TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN OBAT-OBATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Tjb) Demonstar Hasibuan, Marlina, Arif Sahlepi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Email : Abstrak Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang terdiri dari dua ayat, dan pada ayat pertama terdiri dari beberapa sub ayat, yaitu ke 1e, ke-2e, ke-3e, ke-4e dan ke-5e. Masing-masing menjelaskan tentang keadaan dan unsur-unsur pidana tambahan dari bentuk pokok tindak pidana pencurian yang diatuur dalam Pasal 362 KUHP, yang menjadi dasar pemberatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tanjung Balai dalam mengungkap kasus pencurian obat-obatan dari RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai, diawali dari adanya laporan dari pihak RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai, yakni saudara Zulkifli. Unsur-unsur pemberatan pidana dalam kasus pencurian obat-obatan dari RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai, yaitu : dilakukan lebih dari dua orang secara bersama-sama dengan cara melakukan pembongkaran jendela gudang obat-obatan RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pencurian Obat-Obatan, Perspektif KUHP. Abstract Theft by weight is regulated in Article 363 of the Criminal Code, which consists of two paragraphs, and the first paragraph consists of several sub-paragraphs, namely 1e, 2e, 3e, 4e and 5e. Each of them explains the circumstances and additional criminal elements of the main form of the crime of theft which is regulated in Article 362 of the Criminal Code, which is the basis for criminal aggravation. The investigation carried out by the Tanjung Balai Police Criminal Investigation Unit in uncovering the theft of drugs from the Tengku Mansyur Tanjung Balai Hospital, began with a report from the Tengku Mansyur Tanjung Balai Hospital, namely Zulkifli's brother. The elements of criminal aggravation in the case of drug theft from Tengku Mansyur Tanjung Balai Hospital, namely: carried out by more than two people together by dismantling the window of the medicine warehouse at Tengku Mansyur Tanjung Balai Hospital. Keywords: Juridical Review, Drug Theft, Perspective of the Criminal Code. I. PENDAHULUAN Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pencurian dengan pemberatan juga sering disebut dalam Bahasa Belanda dengan sebutan gequalificeerde distal. Wiryono Projodikoro menerjemahkan dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Sedangkan R. Soesilo menggunakan istilah "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut dapat dilihat, karena sifatnya pencurian itu Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 910
diperberat ancaman pidananya.1 Selanjutnya, M. Sudradjat Bassar memberikan pengertian tindak pidana pencurian pemberatan sebagai berikut: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, unsur "waktu malam" ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.2 Contoh kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dilihat dalam kasus pencurian obat-obatan di Rumah Sakit Tengku Mansyur Tanjung Balai. Kasus pencurian tesebut dilakukan oleh 3 orang pekerja rumah sakit, diantaranya terdapat pula berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasus pencurian obat-obatan dari Rumah Sakit Tengku Mansyur Tanjung Balai terungkap setelah pihak rumah sakit membuat laporan ke Polres Tanjung Balai, sesuai Laporan Polisi nomor: LP/168/VI/2020/SU/ Res T Balai, tanggal 15 Juli 2020. Dari pengungkapan tsb, polisi menyita 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam type G, BK 1714 VS, sebuah tong sampah plastik warna hijau dengan tutup warna kuning. Para pelaku membobol gudang obat dengan cara merusak jendela gudang dan ventilasi. Akibat kejadian itu, RSUD Tengku Mansyur mengalami kerugian Rp 46 juta. Menurut Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, para pelaku pencurian obat-obatan dari rumah sakit Tengku mansyur Tanjung Balai terancam atau dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) s.d (4) KUHP. Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut di atas, masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya kasus pencurian obat-obatan yang terjadi di RSUD Tengku Mansyur cukup menarik untuk diteliti, yaitu tentang bagaimana pemenuhan unsur- unsur pidana dalam perbuatan para pelaku, sehingga penyidik menerapkan ketentuan Pasal 363 KUHP terhadap para pelaku. Pada kesempatan ini, permasalahan yang telah diuraikan di atas akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian tesis dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Obat-Obatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Rumah Sakit Dalam Perspektif Kuhp (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum T. Mansyur Tanjung Balai). Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan dan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP? 2. Bagaimanakah penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tanjung Balai dalam mengungkap kasus pencurian obat-obatan dari RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai? 3. Bagaimanakah unsur-unsur pidana dalam kasus pencurian obat-obatan dari RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai, sehingga para pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP oleh penyidik Satreskrim Polres Tanjung Balai? II. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang didasari pada data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan 1R. Soesilo, 2010, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lengkap Beserta Komentar-Komentarnya, Bogor : Politea, h. 251. 2M. Sudrajat, 1996, Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, Bandung : Remadja Karya, h. 70. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 911
penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang diakukan dengan cara melaksanakan penelitian lapangan (field research).3 2. Sifat Penelitian Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat analitis deskriptif, yaitu sutau penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara umum.4 Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah secara umum5, yakni terkait mengenai mengenai pengaturan dan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP, mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tanjung Balai dalam mengungkap kasus pencurian obat-obatan dari RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu : metode pendekatan undang- undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), juga pendekatan konseptual (conseptual approach). 3. Sumber dan Jenis Data Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompetensi memberikan keterangan terkait dengan permasalahan dan dan pembahasan penelitian. Dalam hal ini akan dilakukan dengan Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai dan Direktur RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research), berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri atas : Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.6 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanaan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library reseacrh). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan Kasat Reskrim Polre Tanjung Balai dan Direktur RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.7 Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.8 5. Analisis Data Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, 3Ediwarman, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Medan; Sofmedia, h. 25. 4Peter Mahmud Marzuki, 2008, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 22. 5H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9. 6Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13. 7Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatf Kualitatid dan R&D, Bandung; Alfabeta, h. 141. 8Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 72. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 912
susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain.9 III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan Dan Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam KUHP Delik atau tindak pidana pencurian, selain dikenal adanya pencurian pencurian biasa dan pencurian ringan, dikenal pula delik pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut : a. Apabila barang yang dicuri itu adalah "hewan" dan yang dimaksud dengan "hewan" dapat dilihat dalam Pasal 101 KUHP, yang meliputi semua macam yang memamah biak (seperti lembu, kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya), termasuk pula binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai dan babi). Sedangkan anjing, ayam, bebek, angsa, tidak termasuk dalam kategori hewan, karena tidak memamah biak dan tidak berkuku satu. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang begitu berharga dan penting. b. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu terjadinya bencana, seperti : peristiwa gempa bumi, angin puting beliung, banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Pencurian dalam keadaan bencana diancam lebih berat, karena pada waktu terjadinya bencana semua orang sedang dalam keadaan panik, sehingga harta benda tidak terjaga oleh pemiliknya. Sebaliknya, pencuri memanfaatkan keadaan itu untuk mencuri. c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pengertian malam hari menurut Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan melakukan aktivitas lainnya. Pekarangan yang tertutup, adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pencuri tersebut harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan mencuri dari dalam rumah tersebut. Sedangkan jika pencuri itu berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang, tidak termasuk dalam kategori pencurian dalam rumah, sehingga pencurian tersebut tidak dapat dikualifikasi dengan pemberatan. d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam kategori ini, maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Vide, Pasal 55 KUHP). e. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.10 Berdasarkan penjelasan di atas, S.R Sianturi merinci secara lebih jelas keadaan memberatkan dalam tindak pidana pencurian ke dalam lima golongan, sebagai berikut : a. Pertama, disebut pencurian hewan ternak. Jadi dalam hl ini dasar pemberatan dalam tindak pidana pencurian, dikarenakan objek dari harta benda yang dicuri oleh si pelaku adalah "hewan ternak". Alasan yang menjadi pertimbangan pemberatan dalam hal ini, karena ternak merupakan mata pencaharian dari rakyat yang cukup tinggi nilainya. 9Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, h. 28. 10R. Soesilo, Op.cit, h. 251-252 Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 913
b. Kedua, keadaan yang memberatkan disebabkan berbagai keadaan atau peristiwa yang membuat orang-orang yang terkena dampak dari peristiwa itu kurang memperhatikan harta bendanya, karena lebih mengutamakan keselamatan jiwa mereka. c. Ketiga, keadaan yang memberatkan itu adalah pencurian di malam hari dan seterusnya. Dalam hal ini keadaan yang dimaksudkan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, haruslah terjadi secara bersamaan, yang meliputi tiga keadaan, yaitu : dilakukan pada malam hari dan disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di mana pelaku telah berada di rumah atau pekarangan rumah itu tanpa sepengetahuan dari yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu. d. Keempat, keadaan yang memberatkan tersebut dikarenakan pelaku pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Namun, yang terpenting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, di mana pengertian itu tidak meski harus diperinci, lalu terjadi kerjasama. Kerjasama tersebut dapat saja berupa gerakan isyarat tertentu saja. e. Kelima, keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan. Pencurian atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan cara membongkar, merusak atau pun denan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu.11 Pengkualifikasian jenis-jenis pencurian ke dalam beberapa jenis bukanlah tanpa alasan tersebut dikarenakan unsur-unsur dari masing-masing jenis yuridis. Pengklasifikasian pencurian yang diatur dalam Pasal 362 s.d 367 memang berbeda satu sama lain, baik itu dilihat dari segi kerugian yang diderita oleh korban, cara pelaku melakukan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Adanya perbedaan unsur-unsur delik dalam masing-masing kualifikasi tindak pidana pencurian tersebut, maka wajar apabila ketentuan dalam KUHP juga membeda-bedakan jenis pencurian ke dalam beberapa jenis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, selain juga memudahkan bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi perbuatan dari pelaku dan menerapkan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP. Adanya pengkualifikasian dalam tindak pidana pencurian, maka penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut umum dan juga hakim, akan lebih mudah untuk menerapkan ketentuan pasal-pasal yang telah dilanggar oleh pelaku. Bagi penuntut umum, pengkualifikasian delik pidana pencurian akan sangat bermanfaat dalam membuktikan unsur-unsur dakwaannya. Sedangkan bagi hakim, adanya pengkualifikasian pada delik pidana pencurian akan memberikan kemudahan untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Sebalikanya, pengkualifikasian delik pidana pencurian juga memberikan manfaat kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa, yakni terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berbeda dengan delik pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP disebut dengan pencurian dengan kualifikasi" (gegualificeerd diefstal"). Oleh Wirjono Prodjodikoro disebut dengan istilah "pencurian khusus" karena pencurian itu dilakukan dengan cara-cara tertentu.12 Andi Hamzah menyatakan bahwa "pencurian dengan pemberatan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan diderita oleh masyarakat. Sebab, selain kerugian secara ekonomis (materi), pencurian dengan kekerasan juga akan menimbulkan kerugian secara fisik dan 11SR. Sianturi, 2002, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Jakarta : Storia Grafika , h. 604-605 12Wirdjono Prodjodikoro, 2007, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung : Refika Aditama, h. 57. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 914
psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat atau korban yang mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya)."13 Ketentuan tindak pidana pencurian pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, menyebutkan: 1. Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun : a. Pencurian ternak b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang; c. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang terutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak; d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama e. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan cara membongkar (braak), mematahkan (verbreking) atau memanjat (inkliming) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan No. 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut pencurian berkualifikasi, pada dasarnya merupakan pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut Pasal 363 KUHP, suatu tindak pidana pencurian dapat dikualifikasikan sebagai pencurian pemberatan, apabila : 1. Objek barang atau benda yang dicuri adalah ternak. Menurut Pasal 101 KUHP, ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memakan biak dan babi. 2. Pencurian dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Menurut R. Soesilo, antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri harus betul-betul mempergunakan kesempatan itu guna melakukan pencurian.14 3. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang mudah ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak. Menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, dengan mendasarkan pada Yurisprudensi adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain- lainnya.15 Selanjutnya, pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada 13Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, h. 106. 14R. Soesilo, Op.cit, h. 251 15P.A.F. Lamintang, 2007, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, h. 11 Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 915
pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas.16 4. Pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam hal ini, unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 5. Pencuri itu masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan sebagai membongkar. Sedangkan mengenai pengertian kunci palsu, menurut Pasal 100 KUHP adalah "anak kunci palsu termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci". Ketentuan hukum mengenai pencurian dengan kualifikasi pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pengkualifikasian ini bukanlah bermaksud untuk menegaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan bertujuan untuk membedakan antara pencurian biasa dengan pencurian yang dikualifikasi dengan pencurian pemberatan, untuk membedakan antara pencurian yang dikualifikasi dengan pencurian pemberatan dengan pencurian ringan, dan untuk melihat hubungan antara pencurian yang dikualifikasi dengan pencurian pemberatan dengan pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 2. Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Satreskrim Polres Tanjung Balai Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Obat-Obatan Dari RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Dalam Bahasa Belanda opsporing berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.17 Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan adalah "serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yag terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya".18 Secara normatif, pengertian penyidikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Polri, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Fungsi penyidikan secara konkrit adalah untuk memperoleh keterangan mengenai :19 a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan, berkaitan dengan penerapan asas legalitas. b. Kapan tindak pidana itu terjadi atau dilakukan, berhubungan dengan tempos delicti. c. Di mana tindak pidana itu dilakukan, berhubungan dengan locus delicti. 16Ibid, h. 12 1717Jur. Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta :Sinar Grafika, h. 20 18M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika, h. 109. 19Didik Endro Purwoleksono, 2015, Hukum Acara Pidana, Surabaya : Airlangga, h. 62. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 916
d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan, berhubungan dengan instrumentia delicti. e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan, bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait modus operandi tindak pidana. f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan, untuk mendapatkan keterangan tentang motif dilakukannya tindak pidana, misalnya motif dendam. g. Siapa pelakunya, bertujuan untuk menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabanpidana. Bagian-bagian hukum acara pidana yang berhubungan dengan proses penyidikan, adalah sebagai berikut : a. Ketentuan tentang alat-alat bukti; b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik; c. Pemeriksaan di tempat kejadian; d. Pemanggilan tersangka atau tersangka; e. Penahanan sementara; f. Penggeledahan; g. Pemeriksaan atau interogasi h. Berita acara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat). i. Penyitaan j. Penyampingan perkara (opportunitas). Mengetahui kapan terjadinya suatu delik pidana, terdapat 4 (empat) kemungkinan, yaitu : a. Tertangkap tangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, yang memberikan definisi tertangkap tangan sebagai berikut : Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. b. Karena adanya laporan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP, yang berbunyi : Laporan adalah "pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana." c. Karena adanya pengaduan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP, yang berbunyi : Pengaduan adalah "pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang tindak pidana aduan yang merugikannya." telah melakukan d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita dan selanjutnya. Selanjutnya, pelaksanaan pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 KUHAP, terdapat pengecualian dalam memasuki suatu tangan, seperti diperbolehkan memasuki tempat seperti ruangan MPR, DPR, DPRD, di mana sedang berlangsung sidang, di tempat di mana sedang berlangsung ibadah, dan ruang di tempat kejadian sangat berkaitan dengan penggeledahan, tetapi dapat juga dilakukan di tempat terbuka. tempat dalam hal tertangkap Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 917
Hal penting yang harus diperhatikan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) adalah bahwa penyidik pada saat melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain, seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang.20 Sesuai perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penyidik dalam melakukan pemeriksaan perlu terlebih dahulu mengamankan rekaman CCTV, jika pada TKP terdapat CCTV. Pengamanan rekaman CCTV penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan, karena dari rekaman CCTV tersebut biasanya akan dapat diketahui bagaimana proses peristiwa pidana itu terjadi. Sehingga akan lebih memudahkan atau membantu penyidik dalam melakukan penyidikan dan pengembangan penyidikan. Selain itu, rekaman CCTV juga dapat dijadikan sebagai bukti elektronik, berupa rekaman digital dapat pula dijadikan sebagai alat bukti, jika didalam rekaman digital tersebut tersimpan atau terekam gerak-gerik dari tersangka sewaktu melakukan aksi kejahatan atau perbuatan pidana yang disangkakan. Pemeriksaan di tempat kejadian umumnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, biasanya penyidik akan memanggil dokter ahli usntuk mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Dalam Pasal 7 ayat (1) butir b KUHAP ditentukan bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat Polri) mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Pada butir h pasal itu menyebutkan, bahwa penyidik berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pertama. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki penyidik di atas, kemudian menjadi dasar pemanggilan terhadap seorang dokter untuk melakukan pemeriksaan, apabila dokter tersebut menolak panggilan dari penyidik, maka orang ahli atau dokter yang dipanggil itu diancam dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi: "Barangsiapa dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban menurut undang-undang sebagaimana yang harus dilakukan, dalam perkara pidana diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan dan dalam perkara lain, penjara selama-lamanya enam bulan. Sebagai bukti telah dilakukannya pemeriksaan di tempat kejadian, maka penyidik penting untuk mengabadikan tindakan pemeriksaan tempat kejadian itu dalam bentuk gambar atau foto. Seiring perkembangan zaman, dengan kecanggihan handphone android atau smart phone, untuk melakukan dokumentasi terhadap pemeriksaan tempat kejadian, saat sekarang ini tidaklah menjadi masalah yang terlalu sulit bagi penyidik. Selanjutnya, penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, karena kewajibannya mempunyai maka penyidik berwenang untuk memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka ataupun sebagai saksi. Apabila orang yang dipanggil (baik itu kedudukannya sebagai tersangka ataupun saksi) tidak mau datang t anpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau dating tanpa alas an yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP. Pengungkapan kasus pencurian obat-obatan oleh Satreskrim Polres Tanjung Balai bermula dari laporan dari salah satu pegawai RSUD Tengku Mansyur, yaitu Zulkifli. Laporan tersebut dilakukan setelah pihak rumah sakit yang menyadari bahwa gudang obatnya telah 20M. Yahya Harahap, Op.cit, h. 112. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 918
dibobol. Setelah mengetahui peristiwa pembobolan gudang obat-obatan tersebut, pihak rumah sakit kemudian membuat laporan ke Polres Tanjung Balai, sesuai Laporan Polisi nomor: LP/168/VI/2020/SU/Res T Balai, tanggal 15 Juli 2020. Satreskrim Polres Tanjung Balai kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian penyidik Satreskrim Polres Tanjung Balai memanggil dan memeriksa saksi-saksi. Setelah melakukan pemeriksaan, dugaan mengerucut kepada beberapa orang petugas RSUD, yaitu Pandu Prakasa berusia 34 Tahun bekerja sebagai petugas kebersihan dan Ricky Orkardo berusia 39 Tahun yang merupakan Aparatur Sipil Negara dari RSUD tersebut.21 Setelah dilakukan pengembangan, selain tersangka tersebut di atas, penyidik juga menangkap dan menetapkan tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam kasus pencurian obat-obatan di RSUD T. Mansyur Tanjung Balai, yaitu : Ihsan, Azan dan Gonggom Bob Wibowo Siregar alias Bowo, yang merupakan pegawai honor (magang) di RSUD T. Mansyur Tanjung Balai. Pada bulan April 2020 saat Gomgom Bob Wibowo Siregar alias Bowo sedang berada dirumahnya, datang dua orang laki-laki bernama Ihsan dan Pandu dengan maksud mengajak Bowo kerumah sakit dan meminta supaya Bowo menjualkan cairan infus milik Ihsan dan Pandu sesampainya dirumah sakit, Pandu dan Ihsan memperlihatkan 80 botol infus kepada Bowo yang diambil dari ruang Kramsal, dan menyuruh Bowo menjualkan, hingga akhirnya Bowo berhasil menjualkan 40 botol infus kepada seorang bernama Tantri, dan 40 botol lagi ke seorang yang lupa namanya, dari hasil penjualan Bowo mendapat keuntungan sebesar Rp 160.000. Kemudian perbuatan tersebut berlanjut ke hari berikutnya yang mana Bowo menjualkan lagi infus yang dicuri Ihsan dan Pandu sebanyak 60 botol kepada Mariche Panjaitan, dari hasil penjualan Bowo mendapat keuntungan Rp 120.000. Peristiwa pencurian tersebut kemudian berlanjut, yakni pada hari Selasa 26 Mei 2020, ketika Pandu selesai bekerja sebagai Cleaning Service di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai bertemu dengan Ihsan, Azan, Riki di RSUD Dr.Tengku Mansyur tersebut, lalu Ihsan berkata kepada Pandu dan lainnya dengan perkataan ayok kita cari can " (dalam artian kita melakukan pencurian barang barang milik rumah sakit tersebut), melihat keadaan Rumah Sakit dalam keadaan sepi, Pandu mencari tong sampah, Ihsan, dan Azan pergi menuju kamar Kramsal tepatnya disamping jendela ruangan yang didalamnya terdapat cairan infus. Selanjutnya, Riki menuju keruangan Polianak dengan maksud memantau keadaan sekitar Rumah Sakit, setelah Pandu mendapat tong sampah langsung menuju keruangan, kemudian Azan pergi ke kamar mandi dengan maksud berpura-pura memberus lantai kamar mandi agar orang lain tidak curiga, lalu Pandu dan Ihsan pun berhasil masuk ke ruang dengan cara membuka papan pada jendela yang mengakibatkan papan yang menutupi jendela tersebut rusak, lalu para tersangka masuk dan mengambil 4 kotak cairan infus yang disamping jendela ruangan Kramsal. Setelah itu, Ihsan kemudian meletakkan keempat kotak yang berisikan cairan infus tersebut ke dalam tong sampah dan membawa tong sampah yang berisikan empat kotak cairan infus menuju ke arah belakang rumah sakit, selanjutnya Riki pun pergi menuju arah belakang sambil menggunakan mobil yang pada saat itu berada di depan rumah sakit. Sedangkan, Pandu, Ihsan, dan Azan tiba dibelakang rumah sakit sambil menunggu Riki, setelah datang dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza lalu Pandu, Ihsan, dan Azan langsung memasukkan keempat kotak yang berisikan cairan infus ke dalam mobil. Setelah itu, Riki pun pergi membawa keempat kotak yang berisikan cairan infus tersebut. Dalam 21Wawancara dengan Rapi Pinarki, selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai pada tanggal 21 April 2021. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 919
waktu yang tidak begitu lama, Riki kemudian datang kembali dan menyerahkan uang kepada masing-masing sebanyak Rp 100.000. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Satreskrim Polres Tanjung Balai, dapat diketahui bahwa pelaku pencurian obat-obatan dari gudang obat RSUD T. Mansyur Tanjung Balai melibatkan lebih dari dua orang, bahkan dalam dikatakan sebagai sebuah komplotan. Karena terlibatnya beberapa orang yang memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan perbuatan pencurian tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyidik kemudian menjerat para pelaku dengan pencurian pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, dan ke-5e KUHP. Berdasarkan kronologis kasus, bahwa pencurian obat-obatan yang dilakukan oleh para tersangka di gudang obat-obatan RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai adalah dengan cara membuka papan pada jendela yang mengakibatkan papan yang menutupi jendela tersebut rusak. Setelah merusak jendela, kemudian para tersangka masuk ke dalam gudang dan mengambil obat-obatan dari dalam gudang dan membawanya ke belakang rumah sakit untuk selanjutnya di masukkan ke dalam mobil yang telah dised iakan oleh tersangka lainnya. Perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini, peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para tersangka paling tidak melibatkan 4 orang, yaitu: Pandu Prakasa, Ihsan, Azan petugas kebersihan dan Ricky Orkardo salah satu ASN atau Pegawai RSUD T. Mansyur Tanjung Balai. Dengan demikian, pencurian tersebut dapat pula dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4e, karena dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Cara para tersangka melakukan pencurian obat-obatan dari dalam gudang obat-obatan milik RSUD T. Mansyur Tanjung Balai adalah dengan cara membongkar papan jendela. Setelah papan jendela rusak dan terbongkar, maka kemudian tersangka Pandu Prakasa dan Ihsan masuk kedalam gudang, sedangkan tersangka azan berpura-pura membersihkan kamar mandi untuk menghilangkan kecurigaan. Selanjutnya, para tersangka memasukkan obat - obatan ke dalam tong sampah dan membawanya ke belakang rumah sakit. Sementara itu, tersangka Ricky telah menunggu dengan mobil yang telah disediakan untuk mengangkut dan membawa obat-obatan yang telah berhasil dicuri dari dalam gudang. Dengan demikian, perbuatan para tersangka juga telah bersesuaian dengan unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHP. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka cukup beralasan secara yuridis bagi penyidik untuk menjerat para tersangka dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4e, dan ke-5e KUHP, karena dari hasil pemeriksaan pada saat proses penyidikan diperoleh keterangan dari para tersangka yang mengarah pada perbuatan pencurian yang dikualifikasi sebagai pencurian dengan kualifikasi pemberatan.22 3. Unsur-Unsur Pidana Kasus Pencurian Obat-Obatan Dari Rsud Tengku Mansyur Tanjung Balai, Sehingga Para Pelaku Dijerat Dengan Pasal 363 Kuhp Oleh Penyidik Satreskrim Polres Tanjung Balai Delik pencurian adalah delik yang paling umum dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. 23 Pencurian dengan pemberatan, maksudnya adalah pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 disertai dalam keadaan memberatkan. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP memiliki pengertian yaitu : "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama 22Wawancara dengan Rinaldi Ramadhan, Kanit 3 Satreskrim Polres Tanjung Balai, pada tanggal 21 Ap ril 2021. 23Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta : Sinar Grafika, h. 91 Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 920
sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara, selama- lamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp.900- (K.U.H.P. 35, 364, 366, 486)".24 Mengetahui unsur-unsur delik pencurian dengan pemberatan pada kasus pencurian obat-obatan dari dalam gudang Rumah Sakit T. Mansyur Tanjung Balai, maka dapat dilihat dalam Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/ PN. Tjb. Dalam putusan ini, Penuntut Umum umum telah mengajukan salah satu terdakwa pelaku pencurian obat-obatan dari dalam gudang Rumah Sakit T. Mansyur Tanjung Balai ke muka persidangan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu : Dakwaan primair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan subsidair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas, sehingga majelis hakim tentunya terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair dari penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4, ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal-pasal didakwakan oleh penuntut umum, yaitu : 1. Barang siapa; 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Ad. 1. Unsur Barangsiapa Unsur barangsiapa dalam suatu delik pidana, termasuk dewlik pencurian menunjukkan pada kedudukan subjek hukum sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur "barang siapa" disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai normaddressat atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Dengan kata lain, unsur barangsiapa dimaksudkan oleh pembuat undang-undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Adapun subjek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Pandu Perkasa Barimbing yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam dakwaan. Dalam hal ini, Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan perbuatannya secara sadar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani. Pada diri dan perbuatan Terdakwa, juga tidak ditemukan alasan untuk meniadakan atau menghapus pidana, baik alasan pemaaf (schulduitsluittingsgrond) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond). Dengan demikian, jelas bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum 24R. Soesilo, Op.cit, h. 241 Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 921
adalah Terdakwa Pandu Perkasa Barimbing, terdapat kekeliruan orang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi. Ad.2 Unsur mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. juga tidak ialah perbuatan mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomis. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Apabila barang yang dicuri itu berupa benda cair, misalnya air atau bir, maka pengambilan barang atau benda cair tersebut dapat dilakukan dengan membuka kran untuk mengalirkannya ke dalam botol atau pun mengalirkannya ke suatu pipa, bahkan mengalirkan tenaga listrik melalui kawat atau kabel, juga dianggap sebagai delik pencurian.25 Unsur pokok dalam delik pencurian Mengambil adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada bulan Mei 2020 dan berlanjut sampai pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 39 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya di daerah RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Terdakwa bersama Saudara Ikhsan Hidayat Marpaung, Saudara Azan Muddin Alias Azan Dan Saudara Ibrahim Alias Bayu (masing-masing berstatus DPO) telah mengambil barang berupa obat-obatan dari berbagai merk dan cairan RL (Ringer Laktat) sebanyak 98 box (1980 pls) milik RSUD Tengku Mansyur. Setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan jumlah perbekalan farmasi yang telah hilang diperoleh bahwa jumlah obat yang hilang dari gudang farmasi yang letaknya di belakang ruang ICU ada sebanyak 42 item jenis/merk obat sedangkan cairan infus jenis Ringer Laktat (RL) yang disimpan di ruang kramsal yang hilang sebanyak 98 box atau sama dengan 1980 pls (botol). Rincian ke 42 jenis obat tersebut adalah sebagai berikut : No Nama Obat Satuan Harga Jlh yang hilang 4 42 1 5 2 120 150 90 2 5 14 12 3 1 48 Ampicilin Azitromicin tab Atropinsulfatinj Atorvastatin Amlodipin Asering Betametason cream Berotec Calciglukonat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Captopril 11 Dopamin 12 Combifen 13 Dulcolax sup 14 EfedrinHCl 15 Hydrocortison Cream Box Box Box Box Box Pls Tube Botol Box Box Box Box Pac Box Tube Rp. 346.839. 99 Rp. 1. 493.507, 40 Rp. 169.400,00 Rp . 574.997,50 Rp. 51.480,00 Rp. 1.157.508,00 Rp. 553.410,00 Rp. 8.235.810,00 Rp. 496.848,00 Rp. 34.001,00 Rp. 431.200,00 Rp. 1.201.200,00 Rp. 885.000,60 Rp. 85.690,00 Rp. 118.800,00 25Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : Refika Aditama , h.15 Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 922
16 Hydroclortiazid 17 Ketokonazole 18 Ketorolac 19 Metformin 20 Metoklamid 21 Methylprednisolone inj 22 Micardis80 mg 23 Nitrocaf 24 Nasacort 25 Natriumdiklofenak 26 Dekstrose 5% 27 Dekstrose 10% 28 KCL 29 Aqua bidest 30 Retaphyl 31 32 33 34 35 36 37 Tetrasiklin 38 Vitamin B6 39 Vitamin B1 40 Vitamin C 41 Zinc syrup 42 Zinc Tablet Total Kehilangan Sprol Strreptomisin Injeksi Sulfadiazin Salbutamol Simvastatin Symbicort 120 Box Tube Box Box Box Amp Box Box Botol Box Pls Pls Botol Box Box Box Box Tube Box Box Botol Box Box Box Box Botol Box 3 157 19 21 6 85 20 3 44 1 90 20 120 120 7 2 1 44 10 5 20 2 2 35 12 36 1 Rp. 48.899,40 Rp. 395.310,30 Rp. 2.069.100,00 Rp. 401.940,00 Rp. 72.600,00 Rp. 979.624,75 Rp. 2.379.960,00 Rp. 491.399,70 Rp. 4.927.991,20 Rp. 6.799,99 Rp. 662.706,00 Rp. 160.050,00 Rp. 373.560,00 Rp. 343.200,00 Rp. 825.293,70 Rp. 547.800,00 Rp. 305.759,99 Rp. 910.791,20 Rp. 67.001,00 Rp. 621.500,00 Rp. 9.758.386,00 Rp. 64.600,80 Rp. 27.599,00 Rp. 322.014,00 Rp. 131.538,00 Rp. 131.551,20 Rp. 55.100.10 Rp 42.917.768,8 Diketahui bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan korban, artinya sesuatu yang dicuri berupa barang atau benda yang bernilai ekonomis atau barang yang diambil itu haruslah berharga. Dengan demikian, barang yang diambil itu tidak selalu bersifat ekonomis, melainkan juga ternasuk berupa barang yang berharga bagi seseorang dan sangat dibutuhkan oleh seseorang, meskipun tidak memiliki nilai ekonomis yang begitu signifikan. Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut merupakan barang-barang medis milik dari RSUD Dr. Tengku Mansyur. Setelah dilakukan penghitungan keseluruhan, diketahui bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan rekanrekannya tersebut, RSUD Dr.Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai mengalami kerugian sebesar Rp.57.825.668,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan perincian Rp. 42.917.768,8 merpakan 42 (empat puluh dua) item obat yang dicuri ditambah dengan 98 box cairan RL senilai Rp. 14.907.899,2. Dimaksudkan sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut. Sedangkan maksud seluruhnya milik orang lain adalah, bahwa keseluruhan barang atau benda yang dicuri tersebut memang secara keseluruhan adalah kepunyaan orang lain. Artinya si pencuri di dalamnya tidak sama sekali tidak berhak atau memiliki sebagian dari benda atau barang yang dicuri itu. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 923
Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Semua bagian unsur-unsur delik pencurian yang disebutkan di atas, haruslah dipenuhi dalam suatu delik pencurian. Dengan demikian, penyidik di dalam menjerat tersangka dengan delik pencurian, maka terlebih dahulu harus memastikan bahwa unsur-unsur dari perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur pidana dari bentuk pokok tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiriatau untuk dijadikan sebagai barang miliknya sendiri. Dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan dan melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa seizin dari pemiliknya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diketahui bahwa pada bulan Mei 2020 dan berlanjut sampai pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 39 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya di daerah RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Terdakwa bersama Saudara Ikhsan Hidayat Marpaung, Saudara Azan Muddin Alias Azan Dan Saudara Ibrahim Alias Bayu (masing-masing berstatus DPO) telah mengambil barang berupa obat-obatan dari berbagai merk dan cairan RL (Ringer Laktat) sebanyak 98 box (1980 pls) milik RSUD Tengku Mansyur. Hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp.8 0.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa bersama dengan rekanrekannya yang mengambil barang berupa obat - obatan dari berbagai merk dan cairan RL (Ringer Laktat) sebanyak 98 box (1980 pls) milik RSUD Tengku Mansyur dilakukan tanpa izin ataupun persetujuan dari RSUD Dr. Tengku Mansur dan selanjutnya dijual seolah-olah barang tersebut merupakan miliknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Ad.4 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pengertian "diwaktu malam" menurut ketentuan Pasal 98 KUHP berarti waktu antara matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang mengambil barang berupa obat-obatan dari berbagai merk dan cairan RL (Ringer Laktat) sebanyak 98 box (1980 pls) milik RSUD Tengku Mansyur dilakukannya secara berlanjut dan seluruhnya dilakukan setelah Pukul 18.00 WIB pada bulan Mei 2020 atau dengan kata lain setelah matahari terbenam. terbenam dan matahari Barang berupa obat-obatan dari berbagai merk dan cairan RL (Ringer Laktat) sebanyak 98 box (1980 pls) yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dari RSUD Dr. Tengku Mansyur tersebut, merupakan barang-barang medis milik RSUD Dr. Tengku Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 924
Mansyur yang tersimpan di beberapa tempat, yakni ruang kramsal dan di ruang Gudang farmasi tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh pejabat berwenang di RSUD Dr. Tengku Mansyur. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi. Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berarti perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang untuk agar selesainya delik yang dilakukannya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada bulan Mei 2020 dan berlanjut sampai pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 39 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya di daerah RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ikhsan Hidayat Marpaung, Saudara Azan Muddin Alias Azan Dan Saudara Ibrahim Alias Bayu, dan Saudara Igun (masing- masing berstatus DPO) telah mengambil barang berupa obat-obatan dari berbagai merk dan cairan RL (Ringer Laktat) sebanyak 98 box (1980 pls) milik RSUD Tengku Mansyur. Barang-barang yang diambil Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut selanjutnya dijual yang mana dari hasil penjual tersebut telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi. Ad.6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ikhsan Hidayat Marpaung, Saudara Azan Muddin Alias Azan dan Saudara Ibrahim Alias Bayu (masing-masing berstatus DPO) telah mengambil barang berupa obat- obatan dari berbagai merk dan cairan RL (Ringer Laktat) sebanyak 98 box (1980 pls) milik RSUD Dr. Tengku Mansyur yang dilakukan secara berlanjut pada bulan Mei 2020 sampai pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020. Di mana barang-barang milik RSUD Dr. Tengku Mansyur tersebut tersimpan di ruang kramsal dan ruang Gudang farmasi yang terletak di belakang ruang ICU RSUD Dr. Tengku Mansyur. Adanya berbagai kerusakan yang terdapat dalam gudang farmasi Rumah Sakit , maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya tersebut, dilakukan dengan merusak bagian jendela dan menjebol asbes pada ruang kramsal serta merusak besi ventilasi pada ruang Gudang farmasi guna mencapai tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya bisa mengambil barang-barang milik RSUD Dr. Tengku Mansyur. Dengan demikian, unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi. Ad.7 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Menurut ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan bentuk dari perbuatan berlanjut (voortgezzette handeling). Untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut, maka harus terlebih dahulu menunjukkan 3 (tiga) persyaratan, yakni: (i) adanya kesatuan Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 925
kehendak; (ii) perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan (iii) factor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ikhsan Hidayat Marpaung, Saudara Azan Muddin Alias Azan Dan Saudara Ibrahim Alias Bayu (masing-masing berstatus DPO) telah mengambil barang berupa obat- obatan dari berbagai merk dan cairan RL (Ringer Laktat) sebanyak 98 box (1980 pls) milik RSUD Tengku Mansyur yang dilakukannya pada tanggal yang tidak diingatnya pada bulan Mei 2020 sampai terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB. Selain total 42 (empat puluh dua) item tersebut, Terdakwa juga mengambil cairan RL (Ringer Laktat) sebanyak 98 box (1980 pls) yang dilakukannya sepanjang bulan Mei 2020. Melihat syarat kesatuan kehendak, perbuatan yang sejenis, dan hubungan waktu yang berdekatan dalam unsur pidana perbuatan berlanjut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdawka tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (vortgezzette handeling) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi. Oleh karena itu, semua unsur dari Pasal dakwaan Primair dari Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasi sebagai "pencurian dengan pemberatan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan". Apabila memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4e dan ke-5 e KUHP, maka unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal tersebut secara keseluruhan terdapat dalam perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka, terkait dengan pencurian obat-obatan dari gudang RSUD T. Mansyur Tanjung Balai. Rangkaian peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para tersangka, dan melihat peran dari masing-masing tersangka dalam pencurian tersebut, maka terlihat bahwa pencurian itu dilakukan lebih dari orang, di mana masing-masing dari tersangka mempunyai dan berperan sesuai dengan perannya demi terwujudnya niat para pelaku untuk mengambil dan menguasai barang yang akan dicuri dari gudang RSUD T. Mansyur tersebut. Dari rangkaian peristiwa pencurian tersebut, terlihat bahwa masing-masing tersangka adalah sebagai pembuat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Tidak bertindak sebagai pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Menurut Pasal 55 KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan suatu peristiwa pidana, yaitu : 1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakjukan perbuatan itu; 2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaka membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dalam doktrin hukum pidana, orang yang melakukan (pleger) ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri.26 Selanjutnya, orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka disini paling sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh melakukan (pleger). Di sini, bukanlah orang itu sendiri yang melakukan 26R. Soesilo, Op.cit, h. 72 Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 926
peristiwa pidana itu, tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian orang yang menyuruh melakukan itu dipandang sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.27 Selain pelaku, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang disuruh melakukan, dalam hukum pidana berkaitan dengan status dari keterlibatan seseorang dalam suatu peristiwa pidana, dikenal pula istilah orang yang turut melakukan (medepleger). Dalam hal ini, paling tidak ada dua orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Di sini kedua atau kesemua orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Artinya, peran dari masing-masing dalam mewujudkan peristiwa pidana tersebut haruslah nyata, tidak boleh bersifat menolong atau hanya sebatasa persiapan untuk melakukan perbuatan atau peristiwa pidana saja. Jika hanya sebatas persiapan atau menolong, maka tidak termasuk dalam pasal ini, melainkan termasuk dalam ketentuan Pasal 56 KUHP, yang dikualifikasi sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.28 Memperhatikan kronologis peristiwa dan rangkaian perbuatan dari masing-masing tersangkat, maka dapat dikatakan bahwa para tersangka bertindak sebagai pembuat tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP, dapat diterapkan terhadap para tersangka, mengingat unsur- unsur dari pasal ini bersesuaian dengan keadaan dan cara para tersangka dalam melakukan pencurian obat-obatan dari gudang obat RSUD T. Mansyur Tanjung Balai. Dengan demikian, cukup beralasan dan mendasar secara hukum bagi penyidik menjerat para tersangka dengan pencurian pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3e, ke-4e dan ke-5e, yang ditetapkan sebagai pasal yang menjerat perbuatan para tersangka proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan sebagai dasar dalam pelimpahan perkara ke penuntut umum guna mengadakan penuntutan terhadap para tersangka oleh penuntut umum di muka persidangan. IV. KESIMPULAN 1. Pengaturan dan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang terdiri dari dua ayat, dan pada ayat pertama terdiri dari beberapa sub ayat, yaitu ke 1e, ke-2e, ke-3e, ke-4e dan ke-5e. Masing-masing menjelaskan tentang keadaan dan unsur-unsur pidana tambahan dari bentuk pokok tindak pidana pencurian yang diatuur dalam Pasal 362 KUHP, yang menjadi dasar pemberatan pidana. 2. Penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tanjung Balai dalam mengungkap kasus pencurian obat-obatan dari RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai, diawali dari adanya laporan dari pihak RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai, yakni saudara Zulkifli. Dalam laporan tersebut pelapor menyampaikan adanya kehilangan sejumlah obat-obatan dari gudang RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai, yang merugikan pihak rumah sakit sebesar Rp. 46. 000.000. 3. Unsur-unsur pidana dalam kasus pencurian obat-obatan dari RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai, terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4e, di mana pencurian dilakukan lebih dari dua orang secara bersama-sama. Selain itu, para tersangka dalam melakukan pencurian tersebut telah melakukan pembongkaran jendela gudang obat- obatan RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai, sehingga memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3e, ke-4e dan ke-5e. DAFTAR PUSTAKA 27Ibid, h. 73 28Ibid, h. 73-74 Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 927
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; RajaGrafindo Persada. Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, h. 106. -----------, 2015, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta : Sinar Grafika. Didik Endro Purwoleksono, 2015, Hukum Acara Pidana, Surabaya : Airlangga. Ediwarman, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Medan; Sofmedia. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta; RajaGrafindo Persada. Jur. Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta :Sinar Grafika. M. Sudrajat, 1996, Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung : Remadja Karya. M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika. P.A.F. Lamintang, 2007, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Kencana Media Group. R. Soesilo, 2010, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lengkap Beserta Komentar- Komentarnya, Bogor : Politea. SR. Sianturi, 2002, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Jakarta : Storia Grafika. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatf Kualitatid dan R&D, Bandung; Alfabeta. Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Rajawali Pers. Wirdjono Prodjodikoro, 2007, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung : Refika Aditama. --------------, 2010, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : Refika Aditama. SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072 LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072. LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072 Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer- reviewed articles. survey and original research MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119 Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 928
GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120 Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". International Journal of Innovation, Creativity 2020, 10, SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. JURNAL RETENTUM, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: Date accessed: 09 sep. 2021. and Change. Volume 13, Issue Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. JURNAL RETENTUM, 2(1), 90-98. Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89. Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDI KAN KABUPATEN KARO. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 308-320. Retrieved from Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. International 472-478. Journal of Science, Technology & Management, 2(2), Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885 Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882 Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid -19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298-309. ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEpa, from 6(1), 397-401. Retrieved ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 929
environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259 Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367 Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For Banks. Development the of Results the Assets of Islamic Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELI TI AN PENDIDIKAN 54-57. SOSIAL HUMANIORA, 6(1), Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53. Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355. Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119-122. Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN JURNAL PENELITIAN JASA RAHARJA MEDAN. NASABAH PT. PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG BULAN PADANG MEDAN, Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 930