BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1916, 2016 KEMENRISTEK-DIKTI. Pencabutan. UNIMED. Statuta. PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Medan, perlu disusun Statuta Universitas Negeri Medan; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Negeri Medan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
2016, No.1916 Mengingat 2- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1681); 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3); 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
3- 2016, No.1916 Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 2. Statuta UNIMED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIMED. 3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2016, No.1916 4- 6. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 7. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa di lingkungan UNIMED. 9. Senat UNIMED yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Mahasiswa UNIMED yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIMED. 12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIMED. 13. Rektor adalah Rektor UNIMED. 14. Warga UNIMED adalah Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UNIMED. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
5- 2016, No.1916 BAB II IDENTITAS Pasal 2 (1) UNIMED merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang dan memiliki kampus di Kota Medan, Sumatera Utara. (2) UNIMED ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 pada tanggal 7 Oktober 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas. (3) UNIMED merupakan perubahan bentuk dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan yang berdiri pada tanggal 6 Maret 1965 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 34 Tahun 1965 dan disahkan oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 1965 pada tanggal 14 September 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Medan. (4) Tanggal 6 Maret ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) UNIMED. Pasal 3 (1) UNIMED memiliki lambang berbentuk bunga teratai lima kelopak yang di dalamnya terdapat: a. bunga kenanga berwarna hijau dengan enam kelopak yang sedang mekar; b. mata pena berwarna putih di tengah bunga kenanga; c. putik bunga berwarna merah dengan tiga kelopak; d. matahari berwarna kuning dengan bagian tengah berwarna merah; e. buku yang terbuka dibawah mata pena; dan
2016, No.1916 6- f. tulisan UNIVERSITAS NEGERI MEDAN dan UNIMED berwarna hitam yang dibatasi dua bunga teratai berwarna hitam membentuk lingkaran. (2) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. bunga teratai dengan lima kelopak bunga memiliki makna falsafah Pancasila yang senantiasa dihayati dan diamalkan dalam mengembangkan inovasi secara berbudaya, bermartabat, berbudi luhur dan berkarakter; b. bunga kenanga berwarna hijau dengan enam kelopak yang sedang mekar memiliki makna filosofi bahwa Warga UNIMED senantiasa membawa keharuman bagi lingkungannya; c. mata pena berwarna putih di tengah bunga kenanga memiliki makna bahwa UNIMED senantiasa berkomitmen memajukan bangsa; d. putik bunga berwarna merah dengan tiga kelopak memiliki makna bahwa UNIMED konsisten menjalankan tridharma perguruan tinggi; e. matahari berwarna kuning dengan bagian tengah berwarna merah memiliki makna bahwa Warga UNIMED senantiasa memberikan pencerahan bagi masyarakat; f. buku yang terbuka dibawah mata pena memiliki makna bahwa UNIMED menggunakan buku sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan; dan g. tulisan UNIVERSITAS NEGERI MEDAN dan UNIMED berwarna hitam yang dibatasi dua bunga teratai berwarna hitam membentuk lingkaran memiliki makna kekuatan dan kebersahajaan Warga UNIMED untuk tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara. (3) Warna dan kode warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
7- 2016, No.1916 Kode Warna/RGB No Lambang Warna (Red-Green-Blue) 1 bunga hijau 000-146-063 kenanga 2 mata pena putih 255-255-255 3 putik bunga merah 218-037-029 4 Matahari kuning 225-245-000 dan merah 218-037-029 5 tulisan hitam 056-052-049 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN dan UNIMED 6 dua bunga hitam 056-052-049 teratai (4) Lambang UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 4 (1) UNIMED memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar putih dengan kode warna RGB 255-255-255 dan di bagian tengah terdapat lambang UNIMED.
2016, No.1916 8- (2) Bendera UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UNIMED diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 5 (1) Fakultas dan pascasarjana d i UNIMED memiliki bendera berbentuk 4 ( empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang masing-masing fakultas/ pascasarjana. (2) Lambang fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lambang UNIMED yang di dalamnya terdapat nama masing-masing fakultas/pascasarjana dan singkatannya. (3) Bendera fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. bendera Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) berwarna dasar biru muda dengan gambar sebagai berikut:
b. c. d. e. 9- 2016, No.1916 bendera Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) berwarna dasar oranye tua dengan gambar sebagai berikut: bendera Fakultas Ilmu Sosial (FIS) berwarna dasar merah darah dengan gambar sebagai berikut: bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) berwarna dasar kuning dengan gambar sebagai berikut: bendera Fakultas Teknik (FT) berwarna dasar biru dongker dengan gambar sebagai berikut:
2016, No.1916 10- f. bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) berwarna medium spring green dengan gambar sebagai berikut: g. bendera Fakultas Ekonomi (FE) berwarna light slate gray dengan gambar sebagai berikut: h. bendera pascasarjana berwarna dark magenta dengan gambar sebagai berikut: (4) Warna dasar bendera fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: No Fakultas Warna Kode Warna (RGB) 1 Fakultas Ilmu biru 100-149-237 Pendidikan muda (FIP) 2 Fakultas oranye 255-140-000 Bahasa dan tua Seni (FBS) 3 Fakultas Ilmu merah 255-000-000 Sosial (FIS) darah 4 Fakultas kuning 255-215-000 Matematika
11- 2016, No.1916 No Fakultas Warna Kode Warna (RGB) dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 5 Fakultas biru 000-000-128 Teknik (FT) dongker 6 Fakultas Ilmu medium 000-250-154 Keolahragaan spring (FIK) green 7 Fakultas light 119-136-153 Ekonomi (FE) slate gray 8 Pascasarjana dark 139-000-139 magenta (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 6 (1) UNIMED memiliki himne dan mars. (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
2016, No.1916 12- Himne UNIMED (3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat berikut: (1) sebagai
13- Mars UNIMED 2016, No.1916
2016, No.1916 14- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars UNIMED diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 7 (1) UNIMED memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan perguruan tinggi, busana profesor, busana Senat, dan busana wisudawan.
15- 2016, No.1916 (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna hijau tosca tua dengan kode warna RGB 000-114-098 dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNIMED. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Bagian Kesatu Pendidikan Pasal 8 (1) UNIMED menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor. (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan. (4) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau lembaga lainnya.
2016, No.1916 16- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Pasal 9 (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNIMED menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya. (3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya. (4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli. (5) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu kegiatan pembelajaran efektif, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Pasal 10 (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNIMED dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS). (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
17- 2016, No.1916 (3) Program Pendidikan Vokasi dan program Pendidikan Profesi dapat menerapkan SKS atau sistem paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Pasal 11 (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 12 (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap. (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui ujian formatif dan ujian akhir penyelesaian studi dalam bentuk ujian komprehensif, ujian tugas akhir, ujian kompetensi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
2016, No.1916 18- (4) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan e. huruf E setara dengan angka 0 (nol). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat ( 4 ) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Pasal 13 (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan lulus ujian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Pasal 14 (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan dapat mengikuti wisuda. (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Pasal 15 (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19- 2016, No.1916 (2) UNIMED dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi negeri lain dan Mahasiswa tugas/izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) UNIMED dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNIMED. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh yang diperlukan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.
2016, No.1916 20- Bagian Kedua Penelitian Pasal 17 (1) Kegiatan penelitian di UNIMED merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan UNIMED mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian inovasi dan penelitian pengembangan, serta jenis penelitian lainnya. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa. (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan. (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (6) Hasil penelitian dapat berupa hak kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian. (7) Hasil penelitian yang merupakan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Hasil kegiatan penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
21- 2016, No.1916 Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 18 (1) UNIMED melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan praktik baik lainnya. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan. (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan konstribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat dan disebarluaskan kepada masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik Pasal 19 (1) Etika akademik merupakan panduan perilaku yang dianut Sivitas Akademika yang dituangkan dalam suatu kode etik yang berlaku bagi Sivitas Akademika. (2) UNIMED dalam menyelenggarakan tugas tridharma perguruan tinggi memberlakukan kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan. (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-
2016, No.1916 22- hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Warga UNIMED dan masyarakat pada umumnya. (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai UNIMED dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Pasal 20 (1) UNIMED menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
23- 2016, No.1916 (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan setiap anggota Sivitas Akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, dan teknologi. (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab. (6) Rektor menjamin setiap anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri yang dilandasi kaidah keilmuan dan prestasi akademik. (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai kaidah moral dan keilmuan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
2016, No.1916 24- Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan Pasal 21 (1) UNIMED memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. (2) Pemberian gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 (1) UNIMED dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Pasal 23 (1) UNIMED dapat memberikan gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) kepada setiap individu yang berjasa luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan. (2) Pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
25- 2016, No.1916 BAB IV SISTEM PENGELOLAAN Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan Pasal 24 Visi UNIMED: Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya. Pasal 25 Misi UNIMED: a. menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri; b. mengembangkan UNIMED menjadi teaching and research institution yang unggul; c. mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif; d. mengembangkan budaya ilmiah, budaya etnik, dan kewirausahaan; dan e. membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat. Pasal 26 Tujuan UNIMED: a. menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berkarakter, memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan kewirausahaan dan berwawasan kebangsaan; b. menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan UNIMED sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian; c. menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mewujudkan tridarma perguruan tinggi; d. menghasilkan karya produk inovatif dan kreatif yang
2016, No.1916 26- mampu memberikan nilai tambah pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI); e. menghasilkan lulusan yang berbudaya ilmiah berbasis berbudaya etnik serta memiliki budaya kewirausahaan serta mengembangkan organisasi yang berbudaya ilmiah; f. mengembangkan UNIMED sebagai organisasi yang sehat dan suasana akademik yang kondusif; dan g. menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional. Pasal 27 (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, UNIMED menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional. (2) Rencana pengembangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun. (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun. (4) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
27- 2016, No.1916 Bagian Kedua Organisasi UNIMED Paragraf 1 Umum Pasal 28 Organ UNIMED terdiri atas: a. Senat; b. Rektor; c. Satuan Pengawas Internal; d. Dewan Pertimbangan; dan e. Dewan Penyantun. Paragraf 2 Senat Pasal 29 (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik; b. pengawasan terhadap: 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika; 2. penerapan ketentuan akademik; 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5. pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
2016, No.1916 28- dan 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor; d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti. Pasal 30 (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Anggota Senat terdiri atas: a. 5 (lima) wakil Dosen dari setiap fakultas; b. Rektor; c. wakil Rektor; d. dekan; e. direktur pascasarjana; f. ketua lembaga; dan g. kepala unit pelaksana teknis yang membidangi akademik. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Senat fakultas dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor. (4) Keanggotaan Senat terdiri atas:
29- 2016, No.1916 a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Rektor. (6) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. (7) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat. Pasal 31 (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, UNIMED memiliki Senat fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf 3 Rektor Pasal 32 (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan organ UNIMED yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNIMED untuk dan atas nama Menteri. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UNIMED;
2016, No.1916 30- b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang; c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun; d. menyusun dan/atau mengubah rencana operasional; e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana operasional; f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan; j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
31- 2016, No.1916 o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi. Pasal 33 (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Rektor dan wakil Rektor; b. biro; c. fakultas dan pascasarjana; d. lembaga; dan e. unit pelaksana teknis. (2) Susunan organisasi dan tata kerja UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan. (3) UNIMED dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Paragraf 4 Satuan Pengawas Internal Pasal 34 (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan organ UNIMED yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
2016, No.1916 32- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik; b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal; c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan e. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non- akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal. Pasal 35 (1) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas 5 (lima) orang dengan komposisi bidang tugas: a. bidang akuntansi/keuangan; b. bidang manajemen sumber daya manusia; c. bidang manajemen aset; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan. (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Magister; d. berusia paling tinggi 60 tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 tahun bagi Tenaga Kependidikan; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; f. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan UNIMED;
33- 2016, No.1916 g. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan; dan h. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, anggota Dewan Pertimbangan, dan anggota Dewan Penyantun. (3) Satuan Pengawas Internal terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih di antara anggota. (5) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (6) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNIMED. (7) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. (8) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawas Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Dewan Pertimbangan Pasal 36 (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan organ UNIMED yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan non- akademik.
2016, No.1916 34- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. memberikan pertimbangan terhadap rencana strategis, rencana anggaran, operasional organisasi, dan struktur organisasi dan tata kerja UNIMED; b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNIMED. (3) Pertimbangan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: a. manajemen organisasi; b. sumberdaya manusia; c. kemahasiswaan; d. keuangan; e. sarana dan prasarana; f. kerja sama; dan g. hubungan masyarakat. Pasal 37 (1) Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Keanggotaan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor. (3) Persyaratan anggota Dewan Pertimbangan: a. memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan/atau sarana dan prasarana; dan
35- 2016, No.1916 b. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, anggota Satuan Pengawas Internal, dan anggota Dewan Penyantun. (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor. (5) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf 6 Dewan Penyantun Pasal 38 (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e merupakan organ yang menjalankan fungsi membantu pengembangan dan pendanaan UNIMED. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan UNIMED; b. merumuskan saran/pendapat untuk pengembangan UNIMED; dan c. menggalang dana untuk membantu pengembangan UNIMED. (3) Dewan Penyantun berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur: a. Pemerintah Daerah; b. tokoh masyarakat; c. pakar pendidikan; dan d. dunia usaha/dunia industri. (4) Dewan Penyantun terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota.
2016, No.1916 36- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor. (6) Masa jabatan keanggotaan Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor. BAB V TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN SENAT, PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SATUAN PENGAWAS INTERNAL, DEWAN PERTIMBANGAN, DAN DEWAN PENYANTUN Bagian Kesatu Pengangkatan Paragraf 1 Senat Pasal 39 (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris. (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (4) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda. (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat. (6) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (7) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
37- 2016, No.1916 (8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (9) Apabila penjaringan calon ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka dilakukan perpanjangan waktu penjaringan pada hari yang sama paling lama 2 kali 30 menit. (10) Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya diperoleh 1 (satu) orang calon ketua, maka calon ketua tersebut ditetapkan sebagai ketua Senat. (11) Ketua Senat terpilih menunjuk 1 (satu) orang sekretaris Senat. (12) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (10) dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Rektor. (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat. Paragraf 2 Pimpinan Organ Pengelola Pasal 40 (1) Dosen pegawai negeri sipil UNIMED dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis. (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik. (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
2016, No.1916 38- a. masa jabatan berakhir; dan/atau b. perubahan organisasi. (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; e. diberhentikan dari jabatan negeri; f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan h. cuti di luar tanggungan negara. (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri. (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. penambahan unit kerja; dan/atau b. perubahan bentuk UNIMED. Pasal 41 (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39- 2016, No.1916 (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus pegawai negeri sipil; b. paling rendah lektor kepala untuk jabatan wakil Rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga; c. paling rendah lektor untuk jabatan wakil dekan, wakil direktur pascasarjana, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala unit pelaksana teknis, dan kepala laboratorium/ bengkel/studio; d. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat; f. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala unit pelaksana teknis, dan kepala laboratorium/ bengkel/studio yang dinyatakan secara tertulis; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dokter pemerintah; h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
2016, No.1916 40- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau berat; k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; dan m. tidak sedang menduduki jabatan struktural di luar UNIMED. Pasal 42 (1) Tenaga Kependidikan di UNIMED dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan: a. masa jabatan berakhir; dan/atau b. perubahan organisasi. (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas; dan/atau g. cuti di luar tanggungan negara.
41- 2016, No.1916 (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau c. berhenti dari pegawai negari sipil atas permohonan sendiri. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan unit kerja; dan/atau b. perubahan bentuk UNIMED. Pasal 43 (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau pemimpin unit pelaksana teknis, seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Sarjana; d. berusia paling tinggi 53 tahun pada saat diangkat; e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
2016, No.1916 42- g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNIMED. Pasal 44 (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 45 (1) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; b. panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor; c. panitia pemilihan melakukan pendataan Dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Rektor; d. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan ingin mengikuti tahap penjaringan wajib mendaftarkan diri pada panitia pemilihan; e. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat; f. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor paling lama 1 (satu) minggu; g. apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf g bakal calon
43- 2016, No.1916 Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor; dan h. panitia pemilihan mengumumkan nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan diatur dengan Peraturan Senat. Pasal 46 Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut; b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat; c. bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UNIMED di hadapan Senat; d. Senat melakukan penilaian calon Rektor dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor; e. apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, pemilihan calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara; f. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara; g. apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua ke bawah sehingga belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon Rektor yang mendapatkan suara yang sama; dan h. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor untuk disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen
2016, No.1916 44- pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat. Pasal 47 Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48 (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Dalam pengangkatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat. (3) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 49 (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 50 (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan; dan d. penetapan. (2) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat. Pasal 51 (1) Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Senat fakultas membentuk panitia pemilihan;
45- 2016, No.1916 b. panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon dekan; c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ingin mengikuti tahap penjaringan wajib mendaftarkan diri pada panitia pemilihan; d. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon dekan kepada Senat fakultas; e. apabila bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan paling lama 3 (tiga) hari kerja; f. apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang maka ketua Senat fakultas dengan persetujuan anggota Senat fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Dekan; dan g. panitia pemilihan mengumumkan nama bakal calon dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat fakultas. (2) Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. penyaringan calon dekan dilakukan dalam rapat Senat fakultas yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut; b. rapat Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat fakultas; c. bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas di hadapan Senat fakultas;
2016, No.1916 46- d. Senat melakukan penilaian dan pemberian suara dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) peringkat calon dekan; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara; dan f. Senat fakultas menyampaikan 3 (tiga) peringkat calon dekan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat. (3) Rektor memilih 1 (satu) calon dekan dari 3 (tiga) calon dekan yang diusulkan oleh Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f. (4) Rektor menetapkan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 52 (1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan. (2) Dalam pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dekan dapat meminta pertimbangan Senat fakultas. (3) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan wakil dekan lainnya. (4) Dekan mengusulkan 1 (satu) orang bakal calon pada setiap jabatan wakil dekan dan mengusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
47- 2016, No.1916 Pasal 53 (1) Direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Wakil direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul direktur pascasarjana. (3) Masa jabatan direktur dan wakil direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 54 (1) Ketua dan sekretaris jurusan dipilih oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor untuk ditetapkan. (2) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Dosen di jurusan yang bersangkutan untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon ketua jurusan dan 2 (dua) orang calon sekretaris jurusan. (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ketua dan sekretaris jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara. (4) Rektor memilih 1 (satu) calon ketua jurusan dari 2 (dua) calon yang diusulkan dan 1 (satu) calon sekretaris jurusan dari 2 (dua) calon yang diusulkan. (5) Rektor menetapkan pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
2016, No.1916 48- Pasal 55 (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan. (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 56 (1) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 57 (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 58 (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas: a. jabatan tinggi pratama/kepala biro; b. administrator/kepala bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan c. pengawas/kepala subbagian pada biro, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit pelaksana teknis. (2) Jabatan tinggi pratama/kepala biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49- 2016, No.1916 Paragraf 3 Satuan Pengawas Internal Pasal 59 (1) Ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. Paragraf 4 Dewan Pertimbangan Pasal 60 (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. Paragraf 5 Dewan Penyantun Pasal 61 (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
2016, No.1916 50- Bagian Kedua Pemberhentian Paragraf 1 Pimpinan Organ Pengelola Pasal 62 (1) Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/ studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; g. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen; h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
51- 2016, No.1916 i. cuti di luar tanggungan negara. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari dokter pemerintah; atau c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri. Pasal 63 (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemberhentian wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasajana, wakil direktur pascasajana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/ studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor. Pasal 64 Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Menteri menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor yang sebelumnya.
2016, No.1916 52- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 66 (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif. (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 67 (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan wakil dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 68 (1) Apabila terjadi pemberhentian direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan direktur pascasarjana definitif. (2) Direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
53- 2016, No.1916 Pasal 69 (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur pascasarjana definitif atas usul direktur pascasarjana. (2) Wakil direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 70 (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua lembaga definitif. (2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 71 (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif. (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 72 (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), maka Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif. (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
2016, No.1916 54- Pasal 73 (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul dekan. (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 74 (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/ bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/ bengkel/studio definitif atas usul dekan. (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 75 (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis definitif. (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
55- 2016, No.1916 Paragraf 2 Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Penyantun Pasal 76 (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan, dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua dan sekretaris senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan; e. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. cuti di luar tanggungan negara. (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; dan c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b meliputi:
2016, No.1916 56- a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri kecuali bagi ketua dan sekretaris Dewan Penyantun. Pasal 77 (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru. (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. Pasal 78 Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Ketua Senat menunjuk Sekretaris Senat yang baru. Pasal 79 Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru. Pasal 80 Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris dewan Pertimbangan yang baru.
57- 2016, No.1916 Pasal 81 Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun yang baru. BAB VI SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL Pasal 82 (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNIMED merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNIMED: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan. (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNIMED dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabilitas; c. transparansi; d. obyektivitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNIMED terdiri atas:
2016, No.1916 58- a. bidang keuangan; b. bidang aset; c. bidang kepegawaian; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 83 (1) Dosen UNIMED terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada UNIMED. (3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada UNIMED. (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Rektor atas usul dekan fakultas yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 84 (1) Pengangkatan Dosen didasarkan atas kebutuhan dan prospek program studi. (2) Prosedur, mekanisme, dan tata cara pengangkatan dosen ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Hak, kewajiban, dan sanksi bagi dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59- 2016, No.1916 (4) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karir serta pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 85 (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNIMED terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, pengembangan karir dan wewenang Tenaga Kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 86 (1) Mahasiswa UNIMED merupakan peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam program akademik, vokasi, atau profesi di UNIMED. (2) Mahasiswa UNIMED mempunyai hak: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik; b. memperoleh pendidikan dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas UNIMED dalam rangka kelancaran proses pembelajaran; d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas penyelesaian studinya;
2016, No.1916 60- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya; f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain; dan j. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa di lingkungan UNIMED. (3) Mahasiswa UNIMED mempunyai kewajiban: a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. mematuhi kode etik dan semua peraturan serta ketentuan yang berlaku di UNIMED; c. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan UNIMED; d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNIMED; dan f. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah. (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.
61- 2016, No.1916 Pasal 87 (1) UNIMED melaksanakan pengembangan wawasan, inovasi dan kreativitas Mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan. (2) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, karakter, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat. (3) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan. Pasal 88 (1) Organisasi kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa, dan tidak berafiliasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan kepemudaan yang ada di luar kampus yang tidak berorientasi akademik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 89 (1) Alumni UNIMED merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan di UNIMED. (2) Alumni UNIMED dapat membentuk organisasi alumni yang disebut dengan Ikatan Alumni UNIMED (IKA UNIMED) yang bertujuan untuk membangun jaringan kerja sama dan membina hubungan dengan UNIMED, pengguna lulusan, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja. (3) Alumni UNIMED dapat berkontribusi terhadap peningkatan dan pengembangan mutu penyelenggaraan UNIMED melalui gagasan, tenaga, material dan dana yang sifatnya tidak mengikat.
2016, No.1916 62- (4) Struktur organisasi dan tata kerja IKA UNIMED diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNIMED. BAB IX SARANA DAN PRASARANA Pasal 90 (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNIMED didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara (BMN). (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X PENGELOLAAN ANGGARAN Pasal 91 (1) Rektor merencanakan dan mengelola anggaran UNIMED yang disusun berdasarkan atas dasar dan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Rencana anggaran UNIMED diajukan oleh Rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk mendapat pengesahan. (3) Pengelolaan anggaran berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63- 2016, No.1916 (4) UNIMED menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNIMED diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB XI KERJA SAMA Pasal 92 (1) Untuk mewujudkan visi dan misi, UNIMED menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (4) Kerja sama dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, fakultas, lembaga, dan unit organisasi di lingkungan UNIMED. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk dan atas nama Rektor. (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2016, No.1916 64- BAB XII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Pasal 93 (1) Sistem penjaminan mutu internal UNIMED merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara berencana, konsisten, dan berkelanjutan. (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal UNIMED: a. tersedianya dokumen mutu meliputi kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan instrumen kendali mutu; b. adanya integrasi dokumen mutu antar jenjang dan masing-masing layanan di lingkungan UNIMED; c. menjamin tersedianya layanan akademik kepada Mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan prosedur mutu; d. mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, terutama kepada orangtua/ wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dokumen mutu; dan e. mendorong semua pihak/unit di UNIMED untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada dokumen mutu dan secara berkelanjutan. (3) Sistem penjaminan mutu internal UNIMED dilaksanakan mengacu pada falsafah mutu dan prinsip: a. mutu menjadi urusan dan tanggung jawab setiap Warga UNIMED; b. menginternalisasi dan mewujudkan budaya mutu; c. menegakkan integritas dan layanan prima; d. mengembangkan institusi berbasis akreditasi. a. beorientasi kepada kepuasan stakeholders; dan b. perwujudan tanggung jawab sosial. (4) Implementasi penjaminan mutu internal UNIMED dilakukan melalui siklus: a. penetapan; b. sosialisasi;
65- 2016, No.1916 c. pelaksanaan; d. evaluasi; e. pengendalian; dan f. peningkatan. (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas: a. audit/monitoring evaluasi mutu internal bidang pendidikan; b. audit/monitoring evaluasi mutu internal bidang penelitian; dan c. audit/monitoring evaluasi mutu internal bidang pengabdian kepada masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal UNIMED diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Pasal 94 (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilakukan akreditasi program studi dan akreditasi institusi. (2) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dikoordinasikan oleh dekan, dan pelaksanaan akreditasi institusi dikoordinasikan oleh Rektor. (3) Pelaksanaan akreditasi program studi dan akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB XIII BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN Pasal 95 (1) Bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan UNIMED sebagai berikut: a. peraturan perundang-undangan; b. peraturan Senat; dan c. peraturan Rektor.
2016, No.1916 66- (2) Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB XIV PENDANAAN DAN KEKAYAAN Pasal 96 (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan UNIMED berasal dari: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. masyarakat; dan d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari: a. biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) Mahasiswa; b. biaya seleksi ujian masuk UNIMED; c. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNIMED; d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; e. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; dan f. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67- 2016, No.1916 Pasal 97 (1) Kekayaan UNIMED meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh UNIMED. (2) Kekayaan UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNIMED. (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (4) Kekayaan UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 98 (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UNIMED. (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNIMED. (3) Wakil dari organ UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. 10 (sepuluh) orang wakil organ Senat; b. 10 (sepuluh) orang wakil organ Rektor; c. 2 (dua) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal; d. 2 (dua) orang wakil organ Dewan Pertimbangan; dan e. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun. (4)Pengambilan keputusan perubahan Statuta dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. (5) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dicapai,
2016, No.1916 68- pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 99 (1) Senat dan Dewan Penyantun yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 141 Tahun 2001 tentang Statuta Universitas Negeri Medan masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ UNIMED sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (2) Pembentukan organ UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan. Pasal 100 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 101 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas Negeri Medan yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
69- 2016, No.1916 Pasal 102 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA