Tax Planning Oleh : Memen Kustiawan dan Ikin Solikin Abstract Tax planning is the way to formulate a structure concerning the consequency of tax potential, mainly focusing on the control of every transaction with tax consequence. The objective is to assure that the control over the transaction can make the tax to be transfered to government more efficient. However, the tax planning cannot be formed without a deep survey on the problem to be structured in accordance with the tax law and procedures, after a consideration to other non-tax factors including the strengths and weaknesses of the system. To sum up, an effective tax planning depends mostly on the awareness and involvement of decision makers to the tax impact attached to any activities of the corporate, and not on the expertise of tax profesionnals. Pendahuluan Upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus disertai dengan langkah- langkah manajemen perpajakan secara baik. Manajemen perpajakan merupakan upaya- upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Dengan demikian perencanaan perpajakan atau tax planning merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Perlunya manajemen perpajakan, sebenarnya berangkat dari hal yang mendasar dari sifat manusia (manusiawi). "Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar". Namun semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Menurut Sommerfeld, (1994:619) bahwa "tax planning describes the intellectual efforts made to investigate, before taking action, the tax cost associated with each of several alternative methods of achieving varios personal and business obyectives" Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekwensi dengan potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekwensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienskan jumlah pajak yang akan ditransfer ke Pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai 78
tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Menurut hakim Learned Hand yang dikutif Sally M. Jones (2002:74) dan Mohammad Zain (2003:44) bahwa : "berulang kali pengadilan menyatakan bahwa tidak ada suatu ancaman hukuman apapun yang dapat diberlakukan terhadap barangsiapa yang mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin. Setiap orang, apakah orang itu orang miskin atau orang kaya sekalipun akan berbuat hal yang sama, dan hal ini merupakan haknya untuk berbuat demikian, karena tidak seorangpun berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi apa yang ditentukan oleh perundang-undangan perpajakan. Pajak adalah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang- undangan perpajakan secara benar dan bukan kontribusi yang sifatnya sukarela". Suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan dan para manajer akan adanya impak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Latar Belakang Tax Planning Beberapa hal yang melatarbelakangi untuk melakukan perencanaan pajak (tax planning) adalah : 1. Yudkin (1981: 3) memberikan asumsi dengan mengatakan : "... assumes that taxpayers will try, as they should, to pay as little tax as they are legally permitted to pay, and that some will tend to evade, that is, to illegally avoid payment of their liabilities, if they have reason to believe that they will not be apprehended and if they believe that their fellow taxpayers are also evading their taxes". Hal yang senada dikemukakan oleh Madeo, Schepansi dan Uecker (1987:323) yang tercermin dalam bukti empirisnya di Amerika Serikat pada tahun 1981 bahwa tax evasion merupakan suatu persoalan yang perlu mendapat penanganan yang serius, jumlah penerimaan yang sangat signifikan (dapat karena dapat menurunkan mencapai hampir 90% dari defisit budget tahun anggaran yang bersangkutan) yang terjadi sebagai akibat turunnya tingkat kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan sukarela (voluntary of compliance). Minat tinggi dalam penyelundupan pajak mencerminkan ancaman kemerosotan basis pajak tidak dikendalikan (Oldman, Hollan dan Verduzoo, 1984:12). jika penyelundupan 2. Dalam self assessment system yang dianut dewasa ini selain beban menghitung memperhitungkan, membayar dan melapor, juga terdapat peluang untuk melakukan penyelundupan pajak unilateral maupun bilateral seperti yang dikemukakan oleh Shoup ( 1980 : 430) bahwa : "....here the taxpayer is put under the greatest pressure, for he must supply all relevant information, compute the tax base, calculate the tax, and pay the tax, or some installment of it, when he files his return. Now he has ample opportunity to evade unilaterally by supplying false information or delaying payment, and opportunities, too, for bilateral evasion by corrupting assessors, auditors, or collectors". 3. Bagi wajib pajak, timbul permasalahan mengenai "berapa" besar pajak yang akan dihitung dan dibayar, sehingga menimbulkan pertentangan antara hasrat ingin jujur atau "berbuat tidak jujur" 79
4. Kalau berbuat "tidak jujur apabila ketahuan, sanksi apakah yang akan diberlakukan terhadap ketidakjujuran tersebut. Apakah semua wajib pajak bersikap "jujur". 5. Untuk memenuhi keinginan berbuat "jujur" dan membayar pajak se-efisien mungkin peluang positif yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dimanfaatkan, melalui apa yang disebut perencanaan pajak (tax planning). 6. Efisiensi pembayaran pajak melalui tax planning dengan cara tax avoidance adalah "hak" wajib pajak akan tetapi meminimalkan beban pajak melalui tax evasion merupakan pelanggaran pajak yang sama sekali tidak bisa ditolelir. 7. Efisiensi pembayaran pajak bertujuan agar diperoleh laba setelah pajak (profit after tax) yang memadai. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh Jones (2004:14) bahwa tax planning can be defined as the structuring of transactions to reduce tax costs or increase tax savings to maximize the NPV of the transaction. 8. Pajak bukan iuran sukarela tetapi iuran yang dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak. 9. Membayar pajak bukan tindakan sederhana, tetapi lebih bersifat emosional dan lebih cenderung kepada tax resistance (bertahan terhadap pembayaran pajak). Strategi Dasar Perencanaan Pajak Dalam mengelola perpajakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu : 1. Pemahaman mengenai masalah perpajakan jangan hendaknya dibatasi kepada juga harus meliputi peraturan pemahaman undang-undang pajak saja, tetapi pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, agar tidak kehilangan jejak mengenai segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apalagi apabila diingat bahwa fungsi Surat Keputusan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak lebih ditekankan kepada interpretasi resmi perundang-undangan perpajakan dan petunjuk pelaksanaannya. Hal ini berarti dan yang terpenting bahwa seorang perencana pajak memiliki kemampuan untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam situasi kehidupan riil (real-life situations) dan bukan hanya memiliki bakat untuk mengungkapkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan sampai ke akar-akarnya dan melihat implikasinya terhadap pengambilan suatu keputusan. 2. Bahwa persoalan perpajakan adalah persoalan perundang-undangan, sehingga hanyalah otoritas legal yang berwenang memutuskan apa yang benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Apabila terjadi aplikasi yang benar (correct application) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan hasilnya menyimpang dari teori atau ketentuan akuntansi, ekonomi, sosial dan moral sekalipun maka yang harus diikuti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya, mengenai pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan seperti pemberian obat-obatan dan menyediakan dokter bagi karyawan yang bekerja pada usaha tertentu atau akibat peraturan Departemen Tenaga Kerja, dari sudut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, obat-obatan dan dokter tersebut merupakan biaya fiskal yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan, walaupun dari sudut pandangan akuntansi biaya obat-obatan dan dokter tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dalam prakteknya 80
sebagian besar perselisihan perpajakan (tax disputes) muncul karena ketidaksamaan pendapat mengenai "correct application" dari suatu ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan untuk situasi yang spesifik. 3. Menyangkut bahasa yang digunakan dalam surat keputusan atau surat edaran yang interpretasi resmi undang-undang pajak atau semacam petunjuk merupakan pelaksanaannya. Pengungkapan secara verbal merupakan hal yang kritis misalnya suatu pengertian yang sama dalam pembicaraan sehari-hari dapat didefinisikan berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya pengertian "penghasilan" menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, akan sangat berbeda dengan pengertian penghasilan dalam bahasa sehari-hari. Pengetian penghasilan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan berbunyi sebagai berikut : "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000)". Dalam pengertian tersebut yang dimaksud dengan "nama dan dalam bentuk apapun" merupakan pengertian yang sangat luas, termasuk penghasilan yang diperoleh secara legal mapun ilegal (hasil juga tidak korupsi, pencurian, perampokan, pemerasan, dan seterusnya) dan mempersoalkan apakah diperoleh secara halal atau haram, susila atau tidak susila (pelacuran). Semua penghasilan tersebut akan dipajaki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan demi keadilan dalam perpajakan dan malahan tidak jarang pengertian tersebut seringkali pula digunakan oleh beberapa negara untuk menuntut hal-hal yang sulit dibuktikan dalam hukum pidana. 4. Mempermasalahkan keterbatasan perencanaan pajak yang akan dibahas berikut ini dan bukanlah merupakan rincian cetak biru (blue prints) untuk dilaksanakan, karena apa yang diungkapkan di sini hanyalah ilustrasi sederhana sebagai strategi dasar yang mungkin secara komersial tidak dapat dilaksanakan atau dengan perkataan lain bahwa teknik-teknik strategi penghindaran pajak merupakan kombinasi antara kepentingan bisnis dan strategi penghindaran pajak yang menguntungkan kedua belah pihak. Faktor Pajak Dalam Rangka Pengambilan Keputusan 1. Bagi manajer, tugas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan bagian penting dari pekerjaannya. Berapa besar pajak yang harus dibayar, bagaimana caranya agar pembayaran tersebut efisien, bagaimana cara melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, bagaimana hasil penghematan pajak digunakan dan untuk keperluan apa, merupakan masalah-masalah yang harus diputuskan oleh seorang manajer. Keputusan manajer tersebut akan memberikan kerangka bagi anggota lainnya dalam organisasi itu untuk bertindak. 2. Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya, dan oleh karena itu pemilihan jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan yang terbesar. alternatif Sebagian besar dari tindakan yang diambil dalam rangka perpajakan dapat dikategorikan sebagai keuntungan pajak (tax benefit) atau biaya pajak (tax cost). Oleh 81
sebab itu seorang pengambil keputusan hendaknya mampu mengidentifikasi konsekwensi potensi pajak yang terkait dengan alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan tersebut dan hal ini tidak berarti bahwa alternatif yang dipilih adalah alternatif yang beban pajaknya yang paling efisien yang harus dibayar, akan tetapi lebih cenderung bagaimana memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after-tax profit) (Jones, 2004:7). Perbedaan ini adalah penting, sebab para pengambil keputusan hendaknya merumuskan masalah yangmenyangkut biaya setelah pajak (after-tax cost) dan keuntungan setelah pajak (after-tax profit) secara bersamaan tanpa mengabaikan masalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. 3. Apabila pengambil keputusan tidak memperhatikan kemungkinan adanya koreksi fiskal atas perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan hanya memperhitungkan penghasilan setelah pajak secara komersial, maka akan terjadi bahwa perkiraan pengambil keputusan terhadap penghasilan setelah pajak akan keliru dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kegiatan perusahaan termasuk perencanaan investasi dan/atau pembagian labanya. Menurut Mohammad Zain (2003:72) rumus yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan setelah pajak (setelah koreksi fiskal), adalah : PKP > 100 juta PSP = PK - {(0,3 x (PKP - 100 juta) + 12,5 juta} PKP > 50 juta s.d. 100 juta PSP = PK - {(0,15 x (PKP - 50 juta) + 7,5 juta} PKP s.d. 50 juta PSP = PK - (0,10 x PKP) Catatan : PSP = Penghasilan Setelah Pajak PK = Penghasilan cfm Komersial PKP = Penghasilan Kena Pajak 4. Biaya setelah pajak (after-tax cost) Misalkan Perusahaan "A" dan "B" sama-sama mempertimbangkan untuk menaikkan gaji para karyawannya yang berjumlah keseluruhannya Rp 25 jt. Bagi perusahaan "A" dan "B" biaya langsung atau biaya sebelum pajak (pre-tax cost) adalah sama besarnya yaitu masing-masing Rp 25 jt yang dapat dikurangkan dari penghasilnnya, akan tetapi biaya setelah pajaknya akan berbeda-beda tergantung kepada tarif marjinalnya. Apabila diasumsikan tarif marjinal perusahaan "A" adalah 10%, sedang "B" menanggung beban pajak atas dasar tarif marjinal 30%, maka kenaikan beban pajak kedua perusahaan tersebut tidak akan sama. Pajak yang dapat dihemat perusahaan "A" hanyalah 10% x Rp 25 jt = Rp 2,5 jt, sedang perusaah "B" dapat menghemat sebesar 30% x Rp 25 t = Rp 7,5 jt. 82
Dengan demikian berarti, bagi perusahaan "A" jumlah biaya setelah pajaknya (after-tax cost) adalah (Rp 25 jt - Rp 2,5 jt = Rp 22,5 jt) dan perusahaan "B" berjumlah (Rp 25 jt - Rp 7,5 jt = Rp 17,5 jt) Uraian "A" (Rp) "B" (Rp) Tarif marjinal Biaya sebelum pajak (akibat kenaikan gaji) Pajak yang dapat dihemat Biaya setelah pajak 10% 25 jt 2,5 jt 22,5 jt 30% 25 jt 7,5 jt 17,5 jt 5. Melihat contoh tersebut di atas, terlihat bahwa untuk kepentingan pengambilan keputusan perlu adanya pembedaan antara tarif pajak rata-rata (average tax rate) dan tarif pajak marjinal (marginal tax rate). Tarif pajak rata-rata memperlihatkan perbandingan (rasio) antara jumlah pajak dengan jumlah penghasilan kena pajak, sedang tarif pajak marjinal merupakan tarif pajak atas rupiah terakhir dari penghasilan yang dikenakan pajak. Apabila ingin diketahui berapa besar jumlah tambahan pajak yang harus dibayar atau yang harus dihindarkan akibat suatu transaksi yang spesifik, maka tarif pajak marjinallah yang ada relevansinya dan bukan tarif pajak rata-rata.. Itulah sebabnya mengapa pada contoh di atas digunakan tarif pajak marjinal dan bukan tarif pajak rata-rata. Tarif pajak rata-rata mewakili tarif pajak yang akan dikenakan pada setiap segmen penghasilan, sepanjang setiap segmen tersebut dikenakan tarif seragam. Contoh tersebut juga memperlihatkan bahwa pada akhirnya pemerintahlah yang membiayai setiap sen pengurangan yang dilakukan opleh wajib pajak. Sebagai akibat ekstensinya tarif marjinal tersebut, atau dengan perkataan lain biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan menjadi semakin menurun akibat tarif pajak marjinal untuk menghasilkan biaya setelah pajak. Jumlah netto pajak terhutang dari suatu keuntungan atau biaya ditentukan oleh jumlah bruto dikurangi bagian yang diserap oleh pengaruh pajak. 6. Tambahan modal dan tambahan/penggantian asset Apabila suatu perusahaan membutuhkan tambahan modal untuk suatu jangka waktu yang relatif panjang ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut, antara lain menerbitkan saham-saham baru atau kredit investasi jangka panjang pertimbangan faktor pajak yang menjadi dasar keputusan untuk memilih cara penambahan modal yang mana, adalah menyangkut perlakuan yang berbeda antara biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan, antara lain antara bunga yang dibayar (biaya dapat dikurangkan) dan pembagian keuntungan yang akan dilakukan oleh perusahaan (pengeluaran yang lain kemungkinan mana tidak dapat dikurangkan) atau dengan perkataan pembebanan fiskal yang dapat dibiayakan antara penerbitan saham dan pinjaman jangka panjang. Begitu pula halnya dengan keputusan manajer tentang cara-cara memperoleh tambahan atau penggantian asset yang pada umumnya berkisar pada masalah dan pilihan berikut ini : 83
kemungkinan memperoleh kredit investasi Alternatif penyusutan yang diperkenankan Pilihan antara pembelian dan leasing Pilihan antara pembeleian assets baru atau assets bekas Yang kesemuanya ini harus dipertimbangkan dengan kemungkinan beban pajak yang paling minimal atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur secara khusus berkenaan dengan hal tersebut di atas. Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Pajak 1. Umum Perhitungan pajak terhutang (final) merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu : variabel ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tax law); variabel fakta (facts); dan variabel proses administrasi dan kadang-kadang juga proses pengadilan Dari ketiga variabel tersebut, sedikit sekali perhatian terhadap peranan kritis dari suatu fakta dan betapa pentingnya peranan suatu fakta dalam menentukan setiap sen hutang pajak, terbukti dari kenyataan bahwa fakta adalah salah satu variabel yang setiap orang dapat berbuat sesuatu terhadapnya, berbeda dengan undang-undang pajak yang merupakan variabel yang sudah pasti yang setiap orang atau badan harus mematuhinya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya. Apabila seseorang tidak puas, baik terhadap Undang-undang pajak maupun terhadap administrasi dan proses pengadilan, maka relatif sedikit sekali yang dapat diperbuat seseorang untuk memenuhi tuntutan ketidakpuasannya tersebut. Pada umumnya fakta dapat dimodifikasi dan apabila orang atau badan tersebut bijaksana untuk dapat mengerti kapan dan bagaimana memodifikasi fakta, hal ini berarti bahwa orang atau badan tersebut akan dapat mengefisienkan pembayaran pajak yang cukup beranti, melalui beberapa alaternatif-alternatif penstrukturan lebih dulu fakta tersebut. Hal yang perlu diingat bahwa fakta dikuasai oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak dapat mengolah fakta berarti dapat melakukan efisiensi pajak. Misalnya, ada suatu pertanyaan : bagaimana mengolah invisible cost sehingga menjadi biaya. Jawabnya dapat dilakukan dengan mengolah fakta. Fakta ada 2 macam yaitu fakta internal dan fakta external. 2. Prinsip taxable (dapat dipajaki) dan deductible (dapat dikurangi) a. Prinsip taxable dan deductible merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak, dengan konsekwensi munculnya pajak terutang akibat pengubahan tersebut. Dalam hal ini tentunya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan perusahaan apakah tambahan jumlah pajak terhutang akan menjadi lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah pajak terhutang akibat koreksi fiskal, apabila tidak dilakukan pengubahan tersebut. b. Sebagai ilustrasi pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada para pegawai berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf d UU No. 17 Tahun 2000, bukan 84
merupakan objek pajak (penghasilan), sehingga tidak akan dipajaki atas tersebut. Sebaliknya dari sudut pandangan perusahaan yang penghasilan mengeluarkan biaya tersebut, secara komersial merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan, tetapi berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 17 Tahun 2000 merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan. c. Apabila pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti dokter dan obat misalnya, diubah menjadi tunjangan kesehatan maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk uang tersebut merupakan penghasilan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a biaya tunjangan kesehatan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, seperti terlihat pada diagram berikut ini : Taxable Deductible Pegawai Perusahaan Dokter & Obat Bukan Biaya tidak boleh penghasilan dikurangkan Penghasilan Biaya (duductible) tunjangan kesehatan (taxable) d. Sebagai ilustrasi, dalam rangka pemeliharaan kesehatan para pegawai harian lepas atau tetap yang bekerja di pabrik yang berjumlah 1.000 orang, Perusahaan "A" menyediakan dokter dan pemberian obat-obatan dengan cuma-cuma untuk seluruh pegawainya termasuk ongkos melahirkan berjumlah Rp 180 jt setahun atau rata-rata biaya untuk pemeliharaan kesehatan setiap pegawai setiap bulannya berjumlah, 1/12 x (180 jt : 1.000) = Rp 15.000,00 atau sama dengan Rp 500,00 per orang per hari. Oleh karena biaya tersebut merupakan biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, maka akibat koreksi fiskal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan ada tambahan pajak sebesar 30% x Rp 180 jt = Rp 54 jt. Untuk menghindarkan koreksi fiskal tersebut, penyediaan dokter dan pemberian obat dengan cuma-cuma tersebut diganti dengan tunjangan kesehatan yang merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan yang akan dipajaki (taxable) serta di laian pihak bagi Perusahaan "A" jumlah Rp 180 jt tersebut merupakan biaya yang boleh dikurangkan (deductible) perhitungan pajak penghasilan terhutang setelah diubah menjadi tunjangan kesehatan dapat terlihat berikut ini : 85
Uraian Penghasilam Biaya komersial Penghasilan pajak Komersial sebelum (pretax Perhitungan Fiskal sebelum diubah (Rp) 10.000.000.000 7.500.000.000 2.500.000.000 Perhitungan Fiskal setelah diubah (Rp) 10.000.000.000 7.500.000.000 2.500.000.000 Perhitungan Koreksi Fiskal (Rp) accounting income) Koreksi : 180.000.000 180.000.000 Biaya fiskal tidak boleh dikurangkan Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income) PPh terhutang (Income tax liability) Penghasilan setelah pajak 2.680.000.000 786.500.000 1.893.500.000 2.500.000.000 732.500.000 1.767.500.000 54.000.000 126.000.000 Apabila rumus pada paragraf terdahulu, yaitu : PSP = PK - {0,3 x (PKP - 100 jt) + 12,5 jt} Diterapkan dengan perhitungan ilustrasi, maka akan diperoleh : PSP = 2.500 jt - {0,3 x (2.500 jt - 100 jt) + 12,5 jt} = Rp 1.767.500.000 Pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat dilakukan perubahan tersebut adalah sebesar Rp ( 786.500.000 - 732.500.000) = Rp 54.000.000 atau sama dengan 30% x Rp 180.000.000,00 e. Dampak pajak (PPh Pasal 21) bagi pegawai yang bersangkutan akibat penyediaan dokter dan pemberaian obat-obatan diganti dengan tunjangan kesehatan yang merupakan penghasilan, dapat dikatakan hampir tidak ada yang harus dibayarnya, karena penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak seperti terlihat pada perhitungan berikut ini. Misalkan Tn "X" (tidak kawin) bekerja sebagai pegawai harian lepas menerima upah sehari Rp 8.500,00 dan Tn "Y" (tidak kawin) bekerja sebagai pegawai tetap yang dibayar bulanan, juga menerima upah sehari sebesar Rp 8.500,00, Tunjangan kesehatan ditetapkan sebesar Rp 500,00 per orang per hari. Perhitungan PPh Pasal 21 Tn "X" (pegawai harian lepas) Upah sehari Tunjangan kesehatan Jumlah upah + tunjangan kesehatan Upah sehari di atas Rp 24.000 Rp (9.000 - 24.000) PPh Pasal 21 (Rp) 8.500,00 500,00 9.000,00 Nihil Nihil 86
Catatan : Apabila dalam suatu bulan Abu bekerja selama 26 hari kerja maka jumlah penghasilannya sebulan adalah Rp 234.000,00 yang belum melebihi Rp 240.000,00 Perhitungan PPh Pasal 21 Tn "Y" (Pegawai Tetap) (Rp) Upah sehari Tunjangan kesehatan Jumlah upah + tunjangan kesehatan Upah sebulan : 26 x Rp 9.000 Biaya jabatan : 5% x Rp 234.000,00 Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun PTKP PKP PPh Pasal 21 8.500,00 500,00 9.000,00 234.000,00 11.700,00 222.3000,00 2.667.600,00 2.880.000,00 Nihil Nihil Disamping tidak terutangnya PPh Pasal 21 baik oleh Tn "X" maupun oleh Tn "Y" keunggulan lain dari penggunaan prinsip taxable dan deductible ini, bahwa terdapat penghematan PPh, minimum sebesar Rp 36.500.000,00 dan maksimum sebesar Rp 54.000.000,00 (asumsi tidak ada koreksi fiskal lainnya), dengan perhitungan sebagai berikut : Maksimum (Rp) 30% x 180.000.000,00 54.000.000,00 Jumlah 54.000.000,00 Minimum (Rp) 10% x 50.000.000,00 15% x 50.000.000,00 30% x 80.000.000,00 Jumlah 5.000.000,00 7.500.000,00 24.000.000,00 36.500.000,00 Kesimpulan 1. Beberapa cara dapat ditempuh dalam melakukan perencanaan pajak dalam rangka memanaje pajak sebagai usaha untuk mengefisienkan beban pajak melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dan penghematan pajak (tax saving), tetapi tidak melalui penyelundupan pajak (tax evasion) yang tidak dapat ditolelir oleh fiskus. 2. Perencanaan pajak tidak akan dapat disusun tanpa didahului dengan penelitiaan yang mendalam mengenai masalahnya untuk kemudian distruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, setelah mempertimbangkan faktor non tax lainnya dan faktor keunggulan dan kekurangannya untuk jangka waktu yang relatif panjang. 3. Faktor bentuk usaha metode akunting, periode akunting dan pemahaman apa yang dimaksud dengan penghasilan dan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupkan faktor yang sangat berperan dalam mendesain perencanaan pajak 87
4. Pemantauan sikap dan tindakan aparat perpajakan dalam melaksanakan Undang- undang (law enforcement) dan secara terus menerus mengikuti perkembangan perubahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan hal yang mutlak dilaksanakan dan dipelajari dengan tujuan agar dengan segera dapat dilakukan perubahan perencanaan pajak, apabila disain yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan baru tersebut serta kemungkinan munculnya keuntungan fiskal akibat perubahan tersebut. 5. Suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya impak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. 88
Daftar Pustaka Jones, Sally M., & Rhoades-Catanach, Shelly C., 2004., Principles of Taxation Advanced Strategic, 2004 edition, Mc. Graw-Hill : New York. Jones, Sally M., 2002., Principles of Taxation : for Business and Investment Planning, 2002 edition, Mc. Graw-Hill : New York. Madeo, Silvia A., Albert Schepanski dan Wilfred C Uecker. 1987. Modeling Judgments of Taxpayer Compliance. Accounting Review, Vol. LXII No. 2 April 1987, pp. 323-342. Mohammad Zain, 2003, Manajemen Perpajakan, Penerbit Salemba Empat : Jakarta. Mohammad Zain dan Dodo Syarief Hidayat, 2002., Himpunan Undang-undang Perpajakan 2001. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. Oldman, Oliver, Daniel Holland and Jose Manuel Lopez Verduzoo., 1984, System for Measuring Tax Evasion. International Bureau of Fiscal Documentation No. 35, Amsterdam, pp.11-13. Shoup, Carl S. Public Finance. Chicago: Aldine Publishing Company, 1980. Sommerfeld et. al., 1994. Concepts of Taxation, Orlando : The Dryden Press . Yudkin, Leon. 1981. A Legal Structure for Effective Income Tax Administration. International Tax Program, Harvard Law School, Cambridge : The President and Fellows of Harvard College. 89