ISSN: 1693-1777 (Print) ISSN:2548-8414 (Online) DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 hlm: 306-322 Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Fikri1, Saidah2, Aris3, Wahidin4 1,2,3,4 Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare E-mail : fikri@iainpare.ac.id, saidah@iainpare.ac.id, aris@iainpare.ac.id, wahidin@iainpare.ac.id Abstract This study aims to explain the thoughts of judges in the death penalty for narcotics crimes with the relevance of human rights and Islamic law. The application of the death penalty is a very urgent problem, because in narcotics crimes it is referred to as an extraordinary crime. This study is a qualitative research with a descriptive-critical analytical method. The results of the study show that the death penalty does not contrast with human rights for narcotics offenders, especially in Islamic law including hirabah as an extraordinary crime regarding narcotics crimes which can deprive other people of life with absolute rights that must be defended and protected by the state. The judge's opinion refuses to put down human rights if it hinders the imposition of capital punishment, the abuse of narcotics that imposes a death penalty is in line with Islamic law and the Constitutional Court's decision regarding constitutional review is not contrary to human rights, the death penalty cannot be abolished, but is maintained according to law Islamic law and law, because the death penalty is not an opponent of human rights, but a supporter of human rights in the right to life and human life. Keywords: judges' opinion; death penalty; human rights; narcotics crimes; islamic law Abstrak Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran hakim dalam hukuman mati kejahatan narkotika dengan relevansinya hak asasi manusia dan hukum Islam. Penerapan hukuman mati merupakan masalah yang sangat urgen, sebab dalam kejahatan narkotika disebut sebagai kejahatan luar biasa. Kajian ini merupakan qualitative research dengan metode deskriptif-kritis analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak kontras dengan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan narkotika, dalam hukum Islam termasuk hirabah sebagai kejahatan luar biasa mengenai kejahatan narkotika yang dapat menghilangkan hidup orang lain. Pemikiran hakim menolak meletakkan hak asasi manusia apabila menghalangi dalam penjatuhan pidana mati, penyalagunaan narkotika yang menjatuhkan hukuman mati adalah searah hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, hukuman mati tidak dapat dihapus, melainkan tetap dipertahankan menurut undang-undang dan hukum Islam, sebab hukuman mati bukan lawan dari hak asasi manusia, melainkan pendukung hak asasi manusia dalam hak hidup dan kehidupan manusia. Kata Kunci: pemikiran hakim; hukuman mati; hak asasi manusia; kejahatan narkotika; hukum islam
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 307 Pendahuluan UUD 1945 merupakan sumber utama peraturan perundang-undangan Indonesia. UUD 1945 merupakan sumber hukum negara yang tertinggi dan secara jelas mengatur hak untuk hidup. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang berisi ketentuan tentang hak untuk hidup. Pasal 9 menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya". Dengan kata lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 bahwa hidup tidak mutlak dan hukuman mati diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika, adalah sepanjang menyangkut hukuman mati, tidak melanggar UUD 19451. Menurut Mahkamah Konstitusi, penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana narkotika tidak melanggar ketentuan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tentang Hukuman Mati, hanya diperuntukkan bagi kejahatan narkotika sebagai kejahatan yang paling berat (the most serious crime). Kejahatan Narkoba termasuk kejahatan yang paling serius oleh Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Konvensi adalah kejahatan terkait narkoba yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana dapat disamakan dengan kejahatan yang paling serius2. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menilai Indonesia tidak melanggar kewajiban internasional dalam menangani hukuman mati untuk pelanggaran narkoba. Akibat maraknya perdagangan obat terlarang dan illegal sejenis narkotika, kini dapat dikonsumsi oleh siapa saja tanpa memandang usia, termasuk remaja. Ketika perdagangan narkoba sulit diberantas, tentu dapat mengancam kehidupan generasi muda yang terus-menerus menggunakan narkoba dan berujung fatal pada perkembangan fisik dan psikis penggunanya. Bahaya kecanduan narkoba juga mempengaruhi kondisi tubuh dan mental-emosional penggunanya. Jika digunakan lebih sering, apalagi dalam jumlah berlebihan, berbahaya bagi kesehatan, psikologi, dan fungsi sosial tubuh di masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja dapat berakibat lebih fatal lagi karena dapat menghambat perkembangan pribadinya, merusak kekuatan dirinya karena dianggap sebagai cara yang "alami" untuk menghadapi dan menyelesaikan problematika sehari- hari. Selain itu, kecanduan narkoba adalah pola penggunaan patologis yang harus menjadi perhatian semua pihak. Meskipun sudah banyak informasi tentang dampak negatif kecanduan narkoba, namun hal ini belum menghasilkan angka yang cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan narkoba. 1 Abdul Rokhim, "Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia,"," Jurnal Transisi" Edisi, no. 10 (2015): 20. 2 Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 11, no. 2 (2017): 247. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 308 Hukuman mati dalam konteks kekinian menjadi perdebatan klasik yang tak berkesudahan tentang pro dan kontra, seperti halnya pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan narkoba. Dampaknya terhadap hak asasi manusia harus diukur, karena hak asasi manusia tidak terbatas, seperti kelebihan dan kekurangan dari hukuman mati. Hak hidup pengedar dan produsen narkoba tidak lagi menjadi hal yang biasa, yang dipersoalkan dibandingkan dengan nyawa dan hak jutaan orang yang telah dan menjadi korban kejahatan narkoba3. Hal itu sangat penting untuk dikaji, karena orang yang mengambil nyawa orang lain tanpa hak menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mempertimbangkan akibat hukum, termasuk hak hidup korban narkoba. Meskipun orang yang meninggal karena narkoba juga memiliki hak untuk hidup, pengedar narkoba memiliki hak untuk hidup, kajian ini adalah hak asasi manusia dalam hukuman mati untuk kejahatan narkoba perspektif hukum Islam. Pada kajian terdahulu yang relevan adalah mengkaji Kebijakan kriminal dan rehabilitasi sosial4 pecandu narkotika5, Penerapan hukum pidana sebagai penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak6, dan juga untuk memberantas kenakalan anak7 merupakan dipandang sebagai pilihan yang baik, masuk akal dan sah8. Kejahatan narkotika menjadi begitu tidak terkendali dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba mengancam masa depan bangsa, menyebabkan sudah banyak korbannya, bahkan ada yang meninggal dunia9. Putusan hakim tentang hukuman pidana sebagai peraturan minimum kejahatan narkotika dengan hukuman penjara10 dianggap tidak dapat 3 Musa Darwin Pane, "Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," Res Nullius Law Journal 1, no. 1 (2019): 1. 4 Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2016): 329. 5 Arie Kartika et al., "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra 'Insyaf' Sumatera Utara)," USU Law Journal 3, no. 1 (2015): 44. 6 Dian Herdian Silalahi, "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi," Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 5, no. 2 (2018): 60. 7 C Ciptono, "Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia," Adil Indonesia Journal 1, no. 1 (2019). 8 Indira Hapsari, Eko Soponyono, and R B Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak," Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1-14. 9 Oksidelfa Yanto, "Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan," Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 2 (2017): 259. 10 Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika," Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 1. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 309 menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat11, penerapan hukuman mati kejahatan narkotika perspektif sosiologi hukum12. Kajian berikutnya adalah penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan13. Peningkatan peredaran dan penggunaan narkotika terjadi saat ini telah dijustifikasi sebagai krisis dan merupakan kejahatan luar biasa14 dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya penanganannya15. Membaca dari beberapa kajian yang disebutkan, setelah mengurai dari beberapa kajian itu ternyata masih banyak perbedaan dengan kajian yang menjelaskan tentang penerapan hukuman mati dalam kejahatan narkotika. Lebih lanjut, pada kajian efektivitas penegakan sanksi pidana bagi kejahatan narkotika16, Kompetensi kehakiman dalam putusan hakim tentang penjatuhan sanksi di bawah ambang batas minimum untuk pelanggaran dan kejahatan narkoba ditentukan sesuai dengan Pasal 112 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar17. Demikian pula dalam kajian menurut hukum Islam kepada kejahatan narkotika disebut hirabah dikategorikan kejahatan luar biasa dapat dijatuhkan hukuman hudud jika sudah dalam konteks darurat, maka pantas hukuman mati itu sesuai dengan semangat tujuan penetapan hukum Islam18. Studi tujuan penetapan hukum Islam melalui rehabilitasi tentang kontraproduktif peremajaan dan pemulihan menurut hifz al- nafs dan hifz al-aql bagi kejahatan narkotika. Pentingnya rehabilitasi juga dapat menggunakan pendekatan agama untuk menerapkan hifz al-din. Meskipun dari beberapa kajian tersebut belum ditemukan kajian pemikiran hakim dalam 11 Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Jurnal Hukum Magnum Opus 2, no. 1 (2019): 55. 12 Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah 8, no. 1 (2016): 15. 13 Merry Natalia Sinaga, "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika," Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2018): 337. 14 Fathur Rachman, "Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika," Pranata Hukum 13, no. 2 (2018): 158. 15 Riki Afrizal, "Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika," Simbur Cahaya 27, no. 1 (2020): 61. 16 Muhammad Asyharudddin, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz, "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," Pleno Jure 9, no. 1 (2020): 58. 17 Nasrullah Nasrullah, "Putusan Hakim Terhadap Pemberian Sanksi Di Bawah Batas Minimal Pada Tindak Pidana Narkotika," SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn) 2, no. 1 (2020): 1. 18 Zainuddin Abdullah, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam," Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 1, no. 2 (2018): 139. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 310 hukuman mati kejahatan narkotika dengan pendekatan antara hak asasi manusia dan hukum. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengisi kekosongan dari kajian yang belum diungkap pemikiran hakim dalam hukuman mati yang mengaitkan dari hak asasi manusia dan hukum Islam. Substansi yang lebih aktual dari kajian ini dalam menunjukkan benang merah dengan kajian sebelumnya dapat diformulasi dengan dua permasalahan adalah 1) bagaimana hak ssasi manusia terhadap kejahatan narkotika dalam hukum Islam dan hukum Nasional? dan 2) bagaimana pemikiran hakim antara hak asasi manusia dan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika?. Formulasi dua permasalahan dari kajian ini, bermaksud agar dapat memberikan warna yang berbeda dalam merespons pemikiran hakim dalam menemukan hukum terutama hukuman mati pelaku kejahatan narkotika hubungannya dengan hak asasi manusia dan hukum Islam. Metode Penelitian ini merupakan qualitative research dengan metode deskriptif-kritis analitis, dilakukan untuk memberikan gambaran dan prinsip serta status hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penjelasan penggunaan hukuman mati kejahatan narkotika. Penelitian berlangsung selama enam bulan dari Juni hingga Desember 2020, Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Pinrang Kabupaten Pinrang. Informasi ditelusuri bukan hanya data tertulis seperti data kepustakaan pada buku dan naskah perundang-undangan. Selain itu, data penelitian lapangan yang bersumber dari informasi yang dikumpulkan dari lokasi penelitian. Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh informasi melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku bibliografi, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian itu. Data primer berupa informasi informasi, konsep dan teori tentang hak asasi manusia dan penggunaan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba. Selain itu, sumber sekunder adalah bahan pustaka yang mengacu pada sumber primer. Selain itu, sumber sekunder dalam penelitian ini juga dapat berupa informasi yang diperoleh melalui pendekatan psikologis yang diperlukan untuk mempertajam fakta (realitas) yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sumber-sumber sekunder tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan ringkas untuk memudahkan penyelesaian penelitian ini. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah pengumpulan bahan pustaka, yakni mengumpulkan data dan informasi. Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 311 seminar yang berhubungan dengan hak asasi manusia versus penerapan hukuman mati tindak pidana narkoba. Mengumpulkan bahan-bahan dari kajian lapangan, yakni dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan masalah tersebut. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah para hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Oleh karena itu, peneliti menkonstruksi pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman (guidance) wawancara sehingga objek permasalahan terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah dan hasil wawancara dapat langsung ditulis peneliti. Alat pengumpul data sebagai alat yang berperan sangat tepat dan strategis dalam kegiatan penelitian. Alat untuk pengumpulan data adalah observasi, yaitu melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi dan melacak isu-isu terkait. Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data tertulis sebagai informasi primer melalui "analisis isi". Dengan fokus pada analisis isi, informasi kualitatif tentang objek penelitian dipertajam dan diperkaya. Kemudian, dengan fokus pada analisis isi, dicari teknik penelitian yang objektif dan sistematis dalam analisis isi penelitian. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat dari informan. Wawancara bertujuan untuk menyoroti berbagai masalah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Untuk memudahkan dalam melakukan wawancara, peneliti tentunya akan menggunakan kuesioner terstruktur, tape recorder, kamera digital dan telepon. Jenis penelitian yang dilakukan melalui metode penelitian deskriptif-kritis- analitik, analisis data yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari pemilihan dan terkumpul, kemudian direduksi dengan cara penyuntingan data yang memecahnya menjadi konsep dan kategori tertentu. Untuk diklasifikasikan Kemudian hasil reduksi data tersebut diramu dan disusun menjadi suatu formulasi data yang lengkap. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dari segi data sekunder dan data primer. Selain itu, materi disusun sesuai dengan isi dan struktur wawancara untuk memberikan gambaran tentang konsep hak asasi manusia dan penerapan hukuman mati pada tindak pidana narkoba. Hal itu peneliti lakukan karena subjek penelitiannya adalah kajian kritis tentang hak asasi manusia dan penggunaan hukuman mati untuk tindak pidana narkoba sebagai penjabaran nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan ke dalam hukum nasional dan hukum Islam. Hasil dan Pembahasan Hak Asasi Manusia terhadap Kejahatan Narkotika dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Konsepsi hak asasi manusia tidak terlepas dari tujuan penetapan hukum Islam, dan ungkapan yang sangat monumental adalah maqasid al-syar'iah, artinya DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 312 tujuan hukum atau tujuan syar'i, merupakan tujuan kemanusiaan atau kebutuhan manusia. Dengan demikian, tujuan hukum Islam adalah mencegah kerusakan dan membawa manfaat bagi dunia manusia, mengatur dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebaikan, dan memperjelas tanda-tanda jalan di hadapan pikiran manusia. Dalam hukum Islam bahwa prinsip dasar yaitu hak pertama yang harus dipenuhi adalah hak kepada Allah, beberapa tingkatan hak berikutnya adalah hak atas nabi Muhammad, hak atas orang tua, hak atas anak, hak atas kerabat dan tetangga, hak orang miskin, hak wanita, suami dan istri, dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum Islam sebenarnya yang esensinya tidak lain adalah "pewujudan hak-haknya sendiri". Semua hak dalam Islam pada hakekatnya adalah pemenuhan hak seseorang atau sesuatu selain orang yang memenuhi dan memenuhi kewajiban tersebut, karena hukum Islam mengenal banyak macam hak mulai dari hak yang paling mulia yaitu hak kepada Allah Swt, hak harus ditunaikan pada orang lain, hak atas hewan dan lingkungan, dan bahkan hak atas diri sendiri. Hak asasi manusia yang harus diterapkan dalam hukum Islam dapat dilihat sebagai hak untuk hidup, merupakan hak pertama yang diberikan Islam bersama dengan hak asasi manusia lainnya yakni hak untuk hidup dan menghormati kehidupan orang lain dan makhluk lainnya. Hak atas keamanan dan integritas kehidupan pribadi bahwa dalam hukum Islam mengakui hak setiap orang atas kebebasan kehidupan pribadi. Hukum Islam mengatur dengan melarang campur tangan yang tidak benar dan pelanggaran privasi. Hak atas kebebasan pribadi adalah hukum Islam menekankan bahwa tidak seorang pun dapat dipenjara kecuali dinyatakan bersalah dalam pengadilan terbuka. Hak atas perlindungan dari hukuman sewenang-wenang sebagaimana dalam hukum Islam mengakui individu seseorang untuk tidak dihukum atas sesuatu yang tidak hak dilakukannya19. Hak untuk bebas dari tirani seperti dalam hukum Islam telah memberikan seluruh umat manusia hak untuk mengutuk tirani. Hak atas kebebasan berekspresi juga dalam hukum Islam memberikan semua orang hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi. Hak atas kebebasan hati nurani dan keyakinan dalam hukum Islam memberi manusia hak atas kebebasan hati nurani dan keyakinan. Kebebasan itu tidak hanya terkait dengan urusan agama, tetapi juga kebebasan untuk berpolitik dan berkeyakinan. Hak atas keadilan dan hukum merupakan hak yang sangat penting karena Islam memberikannya kepada setiap orang sebagai manusia20. Setiap Muslim diperintahkan untuk menjadi orang yang benar-benar menjunjung tinggi 19 Moh Rosyid, "Imbas Konsistensi Hukuman Mati Pada Hubungan Bilateral Dalam Kasus Narkoba," YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 8, no. 2 (2018): 255. 20 Risalan Basri Harahap, "Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam," Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018): 214. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 313 keadilan dan hukum. Hukum Islam melarang tidak mengikuti hawa nafsu untuk menyimpang dari kebenaran. Kontekstualisasi hak asasi manusia dalam hukum Islam dapat relevan dengan pertimbangan maslahat dalam maqasid al-syariah, dimana semua orang dapat diberikan hak untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak hanya dalam konteks itu, pemberantasan narkoba yang dapat membunuh orang lain, membuat hidup dan kehidupan orang menderita, sehingga pengedar narkoba pantas dihukum mati. Kaitannya dengan maqasid al-Syariah bahwa setiap orang berhak hidup untuk mendapatkan hak asasinya dan dihormati hidupnya. Di sisi lain pengedar narkoba sangat bertentangan dengan maqasid al-syariah, artinya mereka tidak menghormati hak asasi manusia. Orang-orang membutuhkan hak atas keadilan dan hukum. Menurut hukum Islam, setiap orang wajib mematuhi hukum dan ketertiban dan melarang tirani (kekejaman) dalam kehidupan yang damai. Pada prinsipnya bahwa pengedar narkoba merugikan umat manusia dan merugikan masa depannya. Hukuman mati dalam hukum Islam untuk pengedar narkoba tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena kejahatan narkoba dapat merampas hak hidup dan kehidupan orang lain. Filsafat hukuman mati dalam hukum Islam tentunya dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak ketinggalan mengeluarkan fatwa nomor 53 tahun 2014 tentang hukuman bagi produsen, pedagang, pengedar dan pecandu narkoba. Fatwa itu misalnya, ada larangan narkoba yang berarti hukuman mati merupakan langkah pengedar narkoba untuk mencegah barang ilegal dan merusak masa depan bangsa21. Hukuman mati dalam hukum Islam yang dianggap ekstrim dan berat dalam menghilangkan nyawa untuk pelaku kejahatan narkotika harus diterapkan guna untuk memiliki efek jera bagi pelaku kejahatn narkotika. Kaitannya dengan hukum Islam bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengedar narkoba layak dihukum mati, dapat dipaparkan dengan gamblang. Karena putusan tersebut, dapat dikaitkan dengan putusan hakim yang menghukum mati pengedar narkoba. Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan konstitusionalitas hukuman mati sehubungan dengan revisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, menyatakan bahwa hukuman tersebut konstitusional. Sebagian besar penggiat anti narkoba menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang sejalan dengan hukum Islam. Namun demikian, menurut aktivis hak asasi manusia bahwa keputusan itu dianggap konservatif. Berbagai analisis kelebihan dan kekurangan keputusan tersebut juga 21 Muhammad Rizky Julyarza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba (Studi Pasal 114 Ayat (2) Dan 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)," Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2018): 4. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 314 beredar di berbagai publikasi yang dinilai mengurangi dan merugikan hidup manusia pelaku kejahatan narkoba. Di lain sisi dalam mengungkapkan hubungan dengan hak asasi manusia itu sendiri adalah hak individu, dilindungi dalam hukum Islam dan hukum negara, dan di atas semua iu, setiap orang dapat mempertahankan hidup secara independen dalam masyarakat. Prinsip perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang khas dari negara hukum dan merupakan inti dari negara hukum. Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah kebebasan dari dokumen yang berasal dari undang-undang (konstitusi) yang lebih tinggi, sehingga hak tersebut juga dapat membatasi kekuasaan lembaga legislatif itu sendiri. Hak asasi manusia adalah untuk menjamin kebebasan setiap warga negara. Pemerintah tidak dapat membatasi pelaksanaan hak asasi manusia tersebut, tetapi pemerintah hanya menerima kekuasaan sesuai dengan asas legalitas, yang menurutnya harus ada landasan dalam konstitusi itu sendiri untuk pembatasan hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28d berbunyi sebagai berikut: "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (2) Setiap orang berhak atas pekerjaan dan atas pengupahan dan perlakuan yang adil dan adil dalam pekerjaan. (3) Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (4) Setiap orang berhak atas kewarganegaraan." Pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menunjukkan bahwa UUD 1945 sebagai terhadap landasan konstitusional bereaksi secara permasalahan setiap warga negara. Pengakuan, kepastian hukum, peradilan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum termaktub dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menjamin setiap orang dapat menikmati dan merasakan kelangsungan hidupnya terlepas dari penipuan perdagangan narkoba. Oleh karena itu, menurut reformasi Pasal 28d dan juga dalam hukum Islam sangat jelas bahwa pengedar narkoba tidak memiliki alasan untuk mencari perlindungan terhadap hukuman mati yang telah merugikan dan menghancurkan masa depan umat manusia. fleksibel dan dinamis Pasal 28G UUD 1945 berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat apa-apa. adalah hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat dan berhak untuk meminta suaka politik di negara lain. Pasal 28I UUD 1945 menyatakan:(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak diproses secara retrospektif adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang berhak bebas dari dan dilindungi DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 315 dari perlakuan diskriminatif. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat adat dihormati sesuai dengan waktu dan kebudayaan. (4) Perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan perwujudan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. (5) Untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, perwujudan hak asasi manusia dijamin, diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan." Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945 berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat apa-apa. adalah hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat dan berhak untuk meminta suaka politik di negara lain. Hak yang terkandung dalam Pasal 28I UUD 1945 merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Mengkontekstualisasikan Pasal 28I tentang hak hidup, hak atas siksaan, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak oleh pengaruh buruk narkoba. Pasal 28J ayat 1: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Pasal 28j ayat 2:"Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya berkewajiban untuk menaati pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, yang dimaksudkan hanya untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi syarat-syarat yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keselamatan dan keamanan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Hak asasi manusia adalah hak mutlak yang dimiliki setiap orang. Hak ini harus dilindungi dan didukung sebagai penyelenggara administrasi negara. Berdasarkan pemikiran ini, setiap orang memiliki hak mutlak yang harus didukung dan dilindungi oleh negara. Konsentrasi hukuman mati merupakan pengecualian untuk narkotika. Di sisi lain pandangan ini merupakan pembelaan terhadap para pengedar narkoba, yang menurutnya bunyi ketentuan Pasal 28J UUD 1945 merupakan konsepsi hak asasi manusia Indonesia dalam konteks keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Hal itu yang kemudian menjadi pertimbangan utama Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Penalaran tersebut dipandang sebagai kesalahan dalam memahami Pasal 28J UUD 1945, terutama karena mengacu pada substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang konstitusionalitas pidana mati. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menguji konstitusionalitas pidana mati, dapat diinterpretasi adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketiga pemohon yang berkewarganegaraan. Australia tidak memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review. Selanjutnya, penjatuhan pidana mati bagi pelaku narkoba tidak melanggar konstitusi dari UUD 1945. Putusan ini tidak bulat dan final dari empat hakim DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 316 konstitusi menyatakan pendapat yang berbeda. Hakim Harjono mengatakan, orang yang berkewarganegaraan asing harus diberi surat kuasa; Hakim Roestandi mengatakan bahwa hukuman mati harus dinyatakan inkonstitusional; dan Hakim Laica dan Hakim Maruarar berpendapat bahwa para pemohon, yang merupakan orang asing, memiliki kedudukan hukum dan hukuman mati juga harus dinyatakan inkonstitusional. Pertarungan antara menentang dan mendukung hukuman mati nampaknya merupakan penolakan terhadap prinsip hak asasi manusia dalam penjatuhan hukuman mati oleh hakim Pengadilan. Penerapan hukuman mati hendaknya tidak memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat meringankan atau menghalangi keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati, termasuk pertimbangan dari aspek dan perspektif hak asasi manusia. Hakim di Pengadilan Negeri dalam perkara kejahatan narkotika yang menjatuhkan hukuman mati dengan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas hukuman mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A UUD, (1945) Pasal 28J Bab XA dan Pasal 114 UU RI. No.35 Tahun 2009. Walaupun hukuman mati dianggap oleh banyak orang sebagai hukum yang tidak manusiawi dan jelas bertentangan dengan Pasal 28A sampai dengan 28J Bab XA UUD 1945, tujuannya adalah untuk menyelamatkan banyak orang dari kehidupan. Akibat kecanduan narkoba, banyak orang menjadi gila dan mati sebagai akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Hal itu diperlukan dalam konteks hukuman mati, agar hukuman tersebut mengandung makna tidak menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tanpa hukuman mati, bagaimana hak-hak manusia dapat terselamatkan dari peredaran narkoba, yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk hidup dan membiarkan hidup. Pemikiran tersebut menempatkan hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, hukuman yang dapat mendukung hidup dan kehidupan manusia. Apalagi saat ini sangat sulit diberantas pengedaran narkotika meskipun para penegak hukum telah bekerja keras memberantas di Kabupaten Pinrang. Setelah putusan hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada Mei 2015, menunjukkan grafik meningkat tajam dengan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku pengedaran narkotika di Kabupaten Pinrang. Pemikiran Hakim antara Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Eksistensi hakim di pengadilan yaitu bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. The Universal Declaration of Human Rights, pada pasal 10 disebutkan bahwa everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his and obligation and of any criminal charge againtst him. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 317 Pada pasal 24 UUD 1945 setelah diamandemen menunjukkan hakim sebagai kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi22. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. kehakiman dengan kekuasaan yang merdeka Minimal ada dua alasan hakim di Pengadilan Negeri, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pidana mati untuk tindak kejahatan narkotika, membuat putusan terkait dengan asas ius curia novit, yaitu hakim tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum, dan prinsip bahwa hakim bebas untuk menemukan hukum dalam suatu pokok atau perkara yang tidak ada aturan hukumnya (legal vacuum). Pendekatan sosiologis yang mendorong hakim untuk menganalisis suatu perkara dari sudut pandang sosiologis hukum dan membuat penafsiran teleologis (sosiologis tafsir) terhadap aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan, sehingga hukum itu tidak berdiri diam tetapi berkembang mengikuti perkembangan. menurut masyarakat atau hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (living law). Langkah-langkah itu disebut penetapan hukum (rechtsvinding). Menurut sosiologi hukum dikenal konsep kedewasaan hukum, yaitu hukum yang matang, yaitu hukum yang benar-benar mempengaruhi seluruh masyarakat, yang bersifat praktis, rasional dan nyata, sehingga dapat membangun jembatan ke masa depan. Dinamika kesadaran hukum dan nilai kesadaran hukum. rasa keadilan dalam masyarakat tanpa belenggu penegakan aturan formalistik. Mungkin perlu keberanian untuk menghadapi contra legem dengan regulasi atau regulasi yang tidak masuk akal. Menghilangkan hukuman mati sebelum persidangan di Pengadilan, karena tidak ada undang-undang yang melarangnya adalah bukan pilihan terbaik. Sebab tugas dan peran hakim adalah memeriksa dan dapat mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa adanya peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu proses atau prosedur hukum, seperti ajaran Cicero ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada masyarakat). Penerapan hukuman mati terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 113 ayat 1: "Barang siapa membuat, mengimpor, mengekspor atau menjual narkotika Golongan I tanpa izin atau melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pasal 113(2) Dalam hal membuat, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan obat 22 Hambali Yusuf, "Sanksi Hukuman Mati Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," Doctrinal 2, no. 2 (2020): 588. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 318 sesuai dengan ayat 1 berupa tumbuhan yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon atau bukan tumbuhan yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, pelakunya dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup; atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Maksimum denda menurut ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 114 (1) "Barang siapa dengan melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I atau bertindak sebagai perantara dalam jual beli, penukaran atau penyerahan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) Pasal 114(2): "Dalam hal suatu perbuatan jual beli, jual beli, perantaraan dalam jual beli, penukaran, penyerahan atau tanda terima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu lebih dari 5 (lima) batang tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perdagangan non- perusahaan, pelakunya dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan maksimum denda yang ditentukan. pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga). Menurut Pasal 118 (1) "Barang siapa secara melawan hukum atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menjual obat golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana penjara paling lama 1 tahun. denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). pada ayat 1 beratnya lebih dari 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dipidana penjara atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum tersebut pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga). Menurut Pasal 119 ayat 1, "Barangsiapa dengan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, penukaran atau pemindahtanganan obat-obatan terlarang II empat tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dikenakan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) 119 Ayat 2 : "Dalam hal suatu penawaran, suatu perbuatan menawarkan; penjualan, pembelian, perantaraan dalam jual beli, penukaran, penyerahan atau penerimaan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu lebih dari 5 (lima) tanaman seberat satu batang pohon, atau 5 (lima) gram bukan - tumbuhan, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling lama, denda ditambah 1/3 (sepertiga). Ketegasan hakim dalam penjatuhan hukuman mati tindak pidana narkotika sangat jelas sanksinya dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang- DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 319 Undang Nomor 35 Tahun 2009. Demikian hakim di Pengadilan Negeri menyatakan bahwa dalam hukuman mati tidak ada hal yang dapat meringankan, selamanya dapat memberatkan sepanjang jelas landasan hukumnya. Dengan begitu, penting untuk dipetakan bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh mendudukan hak asasi manusia pada tempat yang proporsional, yang menyebabkan hakim untuk sulit menegakan kebenaran dan keadilan. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan dan penegakan hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berkeyakinan bahwa meskipun pidana mati tidak dihapuskan, diatur secara jelas dan sistematis, namun pidana tersebut tetap tertulis dalam undang-undang, sehingga hal itu yang merupakan alasan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kasus kejahatan penyalagunaan narkotika seberat 6,9 kilogram. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh kami Fitriah Ade Maya, SH selaku Ketua Majelis, Muh. Firman Akbar, SH, dan Divo Ardianto, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 21 Mei 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh H. Amir Mahmud, SH dan Syamsir Musa masing-masing selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II serta didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya. Pada Petikan Putusan Perkara Pidana Reg. No.09/Pid/B/2015/PN Pinrang menunjukkan dengan jelas bagi hakim dalam menegakkan hukum, adalah tidak boleh membatasi kewenangan dan kebebasan hakim menemukan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai suatu kepastian hukum. Kaitannya dengan ajaran hukum bebas yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam mengambil keputusan tidak mutlak dicampuradukan antara hukuman dan hak asasi manusia yang dapat mempengaruhi atau menghalangi- halangi hakim memberatkan suatu hukuman. Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat adalah merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordanary crime) sehingga tugas hakim sebagai penegak hukum harus terikat pada undang-undang yakni menegakan Pasal 114 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015. Selain dengan vonis hukuman mati dalam petikan putusan itu, majelis hakim adalah ada upaya untuk memiskinkan pelaku dengan menyita seluruh hasil atau material dari kejahatan pengedaran nartikotika. Sejumlah barang bukti, uang tunai di rekening, mobil dan benda-benda material lainnya telah dirampas dan dimusnahkan oleh pengadilan. Tindakan hakim dalam memiskinkan pelaku pengedaran narkotika dinilai tepat baik pelaku yang divonis mati maupun pelaku yang mendapatkan hukuman ringan. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 320 Tampak jelas dalam membaca petikan putusan majelis hakim bahwa hukuman mati bukan lawan dari hak asasi manusia, melainkan pendukung hak asasi manusia dalam hak hidup dan kehidupan manusia, meskipun sehari setelah petikan putusan dibacakan oleh majelis hakim mendapat reaksi penolakan dari masyarakat. Mestinya masyarakat tidak boleh terprovokasi dengan putusan hukuman mati, sebab esensi hukuman tersebut jauh lebih mengkonritkan dan melindungi hak-hak hidup dalam masyarakat. Beberapa hasil penelitian dan informasi melalui media menyebutkan banyak orang meninggal dunia setiap hari akibat penyalagunaan narkotika. Kesimpulan Hak asasi manusia adalah hak mutlak dimiliki setiap orang memiliki hak mutlak yang harus didukung dan dilindungi oleh negara. Seharusnya tidak ada problematika dalam penerapan hukuman mati yang dapat menghalangi keputusan hakim di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati. Para hakim yang memeriksa perkara penyalagunaan narkotika yang menjatuhkan hukuman mati adalah searah dengan hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian konstitusionalitas hukuman mati bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J di dalam Bab XA UUD 1945 dengan Pasal 114 ayat 2 jo. pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim pengadilan negeri memiliki komitmen yang kuat dan teguh untuk melaksanakan hukuman mati dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Hukuman mati tidak akan dihapuskan dan tetap untuk dapat dilaksanakan dalam penegakan hukum. Ajaran hukum bebas yang memberikan kebebasan kepada hakim tidak boleh disamakan dengan hukuman dan hak asasi manusia, yang dapat mempengaruhi atau mencegah hakim untuk menjatuhkan hukuman, sehingga peran hakim pengadilan negeri sebagai pejabat eksekutif harus terikat oleh hukum. Hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tetapi pendukung hak asasi manusia dalam hak hidup dan sehingga sangata kehidupan. Studi direkomendasikan pada penelitian berikutnya dapat melakukan kajian yang lebih sempurna dalam mengkaji pemikiran hakim dalam kejahatan narkotika yang menjelaskan dalam hak asasi manusia dan hukum Islam. ini masih terdapat keterbatasan DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 321 Daftar Pustaka Abdullah, Zainuddin. "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam." Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 1, no. 2 (2018): 139. Afrizal, Riki. "Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika." Simbur Cahaya 27, no. 1 (2020): 61. Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 11, no. 2 (2017): 247. Asyharudddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Pleno Jure 9, no. 1 (2020): 58. Ciptono, C. "Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia." Adil Indonesia Journal 1, no. 1 (2019). Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Jurnal Hukum Magnum Opus 2, no. 1 (2019): 55. Hapsari, Indira, Eko Soponyono, and R B Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak." Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1-14. Harahap, Risalan Basri. "Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam." Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu- Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018): 214. Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika." Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2016): 329. Julyarza, Muhammad Rizky. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba (Studi Pasal 114 Ayat (2) Dan 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)." Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2018): 4. Kartika, Arie, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan. "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra 'Insyaf' Sumatera Utara)." USU Law Journal 3, no. 1 (2015): 44. Nasrullah, Nasrullah. "Putusan Hakim Terhadap Pemberian Sanksi Di Bawah Batas Minimal Pada Tindak Pidana Narkotika." SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn) 2, no. 1 (2020): 1. Pane, Musa Darwin. "Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
Fikri, Saidah, Aris, & Wahidin: Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika... 322 Positif Dan Hak Asasi Manusia." Res Nullius Law Journal 1, no. 1 (2019): 1. Purnomo, Agus. "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum." De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah 8, no. 1 (2016): 15. Rachman, Fathur. "Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika." Pranata Hukum 13, no. 2 (2018): 158. Rokhim, Abdul. "Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia,"." Jurnal Transisi" Edisi, no. 10 (2015): 20. Rosyid, Moh. "Imbas Konsistensi Hukuman Mati Pada Hubungan Bilateral Dalam Kasus Narkoba." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 8, no. 2 (2018): 255. Silalahi, Dian Herdian. "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 5, no. 2 (2018): 60. Sinaga, Merry Natalia. "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika." Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2018): 337. Warsito, Dafit Supriyanto Daris. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika." Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 1. Yanto, Oksidelfa. "Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan." Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 2 (2017): 259. Yusuf, Hambali. "Sanksi Hukuman Mati Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." Doctrinal 2, no. 2 (2020): 588. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022