Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU "LAGI SYANTIK" ATAS PERUBAHAN LIRIK LAGU TANPA SEIZIN PENCIPTA Cindy Chandra1, Gunardi Lie2, Moody Rizqy Syailendra P.3 1 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: 2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: gunardi@fh.untar.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: moodys@fh.untar.ac.id ABSTRACT The development of an advanced industry has made the entertainment world experience modernization and digitization as evidenced by the availability of various places to channel creativity, especially in the art of music in the form of songs. The musical art work also has intellectual property rights (IPR) which must be protected as a form of legal protection for the creator so that the copyrighted work can continue to work, innovate, and get appreciation from the public. IPR has two types, namely copyright and industrial property rights. Industrial property rights are rights that protect a company from various kinds of plagiarism and can also regulate everything in an industrial environment. UU no. 28 of 2014, copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. Even so, there are still many cases of copyright infringement such as changing song lyrics, plagiarism, changing song lyrics, and producing videos without permission from the creator. As in the case that ensnared the family of Gen Halilintar who had violated the copyright of the song lagi syantik belonging to singer Siti Badriah in 2018. In this case, PT Nagaswara as the record label demanded Gen Halilintar compensation of 9.5 billion rupiah for the song covered on Gen Halilintar's youtube account. This research was conducted with the aim of knowing the form of copyright infringement regarding the re-sung syantik song and how to resolve the violation of the copyright. Keywords: Intellectual Property Rights (IPR); Legal protection; Plagiarism; Mediation; Song Copyright Infringement ABSTRAK Perkembangan industri yang maju membuat dunia hiburan mengalami modernisasi dan digitalisasi terbukti dengan tersedianya berbagai wadah untuk menyalurkan kreativitas terutama pada seni musik berupa lagu. Karya seni musik tersebut juga memiliki hak kekayaan intelektual (HAKI) yang harus dilindungi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta agar hasil cipta karya dapat terus berkarya, berinovasi, dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. HAKI memiliki dua jenis yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu masih banyak kasus yang terjadi atas pelanggaran hak cipta seperti perubahan lirik lagu, plagiarisme, mengubah lirik lagu, dan produksi video tanpa adanya izin dari pencipta. Seperti pada kasus yang menjerat keluarga Gen Halilintar yang telah melakukan pelanggaran hak cipta lagu lagi syantik milik penyanyi Siti Badriah pada tahun 2018 silam. Dalam kasus tersebut PT Nagaswara selaku label rekaman menuntut Gen Halilintar ganti rugi sebesar 9,5 miliar rupiah atas lagu yang di cover di akun youtube Gen Halilintar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta mengenai lagu syantik yang dinyanyikan ulang dan bagaimana tindak penyelesaian pelanggaran terhadap hak cipta tersebut. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); Perlindungan Hukum; Plagiarisme; Mediasi; Pelanggaran Cipta Lagu 693
Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 1. Latar Belakang Era Globalisasi membuat dunia hiburan juga mengalami modernisasi dan digitalisasi terbukti dengan tersedianya berbagai wadah untuk menyalurkan kreativitas terutama pada seni musik berupa lagu. Karya cipta lagu berkaitan dengan kekayaan intelektual, banyak masyarakat menggunakan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan suatu karya seperti melakukan cover lagu dan ada juga beberapa yang membuat parodi video dari musik. Sebuah karya seni maupun sastra juga memiliki hak cipta yang harus dilindungi. Hak kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat (Yasa, Komang Gede, 2020). Istilah HAKI di dapat dari Intellectual Property Right (IPR) yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1994. Dengan adanya HAKI dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya, dan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi apabila karya cipta tersebut beredar dipasarkan, sedangkan hak moral adalah pengakuan terhadap siapa pencipta dari karya tersebut. Walapun begitu, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran hak cipta di era digital ini. Salah satunya kasus mengenai artis Indonesia dari keluarga Gen Halilintar yang melakukan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual terkait lagu syantik yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti badriah pada tahun 2018 silam (Pratama, 2020). Gen Halilintar yang menyanyikan ulang lagu "lagi syantik" dengan mengubah liriknya dan memproduksi video clip tanpa seizin PT Nagaswara Publisherindo musik selaku label rekaman dari lagu syantik. Berdasarkan masalah tersebut, pelanggaran terhadap hak cipta terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan kelalaian dalam mengunggah video atau lagu yang tidak mencantumkan nama pencipta, merupakan perbuatan yang jelas melanggar hak moral penciptanya. Rumusan Masalah Bagaimana-kah bentuk pelanggaran hak cipta mengenai lagu "Lagi syantik" yang dinyanyikan ulang, mengubah lirik dan produksi video tanpa seizin pemegang Hak Cipta serta bentuk penyelesaiannya. PENDAHULUAN 2. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Metode penelitian ini mengkaji hukum sebagai suatu norma. Dimana terdapat kekaburan norma tentang perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang dimana lagu tersebut diubah tanpa seijin pencipta lagu. Bahan penulisan yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersifat mengikat, bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan dari para ahli yang tercantum di dalam literatur-literatur, serta bahan hukum tersier yang meliputi media informasi serta bahan tertulis lain yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Kronologi kasus yang terjadi pada bulan Desember 2019, menjerat keluarga Gen Halilintar terkait permasalahan hak cipta dan kekayaan intelektual terhadap lagu "lagi syantik" yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah pada tahun 2018 silam. Pihak penggugat PT 694
Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 Nagaswara Music Publisherindo adalah perusahaan rekaman yang berdiri pada tahun 1999. Gen Halilintar yang melakukan cover lagu "lagi syantik" di akun youtube Gen Halilintar tanpa meminta izin serta pencantuman nama pada salinan karya kepada pihak label musik PT Nagaswara. Sebagai label rekaman dari lagu "lagi syantik", menggugat keluarga Gen Halilintar yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk atas pelanggaran hak cipta lagu "lagi syantik". Pihak PT Nagaswara menyampaikan bahwa mengalami kerugian material dan imaterial dengan kisaran miliaran rupiah atas kasus pelanggaran hak cipta yaitu perubahan lirik lagu, aransemen, memproduksi video klip, dan mempublikasi dilakukan tanpa adanya izin kepada pihak label PT Nagaswara (Baharudin, 2020). Pihak PT Nagaswara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2019, perkara nomor 82/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/P.NIAGA PN.JKT PST ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak membuahkan hasil, pasalnya tergugat I dan II yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk tidak menghadiri persidangan sebanyak empat kali, sehingga tim ahli kuasa pemohon yaitu PT Nagaswara memberitakan melalui salah satu media cetak. Gambar 1 . Sumber Gambar : hot Dalam persidangan PT Nagaswara menuntut ganti rugi sebesar 9,5 miliar rupiah ke manajemen Gen Halilintar. Sementara dalam sidang Atta Halilintar mengatakan "tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari lagu yang di-cover." Malah, katanya, "kami yang harus keluar modal" dari mulai mengongkosi transportasi, kostum, sampai mengedit video. Keluarga Gen Halilintar memutuskan melakukan cover lagu dikarenakan permintaan fans dan subscriber youtube Gen Halilintar serta ingin membawakan lagu lagi syantik hingga luar negeri. Thariq Halilintar juga menyampaikan terkait perubahan lirik lagu yang diubah untuk disesuaikan dengan anak-anak, orang tua, dan sesama saudara. Halilintar Anofial Asmid mengajukan keterangan saksi ahli Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb sebagai Akademisi/Dosen Bidang Kekayaan Intelektual. Dalam keterangannya disampaikan beberapa hal yaitu terkait suatu ide / pemikiran dengan berbagai sumber yang dimiliki pencipta maka ide tersebut juga merupakan ciptaan dan juga dilindungi sebagai ciptaan dalam sistem hukum hak cipta karena adanya suatu ide / gagasan dalam bentuk ciptaan yang diperlukan inspirasi, keterampilan, imajinasi, kreativitas, dan keahlian, menurut UU No. 28 tahun 2008, pasal 1 butir 3 tentang UU Hak Cipta. Karena cover lagu juga dilakukan bersama oleh anak-anak dibawah umur yang belum mengerti mengenai hukum tentang Hak Cipta, sehingga tidak mengetahui siapa dan peran dalam suatu industri rekaman terkait proses produksi dan publikasi suatu ciptaan. Dalam persidangan juga diperdebatkan mengenai kerugian atas pelanggaran hak cipta bersifat immaterial, tetapi pemegang hak cipta atau pencipta mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya kerugian 695
Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 yang tidak terwujud. Dengan kata lain PT Nagaswara sulit untuk memberikan bukti kerugian yang bersifat materiil sebagai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Gen Halilintar. Modifikasi, penyelarasan, perubahan lirik merupakan suatu ide atau gagasan yang melahirkan suatu karya ciptaan baru dan telah menjadi ciptaan oleh pengubah lirik, maka tuntutan tersebut kurang dan tidak dapat diterima (gugur gugatan). 1Menurut ketentuan UU pasal 95 mengenai Hak Cipta, penyelesaian kasus ini dapat dipertimbangkan lagi dengan penyelesaian sengketa alternatif mediasi atau konsiliasi sehingga terjadinya perdamaian dan kesepakatan. "Pada dasarnya ini tentang hak moral ya, salah satunya tentang perubahan lirik, dan lisensi jelas tanpa izin, yang kita permasalahkan itu dari segi hukumnya untuk hak cipta dilindungi," kata kuasa hukum Nagaswara, Yos Mulyadi usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020). Pada akhirnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus pelanggaran hak cipta lagu "lagi syantik" menolak gugatan pemohon (gugur gugatan) dan pihak Gen Halilintar menang atas gugatan yang mengancam mereka dengan denda sebesar 9,5 miliar rupiah dan terancam dipenjara selama 12 tahun. Kemenangan kasus ini dapat sebagai kemenangan bagi banyak orang, pasalnya "Kalau gugatan ini sampai diterima, semua orang akan kena masalah. Ini bukan cuma lagu Lagi Syantik, semua lagu juga di-cover oleh banyak orang dengan berbagai macam gaya. Disitulah pertimbangan hakim. Putusan ini membawa harapan baru. Orang tidak bisa didiskreditkan atau dibatasi kreativitasnya," tutur Agustinus Nahak selaku kuasa hukum Gen Halilintar. Jika tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tentu harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemilik lagu tersebut dan jika tidak memiliki ijin Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur hal tersebut, yaitu tercantum didalam Pasal 9 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta : 2) "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat wajib 3) mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan." Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pencatatan hak ciptaan bukanlah suatu kewajiban dan bersifat tidak mutlak. Perlindungan terhadap hasil karya hak cipta disini menganut sistem otomatis, dimana yang berarti didapatkan oleh si pencipta secara otomatis tanpa melalui proses pencatatan. Pencipta lagu telah mendapatkan perlindungan hukum setelah karya ciptaannya sudah berwujud dalam bentuk karya yang nyata. Sedangkan bentuk penyelesaian dari kasus pelanggaran hak cipta lagu "lagi syantik" adalah dengan upaya penyelesaian sengketa yang merupakan suatu penyelesaian sebuah perkara yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Berdasarkan pasal 95 ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 disebutkan: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian ini menggunakan tahap mediasi. Mediasi Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan dengan dibantu oleh mediator atau orang ketiga yang netral dan tidak memihak dimana keputusan untuk mencapai kesepakatan tetap berdasarkan kesepakatan Bersama para pihak. 1 Pengadilan Negeri Jakarta. 696
Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 Keluarga Gen Halilintar yang sudah memberikan klarifikasi atas kasus pelanggaran hak cipta di channel youtube2 Gen Halilintar telah menyatakan bahwa lagu cover tersebut dibawakan atas keinginan fans dan tidak ada maksud ingin mengambil keuntungan belaka. Penyanyi dangdut lagu "lagi syantik" Siti Badriah pun sudah mengetahui dan memberikan respon positif kepada Gen Halilintar, sehingga kasus ini dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian antara kedua belah pihak. Gambar 2 . Sumber Gambar : Gambar 3 . Sumber: 4. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, mengenai kasus pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Gen Halilintar yakni : 1. Melakukan cover lagu bukanlah hal yang tidak boleh dilakukan, hanya saja peraturan yang ada harus tetap ditaati sesuai aturan yang berlaku. Pencantuman identitas penyanyi, label perusahaan rekaman, berbagai lisensi dan surat izin dari pihak yang bersangkutan. 1 Gen Halilintar memang tidak mencantumkan identitas penyanyi dan belum mendapatkan surat izin, sesuai UU No.28 tahun 2014, pasal 9 ayat 2 yaitu setiap orang yang 2 Halilintar, Gen. "Klarifikasi Cover Lagu Lagi Syantik!". Youtube video, 7:31. Februari 18, 2020. 697
Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 2. Karena kelalaian dan ketidaktahuan Gen Halilintar tentang hukum mengenai Hak Cipta, permasalahan ini dapat dikomunikasikan secara baik - baik, melalui tahap mediasi dan jalur perdamaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Gen Halilintar pun juga sudah memberikan klarifikasi atas kesalahannya dan menghapus video tersebut. 3. Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pencatatan hak ciptaan bukanlah suatu kewajiban dan bersifat tidak mutlak. Oleh karena itu lagu - lagu yang di cover oleh banyak orang dengan berbagai macam gaya dan kreativitas seseorang akan tidak bisa didiskreditkan atau dibatasi kreativitasnya. Saran Diharapkan bahwa dengan kasus pelanggaran hak cipta ini dapat kita jadikan pelajaran dalam menghargai dan menghormati ciptaan karya seseorang. Mengerti dan menaati peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pencipta ataupun pemegang hak cipta. Undang - Undang Hak Cipta juga telah memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta serta untuk aparatur penegak hukum dan YouTube selaku platform digital dapat memberikan kepastian hukum dan proteksi yang maksimal kepada pecipta atau pemegang hak cipta. Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Gunardi Lie S.H., M.H., Dr. (Dosen Pengajar Hukum Bisnis) dan Moody Rizqy Syailendra P. S.H., M.H. (Dosen Pengajar Hukum Bisnis). Atas bimbingan dan ajaran yang telah disampaikan kepada penulis selama proses pembelajaran berlangsung dan penulisan penelitian kasus Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu "Lagi Syantik" Atas Perubahan Lirik Lagu Tanpa Seizin Pencipta, November 2021. Semoga dengan adanya bimbingan dan ajarannya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Bisnis. REFERENSI Briantika, Adi. (2020). Duduk Perkara Kisruh Gen Halilintar Vs Nagaswara Soal Lagu Syantik. Diakses pada 26 September 2021, dari Chandra, Martin Eka Dwi. (5 Mei 2020). Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jakarta. Darusman, Candra. (2017). Perjalanan Sebuah Lagu. Jakarta: PT Gramedia. Farisi, Baharudin Al. (31 Maret 2020). Fakta Gugatan Nagaswara Terhadap Gen Halilintar dari Yang Langgar Hak Cipta. Diakses pada 25 September 2021, Halilintar, Gen. "Klarifikasi Cover Lagu Lagi Syantik!". Youtube video, 7:31. Februari 18, 2020. Howyah, Lutifah Usnul. (25 Maret 2021). Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi UU No.8 Tahun 2014 Dan Hukum Islam. Malang. 698
Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 Junita, Lully Tiyas dan Wardani Rizkianti. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU "LAGI SYANTIK" ATAS PERUBAHAN LIRIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA. Depok. Pratama, Febriyantino N. (2020). Barter Jadi Penyelesaian Kasus "Lagi Syantik" Nagaswara Vs Gen Halilintar?". Diakses pada 25 September 2021, dari Salbiah, Nurul. (2020). Menang Dari Nagaswara, Gen Halilintar Bersyukur Tanpa Euforia dari Berlebih. Diakses pada 25 September 2021, Thalib, Prawitri. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Jambi Yasa, Komang Gede PS dan I Gede Agus Kurniawan. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin. Diakses pada 24 September 2021. Internet Pengadilan (Diakses 26 September 2021). Negeri Jakarta. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 699
700 Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 (halaman kosong)