta kendaraan operasional untuk daerah pemekaran 1 % akumulasi kemajuan pengadaan meubelair dan belanja modal 2 % akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung KPU Prov/Kab/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal II.L.076-3 RENCANA 2015 8 kali 100% 7 Aplikasi 85%
80% KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2017 1 kali/prov 2016 1 kali/prov 100% 100% 7 Aplikasi 7 Aplikasi 85% 85%
80% 100% 2018 1 kali/prov RENCANA 2015 3.7 100% 7 Aplikasi 85% 100.0 100.0
25.0 100% ALOKASI (MILIAR RUPIAH) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 105.5 110.8 116.3 105.5 110.8 116.3
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota 3.1 Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Terselenggaraanya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya INDIKATOR 3 % akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional dan belanja modal untuk daerah pemekaran Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan). 1 Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan 2 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU 3 Persentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelayanan kepemiluan terkait terhadap partai politik, DPD, dan dana kampanye II.L.076-4 RENCANA 2015 80% 85% 20 rancangan 80% 75% KELUARAN 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 80% 100% 85% 85% 20 rancangan 20 rancangan 80% 80% 75% 75% ALOKASI (MILIAR RUPIAH) 2018 RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 100% 75.0 85% 97.0 101.9 107.0 112.3 20.9 22.0 23.1 24.2 20 rancangan 5.8 80% 8.7 75% 1.6
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 3.2 Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih Terselenggaranya bimbingan liasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih INDIKATOR 4 Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum 5 Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu 1 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada. 2 % proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat 3 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID 4 Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD 5 Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 6 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 7 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada II.L.076-5 RENCANA 2015 6 jenis 33 provinsi 200 Daerah 100% 9 Provinsi dan 30 Kab/ Kota 65 Satuan Kerja 65 Satuan Kerja 531 Satuan Kerja 200 Daerah KELUARAN 2016 6 jenis PRAKIRAAN MAJU 2017 6 jenis 33 provinsi 33 provinsi 200 Daerah 200 Daerah 100% 100% 18 Provinsi dan 130 Kab/ Kota 65 Satuan Kerja 27 Provinsi dan 270 Kab/ Kota 65 Satuan Kerja 65 Satuan Kerja 531 Satuan Kerja 65 Satuan Kerja 531 Satuan Kerja 200 Daerah 200 Daerah 2018 6 jenis RENCANA 2015 3.3 33 provinsi 1.6 76.1 200 Daerah 5.4 100% 12.0 33 Provinsi dan 530 Kab/ Kota 65 Satuan Kerja 2.1 4.0 65 Satuan Kerja 531 Satuan Kerja 3.1 200 Daerah 7.7 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 79.9 83.9 88.1
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 8 Jumlah pusat pendidikan pemilih 9 % penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada TOTAL II.L.076-6 RENCANA 2015 9 Provinsi 75% KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2017 27 Provinsi 2016 18 Provinsi 75% 75% 2018 33 Provinsi 75% RENCANA 2015 21.6 20.2 1,109.4 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1,164.9 1,223.1 2018 1,284.3
01 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi umum dan proses layanan umum yang moderen dan terpercaya Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 TARGET INDIKATOR RENCANA 2015 Prakiraan Maju 2016 2017 II.L.077-1 2018 RENCANA 2015 99.6 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) Prakiraan Maju 2016 2017 176.3 178.8 2018 197.5
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk meningkatnya layanan keamanan dan ketertiban gedung kantor dan rumah jabatan MK Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu Meningkatnya Kualitas Kajian Perkara Konstitusi dan Penelitian yang berkaitan dengan Isu-Isu Hukum, Konstitusi dan Ketatanegaraan INDIKATOR RENCANA 2015 II.L.077-2 2016 TARGET Prakiraan Maju 2017 2018 RENCANA 2015 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) Prakiraan Maju 2016 2017 2018
NO 02 06 1 07 KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI Program Penanganan Perkara Konstitusi Tersedianya Sarana Organisasi dalam Jumlah yang Optimal dan Kualitas yang Semakin Meningkat Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan publik terhadap MK Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan di Mahkamah Konstitusi Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Peradilan dan Proses Pelayanan Peradilan yang Modern dan Terpercaya Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif,PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan Perkara Lainnya Terwujudnya Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan Perkara Lainnya Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi INDIKATOR Jumlah penanganan perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya Jumlah penanganan perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati dan PHPU Walikota JUMLAH RENCANA 2015 116 perkara 170 perkara II.L.077-3 TARGET Prakiraan Maju 2016 2017 121 perkara 126 perkara 124 perkara 103 perkara 2018 131 perkara 207 perkara RENCANA 2015 7.6 100.1 38.9 38.9 6.5 213.8 ALOKASI (MILIAR RUPIAH) Prakiraan Maju 2016 2017 48.6 82.3 85.1 79.2 40.6 42.3 40.6 42.3 20.6 21.8 330.6 362.1 2018 44.0 31.5 118.3 44.0 26.8 374.1
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA: PPATK TARGET KL Prog Keg Program/Kegiatan Uraian IKK Rencana 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 078 078 06 06 3379 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Pengelolaan Bidang Hukum PPATK 001 Jumlah Rekomendasi PPATK yang disampaikan kepada 12 14 16 Pemerintah 002 Persentase pemenuhan layanan hukum 003 Persentase pemenuhan pertimbangan dan pendapat 85% 85% 90% 90% 95% 95% hukum yang diberikan 004 Persentase rekomendasi yang disetujui Pimpinan 005 Jumlah kajian hukum 006 Penyelesaian tepat waktu rancangan peraturan 85% 5 85% 90% 6 90% 95% 7 95% perundang-undangan terkait TPPU 007 Penyelesaian tepat waktu rancangan peraturan dan 85% 90% 95% kebijakan internal PPATK 078 06 3380 Pelaksanaan Kerja Sama dan Humas PPATK 001 Jumlah Issue strategis PPATK yang disampaikan 8 9 10 kepada Komite TPPU 002 Efektivitas kerjasama dalam dan luar negeri 003 Tingkat pemahaman aparat penegak hukum 004 Persentase LHA/LHP yang ditindaklanjuti apgakum 3.5 Indeks 3.5 Indeks 70% 3.5 Indeks 3.5 Indeks 80% 3.5 Indeks 3.5 Indeks 90% 005 Jumlah pelatihan yang dilaksanakan untuk penegak 30 30 30 hukum 006 Jumlah pertemuan dengan jejaring organisasi dalam 42 44 46 negeri 007 Jumlah MoU dengan lembaga dalam negeri 008 Jumlah kegiatan di forum internasional 009 Jumlah MoU dengan FIU negara lain 010 Persentase kesesuaian dengan standar internasional 6 MoU 11 2 MoU 80% 8 MoU 12 2 MoU 80% 10 MoU 13 2 MoU 80% (FATF) 011 Jumlah sosialisasi pada masyarakat tentang PP TPPU 26 27 28 II.L.078-1 2018 16 95% 95% 95% 7 95% 95% 10 3.5 Indeks 3.5 Indeks 90% 30 46 10 MoU 13 2 MoU 80% 28 Rencana 2015 20.7 2.7 3.7 ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 20.2 3.0 21.2 3.2 2.0 2.1 2018 22.2 3.3 2.2
KEMENTERIAN/LEMBAGA: PPATK KL Prog Keg Program/Kegiatan 078 06 3381 Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK Uraian IKK 001 Ketersediaan infrastruktur dan aplikasi TI PPATK 002 Tingkat kepuasan layanan TI 003 Progress penyempurnaan kebijakan dan pedoman TI 004 Progress pengembangan infrastruktur 005 Persentase downtime dari infrastruktur 006 Jumlah simulasi Disaster Recovery Plan (DRP) 007 Progres pengembangan aplikasi 008 Persentase downtime dari aplikasi 009 Progress ketersediaan datawarehouse 010 Jumlah pelatihan TI yang dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi II.L.078-2 Rencana 2015 85% 3.2 Indeks 80% 85% 5% 1 95% 5% 60% 4 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 90% 3.2 Indeks 85% 95% 3.2 Indeks 90% 90% 5% 1 95% 5% 70% 4 95% 5% 1 95% 5% 80% 4 2018 95% 3.2 Indeks 90% 95% 5% 1 95% 5% 80% 4 Rencana 2015 8.3 ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 8.8 9.3 2018 9.7
KEMENTERIAN/LEMBAGA: PPATK KL Prog Keg Program/Kegiatan 078 06 3382 Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor 078 06 3383 Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor Uraian IKK 001 Indeks kepatuhan pelapor 002 Jumlah pelapor yang diaudit per tahun 003 Progress penyempurnaan pedoman audit kepatuhan pelapor 004 Tingkat pemahaman pelapor terhadap pedoman audit kepatuhan 005 Jumlah koordinasi dengan LPP 006 Persentase audit berbasis risiko 007 Persentase penyelesaian laporan audit tepat waktu 008 Persentase rekomendasi hasil audit kepatuhan yang ditindaklanjuti 001 Jumlah pelapor aktif 002 Indeks kualitas laporan 003 Progress penyempurnaan pedoman/peraturan bagi pihak pelapor 004 Persentase tanggapan tepat waktu terhadap pertanyaan pelapor 005 Tingkat kesadaran dan pemahaman pelapor 006 Jumlah pihak pelapor yang mendapat sosialisasi 007 Jumlah pelapor yang belum pernah menyerahkan laporan 008 Persentase reviu pedoman PJK tepat waktu 009 Jumlah LTKM 010 Jumlah LTKT, LT, dan LTD 011 Tingkat kesesuaian laporan dengan pedoman 012 Jumlah pelapor yang terdaftar 013 Persentase pengiriman tepat waktu laporan hasil cleansing II.L.078-3 Rencana 2015 2.5 Indeks 90 Pelapor 85% 3 Indeks 8 Koordinasi 50% 80% 80% 650 Pelapor 2.5 Indeks 85% 60% 3 Indeks 250 Pelapor 1850 Laporan 85% 16.000 LTKM 850.000 LTKT, LT, dan LTD 90% 2500 Pelapor 85% TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2.5 Indeks 90 Pelapor 90% 2.5 Indeks 90 Pelapor 95% 3 Indeks 3 Indeks 8 Koordinasi 60% 85% 8 Koordinasi 70% 90% 85% 90% 650 Pelapor 2.5 Indeks 90% 650 Pelapor 2.5 Indeks 90% 70% 80% 3 Indeks 250 Pelapor 1850 Laporan 3 Indeks 250 Pelapor 1850 Laporan 90% 16.000 LTKM 850.000 LTKT, LT, dan LTD 90% 2500 Pelapor 90% 95% 16.000 LTKM 850.000 LTKT, LT, dan LTD 90% 2500 Pelapor 95% 2018 2.5 Indeks 90 Pelapor 95% 3 Indeks 8 Koordinasi 70% 90% 90% 650 Pelapor 2.5 Indeks 90% 80% 3 Indeks 250 Pelapor 1850 Laporan 95% 16.000 LTKM 850.000 LTKT, LT, dan LTD 90% 2500 Pelapor 95% Rencana 2015 1.3 1.5 ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 1.3 1.4 1.8 1.9 2018 1.4 2.0
KEMENTERIAN/LEMBAGA: PPATK KL Prog Keg Program/Kegiatan 078 06 3384 Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat 078 06 5232 Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU Uraian IKK 001 Jumlah LHA yang berindikasi TPPU dan tindak pidana lain 002 Jumlah LHA yang dihasilkan 003 Indeks kualitas LHA 004 Produktivitas LHA 005 Persentase kesesuaian LHA dengan kualitas standar 006 Persentase pemenuhan permintaan informasi yang ditindaklanjuti 007 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 001 Jumlah LHP yang berindikasi TPPU dan tindak pidana lain 002 Jumlah LHP yang dihasilkan 003 Indeks kualitas LHP 004 Jumlah LHR yang dihasilkan 005 Indeks kualitas LHR 006 Persentase jumlah usulan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 007 Persentase kesesuaian LHP dengan standar kualitas 008 Produktivitas LHP 009 Jumlah materi obyek kajian terbaru 010 Jumlah variasi data statistik 011 Produktivitas LHR II.L.078-4 Rencana 2015 120 LHA 160 LHA 3 Indeks 15 LHA 100% 85% 100% 12 LHP 16 LHP 4 Indeks 18 LHR 4 Indeks 100% 100% 1.20 LHP 16 Materi 50 Variasi Data 1.40 LHR TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 120 LHA 120 LHA 160 LHA 3 Indeks 15 LHA 100% 160 LHA 3 Indeks 15 LHA 100% 90% 95% 100% 100% 12 LHP 12 LHP 16 LHP 4 Indeks 18 LHR 4 Indeks 100% 16 LHP 4 Indeks 18 LHR 4 Indeks 100% 100% 100% 1.20 LHP 16 Materi 50 Variasi Data 1.40 LHR 1.20 LHP 16 Materi 50 Variasi Data 1.40 LHR 2018 120 LHA 160 LHA 3 Indeks 15 LHA 100% 95% 100% 12 LHP 16 LHP 4 Indeks 18 LHR 4 Indeks 100% 100% 1.20 LHP 16 Materi 50 Variasi Data 1.40 LHR Rencana 2015 0.7 2.5 ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 0.9 1.0 2.3 2.4 2018 1.0 2.5
KEMENTERIAN/LEMBAGA: PPATK KL Prog Keg Program/Kegiatan 078 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK 078 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK Uraian IKK 001 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 002 Opini BPK atas kewajaran pelaporan dan pengelolaan keuangan PPATK 003 Persentase SDM PPATK yang kurang kompeten 004 Ketersediaan SOP PPATK 005 Tingkat layanan operasional perkantoran 006 Tingkat layanan ketatausahaan 007 Tingkat layanan kerumahtanggaan 008 Tingkat layanan perlengkapan 001 Ketersediaan sarana dan prasarana PPATK 002 Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa 003 Jumlah temuan pemeriksa terhadap pengadaan barang dan jasa JUMLAH II.L.078-5 Rencana 2015 80% 4.0 Indeks 30% 80% 3.2 Indeks 3.8 Indeks 3.8 Indeks 3.8 Indeks 100% 80% 0 Temuan TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 90% 100% 4.0 Indeks 4.0 Indeks 25% 90% 3.2 Indeks 3.8 Indeks 3.8 Indeks 3.8 Indeks 20% 100% 3.2 Indeks 3.8 Indeks 3.8 Indeks 3.8 Indeks 100% 80% 0 Temuan 100% 80% 0 Temuan 2018 100% 4.0 Indeks 20% 100% 3.2 Indeks 3.8 Indeks 3.8 Indeks 3.8 Indeks 100% 85% 0 Temuan Rencana 2015 49.2 1.5 71.4 ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 53.2 55.8 50.0 1.7 123.3 78.6 2018 58.6 1.7 82.6
KEMENTERIAN/LEMBAGA: LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI K/L Prog Keg Program/Kegiatan ( 1 ) (2) (3) (4) 079 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI 079 01 3385 Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian dan Pemasyarakatan Iptek 079 01 3385 079 01 3386 Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM 079 01 3386 079 01 3391 Penatausahaan, Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 079 01 3391 079 06 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek 079 06 3394 Pengembangan Inovasi 079 06 3394 079 06 3394 079 06 3395 Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Baru 079 06 3395 079 06 3396 Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya 079 079 06 06 3396 3396 079 06 3396 079 079 06 06 3396 3400 Penelitian Biologi 079 06 3400 079 06 3400 079 06 3400 MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 Keluaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (5) Rencana 2015 ( 6 ) 2016 ( 7 ) Prakiraan Maju 2017 ( 8 ) 001 Jumlah kegiatan sosialisasi/temu ilmiah/promosi/pemasyarakatan Iptek (Nasional/Internasional) 12 12 12 007 Jumlah pengembangan SDM Interdisiplin 6 6 6 002 Jumlah peningkatan mutu dan pengembangan riset LIPI 3 5 5 001 Jumlah pendaftaran HKI 35 35 40 002 Jumlah paket teknologi/HKI yang termanfaatkan/diinkubasi 5 5 5 001 Pengembangan Kebun Raya Daerah 3 4 4 001 Jumlah Bibit Tumbuhan Dataran Rendah Basah Terkonservasi 006 Jumlah Bibit Tumbuhan Dataran Tinggi Basah Terkonservasi 2700 300 3240 300 3888 300 009 Jumlah Bibit Tumbuhan Dataran Rendah Kering Terkonservasi 150 100 100 012 Jumlah Bibit Tumbuhan Dataran Tinggi Kering Terkonservasi 275 300 300 002 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hayati 60 60 60 004 Jumlah Varietas yang Dihasilkan 1 1 1 009 Jumlah Formulasi Pupuk 1 1 1 II.L.079-1 2018 ( 9 ) 12 6 5 40 5 4 4666 300 100 325 60 1 1 Rencana 2015 ( 10) 225.5 6.9 5.3 8.5 2.5 61.5 51.5 907.3 4.8 1.0 2.5 7.0 7.0 7.6 2.8 1.6 1.6 1.6 5.0 2.5 2.0 ALOKASI (Miliar Rupiah) Prakiraan Maju 2016 (11) 2017 (12) 246.7 271.3 7.5 8.3 5.8 6.4 8.5 8.5 2.5 2.5 72.5 77.5 60.0 65.0 985.5 1,087.8 14.3 19.3 1.8 1.8 2.5 2.5 10.0 12.0 10.0 12.0 9.0 10.8 3.2 1.9 3.9 2.3 1.9 2.3 1.9 2.3 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2018 (13) 298.7 9.1 6.9 8.5 2.5 87.5 75.0 1,172.1 9.4 1.9 2.5 15.0 15.0 13.0 4.7 2.8 2.8 2.8 1.0 1.0 2.0
KEMENTERIAN/LEMBAGA: LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI K/L Prog Keg Program/Kegiatan ( 1 ) 079 (2) 06 (3) 3403 Penelitian Bioteknologi (4) 079 06 3403 079 06 3403 079 06 3404 Penelitian Ekonomi 079 06 3404 079 06 3404 079 06 3405 Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi 079 06 3405 079 06 3405 079 06 3406 Penelitian Fisika 079 06 3406 079 06 3408 Penelitian Geoteknologi 079 06 3408 079 06 3408 079 06 3409 Penelitian Informatika 079 06 3409 079 06 3410 Penelitian dan Pengembangan KIM 079 06 3410 079 06 3412 Penelitian Masyarakat dan Budaya 079 06 3412 079 06 3415 Penelitian Kimia 079 06 3415 079 06 3415 079 06 3416 Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat) 079 06 3416 079 06 3416 079 06 3417 Penelitian Metalurgi 079 06 3417 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (5) 003 Jumlah PVT (Pendaftaran Varietas Terstandar) 012 Jumlah Model Pemanfaatan Bioresources 001 Jumlah Publikasi 005 Jumlah Provinsi terindeksasi 004 Jumlah prototipe radar 012 Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset 005 Jumlah paket peningkatan mutu dan fasilitas lab 008 Jumlah Paket Peningkatan Mutu dan Pengembangan Fasilitas Riset 009 Jumlah Hasil Kajian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim 007 Jumlah contoh produk 001 Jumlah lingkup pengukuran yang terakreditasi internasional 004 Jumlah Buku Kajian Bahasa dan Budaya 015 Jumlah Bahan Acuan 017 Jumlah Paket Peningkatan Mutu dan Fasilitas Riset LIPI Lab Serpong 009 Jumlah Buku 011 Jumlah Paket Peningkatan Mutu dan Pengembangan Fasilitas Riset LIPI 001 Jumlah Contoh Produk/Komponen II.L.079-2 Rencana 2015 ( 6 ) 1 6 36 8 1 1 1 1 5 2 7 8 5 1 3 1 5 Keluaran Prakiraan Maju 2016 ( 7 ) 2017 ( 8 ) 1 1 6 6 36 36 8 8 1 1 1 0 1 1 1 1 6 7 3 3 7 7 8 8 6 7 1 1 3 3 1 1 1 5 2018 ( 9 ) 1 6 36 8 1 0 0 1 8 3 7 8 8 0 3 1 2 Rencana 2015 ( 10) 21.5 1.5 8.0 7.6 2.0 5.0 15.5 2.5 10.0 4.0 15.0 4.0 5.0 4.8 1.8 2.5 5.0 2.5 24.5 1.0 18.5 15.0 1.5 4.5 6.7 ALOKASI (Miliar Rupiah) Prakiraan Maju 2016 (11) 2017 (12) 25.5 28.5 1.5 1.5 8.0 8.0 8.4 9.2 2.2 2.5 5.5 6.0 46.0 6.5 3.0 3.5 40.0
15.0 15.0 18.0 13.5 6.0
5.5 6.0 6.0 6.5 2.0 2.0 3.0 3.5 5.5 5.5 3.0 1.5 57.5 58.5 2.0 3.0 50.0 50.0 17.0 12.4 2.5 2.5 5.0
13.5 4.0 2018 (13) 32.0 1.5 8.0 10.2 2.8 6.6 6.5 3.5
14.0
6.5 7.0 2.5 4.0 5.5 1.5 9.5 4.0
12.9 2.5
4.0
KEMENTERIAN/LEMBAGA: LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI K/L Prog Keg Program/Kegiatan ( 1 ) 079 (2) 06 (3) 3417 (4) 079 06 3419 Penelitian Oseanografi 079 06 3419 079 06 3419 079 06 3419 079 06 3422 Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik 079 06 3422 079 06 5273 Penelitian Laut Dalam 079 06 JUMLAH Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (5) 007 Jumlah Paket Peningkatan Mutu dan Pengembangan Fasilitas Riset LIPI 009 Jumlah Jaringan Data (Update) Sistem Informasi dan Penelitian Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait 022 Jumlah Gedung dan Peralatan Laboratorium Oseanografi 023 Jumlah Laboratorium dan Peralatan Kelautan 008 Jumlah Contoh Produk 005 Jumlah Peralatan Penelitian II.L.079-3 Rencana 2015 ( 6 ) 1 1 1 2 3 3 Keluaran Prakiraan Maju 2016 ( 7 ) 2017 ( 8 ) 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2018 ( 9 ) 0 1 1 1 3 2 Rencana 2015 ( 10) 3.8 65.6 47.0 7.0 2.5 3.2 1.5 5.5 2.5 1,132.8 ALOKASI (Miliar Rupiah) Prakiraan Maju 2016 (11) 2017 (12) 10.0
75.4 73.9 40.0 51.2 15.0
7.4 7.7 3.5 3.5 1.5 1.5 9.3 9.5 6.0 6.0 1,232.2 1,359.1 2018 (13)
62.1 34.0
8.1 3.5 1.5 9.5 6.0 1,470.8
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 Prioritas (N/B/KL) (14) B B N B B N B B B B B B B II.L.079-4
Prioritas (N/B/KL)
B N
B N
B N
B B
B B
B B
B N
B B
B II.L.079
Prioritas (N/B/KL)
(14) B B
N N
B N
II.L.079
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL K/L Prog Keg Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) (2) (3) (4) (5) 080 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN 080 06 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi 080 06 3435 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi 080 06 3435 001 Jumlah Galur Harapan Hasil Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi 080 06 3435 002 Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi 080 06 3436 Diseminasi dan Kemitraan Hasil Litbang Iptek Nuklir 080 06 3436 001 Jumlah Kegiatan Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir 080 06 3436 002 Jumlah Mitra Pengguna Komersial Hasil Litbang Iptek Nuklir 080 06 3438 Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi Nuklir 080 06 3438 001 Jumlah dokumen teknis kajian sistem energi nuklir 080 06 3438 002 Jumlah dokumen teknis persiapan infrastruktur pembangunan RDE 080 06 3439 Pengembangan Eksplorasi dan Teknologi Pengelolaan Bahan Galian Nuklir 080 06 3439 002 Jumlah prototipe pilot plant pengolahan logam tanah jarang 080 06 3441 Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka 080 06 3441 001 Jumlah teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka yang dikembangkan 080 06 3442 Pengoperasian dan Pemanfaatan Reaktor Serba Guna 080 06 3442 001 Jumlah target iradiasi 080 06 3443 Perekayasaan Perangkat dan Fasilitas Nuklir 080 06 3443 001 Jumlah perangkat dan fasilitas nuklir yang telah direkayasa 080 06 3443 002 Jumlah prototipe iradiator untuk pengawetan bahan pangan yang dikembangkan II.L.080-1 Rencana 2015 ( 6 ) 3 1 1 1 1 1 1 1 500 1 1 Keluaran 2016 Prakiraan Maju 2017 ( 7 ) ( 8 ) 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 500 500 1 1 1 1 2018 ( 9 ) 3 1 1 1 1 1 1 1 500 1 1 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 2016 Prakiraan Maju 2017 ( 10) (11) (12) 123.4 131.1 136.8 634.9 963.9 1,209.2 17.5 10.7 26.3 5.0 5.5 6.0 9.0 1.7 16.8 24.2 25.8 27.8 22.8 22.5 23.5 1.4 3.3 4.3 21.2 249.7 554.6 8.9 209.2 512.0 12.2 40.5 42.6 28.6 18.7 12.7 28.0 18.0 12.0 5.6 6.3 6.9 5.3 6.0 6.5 20.5 21.2 21.9 17.4 18.0 18.5 8.9 87.5 1.5 2.8 2.2 1.0 5.8 85.0 0.2 2018 (13) 143.1 1,126.8 27.0 7.0 16.5 29.9 24.5 5.4 460.7 416.0 44.7 12.7 12.0 7.5 7.0 22.6 19.0 2.8 1.6 0.9
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL K/L Prog Keg Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) (2) (3) (4) (5) 080 06 3444 Pengembangan Sains dan Teknologi Akselerator, Teknologi Proses dan Pengelolaan Reaktor Riset 080 06 3444 001 Jumlah kegiatan pemanfaatan teknologi akselerator untuk meningkatkan 080 06 3444 nilai tambah sumber daya alam lokal 002 Jumlah teknologi proses yang dikembangkan 080 06 3445 Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir 080 06 3445 001 Jumlah Dokumen Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir 080 06 3446 Pengembangan Sains dan Teknologi Bahan Maju Dengan Iptek Nuklir 080 06 3446 001 Jumlah prototipe bahan unggul yang dikembangkan 080 06 3447 Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan dan Metrologi Radiasi 080 06 3447 001 Jumlah Dokumen Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan, dan Meteorologi Radiasi 080 06 3448 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif 080 06 3448 001 Jumlah teknologi pengelolaan limbah radioaktif yang dikembangkan 080 06 3449 Pengembangan Sains dan Teknologi Nuklir Terapan dan Revitalisasi Reaktor Riset 080 06 3449 001 Jumlah teknologi analisis nuklir yang dikembangkan untuk bidang energi, kesehatan dan lingkungan 080 06 3450 Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir 080 06 3450 001 Jumlah teknologi reaktor dan analisis keselamatan reaktor nuklir yang dikembangkan TOTAL ALOKASI II.L.080-2 Rencana 2015 ( 6 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 Keluaran 2016 Prakiraan Maju 2017 ( 7 ) ( 8 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2018 ( 9 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 2016 Prakiraan Maju 2017 ( 10) (11) (12) 10.9 14.3 14.8 3.1 4.0 4.5 7.5 10.0 10.0 8.0 18.4 7.7 7.5 17.9 7.2 7.2 15.2 7.2 7.0 15.0 7.0 20.9 23.2 17.4 13.7 15.7 9.5 5.9 7.4 21.8 4.7 6.2 20.5 17.5 3.1 3.2 17.0 2.7 2.7 2.5 3.0 2.5 2.5 3.0 2.5 758.3 1,095.0 1,346.0 2018 (13) 10.1 4.8 5.0 7.1 6.5 6.3 6.0 16.4 8.0 9.2 7.8 2.1 1.6 2.1 2.1 1,270.0
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 Prioritas (N/B/KL) (14) N B B B B N B B B B N II.L.080-3
Prioritas (N/B/KL)
B B
B B
B B
B B
II.L.080
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Keluaran K/L Prog Keg ( 1 ) (2) (3) Program/Kegiatan (4) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (5) Rencana 2015 ( 6 ) 2016 ( 7 ) Prakiraan Maju 2017 ( 8 ) 2018 ( 9 ) 081 081 01 02 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT 081 081 081 081 081 081 081 081 081 081 081 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 06 5206 Pengadaan dan Peningkatan Fasilitas Laboratoria 5206 5206 5206 5206 5206 5206 5207 Pembangunan dan Pengembangan fasilitas BPPT 5207 5207 001 Jumlah fasilitas lab transportasi dan produksi 002 Jumlah fasilitas lab material, proses dan kontruksi 003 Jumlah fasilitas lab pertahanan dan keamanan dan ICT 004 Jumlah fasilitas lab Geostech 005 Jumlah fasilitas lab energi 006 Jumlah fasilitas lab Gedung Manajemen 001 Jumlah fasilitas lab teksurla 002 Jumlah fasilitas lab hujan buatan 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi 081 06 3481 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi 081 06 3481 001 Jumlah rekomendasi teknologi konvergensi telematikan 1 1 1 081 06 3481 002 Jumlah rekomendasi teknologi e-ktp dan e-pemilu 2 2 2 081 06 3481 003 Jumlah rekomendasi teknologi keamanan, keselamatan dan ketahanan 2 2 2 081 06 3482 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farmasi dan Medika 081 06 3482 001 Jumlah rekomendasi teknologi produk ekstrak dan formula obat 1 1 1 081 06 3482 002 Jumlah rekomendasi teknologi peningkatan substitusi impor Bahan Baku Obat melalui terbangunnya industri Bahan Baku Obat Dalam Negeri 1 1 1 II.L.081-1 1 2 2 1 1 Rencana 2015 ( 10) 364.7 15.0 10.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 4.5 4.5 - 468.9 5.5 1.0 3.0 1.5 5.7 3.0 2.0 ALOKASI (Miliar Rupiah) Prakiraan Maju 2016 (11) 2017 (12) 2018 (13) 391.3 411.8 425.4 283.1 283.1 283.1 223.2 223.2 223.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 48.5 48.5 48.5 469.4 48.5 48.5 48.5 476.6 48.5 48.5 48.5 481.5 5.6 5.8 5.9 1.0 1.1 1.1 3.0 3.2 3.2 1.5 1.6 1.6 5.8 6.0 6.1 3.0 3.2 3.2 2.0 2.1 2.2 B B B B B Prioritas (N/B/KL) (14) N N N N N N N N
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI K/L Prog Keg Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) 081 (2) 06 (4) 3487 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Manufaktur (3) (5) 081 081 081 06 06 06 3487 3487 3487 001 Jumlah rekomendasi teknologi peningkatan Kemandirian Industri Barang Modal Nasional 002 Jumlah rekomendasi teknologi industri transportasi bus troley dan angkutan umum murah 003 Jumlah rekomendasi teknologi optimasi proses 081 06 3487 004 Jumlah rekomendasi teknologi industri perkapalan 081 06 3490 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan 081 06 3490 001 Jumlah pemanfaatan puna dikuasainya satpurnas 081 06 3495 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri dan Sistem Transportasi 081 06 3495 003 Jumlah rekomendasi teknologi keselamatan transportasi darat 081 06 3498 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi dan Konservasi Energi 081 06 3498 001 Jumlah rekomendasi teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi <5MW dan tenaga surya <2MW serta hybrid 081 06 3501 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material 081 06 3501 001 Jumlah rekomendasi teknologi rekayasa industri karet dan industri surya 081 06 3508 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sumber Daya Mineral 081 06 3508 001 Jumlah rekomendasi teknologi peningkatan nilai tambah 081 06 3512 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca 081 06 3512 001 Jumlah layanan teknologi pemanfaatan teknologi mitigasi bencana hidro-meteorologi untuk memenuhi kebutuhan aksi nasional pengurangan risiko bencana 081 06 3515 Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi 001 Jumlah rekomendasi kebijakan naskah akademik dan RUU SPPAT, referensi teknis dan kajian strategis audit teknologi JUMLAH II.L.081-2 Rencana 2015 ( 6 ) 2 2 1 3 5 5 3 4 3 4 1 Keluaran Prakiraan Maju 2016 ( 7 ) 2017 ( 8 ) 2 2 2 2 1 1 3 3 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 4 1 1 2018 ( 9 ) 2 2 1 3 5 5 3 4 3 4 1 Rencana 2015 ( 10) 8.0 2.0 3.0 1.5 1.5 8.0 4.0 2.5 2.3 1.5 4.0 1.5 9.3 9.3 53.0 26.5 4.8 2.0 848.5 ALOKASI (Miliar Rupiah) Prakiraan Maju 2016 (11) 2017 (12) 2018 (13) 8.1 8.4 8.6 2.0 2.1 2.2 3.0 3.2 3.2 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 8.1 8.4 8.6 4.1 4.2 4.3 2.5 2.6 2.7 2.3 2.4 2.4 1.5 1.6 1.6 4.1 4.2 4.3 1.5 1.6 1.6 9.4 9.7 9.9 9.4 9.7 9.9 53.4 54.3 54.9 26.9 27.8 28.5 4.8 5.0 5.1 2.0 2.1 2.2 1,143.8 1,171.5 1,190.0 N N N N N B N B N N B Prioritas (N/B/KL) (14)
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Keluaran K/L Prog Keg ( 1 ) (2) (3) Program/Kegiatan (4) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (5) Rencana 2015 ( 6 ) 2016 ( 7 ) Prakiraan Maju 2017 ( 8 ) 2018 ( 9 ) 082 082 01 06 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa 082 082 06 06 3522 Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 3522 001 Jumlah Dokumen Teknis, publikasi ilmiah, dan HKI di bidang teknologi perolehan, pengolahan dan pengelolaan data penginderaan jarak jauh 30 30 30 30 082 082 082 06 06 06 3522 3522 3522 002 Jumlah modul dan prototipe di bidang teknologi perolehan, pengolahan dan pengelolaan data penginderaan jauh 003 Jumlah penambahan data penginderaan jauh pada basis data Bank Data penginderaan jauh nasional 004 Jumlah data penginderaan jauh yang terdistribusi kepada pengguna 8 10500 9000 8 10500 9000 8 10500 9000 8 10500 9000 082 082 082 082 06 06 06 06 3522 3522 3522 3522 005 Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh kepada pengguna 006 Persentase keberhasilan akuisisi data satelit penginderaan jauh (Parepare) 007 Persentase keberhasilan produksi data penginderaan jauh satelit hasil akuisisi (Parepare) 008 Jumlah wilayah pembinaan pemanfaatan data penginderaan jauh satelit (Parepare) 70 95 90 3 70 95 90 3 70 100 100 4 70 100 100 4 082 082 082 082 06 06 06 06 3525 Pengembangan Sains Antariksa 3525 3525 3525 001 Jumlah model/makalah bidang sains antariksa 002 Jumlah publikasi internasional dan nasional terakreditasi 003 Jumlah bimbingan dan pembinaan teknis di bidang sains antariksa 10 12 6 12 12 6 12 13 7 14 14 8 082 082 082 082 06 06 06 06 3525 3525 3525 3525 004 Layanan informasi kepada publik dan instansi pengguna 006 Jumlah pengguna data dirgantara dan layanan yang dimanfaatkan pengguna (Watukosek) 007 Layanan perkantoran (Watukosek) 008 Persentase rata-rata kontinuitas operasional normal peralatan dan akuisisi data dirgantara (Pontianak) 30 6 12 95 30 6 12 95 34 7 12 100 34 7 12 100 II.L.082-1 Rencana 2015 ( 10) 114.5 553.9 110.5 78.5 1.8 0.5 1.0 0.7 4.1 0.5 1.4 45.5 1.1 8.2 2.2 7.1 0.1 5.3 1.5 ALOKASI (Miliar Rupiah) 2016 (11) Prakiraan Maju 2017 (12) 2018 (13) 161.1 178.3 193.8 800.8 883.7 897.3 157.0 131.0 125.7 98.5 136.0 101.5 1.5 1.5 1.1 0.6 0.6 0.7 1.1 1.3 1.4 1.0 0.8 0.8 3.4 3.6 5.1 0.4 0.5 0.6 0.8 1.3 1.4 62.5 3.3 12.0 3.5 66.4 3.7 12.7 3.7 73.5 5.3 14.0 4.1 9.0 0.1 9.4 0.3 11.0 0.4 5.3 4.3 5.7 4.5 5.9 4.7 Prioritas (N/B/KL) (14) B B B B B B B B B B B B B B B
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL K/L Prog Keg Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) 082 082 082 082 (2) 06 06 06 06 (3) 3525 3525 3525 3525 (4) (5) 009 Jumlah pengguna data dirgantara dan layanannya yang dimanfaatkan pengguna (Pontianak) 010 Layanan perkantoran (Pontianak) 011 Persentase rata-rata kontinuitas operasional normal peralatan dan akuisisi data dirgantara (Sumedang) 012 Jumlah pengguna data dirgantara dan layanannya yang dimanfaatkan pengguna (Sumedang) 082 082 082 082 082 082 082 06 06 06 06 06 06 06 3530 Pengembangan Sains Atmosfer 3530 3530 3530 3530 3530 3530 001 Jumlah dokumen teknis, model dan prototipe di bidang sains dan teknologi atmosfer 002 Jumlah publikasi ilmiah dan HKI di bidang sains dan teknologi atmosfer 003 Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer 004 Jumlah pengguna model/modul/prototipe serta data dan informasi bidang sains dan teknologi atmosfer 005 Persen rata-rata kontinuitas operasional normal peralatan pengamatan dan akuisisi data dirgantara (Kotatabang) 006 Jumlah pengguna data dirgantara dan layanannya yang dimanfaatkan pengguna (Kotatabang) 082 082 082 06 06 06 3531 Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh 001 Jumlah bahan kajian kebijakan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh 002 Jumlah dokumen teknis, model dan informasi standar produksi dan sumber daya wilayah darat, pesisir, laut serta pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana yang dimanfaatkan pengguna II.L.082-2 Rencana 2015 ( 6 ) 10 12 80 6 20 16 6 75 95 12 1 17 Keluaran 2016 ( 7 ) Prakiraan Maju 2017 ( 8 ) 10 12 12 80 12 80 6 6 22 24 17 18 6 7 75 80 95 95 12 12 1 2 18 18 2018 ( 9 ) 12 12 80 6 24 18 8 80 95 12 2 18 Rencana 2015 ( 10) 0.2 3.4 0.7 0.05 28.84 8.51 2.00 1.00 1.00 0.54 1.15 37.92 0.20 15.28 ALOKASI (Miliar Rupiah) 2016 (11) Prakiraan Maju 2017 (12) 2018 (13) 2.3 2.4 2.6 4.6 0.7 5.2 0.7 5.8 0.8 0.5 0.6 0.6 45.0 13.8 50.0 15.5 55.0 17.2 3.6 4.8 5.7 2.3 2.9 3.7 2.3 2.9 3.7 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 39.6 0.3 43.7 0.3 47.4 0.4 16.0 18.0 20.0 Prioritas (N/B/KL) (14) B B B B B B B B B B B B
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL K/L Prog Keg Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) (2) (3) (4) (5) 082 082 06 06 003 Jumlah publikasi ilmiah, dan HKI pemanfaatan penginderaan jauh untuk sumberdaya wilayah darat, pesisir dan laut serta pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana 004 Jumlah bimbingan, pembinaan, dan pelayanan teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh 082 06 3532 Pengembangan Teknologi Penerbangan 001 Jumlah prototipe/komponen/model/modul teknologi penerbangan yang dikembangkan 002 Jumlah bimbingan dan pembinaan teknis di bidang teknologi penerbangan 003 Jumlah HKI dan makalah ilmiah teknologi penerbangan yang terpublikasi (internasional dan nasional terakreditasi) 082 06 3533 Pengembangan Teknologi Satelit 001 Jumlah prototipe/komponen/model/modul teknologi satelit yang dikembangkan 002 Jumlah pengguna bimbingan teknis/"spin-off" teknologi satelit 003 Jumlah HKI dan makalah ilmiah teknologi satelit yang terpublikasi 004 Jumlah akuisisi data penginderaan jauh, data atmosfer dan antariksa (Biak) 005 Jumlah akuisisi data misi satelit dan akuisisi data TT&C Satelit Lapan (Biak) 006 Jumlah Diseminasi Teknologi yang dilakukan (Biak) II.L.082-3 Rencana 2015 ( 6 ) 15 15 7 20 43 2 5 51 1300 775 2 Keluaran 2016 ( 7 ) Prakiraan Maju 2017 ( 8 ) 15 17 15 17 7 8 22 22 43 47 2 3 5 55 6 57 1400 1350 775 760 2 3 2018 ( 9 ) 18 17 8 24 47 3 7 60 1410 760 4 Rencana 2015 ( 10) 1.28 2.58 139.74 120.94 1.0 0.8 61.1 30.0 5.5 5.0 1.0 0.4 0.8 ALOKASI (Miliar Rupiah) 2016 (11) Prakiraan Maju 2017 (12) 2018 (13) 1.4 1.8 1.9 2.8 3.5 4.0 110.0 89.5 195.0 172.7 205.0 180.6 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 155.0 121.6 135.0 98.6 135.1 96.9 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.1 1.6 1.4 0.5 1.1 0.9 1.0 1.4 1.3 Prioritas (N/B/KL) (14) B B N B B B B B B B B
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL K/L Prog Keg Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) 082 (2) 06 (4) 3534 Pengembangan Teknologi Roket (3) (5) 001 Jumlah prototipe/komponen/model/modul teknologi roket yang dikembangkan 002 Jumlah bimbingan dan pembinaan teknis/"spin-off" teknologi roket 003 Jumlah HKI dan makalan ilmiah teknologi roket yang terpublikasi 005 Jumlah pengujian statik motor roket (Pameungpeuk) 006 Jumlah permintaan uji terbang yang berhasil dilayani (Pameungpeuk) 007 Jumlah akuisisi data atmosfer (Pameungpeuk) TOTAL ALOKASI II.L.082-4 Rencana 2015 ( 6 ) 8 10 46 5 5 12 Keluaran 2016 ( 7 ) Prakiraan Maju 2017 ( 8 ) 10 10 12 14 48 50 5 5 7 13 12 13 2018 ( 9 ) 12 14 55 7 7 14 Rencana 2015 ( 10) 115.0 78.8 1.3 0.6 1.5 1.0 0.3 668.4 ALOKASI (Miliar Rupiah) 2016 (11) Prakiraan Maju 2017 (12) 2018 (13) 210.0 108.8 238.0 116.9 217.2 108.8 32.6 40.7 32.6 31.6 39.7 30.1 1.3 0.9 1.3 1.0 2.0 1.4 0.2 0.2 0.4 961.9 1,062.0 1,091.1 Prioritas (N/B/KL) (14) B B B B B B
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 I 1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pemetaan Tata Ruang dan Atlas 001 Dokumen Pembinaan Penyelenggaraan IGT Tata Ruang, Dinamika SDA, dan Atlas 30 32 33 34 002 Dokumen Integrasi IGT Tata Ruang, Dinamika SDA, dan Atlas 003 Dokumen Penyelenggaraan IGT 20 21 22 22 Strategis untuk Percepatan Tata Ruang dan Dokumen Skenario Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota 2 2 2 2 2 Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika 001 002 004 Jumlah Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika yang dibangun Jumlah Jaring Kontrol Geodesi dan geodinamika yang dirawat Sistem Referensi Geospasial Nasional (SRGN) yang Dimutakhirkan 40 439 3 40 459 3 40 479 3 40 499 3 005 Sistem Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika 1 1 1 1 006 Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika 1 1 1 1 007 Dokumen NSPK, Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Tunggal 2 2 2 2 II.L.083-1 (Dalam Milyar Rupiah) ALOKASI RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 562.3 31.7 551.8 0.0 577.8 0.0 605.7 0.0 10.3 11.3 12.5 11.2 9.9 10.0 11.0 14.0 11.5 11.5 11.0 11.0 36.3 38.1 39.4 41.3 12.3 12.6 12.9 13.1 16.5 18.0 19.6 21.2 3.3 3.3 3.3 3.4 1.7 1.7 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6 0.9 0.9 0.9 0.9
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 3 Pemetaan Batas Wilayah 4 Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai 5 Pemetaan Rupabumi dan Toponimi INDIKATOR 001 Penataan Batas Negara. 002 Penataan Batas Wilayah Administrasi 003 Kajian Batas Wilayah 001 002 Jumlah Peta Lingkungan Pantai. Jumlah Peta Kelautan. 003 004 Jumlah Peta Lingkungan Pantai dan kelautan yang dimutakhirkan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, sinergi, diseminasi dan sosialisasi Pemetaan Kelautan & Lingkungan Pantai. 005 Dokumen NSPK & kajian pemetaan Kelautan & Lingkungan Pantai. 006 Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Kelautan dan Lingkungan Pantai Nasional 001 002 003 004 005 Jumlah Peta Rupabumi Indonesia skala besar. Jumlah Peta Rupabumi Indonesia skala kecil & menengah. Jumlah Peta Rupabumi Indonesia seamless & kartografi. Jumlah Dokumen Gasetir. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi. RENCANA 2015 247 65 2 58 14 20 1 2 1 200 345 545 10 5 II.L.083-2 2016 167 65 2 61 16 20 1 1 2 200 450 520 10 5 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 167 69 2 64 16 20 1 1 2 200 450 300 10 5 2018 167 69 2 66 17 20 1 1 2 200 425 280 10 5 (Dalam Milyar Rupiah) ALOKASI RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 29.0 11.5 12.0 12.7 13.6 25.3 26.2 27.5 12.3 12.6 13.1 13.6 1.5 1.6 1.7 1.8 29.1 18.8 19.1 20.3 21.3 3.8 2.6 25.4 26.4 27.7 3.3 3.4 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 1.2 1.2 1.2 336.6 336.5 353.2 370.9 60.1 66.1 73.0 80.4 148.9 196.5 216.1 224.5 11.2 11.7 7.5 7.7 2.5 2.8 3.0 3.3 2.4 2.7 2.9 3.2
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 6 Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial INDIKATOR 006 007 008 Jumlah NSPK, kajian dan litbang tentang pemetaan rupabumi. Jumlah Peta Rupabumi Indonesia yang dimutakhirkan. Jumlah Data Satelit Citra Tegak dan Perangkat Peralatan Pengolah Data Satelit Citra Tegak 001 003 004 005 006 Jumlah NSPK dan dokumen standar terkait penyelenggaraan informasi geospasial. Jumlah Dokumen Pengembangan Kelembagaan IIG. Jumlah Dokumen Pengembangan SDM IG Jumlah Dokumen pengembangan industri bidang IG. Jumlah Simpul Jaringan IG yang dikembangkan 007 Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, Kerjasama, Kajian Pengembangan dan Penguatan Jasa Profesi Informasi Geospasial dan Pembangunan JIGN RENCANA 2015 5 200 1 3 1 2 1 2 1 II.L.083-3 2016 5 200 0 3 1 2 1 2 1 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 5 162 0 3 1 2 1 2 1 2018 5 150 0 3 1 2 1 2 1 (Dalam Milyar Rupiah) ALOKASI RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 1.1 1.2 1.3 1.5 50.4 55.5 49.4 50.3 0.0 0.0 0.0 60.0 17.0 17.5 18.5 19.4 3.4 3.5 3.7 3.9 2.4 2.4 2.6 2.7 3.4 3.5 3.7 3.9 2.2 2.3 2.4 2.5 3.4 3.5 3.7 3.9 2.2 2.3 2.4 2.5
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 7 Pemetaan dan Integrasi Tematik 8 Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial INDIKATOR 001 Dokumen Pembinaan Penyelenggara IGT 002 Peta Integrasi Tematik 003 Peta Tematik Strategis Untuk Mendukung Prioritas Nasional 001 002 003 Jumlah Dokumen NSPK, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi geospasial. Jumlah Dokumen pengelolaan data dan informasi geospasial. Jumlah Dokumen penyebarluasan informasi geospasial. Jumlah Dokumen Pembangunan IDSN. 004 Dokumen Pengembangan Fasilitas Pusat Data dan IG RENCANA 2015 16 550 54 1 1 5 1 1 II.L.083-4 2016 16 543 56 1 1 5 1 1 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 18 556 56 1 1 5 1 1 2018 18 556 56 1 1 5 1 1 (Dalam Milyar Rupiah) ALOKASI RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 40.1 41.2 42.3 43.4 12.6 12.9 13.3 13.6 20.3 20.9 21.4 22.0 7.2 7.4 7.6 7.8 49.9 33.1 34.7 36.5 6.6 6.9 7.2 7.6 6.9 7.1 7.5 7.9 9.4 9.7 10.2 10.7 20.00 2.1 2.2 2.3 7.0 7.3 7.6 8.0
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN II Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial 1 Penyelenggaraan Perencanaan, Kepegawaian dan Organisasi, serta Hukum 2 Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja sama, serta Layanan Jasa dan Publik 002 001 INDIKATOR Jumlah dokumen hukum Jumlah dokumen administrasi kerjasama, monitoring dan evaluasi, koordinasi kerjasama di bidang informasi geospasial RENCANA 2015 7 3 II.L.083-5 2016 7 3 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 7 3 2018 7 3 RENCANA 2015 156.3 38.4 5.0 38.6 1.7 (Dalam Milyar Rupiah) ALOKASI 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 202.9 213.1 223.7 42.1 5.5 44.3 5.8 46.4 6.0 216.1 227.0 238.4 1.9 2.0 2.1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN TOTAL ALOKASI 002 003 004 005 006 INDIKATOR Jumlah dokumen kegiatan promosi, humas dan publikasi di bidang informasi geospasial Jumlah layanan produk geosapasial yang diberikan kepada instansi dan masyarakat Jumlah tenaga terdidik melalui diklat teknis dan fungsional Jumlah dokumen peningkatan jejaring diklat, kepabilitas SDM kediklatan, infrastruktur dan fasilitas pendukung diklat Jumlah dokumen penelitian geospasial RENCANA 2015 4 2500 385 15 9 II.L.083-6 2016 4 2500 390 15 9 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 4 2500 395 15 9 2018 4 2500 400 15 9 (Dalam Milyar Rupiah) ALOKASI RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 9.1 10.0 10.5 11.0 21.3 23.3 24.5 25.7 2.5 2.8 2.9 3.1 1.3 1.4 1.4 1.5 2.7 2.9 3.1 3.2 718.6 754.7 790.8 829.4
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARDISASI NASIONAL K/L Prog Keg Program/Kegiatan ( 1 ) (2) (3) (4) 084 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN 084 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN 084 084 06 06 3553 Program Pengembangan Standarisasi Nasional Pengembangan Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian 084 06 3553 084 084 084 06 06 06 3558 Pendidikan dan Pemasyarakatan Standarisasi 3558 3558 084 06 3558 084 084 084 084 084 06 06 06 06 06 3558 3560 Perumusan Standar 3560 3560 3560 084 06 3560 084 06 3560 084 06 3561 Peningkatan Penerapan Standar MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 Keluaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (5) Rencana 2015 ( 6 ) 2016 ( 7 ) Prakiraan Maju 2017 ( 8 ) 001 Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian 1 1 1 001 Jumlah paket pemasyarakatan standardisasi 002 Jumlah jejaring pendidikan standardisasi 003 Jumlah partisipasi masyarakat standarisasi dalam pengembangan standardisasi 004 Persentase (%) layanan pelatihan standardisasi 4 2 1500 80 4 2 1500 80 4 2 1500 80 001 Jumlah kebijakan perumusan standar 002 Waktu rata-rata penerapan SNI 003 Jumlah sumber daya perumusan standar 004 Persentase (%) PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional 005 Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional 2 13 325 25 70 2 13 350 28 70 2 13 350 28 70 001 Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian 002 Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya 003 Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI 004 Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya 4 25 172 5 4 25 172 5 4 25 172 5 005 Persentase (%) SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis 100 100 100 TOTAL ALOKASI II.L.084-1 2018 ( 9 ) 1 4 2 1500 80 2 13 350 28 70 4 25 172 5 100 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 ( 10) 2016 (11) Prakiraan Maju 2017 (12) 2018 (13) 64.0 67.2 70.6 74.1 4.0 4.2 4.4 4.6 45.7 48.0 50.4 52.9 4.0 4.2 4.4 4.6 4.0 4.2 4.4 4.6 7.7 4.0 1.5 8.1 4.2 1.5 8.5 4.4 1.6 8.9 4.6 1.7 1.3 1.3 1.4 1.5 1.0 3.2 0.5 0.7 0.4 1.0 3.3 0.6 0.8 0.4 1.1 3.5 0.6 0.8 0.5 1.2 3.7 0.6 0.9 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 5.7 6.0 6.3 6.6 1.1 1.2 1.3 1.3 0.6 0.6 0.6 0.7 3.2 3.4 3.6 3.8 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 113.7 119.4 125.4 131.7 Prioritas (N/B/KL) (14) B B B B B B B B B B B B B B B
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR K/L Prog Keg Program/Kegiatan ( 1 ) (2) (3) (4) 085 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BAPETEN 085 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN 085 06 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir JUMLAH MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2015 Keluaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rencana 2015 2016 Prakiraan Maju 2017 (5) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) II.L.085-1 2018 ( 9 ) Rencana 2015 ( 10) 98.3 1.0 36.1 135.4 ALOKASI (Miliar Rupiah) 2016 Prakiraan Maju 2017 2018 (11) (12) (13) 140.3 154.4 169.8 148.5 111.2 55.7 76.6 84.3 92.7 365.4 349.8 318.2 Prioritas (N/B/KL) (14)
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR RENCANA 2015 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama dalam lingkup LAN Persentase terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan. - Jumlah laporan kegiatan yang sesuai dengan sistem aplikasi pelaporan - Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP). - Jumlah peraturan perundang- undangan yang disusun. - Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri di bidang administrasi negara. - Persentase ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan. - Jumlah pegawai yang dikembangkan kapasitas dan kompetensinya. - Jumlah publikasi hasil pelaksanaan tupoksi LAN. - Persentase dukungan pelayanan yang dilakukan 100% 1 1 1 80% 100% 100% 1 100% 1 1 1 80% 100% 100% 1 100% 100% 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LAN Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di LAN Persentase kelengkapan sarana dan prasarana layak pakai dan sesuai standar 100% 100% Terlaksanya penyelesaian pembangunan gedung PKP2A IV Aceh Persentase penyelesaian pembangunan gedung PKP2A IV Aceh II.L.M.086-1 ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN RENCANA 2015 159.4 PRAKIRAAN MAJU 2016 164.9 2017 173.2 2018 181.8 23.0 24.2 25.4 26.6
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 3. PROGRAM PENGKAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan sekolah pimpinan administrasi nasional secara optimal dan terukur. Meningkatnya kualitas perumusan, kualitas manajemen pelayanan publik, implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan. INDIKATOR Persentase kelengkapan bahan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) dan program pengembangan eksekutif nasional. Persentase kelengkapan dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan SPIMNAS bidang teknik manajemen, fungsional dan kebijakan pembangunan. Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil telaahan, penyusunan agenda dan sistem yang terkait dengan perumusan implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan. Tingkat pemanfaatan hasil telaahan, penyusunan agenda dan pengembangan sistem yang terkait dengan perumusan, implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan. Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil telaahan dan pengembangan sistem yang terkait dengan manajemen pelayanan publik. Tingkat pemanfaatan hasil telaahan dan pengembangan sistem yang terkait dengan manajemen pelayanan publik. II.L.M.086-2 RENCANA 2015 100% 100% TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 100% 100% 2018 ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN RENCANA 2015 83.0 PRAKIRAAN MAJU 2016 89.6 2017 94.1 2018 98.8
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kualitas pelaksanaan kajian dan penelitian dan pengembangan dibidang pengembangan administrasi pembangunan negara, pengembangan sistem informasi administrasi negara dan pengembangan hukum administrasi negara. Indeks data penyusunan telaahan kebijakan. Indeks data pengembangan hukum administrasi negara Indeks data penyusunan agenda pengembangan administrasi negara. Indeks data pengembangan kerjasama dan administrasi pembangunan sosial ekonomi. - Indeks data pengembangan sistem informasi dan otomasi administrasi negara. Indeks implementasi rekomendasi kajian di bidang administrasi pembangunan, hukum administrasi negara dan sistem informasi dan otomasi administrasi negara. 3595 Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat 3605 Pengkajian Reformasi Administrasi Meningkatnya kualitas pembinaan diklat aparatur dan widyaiswara. Terumuskannya instrumen/modul diklat aparatur pola baru Terumuskannya kajian Training Need Analysis Terumuskannya kajian market surey profil pelamar CPNS Standar kualitas diklat dan widyaiswara Jumlah laporan pembaharuan diklat aparatur Jumlah laporan kajian/pedoman Training Need Analysis (TNA) Jumlah kajian market survey profil pelamar CPNS 3609 Peningkatan Kualitas Terlaksananya Diklatpim Tingkat I Jumlah peserta Diklatpim Tk I Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional 3610 Penyelenggaraan Diklat Terlaksananya Diklat Reform Leader Academy (RLA) Jumlah peserta Diklat RLA Teknis dan Fungsional Terlaksananya Diklat TOT Pelayanan Publik Jumlah peserta Diklat TOT Pelayanan Publik ALOKASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA II.L.M.086-3 RENCANA 2015 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 100% 100% 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 100 orang ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 0.8 1.1 1.1 1.2 0.3 0.5 2.7 2.8 2.9 2.9 2.5 2.5 2.5 2.5 0.4 265.4 278.7 292.6 307.3
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TARGET NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 2018 Program Pembinaan BUMN 2622 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Primer I 001 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer I 3 3 3 3 002 003 Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer I tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer I 4 7,54T 4 8,30T 4 8,30T 4 8,30T 004 Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer I 2,16T 2,38T 2,38T 2,38T 005 006 Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer I Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri primer I 17,50% Baik 20,00% Baik 20,00% Baik 20,00% Baik 2623 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Primer II 001 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer II 2 2 2 2 002 003 Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer II tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer II 5 1,03T 5 1,13T 5 1,13T 5 1,13T 004 Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer II 16,26M 7,88M 7,88M 7,88M 005 006 Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer II Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri primer II 17,50% Baik 20,00% Baik 20,00% Baik 20,00% Baik II.L.041-1 ALOKASI (Rp. miliar) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 26.8 28.1 29.5 1.9 2.0 2.1 1.6 1.7 1.8 2018 31.0 2.2 1.9
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR RENCANA 2015 2624 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Primer III 001 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer III 1 002 003 Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer III tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer III 6 2,97T 004 Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer III 2,91T 005 006 Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer III Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri primer III 17,50% Baik 2625 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Strategis dan Manufaktur I 001 002 003 004 005 006 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I 2 8 14,3T 2,86T 17,50% Baik II.L.041-2 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 1 1 1 6 6 6 3,26T 3,26T 3,26T 3,20T 3,20T 3,20T 20,00% 20,00% 20,00% Baik Baik Baik 2 2 2 8 8 8 15,73T 15,73T 15,73T 3,15T 3,15T 3,15T 20,00% 20,00% 20,00% Baik Baik Baik RENCANA 2015 ALOKASI (Rp. miliar) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 1.8 1.8 1.9 1.2 1.2 1.3 2018 2.0 1.4
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR RENCANA 2015 2626 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Strategis dan Manufaktur II 001 002 003 004 005 006 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II 2 10 66T 9,7T 6,50% Baik 2627 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Strategis dan Manufaktur III 001 002 003 004 005 006 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III 2 11 11,44T 2,48T 13,34% Baik II.L.041-3 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 2 2 2 10 10 10 72,6T 72,6T 72,6T 10,67T 10,67T 10,67T 7,00% 7,00% 7,00% Baik Baik Baik 2 2 2 11 11 11 12,58T 12,58T 12,58T 2,72T 2,72T 2,72T 14,00% 14,00% 14,00% Baik Baik Baik RENCANA 2015 ALOKASI (Rp. miliar) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 1.2 1.2 1.3 1.0 1.1 1.1 2018 1.3 1.2
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR RENCANA 2015 2628 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Infrastruktur dan Logistik I 001 002 003 004 005 006 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha iInfrastruktur dan Logistik I tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usahaInfrastruktur dan Logistik I 0 8 3,60T 3,58T 13,34% Baik 2629 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Infrastruktur dan Logistik II 001 002 003 004 005 006 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha iInfrastruktur dan Logistik II tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usahaInfrastruktur dan Logistik II 0 11 4,35T 0,77M 17,50% Baik II.L.041-4 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 0 0 0 8 8 8 3,96T 3,96T 3,96T 3,93T 3,93T 3,93T 14,00% 14,00% 14,00% Baik Baik Baik 0 0 0 11 11 11 4,78T 4,78T 4,78T 0,85M 0,85M 0,85M 20,00% 20,00% 20,00% Baik Baik Baik RENCANA 2015 ALOKASI (Rp. miliar) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 1.0 1.1 1.1 0.9 0.9 1.0 2018 1.2 1.0
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR RENCANA 2015 2630 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Infrastruktur dan Logistik III 001 002 003 004 005 006 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha iInfrastruktur dan Logistik III tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usahaInfrastruktur dan Logistik III 0 23 6,71T 0,62T 17,50% Baik 2631 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Jasa I 001 002 003 004 005 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa I Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa I tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa I Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa I Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa I Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha Jasa I 1 9 18,41T 9,82T 17,50% 006 Baik 2632 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Jasa II 001 002 003 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa II Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa II tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa II 0 15 1,26T II.L.041-5 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 0 0 0 23 23 23 7,39T 7,39T 7,39T 0,68T 0,68T 0,68T 20,00% 20,00% 20,00% Baik Baik Baik 1 9 1 9 1 9 20,25T 10,8T 20,00% 20,25T 10,8T 20,00% 20,25T 10,8T 20,00% Baik Baik Baik 0 15 0 15 0 15 1,38T 1,38T 1,38T RENCANA 2015 ALOKASI (Rp. miliar) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 1.1 1.1 1.2 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 2018 1.2 1.1 1.3
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR RENCANA 2015 004 005 006 Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa II Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa II Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha Jasa II 0,58T 21,21% Baik 2633 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Jasa III 001 002 003 004 005 006 Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa III Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa III tepat waktu Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa III Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa III Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa III Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha Jasa III 3 11 3,37T 0,13T 17,50% Baik 2634 Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha 001 002 003 004 Kajian tentang Rightsizing BUMN Jumlah rightsizing BUMN Kajian kelayakan PMN dan PMN Privatisasi BUMN sesuai dengan program tahunan 2 95 1 5 2635 Pendayagunaan Aset dan Sinergi 001 Persetujuan pendayagunaan aset dan sinergi BUMN 30 002 003 004 005 006 Pemetaan aset BUMN Penyelesaian status BPYBDS Penyelesaian utang RDI/SLA Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan aset BUMN Penyerapan dana PSO oleh BUMN 1 1 10 10 100% II.L.041-6 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 0,64T 21,42% 0,64T 21,42% 0,64T 21,42% Baik Baik Baik 3 11 3 11 3 11 3,7T 0,14T 20,00% 3,7T 0,14T 20,00% 3,7T 0,14T 20,00% Baik Baik Baik 2 95 1 4 2 95 1 4 2 95 1 4 30 30 30 1 1 10 10 1 1 10 10 1 1 10 10 100% 100% 100% RENCANA 2015 ALOKASI (Rp. miliar) PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 1.2 1.2 1.3 2.9 3.0 3.2 2.8 2.9 3.1 2018 1.3 3.4 3.2
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR RENCANA 2015 2636 Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan 001 002 003 004 BUMN yang menerapkan sistem akuntansi PKBL Penyaluran dana program kemitraan Penyaluran dana Program Bina Lingkungan Jumlah mitra binaan 100% 80% 60% 950 rb 2637 Riset dan Informasi 001 002 003 004 Jumlahriset/kajian Persentase ketersediaan datapenyajian informasi persentase pelaksanaan Service LevelAgreement Index (SLAI) sistem informasi Tersedianya dataBUMN pada portal EIS 4 100% 80% 100% Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 2617 Peningkatan Kualitas Perencanaan, SDM dan Pengelolaan Keuangan 001 002 003 004 005 Persentase unit kerja eselon II menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan tahunan (RKA) Persentase penyelesaian urusan kepegawaian tepat waktu (kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dll) Skor SAKIP Jumlah draft SOP yang disusun dan/atau direvisi Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi bidang ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, dan SDM 006 Nilai indeks kepuasan BUMN 2618 Penyusunan Peraturan Per-Undang-Undangan, Peraturan Hukum dan Bantuan Hukum 001 002 Jumlah rancangan Peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/direvisi/dicabut Jumlah Kajian peraturan perundang-undangan terkait BUMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN II.L.041-7 100 100 70 4 70 82 15 7 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 100% 80% 60% 1 jt 100% 80% 60% 1 jt 100% 80% 60% 1,05 jt 4 100% 80% 4 100% 80% 5 100% 80% 100% 100% 100% 100 100 100 100 75 5 75 77 5 80 85 87 15 15 7 7 100 100 80 5 80 87 15 7 ALOKASI (Rp. miliar) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 1.1 1.2 1.2 5.2 5.4 5.7 106.1 111.4 117.0 2018 1.3 6.0 122.8
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR 2619 Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja, Pelayanan Administrasi dan Humas 001 Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan umum 002 003 004 Persentase pencapaian SLAI sarana dan prasarana Persentase penyelesaian kegiatan kehumasan dan keprotokoleran/persidangan Persentase penerapan manajemen arsip berbasis TIK 005 006 Persentase penerapan manajemen perpustakaan berbasis TIK Persentase penyelesaian kegiatan tata usaha pimpinan JUMLAH II.L.041-8 RENCANA 2015 100 100 100 100 100 100 TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2018 100 100 100 100 100 100 ALOKASI (Rp. miliar) RENCANA 2015 2016 PRAKIRAAN MAJU 2017 132.9 139.6 146.5 2018 153.9
MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Keluaran K/L Prog Keg ( 1 ) (2) (3) Program/Kegiatan (4) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (5) Rencana 2015 ( 6 ) 2016 ( 7 ) Prakiraan Maju 2017 ( 8 ) 042 042 01 06 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KRT FOKUS: Penyelenggaraan Litbang Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional 042 06 2647 Peningkatan Investasi Litbang 042 06 2647 001 Jumlah rekomendasi kebijakan 1 1 1 042 042 06 06 2651 2651 Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek dengan Internasional 002 Jumlah kolaborasi riset internasional 9 10 12 042 06 2652 Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Pusat dengan Daerah 042 06 2652 002 Jumlah kluster inovasi daerah 10 10 10 042 06 2653 Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Nasional 042 06 2653 002 Jumlah kebijakan 0 0 1 042 06 2654 Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Standarisasi 042 06 2654 002 Jumlah sentra HKI yang dibina dan diperkuat 15 20 20 042 06 2654 003 Jumlah raih HKI untuk didanai dan didaftarkan 20 25 25 II.L.042-1 2018 ( 9 ) 1 12 10 1 20 25 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 ( 11) 2016 (12) Prakiraan Maju 2017 (13) 2018 (14) 157.0 172.2 189.2 205.5 587.7 677.6 693.7 678.8 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 7.3 8.8 8.8 5.0 6.0 7.5 7.5 5.0 5.3 5.3 5.3 4.0 4.0 4.0 4.0 1.5 1.5 3.5 3.5 0.0 0.0 2.0 2.0 4.3 5.5 5.5 5.5 2.6 3.2 3.2 3.2 0.7 1.0 1.0 1.0
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI K/L Prog Keg Program/Kegiatan ( 1 ) 042 (2) 06 (3) (4) 2656 Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang 042 06 2656 042 06 2657 Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-Obatan, dan Instrumentasi Medis 042 06 2657 042 042 042 06 06 06 2657 2658 Pengembangan Sistem Legislasi Iptek 2658 042 06 2664 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Besar 042 06 2664 042 042 042 06 06 06 2665 Insentif Riset SINas 2665 2666 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM) 042 06 2666 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (5) 003 Jumlah lembaga litbang yang dibina menjadi pusat unggulan 001 Jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat 002 Jumlah sarana dan prasarana 002 Jumlah legislasi lintas sektor yang mendukung Iptek 002 Jumlah teknologi yang dimanfaatkan dan didayagunakan di Industri 001 Jumlah paket hasil penelitian 002 Jumlah tenant yang dibina II.L.042-2 Rencana 2015 ( 6 ) 10 14 1 1 18 235 20 Keluaran 2016 ( 7 ) Prakiraan Maju 2017 ( 8 ) 15 20 14 14 1 0 1 1 30 35 235 235 30 35 2018 ( 9 ) 25 14 0 1 40 235 35 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 ( 11) 2016 (12) Prakiraan Maju 2017 (13) 2018 (14) 9.5 13.3 16.8 20.3 7.0 10.5 14.0 17.5 24 24 24 24 24.0 24.0 24.0 24.0 2.5 1.5 3.8 2.5 3.8 2.5 3.8 2.5 19.3 34.3 39.3 44.3 18.3 33.0 38.0 43.0 86.0 86.0 11.0 100.0 100.0 17.3 110.0 110.0 23.3 135.0 135.0 23.3 10.0 16.0 22.0 22.0
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI K/L Prog Keg Program/Kegiatan ( 1 ) 042 (2) 06 (3) (4) 2669 Pendayagunaan Promosi dan Diseminasi Iptek 042 06 2669 042 042 06 06 2674 Pengembangan Riset Iptek Industri 2674 042 06 2676 Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional 042 06 2676 042 042 042 042 06 06 06 06 2684 Peningkatan SDM Iptek 2684 2684 2684 042 06 5261 Pengembangan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi TOTAL ALOKASI Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (5) 002 Jumlah produk teknologi yang didiseminasikan ke masyarakat 002 Jumlah prototipe hasil pengembangan teknologi di Industri 002 Jumlah prototipe hasil riset bidang hankam 002 Jumlah karyasiswa S2 dan S3 003 Jumlah karyasiswa Riset Pro S2 dan S3 004 Jumlah rekomendasi kebijakan sistem inovasi nasional 002 Jumlah sarana dan prasarana II.L.042-3 Rencana 2015 ( 6 ) 12 3 2 275 193 2 2 Keluaran 2016 ( 7 ) Prakiraan Maju 2017 ( 8 ) 20 20 5 6 2 2 260 252 2 300 252 2 0 0 2018 ( 9 ) 20 4 2 320 210 2 0 ALOKASI (Miliar Rupiah) Rencana 2015 ( 11) 2016 (12) Prakiraan Maju 2017 (13) 2018 (14) 22.9 40.5 45.5 50.5 6.1 20.5 22.5 24.5 7.0 6.0 10.3 9.0 11.3 10.0 9.3 8.0 10.0 10.3 10.3 10.3 9.0 9.0 9.0 9.0 260.8 22.5 208.2 29.1 322.9 24.0 260.5 37.1 300.0 30.0 248.7 20.0 243.1 60.0 160.8 21.0 77.7 34.8 37.3 39.8 46.0
744.7 849.8 882.8 884.3
BAB 1 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015 1.1 Pendahuluan Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan daerah telah membawa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemajuan daerah juga menjadi kunci kemajuan bangsa termasuk di dalamnya daya saing daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber peningkatan daya saing bangsa menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemajuan peningkatan kesejahteraan rakyat tidak selalu sama dan merata. Perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antarwilayah di seluruh wilayah. Kemajuan pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Masyarakat di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan pulau terdepan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan tanah, sumber daya alam dan lingkungan, pembalakan hutan dan pencurian lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta perluasan akses informasi dan partisipasi dalam pembangunan. Masalah lain yang dihadapi adalah belum memadainya jaringan penunjang prasarana ekonomi wilayah, terbatasnya investasi, terpusatnya penguasaan aset, dan kurang kuatnya kelembagaan ekonomi lokal. Permasalahan tersebut menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, terutama pengelolaan sumber daya agraris dan maritim sebagai basis ekonomi wilayah dan dasar keunggulan daya saing nasional. Pemecahan berbagai masalah di daerah tersebut memerlukan suatu kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, dengan pembangunan dan daerah ikan, kerusakan keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 20151- 1-1
mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal; serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Pemecahan berbagai integral dari masalah di daerah pelaksanaan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Buku III RKP 2015 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan" ini memuat arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah di setiap wilayah. Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah, yaitu: Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali, dan Sumatera, yang merujuk pada pembagian wilayah dalam Rencana Tata Ruang Pulau. juga menjadi bagian 1.2 Kinerja dan Tantangan Pembangunan Wilayah Pembangunan nasional, khususnya di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, merupakan agregasi (gabungan) hasil-hasil pembangunan antardaerah dan antarsektor. Pembangunan nasional juga merupakan hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan, baik keterkaitan spasial, keterkaitan sektoral dan keterkaitan Sinergi tersebut dijabarkan dalam pembangunan daerah yang diarahkan pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dengan mengoptimalkan potensi, keunggulan, dan daya dukung masing-masing wilayah. Di samping itu, pembangunan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan antardaerah disertai dengan distribusi manfaat pertumbuhan yang adil dan proporsional. institusional. Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh telah meningkatkan kinerja perekonomian wilayah. Selain itu, penanganan secara khusus daerah tertinggal dan terpencil, serta kawasan perbatasan, terluar dan terdepan telah mendorong kegiatan sosial dan ekonomi, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan mengurangi daerah ketidakseimbangan pertumbuhan kota-kota besar, menengah secara bertahap mampu 1-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015
1.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2015 dan kecil serta mendukung kegiatan yang menyangkut peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta akses ekonomi dan modal masyarakat. Demikian pula kebijakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang mendukung terwujudnya keberlanjutan pembangunan. Tantangan pengembangan wilayah yang harus dihadapi tahun 2015 antara lain adalah (1) Penyediaan ruang dan pengaturan ruang secara lebih baik untuk menampung laju terus meningkat setiap pertumbuhan penduduk yang tahunnya; (2) Pelaksanaan otonomi daerah pengelolaan pemerintahan daerah secara lebih baik untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, bermutu, cepat dan mudah serta meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat; (3) Percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk memajukan daerah tertinggal dan mengurangi ketimpangan wilayah; (4) Pengelolaan perkotaan untuk mengatasi penurunan daya dukung lingkungan kota, pelanggaran pemanfaatan ruang kota, kemacetan, banjir, ketertiban dan keamanan; (5) Percepatan pembangunan perdesaan untuk menyiapkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan (6) pencegahan dan penanganan bencana alam secara lebih cepat dan akurat untuk mencegah kerusakan dan kerugian serta mengurangi jumlah korban akibat bencana alam. : Strategi pembangunan wilayah 2015-2019 adalah mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas teknologi, penyediaan infrastruktur yang modern, terpadu dan merata; serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. ilmu pengetahuan dan Sejalan dengan strategi pembangunan wilayah, maka arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2015-2019 mencakup penataaan ruang wilayah; pengembangan otonomi daerah; pengembangan kawasan strategis; pengembangan kawasan perkotaan; perdesaan; pengembangan kawasan tertinggal, daerah perbatasan dan daerah rawan bencana; sebagai berikut: pengembangan kawasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 20151- 1-3
1.3.1 Pengembangan Tata Ruang Wilayah (Darat, Laut, Pesisir) Pengelolaan ruang wilayah nasional yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, terpadu dan maupun sumber daya dilakukan secara berkelanjutan kaidah penyelenggaraan penataan ruang yang dapat menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi dengan tetap melestarikan daya dukung alam dan lingkungan. Sesuai amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, penyelenggaraan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah Nusantara yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil harus memperhatikan asas keberlanjutan. dengan berpedoman pada Kebijakan penataan ruang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota melalui penyelesaian peraturan perundang- undangan mengenai ruang darat dan ruang pesisir, berupa penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) termasuk Peraturan Zonasi serta peninjauan kembali Rencana Tata Ruang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), serta penyelesaian NSPK bidang penataan ruang yang telah mengakomodir berbagai kebijakan sektoral. Kebijakan penataan ruang juga diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan sub-sub pusat pertumbuhan dengan potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas untuk menunjang industri dan usaha sesuai koridor ekonomi, serta penataan dan pengaturan kebutuhan ruang untuk pengembangan industri hulu hingga untuk hilir. Kebijakan mengembangkan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang nyaman melalui pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan dan layak huni, serta mengembangkan kawasan perdesaan berbasis potensi dan kearifan lokal. Selain itu, kebijakan penataan ruang diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memiliki daya adaptasi terhadap risiko bencana, perubahan iklim, dan penataan ruang diarahkan 1-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015
1.3.2 Pengembangan Otonomi Daerah mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Kebijakan ini diwujudkan untuk mendorong kegiatan budidaya yang memiliki daya adaptasi bencana di kawasan rencana, mengembangkan dan mengendalikan kegiatan budidaya dalam upaya iklim, mendorong pemanfaatan potensi dan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, dan menetapkan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). adaptasi perubahan Pengembangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, dan penguatan demokrasi lokal. Kebijakan pengembangan otonomi daerah diarahkan untuk : otonomi daerah 1. Meningkatkan implementasi desain besar penataan daerah regulasi berkaitan dengan melalui perundangan dan petunjuk teknis penataaan daerah, evaluasi secara mendalam Daerah Otonom Baru (DOB) gagal dan fasilitasi peningkatan DOB gagal, fasilitasi penyelesaian DOB pada masalah aset daerah dan batas daerah. revisi berbagai 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kerjasama antardaerah melalui pengembangan kerjasama antardaerah, pemetaan potensi kerjasama antardaerah, peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dalam kerjasama antardaerah. 3. Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan pemerintah daerah dengan peraturan perundangan sektoral melalui pemetaan peraturan perundangan yang rekonseptualisasi simplifikasi dan belum harmonis, regulasi. 4. Meningkatkan harmonisasi peraturan pemerintahan daerah dengan peraturan peraturan perundangan pajak dan retribusi daerah serta investasi melalui restrukturisasi kelembagaan perundangan, percepatan penyerahan kewenangan perizinan dan penyederhanaan perizinan. pembentuk peraturan 5. Melanjutkan upaya penataan kewenangan antarjenjang pemerintahan melalui harmonisasi pembagian urusan sesuai dengan kapasitas pemerintah daerah, perbaikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 20151- 1-5
1-6 regulasi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 6. Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah melalui perbaikan regulasi dan petunjuk teknis dalam sinergi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah. 7. Menguatkan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat melalui perbaikan struktur kelembagaan pemerintah daerah, penguatan forum-forum koordinasi perencanaan tingkat regional. 8. Mewujudkan di lingkungan pemerintah daerah yang mampu menjamin tersedianya aparatur pemerintah daerah yang profesional integritas serta terdistribusikan secara dan memiliki merata di berbagai daerah sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah melalui rekruitmen yang kompetitif, transparan dan akuntabel. Strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah penyusunan pola dasar karir pemerintah daerah yang terbuka, kompetitif, penerapan manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi dengan mutu perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan strategi pembangunan daerah, termasuk SDM perancang peraturan perundangan. sistem pengelolaan kepegawaian pembangunan, perbaikan 9. Meningkatkan kapasitas DPRD untuk penguatan sumber daya organisasi DPRD dan pengembangan profesionalisme anggotanya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, sumber daya organisasi DPRD dalam penguatan menjalankan fungsinya, penataan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan dalam mendukung hubungan kerja yang harmonis antara Kepala Daerah dan DPRD. dalam 10. Mewujudkan sistem pelayanan publik pemerintah daerah yang responsif, efektif serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan iklim investasi yang kondusif. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah : penerapan standar pelayanan pada setiap unit penyedia pelayanan publik; pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyederhanaan pelayanan; rangka mendukung | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015
harmonisasi peraturan perundangan yang mendukung upaya penyederhanaan administrasi pelayanan publik; serta penguatan kelembagaan pelayanan terpadu. 11. Konsolidasi strategi implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang mendukung terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien serta mendorong integritas bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah : birokrasi fokus kepada perbaikan pemerintah daerah yang pelayanan kepada masyarakat dan perbaikan iklim investasi; dokumen roadmap perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah; integrasi roadmap dan manajemen perubahan dalam penilaian kinerja pejabat dan pegawai; penguatan instrumen kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; penyusunan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang inovatif efektif dan efisien sesuai dengan beban kerja; mendorong peran serta masyarakat dalam kebijakan reformasi birokrasi daerah; serta pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pemerintah daerah. integrasi dengan pemerintah daerah inovasi dan 12. Meningkatkan taxing power. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah: sosialisasi dan bantuan teknis untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah; serta kerjasama administrasi pajak daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. local 13. Meningkatkan potensi penerimaan daerah lainnya. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah : meningkatkan kapasitas terkait dengan sistem pengelolaan data dan administrasi pajak daerah; evaluasi dan penataan pengelolaan BUMD pemerintah daerah; pengembangan penyediaan layanan publik melalui BUMD yang bersifat mandiri; serta pengembangan dan penataan retribusi daerah. 14. Meningkatkan belanja pembangunan (infrastruktur). Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah pengembangan belanja infrasktruktur di daerah (hibah, pinjaman, dan skema obligasi,). variasi pendanaan untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 20151- 1-7
1-8 15. Implementasi penganggaran SPM yang berkualitas. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah : review dan evaluasi terhadap penetapan SPM untuk pemerintah daerah; serta optimalisasi fasilitas monitoring pencapaian SPM dan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government. 16. Peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja dalam kerangka MTEF di APBD. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan MTEF dalam APBD. 17. Penataan arah kebijakan dana transfer. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah penerapan skema evaluasi dan penetapan alokasi dana transfer sesuai kinerja dalam sistem transfer yang ada saat ini 18. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah: penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line; serta penataan mekanisme dalam proses monitoring dana transfer Otsus melalui pelibatan aktif masyarakat. 19. Revitalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah: peningkatan total DAK melalui pengalihan jenis transfer lainnya (yang relatif sama targetnya dengan DAK) dan simplifikasi bidang DAK; serta perbaikan skema DAK (dikaitkan dengan hasil evaluasi dan kinerja, penyesuaian besar dana pendamping dengan kapasitas fiskal, dan prioritas pencapaian SPM). 20. Mewujudkan Pilkada yang damai, efisien dan bersih. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah: perbaikan sistem data pemilu; peningkatan netralitas penyelenggara Pemilu/Pilkada; peningkatan pemahaman partai pada aturan main Pilkada terutama terkait ketentuan pencalonan calon peserta Pilkada; peningkatan efisiensi Pilkada; peningkatan Pilkada yang bersih; serta peningkatan netralitas birokrasi dan PNS dalam pelaksanaan Pilkada. 21. Meningkatkan konektivitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan/aspirasi masyarakat. Strategi | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015
1.3.3 Pengembangan Kawasan Strategis untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah : peningkatan keterwakilan masyarakat dalam kebijakan Pemda; peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi pokoknya (legislasi, anggaran dan kontrol); peningkatan sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah; serta peningkatan level pemerintahan. sinergi kebijakan antara 22. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah otonomi khusus sehingga relatif bisa mendekati daerah lain di Indonesia. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah : peningkatan kapasitas Pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; serta pemberdayaan masyarakat secara aktif dalam implementasi kebijakan Otsus. strategis kawasan diarahkan Pengembangan untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru pada wilayah yang tingkat kesenjangannya masih tinggi dan memperkuat konektivitasnya dengan koridor ekonomi guna mendukung pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan kondisi kawasan strategis di Indonesia, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah tahun 2015 sebagai berikut : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan, energi, dan air bersih melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan, energi, dan air bersih di dalam kawasan dan menuju kawasan (KAPET, KPBPB, KEK) dari wilayah sentra produksi di sekelilingnya. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan melalui pembinaan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas unggulan bagi masyarakat/petani/ UKM di wilayah KAPET dan pendampingan terhadap pengendalian bagi kualitas masyarakat/petani/UKM di wilayah KAPET. komoditas unggulan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan Badan Pengelola/Pengusahaan (BP) di setiap KSN sebagai koordinator, fasilitator dan mediator para pelaku investasi dan SKPD melalui peningkatan peran Dewan Nasional KPBPB dan peran Dewan Kawasan KEK, pembinaan dan serta pengendalian kelembagaan pengelola kawasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 20151- 1-9
restrukturisasi kelembagaan BP KPBPB. 4. Harmonisasi peraturan perundangan pengelolaan kawasan dan penyiapan detail RTR KEK Tanjung Lesung, Bitung, dan Palu, harmonisasi antara RTRW Kawasan Batam Bintan Karimun dengan status kawasan hutan lindung, identifikasi perundangan terkait dengan tenaga kerja. 5. Meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja dengan pengoperasian kawasan sesuai dengan potensi terkini yang berdaya saing, penyediaan sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mencetak tenaga kerja lokal, pembentukan dewan pengupahan di KEK, dan revitalisasi kebijakan upah tenaga kerja. 1.3.4 Pengembangan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan 6. Percepatan investasi industri melalui promosi potensi dan peluang investasi kawasan kepada investor luar dan dalam negeri, pelimpahan kewenangan perizinan investasi di investasi di kawasan, dan peningkatan pengelolaan kawasan. Pengembangan wilayah untuk meningkatkan keterkaitan kota-desa dan membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perkotaan diarahkan untuk : perkotaan bertujuan 1. Penataan 7 (tujuh) KSN perkotaan (metropolitan dan megapolitan) sebagai pusat kegiatan global dengan memetakan potensi tiap-tiap kota sebagai pengembangan pusat kegiatan, membangun infrastruktur yang terintegasi antar kota dalam sistem perkotaan nasional maupun global. 2. Percepatan dan perwujudan peran kota sebagai PKN, PKW dan PKL dengan menyesuaikan tipologi kota dan tingkat pelayanannya dengan mendorong pelaksanaan kegiatan perkotaan yang terspesifikasi dalam bentuk peningkatan iklim usaha, dan mempercepat iklim pemenuhan infrastruktur yang dibutuhkan sesuai dengan peran dari setiap kota. investasi dan 3. Percepatan penerapan dan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan di kota dan kawasan perkotaan dengan menyusun prioritas dan pentahapan pemenuhan SPP sesuai tipologi dengan memperhatikan fungsi dan peran kota, menyiapkan penerapan indeks atau indikator kota- kota sebagai pengendalian pemenuhan SPP dan SPM. 1-10 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015
4. Peningkatan pelayanan prasarana sarana lingkungan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya dan transportasi umum yang aman, nyaman, efisien serta mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota dengan menyusun dan mengoperasionalkan lembaga bank penyediaan lahan kota (land banking), meningkatkan peran aktif dan mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, termasuk skema CSR dan kerjasama internasional, dalam percepatan dalam pemenuhan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana kota. 5. Peningkatan pengelolaan SPP, melibatkan masyarakat lingkungan kota dengan merevitalisasi lingkungan kota yang terdegradasi dan menerapkan rekayasa lingkungan, meningkatkan dan menyiapkan kota yang berketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim (urban resilience). 6. Peningkatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana dengan mengembangkan teknologi informasi, komunikasi dalam mengantisipasi, menghadapi bencana dan perubahan iklim, menguatkan kapasitas pemerintah daerah dan menyiapkan anggaran pengendalian perencanaan kebencanaan dan dampak perubahan iklim, meningkatkan ketersediaan dan fungsi infrastruktur, serta partisipasi dan kesiapsediaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 7. Penerapan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam RDTR dan peraturan zonasi, menyusun dan menerapkan insentif dan disintensif untuk mengendalikan pertumbuhan kota yang tidak terkendali, mengembangkan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang kota. dan dan infrastruktur mitigasi dalam 8. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan kota yang aman, nyaman, efisien serta mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota dengan menyediakan hunian masyarakat kota yang aman, nyaman, sehat, dan terjangkau serta ramah untuk kaum lansia dan disable, menyediakan jaringan dan telekomunikasi yang aman, mudah diakses dan terjangkau, fasilitas pengumpulan pengolahan dan sistem pengelolaan sampah skala kawasan jaringan dan kota, menyediakan dan menata sistem drainase skala kawasan dan kota sesuai perkiraan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 20151- 1-11
1-12 pertambahan penduduk pelayanan Kota Cerdas dan Berdaya Saing. kota berdasarkan fungsi 9. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan kota yang aman, nyaman, efisien, serta mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, termasuk dengan lansia meningkatkan kemudahan masyarakat terhadap akses pelayanan kota, dan mengembangkan upaya preventif dan kuratif dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan perkotaan, kesehatan makanan, perorangan dan masyarakat perkotaan, mengembangkan sistem jaminan dan kelembagaan yang memberikan akses dan menjamin terlaksananya perlindungan sosial dan kesehatan termasuk jiwa kota, mengembangkan sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja di kota, mengembangkan sistem pendidikan keahlian dan spesialisasi, serta laboratorium riset yang menunjang pembangunan kota berkelanjutan di masa depan. kalangan masyarakat kesehatan semua bagi kelompok disable dan pendidikan kesehatan di 10. Peningkatan kualitas pelayanan perkotaan dengan melibatkan masyarakat kota dengan menyusun dan mensosialisasikan tata cara pemeliharaan pelayanan dasar publik kepada masyarakat, menyusun kurikulum dan melaksanakan pendidikan karakter masyarakat kota melalui pendidikan formal dan non formal. 11. Pengembangan kecerdasan masyarakat kota (smart people) inovatif, kreatif, dan produktif, serta mampu yang memanfaatkan potensi keragaman sosial - budaya untuk membangun daya saing kota dengan mengembangkan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif berbasis program keahlian, menyusun pengembangan masyarakat pada peningkatan modal sosial masyarakat kota. dan melaksanakan yang mengarah 12. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan kota berkelanjutan yang layak, hijau serta cerdas melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan secara berkesinambungan. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan pemahaman, pembelajaran dan kerjasama antar daerah dan antar negara tentang perencanaan, pembangunan, pengelolaan perkotaan yang profesional, efisien dan efektif. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015
13. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui pembinaan, pelatihan dan penilaian kinerja dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan. 14. Pengembangan kelembagaan dan kerjasama pembangunan perkotaan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perkotaan melalui pelibatan masyarakat dan dunia usaha, menyiapkan peraturan perundangan/regulasi khusus yang dibutuhkan dalam dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan. 15. Pengembangan partisipasi masyarakat dengan menyiapkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan perkotaan. Sedangkan, pembangunan perdesaan bertujuan untuk mewujudkan desa-desa yang memiliki ketahanan sosial- ekonomi dan ekologi, memiliki kelentingan dalam menghadapi ancaman perubahan ekosistem, ancaman bencana alam, memiliki ketahanan dan keunggulan ekonomi kawasan yang mampu meningkatkan suasana daya perekonomian yang kompetitif serta mengurangi kesenjangan antar kawasan perkotaan dan perdesaan yang selanjutnya akan menciptakan harmoni kehidupan sosial antar kawasan secara lebih baik. Pembangunan perdesaan diarahkan untuk : saing dalam 1. Membuka isolasi daerah dalam rangka menyetarakan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan dengan membangun sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan telekomunikasi yang membuka keterisolasian daerah, membangun pusat- pusat pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan sumber energi terbarukan lainnya dari sumberdaya lokal (non PLN), yang menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, menuju kemandirian energi di perdesaan. 2. Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan dengan mengembangkan ekonomi perdesaan yang khas berbasiskan sumberdaya alam dan sosial- budaya lokal, membangun kelembagaan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan, membangun mekanisme kegiatan produktif, mengembangkan subsidi bagi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 20151- 1-13
1-14 industrialisasi perdesaan (non footlose industry). 3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimun di perdesaan dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan sanitasi serta air bersih, serta infrastruktur irigasi. Meningkatkan jumlah tenaga medis di perdesaan. Meningkatkan jumlah sekolah di perdesaan. 4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perdesaan dan tata kelola dengan meningkatkan perbaikan sistem ketersediaan infrastruktur perdesaan, serta memperbaiki tata kelola infrastruktur perdesaan. 5. Meningkatkan optimalisasi tata ruang perdesaan dengan mengembangkan law enforcement tata ruang perdesaan di daerah, mengembangkan mekanisme insentif kepada daerah (petani) yang berhasil menekan konversi lahan pertanian, serta menciptakan mekanisme kelambagaan land bank system. 6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam berbasis lingkungan yang berkelanjutan dengan mengembangkan inisiatif ekonomi perdesaan yang hijau dan berbasiskan sumberdaya lokal. 7. Mengoptimalkan tata kelola desa dengan mempersiapkan berbagai peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta menyiapkan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa. desa dan Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mempercepat Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat. Sedangkan pengembangan daerah tertinggal diprioritaskan untuk pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar, dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat. 7. Mengoptimalkan tata kelola desa dengan mempersiapkan berbagai peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta menyiapkan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa. desa dan Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mempercepat Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat. Sedangkan pengembangan daerah tertinggal diprioritaskan untuk pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar, dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat. Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan dijabarkan melalui: | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015
1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar potensi negara pembangunan tetangga infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi. didukung dengan 2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing. 3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya); Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten); serta Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi); melalui jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan strategis nasional. Untuk kabupaten perbatasan laut, maka pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga. 4. Membuka akses transportasi darat dan laut di dalam Lokasi status dan (Lokpri) dengan jalan non Prioritas moda/dermaga non status. 5. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu. 6. Melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara. 7. Melakukan penataan kelembagaan diplomasi melalui peningkatan kapastitas, peran dan fungsi kelembagaan diplomasi. 8. Melakukan peninjauan kembali terhadap hasil-hasil kerjasama perdagangan antar negara (Border Trade Aggreement). Sedangkan Arah Pengembangan daerah tertinggal dijabarkan melalui: 1. Penguatan percepatan pembangunan daerah tertinggal, yaitu dengan melakukan sinkronisasi mulai perencanaan dan sinergi dan kapasitas kelembagaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 20151- 1-15
pelaksanaan pembangunan antar pelaku pembangunan, baik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-perundangan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan ego-sektor dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pemahaman terhadap kebutuhan daerah tertinggal dengan mendorong upaya afirmatif dari seluruh pemangku kepentingan dan tetap mempertimbangkan karakteristik daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar serta kerawanan dalam bencana alam dan bencana sosial. 2. Peningkatan ketersediaan pelayanan publik dasar dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. 3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan keterkaitannya dengan pengembangan kawasan strategis lainnya khususnya dalam hal penyediaan prasarana ekonomi, kualitas SDM pelaku usaha, manajemen usaha, jejaring usaha, pemasaran hasil, akses permodalan, kemitraan, akses inovasi teknologi, dan kebijakan yang afirmatif. 4. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah. 1.3.6 Kawasan Rawan Bencana Memperhatikan karateristik ancaman bencana pada masing- kebijakan masing pulau, maka pengembangan kawasan rawan bencana, diarahkan untuk: strategi dan arah 1. Meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana, melalui: a. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen risiko bencana, pengkajian risiko bencana dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. b. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan mengembangkan kebijakan 1-16 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015
bencana. c. Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar sektor guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah. d. Penguatan kesiapsiagaan dan penyediaan sistem peringatan dini di kawasan risiko tinggi bencana. e. Pengurangan keterpaparan kerentanan di kawasan risiko tinggi bencana. (exposures) dan f. Membangun budaya kesadaran masyarakat (public awareness) dalam pengurangan risiko bencana, melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat. 2. Menguatkan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah, melalui: a. Penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; kelembagaan b. Peningkatan kapasitas penanganan darurat, melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; c. Mendorong daerah untuk mengalokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD; d. Penguatan koordinasi antar sektor dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana; dan e. Penyusunan SPM penanggulangan bencana secara lebih komprehensif dengan mempertimbangan tiga fase dalam penanggulangan bencana yaitu fase pra bencana, fase tanggap darurat, dan fase pasca bencana. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 20151- 1-17
1-18 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015
BAB 2 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015 2.1 Kondisi Wilayah Papua Saat ini Wilayah Papua memiliki posisi yang cukup strategis baik itu di koridor nasional, regional ASEAN, dan global. Dalam konteks nasional, Wilayah Papua merupakan lumbung pangan dan energi di Kawasan Timur Indonesia. Peran Wilayah Papua dalam hal energi bagi nasional didasarkan atas potensi dari cadangan pertambangan terutama tembaga, sebagian besar eksplorasi dan pengolahan tembaga di Indonesia terpusat di Timika (Kabupaten Mimika). Sedangkan dalam hal pangan didasarkan pada potensi kelapa sawit, yaitu bahwa industri kelapa sawit Pulau Papua menjadi devisa negara terbesar, dan potensi tebu lahan untuk produksi tebu terluas di luar Jawa. Tidak hanya dalam koridor nasional saja, Wilayah Papua juga menjadi produsen kelapa sawit yang besar di Asia. Kemudian dalam konteks global, berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Wilayah Papua dapat menjadi produsen bagi beberapa komoditas perkebunan dan pertambangan di Indonesia (terutama Wilayah Papua). Kemudian dalam hal pertambangan, Pulau Papua menyumbang sumber daya emas terbesar di Indonesia dan dunia. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 20151- 2-1
2-2 GAMBAR 2.1 PETA DAYA SAING POSISI STRATEGIS WILAYAH PAPUA DI KORIDOR NASIONAL, REGIONAL, GLOBAL Sumber: Hasil Analisis, 2013 Berdasarkan analisis konektivitas Wilayah Papua dengan pulau lain di Indonesia, Wilayah Papua merupakan wilayah yang memiliki pergerakan barang tergolong rendah di Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri serta tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan otonomi khusus tersebut dilandasi pada nilai-nilai keberpihakan, dasar yang mencakup pengakuan, | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015
pemberdayaan, perlindungan, dan penghargaan terhadap etika dan moral, serta hak-hak dasar penduduk asli Papua. Mengingat tingginya ketimpangan wilayah Papua baik dalam aspek keterisolasian wilayah, ketimpangan ekonomi, dan keterbelakangan sumber daya manusia maka diperlukan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. kelanjutan upaya percepatan Untuk pembangunan secara terpadu dan komprehensif, melalui penguatan koordinasi (strong coordination), yang ditetapkan dengan Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B), dan perlu dilanjutkan untuk periode tahun 2015-2019. itu diperlukan Secara umum kinerja perekonomian wilayah Papua tidak sebesar sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain masih tingginya produk pertambangan dalam kinerja perekonomian daerah. Adapun sektor utama yang menyumbang perekonomian wilayah Papua adalah sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, serta perdagangan. Sejalan dengan perbaikan kinerja ekonomi juga mengalami wilayah, PDRB per kapita wilayah peningkatan secara riil. ketergantungan ekspor-impor Dalam bidang sosial, indikator sosial di Wilayah Papua mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun di Wilayah Papua dan capaian TPT di tingkat wilayah tersebut lebih baik dari TPT nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua masih jauh di atas rata-rata nasional. Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, semua provinsi di wilayah Papua menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). TABEL 2.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA Perkembangan Pembangunan Papua Papua Barat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 (ADHK 2000) (persen) 14,84 9,30 PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2012 ADHB 2012 (Rp.Juta) 24,73 52,38 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013 (Agustus) (persen) 3,23 4,62 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013 (September) (persen) 31,53 27,14 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 65,86 70,22 (Peringkat33) (Peringkat 29) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 20151- 2-3
Perkembangan Pembangunan Papua Papua Barat Indeks Pembangunan Gender Tahun 2012 63,06 60,02 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2012 57,76 58,46 Angka Kematian Bayi 2012 (per 1.000 kelahiran) 54 74 Angka Harapan Hidup Tahun 2012 (Tahun) 69,12 69,14 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 (Tahun) 6,87 8,45 Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan (September): persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (Agustus): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja Berdasarkan kondisi umum Wilayah Papua, isu strategis wilayah Papua tahun 2015 antara lain kurangnya kestabilan keamanan wilayah yang diakibatkan adanya konflik sosial, baik antar suku adat masyarakat lokal, maupun antara masyarakat lokal dan pendatang serta pemerintah. Selain itu, peran sektor pertanian tanaman pangan (padi, ubi jalar, ubi kayu dan jagung) belum optimal. Kegiatan di sektor pertanian cenderung didominasi dengan subsistem atau dikonsumsi industri pengolahan sektor sendiri. Kurangnya peran pertambangan (minyak bumi, emas, nikel dan tembaga) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal juga masih isu di Wilayah Papua. Walaupun kegiatan menjadi pertambangan di wilayah Papua telah berlangsung selama puluhan tahun, masyarakat Wilayah Papua (terutama lokal) belum kebutuhan lebih ekonominya karena pengelolaan potensi tambang didominasi oleh pihak-pihak di luar Wilayah Papua ditambah peluang lapangan kerja di sektor pengolahan pertambangan juga sangat terbatas bagi masyarakat lokal. Lebih lanjut, keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan sosial masih terbatas, dan masih rendahnya kesejahteraan di kawasan perbatasan. Ketersediaan prasarana dan sarana dasar seperti listrik dan air bersih dan aksesibilitasnya masih rendah. Selain itu, konektivitas antarwilayah masih rendah, dan belum optimalnya implementasi otonomi khusus. berkecukupan untuk memenuhi 2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua telah memberikan arahan bahwa RPJPN 2005-2025 pengembangan wilayah di luar Pulau jawa, termasuk Papua akan ditingkatkan dengan tetap mempertahankan momentum Jawa-Sumatera. Wilayah Papua pertumbuhan wilayah diharapkan dapat memberikan konstribusi ideal terhadap perekonomian nasional. Peningkatan kontribusi ekonomi 2-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015
Wilayah Papua terhadap perekonomian nasional dilakukan melalui proses transformasi ekonomi nasional secara spasial, yang didukung oleh transformasi ekonomi secara struktural atau sektoral. Berdasarkan pengembangan Wilayah Papua tahun 2015 antara lain: isu strategis Wilayah Papua, tujuan 3. Meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Papua; 4. Menciptakan kondisi keamanan yang pemerataan kesejahteraan; 4. Menciptakan kondisi keamanan yang pemerataan kesejahteraan; 5. Peningkatan kemandirian dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian yang berdaya saing; 6. Optimalisasi sektor pertambangan berorientasi industri pengolahan; 7. Penguatan pengembangan wilayah pulau-pulau terluar yang berdaya saing dan berkelanjutan; 8. Peningkatan prasarana produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. sarana dan penunjang Beberapa sasaran strategis pembangunan Wilayah Papua sesuai potensi sumber daya yang dimiliki antara lain meliputi: 9. Meningkatnya standar hidup masyarakat Wilayah Papua, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi, menurunnya pengangguran dan menurunnya tingkat kemiskinan; 10. Terciptanya kondisi keamanan yang stabil dan pemerataan kesejahteraan yang didukung dengan peranan pemerintah dan masyarakat adat dalam kegiatan ekonomi, maupun sosial, serta berkurangnya kesenjangan akses terhadap sarana dan prasarana dasar; 11. Terciptanya kemandirian dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian yang berdaya saing, yang didukung dengan tersedianya jaringan sarana dan prasarana pada daerah basis sektor pertanian, dan meningkatnya daya tarik investasi di sektor pertanian; 12. Terciptanya sektor pertambangan yang berorientasi industri pengolahan, yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan berkembangnya industri pengolahan berbasis iklim pemberdayaan masyarakat; investasi sektor Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 20151- 2-5
13. Terwujudnya perkembangan wilayah pulau-pulau terluar, yang ditandai dengan adanya aktivitas ekonomi yang berdaya saing serta pembangunan wilayah pulau-pulau terluar yang berkelanjutan; 14. Meningkatnya penunjang dan produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya interkoneksi antar wilayah di dalam dan ke luar provinsi, serta meningkatnya aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana dasar antar wilayah di dalam dan ke luar provinsi terutama di kawasan perbatasan dalam wujud Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura . sarana prasarana TABEL 2.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2015 No Provinsi Pertumbuhan Ekonomi (%)1 Tingkat Kemiskinan (%)2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)3 1 Papua Barat 18,44 -19,38 24,84 -23,60 4,55 - 4,33 2 Papua 5,69 - 5,99 30.14 - 28,67 3.26 - 3,10 Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (angka sementara): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja TABEL 2.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN ANGKA HARAPAN HIDUP DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2015 No Provinsi Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)1 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)2 Angka Harapan Hidup (tahun)3 1 Papua Barat 47-49 8,70 - 8,92 69,5 - 71,24 2 Papua 47-51 7,00 - 7,12 69,4 -71,14 Sumber : Proyeksi Bappenas (angka sementara); BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: : rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. 2-6 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua Pengembangan Wilayah Papua perlu didukung melalui transformasi ekonomi secara struktural/sektoral. Sektor-sektor ekonomi unggulan wilayah Papua perlu dipacu untuk mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan sehingga kontribusi PDRB Papua mampu bergerak dari sekitar 1% pada periode 2010-2014 menjadi 3% pada periode 2015-2019. Berdasarkan kebijakan pembangunan wilayah dalam periode 2015-2019 yang menitikberatkan pada: (i) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); (ii) Peningkatan efisiensi dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA); serta (iii) Penguatan kapasitas IPTEK, dan sesuai dengan Tema RKP 2015, yaitu "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan", arah kebijakan pengembangan Wilayah Papua tahun 2015 adalah mewujudkan pembangunan berkeadilan dan merata bagi masyarakat asli Papua melalui pemihakan terhadap orang asli Papua di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 15. Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai komoditas pada sektor pertanian dan pertambangan, dilaksanakan dengan strategi : g. Mengembangkan ekonomi masyarakat asli Papua; h. Meningkatkan peran sektor pertanian dan perkebunan dalam perekonomian wilayah; i. Meningkatan produktivitas hasil perkebunan dan tanaman pangan; j. Mengembangkan unggulan; industri hilir komoditas k. Memperkuat pasar industri hilir komoditas unggulan; l. Mengembangkan dan memperkuat komponen pendukung. 16. Penguatan kompetensi SDM pada pendidikan tinggi, dan entrepreneur, dilaksanakan pendidikan kejuruan, dengan strategi: a. Akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau di kampong terisolir; b. Meningkatkan pemerataan distribusi sumber daya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 20151- 2-7
untuk mengurangi kesenjangan sosial masyarakat; c. Mengelola kesejahteraan masayarakat di kawasan pulau-pulau terluar; d. Meningkatan kompetensi dan keahlian; e. Mengembangkan manejerial. kemampuan inovasi dan f. Peningkatan kelembagaan Kemampuan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Papua dan Papua Barat 17. Penguatan kapasitas inovasi daerah yang menitikberatkan pada penciptaan iklim inovasi dan peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan, dilaksanakan dengan strategi: a. Meningkatkan iklim investasi di sektor potensial (non pertambangan dan penggalian). 18. Percepatan yang menitikberatkan pada pembukaan keterisolasian wilayah melalui pembukaan akses infrastruktur di pegunungan tengah dan wilayah terisolir Papua dan Papua Barat lainnya; penyediaan pelayanan minimum air bersih dan sanitasi, serta percepatan pemanfaatan potensi air permukaan untuk pembangkit listrik (mikrohydro dan PLTA). pembangunan infrastruktur 2.4 Kegiatan Strategis Wilayah Papua Wilayah Papua merupakan salah satu pulau utama dan memiliki peranan penting di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh potensi sumber daya alam yang berlimpah di Wilayah Papua. Wilayah Papua memiliki cadangan tembaga sebesar 45 persen cadangan di Indonesia dan cadangan emas terbesar di Indonesia bahkan dunia. Sektor pertambangan menyumbang kontribusi yang sangat besar untuk perekonomian di wilayah Papua. Meskipun demikian, dalam pengelolaan dan pengembangannya juga harus dilakukan dengan keterpaduan program untuk mendukung alokasi sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Wilayah Pulau Papua memiliki dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Masing-masing provinsi memiliki Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Wilayah Pulau Papua adalah Jayapura dan Timika (Papua), dan Sorong (Papua Barat). Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Wilayah Pulau Papua adalah Ayamaru, Manokwari, Fak-fak, Nabire, Sarmi, Wamenda, Bade dan Muting. Wilayah Pulau Papua terdapat juga 2-8 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Jayapura, Merauke, dan Tanah Merah. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 20151- 2-9
2-10 GAMBAR 2.2 PETA PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PAPUA | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015 L E G E N D A : Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Kereta Api Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Pertambangan Tembaga Simpul Perkebunan Sawit Simpul Kegiatan Migas BAB 1 Pusat Kegiatan Nasional - Jayapura BAB 2 Pusat Kegiatan Nasional - Timika BAB 3 Pusat Kegiatan Nasional - Sorong 1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Jayapura 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Tanah Merah 3. Pusat Kegiatan Startegis Nasional - Merauke 1. Kawasan Anadalan Bintuni 2. Kawasan Andalan Fak-fak (Bomberai) dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya 4. Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya 5. Kawasan Andalan Biak 6. Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare) 7. Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya 8. Kawasan Andalan Memberamo - Lereh (Jayapura) 9. Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya 1. Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bituni 2. Kawasan Andalan Laut Cendrawasih - Biak dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Laut Jayapura - Sarmi
GAMBAR 2.3 PETA KEGIATAN STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PAPUA, 2015 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015 2-11
2.4.1 Provinsi Papua Wilayah Papua memiliki peranan wilayah sebagai Lumbung Pangan dan Energi di Kawasan Timur Indonesia. Provinsi Papua memiliki produksi tanaman pangan yang lebih besar pula dibandingkan Provinsi Papua Barat. Kawasan perkebunan mayoritas merupakan perkebunan kelapa sawitt. Di sektor pertambangan, Provinsi Papua memiliki investasi yang sangat besar untuk pengelolaan kawasan pertambangan, mengingat cadangan emas, nikel dan tembaga tergolong besar berada di Papua yang berpotensi memajukan perekonomian wilayah. Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Papua adalah Jayapura, Tanah Merah dan Merauke yang juga merangkap sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Pusat Kegiatan Nasional provinsi ini adalah Jayapura dan Timika. Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi Papua adalah Nabire, Sarmi, Wamena, Bade, Muting, Biak, Merauke. 2-12 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015
GAMBAR 2.4 PETA PROVINSI PAPUA L E G E N D A : Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Kereta Api Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Pertambangan Tembaga Simpul Perkebunan Sawit Simpul Kegiatan Migas 1. Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare) 2. Kawasan Andalan Timika ( Tembagapura) dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Biak 4. Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya 5. Kawasan Andalan Memberano - Lereh (Jayapura) 6. Kawasan Andalan Wamena dan SekiKawasan Anadalan Bintuni 9. awasan Andalan Fak-fak (Bomberai) dan Sekitarnya 10. awasan Andalan Sorong dan Sekitarnya 11. 1. Kawasan Andalan Laut Cendrawasih - Biak dan awasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya Sekitarnya awasan Andalan Biak 12. 2. Kawasan Andalan Laut Jayapura - Sarmi 13. awasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare) 14. awasan Andalan Merauke dan Sekitarnya 15. awasan Andalan Memberamo - Lereh (Jayapura) 16. awasan Andalan Wamena dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | 7. tarnya PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015 2-13 K K K K K K K K
2.4.2 Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap peranan Wilayah Papua sebagai Lumbung Pangan dan Energi di Kawasan Timur Indonesia. Kawasan perkebunan mayoritas merupakan perkebunan kelapa sawit. Di sektor pertambangan, Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumber daya mineral dan migas yang cukup besar, namun potensi tersebut masih sebagian kecil yang telah dieksploitasi. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Papua Barat adalah Sorong , sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di provinsi ini adalah Manokwari, Fak-Fak dan Ayamaru. 2-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015
GAMBAR 2.5 PETA PROVINSI PAPUA BARAT Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Kereta Api Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Pertambangan Tembaga Simpul Perkebunan Sawit Simpul Kegiatan Migas 1. Kawasan Andalan Bintuni 2. Kawasan Andalan Fak-fak (Bomberai) dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya 4. Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya 1. Kawasan Anadalan Laut Raja Ampat Bituni Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015 2-15
2-16 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2015
BAB 3 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 3.1 Kondisi Wilayah Maluku Saat ini Wilayah Pulau Maluku memiliki posisi yang cukup strategis baik itu di koridor nasional, regional ASEAN, dan global. Dalam konteks nasional, Wilayah Pulau Maluku merupakan lumbung ikan nasional di Indonesia. Peran Wilayah Pulau Maluku dalam hal sumber daya alam nasional didasarkan atas potensi dari sumber daya perikanan terutama perikanan tangkap dan perikanan laut. Tidak hanya dalam koridor nasional saja, potensi perikanan Wilayah Pulau Maluku juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen makanan laut terbesar di Asia Tenggara. Kemudian dalam konteks global, berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Wilayah Pulau Maluku dikenal sebagai produsen skala besar komoditas perikanan dan pertambangan di Indonesia (terutama Wilayah Pulau Maluku Utara). Dalam hal perikanan, terutama perikanan tuna Wilayah Pulau Maluku menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil tuna terbesar, dengan peringkat ketiga dunia. Kemudian dalam hal pertambangan, Wilayah Pulau Maluku menyumbang sumber daya nikel terbesar di Indonesia dan dunia Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 3-1
GAMBAR 3.1 PETA DAYA SAING POSISI STRATEGIS WILAYAH PULAU MALUKU DI KORIDOR NASIONAL, REGIONAL, GLOBAL Sumber: Hasil Analisis, 2013 Analisis volume pergerakan barang di Indonesia berdasarkan origin-destination di tahun 2011 menyimpulkan bahwa Wilayah Pulau Maluku merupakan wilayah yang memiliki pergerakan barang tergolong rendah di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Wilayah Pulau Maluku merupakan wilayah yang belum menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Pergerakan barang antarpulau dari dan ke wilayah Pulau masih tergolong rendah dan cenderung terpusat di dua wilayah. Pergerakan dari dan ke Wilayah Pulau Maluku sebagian besar merupakan pergerakan dari dan ke pulau- pulau strategis, seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Sumatera. Sedangkan pergerakan barang terendah di Wilayah Pulau Maluku berasal dan menuju ke wilayah Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Kinerja perekonomian wilayah Maluku pada tahun 2013 menurun dibanding dengan tahun 2012. Sektor utama dalam perekonomian Maluku adalah pertanian, perdagangan-hotel dan restoran dan jasa-jasa. Perkembangan pola investasi 3-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015
PMA dan PMDN di wilayah Maluku masih sangat kecil. Kendala yang dihadapi terutama minimnya infrastruktur wilayah dan iklim investasi, serta belum berkembangnya industri bernilai tambah tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara cenderung menurun, namun TPT Provinsi Maluku lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan masih lebih tinggi dari TPT nasional. Disamping itu, tingkat kemiskinan di wilayah Maluku cenderung menurun. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih sangat tinggi dibanding tingkat kemiskinan nasional. Sementara itu, perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan adanya perbaikan untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) dibandingkan tahun sebelumnya. TABEL 3.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU Perkembangan Pembangunan Maluku Maluku Utara Pertumbuhan Ekonomi 2013 (persen) 5,14 6,12 PDRB Perkapita ADHB Tahun 2013 (Rp.Juta) 7,10 6,36 Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2013 (Persen) 9,75 3,86 Persentase Penduduk Miskin, September 2013 (Persen) 19,27 7,64 Indeks Pembangunan Manusia, 2012 72,42 69,98 (Peringkat 21) (Peringkat 30) Indeks Pembangunan Gender Tahun 2012 68,54 78,72 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2012 66,04 64,51 Angka Kematian Bayi 2012 (per 1.000 kelahiran) 36 62 Angka Harapan Hidup, 2012 (Tahun) 67,84 66,65 Rata-Rata Lama Sekolah, 2012 (Tahun) 9,15 8,71 Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan (September): persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (Agustus): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja Dari kondisi yang dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2015 terdapat tiga isu strategis utama di Wilayah Maluku yaitu belum optimalnya pengembangan potensi dan industri berbagai sektor utama di Maluku seperti kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 3-3
konektivitas wilayah, masih terdapat rendahnya ketimpangan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan kualitas sumber daya manusia antardaerah, dan kurangnya pengamanan perbatasan laut. 3.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Maluku Tujuan pembangunan wilayah Maluku dalam tahun 2015 adalah untuk: 19. Peningkatan standar hidup masyarakat di wilayah pulau 20. Menciptakan sektor pertambangan migas dan non migas berorientasi peningkatan daya saing industri 21. Menciptakan sektor ekonomi potensial 22. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan 23. Menciptakan transformasi sektor ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya potensial pariwisata 24. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendekatan ekonomi dan sosial 25. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat 26. Menurunkan potensi dan frekuensi konflik sosial antar golongan 27. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan berkelanjutan Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan Wilayah Maluku pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 28. Meningkatnya standar hidup masyarakat di wilayah Pulau Maluku yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang rendah. 29. Terciptanya sektor pertambangan migas dan non migas berorientasi peningkatan daya saing industri khususnya bidang industri pengolahan. 30. Terciptanya sektor ekonomi potensial melalui peningkatan dalam hasil pengembangan sektor perikanan dan kelautan berorientasi sumber daya lokal dan kebutuhan pasar serta peningkatan kontribusi sektor perikanan dan produksi nilai 3-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015
kelautan. 31. Terwujudnya optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan dalam peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan serta pengembangan kualitas produksi pangan. 32. Terciptanya transformasi sektor ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya potensial pariwisata serta pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. 33. Terciptanya peningkatan kualitas SDM dengan pendekatan ekonomi dan sosial melalui peningkatan sarana prasarana penunjang dan pemerataan kegiatan pengembangan SDM. 34. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam Peningkatan interkoneksi, aksesibilitas sarana dan prasarana dasar antar wilayah di dalam dan ke luar provinsi terutama di kawasan perbatasan dalam wujud Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki. 35. Terwujudnya penurunan potensi dan frekuensi konflik sosial antar golongan masyarakat melalui harmonisasi sistem hukum dan nilai-nilai masyarakat lokal serta peningkatan antisipasi untuk keamanan dan kedamaian wilayah. 36. Terwujudnya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan hidup. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 3-5
TABEL 3.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 No Provinsi Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 1 Maluku 7,33- 7,71 16,59 - 15,79 7,67 - 7,29 2 Maluku Utara 7,14 - 7,50 6,86 - 6,52 3,81 -3,63 Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (angka sementara): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja TABEL 3.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA HARAPAN HIDUP DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 No Provinsi Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Harapan Hidup (Tahun) 1 Maluku 32 - 34 9,20 - 9,43 68,00 - 69,70 2 Maluku Utara 37 - 39 8,70 - 8,92 67,00 - 68. 68 Sumber : Proyeksi Bappenas (angka sementara); BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: : rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Maluku Pengembangan Wilayah Maluku perlu didukung melalui transformasi ekonomi secara struktural/sektoral. Sektor- sektor ekonomi unggulan wilayah Maluku perlu dipacu untuk mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan sehingga kontribusi PDRB Maluku mampu bergerak dari dibawah 1% pada periode 2010-2014 menjadi 1% pada periode 2015- 2019. Kebijakan pembangunan wilayah dalam periode 2015- 2019 menitikberatkan pada: (i) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); (ii) Peningkatan efisiensi dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA); serta (iii) Penguatan kapasitas IPTEK. dan sesuai dengan Tema RKP 2015, yaitu "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan", arah kebijakan pengembangan 3-6 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015
Wilayah Maluku tahun 2015 adalah menyeimbangkan pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar, dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal pada kawasan Maluku bagian utara dan Maluku dijabarkan sebagai berikut: 37. Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai komoditas pada sektor peternakan, pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan dan perikanan dan kelautan, dilaksanakan dengan strategi: m. Meningkatkan pemasok bahan baku industri; n. Meningkatkan peran sektor perikanan dan kelautan dalam perekonomian; o. Meningkatan produktivitas hasil perikanan dan kelautan; p. Meningkatkan peran sektor pertanian, peternakan dan perkebunan dalam perekonomian; q. Mengoptimalkan sektor pariwisata khususnya wisata bahari dan wisata alam lainnya yang di dukung pengembangan ekonomi kreatif; r. Mengembangkan penggunaan teknologi dan sistem pengolahan serta peningkatan nilai tambah hasil penambangan; s. Mengembangkan industri hilir komoditas unggulan; t. Mengembangkan pasar industri hilir komoditas unggulan; u. Mengembangkan dan menguatkan komponen pendukung. v. Pengembangan perekonomian kegiatan masyarakat di wilayah Kepulauan Maluku secara terpadu dan lintas sektor pada sektor perikanan laut dan pengolahan hasil-hasil laut; dan w. Peningkatan keterkaitan ekonomi pada kawasan pusat-pusat pulau-pulau pertumbuhan. terpencil dengan 38. Penguatan kompetensi SDM pada pendidikan tinggi, entrepreneur, pelatihan dan pendidikan kejuruan, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 3-7
3-8 magang, dilaksanakan dengan strategi: a. Melakukan penguatan kemampuan dasar; b. Mengembangkan penggunaan teknologi dan sistem pengolahan serta peningkatan nilai tambah hasil penambangan; c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia d. Meningkatkan pemerataan distribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial masyarakat; e. Mengembangan kemampuan teknis -operasional; f. Meningkatkan kompetensi dan keahlian; g. Mengembangkan manajerial; kemampuan inovasi dan h. Penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan daerah dalam pembangunan daerah tertinggal diutamakan pada membangun keterpaduan pelaksanaan pembangunan antar SKPD dan terhadap masalah-masalah daerah afirmasi ketertinggalan yang dihadapi; 39. Penguatan yang menitikberatkan pada penciptaan iklim inovasi, kapasitas riset, pengembangan, penelitian peningkatan budaya inovasi, pengembangan klaster industri dan jaringan global, dilaksanakan dengan strategi: kapasitas inovasi daerah dan kerjasama a. Mengembangkan IPTEK daerah; iklim peningkatan kapasitas b. Mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam; c. Meningkatan produktivitas hasil perkebunan dan tanaman pangan; d. Meningkatkan kapasitas sumber daya inovasi; e. Menguatkan jaringan inovasi; f. Menguatkan budaya inovasi. 40. Percepatan yang menitikberatkan pada pembukaan keterisolasian wilayah melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di wilayah Kepulauan pembangunan infrastruktur | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015
3.4 Kegiatan Strategis Wilayah Maluku Maluku diutamakan pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, jalan, dan telekomunikasi; Wilayah Pulau Maluku, merupakan salah satu wilayah kepulauan di yang memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama perikanan dan wisata bahari. Meskipun demikian, potensi sumber daya perikanan laut yang sangat besar belum dikelola secara optimal. Potensi sumber daya lahan, hutan dan perkebunan juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan wilayah di Pulau Maluku masih tergolong rendah, apalagi jika dilihat dari kondisi infrastruktur yang masih sangat terbatas baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Wilayah Pulau Maluku memiliki permasalahan yang sangat kompleks terutama sebagai akibat ketertinggalan dan keterisoliran. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pulau, dan sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah pulau dalam satu kesatuan tata ruang wilayah pulau dan laut. Indonesia Wilayah Pulau Maluku memiliki 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Masing-masing provinsi memiliki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Wilayah Pulau Maluku adalah Ambon (Maluku) dan Sofifi (Maluku Utara). Sedangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah Daruba. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Wilayah Pulau Maluku adalah Kepulauan Kei, Namlea, Kairatu, Masohi, Wahai, Bula, Werinama, Sanana, Labuha, Tidore, dan Tobelo. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 3-9
3-10 GAMBAR 3.2 PETA PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH MALUKU | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 L E G E N D A : Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Kereta Api Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Kegiatan Perikanan Simpul Kegiatan Migas 1. Pusat Kegiatan Nasional - Ternate 2. Pusat Kegiatan Nasional - Ambon 1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Dobo 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Saumlaki 3. Pusat Kegiatan Startegis Nasional - Ilwaki 4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Daruba 1. Kawasan Andalan Seram 2. Kawasan Andalan Kepulauan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar 3. Kawasan Andalan Buru 4. Kawasan Andalan Ternate-Tidore, Sindangoli, Sofifi, Weda Kawasan Andalan Bacan-Halmahera 5. Kawasan Andalan Kepulauan Sula 1. Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Laut Arafuru dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya
GAMBAR 3.3 PETA KEGIATAN STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR DI WILAYAH MALUKU, 2015 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 20153 3-11
3.4.1 Provinsi Maluku Pulau Maluku diharapkan menjadi Lumbung Ikan Nasional. Sektor unggulan Wilayah Pulau Maluku, antara lain adalah perikanan dan kelautan yang meliputi perikanan budidaya dan perikanan sektor perkebunan dengan komoditas utama antara lain adalah tanaman kelapa, kakao, kopi, jarak, dan tanaman rempah-rempah (lada, cengkeh, dan pala); pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama adalah tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Untuk sektor perikanan dan kelautan Provinsi Maluku merupakan penyumbang terbesar produksi perikanan laut dan perairan umum. Pada dasarnya Provinsi Maluku juga mengalami hambatan pengembangan ekonomi akibat permasalahan yang muncul terkait konektivitas antarwilayah, penataan ruang, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan daya dukung lingkungan yang terus menurun. Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Maluku adalah Ambon, sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah provinsi ini adalah Wabo, Werinama, Bula, Namlea, Kairatu, Bula, dan Kepulauan Tual. tangkap, 3-12 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015
GAMBAR 3.4 PETA PROVINSI MALUKU Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Kereta Api Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Kegiatan Perikanan Simpul Kegiatan Nikel 1. Kawasan Andalan Ternate-Tidore, Sindangoli, Sofifi, Weda dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Bacan-Halmahera 3. Kawasan Andalan Kepulauan Sula 1. Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 3-13
TABEL 3.4 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 3.4.2 Provinsi Maluku Utara Wilayah Pulau Maluku diharapkan menjadi Lumbung Ikan Nasional. Sektor unggulan Wilayah Pulau Maluku, antara lain adalah perikanan dan kelautan yang meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; sektor perkebunan dengan komoditas utama antara lain adalah tanaman kelapa, kakao, kopi, jarak, dan tanaman rempah-rempah (lada, cengkeh, dan pala); pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama adalah tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Untuk sektor perikanan dan kelautan Provinsi Maluku Utara berkontribusi sebagai produsen hasil perikanan, baik perikanan laut dan perairan umum. Pada dasarnya Provinsi Maluku Utara juga mengalami hambatan pengembangan ekonomi akibat permasalahan yang muncul terkait konektivitas antarwilayah, penataan ruang, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan daya dukung lingkungan yang terus menurun. Provinsi Maluku Utara memiliki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu Daruba, dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Sofifi. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di provinsi ini adalah Mangon, Tobelo, Tidore dan Babang. 3-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015
GAMBAR 3.5 PETA PROVINSI MALUKU UTARA Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Kereta Api Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Kegiatan Perikanan Simpul Kegiatan Nikel 1. Kawasan Andalan Seram 2. Kawasan Andalan Kepulauan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar 3. Kawasan Andalan Buru 1. Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Laut Arafuru dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 3-15
3-16 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2015
BAB 4 PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 4.1 Kondisi Wilayah NusaTenggara Saat Ini Wilayah Pulau Nusa Tenggara memiliki posisi yang cukup strategis baik itu di koridor nasional maupun global. Dalam konteks nasional, Wilayah Pulau Nusa Tenggara merupakan lahan potensial produksi garam yang luas di Kawasan Timur Indonesia, mengingat kondisi geografisnya sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi lebih banyak sumber air laut. Peran Wilayah Pulau Nusa Tenggara dalam hal pariwisata bagi nasional didasarkan atas potensi keadaan alam terutama bahari. Dalam hal ini Wilayah Pulau Nusa Tenggara diharapkan menjadi etalase wisata ekologis, petualangan, budaya dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM. Tidak hanya dalam koridor nasional saja, dalam konteks global potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah Pulau Nusa Tenggara dapat menjadi pengeksporperikanan yang terbesar Indonesia. Wilayah Pulau Nusa Tenggara juga diharapkan menjadi destinasi pariwisata tingkat global. Destinasi pariwisata yang akan diunggulkan yaitu Sail Komodo yang direncanakan sebagai destinasi wisata internasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 4-1
GAMBAR 4.1 PETA DAYA SAING POSISI STRATEGIS WILAYAH PULAU NUSA TENGGARA DI KORIDOR NASIONAL, REGIONAL, GLOBAL Sumber: Hasil Analisis, 2013 volume pergerakan barang di Indonesia Hasil analisis berdasarkan origin-destination di tahun 2011 dapat diketahui bahwa Wilayah Pulau Nusa Tenggara merupakan wilayah yang memiliki pergerakan barang tergolong rendah di Indonesia. Kinerja perekonomian wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun 2012. Sektor utama yang berperan dalam pembentukan PDRB yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, serta jasa-jasa. PDRB per-kapita wilayah justru terus meningkat secara riil, meskipun apabila dibandingkan dengan rata-rata PDRB per- kapita nasional, PDRB wilayah Nusa Tenggara termasuk rendah. 4-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung menurun, namun secara umum wilayah Nusa Tenggara masih berada diatas TPT nasional. Tingkat kemiskinan di Wilayah Nusa Tenggara juga mengalami penurunan, meskipun masih jauh di atas rata-rata nasional. Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). TABEL 4.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA Perkembangan Pembangunan NTB NTT Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 (ADHK 2000) (persen) 5,69 5,56 PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2012 (Rp. Juta) 10,80 7,25 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013 (Agustus) (Persen) 5,38 3,16 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013 (September) (Persen) 17,25 20,24 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2012 66,89 (Peringkat 32) 57,58 68,28 (Peringkat 31) 65,99 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2012 57,90 59,55 Angka Kematian Bayi 2012 (per 1.000 kelahiran) 57 45 Angka Harapan Hidup Tahun 2012 (Tahun) 62,73 68,04 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 (Tahun) 7,19 7,09 Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan (September): persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (Agustus): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total Dari kondisi yang dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2015 terdapat tiga isu strategis utama di Wilayah Nusa Tenggara yaitu belum optimalnya pengembangan potensi dan industri berbagai sektor utama di Nusa Temggara seperti kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan, rendahnya konektivitas wilayah, masih terdapat ketimpangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 4-3
tingkat kesejahteraan dan ketimpangan kualitas sumber daya manusia antardaerah, dan kurangnya pengamanan perbatasan laut. 4.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Tujuan pembangunan wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2015 adalah untuk: 41. Peningkatan standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara 42. Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan. 43. Mengembangkan sektor ekonomi potensial berbasis pemberdayaan masyarakat, yang ditandai dengan lokal berkurangnya kesenjangan akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi potensial. 44. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendekatan ekonomi dan sosial 45. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat 46. Mengembangkan sektor ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya potensial daerah 47. Menurunkan potensi dan frekuensi konflik sosial antar golongan masyarakat 48. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan berkelanjutan 49. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam berbasis mitigasi bencana. 50. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 51. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran rendah, serta tingkat kemiskinan rendah. 52. Terwujudnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan. 53. Terwujudnya pengembangan sektor ekonomi potensial berbasis pemberdayaan masyarakat, yang ditandai 4-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015
dengan berkurangnya kesenjangan akses masyarakat lokal terhadap pusat-pusat ekonomi potensial. 54. Meningkatnya kualitas SDM dengan pendekatan ekonomi dan sosial, yang didukung ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan pengembangan SDM. 55. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, yang interkoneksi antar ditandai dengan meningkatnya luar provinsi serta wilayah di dalam dan ke aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana dasar antar wilayah di dalam dan ke luar provinsi terutama di kawasan perbatasan dalam wujud Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua. 56. Terwujudnya Pengembangan sektor ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya potensial daerah, yang didukung pengembangan sumber daya alam potensial pariwisata serta sarana dan prasarana penunjang pariwisata. 57. Menurunnya potensi dan frekuensi konflik sosial antar golongan masyarakat yang didukung harmonisnya sistem hukum dan nilai-nilai masyarakat lokal serta meningkatnya antisipasi untuk keamanan dan kedamaian wilayah. 58. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan berkelanjutan 59. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam berbasis mitigasi bencana. 60. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. TABEL 4.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 Provinsi Pertumbuhan Ekonomi 1) (%) Kemiskinan 2) (%) Pengangguran 3) (%) Nusa Tenggara Barat 6,05 - 6,36 16,79 -15,97 5,34 - 5,08 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 4-5
Provinsi Pertumbuhan Ekonomi 1) (%) Kemiskinan 2) (%) Pengangguran 3) (%) Nusa Tenggara Timur 5,95 -6,25 17,66 - 16,80 2.96 - 2,82 Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (angka sementara): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja TABEL 4.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA HARAPAN HIDUP DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 Provinsi Angka Kematian Bayi 1) (per 1000 kelahiran) Rata-Rata Lama Sekolah 2) (tahun) Angka Harapan Hidup 3) (tahun) Nusa Tenggara Barat 47 - 49 7,50 -7,69 63,00-64,58 Nusa Tenggara Timur 42 -40 7,30 - 7,48 68,50- 70,21 Sumber : Proyeksi Bappenas (angka sementara); BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: : rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. 4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara perlu didukung melalui transformasi ekonomi secara struktural/sektoral. Sektor-sektor ekonomi unggulan wilayah Nusa Tenggara perlu dipacu untuk mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan Kebijakan pembangunan wilayah dalam periode 2015-2019 menitikberatkan pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); Peningkatan efisiensi dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA); serta Penguatan kapasitas IPTEK. Dengan demikian, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015 mengarah pada terbangunnya perekonomian wilayah Nusa Tenggara yang unggul, kompetitif dan berkelanjutan serta mengacu pada tema RKP 2015, yaitu "dan sesuai dengan Tema RKP 2015, yaitu "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". Arah kebijakan umum pengembangan Wilayah Nusa Tenggara kelembagaan adalah menyeimbangkan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar, dan mengoptimalkan pengembangan 4-6 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015
pengembangan perekonomian masyarakat di bagian barat dan timur wilayah Nusa Tenggara yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai komoditas pada sektor peternakan, pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan dan perikanan dan kelautan, dilaksanakan dengan strategi: a. Memperkuat sisi pemasok bahan baku industri; b. Meningkatkan peran sektor pertanian dan perkebunan dalam perekonomian; c. Mengoptimalkan sektor pariwisata khususnya wisata bahari dan wisata alam lainnya yang di dukung pengembangan ekonomi kreatif 2. Penguatan kompetensi SDM pada pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, entrepreneur, pelatihan dan magang, dilaksanakan dengan strategi: a. Memperkuat kemampuan dasar; b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat; c. Penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan daerah dalam pembangunan daerah tertinggal keterpaduan pada membangun diutamakan pelaksanaan pembangunan antar SKPD dan afirmasi terhadap masalah-masalah daerah ketertinggalan yang dihadapi; 3. Penguatan kapasitas inovasi daerah yang menitikberatkan pada penciptaan iklim inovasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, kerjasama riset, peningkatan budaya jaringan inovasi, pengembangan klaster global; dilaksanakan dengan strategi: industri dan a. Memperkuat iklim peningkatan kapasitas IPTEK daerah; b. Mewujudkan penyelenggaraan operasi keamanan laut yang terpadu c. Meningkatkan dalam memperkuat pengamanan wilayah perbatasan dan rawan konflik peran pemerintah 4. Percepatan infrastruktur melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 4-7
pelayanan publik dasar di wilayah Nusa Tenggara diutamakan pada bidang pendidikan, infrastruktur transportasi, listrik, dan telekomunikasi/komunikasi; 4.4 Kegiatan Strategis Wilayah Nusa Tenggara Wilayah Pulau Nusa Tenggara, merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumberdaya alam terutama perikanan dan wisata bahari. Meskipun demikian, potensi sumberdaya perikanan laut yang sangat besar belum dikelola lahan, hutan dan secara optimal. Potensi sumberdaya perkebunan juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Wilayah Pulau Nusa Tenggara yang tersebar program dan pembangunan cenderung hanya terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan daerah dan kurang menyebar ke pulau-pulau lainnya. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pulau, dan sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah pulau dalam satu kesatuan tata ruang wilayah pulau dan laut. dipisahkan perairan menyebabkan Wilayah Pulau Nusa Tenggara memiliki 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masing-masing provinsi memiliki Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Wilayah Pulau Nusa Tenggara adalah Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Kemudian Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua, Kalabahi dan Kefamenanu. Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Wilayah Pulau Nusa Tenggara adalah Praya, Ende, Sumbawa Besar, Waingapu, Kefamenanu, Labuan Bajo. Bima, Ruteng, Maumere, Soe, 4-8 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015
L E G E N D A : Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Jalan Kereta Api Pelabuhan Simpul Kegiatan Peternakan Simpul Kegiatan Pariwisata Simpul Kegiatan Perikanan GAMBAR 4.2 PETA PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA 1. Pusat Kegiatan Nasional - Mataram 2. Pusat Kegiatan Nasional - Kupang 1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Kalabahi 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Atambua 3. Pusat Kegiatan Startegis Nasional - Kefamenaru 1. Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Bima 3. Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitanya 4. Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya 5. Kawasan Andalan Maumere - Ende 6. Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya 7. Kawasan Andalan Ruteng - Bajawa 8. Kawasan Sumba 1. Kawasan Andalan Laut Selat Lombok 2. Kawasan Andalan Laut Flores 3. Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya 4. Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 4-9
4-10 GAMBAR 4.3 PETA KEGIATAN STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR DI WILAYAH NUSA TENGGARA, 2015 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015
4.4.1 Provinsi Nusa Tenggara Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat pertumbuhan sektor ekonomi di ketiga bidang tersebut masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain diharapkan untuk unggul di bidang pariwisata, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki potensi di bidang tanaman pangan, perikanan dan kelautan. Komoditas tanaman pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hasil produksi yang mencapai lebih dari 3 kali lipat produksi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian, nilai hasil produksi pertanian masih rendah. Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengalami hambatan pengembangan akibat permasalahan yang muncul terkait konektivitas antarwilayah, penataan ruang, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan daya dukung lingkungan yang terus menurun. Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Mataram, dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) provinsi ini adalah Praya, Sumbawa Besar dan Bima. ekonomi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 4-11
4-12 GAMBAR 4.4 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Jalan Kereta Api Pelabuhan Simpul Kegiatan Peternakan Simpul Kegiatan Pariwisata Simpul Kegiatan Perikanan 1. Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Bima 3. Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitanya 1. Kawasan Andalan Laut Selat Lombok
4.4.2 Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Provinsi Nusa Tenggara, terutama dengan adanya Pulau Komodo yang direncanakan menjadi destinasi wisata internasional. Meskipun demikian, pengembangan di sektor pariwisata masih belum optimal. Selain diharapkan untuk unggul di bidang pariwisata. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki potensi di bidang peternakan, terutama peternakan ayam buras memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, keadaan geografisnya yang dikelilingi perairan laut juga memiliki potensi di bidang perikanan dan kelautan. Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur sama dengan wilayah lain di Indonesia yang juga mengalami hambatan pengembangan ekonomi terkait konektivitas akibat permasalahan yang muncul antarwilayah, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan daya dukung terus menurun.Pusat Kegiatan Nasional di provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kupang, dan memiliki Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang merangkap Pusat Kegiatan Wilayah yaitu Kefamenanu. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Pusat Kegiatan Wilayah yaitu Labuanbajo, Ruteng, Maumere, Waingapu, Ende, Soe dan Kefamenanu. lingkungan yang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 4-13
4-14 GAMBAR 4.5 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2015 Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Jalan Kereta Api Pelabuhan Simpul Kegiatan Peternakan Simpul Kegiatan Pariwisata Simpul Kegiatan Perikanan 1. Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Maumere - Ende 3. Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya 4. Kawasan Andalan Ruteng - Bajawa 5. Kawasan Sumba 1. Kawasan Andalan Laut Flores 2. Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya
BAB 5 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5.1 Kondisi Wilayah Sulawesi Saat Ini Wilayah Pulau Sulawesi memiliki posisi yang cukup strategis baik itu di koridor nasional, regional ASEAN, dan global. Dalam konteks nasional, Wilayah Pulau Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, serta pertambangan nasional. Selain padi, Wilayah Pulau Sulawesi juga menyumbang produksi jagung nasional. Komoditas utama yang dihasilkan dari sub sektor perkebunan adalah kakao. Potensi lainnya dari wilayah ini terdapat pada sub sektor perikanan dan pertambangan nikel yang proses produksinya paling maju di Indonesia. Dalam konteks regional ASEAN, posisi Wilayah Pulau Sulawesi berbatasan dengan berbagai pintu gerbang internasional terutama dengan Negara Filipina dan Malaysia. Secara global, Wilayah Pulau Sulawesi merupakan produsen kakao kedua terbesar di dunia. Selain itu, Wilayah Pulau Sulawesi juga menjadi produsen beras terbesar ketiga di dunia dan menjadi salah satu pengekspor perikanan. Wilayah Pulau Sulawesi juga menjadi produsen nikel terbesar dengan peringkat keempat dunia. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-1
GAMBAR 5.1 PETA DAYA SAINGPOSISI STRATEGIS WILAYAH PULAU SULAWESI DI KORIDOR NASIONAL, REGIONAL, GLOBAL Sumber: Hasil Analisis, 2013 Terkait dengan konektivitas Sulawesi dengan Pulau lain di Indonesia, wilayah Pulau Sulawesi merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki pergerakan barang tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (origin-destination di tahun 2011). Adapun pergerakan barang yang terjadi cenderung menuju dan berasal dari Wilayah Pulau Jawa-Bali yang kemudian disusul dengan Wilayah Pulau Sumatera dan Wilayah Pulau Kalimantan. Secara umum kinerja pembangunan ekonomi wilayah Sulawesi tahun 2013 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Dalam mendorong perekonomian di wilayah Sulawesi, Provinsi 5-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015
Sulawesi Selatan paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN. Sejalan dengan itu, perkembangan PDRB per kapita wilayah Sulawesi terus mengalami peningkatan riil, walaupun ketimpangan antarprovinsi masih cukup tinggi. Sedangkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Sulawesi cenderung menurun dan berada jauh di bawah TPT nasional. Sebagian besar provinsi di Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Walaupun demikian, laju penunurunan kemiskinan di Sulawesi adalah yang tercepat dibandingkan dengan provinsi lain. Sementara itu, terkait dengan aspek pembangunan manusia (2012), seluruh provinsi di Sulawesi menunjukkan perbaikan dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Umur Harapan Hidup (UHH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Pembangunan Manusia (IPM), TABEL 5.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI Perkembangan Pembangunan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 (persen) PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2012 (Rp.Juta) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2013 (persen) Persentase Penduduk Miskin, September 2032 (persen) Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2012 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2012 Angka Kematian Bayi 2012 (per 1.000 kelahiran) Angka Harapan Hidup Tahun 2012 (Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 (Tahun) 7,45 20,34 6,68 8,50 76,95 (Peringkat 2) 69,11 75,00 33 72,44 9,00 9,38 18,71 4,27 14,32 72,14 (Peringkat 22) 63,59 67,96 58 67,11 8,13 7,65 19,47 5,10 10,32 72,70 (Peringkat 18) 63,50 63,88 25 70,45 7,95 7,28 15,79 4,46 13,73 71,05 (Peringkat 26) 65,72 65,86 45 68,21 8,25 7,76 9,56 4,12 18,01 71,31 (Peringkat 24) 58,32 62,08 67 67,47 7,49 7,16 11,83 2,33 12,23 70,73 (Peringkat 27) 66,73 64,25 60 68,27 7,32 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-3
Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan (September): persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (Agustus): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja Dari kondisi yang dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2015 terdapat empat isu strategis utama di Wilayah Sulawesi yaitu belum optimalnya pengembangan potensi dan industri berbagai sektor utama di Sulawesi seperti kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan, rendahnya konektivitas wilayah, masih terdapat ketimpangan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan kualitas sumber daya manusia antardaerah, dan kurangnya pengamanan perbatasan laut. 5.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sulawesi Tujuan pembangunan wilayah Sulawesi dalam tahun 2015 adalah untuk: 1. Peningkatan standar hidup masyarakat di wilayah Pulau Sulawesi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tingkat tinggi serta pengangguran yang rendah. tingkat kemiskinan dan 2. Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan tangkap dan budidaya 3. Pemerataan fasilitas penunjang kegiatan di sektor energi, kelautan, perikanan, dan pariwisata sarana dan prasarana serta 4. Pemantapan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan 5. Pemerataan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. 6. Perwujudan sarana dan prasarana kawasan penunjang kegiatan industri pengolahan di KEK Bitung dan Palu, serta distribusi pemasarannya. 7. Perwujudan peningkatan kemampuan kelembagaan antara Dewan Kawasan dan Badan Pengelola KEK Bitung dan Palu 8. Penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki dengan hubungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah KEK Bitung dan Palu. kelembagaan harmonis yang 9. Pengamanan di titik-titik daerah rawan keamanan, dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi wilayah perbatasan khususnya perbatasan laut. 5-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015
Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 2. Terwujudnya optimalisasi potensi kelautan dan perikanan tangkap dan budidaya 3. Terciptanya konektivitas wilayah dan pemerataan sarana dan prasarana fasilitas penunjang kegiatan di sektor energi, kelautan, perikanan, dan pariwisata. serta 4. Terwujudnya sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan 5. Terwujudnya pemerataan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. 6. Tersedianya sarana dan prasarana kawasan penunjang kegiatan industri pengolahan di KEK Bitung dan Palu, serta distribusi pemasarannya serta keterpaduan antar wilayah di dalam dan ke luar provinsi terutama di kawasan perbatasan dalam wujud Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna. 7. Meningkatnya kemampuan kelembagaan antara Dewan Kawasan dan Badan Pengelola KEK Bitung dan Palu 8. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki hubungan kelembagaan yang harmonis dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah KEK Bitung dan Palu. 9. Terwujudnya pertahanan kedaulatan negara terutama di wilayah perbatasan laut, pengamanan di titik-titik daerah rawan keamanan, dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi wilayah perbatasan. TABEL 5.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 Provinsi Sulawesi Utara Pertumbuhan Ekonomi 1)(%) 8,06 - 8,48 Kemiskinan 2)(%) 6,33 - 6,03 Pengagguran 3)(%) 5,83 -5,55 Sulawesi Tengah 9,49 - 9,97 12,60 - 11,98 3,99-3,79 Sulawesi Selatan 7,98 - 8,38 8,08 - 7,68 4,90 -4,66 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-5
Provinsi Sulawesi Tenggara Pertumbuhan Ekonomi 1)(%) 9,13 -9,59 Kemiskinan 2)(%) 11,91 -11,33 Pengagguran 3)(%) 4,09 -3,89 Gorontalo 7,75 - 8,15 15,87 - 15,09 4,41 - 4,19 Sulawesi Barat 8,71 - 9,15 11,21 - 10,67 2,16 -2,06 Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (angka sementara): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja TABEL 5.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA HARAPAN HIDUP DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 Provinsi Angka Kematian Bayi 1) (per 1000 kelahiran) Rata-Rata Lama Sekolah 2) (tahun) Angka Harapan Hidup 3) (tahun) Sulawesi Utara 23 - 25 9,10-9,33 72,60-74.42 Sulawesi Tengah 38-40 8,20-8,41 67,40-69,09 Sulawesi Selatan 22-24 8,10-8,30 70,70 -72,47 Sulawesi Tenggara 27-29 8,40-8,61 68,40-70,11 Gorontalo 39-41 7,60-7,79 67,80-69,50 Sulawesi Barat 55-57 7,50-7,69 68,50-70,21 Sumber : Proyeksi Bappenas (angka sementara); BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: : rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. 5.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Sulawesi mengacu pada strategi pembangunan nasional pada RPJMN 2015-2019 yakni peningkatan ekonomi wilayah yang kompetitif berbasis pada keunggulan sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kapasitas iptek di wilayah Sulawesi, demi terwujudnya perekonomian wilayah Sulawesi yang maju, unggul, kompetitif, inovatif dan berkelanjutan, serta mengacu pada tema RKP 2015, yaitu "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan 5-6 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015
Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". Dengan demikian, arah kebijakan umum pengembangan Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan ekonomi wilayah Sulawesi yang kompetitif yang berbasis pada penguatan rantai nilai komoditas unggulan dalam Produksi dan pengolahan hasil pertanian (padi, jagung dan sebagainya), perkebunan (kakao, cengkeh, kelapa, kelapa sawit dan sebagainya), dan perikanan, jalur wisata alam, serta pertambangan nikel yang dilaksanakan dengan strategi: a. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil olahan pertanian, perkebunan dan tanaman pangan, kelautan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan berkelanjutan. b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infastruktur penunjang kegiatan ekonomi (produksi-distribusi) c. Meningkatkan daya saing UMKM khususnya yang terkait dengan sektor unggulan d. Menguatkan sisi pemasok Bahan Baku industri dengan menetapkan kawasan strategis pemasok dan membatasi ekspor bahan mentah (DMO) e. Pengembangan masyarakat secara terpadu dan terutama perkebunan, hortikultura. kegiatan perekonomian lintas sektor perhutanan, tanaman pada subsektor tanaman pangan, dan 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam hal pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, tingkat partisipasi dalam pendidikan tinggi, kejuruan, dan kewirausahaan yang dilaksanakan dengan strategi: pelatihan sekolah, luar dan di a. Meningkatkan persebaran pelayanan pendidikan dan kesehatan secara merata; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kreatif industri komoditas terkait dengan kebutuhan unggulan terkait melalui pendidikan tinggi dan kejuruan, serta pelatihan di luar sekolah. c. Penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan daerah dalam pembangunan daerah tertinggal keterpaduan pada membangun diutamakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-7
5-8 pelaksanaan pembangunan antar SKPD dan afirmasi terhadap masalah-masalah ketertinggalan yang dihadapi khususnya pada dasar, ketersediaan kesehatan, transportasi, informasi, dan telekomunikasi. daerah pelayanan infrastruktur pendidikan listrik, 3. Penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dengan titik berat penguatan inovasi yang dilaksanakan dengan strategi: a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal inovasi dalam pengembangan yang berbasis produk unggulan daerah b. Menguatkan Kerjsama dan pembiayaan riset pengembangan hilirisasi produk 4. Pengembangan infrastruktur dengan menitikberatkan pada penguatan sistem logistik untuk mendukung proses pengembangan industri hilir komoditas unggulan Wilayah Sulawesi yang dilaksanakan dengan strategi: a. Meningkatkan kualitas kapasitas infastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi (produksi-distribusi) dan b. Membangun dan meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara 5. Pengembangan wilayah Sulawesi yang didasari dengan kelembagaan dan regulasi yang berkualitas, mitigasi bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan pertahanan dan keamanan yang mantap yang dilaksanakan dengan strategi: a. Mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam b. Meningkatkan pengendalian dalam kegiatan pertambangan dan kehutanan. c. Meningkatkan upaya konservasi lingkungan hidup. d. Mewujudkan penyelenggaraan operasi keamanan laut yang terpadu. e. Menyelenggarakan ketersediaan regulasi yang | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015
5.4 Kegiatan Strategis Wilayah Sulawesi mendukung pengembangan unggulan. industri produk Wilayah Pulau Sulawesi merupakan wilayah pulau yang paling unggul dan berdaya saing di Kawasan Timur Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah baik pada sub sektor tanaman pangan dan palawija, perikanan, pertanian perkebunan, maupun pertambangan menjadikan Wilayah Pulau Sulawesi sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan nasional. Dengan adanya potensi tersebut maka Wilayah Pulau Sulawesi memiliki keunggulan kompetitif pada keempat sub sektor yang telah disebutkan sebelumnya baik itu di tingkat nasional, regional ASEAN, maupun global. Untuk dapat lebih mengembangkan potensi yang dimiliki Wilayah Pulau Sulawesi tersebut maka dibutuhkan program-program yang dengan dapat mendukung memperkuat pembangunan antardaerah.Wilayah Pulau Sulawesi memiliki 6 (enam) provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Masing-masing provinsi memiliki Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kecuali Provinsi Sulawesi Barat yang tidak memiliki PKN. pengembangan wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Wilayah Pulau Sulawesi terdiri (Sulawesi dari Utara),Gorontalo (Sulawesi Tengah), (Sulawesi Selatan), dan Kendari (Sulawesi Tenggara). Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Wilayah Pulau Sumatera terdiri dari Tomohon, Tondano, Isimu, Kuandang, Tilamuta, Kolonodale, Bonggala, Luwuk, Majene, Poso, Buol, Toli-toli, Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru, Pare-pare, Lasolo, Unaha, Kolaka, Raha, dan Bau-bau. Manado-Minahasa-Bitung (Gorontalo), Palu Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-9
5-10 GAMBAR 5.2 PETA PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH SULAWESI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kawasan Andalan Kapontori-Lasalimo dan Sekitarnya 11. Kawasan Andalan Tiworo dan Sekitanya Kawasan Andalan Tomini dan Sekitarnya Kawasan Andalan Bunaken dan Sekitarnya Kawasan Andalan Batutoli dan Sekitarnya Kawasan Andalan Teluk Tolo-Kep. Banggai Kawasan Andalan Kapoposang dan Sekitarnya Kawasan Andalan Teluk Bone dan Sekitarnya Kawasan Andalan Singkarang-Takabonerate Kawasan Andalan Selat Makassar Kawasan Andalan Asera Lasolo | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 L E G E N D A : Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Simpul Perikanan Komplek LNG Simpul Pertanian Pangan Simpul Pengelolaan Nikel Simpul Perkebunan Kakao Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan 1. Pusat Kegiatan Nasional - Manado-Bitung (Maminasata) 2. Pusat Kegiatan Nasional - Gorontalo 3. Pusat Kegiatan Nasional - Palu 4. Pusat Kegiatan Nasional - 5. Pusat Kegiatan Nasional - Kendari 1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Melonguane 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Tahuna
GAMBAR 5.3 PETA KEGIATAN STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR DI WILAYAH SULAWESI, 2015 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-11
5.4.1 Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi pada geoposisi dan geostrategi di Asia Timur dan Pasifik sehingga memiliki peluang untuk menjangkau perdagangan internasional. Di samping itu, Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki potensi pada sub sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata baik itu wisata bahari, wisata hutan, wisata agro, wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi, community based ekowisata serta meeting, incentives, conference, exhibition (MICE). Untuk mengembangkan keseluruhan potensi yang dimiliki tersebut tentunya dibutuhkan program-program yang menunjang pengoptimalan keseluruhan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulaesi Utara. Pusat pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Kawasan Perkotaan Manado- Minahasa-Bitung sebagai PKN dan Tomohon serta Tondano sebagai PKW. 5-12 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015
GAMBAR 5.4 PETA PROVINSI SULAWESI UTARA Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Simpul Perikanan Komplek LNG Simpul Pertanian Pangan Simpul Pengelolaan Nikel Simpul Perkebunan Kakao Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan 1. Kawasan Andalan Manado dan Sekitanya 2. Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu 1. Kawasan Andalan Bunaken dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Batutoli dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-13
5.4.2 Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi pada sektor pertanian dan kelautan serta perikanan. Untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah yang sejajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia dalam pengembangan agribisnis dan kelautan sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2016, maka dibutuhkan pencapaian- pencapaian pembangunan terutama pada bidang sumber daya manusia, pembangunan ekonomi wilayah, infrastruktur, dan daya dukung lingkungan. Salah satu upaya dalam mewujudkan transformasi perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah yang semula hanya merupakan perekonomian dalam konteks tradisional (pertanian dan perikanan serta kelautan) adalah dengan dikembangkannya agribisnis. Untuk menciptakan agribisnis yang berdaya saing maka dibutuhkan program- program yang harus dilaksanakan sebagai upaya dalam telah ditetapkan. Adapun pusat mencapai visi yang pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di Palu sebagai PKN dan Poso, Buol, Kolonedale, serta Toli-toli sebagai PKW. 5-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015
GAMBAR 5.5 PROVINSI SULAWESI TENGAH Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Simpul Perikanan Komplek LNG Simpul Pertanian Pangan Simpul Pengelolaan Nikel Simpul Perkebunan Kakao Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan 1. Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya 4. Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya 1. Kawasan Andalan Tomini dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Teluk Tolo-Kep. Banggai dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-15
5.4.3 Provinsi Sulawesi Selatan Perkembangan Kota Makassar baik dari segi fisik, demografis, sosial, dan ekonomi menyebabkan perluasan secara ekspansif hingga melebihi batasan administrasi sehingga membentuk suatu Kawasan Metropolitan Maminasata (Makassar-Maros- Sungguminasa-Takalar). Maminasata merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan merupakan pusat dari kegiatan ekonomi di Wilayah Pulau Sulawesi. Kawasan banyak metropolitan permasalahan yang segi kependudukan, fisik perkotaan, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu dibutuhkan konsepsi pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif. Provinsi Sumatera Utara memiliki 1 PKN yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata dan 7 PKW yang terletak di Pangkejene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru, dan Pare-pare. tersebut tentunya memiliki cukup kompleks baik dari 5-16 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015
GAMBAR 5.6 PROVINSI SULAWESI SELATAN Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Simpul Perikanan Komplek LNG Simpul Pertanian Pangan Simpul Pengelolaan Nikel Simpul Perkebunan Kakao Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan 1. 2. 3. 4. Kawasan Andalan Makassar-Maros-Sungguminasa- Gowa-Takalar dan Sekitarnya Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya 1. 2. 3. 4. Kawasan Andalan Kapoposang dan Sekitarnya Kawasan Andalan Teluk Bone dan Sekitarnya Kawasan Andalan Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya Kawasan Andalan Selat Makassar Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 17
5.4.4 Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi pada sektor pertanian dan perikanan (tangkap) serta kelautan yang berupa budidaya laut. Selain itu Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki ketersediaan energi alternatif seperti air, matahari, panas bumi, gelombang laut dan biomasa yang cukup potensial untuk dikembangkan namun belum dilakukan pengelolaan lebih lanjut secara masal. Adanya potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan kelautan serta perikanan juga belum dikelola secara optimal karena adanya berbagai kendala. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana pertanian secara memadai, bertambahnya lahan kritis, rendahnya akses permodalan, dan konektivitas pemasaran yang belum terencana dengan baik. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki pusat pertumbuhan berupa PKN yang terletak di Kendari dan memiliki 5 PKW yang berlokasi di Lasolo, Unaha, Kolaka, Raha, dan Bau-bau. 5-18 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015
GAMBAR 5.7 PROVINSI SULAWESI TENGGARA Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Simpul Perikanan Komplek LNG Simpul Pertanian Pangan Simpul Pengelolaan Nikel Simpul Perkebunan Kakao Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan 1. 2. 3. 4. Kawasan Andalan mamuju dan Sekitarnya Kawasan Andalan Asesolo/Kendari Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna Kawasan Andalan Mowedong-Kolaka 1. 2. 3. 4. Kawasan Andalan Teluk Bone dan Sekitarnya Kawasan Andalan Asera Lasolo Kawasan Andalan Kapontori-Lasalimo dan Sekitarnya Kawasan Andalan Tiworo dan Sekitanya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-19
5.4.5 Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2000. Sebagai provinsi yang baru terbentuk, maka dibutuhkan akselerasi pembangunan sehingga terdapat isu untuk melakukan percepatan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada potensi wilayah. Adapun potensi dari Provinsi Gorontalo terdapat pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri. Untuk mengoptimalkan kinerja dan keberjalanan pembangunan dari Provinsi Gorontalo di Wilayah Pulau Sulawesi, maka dibutuhkan program- program pengembangan dan pembangunan. Adapun pusat pertumbuhan di Provinsi Gorontalo terdiri dari PKN di Gorontalo dan Tilamuta, Isimu serta Kuandang sebagai PKW. 5-20 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015
GAMBAR 5.8 PROVINSI GORONTALO Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Simpul Perikanan Komplek LNG Simpul Pertanian Pangan Simpul Pengelolaan Nikel Simpul Perkebunan Kakao Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan 1. Kawasan Andalan Gorontalo 2. Kawasan Andalan Marisa 1. Kawasan Andalan Tomini dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-21
5.4.6 Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang paling baru dibentuk di Wilayah Pulau Sulawesi pada tahun 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai provinsi yang baru terbentuk tersebut maka diperlukan percepatan pengembangan dan pembangunan baik dari segi ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur. Agar pembangunan yang dilakukan berkelanjutan dan selaras dengan kelestarian lingkungan hidup maka diperlukan pula orientasi pada pembangunan yang berkelanjutan yang dituangkan kepada program- program seperti yang diuraikan pada Tabel 5.9. Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki PKN sebagai pusat kegiatan yang berskala nasional namun telah memiliki PKW di Majene. 5-22 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015
GAMBAR 5.9 PROVINSI SULAWESI BARAT Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Simpul Perikanan Komplek LNG Simpul Pertanian Pangan Simpul Pengelolaan Nikel Simpul Perkebunan Kakao Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan 1. Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya 1. Kawasan Andalan Selat Makassar Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2015 5-23
BAB 6 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6.1 Kondisi Wilayah Kalimantan Saat Ini Wilayah Kalimantan memiliki posisi yang cukup strategis baik itu di koridor nasional, regional ASEAN, dan global. Dalam konteks nasional, Wilayah Kalimantan memiliki banyak potensi alam seperti pertambangan baik migas maupun non-migas. Wilayah Kalimatan memiliki kekayaan cadangan minyak bumi, gas dan batubara. Selain batubara, Wilayah Kalimantan memiliki cadangan bijih besi terbesar di Indonesia. Wilayah Kalimantan juga diketahui memiliki luas kawasan hutan produksi terluas di Indonesia. Dalam koridor nasional, Wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengekspor batubara di beberapa negara ASEAN. Selain itu, hasil dari perkebunan kelapa sawit di Wilayah Kalimantan menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan kontribusi pada tingkat nasional maupun ASEAN. Dalam konteks global, Wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai salah satu paru- paru dunia. Jika dilihat produktivitasnya, Wilayah Kalimantan berada di nomor 4 (empat) sebagai produsen bauksit terbesar di dunia. Berbeda dengan bauksit, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-1
GAMBAR 6.1 PETA DAYA SAING POSISI STRATEGIS WILAYAH PULAU KALIMANTAN DI KORIDOR NASIONAL, REGIONAL, GLOBAL Sumber: Hasil Analisis, 2013 Kinerja perekonomian Wilayah Kalimantan pada tahun 2013 menunjukan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sektor utama yang mendukung pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah adalah sektor pertanian terutama perkebunan, industri pengolahan migas, dan pertambangan dan penggalian. Perkembangan PDRB per kapita wilayah Kalimantan terus mengalami peningkatan riil, walaupun ketimpangan antarpriovinsi masih cukup tinggi. Dalam mendorong perekonomian wilayah Kalimantan, Kalimantan Timur adalah provinsi yang paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN. Wilayah Kalimantan merupakan wilayah ketiga setelah Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera yang memiliki pergerakan barang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut 6-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015
mengindikasikan bahwa Wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki potensi pertambangan maupun perkebunan. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Kalimantan cenderung menurun. Hampir seluruh provinsi di Wilayah Kalimantan memiliki TPT dibawah TPT nasional. Fenomena pengangguran lebih menonjol di daerah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Tingkat kemiskinan sebagian besar provinsi di Wilayah Kalimantan berada rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. juga jauh lebih itu, terkait dengan aspek pembangunan Sementara manusia, seluruh provinsi di Kalimantan menunjukkan perbaikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Umur Harapan Hidup (UHH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Pembangunan Gender (IPG), TABEL 6.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN Perkembangan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 (persen) PDRB Perkapita ADHB Tahun 2012 (Rp. Juta) Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2013 (Persen) Persentase Penduduk Miskin, September 2013 (persen) Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2012 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2012 Angka Kelahiran Bayi 2012 (per 1.000 kelahiran) Angka Harapan Hidup Tahun 2012 (Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 (Tahun) Kalimantan Barat 6,08 16,83 4,03 8,74 70,31 (Peringkat 28) 65,62 59,34 31 66,92 Kalimantan Tengah 7,37 24,46 3,09 6,23 75,46 (Peringkat 7) 70,87 70,35 49 71,41 Kalimantan Selatan 5,18 20,19 3,79 4,76 71,08 (Peringkat 25) 66,30 68,40 44 64,52 Kalimantan Timur 1,59 109,66 8,04 6,38 76,71 (Peringkat 5) 61,86 61,84 21 71,58 7,14 8,15 7,89 9,22 Sumber: Badan Pusat Statistik Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-3
Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan (September): persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (Agustus): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja Berdasarkan data dan kondisi pembangunan Wilayah Kalimantan, terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Wilayah Kalimantan. Dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Wilayah Kalimantan dihadapkan pada isu: Rendahnya produktivitas sektor pertanian (tanaman padi dan ubi kayu) serta belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hulu-hilir pertambangan (minyak bumi, gas alam, batu bara, bauksit) dan perkebunan (kelapa sawit dan karet). Infrastruktur, sebagai penunjang dari aktivitas ekonomi Wilayah Kalimantan juga dihadapkan pada isu keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar (energi dan juga sumber daya air). Selain dihadapkan pada isu menurunnya daya dukung lingkungan. Hal ini tercermin dari laju konversi lahan hutan menjadi perkebunan dan pertanian yang tergolong tinggi, serta tingginya praktik pembalakan hutan secara liar untuk pembukaan lahan pertambangan. Sementara itu, Wilayah kalimantan yang berbatasan dengan negara Malaysia dan isu kurangnya Brunei Darussalam dihadapkan pada pengamanan yang memicu perbatasan di wilayah permasalahan pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal serta konflik horizontal. itu, Wilayah Kalimantan 6.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan Tujuan pembangunan wilayah Kalimantan pada tahun 2015: 1. Meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat serta akses terhadap pelayanan dasar publik di wilayah Kalimantan. 2. Menciptakan yang berorientasi pada potensi ekonomi lokal dan industri pengolahan. transformasi perekonomian 3. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan melalui sektor ertanian yang berdaya saing. 4. Mempertahankan kedaulatan negara wilayah perbatasan laut. 4. Mempertahankan kedaulatan negara wilayah perbatasan laut. 5. Meningkatkan konektivitas wilayah dan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar. 6-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015
6. Meningkatkan kualitas SDM. 7. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan berkelanjutan. Dengan demikian, sasaran pembangunan Wilayah Kalimantan tahun 2015, yaitu: 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat Wilayah Kalimantan yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan inflasi, pengangguran, angka ekonomi, kemiskinan, kematian bayi, angka harapan hidup, serta pendapatan perkapita (Tabel 6.2 dan Tabel 6.3); transformasi yang Terciptanya berorientasi pada potensi ekonomi lokal dan industri pengolahan yang tercermin dari meningkatnya kontribusi dan peran sektor industri pengolahan; perekonomian 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat Wilayah Kalimantan yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan inflasi, pengangguran, angka ekonomi, kemiskinan, kematian bayi, angka harapan hidup, serta pendapatan perkapita (Tabel 6.2 dan Tabel 6.3); transformasi yang Terciptanya berorientasi pada potensi ekonomi lokal dan industri pengolahan yang tercermin dari meningkatnya kontribusi dan peran sektor industri pengolahan; perekonomian 2. 3. Tercapainya swasembada pangan melalui sektor pertanian yang berdaya saing dan tercapainya lumbung pangan nasional yang tercermin dari meningkatnya hasil produksi dan investasi pada sektor pertanian. 4. Terbangunan kawasan perbatasan negara di wilayah Kalimantan sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia,yang tercermin dari meratanya pembangunan di wilayah perbatasan dan terlaksananya penegakkan hukum. 5. Terbangunan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah di Kalimantan, serta membuka keterisolasian wilayah yang tercermin dari tersedianya sarana sistem transportasi antar moda antar wilayah di dalam dan ke luar provinsi terutama di kawasan perbatas dalam wujud Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nanga Badau dan Nunukan . efisiensi ekonomi, transportasi dan terintegrasinya Terwujudnya wilayah Kalimantan yang memiliki kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang tercermin dari meningkatnya kualitas serta dan terhadap meningkatnya sumber energi listrik. kuantitas tenaga listrik, aksesibilitas masyarakat 7. Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia (SDM) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-5
yang meningkatnya penunjang pendidikan dan kesehatan. tercermin dari membaiknya dan sarana kualitas IPM dan prasarana 8. Terwujudnya pembangunan Wilayah Kalimantan yang dapat menjaga kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45,00 persen dari luas Wilayah Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia. TABEL 6.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 Provinsi Pertumbuhan Ekonomi 1) (%) Kemiskinan 2) (%) Tingkat Pengangguran Terbuka3) (%) Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur 6,03 - 6,33 7,51 - 7,89 6,48 -6,82 4,44 -4,66 6,43 -6,11 4,84-4,60 3,92 -3,72 5,11 -4,87 3,51-3,33 2,98 - 2,84 3,30 - 3,14 7,04 - 6,70 Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (angka sementara): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja TABEL 6.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA HARAPAN HIDUP DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 Provinsi Angka Kematian Bayi 1) (per 1000 kelahiran) Rata-Rata Lama Sekolah 2) (tahun) Angka Harapan Hidup 3) (tahun) Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur 27-29 36-38 37-39 17-19 7,20 - 7,38 8,20 - 8,41 8,00 - 8,20 9,30-9,53 67,20- 68,88 71,50- 73,29 64,90- 66,52 71,80- 73,60 Sumber : Proyeksi Bappenas (angka sementara); BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: : rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. 6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi pembangunan Wilayah Kalimantan mengacu pada strategi pembangunan nasional pada RPJMN 2015-2019 yakni peningkatan ekonomi 6-6 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015
Pengembangan Wilayah Kalimantan wilayah yang kompetitif berbasis pada keunggulan sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kapasitas iptek di Wilayah Kalimantan, demi terwujudnya perekonomian Wilayah Kalimantan yang maju, unggul, kompetitif, inovatif dan berkelanjutan, serta mengacu pada tema RKP 2015, yaitu "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". Dengan demikian, penjabaran kebijakan pengembangan Wilayah Kalimantan menyeimbangkan pengembangan kelembagaan percepatan tertinggal, pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah pelayanan publik dasar, dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal pada kawasan perbatasan di Kalimantan yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai komoditas pada sektor pertambangan, kehutanan, tanaman pangan dan serta pertanian perkebunan, melalui strategi pengembangan: a. Mengembangkan klaster industri pertambangan serta pertanian tanaman pangan dan perkebunan; b. Meningkatkan produktivitas hasil pertambangan, kehutanan, pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang benilai tambah tinggi, berdaya saing dan berkelanjutan; c. Mengembangkan kawasan industri turunan serta memperkuat pasar industri hilir industri turunan; d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infastruktur ekonomi dan (produksi-distribusi) fasilitas penunjang kegiatan e. Meningkatkan daya saing UMKM; f. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. g. perekonomian kegiatan Pengembangan masyarakat di wilayah Kalimantan secara terpadu dan terutama pada subsektor perhutanan, perkebunan, tanaman pangan, dan tanaman hortikultura; lintas sektor h. Pemberdayaan kawasan masyarakat pertambangan menengah sampai dengan besar dan perkebunan menengah sampai dengan besar besar. di Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-7
6-8 2. Penguatan kompetensi SDM, melalui strategi pengembangan: a. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; b. Meningkatkan jiwa dan kapasitas kewirausahaan. 3. Penguatan kapasitas inovasi daerah yang menitikberatkan pada peningkatan budaya inovasi, peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan, serta penguatan jaringan nasional dan global, melalui strategi pengembangan: a. Mengembangkan iklim peningkatan kapasitas IPTEK daerah; b. Meningkatkan kerjasama riset untuk hilirisasi komoditas unggulan pada sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan; c. Menguatkan lembaga penelitian dan pengembangan daerah. 4. Pengembangan infrastruktur dengan menitikberatkan pada penguatan sistem logistik untuk mendukung proses pengembangan industri hilir komoditas unggulan Wilayah Kalimantan, dengan strategi: a. Mengembangkan jaringan transportasi untuk peningkatan konektivitas antara PKL-PKW-PKN dan kawasan hinterlandnya; infrastruktur b. Meningkatkan kapasitas dan integrasi jaringan listrik; c. Mengembangkan sumber-sumber air bersih untuk kebutuhan industri. 5. Pengembangan wilayah Kalimantan yang didasari dengan kelembagaan dan regulasi yang berkualitas, mitigasi bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan pertahanan dan keamanan yang mantap yang dilaksanakan dengan strategi: a. Meningkatkan pengendalian kegiatan pertambangan dan kehutanan; b. Meningkatkan upaya konservasi lingkungan hidup; c. Mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam; | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015
6.4 Kegiatan Strategis Wilayah Kalimantan d. Menyelenggarakan operasi keamanan di wilayah perbatasan; e. Membangun dan/atau meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan di darat dan laut f. Menyelenggarakan ketersediaan regulasi yang industri produk mendukung pengembangan unggulan g. Penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan daerah dalam pembangunan daerah tertinggal diutamakan keterpaduan pada membangun pelaksanaan pembangunan antar SKPD dan afirmasi terhadap masalah-masalah daerah ketertinggalan yang dihadapi; sebagai pusat Wilayah Kalimantan berpotensi besar pertumbuhan di kawasan Indonesia dan sub-regional ASEAN. Wilayah Kalimantan memiliki potensi yang besar dengan keunggulan kompetitif pada sektor-sektor pertambangan (minyak, gas, emas, batubara), kehutanan, perkebunan (sawit, karet), serta perikanan laut dan darat. Wilayah Pulau Kalimantan memiliki 5 (lima) provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Utara. Masing-masing provinsi memiliki Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Wilayah Pulau Kalimantan adalah Balikpapan (Kalimantan Timur), (Kalimantan Barat), Pontianak Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), dan Tarakan (Kalimantan Utara). Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Pulau Kalimantan adalah Long Pahangai (Kalimantan Timur), Entikong, Jagoibabang, Paloh-Aruk, Jasa, Nanga Badau (Kalimantan Barat), dan Simanggaris, Nunukan, Long Midang, Long Nawang (Kalimantan Utara). Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Wilayah Pulau Kalimantan adalah Tanjung Redeb, Sendawar, Sangata, Tanah Grogot, Singkawang, Sambas, Ketapang, Putussibau, Entikong, Sanggau, Sintang, Amuntal, Martapura, Marabahan, Kotabaru, Pangkalan Bun, Buntuk, Sampit, Muara Teweh, Kuala Kapuas, Tanlumbis, Nunukan, Malinau, Tanjung Selor, dan Mempawah Tenggarong-Samarinda-Bontang, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-9
6-10 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015
GAMBAR 6.2 PETA PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH KALIMANTAN L E G E N D A : Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Simpul Batubara Jalan Kereta Api Simpul Bauksit/Aluminium Jalan Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Exsisting Simpul Kegiatan Migas Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Simpul Perkebunan Sawit Simpul Perkayuan 1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Paloh - Aruk 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Jagoi Babang 3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Entikong 4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Jasa 5. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Nanga Badau 6. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Long Pahangai 7. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Long Nawang 8. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Long Midang 9. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Simanggaris 10. Pusat Kegiatan Strategis Nasional - Nunukan 1. Pusat Kegiatan Nasional Pontianak 2. Pusat Kegiatan Nasional - Palangkaraya 3. Pusat Kegiatan Nasional - Banjarmasin 4. Pusat Kegiatan Nasional - Balikpapan 5. Pusat Kegiatan Nasional - Tarakan 1. Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya 4. Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya 5. Kawasan Andalan Sanggau 6. Kawasan Andalan Sampit - Pangkalan Bun 7. Kawasan Andalan Buntok 8. Kawasan Andalan Muarateweh 9. Kawasan Andalan Kuala Kapuas 10. Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya 11. Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya 12. Kawasan Andalan Batulicin 13. Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya 14. Kawasan Andalan Sangkulirang - Sangata - dan Muara Wahau (Sasamawa) 15. Kawasan Andalan Tarakan -Tanjung Selas - Nunukan - Pulau Bunyu - Malinau (Tatapanbuma) dan Sekitarnya 16. Kawasan Andalan Bontang - Samarinda - Tenggarong - Balikpapan Penajam dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-11
6-12 GAMBAR 6.3 PETA KEGIATAN STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR DI WILAYAH KALIMANTAN, 2015 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015
6.4.1 Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Provinsi Kalimantan Barat berperan tidak hanya dalam perekonomian juga sebagai pintu Wilayah Pulau Kalimantan, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Potensi sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat yaitu perkayuan, kelapa sawit diperlukan pengembangan industri hulu-hilir pengolahan dandukungan infrastrutkur yang memadai. Pusat Kegiatan Ekonomi Nasional (PKN) di provinsi yaitu PKN Pontianak. Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat Pusat Kegiatan Strategis Nasional yaitu Entikong, Jagoibabang, Paloh-Aruk, Jasa, dan Nanga Badau. ini yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di provinsi Singkaeang, Sambas, Ketapang, Entikong, Sanggau, dan Sintang. Provinsi Kalimantan Barat memiliki PKSN sekaligus merangkap sebagai PKW, yaitu Entikong tetapi dan bauksit. Namun demikian, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-13
6-14 GAMBAR 6.4 PETA PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Kereta Api Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Eksisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Baja Simpul Perkebunan Sawit Simpul Perkayuan Simpul Batubara Simpul Bauksit/Aluminia Simpul Kegiatan Migaas 1. 2. 3. 4. 5. Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya Kawasan Andalan Sanggau 1. Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya
6.4.2 Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Pulau Kalimantan memiliki 50,00 persen cadangan batubara nasional yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur. Potensi sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari batubara dan hasil perkayuan. Selain itu, keanekaragaman hayati pun menjadi salah satu potensi di provinsi ini. Namun demikian, pengembangan potensi batubara tersebut perlu didukung oleh infrastruktur transportasi terutama jaringan rel kereta api sebagai sarana pengangkutan menuju pelabuhan dan sumber energi listrik. Kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Tengah sangat baik, mengingat provinsi ini memiliki nilai IPM peringkat ke-7 di Indonesia. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Palangkaraya dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Pangkalan Bun, Buntok, Sampit, Muara Teweh, dan Kuala Kapuas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-15
6-16 GAMBAR 6.5 PETA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Kereta Api Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Eksisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Baja Simpul Perkebunan Sawit Simpul Perkayuan Simpul Batubara Simpul Bauksit/Aluminia Simpul Kegiatan Migaas 1. 2. 3. 4. Kawasan Andalan Sampit - Pangkalan Bun Kawasan Andalan Buntok Kawasan Andalan Muarateweh Kawasan Andalan Kuala Kapuas 1. Kawasan Andalan Kuala Pambuang
6.4.3 Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi ekonomi yang bersumber dari sektor pertambangan khususnya batu bara dan besi baja. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki cadangan besi baja nasional yang cukup besar. Namun demikian dibutuhkan dukungan infrastruktur (transportasi, sumber energi) dan SDM yang memadai. Indeks IPM menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berada di peringkat ke-26. Penyerapan tenaga kerja dari sektor ini perlu didukung dengan pengembangan industri hulu-hilir. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin, sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri dari 4 (empat) daerah, yaitu Amuntai, Martapura, Marabahan dan Kotabaru Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-17
6-18 GAMBAR 6.6 PETA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Kereta Api Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Eksisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Baja Simpul Perkebunan Sawit Simpul Perkayuan Simpul Batubara Simpul Bauksit/Aluminia Simpul Kegiatan Migaas
6.4.4 Provinsi Kalimantan Utara Potensi ekonomi Provinsi Kalimantan Utara berasal dari perkayuan, perikanan, kelautan dan keanekaragaman hayati. langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara berbatasan Negara Malaysia baik daratan, pulau-pulau terluar dan lautan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Tarakan, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Simanggaris, Nunukan, Long Midang, dan Long Nawang. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Tanlumbis, Malinau, Nunukan, Tanjung Selor, dan Mempawah. Provinsi ini juga memiliki daerah peranan sebagai PKSN dan PKW sekaligus, yaitu Nunukan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-19
6-20 GAMBAR 6.7 PETA PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Jalan Kereta Api Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Eksisting Jaringan Pelayaran Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Baja Simpul Perkebunan Sawit Simpul Perkayuan Simpul Batubara Simpul Bauksit/Aluminia Simpul Kegiatan Migaas 1. Kawasan Andalan Bontang - Samarinda - Tenggarong - Balikpapan Penajam dan Sekitarnya 1. Kawasan Andalan Bontang-Tarakan dan Sekitarnya
6.5 Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki daya saing tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Wilayah saing Pulau Kalimantan. Berdasarkan peringkat daya Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur berada di posisi ke-3 secara nasional. Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi di sektor perkebunan dan pertambangan. Pertambangan minyak bumi merupakan salah satu potensi ekonomi terbesar di wilayah Selain minyak bumi, potensi sektor pertambangan lainnya adalah batubara dan bauksit. Namun yang demikian, menghubungkan antarprovinsi (lintas Kalimantan), pasokan sumber energi (tenaga listrik) dan investasi. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Kalimantan Timur adalah Tenggarong-Samarinda-Bontang dan Balikpapan, sedangkan daerah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Pahangai. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) provinsi ini adalah Tanjung Redeb, Sendawar, Sengata dan Tanah Grogot ini. dibutuhkan dukungan infrastruktur Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015 6-21
6-22 GAMBAR 6.8 PETA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2015
BAB 7 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 7.1 Kondisi Wilayah Jawa-Bali Saat ini Wilayah Jawa-Bali memiliki posisi yang cukup strategis baik itu di koridor nasional, regional ASEAN, dan global. Dalam konteks nasional, Wilayah Jawa-Bali merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) juga merupakan pintu gerbang kegiatan ekonomi utama pariwisata di Indonesia baik secara Nasional maupun global. Di wilayah ini terdapat 10 dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Kontribusi terbesar PDRB nasional untuk sektor sekunder dan tersier, sumbernya berasal dari nilai tambah sektor pertanian nasional khususnya Jawa. Selain itu, sekitar 94 persen produksi tekstil juga terpusat di Wilayah Jawa. Nilai ekspor tekstil Indonesia (khususnya Jawa) dikirimkan ke Negara Amerika dan Negara Jepang sangat tinggi hingga mengalahkan Negara China. Selain itu, wilayah ini juga menduduki posisi ke-18 dalam peranan pembangunan kapal di dunia yang pusatnya berada di Pulau Jawa. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 6-1
GAMBAR 7.1 PETA DAYA SAING POSISI STRATEGIS WILAYAH PULAU JAWA-BALI DI KORIDOR NASIONAL, REGIONAL, DAN GLOBAL Sumber: Hasil Analisis, 2013 Berdasarkan peta volume pergerakan barang di Indonesia berdasarkan origin-destination di tahun 2011, dapat diketahui bahwa Wilayah Jawa-Bali merupakan wilayah utama yang memiliki pergerakan barang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan Jawa-Bali merupakan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki potensi pertanian, industri dan perdagangan. Pergerakan barang dari dan ke Wilayah Jawa- Bali paling banyak berasal dan menuju Wilayah Sumatera dan Wilayah Kalimantan. bahwa Wilayah 6-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
Perkembangan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi 2013 (persen) PDRB Perkapita ADHB Tahun 2012 (Rp. Juta) Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2013 (Persen) Sektor utama yang menyumbang perekonomian Wilayah Jawa- Bali adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, dan pertanian. Proporsi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2013 tetap merupakan yang lainnya. terbesar Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Wilayah Jawa-Bali sebagian besar terus mengalami peningkatan. Walaupun perekonomian Wilayah Jawa-Bali relatif maju dibandingkan wilayah lainnya, masih terdapat sembilan kabupaten tertinggal di wilayah Jawa-Bali. dibandingkan dengan wilayah Peningkatan kinerja perekonomian disertai dengan perbaikan indikator sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan wilayah cenderung menurun di wilayah Jawa-Bali. Fenomena pengangguran lebih menonjol di daerah perkotaan, sedangkan fenomena kemiskinan lebih menonjol di daerah perdesaan, kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang seluruhnya berada di perkotaan. Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, secara umum semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya. TABEL 7.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Banten Bali 6,11 6,06 5,81 5,40 6,55 5,86 6,05 112,14 21,25 17,14 16,23 26,44 19,00 20,74 9,02 9,22 6,02 3,34 4,33 9,90 1,79 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 6-3
Perkembangan Pembangunan DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Banten Bali Persentase Penduduk Miskin, September 2013 (Persen) Indeks Pembangunan Manusia, 2012 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2012 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2012 Angka Kematian Bayi 2012(per 1.000 kelahiran) Angka Harapan Hidup, 2012 (Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah, 2012 (Tahun) 3,72 78,33 (Peringkat 1) 74,66 76,14 22 73,49 10,98 9,61 73,11 (Peringkat 16) 63,68 68,62 30 68,60 8,08 14,44 73,36 (Peringkat 15) 66,80 70,66 32 71,71 7,39 15,03 76,75 (Peringkat 4) 74,11 75,57 25 73,33 9,21 12,37 72,83 (Peringkat 17) 66,56 69,29 30 70,09 7,45 5,89 71,49 (Peringkat 23) 63,93 65,53 32 65,23 8,61 4,49 73,49 (Peringka t 14) 69,02 58,49 29 70,84 8,57 Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan (September): persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (Agustus): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja Berdasarkan kondisi umum Wilayah Jawa-Bali saat ini, isu strategis Wilayah Jawa-Bali tahun 2015 antara lain belum optimalnya Wilayah lumbung pangan nasional. Walaupun kontribusi pangan Wilayah Jawa-Bali lebih dari 50 persen terhadap ketersediaan pangan Nasional, produktivitas mulai menurun di beberapa wilayah yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah lahan untuk pertanian. Selain itu, belum optimalnya pengembangan kegiatan industri inovatif yang berbasis teknologi dan berbasis potensi lokal (industri tekstil, logam, kimia, makanan, dan karet) juga menjadi isu strategis di Wilayah Jawa-Bali. Walaupun telah ada perubahan transformasi perekonomian dengan meningkatnya sektor sekunder (industri pengolahan), dukungan teknologi dan kapasitas SDM untuk menunjang pengembangan sektor industri masih lemah. Isu strategis lainnya yaitu belum memadainya kualitas tenaga kerja berkeahlian, yang ditunjukkan dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja terutama wilayah yang telah bertransformasi ekonomi ke arah Jawa-Bali sebagai 6-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
7.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa-Bali industri dan rendahnya kemampuan wirausaha angkatan kerja terdidik yang menganggur. Isu strategis selanjutnya yaitu menurunnya daya dukung lingkungan yang dapat dilihat dari rendahnya tutupan lahan hutan di kawasan hutan konservasi dan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berstatus prioritas utama (kritis) cukup banyak. Selain itu, mitigasi dan adaptasi bencana alam yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sinergisasi antar lembaga, serta kurangnya penyuluhan. Berdasarkan tujuan strategis Wilayah pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2015 adalah untuk: isu Jawa-Bali, 1. Meningkatkan standar hidup masyarakat Wilayah Jawa- Bali dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka; 2. Mewujudkan Wilayah pangan nasional; 2. Mewujudkan Wilayah pangan nasional; Jawa-Bali sebagai 3. Mewujudkan Wilayah Jawa-Bali sebagai pusat industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan teknologi dan pengembangan inovasi; 4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja berkeahlian; 5. Meningkatkan berkelanjutan; daya dukung lingkungan yang 6. Meningkatkan kesiapan mitigasi dan adaptasi bencana. Sasaran pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2015 sesuai potensi sumber daya yang dimiliki antara lain meliputi : 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat Wilayah Jawa- dengan meningkatnya Bali ditunjukkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan IPM, serta berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka (Tabel 7.2); yang 2. Terwujudnya Wilayah lumbung pangan utama nasional dengan meningkatnya produktivitas sektor pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan terbangunnya infrastuktur penunjang, dan terkendalinya konversi Jawa-Bali sebagai didukung dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 6-5
6-6 lahan pertanian; 3. Terwujudnya Wilayah Jawa-Bali sebagai pusat industri yang berdaya saing, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meningkatnya pemanfaatan teknologi dan pengembangan inovasi, infrastruktur penunjang dan serta terciptanya iklim investasi yang kondusif; terbangunnya (UMKM), dengan 4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja berkeahlian dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan tenaga kerja; 5. Terbangunnya kapasitas daya dukung dan daya lingkungan hidup yang memadai untuk tampung pembangunan dengan terkelolanya kawasan hutan, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan sumber air baku berkelanjutan serta optimalnya penataan ruang; 6. Terwujudnya kesiapan mitigasi dan adaptasi bencana dengan meningkatnya kesiapan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mitigasi bencana serta meningkatnya sistem peringatan dini. TABEL 7.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 Provinsi DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,07 -6,39 Tingkat Kemiskinan (%) 2,93-2,79 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,95 -7,57 Jawa Barat 5,60-5,88 8,34 -7,94 8,71 -8,29 Jawa Tengah 5,65 - 5,93 12,22 -11,62 5,72 -5,44 DI Yogyakarta 5,21-5,47 13,44 -12,78 2,99 -2.85 Jawa Timur 6,68 - 7,02 10,31 -9,81 4,19-3,99 Banten 5,77 - 6,07 4,54 - 4,32 9,23 - 8,78 Bali 6,00-6,30 3,62 - 3,44 1,54 -1,46 Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (angka sementara): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
TABEL 7.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN ANGKA HARAPAN HIDUP DI WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 Provinsi DKI Jakarta Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran) 18-20 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 11,00-11,28 Angka Harapan Hidup (tahun) 73,60-75,33 Jawa Barat 19-21 8,20-8,41 68,80-70,52 Jawa Tengah 23-25 7,50-7,69 71,90-73,20 DI Yogyakarta 13-15 9,40-9,64 73,40-75,24 Jawa Timur 24-26 7,50-7,69 70,30-72,06 Banten 28-20 8,70-8,92 65,40-67,04 Bali 18-20 8,70-8,92 70,90-72,67 Sumber : Proyeksi Bappenas (angka sementara); BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: : rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. 7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Jawa-Bali mengacu pada strategi pembangunan nasional pada RPJMN 2015-2019 yakni peningkatan ekonomi wilayah yang kompetitif berbasis pada keunggulan sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kapasitas iptek di wilayah Jawa-Bali, demi terwujudnya perekonomian wilayah Jawa-Bali yang maju, unggul, kompetitif, inovatif dan berkelanjutan, serta mengacu pada tema RKP 2015, yaitu "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". Dengan demikian, arah kebijakan umum pengembangan Wilayah Jawa-Bali adalah sebagai berikut: 1. Penguatan industri maju dan produk turunan inovatif dengan fokus pada industri berbasis pertanian dan potensi lokal, dilaksanakan dengan strategi pengembangan: a. Meningkatkan hasil produktivitas sektor pertanian; b. Meningkatkan produktivitas kegiatan industri; c. Meningkatkan ekspor-impor; iklim investasi untuk kegiatan 2. Penciptaan tenaga kerja terampil berbasis pengetahuan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 6-7
6-8 dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan, dilaksanakan dengan strategi pengembangan: a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk; b. Meningkatkan kemampuan masyarakat padat karya; c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kreatif; d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan; e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; 3. Penguatan jaringan inovatif dengan fokus pada iklim inovasi, klaster industri dan jaringan global, dilaksanakan dengan strategi pengembangan: a. Meningkatkan daya saing UMKM; 4. Pengembangan untuk mendukung implementasi kebijakan dengan menitikberatkan pada logistik untuk mendukung proses penguatan sistem pengembangan Jawa-Bali, sektor unggulan Wilayah dilaksanakan dengan strategi pengembangan: infrastruktur a. Optimalisasi sistem dan multimoda; jaringan transportasi b. Meningkatkan pengairan; fasilitas pendukung sistem c. Mewujudkan pembangunan infrastruktur kawasan industri; 5. Peningkatan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana, dilaksanakan dengan strategi pengembangan: a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kawasan DAS; b. Meningkatkan ketersediaan sumber air baku; c. Meningkatkan penataan ruang yang berkelanjutan; d. Mengembangkan mitigasi dan adaptasi bencana alam. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
7.4 Kegiatan Strategis Wilayah Jawa-Bali Wilayah Jawa-Bali merupakan salah satu pulau utama dan memiliki peranan penting di tersebut disebabkan oleh posisi dari Ibu Kota Negara terdapat di wilayah ini, berikut pusat-pusat kegiatan berskala nasional maupun Jawa-Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kepadatan penduduk tertinggi dalam pengembangannya juga harus dilakukan dengan keterpaduan program untuk mendukung alokasi sumberdaya yang efisien dan pertumbuhan yang lebih seimbang. Wilayah Jawa-Bali sendiri memiliki karakteristik yang khas dengan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata Indonesia dan lokasi pusat pemerintahan. Adanya transformasi ekonomi yaitu perkembangan kegiatan ekonomi khususnya industri dan jasa. Wilayah Jawa-Bali memiliki tujuh provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali. Masing-masing provinsi memiliki PKN dan PKW. Indonesia. Hal internasional. Wilayah PKN di Wilayah Jawa-Bali adalah Jabodetabek (DKI Jakarta), Serang, Cilegon (Banten), Bandung Raya, Cirebon (Jawa Barat), Kadungsepur, Cilacap, Surakarta (Jawa Tengah), Yogyakarta (DI Yogyakarta), Gerbang-Kartosusilo, Malang (Jawa Timur) dan Denpasar (Bali). Sedangkan PKW di Wilayah Pulau Jawa- Bali adalah Serang, Pandeglang, Sukabumi, Tasikmalaya, Indramayu, Cikampek-Cikopo, Rengkas Bitung, Magelang, Boyolali, Klaten, Kudus, Pekalongan, Tegal, Kebumen, Wonosobo, Bantul, Sleman, Pacitan, Blitas, Kediri, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Pamekasan, Negara, Semarapura, dan Dingaraja. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 6-9
7-10 GAMBAR 7.2 PETA PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH JAWA-BALI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya L E G E N D A : L E G E N D A : 1. Pusat Kegiatan Nasional - Cilegon 2. Pusat Kegiatan Nasional - Serang 3. Pusat Kegiatan Nasional - Jakarta (Jabodetabek) 4. Pusat Kegiatan Nasional - Bandung (Bandung Raya) 5. Pusat Kegiatan Nasional - Cirebon 6. Pusat Kegiatan Nasional - Cilacap 7. Pusat Kegiatan Nasional - Semarang (Kedungsepur) 8. Pusat Kegiatan Nasional - Surakarta 9. Pusat Kegiatan Nasional - Yogyakarta 10. Pusat Kegiatan Nasional - Surabaya (Gerbang-Kartosusilo 11. Pusat Kegiatan Nasional - Malang 12. Pusat Kegiatan Nasional - Denpasar (Sarbagita) 1. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta 2. Kawasan Andalan Bojonegara - Merak - Cilegon 3. Kawasan Andalan Bogor - Puncak - Cianjur 4. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya 5. Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang 6. Kawasan Andalan Cekungan Bandung 7. Kawasan Andalan dan Sekitarnya 8. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran 9. Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten 10. Kawasan Andalan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi) 11. Kawasan Andalan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi) 12. Kawasan Andalan Jumawa, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora 13. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) 14. Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya 15. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya 16. Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusilo) 17. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya 18. Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang 19. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro 20. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar 21. Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember 22. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya 23. Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya 24. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan 25. Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya 26. Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
GAMBAR 7.3 PETA KEGIATAN STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR DI JAWA-BALI, 2015 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 6-11
7.4.1 Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang memiliki peranan sebagai pusat pergerakan pemerintah maupun ekonomi. Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berperan besar di tingkat nasional, namun juga sebagai pusat kegiatan politik ASEAN dan ASIA Pasifik. Pusat kegiatan ekonomi Indonesia baik tingkat regional, nasional dan internasional, karena hampir 80 persen kegiatan ekonomi global berada di DKI infrastruktur transportasi dan menjadi pintu gerbang utama menuju dunia internasional. PKN di provinsi ini hanya PKN Jabodetabek. Jakarta. Provinsi ini, difasilitasi oleh 7-12 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
GAMBAR 7.4 PETA PROVINSI DKI JAKARTA 1. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta 1. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 7-13
7.4.2 Provinsi Banten Provinsi Banten merupakan salah satu pintu gerbang nasional dan internasional. Wilayah penghubung antara Wilayah Pulau Jawa-Bali dengan Wilayah Pulau Sumatera. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Pelabuhan Merak yang merupakan pintu gerbang menuju Provinsi Lampung. Selain itu, provinsi ini tidak dapat lepas dari kehadiran kawasan-kawasan industri di beberapa daerah. Kawasan indusri di Provinsi Banten merupakan salah satu kawasan industri unggulan, baik bagi industri domestik maupun internasional. Di Provinsi Banten, terdapat PKN (Cilegon, Serang) dan PKW (Pandeglang, Rengkas Bitung). 7-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
GAMBAR 7.5 PETA PROVINSI BANTEN 1. Kawasan Andalan Bojonegara - Merak Cilegon 1. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu 2. Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 7-15
7.4.3 Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat memiliki banyak potensi perekonomian, seperti pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Dari Jawa Barat masih memiliki sektor pertanian, Provinsi kontribusi terhadap penyediaan pangan (Lumbung Pangan) tingkat nasional, walaupun telah bertransformasi ekonomi menjadi industri pengolahan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kawasan industri di provinsi ini, baik industri berskala rumah tangga maupun industri besar. Di Provinsi Jawa Barat terdapat PKN (Bandung Raya, Cirebon) dan PKW Indramayu, CIkampek-Cikopo, (Sukabumi, Tasikmalaya, Pelabuhan Ratu, Pangandaran). 7-16 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
GAMBAR 7.6 PETA PROVINSI JAWA BARAT 1. Kawasan Andalan Bogor - Puncak - Cianjur 2. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang 4. Kawasan Andalan Cekungan Bandung 5. Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu- Majalengka-Kuningan dan Sekitarnya 6. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran 1. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu 2. Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 7-17
7.4.4 Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penyumbang terbesar Jawa-Bali sebagai Lumbung Pangan Nasional. Selain tanaman pangan, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi dari perkebunan, pariwisata dan perikanan (budidaya dan tangkap). Kawasan perkebunan mayoritas di daerah pegunungan yang berada di wilayah bagian tengah (Dataran Tinggi Dieng) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan industri pun telah menjadi salah satu penggerak perekonomian di provinsi ini. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat PKN (Kedungsepur Kendal-Demak-Ungaran- Semarang-Purwodadi; PKW (Magelang, Boyolali, Klaten, Kudus, Pekalongan, Tegal, Kebumen, Wonosobo, Cepu, Salatiga, Purwokerto). terhadap peranan Wilayah Cilacap; Surakarta) dan 7-18 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
GAMBAR 7.7 PETA PROVINSI JAWA TENGAH 1. Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten 2. Kawasan Andalan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi) 3. Kawasan Andalan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi) 4. Kawasan Andalan Jumawa, Jeparan Kudus, Pati, Rembang, Blora 5. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) 6. Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya 1. 2. Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 7-19
7.5 Provinsi D.I.Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta merupakan salah satu wilayah pusat budaya dan memiliki daya tarik wisata yang besar di Wilayah Pulau Jawa-Bali, selain Provinsi Bali. Kebudayaan dan adat istiadat di Provinsi DI Yogyakarta masih sangat kental sehingga potensi pariwisata tidak hanya berupa wisata alam, tetapi juga wisata budaya, seperti peninggalan bangunan kerajaan, kuliner, dan wisata belanja batik. Provinsi D.I. Yogyakarta juga telah menggerakkan kegiatan industri di beberapa kabupaten. Di Provinsi DI Yogyakarta terdapat PKN (Yogyakarta) dan PKW (Bantul, Sleman). 7-20 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
GAMBAR 7.8 PETA PROVINSI D.I YOGYAKARTA 1. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 7-21
7.5.2 Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki peranan dalam transformasi ekonomi yang terjadi di Wilayah Pulau Jawa-Bali. Provinsi ini masih mempertahankan kontribusinya sebagai bagian dari Lumbung Pangan Nasional bersama dengan Provinsi Jawa Tengah, namun pergerakan kegiatan industri serta perdagangan tetap berkembang. Kawasan industri di Provinsi Jawa Timur terdapat di beberapa kabupaten dari industri rumah tangga hingga kawasan industri besar. Pelabuhan Tanjung Perak termasuk pelabuhan yang memiliki kegiatan ekspor-impor yang besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Perak juga melayani hingga Indonesia bagian timur untuk mengirimkan kebutuhan masyarakat. Di Provinsi Jawa Timur terdapat PKN (Gerbang Kertosusilo Malang) dan PKW (Pacitan, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Madun, Bojonegoro, Tuban, Pamekasan). 7-22 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
GAMBAR 7.9 PETA PROVINSI JAWA TIMUR 1. Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusilo) 2. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan- Lumajang 4. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro 5. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar 6. Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso- Jember 7. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya 8. Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya 9. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan 1. Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 7-23
7.5.3 Provinsi Bali Perekonomian di Provinsi Bali bergerak di bidang sektor pertanian, jasa dan perdagangan. Selain itu, sektor Pariwisata di Provinsi Bali juga telah dikenal luas tidak hanya berskala nasional saja, namun juga telah mencapai skala internasional dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun investor, seperti wisata alam dan wisata budaya serta adat istiadat yang kental. Di Provinsi Bali terdapat PKN (Sarbagita dan PKW (Negara, Semarapura, Dingaraja). 7-24 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
GAMBAR 7.10 PETA PROVINSI BALI 1. 2. Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) 1. Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015 7-25
7-26 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2015
BAB 8 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8.1 Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini Wilayah Pulau Sumatera memiliki posisi yang cukup strategis baik itu pada koridor nasional, regional ASEAN, dan global. Dalam konteks nasional, Wilayah Pulau Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi bagi nasional. Peran Wilayah Pulau Sumatera tersebut hasil bagi nasional perkebunannya yang melimpah terutama pada komoditas karet dan kelapa sawit. Wilayah Pulau Sumatera juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi nasional pada sub sektor pertambangan dan batu bara. Karena posisi secara geografis yang cukup strategis maka Wilayah Pulau Sumatera menjadi salah satu pintu gerbang ekspor-impor perdagangan internasional. didasarkan atas potensi dari Jika diposisikan secara geografis dalam konteks regional ASEAN maka Wilayah Pulau Sumatera menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia untuk negara-negara yang berada di ASEAN. Dalam konteks global, secara geostrategis Wilayah Pulau Sumatera diharapkan menjadi gerbang ekonomi nasional untuk mencapai Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, dan Australia. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-1
GAMBAR 8.1 PETA DAYA SAING POSISI STRATEGIS WILAYAH PULAU SUMATERA DI KORIDOR NASIONAL, REGIONAL, GLOBAL Sumber: Hasil Analisis, 2013 Secara umum kinerja perekonomian wilayah Sumatera pada tahun 2013 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya. Semua provinsi mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta pertambangan dan penggalian. Peningkatan kinerja perekonomian disertai dengan perbaikan indikator sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun di wilayah Sumatera. Capaian TPT di rendah Wilayah Sumatera pada dibandingkan TPT nasional. tahun 2013 relatif Di samping itu, tingkat kemiskinan wilayah juga cenderung menurun. Persentase penduduk miskin menurun di enam provinsi pada tahun 2013 (September) dibandingkan dengan 8-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
kondisi tahun 2012. Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, semua Indeks Pembangunan provinsi menunjukkan perbaikan tahun 2012 dibandingkan Manusia (IPM) pada tahun sebelumnya. Capaian IPM delapan provinsi di wilayah Sumatera lebih tinggi dari capaian nasional. TABEL 8.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA Perkembangan Pembangunan Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat R i a u J a m b i Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Pertumbuhan Ekonomi 2013 (persen) PDRB Perkapita ADHB Tahun 2012 (Rp. Juta) Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2013 (persen) Persentase Penduduk Miskin, September 2013 (persen) Indeks Pembangunan Manusia, 2012 4,18 20,49 10,30 17,72 72,51 6,01 26.57 6,53 10,39 75,13 6,18 22,21 6,99 7,56 74,70 2,61 79,11 5,50 8,42 76,90 7,88 22,40 4,84 8,42 73,78 5,98 26,79 5,00 14,06 73,99 6,21 13,68 4,74 17,75 73,93 5,97 18,61 5,85 14,39 72,45 5,29 26,44 3,70 5,25 73,78 Peringkat 19 Peringkat 8 Peringkat 9 Peringkat 3 Peringkat 12 Peringkat 10 Peringkat 11 Peringkat 20 Peringkat 13 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2012 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2012 Angka Kematian Bayi 2012 (per 1.000 kelahiran) Angka Harapan Hidup, 2012 (Tahun) Rata-rata Lama Sekolah, 2012 (Tahun) 66,35 54,44 47 68,94 8,93 70,76 69,82 40 69,81 9,07 70,11 65,22 27 70,02 8,60 66,76 69,05 24 71,69 8,64 64,45 61,52 34 69,44 8,20 68,88 66,78 29 70,05 7,99 68,92 69,57 29 70,39 8,48 63,92 67,24 30 70,05 7,87 61,38 56,54 27 69,21 7,68 Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan (September): persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (Agustus): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja Berdasarkan kondisi umum Wilayah Sumatera saat ini, isu strategis Wilayah Sumatera tahun 2015 adalah: Belum Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-3 Kep. Riau 6,13 49,64 6,25 6,35 76,20 Peringkat 6 65,61 59,32 35 69,91 9,81
optimalnya pengembangan industri pengolahan hulu-hilir untuk sektor pertambangan dan pertanian tanaman pangan, Belum optimalnya pengembangan sektor kelautan dan perikanan tangkap), Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, Terbatasnya Terbatasnya aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana dasar, serta belum meratanya kualitas sumber daya manusia, Kurangnya pengamanan di wilayah perbatasan (laut), Menurunnya daya dukung lingkungan. (budidaya dan interkoneksi antarwilayah, 8.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sumatera Tujuan pembangunan wilayah Sumatera dalam tahun 2015 adalah untuk: 1. Meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Pulau Sumatera dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka; 2. transformasi Penciptaan yang berorientasi pada potensi ekonomi lokal dan industri pengolahan berbasis pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan; perekonomian 1. Meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Pulau Sumatera dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka; 2. transformasi Penciptaan yang berorientasi pada potensi ekonomi lokal dan industri pengolahan berbasis pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan; perekonomian 3. Peningkatan kemandirian dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian yang berdaya saing; Pengembangan pariwisata melalui pemanfaatan potensi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; 5. Peningkatan konektivitas wilayah; dan 6. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan berkelanjutan Sasaran pengembangan Wilayah Pulau Sumatera untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Pulau Sumatera dengan ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi, turunnya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan; 2. Terciptanya yang berorientasi pada potensi ekonomi lokal di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan dan industri pengolahan yang berdaya saing; transformasi perekonomian 8-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
3. Terciptanya kemandirian dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian yang berdaya saing; 4. Terwujudkan sektor pariwisata yang berdaya saing internasional melalui pemanfaatan potensi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta ekonomi kreatif yang dapat mendorong pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat lokal; konektivitas 4. Terwujudkan sektor pariwisata yang berdaya saing internasional melalui pemanfaatan potensi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta ekonomi kreatif yang dapat mendorong pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat lokal; konektivitas 5. Meningkatnya wilayah dalam transportasi dan meningkatkan sarana dan telekomunikasi, prasarana telekomunikasi antar wilayah di dalam dan ke luar provinsi terutama di kawasan perbatasan dalam wujud Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang; serta ketersediaan transportasi dan sistem 6. Terwujudnya optimalisasi pengelolaan sumber daya lingkungan alam yang berbasis daya dukung berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis mitigasi dan adaptasi bencana, serta berbasis kelestarian lingkungan hidup; 7. Terbangunnya pertahanan kedaulatan negara terutama di wilayah perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup; 8. Terwujudnya kapasitas kelembagaan BP yang mampu mengelola kawasan yang lebih berdaya saing. 9. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di KPBPB baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. 10. Terwujudnya hubungan kelembagaan perusahaan dan tenaga kerja yang harmonis. 11. Meningkatnya kapasitas bongkar muat pelabuhan bebas. 12. Terwujudnya KPBPB sebagai pusat kegiatan industri manufaktur, pariwisata dan perdagangan. 13. Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana kawasan penunjang kegiatan industri pengolahan di 8-5 13. Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana kawasan penunjang kegiatan industri pengolahan di 8-5
KEK Sei Mangke serta pengembangan jalur distribusi pemasarannya. 14. Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengelola KEK Sei Mangkei sehingga mampu mengelola kawasan yang berdaya saing. 15. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki hubungan kelembagaan yang harmonis dengan perusahaan-perusahaa yang beroperasi di KEK Sei Mangkei. TABEL 8.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI,TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 Provinsi Pertumbuhan Ekonomi 1) (%) Kemiskinan 2) (%) Pengangguran 3) (%) Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka-Belitung Kepulauan Riau 4,58 - 4,82 6,47 - 6,81 6,15 - 6,47 4,11 - 4,33 7,22 - 7,59 6,28 - 6,60 6,78 - 7,12 6,01 -6,33 5,56 - 5,84 6,68 - 7,22 16,68 - 15,86 8,80 - 8,38 6,23 -5,93 7,13 - 6,79 7,15 - 6,81 10,94 - 10,40 15,25 - 14,51 13,42 - 12,76 4,11 - 3,91 5,96 -5,66 9,18 - 8,74 6,29 - 5,99 6,65 - 6,33 4,39 - 4,17 3,28 - 3,12 5,83 - 5,55 3,67 - 3,49 5,22 - 4,96 3,57 - 3,39 5.41 - 5,15 Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Pertumbuhan Ekonomi (angka sementara): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran (angka sementara): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja TABEL 8.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, RATA - RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA HARAPAN HIDUP DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Angka Kematian Bayi 1) (per 1.000 kelahiran) 42 - 44 35 - 37 22 - 24 Rata-Rata Lama Sekolah 2) (tahun) 9,00 - 9,23 9,10 - 9,33 8,70 -8,92 Angka Harapan Hidup 3) (tahun) 69,10 -70,83 70,00 -71,75 70,30 - 72,06 8-6 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
Provinsi Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Angka Kematian Bayi 1) (per 1.000 kelahiran) 19 -21 29 - 31 24- 26 24 -26 25 - 27 22 - 24 30 - 32 Rata-Rata Lama Sekolah 2) (tahun) 8,70 - 8,92 8,30 - 8,51 8,00 - 8,20 8,60 - 8.82 7,90 - 8,10 7,80 - 8,00 10,10 - 10,35 Angka Harapan Hidup 3) (tahun) 71,80 - 73,60 69,60 - 71,34 70,30 - 72,06 70,60 - 72,37 70,30 - 72,06 69,40 -71,14 70,00 -71,15 Sumber : Proyeksi Bappenas (angka sementara); BPS; Susenas Keterangan: angka sangat sementara 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: : rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk 8.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera. Arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Sumatera mengacu pada strategi pembangunan nasional pada RPJMN 2015-2019 yakni peningkatan ekonomi wilayah yang kompetitif berbasis pada keunggulan sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kapasitas iptek di wilayah Sumatera, demi Terbangunnya Perekonomian Wilayah Sumatera yang unggul dan kompetitif, serta mengacu pada tema RKP 2015, yaitu "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". Dengan demikian, arah Sumatera kebijakan umum pengembangan Wilayah menyeimbangkan pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan dan mengoptimalkan pelayanan pengembangan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal khususnya di kawasan kepulauan yang dijabarkan sebagai berikut: publik dasar, 1. Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri, dilaksanakan dengan strategi: komoditas pada a. Meningkatkan kualitas kapasitas infastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan sektor ekonomi kelautan dan perikanan; sub sektor perkebunan, peternakan dan tanaman pangan; dan 1. Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri, dilaksanakan dengan strategi: komoditas pada a. Meningkatkan kualitas kapasitas infastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan sektor ekonomi kelautan dan perikanan; sub sektor perkebunan, peternakan dan tanaman pangan; dan b. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-7
8-8 perikanan, peternakan, dan pertambangan; c. Meningkatan produksi produk olahan bernilai dan hasil tambah pertanian; tinggi pertambangan d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif e. Pengembangan destinasi wisata dan sentra- sentra kreatif f. Meningkatkan kualitas dan kenyamanan tinggal para wisatawan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pariwisata g. perekonomian kegiatan Pengembangan masyarakat di wilayah sumatera secara terpadu dan lintas sektor terutama pada subsektor perkebunan, danpangan-hortikultura; h. Pengembangan perekonomian masyarakat pada sub-sektor perikanan laut difokuskan di pada kepulauan-kepulauan di wilayah Sumatera; i. Peningkatan keterkaitan ekonomi pada kawasan terisolir, pusat-pusat pertumbuhan. perdesaan, dengan 2. Penguatan kompetensi SDM pada pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, dan entrepreneur, dilaksanakan dengan strategi: a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kreatif melalui pelatihan; c. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; d. Meningkatkan kualitas dan persebaran pelayanan kesehatan secara merata; 3. Penguatan yang kapasitas menitikberatkan pada penciptaan inovasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, kerjasama riset, peningkatan budaya inovasi, pengembangan klaster jaringan global; dilaksanakan dengan industri dan strategi: inovasi daerah iklim | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tempat- tempat kreatif; b. Mengembangkan dan meningkatkan akses prasarana dan sarana telekomunikasi; c. Mengembangkan klaster industri yang inovatif dan berdaya saing; d. Meningkatkan daya saing UMKM; 4. Pengembangan untuk mendukung implementasi kebijakan diatas menitikberatkan pada penguatan sistem logistik untuk mendukung proses pengembangan industri hilir komoditas unggulan Wilayah Sumatera dengan strategi: infrastruktur a. Mengembangkan dan/atau meningkatkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara b. Mengembangkan jalan untuk peningkatan konektivitas antara PKL- PKW-PKN dan kawasan hinterlandnya infrastruktur jaringan c. Mengembangkan kelembagaan, teknologi (intermoda) dan IT yang handal. d. Meningkatkan kapasitas dan integrasi jaringan listrik; e. Mengembangkan sumber-sumber air bersih; f. Membangun jaringan gas g. Membangun TPA Regional h. Mengembangkan dan/atau meningkatkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara i. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di wilayah wilayah Sumatera diutamakan pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, dan telekomunikasi; 5. Pengembangan wilayah Sumatera yang didasari dengan kelembagaan dan regulasi yang berkualitas, pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan pertahanan dan keamanan yang mantap yang dilaksanakan dengan strategi: 8-9 5. Pengembangan wilayah Sumatera yang didasari dengan kelembagaan dan regulasi yang berkualitas, pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan pertahanan dan keamanan yang mantap yang dilaksanakan dengan strategi: 8-9
a. Meningkatkan pengendalian kegiatan pertambangan dan kehutanan b. Meningkatkan upaya konservasi lingkungan hidup; c. Mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam d. Menyelenggarakan operasi keamanan di wilayah laut yang terpadu e. Menyelenggarakan ketersediaan produk hukum f. Membangun dan/atau meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut g. Meningkatkan kualitas pembangunan di wilayah perbatasan h. Penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan daerah dalam pembangunan daerah tertinggal diutamakan pada membangun keterpaduan pelaksanaan pembangunan antar SKPD dan terhadap masalah-masalah afirmasi daerah ketertinggalan yang dihadapi; 8.4 Kegiatan Strategis Wilayah Sumatera Wilayah Pulau Sumatera merupakan pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi kedua di Indonesia setelah Wilayah Pulau Jawa-Bali. Wilayah Pulau Sumatera memiliki posisi yang cukup strategis sehingga memiliki peluang dalam perdagangan internasional untuk menangkap pasar global di Eropa, Asia Selatan, Australia, Afrika, dan Asia Timur karena berada pada jalur pelayaran internasional. Untuk dapat mengembangkan posisi dari geostrategis yang dimiliki oleh perdagangan Wilayah internasional tersebut maka dibutuhkan program-program yang dapat mendukung pengembangan Wilayah Pulau Sumatera ke arah global dengan memperkuat pembangunan antardaerah di dalamnya.Wilayah Pulau Sumatera memiliki 10 (sepuluh) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung. Masing-masing provinsi memiliki Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kecuali Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka Belitung yang tidak memiliki PKN. Pulau Sumatera terhadap 8-10 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Wilayah Pulau Sumatera terdiri dari Batam (Provinsi Kepulauan Riau), Palembang (Provinsi Sumatera Selatan), Jambi (Provinsi Jambi), Bandar Lampung (Provinsi Lampung), Medan-Bindai-Deli Serdang- Karo/Mebidangro (Provinsi Sumatera Utara), Pekanbaru dan Dumai (Provinsi Riau), Padang (Provinsi Sumatera Barat), serta Lhokseumawe (Provinsi Aceh). Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Wilayah Pulau Sumatera terdiri dari Tanjung Balai, Tanjung Pinang, Daik Lingga, Dabo Singkep, Muko-muko, Manna, Curup, Lubuk Linggau, Muara Enim, Prabumulih, Sekayu, Kayu Agung, Baturaja, Pangkalan Kerinci, Muara Bungo, Kuala Tungkal, Muara Bulian, Sarolangun, Liwa, Kotabumi, Menggala, Metro, Kota Agung, Kalianda, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Sibolga, Rantau Prapat, Balige, Sidikalang, Kisaran, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Siak Sri Indraputra, Bengkalis, Bagan Siapi-api, Pasir Pangarayan, Bangkinang, Taluk Kuantan, Tembilahan, Rongat, Bukittinggi, Pariaman, Sawahlunto, Solok, Banda Aceh, Takengon, Langsa, Meulaboh, Muntok, dan Pangkal Pinang. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-11
8-12 GAMBAR 8.2 PETA PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU SUMATERA | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 L E G E N D A : 1. Pusat Kegiatan Nasional : Lhoksumawe 2. Pusat Kegiatan Nasional : Medan-Binjai-Deli Serdang -Kaso 3. Pusat Kegiatan Nasional : Dumai 4. Pusat Kegiatan Nasional : Pekanbaru 5. Pusat Kegiatan Nasional : Batam 6. Pusat Kegiatan Nasional : Padang 7. Pusat Kegiatan Nasional : Jambi 8. Pusat Kegiatan Nasional : Palembang 9. Pusat Kegiatan Nasional : Bandar Lampung 1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional : Sabang 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional : Ranai (Natuna) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kawasan Andalan Agam-Bukit Tinggi (PLTA Kuto Panjang) dan Sekitarnya 11. Kawasan Andalan Mentawai dan Sekitarnya 12. Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah - PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping) Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya Kawasan Andalan Lhoksumawe dan Sekitarnya Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan dan Sekitarnya Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli-Serdang-Karo dan Sekitarnya Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya Kawasan Andalan Rantau Prapat dan Sekitarnya Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya Kawasan Andalan Nias dan Sekitarnya Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya 13. Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya 14. Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya 15. Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok - Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci dan Sekitarnya 16. Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu dan Sekitarnya 17. Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya 18. Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya 19. Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya 20. Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya 21. Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya 22. Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya 23. Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya 24. Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya 25. Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya 26. Kawasan Andalan Bangka dan Sekitarnya 27. Kawasan Andalan Belitung dan Sekitarnya 28. Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro dan Sekitarnya 29. Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya 30. Kawasan AndalanKotabumi dan Sekitarnya 31. Kawasan AndalanLiwa-Krui dan Sekitarnya 1. Kawasan Andalan Laut Lhoksumawe-Medan dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Laut Nias dan Sekitarnya 4. Kawasan Andalan Mentawai-Siberut dan Sekitarnya 5. Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya 6. Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya 7. Kawasan Andalan Laut Bangka dan Sekitarnya 8. Kawasan Andalan Laut Bangkulu 9. Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya
GAMBAR 8.3 PETA KEGIATAN STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR DI WILAYAH SUMATERA, 2015 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-13
8.4.1 Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki jangkauan besar terhadap perdagangan internasional karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura internasional. jalur karena Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di provinsi ini disokong oleh kegiatan industri terutama di Kota Batam. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan seperti masih belum meratanya kualitas SDM antardaerah dan rusaknya lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk dapat mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang ada terutama kegiatan industri kepulauan dengan tanpa mengabaikan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 1 PKSN (Batam), 1 PKN (Batam) dan 4 PKW (Tanjung Balai, Tanjung Pinang, Daik Lingga, dan Dabo Singkep). berada pada pelayaran 8-14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
GAMBAR 8.4 PETA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Jalan Kereta Api Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Utama Keluar Koridor Jalur Eksisting Jaringan Pelayanan Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Karet Simpul Perkebunan Sawit Simpul Pertambangan Batu Bara 1. Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya. 1. Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-15
8.4.2 Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu merupakan provinsi di Wilayah Pulau Sumatera yang memiliki potensi besar pada sub sektor perkebunan dan pariwisata. Adapun komoditas unggulan dari sub sektor perkebunan tersebut adalah kelapa sawit, namun selain kelapa sawit terdapat pula komoditas karet, kopi robusta, kopi arabica, dan kakao. Sedangkan potensi pariwisata yang dimiliki di provinsi ini terdiri dari wisata pantai, sejarah, budaya, flora dan fauna, serta perburuan, dan masih banyak lagi potensi wisata lainnya. Walaupun memiliki potensi yang cukup besar, namun produktvitas dan daya saing daerah masih tergolong rendah, infrastruktur dan fasilitas juga belum yang mendukung kegiatan perekonomian memadai, serta jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan perekonomian rakyat yang cukup komprehensif di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu belum memiliki PKN namun telah memiliki 3 PKW di Muko-muko, Manna, dan Curup. 8-16 |Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
GAMBAR 8.5 PETA PROVINSI BENGKULU Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Jalan Kereta Api Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Utama Keluar Koridor Jalur Eksisting Jaringan Pelayanan Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Karet Simpul Perkebunan Sawit Simpul Pertambangan Batu Bara 1. Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya 1. Kawasan Andalan Laut Bangkulu Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-17
8.4.3 Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang menyokong terwujudnya Wilayah Pulau Sumatera sebagai lumbung energi nasional. Provinsi Sumatera Selatan menyimpan cadangan batu bara sebesar 90 persen dari total persebaran batu bara yang ada di Wilayah Pulau Sumatera (52,4 Miliar Ton). Adanya potensi yang besar tersebut namun tidak diiringi dengan penambahan nilai pada produk batu bara yang dihasilkan karena belum optimalnya hilirisasi di Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh masih terbatasnya penggunaan teknologi dan terbatasnya infrastruktur serta fasilitas yang menunjang kegiatan ekonomi. Adapun kualitas dari batu bara yang diproduksi di provinsi ini juga masih berada di bawah kualitas batu bara yang diproduksi dari Wilayah Pulau Kalimantan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan agar dapat menciptakan produk olahan yang lebih bernilai. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 1 PKN di Palembang dan 7 PKW (Lubuk Linggau, Muara Enim, Lahat, Prabumulih, Sekayu, Kayu Agung, dan Baturaja). 8-18 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
GAMBAR 8.6 PETA PROVINSI SUMATERA SELATAN Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Jalan Kereta Api Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Utama Keluar Koridor Jalur Eksisting Jaringan Pelayanan Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Karet Simpul Perkebunan Sawit Simpul Pertambangan Batu Bara 1. Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-19
8.4.4 Provinsi Jambi Provinsi Jambi merupakan salah satu produsen bagi hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan Wilayah Pulau Sumatera. Selain memiliki potensi yang cukup besar pada pertanian dan perikanan, Provinsi Jambi juga menyuguhkan banyak potensi wisata yang belum sepenuhnya dikembangkan. Walaupun memiliki potensi yang cukup besar, namun produktvitas dan daya saing daerah masih tergolong rendah, infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan perekonomian juga belum memadai, serta jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan perekonomian rakyat yang cukup komprehensif di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi memiliki PKN di Jambi dan memiliki 5 PKW di Pangkalan Kerinci, Muara Bungo, Kuala Tungkal, Muara Bulian, dan Sarolangun. 8-20 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
GAMBAR 8.7 PETA PROVINSI JAMBI Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Jalan Kereta Api Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Utama Keluar Koridor Jalur Eksisting Jaringan Pelayanan Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Karet Simpul Perkebunan Sawit Simpul Pertambangan Batu Bara 1. Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-21
8.4.5 Provinsi Lampung Provinsi Lampung memiliki posisi yang cukup strategis karena merupakan provinsi di Wilayah Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Wilayah Pulau Jawa. Provinsi Banten dan Kawasan Jabotabek khususnya memiliki ketergantungan yang cukup besar dengan Provinsi Lampung yang diantaranya adalah : (1) sebanyak 30.000 ton batu bara dari Bukit Asam dikirim dari pelabuhan Tarahan ke PLTU Suryalaya setiap hari; dan lebih dari 4.900 Kendaraan yang melalui penyeberangan Bakauheni-Merak setiap harinya.Setiap hari sebanyak ±800 ton hasil pertanian, perkebunan, dan kebutuhan pokok dari Wilayah Pulau Sumatera dikirim ke Jakarta dan beberapa daerah di Wilayah Pulau Jawa melalui penyeberangan Bakauheni-Merak. Keterkaitan antara Wilayah Pulau Sumatera dengan Wilayah Pulau Jawa sangat disokong jalur oleh penyebrangan. Provinsi Lampung memiliki 1 PKN di Bandar Lampung dan 6 PKW di Kotabumi, Liwa, Menggala, Metro, Kota Agung, dan Kalianda. (2) keberadaan Provinsi Lampung sebagai 8-22 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
GAMBAR 8.8 PETA PROVINSI LAMPUNG Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Jalan Kereta Api Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Utama Keluar Koridor Jalur Eksisting Jaringan Pelayanan Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Karet Simpul Perkebunan Sawit Simpul Pertambangan Batu Bara 1. Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya 4. Kawasan Andalan Liwa-Krui dan Sekitarnya 1. Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-23
8.4.6 Provinsi Sumatera Utara Perkembangan Kota Medan baik dari segi fisik, demografis, sosial, dan ekonomi menyebabkan perluasan secara ekspansif hingga melebihi batasan administrasi sehingga membentuk suatu kawasan metropolitan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo). Mebidangro merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan merupakan pusat dari kegiatan ekonomi di Wilayah Pulau Sumatera. Kawasan metropolitan banyak segi permasalahan yang kependudukan, fisik perkotaan, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu dibutuhkan konsepsi pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif. Provinsi Sumatera Utara memiliki 1 PKN yaitu Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) dan 9 PKW yang terletak di Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Sibolga, Rantau Prapat, Balige, Sidikalang, Kisaran, Gunung Sitoli, dan Padang Sidempuan. tersebut tentunya memiliki cukup kompleks baik dari 8-24 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
GAMBAR 8.9 PETA PROVINSI SUMATERA UTARA Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-25
8.4.7 Provinsi Riau Provinsi Riau merupakan provinsi dengan daya saing tertinggi di Wilayah Pulau Sumatera dan menempati posisi daya saing kedelapan di Indonesia. Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategi karena berada pada jalur perdagangan internasional (Selat Malaka) dan berhadapan dengan Negara Singapura dan Malaysia. Provinsi Riau juga berada di Alur Lintas Timur Sumatera yang merupakan wilayah cepat tumbuh dan berkembang serta memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Dengan berbagai potensi yang dimiliki dan peringkat daya saing yang cukup tinggi tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang merata di dalam seluruh daerahnya. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah dan satu kabupaten kesejahteraannya tersebut pemerataan mengindikasikan pembangunan di seluruh daerah di Provinsi Riau. Provinsi Riau memilik 2 PKN (Pekanbaru dan Dumai) serta 8 PKW Indrapura, Bengkalis, Bagan Siapi-api, Pasir (Siak Sri Pangarayan, Bangkinang, Taluk Kuantan, Tembilahan, dan Rongat). yang sangat tingkat pembangunan Hal rendah. bahwa belum terjadi 8-26 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
GAMBAR 8.10 PETA PROVINSI RIAU Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-27
8.4.8 Provinsi Sumatera Barat Terdapat dua koridor ekonomi yang paling berkembang di Provinsi Sumatera Barat, yakni perikanan dan perkebunan terutama pada komoditas kelapa sawit, karet, dan kakao. Akan tetapi, produk yang dihasilkan belum dapat memberikan nilai tambah yang lebih sehingga dibutuhkan suatu pengembangan industri Untuk mengembangkan industri unggulan tersebut, dibutuhkan peningkatan infrastruktur penunjang eknomi rakyat dan konektivitas wilayah yang memadai serta peningkatan pada kualitas sumber daya manusia. Selain potensi yang dimiliki, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki kendala yaitu wilayah itu yang rawan dibutuhkan kesiapsiagaan dan rencana penanggulangan terhadap bencana alam. Pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Barat terdapat di Padang sebagai PKN dan Bukittinggi, Pariaman, Sawahlunto, Muara Siberut serta Solok sebagai PKW. unggulan bagi hasil perkebunan. terhadap bencana alam. Oleh karena 8-28 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
GAMBAR 8.11 PETA PROVINSI SUMATERA BARAT Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-29
8.4.9 Provinsi Aceh Provinsi Aceh memiliki potensi pada sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian wilayah. Akan tetapi, pengoptimalan dalam sektor pertanian tersebut masih rendah sehingga ketahanan pangan Provinsi Aceh masih belum mantap dan produk pertanian yang dihasilkan belum dapat memberikan nilai tambah. Di samping itu, pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Aceh masih rendah yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, kreativitas masyarakat yang masih rendah, mutu pendidikan masih rendah, serta derajat kesehatan yang juga masih rendah. Kemudian, pembangunan infrastruktur antarsektor dan antarwilayah juga belum cukup terintegrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program pembangunan yang dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan telah disebutkan sebelumnya. Provinsi Aceh memiliki 1 PKN di Lhokseumawe dan 5 PKW di Banda Aceh, Takengon, Langsa, Sabang dan Meulaboh. yang 8-30 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
GAMBAR 8.12 PETA PROVINSI ACEH Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-31
8.4.10 Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi yang sektor perikanan, memiliki potensi pada pertambangan terutama timah, dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Akan tetapi, dengan adanya keterbatasan pada infrastruktur penunjang kegiatan dan belum meratanya kualitas sumber daya manusia, maka potensi sumber daya alam dan pariwisata yang ada belum dapat dikembangkan secara optimal. Adanya kegiatan pertambangan yang tidak terkendali pengendalian menyebabkan karena kurangnya menurunnya daya dukung sehingga dibutuhkan upaya pengelolaan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Provinsi Bangka Belitung belum memiliki PKN namun telah memiliki 4 PKW yakni Muntok, Manggar, Tanjung Pandan dan Pangkal Pinang. sub lingkungan 8-32 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
GAMBAR 8.13 PETA PROVINSI BANGKA BELITUNG Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Klaster Industri Jalan Kereta Api Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Jalur Utama Keluar Koridor Jalur Eksisting Jaringan Pelayanan Domestik Pelabuhan Simpul Perkebunan Karet Simpul Perkebunan Sawit Simpul Pertambangan Batu Bara 1. Kawasan Andalan Bangka dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Belitung dan Sekitarnya 1. Kawasan Andalan Laut Bangka dan Sekitarnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015| PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015 8-33
8-34 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2015
9.1 Sinergi Antara Pusat-Daerah dan Antardaerah 9.1.1 Sinergi Regulasi BAB 9 KAIDAH PELAKSANAAN Pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan wikayah dalam 2015-2019 ditentukan oleh sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut. Sinergi regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan dalam koridor RPJMN 2015-2019. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (1) konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan lintas perundangan; (2) pembentukan forum koordinasi instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; dan (3) fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah. Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, perlu adanya harmonisasi antarregulasi sehingga dapat lebih nyata dan konkrit,hal ini karena masih adanya beberapa peraturan yang belum harmonis sehingga perlu dilakukan evaluasi. Dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal diperlukan panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Dokumen tersebut bisa berupa strategi nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal yang diharapkan bisa menjadi pedoman baik oleh K/L, pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | KAIDAH PELAKSANAAN 9-1
provinsi, dan pemerintah kabupaten. 9.1.2 Sinergi Perencanaan Dalam tahap perencanaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam: (i) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (ii) penetapan target pembangunan; (iii) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; (iv) pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; (v) penyusunan kebijakan perijinan (vi) penentuan kebijakan investasi di daerah; dan pengendalian tingkat inflasi. Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, lebih mendorong juga diharapkan dapat Musrenbang terciptanya proses partisipastif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 9.1.3 Sinergi Penganggaran Sinergi Pusat-Daerah dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai kebijakan RPJMN 2015-2019. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain adalah untuk: (1) mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai block grant belanja publik pemda menurut kewenangan; (2) menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional, serta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang belum diakomodasi dalam aspek legal. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Dana 9-2 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 KAIDAH PELAKSANAAN
Alokasi Khusus (DAK), langkah yang akan ditempuh Pusat- Daerah antara lain adalah: (1) sinergi perencanaan DAK antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah agar pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional; (2) memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menjamin efektivitas program dan kelancaran pelaporan; dan (3) sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian/lembaga agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, langkah yang akan ditempuh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah adalah: (1) menjamin keterbukaan informasi dan data dari pusat kepada daerah; dan (2) mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam. Sesuai dengan arahan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah ditingkatkan tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung adalah dengan melalui skema pemberian dana alokasi khusus. Arah untuk mendukung diprioritaskan pembiayaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, transportasi, listrik, dan telekomunikasi)di daerah tertinggal sebagai salah satu sasaran dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. juga Pembiayaan pembangunan di daerah tertinggal terdiri dari tiga sumber pendanaan, yaitu Dana APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi; Dana APBD; serta Dana yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | KAIDAH PELAKSANAAN 9-3
Negara (BUMN) sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 2 ayat (1) poin e, serta laba dari pihak swasta yang dikelola dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) ayat 74, serta dana dari masyarakat. Besarnya anggaran dalam realisasi program percepatan daerah tertinggal dari berbagasi sumber pendanaan tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan konsolidasi dan harmonisasi anggaran pembangunan dari berbagai sumber (APBN, APBD dan Swasta) ke daerah. Keberadaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa harus mampu mengsinergikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan, sinergi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan agar realisasi program percepatan daerah tertinggal dapat menjadi fokus bersama dan dikelola secara terpadu. bisa dilakukan melalui 9.1.4 Sinergi Pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam: (1) pelaksanaan rencana pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (2) upaya pencapaian target pembangunan; (3) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; (4) pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; (5) penyusunan kebijakan perijinan investasi di daerah; dan (6) penentuan kebijakan pengendalian tingkat inflasi. Sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan pelaksanaan hasil dari kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (desa/kelurahan, di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. semua tingkatan pemerintahan 9.1.5 Sinergi Pengendalian dan Evaluasi Dalam tahap pengendalian dan evaluasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam: (1) pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, 9-4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 KAIDAH PELAKSANAAN
9.2 Sinergi Antar Sektor, Antar Pusat- Daerah, dan Antar Daerah RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD) dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan; (2) pencapaian target pembangunan; (3) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah dalam rangka proses pemantauan dan evaluasi; (4) pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat sebagai alat untuk melacak seluruh proses pembangunan. Sinergi dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan proses pemantauan dan evaluasi yang sejak penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) hingga tahap pelaksanaan kebijakan pembangunan. terus menerus Buku III Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 Pembangunan Kewilayahan merupakan penjabaran sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Buku I RKP 2015 dalam dimensi wilayah yang telah dibagi pada 7 (tujuh) wilayah, yaitu : Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Berbagai sasaran pembangunan di tiap wilayah ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara nasional. Arah kebijakan dan strategi pengembangan di tiap sektoral wilayah (Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menetapkan kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang tertuang dalam Buku III RKP 2015. Berdimensi menjadi acuan lokus bagi Buku III RKP Tahun 2015 juga disusun dengan berpedoman pada kebijakan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Pulau serta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Buku III RKP Tahun 2015 menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2015 dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | KAIDAH PELAKSANAAN 9-5
9-6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 terkait aspek kewilayahan. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, disusun kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Setiap Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam Buku III RKP tahun 2015; 2. Dalam menyusun Renja K/L dan RKA-K/L Tahun 2015, setiap Kementerian/Lembaga wajib mempertimbangkan arah kebijakan, strategi pengembangan wilayah dan lokasi kegiatan sebagaimana tertuang didalam Buku III RKP Tahun 2015; 3. Dalam menyusun 2015 wajib mempertimbangkan strategi dan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang didalam Buku III RKP Tahun 2015; Tahun kebijakan RKPD arah 4. Arah kebijakan dan strategi pengembangan yang bersifat sinergi kegiatan lembaga dan antar satuan kerja sektor dilakukan melalui lintas antar/kementerian perangkat daerah; 5. Setiap kementerian/lembaga beserta pemerintah daerah wajib menjaga konsistensi antara Buku III RKP Tahun 2015, Renja K/L dan RKA-K/L Tahun 2015, serta RKPD Tahun 2015; 6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Buku III RKP Tahun 2015, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan konsultasi untuk menjamin oleh prioritas dan program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah; kegiatan 7. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam Buku III RKP Tahun 2015 dilakukan melalui sinkronisasi pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan, dana perimbangan dan dana otonomi khusus; serta investasi swasta yang dihasilkan melalui kesepakatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional; | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 KAIDAH PELAKSANAAN
8. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam Buku III RKP Tahun 2015 dilakukan melalui sinergi kegiatan antarkementerian/lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundangan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | KAIDAH PELAKSANAAN 9-7
No 1 2 3 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA MATRIKS 3.2.1 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Kegiatan Strategis : Pembangunan Puskesmas Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Pembinaan Program Upaya Pembinaan Upaya Kesehatan Kesehatan Dasar Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Sakit Pratama Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pembinaan Upaya Kesehatan Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek Papua : Provinsi Papua Papua : Provinsi Papua 100% 19.070,00 36.800,00 Kegiatan Strategis : Pemberian Imunisasi dan Perbaikan Gizi Bagi Ibu Hamil dan Balita Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Isu Strategis : Peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata - Rata Lama Sekolah Kegiatan Strategis : Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal dalam rangka Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional dan Peningkatan Life Skill Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyediaan Program Layanan Pendidikan Anak Pendidikan Usia Dini, Non Masyarakat Formal dan Informal Isu Strategis : Peningkatan Ketahanan Pangan Berbasis Lokal Kegiatan Strategis : Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Kabupaten Nabire, Kab. Jayapura dan Merauke Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Papua : Provinsi Papua Papua : Provinsi Papua Persentase Kecamatan yang Memiliki PKBM Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah (Unit) Pengembangan Irigasi Tanah Dalam Papua : Provinsi Papua 2000 Ha 4.600,00 0,00 2.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA 1
No 4 2 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Strategis : Pengembangan Komoditas Unggulan Papua (Pengembangan Sagu di kab. Keerom; Perkebunan Karet di Boven Digoel; Kakao di Sarmi; Kedelai di Meruake; Hortikultura dan Buah-Buahan di Jayawijaya; Pengembangan Buah Merah di Jayawijaya, Tolikara, Lani Jaya, Nduga, Yahukimo, Yalimo Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Luas Areal Penerapan Program Budidaya Tanaman Aneka Peningkatan Kacang dan Umbi yang Produksi Tepat dan Berkelanjutan Tanaman Pangan Termasuk untuk Bahan Melalui Bakar Nabati (Ribu Ha) : Produktivitas Ptt Pangan Lokal (Ribu dan Mutu Hasil Ha) Tanaman Pangan Isu Strategis : Penyediaan Infrastruktur Yang Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandar Udara Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Pembangunan, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Udara Bandar Udara Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dan Jembatan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Luas SLPTT Padi meningkat produktivitas 0.5-1 ku/ha (ha) Papua : Provinsi Papua 17.400,00 6000 ha Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Papua : Provinsi Papua 1360 ha 2.999,00 Papua : Provinsi Papua Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi 50 lokasi 1.443.000,00 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Laut Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Jumlah Bahan dan Peralatan Jalan & Jembatan Papua : Provinsi Papua 91,87 KM 835.500,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA
No 5 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Bertambahnya jumlah trayek perintis ke pulau- pulau terpencil dan pulau- pulau terluar Indonesia Papua : Provinsi Papua 1 paket sisi laut 52.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengembangan Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman. Papua : Provinsi Papua 720 14.400,00 Kegiatan Strategis : Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan dan Jembatan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Papua : Provinsi Papua 128,45 Km 732.450,00 Isu Strategis : Penyediaan Infrastruktur Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (Listrik, Air Bersih dan Telekomunikasi) Kegiatan Strategis : DED Air Baku Danau Sentani Kabupaten Jayapura Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pembinaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Jumlah dokumen pembinaan dan bantunan teknis kegiatan irigasi, rawa, air baku, dan air tanah Papua : Provinsi Papua 2.500,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan BTS Di 29 Kab/Kota Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Persentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan telinfo tuntas (286 BTS) Papua : Provinsi Papua 50 1,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaringan Air Bersih di 29 Kab/Kota Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA 3
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Papua : Provinsi Papua Kegiatan Strategis : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran Papua : Provinsi Papua Kegiatan Strategis : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di 29 Kab/Kota Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran Papua : Provinsi Papua Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 4 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA Target Fisik Dana (Juta) 13 Kab/Kota 99.215,00 5 PLTMH 215.748,60 6 PLTS 20.659,00
No 1 2 MATRIKS 3.2.2 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar (Transportasi dan Eletrifikasi) Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandara Deo Sorong Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Papua Barat : Provinsi Papua Barat 1 paket 240.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandara Udara Rendani Manokwari Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Prasarana Bandar Transportasi Udara Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Papua Barat : Provinsi Papua Barat pelapisan landas pacu (untuk peningkata n PCN) dan pembangu nan taxiway 52.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandara Udara Utarum Kaimana Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Prasarana Bandar Transportasi Udara Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Papua Barat : Provinsi Papua Barat 31.500,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandara Waisai Raja Ampat Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Prasarana Bandar Transportasi Udara Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Papua Barat : Provinsi Papua Barat 1 paket 60.000,00 Isu Strategis : Peningkatan Akses Layanan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau dan Berkesinambungan Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Manokwari Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA 5
No 3 6 Program Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Indikator Sasaran Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar Lokasi Papua Barat : Provinsi Papua Barat Target Fisik 100% Dana (Juta) 1.180,00 Kegiatan Strategis : Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan Menyusui di 13 Kab/Kota Se Provinsi Papua Barat Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Kegiatan Strategis : Pengadaan Peralatan Kesehatan Bagi Rumah Sakit dan Puskesmas di Papua Barat Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Gizi Masyarakat 100% Papua Barat : Provinsi Papua Barat Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Papua Barat : Provinsi Papua Barat Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar 100% 3.794,00 35.850,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Medis di Provinsi Papua Barat Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan Papua Barat : Provinsi Papua Barat 100% 2.524,00 Isu Strategis : Mendorong Pengembangan Wilayah dan Investasi Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Minapolitan (Budidaya Rumput Laut, Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Pengembangan P2HP) Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jumlah pengembangan, peningkatan operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT pusat, termasuk di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (Lokasi) Papua Barat : Provinsi Papua Barat 1 paket coldstorag e 5.243,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) 4 Isu Strategis : Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Kegiatan Strategis : Pengelolaan Minyak Pala Bagi 3 Koperasi di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana serta Pengelolaan Sagu Di Kabupaten Sorong Selatan Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Jumlah koperasi di bidang produksi hasil perkebunan di Papua dan Papua Barat yang diperkuat Kegiatan Strategis : Pengembangan Ternak Sapi di Kebar (Kab. Manokwari), Bomberai (Kab. Fakfak) dan Salawati (Kab. Rajaampat) Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan Papua Barat : Provinsi Papua Barat 2 koperasi Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong Papua Barat : Provinsi Papua Barat 10 klp 1.000,00 3.125,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA 7
8 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA
No 1 2 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU MATRIKS 3.4.1 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Pencetakan Sawah Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Pengembangan Tanaman Rempah (Cengkeh dan Pala) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah Maluku : Provinsi Maluku 300 ha 3.000,00 Prioritas Nasional : EKONOMI Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Pengembangan Komoditas Ekspor : Pala di Papua Barat Maluku : Provinsi Maluku 1200 ha 4.866,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Prioritas Nasional : EKONOMI Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Isu Strategis : Perluasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Jumlah Desa yang diberdayakan/Demap an Maluku : Provinsi Maluku 18 desa 2.615,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan Peningkatan Pembangunan RSUD Kab/Kota Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (New Initiative) Maluku : Provinsi Maluku 1 kegiatan 59.302,00 Kegiatan Strategis : Pengadaan Pusliing Laut Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU 9
No 3 10 Program Kegiatan Indikator Sasaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (New Inisiatif) Kegiatan Strategis : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Kegiatan Strategis : Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Rumah Sakit Pratama Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase (%) Pemenuhan Kebutuhan Sdm Aparatur (Pns dan Ptt) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek Isu Strategis : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Laut Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Bertambahnya jumlah trayek perintis ke pulau-pulau terpencil dan pulau-pulau terluar Indonesia Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Kegiatan Strategis : Penuntasan Jalan Trans Maluku Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningk atan struktur Kegiatan Strategis : Penyelesaian Bandar Udara Moa dan Dobo Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU Lokasi Maluku : Provinsi Maluku Maluku : Provinsi Maluku Maluku : Provinsi Maluku Maluku : Provinsi Maluku Maluku : Provinsi Maluku Maluku : Provinsi Maluku Target Fisik Dana (Juta) 1 kegiatan 35.294,00 0,00 0,00 2 pelabuhan 7.000,00 3 pelabuhan 20.000,00 576,57 Km 725.006,00
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana Maluku : Provinsi Maluku 2 Bandara 65.000,00 4 Isu Strategis : Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Pulau - Pulau Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Daerah Tertinggal Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tertinggal Jumlah pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal Maluku : Provinsi Maluku 4 paket 4.000,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU 11
No 1 2 12 MATRIKS 3.4.2 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Belum Optimalnya Peningkatan Sumber Daya Manusia, Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Kegiatan Strategis : Bantuan Stimulan UEP perkotaan Provinsi Maluku Utara Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Provinsi Maluku Utara Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara 500 1.015,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Boesoeri Ternate Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara 900 1.800,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ( New Inisiatif ) Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara 100% 9.900,00 Isu Strategis : Belum Optimalnya Peningkatan Infrastruktur, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kegiatan Strategis : Pembangunan sistem pengelolaan air limbah Kab. Halmahera Tengah Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara 1 Kawasan 5.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan SPAM IKK Taliabu Kab. Pulau Taliabu Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatk Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara 1 SPAM IKK 6.538,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU
No 3 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) an Kegiatan Strategis : Penyediaan PSD kawasan perdesaan potensil minapolitan (PPI) Tilei Kab. Pulau Morotai Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara 1 Kawasan 3.000,00 Kegiatan Strategis : Penyusunan kebijakan dan program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan. Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrika n Panjang Jaringan Distribusi Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara 116.9 kms 55.818,70 Kegiatan Strategis : Strategis pengembangan permukiman dan infrastruktur permukiman (SPPIP) di Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara 2 Laporan 2.000,00 Isu Strategis : Belum Optimalnya Ketahanan Pangan, Investasi, dan Pengelolaan Potensi Lokal serta Industrialisasi Kegiatan Strategis : Pengembangan Padi di Provinsi Maluku Utara Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Isu Strategis : Belum Optimalnya Pengelolaan Pulau Terluar, Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan non SLPTT (BLBU Padi (ton) Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara 50 Ha 190,00 Kegiatan Strategis : Pengadaan Kapal Cepat Perbatasan & Pulau-pulau Kecil Terluar Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU 13
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal Jumlah pengembangan kebijakan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal Maluku Utara : Kab. Halmahera Tengah Kegiatan Strategis : Perencanaan dan pembangunan jalan nasional dan jalan daerah Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah Jumlah laporan Fasilitasi Dan Perencanaan Pembinaan, Penyiapan Produk Pembinaan Serta Pembinaan Perencanaan Dan Pelaksanaan Jalan Daerah Maluku Utara : Kab. Taliabu Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 14 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU Target Fisik Dana (Juta) 10.000,00 15.000,00
No 1 2 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA MATRIKS 3.5.1 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur yang memadai dan konektifitas antar wilayah untuk menunjang kesejahteraan Kegiatan Strategis : Optimalisasi SPAM Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan SPAM Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 3 PDAM 14.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dalam rangka a). Mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lokasi: Praya - Sengkol - Kuta dan Kuta-Awang-Keruak, Lembar-Sekotong-Pelangan-Lbh. Poh-Bangko-Bangko, Sp.Pengantap-Mt. Ajan-Kuta. b). Mendukung Pengembangan Kawasan Strategis MP3EI Samota (Teluk Saleh - Moyo - Tambora) Lokasi : Sumbawa - Sebewe-Lua Air, Sumbawa Besar-Aibari. c). Mendukung Pengembangan Kawasan Teluk Bima (KSN KAPET Bima) Lokasi : Sp. Banggo-Kempo, Hodo-Doropeti, Doropeti-Lbh. Kenanga, Hu'u-Parado, Tawali-Sape, Karumbu-Sape, Talabiu-Simpasai, Simpasai-Parado, Jembatan Sori Temba, Jembatan Sori Depa, Jembatan Ranggo I. d). Mendukung Kawasan Strategis MP3EI dan KSN Rinjani(Ketahanan Pangan dan Pariwisata) Lokasi :Terusan Jl. Gajahmada, Terusan Jl Adisucipto, Terusan Jl. Dr. Sujono, Terusan Jl TGH Faisal dan Jalan Yos Sudarso, Jalan Bung Karno Mataram, Jln. Tgh Faisal, Mantang-Praya, Tanjung-Bayan, Sambelia-Ds. Biluk, Ampenan-Senggigi-Pemenang. Tanjung-Bayan, Bayan-Dsn. Biluk, Sambelia-dsn. Biluk. Jalan dan Jembatan Lewa Mori Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan 7 Km dan jembatan 262 M 3.200.231,00 Kegiatan Strategis : Upaya percepatan melalui program Pembangunan persampahan terpadu 3R di Kec. Raba Kota Bima, Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, kab. Lombok Tengah, Pembangunan TPA jugil di Lombok Utara. Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Jumlah Kab/Kota yang Telayani Infrastruktur Stasiun Antara Dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 Kawasan 3R dan 1 TPA 8.500,00 Isu Strategis : Pengembangan Industrialisasi dan Peningkatan Daya Saing Produk Lokal Menuju Ketahanan Pangan yang Terintegrasi Kegiatan Strategis : Meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA 15
No 3 16 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Penguatan Kelembagaan pelayanan IB Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 14 kelompok 4.375,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan perdagangan dalam negeri daerah dan pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 0,00 Kegiatan Strategis : Peninngkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Nusa Program Tenggara Peningkatan Barat : Produksi dan Provinsi Nusa Produktivitas Tenggara Hortikultura Ramah Lingkungan Barat Isu Strategis : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman buah (Unit) 12 unit 340,00 Kegiatan Strategis : Penanggulangan Balita Gizi Kurang dan Stunting Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 5 output 2.982,00 Kegiatan Strategis : Penanggulangan Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyehatan Lingkungan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 61.600,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan Menengah Universal Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA SMA MENERAPKAN PEMBELAJARAN BERBASIS TIK Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 163065 163.065,00 Kegiatan Strategis : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 4 output 6.148,00 4 Isu Strategis : Penurunan Angka Kemiskinan dan Perluasan Kerja Kegiatan Strategis : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Berbasis Sapi, Jagung dan Rumput Laut menuju Pemerataan Ekonomi Yang Produktif Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 6 5.897,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Wirausaha Baru yang Tercipta Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 60 orang 315,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Petani Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen (unit) Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat 101 unit 9.136,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA 17
No 1 2 18 MATRIKS 3.5.2 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Pencapaian Sasaran MDG's Bidang Kesehatan, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Status Balita Yang Perlu ditingkatkan Kegiatan Strategis : Pengadaan alat kesehatan di sarana kesehatan (RSUD dan 26 puskesmas) di Kabupaten Timor Tengah Utara (daerah perbatasan) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan Strategis : Peningkatan Gizi Bagi Bayi dan Ibu Hamil Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin Nusa Tenggara Timur : Kab. Timor Tengah Utara 100% 1.500,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Strategis : Peningkatan status puskemas rawat jalan menjadi rawat inap Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Nusa Tenggara Timur : Kab. Kupang 100% 3.691,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau- Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (New Inisiatif) Nusa Tenggara Timur : Kab. Flores Timur 100% 80.750,0 0 Kegiatan Strategis : Tercapainya sasaran MDGs Bidang Kesehatan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Nusa Tenggara Timur : Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 Kegiatan Strategis : Upaya percepatan pembangunan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Nusa Tenggara Timur : Kab. Sikka 0,00 Kegiatan Strategis : Bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha Tenun Ikat dan Indutri Rumah Tangga Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN SOSIAL | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA
No 3 4 5 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan Nusa Tenggara Timur : Kab. Ende 50 KUBE 1.000,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Isu Strategis : Konektivitas yang menjamin tumbuhnya Pusat-Pusat Perdagangan dan Industri (Lanjutan Direktif Presiden) Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Nusa Tenggara Timur : Kab. Flores Timur 0,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun Nusa Tenggara Timur : Kab. Manggarai Timur 0.65 km 6.000,00 Isu Strategis : Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton dan Peningkatan Produksi Jagung, Kedelai dan Gula (Lanjutan Direktif Presiden) Kegiatan Strategis : Pengadaan Alat Mesin Pertanian / Alsintan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Pengelolaan Sistem Program Penyediaan Penyediaan dan dan Pengembangan Pengawasan Alat Prasarana dan Sarana Pertanian Mesin Pertanian Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi Pertanian/Peternakan Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang efisien dan berkelanjutan di lokasi. Nusa Tenggara Timur : Kab. Malaka 98 2.450,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Kegiatan Strategis : Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup (fisik) secara keberlanjutan untuk menjamin peningkatan produksi dan produktivitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan Bibit Jagung (100 Ton),padi 175 ton ,Kedelai 15 ton Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong Nusa Tenggara Timur : Kab. Kupang 15 klp 4.687,00 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan non SLPTT (BLBU Padi (ton) Nusa Tenggara Timur : Kab. Sumba Tengah 150 ha 560,00 Isu Strategis : Peningkatan Kemampuan Manajemen dan Sarana Prasarana Investasi Daerah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA 19
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Kegiatan Strategis : Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong Nusa Tenggara Timur : Kab. Timor Tengah Selatan Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 20 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA Target Fisik Dana (Juta) 0,00
No 1 2 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI MATRIKS 3.6.1 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Pengadaan Bibit dan Pupuk untuk Produksi Pertanian di Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Kegiatan Strategis : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tersalurkannya Bantuan Langsung Benih Unggul (Blbu) untuk Kawasan Slptt dan Non Slptt : Benih Padi Non Hibrida (Ton) Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 300 Ha 3.307,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Jumlah pengadaan kapal perikanan 10-30 GT (unit) Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 5 5.000,00 Kegiatan Strategis : Penyediaan Bibit Kelapa, Cengkih, dan Pala di Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Talaud, Sangihe, Siau Tagulandang Biaro Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Isu Strategis : Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar : Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 1450 Ha 3.335,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaring Sampah di Sungai Tondano Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI 21
No 3 22 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang di operasikan dan dipelihara Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 0,00 Isu Strategis : Pengelolaan Risiko Bencana Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Alternatif Manado-Tomohon Via Kali-Kinilow sebagai jalur evakuasi bencana Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg dibangun baru Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 2,45 Km 67.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Rusun Relokasi warga terdampak banjir kota Manado Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemeliharaan, Pengamanan, Pemanfaatan, Penghunian, Pengelolaan, dan Serah Terima Aset Rusunawa dan Rumah Khusus Jumlah Laporan Kegiatan Pemanfaatan dan Penghunian Aset (Rusun dan Rusus) Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 1 TB 4.601,89 Kegiatan Strategis : Pembangunan Tanggul di Laut Terusan Sungai Sario di Kota Manado Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 0,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir Sungai Sawangan Tikala di Kota Manado Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 0,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Waduk Multifungsi Kuwil di DAS Tondano Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Jumlah buah waduk yang dibangun Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 21.000,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI
No 4 5 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Bangunan Penampung Air Lainnya Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Lolak, Pihise, Miangas Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara Pembangun an fasilitas sisi darat untuk Bandara Miangas dan untuk Bandara Pihise sebesar 16,4 Milyar untuk sisi darat dan sisi udara sebesar 64 Milyar. 135.400,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan International Hub Port Bitung, Lanjutan Pembangunan Dermaga Tahap IV Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Jumlah lokasi Pelabuhan Strategis yang di bangun/ditingkatkan/dire habilitasi Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 1 dermaga 81.800,00 Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Jumlah jalan tol yang dibangun (Km) Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara 25.000,00 Isu Strategis : Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Kegiatan Strategis : Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dan Sekolah Tinggi Dirgantara Indonesia di Kabupaten Minahasa Selatan Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI 23
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Pertahun yang bersertifikat Sulawesi Utara : Provinsi Sulawesi Utara Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 24 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI Target Fisik Dana (Juta) 1 paket 106.000,00
No 1 MATRIKS 3.6.2 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengadaan dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan Kegiatan Strategis : Pelebaran jalan Luwuk-Batui, ,lingkar luar Kota Palu, lingkar Bandara Lalos, Rata-Baturube, Mepanga-Pasir Putih, dan pembangunan flayover Pantoloan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg dibangun baru Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 36.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan jaringan air minum regional (Palu, Sigi, Donggala) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah Kawasan Regional Lintas Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 1 SPAM Regional 115.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan ruas jalan Palu-Parigi Bypass Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg dibangun baru Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 50.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan badar udara Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Pembangunan bandar udara baru Kabupaten Morowali dan Tojo Unauna Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 7 Bandara 356,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pelabuhan di Kabupaten Donggala (pelabuhan Donggala), Kabupaten Banggai Kepulauan (pelabuhan Salakan) dan Kabupaten Tojo Unauna (Pelabuhan Ketupat) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatk Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi 2 Pelabuhan 11,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI 25
No 2 3 26 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) an/direhabilitasi (lokasi) Isu Strategis : Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru Pengerukan Tengah Kegiatan Strategis : Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 1 Pabrik es dan cold storage 4.100,00 Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kegiatan Strategis : Bantuan Siswa Miskin Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Dasar Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD JUMLAH SISWA SD/SDLB PENERIMA SUBSIDI SISWA MISKIN Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 97870 44.041,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Sakit Pratama, dan Rumah Sakit Mata Regional Sulawesi, serta Peningkatan dan Pengembangan Rumah Sakit Pemberdayaan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Jumlah Kota yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 1 kegiatan 25.300,00 Kegiatan Strategis : Pemberantasan / Pemetaan Penyakit Schistosomiasis dan Penyakit Menular Lainnya (HIV/AIDS, TB Paru, Malaria, dan Rabies) dan Peningkatan / Perbaikan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Ibu Hamil serta Percepatan Pencapaian Target MDG's Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Strategis : Peningkatan Kualifikasi Guru D3 ke S1 dan Tunjangan Guru Daerah Terpencil Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Prosentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 18,53 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Dasar Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Menerima Tunjangan Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 2546 42.169,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI
No 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Jenjang Pendidikan Dasar Isu Strategis : Peningkatan produktifitas pertanian Kegiatan Strategis : Peningkatan nilai tambah dan daya saing Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi udang melalui tambak supra intensif Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 3 Unit 1.500,00 Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Jumlah pengadaan kapal perikanan > 30 GT (unit) Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 3 unit 5.400,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan produktifitas hasil perkebunan tanaman coklat Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Strategis : Penyediaan benih unggul berkualitas Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Revitalisasi Perkebunan : Kakao Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 5500 Ha 40.603,00 Prioritas Nasional : EKONOMI Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Strategis : Penyediaan jaringan irigasi desa Penyaluran Subsidi Benih Tanaman Pangan Jumlah Benih Tanaman Pangan Bersubsidi (Ribu Ton) Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 225 Ha 2.850,00 Prioritas Nasional : EKONOMI Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI 27
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/reh abilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah 9000 Ha 9.000,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 MATRIKS 3.6.3 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) 1 Isu Strategis : Meningkatkan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Pertanian Kegiatan Strategis : Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah buah waduk/Embung/Situ/bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 231.228,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Prioritas Nasional : EKONOMI Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 258.767,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan sarana dan parasarana produksi perikanan, industrialisasi garam dan rumput laut Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Memiliki Prasarana dan Sarana yang Memadai Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 1 paket 6.728,00 28 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI
No 2 3 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi dan produktifitas serta mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada berkelanjutan Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket) Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 26000 Ha 78.990,00 Prioritas Nasional : EKONOMI Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Isu Strategis : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Luas areal tanaman rempah dan penyegar (ribu hektar) Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 2500 Ha 19.126,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Konservasi, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Kegiatan Strategis : Pengendalian Daya Rusak Air terhadap Bencana Banjir Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Luas kawasan konservasi peraian yang dikelola Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 2 lokasi 6.050,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 41.081,00 Isu Strategis : Pembangunan Industri Pengolahan dan Peningkatan Pelayanan Publik Kegiatan Strategis : Pembangunan Listrik Pedesaan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Kegiatan Strategis : Pembangunan Sarana dan Parasarana RSUD LAbuang Baji Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembangunan Desa Mandiri Energi Non BBN Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 3 PLTS 9.724,20 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI 29
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Jumlah Kota yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 1 kegiatan 33.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Silo Dryer Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERTANIAN 4 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Isu Strategis : Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman Untuk Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 75 unit 7.358,00 Kegiatan Strategis : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional dan Daerah Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 1.279,83 Km 1.108.083,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Panjang Km Jalur KA Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 30 Km 262.800,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Makassar New Port Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Jumlah lokasi Pelabuhan Strategis yang di Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan Reklamasi 15.500,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 30 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI
MATRIKS 3.6.4 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Kegiatan Strategis : Kegiatan Pemetaan dan Integrasi Tematik Prioritas Nasional : HUKUM DAN APARATUR BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pemetaan dan Integrasi Tematik Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan dan NSPK informasi geospasial Tematik (IGT), kebencanaan & perubahan iklim Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara 0,00 Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Pemanfaatan aur tanah sebagai air bersih di daerah sulit air Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah Jumlah Daerah Sulit Air yang Memanfaatkan Air Tanah Sebagai Sumber Air Bersih Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara 4 Titik 2.200,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Kegiatan Strategis : Peningkatan PRoduktivitas Pertanian Dalam Arti Luas Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara 4 Unit RMU 1.200,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Sekolah Lapangan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara 82 Unit 6.507,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI 31
Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah Strategis Jumlah wilayah strategis dan regional management yang mendapatkan bantuan stimulan (Dana dekonsentrasi pembinaan regional manajemen dan revitalisasi KAPET) Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara Kegiatan Strategis : Percepatan pencapaian Millenium Development Goals Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara KEMENTERIAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara Kegiatan Strategis : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Jumlah Kapasitas Pembangkit Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabi litasi (lokasi) Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat pelebaran Sulawesi Tenggara : Provinsi Sulawesi Tenggara Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 201 32 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI Target Fisik Dana (Juta) 1 Paket 320,00 100% 1.260,00 1200 KK 2.400,00 4 MW 44.290,90 8 lokasi 0,00 3 lokasi 169.000,00 12 Km 57.800,00
No 1 2 MATRIKS 3.6.5 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut, dan udara Kegiatan Strategis : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (Pembangunan Jalan Baru, Gorontalo Outter Ring Road) Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg dibangun baru Gorontalo : Provinsi Gorontalo 2 Km 20.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Waduk Dumbaya Bulan, Bendungan Randangan dan Bendungan Toheti Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah buah waduk yang dibangun Gorontalo : Provinsi Gorontalo 41.100,00 Kegiatan Strategis : Pengelolaan dan Konservasi Danau Limboto Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah kawasan sumber air yang dilindungi/dikonser vasi Gorontalo : Provinsi Gorontalo 50.000,00 Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Fasilitasi dan Stimulassi Pembangunan Perumahan Swadaya (Pembangunan Rumah Layak Huni) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (Jagung - Ternak) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya Gorontalo : Provinsi Gorontalo 640 unit 12.800,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Luas SLPTT jagung meningkat produktivitas 0,30 ku/ha (ha) Gorontalo : Provinsi Gorontalo 6 lokasi 27.131,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI 33
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi 3 Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Isu Strategis : Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kawasan Pertanian yang terintegrasi Kegiatan Strategis : Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Gorontalo : Provinsi Gorontalo Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Maritim Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit) Gorontalo : Provinsi Gorontalo Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 34 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI Target Fisik Dana (Juta) 125 Ha 470,00 3 5.400,00
No 1 2 MATRIKS 3.6.6 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Reformasi Pembangunan Kesehatan : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Kegiatan Strategis : Pengadaan Peralatan Kesehatan Rujukan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 100% 3.200,00 Kegiatan Strategis : Pengadaan Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 100% 5.450,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan dalam ANC terpadu Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 100% 1.125,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan dalam penanganan bayi baru lahir Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 100% 822,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Kemampuan Petugas dalam penggunaan standar pemantauan pertumbuhan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 100% 509,00 Isu Strategis : Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas Kegiatan Strategis : Pengembangan Jagung, Pisang dan Ubi Kayu Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI 35
36 No 3 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Isu Strategis : Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Jalan, Jembatan, Pelabuhan dan Bandar Udara Kegiatan Strategis : Lanjutan pembangunan runway bandara sumarorong Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 5 unit 2.500,00 Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraa n Transportasi Udara Kegiatan Strategis : Pembangunan Dermaga 3 Pelabuhan Belang-Belang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 1 paket 45.000,00 Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan dan Penyelenggaraa n Transportasi Laut Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dan Jembatan MAMUJU ARTERIAL ROAD TO SUPPORT BELANG-BELANG PORT Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Jumlah lokasi Pelabuhan Perintis yang dibangun/ditingkatkan /direhabilitasi Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 1 paket 45,00 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraa n Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg dibangun baru Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 4,7 Km 58.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan jalan Salubatu - Mamasa Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraa n Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningka tan struktur Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 6 Km 30.000,00 Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan, pemanfaatan sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Strategis : Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Peremajaan Tanaman Kakao Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang efisien dan berkelanjutan di lokasi. Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 3 unit 700,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Revitalisasi Perkebunan : Kakao Sulawesi Barat : Provinsi Sulawesi Barat 3950 HA 22.695,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI 37
38 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI
No 1 2 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN MATRIKS 3.7.7 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar : Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTS Terpusat / Tersebar Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Kegiatan Strategis : Pembangunan Sumur Bor pada Kawasan Sulit Air Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat 1 PLTS 2.360,60 Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah Jumlah Daerah Sulit Air yang Memanfaatkan Air Tanah Sebagai Sumber Air Bersih Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat 2 Sumur Bor 1.100,00 Isu Strategis : Reformasi Pembangunan Kesehatan : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Kegiatan Strategis : Pemantapan, pemahaman dan pengolahan PWS-KIA Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat 0,00 Kegiatan Strategis : Pemantauan pelaksanaan P4K, validasi data dan surveilans kematian ibu di 6 Kabupaten/Kota Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat 0,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan cakupan PN dan KF melalui kemitraan bidan dukun dan rumah tunggu kelahiran Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat 4 output 4.361,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam ANC terpadu Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN 39
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat Kegiatan Strategis : Peningkatan kapsitas bidan koordinator dalam supervisi fasilitatif Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat 3 Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Pengambangan swasembada daging Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Peningkatan Produksi Program Pemenuhan Ternak Dengan Pangan Asal Ternak Pendayagunaan dan Agribisnis Peternakan Rakyat Sumber Daya Lokal Kegiatan Strategis : Pengembangan sarana dan prasarana pertanian Dukungan peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat disekitar kawasan hutan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Optimasi Lahan Pertanian (Konservasi dan Optimasi) Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Gapoktan/Poktan) Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 40 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN Target Fisik Dana (Juta) 0,00 0,00 15 kelompok 4.000,00 11000 23.000,00 150 kelompok 1.000,00
No 1 2 MATRIKS 3.7.8 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah 5 Kawasan 15.001,00 Kegiatan Strategis : Pemberdayaan kemiskinan melalui KUBE Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Penanggulangan kemiskinan perdesaan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah 2.400,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah 1.025,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan Strategis : Pemeliharaan/peningkatan jalan antar Sepang Simin -Takaras, Tumbang Samba-Rabambang, Tumbang Talaken-Tumbang Jutuh, Tumbang Jutuh-Tewah, Tewah-Kuala Kurun, Kuala Kurun-Linau, Kuala Kurun-Tumbang Tambirah Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Kalimantan Tengah : Kab. Barito Utara 1 paket 37.000,00 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin Kalimantan Tengah : Kab. Gunung Mas 1091,46 66.572,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN 41
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) 3 Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Belum Optimalnya Fungsi Daerah Irigasi di Propinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu pendukung Program Ketahanan Pangan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah 19.700,00 Kegiatan Strategis : Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Menurunnya Produksi Padi dikarenakan supply air ke persawahan yang menurun akibat kondisi saluran yang dangkal dan dipenuhi oleh gulma Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Perluasan Areal Hortikultura/Perkebuna n Kalimantan Tengah : Kab. Sukamara 300 Ha 2.300,00 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah 40.700,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi dan populasi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan untuk mencapai swasembada padi 1 juta ton Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah 10 kelompok 3.125,00 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Luas SLPTT Padi meningkat produktivitas 0.5-1 ku/ha (ha) Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah 14000 Ha 42.340,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 42 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN
No 1 2 MATRIKS 3.7.9 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Reformasi Pembangunan Kesehatan : Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand dan Supply) Kegiatan Strategis : Konsolidasi Sistem Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Kegiatan Strategis : Koordinsi Penanganan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Data dan Informasi Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 1 output 215,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned (New Inisiatif) Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 1 output 4.145,00 Kegiatan Strategis : Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 1 kegiatan 3.067,00 Kegiatan Strategis : Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 1 kegiatan 4.400,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan Manajemen Kesehatan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Jumlah Pos Kesehatan Desa yang Beroperasi Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 11 output 2.542,00 Kegiatan Strategis : Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN 43
No 3 44 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Strategis : Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tersalurkannya Bantuan Langsung Benih Unggul (Blbu) untuk Kawasan Slptt dan Non Slptt : Benih Padi Non Hibrida (Ton) Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 250 Ha 930,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Strategis : Penyelsaian pembangunan Daerah Irigasi Amandit, Batang Alai, Pitap, Tapin dan Polder Alabio; Pembangunan embung, bendung dan penampung air lainnya, Pengelolaan dan Konservasi waduk, embung serta penampung air lainnya. Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 5 gapoktan 1.200,00 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Jumlah luas jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 153.943,00 Kegiatan Strategis : Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Cetak sawah (Ha) Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 700 ha 7.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Pengembangan bandara Syamsudin noor, Gt.Syamsir Alam, dan Warukin Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 1 paket 33.140,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan dan peningkatan jalan akses menuju bandara dan pelabuhan; Perbaikan struktur dn pelebaran jalan nasional; Pembangunan Jembatan yang menghubungkan Pulau kalimantan dengan Pulau Laut. Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang pembangunan/pelebar an Jalan di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 593,20 791.977,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan SPAM Regional Kawasan Metropilitan Banjarbakula, Pembangunan SPAM di Daerah Rawan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan 1 SPAM Regional, Intake, Bangunan Pelengkap dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku 60.000,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN 45
No 1 2 3 46 MATRIKS 3.7.10 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar : Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Kegiatan Strategis : Pembangunan jaringan air minum (10 kecamatan) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan Kalimantan Utara : Kab. Bulungan 5 SPAM MBR, 1 SPAM IKK, 3 SPAM Kawasan Khusus 96.070,00 Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah Kegiatan Strategis : Pelebaran Jalan pendukung Konektivitas MP3EI: 1. Ruas BTS. BULUNGAN - TJ SELOR (13 KM) senilai 60,5 Milyar; 2. Ruas SEKATAK BUJI - MALINAU (9 KM) senilai 29,7 Milyar. Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat pelebaran Kalimantan Utara : Prov. Kalimantan Utara 2,5 15.750,00 Isu Strategis : Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Kegiatan Strategis : Pelebaran Jalan Perbatasan : 1. Ruas SEKATAK BUJI - MALINAU (8 KM) senilai 44 Milyar; 2. Ruas MALINAU - MASALONG (5 KM) senilai 14 Milyar; 3. Ruas MESALONG - SP.3 APAS (7 KM) senilai 23,1 Milyar; 4. Ruas SIMANGGARIS - SEI ULAR (7 KM) senilai 19,6 Milyar; 5. Ruas LINGKAR PULAU SEBATIK (8 KM) senilai 22,4 Milyar. Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat pelebaran Kalimantan Utara : Prov. Kalimantan Utara 20 Km 151.547,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan/Duplikasi Jembatan di Kawasan Strategis, Perbatasan, Wil Terluar dan Terdepan: 1. Pembangunan Jembatan MALINAU - LONG BAWAN (60 M) senilai 15 Milyar Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jembatan yg dibangun baru Kalimantan Utara : Prov. Kalimantan Utara 20 M 10.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan/Pelebaran Jalan di Kawasan Strategis, Perbatasan, Wil. terluar dan Terdepan: 1. Ruas MESALONG - TOU LUMBIS II (8 KM) senilai 44 Milyar; 2. Ruas LONG MIDANG - TOU LUMBIS - LABANG (4 KM) senilai 22 Milyar; 3. Ruas LONG PUJUNGAN - LONG KEMUAT (8 KM) senilai 44 Milyar; 4. Ruas LONG KEMUAT - LANGAP (8 KM) senilai 44 Milyar; 5. Ruas LONG KEMUAT - LANGAP - MALINAU (8 KM) senilai 44 Milyar; 6. Ruas MALINAU - LONG BAWAN (4 KM) senilai 22 Milyar; 7. Ruas LONG NAWANG - LONG BUJUNGAN (4 KM) senilai 22 Milyar; 8. Ruas LONG NAWANG - LONG BUJUNGAN II (4 KM) senilai 22 Milyar. | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat pelebaran Kalimantan Utara : Prov. Kalimantan Utara 20 10.000,00 Kegiatan Strategis : Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Wilayah Perbatasan : 1. Ruas LINGKAR PULAU SEBATIK (8 KM) senilai 50,4 Milyar. Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningka tan struktur Kalimantan Utara : Prov. Kalimantan Utara 2,5 Km 15.750,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra-Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN 47
No 1 2 48 MATRIKS 3.7.11 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Penghubung Simpang ABit - Kahala - Simpang Perdau - Maloy untuk mendukung mobilisasi potensi SUmber Daya Alam menuju ke Kawasan Insudtri Pelabuhan Internasional Maloy Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg dibangun baru Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 2 Km 15.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Jembatan Pulau Balang Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jembatan yg dibangun baru Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 184,21 M 320.330,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan Bandara Sepinggan Balikpapan (Kebutuhan Dana Rp. 500 Milyar) dan Pengembangan Bandara Melalan Kutai Barat (Kebutuhan Dana Rp. 10 Milyar) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 150 meter x 30 meter 18.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas dan Struktur jalan Balikpapan - Sp. Samboja Km. 38 (Gereja) - Loajanan, Sambera - Santan - Bontang - Sangatta - Sp. Perdau - Ma. Lebak - Pel. Ronggang (Sangkulirang) - Maloy Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebar an (Km) Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 16 Km 58.400,00 Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah Kegiatan Strategis : Pengembangan Bandara Perbatasan (Bandara Datah Dawai Rp. 25 Milyar dan Long Apari Rp. 25 Milyar) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 1 paket 21.000,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN
No 3 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Udara Rawan Bencana Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Kuaro - Batu Aji Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningk atan struktur Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 4 Km 32.000,00 Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Inventarisasi dan Verifikasi Lahan Pertanian melalui Optimalisasi Lahan 8 Kabupaten/Kota di Kaltim (Samarinda, Balikpapan, Kubar, Kutim, Berau, Paser, PPU, dan Mahulu Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Pengembangan Jalan Pertanian 6 Kabupaten/Kota di Kaltim (Balikpapan, Kubar, Kutim, Berau, Paser dan PPU) Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Optimasi Lahan Pertanian (Konservasi dan Optimasi) Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 500 Ha 1.050,00 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Perluasan (Cetak Sawah), Peluasan Areal Hortikultura dan SID di Kota Samarinda Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Km) Jalan Pertanian Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 2 Km 200,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Sekolah Lapang Pertanian Teknologi Terpadu (SLPTT) Peningkatan Produksi dalam tujuan Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 1550 Ha 15.500,00 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Isu Strategis : Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Dapat Terjangkau Oleh Masyarakat Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Luas SLPTT Kedelai meningkat produktivitas 0,20 ku/ha (ha) Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 500 Ha 1.103,00 Kegiatan Strategis : Biaya operasional kesehatan puskesmas di Kabupaten Berau Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN 49
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 0,00 Kegiatan Strategis : Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di Kab. Berau Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 100% 5.450,00 Kegiatan Strategis : Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Kab. Berau Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 100% 1.630,00 Kegiatan Strategis : Tenaga Kesehatan di Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal di Kab. Mahakam Ulu Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Isu Strategis : Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 100% 1.813,00 5 Kegiatan Strategis : Lanjutan Pembangunan Terminal CPO Maloy (Rp. 150 Milyar) dan Pembangunan Sisi Darat Pelabuhan Kariangau (Rp. 100 Milyar) Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Jumlah lokasi Pelabuhan Strategis yang di bangun/ditingkatkan /direhabilitasi Kegiatan Strategis : Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tangki Timbun Kawasan Industri Maloy Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 1 paket 55.000,00 Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Perwilayahan Industri Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan Kalimantan Timur : Provinsi Kalimantan Timur 6 unit tangki timbun CPO dan minyak goreng 75.000,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 50 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN
No 1 2 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI MATRIKS 3.8.6 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar : Penataan Perumahan / Permukiman Kegiatan Strategis : Pembangunan Rusunawa Pasar Rumput Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Isu Strategis : Peningkatan Ketahanan Air Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Jumlah Rusunawa terbangun Dki Jakarta : Provinsi DKI Jakarta 50% dari 1 tower 358.000,00 Kegiatan Strategis : Normalisasi Kali Ciliwung Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi Dki Jakarta : Provinsi DKI Jakarta 449.100,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Sudetan S. Ciliwung ke KBT Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun Dki Jakarta : Provinsi DKI Jakarta 0.34 km 79.500,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Tanggul disepanjang garis pantai untuk mendukung NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun Dki Jakarta : Provinsi DKI Jakarta 42.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Jumlah buah waduk yang dibangun Dki Jakarta : Provinsi DKI Jakarta 0,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI 51
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Lainnya Kegiatan Strategis : Revitalisasi situ-situ di Jabodetabekpunjur Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah buah embung/Situ/Bangun an Penampung Air lainnya yang direhabilitasi Dki Jakarta : Provinsi DKI Jakarta 3 Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan Kegiatan Strategis : Elevated Loopline Rail Way Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Panjang Km Jalur KA yang Ditingkatkan Kondisinya/Keandala nnya Termasuk yang Diaktifkan Kembali Dki Jakarta : Provinsi DKI Jakarta Kegiatan Strategis : Pembangunan MRT East - West Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Kegiatan Strategis : Pembangunan MRT HI - Kp. Bandan Panjang Km Jalur KA Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda Dki Jakarta : Provinsi DKI Jakarta Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Kegiatan Strategis : Penyelesaian MRT Lebak Bulus - HI Panjang Km Jalur KA Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda Dki Jakarta : Provinsi DKI Jakarta Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Panjang Km Jalur KA Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda Dki Jakarta : Provinsi DKI Jakarta Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 52 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI Target Fisik Dana (Juta) 1300 0,00 8,3 km 700.000,00 DED 24.200,00 DED 0,00 15,5 km 0,00
No 1 2 3 MATRIKS 3.8.7 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Bantuan Operasional Pendidikan Menengah untuk masyarakat Miskin Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA PESERTA DIDIK SMA MENDAPAT BKM Banten : Provinsi Banten 9.341 siswa 9.341,00 Kegiatan Strategis : Pencapaian Indikator MDG,s Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Banten : Provinsi Banten 100% 567,00 Kegiatan Strategis : Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Strategis : Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Banten Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Banten : Provinsi Banten 100% 1.511,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Banten : Provinsi Banten 100% 2.700,00 Isu Strategis : Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Kegiatan Strategis : Pengadaan Alat Praktek Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK SMK MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG MEMENUHI STANDAR SARANA DAN PRASARANA SMK Banten : Kota Tangerang 38 paket 6.460,00 Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kegiatan Strategis : Dukungan KPI/KSPN Tanjung Lesung (Cikande-Rangkasbitung: Penanganan Pelebaran Jalan) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI 53
No 4 54 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Banten : Provinsi Banten 7 Km 50.000,00 Kegiatan Strategis : Dukungan KSN Selat Sunda (Ruas Batas Kota Cilegon - Pasauran : Peningkatan Struktur) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Banten : Provinsi Banten 3,6 16.329,00 Kegiatan Strategis : Dukungan terhadap Direktif Presiden Pantai Selatan Jawa (Ruas Simpang - Bayah - Cibareno : Penanganan Pelebaran Jalan) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran (Km) Banten : Provinsi Banten 2,5 Km 18.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Cilegon (Pendukung Kawasan Perhatian Investasi Industri) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Banten : Provinsi Banten 2 Km 20.400,00 Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Kegiatan ini ditujukan untuk pemberdayaan kelompok wanita tani dalam mengelola pekarangan untuk mewujudkan KRPL dan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Jumlah kelembagaan yang diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dalam rangka mewujudkan Konsumsi Pangan Masyarakat Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (Desa) Banten : Kab. Serang 1 Lokasi 100,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan Infrastruktur (Lahan, Air, Sarana dan Prasarana) dan Agro Industri di Perdesaan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Banten : Provinsi Banten 7600 Ha 7.600,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Kegiatan Strategis : peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Luas SLPTT Kedelai meningkat produktivitas 0,20 ku/ha (ha) Banten : Provinsi Banten 9000 Ha Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Luas SLPTT Padi meningkat produktivitas 0.5-1 ku/ha (ha) Banten : Provinsi Banten 6000 Ha 15,00 17,00 5 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Isu Strategis : Sinergi Pembangunan Perdesaan Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong Banten : Provinsi Banten 2 Kelompok 625,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan Ternak Lokal Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PERTANIAN Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan ternak kambing/domba Banten : Provinsi Banten 5 Kelompok 1.000,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI 55
No 56 1 2 MATRIKS 3.8.8 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang masih rendah Kegiatan Strategis : Pemberian BOS untuk Jenjang Pendidikan Menengah Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA PESERTA DIDIK SMA MENDAPATKAN BOMM/RINTISAN BOS SMA Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 546067 546.067,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pendidikan Dasar Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI MINIMAL SATU SMPLB Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 1 2.300,00 Isu Strategis : Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih kurang. Kegiatan Strategis : Pengembangan Layanan HIV AIDS Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Strategis : Pengembangan Rumah Sakit DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) Pengendalian Penyakit Menular Langsung Persentase ODHA yang mendapatkan ART Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 1 kegiatan 840,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 3 kegiatan 114.262,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Akses Sarana Air Minum, Jamban Keluarga (Samijaga) dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Strategis : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu & Keluarga Berencana ( KB ) Kesehatan Penyehatan Lingkungan Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 1 kegiatan 7.500,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI
No 3 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 4 output 11.264,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Upaya Gizi Keluarga & Gerakan Penyelamatan Masa Depan (GEMA MAPAN) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Isu Strategis : Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, moda transportasi, serta permukiman masih kurang Kegiatan Strategis : Pembangunan Daerah Irigasi Rengrang di kab. Sumedang Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 5 output 5.472,00 Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 3750 hektar 76.957,00 Isu Strategis : Produktivitas lahan pertanian, ketahanan pangan serta kurangnya tenaga penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan Kegiatan Strategis : Cetak Sawah Baru Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Perbaikan Sarana Prasarana Irigasi (JITUT, JIDES, EMBUNG, POMPA, ALSINTAN Pra Panen dan Cetak Sawah) Prioritas Nasional : EKONOMI Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 1200 Ha 12.700,00 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 53000 Ha 53.000,00 Kegiatan Strategis : Perluasan Areal Pertanian Varietas Padi Pandan Wangi di Kabupaten Cianiur Jawa Barat Prioritas Nasional : EKONOMI Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 3200 6.720,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI 57
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Kegiatan Strategis : Rekrutmen Penyuluh dan Peningkatan Tunjangan Penghasilan Penyuluh Prioritas Nasional : EKONOMI 5 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Isu Strategis : Penanganan pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 3757 penyuluh 36.750,00 Kegiatan Strategis : Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) Wilayah Perdesaan Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) Wilayah Perkotaan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 2.400,00 Prioritas Nasional : EKONOMI Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan Jawa Barat : Provinsi Jawa Barat 1.618,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 58 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI
No 1 2 MATRIKS 3.8.9 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Pemantapan aktivitas ekonomi dan investasi daerah dalam rangka mendukung perluasan kesempatan kerja pengurangan penduduk miskin Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang Difasilitasi di Bidang Pertanian dan Pangan yang Berada di Perdesaan Melalui Bimtek CPPD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Koordinasi serta Pemberian Stimulan Kepada Kelompok Masyarakat Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Jawa Tengah : Kab. Pemalang 1 dokumen 364,78 Kegiatan Strategis : Pembangunan jamban keluarga Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Strategis : Pembentukan rumah sahabat ODHA di Kab/Kota dengan kasus HIV/AIDS Penyehatan Lingkungan Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Jawa Tengah : Kab. Tegal 100% 1.400,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Strategis : Pembentukan rumah singgah ibu hamil risiko tinggi Pengendalian Penyakit Menular Langsung Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 100% 168,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 100% 14.371,00 Isu Strategis : Pengurangan Pengangguran Kegiatan Strategis : Padat karya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan Jalan Usaha Tani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI 59
No 3 60 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/reha bilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah Luasan 50.000 Ha 50,00 Isu Strategis : Pembangunan Infrastruktur Kegiatan Strategis : Pemugaran rumah tidak layak huni Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Strategis : Penanganan jalan dengan rigid pavement pada daerah rawan banjir, lalu lintas tinggi dan rawan kelebihan muatan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 6630 85.198,00 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningk atan struktur Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 1.557.338,0 0 Kegiatan Strategis : Peningkatan dan pembangunan kondisi prasarana dan sarana air baku Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 1.48 m3/dt 4.373,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan infrastruktur tarnsportasi Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Jumlah Paket Pengembangan Bus Rapid Transit (Brt), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 5 unit bus besar (Semarang); 5 unit bus kecil (Surakarta) 10.000,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI
No 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Kegiatan Strategis : SPAM regional Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatk an Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 101.275,00 Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Bantuan perawatan sapi perah Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kegiatan Strategis : Pengembangan jaringan irigasi pertanian Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan budidaya sapi perah Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 4 kelompok 1,65 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/reha bilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Jawa Tengah : Kab. Sukoharjo 0,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan kawasan padi jagung Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Strategis : Pengembangan kawasan sapi potong Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Luas SLPTT Padi meningkat produktivitas 0.5-1 ku/ha (ha) Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah Padi 27.000 Ha; Jagung 2.000 Ha 0,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 12 kelompok 3,75 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI 61
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Peternakan Rakyat Kegiatan Strategis : Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daaerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi ekonomi kerakyatan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP 5 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Isu Strategis : Peningkatan Ketahanan Energi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Swasembada Tebu Nasional : Tebu Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 39.500 Ha 148,60 Kegiatan Strategis : Pembangunan jaringan listrik pedesaan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Panjang Jaringan Distribusi Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 346.1 kms 64.560,70 Kegiatan Strategis : Revitalisasi alat pengelolaan bahan bakar nabati/biofuel di Jawa Tengah Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Jumlah Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Bioenergi Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah 1 unit 2.500,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 62 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI
No 1 2 3 MATRIKS 3.8.10 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI D.I YOGYAKARTA TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Isu Strategis : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi DIY Kegiatan Strategis : pembangunan Pasar Tradisional Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Strategis : Pengembangan Desa Kakao Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar Percontohan yang dibangun (unit) Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta 0,00 Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pengembangan Mutu dan Standardisasi Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu (unit) Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta 250 Ha, Peremajaan 2,60 Kegiatan Strategis : Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Strategis : Penanganan Anak Jalanan Terpadu Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta 100% 2.580,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Di Yogyakarta : Kab. Sleman 2.142,00 Isu Strategis : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kegiatan Strategis : Pembangunan Embung di Kabupaten Sleman Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI 63
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah buah embung/Situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta Kegiatan Strategis : Penyediaan Fasilitas Lalulintas di Perkotaan Yogyakarta Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Paket Alat Kinerja Angkutan Jalan Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 64 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI Target Fisik Dana (juta) 20 buah embung 21.440,00 1 paket 7.000,00
No 1 MATRIKS 3.8.11 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : KETAHANAN PANGAN Kegiatan Strategis : Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Strategis : Pengembangan , Rehabilitasi dan Optimalisasi Sarana - prasarana Irigasi dalam rangka optimalisasi lahan pertanian Prioritas Nasional : EKONOMI Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan Jawa Timur : Kab. Tuban 1 kelompok 110,00 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Jawa Timur : Provinsi Jawa Timur 62.300 ha 62,30 Kegiatan Strategis : Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan Prioritas Nasional : EKONOMI Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Strategis : Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pengembangan agrobisnis; Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan Jawa Timur : Kab. Nganjuk 1 kelompok 110,00 Prioritas Nasional : EKONOMI Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Strategis : Peningkatan Nilai Tambah Produk pertanian melalui peningkatan pengelolaan pasca panen Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan Jawa Timur : Kab. Gresik 1 110,00 Prioritas Nasional : EKONOMI Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen (unit) Jawa Timur : Provinsi Jawa Timur 18 unit alsin 20,41 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI 65
No 2 3 66 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Isu Strategis : PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN Kegiatan Strategis : Pembangunan RUSUNAWA untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Strategis : Peningkatan kualitas infrastruktur Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Jumlah Rusunawa terbangun Jawa Timur : Provinsi Jawa Timur 1 TB 13.000,00 Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan Jumlah Dokumen Monitoring & Evaluasi Perencanaan, Pemrograman Dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan Jawa Timur : Kab. Sampang 1.625,87 KM 1.129.476,00 Kegiatan Strategis : Perpanjangan jalur rel kereta api double track yang terkoneksi dengan Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Tanjung Wangi Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Panjang Km Jalur KA yang Ditingkatkan Kondisinya/Keandalannya Termasuk yang Diaktifkan Kembali Jawa Timur : Provinsi Jawa Timur 7 km (pasar turi- Tj.Perak); 1.650,00 Kegiatan Strategis : Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Jawa Timur : Provinsi Jawa Timur 7.715,94 Kegiatan Strategis : Pelayanan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Persentase (%) Penduduk (Termasuk Seluruh Penduduk Miskin) yang Memiliki Jaminan Kesehatan Jawa Timur : Kab. Nganjuk 1 kegiatan 0,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Pemenuhan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Jawa Timur : Provinsi Jawa Timur 2.400,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Strategis : Penanggulangan Korban Pasung Berbasis Keluarga Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned (New Inisiatif) Jawa Timur : Provinsi Jawa Timur 2 kegiatan 134.400,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Jumlah Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Jawa Timur : Provinsi Jawa Timur 1.697,64 4 Isu Strategis : Pemantapan peran Kawasan Strategis Provinsi dalam rangka pemerataan wilayah Kegiatan Strategis : Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pengembangan agrobisnis; Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP Jawa Timur : Kab. Gresik 6 Klpk 101,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI 67
No 1 2 68 MATRIKS 3.8.12 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI BALI TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Isu Strategis : Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Kegiatan Strategis : - Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa (1,77 Km) - Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Amed, Kab. Karangasem (1 Paket) - Lanjutan pembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar Tanahampo, Kab. Karangasem (Dermaga 300 M, Jetty 14 x 35 m) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Bertambahnya fasilitas pelayanan operasional pelabuhan Bali : Provinsi Bali 1,77 Km, 1 Paket, Dermaga 300 M, Jetty 14 x 35 m 138.800,00 Kegiatan Strategis : Bantuan Sarana Prasarana Transportasi Perkotaan Trans Sarbagita Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Jumlah Paket Pengembangan Bus Rapid Transit (Brt), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan Bali : Provinsi Bali 20 unit bus sedang (Catatan: Tambahan 30 unit bus akan di proses setelah evaluasi pelaksanaan th 2014) 12.000,00 Kegiatan Strategis : Review Penyusunan Program Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan di Pulau Bali Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan Jumlah Dokumen Monitoring & Evaluasi Perencanaan, Pemrograman Dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan Bali : Provinsi Bali 1 (paket) 10.000,00 Isu Strategis : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Pembangunan Waduk Lambuk di Kabupaten Tabanan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah buah waduk yang dibangun Bali : Provinsi Bali 64.000,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Kegiatan Strategis : Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Jumlah pengadaan kapal perikanan > 30 GT (unit) Bali : Provinsi Bali 2 3.600,00 Kegiatan Strategis : Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN 3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Sarana dan Layanan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang efisien dan berkelanjutan di lokasi. Bali : Provinsi Bali 1 paket (akan ditentukan kemudian) Kegiatan Strategis : Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan (termasuk TT Kelas III) dan peralatannya Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN 4 Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ( New Inisiatif ) Isu Strategis: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Bali : Provinsi Bali 1 paket 44.500,00 Kegiatan Strategis: Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi Prioritas Nasional: Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi KEMENTERIAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pusat Distribusi Propinsi yang dibangun Bali : Provinsi Bali 1 unit 15.000,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI 69
70 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA-BALI
No 1 2 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA MATRIKS 3.9.8 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Pembangunan Gedung Rumah Sakit Lingga Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (New Inisiatif) Kepulauan Riau : Provinsi Kepulauan Riau 100% 2.250,00 Kegiatan Strategis : Terlaksana dan tersalurkannya dana PUMP Perikanan Tangkap tahun 2015 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Jumlah Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri (KUB) Kepulauan Riau : Kab. Lingga 0,00 Isu Strategis : Pembangunan Infrastruktur dan Connectivity Kegiatan Strategis : Penanggulangan Banjir di Kota Batam dan Tanjungpinang dan Pengamanan Abrasi Pantai dan Pulau Batu Berhanti, Pulau Nongsa, Pulau Karimun, Pantai Senggarang, dan Pantai Pulau Sentut Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun Kepulauan Riau : Provinsi Kepulauan Riau 65.965,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Dengan Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional di Kawasan Strategis Nasional (Batam, Bintan, Karimun) Untuk Terpenuhinya Persyaratan Mutu dan Sesuai Standar Pelayanan Minimal Jalan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Kepulauan Riau : Provinsi Kepulauan Riau 0,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 71
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Kegiatan Strategis : TANJUNG BERIKAT - SP. SEMBULANG 5 Km SP. SEMBULANG - PEL. GALANG 5 Km SP. PUNGGUR - BATU BESAR (JL. HANG TUAH) (BATAM) 4 Km SP. KABIL - SP. PUNGGUR (JL. JEND. SUDIRMAN) (BATAM) 1 Km SP. KABIL - SP. JAM (JL. JEND. SUDIRMAN) (BATAM) FLY OVER SP. KABIL 140 Meter, FLY OVER SP. JAM 30 Meter, TEMBESI - TG. BERIKAT 7 Km BATU AJI - TG. UNCANG (JLN. BRIGJEN KATAMSO) 3 Km JALAN DUYUNG 5 KM JALAN SP. SEI HARAPAN - BASE CAMP 8 KM JALAN SP. JAM - BATU AMPAR 3 KM Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Kepulauan Riau : Kota Batam 101.100,00 3 Isu Strategis : Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Percepatan Penetapan RTRW Kegiatan Strategis : Meningkatkan Cakupan Air Bersih Pada Kawasan Ibu Kota Kecamatan Dengan Menyediakan Spam Pada Kawasan-Kawasan Yang Terhadap Rawan Air Seperti di Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga dan Anambas. Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Kepulauan Riau : Provinsi Kepulauan Riau 5 IKK (Kab. Bintan, Kab. Anambas, Kab. Lingga, Kab. Natuna) 37.938,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Landasan Pacu Bandar Udara Letung Tahap II Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Kepulauan Riau : Kab. Kepulauan Anambas 1 paket 103.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTS Terpusat 45 KW 3 unit (Pekajang, Pulau Lalang , dan Pulau Kelombok), Pembangunan PLTS Terpusat 15 KW 1 Unit Pulau Besi Prioritas Nasional : PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Jumlah Infrastruktur Energi Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kepulauan Riau : Kab. Lingga 1 PLTMH 3.397,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 72 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
No 1 MATRIKS 3.9.9 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Isu Strategis : Pembangunan Infrastruktur Kegiatan Strategis : 1. Penatausahaan Penanganan Pangan Berbasis Kemandirian 2. Peningkatan Kemudahan dan Kemapanan Mengakses pangan 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kosumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pada Pangan Lokal 4. Peningkatan Status Gizi Masyarakat 5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Penganekaraga man Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Jumlah Hasil Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk (Laporan) Bengkulu : Provinsi Bengkulu 1 laporan 100,00 Kegiatan Strategis : Pelebaran/rekonstruksi Jalan Nasional Kaur (Bts Lampung) - Bengkulu - Mukomuko (Bts Sumbar) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraa n Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebar an (Km) Bengkulu : Provinsi Bengkulu 84.000,00 Kegiatan Strategis : Pelurusan dan pelebaran peningkatan (re-alignment) ruas jalan Bengkulu-Lubuk Linggau, batas sumsel sepanjang 124 KM sebagai jalan pengumpan utama (Lintas barat-lintas tengah-Konek ke koridor ekonomi sumatera yang dapat dilalui kendaraan tonase berat dan peti kemas dari kelas III menjadi kelas II standar 2-7-2 dari 8 MST menjadi 10 MST Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraa n Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Kegiatan Strategis : Pembangunan Abrasi Air Laut Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebar an (Km) Bengkulu : Provinsi Bengkulu 3 Km 18.000,00 Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun Bengkulu : Provinsi Bengkulu 0.8 km 20.800,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Nasional (fedder Road)ruas Manna - Tanjung Sakti (Batas Sumsel) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraa n Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebar Bengkulu : Provinsi Bengkulu 2,5 Km 6.687,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 73
74 No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Kapasitas Jalan Nasional an (Km) 2 Isu Strategis : Masih rendahnya mutu dan relevansi serta akses pendidikan di Provinsi Bengkulu Kegiatan Strategis : Peningkatan Mutu Pendidikan dan Akses Pendidikan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu Paud-NI Persentase Lembaga PAUDNI yang mendapatkan pengendalian Mutu Bengkulu : Provinsi Bengkulu 0,00 3 Isu Strategis : Jumlah penduduk miskin masih tinggi Kegiatan Strategis : 1. Penatausahaan Penanganan Pangan Berbasis Kemandirian 2. Peningkatan Kemudahan dan Kemapanan Mengakses pangan 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kosumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pada Pangan Lokal 4. Peningkatan Status Gizi Masyarakat 5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaraga man Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Jumlah Penyusunan FSVA sebagai acuan dalam antisipasi rawan pangan (Laporan) Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan Jumlah Hasil Analisis Ketersediaan, Rawan Pangan dan Akses Pangan dalam antisipasi rawan pangan (Laporan) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP Bengkulu : Provinsi Bengkulu Bengkulu : Provinsi Bengkulu Bengkulu : Provinsi Bengkulu Bengkulu : Provinsi Bengkulu 1 laporan 1 laporan 1 laporan 28 desa 100,00 100,00 50,00 487,00 Kegiatan Strategis : Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Provinsi dan Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Bengkulu Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Isu Strategis : Belum optimalnya akses dan cadangan pangan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Persentase (%) Penduduk (Termasuk Seluruh Penduduk Miskin) yang Memiliki Jaminan Kesehatan Bengkulu : Provinsi Bengkulu 1 output 930,00 4 Kegiatan Strategis : 1. Penatausahaan Penanganan Pangan Berbasis Kemandirian 2. Peningkatan Kemudahan dan Kemapanan Mengakses pangan 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kosumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pada Pangan Lokal 4. Peningkatan Status Gizi Masyarakat 5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Strategis : 1. Penatausahaan Penanganan Pangan Berbasis Kemandirian 2. Peningkatan Kemudahan dan Kemapanan Mengakses pangan 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kosumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pada Pangan Lokal 4. Peningkatan Status Gizi Masyarakat 5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Bengkulu : Provinsi Bengkulu Jumlah desa yang diberdayakan dalam program aksi desa mapan (Desa) 1 kawasan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Jumlah penanganan daerah rawan pangan (PDRP) (Prop, Kab/Kota) Bengkulu : Provinsi Bengkulu 1 laporan 130,00 50,00 5 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Isu Strategis : Kurangnya jumlah dan distribusi tenaga medis dan paramedis yang tidak merata serta rencana pembangunan rumah sakit evakuasi dan peningkatan sarana rumah sakit umum di kabupaten/kota Kegiatan Strategis : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan) Bengkulu : Provinsi Bengkulu 19 unit 592,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ( New Inisiatif ) Bengkulu : Provinsi Bengkulu 7 output 14.758,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 75
No 1 2 76 MATRIKS 3.9.10 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Bantuan Benih Sawit Pengganti Benih Palsu Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Strategis : Peremajaan Karet Rakyat Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Revitalisasi Perkebunan : Kelapa sawit Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 550 Ha 3.947,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Isu Strategis : Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar : Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 2.450 Ha 17.000,00 Kegiatan Strategis : Optimalisasi SPAM-IKK Kec Gandus Kota Palembang, Kec. Kayuagung dan Kec Pampangan Kab OKI, Kec Gunung Megang Kab Muara Enim, Batu Urip Lubuk Linggau Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 8 Kawasan 98.580,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan IPLT di Kab OKI, PALI, Muara Enim, Pagaralam dan Empat Lawang Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On- Site Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 4 Kawasan 9.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Kolam Retensi dan Drainase di Kab OKU, Empat Lawang, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan OKU Timur Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
No 3 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 2 Kawasan 8.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Tanjung Enim, Tugu Mulyo dan Tanjung Raja Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 1 Kawasan 12.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Kualitas di Pemukiman Kumuh Kecamatan Gandus Kota Palembang Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Jumlah Kawasan Permukiman Perkotaan yang Ditangani Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 1 Kawasan 5.100,00 Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah Kegiatan Strategis : Pembangunan Jembatan Musi IV Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Jumlah jembatan yang dibangun (Km) Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 90.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Simpang Bandara - Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api - Api Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 3 Km 15.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Ruas Jalan Nasional Lintas Timur Batas Kota Palembang - Pangkalan Balai dan Palembang Indralaya Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 2,5 Km 12.500,00 Isu Strategis : Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 77
No 5 78 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Kegiatan Strategis : Pembangunan Balai Benih Ikan Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Luas Lahan yang Difasilitasi Sesuai target Produksi Perikanan Budidaya Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Strategis : Optimalisasi Pekarangan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Strategis : Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Strategis : Pengelolaan Tanaman Serealia Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen (unit) Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan Termasuk untuk Bahan Bakar Nabati (Ribu Ha) : Sl - Ptt Jagung Hibrida (Ribu Ha) Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Strategis : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Jumlah Penanganan Kegiatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Sumberdaya Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA Target Fisik Dana (Juta) 1 5.000,00 90 Klp 1.956,00 77 unit sarana penanganan pasca panen TP (padi 47 unit,jagung 4 unit,kedelai 12 unit,kacang tanah 6 unit,ubi kayu 8 unit) 8.272,00 296.650 Ha (padi,jagung,kedelai) 83.485,00 1 kelompok 300,00
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Lokal (Prop/Kab/Kota) Kegiatan Strategis : Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah) Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah Sumatera Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 31.000,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 79
No 1 2 3 80 MATRIKS 3.9.11 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup Kegiatan Strategis : Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas Jumlah industri yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara untuk kegiatan pertambangan, energi, dan migas Jambi : Provinsi Jambi 1.500,00 Isu Strategis : Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Strategis : Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Strategis : Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Jambi : Provinsi Jambi 100% 5.250,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar Kegiatan Strategis : Penyediaan Sarana dan Prasarana Paud Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Jambi : Provinsi Jambi 100% 6.310,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Isu Strategis : Penyediaan Infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah Penyediaan Layanan Paud APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS) Jambi : Provinsi Jambi 0,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan dan peningkatan akses distribusi kawasan strategis pantai timur provinsi jambi Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Pelaksanaan Preservasi dan Panjang jalan yg mendapat pelebaran Jambi : Provinsi Jambi 22,91 112.836,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
No 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Jalan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Ujung jabung Provinsi Jambi Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Bertambahnya fasilitas pelayanan operasional pelabuhan Jambi : Provinsi Jambi 1 paket 20.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Prasarana Pengendalian banjir dan peningkatan infrastruktur sumber daya air Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun Jambi : Provinsi Jambi 5.85 km 104.592,80 Kegiatan Strategis : Peningkatan Conectivity di Provinsi jambi Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin Jambi : Provinsi Jambi 779,9 Km 38.997,00 Isu Strategis : Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas Kegiatan Strategis : Pengembangan Hilirisasi Komoditi Unggulan Provinsi Jambi (MP3EI) Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian n Kegiatan Strategis : Pengembangan Pasar Tradisional Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit) Jambi : Provinsi Jambi 5 unit 0,00 Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Strategis : Pengembangan Wirausaha Baru Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar Percontohan yang dibangun (unit) Jambi : Provinsi Jambi 0,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 81
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Kegiatan Strategis : Penyediaan Insentif Pemotongan Sapi Betina Produktif Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Jumlah Calon Wirausaha Baru yang dilatih Jambi : Provinsi Jambi Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penyelamatan sapi betina produktif (ekor) Jambi : Provinsi Jambi 5 Isu Strategis : Perkuatan kapasitas IPTEK Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Renah Masurai Prioritas Nasional : ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Kegiatan Strategis : Penumpuhan Kewirausahaan Baru Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Benih tanaman sayuran bermutu (Kg) Jambi : Provinsi Jambi Prioritas Nasional : ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Jumlah Fasilitasi Akses Pendanaan Sentra-Sentra Kewirausahaan Pemuda, Jambi : Provinsi Jambi Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 82 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA Target Fisik Dana (Juta) 50 orang 361,51 engembangbiakan sapi potong 6 kelompok penguatan sapi betina produktif 6 kelpk Rp. 1.200 juta; pengembangan integrasi ternak ruminansia 4 klp 4.315,00 30 ha kawasan kentang 495,00 30 Orang 320,00
No 1 2 MATRIKS 3.9.12 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Penyedian Infrastruktur Dasar Untuk Menunjang Peningkatan Kesejahteraan (Lanjutan Direktif Presiden) Kegiatan Strategis : Dukungan Pembangunan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Lampung (Persampahan, Air Limbah, Jalan Lingkungan) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Jumlah Kawasan Permukiman Perkotaan yang Ditangani Lampung : Provinsi Lampung Infrastruktur air limbah 6 kawasan, Infrastruktur persampahan TPA 2 kab/kota, Infrastruktur 3R 9 Kawasan, Infrastruktur drainase perkotaan 2 kab/kota 25.500,00 Kegiatan Strategis : Lanjutan Peningkatan/Optimalisasi Bandara Radin Intan II Menjadi Bandara Internasional dan Embarkasi/Debarkasi Haji Penuh Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan Strategis : Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untukMeningkatkan Ketersediaan Pangan di Prov. Lampung Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Lampung : Provinsi Lampung 1 ls 82.000,00 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatka n Lampung : Provinsi Lampung 180.840,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Nasional di Provinsi Lampung Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Isu Strategis : Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebar an (Km) Lampung : Provinsi Lampung 978,78 Km 634.199,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 83
No 84 3 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Kegiatan Strategis : Pengembangan industri Hilir Pengolahan Produk Pertanian dan pengemasan/Packaging dalam Rangka Meningkatkan Nilai Tambah Hasil Pertanian Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Isu Strategis : Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) Lampung : Provinsi Lampung 12 unit 4.800,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan Kualitas Gizi Ibu dan Anak Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Lampung : Provinsi Lampung 5 output 3.864,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan dalam mendukung pemerataan keterampilan tenaga medik Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Isu Strategis : Pengembangan Energi, Produksi Kelautan dan Perikanan serta Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Untuk Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Pembibitan Sapi Lokal Untuk Menghilangkan Ketergantungan Pada Import Daging Sapi Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan Lampung : Provinsi Lampung 6 output 2.196,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan Tangkap Serta Budidaya (Ikan dan Rumput Laut) Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong Lampung : Provinsi Lampung 26 Klpk 8.125,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Jumlah Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Lampung : Provinsi Lampung 3 lokasi 2.700,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi Padi dan Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) Untuk Ketahanan Pangan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Kegiatan Strategis : Revitalisasi dan Rehabilitasi Perkebunan Rakyat Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Pemberdayaan Penangkaran Benih (ha) Lampung : Provinsi Lampung 325 Ha 1.210,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Revitalisasi Perkebunan : Kakao Lampung : Provinsi Lampung 2 Ha 20,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbang 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 85
No 86 1 2 MATRIKS 3.9.13 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Isu Strategis : Reformasi Pembangunan Kesehatan : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Kegiatan Strategis : Pembinaan teknis pelayanan kesehatan ibu Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 100% 1.739,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan dan pemantapan pelayanan kesehatan anak Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 0,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan pelayanan kesehatan bayi Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 100% 3.662,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan SDM dalam pelayanan kesehatan ibu Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 100% 1.190,00 Kegiatan Strategis : Pertemuan teknis dan manajemen kesehatan ibu Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 100% 4.638,00 Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTMH Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
No 3 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Kegiatan Strategis : Pembangunan waduk strategis Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 1 Unit PLTMH 2.409,90 Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah buah waduk yang dibangun Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 6.300,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan sarana angkutan perkotaan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Isu Strategis : Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar : Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Jumlah Paket Pengembangan Bus Rapid Transit (Brt), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 10 14.000,00 Kegiatan Strategis : Pengendalian banjir kawasan perkotaan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 22.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 5 Kawasan 25.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan layanan drainase perkotaan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara 1 kab/kota 7.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 87
No 88 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Persampahan Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Pengembangan Bibit Ikan Unggul Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan Strategis : Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (Jides, JITUT). Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Jumlah Produksi Induk Unggul Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabili tasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara Kegiatan Strategis : Peningkatan jaringan irigasi Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara Kegiatan Strategis : Perluasan Areal dan Pengolahan Lahan Pertanian Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Optimasi Lahan Pertanian (Konservasi dan Optimasi) Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan Sumatera Utara : Provinsi Sumatera | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA Target Fisik Dana (juta) 18.000 ekor 589,00 20.600 Ha 20.600,00 173.400,00 11,66 24.486,00 1 Keg 100,00
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Pangan Masyarakat Utara Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 89
No 1 2 3 90 MATRIKS 3.9.14 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI RIAU TAHUN 2015 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Isu Strategis : Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar: Jalan, Listrik dan Air Bersih Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Simpang Langgam STA 0+000 Lintas Timur s.d STA 19+000 Kec. Bandar Seikijang Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Jumlah jalan yang dibangun (Km) Riau : Provinsi Riau 3 Km 24.000,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Listrik Pedesaan di Provinsi Riau Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Kegiatan Strategis : Pembangunan SPAM Regional Provinsi Riau Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Jumlah Kapasitas Pembangkit Riau : Provinsi Riau 9 unit PLT EBT 28.075,80 Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Riau : Provinsi Riau 1 SPAM Regional 17.500,00 Isu Strategis : Pengelolaan SDA dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kegiatan Strategis : Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional Melalui Program PROPER Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 Jumlah limbah B3 yang dikelola dari kegiatan industri manufaktur PEM, argoindustri dan jasa prasarana yang dipantau/diawasi Riau : Provinsi Riau 60 perusahaan 1.000,00 Isu Strategis : Optimalisasi Anggaran Pendidikan Kegiatan Strategis : Bantuan BOS dan BSM SMK | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK PESERTA DIDIK SMK MENDAPATKAN BEASISWA Riau : Provinsi Riau 83.623,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Gedung Baru TK dan PAUD Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kegiatan Strategis : Pembangunan Ruang Laboratorium IPA dan Bahasa Penyediaan Layanan Paud APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS) Riau : Provinsi Riau 0,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Kegiatan Strategis : Sekolah Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Program Pendidikan Dasar PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI LAB. IPA Riau : Provinsi Riau 72 ruang 17.397,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Dasar Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD PERSENTASE SMP YANG MENERAPKAN E - PEMBELAJARAN PERSENTASE SD MENERAPKAN E- PEMBELAJARAN Riau : Provinsi Riau Riau : Provinsi Riau 169 paket 77 ruang 13.520,00 11.414,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 MATRIKS 3.9.15 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) 1 Isu Strategis : Mitigasi Bencana dan Rehab Rekon Pasca Bencana Kegiatan Strategis : Pengamanan Pantai sasak-Air bangih Kabupaten Pasaman Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pembinaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Jumlah dokumen NSPK perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, persiapan pelaksanaan OP sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, dan Sumatera Barat : Provinsi Sumatera Barat 0,5 km 4.500,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 91
No 2 3 4 5 92 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) pantai Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kegiatan Strategis : Pengadaan Alat-alat Kedokteran pada RSJ HB Sa'anin Padang Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Persentase (%) Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat Sumatera Barat : Provinsi Sumatera Barat 100% 0,00 Isu Strategis : Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Kegiatan Strategis : Subsidi Siswa Miskin tingkat SMA Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA PESERTA DIDIK SMA PUTUS SEKOLAH Sumatera Barat : Provinsi Sumatera Barat 15152 15.152,00 Isu Strategis : Peningkatan Infrastruktur dalam rangka Penguatan KOnektivitas Nasional Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Kereta Api mengakses Jalur Reilway Sumatera Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Isu Strategis : Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Panjang Km Jalur KA Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda Sumatera Barat : Provinsi Sumatera Barat 1 paket 190.000,00 Kegiatan Strategis : Bantuan sarana produksi dan bibit komoditi unggulan pertanian padi, jagung dan umbi-umbian Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Sumatera Barat : Provinsi Sumatera Barat 200 Ha 760,00 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Kegiatan Strategis : Pengembangan alat dan mesin pertanian (Traktor, Power Tresher, RMU) Prioritas Nasional : EKONOMI Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Pengembangan Sarana Irigasi Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Jumlah (Unit) Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL) Traktor Roda Empat (75-90 HP Diesel) Sumatera Barat : Provinsi Sumatera Barat 100 unit 2.500,00 Prioritas Nasional : EKONOMI Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/reha bilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan Sumatera Barat : Provinsi Sumatera Barat 13.000 Ha 13.000,00 Kegiatan Strategis : Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Prioritas Nasional : EKONOMI Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Sumatera Barat : Provinsi Sumatera Barat 11 Klpk 1.730,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 MATRIKS 3.9.16 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI ACEH TAHUN 2015 No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) 1 Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Strategis : Pendampingan, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Aceh 1 kegiatan 4.032,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 93
94 No 2 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Aceh 1 output 1.590,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan jumlah KKmendapatkan stimulan UEP Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA KEMENTERIAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Peningkatan Pemukiman dan Infrastruktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Aceh 120 2.400,00 Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Strategis : Penyediaan suplementasi gizi (MP-ASI, PMT Ibu hamil, Taburia dan obat gizi dan alat penunjang) Prioritas Nasional : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur Aceh 50 3.198,00 KEMENTERIAN KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Isu Strategis : Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Aceh 5 output 3.288,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan Strategis : Peningkatan Pegelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo dan Idi Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP Aceh 1 0,00 Prioritas Nasional : EKONOMI Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Strategis : Peningkatan promosi usaha koperasi dan UMKM Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi) Aceh 1 10.000,00 Prioritas Nasional : EKONOMI KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
No 3 4 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Isu Strategis : Perkuatan kapasitas IPTEK Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah Terfasilitasinya dukungan pemberdayaan koperasi dan UKM di daerah Aceh 12 Bulan 3.410,11 Kegiatan Strategis : Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA dan SMK Prioritas Nasional : ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK JUMLAH PESERTA DIDIK SMK PENERIMA RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK Aceh 49810 49.810,00 Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kegiatan Strategis : Pembangunan prasarana pengendali banjir Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun Aceh 40.400,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan Infrastruktur Jalan sebagai Penguatan Konektivitas Pusat-pusat Layanan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Aceh 1685,86 744.890,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Aceh 7 SPAM MBR, 3 SPAM IKK, 11 SPAM Perdesaan, 5 SPAM Kawasan Khusus, 5 SPAM Terfasilitasi, 16 Kawasan Air Limbah, 1 Kab/Kota Drainase Perkotaan, 2 Kab/Kota TPA, 4 Kawasan 3R 150.039,00 Kegiatan Strategis : Revitalisasi Kereta Api Pesisir Timur Aceh Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 95
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (juta) Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Jumlah Unit Jembatan KA yang Ditingkatkan/Direhabilitasi Aceh Jalur Kereta 12 km dan persiapan design Bireun-Sigli 900.000,00 Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi sub sektor peternakan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) Aceh 28 unit 7.400,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong Aceh 5 kelompok 1.500,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 MATRIKS 3.9.17 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) 1 Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Kegiatan Strategis : Pembangunan 500 ha sawah Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah Bangka Belitung : Kab. Bangka Barat 1600 Ha 16.900,00 96 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
No 2 Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) Sarana Pertanian Kegiatan Strategis : Pengembangan Swasembada daging Sapi (PSDS) guna pencapaian peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui pengembangan budidaya sapi potong. Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong Bangka Belitung : Provinsi Bangka Belitung 5 kelompok 1.562,00 Kegiatan Strategis : Revitalisasi Lada (Muntok White Papper ) sebagai produk komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Strategis : Revitalisasi Perikanan Budidaya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada Bangka Belitung : Provinsi Bangka Belitung 300 Ha 5.200,00 Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Isu Strategis : Perkuatan Sistem Logistik Nasional Jumlah Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Bangka Belitung : Provinsi Bangka Belitung 1 200,00 Kegiatan Strategis : Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu Eff. 1.75 KM sebagai akses baru penguhubung utara pulau Bangka dengan sebelah barat pulau Bangka guna menunjang Trans Bangka Belitung. Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jembatan yg dibangun baru Bangka Belitung : Provinsi Bangka Belitung 40.000,00 Kegiatan Strategis : Pengembangan Bandara Depati Amir dan Pengembangan Bandara H.A.S Hanadjoeddin Prioritas Nasional : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Bangka Belitung : Provinsi Bangka Belitung 1 paket 83.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 97
No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi Target Fisik Dana (Juta) 3 Isu Strategis : Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup Kegiatan Strategis : Pembangunan Sumur Bor di Provinsi kepulauan Bangka Belitung Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah Jumlah Daerah Sulit Air yang Memanfaatkan Air Tanah Sebagai Sumber Air Bersih Bangka Belitung : Provinsi Bangka Belitung 2 titik 1.100,00 Kegiatan Strategis : Revitalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Prioritas Nasional : PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina Bangka Belitung : Provinsi Bangka Belitung 1 paket 4.875,00 Ket : Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 98 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 | LAMPIRAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA 99