Peluang dan Tantangan Pendidikan Wilayah Pesisir Aceh Oleh: Muslem Daud, Ph.D (Dosen Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh) Email: / Abstrak Sebagimana wilayah laut dan pesisir Indonesia, Aceh menyimpan berbagai berbagai kekayaan lautan dan alam pesisir yang dapat diexplorasi untuk kesejahteraan. Pada kenyataannya, masyarakat pesisir khususnya kaum nelayan, sebagian besar harus berjibaku dan terkadang melibatkan anak-anak mereka untuk mendapatkan penghidupan. Hal ini mengakibatkan terbengkalainya pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh mereka yang seharusnya duduk di bangku sekolahan. Kompleksitas kehidupan nelayan dan kemiskinan yang mendera telah menempatkan pendidikan bagi anak-anak mereka belum menjadi prioritas. Langkah sinergis dan pendampingan berkelanjutan dari berbagai kalangan baik dari pemerintah dan pemerhati pendidikan diperlukan. Tawaran pendidikan alternatif di samping pendidikan formal yang telah ada bagi anak nelayan, peningkatan skill orang tua, dan pemberian bantuan alat-alat kerja sesuai kebutuhan, pembenahan desa melalui berbagai program dan pembinaan, dan seterusnya diperlukan. Harapannya, ke depan berbagai peluang kekayaan laut dan alam pesisir dapat diraih oleh penduduk pesisir dan kaum nelayan tanpa harus mengorbankan tantangan, khususnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kata Kunci: Pendidikan Pesisir; Anak Nelayan; Pendidikan Alternatif A. Pendahuluan Propinsi Aceh memiliki panjang garis pantai sejauh 1660 km (Zulfahmi: 2015). Kawasan-kawasan di sepanjang pantai dimaksud kebanyakan masih asri, namun berbeda halnya manakala kebanyakan pesisir sudah disinggahi manusia, apalagi sudah didiami sebagai kawasan penduduk, layaknya sebagai sebuah perkampungan. Pada kenyataannya, walaupun tidak semua, namun wilayah pesisir sering dipersepsikan sebagai wilayah kumuh dan terbelakang. Potret keterbelakangan terlihat adanya rumah-rumah gubuk tempat tinggal sementara yang tidak layak huni dan terkadang terkesan jarang ditempati. Terkesan wilayah pesisir punya kehidupan lebih keras dan dianggap 'angker' untuk beberapa wilayah pesisir. Kesan ini bertambah manakala partisipasi masyarakat, sekitar 70.864 orang berprofesi sebagai nelayan (Data 2014) kekurangan waktu untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan, mengingat kesibukan sebagian besar mereka yang punya jadwal melaut ketat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tinggi. Sementara itu, potret kehidupan anak-anak pesisir terasa kurang terurus yang terkadang berpakaian seadanya dan terkesan putus sekolah. Dalam keseharian, terlihat anak-anak seumuran sekolahan menjajakan ikan dan hasil tangkapan di pinggir-pingir jalan dilewati, seperti di sepanjang jalan nasional Pante Raja-Trieng Gadeng. Belum jelas apakah mereka benar-benar putus sekolah atau hanya sekedar menyalurkan hobi menangkap ikan, lalu menjualnya untuk sekedar mendapatkan uang jajan. Dua gambaran kehidupan di atas; kehidupan masyarakat pesisir dan prediksi dampak negatif terhadap kehidupan anak-anak pesisir sangat disayangkan, ketika kekayaan alam laut di sepanjang pesisir Aceh sangat menjanjikan. Produksi perikanan laut Acehpun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Zulfahmi: 2015). Berdasarkan data yang ada, nilai produksi perikanan laut Aceh pada tahun 2014 mencapai 2.9 Triliun rupiah (Aceh Dalam Angka, 2015). Karenanya tidak mengherankan, kalau grafik produksi ikan tangkap secara nasional terus juga meningkat hingga lebih 6.3 juta ton di tahun 2016 (KKP: 2017). Hal ini bertambah lagi dengan kekayaan nabati, terumbu karang, dan seterusnya. Sementara itu, kekayaan bahan olahan seperti garam tidak akan 1
habis-habisnya. Kekayaan ikan hasil kerambah dan tambak di wilayah pesisir merupakan spektrum lainnya untuk penambahan pemasukan. Belum lagi kekayaan alam pesisir yang melimpah baik berupa dedaunan yang dapat dijadikan tikar dan buah-buahan yang dapat dikonsumsi seperti buah nipah serta selokan alur tambak dan perairan pesisir yang memberikan keberkahan tanpa modal (gratis) merupakan petensi pesisir yang menjanjikan. Jika bisa dikelola dengan baik melalui badan usaha dan di bebarapa tempat terteuntu dapat bernilai wisata, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang juga berarti memberikan peluang bagi anak-anak pesisir dan anak nelayan, mendapatkan kwalitas pendidikan lebih baik dari daerah lainnya. Berbagai peluang dari berbagai potensi di atas telah, sedang dan akan terus menjadi tantangan bagi masyarakat pesisir dalam meningkatkan pendidikan di wilayah mereka, baik itu dikarenakan pelibatan anak-anak mereka dalam bekerja, kurang pedulinya masyarakat, kurangnya perhatian orang tua dan adanya pengabaian dari pemerintah dan kita semua untuk kemajuan pendidikan bagi anak-anak pesisir, khususnya anak-anak nelayan. Karenanya, dalam tulisan ini, disamping mengekplorasi peluang-peluang, penulis mencoba memberikan beberapa tawaran pendidikan alternatif bagi anak-anak nelayan jika memang pendidikan formal dianggap tidak dapat memenuhi harapan mereka. Hal ini dilakukan untuk merobah tantangan menjadi sebuah peluang, mengingat banyak terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah (Astuti: 2017) dan karenanya patut didukung. Untuk melangkapi pembahasan dalam tulisan ini, penulis ikut melakukan observasi, wawancara dengan beberapa masyarakat pesisir, wawancara dengan pihak terkait khususnya dinas pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Propinsi Aceh. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menyempurnakan kajian ini. B. Peluang dan Tantangan Pendidikan Wilayah Pesisir Aceh Pemetaan Masyarakat Desa Pesisir Ditinjau dari segi penghidupan, secara umum, masyarakat pesisir dibagi dalam beberapa kelompok (Efrizal: 2007): 1. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. 2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakt pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau di bawa ke pasar-pasar lokal. 3. Masayarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim. 4. Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh. 5. Masyarakat petani sawah dan perkebunan kelapa seputar pesisir. Lebih lanjut, secara geografis, desa pesisir dibagi dua yaitu desa nelayan dan desa pesisir. Masyarakat desa nelayan berfokus pada mencari penghidupan pada kekayaan laut. Letaknya pun biasanya ada di selat laut yang terkadang terkurung oleh air pasang, dan malah ada desa nelayan yang terletak di pulau-pulau kecil. Sementara itu desa pesisir adalah desa yang terletak di sepanjang pesisir pantai yang terkadang lokasinya diuntungkan karena dapat memperoleh penghidupan dari dua sisi; laut, tambak, dst dan juga penghidupan dari daratan berupa persawahan dan perkebunan serta juga pemerintahan (pegawai swasta dan pegawai pemerintahan). Untuk masyarakat desa 2
pesisir ini biasanya punya keungulan bukan saja jika dibandingkan dengan masyarakat desa nelayan tetapi juga masyarakat perkotaan apalagi masyarakat desa pegunungan, karena secara kultur akan memiliki daya adaptasi tinggi dalam mencari penghidupan. Mereka juga biasanya memiliki sumberdaya alam yang memadai dari dua sisi; laut dan darat. Sementara itu, walaupun sampai saat ini belum ada data yang akurat mengenai profil penduduk miskin Aceh, termasuk di dalamnya data kemiskinan nelayan Aceh, akan tetapi jika dikaitkan dengan prersentase jumlah penduduk miskin Aceh yang mencapai 17,11 % (diatas rata-rata nasional) maka diduga kuat sebagai besar masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai nelayan masih belum mencapai kondisi yang sejahtera (Zulfahmi: 2015) yang disebabkan oleh paling kurang tiga hal: kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alamiah (Satria: 2009). (nelayan Memperhatikan kategorisasi di atas, maka kelompok masyarakat nelayan 2 pengumpul/bakul ) dan 3 (buruh dan anak kapal) diprediksi turut menyumbang potret kemiskinan desa-desa pesisir & nelayan di Aceh, sebagaimana dirilis dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016 lalu, sebagai berikut: Data Index Desa Membangun, 2016 Program Pemberdayaan Pemerintah untuk Masyarakat Pesisir Menyadari ironinya potret keterbelakangan wilayah pesisir, pemerintah meluncurkan program Sekaya Maritim pada tahun 2015 lalu yang ber-akronim Seribu Kampung Nelayan, Maju, Indah, Tangguh dan Mandiri. Program ini adalah salah satu respon Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas gagasan Presiden Jokowi untuk membangun 1000 Kampung Nelayan secara perlahan. Untuk Aceh sendiri, desa Pusong Lama dan Pusong Baru di Lhoksumawe telah mejadi prioritas (Sekaya Maritim/ pembangunan oleh pemerintah pusat dalam program dimaksud Antaranews/7/7/2015). Sementara itu, dengan pola membangun dari pinggiran yang merupakan salah satu nawacita Jokowi-JK telah menguncurkan dana desa dalam jumlah yang cukup signifikan. Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Gampong (DBPG) Propinsi Aceh (10 Juli 2017) penguncuran dana belum menggunakan pola khusus dan belum ada pemilahan antara desa nelayan atau non-nelayan. DBPG hanya memperhatikan usulan yang disampaikan oleh masyarakat dari 3
semua desa di Aceh. Ke depan diharapkan akan ada pemetaan sesuai kondisi riil yang ditinjau dari berbagai sisi, termasuk akademik sehingga semua program usulan dapat mencapai hasil jangka panjang, termasuk berefek posistif pada dunia pendidikan' demikian salah satu sumber DBPG Propinsi Aceh. Peluang dan Tantangan Masyarakat Pesisir Sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa peluang dan tantangan pendidikan anak-anak pesisir bagaikan dua sisi mata uang, di mana di satu sisi terlihat peluang yang cukup besar dan di sisi lain adalah tantangan. Ini mengisyaratkan bahwa peluang yang ada perlu disikapi dengan bijak sehingga tidak menjadi tantangan yang dapat menghalagi cita-cita besar untuk mewujudkan anak-anak pesisir berpendidikan yang berkwalitas. Sisi peluang dengan jelas terlihat adalah adanya peluang ekonomi dari berbagai sumber antara lain: 1. Hamparan laut lepas sepanjang pesisir, kaya sumber daya alam laut dengan berbagai ikan dan biota yang bernilai ekonomis dan dapat ditangkapi. Tantangannya, orang tua mengajak anak ikut melaut yang pada akhirnya anak-anak tidak sempat sekolah 2. Hamparan laut dan teluk di pingir pesisir, kaya dengan sumber daya alam laut, seperti rumput laut, dst. Tantangannya, anak-anak diajak orang tua atau kolompok ekonomi untuk memetik rumput laut yang pada akhirnya anak-anak terpaksa/ tergiur ekonomi dan tidak sempat sekolah 3. Peluang kehidupan dengan mengexplorasi kekayaan laut bagi mereka yang punya jadwal melaut dalam waktu lama tidak dapat bersosialisasi dalam acara kemasyarakatan sehingga kesempatan untuk hidup bermasyarakat dengan baik menjadi sesuatu yang mahal. Tantangan untuk anak-anak, perhatian kepada kehidupan anak-anak untuk bersekolah menjadi kurang. Secara khusus tantangan ke tiga ini membuat anak-anak lambat laun merasa mereka tidak terperhatikan dan berkembang dan tumbuh dewasa dengan kurang perhatian orang tua. Secara psikologis, ini asal muasal kerentanan hubungan baik dengan orang tua, anak-anak merasa tidak terpantau khususnya oleh kepala keluarga. 4. Kekayaan alam pantai pesisir baik darat maupun airnya yang melimpah dan 'gratis' memanjakan penduduk dan anak-anak pesisir dari sisi ekonomi seperti pohon nipah dan alur tambak dan rawa rawa dengan berbagai ikan yang dapat ditangkap secara gratis. Tantangannya adalah kekayaan ini membuat keinginan untuk berusaha menjadi kurang dan di sisi lain anak-anak pesisir banyak yang mencari ikan dan enggan bersekolah dengan baik. Hal ini karena mencari dan menjual ikan akan lebih menyenangkan karena mendapatkan uang jajan. Peta Kemiskinan di Aceh (Sumber DPMG Aceh, 2016) 4
Sementara itu, peluang lainnya adalah pasir pesisir laut yang dapat diolah dijadikan sumber penghidupan bagi kaum pesisir berbentuk garam. Tantangannya dibutuhkan skill dan teknologi memadai sehingga potensi ini dapat dikembangkan dan berproduksi dengan baik. Korporasi untuk pengelolaan potensi ini diperlukan untuk memudahkan distribusi dan transaksi jual beli. Secara khusus, keindahan pesisir pantai mempunyai peluang besar untuk dikembangkan yang dapat menjadi sumber income tambahan bagi pemerintah dan juga masyarakat pesisir. Beragam pariwisata dapat dikembangkan seperti diving terumbu karang, wisata air dan wisata pantai. Pengelolaan infrastruktur pendukung pariwisata oleh korporasi-korporasi desa turut memberi andil dalam pengembangan pariwisata di wilayah. Desa Lampanah dan Leungah dengan keindahan pasir hitamnya di Aceh Besar Barangkali ada yang berasumsi bahwa tidak mungkin merobah peluang-peluang di atas tanpa mengorbankan semua tantangan yang dihadapi. Ternyata, tidak semua pemikiran ini benar karena beberapa contoh berikut ini telah menjadi best praktice (praktek baik) pembenahan desa pesisir dan nelayan, termasuk pengembangan wisata antara lain: 1. Desa Bendar, kabupaten Pati Jawa Tengah menjadi desa maju dan sejahtera. Tahun 80-an, Bendar sama seperti kampung nelayan lainnya, masih biasa saja. Namun, dengan tekad, kerja keras, usaha, Bendar bisa menjadi sejahtera seperti sekarang. 2. Pengembangan wisata pantai Ngrenehan Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, yang memiliki jarak kurang lebih sekitar 30 km di sebelah selatan Kota Wonosari 2. Pengembangan wisata pantai Ngrenehan Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, yang memiliki jarak kurang lebih sekitar 30 km di sebelah selatan Kota Wonosari Potret Paitai Wisata Ngrenehan Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari 5
Kiranya dalam pengembangan wisata, partisipasi masyarakat diutamakan dan mereka dapat menjadi subjek perobahan, bukan menjadi objek. Tawaran Pola Pendidikan Anak Nelayan Memperhatikan penghidupan masyarakat pesisir khususnya para nelayan dalam mendapatkan penghidupan sangat kompleks sekalipun sejumlah peluang-peluang cukup besar, maka tatanan pendidikan untuk anak-anak mereka perlu menjadi perhatian. Pola pendidikan dasar yang diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan perundangan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas: 2003) dan pelaksanaanya dilimpahkan kepada dinas pendidikan dan kemenag propinsi dan kabupaten kota barangkali perlu penyesuaian-penyesuaian. Karenanya, pola pendidikan khusus telah pula ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan khusus pada kelompok atau peserta didik tertentu. Pola pendidikan khusus bagi anak nelayan sudah mulai kembangkan dalam bebarapa tahun terakhir, namun penelitian lanjutan diperlukan untuk melihat keberhasilan program-program dimaksud. Menurut Badiran (2009) pola pendidikan dikembangkan merupakan model pendidikan non formal yaitu pendidikan dasar yang mampu menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan sesuai dengan konteks masyarakat nelayan itu sendiri. Badiran menambahkan bahwa model pendidikan dasar ini berbentuk sanggar belajar seperti home scholing yang dikelola oleh kelompok kecil warga nelayan, yang terdiri dari 2-3 keluarga. Dari berbagai Sanggar Pembelajaran ini disatukan lagi dalam kelompok yang lebih besar yang diberi nama Kelompok Sanggar Komunitas Nelayan (KSKN), yang terdiri dari 10 Sanggar Pembelajaran. Dari berbagai KSKN tersebut disatukan dalam wadah Pendidikan Dasar Anak Nelayan (PDAN), yang selanjutnya dihubungkan dengan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) seperti Paket A dan B untuk mendapatkan legalitas sertifikat telah mengikuti pendidikan dasar (Badrian: 2009). Berkenaan dengan tenaga pendidik yang bertugas sebagai pembina dan tutor diusulkan untuk mendapat bantuan dari Diknas/ Kemenag setempat. Sementara itu, pola lainnya adalah dengan berfokus pada peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki anak dan masyarakat nelayan yang disebut dengan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education) dengan materi antara lain (Inez:2016): a. Penangkapan b. Budidaya perikanan sesuai dengan potensi lokal c. Pengolahan hasil perikanan d. Manajemen usaha e. Kapal ikan dan permesinan Memperhatikan pola ke dua ini, maka semua anak dan masyarakat nelayan dapat menjadi peserta didik karena yang dikembangkan adalah bakat, minat dan kecedrungan yang mereka miliki. Menurut informasi yang penulis peroleh (9 Juli 2017) dari Dinas Pendidikan Propinsi Aceh, bahwa untuk Aceh sendiri belum menerapkan pola khusus untuk anak dan masyarakat nelayan. Pola yang diterapkan masih pola umum sehingga tidak ada pembedaan layanan pendidikan antara anak dan masyarakat nelayan dengan anak dan masyarakat non-nelayan. 'Bagi anak dan masyarakat nelayan akan mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah/ madrasah terdekat dengan berbagai jenjang; SD/MI, SMP/MTS, dst' demikian hasil wawancara dengan salah satu pejabat teras Dinas Pendidikan Aceh. Merobah Tantangan menjadi Peluang Memperhatikan kelompok masyarakat pesisir dan nelayan (Efrizal: 2007) serta uraian tantangan yang mereka hadapi dalam kerangka meraih berbagai peluang dikaitkan dengan faktor kemiskinan 6
(Satria: 2009), maka penulis berkesimpulan sementara bahwa kwalitas pendidikan bagi anak-anak (Satria: 2009), maka penulis berkesimpulan sementara bahwa kwalitas pe (Satria: 2009), maka penulis berkesimpulan sementara bahwa kwalitas pe mereka sulit tercapai jika tidak ada intervensi pemerintah dan pemerhati pendidikan. Masyarakat mereka sulit tercapai jika tidak ada intervensi pemerintah dan pemerhati pendidikan. mereka sulit tercapai jika tidak ada intervensi pemerintah dan pemerhati pendidikan. pesisir, khususnya nelayan belum mampu mendapatkan peluang tanpa mengorbankan tantangan. peluang tanpa mengorbankan tantangan. pesisir, khususnya nelayan belum mampu men potret kemiskinan adalah sisi lain mengapa pendidikan belum menjadi sisi lain mengapa pendidikan belum menjadi Hal ini dikarenakan, potret teori Abraham Maslow hierarki kebutuahan utama bagi mereka kebutuhan manusia (Arikunto; 2013) n utama bagi mereka, sebagaimana digambarkan dalam teori Abr (Arikunto; 2013): Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow Karena itu beberapa tawaran diajukan antara lain: Karena itu beberapa tawaran diajukan anta Pendekatan Sinergis antar Lembaga antar Lembaga Pemerintah Konsep mebangun dari pinggiran (Nawacita Jokowi) telah memberikan kesempatan bagi lembaga Konsep mebangun dari pinggiran (Nawacita Jokowi) telah memberikan kesempatan bagi lembaga Konsep mebangun dari pinggiran (Nawacita Jokowi) telah memberikan kesempatan bagi lembaga berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan pemerintah untuk bersinergi dan mungkin dapat berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan pemerintah untuk bersinergi dan mungkin , yang sangat membutuhkan. Gerakan Serikaya masyarakat pesisir dan khususnya desa nelayan pola pengembangan desa yang diharapkan memacu g Nelayan) dapat dijadikan pola pengembangan desa yang diharapkan memacu (Seribu Kampung Nelayan) d kesejahteraan yang pada akhirnya berefek posistif pada pendidikan. kesejahteraan yang pada akhirnya berefek posistif pada pendidikan. khususnya desa nelayan, yang sangat membutuhkan Di antara lembaga yang berpotensi besar dalam memainkan peran adalah Kementrian Desa, besar dalam memainkan peran adalah Kementrian Desa, Di antara lembaga yang berpotensi Pembangunan Desa Tertinggal (KDPDT) dan Transmigrasi, dan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Dalam Negeri Pembangunan Desa Tertinggal (KDPDT) dan Transmigrasi dan Transmigrasi memiliki sumber daya yang kuat karena semua dana desa memiliki sumber daya yang kuat karena semua dana desa (Kemdagri). KDPDT dan Transmigrasi i. Begitu juga halnya dengan Kemdagri mempunyai wewenang ada dalam otoritas kementrian ini. Begitu juga halnya dengan Kemdagri mempunyai wewenang ada dalam otoritas kementrian in pengelola pemerintahan desa, sehingga memberikan akses langsung pemerintahan desa, sehingga memberikan akses langsung langsung dengan struktur pengelola sub pengelola masyarakat hingga kadus (Kepala Dusun) dan keplor hingga kadus (Kepala Dusun) dan keplor kepada perangkat desa dan sub pengelola trian ini ditangani oleh satu lembaga uk tingkat propinsi, kedua kegiatan kementrian ini ditangani oleh satu lembaga (Kepala lorong). Untuk tingkat propinsi, kedua kegiatan kem (DPMG) Aceh. Dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong ( yang dinamakan dengan Dinas udahkan karena kegiatan ke dua departemen demikian, secara teknis hal ini sangat memudahkan karena kegiatan ke dua departemen demikian, secara teknis hal ini sangat me oleh satu tangan di lapangan. dilaksanakan oleh satu tangan di lapangan. misalnya, yang kebanyakan Ambil contoh kegiatan yang diberdayakan adalah . Hal ini buka saja sesuai adalah istri nelayan (dan juga para nelayan ketika tidak melaut). pelakunya adalah istri nelayan (dan juga para nelayan ketika tidak melaut) income keluarga petani dan dengan amanat UU No 7 tahun sentra produksi yang perlu dibantu seperti di juga nelayan. Untuk Aceh sendiri mempunya sentra-sentra produksi yang perlu dibantu seperti di juga nelayan. Untuk Aceh sendiri Lampanah dan Lengah (Aceh Besar). Potensi ikan Cebrek Blang Paseh (Pidie), Jangka ( eupung Aceh Besar dengan asin adalah program lain menjadi pilihan dan beragam ikan asin lainnya di andalan ikan asin seredengnya. Begitu juga ikan asin Kakap nya. Begitu juga ikan asin Kakap dan beragam ikan asin lainnya Kaway dan Meurubo Aceh Barat dan pelabuhan Langsa, Kota Langsa. Kaway dan Meurubo Aceh Barat dan pelabuhan Langsa, Kota kawasan Patek Aceh Jaya, Kaway dan Meurubo Aceh Barat dan pelabuhan Langsa, Kota kegiatan yang diberdayakan adalah petani garam misalnya, un 2016, tetapi juga berefek positif pada income (Pidie), Jangka (Bireun), Lampanah dan Lengah (Aceh Besar). alah program lain menjadi pilihan seperti di Layeun dan Leupung ikut berkontribusi pengembangan Sementara itu, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan dan disertai dengan Bantuan dalam hal cara menangkap ikan misalnya, dan skill masyarakat nelayan dalam hal cara menangkap ikan misalnya, Langsung Masyarakat (KKP:2017) sesuai data yang diajukan oleh aparatur Gampong/ desa. Langsung Masyarakat (KKP:2017) sesuai data yang diajukan oleh aparatur Gampong/ desa Progran Presmi Asuransi Nelayan yang di gagas KKP juga patut didukung karena memberikan rasa Progran Presmi Asuransi Nelayan yang di gagas KKP juga patut didukung karena memberikan rasa Progran Presmi Asuransi Nelayan yang di gagas KKP juga patut didukung karena memberikan rasa aman ketika melaut (Kominfo: 2017). aman ketika melaut (Kominfo: 2017). , Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan ikut berkontribusi 7
Sementara keterlibatan Kementrian Pendidikan (dan juga Kementrian Agama) dalam berkontribusi pada pendidikan anak-anak nelayan dengan alokasi guru-guru terdekat akan menambah muatan lokal bagi peserta didik. Menjalankan pendidikan khusus merupakan alternatif yang dipilih sesuai dengan kesepakatan antara pihak terkait dengan nelayan melalui sebuah mekanisme kesepatan, paling kurang di tingkat desa. lainnya perlu dilibatkan adalah Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Kementrian Perlindungan Anak (KPPPA). Kementrian ini dapat turut serta secara langsung memberikan sosialisasi tentang hak-hak yang harus didapatkan seorang anak, seperti hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak No 35, Tahun 2014. Menteri PPPA mengakui bahwa "Negara perlu memberi perhatian serius terhadap wilayah-wilayah pesisir. Dengan begitu, anak-anak di wilayah pesisir bisa memperoleh kesempatan sama dengan anak-anak lain di Indonesia," (Sinar Harapan: 2015). Program sinergi sebagaimana diutarakan di atas memungkinkan untuk dilakukan karena masing masing instansi pemerintah sudah memberikan wilayah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah adanya pembagian wewenang antara Kementrian KP dan Propinsi (lihat matriks-urusan-konkuren-5-juni-2017). Ke depan, pembagian wewenang antara Kementrian KP dan Propinsi dan juga mungkin kabupaten/kota perlu dilakukan supaya masing-masng instansi tidak saling menunggu. Pendekatan Sinergis antar Pemerhati Pendidikan Keterlibatan pihak pemerhati pendidikan diperlukan untuk terus memberikan kontribusi baik secara akademik, pemikiran-pemikiran yang membangun, ataupun implementasi praktek yang baik dari daerah lain. Keberdaan pemerhati pendidikan akan saling mengisi gap yang ada, khususnya dalam menjalankan pendidikan khusus mengingat mekanisme pendidikan ini belum menjadi acuan pendidikan nasional. Dinas Pendidikan, KPPPA dan secara khusus KKP perlu mendukung penuh mengingat pendidikan khusus bercorakkan kemaritiman, sehingga akan melahirkan para nelayan generasi baru yang bukan hanya punya skill menangkap ikan dan mengolah potensi laut tetapi juga berwawasan ke- Indonesiaan dan patriot Indonesia di garis terdepan. Pendampingan Berkelanjutan Sinergi antar lembaga pemerintah dan sinergi para pemerhati pendidikan dirasa kurang berguna jika hanya dilakukan secara sporadis dan tidak terstruktur. Keadaan ini boleh jadi akan tumpang tindih jika tidak dikelola dengan baik. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah program yang dijalankan tidak berhenti manakala proyek sudah selesai. Artinya, setiap kegiatan yang dijalankan seyogyanya: 1. Adanya program pendampingan berkala; 2. Adanya keberlanjutan program yang dikelola oleh masyarakat/ pihak lain Dua poin di atas dipandang penting mengingat program pemberdayaan desa dan masyarakat nelayan adalah pembangunan jangka panjang untuk memperbaiki pola, budaya hidup dan tata cara serta prilaku hidup. Karenanya program pendampingan yang sekarang dijalankan oleh Kemendes dengan mempekerjakan pendamping desa melaui Program Pemberdayaan Desa patut didukung terus. Tingal lagi memikirkan bagaimana program-program tersebut khususnya yang berbentuk soft program (bukan konstruksi), ada yang menjalankannya ketika proyek sudah selesai. Untuk pendidikan khusus anak nelayan kiranya perlu dilibatkan lembaga swadaya masyarakat karena dalam beberapa kasus, pihak lembaga swadaya lokal lebih tekun mengelola program. Pemerintah dan lembaga donor tinggal mendukung pendanaan supaya pendidikan ini dapat berjalan dengan baik. 8
C. Kesimpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir dan khususnya para nelayan hidup diantara 'kemewahan' alam laut dan kekayaan alam pesisir anugrah Yang Maha Kuasa. Kekayaan yang ada disekeliling mereka memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan anak-anak mereka. Dari satu sisi, mereka mungkin akan sejahtera jika dapat mengexploitasi dengan baik perbendaharaan laut dan pesisir, di sisi lain karena kesibukan mereka menggali kekayaan alam ini membuat mereka mengabaikan pendidikan anak-anak mereka. Kurangnya skill dan peralatan menjadi hambatan lain mengapa kaum nelayan masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan dasar dan lambat menuju pemenuhan kebutahan primer seperti pendidikan walaupun dari sisi UU bahwa pendidikan untuk anak-anak adalah wajib. Kompleksitas ini mengisyaratkan perlu adanya perhatian bersama secara komprehensif bahwa kaum nelayan dan anak-anak mereka perlu dibantu secara bersama-sama melaui berbagai program, baik fisik maupun soft program serta bantuan peralatan kerja. Sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik dan pendidikan anak-anak mereka dapat porsi yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Referensi Arifin, Z. (2014). Evaluasi Pembelajaran: Prinsip teknik prosedur. Jakarta: Remaja Rosdakarya Arikunto, S. (2013). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. --------------. (1984). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Yogyarakta: PT Bina Astuti, P. (2017). Nota kesepahaman dengan nomor : 04/MEN-KP/KB/II/ . Malang, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Badiran, M. (2009), Kajian Model Pendidikan Dasar Untuk Anak Masyarakat Nelayan Di Sumatera Utara T.A. 2009, Bappeda Sumatera Utara, Bandung: Rosda Karya. BPPLSP (2007), Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup masyarakat pesisir dan pulau terpencil, Jakarta, BPPLSP. Sumber: Dirman, dan Juarsih, C. 2014.Penilaiandan Evaluasi; Dalam rangkaimplementasi standar proses pendidikan siswa. Jakarta: Rineka Cipta. Efrizal. S. (2007). Pembangunan kelautan dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir. Sumber: sidoarjo.sytes.net/ bappekab/ Diunduh 27 November 2007 Gronlund, Norman E. (1985) Meassurement and Evaluation. 5 th ed. New York: Mcmillan Publishing Company, Inc. Ilham (2009). Kearifan Tradisional Masyarakat Nelayan Lindungi Laut, Sumber: Kamis, 26 Maret 2009 Indrawadi, (2009). Nasib Nelayan dan Potensi Kelautan, Geo, Jakarta. Sumber: Kemendagri (2017). UU RI No 7 Th 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Jakarta. Kemendagri Kemendiknas (2003). UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta. Kemendiknas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. (2016). Indeks Desa Membangun, Jakarta, Kemendes PDT dan Trnasmigrasi KKP (2017). Grafik Produksi Perikanan Tangkap (Ton), Jakarta. KKP Sumber: KKP (2017). KKP umumkan calon penerima bantuan masyarakat tahun 2016. Jakarta. KKP. Sumber: KKP (2017). Matriks Urusan Konkuren 2017. KKP, Jakarta sumber: 9
KPPPA. (2014). Undang-Undang Perlindungan Anak No 35, Tahun 2014. Jakarta. KPPPA. Kominfo (2017). Bantuan Premi Asuransi Nelayan, Kominfo, Jakarta. Sumber nelayan/0/artikel_gpr Kuo, B. C., & Daud, M. (2014a). Biology scale development for junior secondary school students, Aceh Indonesia. In The fifth Pacific Rim Conference on education: Educational innovation (pp.109-110). Taipei: University of Taipei. Kuo, B. C., & Daud, M. (2014b). Computerized adaptive testing as an innovation for Indonesian national examination. In International Multidisciplinary Conference (pp.223-231). Jakarta: Jakarta. Muhammadiyah University. Mansur dan Mulyana. (2007). Himpitan Rentenir. Sumber: Ninda (2009). Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Miskin Dalam Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Universitas Bengkulu. Sumber: Pangeman, A. P. (2002).Sumber Daya Manusia (Sdm) Masyarakat Nelayan Makalah Kelompok A /TKL-Khusus Program Pasca Sarjana IPB Sumber: Purwanto, M. N, (2013). Prinsip-Prinsipdan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya Puwanto, M. N. (2001). Prinsip-Prinsipdan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: Rosdakarya. Ross, C.C. and Stanley, Julian C. (1994). Measurument in Today Schools. 3rded. New Jersey Publication, New Jersey Satria, A., (2009). Potret Kemiskinan, Reneka, Bandung Sinar Harapan. (2015). Pendidikan anak wilayah pesisir memprihatinkan. Jakarta. Sinar Harapan. Solihin A., (2004). Musim Paceklik Nelayan dan Jaminan Sosial. Sumber: Sukardi, H. M. (2012). Evaluasi Pendidikan: Pinsip dan operasionalnya. Jakarta: Bumi Aksara Triwiyanto, T. (2014). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Ulumuddin, Ihya (2009). Duapuluh Persen Nelayan Sumut Tidak Melaut. Analisa, Zulfahmi, I. (2015), Potensi Perikanan Melimpah Seharusnya Nelayan Aceh Sejahtera, Opini Serambi Indonesia, Sumber: 10