Kata Pengantar Sebagai lembaga pendidikan tinggi Kristen yang didirikan oleh Prof. Dr. Sutan Gunung Mulia, Meester in de Rechten Yap Thiam Hien, dan Bapak. Benyamin Philips Sigar, yang membawa amanat Sidang Raya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI) Ke-2 tahun 1953, UKI berpegang pada tujuan penyelenggaraan pendididikan tinggi yang tertera dalam visi awalnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, sebagai sumbangsih masyarakat Kristen di Indonesia pada negara yang baru saja merdeka ketika itu. 'Mencerdaskan' dan 'Sumbangsih' menjadi 2 kata kunci dalam pendirian tersebut dan menjadi tekad pelayanan UKI ke depan. Dikuatkan dengan motto pelayanan UKI, kedua kata kunci yang menjadi semangat UKI dalam melayani masih tetap relevan hingga saat ini, bahkan dalam pelayanannya. Dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-66 tahun 2019, Universitas Kristen Indonesia juga menerbitkan buku "UKI untuk Negeri 2019", yang berisi tulisan para dosen dan mahasiswa sebagai sumbangsih mereka kepada masyarakat. Penerbitan buku dalam rangka Dies Natalis UKI juga sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam menjalankan fungsi tridarmanya. Sumbangsih terhadap bangsa Indonesia dalam upaya menghasilkan SDM yang unggul, tangguh serta berdaya saing, Universitas Kristen Indonesia digerakkan oleh para pengajar yang perlu selalu meningkatkan keahlian, mengasah ilmu dan keterampilannya agar selalu relevan dalam pengajaran sehingga berbagai tantangan yang dihadapi dapat direspon dengan baik. Untuk itulah, dalam menjalankan fungsi tridarmanya, para dosen berkontribusi juga, menuliskan buah pikirannya agar dapat menjadi inspirasi bagi para pembacanya selain sebagai tanggung jawab keilmuannya. Semoga sumbangan pemikiran mereka yang tertuang dalam kumpulan tulisan di buku ini dapat mencerahkan pembacanya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati semua upaya dan kerja keras kita untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Jakarta, 15 Oktober 2019 Rektor Dr. Dhaniswara K. Harjono, S. H. , M. H. , M. B. A i
Daftar Isi Kata Pengantar ... Familia Novita Simanjuntak Pendidikan Ala Universitas Kristen Indonesia untuk NKRI Berkelanjutan ... Noh Ibrahim Boiliu Pedagogi Kasih dan Pedagogi Partisipatif Sebagai Pendekatan dalam Pembelajaran di Era 4.0 ... E. Handayani Tyas UKI Siap Bersaing dan Bersanding di Era Revolusi Industri 4.0 ... Posma Sariguna Johnson Kennedy Permasalahan Strategis Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara: Dulu Pintu Belakang,Kini Merupakan Teras Depan ... Osbin Samosir Penguatan Demokrasi Dari Pemilukada : Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015, 2017, Dan 2018 ... Mesta Limbong Blended Learning Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Guru) Di Program Studi Managemen Pendidikan Di Universitas Kristen Indonesia (Studi Kasus Di Toraja Utara) ... Melinda Malau Tantangan Profesi Akuntan Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Dan Peluangnya Dalam Society 5. 0 ... Angel Damayanti Mewujudkan Indonesia Aman, Damai dan Bebas Radikalisme dalam Perspektif Perguruan Tinggi Kristen ... 101 Hasian Leniwita Tantangan dan Peluang Perawat Indonesia Pada Era Revolusi Industri 4. 0 ... 111 Ied Veda R. Sitepu Mencari Relasi Ideal antara Universitas Kristen Indonesia dengan Alumninya ... 118 Daniel Polii, Siska Widora dan Debora Theresia Kesiapan Anak Binaan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Diri Dan Orientasi Masa Depan ... 131 Indah Novitasari, M.Si (Han) Gerakan Filantropi Sebagai Upaya Pembentukan Opini Publik : Studi Kemunculan Platform Donasi Digital 148 i i 1 14 25 35 54 84 92
UKI UNTUK NEGERI ii
UKI UNTUK NEGERI iii
PENDIDIKAN ALA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA UNTUK NKRI BERKELANJUTAN Familia Novita Simanjuntak Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abstrak Pembangunan berkelanjutan telah menjadi arus utama dunia sampai dengan tahun 2030 . Universitas Kristen Indonesia (UKI) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia menjadi bagian dalam stakeholders yang menentukan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jejaring triple helixpartnership. Tulisan ini bertujuan untuk memberi beberapa usulan sebagai inspirasi pengembangan pendidikan a'la UKI yang dibutuhkan oleh NKRI dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui kualitas sumber daya manusia. Usulan-usulan tersebut disusun menjadi lima bagian namun tetap mempunyai keterhubungan berupa kolaborasi kerja. Lima bagian tersebut yaitu pengentasan kemiskinan dalam pendidikan bersama Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sastra, terobosan bagi layanan kesehatan dan pemenuhan gizi nasional melalui pendidikan bersama Fakultas Kedokteran dan Fakultas Vokasi, harmonisasi pemanfaatan dan penegakan ketertiban umum melalui pendidikan bersama Fakultas Hukum, percepatan pembangunan berkelanjutan oleh pendidikan bersama Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan pencapaian karakter SDM yang tangguh dan sejahtera melalui kolaborasi multi dimensi bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keterhubungan antar bagian menjalin satu kesatuan mata rantai pendidikan yang dapat menjadi teror penyeimbang atas teror kekuatan uang (the power of money) dalam rangka membangun peradaban NKRI yang berkelanjutan. Kata kunci: Pendidikan a'la UKI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendahuluan Saya memilih kata berkelanjutan (sustainable) atas dasar arus utama (mainstream) dunia sampai dengan tahun 2030 yaitu perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable developmentgoals). Kata berkelanjutan ini pun saya tempelkan sebagai keterangan bagi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan harapan bahwa tidak hanya pembangunannya saja yang berkelanjutan, melainkan eksistensi NKRI tetap berkelanjutan sampai sepanjang masa, mengingat NKRI mempunyai potensi sekaligus risiko yang besar dengan keanekaragaman hayati dan sosial budayanya. Sehingga, makna berkelanjutan yang saya maksud yaitu kemampuan NKRI mengoptimalkan potensinya dan di saat yang bersamaan juga mampu mengendalikan risiko selama perjalananan eksistens i NKRI sebagai salah satu negara besar kepulauan di dunia. 1
Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi swasta pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1953. Berdasarkan catatan sejarah bahwa fakultas pertama UKI adalah Fakultas Sastra dan Filsafat dengan sub-fakultas Pedagogik dan Sastra, dan Fakultas Ekonomi. Catatan sejarah tersebut menyatakan bahwa UKI hadir oleh semangat para tokoh nasional Kristen Indonesia yang ingin berkontribusi membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mengisi lapangan pekerjaan dan dimensi kehidupan lainnya untuk mendorong percepatan pembangunan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pendirian UKI saat itu dilakukan oleh tokoh nasional Kristen Indonesia yang tergabung dalam Dewan Gereja Indonesia (saat ini PGI) melalui Yayasan UKI. Dengan demikian, peran UKI bagi kehidupan Bangsa Indonesia memang lekat pada pembangunan sumber daya manusia, namun cakupannya saat ini menjadi lebih mendalam supaya tidak hanyut dalam gelombang revolusi industri yang hempasannya seolah tidak terbatas. Selain itu, peran UKI dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia pun harus selaras dengan pencapaiantujuan pembangunan berkelanjutan yang mempunyai 17 (tujuh belas) tujuan yaitu tanpa kemiskinan (1), tanpa kelaparan (2), kehidupan yang sehat dan sejahtera (3), pendidikan berkualitas (4), kesetaraan gender (5), air bersih dan sanitasi layak (6), energi bersih dan terjangkau (7), pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (8), industri, inovasi dan infrastruktur (9), berkurangnya kesenjangan (10), kota dan komunitas berkelanjutan (11), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (12), penanganan perubahan iklim (13), ekosistem laut (14), ekosistem daratan (15), perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (16), kemitraan untuk mencapai tujuan (17). Keanekaragaman hayati dan sosial budaya NKRI menjadi 2 (dua) kekuatan yang mempunyai 2 (dua) kutub yaitu tantangan dan peluang, khususnya dalam hempasan gelombang revolusi industri. Tantangan yang dimaksud terutama terkait identitas NKRI yang sangat beragam sosial budayanya sehingga harus tetap konsisten dan komitmen dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat dan pengikat terkuat untuk membangun keharmonisan di dalam keberagaman. Pada dimensi lain, keanekaragaman hayati menjadi tantangan akibat kerentanannya pada kepunahan ketika pertumbuhan penduduk Indonesia tidak terkendali yang meningkatkan kebutuhan bahan pangan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran, selain akibat bencana alami UKI UNTUK NEGERI 2
atau sebagai dampak dari perubahan iklim (climate change) atau pemanasan global (global warming). Peluang dari keanekaragaman hayati Indonesia yaitu tersedianya bank gen bagi produk-produk yang dibutuhkan oleh kehidupan baik untuk produk pangan, produk estetik maupun untuk produk kesehatan. Apalagi gen hayati Indonesia bersifat endemik dengan keunikan (uniqueness) yang tinggi sehingga Indonesia mempunyai peluang untuk mendapatkan absolut benefit atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayatinya. Peluang dari dimensi keanekaragaman sosial budaya terutama terkait pada pencapaian ketahanan pangan ketika pola konsumsi penduduk Indonesia sangat beragam menurut kebudayaan masing-masing suku bangsa dan pola hidupnya pun dikembalikan menurut kearifan masing-masing budaya, artinya, kebutuhan penduduk Indonesia sangat beragam dan memberi dampak positif pada pengembangan beragam peluang usaha ekonomi untuk memfasilitasi ragam kebutuhan tersebut, sehingga secara nasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari lini usaha mikro sampai ke lini usaha makro. Tantangan dan peluang lain yang terus akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia yaitu konservasi sumber daya mineral yang membutuhkan prinsip kehati-hatian dan kearifan dalam pembuatan keputusan eksploitasi terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Luasnya cakupan tantangan dan peluang NKRI pada era revolusi industri menuntut pembangunan SDM yang mendalam dan penuh makna supaya tetap tercipta agen-agen pembaharu yang tangguh dalam persaingan dunia sekaligus mempunyai karakterlestari atassumber daya alam dan mineralnya. Tulisan ini merupakan opini personal penulis yang mengajukan beberapa ide terkait peran UKI untuk Negeri terutama dalam pembangunan sumber daya manusia yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pada era revolusi industri . Ide ini penulis sampaikan menggunakan pendekatan pola kerja melalui kolaborasi unit fakultas yang dimiliki oleh UKI. Kendati demikian, unit lainnya tetap mempunyai peran yang juga penting untuk melancarkan proses kolaborasi kerja tersebut. Pengentasan Kemiskinan Dalam Pendidikan Bersama Fakultas Ekonomi Dan Fakultas Sastra UKI UNTUK NEGERI 3
Pengentasan kemiskinan yang dimaksud tentu saja tidak sekadar menambah kuantitas materi yang dimiliki melainkan juga mental yang dapat meningkatkan kualitas kepemilikan atas sumber kehidupan baik secara materi maupun non materi yang tampak pada wujud kecintaan atas identitas suku bangsa dan budayanya yang menjadi kesatuan Bangsa Indonesia. Pembentukan mental tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan kesusastraan yang menonjolkan keunikan dan keunggulan masing-masing suku bangsa sehingga terbangun nilai-nilai kehidupan dalam rupa budaya yang beragam. Produk-produk kesusastraan itu antara lain puisi, cerita fabel, cerita pendek, dongeng, karya fiksi, film, musik, gambar, meme, ukiran, tenunan, tarian, drama, yang jika dikolaborasikan dapat membentuk sebuah jejaring usaha di bidang industri kreatif. Industri kreatif adalah salah satu industri padat karya dengan produk komersil yang harganya relatif tinggi tergantung pada permodalan, promosi dan pengembangan produk sesuai permintaan pasar. Peran Fakultas Sastra menjadi penting dalam hal memajukan industri kreatif berbasis budaya sehingga layak menjadi prospek industri di masa depan, khususnya industri pariwisata. Prospek ini dapat menjadi buah dari peluang yang disediakan oleh keanekaragaman sosial budaya NKRI yaitu berupa produsen sekaligus konsumen yang saling membutuhkan satu sama lain. Peran Fakultas Sastra tentunya sebagai mediator dan fasilitator dalam forum pertemuan (diskusi atau ajang kompetsisi) beragam budaya yang mengkolaborasikan keunggulan dan keunikannya, sehingga terjadi keterikatan yang kuat untuk saling mengenal antar suku menuju relasi yang saling mengasihi sebagai satu kesatuan Bangsa Indonesia. Alhasil perbedaan suku bukan lagi menjadi biang pecah belah melainkan menjadi alasan yang kuat untuk tetap bersatu di dalam harmoni kehidupan sebagai satu badan berbangsa dan bernegara Indonesia. Saya suku Batak, Saya Indonesia! Saya beragama Kristen, Saya Indonesia! Saya datang dari Papua, Saya Indonesia! Saya suku Tionghoa yang lahir di Tanah Dayak, Saya Indonesia! Saya beragama Islam, Saya Indonesia! Dan seterusnya. Lantas bagaimana dengan peran Fakultas Ekonomi dalam prospek industri kreatif berbasis ragam budaya ini? Tentu saja, peran itu sangat erat kaitannya dengan valuasi ekonomi untuk masing-masing keunggulan dan keunikan suku bangsa sesuai dengan tren kebutuhan pasar dan pola konsumsi di masa depan. Valuasi ekonomi ini haruslah menjadikan NKRI sebagai pemilik absolut benefit atas kekhasan dari ragam budaya tersebut UKI UNTUK NEGERI 4
sekaligus memberikan nilai tambah (added value) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang dengan senang hati melestarikan produk-produk budayanya. Peran Fakultas Ekonomi selanjutnya yaitu memproyeksikan peluang pasar yang secara mapan dapat mempertemukan produsen dan konsumen dengan menggiatkan pariwisata berbasis budaya di banyak daerah di Indonesia, yang tentunya disertai dengan keunikan keindahan alam, sehingga terjadi sinergisasi antara pelestarian budaya dengan pelestarian sumber daya alam setempat. Ketika masyarakat lokal menyadari nilai ekonomi dari budaya dan sumber daya alam yang dilestarikannya, maka pada saat itu terjadi kolaborasi kerja antara produsen dan konsumen untuk semakin mencintai kekayaan alam dan budayanya yang berujung pada warisan perawatan secara turun temurun. Sinergisasi antara Fakultas Sastra dan Fakultas Ekonomi berbasis pelestarian budaya dan sumber daya alam akan mendorong NKRI mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (8), industri, inovasi dan infrastruktur (9), berkurangnya kesenjangan (10), kota dan komunitas berkelanjutan (11). Terobosan Bagi Layanan Kesehatan Dan Pemenuhan Gizi Nasional Melalui Pendidikan Bersama Fakultas Kedokteran Dan Fakultas Vokasi Era revolusi industri pastinya akan memberi dampak pada perubahan gaya hidup masyarakat NKRI secara keseluruhan, baik yang tinggal di perkotaan hingga di pelosok daerah. Perubahan gaya hidup tersebut bisa saja menimbulkan variasi baru gangguan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan mental. Oleh karena itu, perlu memetakan ragam layanan kesehatan yang cocok sebagai terapi terbaik atas timbulan gangguan kesehatan yang beragam. Pemetaan ini harus diperkuat oleh dokumentasi detil mengenai gejala gangguan kesehatan yang teridentifikasi dan terdeteksi, selain dari gangguan kesehatan yang telah umum dan muncul berulang-ulang. Pemetaan dan dokumentasi detil tersebut akan menjadi basis data bagi prospek penelitian di bidang kesehatan baik untuk menormalkan gangguan kesehatan ataupun mengendalikan sumber gangguan kesehatan tersebut supaya tidak terjadi pengulangan dan ledakan kejadian. Salah satu negara yang cukup bangga atas hasil penelitiannya di bidang kedokteran yaitu pencangkokan kornea mata babi ke kornea mata manusia. Kendati UKI UNTUK NEGERI 5
demikian, masih ada peluang gagal dari uji coba berdasarkan hasil penelitian tersebut, namun bukan berarti bahwa kegagalan adalah akhir dari perjalanan sebuah penelitian. Kondisi inilah yang menjadi ranah pendidikan oleh Fakultas Kedokteran agar masyarakat tidak langsung bereforia atas keberhasilan satu uji coba penelitian kedokteran tertentu tetapi juga tidak skeptis atas kegagalannya, karena kondisi manusia memang tidak pernah sama dan pasti memberi respon yang beragam. Di sisi lain, Fakultas Vokasi secara berkala melakukan promosi hidup sehat dalam rangka mencegah (preventive) terjadinya gangguan kesehatan secara optimal. Promosi tersebut tentunya harus dibarengi dengan terapi kesehatan yang relevan dengan upaya pencegahan tersebut, misalnya melalui terapi pola makan atau terapi olah raga tertentu atau terapi olah jiwa untuk ketahanan stamina mental. Sebenarnya, kolaborasi kerja antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Vokasi dapat membangun tren layanan kesehatan baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara NKRI yang beragam. Tren layanan tersebut harus mampu menyediakan variasi terapi yang cocok dengan kebutuhan masyarakat tertentu, misalnya terapi layanan kesehatan masyarakat perkotaan tentu harus berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan karena tekanan (depresi) sosialnya berbeda. Begitu juga dengan penentuan pendekatan yang diterapkan harus selaras dengan ragam terapi layanan kesehatan. Pola makan yang diberikan bersamaan dengan terapi layanan kesehatan bagi masyarakat yang bekerja di kantor harus berbeda dengan yang diberikan pada masyarakat yang dominan kerja fisik di lapangan. Produk luaran revolusi industri akan menjadi alat penguat mulai dari promosi, simulasi hingga tahap penerapan terapi yang cocok bagi kebutuhan pasien. Apabila kolaborasi kerja antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Vokasi dengan bantuan produk luaran revolusi industri berjalan lancar, akan mendukung NKRI meningkatkan produktifitasnya melalui pencapaian tujuan ketiga pembangunan berkelanjutan yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera. Harmonisasi Pemanfaatan Dan Penegakan Ketertiban Umum Melalui Pendidikan Bersama Fakultas Hukum UKI UNTUK NEGERI 6
Sewaktu saya kecil hingga dewasa lulus dari perguruan tinggi, telinga saya sangat akrab dengan slogan "peraturan dibuat untuk dilanggar", namun ketika saya mengalami bencana alam di negara orang, saya menyadari bahwa taat aturan telah menyelamatkan nyawa saya. Seharusnya saya tidak perlu mengalami bencana dahulu untuk mendapat penyadaran tersebut, namun ego manusiawi saya menolak untuk patuh. Padahal kehidupan itu sarat dengan aturan, mulai dari aturan alam semesta yang tidak tertulis dan tidak kasat mata hingga pada aturan sosial yang sifatnya formal. Hanya saja kepatuhan itu memang membutuhkan sebuah sistem yang berfungsi sebagai kanal (channel) yang menggiring masyarakat patuh pada aturan yang berlaku baik secara sadar maupun tidak sadar. Kanalisasi sosial ini membutuhkan kolaborasi kerja lintas disiplin ilmu dan lintas budaya. Keberagaman sosial budaya NKRI menjadi tantangan yang relatif berat karena dapat menjadi pembatas terhadap kanalisasi sosial yang sifatnya berlaku secara umum. Meskipun begitu, tantangan tersebut dapat dikelola agar menjadi peluang terbesar untuk mewujudkan ketertiban umum yang berdampak pada harmonisasi pemanfaatan ruang- ruang sosial yang tersedia. Salah satu upaya yang dapat diterapkan yaitu penguatan (empowerment) melalui pemberian hadiah (reward) atas tindakan kepatuhan tertentu. Penguatan melalui hadiah pastinya dapat diterima oleh siapapun, tanpa pandang latar belakang sosial dan disiplin ilmunya. Hadiah yang diberikan tidak melulu berupa materi, tetapi juga hadiah non materi dapat memuaskan kebutuhan psikologi manusia. Penguatan dalam rangka membangun pondasi yang kokoh supaya terjadi penegakan (reinforcement) yang sifatnya berkelanjutan. Kondisi inilah yang menjadi ranah kerja Fakultas Hukum yaitu memperkuat pondasi SDM yang berdampak pada kedaulatan NKRI dalam perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan terutama yang terkait dengan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (16). Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Pendidikan Bersama Fakultas Teknik Dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pembangunan berkelanjutan berarti menjamin setiap unsur masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kualitas hidupnya sebagai bangsa yang produktif. Fasilitas tersebut antara lain air bersih dan sanitasi yang layak termasuk energi yang ramah lingkungan dalam rangka mempertahankan kualitas hidup yang UKI UNTUK NEGERI 7
membawa pada produktifitas yang mapan. Terkait fasilitas tersebut, Fakultas Teknik dapat mengkolaborasikan kerja prodinya untuk saling bersinergi membangun sumber-sumber energi terbarukan hingga dapat dijangkau oleh masyarakat yang hidup di pelosok daerah. Bahkan, Fakultas Teknik mampu menyediakan infrastruktur yang meluaskan akses air bersih dan sanitasi yang layak dengan pemanfaatan teknologi luaran resvolusi industri . Misalnya penemuan titik mata air di Gunung Kidul Yogyakarta menggunakan teknologi sensor gelombang atau sensor biologis supaya tidak perlu melakukan aktifitas eksplorasi yang merusak fisik alam setempat. Teknologi sensor gelombang atau sensor biologis tersebut mungkin dapat diterapkan di beberapa daerah kering lainnya dengan karakter geografis yang mirip dengan wilayah Gunung Kidul Yogyakarta. Secara berkala, Fakultas Teknik dapat menghasilkan produk-produk terapan berbasis teknologi yang berasal pengetahuan nenek moyang (indigenous knowledge) budaya tertentu yang barangkali telah diwariskan secara turun temurun. Artinya, Fakultas Teknik juga harus mulai mendokumentasikan kekayaan pengetahuan nenek moyang di berbagai daerah di Indonesia yang relevan dengan penyediaan air dan energi bersih yang ramah lingkungan. Dokumentasi pengetahuan nenek moyang akan menjadi lebih mudah ketika terjadi kolaborasi kerja antara Fakultas Teknik dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Peran perempuan dalam budaya masyarakat Indonesia menjadi kunci utama pewarisan pengetahuan nenek moyang, sehingga Fisipol dapat melakukan berbagai penelitian terkait peran perempuan untuk mengidentifikasi pengetahuan nenek moyang sebagai basis data bagi Fakultas Teknik dalam rangka pengembangan teknologi terapan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap air dan energi bersih serta sanitasi yang layak. Selain itu, peran Fisipol juga penting dalam rangka memperkuat lembaga atau organisasi sosial yang terbangun di masyarakat Indonesia sesuai dengan budayanya masing-masing. Tujuan penguatan ini supaya pengetahuan nenek moyang Indonesia dapat disinergikan menjadi bank (sumber) pengetahuan bagi NKRI untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat (act locally). Sinergi ini secara simultan akan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata budaya yang dilakukan oleh kolaborasi kerja Fakultas Sastra dan Fakultas Ekonomi. Dengan demikian, kolaborasi kerja antara Fakultas Teknik bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu UKI UNTUK NEGERI 8
Politik dapat mempercepat NKRI mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kesetaraan gender (5), air bersih dan sanitasi layak (6), energi bersih dan terjangkau (7), kemitraan untuk mencapai tujuan (17) Pencapaian Karakter SDM Yang Tangguh Dan Sejahtera Melalui Kolaborasi Multi Dimensi Bersama Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Karakter SDM yang tangguh dan sejahtera menjadi tonggak yang kokoh bagi NKRI yang berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk mencapai karakter SDM tersebut. Pendidikan yang berkualitas adalah fokus utama yang menjadi ranah kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melalui kualifikasi lulusan berupa tenaga pendidik (guru) yang selaras dengan kualitas karakter SDM yang tangguh dan sejahtera. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) mempunyai 8 (delapan) program studi (Prodi) yang dibagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi humaniora dan MIPA. Dimensi humaniora terdiri atas Prodi Bimbingan dan Konseling, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Dimensi MIPA terdiri atas Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Fisika, dan Prodi Pendidikan Kimia. Masing-masing prodi mempunyai keunggulannya, hanya saja belum dimaksimalkan kolaborasi kerjanya untuk membangun karakter SDM yang tangguh dan sejahtera (well-being). Karakter SDM yang tangguh dan sejahtera yang dihasilkan oleh FKIP menjadi penting karena capaian lulusannya adalah tenaga pendidik (guru) yang akan menjadi aktor utama dalam perwujudan NKRI berkelanjutan. Karakter SDM yang tangguh dan sejahtera membutuhkan pengetahuan yang sifatnya multi disiplin sebagai pondasi terkuat untuk membangun keterampilan yang multi dimensi. Karakter tangguh yang dimaksud adalah karakter yang mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap tuntutan jaman yang dipengaruhi oleh revolusi industri, sekaligus mempunyai daya lenting yang kuat ketika berhadapan dengan tekanan (depresi) yang disebabkan oleh permasalahan dari dalam diri sendiri (ego dan emosi) maupun dari luar diri (target kerja). Karakter tangguh dengan daya adaptasi tinggi akan menghasilkan SDM yang kreatif dan inovatif sehingga dapat mengikuti dinamika tuntutan zaman secara optimal. Karakter UKI UNTUK NEGERI 9
sejahtera dengan daya lenting kuat berarti bahwa guru sebagai SDM NKRI mampu bertahan dalam hempasan gelombang revolusi industri yang dinamika dapat memperkuat ego dan emosi manusiawi serta meningkatkan tekanan target kerja. Misalnya, tenaga pendidik lulusan Prodi Pendidikan Agama Kristen mempunyai keterampilan mendidik siswa yang peduli pada lingkungan dengan pendekatan alkitab atau tenaga pendidik lulusan Prodi Bahasa Mandarin dapat mengajar siswa untuk terampil berbahasa Mandarin sekaligus menjadi agen-agen pelestari lingkungan yang relevan dengan situasi dan kondisi NKRI. Demikian sebaliknya, tenaga pendidik dari Prodi Pendidikan Matematika dapat mendidik siswa untuk saling menghormati dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang relevan dengan penerapan rumus matematika. Era revolusi industri yang identik dengan produk-produk digital dan mekanik menuntut kualifikasi tenaga pendidik yang mampu melebihi kapasitas produk digital dan mekanik tersebut, salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi yaitu mental pejuang dan kreatifitas untuk menemukan celah mana yang harus diisi oleh kapasitas manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh luaran revolusi industri. Kondisi inilah yang menjadi landasan mengapa seorang tenaga pendidik kimia tidak cukup hanya pintar menguasai ilmu kimianya saja melainkan juga harus mampu menerapkan ilmu kimia tersebut dalam pemanfaatan yang tidak dapat dilakukan oleh luaran revolusi industri, contoh penerapan penguasaan teori tabel periodik unsur untuk menghasilkan produk beton yang ramah lingkungan dari cangkang kerang atau produk kosmetik dari tangkai cabai yang tidak dipakai. Kualifikasi tenaga pendidik pada era revolusi industri juga terkait penguasaan cara berkomunikasi yang efektif supaya peserta didik tetap menjadi aktor utama atas produk revolusi industri. Keterampilan berkomunikasi tersebut tentunya harus terbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia pada jamannya, karena secanggih apapun produk revolusi industri, manusia tetaplah manusia yang adalah makhluk sosial dan mempunyai kebutuhan dasar yang sama sepanjang masa. Terkait dengan situasi ini, pengayaan (enrichment) nilai-nilai kehidupan menjadi penting bagi lulusan FKIP agar kelak dapat membagikan kekayaan nilai kehidupan tersebut kepada semua peserta didiknya. Secara keseluruhan, kualifikasi tenaga pendidik FKIP tidaklah cukup hanya membangun hardskill dan softskill saja, melainkan juga harus mendapatkan pengayaan spiritualitas yang seperlunya dan dalam porsi yang wajar. UKI UNTUK NEGERI 10
Pengayaan spiritualitas ini tidak layak didefinisikan sebagai penguasaan teori agama, namun pengamalan iman yang mumpuni untuk membangun pengalaman hidup yang dalam dan bermaknademi mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan sejahtera. Upaya yang dapat dilakukan secara sinergi (multi disiplin dan multi dimensi) yaitu penciptaan iklim akademik yang dapat membangun pengalaman belajar dan mengajar yang utuh (holistic) ke dalam eksistensi diri setiap lulusan. Kualifikasi tenaga pendidik luaran FKIP yang diperkaya dengan spiritualitas yang mumpuni akan membangun generasi penerus bangsa Indonesia yang menjadi agen-agen pembaharu (agents of change) menuju masa depan NKRI yang berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi kerja antar prodi dalam FKIP menjadi motor bagi NKRI untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan berkualitas (4),konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (12) sehingga memberi dampak positif terhadap penanganan perubahan iklim (13), pelestarian ekosistem laut (14) dan ekosistem daratan (15). Penutup Sebagai penutup, ijinkan saya menambahkan latar belakang pendidikan saya yang sedang melanjutkan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan-Universitas Indonesia. Judul penelitian disertasi saya yaitu Pendidikan Kimia Bahan Makanan pada Remaja dalam rangka Membangun Ecological Citizenship. Dalam perjalanan penelitian tersebut, saya menemukan banyak inspirasi untuk langkah saya ke depan membangun NKRI sebagai bangsa dan negara yang digdaya dan berdaulat. Salah satunya adalah hasil penelitian Sakanko dan David (2018) yang menyatakan bahwa kualitas dan produktifitas SDM di Afrika dapat mematahkan Teori Malthus yang yakin akan terjadi kelaparan besar akibat carrying capacity sumber daya alam dan lingkungannya terlampaui oleh pertumbuhan penduduk yang bersifat eksponensial. Saat ini, Cina secara perlahan dan pasti telah membuktikan bahwa jumlah penduduknya yang paling banyak di dunia mampu membawa Cina sebagai kompetitor negara yang mapan ekonomi dan pembangunannya. Inspirasi lainnya saya peroleh dari Thayib (2018) yang dengan mantap dan yakin menyatakan bahwa pendidikan dapat menjadi teror yang merasuk secara halus dan lembut UKI UNTUK NEGERI 11
ke dalam sukma dan peredaran darah manusia untuk mengimbangi the power of money (kekuatan uang dari kaum kapitalis) yang fokus pada keuntungan maksimum dari kerja yang minimum (efisien). Teror pendidikan haruslah diutamakan pada pembentukan karakter menuju peradaban NKRI yang berkelanjutan. Lebih lanjut, inspirasi teror pendidikan ini ternyata sejalan dengan Kuznet Curve(Apergis, & Ozturk, 2015)yang menyatakan bahwa kualitas SDM dan kesejahteraannya linier dengan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Masa depan NKRI yang berkelanjutan dapat terwujud ketika kualitas SDM sudah terbangun peradaban yang berkelanjutan. Terakhir, inspirasi tulisan ini juga saya peroleh dari perkuliahan Ekologi Kelautan yang menyajikan gambar geografis Indonesia di peta dunia (sayangnya saya tidak berhasil menemukan peta yang pernah saya lihat, namun saya coba temukan satu peta yang mirip) yang disajikan pada Gambar 1. Pada Gambar 1. dapat kita lihat bersama bahwa Kepulauan Indonesia diberi warna hijau yang berarti bahwa Indonesia tidak mempunyai iklim kering yang nyata dan posisi geografisnya berada pada garis penghubung antar benua. Artinya, Indonesia menjadi penghubung lalu lintas dunia baik untuk perdagangan antar benua maupun untuk pergerakan sumber daya perairan yang semakin memperkaya laut Indonesia yang didominasi oleh laut dangkal. Kekayaan potensi inilah yang menjadi pondasi keyakinan saya bahwa NKRI mempunyai masa depan yang akan mengguncang dunia dengan eksistensinya yang berkelanjutan, sehingga layak dibanggakan agar bersama-sama kita sebagai bangsa Indonesia membangun NKRI untuk meraih masa depan tersebut. UKI UNTUK NEGERI 12
Gambar Geografis Indonesia dalam Peta Dunia (sumber romadecade. org/letak-geografis-indonesia/#!) Indonesia dan kekayaannya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan negaranya dan akan menjadi dosa besar jika manusianya tidak mampu menjadi mitra Tuhan untuk mengelola sekaligus merawat anugerah ini. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagai mitra Tuhan hanya dapat terjadi ketika kualitas pendidikan Indonesia difokuskan pada pencapaian kualifikasi SDM yang secara mumpuni dapat mengelola dan merawat bumi Indonesia. Indikator minimum kualitas pendidikan di Indonesia dapat terlihat pada kemitraan antar stakeholder yaitu Pemerintahan, Dunia Usaha (Industri) dan Perguruan Tinggi(Etzkowitz, & Zhou, 2017) yang saling bersinergi (triple helixpartnership). Pemerintah Indonesia telah menyusun KKNI (Kerangka Kerja Nasional Indonesia) dengan semangat dan harapan bahwa luaran perguruan tinggi dapat mengisi kebutuhan dunia usaha dan mengimbangi arus pasar bebas MEA supaya tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Apakah UKI sebagai salah satu komponen stakeholder dapat menjadi barometer dalam trihelix partnership tersebut? Lilin Pengharapan saya menjawab 100% UKI akan menjadi barometer menuju masa depan NKRI yang berkelanjutan apabila terwujud kemitraan yang saling bersinergi dan terbangun semangatsaling menguatkan antar semua komponen civitas akademiknya. Sejalan dengan motto UKI "Melayani, Bukan Dilayani" dan logonya yang menggunakan lentera menyala, UKI akan memberi kontribusi besar bagi kebangunan bangsa NKRI. Marilah kita mulai dari diri sendiri, dengan melakukan pekerjaan kita yang selaras dengan nilai-nilai UKI secara konsisten dan komitmen dalam semangat membangun sebagai karya pelayanan terbaik kita bagi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati UKI dan kita semua. Referensi Apergis, N. , & Ozturk, I. (2015). Testing environmental Kuznets curve hypothesis in Asian countries. Ecological Indicators, 52, 16-22. Etzkowitz, H. , & Zhou, C. (2017). The triple helix: University-industry-government innovation and entrepreneurship. Routledge. Goltenboth, F. , Timotius, K. H. , Milan, P. P. , & Margraf, J. (Eds. ). (2006). Ecology of insular Southeast Asia: the Indonesian archipelago. Elsevier. UKI UNTUK NEGERI 13
Letak Geografis Indonesia diakses dari romadecade. org/letak-geografis- indonesia/#! pada tanggal 13 September 2019. Sakanko, M. A. , & David, J. (2018). An Econometric Validation of Malthusian Theory: Evidence in Nigeria. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 7(1), 77-90. Thayib, M. H. (2018). Ekologi: Ilmu yang mempertautkan ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. UKI UNTUK NEGERI 14
PEDAGOGI KASIH DAN PEDAGOGI PARTISIPATIF SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PEMBELAJARAN DI ERA 4. 0 Noh Ibrahim Boiliu Dosen fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Pendahuluan Pendekatan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai cara memulai pembelajaran. Pendekatan menghantar orang pada seperangkat asumsi mengenai cara belajar-mengajar. Pendekatan menjadi penting dalam pembelajaran karena pendekatan merupakan titik awal dalam memandang sesuatu, suatu filsafat, atau keyakinan yang kadang kala sulit membuktikannya. Pendekatan ini bersifat aksiomatis. Aksiomatis artinya bahwa kebenaran teori yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. Pendekatan pembelajaran pada abad 21 telah mengalami perubahan dan peralihan . Perubahan karena konsep belajarnya berubah, dari guru ke siswa. Peralihan karena ada tuntutan di mana kurikulum yang dikembangkan sekolah harus berubah juga dari yang pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berbeda dengan pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Berikut karakter pembelajaran abad 21 yang sering disebut sebagai 4 C, yaitu: Communication (Komunikasi), Collaboration (Kerjasama), Critical Thinking and Problem Solving (Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah), dan Creativity and Innovation (Daya cipta dan Inovasi). Konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah karena melalui pendekatan murid sebagai pusat pembelajaran, murid "sudah" dianggap sadar akan realitas maka pembelajaran yang berpusat pada murid bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan realitas. Paulo Freire berasumsi demikian. Karena "manusia sebagai sebuah kesadaran 'ada' dan kesadaran sebagai kesadaran dalam dunia. Juga, menegaskan manusia sebagai 'ada' atau keberadaan dalam porses menjadi-sebagai yang belum selesai atau finish. Keberadaannya sebagai yang belum sempurna dalam dan dengan sebagaimana ketakberakhiran realitas" (Freire, 1984 : 1). Implementasi dari asumsi-asumsi ini terlihat dalam pola interaksi yang diharapkan terjadi di dalam kelas. Di era 4.0 sebagai era digitalisasi penekanan dan dorongan menggunakan alat dalam pembelajaran tidak terbendung lagi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran 15
diharuskan sebagai bukti dan tanda kemajuan. Ini merupakan realitas yang tidak dapat dinafikan. Maka satu pertanyaan, di manakah manusia diposisikan dan bagaimana memandang manusia dipandang dalam proses pembelajaran. Di situasi seperti ini, saya teringat dengan kritik Paulo Freire terhadap pendidikan di Brasil kala itu. Konsep pendidikan di Brasil yang dikirik oleh Freire adalah konsep pendidikan yang menindas. Bagaimana memahami Banking Concept Education (BCE) sebagai filsafat pendidikan Freire dengan penindasan? Freire mengecam metode belajar mengajar yang sering dijumpainya di dalam kelas-kelas yang ia sebut sebagai "banking concept of education" (BCE). BCE inilah yang menurutnya telah menjadi alat untuk "menindas" kesadaran akan realitas yang sejati dan menyebabkan seseorang menjadi pasif dan menerima begitu saja keberadaannya. Freire dalam Pramudya, bahwa "secara mendasar apa yang terjadi pada BCE adalah, "Education thus become an act of depositing, in which the students are depositories and the teacher is the depositor" (Wahyu Pramudya, 2012 : 263). BCE secara fundamental mempunyai karakter naratif, terjadi pola di mana subjek (guru) berbicara dan objek (murid) mendengarkan dengan sabar dan seksama. Dalam kritik Freire ini, saya ingin melihat pendidikan di era 4.0 dalam celah perspektif kritik Freire bahwa jangan sampai teknologi menjadi alat "penindas model baru". Oleh karena itu melalui tulisan ini, saya ingin melihat kasih yang dioperasionalisasikan melalui tindakan dialogikal sebagai pendekatan dalam pembelarajan di era 4. 0. Pembahasan Memperhatikan komentar dari von Rad, maka "satu/penyatuan/pemusatan"1 muncul ke permukaan sebagai konsep. Dekalog dalam pasal 5:7, jangan ada padamu Allah lain, deklarasi dan pemanggilan, Ulangan 6:4 (shema) ke dalam "perkumpulan (qahal dan edah)," dan satu tempat ibadah, 12:1-28 sebagai konsep "keesaan: satu Tuhan (monotheis), satu iman (one God-one faith), dan satu tempat ibadah (one places)" (Dietrich, 2007 : 54-55.). Hal ini menggema dalam seruan Ulangan. Konsep keesaan ini harus menjadi materi katekismus, menyangkut tindakan Allah pada masa lalu dan masa yang akan datang; pada generasi yang lalu dan yang akan datang. Karakteristik Allah yang akan disembah telah disampaikan dan diriNya telah dinyatakan dalam sejarah tindakan pembebasan. Hal ini harus diikuti dengan respons 1Pemusatan tidak hanya terjadi untuk tempat kultik melainkan juga satu Allah dan satu iman. UKI UNTUK NEGERI 16 konsep
tindakan dari Israel seperti yang diharapakan, yakni tidak ada Allah lain selain Yahweh, tidak beriman kepada allah lain selain iman kepada Yahweh, dan tidak ada tempat ibadah yang lain, selain yang ditunjuk Yahweh. Tindakan penolakan ilah lain (5:7) sejalan dengan penghancuran segala tempat ibadah, patung dan tiang-tiang berhala (12:2-3). Program pengajaran Musa,2One God dapat kita katakan sebagai gerakan "mengajar" dan menanamkan prinsip satu Yahweh dari poli Yahwisme. Pengajaran Musa tentang Satu Yahweh mengarahkan Israel kepada hanya menghormati Satu Yahweh. Seperti yang disampaikan Ricrhard Hess tentang Pluralisme Agama di Israel Kuno. Hess dalam pemeriksaannya atas inskripsi-inskripsi kuno, seperti "berkat-berkat dari Kuntillet Ajrud, inskripsi makam dari Khirbet el-Qom dan buah delima Yerusalem...serta jimat perak dari penggalian di Ketef Hinom". Penjelasan Hess, berdasarkan inskripsi tersebut, Kuntilet Ajrud mencatat tentang "Aku memberkati engkau demi Yhwh dari Teman dan demi Asyerata".3 Inskripsi Kuntilet Ajrud menghubungkan Yhwh dengan Asyerata. Sedangkan inskripsi Khiret el-Qom, tercatat "Berbahagialah Uriyahu oleh Yhwh, dan Masaryahu oleh Asyerata. Ia melindunginya". Dari penjelasan Hess, "Yhwh dihubungkan dengan Asyera atau Asyerata walaupun demikian Asyera atau Asyerata tidak dihubungkan dengan nama tempat dibandingkan Yhwh yang dihubungkan dengan tempat, Yhwh dari Samaria dan Teman. Bahkan hanya Yhwh yang memberkati dan menyelamatkan". Inskripsi Buah delima dari Yerusalem, tercatat "Kepunyaan Bait Yhwh, kudus bagi imam-imam. Diduga berhubungan dengan bait Allah Yerusalem". Inskripsi dari Ketef Hinom "pada gulungan pertama sama dengan bagian pertama dari Berkat Harun, ketiga kata pertama dari Bilangan 6:24 dan ketiga kata pertama dari Bilangan 6:25". Sedangkan pada gulungan kedua "dimulai dengan cara pertama seperti gulungan pertama. Bagian kedua dari Berkat Harun tersebut diakhiri dengan menambahkan kata dari Bilangan 6:25 dari frasa terakhir dari ayat 26. Kata terakhir dalam ayat 25 dan keempat kata pertama dalam ayat 26 dihilangkan..."(Andrew D. Clark & Bruce W. Winter, 2002 : 20-26). Berdasarkan penjelasan dari Hess, Ketef Hinom mendorong kepada satu Yhwh atau Yhwh saja sebagaimana nantinya para nabi dan imam mengajarkan demikian. Permitaan agar Yhwh saja yang memberkati menunjukkan posisi Yhwh sebagai yang utama daripada 2Hal serupa juga dilakukan oleh Amos, Hosea dan Yesaya yang mengecam sikap politeisme Israel. 3Ibid. Inskripsi ini dapat dibandingkan dengan Habakuk 3:3, Allah datang dari negeri Teman. Nats yang secara tidak langsung menghubungkan Yhwh dengan daerah gurun di selamatan Kanaan. Karena itu, Yhwh dihubungkan dengan nama tempat. UKI UNTUK NEGERI 17
18 yang lain. Sedangkan Buah delima dari Yerusalem, menegaskan tentang peribadatan yang dipusatkan dan tujukan hanya kepada Yhwh saja yang secara politis diperoleh melalui reformasi Yosia dan perintah pemusatan peribadatan di Yerusalem. Tema yang disampaikan Musa kembali menegaskan karakter Yhwh dari Sinai. Elahenu ekhad menegaskan konsep mono Yahwisme daripada "poli Yahwisme" (D. Nelson. Joshua, 1997 : 89). Konsep mono Yahwisme kemudian menuntut perhatian lebih melalui tindakan hanya mengasihi satu Yahwe seperti Ulangan 6:5. Ulangan 6:5 ָּ֔ ת ְבַה ָ֣ א ְו ָּ֔ת ֵ֖ א הָ֣ והְי ךָיֶ֑ הלֹ ֱא ָּ֔ ךָ ְב בְל־ל כ ְב ָּ֔־ל כ ְבוּ ֵ֖ךָ ְש ְפַנ־ל כ ְבוּךָ ֶֽ דֹא ְמ׃- kasihilah Yhwh, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. "Ini adalah perintah". Perintah ini berdasar pada permintaan di ayat 3, wesamata (karena itu dengarlah orang Israel) adalah berkaitan dengan ayat 2 dan sema (dengarlah orang Israel) merupakan permintaan berkaitan dengan ayat 5. Posisi ayat 5 [harus] merupakan respons atas permintaan ayat 4 berkaitan dengan "hanya Yhwh saja". Weahabta, kasihilah Yhwh Tuhanmu merupakan permintaan yang kontrarenya adalah bencilah ilah-ilah atau musuhnya Yhwh. "Kasih ditunjukkan dalam bentuk loyalitas dan pelayanan, yakni loyalitas dalam menjaga hukum (10:12-13;11:1, 13; 19:9; 30:16, 20)" (Craigie, 1976 : 169). Mengasihi dalam konteks Ulangan (ayat 5) merupakan "perintah dalam terminologi positif", sedangkan dalam Dekalog merupakan terminologi negatif, tidak boleh ada ilah-lain selain Yhwh. "Loyalitas kepada Allah merupakan terminologi kasih. Mengasihi Allah sudah termasuk di dalamnya ketaatan. Israel harus mengasihi Allah, sama dengan Israel tidak harus mengasihi yang ilah-ilah" (Gail R. O'Day dan David L. Peterson, 2018 : 69). Kasih bukan hanya sekedar ungkapan rasa semata melainkan komitmen untuk mengasihi Yhwh saja (bnd. Jangan ada padamu ilah lain dihadapanKu dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun). "Perintah untuk mengasihi adalah merupakan pusat karena seluruh bagian dari kitab Ulangan difokuskan pada pembaharuan perjanjian dengan Allah, dan tentu permintaan untuk menaati, ketaatan hanya mungkin dapat dilakukan bila ditanggapi dengan kasih kepada Allah" (Craigie, 1976 : 169-170). Von Rad juga menekankan bahwa "kasih kepada Allah merupakan pusat dan harus mengingatnya dalam pikiran di mana perjanjian-hubungan dibangun oleh Yhwh. Kasih merupakan prinsip mendasar sebagaimana ditekankan untuk meletakkan kasih kepada Allah sebagai rasa memuliakan Allah" (Gerhard von Rad, 1964 : 51). Sikap Yhwh dikarakterisasikan dengan penolakan terhadap ilah lain. Tindakan mengasihi Yhwh lebih daripada yang lain merupakan bentuk komitmen Israel terhadap perjanjian atau kovenan yang telah dibangun. UKI UNTUK NEGERI
Kasih ini secara legal berada di atas perjanjian. Yhwh menunjukkan kasihNya kepada Israel dengan memilih dan membuat perjanjian dengan Israel. Dalam konteks ini, "Israel harus taat dan tunduk kepada Yhwh" karena itu mereka harus menunjukkan kasih mereka hanya kepada Yhwh (Peter, T. Vogt, 1993 : 333). "Kasih Yhwh kepada Israel ditunjukkan melalui pemilihan sebagai posisi khusus". Yhwh menunjukkan kasihNya melalui pemilihan. Panggilan agar Israel mencintaiNya adalah sebagai cara untuk menjaga hubungan perjanjian, dengan mengasihiNya, Israel menjauh dari sikap ketidaktaatan. "Perjanjian ini adalah perjanjian kasih" (Jack. R. Lundbom, 2018 : 310-311). Deklarasi Satu Yhwh sebagai Allah yang unik harus diikuti dengan penyembahan secara penuh. "Sejak Allah mengasihi Israel [4:3], Allah berharap Israel dapat mengasihiNya juga. Permintaan untuk mengasihiNya sangat ekskulusif dalam Ulangan-dipengaruhi teks dalam Perjanjian Lama. Kasih digunakan sebagai term untuk loyalitas" (Hall, Deuteronomy, 2000: 137). Perintah untuk mengasihi Yhwh tidak bertolak dengan takut akan Tuhan [ayat 2]. Menurut Ridderbos (1986 : 114)., "kasih dan takut merupakan dua aspek dari satu hubungan" sebab "keduanya menghasilkan efek praktis yang sama yakni ketaatan" (Jeffrey, H. Tigay, 1994 : 77). Loyalitas dan ketaatan merupakan dua hal yang tidak saling bertolak belakang. "Kasih sering dihubungkan dengan ketaatan kepada perintah. Sering juga muncul dalam konteks takut, melayani, melekat/terpaut, berjalan, dan menjaga" (Hall, Deuteronomy, 2000: 138). Istilah-istilah ini tentu paralel dengan konsep tersebut. "Melalui kasih, Yhwh menggandeng tangan Israel sehingga berjalan dalam takut akan Allah, berjalan dalam jalanNya, terpaut padaNya, melayaniNya, menaati suaraNya, dan melakukan perintah-perintahNya. Inilah kasih yang harus ditunjukkan dalam tindakan" (Jack. R., Lundbom, 2018, 311).4 Loyalitas dan ketaatan sebagai bukti kasih kepada Allah merupakan pernyataan yang penting. "Ini merupakan karakter yang diminta Allah di mana karakter ini sebagai yang membentuk identitas mereka" (Matthews Walton John, & Victor Matthew, 2018, 103). Israel tidak hanya sebagai kaum torah melainkan juga harus sebagai yang loyal kepada Allah. Kasih sebagai karakter yang membentuk identitas Israel merupakan perwujudan dari Allah yang berfirman dan meminta Israel mengasihiNya. "Di dalam pemikiran tentang klaim monoteistik, seseorang dapat melihat dua implikasi yakni teologis dan implikasi 4 Deuteronomi merupakan sinonim dari ketaatan. Di mana akar dari penggunaan kata ini adalah dalam konteks Hosea (11:1). Hosea berbicara tentang kasih Allah kepada Israel tetapi Israel tidak mencintai Allah. UKI UNTUK NEGERI 19
antropologis". Artinya, kasih merupakan implikasi teologis dan antropologis dari klaim monoteistis. Dengan kata lain klaim monoteistik tanpa kasih adalah bukan merupakan ciri dari monoteistik Yhwh. Oleh karena itu, tidak etis bila Israel dalam sejarah telah dipilih Yahweh menjadi umatNya namun tunduk pada regulasi hukum non Yahwis. Hidup dalam regulasi hukum Yahwh memiliki arti tetap dalam naungan Yahweh. Hal tersebut merupakan konsekuensi etis atas pemilihan. Dalam regulasi tersebut Israel diharuskan hanya menerima dan menyembah Yahweh saja; Yahweh menjadi pusat kultis bahkan Yahweh menjadi regulator dalam hubungan antar sesama dalam komunitas sebagai jaminan atas hak-hak mereka. Menjaga agar tetap berada dalam kekuasaan Yahweh merupakan tanggungjawab etis Isarel di hadapan Yahweh dan bangsa-banga lain. Israel, dengan segenap hati, akal budi, dan segenap jiwa mengasihi Yahweh. Kasih seperti yang diperintahkan oleh Allah tidak bertentangan dengan torah. Maka perintah untuk mengajarkan torah harus berjalan dan berproses dalam kasih. Kasih diasosiasikan dengan ketaatan kepada perintah. Kasih muncul dalam konteks takut, melayani, melekat/terpaut, berjalan, dan menjaga. Menempatkan kasih sebagai dasar pendidikan humanis adalah tepat. Allah sebagai subjek utama dalam perintah kasih tidak memberikan perintah yang menggerus humanitas manusia. Pedagogi humanis harus meletakan rasa takut kepada Allah sebagai yang utama, melaksanakan tugas pengajaran sebagai bagian dari melayani Allah, dan melekatkan diri kepada Allah sebagai hal penting dalam menjaga hubungan dengan Allah. Rasa takut akan Tuhan adalah salah satu dari sebutan utama untuk iman yang benar dalam Perjanjian Lama. Takut akan Allah berarti percaya kepada-Nya sebagaimana Dia telah menyatakan diri-Nya; adalah percaya pada Tuhan sebagaimana adanya, bukan sebagai manusia yang mungkin menganggap Dia berada dalam imajinasinya sendiri. Untuk tunduk kepada otoritas Allah adalah mematuhi perintah-perintah-Nya, dan perintah- perintah-Nya diungkapkan dalam hukum-Nya. Inilah sebabnya mengapa rasa takut akan Allah dan hukum Allah tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian Lama. Rasa takut akan Tuhan adalah salah satu tema utama dalam pengajaran Musa dalam Ulangan (Ul. 6:13, 24; 8: 6; 10:20; 13: 4). Menurut Musa, takut akan Tuhan adalah titik awal untuk kepatuhan sepenuh hati terhadap hukum Allah (Ul. 10: 12-13). Dalam literatur hikmat dari Perjanjian Lama (Ayub, Amsal, Pengkhotbah, dan Mazmur yang dipilih), ketakutan akan Tuhan juga merupakan awal dari kebijaksanaan. Hubungannya jelas, kebijaksanaan didasarkan pada pengetahuan tentang hukum Allah, dan itu adalah keterampilan menerapkan kebenaran UKI UNTUK NEGERI 20
hukum Allah untuk setiap aspek kehidupan. Kebijaksanaan bukanlah kebijaksanaan dan keluwesan manusia, tetapi keahlian menggunakan hukum Tuhan untuk mengarahkan semua keputusan, untuk menjawab semua pertanyaan moral, dan setia melayani Tuhan dan manusia. Tindakan partisipatif Allah ditandai oleh kehadiran figur manusia (Musa), tanda- tanda, dan "kata-kata verbal" (Walter Brueggemann, 2009, Bab 4). Kehadiran figur manusia (Musa) memang bukan Allah. Tetapi harus dicatat bahwa, kehadiran figur manusia (Musa) merupakan keputusan Allah untuk memberikan perkataanNya (bandingkan, Aku menaruh perkataanKu pada mulutmu untuk disampaikan. Kel. 4:15-16; Yer. 1:9) dan untuk menghadirkan tanda-tanda, dan mengucapkan kata-kata verbal. Perkataan yang "ditaruh" pada mulut mediator, bukanlah perkataan mediator melainkan perkataan Allah. Dalam perspektif ini, Allah menghadirkan model pedagogi partisipatif sebagai bentuk jaminan kehadiranNya dan pendampinganNya atas Israel. Dengan kata lain Allah mengajar Israel dengan kata-kata verbal, hukum, tanda-tanda (sebagai media) melalui perantaraan mediator. Narasi kasih secara verbal memang seperti Ulangan 6:5, kasihilah Yhwh Allahmu. Permintaan ini sebagai bentuk Allah melibatkan diri di tengah-tengah Israel sebagai komunitas iman Yahwis. Perjanjian atau kovenan memungkin Allah berada di tengah- tengah Israel. Pelibatan diri Allah bukan baru terlihat ketika Ia meminta Israel mengasihi diriNya. Pelibatan diri Allah sudah terlihat sejak Ia mendengarkan erangan Israel, memilih Musa, membebaskan Israel dari Mesir, memberikan mana, burung puyuh, tiang awan dan tiang api, menjadi pemimpin perang, bahkan memberikan tanah (Norman, C. Habel, 1995, bab 5). Hal-hal ini harus dilihat sebagai tanda (symbol of God's Love) dan bukti nyata tindakan kasih Allah yang terlibat akitif sehingga mengetahui seluk-beluk dari kehidupan Israel. Permintaan untuk hanya mengasihi diriNya bukan tanpa dasar. Tindakan partisipasi aktif Allah kemudian dilukiskan melalui pernikahan Hosea. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan atau dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun konsep pendekatan pembelajaran. Kedua pendekatan tersebut adalah: Kasih Sebagai Pendekatan Pedagogis UKI UNTUK NEGERI 21
Pada konteks pendidikan, pendidikan adalah pelatihan yang dirancang untuk membuat manusia sukses dalam hidup. Kebijaksanaan adalah keterampilan dalam seni hidup. Keterampilan kebijaksanaan ilahi adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum Allah untuk hidup. Pendidikan sejati, dalam pengertian Alkitab, jauh lebih daripada perolehan pengetahuan atau keterampilan teknis. Pendidikan sejati adalah melatih para peserta didik bagaimana hidup dalam takut akan Tuhan dan menggunakan hukum-Nya sebagai landasan bagi panggilan mereka dalam keluarga, gereja, dan negara; ini adalah pelatihan tentang bagaimana menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam kerangka etis dari hukum Allah yang diwahyukan. Tanpa pengetahuan tentang hukum Allah, siswa tidak dapat menjadi bijaksana; dan jika mereka tidak bijaksana, mereka tidak dididik dalam pengertian Alkitabiah. Jadi konsep kearifan Ibrani menunjukkan bahwa pelatihan formal dan ketat dalam etika Kristen merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan Kristen yang otentik. Di konteks ini, kasih menjadi pendekatan pedagogis. Pendekatan ini membangkitkan rasa kagum dari guru terhadap murid sebagai patner dan sahabat belajar. Sehingga bukan lagi pedagogi genderuwo atau pedagogi yang menakutkan. Menempatkan kasih sebagai prinsip dasar dalam pengajaran-lamad, dalam peribadatan-sabat sebagaimana dalam dekalog harus dilihat sebagai prinsip moral yang menandai Israel sebagai komunitas Yahwis. Semangat Yahwisme tidak hanya pada torah saja tetapi juga semangat mengasihi Allah sebagai jiwa daripada torah. Kasih sebagai moralitas yang digagas Allah harus menjadi tujuan dari setiap tindakan pengajaran-lamad torah. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan merupakan nilai-nilai moral Yahwis yang menandai komunitas ini. Pendidikan dan moral merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Moral adalah prinsip atau standar perilaku yang menentukan perbedaan antara yang baik dan yang jahat, dan benar dan salah, dalam lingkup tindakan manusia. Etika berusaha untuk menentukan dimensi kehidupan "seharusnya", yaitu apa yang harus kita lakukan ketika dihadapkan dengan keputusan moral dan dilema. Oleh karena itu, studi etika adalah belajar bagaimana membuat penilaian moral yang tepat dan hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Lingkungan di mana etika beroperasi adalah seluruh kehidupan. Hakikat etika memerlukan pemikiran moral yang sistematis, yaitu, etika membutuhkan pemikiran kritis yang tidak hanya mendefinisikan apa yang harus kita lakukan dalam setiap situasi, tetapi menempatkan keputusan moral kita dalam konteks filsafat etika yang koheren yang secara UKI UNTUK NEGERI 22
sadar bertindak atas dasar dari standar yang diakui. Inilah sebabnya mengapa kata etika biasanya digabungkan dengan istilah deskriptif untuk menunjuk suatu sistem etika, misalnya, etika Platonik, etika hukum alam, etika transendental, etika utilitarian, etika Islam, dan etika Kristen. Etika Kristen mengacu (atau setidaknya harus) untuk sistem etika yang disajikan dalam Alkitab, dan nama lain untuk etika Kristen sebaiknya "etika Alkitab. " Etika Kristen adalah disiplin yang berbeda yang berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang kebaikan dan kejahatan di perilaku manusia di setiap bidang pemerintahan (pribadi, keluarga, gereja, dan negara) dan dalam setiap aspek kehidupan (pekerjaan, bisnis, seni, pendidikan, perang, ekonomi, hiburan, sains, kedokteran, dan hukum) atas dasar Hukum Allah yang diwahyukan oleh Allah. Gagasan utama pendidikan bukanlah akumulasi pengetahuan dan fakta, atau hanya keterampilan teknis. Meskipun pendidikan mencakup hal-hal ini, pendidikan bertujuan untuk melatih anak didik dalam semua segi keberadaannya sehingga ia akan siap untuk menjalani kehidupan dengan sukses. Dengan kata lain, pendidikan melibatkan pelatihan- pengetahuan (hard skill) dalam etika (soft skill). Semua kehidupan melibatkan penilaian moral, kita tidak bisa membuang pertanyaan etika dalam segala hal yang kita lakukan. Kita tidak dapat memiliki pendekatan Kristen terhadap sains, ekonomi, atau seni tanpa penerapan disiplin ini dalam etika Alkitab. Hanya pengetahuan dan teknologi yang dapat menentukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi dalam diri mereka sendiri mereka tidak dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang seharusnya kita lakukan; untuk ini kita harus memiliki etika Kristen, yaitu sistem etika Alkitab yang dapat menentukan otoritas Firman Tuhan yang harus kita lakukan dengan pengetahuan ilmiah dan keterampilan teknis kita. "Tanpa landasan yang kuat dalam etika Alkitab tidak ada pendidikan Kristen yang sejati. Jika kita tidak mengajarkan siswa kita suatu pendekatan Alkitabiah terhadap etika, dan memberi mereka pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan moral yang bijaksana di setiap bidang kehidupan, kita telah gagal memberi mereka pendidikan Kristen yang menyeluruh" (William O. Einwechter, 2007) Tindakan Partisipatif/Dialogis Sebagai Pendekatan Pedagogis (Kasih Sebagai Tindakan Partisipatif Allah) UKI UNTUK NEGERI 23
Pedagogi partisipatif memungkinkan adanya simpati dan perhatian (simpatic and caring) dari subjek. Pedagogi model ini juga memudahkan audiensi menerima pesan dengan lebih baik. Allah Israel terlibat secara aktif dalam peristiwa keluaran (sejarah penyelamatan). Ia tidak menarik diri bahkan membiarkan diriNya dikenal sebagai Deus revelatus. Diberikannya hukum sebagai tanda memperkenalkan kehendakNya. Pasal 5:4 dalam idiom muka dengan muka (tidak dalam arti literal), menegaskan bahwa Allah tidak menarik diri dan berada jauh dari Israel. Perspektif yang hendak dibangun dari pedagogi partisipatif adalah Yhwh (Allah) tidak hanya menyampaikan perkataan verbal saja melalui Musa (nabi, imam, dan raja dalam konteks kerajaan) tetapi juga non verbal. Pernyataan Allah, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari Mesir, tanah perbudakan (Ul. 5:6). Teks ini menegaskan tindakan partisipatif Allah. Secara teologis berarti Allah yang menyertai. Penyertaan Allah harus dilihat sebagai tindakan partisipatif Allah secara non verbal yang secara afektif mempengaruhi Israel. Hal ini juga berkaitan dengan permintaan Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Allah secara aktif meminta Israel agar secara aktif juga terlibat dalam kasih. Maka pedagogi partisipatif tidak hanya satu arah tetapi juga dua arah atau dengan kata lain pedagogi dialogis. Pedagogi partisipatif atau pedagogi dialogis akan "terasa hangat" dan humanis. Allah meminta dan Israel harus merespons permintaan. Inilah inti dari pedagogi partisipatif dan sebagai bagian dari pedagogi humanis. Allah tidak menarik diri dari tengah-tengah Israel. Allah justru melibatkan diri, Ulangan 5 : 6, Akulah Tuhan Allahmu yang "membawa- hotsetika dari yatsa, membawa pergi atau membawa keluar". Ada tindakan aktif Allah. Dalam konteks siswa sebagai pusat pembelajaran, hubungan yang ideal antara guru dan murid bukanlah hierarkikal sebagaimana dalam konsep guru sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan ideal yang diharapkan adalah pendekatan melalui hubungan dialogikal. Dialog akan terjadi dalam keterlibatan atau dalam terminologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah "kasih dan partisipasi". Dalam partisipasi, pendidik dan yang dididik (siswa/mahasiswa) saling berhadapan, tidak sebagai subjek-objek melainkan subjek-subjek. Subjek-objek menimbulkan kesan, "tahu-tidak tahu, pengisi-diisi atau sama dengan aktif-pasif". Sebaliknya, subjek-subjek menegaskan posisi dari kedua subjek ini, pendidik dan yang dididik sebagai "tahu-tahu, pengisi-pengisi, aktif-aktif". Kesimpulan UKI UNTUK NEGERI 24
Semangat era 4.0 dan dampaknya terhadap pendidikan tidak terelakan. Selain menyesuaikan diri dan menggunakan perangkat-perangkat 4.0. pendekatan-pendekatan pembelajaran berbasis teknologi harus dijalankan. Maka dalam perspektif ini, pendidikan agama Kristen sebagai disiplin ilmu yang berkonsenterasi pada nilai-nilai Kristiani menawarkan "kasih dan tindakan partisipatif/dialog" sebagai pendekatan dalam pembelajaran di era 4.0. Sebab bagaimana pun siswa tetaplah manusia bukan "robot", tetaplah individu yang membutuhkan "sentuhan-sentuhan khas" dan "sapaan" dalam proses pembelajaran. Pendekatan kasih membangkitkan rasa kagum dari guru terhadap murid sebagai patner dan sahabat belajar. Sehingga bukan lagi pedagogi genderuwo atau pedagogi yang menakutkan. Kasih sebagai moralitas yang digagas Allah harus menjadi tujuan dari setiap tindakan pengajaran. Dalam konteks ini tidak dibedakan lagi atau hanya dibatasi pada pengajaran keagamaan. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan merupakan nilai-nilai moral yang menandai aktifitas manusia. Pendidikan juga adalah upaya menanamkan nilai bukan hanya upaya menguasai "alat-alat". Pendidikan dan moral merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Moral adalah prinsip atau standar perilaku yang menentukan perbedaan antara yang baik dan yang jahat, dan benar dan salah, dalam lingkup tindakan manusia. Etika berusaha untuk menentukan dimensi kehidupan "seharusnya", yaitu apa yang harus kita lakukan ketika dihadapkan dengan keputusan moral dan dilema. Pendekatan partisipatif/dialog memungkinkan adanya simpati dan perhatian (simpatic and caring) dari subjek. Pendekatan partisipatif tidak hanya satu arah tetapi juga dua arah atau dengan kata lain pedagogi dialogis. Referensi Brueggemann, Walter. Theology of the Old Testamen: Testimony, Dispute, Advocacy, Minneapolis: Fortress Press, 2009. Clark, Andrew D. & Bruce W. Winter. Satu Allah Satu Tuhan, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002. Craigie, Peter C. Deuteronomy, Grand Rapids: Eerdmans, 1976. Einwechter, William, O. Christian Education and Biblical Law. Diakses, 13 September 2018. Freire. Paulo. Pendidikan Pembebasan, Perubahan Sosial. Terjemahan, Mien Joebhaar, Jakarta: PT Sangkala Pulsar, 1984. Habel, Norman, C. The Land is Mine: Six Biblical Land Ideologis, Mineapolis: Fortres Press, 1995. Hall, Garry, Harlan. Deuteronomy, USA: College Press Publishing, 2000. UKI UNTUK NEGERI 25
Lundbom, Jack. R. Deuteronomy : a Commentary, Grand Rapids : Eerdamans Publishing, 2018. Mayes, A. D. H. , The New Century Bible Commentary. Deuteronomy, Michigan: Eerdmans Publishing, 1991. Nelson, Richard, D. Joshua. A Commentary, Louisville : Westminster John Knox Press, 1997. O'Day, Gail R. dan David L. Peterson. Theological Bible Commentary, Louisville: Westminster John Knox Press, 2018. Preuss, Horch, Dietrich. Old Testament Theology. Vol. I, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2007. Riddersbos, J. Bible Student's Commentary : Deuteronomy, Zondervan, 19864. Tigay, Jeffrey, H. JPS Torah Commentary : Deuteronomy, Jewish Publication Society, 1994. von Rad. Gerhard. Deuteronomy, Philadelphia : Westminster Press, 1964. Vogt, Peter, T. Deuteronomic Theology and the Significance of Torah: A Reaprasisal, Winona Lake: Eisenbrauns, 1993. Walton John, H., & Matthew, Victor, H. Bible Background Commentary: Genesis-Deuteronomy, USA: InterVersity Press, 2018. UKI UNTUK NEGERI 26
UKI SIAP BERSAING DAN BERSANDING DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4. 0 E. Handayani Tyas Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ringkasan Di zaman yang serba maju ini, dunia berubah dengan sangat cepat. Perubahan terjadi disegala bidang. Berpijak pada konstitusi, bahwa pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, UKI menyambut dengan keterbukaan hati dan pikiran bahwa Lembaga Pendidikan yang bernama UKI yang kini sudah berusia 66 tahun harus dapat mengimbangi perubahan yang serba cepat ini. Untuk tetap eksis di dunia Perguruan Tinggi, UKI siap bertanding namun tetap bersanding di tataran regional, nasional dan global dengan mengelolanya secara lebih baik di semua lini. Mulai dari peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikannya serentak bangkit menuju UKI HEBAT, dengan sehati dan sepikir yang disertai dengan pola kepemimpinan yang sinergi antara YUKI dan UKI niscaya UKI mampu menempatkan diri sejajar dengan Universitas-Universitas Swasta yang lain di DKI Jakarta dan bahkan di Indonesia. UKI mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas, yang dimimpikan dan diinternalisasikan di setiap sivitas akademika UKI. Kini piranti-piranti teknologis semakin memudahkan proses belajar mengajar, digitalisasi Perguruan Tinggi tak terelakkan. Revolusi industri 4.0 menuntut respon serba cepat tetapi tepat melalui pemanfaatan teknologi. Digitalisasi pendidikan membuat semua orang tak sekedar berpasrah diri pada peribahasa 'biar lambat asal selamat'. Digitalisasi Perguruan Tinggi merupakan bagian integral politik pendidikan 4.0 yang bertujuan menyiapkan putra-putri Indonesia mampu merespons tantangan revolusi industri 4.0 dan masa depan yang cemerlang. Menghadapi hal yang demikian UKI siap keluar dari zona nyaman dan bersatu merapatkan barisan menghadapi tantangan dan menyambutnya sebagai peluang untuk dijalani. Seluruh jajaran mulai dari manajemen puncak sampai kepada staf pelaksana siap secara fisik dan psikhis untuk bertanding dan bersanding di era revolusi industri 4. 0. Perubahan besar-besaran dilakukan disemua lini, karena sadar akan kemajuan yang tidak akan menunggu siapapun yang tidak bisa beradaptasi. 27
Pendahuluan Sebagai sebuah institusi pendidikan yang menyatakan bahwa Universitas Kristen Indonesia (UKI) adalah Kampus Kasih, penulis amat yakin UKI akan memegang komitmennya. Dengan motto nya yang sangat terkenal sejak 66 tahun yang lalu, yakni "Melayani, bukan dilayani" ditambah dengan Nilai-Nilai UKI yang berlandaskan Alkitabiah: (1) Rendah Hati (Filipi 2:3B); (2) Berbagi dan Peduli (Ibrani 10:24); (3) Profesional (Matius 25:21); (4) Bertanggung Jawab (Bilangan 4:49); (5) Disiplin (Efesus 5:16), UKI siap bekerja dan bekerja sekuat tenaga sampai cita-cita menjadi UKI HEBAT terwujud. Iklim pendidikan di UKI mengajarkan seluruh sivitas akademis nya untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, menegakkan integritas melalui fakta dan data, mengukur dan menimbang sebelum berpendapat atau memutuskan, tidak semata- mata bergantung pada opini atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Atmosfer UKI yang sejuk dan damai mulai kian terwujud, demi menjadi Universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034, sesuai visi UKI. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka unsur peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus siap berubah, tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Karena jika ke tiga unsur tersebut tetap tinggal dalam zona nyaman tentu sampai kapan pun UKI pasti tidak akan maju apalagi mau bertanding, alhasil akan tinggal mimpi. Dalam situasi seperti sekarang ini, lembaga pendidikan juga berperan sebagai ujung tombak pencetak generasi penerus yang cinta pada bangsa dan negaranya. Lembaga pendidikan harus menyatakan sikap dengan tegas tentang prinsip-prinsip kebhinnekaan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi prinsip persatuan dan kesatuan (NKRI). Pembahasan Hidup di era revolusi industri 4. 0, setiap warga UKI harus mampu bertindak 4C: 1. 2. 3. 4. Critical Thingking Creativity Communicatie Collaboratie UKI UNTUK NEGERI 28
Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, UKI harus terus berupaya untuk terus memastikan agar proses dan hasil pembelajarannya/pendidikannya semakin relevan terhadap perubahan zaman, mutu lulusannya berkualitas, risetnya memberikan dampak yang semakin besar bagi bangsa khususnya kemanusiaan secara luas. Menjadi 'pabrik' riset dengan berbagai penemuan akurat, kredibel dan akuntabel. Bertindak sebagai inisiator dari berbagai upaya untuk memajukan bangsa dan kualitas umat manusia melalui ilmu pengetahuan. Di UKI, baik mahasiswa, dosen, maupun pegawainya terdiri dari berbagai macam suku-agama-bahasa-adat istiadat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bersatu padu dalam kebhinnekaan dan kerukunan bak 'Indonesia mini'. Seluruh sivitas akademika UKI menyadari akan keberagaman karakter manusia, pentingnya tolong- menolong, menghargai pandangan dan perbedaan satu sama lain, serta menjaga dan mengutamakan relasi antarmanusia di atas berbagai bentuk persaingan. Tumbuh bersama dan besar bersama dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa, adanya perbedaan tidak perlu menjadi sumber perselisihan, justru dengan banyaknya perbedaan itu akan memperkaya wawasan, perbedaan mengasah kepekaan, perbedaan membangun kebijaksanaan. Semua perbedaan itu sama sekali tidak memengaruhi kepercayaan dan kecocokan satu sama lain. Perbedaan sama sekali bukan penghalang untuk bekerja sama dan membangun cita-cita bersama "UKI HEBAT". Memaknai semangat Solidarity Forever secara nyata dan konsisten, saling membantu, saling mengingatkan, setia, merasa senasib dan sepenanggungan dalam suka maupun duka. Semua itu dirajut oleh pimpinan, mulai dari yang tertinggi (rektor) dan para wakilnya, dekan bersama para kaprodinya, biro-biro bersama seluruh staf nya, dan seluruh jajaran dosen, serta kelompok karyawan di lingkungan UKI. Semua menyadari bahwa pendidikan yang makin baik adalah pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan kompetensi, namun lebih dari itu, yakni menanamkan values dan membangun mindset yang berkesinambungan adalah kuncinya. Melalui pendidikan, membuat kemajuan cara berpikir seseorang, membuka wawasan, meningkatkan kemampuan, memampukan manusia untuk tidak hanya hidup berdasarkan dogma yang bisa saja usang, menjadi tidak relevan lagi, dan bisa juga tidak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pengetahuan dan kompetensi akan terus UKI UNTUK NEGERI 29
berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, layaknya mulai dari revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0 dan kini menuju 5.0. Pendidikan bagi generasi penerus adalah salah satu hal terpenting yang harus menjadi perhatian YUKI dan UKI, tongkat estafet jangan sampai terputus. Menuju dan menjadi UKI hebat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia nya. Pendidikan memegang peranan penting, bangsa yang maju adalah bangsa yang menaruh perhatian pada bidang pendidikan dan pembangunan karakter kepada seluruh warganya. Dengan aset 8 Fakultas (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Vokasi, dan beberapa program D3 nya) yang dimiliki UKI, serta tanah dan bangunan milik sendiri maka UKI siap berselancar di kancah regional, nasional dan bahkan internasional. Tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 berupa perubahan dari cara belajar, pola berpikir serta cara bertindak para peserta didik dalam mengembangkan inovasi kreatif diberbagai bidang. Perubahan ini dapat menekan angka pengangguran baik yang nyata maupun terselubung di Indonesia khususnya dalam persaingan pasar global. Era digital mulai memasuki pasar teknologi global untuk memperbaharui pola pikir dalam berinovasi. Karakteristik yang muncul di dunia digital abad XXI, antara lain ialah sivitas akademika harus rajin menjelajah jejak teknologi, berbagi dalam menciptakan gagasan-gagasan baru, berinteraksi dan berkolaborasi di bidang sosial untuk memenuhi kodrat nya. Era digital mengandung banyak ancaman apabila tidak diwaspadai sejak dini, karena era ini diperkirakan dapat melenyapkan sekitar dua juta pekerjaan dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang. Peran manusia digantikan dengan mesin otomatisasi dan robot. Di sisi lain, peran pendidik harus dapat menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang serba berubah, cara melayani pembelajaran kepada generasi milenial jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, setiap pendidik harus meningkatkan pemahaman dalam mengekspresikan diri di bidang literasi media, memahami informasi dengan cepat, tepat dan akurat untuk dibagikan kepada peserta didik. Kemampuan menemukan analisis untuk menyelesaikan permasalahan akademisi literasi digital. Untuk menjawab tantangan itu, semua pendidik harus senantiasa meningkatkan kolaborasi dalam orientasi pendidikan mendatang dan dapat mengubah kinerja sistem pendidikan yang dapat mengembangkan kualitas pola pikir peserta didik dengan penguatan UKI UNTUK NEGERI 30
31 digitalisasi pendidikan yang berbasis aplikasi. Adapun bidang modul pembelajarannya, harus bisa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi berdasarkan literasi yang akurat (maksimal 5 tahun terakhir), dengan menggabungkan sisi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan sistem penilaiannya, lengkap pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran berbasis penalaran yang tinggi menuntut pendidik (dosen) kreatif agar bisa mencapai sasaran secara efektif. Pola pikir dan strategi pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru/dosen,teacher centered (TCL) kini berubah menjadi terpusat pada siswa/mahasiswa atau student centerd (SCL). Pembelajaran yang sesuai untuk menumbuhkan atau meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) yang kita kenal dengan pembelajaran berbasis HOTS. Pentingnya HOTS dalam abad XXI dan era revolusi industri 4. 0, karakteristik pembelajaran HOTS, suatu pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas, pembelajaran berpikir kritis dan membuat keputusan, pembelajaran menyelesaikan masalah, dan memberikan berbagai contoh soal HOTS dengan berbagai bentuk agar dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan mampu berpikir kritis. Keterampilan berpikir tingkat tinggi membuat seseorang mampu berpikir kreatif (creative thinking), berpikir kritis (critical thinking), mampu menemukan dan memecahkan masalah (problem finder and problem solver), sekaligus mampu membuat keputusan (make a decision). Karenanya, yang penting untuk kita lakukan adalah melakukan transformasi pembelajaran dari LOTS ke HOTS (LOTS = Low Order Thinking Skills), (HOTS = Higher Order Thinking Skills). Menurut Lewis dan Smith (1993), berpikir tingkat tinggi akan terjadi jika seseorang memiliki informasi yang disimpan dalam ingatan dan memperoleh informasi baru, kemudian menghubungkan, dan/atau menyusun dan mengembangkan informasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau memperoleh jawaban/solusi yang mungkin untuk suatu situasi yang membingungkan. Sedangkan menurut Tomei (2005), HOTS mencakup transformasi informasi dan ide-ide. Transformasi itu terjadi jika siswa/mahasiswa mampu menganalisa, mensintesa atau menggabungkan fakta dan ide, menggeneralisasi, menjelaskan,atau sampai pada suatu kesimpulan atau interpretasi. Pendapat Peters (2005), ketika sedang menerapkan HOTS, seseorang perlu memeriksa asumsi dan nilai-nilai, mengevaluasi fakta, dan menilai kesimpulan. Sementara UKI UNTUK NEGERI
John Dewey, menjelaskan tentang proses berpikir sebagai rantai proses produktif yang bergerak dari refleksi ke inkuiri (inquiry), kemudian proses berpikir kritis, yang akhirnya menuntun pada penarikan kesimpulan yang diperkuat oleh keyakinan orang yang berpikir. Jika mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi, berpikir tingkat tinggi (HOT) terkait dengan kemampuan kognitif dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, sedangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan permasalahan, berpikir kritis, dan berikir kreatif. Setelah penulis mengemukakan beberapa buah pikiran para ahli di bidang pendidikan, segeralah UKI bangkit, membenahi seluruh lini manajemennya, mulai dari prasarana, sarana, SDM nya, service learning nya, membuat pembelajaran menjadi joyfull learning, melayani dengan segenap hati, penuh integritas, memenuhi semua nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, niscaya visi dan misi UKI cepat terealisir. UKI tidak sendirian, di tengah hiruk-pikuknya ibu kota, di antara pesaing sesama perguruan tinggi swasta yang bermunculan di sana-sini, UKI harus waspada dan segera mengadakan 'lompatan-lompatan' besar untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Seluruh warga UKI hendaknya bergairah dan antusias ikut memajukan kampus, ikut 'mewarnai' kampus dengan kebaikan-kebaikan sesuai Firman Tuhan. Di era revolusi industri 4. 0, jika UKI tak dapat beradaptasi, dengan selalu introspeksi diri dan rajin membuat analisis SWOT, maka dikhawatirkan akan tinggal nama!Adapt or die! Mencermati kondisi dunia yang berubah sangat cepat, manakala piranti -piranti teknologis semakin memudahkan proses belajar-mengajar, digitalisasi kampus tak terelakkan lagi. Revolusi industri 4.0 menuntut respons yang serba cepat di segala bidang, maka jadilah 'si-cepat - dengan berpikir cepat dan bertindak cepat!' Jejaring internet (internet of things) telah merambah ke segenap penjuru dunia, ditambah dengan variasi data yang melimpah (big data), belum lagi kini dengan hadirnya kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang terus berkembang, menjadikan proses belajar-mengajar tidak dapat dilakukan secara manual/konvensional. UKI sudah menggunakan IT sejak beberapa waktu yang lalu, baik perangkat maupun penggunanya (SDM) hendaknya juga sudah harus disiapkan. Masyarakat pada abad XXI menyadari pentingnya mempersiapkan generasi muda yang kreatif, luwes, mampu berpikir kritis, dapat mengambil keputusan dengan tepat, serta terampil memecahkan masalah, ditambah dengan kemampuan sosial yakni mampu bermusyawarah, dapat UKI UNTUK NEGERI 32
mengomunikasikan gagasan secara efektif, handal dalam bekerja sama dan mampu bekerja secara efisien baik secara individu maupun dalam kelompok (bersinergi). Kehidupan dan karir di abad XXI membutuhkan kemampuan untuk: (1) fleksibel dan adaptif; (2) berinisiatif dan mandiri; (3) memiliki keterampilan sosial budaya; (4) produktif dan akuntabel; serta (5) memiliki kepemimpinan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, barang siapa yang memilih untuk tetap tinggal di zona nyaman, pasti akan tertinggal atau ditinggalkan. Kompetensi abad XXI menunjukkan bahwa memiliki pengetahuan mata pelajaran pokok (core subjects) saja tidak cukup. Rajin memanfaatkan informasi dan kemampuan berkomunikasi yang efektif serta berkarakter kuat, akan sangat menunjang karir seseorang; lakukanlah sekarang juga! Kita perlu digitalisasi pendidikan yang tetap membumi dan mengindonesia dan harus tetap berkiblat ke penguatan nasionalisme yang inklusif dan humanis. Dunia pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar dan berarti dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusi yang diberikan meliputi segala aspek kehidupan, yaitu: aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Melalui pendidikan akan melahirkan generasi-generasi sebagai agen perubahan (agent of change) dalam proses perubahan di masyarakat. Pendidikan dapat dijadikan media untuk membangun karakter generasi-generasi bangsa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi (nasionalism spirits), cinta tanah air, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang melibatkan dan mengelola manusia, karenanya lembaga pendidikan merupakan organisasi yang bersifat humanis, untuk itu pengelolaan dalam lembaga pendidikan bersifat unik dan dinamis. Dikatakan dinamis karena karena mengacu pada sifat manusia sebagai makhluk yang selalu berubah dan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan tata kelola (administrasi dan manajemen) yang baik dan benar sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Edgar Schein dalam Rivai (2013) memberikan pemahaman tentang pentingnya keberadaan pemimpin dalam sebuah organisasi. Stephen P. Robbins mendefinisikan organisasi adalah kesatuan entity sosial yang dikoordinir secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan Schermerhorn, Hunt & Osbor dalam UKI UNTUK NEGERI 33
Parulian (2008) mendefinisikan organisasi sebagai kumpulan orang yang bekerja sama dengan cara mendistribusikan pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu. UKI sebagai organisasi pendidikan yang dipimpin oleh Rektor Dr. Dhaniswara K. Harjono, S. H. , M. H. , MBA adalah sosok yang memimpin dengan mengacu pada ajaran Ki Hajar Dewantoro (Menteri Pendidikan Nasional Pertama Indonesia) yang terkenal dengan ajarannya: ing ngarso sung tulodo - ing madyo mangun karso - tut wuri handayani, yang artinya: apabila seorang pemimpin berada di depan maka ia memberi keteladanan, apabila seorang pemimpin berada di tengah-tengah mereka yang dipimpin maka ia menggerakkan pengikutnya untuk senantiasa berbuat yang terbaik dan berprestasi sesuai bidangnya masing-masing, apabila seorang pemimpin berada di belakang mereka yang dipimpin maka ia memberikan dorongan semangat kepada pengikutnya agar mampu mengukir karya terbaik dan berinovasi. Beliau adalah pemimpin yang memberi pasokan energi yang dibutuhkan UKI agar UKI dapat 'lepas landas' menuju UKI HEBAT. Peran yang dianggap paling penting adalah memberi visi, arah dan tujuan kemana arah organisasi menuju. Membenahi SDM agar menjadi SDM unggul dalam memberikan pelayanan prima kepada 'pelanggan' (service exellence), menularkan semangat kewirausahaan, kepercayaan diri dan nilai-nilai yang dianutnya kepada seluruh pengikutnya. UKI siap berubah dan meninggalkan zona nyaman yang bertahun-tahunsilam telah dilaluinya. Sebagai institusi pendidikan, UKI merupakan salah satu bentuk organisasi yang memiliki tujuan menggali dan menemukan serta mengembangkan potensi yang ada dalam setiap diri individu. Di bidang pendidikan penerapan aturan-aturan yang berdasarkan nilai- nilai sangat penting diprioritaskan. Nilai-nilai toleransi dijadikan sebagai budaya yang terus dipupuk, sesama akademisi hendaknya dapat saling menghargai dan menghormati, saling tolong-menolong dan mengutamakan sifat gotong royong. Di lingkungan UKI tidak semuanya beragama Kristen, namun keberadaan UKI sangat menaruh hormat kepada siapa saja, karena menerapkan prinsip 'kalau dia tidak Saudara se iman, dia adalah Saudara dalam kemanusiaan'. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka itu disebut sebagai anak-anak Allah! Di sisi lain, UKI senantiasa memperhatikan hal prasarana dan sarana, melakukan perbaikan yang terus-menerus untuk kenyamanan bersama. Prasarana dan sarana sangat menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk dapat mencapai kualitas produk UKI UNTUK NEGERI 34
(lulusan) yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, UKI senantiasa menjalin kerja sama baik dengan institusi pemerintah maupun institusi swasta di dalam dan di luar negeri. Jejaring kerja selalu ditebarkan dalam suatu proses yang panjang, berlangsung secara terus- menerus dan berkesinambungan. Sering kita dengar bahwa pelaksanaan Just In Time harus berpasangan dengan pelaksanaan Total Quality Management, atau dapat dikatakan bahwa kedua filosofi ini seperti halnya dua sisi mata uang logam. Usaha mengadakan perbaikan secara terus- menerus dan dilaksanakan secara berkesinambungan (continuous improvement) atau dalam istilah Jepang menyebutnya dengan KAIZEN adalah suatu usaha perbaikan yang melekat pada filosofi TQM itu sendiri. Untuk mempelajari bagaimana memenangkan persaingan, terutama dari pesaing sesama perguruan tinggi, maka UKI harus mempunyai keunggulan-keuanggulan yang bisa diterima oleh masyarakat. Just In Time (di bidang pendidikan) mendasarkan pada delapan kunci utama, yaitu: 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten. 2. Merekrut dosen yang kompeten. 3. Menyediakan program studi lanjut (di dalam dan di luar negeri). 4. Memberi kesempatan pertukaran mahasiswa (student exchange). 5. Memperbaiki proses belajar menggajar (kreatif dan inovatif). 6. Menekan/menghilangkan pemborosan. 7. Memberikan training kepada tenaga kependidikan. 8. Menghilangkan ketidakpastian/keragu-raguan. Adapun strategi Just In Time nya adalah dengan memberikan dukungan dari semua pihak terutama yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa, juga dukungan dari pimpinan, karena tanpa ada komitmen dari pimpinan JIT tidak dapat terlaksana. Sedangkan Kaizen mempunyai semangat mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan berpedoman pada semangat. Keterlibatan Kaizen dalam berbagai tingkatan manajemen, dari manajemen puncak sampai dengan staf pelaksana, semua harus memegang prinsip:'Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini,sehingga tidak boleh ada hari yang lewat tanpa perbaikan'. Kesimpulan UKI UNTUK NEGERI 35
Sampailah penulis pada bagian akhir tulisan ini, penulis hendak menyampaikan butir-butir simpulan: 1. Mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki UKI (pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan serta prasarana dan sarana), membuat UKI siap bertanding dan bersanding di era revolusi industri 4. 0. 2. Menerapkan motto UKI 'melayani, bukan dilayani' dan berpegang teguh pada Firman Tuhan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai UKI, membuat UKI siap bertanding dan bersanding di era revolusi industri 4. 0. 3. Kepedulian dan kemampuan untuk hidup dalam keserasian, toleransi, solidaritas dan hidup damai dengan semua orang, membuat UKI siap bertanding dan bersanding di era revolusi industri 4. 0. 4. Semua bangkit, semua bercita-cita UKI maju, siap keluar dari zona nyaman (comfort zone), membuat UKI siap bertanding dan bersanding di era revolusi industri 4. 0. Referensi Ariani, Wahyu Dorothea, 1999. Manajemen Kualitas. Yogyakarta: Andi Offset. Latif, Mukhtar dan Suryawahyuni Latief, 2018. Teori Manajemen Pendidikan. Jakarta: Prenadamedia Group. Sani, Abdullah Ridwan, 2019. Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills) Edisi Revisi. Tangerang: Tira Smart. Stewart, Mitchell Aileen, 1998. Empowering People. Yogyakarta: Kanisius. Terry, R. George, 2000. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara. UKI UNTUK NEGERI 36
37 PERMASALAHAN STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA: DULU PINTU BELAKANG, KINI MERUPAKAN TERAS DEPAN Posma Sariguna Johnson Kennedy Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Abstrak Tujuan dari studi ini adalah untuk melihat berbagai masalah dalam pengembangan wilayah perbatasan Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber utama adalah Peraturan Badan Nasinal Pengelolaan Perbatasan No. 1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019. Wilayah perbatasan darat dan laut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, dan merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Namun, pembangunan di beberapa daerah masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Isu-isu strategis yang ada di daerah perbatasan meliputi aspek-aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, infrastruktur, pengaturan, ekonomi dan layanan sosial. Kata kunci: Daerah Perbatasan, Isu Strategis, Masalah Keamanan dan Pertahanan, Masalah Sosial dan Ekonomi. Pendahuluan Visi Indonesia menjadi negara maritim merupakan langkah strategis dalam mengedepankan kedaulatan negara yang kuat dan peningkatan perekonomian nasional. Kombinasi antara ekonomi yang baik dan keamanan yang kuat sangat sesuai konsep kemaritiman, diharapkan menjadikan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaulat. Untuk mempercepat perkembangan maritim saat ini perlu dilakukan loncatan yang tinggi, khusunya di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) atau wilayah perbatasan Indonesia. (Kennedy, 2018) Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih besar daripada daratan, yang merupakan sekitar 80% dari wilayah Indonesia. Karena itu, wajar jika pembangunan ke arah darat dan laut harus dikembangkan secara seimbang. Ini memberi konsekuensi kegiatan kehidupan manusia tidak hanya di darat, tetapi aktivitas masyarakat harus diarahkan juga ke laut secara besar-besaran. Istilah 'poros maritim' semakin mendapat perhatian saat ini. Banyak orang yang menggunakan istilah ini sebagai visi dan misi baru Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia. (Muhamad, 2014) Negara maritim adalah negara yang mampu mengeksploitasi laut, dengan kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain. Yang digunakan untuk pengelolaan dan penggunaan laut, baik kekayaan alamnya dan lokasinya yang strategis. UKI UNTUK NEGERI
Karena itu, banyak negara kepulauan yang belum menjadi negara maritim karena belum dapat memanfaatkan laut. Dalam pengembangan maritim, banyak aspek dipertimbangkan, yaitu keseimbangan pembangunan antara orientasi darat dan laut, manajemen sumber daya di wilayah laut, pengembangan transportasi laut, keamanan dan pertahanan maritim, pembangunan infrastruktur lainnya, dan anggaran dan belanja pertahanan yang harus disiapkan. (Djalal, 2009) Indonesia memiliki beberapa prasyarat kebutuhan untuk menjadi kekuatan maritim. Bahkan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah maritim yang luas, dengan garis pantai sekitar 81. 000 km. Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai nomor 2 di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17. 504 pulau besar dan kecil. Rangkaian pulau membentang dari Timur ke Barat sejauh 6. 400 km dan sekitar 2. 500 km dari Utara dan Selatan. Garis luarwilayah Indonesia sekitar 81. 000 km dan sekitar 70 persennya adalah laut (Purwaka, 1989). Wilayah laut Indonesia terdiri dari 3,1 juta km2 lautan kedaulatan dan 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari data tersebut dapat dihitung luas laut Indonesia adalah 64,97% dari total wilayah Indonesia. Namun, Indonesia belum menjadi negara maritime, status Indonesia hanya merupakan negara kepulauan setelah diberlakukannya Konvensi UNCLOS 1982 pada 16 November 1994. (Djalal, 2009) Gambar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber: Rektor IPB, 2015 UKI UNTUK NEGERI 38
Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan- kawasan itu secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari berbagai kepentingan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan Indonesia meliputi wilayah yang ada di daratan, di lautan, dan di udara yang berbatasan dengan negara tetangga. Wilayah Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, baik darat maupun laut. Batas-batas Negara Indonesia adalah daratan yang dibatasi oleh Wilayah Malaysia, Papua Nugini dan Timor Timur; dan di perbatasan laut dengan wilayah Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. (UU No. 43/2008). UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional 2005-2025) menetapkan arah pengembangan wilayah perbatasan negara dengan "mengubah arah kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi 'melihat ke dalam', menjadi menjadi "berwawasan ke luar" sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara tetangga". Di bawah hukum, upaya untuk mengelola perbatasan negara dan pengembangan wilayah perbatasan menggunakan pendekatan kesejahteraan selain pendekatan keamanan. Perhatian khusus juga diarahkan pada pengembangan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang seringkali dilewatkan. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan saat ini masih menghadapi permasalahan yang kompleks. Yaitu dari sisi delimitasi, delineasi maupun demarkasi, pertahanan dan keamanan, masalah penegakan hukum, maupun pembangunan kawasan. Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti illegal trading, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal migration, illegal logging, human trafficking, people smuggling, penyelundupan barang, pencurian ikan (illegal fishing), perompakan (sea piracy), dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut sangatlah merugikan negara. (BNPP,2011). Dilihat dari sudut pandang pembangunan, perkembangan wilayah perbatasan masih lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dimana sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi. (BNPP, 2011). UKI UNTUK NEGERI 39
40 Kurangnya pengembangan optimal dan pemanfaatan fasilitas/infrastruktur dasar di daerah perbatasan adalah masalah umum yang terjadi hampir di semua wilayah perbatasan Indonesia. Dengan demikian, ini menyebabkan daerah perbatasan tertinggal dan terisolasi, dengan kesejahteraan rendah dan aksesibilitas kurang, terutama akses ke pemerintah pusat, layanan publik, atau daerah maju lainnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk yang tidak merata karena karakteristik geografis daerah tersebut. Juga, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali terlepas dari daya dukungnya, menambah kompleksitas masalah aktual yang dihadapi di sebagian besar wilayah perbatasan Indonesia. Berdasarkan semua penjelasan, tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat berbagai masalah dalam pengembangan wilayah perbatasan Indonesia. Dengan demikian dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut untuk membuat kebijakan pengembangan wilayah perbatasan Indonesia. Metodologi Studi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melihat fenomena dalam perkembangan wilayah negara di perbatasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD) untuk pemenuhan kebutuhan informasi yang beragam. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti berbagai hasil studi tentang perbatasan, dan peraturan. Sumber utama paper ini adalah Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis, dimana kawasan- kawasan itu secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak yang ditinjau dari berbagai kepentingan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan Indonesia meliputi wilayah yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga. UKI UNTUK NEGERI
Daerah perbatasan, terutama pulau-pulau kecil terluar, memiliki nilai strategis dalam geopolitik, geoekonomi, geografis dan geobudaya. Secara geoekonomi, wilayah perbatasan memiliki sumber daya ekonomi potensial yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang mendudukinya. Secara geopolitik, wilayah perbatasan dinilai secara strategis untuk memperkuat keberadaan wilayah NKRI, mengingat batas laut antara Indonesia dan negara-negara tetangga. Secara geografis, pulau-pulau terluar adalah titik awal untuk menunjukkan kepada negara-negara tetangga bahwa dari titik itulah perbatasan Indonesia dengan mereka. Secara geokultural, budaya masyarakat di daerah perbatasan umumnya heterogen karena berasal dari kelompok etnis yang memiliki karakteristik sosial budaya yang khas. Mereka umumnya sebagai bangsa pelaut yang mencerminkan repertoar budayanya sendiri. Padahal, etnis yang memiliki tradisi budaya (seni, sastra, dan teknologi pelayaran tradisional) sebenarnya adalah kekuatan pengetahuan asli bangsa Indonesia. (Karim, 2015). Wilayah perbatasan diidentifikasi dengan daerah terbelakang dibandingkan dengan daerah lain. Meskipun memiliki potensi yang besar, seperti sumber daya alam, kekayaan sosial dan budaya masyarakat juga sangat tinggi. Tetapi potensi tersebut kemungkinan besar tidak akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan martabat, prestise, dan derajat masyarakat perbatasan dengan peningkatan ekonomi. Ini adalah masalah daerah perbatasan dari waktu ke waktu, bahwa perbatasan tertinggal dalam semua aspek kehidupan. Kondisi ini berimplikasi pada komunitas yang lebih berorientasi perbatasan ke negara tetangga, sehingga ketergantungan pada negara tetangga sangat tinggi. Kondisi seperti itu berdampak merugikan bagi negara, karena akan mengarah pada kegiatan ilegal, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Kesenjangan ini sebenarnya dapat dihilangkan secara perlahan menuju komunitas perbatasan yang makmur, jika para pemangku kepentingan yang relevan dalam perbatasan saling mendukung satu sama lain. (BNPP. 2015) Pengelolaam perbatasan didefinisikan sebagai kegiatan penanganan manajemen perbatasan. Manajemen perbatasan di seluruh NKRI adalah bagian integral dari manajemen negara, yang operasinya membutuhkan dimensi yang jelas, jangka panjang dan komprehensif dalam desain besar bagaimana mencapai visi dan misi manajemen perbatasan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP). Pengelolaan daerah perbatasan menggunakan pendekatan berorientasi UKI UNTUK NEGERI 41
kemakmuran, yang kompatibel dengan pendekatan berorientasi keamanan dan berorientasi lingkungan. (BNPP, 2011) Pengelolaan perbatasan terkait erat dengan kedaulatan bangsa, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat perbatasan yang terbelakang, dan keberlanjutan lingkungan yang sehat. Berbagai masalah perbatasan negara diidentifikasi dalam kerangka perumusan kebijakan pengelolaan perbatasan nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai teras depan negara. Penataan wilayah perbatasan erat kaitannya dengan proses pembangunan negara yang dapat meminimalisir munculnya potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan dengan negara lain. Penanganan batas negara pada dasarnya adalah bagian dari upaya mewujudkan ruang nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. (Kemitraan, 2011) Implementasi pengelolaan kawasan perbatasan kawasan negara merupakan amanat pengembangan RPJPN 2005-2025 telah dimulai sejak RPJMN I (2004-2009). Untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah perbatasan, RPJMN II (2010-2014) menempatkan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan wilayah perbatasan sebagai prioritas natiomal. Sumber hukum mengenai wilayah Indonesia dan tata kelola perbatasan termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya UU RI No. 26/2007, UU RI No. 17/2007, UU RI No. 27/2007. Kemudian diturunkan dalam Permen RI No. 13/2017, Permen RI No. 26/2008, Perpres RI No. 5/2010, Perpres RI No. 12/2010, dan Permendag 31/2010. Pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengkoordinasi lembaga-lembaga terkait seperti departemen di pemerintahan dan pemerintah daerah. Mekanisme koordinasi kelembagaan BNPP pusat- daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Kepala BNPP (Menteri dalam negeri) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan pejabat lainnya dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan. (BNPP, 2015) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah. Hubungan koordinasi antara BNPP dan badan pengelola perbatasan daerah meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan. Dalam UKI UNTUK NEGERI 42
penyelenggaraan tugas dan fungsinya badan pengelola perbatasan di daerah dikoordinasi oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan anggota BNPP. Tata cara hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP. (BNPP, 2015) Dalam pengembangan kawasan perbatasan, ditentukan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) di berbagai wilayah perbatasan. PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara. Lokasi Prioritas (Lokpri) merupakan kecamatan- kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam Wilayah-wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP). Penyusunan Rencana Induk Lokasi Prioritas (Lokpri) harus mempertimbangkan berbagai kebijakan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, serta didasarkan pada proses penjaringan aspirasi masyarakat pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Perencanaan Lokpri ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pengembangan kawasan perbatasan secara komprehensif dan menjadi masukan bagi proses penyusunan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten sehingga terbentuk kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi dengan baik. (BNPP,2011) Ancaman yang Muncul di Daerah Perbatasan Semua potensi yang dimiliki oleh Indonesia bukan tanpa ancaman. Karena Indonesia memiliki perairan yang lebih luas dari daratan, maka banyak pintu masuk dan keluar dari wilayah laut Indonesia. Ini menyebabkan timbulnya ancaman non- tradisional dan tradisional. Ancaman non-tradisional, adalah seperti penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, dan pembalakan liar atau penyelundupan barang dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia . Gambaran kerugian dari sektor perikanan laut Indonesia hanya sebagian kecil dari kenyataan bahwa potensi laut Indonesia sangat luar biasa. Besarnya potensi laut Indonesia tidak dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini, dikarenakan hilangnya sumber daya alam akibat pencurian atau penangkapan ikan ilegal dari tahun ke tahun semakin meningkat. (Glienmourinsie, 2015) UKI UNTUK NEGERI 43
Masalah utama wilayah Indonesia adalah "rentan" terhadap berbagai masalah multidimensi. Pendekatan keamanan holistik perlu menjadi fokus utama pemerintah untuk mengamankan wilayah Indonesia yang luas (Yamin, 2015). Keamanan maritim Indonesia tetap tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional, yaitu pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia; memastikan kelanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan rakyat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera dan demokratis; dan membantu menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas regional. (Putra & Hakim, 2017) Ancaman tradisional yang merupakan ancaman dengan aktor antar negara, terutama dari negara-negara tetangga, adalah mereka selalu berusaha mengklaim wilayah perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, perlu pengembangan TNI secara optimal, seperti melatih pasukan TNI secara profesional serta pemenuhan peralatan persenjataan modern, seperti kapal perang cepat, telekomunikasi, drone, dan lainnya, untuk menghadapi ancaman tradisional. Di negara maritim seperti Indonesia, sejak kemerdekaan selama beberapa dekade, pengembangan masyarakat perbatasan belum membuat kemajuan berarti. Daerah perbatasan juga ditandai dengan berbagai kegiatan pelanggaran hukum lintas batas, seperti penyelundupan barang, pencurian ikan, pembajakan, dan sebagainya. Kasus-kasus ini merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Dilihat dari sudut pandang pembangunan daerah, masih banyak dae rah perbatasan yang pembangunannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan keterbatasan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi. Permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, keberadaan paradigma wilayah perbatasan sebagai "halaman belakang" Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah NKRI di masa lalu, telah membawa implikasi pada kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan laut dan darat dibandingkan dengan negara perbatasan negara tetangga. Saat ini, wilayah perbatasan telah disebut "gerbang" wilayah NKRI. (BNPP, 2011) UKI UNTUK NEGERI 44
Perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, baik daerah perbatasan laut dan darat memiliki masalah sendiri. Karena masing-masing daerah memiliki karakteristiknya sendiri. Wilayah perbatasan darat Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, dan merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Namun, pembangunan di beberapa daerah tertinggal dari pembangunan di negara-negara tetangga. Hal di atas menyebabkan kesenjangan sosial- ekonomi orang dibandingkan dengan negara -negara tetangga. Wilayah perbatasan laut memiliki karakter tersendiri, karena wilayah ini memiliki wilayah perairan, dan bahkan terletak di pulau-pulau kecil dan terluar. Jadi masalahnya mungkin memiliki spesifikasi yang berbeda. Masalah terkait di wilayah perbatasan laut lebih dominan pada terbatasnya jumlah personel dan infrastruktur pendukung dalam penegakan hukum, kedaulatan regional, dan keamanan maritim. Masalah yang terkait dengan ekonomi daerah perbatasan laut adalah, tingkat kemiskinan yang tinggi, pemanfaatan sumber daya alam dan transportasi laut yang tidak optimal. Ekonomi regional dan fungsi pusat kegiatan strategis ditentukan terkait dengan aksesibilitas yang rendah dalam hal transportasi, telekomunikasi, dan listrik . Pengelolaan daerah perbatasan menghadapi banyak masalah yang kompleks. Seperti dalam hal masalah penetapan batas, demarkasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan pembangunan daerah. Hingga saat ini masih ada beberapa segmen batas yang belum selesai disepakati dengan negara tetangga yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas teritorial Republik Indonesia. Kawasan perbatasan juga ditandai dengan berbagai kegiatan pelanggaran hukum lintas batas, seperti perdagangan ilegal, penambangan ilegal, ilegal pengerukan, migrasi ilegal, penebangan liar, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, penyelundupan barang, penangkapan ikan ilegal, pembajakan, dan lain-lain. Kasus-kasus ini merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Ada kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan mengalami kerusakan, yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau karena bencana alam. Selain itu, akumulasi kegiatan eksploitasi sektoral parsial di pulau-pulau kecil atau dampak dari kegiatan lain di daerah hulu pantai sering menyebabkan kerusakan pada pulau-pulau kecil. Hak-hak masyarakat adat yang tidak memadai dalam pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil, di mana UKI UNTUK NEGERI 45
ruang yang terbatas untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan pesisir dan pulau kecil yang terintegrasi belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan wilayah. Pengelolaan pesisir belum mampu menghilangkan faktor-faktor penyebab kerusakan, dan belum memberikan kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih secara alami yang disubstitusi dengan sumber daya lainnya seiring dikeluarkannya Undang-Udang yang mengatur (UU No. 27, 2007). Permasalahan Strategis dalam Pengelolaan Perbatasan Negara5 Pengembangan perbatasan perlu menggunakan pendekatan kesejahteraan (welfare), keamanan (security) dan lingkungan (sustainability environment). Pelaku ekonomi swasta tidak mau memasuki daerah perbatasan karena masalah keamanan dan biaya yang sangat tinggi. Sektor militer perlu memberikan peran yang sangat penting sebagai penggerak awal pembangunan di wilayah-wilayah 3T ini. (Kennedy et. all, 2019) Masalah strategis di daerah perbatasan diantaranya adalah: masalah pertahanan, keamanan dan penegakkan hokum yang masih lemah, kurangnya fasilitas dan infrastruktur sosial dasar, misalnya sanitasi lingkungan, air bersih, pendidikan dasar dan kesehatan. Selain itu, isu masyarakat adat yang terisolir merupakan masalah yang cukup strategis. Koordinasi, intregrasi, sinergi, dan sinkronisasi yang lemah menjadi masalah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan, serta masalah alokasi pembiayaan pembangunan untuk pembangunan di daerah perbatasan, dan kapasitas manajemen pemerintah daerah yang tidak memadai . Berikut aspek- aspek permasalahan strategis yang dihadapi oleh wilayah perbatasan. Aspek Pertahanan dan Keamanan, dan Penegakan Hukum Wilayah Perbatasan 5 (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019) UKI UNTUK NEGERI 46
Salah satu permasalahan adalah aksesibilitas ke pos keamanan perbatasan sebagian besar dalam kondisi buruk. Selain itu, beberapa pos belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti peralatan penerangan/genset, peralatan komunikasi, dan peralatan transportasi. Perlunya pos pertahanan dan pos polisi di wilayah perbatasan adalah untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Namun, penanganan kegiatan ilegal di daerah perbatasan tampaknya masih menghadapi berbagai tantangan karena luas dan panjangnya batas negara. Sehingga, kegiatan ilegal sulit dibendung, terutama pembalakan liar. Jenis kegiatan ilegal lain yang sering terjadi adalah penyelundupan, perdagangan ilegal, termasuk organ manusia, perdagangan manusia/wanita, hutan ilegal dan penangkapan ikan. Secara umum, kegiatan ilegal di atas diikuti oleh kegiatan lain yang ilegal, seperti: (1) Penipuan, terutama terhadap objek perdagangan manusia (perempuan dan anak-anak); (2) Penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen: misalnya kunjungan Visa untuk upah yang diperoleh pekerjaan; (3) Pemalsuan identitas; atau (4) Suap pemerintah / pejabat. Beberapa faktor yang merangsang kegiatan ilegal, termasuk: (1) Manfaat ekonomi tinggiyang tinggi, misalnya penjualan barang/komoditas dengan modal lebih rendah; (2) Kemudahan akses ke negara-negara tetangga melalui jalan "tikus"; (3) Terbatasnya jumlah petugas pengawas/personel yang tidak sebanding dengan wilayah perbatasan; (4) Keterbatasan fasilitas keamanan, kontrol perbatasan dan fasilitas CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan); dan (5) Petugas tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dengan kata lain, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal yang terjadi di daerah perbatasan masih lemah. Rendahnya aksesibilitas informasi dan komunikasi berpotensi mengurangi wawasan nasional dan kesadaran politik bangsa . Ini memiliki potensi untuk menghancurkan bangsa. Tingginya ketergantungan masyarakat perbatasan pada negara-negara tetangga, seperti dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pekerjaan, pendidikan, dan bahkan kesehatan, secara tidak langsung merupakan ancaman bagi wawasan nasional. Di sisi lain, hubungan antar-komunitas tidak kondusif, sering menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Ancaman kelompok separatis bersenjata adalah urusan internal Indonesia, sehingga perlu diselesaikan dengan cara UKI UNTUK NEGERI 47
48 yang memperhatikan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal yang harus dijunjung tinggi. Isu-isu strategis di wilayah perbatasan laut tidak dapat dipisahkan dari pulau-pulau kecil terluar yang perlu perhatian penuh. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur pertahanan telah mengakibatkan fungsi pertahanan karena penjaga wilayah tidak berjalan dengan baik. Tidak tersedianya fasilitas dan infrastruktur keamanan laut secara terintegrasi dengan berbagai lembaga terkait, dan terbatasnya aparat penegak hukum, menyebabkan seringnya pelanggaran batas kedaulatan negara oleh pihak asing. Terbatasnya jumlah aparat dan fasilitas keamanan perbatasan telah menjadi salah satu masalah yang harus ditangani dengan baik, karena dapat mengarah pada situasi kontra-produktif. Kuantitas dan kualitas personel TNI-AL dan Kepolisian laut perlu ditingkatkan di samping kebutuhan akan kerjasama internasional di bidang pertahanan dan keamanan. Letak pulau-pulau terluar yang terisolir dan pulau-pulau yang tidak berpenghuni telah mengakibatkan kontrol wilayah tidak dilakukan secara optimal. Ini adalah masalah yang sangat mengganggu pada aspek keamanan dan ketertiban, serta penanganan daerah yang kurang optimal dalam aspek hukum. Wilayah laut Indonesia yang luas mengandung kekayaan sumber daya hayati, salah satunya adalah sumber daya ikan yang sangat besar dengan spesies yang sangat beragam. Namun lemahnya upaya penegakan hukum di Indonesia mengakibatkan maraknya kasus pencurian ikan oleh nelayan lokal dan asing di wilayah perbatasan laut. Dari aspek lingkungan, pengelolaan sumber daya ikan yang tidak bertanggung jawab akan menghambat kemajuan sektor perikanan berkelanjutan. Peraturan yang dibuat tidak seimbang dengan pengenaan sanksi dan penegakan hukum yang jelas. Sehingga, kemungkinan kasus pencurian oleh pelaku yang sama terjadi lagi. Masih ada kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal oleh warga negara asing di sekitar pulau-pulau kecil terluar karena perhatian pemerintah yang rendah terhadap daerah perbatasan. Daerah perbatasan laut juga rentan terhadap penyelundupan ilegal dan imigran ilegal, dan rentan terhadap intervensi dan pendudukan negara-negara lain, di samping kegiatan ilegal lainnya, seperti pembalakan liar, penambangan ilegal, penyelundupan senjata, gerakan teroris dan perampokan di laut/pembajakan. UKI UNTUK NEGERI
Perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata kecil, penyebaran terorisme, dan kejahatan internasional lainnya yang melampaui kedaulatan nasional. Terorisme, separatisme, dan kejahatan lintas negara lainnya mungkin terkait erat dalam mengeksploitasi rute laut di perairan Indonesia. Mereka dapat bergerak bebas untuk masuk ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keamanan laut tidak hanya strategis dalam hubungan internasional dan politik, tetapi juga strategis untuk keamanan domestik . Namun, kemampuan patroli dan pengawasan laut teritorial (baik teritorial dan yurisdiksi) negara Indonesia masih sangat lemah, sehingga digunakan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Selain itu, untuk kemampuan patroli dan pengawasan, perlindungan saluran komunikasi laut (SLOC, Sea Lanes of Communication) dan rute perdagangan laut (SLOT, Sea Lanes of Trade) yang sangat penting untuk perdagangan internasional, jalur pasokan energi, dan kegiatan ekonomi lainnya belum optimal. Aspek Infrastruktur Wilayah Perbatasan Infrastruktur transportasi regional dan lokal di daerah perbatasan masih didominasi oleh kondisi jaringan jalan yang buruk. Segmen jaringan jalan dengan kondisi infrastruktur yang baik hanya ditemukan di beberapa daerah perbatasan yang biasanya memiliki posisi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Namun, secara umum, kondisi jaringan jalan di perbatasan darat masih ditemukan dalam bentuk jalan tanah dan berbatu. Pada musim hujan biasanya diperparah dengan kondisi jalan berlumpur yang semakin menghambat mobilitas pergerakan manusia dan barang. Kondisi infrastruktur jaringan jalan yang buruk memiliki dampak yang luas pada konektivitas rendah dari daerah perbatasan ke daerah strategis, pusat pertumbuhan, dan desa/kecamatan di sekitarnya. Di beberapa daerah perbatasan, kondisi tersebut bahkan tidak mampu konektivitas sama sekali karena diperburuk oleh keterbatasan kondisi fisik geografis. Lebih jauh lagi, konektivitas yang terputus juga memiliki dampak buruk pada aktivitas ekonomi perbatasan. Simpul dan moda transportasi tidak dapat beroperasi dalam periode waktu tertentu, berdampak pada menurunnya intensitas interaksi regional dan lokal. Kegiatan perdagangan industri pengolahan komoditas terpaksa dilakukan hanya sampai negara-negara tetangga karena aksesibilitas yang sangat terbatas dan bahan baku mudah rusak. Berdasarkan hal itu, ada konsekuensi bagi masyarakat perbatasan bahwa harga komoditas lebih rendah dari harga normal. UKI UNTUK NEGERI 49
Kondisi pelabuhan di wilayah laut sebagian besar masih mengandalkan pelabuhan yang terletak di pulau utama. Pelabuhan lokal fisik sebagian besar dalam kondisi buruk, tidak memiliki punggung kapal atau tidak ada pos logging. Sedangkan orang-orang di pulau-pulau kecil dan terluar mengandalkan transportasi laut untuk mobilisasi. Keterbatasan juga terjadi pada rute pengiriman dan transportasi, sehingga orang harus menemukan cara untuk berkeliling dengan menaiki kapal yang akan berlayar. Aspek Pengaturan Area Perbatasan Spasial Wilayah Perbatasan Isu strategis daerah perbatasan dalam aspek perencanaan tata ruang dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Dokumen perencanaan tata ruang yang digunakan sebagai referensi untuk pembangunan di daerah perbatasan, baik makro atau mikro, tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses pembangunan, karena tidak ada referensi resmi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan dinamika pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan. Tidak adanya dokumen rencana tata ruang yang sah, yang digunakan sebagai patokan pembangunan berbasis spasial di wilayah perbatasan akan berdampak pada kegiatan pemanfaatan ruang di perbatasan. Kecenderungan penggunaan lahan yang tidak konsisten dengan alokasi ruang adalah efek yang mungkin terjadi selama proses pembangunan di daerah perbatasan. Ini terjadi karena kegiatan pembangunan tidak didasarkan pada pola pikir pembangunan berbasis spasial. Perencanaan tata ruang yang tidak memadai di daerah perbatasan diperburuk oleh tidak adanya instrumen kontrol penggunaan ruang seperti peraturan zonasi, kebijakan insentif disinsentif, dan penegakan arahan sanksi terhadap tindakan pelanggaran tata ruang. Berdasarkan hal ini diperlukan suatu strategi untuk mempercepat upaya penataan rencana tata ruang hingga perangkat kontrolnya untuk mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan terintegrasi. Pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan diidentifikasi memiliki masalah di perairan daerah perbatasan, daerah yang diizinkan oleh nelayan untuk memancing, atau daerah perusahaan untuk pertambangan minyak dan gas. Padahal penataan ruang laut akan dapat menentukan potensi ekonomi yang lebih fokus dan terintegrasi, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara setempat. Perencanaan tata ruang akan UKI UNTUK NEGERI 50
mempertimbangkan kekayaan kekayaan laut dan prosedur manajemen dengan menentukan berapa persentase cadangan minyak nasional dari berbagai daerah sumber, mengalokasikan ruang untuk perikanan tangkap, akuakultur, penambangan minyak dan gas, pengiriman dan konservasi. Diperlukan legislasi yang akan melegitimasi perencanaan tata ruang dan dukungan lintas sektoral antar sektor dalam mewujudkan inter-aktivitas yang harmonis di wilayah perairan. Aspek Ekonomi Wilayah Perbatasan Hampir semua wilayah perbatasan di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Potensi wilayah perbatasan didominasi oleh hasil hutan dan bahan tambang yang hampir di seluruh Indonesia. Potensi kawasan perbatasan laut didominasi oleh produk kelautan dan pariwisata yang hampir tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi itu tidak diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan pemrosesan sumber daya yang optimal. Perkembangan industri pengolahan yang berkembang di daerah perbatasan masih banyak terkendala oleh kurangnya pengetahuan dan infrastruktur pendukung untuk industri pengolahan itu sendiri. Keterbatasan keterampilan dan metode pengolahan yang masih tradisional yang menyebabkan dalam menghasilkan potensi unggul masih stagnan di industri hilir. Dibutuhkan konseling dan bantuan alat teknologi yang tepat dalam memproduksi dan memproses hasil yang unggul untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produksi. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan belum dikelola secara optimal. Baik hulu, tengah dan hilir. Di sektor hulu, kurangnya fasilitas pendukung dan infrastruktur mendukung produksi membuat proses produksi tidak difasilitasi dengan baik. Sebagai contoh, kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung budidaya perikanan dan perikanan tangkap membuat produksi perikanan sangat minim. Di sektor menengah, kurangnya fasilitas pendukung dan penyimpanan infrastruktur, pengolahan, membuat nilai tambah produksi tidak optimal. Di sektor hilir, kurangnya dukungan fasilitas pengemasan dan infrastruktur pemasaran juga memiliki efek akumulatif pada penjualan produk perikanan dan produk kelautan yang tidak optimal. Pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan sangat tergantung pada konektivitas antara wilayah perbatasan dan daerah sekitarnya, seperti ibu kota provinsi dan ibu kota UKI UNTUK NEGERI 51
kabupaten. Konektivitas dicirikan oleh ketersediaan jaringan jalan, moda transportasi, pasar sebagai pengumpul hasil panen yang akan dibawa ke ibukota kabupaten atau provinsi. Di wilayah Indonesia, konektivitas antara wilayah perbatasan dengan ibukota kabupaten dan ibukota provinsi masih rendah. Intensitas angkutan umum tidak begitu banyak, karena kecilnya kondisi jalan plus yang sebagian besar masih buruk. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi sebagian besar telah menghambat pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan. Salah satu kendala yang menyebabkan sulitnya penguatan ekonomi kerakyatan di daerah perbatasan adalah keterbatasan masyarakat terhadap sumber daya keuangan dan rendahnya intervensi lembaga ekonomi untuk mengembangkan sistem ekonomi. Akses ke modal yang disediakan oleh pemerintah daerah harus lebih aktif direalisasikan bagi penduduk perbatasan untuk merangsang pembangunan ekonomi. Intervensi lembaga ekonomi diperlukan, seperti koperasi dan UKM, yang harus dapat memberikan kontribusi besar kepada masyarakat perbatasan. Kebijakan simpan pinjam dan pengadaan alat produksi teknologi tepat guna adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah perbatasan merupakan potensi dan peluang besar untuk investasi. Sayangnya, intervensi pemerintah pusat dan daerah belum membuka banyak peluang untuk berinvestasi di daerah perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat peraturan yang dapat mendorong dan memfasilitasi investasi untuk menarik sektor swasta dan organisasi lain untuk berkontribusi dalam meningkatkan sektor ekonomi di wilayah perbatasan. Aspek Layanan Sosial Dasar Wilayah Perbatasan Keterbatasan layanan fasilitas dasar dan infrastruktur permukiman, sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan. Rumah layak huni adalah rumah yang disertai dengan layanan sarana dan prasarana permukiman yang merata di seluruh wilayah perbatasan darat. Masalahnya adalah masih kurangnya akses masyarakat perbatasan ke fasilitas infrastruktur dasar, karena beberapa daerah perbatasan darat masih minim untuk fasilitas infrastruktur dasar seperti: layanan jaringan listrik yang hanya setengah hari, kesulitan dalam memperoleh sinyal telekomunikasi, kesulitan untuk UKI UNTUK NEGERI 52
mendapatkan layanan air bersih. Selain kesulitan mengakses layanan jaringan permukiman dasar, ada juga keterbatasan kesulitan dalam mencapai beberapa permukiman karena aksesibilitas ke daerah perbatasan rendah. Ada juga kurangnya akses ke layanan perbatasan untuk layanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi saat ini di daerah perbatasan darat belum mencapai pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Komunitas perbatasan sering harus berhenti di negara tetangga untuk perawatan dan / atau melakukan studi di negara tetangga. Fakta ini menjadi penyebab kualitas sumber daya masyarakat garis batas tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur kesehatan di daerah perbatasan juga merupakan masalah yang belum terselesaikan. Dengan melihat masalah ini, seperti tenaga medis, program ini diharapkan memungkinkan masyarakat perbatasan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Wilayah perbatasan darat memiliki potensi sumber daya alam yaitu komoditas dari pertanian, perkebunan dan peternakan. Kendala pengembangan potensi sumber daya alam kawasan perbatasan darat yang sering terjadi adalah masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia karena layanan yang tidak optimal dan peningkatan kualitas. Program- program yang terkait dengan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat perbatasan untuk meningkatkan keterampilan / kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya alam di daerah perbatasan darat masih jarang diadakan. Masalah kurangnya pendidik / guru di daerah perbatasan tanah menghambat kemudahan layanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat perbatasan. Hal itu perlu dilakukan di masa depan dalam rangka mendukung pengembangan potensi sumber daya alam wilayah perbatasan darat. Yakni, fasilitasi dan penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat di wilayah perbatasan darat agar memiliki kemampuan mengolah potensi sumber daya alam di wilayah perbatasan. Pengelolaan wilayah perbatasan masih bukan wewenang permanen dari pemerintah daerah, sedangkan kunci untuk pengelolaan perbatasan adalah unit pemerintahan terkecil di perbatasan. Sejauh ini, tidak ada payung hukum yang jelas mengenai pendelegasian wewenang pengelolaan perbatasan. Dampaknya adalah tanggung jawab bersama dalam pengelolaan daerah perbatasan, sedangkan pemerintah terkecil, Pemkab/Pemkot, Kecamatan dan desa tidak memiliki cukup dana dalam mengelola perbatasan. Pemerintahan di daerah perbatasan seringkali memiliki peran yang kecil dalam menjaga UKI UNTUK NEGERI 53
perkembangan wilayah. Ini ditunjukkan oleh kurangnya kualitas layanan dari lembaga pemerintah di perbatasan. Buruknya ketersediaan dan kualitas bangunan telah mengakibatkan masyarakat enggan melakukan pelayanan sosial dasar ke kantor pemerintah. Kesimpulan Kebijakan dan strategi untuk mengelola kawasan perbatasan harus mampu merespons kondisi aktual dengan melihat berbagai masalah yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan studi wilayah perbatasan dengan analisis masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perbatasan adalah terisolasinya wilayah perbatasan, kerentanan pertahanan dan keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pembangunan perlu dilakukan yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan (welfare approach), pendekatan lingkungan (sustainable environment approach), dan pendekatan keamanan (security approach). Beberapa masalah strategis di wilayah perbatasan, daiantaranya adalah:Kurangnya fasilitas dan infrastruktur pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan, dan kerja sama internasional; Terbatasnya jumlah personel militer dan petugas penegak hukum yang mengamankan wilayah perbatasan; Jumlah kasus lintas batas ilegal di daerah perbatasan (perdagangan ilegal, imigrasi ilegal, perdagangan manusia dan pembalakan liar); Degradasi wawasan masyarakat dan gejala separatisme di daerah perbatasan yang mengganggu pertahanan dan keamanan; Layanan infrastruktur transportasi regional tingkat rendah (koneksi ke pusat kegiatan strategis nasional dan pusat pertumbuhan) dan daerah perbatasan darat setempat; Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak optimal di wilayah perbatasan; Tidak optimalnya penggunaan teknologi industri dalam meningkatkan potensi nilai tambah sumber daya alam; Peran fasilitas dan infrastruktur ekonomi tidak optimal dalam mendukung proses produksi, pemrosesan dan pemasaran; Sistem regulasi yang lemah (akses ke modal, koperasi dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomi rakyat. Sistem regulasi yang lemah dapat mendorong investasi; Kurangnya akses ke fasilitas dasar dan layanan infrastruktur yang memadai; Kurangnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai; Kualitas sumber daya manusia rendah karena kurangnya upaya pelayanan yang optimal & peningkatan UKI UNTUK NEGERI 54
kualitas sumber daya manusia; Sistem tata kelola wilayah perbatasan yang tidak menguntungkan; Kualitas layanan dan infrastruktur pemerintah yang tidak memadai, dan lain-lain. Peraturan dan lembaga yang mengatur pengelolaan wilayah perbatasan negara sudah ada, yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, tetapi perlu diperkuat terutama di pemerintah daerah. Semua program untuk menangani berbagai masalah perbatasan memerlukan manajemen fiskal yang baik dan efisien. Karena itu ia harus menentukan sumber-sumber penerimaan negara dari semua sektor tanpa mengganggu pertumbuhan investasi. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat di desa-desa perbatasan sesuai dengan spesialisasi regional dan kearifan lokal dari sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk implementasi program dan proyek harus memiliki efek pengganda ekonomi pada masyarakat lokal. Yang terpenting adalah perlunya meningkatkan pelatihan sumber daya manusia dan menyediakan dana yang cukup sesuai dengan prioritas. Dengan demikian kecepatan pembangunan di wilayah perbatasan harus dapat dilakukan secara terus menerus. Referensi BNPP, 2011. Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Djalal M. A, 2009. Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta: IND Hill Co dan Lembaga Laut, 2009. Karim, Muhamad, 2015. "Eksistensi Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Perbatasan Negara", Glienmourinsie D. sindonews. com/read/ 968419/34/berantas-illegal-fish Kemitraan. or. id, 2011. Indonesia Border Area Management, Policy PartnershipPolicy Paper No. 2/2011, Partnership for Governance Reform, kemitraan. or. id, South Jakarta Kennedy P. S. J. K. , 2018. Challenges of Indonesian Maritime Development, Elixir Economics 114 (2018) 49657-49662. Kennedy P. S. J. , Tobing S. J. L. , Heatubun A. B. , Toruan R. L. T. . 2018. Strategic Issues of Indonesian Border Area Development Based on The Master Plan 2015-2019, Proceeding International Seminar on Accounting for Society Bachelor Degree of Accounting Study Program, Faculty of Economy Universitas Pamulang March, 21st, 2018. Kennedy P. S. J. , Tobing S. J. L. , Toruan R. L. T. , Tampubolon E. 2019. Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan antara Provinsi Maluku dengan Negara Timor Leste, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019, Buku 2: Sosial dan Humaniora, ISSN (E) : 2615 - 3343, ISSN (P) : 2615 - 2584. Muhamad, Simela Victor, 2014. Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 21/I/P3DI, November 2014. UKI UNTUK NEGERI 55
Purwaka H. , 1989. Indonesian Interisland Shipping: An Assessment of the Relationship of Government policies and Quality of Shipping Services, PhD Dissertation of University of Hawaii. Putra N, Hakim A, 2017. Analisa Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia sebagai dampak Perkembangan Lingkungan Strategis, Jurnal STAAL 2017, sttal. ac. pdf. Rektor IPB, 2015. Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim: Beberapa Catatan IPB, Konvensi Kampus XI Forum Rektor Indonesia, Medan, 23 Januari2015. Yamin, Muhammad, 2015. Poros Maritim Indonesia Sebagai Upaya Membangun Kembali Kejayaan Nusantara, Jurnal Insigna, Hubungan Internasional FISIP Universitas Jendral Soedirman Regulasi UU RI No. 43/2008 Tentang Wilayah Negara UU RI No. 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional 2005-2025), Indonesia. UU RI No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU RI No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang UU RI No. 34/2004 Tentang TNI Perpres RI No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 Perpres RI No. 12/2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Permen RI No. 13/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang wilayah Nasional. Permen RI No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Permendag 31/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP. BNPP, 2015. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. BNPP, 2011. Peraturan Kepala BNPP No. 2/2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014. UKI UNTUK NEGERI 56
PENGUATAN DEMOKRASI DARI PEMILUKADA: EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2015, 2017, DAN 2018 Osbin Samosir Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Abstrak Prinsip dasar demokrasi adalah memberikan hak politik kepada rakyat untuk campur tangan dalam urusan bernegara yang salah satu wujudnya adalah pemilihan umum. Pemilihan umum tidak sekedar prosedural tekhnis tetapi harus menyentuh subtansi yakni hak rakyat sepenuhnya untuk menentukan pilihannya. Maka para Penyelenggara Pemilu bertugas memastikan terwujud dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015, 2017, dan 2018 menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu masih harus terus diperbaiki. Kata kunci: demokrasi, rakyat, pemilihan umum, negara substansi demokrasi tersebut Pendahuluan Salah satu terobosan terpenting demokrasi Indonesia pasca Reformasi 1998 adalah melaksanakan pemilihan langsung oleh rakyat kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan para wakilnya. Selama ini pemilihan eksekutif menjadi ranah anggota Legislatif yakni oleh DPR RI untuk Presiden dan Wakil Presiden, oleh DPRD Provinsi untuk Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Bupati/Walikota. 6 Pemilihan dengan sistem perwakilan tersebut dihapus tidak lama sesudah pemerintahan Orde Baru berakhir Mei 1998 sebagai buah hasil demonstrasi mahasiswa bersama elemen-elemen penegak demokrasi. Lompatan besarnya adalah pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu 2004, dan pemilu langsung oleh rakyat juga untuk Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) sejak tahun 2005. Lompatan format pemilihan dari perwakilan rakyat ke pemilihan langsung oleh rakyat tidak berhenti di situ. Jika sejak tahun 2005 hingga 2014 pemilihan kepala daerah dilakukan sesuai masa berakhirnya jabtaban seorang kepala daerah, maka pemilihan umum secara serentak terhadap seluruh kepala daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dimulai sejak Tahun 2015 berturut turut kemudian Tahun 2017 dan Tahun 2018 . 6 Pemerintahan eksekutif adalah presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri, sementara kepala daerah yakni Gubernur dan Bupati/walikota serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dipahami sebagai bahagian dari pemerintahan daerah. Hanya untuk mempermudah pemahaman, tulisan ini melihat Pemerintah Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti halnya eksekutif dan legislatif di tingkat pusat. 57
Selain itu, pemilihan umum secara serentak dengan 5 (lima) jenis surat suara pemilu sekaligus sudah dilakukan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada hari yang sama dengan pemilihan anggota Legislatif baik itu untuk memilih Anggota DPD RI maupun untuk memilih DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Rabu 17 April 2019 lalu. Pelaksanaan perdana keserentakan seluruh 7 (tujuh) jenis dan level pemilihan umum direncanakan akan dilakukan tahun 2024 yakni: memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, dan Gubernur bersama Bupati/Walikota. Maka dalam pemilu tahun 2024 akan ada 7 (tujuh) surat suara sesuai jenis pemilihan umumnya dalam satu hari yang sama secara serentak. Namun seluruh format pemilihan umum tersebut bermuara pada dua pertanyaan mendasar: pertama, apakah format pemilu kita sudah menjawab tuntutan reformasi demokratis menempatkan kedaulatan rakyat di level tertinggi? Kedua, seberapa meyakinkankah profesionalisme, integritas, dan independensi penyelenggaraan pemilu berjalan di lorong penegakan kedaulatan rakyat? Tulisan ini bergerak dalam dua pertanyaan tersebut menyoroti pelaksanaan Pemilukada secara serentak Tahun 2015, 2017, dan 2018. Proses, tahapan, dan susbtansi ketiga pemilu tersebut secara signifikan tidak berbeda dengan semua jenis pemilu lain baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislative. Metode Dan Data Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersandar pada pengumpulan pemikiran dan informasi dari studi kepustakaan dan data-data dari lembaga terkait. Penelitian lapangannya menggunakan metode kepustakaan (library research) yang mana pemikiran para ahli terkait demokrasi dan kerakyatan serta data-data yang tampak dari proses pemilukada serentak yang terjadi di Indonesia sejak Tahun 2015, 2017 dan 2018 menjadi basis utama pemaparan atas kajian ini. Data-data lapangan yang terkumpul diiperoleh dari hasil kajian penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) yang senantiasa menegakkan martabat penyelenggaraan pemilu. Temuan UKI UNTUK NEGERI 58
Temuan mendasar penelitian ini adalah bahwa ternyata proses demokrasi di Indonesia semkian membaik, termasuk dalam proses penegakan pemilu yang semakin bermartabat dan berintegritas dari tahun ke tahun semakin baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja penyelenggara pemilu dalam menegakkan martabat demokrasi Indonesia yang lebih baik. Penyelenggaraan pemilu yang cukup memuaskan ini bisa dilihat di tingkat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik, KPU tingkat Provinsi dan Bawaslu tingkat Provinsi. Namun tidak dapat disangkal bahwa kemandirian, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu masih harus terus menerus diupayakan khususnya penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten, dan yang lebih memprihatinkan penyelenggara pemilu tingkat Kecamatan hingga ke level bawah. Daerah-daerah periferi yang jaraknya semakin jauh dari pusat kekuasaan khususnya dari Jakarta dan dari ibukota-ibukota Provinsi membuat proses penyelenggaraan pemilu tidak semaksimal yang diidealkan, bahkan mungkin muncul pemikiran tidak akan masuk dalam kategori pengawasan apalagi dengan ikatan emosional kekeluargaan yang sangat kental. Maka demi penegakan demokrasi yang semakin bermartabat, proses penyelenggaraan pemilu khususnya peran para penyelenggara pemilu dan semua pemangku kepentingan terkait harus terus menerus mendapat perhatian. Pembahasan Demokrasi Perdana di Yunani Sejarah demokrasi memiliki cerita yang sangat panjang. Kisah perdananya dimulai di Yunani kuno dalam bentuk beberapa negara kota (polis-polis), yang kemudian redup oleh kekalahan demokrasi dan dunia masuk ke dalam masa-masa kegelapan peradaban (the dark ages) selama berpuluh-puluh abad. Kegelapan peradaban dunia diisi oleh kekuasaan otoritarian terutama ketika bergabungnya dua kekuasaan dalam satu tongkat yakni kekuasaan duniawi yang profan berciri kodrati (imanen) bersama kekuasaan agamawi teologis berciri adikodarati (transenden) yang disalahgunakan menjadi pemerasan. Literatur demokrasi dan politik menjelaskan bagaimana demokrasi di Yunani dipahami sangat sederhana karena jumlah penduduk negara kota yang sangat terbatas . Makna warga negara di zaman Yunani kuno tidak seperti makna warga negara sebagaimana kita pahami sekarang. Di era modern, warga negara dipahami sebagai semua manusia yang memiliki hak hidup yang sama kualitas dan sederajat dengan hak hidup semua manusia lain UKI UNTUK NEGERI 59
untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mendasarnya dan posisinya sederajat di depan hokum dengan seluruh umat manusia lain (equal before the law). Aspek setara sebagai sesama manusia dan menerima perbedaan menjadi ukuran mendasar demokrasi dalam era modern. Sementara dalam era masa Yunani Kuno, yang disebut warga negara yang bisa berpartisipasi memberi hak politik hanya laki-laki yang berusia dewasa dan penduduk asli setempat, sehingga para perantau, kalangan perempuan, anak-anak laki-laki, dan laki-laki yang sudah tua renta tidak termasuk warga negara yang memiliki hak politik . Negara kota (polis) zaman Yunani kuno diperkenalkan oleh Lycurgus tahun 625 SM (sekitar 25 abad yang lalu). Kejatuhan demokrasi perdana polis di Yunani kuno diakibatkan oleh ciri mendasar demokrasi itu sendiri dalam formatnya yang sederhana yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dan mengutarakan ide. Dalam pertemuan yang dihadiri antara lima ratus hingga seribuan orang di amphiteathrum, setiap orang diberi kesempatan berpendapat dan bebas berpendapat. Hasil rembukan seluruh peserta termasuk para rakyat jelata yang tidak berpendidikan dalam jumlah sangat besar itu menjadi keputusan bersama yang harus dilaksanakan bersama dan menjadi tanggungjawab bersama juga (Robert A. Dahl, 2001 : 52). Akibatnya, negara kota (polis) di Yunani Kuno menjadi lambat mengambil keputusan penting yang cepat apalagi di saat-saat genting menghadapi perang dengan negara/wilayah lain. Keruntuhan polis di Yunani ditimbulkan oleh kelambanan pengambilan keputusan tersebut ketika ada serangan dari Macedonia, Persia, dan lain-lain. Perang Peloponessos misalnya telah menghancurkan Athena sebagai negara utama Yunani. Adanya kekacauan dan kelemahan Yunani dimanfaatkan oleh Philipus seorang raja dari Kerajaan Macedonia yang terletak di sebelah utara daerah Yunani. Pada tahun 338 SM tentara Yunani yang lemah dengan mudah dapat ditaklukkan oleh pasukan Macedonia. Di bawah pimpinan Raja Philipus Kerajaan Macedonia menguasai Yunani. 7 Kekalahan negara kota tersebut memberi kesimpulan bagi para filsuf di Yunani seperti Plato, Aristoteles dan yang lain bahwa demokrasi tidak layak untuk menjadi sistem 7 Lihat. wikibooks. Selasa 16 Oktober pukul 11. 07wib. Dikisahkan misalnya bahwa ketika Persia menyerang Yunani pada tahun 490 SM, Sparta menolak menyerah ataupun bersekutu dengan Persia. Namun mereka juga tidak mau mengirimkan pasukan ketika orang Athena menghadapi invasi Persia di Marathon, karena ketika itu Sparta sedang menyelenggarakan festival keagamaan. Oleh karena itu, ketika Persia kembali menyerang pada tahun 480 SM, Sparta ingin menunjukkan bahwa mereka lebih hebat dari orang Athena. Mereka mengirim beberapa ratus tentara untuk mempertahankan celah Thermopylae. Menghadapi pasukan Persia yang berjumlah jauh lebih banyak, pasukan Sparta berjuang mati - matian selama beberapa hari sebelum akhirnya dibantai oleh Persia. UKI UNTUK NEGERI 60
bernegara. Demokrasi telah menimbulkan kekalahan besar dan kehancuran negara kota. 8 Plato menolak demokrasi karena kekalahan Athena dalam perang Peloponesos pada 405 SM. Bagi Plato, kekalahan Athena itu bukti ketidak-mampuan sistem pemerintahan demokratis. Selain itu kematian guru yang sangat dicintainya yakni Sokrates yang dipaksa minum racun oleh keputusan demokratis rakyat Athena menimbulkan luka sangat mendalam bagi Plato yakni demokrasi telah menciptakan kepemimpinan orang-orang bodoh yang bengis (J. H. Rapar, 1996., Henry J Schmandt, 2002., Paul Strathern, 2001). Plato memberi solusi bahwa urusan bernegara harus dipimpin oleh orang-orang terbaik yang cerdas, cendekia, bermoral, yang selalu paham akan kebutuhan warga yakni kalangan para filsuf (philosopher). Dari antara kalangan para filsuf itu akan filsuf yang paling unggul cendekia dan paling bermoral yakni raja filsuf (king philosopher). Pemimpin negara hanya dipegang sejumlah orang saja dan bukan orang sembarangan tapi hanya oleh para filsuf saja (aristokrasi). Berakhirnya demokrasi di Yunani maka berhenti juga upaya mencari sistem bernegara yang menghargai harkat manusia selama puluhan abad sejak tahun 338 SM. Kemajuan perkembangan peradaban dalam bentuknya yang sangat sederhana diawali dengan lahirnya Magna Charta di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut (Miriam Budiarjo, 2008 : 109). Perkembangan peradaban berjalan sangat lambat baru. Peradaban berikutnya terjadi hamper dua ratus tahun kemudian dengan lahirnya zaman Renaissance di abad ke-14. Keberanian Martin Luther mengkritik Gereja dengan 95 (Sembilan puluh lima) dalil tahun 1517 menjadi awal besar lahirnya revolusi perlawanan terhadap kekuasaan raja/kaisar yang berada satu pedang dengan Gereja. Martin Luther membuka perspektif bahwa Gereja dan Negara yang bersatu dalam situasi moral yang buruk saat itu di Abad Pertengahan (Middle Age) bisa dan boleh dilawan/dikritik untuk kemajuan peradaban. Pemikiran- pemikiran kenegaraan baru pun perlahan muncul seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) yang kemudian disusul oleh filsuf-filusf besar seperti Montesquieu (1689-1755), Jean Jacques Rouesseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804) dan masih banyak filsuf lain yang pemikirannya sampai saat ini sangat relevan diperbincangkan 8 Zaman Emas Athena berakhir setelah Sparta mampu mengalahkan Athena dalam Perang Peloloponnesos. Perang Peloponnesos (431-404 SM) antara Sparta dan Athena, beserta sekutu masing-masing, amat sangat melemahkan kekuatan kolektif Yunani, dan pada 336 SM, hampir semua negara-kota di Yunani berada di bawah kekuasaan Makedonia. UKI UNTUK NEGERI 61
(Franz Magnis Suseno, 2001). Di tingkat perlawanan warga terhadap negara lahir Revolusi Inggris 1688, Revolusi Industri tahun (1750-1850), Revolusi Perancis 1789. Revolusi-revolusi tersebut adalah cikal bakal peradaban akan penghargaan martabat manusia dengan menekankan pentingnya rasio atau akal budi bagi temuan-temuan dan peradaban manusia yang kelak melahirkan paham bernama liberalisme dalam segala bidang. Masa-masa Abad Pertengahan melahirkan sandaran pada pemikiran rasional manusia diawali dengan Renaissance di Abad ke 14 hingga ke Abad 17 yakni perhatian untuk kembali kepada kesusasteraan klasik Yunani, berkembangnya kesenian dan kesusasteraan baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Percepatan itu ditandai dengan lahirnya masa Aufklarung (enlightenment) yang berarti pencerahan, penerangan yang mewujudkan cita-cita Renaissance dan dipercepat perkembangannya oleh empirisme dan skeptisisme modern serta oleh penemuan-penemuan ilmiah abad ke-17. Penempatan demokrasi di puncak kejayaanya terjadi sejak paruh terakhir Abad ke- 20 hingga saat ini yakni sekitar 100 tahun terakhir ini tertuama sejak berakhirnya Perang Dunia II. Hamper seluruh negara bangsa di dunia ini dalam era modern saat ini seolah sudah memegang paham bahwa demokrasi adalah ciri bangsa beradab (Robert A. Dahl, 2001 : 52. Setiap negara terkesan "malu" jika tidak menyebut diri berciri demokratis, minimal negara bernuansa demokrasi dengan kualitas masing-masing. Bahkan negara yang baru melepaskan diri dari kolonial pun kerap ujug-ujug menyebut diri menganut paham demokrasi seperti halnya Indonesia ketika baru merdeka tahun 1945 walaupun prakteknya hampir tidak mungkin dilaksanakan oleh negara manapun yang baru berhenti dari perang dan/atau baru melepaskan diri dari tangan kolonial. Bahkan negara-negara yang sebelumnya manganut paham komunisme pun beralih ke demokrasi atau sekurang- kurangnya membuka pintu terhadap paham demokrasi. Gelombang demokrasi benar- benar menyapu wajah bangsa beradab di seluruh dunia. Mengapa paham demokrasi benar-benar mengusap wajah bangsa-bangsa/negara- negara di seluruh dunia? Apa ciri-cirinya yang terpokok sehinggaa demokrasi menjadi pilihan yang dianggap paling layak untuk bangsa-bangsa beradab? Demokrasi: Hormat Martabat Manusia dan Perbedaan UKI UNTUK NEGERI 62
Tuntutan paling mendasar mengapa demokrasi dianggap sebagai sistem bernegara paling baik dari semua sistem bernegara yang ada adalah karena demokrasi memberi tempat utama pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menghargai perbedaannya. Manusia dihargai karena martabatnya sejak ia lahir sesuai dengan kodratnya yang nilainya sama dengan manusia lain. Sistem bernegara yang lain cenderung menihilkan penghargaan terhadap martabat manusia misalnya: otoritarianisme dan komunisme. Demokrasi meletakkan harkat manusia sebagai pilar terpokok. Menjunjung tinggi harkat manusia tanpa perlu membedakan asal usul, tingkat kelahiran, strata sosial maupun agamanya. Setiap orang harus dianggap setara dan sama sederajat sebagai manusia. Maka nilainya pun sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pembuktian itu langsung dipraktekkan oleh negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemilu yang memberi nilai kepada setiap orang bernilai satu yakni: one person one vote one value (opovov). Setiap orang diberi nilai sama dan sejajar dengan semua orang lain entah dia berpendidikan sangt tinggi setingkat guru besar/profesor entah dia berpendidikan sangat rendah yakni buta huruf, atau entah dia menjadi milyarder dengan kekayaan sangat besar, entah dia hanya menjadi pengemis kecil di pinggir jalan, entah dia memiliki rupawan ganteng tinggi besar dan putih, entah dia memiliki postur tubuh yang cacat dan sakit-sakitan, semua diberi satu pilihan saja setiap orang dan nilainya satu, tidak lebih dari yang lain. Maka dengan demokrasi sebagai pilihan sistem bernegara tidak berarti semua menjadi selesai, malah sejumlah soal muncul karena harus memberi penghargaan kepada pendapat beraneka ragama manusia untuk menyampaikan buah pikiran dan gagasanya yang belum tentu sepaham dan sejajar dengan pendapat dan buah pikiran orang lain . Namun pilihan menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara telah diterima oleh hampir seluruh masyarakat dunia sebagai sistem bernegara yang pantas dianut oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Hampir semua bangsa beradab melihat demokrasi sebagai pilihan terbaik dan satu-satunya pilihan yang membuat suatu bangsa bisa sejajar sebagai bangsa beradab dengan bangsa-bangsa lain. Kesulitan terbesar adalah proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan cenderung tidak cepat dan tepat sehingga demokrasi ditolak oleh filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles. Pikiran untuk menganut demokrasi ini terjadi karena peradaban bangsa- bangsa di dunia setidaknya dalam 5 Abad terakhir (sejak Abad ke-16) menempatkan manusia sebagai sumber perubahan besar yang memberikan penghargaan kepada manusia UKI UNTUK NEGERI 63
setelah lebih dari 20 abad sekitar 2000 tahun berlalu ketika demokrasi di polis-polis di negeri Yunani kuno runtuh oleh kekalahan perang seperti yang dialami oleh Athena dari Macedonia dan Sparta tahun 500 an sebelum masehi. Selama masa-masa kegelapan sejak Abad ke-5 SM hingga lahirnya revolusi Industri tahun 1517, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami stagnasi. Tidak ada perkembangan pendidikan dan kehidupan. Kehidupan manusia diperintah oleh monarkhi yang cenderung absolut dengan nafsu berkuasa. Masyarakat diperintah oleh para penguasa atau raja-raja yang cenderung otoriter dan berperilaku buruk di Abad Pertengahan. Sistem pemerintahan monarkhi absolut yang didukung oleh pemerintahan Theokrasi (atas nama Tuhan) memperdalam ketakutan masyarakat warga akan wibawa dan martabat sangat tinggi pemimpin negara yang kejam terkesan bengis. Apalagi ketika dua kekuasaan dari lembaga yang berbeda yang kemudian menyatukan dirinya yakni kekuasaan raja-raja yang pemimpin pusatnya ada di Romawi yakni Imperium Romanum dengan kekuasaan agama yakni para tokoh-tokoh agama yang dalam hal ini Gereja yang dipimpin pemimpin tertingginya yakni Paus. Kekuasaan duniawi harafiah kedagingan yang dipegang oleh para raja-raja dunia bersatu padu dengan kekusaan adikodrati yang dipegang oleh para tokoh agama. Ringkasnya, kekuasaan kekaisaran Romawi sebagai episentrum kekuasaan di Abad Pertengahan mendapat legitimasi dari pemimpin Agama sehingga kekuasaan Kaisar atau Raja adalah sah sebagai bahagian dari kekausaan Tuhan di dunia yang harus dipatuhi. Maka jadilah warga negara dihantui ketakutan kepada negara yang siap menindas dan ketakutan kepada dosa atau neraka jika berani melawan kaisar. Tongkat tunggal kekuasaan bermata dua bersatu padu yakni kekuasaan yang mengatas-namakan Tuhan sebagai kekuatan transendental yakni Gereja menjadi dalam satu tongkat pemerintahan dengan Kaisar dinamai paham Caesaropapisme. Dua pisau sangat tajam dan menakutkan ini menjadi kekuasaan tunggal yakni kesatuan raja dengan paus dan para jajarannya, kekuasaan yang berlaku di seluruh jajaran Kekaisaran Romawi hingga ke daerah-daerah periferi (terluar). Berabad-abad kehidupan kekuasaan negara demikian berjalan terus tanpa ada yang berani melawan atau membrontak. Istilah terkenal dari John Emerich Edward Dalberg-Acton (10 January 1834- 19 June 1902) yang muncul di Abad ke-19 yakni: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" [kekuasaan cenderung untuk korupsi dan semakin kekuasaan absolut maka korupsi pun semakin absolut/merajalela] sesungguhnya sudah dipraktekkan ribuan tahun sebelumnya. Istilah Caesaropapaisme adalah aliran yang menegaskan bahwa UKI UNTUK NEGERI 64
kekuasaan Caesar yakni Kaisar di Roma dan para kaisar di daerah perferi dengan pusatnya di Kekaisaran Romawi (Imperium Romanum) bersatupadu dengan kekuasaan Gereja yakni Papa (Paus) (Wikipedia, Caesaropapism). Justus Henning Böhmer menegaskan tentang Caesaropapsime yakni penundukan posisi lebih rendah kekuasaan Gereja di bawah superioritas kekuasaan dunia sekular (Ken Pennington, 2010 : 183-185): "Caesaropapism /ˌsiːzəroʊˈpeɪpɪzəm/ is the idea of combining the power of secular government with the religious power, or of making secular authority superior to the spiritual authority of the Church; especially concerning the connection of the Church with government. " [Caesaropapisme adalah aliran yang mengkombinasikan kekuatan pemerintahan secular dengan kekuatan religious/agama, atau yang membuat superioritas kekuasaan secular di atas kekuasaan Gereja, khususnya menyangkut hubungan Gereja dengan Negara/pemerintahan. ] Sementara Sosiolog Max Weber melihat subordinasi kekuasaan Gereja terhadap kekuasaan negara menunjukkan subordinasi sempurna Gereja dihadapan negara demikian, (Richard Swedberg dan Ola Agevall , 2005 : 22) "According to Weber's political sociology, caesaropapism entails "the complete subordination of priests to secular power. In its extreme form, caesaropapism is a political theory in which the head of state, notably the emperor ("Caesar", by extension a "superior" king), is also the supreme head of the church (pope or analogous religious leader). In this form, caesaropapism inverts theocracy (or hierocracy in Weber) in which institutions of the church control the state. Both caesaropapism and theocracy are systems in which there is no separation of church and state and in which the two form parts of a single power-structure. " [Menurut teori sosilogi politik Weber, casaropapisme merupakan "subordinasi sempurna imam terhadap kekuasaan secular. Dalam bentuknya yang ekstrim, caesaropapisme adalah teori politik dalam yang mana pemimpin negara yakni kekaisaran (Kaisar, atau disebut juga Raja yang superior), adalah juga pemimpin tertinggi Gereja (Paus atau dianalogikan pemimpin religious). Dalam bentuk ini, caesaropapisme masuk kategori theokrasi dalam yang mana institusi Gereja campur tangan atas urusan negara. Baik caesaropapisme maupun tekokrasi adalah sistem dalam yang mana tidak ada pemisahan antara Gereja dan negara yakni dua bagian yang berbeda dari suatu struktur kekuasaan tunggal. ] Penjelasan Weber dia atas menggambarkan perkawinan dua kekuasaan antara penguasa duniawi atau pemilik kerajaan imanensi yakni dunia harafiah bersatu padu dengan pewarta kekuasaan surgawi yakni kalangan para para penyampai doa doa dunia transenden. Muncullah para tuan tuan tanah baik dari kalangan Gereja maupun dari kalangan pejabat negara. Pemilik lahan lahan pertanian yang luas pun dikuasai sepenuhnya oleh kalangan bangsawan dan kalangan hirarki. Para warga negara hanya menjadi pekerja di lahan pertanaian milik bangsawan. Rakyat menjadi miskin karena lahan pertaniannya dipaksa dijual ke kaum feodal yakni kalangan para bangsawan. Rakyat kecil hanya menjadi UKI UNTUK NEGERI 65
pekerja kecil dan buruh kecil. Kalangan feodal sebagia pemilik lahan pertanian menguasai sepenuhnya urusan harta dan kekayaan sementara masyarakat menjadi buruh tani kecil yang dihisap. Kalangan feudal yakni para tuan tanah menguasai harkat para rakyat. Kebobrokan perilaku dan nilai-nilai moral manusia merajelala. Nafsu harta, kuasa, dan eksploitasi perempuan menjadi pola hidup para bangsawan. Ketakutan rakyat semakin bertambah karena kekuasaan raja-raja yang bersatu padu dengan kekuasaan para hirarki Gereja. Maka abad-abad pertengahan menjadi masa-masa sangat suram kehidupan moral manusia. Keberanian melawan kekuasaan negara dan Gereja seperti diawali oleh Marthin Luther yang disusul oleh revolusi industry dan lahirnya para pemikir kenegaraan seperti John Locke, Charles Montesquieu, Thomas Hobbes, Jean Jacques Rouesseau dan para pemikir kenegaraan lain akhirnya melahirkan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Inilah titik tonggak lahirnya liberalisme yang kelak bermetamorfosis mengambil rupa menjadi bentuk kenegaraan bernama demokrasi dalam era modern. Pasca perang dunia II dan berakhirnya perang dingin antara Blok Barat (Amerika dan Eropah Barat) dan Blok Timur (Eropa Timur yang dimotori oleh Unisovyet), menunjukkan dominasi demokrasi yang sangat kuat. Dalam era modern, ada pameo umum bahwa menjadi negara demokratis merupakan kebanggaan dan negara-negara yang tidak demokratis dianggap terbelakang (zaman old). Maka tidak heran bangsa-bangsa yang dulunya fasis, otoritarian atau diktator perlahan membuka diri terhadap demokrasi termasuk negara-negara yang dulunya menganut komunisme seperti China dan Rusia. Tidak jarang negara yang baru lepas dari tangan kolonial sekalipun tidak malu-malu menyebut diri sebagai negara penganut demokrasi walaupun prakteknya mustahil karena negara yang baru merdeka membutuhkan pemerintahan yang otoriter dan kuat untuk mempertahankan kesatuan negara baru lahir itu. Soal berapa besaran nilai kedemokratisan setiap negara sangat berbeda antara negara yang sejak beberapa abad menjadi negeri kelahiran demokradi dengan negara yang baru merdeka yang merangkak mengimpikan demokrasi. Alasan menjadikan demokrasi sebagai anutan semua bangsa di dunia karena demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian. Penghormatan terhadap martabat manusia menjadi prioritas utama. Para negara kampiun demokrasi Inggris, Italia, Perancis, dan hamper seluruh negara Eropa barat serta Amerika Serikat sebagai lahan tumbuhnya penegakan hak asasi manusia dan demokrasi menjadi contoh bagi negara-negara pencinta UKI UNTUK NEGERI 66
demokrasi. Rumusan demokrasi dalam bentuknya yang paling sederhana adalah memberikan kepada rakyat hak untuk menentukan pemimpinnya lewat sarana bernama Pemilihan Umum. Pemilihan Umum: Postur Demokrasi Sederhana Prinsip mendasar demokrasi adalah memberi kepada rakyat apa yang menjadi hak warga negera untuk menentukan dirinya termasuk dalam urusan bernegara. Demokrasi setidaknya mengedepankan tiga prinsip, yakni: hormat pada martabat manusia, menerima perbedaan/keberagaman sebagai fakta riil manusia, dan usulan atau pandangan masyarakat menjadi basis pengambilan kebijakan oleh pemerintah (bottom-up). Urusan bernegara adalah urusan kebijakan publik (public policy) yang terkait langsung antara kepentingan warga negara dengan kebijakan publik yang akan dilakukan oleh negara terhadap warganya. Urusan politik adalah urusan antara rakyat sebagai pengguna atau penerima manfaat (beneficiary) dan negara sebagai yang menentukan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Negara menjadi pihak yang mengeksekusi sekaligus merencanakan sedangkan rakyat menjadi pihak yang menikmati hasil dari kebijakan negara. Maka demokrasi menjadi penyambung atau jembatan (bridge) antara rakyat dengan negara dalam menentukan kebijakannya. Negara perlu mendengar rakyat (aggregation) dan melihat apa yang perlu untuk rakyat sebelum negara mengambil keputusan. Sementara rakyat harus menyuarakan apa yang dia butuhkan dan kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh negara sebelum mereka diberi keputusan untuk menerimanya. Negara mendengar dan rakyat mengajukan usulan. Dalam negara modern rakyat tidak pasif menerima apa yang diberikan oleh negara secara semena-mena saja menentukan kebijakan untuk rakyat. Sangat berbeda dengan paham Plato dan Aristoteles bahwa negara cukup dipimpin oleh orang orang terbaik dan orang-orang terbijak yakni para aristokrat sebagai kumpulan para filsuf cerdas cendekia yang akan mengatur negara tanpa perlu melibatkan warga negara karena orang-orang pintar pasti lebih tahu tentang kebutuhan semua dan setiap warga negara. Paham itu tidak diterima dalam demokrasi. Sebaliknya demokrasi justru mengedepankan apa yang menjadi pilihan dan kemauan warga negara. Prinsip terpokok demokrasi adalah memberikan kepada rakyat apa yang menjadi harapan utama rakyat yang olehnya memberi usulan kepada negara untuk memberikan sejumlah kebijakan yang tepat bagi kebutuhan UKI UNTUK NEGERI 67
masyarakat luas. Karena itulah prinsip pertama dan mendasar keterlibatan warga negara dalam urusan bernegara secara riil terlaksanakan dalam proses pemilihan umum. Prinsip pertama pemilihan umum adalah memilih siapa dari kalangan rakyat yang dianggap terbaik yang mampu memimpin diri masyarakat itu sendiri. Pemimpin itu berasal dari rakyat dan rakyat sendiri yang memilih pemimpinnya untuk periode tertentu misalnya untuk tiga, empat, lima atau enam tahun tergantung dari kesemapakatan masyarakat dalam konstitusinya. Artinya rakyat sendiri yang menentukan siapa pemimpinnya dan pemimpin itu berasal dari kalangan rakyat itu sendiri, bukan lagi yang diwariskan turun temurun seperti kalangan para raja dengan tahta dan hirarkis yang turun temurun. Maka dalam praktek pemilu tidak heran jika kalangan yang selama ini terabaikan dan terpinggirkan atau ditolak bahkan dalam masa-masa lalu dianggap sebagai budak belian karena suku, rasa atau strata sosialnya justru malah terpilih sebagai pemimpin sebuah bangsa sebagaimana terjadi dalam era modern zaman ini. Keterpilihan Barack Obama sebagai ras kulit hitam dari keturunan Afrika menjadi Presiden Amerika Serikat serta keterpilihan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dari kalangan rakyat kebanyakan adalah contoh riil hasil pemilu demokratis. Keterpilihan sejumlah presiden atau perdana menteri perempuan yang selama ini di kelas duakan di berbagai negara demokratis lain di dunia termasuk Indonesia adalah contoh kehadiran martabat perempuan lewat pemilu. Pemilihan umum menjadi sarana tahap perdana untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Walaupun dalam bentuknya yang sangat sederhana, proses pemilihan umum sejak abad ke-20 sudah menujukkan peletakan dasar akan hak-hak politik warga negara walaupun masih dalam bentuknya yang sangat muda yakni hanya dalam bentuk mobilisasi masssa untuk berkampanye dan sekedar hadir di pemilihan umum. Tetapi setidaknya dengan pemilu, kesempatan kapada rakyat untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya sudah ditentukan langsung oleh jumlah kuantitas dari pemilih. Yang mendapat suara terbesar atau sesuai regulasi yang digariskan akan terpilih menjadi pemimpin entah latar belakangnya dari keluarga miskin, kulit hitam, keturunan budak bahkan jika tidak berpendidikan sekalipun. Itulah prinsip dasar demokrasi lewat pemilu. Pemilu telah memberi perubahan besar dalam tata dunia karena orang-orang terbaik yang dianggap oleh suatu kelompok masyarakat tertentu atau suatu negara tertentu menjadi terpilih sebagai pemimpin. Prinsip dasar demokrasi yakni memberi kepada rakyat apa yang menjadi haknya dalam kebijakan publik telah diberi kesempatan dan diharapkan demokrasi akan terus berkembang sampai tingkat kematangannya sehingga tidak hanya UKI UNTUK NEGERI 68
69 sekedar memobilisasi masa sebagai bentuk sangatawal demokrasi sekedar prosedural tetapi kelak sampai tingkat substantif yakni rakyat turut mengawal proses pengambilan kebijakan. Lompatan Demokrasi Mimpi para pejuang Era Reformasi 1998 adalah memberikan kesempatan seluas- luasnya terhadap warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan apa yang menjadi buah pikirannya. Keterbelengguan penyampaian buah pikiran apalagi jika berbeda pendapat selama masa pemerintahan Orde Baru yang sering disebut otoriter selama sekitar 32 tahun (1966-1998) telah memunculkan suatu hasrat untuk memperbaiki sistem bernegara Indonesia dengan sebuah pemerintahan demokratis. Walaupun pemerintahan Orde Baru menyebut sistem pemerintahan yang selama 32 tahun adalah demokrasi dengan gambling menyebut rujukannya adalah Demokrasi Pancasila, namun praktek bernegaranya sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada warganya untuk berbeda pendapat sesuatu yang sesungguhnya di jamin oleh sila ke 4 Pancasila. Tidak hanya tidak diperkenankan memberi pendapat berbeda dengan pemerintah, apalagi jika sampai mengkritik kebijakan pemerinah, dalam sistem pemilihan di kotak suara pun masyarakat diawasi dan dipantau untuk memastikan kemenangan Golongan Karya. Kesempatan berkumpul pun tidak boleh lebih dari 5 (lima) orang, jam berkumpul tidak boleh di malam hari. Kebebasan berekspressi sangat dibatasi, penularan protes lewat puisi atau kesusasteraan lain pun dilarang bahkan di-breidel. Tentu saja tidak semua warisan Orde Baru buruk, apalagi jika dikaitkan dengan pembangunan fisik infrastruktur sejak awal tahun 1980 an hingga akhir 1980an. Orde Baru telah menciptakan stabilitas yang tinggi bagi Indonesia, urusan pangan yang menjadi sangat akut memprihatinkan dimasa tahun 1960an justru menjadi swasembada pangan yang berkecukupan di akhir dekade tahun 1980an. Pembangunan fisik jalan raya dan pertanian adalah dua hal yang cukup membanggakan, pembangunan tekhnologi berskala tinggi (high- tech) terus diupayakan dengan perakitan penrbangan Nurtanio. Ekonomi Indonesia memabnggakan masuk dalam lima besar ekonomi sukes dan bertumbuh bagus dalam skala ke-5 besar Asia dikategorikan sebagai macan-Asia. UKI UNTUK NEGERI
Tetapi dalam periode setelah tahun ke 20 an pemerintahan Orde Baru yakni memasuki awal tahun 1990 an, kebanggaan sebagai calon bangsa besar dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di Asia perlahan tergerogoti ketika masuknya para kerabat dan rekan-rekan seperkawananan menguasai lingkaran istana. Para kerabat dalam lingkaran bisnis kekuasaan serta perkawanan dan ikatan orang-orang yang bisa mengambil hati penguasa yang menguasai lingkaran istana perlahan membuat praktek korupsi semakin marak dan merajalalea. Siapa yang tidak korupsi maka dia bukan "orang kita". Korupsi menjadi hal sangat biasa. Saudara kandung korupsi adalah kolusi yakni persekongkolan yang dilakukan untuk sebuah permufakatan jahat menguras uang negara. Persekongkolan jahat tersebut menggurita terjadi di seluruh level pemerintahan mulai dari pusat sampai ke lokasi terendah di level RT (Rukun Tetangga). Semua berlomba merampas harta dari anggaran negara. Kolusi dan korupsi semakin tidak terhindarkan ketika kalangan itu diikat oleh suatu jalinan kekeluargaan dan persahabatan yang sudah terjalin lama bernama Nepotisme. Maka tiga serangkai yakni Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) menjadi tuntutan mendasar Era Reformasi untuk dihapuskan dari lingkaran kekuasaan. Jalin jelintang oleh praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di lingkaran kekuasaan mulai dari istana hingga ke pelosok daerah diikuti dengan pembungkaman hak-hak sipil untuk berbeda pendapat menjadi bom waktu yang kemudian meletus dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru Mei 1998 oleh kalangan mahasiswa yang menduduki Ibukota. 9 Harapan baru akan munculnya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang terbungkam menemukan momentumnya dengan lahirnya Era Reformasi yang sempat dikhawatirkan akan membuat Indonesia terpecah karena maraknya muncul rencana sejumlah daerah untuk memisahkan diri seperti di Riau, Aceh, Papua dan lain-lain. Maka sangat dimaklumi bagaimana euphoria reformasi itu sempat membuat pemerintahan eksekutif sangat limbung dalam menjaga stabilitas nasional apalagi di saat yang sama Legislatif yang sangat lemah dimasa pemerintahan Orde Baru tiba-tiba ingin menemukan identitasnya sebagai salah satu kekuatan penyeimbang eksekutif sebagaimana teori Trias Politica Charles Montesquieu (Miriam Budiardjo, 2008 : 295-390). Legislatif sudah trauma dengan kekuasaan "melempem" yang disetir oleh kekuasaan eksekutif di 9 Pengalaman penulis yang semasa Tahun 1998 menjadi mahasiswa program sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di kota Pematangsiantar Sumatera Utara turut dalam hingar binger demonstrasi. Setidaknya penulis pernah dua kali turut berdemontrasi semasa mahasiswa yakni di kantor DPRD Kabupaten Simalungun dan di kantor Bupati Simalungun menuntut penghentian pratek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menjadi isu bersama mahasiswa di seantero negeri. UKI UNTUK NEGERI 70
masa pemerinahan Orde Baru. Era Reformasi membuka sumbatan yang sudah sangat lama terkatup kuat sampai akhirnya jebol seperti air bah mengalir deras hingga pemerintahan reformasi seperti pemerintahan baru lahir karena limbung menghadapi derasnya arus kebebasan berpendapat dan berekspressi. Bahkan sempat dikhawatirkan Era Reformasi melahirkan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan. Tahapan demokrasi memang wajar demikian yang kemudian akan menemukan stabilitasnya beberapa saat sesuai perjalanan waktu. Salah satu buah reformasi yang paling mengagumkan dalam sistem bernegara kita adalah lompatan demokrasi yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Sepanjang sejarah Indonesia sejak 1945 hingga 1998 kita sudah dibiasakan dengan sistem perwakilan langsung. Apalagi dengan rutinitas pemilihan presiden, gubernur dan walikota/bupati yang secara monoton dipilih oleh Anggota MPR yakni gabungan DPR RI dan para Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta DPRD Provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta DPRD Kabupaten Kota untuk memilih bupati/walikota. Rutinitas yang terjadi dimasa Orde Baru langsung diputus rantainya oleh sistem pemilihan langsung rakyat ketika bangsa ini memutuskan untuk melakukan pemilihan langsung terhadap seluruh pemimpin eksekutif baik di pusat yakni Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, maupun di daerah yakni Gubernur dan Bupati/Walikota dan dilaksanakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2005. Saya yakin tak pernah terpikirkan oleh para penggagas demokrasi di Era Reformasi bahwa Indonesia akan melakukan lompatan demokrasi sangat besar demikian yakni pemilihan langsung rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Cita-cita di masa awal era reformasi lebih pada dua tuntutan: yakni kebebasan berpendapat dan berekspressi sebagai hak warga negara, dan pembatasan masa jabatan pemerintahan eksekutif maksimal dua periode yakni 10 (sepuluh) tahun. Ini merupakan reaksi atas pemerintahan Presiden Soekarno di era Orde lama selama 21 tahun (1945-1966) dan pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun (1966-1998). Target utama cita cita reformasi adalah melibatkan sebanyak mungkin hak-hak warga negara dalam proses bernegara. Kebebasan media untuk bersuara, kebebasan warga negara untuk berdemontrasi dan menyampaikan pendapatnya, dan kebebasan melakukan pertemuan seminar atau diskusi yang tidak diawasi oleh mata elang negara seperti di zaman Orde Baru. Era Reformasi pun melahirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 (empat) kali yakni amandemen ke-1 tahun 2000, amandemen ke-2 tahun UKI UNTUK NEGERI 71
2001, amandemen ke 3 tahun 2002 dan amandemen ke-4 tahun 2003 (Miriam Budiardjo, 2008 : 169-194). Buah dari amandemen yakni pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut dengan pembatasan masa jabatan. Selengkapanya ditulis demikian: Pasal 6A UUD 1945 hasil amandemen: "(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Pemilihan langsung oleh warga negara adalah jawaban atas kritik terhadap tidak berjalannya harapan rakyat yang dititipkan kepada wakil rakyat. Kecenderungan yang berjalan selama masa pemerintahan Orde Baru adalah para wakil rakyat hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh partai politik, sementara partai politik pemenang pemilu adalah selalu Orde Baru sejak Pemilihan Umum Tahun 1976, 1982, 1987, 1992, dan 1997 adalah Golongan Karya. 10 Semua orang tahu bahwa Golongan Karya adalah salah satu partai bentukan pemerintah sehingga kemenenangan Golkar dimasa Orde Baru adalah "kewajiban" karena harus memenangkan pemerintahan yang sah. Hal yang sama berefek pada pemilihan para eksekutif hingga ke jajaran terendah di bawah yakni povinsi dan kabupaten/kota sudah bsia dipastikan bahwa partai pemenang dan unggul adalah Golongan Karya di provinsi dan kabupaten/kota. Serta merta setali tiga uang maka yang terpilih menjadi Presiden, Gubernur maupun Walikota Bupati adalah dari calon Partai Golkar. Pemaksaan ini menimbulkan homogenitas Golongan Karya di semua pemerintahan. Pemilihan eksekutif di pusat dan daerah hanya formal, suara rakyat yang hadir saat pemilihan umum dipakai menjadi legitimasi hak legislatif menentukan pilihan atas nama rakyat. Rasa sakit hati rakyat atas formalitas ini menimbulkan keinginan untuk mencabut hak warga negara yang selama ini ini dititipkan di wakil rakyat kemudian diambil alih langsung oleh masyarakat itu sendiri. Maka proses pemilihan langsung oleh rakyat terhadap kalangan eksekutif adalah kritik keras terhadap penyelewengan suara rakyat oleh 10 Golongan Karya di masa Orde Baru tidak dianggap sebagai partai politik tetapi hanya sebagai organisasi sosial politik namun bertindak sebagai peserta pemilu sejak 1976, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Padahal dalam pemikiran politik, semua peserta pemilihan umum yang ikut pemilu selain perorangan/independen adalah partai politik. Maka dalam Bahasa politik Golongan Karya itu harus menjadi dimasukkan dalam kalangan partai politik karena hanya partai politik lah yang berhak mengikuti pemilihan umum selain perorangan atau independen. Maka walaupun Orde Baru menyebutnya bukan partai politik, tetapi dalam Bahasa kita saat ini Golongan Karya yang hadir di lima kali masa pemilihan umum tersebut harus kita anggap sebagai Partai Politik juga yang setara dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang menjadi tiga peserta pemilihan umum dalam masa Orde Baru. UKI UNTUK NEGERI 72 level
kalangan legislatif yang secara substantif tidak jujur melaksanakan apa yang menjadi harapan rakyat terutama dalam pemilihan pemerintahan eksekutif. Yang tidak kalah menarik, keputusan melakukan pemilihan langsung oleh warga negara terhadap Presiden dan para eksekutif di jajaran Provinsi dan Kabupaten/Kota disetujui oleh seorang presiden perempuan yakni Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Dalam sejarah Indonesia, lahirnya perempuan menjadi presiden merupakan sejarah perdana ketika isu-isu peminggiran peran kalangan perempuan yang sekedar urusan dapur dan domestik keluarga mampu menerobos stereotip tersebut menjadi pemimpin negara. Struktur sosial Indonesia yang paternalistik diterobos oleh kepemimpinan Presiden Megawati menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia. Fakta ini tidak boleh dianggap sepele karena kuatnya peran paternalistic konsep social yang bertumbuh di masyarakat. Kehadiran Presiden Megawati adalah terobosan baru juga dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Mengapa peristiwa pemilihan langsung ini menjadi lompatan besar? Sesungguhnya masyarakat tidak pernah membayangkan bahwa buah reformasi telah memberi sangat banyak pada penguatan peran kerakyatan, kebebasan rakyat yang awalnya hampir tidak terkontrol ternyata setelah 8 tahun saja (1998-2004) mampu membuat perubahan sangat berani. Tidak banyak negara yang berani mengambil resiko demikian. Negara yang tingkat kesejahteraanya sangat tinggi pun seperti Singapura sampai saat ini tidak melakukan sistem pemilihan seperti Indonesia. Buah reformasi di Thailand misalnya tidak berjalan mulus misalnya justru memunculkan persoalaan negara yang sangat besar bahkan perdana menterinya Thaksin Sinawatra dan perdana menteri penggantinya Yinluck Shinawatra ditahan di penjara dan kemudian militer mengambil alih kekuasaan. Reformasi Indonesia berjalan mulus dalam 20 tahun setelah era reformasi (1998-2018), Indonesia pun sukes menjaga lompatan demokrasi tersebut dengan sangat baik. Padahal jumlah ribuan pulau, ratusan hampir ribuan suku, ribuan sub kultur lokal, heteregotinas kewarganegaraan dalam hal latar belakang, agama, lokalitas tempat bertumbuh, dan luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya menjadi sesuatu tantangan sangat serius Indoensia menjalankan reformasinya. Indonesia berhasil melakukan proses reformasi yang berjalan tetap digaris demokrasi yang semakin stabil. Tetapi fakta membuktikan Indonesia mampu melewatinya dengan baik. Salah satu rutinitas yang dilakukan sejak Era Reformasi Pemilihan kepala daerah yakni tahun 2005 sebelum kemudian dilakukan secara serentak UKI UNTUK NEGERI 73
sejak 2015. Bagaimana evaluasi pemilihan kepala daerah mewujudkan demokrasi kerakyatan? Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan kepala daerah adalah wujud riil demokrasi untuk menentukan siapa yang menjadi kepala daerah dengan maksimal dua periode dalam jabatan yang sama. Pertanyaan sederhananya adalah apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah mewujudkan makna demokrasi yakni memberi kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat? Setidaknya dua hak rakyat dimaksud dalam pemilihan kepala daerah adalah: pertama, prosesnya berjalan sesuai dengan regulasi yang menjadi panduan, dan kedua, penyelenggara pemilu bertindak professional dan independen dengan tidak melibatkan diri menjadi bagian dalam pelanggaran pemilu. Kedua hal itu bisa ditelusuri dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang jika dihitung sejak tahun 2005 silam setidaknya sudah terlaksana sebanyak 1076 kali jika dihitung jumlah 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Angka itu ditemukan jika setiap daerah diperkirakan telah melaksanakan rata rata sekurang-kurangnya masing- masing 2 (daua) kali bahkan sebagian besar sudah melaksanakan pemilukada sebanyak tiga kali. Bahkan dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015, pelaksanaan pemilu kada diusahakan serentak dalam satu wilayah provinsi yang berdekatan masa akhir jabatannya gubernur dan/atau para bupati/walikota di provinsi yang sama. Format pemilukada serentak sejak Desember 2015 yang lalu kemudian berlanjut dalam dua kali pemilukada serentak berikutnya yakni April 2017, dan Juni 2018. Pilkada 9 Desember 2015 diikuti oleh 269 daerah (9 provinsi, 36 kota dan 224 Kabupaten), sementara Pilkada 15 Februari 2017 diikuti 101 daerah (7 provinsi, 76 Kabupaten dan 18 kota), dan yang terkahir Pilkada 27 Juni 2018 diikuti oleh 171 daerah yakni 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 kota. Pertanyaannya, apa arti pemilukada termasuk yang serentak ini bagi penguatan demokrasi Indonesia? Tiga masa Pemilukada serentak akan coba dicermati yakni 2015, 207, dan 2018 yang format dan tingkat penyelenggaraannya hamper sama. Pemilukada Serentak Tahun 2015 UKI UNTUK NEGERI 74
Pemilukada 2015 adalah adalah yang pertama dan mungkin tersohor sebagai pewaris demokrasi langsung dan serentak di Indonesia. Secara singkat, demokrasi Indonesia melalui Pemilukada secara langsung dan serentak di lebih separuh wilayah Indonesia ini berlangsung "serba menegangkan" (Nur Hidayat Sardini, 2017). Sejak regulasi yang akan memayunginya dibahas, timbul ketegangan diantara anggota DPR di Parlemen. Cukup banyak pasal UU Pemilukada yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang berakibat banyak calon mundur dari keanggotaan DPR karena prasyarat yang dinilai berat. Selain itu Pemilukada 2015 juga tidak mengenal politik dinasti, dihilangkannya istilah mantan narapidana. Bahkan sejumlah daerah gagal melaksanakan pemilukada karena prasyarat yang tidak selesai sehingga sempat diperkirakan bahwa Pemilukada 2015 terancam gagal. Penyelenggaraan Pemilukada serentak berjalan sesuai jadwal yang ditentukan yakni 9 Desember 2015 (Nur Hidayat Sardini, 2017). Kesuksesan Pemilukada 2015 menjadi bahan pemberitaan dunia internasional. Situs Amerika Serikat Wall Street Journal menulis berita berjudul "Indonesia Votes in Local Elections Amid Struggling Economy". Sementara Media Singapura The Straits Time menulis judul "Polls Today for Local Leaders in Indonesia". Laman media lain juga menginfokan berita yang sama seperti: Malay Mail Online, Channel News Asia, Vietnam News, Bangkok Post, dan lain-lain. 11 Sehari sesudah pelaksanaan pemungutuan suara Pemilukada 2015, dalam acara Bali Democracy Forum (DBF) di Nusa Dua Bali yang diikuti 83 negara dan tiga organisasi internasional, Kementerian Luar Negeri selaku tuan rumah mengawali forum dengan Press Breafing berjudul: "Pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan di 269 daerah menjadikan Indonesia panutan demokrasi dunia. Pemilukada ini kalau sukses akan menjadi yang pertama kalinya di dunia, dan Indonesia menjadi role model demokrasi. " Putusan Mahkamah Konstitusi Kiranya perlu disampikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaran Pemilukada 2015 sebagai format perdana untu pemilu serentak berikutnya. Setidaknya terdapat 4 (empat) buah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi banyak perubahan dalam penyelenggara Pemilukada 2015 yang dianggap memastikan pemberikan hak warga negara untuk turut serta dalam proses politik 11 Lihat Liputan6. com yang dikutip pada 9 Desember 2015 pukul 21. 47wib. UKI UNTUK NEGERI 75
76 sebagaimana seharusnya. Beberapa putusan itu misalnya bisa dilihat dari sikap tegas Mahkamah Konstitusi mengembalikan hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Beberapa putusan penting dari Mahkamah Konstitusi patut diangkat di sini sebagai awal dari pelaksanaan pemilukada serentak selanjutnya. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXIII/2015 tertanggal 8 Juli 2015 yang mengabulkan permohonan persyaratan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD harus mundur dari keanggotaan legislatif jika bermaksud mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sebelumnya, Pasal 7 huruf s UU Pemilukada, hanya memerintahkan anggota DPR/DPD/DPRD untuk memberitahukan pencalonannya jika mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Putusan sama dengan syarat bagi TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat BUMN. Kedua, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tertanggal 8 Juli 2015 tentang penghapusan pembatasan "politik dinasti", sebagaimana bunyi Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015, yaitu; "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana" (Nur Hidayat Sardini, 2017). Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 yang membolehkan mantan narapidana ikut serta maju dalam Pemilukada. Namun Mahkamah Konstitusi mewajibkan para mantan narapidana yang mencalonkan diri mengumumkan secara terbuka kepada publik yakni pemilih bahwa pernah menjadi terpidana. Keempat, Putusan MK Nomor 58/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli 2015, MK menolak mengadili sengketa hasil Pemilukada jika selisih suara melebihi 2 (dua) persen. Putusan-putusan MK ini setidaknya menggambarkan bahwa hak semua warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum sebagaimana warga negara lain. Penegakan terhadap kodrat manusia dan pemberian hak nya yang mendasar dalam urusan bernegara menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi dalam memberi amar patusannya. Catatan Pemilukada 2015 Pelanggaran Pemilukada 2015 dibagi dalam tiga jenis pelanggaran, yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik. Besarnya jumlah pelanggaran yang ditemukan menunjukkan tingkat kerentatan penyelenggaraan pemilu sekaligus juga menunjukkan sikap tidak serius semua pihak melaksanakan pemilukada di rel demokrasi yang benar sesuai harapan Undang-Undang yang menaungnya. Semakin UKI UNTUK NEGERI
tinggi tingkat pelanggaran pemilukada maka menunjukkan semakin rendahnya kualitas penyelenggaraan pemilu entah disebabkan oleh penyelenggara pemilu, partai pengusung, pasangan calon pemilukada, atau mungkin masyarakat pemilih itu sendiri. Hasilnya ditemukan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2015 berdasarkan tahapan pemilihan sangat besar yakni sejumlah 4. 281 pelanggaran (Bawaslu RI, 2016). Jumlah pelanggaran yang diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 2. 533, diteruskan ke instansi lain sejumlah 262. Sedangkan selebihnya 1. 056 kasusnya dihentikan. Pelanggaran paling banyak terjadi pada tahapan kampanye sejumlah 2. 246, menyusul pada tahapan pemutakhiran data pemilih sejumlah 492 pelanggaran, dan pada masa pemungutan suara sejumlah 443 pelanggaran. Untuk pelanggaran paling sedikit terjadi pada persiapan/perencanaan sejumlah 44 pelanggaran. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yakni tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu 12 Pada Pemilukada Tahun 2015 pun cukup besar yang didominasi oleh dugaan praktik politik uang (money politics) oleh pasangan calon dalam setiap tahapan. Politik uang menjadi permasalahan besar karena terjadi di berbagai daerah yang diperparah dengan tidak lengkapnya pengaturan pidana mengenai politik uang walaupun Undang-Undang secara eksplisit menyatakannya sebagai tindak pidana (DKPP, 2015 : 79). Data Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Laporan Tahunan Bawaslu 2016 menyatakan, jumlah pelanggaran pidana berdasarkan semua tahapan dalam Pemilukada 2015, yaitu 981 pelanggaran. 13 Pelanggaran terbanyak terjadi pada tahapan kampanye sejumlah 418, disusul pelanggaran pada masa tenang sejumlah 345, lalu pada saat pemungutan suara 145. Pelanggaran paling rendah terjadi pada masa pencalonan sejumlah 73. 12 Tindak Pidana Pemilukada 2015 diatur dalam Bab XX Bagian IV UU Pemilukada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 145 menyatakan "Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". 13 Penulisan angka di buku Evaluasi dan Usulan, [...] sepertinya ada kesalahan penjumlahan, yakni tertulis 1.90 kasus, padahal mestinya jumlah total adalah 981 perkara dari total jumlah 418+345+145+73 kasus. Sehingga penghitungan angka ini pun menjadi kurang tepat: "Tindak Lanjut Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran pidana, baik yang diterima dari hasil laporan atau hasil temuan langsung, terdapat dari 1. 90 kasus yang dihentikan mencapai 1. 30 kasus. Selebihnya hanya 60 yang diteruskan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti. " UKI UNTUK NEGERI 77
Tabel Jumlah Pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilukada Serentak 2015 (Juni 2015 s/d April 2016) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bulan Juni 2015 Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2016 Februari Maret April Jumlah Jumlah 5 6 47 73 47 42 109 114 24 19 8 494 Persentase 1. 01% 1. 21% 9. 51% 14. 78% 9. 51% 8. 50% 22. 06% 23. 08% 4. 86% 3. 85% 1. 62% 100% Sumber : Laporan Tahunan DKPP Tahun ke 4 Juni 2016 Tidak jauh berbeda dari dua pelanggaran adminsitrasi dan pidana di atas, laporan terkait kemungkinan pelanggaran oleh penyelenggaraan pemilukada pun cukup besar laporan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Laporan terhadap dugaan lemahnya independensi dan profesionalitas penyelenggara menunjukkan cukup tingginya laporan terkait ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel di atas. Tabel di atas menunjukkan lonjakan pertama jumlah pengaduan yakni sebanyak 73 pengaduan (14,78 %) terjadi pada bulan September 2015. Pengaduan ini berkaitan dengan tahapan penetapan pasangan calon (paslon) pada tanggal 24 Agustus 2015. Pengaduan ini terjadi karena penetapan pasangan calon yang diloloskan dan juga yang tidak diloloskan dengan beragam dasar pengaduan, mulai dari syarat calon seperti diragukannya ijazah, masih menjalani masa pembebasan bersyarat, hingga syarat pencalonan seperti kurangnya syarat dukungan partai politik ataupun jumlah dukungan perseorangan. Pengaduan kode etik meningkat drastis pada bulan Desember 2015 yakni sebanyak 109 (22,06%) pengaduan pasca pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember 2015 yang sebahagian terbesar didominasi oleh masalah dugaan tidak professional dan tidak independennya penyelenggara pemilu terkait pelolosan pasangan calon yang diduga bermasalah. Puncak pengaduan kode etik terjadi di bulan Januari 2016 yakni sebanyak 114 pengaduan (23,08 %) pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota 23 Desember 2015 dan tingkat provinsi 27 Desember 2015. Dari 494 pengaduan terkait Pemilukada Serentak 2015, DKPP mencatat 5 (lima) Provinsi terbanyak dan 5 (lima) UKI UNTUK NEGERI 78
Provinsi tersedikit yang mengadukan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berturut-turut bisa dijabarkan pengaduan Kode Etik dengan jumlah 5 (lima) terbanyak tersebut adalah: a) Provinsi Sumatera Utara sebanyak 72 pengaduan (14,57%), b) Provinsi Sumatera Barat sebanyak 33 pengaduan (6,68%), c) Provinsi Jawa Timur sebanyak 33 pengaduan (6,68%), d) Provinsi Papua Barat sebanyak 27 pengaduan (5,47%); dan e) Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 25 pengaduan (5,06%). Besarnya jumlah pengaduan ini menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap profesionalitas dan independensi penyelenggara pemilu. Pengaduan dengan jumlah 5 (lima) tersedikit adalah a) Provinsi Bali sebanyak 4 pengaduan (0,81%), b) Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 4 pengaduan (0,81%), c) Provinsi Kep. Riau sebanyak 3 pengaduan (0,61%), d) Provinsi Lampung sebanyak 2 pengaduan (0,40%), dan e) Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 2 pengaduan (0,40%). Pemilukada Tahun 2017 dan Tahun 2018 Format pelaksanaan tahapan Pemilukada 2017 dan Tahun 2018 sama dengan yang terjadi di Pemilukada 2015 sebelumnya. Yang berbeda bahwa pengalaman menyelenggarakan Pemilukada tahun 2015 khususnya menyangkut sejumlah catatan kurang memuaskan menjadi catatan sangat serius untuk perbaikan di pemilukada serentak selanjutnya. Itu idealnya yang harus terjadi. Pemerintah memutuskan bahwa hari pelaksanan pemilukada serentak menjadi hari libur nasinal baik tahun 2015, 2017 maupun 2018 untuk memberi kesempatan maksimal kepada pemilih mengikuti prosesi acara pemilihan umum sebagai pesta rakyat. Diharapkan Pemilukada tahun 2017 dan Tahun 2018 menampilkan pemilu yang benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Maka menjadi sangat penting tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak. Tidak berbeda jauh dari Pemilukada serentak 2015, persoalan yang senantiasa muncul adalah masalah pelanggaran Administrasi. Berdasarkan data dari Bawaslu RI terkait tabel sengketa pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 Perseorangan dan Partai Politik ada banyak hal-hal yang telah diawali dengan permasalahan-permasalahan pelanggaran di beberapa daerah sebelum tahapan penetapan pasangan calon antara lain. UKI UNTUK NEGERI 79
Beberapa kasus bisa disebut, seperti: Pertama yang diajukan oleh Fach Maulidsyah dan Julia Amin Putra calon perseorangan dari Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh masalah terkait keberatan atas surat keputusan KIP Simeulue nomor 55 tahun 2016 tentang penetapan Bakal Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Adminitrasi dan Vaktual dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue tahun 2017. Kedua, Pelanggaran Administrasi yang ajukan oleh Saiful Basri dan Muhammmad Sanusi. calon Perseorangan dari Kabupaten Aceh Utara. Ini terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/2016, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017. Termohon yakni KIP Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan, bahwa Pemohon sebagai calon Kepala Daerah Aceh Utara yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan verifikasi administrasi. Ketiga, pelanggaran Administrasi yang diajukan oleh Zulfikar Isramudi Al-Usmani, calon Perseorangan dari Kota Banda Aceh masalah pelanggaran KIP Kota Banda Aceh menerbitkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 211 Tahun 2016 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi, pada tanggal 10 Agustus 2016, pelanggaran adminitrasi. Segi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. Secara khusus terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan jajaran sekretariatnya. Kode etik bertujuan untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang independent, berintegritas dan professional sehingga pemilu terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di dalam kode etik termaktub serangkaian pedoman perilaku penyelenggara pemilu untuk KPU, Pengawas Pemilu, serta aparat sekretariat KPU dan Panwaslu di semua tingkatan dalam menjalankan UKI UNTUK NEGERI 80
tugas dan kewajibannya. 14 Secara garis besar prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara dan pengawas pemilu meliputi: menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; bersikap dan bertindak imparsial, transparan dan akuntabel, berciri melayani pemilih, tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, bertindak professional dengan administrasi pemilu yang akurat. 15 Diharapkan semua pihak bisa melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu, apakah sudah sesuai dengan kode etik atau malah menyimpang jauh dari kode etik yang ada. Tabel Rekapitulasi Pengaduan Kode Etik Berdasarkan Unsur Teradu Teradu Pilkada 2015 9 58 515 48 15 85 11 10 21 137 12 2 2 27 952 Orang Lembaga Teradu Pilkada 2017 17 31 638 60 192 44 3 8 35 255 37 0 3 4 1327 Orang KPU RI KPU Provinsi KPU Kab/Kota PPK/PPD PPS KPPS Sekretariat KPU Bawaslu RI Bawaslu Provinsi Panwas Kab/Kota Panwascam PPL Sekretariat Bawaslu Lain-lain Total Sumber : Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012-2017: Evaluasi dan Perbaikan Dalam Kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Satu Kesatuan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu, 2017 : 64. 14 Tentang hal ini bisa dibaca lebih lengkap dalam "Buku VI Evaluasi Dan Usulan Perbaikan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017" dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012-2017: Evaluasi dan Perbaikan Dalam Kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Satu Kesatuan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta: 2017. 15 Lihat peraturan kode etik yang disepakati bersama oleh tiga lembaga yakni DKPP RI, KU RI dan Bawaslu RI sebagai panduan bagi pedoman etik bagi seluruh penyelenggara pemilu di semua jenjang. Lihat Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dan juga Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Jakarta: Juni 2012). UKI UNTUK NEGERI 81
Data dalam Tabel -2 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 2017 tidak berbeda jauh dengan pelanggaran pemilu yang terjadi di tahun 2015 sebelumnya. Bahkan jumlah pihak yang diadukan bertambah signifikan dari 952 orang menjadi 1327 orang penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP. Data tersebut memperlihakan bahwa tingkatan penyelenggara pemilu yang paling banyak mendapat sorotan dan diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Pihak KPU Kab/Kota menjadi pihak yang diduga integritas dan professional masih dipertanyakan. Terlihat bahwa di Pemilukada serentak 2015 sebelumnya terdapat 515 orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang diadukan, sementara tahun 2017 bertambah menjadi 638 orang anggota KPU. Hal yang kurang lebih sama dengan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi pihak yang mendapat sorotan besar. Panwas termasuk yang diduga tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal terbukti dari Tahun 2015 sebanyak 137 orang diadukan dan bertumbuh sangat signifikan pada Pemilukada 2017 menjadi 255 orang pengawas pemilu Kabupaten/Kota yang diadukan. Jumlah ini sangat besar yang menunjukkan penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota harus benar-benar diberi pembekalan sangat kuat untuk memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran yang sama tidak berbeda jauh dari Penyelenggaraan Pemilukada 2018. Maka menjadi tugas berat Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI untuk melakukan pembekalan terus menerus ke kalangan jajaran di bawahnya. Laporan dari Data Persidangan Kode Etik Tahun 2018 memperlihatkan bahwa pada Januari sampai Desember 2018 terdapat 140 perkara kode etik yang disidangkan oleh DKPP. Jumlah ini cukup besar. Dan dari 140 perkara tersebut, jumlah penyelenggara pemilu yang diadukan sebanyak 505 orang dengan perincian 8 orang diberhentikan dari jabatan ketua, 50 orang diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai penyelenggara pemilu, 19 orang diberhentikan sementara karena kesalahannya yang harus diperbaiki, 135 orang diberi peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan harapan bertindak lebih professional dan lebih berintegritas, serta 293 orang direhabilitasi karena tidak terbukti melakukan kesalahan. 16 Jumlah pihak yang diberi sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian yakni sebanyak 212 orang penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa 16 Informasi tentang pelanggaran dugaan pelanggaran kode etik telah secara rutin dilaporkan oleh DKPP RI kepada publik sebanyak dua kali dalam setiap tahun sejak 2012, yakni pada hari kelahira DKPP 12 Juni dan setiap bulan DEsember sebagai laporan akhir tahun. Untuk informasi di atas bisa dilihat lebih jauh dalam DKPP RI, Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP Tahun 2012-2018, data per Rabu 24 Oktober 2018. UKI UNTUK NEGERI 82
penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun 2017 masih banyak catatan serius yang harus diperbaiki. Data itu mau mengatakan bahwa tidak banyak perubahan signifikan dari dugaan kinerja penyelenggara pemilu. Sebuah kerja keras yang masih harus terus menerus dilakukan perbaikan oleh penyelenggara pemilu lebih tinggi ke para jajaran di bawahnya. Sementara Data yang sama DKPP untuk laporan sidang kode etik sepanjang Januari s/d 24 Oktober 2018 ditemukan bahwa terdapat 281 Perkara Sidang yang naik ke bagian Persidangan yang artinya siap untuk disidangkan. Dari 201 perkara yang sudah diberi Putusan oleh DKPP, ditemukan 844 orang jumlah teradu yakni penyelenggara pemilu dari berbagai level yang sudah diberi putusan, dengan perincian 15 orang diberhentikan dari jabatan ketua, 79 penyelenggara pemilu diberhentikan secara tetap dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu sehingga "tidak lagi berhak" menjadi penyelenggara pemilu kelak di semua jenjang dan semua jenis, lalu 12 orang diberhentikan sementara untuk memenuhi apa yang menjadi substansi pelanggarannya, serta 365 orang diberi teguran tertulis. Dari jumlah itu hanya 373 orang penyelenggara pemilu yang nama baiknya direhabilitasi, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan seluruh penyelenggara pemilu yang diberi sanksi (Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP Tahun 2012-2018, DKPP RI : 2018). Sebuah gambaran data yang cukup memprihatinkan terhadap integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Jika melihat keseluruhan data Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disidangkan di DKPP RI sejak 2012 s/d 2018 ternyata sudah 4442 orang penyelenggara pemilu yang disidangkan dengan 1123 perkara yang sudah diberi Putusan oleh DKPP. Dari jumlah 4442 penyelenggara tersebut, ditemukan fakta bahwa 30 orang penyelenggara pemilu sudah diberhentikan dari jabatan sebagai ketua dan 529 orang diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai penyelenggara pemilu. Sementara itu sejumlah 57 orang diberhentikan sementara sampai permintaan atas kesalahannya dipenuhi, dan 1282 orang diberi peringatan tertulis dan sejumlah 2544 orang diberi putusan rehabilitasi dan dipulihkan nama baiknya. Artinya hamper seimbang jumlah pihak yang diberi sanksi dengan pihak yang nama baiknya direhabilitasi. Catatan Bagi Penyelenggara Pemilu UKI UNTUK NEGERI 83
84 Data-data di atas menggambarkan apa? Perbaikan terus menerus kinerja penyelenggara pemilu masih menjadi pekerjaan rumah sangat serius untuk mewujudkan demokrasi yang semakin bermartabat. Sesungguhnya dari pengungkapan data di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya penyelenggara pemilu menjadi bahagian dari persoalan yang turut membuat proses demokrasi kita tidak berjalan cepat. Faktor- faktor itu tentu saja banyak penyebabnya, bisa jadi karena faktor ketidak-tahuan tugas pokok dan fungsi dari penyelenggara itu sendiri sehingga menjadi tanggung jawab atasan langsungnya terutama Bawaslu RI atau KPU RI yang harus melaksanakan pendidikan tekhnis atas tugaspokok dan fungsi dimaksud. Factor lain misalnya kesalahan penyelenggara pemilu terjadi karena situasi genting yang bersifat memaksa dalam sebuah tekanan massa yang sulit dihindari. Tetapi mestinya sehebat apapun tekanan massa atau kemenduaan pilihan, setiap penyelenggara pemilu harus berani dan tegas dengan tugas pokok dan fungsinya, yang jika benar-benar dalam situasi terancam maka pihak pengamanan seperti kepolisian dan militer selalu siap memberikan perlindungan. Keprihatian terbesar adalah jika penyelenggara pemilu menjadi bahagian dari masalah yang harga dirinya menjadi murahan dan mudah tergoda oleh janji manis para pihak untuk kepentingan pribadinya, entah karena digoda oleh pasangan calon atau diberi janji manis oleh partai pengusung/peserta pemilu. Harga diri penyelenggara pemilu menjadi murahan jika jabatannya yang mulia itu ditukar dengan jumlah rupiah atau janji jabatan. Keprihatinan besar lain jika penyelenggara pemilu berpihak ke salah satu pasangan calon/partai politik karena menjadi mantan anggota partai politik atau ikatan kekeluargaan dengan pasangan calon. Jika ini yang terjadi maka makna demokrasi berada di titik nadir, penegakan demokrasi yang salah satunya mengandalkan peran penyelenggara pemilu menjadi semakin sulit. Tetapi setidaknya data-data di atas menunjukkan sebuah keprihatinan yang besar akan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu kita. Setidaknya fakta itu membuktikan bahwa masih sangat perlu kerja keras dan kerja tuntas semua penyelenggara pemilu untuk menjaga diri dari kemungkinan tergoda melupakan prinsip-prinsip hakiki sebagai penyelenggara. Semua penyelenggara pemilu harus sadar betul bahwa walaupun dirinya diusung oleh salah satu atau sejumlah partai politik, walaupun pada awalnya 5 (lima) tahun yang lalu dirinya menjadi bahagian dari partai politik tertentu, dan walaupun para pasangan calon atau incumbent sejak awal turut membantu untuk keterpilihannya menjadi penyelenggara pemilu, namun sejak terpilih dan dilantik sebagai penyelenggara UKI UNTUK NEGERI
pemilu, semua peristiwa masa lalu itu harus dikali dengan nol atau harus dianggap tidak ada. Artinya dengan dilantik menjadi penyelenggara pemilu, dirinya menjadi milik semua warga negara, milik semua partai dan pasangan calon dengan derajat dan tingkat kedekatan yang sama. Dia hadir menjadi seorang negarawan untuk tingkat nasional atau tokoh local untuk penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Prinsip ini berlaku bagi semua penyelenggara pemilu tanpa kecuali mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat terendah yakni KPPS di lokasi TPS dilakukan pencoblosan. Simpulan Beban berat dan tanggungjawab semua pihak untuk membangun demokrasi terutama dari demokrasi procedural yang hanya menjadi teknis menjadi demokrasi yang subtstansial yakni memberi kepada rakyat apa yang menjadi haknya yang paling mendasar dalam urusan bernegara. Mengacu pada rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1948 dalam naskah resmi bernama The Universal Declaration Of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam Pasal 21 membuat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi bagi negara demokrasi pelaksana kedualatan rakyat, yakni (Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012-2017 : 144) : pertama, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; kedua, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya; ketiga, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Sementara pokok pemilu demokratis mensyaratkan hak demorkatis mencakup semua warga negara dewasa (universal adult suffrage) dengan pilihan yang penuh makna (meaningful choices) yang dihitung dalam bobot dan kualitas yang sama (equal weighting votes) yang terbukti dalam penyelenggaraan penghitungan suara yang jujur (accurate counting of choices). (Franz Magnis Suseno, 1995) Jika melihat penyelenggaraan Pemilukada kita, masih ditemukan sejumlah kendala sangart serius tertuama di 2015 dan sudah semakin membaik dalam penyelenggaraan di 2017 dan 2018. Penyelenggaraan pemilu yang semakin membaik bisa ditemukan misalnya dalam apresiasi publik penyelenggaraan pemilukada serentak yang diapresiasi publik UKI UNTUK NEGERI 85
karena penyelenggaraannya berjalan relative aman, lancar dan bisa mengakomodasi hak pilih pemilih. Masyarakat juga mengapresiasi urusan keamanan, ketersediaan logistik, dan netralitas petugas. Dalam jajak pendapat yang dilakukan Harian KOMPAS pada tanggal 22- 24 Februari 2017 di sejumlah kota besar di Indonesia, 17 apresiasi paling menonjol adalah terkait peningkatan keamanan warga saat memilih tanpa adanya intimidasi atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Beberapa isu yang harus menjadi perhatian sangat serius yakni seputar politik uang, dan kecurangan isu sara, dan ketidaksiapan para pasangan calon untuk kalah. Tingkat partisipasi pemilih dalamPilkada serentak 2017 yang mencapai 74,5 persen menjadi kabar baik bagi penyelenggaraan pemilu. Beberapa pola permasalahan umum masih menjadi kerja keras penyelenggara pemilu, yakni: masalah penggunaan kewenangan petahana (incumbent) sebagai kontestan, masalah netralitas dan imparsialitas PNS, paslon yang masih berstatus pembebasan bersyarat (PB), money politics, soal batasan sumbangan dana kampanye, dan soal dualisme Partai Politik (Parpol) yang membelit sejumlah pasangan calon di sejumlah daerah (Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012-2017 : 146-147). Masalah lainnya adalah persoalan klasik terkait anggaran, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon pada tahapan penyelenggaraan, masalah integritas penyelenggara terkait konflik antara komisioner dengan kesekretariatan, dan masalah keberpihakan. Terkait pelanggaran kode etik, modus klasik pelanggaran dalam setiap tahapan masih klasik, seperti: penyuapan (bribery of official), pelanggaran hukum (broken or breaking of the laws), perlakuan tidak sama (un-equal treatment), tidak memperbaiki kesalahan (absence of fault remedies), dan ketidak-telitian atau ketidak- cermatan (sloppy). Permasalahan lain pemilu yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah perihal kultur lokal (kedaerahan) yang tentu saja berkorelasi dengan sejumlah factor lain seperti: geografis, topografis, ekonomi, suku/ras/agama, pendidikan, dan akses masyarakat terhadap informasi dan regulasi. Perwujudan demokrasi menjadi tanggungjawab semua pihak. Partai politik, masyarakat pemilih, para pengamat dan pejuang demokrasi dan pemilu, kalangan media, para calon/pasangan calon, pemerintah, dan penyelenggara pemilu memiliki tugas untuk menumbuhkan dan merawat substansi 17 Harian KOMPAS telah melakukan survey pada tanggal 22-24 Februari 2017 terhadap sebanyak 545 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara acak bertngkat di 14 kota besar di Indonesia, yaitu: Jakarta, Bandung, Semarang Yogjakarta, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Samarinda, Manado, Ambon, dan Denpasar, terkait penyelenggaraan pemilukada serentak 15 Februari 2017 di 101 daerah. Lihat Evaluasi dan Usulan Perbaikan...op. cit. , hlm. 145. UKI UNTUK NEGERI 86
demokrasi tersebut supaya kelak menjadi bahagian dari budaya bangsa kita. Tetapi setidaknya penyelenggara pemilu menjadi pihak yang paling menentukan sukses tidaknya sebuah parhelatan pemilu jika dia memberi jarak dan kesempatan yang sama kepada semua pihak tanpa memberi prioritas kepada salah satu kelompok. Harapan itu bertumbuh dengan optimis seiring kita menuju Pemilukada Serentak pada September 2020 nanti. Ujian yang tentu tidak ringan bagi semua pihak, terutama penyelenggara pemilu untuk terus menerus mengembangkan integritas kebatinannya dan profesionalitas kinerjanya. Referensi A. Dahl, Robert. Perihal Demokrasi: Menjalajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. Badan Pengawas Pemilu RI. Buku Laporan Tahunan Bawaslu RI Tahun 2016. Jakarta:, 2016. Bertens, Kees. Perspektif Etika: Esai-esai tentang masalah Aktual. Yogyakarta: Kanisius, 2001. Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Buku V Evaluasi dan Usulan Perbaikan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. Jakarta: Tahun 2017 -------. Buku VI Evaluasi Dan Usulan Perbaikan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017. Jakarta: 2017. -------. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012-2017: Evaluasi dan Perbaikan Dalam Kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Satu Kesatuan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta: 2017. -------. Evaluasi Dan Usulan Perbaikan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. Jakarta: 2017. -------. Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP Tahun 2012 - 2018 (data per Rabu 24 Oktober 2018). J Schmandt, Henry. Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern. Yogyakarta: Pustaka pelajar (Anggota IKAPI), 2002. Magnis-Suseno, Franz. Etika Abad kedua puluh: 12 teks kunci. Yogyakarta: Kanisius, 2006. -------. 13 Model Pendekatan Etika: bunga ramai teks-teks dari Plato sampai dengan Nietsche. Yogyakarta: Kanisius, 2001. -------. Berfilsafat dari Konteks. Jakarta: Gramedia, 1999. -------. Etika Dasar: Masalah-masalah pokok fisafat Moral. Yogyakarta: Kanisius, 1987. -------. Etika Politik: prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern. Jakarta: Gramedia, 2001. -------. Mencari sosok demokrasi: sebuah telaah filosofis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1995. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: Juni 2012. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. UKI UNTUK NEGERI 87
Rapar, J. H. Filsafat Politik Plato Seri Filsafat Politik No 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Tahun 1996. STF Drijarkara. Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol 16 No 2 Tahun 2017. Strathern, Paul. 90 Menit Bersama Aristoteles (terjemahan). Jakarta: Eirlangga, 2001. Swedberg, Richard dan Agevall, Ola. The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts: Stanford Social Sciences Series. Stanford, California: Stanford University Press: 2005. Syam, Firdaus. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Bumi Aksara, 2007. The New Catholic Encyclopedia: Supplement 2010 (2 Vols. Detroit: Gale Publishers 2010). Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Salinan). Yamani. Antara Al-Farabi dan Khomeni: Filsafat Politik Islam. Bandung: Mizan Media Utama (MUU), 2002. WEBSITE: wikipedia. org/wiki/Caesaropapism Senin 22 Oktober 2018 pukul 17. 42wib. wikibooks. org/wiki/Yunani_Kuno Selasa 16 Oktober pukul 11. 10wib. wikibooks. Selasa 16 Oktober pukul 11. 07wib. wikipedia. org/wiki/Aufklarung. web. id/renaisans. antaranews. com pada 10 Desember 2015. Liputan6. com yang dikutip pada 9 Desember 2015 pukul 21. 47wib. UKI UNTUK NEGERI 88
BLENDED LEARNING MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (GURU) DI PROGRAM STUDI MANAGEMEN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (STUDI KASUS DI TORAJA UTARA) Mesta Limbong Dosen Magister Administrasi Pendidikan Abstrak Universitas Kristen Indonesia melalui Program Studi Managemen Pendidikan memanfaatkan peluang dengan hadirnya regulasi dari Kemenristek Dikti 51 tahun 2019 tentang adanya peluang bagi institusi/lembaga mengembangkan pembelajaran dengan memanfatkan teknologi untuk mencerdaskan bangsa. Pemerintah memerlukan rekan kerja untuk dapat mengapai cita-cita yang dimaksud, yaitu untuk mencerdasakan bangsa sampai ke pelosok- pelosok. Untuk itu, guru sebagai garda terdepan perlu dibekali dengan optimal, apakah pendidikan formal maupun pendidikan lainnya yang dapat meningkatkan ketrampilan. Kesulitan utama para guru adalah membagi waktu. Guru-guru harus mampu melakukan trobosan baru, bagaimana caranya mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi yang optimal sebagai guru, tanpa meninggalkan tugas utama. Oleh karena itu, memanfaatkan teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemampua profesional tanpa harus meninggalkan tugas. Jika tidak melakukan pengembangan kompetensi maka akan menimbulkan kesenjangan antar guru dan peserta didik yang paham teknologi. Program pembelajaran ini bertujuan untuk memberi peluang bagi para guru mengikuti pendidikan managemen/admnistrasi pendidikan. Aktivitas pembelajaran jarak jauh untuk mata kuliah dengan cara "blenden Learning". diharapkan dapat menjembatani kebutuhan para guru. Jarak dan waktu bukan lagi menjadi kendala dalam peningkatan kompetensi sebagai guru berkualitas. Dengan memanfaatkan kesempatan mengembangkan ketrampilan baru dan tetap memperhatikan nilai yang dapat membangun karakter,seperti: disiplin, tanggung jawab dan kemandirian sebagai modal utama agar pembelajaran dengan blenden learning berhasil. Kata kunci: Kualitas Guru, Blended learning Pendahuluan Negara Indonesia memiliki cita-cita yang luhur yaitu mencerdaskan seluruh anak bangsa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyelenggarakan pendidikan dengan mempergunakan basis teknologi. Namun, kurun waktu 30 tahun pendidikan jarak Jauh (PJJ) hanya diselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT). Sayangnya, PJJ tetap belum mampu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk guru di pelosok. Pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan UT untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia dengan kondisi kepulauan yang menyebar. 89
90 Enam puluh enam tahun lalu, Universitas Kristen Indonensia lahir sebagai salah satu wujud komitmen stake holder untuk ikut mengambil bagian setelah Indonesia merdeka, yaitu mendukung kemerdekaan Indonesia untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan. Sebagai bukti, telah banyak alumni yang berhasil dan terlibat dalam pemerrintahan maupun dalam sektor lainnya. Sampai dengan di hari ulangtahun yang ke 66 tahun, UKI tetap eksis dan tetap konsiten dalam pendidikan yang menjangkau masyarakat di pedalaman dan dengan biaya yang terjangkau. daerah untuk mengembangkan diri. Program kegiatan yang telah dilaksanakan lebih kurang tiga puluh tahun belum cukup, diperlukan langkah kongkrit yang semakin membuktikan, bahwa Universitas Kristen Indonesia sangat bertanggung jawab mengisi kemerdekaan dengan memperhatikan pendidikan. Hadirnya regulasi nomor 51 tahun 2018 semakin memberi peluang bagi UKI untuk tidak hanya mengandalkan pembelajaran konvensional. Sudah waktunya memperbaiki strategi yang berbeda dalam memberikan pembelajaran di kampus, guna menjangkau masyarakat yang lebih luas. Institusi seperti UKI perlu melakukan trobosan untuk memperhatikan perubahan yang terjadi serta memanfatkan teknologi yang mutahir. Untuk itu, perlu mempersiapkan penerus yang mampu memperhatikan dan mengadopsi kemajuan teknologi untuk tetap eksis sebagai intitusi yang telah berkiprah dalam bidang pendidikan tinggi. Pidato politik presiden terpilih Joko Widodo di ulang tahun Republik Indonesia ke 74 tahun, bahwa pembangunan infrastruktur dibangun tanpa adanya sumber daya manusia berkualitas akan dapat menghambat kemajuan bangsa. Pemikiran anak bangsa seperti Yonathan Parapak (2002), semakin terwujud. Parapak dalam konsep mengemukakan bahwa dukungan teknologi dan sistem informasi mengurangi ketergantungan siswa, mahasiswa di pembelajaran para dosen dan guru. Berbagai perguruan tinggi di Indonesia mulai melakukan e-learning. Pengaruh teknologi informasi terhadap sistem pembelajaran, pengarunya antara lain: 1. Meningkatkan kualitas wawasan, akses pembelajaran dan tidak tergantung pada jarak dan waktu. 2. Mereformasi hubungan dosen/guru dengan mahasiswa menjadi fokus pada inisiatif mahasiswa, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator dan mentor, 3. Meningkatkan pembelajaran berskala global, kerjasama antarinstitusi dan bersinergi agar saling memperkaya dan menunjang peningkatakan kualitas dan kinerja pembelajaran UKI UNTUK NEGERI
4. Memungkinkan"kekinian global" dalam seluruh proses pembelajaran dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan. 5. Meningkatkan e-learning dan virtual learningkampus dimanfaatkan sehingga dapat terwujud virtual global university. Sejalan dengan pendapat Parapak, menurut Hadi (2019), untuk membangun Indonesia lebih maju dan berdaya saing dalam arus perubahan global, salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia unggul. Pembinaan manusia unggul merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian yang serius. Kegagalan sekecil apapun dapat dikarenakan kualitas mausia atau masyarakat pelakunya. Masih dari sumber yang sama bahwa tugas utama untuk pengembangan mutu dari sumber daya manusia adalah tugas utama pendidikan. Guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang siap bertarung di pasar global, dalam butir dua, ketrampilan yang memungkinkan dia melakukan sesuatu sambil memanfatkan pengetahuan dan kefasihan yang terlatih. Dapat dikatakan bahwa manusia yang dimaksud adalah yang sensitif dengan kemajuan teknologi dan menggunakannya untuk peningkatan kompetensi dirinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimaksud hanya dapat terjadi, saat para guru yang bertugas di garis depan sebagai pendidik mengambil peluang untuk mau mengembangkan diri dan semakin trampil. salah satu cara yang dapat dilakukan adalah kembali belajar. Kemajuan teknologi yang tidak diikuti dengan keinginan untuk mengikuti kemajuan jaman yang memperkaya pelaksanaan pekerjaan guru dengan profesional, maka kemungkinan terbesar pendidikan yang berlangsung tidak memililki ruh untuk maju maupun memenangkan kompetisi. untuk itu, kesadaran yang paling kuat harus datang dari guru itu sendiri dan didukung oleh sistem yang menopang mereka melakukannya. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendukung para guru yang berada di plosok dalam rangka mengejar ketertinggalan?, siapa yang dapat melakukannya?, bagaimana caranya untuk terlibat mencerdaskan para guru? Merujuk permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari pembahasan ini adalah untuk: memberikan kesempatan dan mendukung para guru yang berada di pelosok dalam rangka mengejar ketertinggalan, (2). Prodi Managemen/Administrasi Pendidikan PPs-UKI UKI UNTUK NEGERI 91
mengambil bagian untuk meningkatkan kualitas para guru di plosok dan membuat program yang dapat menjangkau para guru di pelosok. Universitas Kristen Indonesia, pembelajaran dengan menggunakan blended learningdi negara maju, bukan hal yang baru. kondisi alam dan adanya empat kali musim membuat mereka memikirkan strategi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Di Indonesia beberapa perguruan tinggi telah memanfatkan pembelajaran dengan blenden learnig, seperti: Belended learning is an innovative concept. that embraces the advantages of both tradisional teaching classroom and ICT supported learning including both offline learning and online learning. It has scope collaborative learning: constructive learning and computer assisted learning. Reikman Aritonang dan Genald Ariff (2018), e- learning environment was found to have adeguately facilitated quality learning comparable to conventional faece-to-face on campus method. Those impications become on apportunity for Higher Education institutions, ye universities continue to face challenges that prevent them from going benafits og implementing e-learning envirronments. Guru yang bertanggung jawab untuk membantu pembentukan karakter generasi muda, untuk itu para guru diberikesempatan untuk mengembangkan diri. Sudah tidak zamananya lagi mempermasalahkan mengenai waktu dan jarak. karena teknologi meminimalkan kedua hal tersebut. Negara yang maju seperti: Firlandia, China, Malaysia maupun singapure sangat memperhatikan guru dan kariernya. Guru sangat memegang peranan terhadap peningkatan kualitas manusianya. Data dari IDN Research Institute dalam Mesta Limbong (2018) mengenai wajah millenial Indonesia, jumlah remaja usia seperti yang terdapat di grafik 1. UKI UNTUK NEGERI 92
Grafik 1. Perbandingan Remaja Pria dan Wanita Dari grafik 1, generasi millennial menjadi dua bagian, junior millenial lahir tahun 1991-1989 dan senior millenial yang lahir tahun 1983-1990. Menurut kelompok umur, penduduk millenial 24 %. Mereka adalah tumpuan untuk menentukan Indonesia masa depan. Ini menunjukkan, para pendidik/guru harus peka dengan keadaan ini. karena kehidupan mereka yang berada dalam kelompok usia millenial jumlahnya hampri 25 % dari penduduk Indonesia. untuk itu, mereka harus mendapat perhatian dan pendampingan yang serius, supaya karakter dan kompetensinya terbentuk sesuai dengan usianya. Jika para guru atau masyarakat dewasa tidak menyiapkan diri untuk memperhatikan kebutuhan peserta didik usia millenial, maka akan banyak kerugian yang dituai dan merugikan bangsa. kita harus cerdas meraih kesempatan dengan bonus demografi untuk kemajuan bangsa dan negara. Hasil dan Pembahasan Sumber daya manusia adalah aset yang paling utama untuk diperhatikan. Singapura yang tidak memiliki lahan seluas Indonesia dapat menjadi negera yang diperhitungkan di Asia, karena mereka memperhatikan pembinaan SDM secara berkesinambungan. Negara- negara yang tadinya tertinggal seperti Vietnam, Afrika, berhasil mengejar ketertinggalannya,dengan mengadopsi teknologi untuk mendukung pembelajaran dan memperhatikan kesejahteraan guru. Untuk itu, lembaga pendidikan tinggi seperti UKI diharapkan dapat menjangkau lebih luas lagi masyarakat atau guru yang di pedalaman. seperti di perkebunan kelapa sawit, dan wilayah perkebunan lainnya, atau wilayah yang diprogramkan pemerintah untuk menjadi wisata, internasional. Toraja Utara sebagai salah satu daerah wisata yang mendapat kesempatan untuk mengoptimalkandaerahnya sebagai daerah wisata. Setelah pemekaran dapat dipastikan semakin banyak mancanegara yang melakukan kunjungan ke wilayah ini karena terkenal dengan istilah negeri di atas awan. Kunjungan wisata semakin meningkat perlu diimbangi dengan penambahan pengetahuan bagi para guru serta peserta didik. Idealnya, mereka UKI UNTUK NEGERI 93
94 diperlengkapi dengan pemahaman baru, dalam rangka mengembangkan dirinya dan dapat menang dalam kemajuan yang begitu pesat. Para guru telah mendapat kesempatan untuk mengali dan mengembangkan dirinya melalui program pendidikan yang terstruktur dan terkontrol, tanpa harus meninggalkan pekerjaannya sebagai guru. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan maupun perubahan regulasi yang berlaku, yang didukung oleh pemerintah daerah. Kompetensi yang ditentukan dalam Undang-undang Guru dan Dosen tahun 2003 yang menentukan krieria sebagai guru wajib untuk memenuhi empat kompetensi utama untuk menjadi pendidik, karena kenyataannya, untuk dapat mengoptimalkan kompetensi yang dimaksud tidak mudah. sebagai contoh, untuk mengikuti pelatihan tidak mungkin guru-guru meninggalkan jadwal mengajarnya. kalaupun ada peluang untuk ikut, tentunya harus memperhatikan kondisi siswa, berapa lama mengikuti kegiatan di sekolah tidak ada waktu untuk guru mengembangkan kompetensinya, jika harus meninggalkan waktu kerja yang sangat padat. Kemajuan teknologi yang tidak lagi dapat dibendung, justru harus diikuti dan dimanfatkan untuk merealisasi memajukan anak bangsa, khusunya para pekerja (termasuk guru, yang tinggal jauh dari perkotaan), memiliki motivasi dan semangat yang kuat untuk membangun diri dan mengembangan tugas ke profesionalannya demi untuk memajukan anak bangsa. Hadirnya pembelajaran di program studi administrasi/managemen pendidikan yang menggunakan blended learning secara terstruktur dan terprogram diharapkan menjembatani kompetensi guru-guru yang belum dioptimalkan. misalnya, mereka diharapkan untuk mampu membuat perencanaan stretegis untuk jeenjang pendidikan dimana para guru bekerja. yang mungkin selama ini belum menjadikan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran. sekarang waktunya, dan untuk itu diperlukan SDM yang kompeten sesuai dengan ptensi dan keahliannya. Penutup Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 66 tahun memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran di perguruan tinggi, sudah selayaknya mampu menggunakan strategi-strategi baru untuk meningkatkan kualitas pelayananya dalam pendidikan. Sekitar tahun 2000-an sebenarnya UKI telah membuat rencana strategis UKI UNTUK NEGERI
95 pendidikan untuk pembelajaran e-learning. Masalahnya pada waktu itu kurang mendapat dukungan dari pengambil keputusan. Peluang saat ini ini menjadi momen bagi UKI. Regulasi dari Kementrian Riset dan Teknologi Nomor 51 tahun 2018, memberi peluang bagi institusi swasta untuk melakukan pembelajaran dengan mengunakan teknologi. UKI telah berani merintis cikal bakal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui pembelajaran blended learning mata kuliahdi program studi administrasi/managemen pendidikan. Pembelajaran blended learning, dilakukan dengan: terjadwal, live session, auodio/streaming langsung. dalam bentuk online. Untuk melakukannya harus dipersiapakan: rencana pembelajaran semester (RPS), dilanjutkan dituangkan dalam desain pembelajaran. Dari setiap tatap muka (sesi per sesi) atau tiap pertemuan yang ditentukan 2-3 topik sub pokok dan di akhir semester hasilnya dapat terukur. Universitas krsiten Indonesia melalui Program Studi Administrasi/Managemen Pendidikan sebagai uji coba untuk pembelajaran blended learning telah melakukan persiapan sejak Januari 2019. Di awali dengan dosen yang disiapkan untuk membuat modul pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Walaupun masih perlu pembenahan supaya hasilnya optimal. Dukungan regulasi yang digunakan di institusi diharapkan akan bebuah manis. Hal lain yang perlu dipertimbangkan, keberhasilan kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh: kesiapan institusi penyelenggara, dosen yang bertugas serta komitmen dari pihak dosen maupun mahasiswa yang mengikuti program. Hasil temuan penelitian Mesta Limbong (2019)terhadap guru-guru perempuan yang bekerja di lingkungan perkebunan kelapa sawit di wilayah Riau, 79 % a guru perempuan ingin mengembangan kompetensi untuk mendukung tugasnya sebagai guru profesional. Semakin nyata keikutsertaan institusi dalam rangka melealisasikan komitmen yang telah dicananagkan, "Melayani bukan dilayani". Sebagai institusi yang telah lahir sejak 66 tahun lalu, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pembelajaran konvensional, tetapi harus mampu mengikuti kemajuan zaman teknologi dan mampu meraih pasar yang lebih besar, jika tidak melakukan perubahan akan tegiling oleh situasi dan kondisi yang maju sangat pesat. Pembelajaran dengan blended learningharusnya dikembangkan lebih serius dalam UKI UNTUK NEGERI
rangka mengambil bagian atau ikut andil untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana yang terdapat dalam lagu mars universitas kristen Indonesia. Semoga, dengan rintisan blended learning mata kuliah di program studi managemen/administrasi pendidikan di pascasarajana dapat diadopsi menjadi cikal bakal PJJ, sebagai wujud nyata untuk mencerdaskan anak bangsa. Selamat Ulang Tahun Universitas Kristen Indonesia, dan tetap maju untuk Indonesia. Referensi Parapak, Yonathan. 2002. Pembelajaran dan pelayanan. edisi 1, Mahardika. Jakarta. hal:97-98. Kemenristek. 2018. Peraturan menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2018, Tentang Perubahan, Pembubaran PT Negeri, Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin PT swasta. kemenristek dikti . Diunduh 10 September 2019. Limbong, Mesta, dan Limbong Asnah M. N. 2019. Potrait Of Personality Professionalism Of Female Teachers In Palm Oil Plantation In Indonesia. Journal Internasional Journal of Advance Research in Education and Society. Volume 1 No 2 September 2019 (40-48). Limbong, Mesta. 2019. Profesionalisme Guru Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit di Riau Sumatra. LPPM, Laporan Lengkap Penelitian. Jakata. --------------. 2018. Managemen Kelas untuk Siswa SMA di Era Revolusi Industri 4. 0. UKI Press. Kapita Selekta. ISBN 978-979-8148-94-1 . Jakarta. W, Putra Utomo, dkk. 2019. Indonesia Millennial Report 2019. Jakarta :Alvara Research Center. idntimes. report-2019-by-idn-times. pdf. Di Unduh 12 September 2019. Indoesia News. 2019. MenujuIndonesia Unggul. Edisi khusus Agustus 2019. Jakarta. Panen, Paulina. 2019. Pembelajaran Daring dan Blenden Learning. Jakarta: Kemenrisktek. Materi di Sampaikan di UKI. 19 Februari 2019. Aritonang, R. Ariff Gerald. 2018. . E-Learning in Indonesia: Societal, University Managers and university Students Perpectives. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian & pengabdian Kepada Masyarakat. Opern Journal. Unindra: Jakarta. google. 15789j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Blended 20/9/2019. 69i57j0. tanggal +pdf&aqs=chrome. . learning. Di unduh Kompas. 2018. Persoalan Guru Kian Serius. ELN. Jakarta. hal: 11. Undang-Undang SISDIKNAS dan PP No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan PP. No 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan nasional. Permata press. Jakarta. UKI UNTUK NEGERI 96
TANTANGAN PROFESI AKUNTAN DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PELUANGNYA DALAM SOCIETY 5. 0 Melinda Malau Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Abstract In the industrial revolution 4.0 companies must be able to use technology and information. This has the potential to degrade human roles. The concept of Society 5. 0, artificial intelligence considers the human side that will transform millions of data. This concept is centered on humans. This paper conducts a study using descriptive, analytic, qualitative methods, and is complemented by literature studies. The challenge of the accounting profession in the era of the industrial revolution 4.0 is business activities do not require a lot of human resources e. g. the accounting profession and the use of robotics and big data that take over the basic work of accountants. The accountant profession opportunity in Society 5. 0 changed its role to become a statistical analyst, checking the quality of the data, interpreting the processed data, and making non-financial reports. The implication in this research is that the system in cyberspace obtained by artificial intelligence will exceed human capabilities and be given feedback to physical space. This process brings new value to the accounting profession. This becomes a new wisdom in the social order. Keywords : society 5. 0, industrial revolution4. 0, accounting. Pendahuluan Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan adanya superkomputer, rekayasa genetika, robot pintar, komputasi berbasis awan (cloud computing), data dalam ukuran besar (big data), dan perkembangan neuroteknologi yang memberikan kemungkinan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak (World Economic Forum, 2016). Dalam era ini, kegiatan manufaktur industri terintegrasi melalui teknologi wireless dan big data yang dilakukan secara masif (Roger, 2016). Adanya disruptive technology begitu cepat dan pesat, sehingga memberi ancaman bagi berbagai perusahaan raksasa (Deloitte, 2017). Ukuran perusahaan tidak perlu besar, tetapi perusahaan tersebut harus mampu menggunakan teknologi dan informasi (Hamdanunsera, 2018). 97
Gambar Revolusi Industri 4. 0 Sumber: Entrepeneur Squad (2019) Berdasarkan gambar diatas revolusi industri telah terjadi empat kali, yaitu: (1) dengan penemuan adanya mesin uap, (2) elektrifikasi, (3)otomasi, penggunaan computer, dan elektronik(4) revolusi era digital ditandai dengan adanya Cyber Physical Systems, internet, dan jaringan. Dalam era digital sangat berpotensi untuk mendegradasi peran manusia (Entrepeneur Squad, 2019). Pada bulan Januari 2019, Jepang membuatroadmap yang lebih humanis, dikenal dengan Society 5.0. Konsep ini merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi. Society 5.0 didahului dengan era berburu (Society 1.0), pertanian (Society 2.0), industri (Society 3.0), dan teknologi informasi (Society 4.0). Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Dalam kehidupan saat ini, kehidupan ekonomi merupakan hal penting dalam masyarakat. Untuk itu Society 5. 0 ada untuk mengintegrasikan antara kehidupan dunia nyata dan dunia maya. Konsep Society 5.0 lebih memfokuskan konteks yang berpusat pada manusia. Society 5.0 menggunakan teknologi modern yang mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. UKI UNTUK NEGERI 98
99 Gambar Konsep Society 5.0 Sumber: CAO Japan (2019) Berdasarkan Gambar diatas adanya konsep Society 5.0, kecerdasan buatan mempertimbangkan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Ini diharapkan akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat. Transformasi akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna (CAO Japan, 2019). Dalam Society 5.0, juga ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dansocial (Mayasari, 2019). Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut: (1) Sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan bisnistidak memerlukan banyak sumber daya manusia, termasuk staf akuntansi. Penggunaan robotics and data analitik (big data) mengambil alih pekerjaan dasar yang dilakukan oleh akuntan (mencatat transaksi, mengolah transaksi, memilah transaksi), (2) Persaingan perusahaan besar yang telah mengembangkan teknologi dan didukung oleh standarisasi proses pengelolaan keuangan, sistem dan informasi, (3) Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan menghadapi peluang Society 5.0 dalam profesi akuntan. UKI UNTUK NEGERI
Manfaat Konsep untuk profesi akuntansi dari Revolusi Industri 4.0 dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Adanya konsepSociety 5.0, kecerdasan buatan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Ini diharapkan menjadi suatu kearifan baru. Transformasi ini akan memberikan manfaat bagi manusia, terutama profesi akuntan untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Tinjauan Pustaka Penelitian Aoun (2017) menyatakan bahwa dalam mencapai aspek pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan studi tematik yang menggabungkan lingkungan kampus dengan dunia kerja nyata (project based learning). Studi tematik memberikan gambaran riil kepada mahasiswa mengenai kondisi dunia kerja dan segala tantangan yang ada. Pendidikan di Akuntansi meliputi: (1) Project based learning, studi tematik berbagai disiplin ilmu; (2) Melakukan general education; (3) Magang/kerja praktek untuk melatih jiwa kepemimpinan dan kerja dalam tim. Tjandrawinata (2016) menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini terjadi otomotisasi yang terjadi diseluruh bidang, teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan secara nyata, digital dan fundamental. Burrit dan Christ (2016) menyatakan ada empat langkah yang harus diambil akuntan dalam menghadapi Revolusi Industry 4.0 meliputi kesadaran, pendidikan, pengembangan profesi, dan penerapan standar tinggi. Tim Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Direktorat Pembelajaran (2015) menyatakan lulusan perguruan tinggi harus dipersiapkan (selain literasi manusia) untuk memiliki kemampuan literasi data yaitu membaca, menganalisis dan menggunakan informasi dalam format data besar (big data) dan literasi teknologi. Kerja praktik atau aktifitas magang di perusahaan yang akan menjadi salah satu rujukan dalam pembelajaran efektif. Dalam mengikuti era Revolusi Industri 4. 0, tentunya model pembelajaran menggunakan metode yang menyesuaikan dengan eranya. Salah satu metode yang sesuai adalah blended learning. Blended learning merupakan suatu metode pembelajaran yang UKI UNTUK NEGERI 100
menggabungkan metode tradisional dengan metode teknologi. Implementasi metode ini dilakukan dengan beberapa siklus dan pertemuan (Ghiffar et al. , 2018). Martani (2016) menyimpulkan bahwa institusi pendidikan perlu untuk membuat kurikulum yang relevan bagi mahasiswa akuntansi yang kelak akan berprofesi sebagai akuntan. Kurikulum yang menyesuaikan dengan konektivitas digital, mengadakan pelatihan-pelatihan tertentu, seperti: pelatihan koding, manajemen informasi dalam shared platforms, dan pembelajaran mengenai keperluan real-time accounting para pemangku kepentingan. Rajasekera (2019)menyimpulkan bahwa sejarah Jepang mengalami banyak sekali perkembangan dari Society 1. 0 hingga Society 5. 0, juga adanya perbedaan Society 4.0 dan Society 5. 0. Pada Society 4. 0lebih mengandalkan otomatisasi, robot,rantai pasokan, internet secara global, dan juga big data yang dibentuk dari informasi internet. Konsep Society 5. 0, big data berkembang signifikan, big data dianalisis menggunakan kecerdasan buatan dan dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Perkembangan teknologi dan masyarakat Jepang hingga saat ini mampu memanfaatkan big data untuk manusia. Jepang mampu memproduksi komponen penting perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia yang tidak mampu diproduksi oleh negara lain. Ini merupakan buah dari konsep Society 5. 0 yang memberi keunggulan bagi sebuah negara. Metode Penelitian Kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yang bersifat deskriptif, analitik, kualitatif, dan dilengkapi dengan studi literatur. Pokok-pokok yang akandibahas dalam kajian ini adalah peluang dan tantangan profesi akuntan di Indonesia dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dilanjutkan dengan era Society 5.0, identifikasi, serta analisis penerapannya di Indonesia. Awalnya, setiap lingkungan Perguruan Tinggi perlu diidentifikasi guna menjalankan sistempembelajaran untuk memenuhi harapan pihak- pihak terkait. Pemetaan yang dilakukan yaitu sifat keterhubungan maupun cara atau metode hubungan tersebut secara efektif dan efisien. Melalui peta yang terstruktur, profesi akuntan diharapkan selalu dapat memberikan kontribusiyang tinggi dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. UKI UNTUK NEGERI 101
Kajian dilanjutkan dengan studi literatur tentang tantangan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan peluangpada Society 5. 0. Pemilahan atas tantangan dilakukan karena banyak dan luasnya topik penelitian internasional tentang Revolusi Industri 4 . 0. Kriteria pemilahan adalah kesesuaian dengan profesi akuntan dan Perguruan Tinggi. Peluangprofesi akuntan dalamSociety 5. 0 akan dibahas pada paper ini sesuai dengan penerapan kebijakan di Indonesia. Untuk akhir kajian dilakukan analisis kegiatan terkait Society 5. 0 di Perguruan Tinggi yang telah dilakukan dan belum dilakukan, tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dari kajian ini, diidentifikasikan langkah-langkah perbaikan, serta koordinasi Perguruan Tinggi dengan lulusannya yang berprofesi sebagai akuntan dengan lingkungan strategisnya. Hasil Dan Pembahasan Penggunaan sumber daya manusia mulai berkurang dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5. 0. Perubahan peran seorang akuntan meliputi: (1) analisis secara statistik; (2)melakukan pengecekan kualitas data; (3) menginterpretasi hasil olahan data; (4) membuat laporan non keuangan. Akuntansi di masa depan meliputi: (1) Data berbasis cloud and paperless; (2) Penggunaan Big Data; (3) Integrasi informasi keuangan non-tradisional; (4) Pekerjaan akuntansi bersifat efisien, mobile dan flexible; (5)Perubahan peran akuntansi yang semula adalahbook keeper menjadi analyzer. Dalam masyarakat informasi era Revolusi Industri 4. 0, manusiaakan mengakses layanan cloud (database) dalam dunia maya melalui internet untuk mencari, mengambil, dan menganalisis data. Dalam konsep Society 5. 0, sebagian besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan dan hasil analisisnya diumpankan kembali ke manusia dalam berbagai bentuk. Era Revolusi Industri 4.0 mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya yang dilakukan oleh manusia. Namun, dalam Society 5. 0, semua orang, benda, dan sistem terhubung di dunia maya dan hasil optimal diperoleh dari kecerdasan buatan diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini yang membawa nilai baru bagi suatu industri, terutama profesi akuntan di masyarakat. UKI UNTUK NEGERI 102
Dalam era ini, timbul persaingan perusahaan besar yang mengembangkan teknologi. Dalam dunia akuntansi yang bekerja secara profesional dan global, maka dalam menyusun laporan keuangan wajib menggunakan Standar Akuntansi yang berskala internasional dengan berpedoman pada International Financial Reporting Standard, International Public Sector Accounting Standar dan International Financial Reporting Standard for Small Medium Enterprise, mematuhi pada kode etik internasional, melakukan peningkatan kualifikasi sehingga dapat memenuhi ketentuan dengan standar internasional. Untuk auditor bekerja dengan pedoman International Auditing Standard, dan menggunakan standar kerja internasional agar mudah bekerja dalam lingkungan global. Pilihan profesi akuntansi semakin berkembang. Lulusan bidang akuntansi dapat menjadi akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan/auditor pemerintah, internal auditor, akuntan pendidik, keuangan perusahaan, konsultan pajak, konsultan manajemen,pengusaha, dan profesi lainnya. Sertifikasi nasional yang dapat diperoleh dalam peningkatan profesi akuntan dalam era global antara lain: (1) Certified Public Accountant (CPA) untuk akuntan publik; (2) Certified Professional Management Accounting (CPMA)untuk akuntansi manajemen; (3) Chartered Accountant (CA) untuk konsultan jasa akuntansi dan membantu menyiapkan laporan keuangan; (4) Qualifying Internal Auditor (QIA) untuk internal auditor; (5) USKP untuk konsultan pajak; (6) CPSAK untuk sertifikasi PSAK; (7) US-AAP untuk ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan; (8) SAS untuk akuntan syariah; (9) Certified Financial Risk Management (CFRM) untuk akuntan yang menilai manajemen risiko keuangan; (10) Certified Business Valuer (CBV) untuk akuntan yang menilai bisnis operasional perusahaan; (11) Certified Financial Accounting (CFA) untuk keahlian dalam akuntansi keuangan, dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tantangan yang harus dihadapi dalam era industrialisasi digital Revolusi Industri 4.0 meliputi: (1) Era digital menghilangkan 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin; (2) Adanya estimasi sebanyak 65 % murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini (Leonhard, 2018). Peluang yang timbul dari Society 5. 0 adalah memberikan potensi peningkatan tenaga kerja dan adanya potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri (World Economic Forum, 2019). Konsep ini berpusat pada manusia. Hasil deskriptif paper untuk profesi akuntansi di masa depan terdiri dari: (1) Akuntansi akan mendapat pengaruh kekuatan dengan penggunaan Big Data; (2) Akuntansi UKI UNTUK NEGERI 103
akan mengintegrasikan adanya informasi keuangan non-tradisional dalam sistem modern; (3) Data akuntansi berbasis cloud dan pekerjaan akuntansi akan bersifat mobile dan efisien, akan ada aplikasi mobile bagi klien, sehingga mereka bisa mengakses data akuntansi dari telepon genggam atau smartphone; (4) Untuk mengelola data korporasi berbasis internet; (5) Untuk pengukuran dan penilaian menggunakan teknologi dengan cloud computing; (6) CFO harus memahami teknologi agartidak tertinggal; (7)Akuntan sebagai penyedia informasi keuangan sehingga teknologi informasi menjadi kebutuhan pokok. Audit laporan keuangan akan berbasis real-time. Pihak regulator dan auditor langsung menarik data secara otomatis dari sistem dan sensor melekat pada kegiatan operasional; (8) Pembelajaran akuntansi berbasis sertifikasi international dan kemampuan digital; (9) Kurikulum berbasis human-digital. Dalam Revolusi Industri 4.0 ini terdapat berbagai tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya keterampilan yang memadai, kemanan teknologi komunikasi, dan banyaknya pekerjaan yang hilang karena peralihan menjadi otomasi. Perbandingan untuk konsep Revolusi Industri 4.0 yaitu pihak masyarakat mencari dan menganalisis data dengan mengakses layanan cloud melalui internet, sedangkan pada Society 5. 0, informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya dan dianalisis oleh kecerdasan buatan. Untuk hasilnya diumpan ke manusia dalam ruang fisik dengan berbagai bentuk. Penutup Revolusi Industri 4.0 terdiri daricyber-physical system (CPS) yang merupakan integrasi antara mesin, komputasi dan juga jaringan atau komunikasi. Society 5. 0 merupakan konsep penyempurnaan dari CPS menjadi cyber-physical-human systems. Manusia tidak hanya dijadikan objek, tetapi berperan aktif sebagai subjek yang menjadikan profesi akuntan bekerja optimal bersama mesin dalam mencapai tujuan. Jadi interaksi antara mesin (physical system) dan manusia masih tetap diperlukan. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5. 0 memberikan implikasi berupa kesempatan baru bagi Indonesia. Revolusi Industri 4.0 justru memberi kesempatan Indonesia untuk berinovasi. Revolusi ini fokus terhadap pengembangan ekonomi digital yang menguntungkan negara Indonesia. Pada saat dunia sedang berfokus pada Revolusi Industri 4.0 (penggunaan data, teknologi, data, dan otomasi), muncul konsep humanisme dalam UKI UNTUK NEGERI 104
Society 5. 0 yang akan menjadi modal dasar dalam masyarakat Indonesia. Fokus yang menjadi konsep pada Society 5. 0 menjadi peluang besar bagi Indonsia untuk mempercepat transformasi masyarakatnya. Negara Indonesia tidak masalah untuk mengikuti dua konsep sekaligus, yaitu Revolusi industri 4.0 dan Society 5. 0. Kedua momentum ini justru jika digabungkan menjadi blue print nasional. Harus tercipta kesadaran bersama baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, mulai dari mengubah pikiran negatif dan ketakutan terhadap perkembangan industri serta paradigma jika teknologi itu sulit, bahwa perubahan besar dalam industri adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan analisis peluang profesi akuntan khusus di negara ASEAN dan studi literatur mengenai profesi-profesi lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5. 0. Referensi Aoun, J. E. (2017). Robot-Proof: Higher Education Inthe Age of Artificial Intelligence. US: MIT Press. Burrit, Leonard dan Katherine Christ. (2016). International Edition of Accounting and Business Magazine page 43-46. Desember 2016. Burrit, Roger. (2016). Industry 4.0 and Environmental Accounting: A New Revolution?. Asian Journal of Sustainibility and Social Responsiblity. Vol. 2, No. 12. CAO Japan. (2019). Jepang Resmi Perkenalkan "5. 0 Society" di Era Digital. Deloitte. (2017). Industry 4.0 Challenges and Solutions for the Digital Transformations and Use As Expontial Technologies, Delloite AG, Zurich. Retrieved from deloitte. com/insights Entrepeneur Squad. (2019). Peran Pengusaha Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4. 0. menghadapi-revolusi-industri-4-0/ Ghiffar, M. A. Nizamuddin, Eliza, Cucu, dan Caraka. (2018). Model Pembelajaran Berbasis Blended Learning Dalam Meningkatkan Critical Thinking Skills Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4. 0. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan. Hamdanunsera. (2018). Industri 4. 0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi. Jurnal NusambaVol. 3, No. 2, page 2-14. Leonhard, Gerd (2018). The 7 Keys Future Principles of Digital Transformation. Retrieved from slideshare. Martani, Dwi (2016). Akuntan di Era Revolusi Industry 4. 0. September 2016. blog. ui. ac. 0-25022019. pdf Mayasari, D. (2019). Mengenal Society 5. 0, Transformasi Kehidupan yang Dikembangkan Jepang. Retrieved April 2019, from m. timesindonesia. UKI UNTUK NEGERI 105
Rajasekere, Jay. (2019). Industry 5. 0 and Society 5. 0 for Indonesia. Retrieved from feb. ugm. ac. prof-jay-rajasekera/ Tim Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (2015). Pembelajaran Direktorat. Kementrian Pendidikan Tinggi. World Economic Forum. (2016). The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond. weforum. revolution-what-it-means-and- how-to-respond/ World Economic Forum. (2019). Modern society has reached its limits. Society 5. 0 will liberate us. weforum. UKI UNTUK NEGERI 106
MEWUJUDKAN INDONESIA AMAN, DAMAI DAN BEBAS RADIKALISME DALAM PERSPEKTIF PERGURUAN TINGGI KRISTEN Angel Damayanti Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Abstrak Radikalisme menjadi masalah serius bagi Indonesia dalam satu dekade belakangan ini, meski sesungguhnya akar permasalahan radikalisme telah ada sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada tahun 1945. Bahkan efek dari radikalisme telah dirasakan sejak akhir tahun 1990an yang ditandai dengan munculnya aksi terorisme dan intoleransi agama. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan masalah radikalisme yang terjadi di Indonesia dengan melihat pada banyaknya kasus radikalisme di kampus dan bagaimana kampus Kristen termasuk Universitas Kristen Indonesia dapat berpartisipasi mengatasi masalah ini. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, UKI harus bisa berkontribusi positif bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara Indonesia serta mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bebas radikalisme. Hal ini dapat dilakukan mulai dari menyusun kurikulum dan menyusun program mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang cinta tanah air dan bangsa hingga terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membudayakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat sekitar. Untuk itu, UKI harus melibatkan seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingannya baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, peran UKI dalam mewujudkan cita-cita Indonesia damai, aman dan bebas radikalisme semakin nyata dan dapat dirasakan oleh banyak pihak. Keywords: Radikalisme, radikalisme di kampus, perguruan tinggi Kristen Pendahuluan Awal Oktober 2019 ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya berita tentang penusukan terhadap Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto seusai memberikan cerama di sebuah universitas di Pandeglang. Penusukan ini dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang diduga simpatisan dan pendukung dari jaringan kelompok radikal di Indonesia yang berafiliasi dengan organisasi Islamic State of Irac and Sham (ISIS) di Irak. Menanggapi kejadian ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj, menegaskan bahwa radikalisme Indonesia telah masuk kategori darurat dan karenanya membutuhkan penanganan yang cepat serta tegas dari pemerintah dan apparat penegak hukum. (Lova, 2019) Majalah Tempo edisi bulan Juni 2018 telah secara khusus membahas tentang radikalisme yang bertumbuh subur di lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi. Kondisi ini dikonfirmasi oleh Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan 107
Terorisme (BNPT) dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang menyatakan bahwa hampir semua kampus, terutama perguruan tinggi negeri, terpapar paham radikalisme, meskipun tingkat radikalismenya bervariasi. Bahkan sejak tahun 2017, Kepala BNPT, Suhardi Alius, juga telah menyatakan adanya penyebaran paham radikal di lingkungan kampus, bahkan penyebaran radikalisme tersebut sudah masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Sebelumnya, pada bulan Maret 2016 telah beredar sebuah video tentang deklarasi khilafah yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa di sebuah kampus negeri ternama di Jawa Barat. Hal ini mempertegas keyakinan bahwa radikalisme dan keinginan untuk mengganti Pancasila dengan dasar negara lain yang berlandaskan syariat agama telah menyusup ke lembaga pendidikan tinggi. Masuk dan menyebarnya ideologi radikal di sejumlah universitas negeri ini sekaligus juga membantah anggapan selama ini bahwa radikalisme hanya menyebar di sekolah-sekolah agama dan pesantren. Bahkan paham radikalisme bukan hanya menyasar pada mahasiswa di sejumlah kampus, tetapi juga kepada dosen, tenaga kependidikan, dekan dan rektor yang memimpin pelaksanaan proses belajar mengajar di kampus-kampus tersebut. Itu sebabnya, artikel ini akan mengulas tentang bagaimana radikalisme dapat berkembang di kampus serta apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi Kristen dalam mengantisipasi munculnya radikalisme. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan radikalisme di Indonesia serta masuknya paham radikalisme di kampus, serta memberikan rekomendasi bagi kampus untuk turut mendukung pemerintah Indonesia dalam mencegah berkembangnya radikalisme di kalangan mahasiswa dan civitas akademika dan menunjukan bagaimana kampus Kristen, terutama Universitas Kristen Indonesia telah terlibat dalam upaya-upaya tersebut. Untuk itu, artikel ini akan dibagi menjadi empat bagian yang diawali dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan penjelasan tentang evolusi radikalisme, masuknya radikalisme di kampus yang diikuti dengan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh kampus dalam mengantisipasi radikalisme dan diakhiri dengan bagian penutup. Evolusi Radikalisme UKI UNTUK NEGERI 108
Secara historis, radikalisme kerap dikaitkan dengan aktivitas politik yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin melakukan perubahan secara mendasar terhadap kehidupan sosial politik yang ada di sekitar mereka. Revolusi Perancis (1789-1799) misalnya dianggap sebagai bentuk radikalisme karena menyebabkan terjadinya perubahan mendasar pada kondisi sosial dan politik di Perancis. (Garaudy, 1993 dan Hendropriyono, 2009) Peristiwa ini kemudian mendorong munculnya prinsip-prinsip liberalisme seperti penghormatan HAM dan perubahan sistem politik di negara tersebut dari model monarki absolut menjadi pemerintahan yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, radikalisme kemudian dikaitkan dengan agama dan/atau aktivitas dari kelompok agama tertentu terhadap kelompok lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip atau nilai-nilai dalam agama mereka. Kata radikal itu sendiri berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar dan radicalis yang berarti berakar, mengakar atau memiliki akar. (Hendropriyono, 2009) Itu sebabnya, tanpa ada tendensi untuk mengartikan kata ini secara negatif, beberapa kamus berbahasa Inggris mengartikan radikal sebagai sebuah upaya perubahan secara mendasar atau perubahan untuk kembali kepada akar/dasar. Kamus bahasa Inggris Cambridge misalnya, mengartikan radikal sebagai sebuah perubahan yang terjadi secara besar-besaran dan keyakinan akan perlunya perubahan besar-besaran dalam kehidupan sosial dan politik. Agak berbeda dengan kamus Bahasa Inggris, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengaitkan kata radikalisme hanya dengan aktivitas politik dan mengartikannya sebagai: (1) sebuah paham atau aliran yang radikal di politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan (3) sikap ekstrem di aliran politik. Sejalan dengan semangat yang menghubungkan radikalisme politik dengan aktivitas agama, maka radikalisme ini dapat juga dilihat sebagai upaya suatu kelompok agama untuk mendapatkan kekuasaan dan/atau merubah bentuk sistem sosial politik suatu negara agar sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianggapnya paling benar. (Singh dan Mulkhan, 2011: 25-27) Demi mencapai tujuan dan kepentingan mereka, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan, berbagai cara dilakukan mulai dari yang paling halus seperti penyebaran ideologi agama melalui dakwah, hingga melakukan aksi kekerasan seperti aksi intoleransi terhadap kelompok agama yang berbeda dan serangan terorisme. Simbol dan/atau ajaran agama ini digunakan karena kelompok-kelompok radikal tersebut membutuhkan justifikasi dari ajaran agama serta kemudahan untuk mendapatkan dukungan logistik dan dalam UKI UNTUK NEGERI 109
110 proses rekrutmen personel. (Stout, 2009: 872-892; Shepard, 2003: 521-545; Zimmerman, 2004: 222-252; Hasan, 2006: 185-206) Pergerakan radikalisme memanfaatkan agama di sejumlah negara termasuk Indonesia terbilang cepat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Dari sisi sosial-politik di dalam negeri, tingginya angka kemiskinan dan ketidakadilan menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Sehingga kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah menggunakan ideologi agama sebagai justifikasi untuk mengganti pemerintahan dan ideologi yang ada. Dari sisi politik internasional, perkembangan radikalisme ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang terkesan diskriminatif yang dikeluarkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Barat terhadap umat Islam di berbagai negara. Keinginan membalas dendam dan didorong oleh keberhasilan sejumlah aksi terorisme internasional yang dilakukan oleh Al Qaeda dan belakangan oleh Islamic State of Irak and Syam (ISIS) ikut mendorong menguatnya radikalisme agama di berbagai negara. (Yunanto, 2018: 114-121) Didorong oleh faktor-faktor tersebut di atas, radikalisme agama di Indonesia akhir- akhir ini muncul dalam tiga bentuk. Pertama, radikalisme dalam bentuk ide dan gagasan yang diwujudkan melalui ujaran kebencian yang menyerang kelompok agama lain. Ujaran kebencian ini banyak disampaikan melalui dakwah keagamaan secara langsung dan melalui media online/media sosial. Kedua, serangan terorisme dalam berbagai bentuk mulai dari bom mobil, bom bunuh diri hingga serangan bersenjata yang ditujukan kepada masyarakat sipil dan aparat keamanan terutama polisi. Umumnya yang menjadi target serangan kelompok teroris adalah hotel dan restoran milik asing dan tempat-tempat ibadah dari kelompok agama yang berbeda serta aparat keamanan dan pemerintah. Yang terakhir adalah aksi kekerasan dan intoleransi terhadap kelompok agama minoritas yang ditunjukkan dalam bentuk intimidasi dan penyerangan serta penutupan tempat ibadah mereka. Radikalisme di Kampus Sebagaimana disebutkan sebelumnya, radikalisme berkedok agama sudah menyasar dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Berangkat dari pengalaman sejumlah mahasiswa/i yang menjadi radikal sebagaimana diulas dalam majalah Tempo edisi bulan UKI UNTUK NEGERI
Juni tahun 2018, sedikitnya ada tiga alasan mengapa paham radikal bisa menyebar luas dan bergerak cepat di kampus. Pertama, adanya keinginan yang kuat dari para mahasiswa untuk mencari tahu kebenaran tentang nilai-nilai agama dan jawaban atas situasi sosial politik di sekitarnya yang tidak diimbangi dengan perhatian dan kemampuan dosen untuk menjawab rasa ingin tahu tersebut. Keingintahuan akan sebuah pengetahuan dan kebenaran merupakan ciri yang positif dari mahasiswa selaku agen perubahan. Namun mahasiswa membutuhkan arahan dan bimbingan dalam upaya pencarian akan kebenaran tersebut. Tanpa arahan yang tepat, upaya mencari jawaban sendiri atas fenomena ISIS melalui media online malah dapat menjerumuskan mahasiswa ke dalam masalah radikalisme. Kedua, meningkatnya tuntutan terhadap dosen dan perguruan tinggi dalam melakukan tugas tridarma perguruan tinggi - pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat - menyebabkan perhatian dosen terhadap kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa berkurang. Tuntutan tersebut masih ditambah lagi dengan keharusan membuat publikasi dan setumpuk tugas administrasi yang menyita waktu. Akibatnya, perhatian terhadap mahasiswa dan bimbingan secara akademik dan non- akademik yang merupakan hak dari mahasiswa menjadi terabaikan. Kesibukan yang menyita waktu dosen juga dapat berakibat terhadap kurangnya kesempatan bagi dosen untuk memperlengkapi diri dan menambah wawasan tentang perkembangan sosial politik dan fenomena internasional terkini. Dalam kondisi di mana seorang mahasiswa yang kritis tidak memperoleh jawaban yang memadai dari dosen yang mengajarnya serta kurang mendapat perhatian dari dosen pembimbing akademik dan pimpinan perguruan tinggi akan mendorongnya mencari jawaban sendiri melalui teman-temannya atau melalui media sosial yang rawan terpapar ideologi radikal. Ketiga, kemudahan mahasiswa untuk mendapatkan akses informasi yang menunjang pendidikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tidak diimbangi oleh pengawasan dari pihak kampus. Di satu sisi, kemudahan mendapatkan informasi melalui gadget dan internet dapat membantu mahasiswa mengerjakan tugasnya dan menambah wawasan . Namun di sisi lain, tanpa pengawasan yang tepat, seorang mahasiswa dapat dengan mudah mengakses akun-akun radikal yang memang tersebar luas di dunia maya. Mulai dari akun yang menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk mendorong aksi radikal dan donasi finansial, hingga rekrutmen anggota dan video yang mengajarkan pembuatan bom rakitan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute selama bulan Februari sampai April 2019 terhadap 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia, radikalisme UKI UNTUK NEGERI 111
di kampus dapat terjadi melalui beberapa kegiatan di antaranya (1) interaksi antara mahasiswa, dosen, staf dan alumni baik secara akademik maupun non akademik, baik formal maupun non formal, (2) pembinaan kemahasiswaan melalui organisasi kemahasiswaan, Lembaga Dakwah Kampus (LDK), kegiatan mentoring, dan aktivitas kerohanian, (3) penyebaran ajaran agama yang didukung jaringan di luar kampus seperti mesjid, tempat kos, dan tempat tinggal warga/mahasiswa yang dijadikan sebagai tempat kegiatan, serta (4) penyebaran narasi secara luring dan daring. Dalam hal penyebaran narasi, ada beberapa isu yang kerap disebarluaskan oleh kelompok-kelompok radikal yang menyasar kampus, yaitu sikap negatif terhadap non-Muslim, sikap negatif terhadap Pancasila, NKRI, pemerintah thogut, sikap negatif terhadap kepemimpinan non-Muslim dan perempuan, doktrin loyalitas kelompok, doktrin khilafah, doktrin jihad dan glorifikasi terhadap khilafah. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat 1a menyebutkan bahwa universitas merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Dengan demikian, perguruan tinggi sesungguhnya diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkontribusi positif bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara Indonesia. Dalam lima tahun ke depan, jika penyebaran ideologi radikal di kampus dibiarkan maka bisa dibayangkan berapa banyak lulusan dan alumni yang berpikiran radikal yang kemudian bekerja dan duduk dalam lembaga pemerintahan. Bahkan ikut mempengaruhi pembuatan kebijakan dan peraturan di negara Indonesia. Jika ini yang terjadi maka perpecahan dan konflik berada di depan mata kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika akan berada di ujung kehancuran. Nilai-nilai Pancasila dan demokrasi pun hanya akan menjadi kenangan. Kenyataan saat ini menunjukan bahwa radikalisme yang bernuansa politik dan agama yang dibiarkan pada akhirnya hanya melahirkan kebencian, aksi intoleransi dan terorisme. Sepanjang kurang lebih dua puluh tahun Era Reformasi, tercatat hampir 700 gereja dan instansi Kristen yang mengalami aksi intoleransi dari kelompok radikal dan pemerintah daerah dalam bentuk intimidasi, penolakan, pengrusakan, pembakaran bahkan penutupan gereja dan pelarangan ibadah. (Damayanti, 2018) Angka tersebut belum termasuk dua puluh empat gereja yang dibom pada malam Natal pada tahun 2000 dan sejumlah gereja UKI UNTUK NEGERI 112
lainnya yang menjadi sasaran aksi bom terorisme hingga saat ini, serta ratusan gereja dan mesjid yang rusak akibat konflik sosial di Poso dan Ambon sepanjang tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. (lihat Kampschulte, 2001; Gunawan, 2006; Rinaldy Damanik, 2003; Pieris, 2004; dan Lays, 2009: 1-18) Itu sebabnya, penyebaran radikalisme bernuansa agama dan politik di kampus dan dari kampus harus dicegah dan dihentikan mulai saat ini juga. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga penyelenggara pendidikan tinggi untuk mewujudkan hal ini. Strategi penangkalannya pun harus dilakukan secara inklusif dan komprehensif oleh pimpinan perguruan tinggi dan fakultas, dosen dan terutama mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Khusus untuk mahasiswa strategi itu perlu dilakukan mulai dari awal penyaringan mahasiswa baru hingga mereka lulus. Untuk mencegah terjadinya radikalisme di dalam kampus, selain melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa baru, sedikitnya ada empat hal yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi, terutama kampus-kampus Kristen termasuk Universitas Kristen Indonesia (UKI). Pertama, memastikan agar kurikulum yang diberikan telah menggunakan pendekatan student centered learning (SCL) atau proses pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan mahasiswa dengan memasukan sejumlah mata kuliah yang menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan dan etika Kristen. Artinya, kurikulum yang diberikan bukan saja mempersiapkan mahasiswa dan lulusan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan unjuk kerja yang mumpuni, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk hidup sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan cara menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki sikap toleransi yang menghargai keragaman budaya, pandangan dan agama, mampu bekerjasama dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban manusia berdasarkan Pancasila. Kedua, memastikan agar dosen dan tenaga kependidikan, berserta seluruh pimpinan rektorat, dekanat, ketua-ketua program studi dan unit-unit pendukungnya, menjalankan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Artinya, meskipun dituntut untuk melakukan Tridarma perguruan tinggi yang menyita waktu dan perhatian, pimpinan universitas/fakultas, dosen dan tenaga kependidikan diminta untuk dapat meneladani Yesus Kristus yang bersedia "Melayani, Bukan Dilayani" (Matius 20:28). Ini berbicara tentang komitmen untuk bersedia melakukan lebih dari yang diminta kepada UKI UNTUK NEGERI 113
114 semua civitas akademika tanpa membeda-bedakan SARA. Komitmen ini perlu dilandasi oleh gaya hidup yang diajarkan oleh Yesus sendiri yaitu rendah hati, berbagi dan peduli, disiplin, profesional dan bertanggung jawab. Ketiga, kampus Kristen perlu mengembangkan bukan saja ilmu pengetahuan, teknologi dan kemampuan mahasiswa secara akademik, tetapi juga sikap softskill mahasiswa yang dicapai melalui berbagai program yang sinergis antara universitas, fakultas, biro kemahasiswaan dan unit pelayanan kerohanian mahasiswa. Selain kepemimpinan dan kewirausahaan, sikap yang penting untuk dikembangkan adalah service learning atau sikap yang mau melayani masyarakat sekitarnya. Sikap ini dapat dikembangkan melalui berbagai program pelatihan/seminar/workshop dalam perspektif integrasi iman dan ilmu dengan tujuan membentuk pemimpin yang berhati hamba. Program ini diharapkan dapat mencegah dan menangkal radikalisme yang bisa saja terjadi di kalangan mahasiswa yang ingin melakukan balas dendam terhadap kelompok-kelompok radikal berkedok agama. Keempat, perguruan tinggi Kristen perlu mengembangkan kerjasama penyelenggaraan tridharma yang mencakup pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, gereja, organisasi internasional, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dari berbagai kelompok agama lainnya. Kerjasama ini penting dilakukan untuk membangun kebersamaan dan rasa saling percaya dalam mencapai tujuan bersama. Rasa saling percaya dan kerjasama yang terbangun ini pada akhirnya bermanfaat untuk mencegah munculnya konflik dan meredam radikalisme baik yang berasal dari dalam kampus maupun dari luar kampus. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh UKI dengan motonya "Melayani bukan dilayani" sesungguhnya telah turut mendukung pemerintah dalam mencegah dan mengatasi masalah radikalisme. Beberapa program yang dialkukan UKI antara lain dengan memasukan program pecegahan radikalisme dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Selain memasukan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulumnya, UKI juga telah melaksanakan sejumlah seminar dan sosiaslisasi tentang pentingnya merawat Pancasila serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan pada tahun 2016, Program Studi Ilmu Komunikasi Fisipol UKI bekerjasama dengan MPR-RI menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar kepada seluruh mahasiswa Fisipol UKI. Di samping itu, Fisipol UKI juga secara rutin menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada UKI UNTUK NEGERI
masyarakat (PKM) yang memberikan pencerahan dan penyuluhan tentang bagaimana menjaga sikap hidup bermasyarakat yang mengedepankan pluralisme dan toleransi dalam rangka mencegah radikalisme serta deteksi dini terhadap radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini dilakukan setiap semester sejak tahun 2016 kepada warga gereja, siswa-siswi SMU/SMK serta tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan gereja-gereja, pemerintah daerah seperti Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Utara serta pemerintah pusat. Di samping itu, UKI sebagai kampus yang memiliki ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia telah menginisasi dideklarasikannya sikap anti-radikalisme oleh ribuan perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2017 di Nusa Dua, Bali dan Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini artinya, UKI telah bersikap pro aktif dan berada di garis terdepan dalam mencegah dan melawan radikalisme yang banyak menyasar perguruan tinggi. UKI juga berkomitmen untuk tetap terus mengembangkan sikap toleransi di antara civitas akademikanya serta menunjukan kesedian untuk menjadi "mata" dan "telinga" terhadap ancaman dan potensi radikalisme di Indonesia. Hal ini tentu saja dilakukan dengan melibatkan seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan mengacu kepada visi misi UKI yaitu untuk menjadi universitas yang unggul di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani. Penutup Perguruan tinggi bertanggung jawab menghasilkan lulusan yang berkontribusi positif bagi pembangunan nasional di negara ini, yang dilandasi oleh keamanan serta persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya, kampus perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah radikalisme di kampus dan menangkalnya. Hal ini dapat dilakukan mulai dari menyusun kurikulum hingga membuat program yang membangun sikap mahasiswa yang toleran, cinta tanah air dan menghargai perbedaan. Mahasiswa juga perlu diarahkan untuk memiliki sikap hati yang mau melayani sebagaimana diterapkan juga oleh seluruh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan. Di samping itu, sejalan dengan prinsip Tridarma Perguruan Tinggi, kampus tidak dapat melawan radikalisme sendiri. Dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, organisasi internasional, organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh agama dari berbagai kelompok agama. UKI UNTUK NEGERI 115
Kiranya apa yang telah dilakukan oleh Universitas Kristen Indonesia selama ini mampu melahirkan generasi muda yang kritis namun tidak radikal serta mampu mengikuti tantangan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa ini. Selain itu, mahasiswa UKI yang telah menempuh pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan di UKI diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi muda penerus bangsa sekaligus menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang mendedikasikan diri pada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Generasi muda lulusan UKI diharapkan dapat menjadi agen toleransi yang berkontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bebas dari radikalisme. Referensi Damanik, Rinaldy. Tragedi Kemanusiaan di Poso, Poso: PBHI & LPS HAM, 2003. Damayanti, Angel. Muslim-Christian Relationship in Indonesian Reform Era in the Framework of Democracy: Case Study of Bandung, Bekasi and Bogor (1998-2015)," Disertasi, Penang: University Sains Malaysia, 2018, dipublikasikan dalam Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) Vol. 129, Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017), Paris: Atlantis Press, 2018. Garaudy, R. Islam Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya, Bandung: Pustaka, 1993. Hasan, Noorhaidi. Islam, Militancy and the Quest for Identity, in Post-New Order Indonesia, New York: Southeast Asia Program Publications, 2006. Gunawan, Budi. Terorisme: Mitos & Konspirasi, Jakarta: Forum Media Utama, 2006 Hendropriyono, A. M. Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, Jakarta: Kompas, 2009. Kampschulte, Theodor. Situasi HAM di Indonesia: Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan, Postfach: Internationales Katholicsches Missioswerk e. v Fachstelle Menschenrechte, 2001. Lays, Cornelis "Kekerasan atas Nama Agama: Perspektif Politik", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13, No 1, 2009. Lova, Chyntia, "Said Aqil: Radikalisme di Indonesia Sudah Darurat", kompas. sudah-darurat. Pieris, John. Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban - Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Keamanan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004. Singh, Bilveer & Abdul Munir Mulkhan. Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia Jejak Sang Pengantin Bom Bunuh Diri, Yogyakarta: Penerbit Jogja Bangkit Publisher, 2011. Stout, Mark. "In Search of Salafi Jihadist Strategic Thought: Mining the Words of the Terrorist," dalam jurnal Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 32, No. 10, Sept, 2009. Shepard, William E. "Sayyid Qutb's Doctrine of Jahiliyya" dalam International Journal of Middle East Studies, Vol. 35, No 4, Nov, 2003. Yunanto, Sri. Islam Moderat vs Islam Radikal, Yogyakarta: Media Pressindo, 2018. Zimmerman, John C. "Sayyid Qutb Influence on the 11 September Attacks, dalam jurnal Terrorism and Political Violence, Vol. 16, No. 2, 2004. UKI UNTUK NEGERI 116
TANTANGAN DAN PELUANG PERAWAT INDONESIA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4. 0 Hasian Leniwita Dosen Fakultas Vokasi, D3 Keperawatan Pendahuluan Revolusi industri 4.0 adalah globalisasi yang telah memasuki era baru dan globalisasi merupakan fenomena dunia, dimana definisinya diterjemahkan beragam oleh pemikir dunia. Tidak ada definisi tunggal tentang globalisasi. Revolusi industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup dan berhubungan satu sama lain dalam berbagai bidang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Revolusi industri terdiri dari dua kata yaitu revolusi dan industri. Revolusi berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Apabila disimpulkan, revolusi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung cepat dimana dalam pelaksanaannya awal mulai proses produksi itu dikerjakan oleh manusia kini digantikan oleh mesin. Istilah Revolusi Industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Seiring dengan berjalannya waktu berjalan dari fase ke fase, fase terakhir ini sudah dapat disebut memasuki fase keempat yaitu 4. 0. Perubahan inimemberi perbedaan artikulatif pada sisi kegunaannya. Fase pertama (1. 0) bertempuh pada penemuan mesin yang menitikberatkan pada mekanisme produksi, seperti mesin bertenaga uap. Fase kedua (2. 0) sudah beranjak pada produksi massal yang terintegrasi dengan kualitas kontrol dan standarisasi, seperti beralihnya dunia perindustrian ke tenaga listrik yang mampu menciptkan produk-produk secara massal. Fase ketiga (3. 0) memasuki keragaman secara massal yang bertumpu pada integrasi komputerisasi, seperti perangkat eklektronik yang mampu menghadirkan proses produksi. Fase keempat (4. 0) telah menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dan manufaktur seperti teknologi fisik, teknologi digital dan teknologi biologis. (Friedman, T, 2006) Teknologi digital memiliki pengaruh yang cukup besar yang dimungkinkan dapat meningkatkan sebagian besar inovasi dan kemajuan yang datang di revolusi industri 4. 0. teknologi ini dapat menghubungkan seluruh dunia secara digital. Salah satu aspek yang menwujudkan teknologi digital adalah Internet of Things (IoT). Sedangkan teknologi fisik 117
118 merupakan teknologi yang paling terkenal di era revolusi industri 4. 0, hal ini dikarenakan memiliki dampak yang paling langsung dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi fisik tersebutadalah kendaraan otonom dan pencetakan 3 dimensi (3D), dengan mencetak lapisan demi lapisan gambar atau model 3D digital. Sementara itu teknologi biologis adalah berupa terobosan-terobosan besar dari para pencipta dan pengembang bioteknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 yang berpusat pada teknologi genetika dan neuroteknologi. Dalam perkembangannya semua orang pasti membutuhkan berbagai macam teknologi yang disuguhkan, baik bidang sosio humaniora (Kusumohamidjojo, 2009), dan keadaan yangmerujuk pada interkoneksi sistem ekonomi sosial (Sandu,2012), juga terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya berperan penting pada perubahan era menuju revolusi 4. 0. Revolusi industri 4.0 menghadirkan teknologi canggih yang menjadikan seluruh manusia bisa terkoneksi antara yang satu dengan yang lainnya dan mengakibatkan terjadinya banyak perubahan-perubahan yang terjadi baik di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, bisnis, pendidikan, maupun kesehatan. Secara umum revolusi industri 4.0 diketahui adalah sebagai perubahan cara kerja yang menitikberatkann pada pengelolaan data, sistem kerja industri melalui kemajuan teknologi, komunikasi dan peningkatan efisiensi krja yang berkaitan dengan interaksi manusia. Dalam era revolusi 4. 0, segala hal menjadi tanpa batas (borderless), dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas (unlimited), karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta pendidikan tinggi khususnya di Indonesia. Lalu bagaimana tantangan dan peluang perawat Indonesia pada revolusi 4.0 saat ini. Dalam perkembangan revolusi industri 4.0 semua orang pasti membutuhkan berbagai macam teknologi yang sudah disuguhkan. Hal tersebut juga merupakan suatu keharusan bagi semua tenaga ahli/profesi termasuk profesi keperawatan. Selain itu juga profesi perawat diharapkan mampu menghadapi perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 yang berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, pendidikan juga kesehatan. UKI UNTUK NEGERI
Pembahasan Saat ini kita berada di ambang revolusi industri 4.0 secara umum merupakan perkembangan baru dari beberapa teknologi yang meliputi teknologi fisik, teknologi digital dan teknologi biologis. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi dengan cara yang fundamental akan mengubah umat manusia. Keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatanmerupakan suatu bentuk pelayanan profesional didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Pada perkembangannya ilmu keperawatan selalu mengikuti perkembangan (Asmadi,2008). Perawat merupakan tenaga kerja kompeten yang harus siap menghadapi industry kerja yang kian berkembang dan kompetitif seiring kemajuan teknologi. Keahlian kerja kemampuan beradaptasi dan pola pikir yang dinamis menjadi tantangan bagi perawat di era revolusi 4. 0 Teknologi yang semakin canggih harus sangat diperhatikan oleh tenaga kesehatan baik dari segi manfaat ataupun dampak yang akan terjadi kepada seluruh pengguna layanan kesehatan. Hal tersebut mutlak, jika ada sesuatu yang baru kemungkinan terbesar adalah terjadinya suatu yang menguntungkan atau merugikan pada pengguna. Dunia saat ini tengah memasuki era disrupsi teknologi yang bergeser pada era revolusi industri 4. 0. World Economic Forum (WEF) menyebut revolusi industri 4.0 adalah revolusi berbasis Cyber Physical System yang secara garis besar merupakan gabungan tiga domain penting yaitu digital, fisik, dan biologi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Pada tiga domain tersebut, mucul fungsiartifisial intelligence yang merupakan kecerdasan buatan, seperti: mobile supercomputing, intelligent robot, self driving cars, neuro- teknological brain enhancaements, era big data yang membutuhkan kemampuan cybersecurity, era pengembangan biotechnology dan genetic edting (manipulasi gen). Sebuah negara termasuk Indonesia akan sukses menghadapi revolusi industri 4.0 bila terciptanya inovasi-inovasi dari sumber daya yang berkualitas dan harus mampu merespon perubahan-perubahan yang terjadi secara komprehensif. Untuk itu profesi perawat turut wajib dapat menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era globalisasi ini. Kesuksesan sebuah negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan inovasi yang diciptakan oleh sumber daya yang berkualitas, sehingga perawat turut wajib dapat menjawab tantangan untuk menghadapi UKI UNTUK NEGERI 119 zaman
120 kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era globalisasi ini. Perawat harus mampu menciptakan iptek yang inovatif, adaptif, dan kompetitif sebagai konsep utama daya saing dan pembangunan bangsa di era revolusi industri 4. 0. Terobosan inovasi ini akan berujung pada peningkatan produktivitas industri dan melahirkan perusahaan pemula berbasis teknologi. Perawat saat ini tidak hanya dituntut bisa menjadi penyedia layanan keperawatan yang berkualitas semata. Bahkan, perawat sangat diharapkan pula mampu menjadi advokat bagi para pasien. Peran sebagai advokat yaitu untuk membantu pasien dan keluarga dalam memberikan informasi dari pemberi pelayanan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Selain itu, perawat juga berperan menjadi mediator dan melindungi hak-hak pasien atas pelayanan yang baik. Perawat juga harus mempunyai critical thingking menghadapi semua elemen, baik itu pasien dan tenaga medis lainnya. Untuk itu, perlu ditekankan bahwa peran perawat tidak hanya sebatas memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas baik. Melainkan juga wajib memiliki keahlian konseling untuk menyampaikan edukasi bagi pasien terkait tindakan preventif dan promosi kesehatan bagi masyarakat. Perawat memiliki peran besar dan penting dalam memberikan pelayanan kesehtan sesuai standar keperawatan. Hal ini dikarenakan perawat merupakan tenaga kesehatan yang berada paling lama di sisi pasien, dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kemampuan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien secara berkualitas sangat dibutuhkan. Untuk itu tantangan revolusi 4.0 adalah perawat dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada era ini, dengan meningkatkan skill kemampuan karakter peran perawat. Peran dan fungsi perawat profesional dituangkan dalam Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014, diantaranya adalah: sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai penyuluh dan konselor bagi pasien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan. Era perubahan ditengah arus revolusi industri 4. 0, peran dan fungsi perawat sebaiknya harus di upgrade. Hal ini di lakukan untuk tujuan dimana perawat dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih yang pada akhirnya memberi impactterhadap peningkatan kualitas dan karakter perawat dalam memberikan pelayanan UKI UNTUK NEGERI
121 asuhan keperawatan pada individu keluarga, kelompok, dan masyarakat. Diperlukan juga adanya kemampuan tambahan yang dimiliki oleh seorang perawatdiantaranya: seorang perawat peka terhadap teknologi informasi, mempunyai critical thinking, mempunyai ide inovatif dn adaptatif terhadap perubahan revolusi 4. 0. Kemampuan tambahan tersebut merupakan modal yang sangat penting bagi perawat dalam ber-inovasi dalam institusi pendidikan maupun pada layanan praktik keperawatan. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan keperawatan dapat terlihat dari pendidikan berbasis kertas menjadi pendidikan online, yang mencakup inovasi E-learning, pembelajaran jarak jauh, konfrensi video, dan metode lainnya. Sedangkan pada layanan praktik keperawatan pengembangan teknologi dapat mencakup telenursing, perawatan dengan aplikasi online dari jarak jauh dengan pasien melalui video call. Teknologi canggih yang hadir di era revolusi industri 4.0 tidak sepenuhnya memberikan kepuasan pada pasien, hal ini dkarenakan tidak adanya tindakan Caring yang dapat diberikan oleh teknologi canggih tersebut karena bekerja dengan setting sistem yang sudah ditetapkan. Untuk ituperawat adalah sosok yang tepat memberikan tindakan Caring pada saat pasien menerima perawatan atau pengobatan. Pelayanan keperawatan yang baik yang diberikan pada pasien adalah pelayanan yang terdiri dari perhatian yang penuh, hubungan kerjasama yang baik antar perawat dan pasien, serta perilaku Caring. Jika perawat memiliki sikap empati, melindungi pasien, memberi kenyamanan dan keamanan bagi pasien, maka pasien mendapat kepuasan dalam menghadapi proses pemulihan kesehatannya. Caring secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, menunjukkan perhatian, perasaan empati pada orang lain, dan perasaan cinta atau menyayangi yang merupakan tujuan dari keperawatan (Potter & Perry 2010). Sesorang tokoh terkenal keperawatan bernama Watson (1979) dengan Theory of Human Caring mengemukakan bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan keperawatan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia dengan demikian mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh. Tindakan Caring bertujuan untuk memberikan asuhan fisik dan memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan pasien. Kemudian Caring juga UKI UNTUK NEGERI
menekankan harga diri individu, dengan arti dalam melakukan praktik keperawatan perawat senantiasa selalu menghargai pasien dengan menerima kelebihan dan kekurangan pasien, sehingga perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dan optimal. Pertanyaannya, mengapa perawat harus care? Pertanyaan ini dapat dijawab dalam beberapa pemahaman aspek penting yang mendasari keharusan perawat untuk care terhadap orang lain atau pasien yang tidak dapat diberikan oleh teknologi canggih seperti robot. Aspek penting yang dimaksudkan adalah: aspek kontrak, aspek etika dan aspek spiritual. Hal yang dimaksudkan dengan aspek kontrak adalah profesi perawat berada di bawah kewajiban untuk care. Kewajiban bersikap care sebagai kontrak kerja perawat. Sedangkan aspek etika adalah pertanyaan yang benar atau salah, bagaimana bertindak dalam situasi tertentu. Jenis pertanyaan ini mempengaruhi cara perawat bertindak dakam memberikan asuhan keperawatan untuk kebaikan dan kebahagiaan pasien yang dirawatnya. Aspek spiritual adalah berarti seorang perawat yang religious memiliki anggota suatu agama atau kepercayaan. Perawat yang religious adalah orang yang care. Caring dalam praktik keperawatan dapat dilakukan dengan mengembangkan hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Pengembangan hubungan saling percaya tersebut dapat diterapkan dalam bentuk komunikasi nutuk menjalin hubungan dalam keperawatan. Perawat bertindak dengan cara terbuka dan jujur. Empati berarti perawat memahami apa yang dirasakan pasien. Ramah berarti penerimaan positif terhadap orang lain yang sering diekpresikan melalui bahasa tubuh, ucapan tekanan intonasi suara, sikap terbuka, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Kesimpulan Teknologi terus berkembang bahkan semakin maju dengan kecepatan tinggi. Untuk idealnya teknologi maju sebaiknya mudah terjangkau, tidak menyebabkan jurang kesenjangan, semakin murah, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, diterima oleh masyarakat dan profesi kesehatan khususnya profesi perawat. Pada akhirnya para perawat perlu menemukan pendekatan yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan menyatukan semua perspektif yang UKI UNTUK NEGERI 122
berbeda, untuk dapat mengintergrasikan diri kedalam penyediaaan perawatan dan pengambilan keputusan untuk melayani pasien, yang didukung oleh teknologi canggih dan fondasi Caring yang kuat dalam filosofi keperawatan. Hal ini dikarenakan caring tidak dapat digantikan oleh robot sebagai hasil dari teknologi canggih, untuk itu kompetensi ini wajib dimiliki oleh seluruh perawat di era revolusi 4. 0. Kemajuan teknologi sebaiknya diimbangi dengan regulasi yang adaptif, kolaboratif, menjunjung tinggi etika, edukasi kepada masyarakat, profesi kesehatan serta regulasi. Terkait kualitas perawat di Indonesia, perawatan di Indonesia memiliki kualitas yang baik dan tidak kalah dibandingkan negara-negara lainnya di Asia. Namun, perihal penguasaan bahasa masih menjadi kendala utama yang dihadapai para perawat Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Selain itu, standar kompetensi perawat dengan kualifikasi internasional juga masih belum terpenuhi. Perawat belakangan turut memiliki tantangan tersendiri di tengah globalisasi dan era digital atau industri 4. 0. Perawat saat ini harus bisa mengimbangi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang berbasis teknologi. Perawat harus melek terhadap teknologi informasi dan mengutamakan keselamatan pasien untuk peningkatan mutu layanan terhadap pasien. Di era revolusi industri 4.0 ini, kompetensi ini wajib dimiliki oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat. Referensi Asmadi, (2008), Konsep Dasar Keperawatan, Jakarta, EGC. Friedman, (2006), Sejarah Ringkas Abad 21, Yokyakarta, Dian Rakyat. Kusumohamidjojo, (2009) Filsafat Kebudayaan: Proses realisasi Manusia, Yokyakarta, Jalasutra' Potter, P. A & Perry, A. G, (2009), Fundamental Keperawatan, Edisi 7, Jakarta Salemba Medika, Sandu,C, (2012), Globalization Definition, Processes and Concepts, Journal Of national Institute Of Statistics. Tomey, AM, Alligood,MR, (2006), Nursing Teorists, Six Edition, Mosby: US Of America. Undang-Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014 HS. (2018) Tantangan Pekerjaan di Era Revolusi Industri 4.0 Semakin Meningkat, Lulusan Perguruan Tinggi Harus Dibekali Kompetensi yang Mumpuni. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. go. / UKI UNTUK NEGERI 123
MENCARI RELASI IDEAL ANTARA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA DENGAN ALUMNINYA Ied Veda R. Sitepu Dosen Fakultas Sastra Abstrak Sebagai pemangku kepentingan, alumni memainkan peran yang amat strategis dalam pembangunan dan pengembangan almamaternya. Berbagai literatur menuliskan kontribusi alumni kepada almamaternya sebagai bentuk loyalitas terhadap institusi yang telah mempersiapkan mereka memasuki fase kehidupan setelah pendidikan. Bentuk relasi ideal antara institusi pendidikan tinggi dengan alumninya terus dicari karena loyalitas alumni terhadap almamater yang terus menerus dipupuk akan memberi dampak positif bagi institusi maupun reputasi institusi di masyarakat. Universitas Kristen Indonesia yang telah menghasilkan puluhan ribu lulusan telah membina hubungan baik dengan alumninya, terutama setelah bergeraknya Ikatan Alumninya namun potensi alumni belum tergali penuh. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran relasi ideal antara institusi pendidikan tinggi dan alumninya dalam rangka pengembangan institusi, pada umumnya, dan secara khusus memberi masukan kepada UKI, dalam rangka memberi ruang lebih besar lagi bagi partisipasi aktif alumni ke dalam. Pendahuluan Alumni adalah salah satu pemangku kepentingan (stakeholders) bagi almamaternya, universitas tempat mereka pernah mengalami proses belajar di perguruan tinggi. Mereka menjadi pemangku kepentingan karena mereka pernah menjadi bagian dalam sistem pendidikan di institusi tersebut. Secara umum, di Indonesia keberadaan alumni mendapat perhatian dari almamaternya setelah dimulainya proses akreditasi program studi di Indonesia pada tahun 90an. Pada saat itu institusi pendidikan tinggi disadarkan bahwa mereka perlu menjalin hubungan dengan lulusannya dan menelusuri keberadaan mereka, mulai mereka lulus sampai karier yang ditekuni sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pendidikan tinggi kepada masyarakat. Ada tidaknya hubungan institusi dengan alumninya juga ditanya dalam instrumen akreditasi, yaitu, apakah program studi memiliki organisasi atau ikatan alumni. Rupanya penting sekali keberadaan ikatan alumni bagi almamaternya. Konon, demi mengisi instrumen, ada institusi yang langsung menghubungi beberapa alumninya untuk membentuk ikatan alumni, hanya sekedar ada dan kegiatan-kegiatan alumni masih diorganisir institusi pendidikan tinggi dan kegiatan alumni hanya berkisar di kumpul- kumpul atau temu kangen. 124
Menurut KBBI online, alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi web. id). Di dalam kata alumni terkandung makna bahwa alumni adalah lulusan, yaitu pemegang ijazah dari satu institusi; seseorang yang sudah mengenyam pendidikan di institusi tersebut dan telah dinyatakan selesai dari serangkaian proses untuk memperoleh ijazah. Universitas Kristen Indonesia (UKI) sebagai institusi pendidikan Kristen tertua di Indonesia telah menghasilkan puluhan ribu alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor industri dan telah ikut membangun negara dan bangsa Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk melihat suatu konsep hubungan ideal antara UKI dengan alumninya. Untuk itu, tulisan ini akan memberikan gambaran tentang kiprah potensi alumni dan peran alumni di alma maternya serta bagaimana mengarahkan mereka menjadi pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam memajukan alma maternya. Contoh kegiatan ikatan alumni dari berbagai institusi di Indonesia juga disampaikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran serta alumni dalam membangun almamaternya. Hubungan Alumni dan Almamaternya Secara harafiah, almamater, berasal dari bahasa Latin yang berarti nourishing mother atau generous mother, ibu yang mengasuh, atau seseorang yang memberi kehidupan (nourishment atau makanan). Bila alumni telah menerima bekal kehidupan selama mereka menuntut ilmu, maka tidaklah berlebihan bila pada saatnya di kemudian hari mereka kembali dan mengembalikan kebaikan yang diterima dalam bentuk pengabdian pada almamaternya. Alumni yang berperan aktif dalam membangun almamaternya bukanlah hal baru. Berbagai universitas besar di dunia ditopang oleh alumninya dalam pengembangan almamaternya dalam bentuk pembangunan infrastruktur sampai pemberian beasiswa bagi 'adik-adik' yang berprestasi atau bagi para dosen yang berprestasi. Mungkin kita bisa mencontoh institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat yang sejak lama sudah melibatkan alumninya dalam pembangunan pendidikan tinggi di almamaternya. Sebagai contoh alumni Universitas Stanford di Amerika memberikan kontribusi berbagai gedung dan fasilitas yang diperlukan di universitas serta berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan akademik. Plakat-plakat nama penyumbang tertempel di berbagai tempat UKI UNTUK NEGERI 125
di seputar kampus sebagai bukti kemurahan hati mereka alumni. stanford. Alumni Universitas Harvard harvard. edu/community) atau Universitas Gorge Washington alumni. gwu. edu)di Amerika juga memiliki program-program baik bagi alumni dan memperluas jejaring alumni maupun pembangunan almamaternya. Di Ateneo de Manila University, Filipina, Ateneo Alumni Association mulai berkiprah aktif di dalam kampus untuk memastikan partisipasi aktif alumni di almamaternya dan menjadi partner aktif bagi almamater untuk kepentingan alumni dan pembangunan almamater org/). Etzelmueller (2014) menyatakan dalam penelitiannya mengenai hubungan alumni dan almamaternya bahwa reputasu almamater memberikan dampak positif bagi kehidupan alumninya kelak dan dan mereka amat bangga pernah mendapat pendidikan di almamaternya. Kebanggaan yang tumbuh dalam diri alumni akan membuat alumni 'membayar' apa yang pernah diterimanya melalui berbagai kontribusi bagi alma maternya. Universitas-universitas negeri di Indonesia pun sudah mulai mengikuti jejak universitas di AS dengan melibatkan alumninya untuk mengembangkan almamaternya. Meski belum lama dikenal, penggalangan dana abadi oleh para alumni sudah mulai bergaung di beberapa universitas besar di Indonesia, seperti UGM atau ITB. Kagama atau Keluarga Alumni Gadjah Mada menjadi yang terdepan dalam pemberdayaan alumninya. Pendirian Wisma Kagama dan pusat alumni di Kampus Bulaksumur, Yogyakarta, membuktikan eksistensi alumninya di kampus dan membuktikan bahwa alumni merupakan bagian yang tak terpisahkan dari almamaternya. Kagama sendiri bervisi, "(meng)optimalisasi peran jaringan alumni dan almamater dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mensejahterakan rakyat dan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. " Dengan visinya tersebut, Kagama dalam misinya berupaya untuk salah satunya memperkokoh jaring alumninya dimanapun mereka berada ugm. ac. id/profil. php). Ikatan Alumni ITB juga telah berkembang menjadi berbagai ikatan alumni fakultas dan jurusan. Dalam melaksanakan kegiatannya, alumni juga membuat kegiatan yang masih berhubungan dengan core business ITB yaitu teknologi. Ganesha Innovation Championship Awards (GICA) yang ditujukan bagi alumni yang melakukan pengembangan masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan inspirasi dan mendorong budaya UKI UNTUK NEGERI 126
inovasi di kalangan alumni ITB. Meskipun kegiatan ini tidak bersentuhan secara langsung dengan mahasiswa atau dosen ITB, kegiatan ini mendorong para alumninya untuk bergiat di bidang inovasi, dan mengukuhkan visi ITB. Kegiatan-kegiatan alumni yang mendukung almamater, antara lain, Master Plan Pengembangan Kampus ITB 2020 Green Techno Art Campus senilai 400 juta rupiah; program konferensi UMKM yang akan berlanjut dengan program kerjasama pembiayaan & entrepreneurship LPDB, Bank Jabar, Telkom; dana riset unggulan yang diserahkan kepada ITB sejumlah 1 M untuk membiayai 10 riset dalam rangka memacu lahirnya periset ITB yang tangguh dan mendapatkan pengakuan di tingkat internasional com/). Alumni ITB juga telah banyak berkontribusi kepada bangsa dan masyarakat melalui peran sebagai birokrat, seniman, politisi dan tentunya entrepreneur. Untuk itu akan diterbitkan Buku 100 Entrepreneur Alumni ITB yang berisikan profil 100 entrepreneur alumni ITB, yang dinilai memberikan dampak paling besar bagi bangsa dan masyarakat. ITB akan menerbitkan buku ini tahun 2020 dan diharapkan buku ini akan lebih memperkuat jejaring alumni 100ganesha. com/). Kedua universitas negeri di Indonesia di atas dianggap mewakili universitas yang juga memiliki kiprah serupa dalam menggalang potensi alumninya. Institusi pendidikan tinggi lainnya juga mulai gencar memberdayakan alumninya dalam berbagai program institusi baik akademik maupun non akademik, juga untuk meningkatkan reputasi institusi di masyarakat. Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI ) Universitas Kristen Indonesia meluluskan alumni pertamanya pada tahun 1959 dan sejak itu alumni UKI berusaha untuk menghimpun alumninya dengan berbagai tujuan. Ikatan Ikatan Alumni UKI dibangun oleh Dr. Albert Hasibuan, lulusan FH UKI tahun 1967. Lama kiprah Ikatan Alumni UKI lama tidak terdengar. Pada saat UKI memasuk tahun emasnya, ulang tahun ke-50, Rektor Dr. Atmonobudi Soebagio mencanangkan revitalisasi Ikatan Alumni UKI dan mengangkat Ir. Maruli Gultom menjadi penanggung jawabnya. Kemudian pada Kongres I Ikatan Alumni UKI pada bulan Agustus 2003 di Jakarta, Ir. Maruli Gultom terpilih menjadi Ketua Ikatan Alumni UKI ke-1. Sekitar 200 utusan alumni fakultas menghadiri Kongres IKA yang menjadi titik awal kebangkitan organisasi alumni UKI. Setelah revitalisasi IKA-UKI, ikatan alumni fakultas (ikafa) pun mulai bergerak dan bahkan UKI UNTUK NEGERI 127
sekarang ikatan alumni jurusan/program studi (seperti di Fakultas Teknik dan Program Pascasarjana UKI). Seperti yang tertuang pada Garis-garis Besar Haluan Kerja organsasi, program kerja IKA UKI sendiri terbagi atas 3 kategori: (1) pengembangan organisasi, (2) pemberdayaan alumni, dan (3) pengabdian pada almamater. Karena karakteristik berbeda, maka pemberdayaan alumni dibagi atas: pemberdayaan alumni baru/muda (baru lulus) dan pemberdayaan alumni selain alumni baru. Program kerja ini diteruskan di bawah kepemimpinan Dr. Dhaniswara Harjono, SH. , MH, MBA. Untuk menjalankan roda organisasi, pengurus memerlukan dana yang tidak sedikit dan ini lebih banyak dipenuhi oleh alumni yang menjadi donatur tetap untuk operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hingga kini, IKA UKI sudah sukses menyelenggarakan 5 kongres. Tokoh terpandang dan dikenal luas yang pernah menjadi Ketua IKA UKI adalah Dr. A. Teras Narang, SH (DPD RI dari Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah ke-12). Sekarang jabatan Ketua IKA UKI dipegang oleh Saor Siagian, SH, MH. , pengacara. Ketua dipilih dalam kongres dan tugas utamanya adalah adalah menggalang potensi alumni dan menyuarakan kepentingan alumni. IKAUKI pun menggalang dana yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk beasiswa bagi mahasiswa UKI yang berprestasi dan mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal. melalui berbagai kegiatan seperti Charity Golf Tournaments dan seniors gathering. Selain itu, IKA UKI juga berkontribusi dalam memberikan pelatihan team building bagi para dosen dan karyawan, bekerja sama dengan Yayasan Gema Kyriasa - yayasan yang didirikan oleh para alumni Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra UKI . Untuk kegiatan yang bersinggungan dengan kegiatan akademik, sejak tahun 2003, IKA UKI telah aktif mengadakan berbagai seminar yang berhubungan dengan dunia kerja dengan mendatangkan para alumni baik pakar bidang tertentu dan wirausahawan sukses untuk membagi pengalaman mereka baik kepada para alumni baru dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Ini jugalah yang menjadi cikal bakal dibentuknya Pusat Karier Universitas yang berada di bawah koordinasi Biro Kemahasiswaan dan Alumni, UKI. Keberadaan Pusat Karier sangat diperlukan untuk menjembatani para lulusan untuk masuk ke dunia kerja. Manfaat yang didapat perguruan tinggi selain untuk mengenalkan para calon lulusan ke dunia kerja, Pusat Karier juga bisa menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetansi yang diperlukan di dunia kerja (Panduan Sistem Pusat Karir Dikti 2013). Berbagai bentuk relasi ideal alumni dan almamaternya sudah ada, meski harus juga dipahami bahwa karakteristik alumni setiap institusi berbeda. Ini disebabkan berbedanya UKI UNTUK NEGERI 128
visi, misi dan tujuan institusi sehingga tiap institusi perlu menyesuaikan dengan kemampuan/kapasitas alumni masing-masing. Dari pengamatan penulis, kebanyakan ikatan alumni didorong pendiriannya karena tuntutan akreditasi. Namun institusi yang menyadari pentingnya menjalin relasi dengan alumninya melihat 'keuntungan' lain yang bisa didapatkan, bukan hanya sekedar menghadirkan alumni pada saat asesor BAN PT berkunjung. UKI telah melihat pentingnya kehadiran alumni di dalam dan meletakkan IKA UKI sebagai pemangku kepentingan yang sebenarnya. Statuta Universitas Kristen Indonesia 2016, telah mengatur hubungan UKI dan alumninya. AD/ART Yayasan UKI yang baru saja disahkan (tahun 2019) meletakkan IKA UKI sebagai partner strategis Yayasan. Ini merupakan hal yang telah lama ditunggu-tunggu. Sebagai pemangku kepentingan, alumni UKI telah banyak berkontribusi bagi almamaternya sehingga suaranya harus didengar. Berbagai literatur yang menggali hubungan almamater dan alumni mengatakan bahwa alumni berkontribusi ke almamater adalah suatu kegiatan filantrofi, mereka adalah para sukarelawan. Mengingat tidak ada lagi ikatan antara lulusan dan almamater setelah mereka menamatkan studi, maka hanya dengan kesukarelaanlah mereka kembali dan membangun almamaternya. Dalam rangka mengajak alumni dan ikut berkontribusi terhadap almamaternya, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, memastikan bahwa dalam masa studi mereka mendapatkan pengalaman belajar yang diharapkan, beraktifitas positif dalam rangka mempersiapkan mereka membangun karier setelah lulus. Ini penting sekali mengingat bahwa ketika mereka sukses maka mereka akan mengingat kontribusi institusi . Loyalitas para alumni UKI dalam membangun almamater telah disampaikan oleh para alumni yang memberikan testimoni dalam acara temu alumni dan mahasiswa baru. Salah satu testimoni adalah bagaimana mereka dibantu untuk dapat terus bertahan kuliah dengan berbagai dispensasi pembayaran uang kuliah yang diberikan institusi sewaktu studi. Bantuan mentoring system (dalam kegiatan kerohanian maupun akademis) yang diberikan oleh fakultas khususnya bagi mahasiswa yang datang dari daerah luar Jakarta dan sekitarnya. Ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan prestasi belajar dan bertahan meski jauh dari keluarga. Kehadiran mentor tidak saja membantu dalam belajar namun mengenal lingkungan dan memberi semangat untuk dapat lulus dengan baik. Bantuan beasiswa yang diupayakan institusi untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang berkekurangan juga merupakan ikatan moral yang kuat yang dijalin sejak masih berstatus UKI UNTUK NEGERI 129
mahasiswa. Sebagai institusi pendidikan tinggi Kristen yang membuka pintu bagi segala lapisan masyarakat, UKI telah memiliki berbagai program beasiswa bagi mahasiswa, yang diperoleh dari Yayasan UKI, pemerintah, perusahaan dan organisasi, maupun alumni UKI . Alumni UKI bahkan mendirikan yayasan-yayasan alumni yang khusus memberikan beasiswa bagi mahasiswa maupun membantu pelaksanaan penelitian untuk skripsi. Hal ini dinilai yang memperkuat ikatan antara alumni dengan UKI. Kedua, melibatkan alumni dalam berbagai kegiatan kampus, baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Keterlibatan alumni diperlukan almamater bahkan dalam pengembangan atau peninjauan kurikulum. Sebagai pihak yang bergerak di pasar kerja dan industri, alumni merupakan narasumber dalam mendekarkan kurikulum dengan pasar kerja. Keterlibatan mereka juga diharapkan dalam pengenalan karier di institusi . Mareka dapat membagi pengalaman meniti karier yang tidak dimiliki oleh para dosen yang sehari-hari berkutat di dalam. Melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan non akademik juga penting untuk lebih mengikat mereka secara emosional. Ketiga, recognition atau pengakuan almamater terhadap alumni. Akui keterlibatan positif alumni dalam pencapaian yang diraih oleh institusi, rangkul mereka dan jadikan mereka bagian penting dalam institusi. Akui juga pencapaian mereka dalam masyarakat sebagai bukti keberhasilan pendidikan. Jangan ragu menempatkan mereka pada posisi- posisi strategis di institusi, seperti di jajaran pembina dan pengurus yayasan. Sebagai pihak yang pernah mengenyam pendidikan di almamaternya, ikatan emosional yang telah ada perlu diperkuat dengan memberi peran strategis kepada alumni untuk berkiprah nyata di almamater. Sering kali kegagalan merangkul alumni adalah karena keengganan almamater 'diusik' oleh orang luar padahal alumni bukanlah pihak luar. Perannya tak bisa kita kesampingkan. Peran Strategis Alumni Dalam Statuta UKI tahun 2016, Pasal 65, butir (2) tertulis bahwa Alumni adalah (a) Seseorang yang telah menyelesaikan studinya atau pernah melakukan studi pada salah satu program studi di UKI; (b) Setiap alumni merupakan anggota dari Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA-UKI) dan (c) IKA-UKI merupakan satu-satunya wadah perhimpunan UKI UNTUK NEGERI 130
alumni yang bertujuan untuk membina hubungan alumni dengan almamater dalam upaya membantu institusi mewujudkan misinya. Statuta UKI tidak menjelaskan hubungan seperti apa yang diharapkan antara IKA UKI dan almamaternya, hubungan aantar lulusan dan almamaternya. Statuta Universitas Satya Wacana tahun 2000, Pasal 61 yang menegaskan bahwa "Universitas mengembangkan hubungan dengan para alumni sebagai kelanjutan hubungan yang telah terjadi selama proses pendidikan tinggi" Sementara itu Statuta Universitas Katolik Parahyangan (tahun 2016), meski alumni adalah pemangku kepentingan, ditegaskan bahwa organisasi alumni bukan merupakan bagian Universitas (Pasal 26 (ps. 2), Universitas membina hubungan dan/atau komunikasi dengan Alumni (ps 1) dan hubungan antara organisasi ikatan Alumni dan Universitas bersifat koordinatif dan kemitraan. Di Statuta IPB 2013, tercantum bahwa salah satu dari anggota Majelis Wali Amanah IPB satu orang mewakili unsur alumni yang diusulkan oleh Himpunan Alumni IPB (HA IPB). Hubungan antara Institut dengan alumni pada hakikatnya merupakan hubungan antara almamater dengan lulusan yang langgeng sepanjang masa (Ps. 82, butir (2), di butir 3 dinyatakan bahwa hubungan tersebut bersifat kekeluargaan, saling menghormati, yang dibangun atas kesamaan aspirasi untuk memajukan Institut dan memperkuat peran alumni dalam pembangunan nasional. Mendudukkan alumni sebagai pemangku kepentingan dalam suatu institusi pendidikan tinggi bukanlah tanpa alasan. Mereka adalah hasil didikan PT yang kiprahnya kemudian akan selalu dikaitkan dengan pendidikan tinggi tempat mereka menempa diri sebelum masuk ke dunia kerja. Meskipun tidak bisa juga dikatakan bahwa keberhasilan mereka adalah murni hasil tempaan tempatnya berkuliah - latar belakang sosiobiografi dan pendidikan sebelumnya juga besar pengaruhnya, namun paparan pendidikan dan pengalaman yang didapatnya sebelum masuk dalam dunia kerja memberikan dampak luar biasa dalam fase kehidupan berikutnya. Inilah yang menyebabkan pentingnya kita menjabarkan dengan jelas hubungan alumni dengan almamaternya dalam statuta, sebagai dasar hukum dari Universitas. Meskipun sudah jelas bahwa alumni adalah pemangku kepentingan, tetap harus dicantumkan dalam Statuta sebegai penegasan atas status atau privilege yang melekat padanya serta tanggung jawab yang diembannya sebagai lulusan yang harus membawa nama baik institusi dan pada saat yang tepat di kemudian hari, mereka kembali untuk "membalas budi" membantu universitas dalam pengembangannya (giving back). UKI UNTUK NEGERI 131
Gambar di bawah ini mencoba menggambarkan alumni yang hubungan ideal antara Ikatan Alumni UKI dengan almamaternya dan dengan kelompok masyarakat sekitarnya. IKA UKI adalah jembatan yang dapat menghubungkan antara UKI dengan para pemangku kepentingannya yang lain atau menghubungkan UKI dengan calon pemangku kepentingan yang dianggap dapat berkontribusi positif pada kemajuan institusi. Di samping itu, IKA UKI dapat menjadi nara sumber maupun kontributor bagi pengembangan akademik, pembinaan mahasiswa dan alumni, dan juga agen promosi efektif kepada masyarakat luas. UKI dapat menjadikan IKA UKI sebagai partner/rekan dalam pengembangannya. Dalam pengamatan, partnership selama ini telah berlangsung sudah harus masuk dalam tahap nyaman, artinya, masing-masing pihak sudah memahami bahwa almamater menjadi bagian dari target program kerja IKA UKI dan bertugas untuk memotivasi dan meningkatkan kecintaan para alumni kepada almamater untuk mendukung pengembangan universitas. Gambar Hubungan Ikatan Alumni dengan Almamaternya Program bersama UKI dan IKA UKI Bagian di atas telah menjelaskan relasi ideal IKA UKI dengan UKI, namun sebelum membuat program-program kerja bersama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut : UKI UNTUK NEGERI 132
1. Alumni berada di luar struktur organisasi UKI, namun fungsinya sebagai pemangku kepentingan memberikan peluang baginya untuk ikut terlibat dalam pengembangan UKI; 2. Hubungan UKI dan IKA UKI bersifat interdependent, yaitu hubungan yang saling bergantung antara satu dengan lainnya. Alumni memerlukan almamater karena almamaterlah identitas atau jati diri para alumni, dengan kata lain almamater berjasa bagi alumni untuk fase kehidupan berikutnya; sementara UKI memerlukan alumninya sebagai bukti eksistensinya sebagai institusi pendidikan tinggi di masyarakat. 3. Meletakkan posisi alumni (dalam hal ini organisasi ikatan alumni) sebagai pemangku kepentingan secara legal, yang tidak saja tercantum dalam statuta universitas namun menjelaskan kedudukan alumni dan apa yang diharapkan dari alumni untuk pengembangan UKI, almamaternya; Alumni, melalui IKA UKI, diminta untuk berkontribusi positif dalam rangka pengembangan UKI, mulai dari promosi untuk rekrutmen mahasiswa baru maupun promosi alumni kepada industri, konsultansi kebijakan dan pelaksanaan aktivitas akademik serta non akademik; Kegiatan-kegiatan IKA UKI di UKI dirancang dalam rangka mengeratkan hubungan alumni dengan almamaternya pada tahap awal sudah ada dan perlu digalakkan kembali dan dibagi atas program jangka pendek dan jangka panjang seperti di bawah ini: Program Jangka Pendek 1. Forum komunikasi antar alumni. Kegiatan konkretnya antara lain: (a) reuni atau alumni gathering lainnya, (b) pertemuan ilmiah alumni seperti seminar atau workshop yang membahas topik-topik tertentu yang berhubungan dengan bidang studi, dengan audiens terbatas (yang sebidang) atau dengan topik yang lebih luas dan bisa diikuti oleh alumni lintas fakultas/program studi, (c) olahraga, pentas seni yang melibatkan alumni yang memiliki hobi yang sama. Pertemuan-pertemuan semacam UKI UNTUK NEGERI 133
134 ini akan memperkuat jejaring alumni dan membantu alumni baru untuk masuk ke jejaring yang dimiliki seniornya; 2. Bantuan advokasi, konsultansi dan teknis bagi almamater yang melibatkan alumni dengan spesifikasi dan pengalaman panjang di bidang tersebut. Sebagai contoh, pengembangan divisi pemasaran di universitas bisa mendapat bantuan konsultansi dari alumni yang telah berpengalaman di bidang humas atau program-program ekstrakurikuler mahasiswa, seperti olah raga atau lainnya mendapat bantuan pelatihan dari para alumni yang berprofesi sebagai atlet; 3. Bantuan pengenalan karier bagi mahasiswa dan lulusan baru. Dengan target yang sangat spesifik, alumni digalang untuk aktif membantu juniornya dalam mengenalkan mereka pada karier dan bagaimana meniti karier di bidangnya. Kegiatan ini diharapkan bekerja sama dengan Pusat Karier UKI; 4. Mengundang alumni perseorangan maupun kelompok untuk menjadi orang tua asuh bagi mahasiswa maupun pengembangan kegiatan olahraga di UKI. 5. Promosi UKI di kalangan alumni; promosi UKI di kalangan profesional (dalam aktivitas profesional mereka), dll. 6. Membantu penyediaan fasilitas pembelajaran yang diperlukan oleh prodi, seperti alat-alat laboratorium, fasilitas pembelajaran lain bahkan perbaikan kelas. Program Jangka Panjang 1. Program pengumpulan dana abadi untuk universitas yang tujuannya sudah ditetapkan sejak awal. Mengumpulkan dana abadi untuk keperluan beasiswa mahasiswa atau dosen. Pos keuangan ini disimpan dan hanya bisa diambil keuntungan (bunga)-nya. IKA UKI dan universitas mengelola bersama penggunaannya. Program pengumpulan dana masih menimbulkan pro-kontra karena program ini belum tersosialisasikan dengan baik. 2. Pembangunan infrastruktur. Universitas tak dapat menjalankan fungsi pelayanannya dengan prima tanpa dukungan infrastruktur yang UKI UNTUK NEGERI
135 memadai dan mutakhir. Alumni bisa diajak turut ambil bagian dalam menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur ini dapat menjadi kerja sama antara IKA UKI dan UKI (seperti gedung GWS) atau diberikan sebagai hibah oleh alumni kepada UKI. Penamaan gedung dan infrastruktur lain sumbangan alumni didedikasikan bagi penyumbang. Kesimpulan dan Rekomendasi Keberadaan alumni sangat strategis dalam pengembangan UKI. IKA UKI sebagai pemangku kepentingan internal dari UKI perlu diajak untuk memikirkan pengembangan UKI secara menyeluruh. Porsi keterlibatan alumni melalui IKA UKI di dalam UKI perlu ditetapkan oleh UKI dan disepakati bersama demi kemajuan UKI. Penghargaan yang layak atas keterlibatannya di almamater perlu dipikirkan bentuknya agar dapat terpublikasi baik di lingkungan sivitas akademika UKI maupun masyarakat luas. Hubungan yang baik antara UKI dan alumninya akan menularkan energi positif kepada masyarakat sehingga citra UKI dapat terangkat dan eksistensi UKI di masyarakat juga terjamin. Selama ini IKA UKI telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada almamaternya, sehingga ke depannya diharapkan hubungan IKA UKI dan UKI dapat terus ditingkakan. Untuk itu, tulisan ini merekomendasikan beberapa hal di bawah ini: 1. Melihat strategisnya posisi IKA UKI namun kedudukannya berada di luar struktur Universitas, maka UKI perlu juga mendukung upaya mendudukkan Ketua Ikatan Alumni UKI sebagai bagian dari board of trustee UKI atau Dewan Pembina Yayasan UKI (ex officio); 2. Melibatkan IKA UKI dalam rangka menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk kepentingan promosi penerimaan mahasiswa maupun pencitraan UKI. 3. Memberikan ruang bagi bagi kelompok-kelompok alumni, baik alumni prodi, fakultas, maupun DPP untuk menjalankan berbagai kegiatan alumni yang bersifat insidentil ataupun rutin di kampus. 4. Mempublikasikan dan memberikan penghargaan yang layak bagi para alumni, baik perorangan dan kelompok yang telah berkontribusi terhadap kemajuan UKI. UKI UNTUK NEGERI
Referensi Etzelmueller, Kristen L. (2014). Organizational Identification in Alumni Relations College of Professional Studies Professional Projects. Paper 71. Gultom, Maruli. (2003). "Menuju Alumni UKI sebagai Aset Bangsa. " Dalam Sitepu, Ied Veda (Ed. ). Agar Semua Menjadi Baru: 50 Tahun Universitas Kristen Indonesia. Jakarta: UKI Press. Hawkins, Alfred G. dan Katherine M. Frohoff. "Promoting the academy -the challenges of marketing higher education". Research in Higher Education Journal. aabri. com/manuscripts/10440. pdf. Akses 3 Maret 2020 Idrus, Nirwan. (1999). Toward quality in higher education in Indonesia. Quality Assurance in Education, 7 (3). Malaysia: MCB University Press, pp 134-140. Mainardes, Emerson Wagner, Helena Alves, Estrada do Sineiro. 2010. "Exploratoty Research on the takeholders of a University. " Journal of Management and Strategy, Vol 1. No. 1. Sitepu, Ied Veda Rimrosa, 2011. Competencies of Higher Education Graduates: A Case of Universitas Kristen Indonesia. Dissertation. Kassel: University of Kassel Tadjudin, MK. (2001). Establishing a Quality Assurance System in Indonesia. International bc. Higher edu/bc_org/avp/soe/cihe/ newsletter/News25/text009. htm Education, Fall 2001. Internet URL: Panduan Sistem Pusat Karir Dikti 2013 Statuta IPB (2013) Statuta Universitas Kristen Indonesia (2016) Statuta Universitas Satya Wacana (2000) Statuta Universitas Parahyangan (2016) org/ (akses 3 Maret 2020) com/ (akses 2013) alumni. ugm. ac. id (akses 2013) ku. 100ganesha. com/ (akses 3 Maret 2020) facebook. (akses 3 Maret 2020) UKI UNTUK NEGERI 136
KESIAPAN ANAK BINAAN DALAM MENGHADAPI PROSES INTEGRASI DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI KONSEP DIRI DAN ORIENTASI MASA DEPAN Daniel Polii, Siska Widora Dan Debora Theresia Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Abstrak Konsep diri adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya berdasarkan enam area yang spesifik. Konsep diri memiliki keterkaitan terhadap gambaran perilaku yang akan dilakukan pada masa mendatang berdasarkan kemampuan yang dimilikinya atau disebut juga sebagai orientasi masa depan, yang memiliki tiga tahap yaitu motivasi, perencanaan, dan evaluasi. Konsep diri dan orientasi masa depan menjadi isu yang penting, khususnya anak yang sedang menjalani masa tahanan di LPKA karena diharapkan anak yang mengikuti program pembinaan memiliki keterampilan sebagai bekal ketika sudah bebas nanti. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan program pembinaan LPKA, sehingga anak binaan dapat memiliki hidup yang lebih baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik criterion sampling dalam pemilihan partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satu dari dua partisipan memiliki konsep diri dan orientasi masa depan yang sudah baik karena sudah mampu melakukan evaluasi diri dengan baik dan mengetahui apa yang akan dilakukan di masa mendatang, khususnya setelah bebas nanti . Sedangkan, pada partisipan kedua, konsep diri yang dimilikinya masih perlu ditingkatkan dan orientasi masa depannya pun masih belum terlihat jelas, apa yang akan dilakukan. Pendahuluan Kasus tindak kejahatan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2017), jumlah kasus tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia pada bulan Juni 2017 sebesar 2. 577 anak. Jumlah anak laki-laki yang menjadi pelaku sebanyak 2. 536 anak, sedangkan anak perempuan sebanyak 41 anak. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada bulan Juni tahun 2016 yaitu sebesar 2. 360 anak, dengan 2. 312 anak laki-laki dan 48 anak perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa seorang anak yang dikenakan hukuman pidana adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Usia tersebut termasuk masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa atau disebut juga sebagai masa remaja (Santrock, 2011). Pada masa remaja, individu mudah terjerumus pada kasus tindak pidana UKI UNTUK NEGERI 137
karena ketidakmampuan remaja mengontrol emosi yang cenderung berisiko mempengaruhi remaja terlibat dalam kasus pidana (Trihastuti, 2006). Tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja antara lain narkotika, pencurian, penganiayaan, tawuran, pengeroyokan, pembunuhan, penyalahgunaan senjata tajam atau senjata api dan bahan peledak, serta pelecehan seksual (Yulianto & Ernis, 2016). Remaja yang terbukti melakukan tindak pidana akan menjadi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya akan ditulis LPKA). LPKA dibentuk untuk menangani anak yang terlibat masalah hukum melalui pembinaan untuk meningkatkan kualitas hidup yang mencakup pengembangan aspek kerohanian, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, dan kesehatan jasmani anak binaan. Tujuan dilakukannya pembinaan adalah untuk mencegah anak terlibat kembali dalam masalah hukum, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, memulihkan keadaan psikologis anak, hidup dengan baik dan bertanggungjawab (Yulianto & Ernis, 2016). Salah satu LPKA yang terdapat di Indonesia berada di kota Tangerang, yakni LPKA Pria Tangerang. LPKA Pria Tangerang merupakan salah satu lembaga pembinaan yang telah mengikuti aturan Undang-Udang No. 11 tahun 2012, yakni lembaga pembinaan khusus anak yang telah memisahkan anak binaan dengan warga binaan dewasa. Selain itu, LPKA Pria Tangerang merupakan satu-satunya lembaga pembinaan di provinsi Banten yang jumlah penghuninya tidak melebihi batas kapasitas. Hal ini dapat dilihat bahwa LPKA Pria Tangerang memiliki kapasitas sebesar 220 anak, namun berdasarkan data terakhir per bulan Oktober 2019 jumlah remaja yang berada di LPKA Pria Tangerang sebanyak 107 orang, dengan pembagian 15 anak berstatus anak tahanan dan 92 anak berstatus anak binaan (Sistem Database Pemasyarakatan, 2019). Oleh karena kedua hal tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada LPKA Pria Tangerang. Saat remaja terlibat masalah hukum dan harus menjalankan masa hukumannya di dalam LPKA, maka anak tersebut memiliki berbagai konsekuensi yang harus dihadapi, seperti mengalami berbagai perubahan situasi dan kondisi. Perubahan situasi dan kondisi yang paling terlihat adalah ruang gerak dalam melakukan suatu hal. Ketika di luar LPKA, remaja dapat melakukan berbagai hal tanpa memikirkan peraturan-peraturan yang ada. Sebaliknya, ketika di dalam LPKA, anak tersebut akan diatur dengan berbagai peraturan sehingga remaja tidak dapat bergerak bebas karena harus mematuhi peraturan yang ada. UKI UNTUK NEGERI 138
Konsekuensi lainnya yang harus dihadapi oleh remaja saat berada di LPKA adalah rentan dirundung (bully) oleh teman yang lebih senior dan petugas LPKA. Bentuk rundung yang dialami oleh anak binaan adalah berupa bentuk fisik dan verbal (intimidasi dan ejekan), pemalakan uang atau barang, dan tekanan lain seperti harus mengikuti perintah anak binaan yang sudah lebih lama berada di LPKA (Chendana, 2017). Adapun anak binaan yang masih berada di tingkat bawah ("jabatannya"), selalu dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti mencuci baju ataupun beresin kamar oleh anak binaan yang lebih senior. Apabila konsekuensi yang dihadapi oleh anak binaan tidak ditangani dengan tepat, maka memiliki potensi terhadap dampak psikologis selama menjalani masa hukuman di LPKA seperti sulit beradaptasi, tingkat stres dan depresi yang tinggi, kurang mendapatkan perhatian, dan sulit mengontrol emosi (Ruspitaningtyas dalam Bisono, 2015). Kemudian dampak selanjutnya adalah anak akan menarik diri dari lingkungan, tidak bersemangat, apatis, dan mengalami depresi (Hestyanti dan Feronica, 2015). Selanjutnya, ketika dampak psikologis tidak ditangani dengan tepat maka akan menimbulkan pengaruh negatif pada masa perkembangannya di masa mendatang. Oleh karena itu, pihak LPKA pun mengadakan program pembinaan dengan harapan dapat mengurangi dan mengatasi dampak yang dialami oleh anak binaan. LPKA Pria Tangerang memiliki berbagai program pembinaan bagi para anak binaan, seperti pendidikan formal dan non formal serta kegiatan keagamaan. Pendidikan formal di LPKA terdiri dari tiga jenjang, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program pendidikan non formal seperti memasak, mengurus administrasi kantor, sedangkan kegiatan keagaaman seperti sholat, mengaji, ataupun kebaktian. Di sisi lain, pelaksanaan program pembinaan di LPKA Pria Tangerang masih memiliki berbagai kendala seperti pembina yang kurang memahami permasalahan anak, serta sarana dan prasana yang kurang memadai dikarenakan minimnya partisipasi dan bantuan dari pihak luar (Cahyaningtyas, 2015). Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program pembinaan masih kurang rutin dan hanya mengikuti jadwal dari pihak penyelenggaranya. Salah satu contohnya adalah kegiatan otomotif yang masih jarang dilakukan. UKI UNTUK NEGERI 139
Ketika program pembinaan kurang berjalan maksimal, maka harapan untuk dapat mengurangi dan mengatasi masalah dampak psikologis yang dialami anak binaan pun tidak berjalan dengan maksimal pula. Oleh karena itu, maka akan berpengaruh terhadap masa perkembangannya, seperti anak binaan merasa takut terhadap pandangan masyarakat, akan apa yang sudah dilakukan sehingga menarik diri dari dari lingkungan. Menurut Dijk, Branje, Keijers, Hawk, Hale, dan Meeus (2014), salah satu aspek penting dari perkembangan remaja adalah penilaian akan diri sendiri. Konstruk psikologi yang membahas penilaian akan diri sendiri adalah konsep diri. Bracken (2009) mendefinisikan konsep diri sebagai penilaian individu terhadap dirinya sendiri, baik secara positif atau negatif. Penilaian individu dihasilkan melalui berbagai pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Melalui pengalaman, individu dapat melihat kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat memberikan penilaian akan kemampuannya. Kemudian, melalui interaksi dengan lingkungan sosial, maka individu individu dapat memberikan penilaian akan dirinya berdasarkan umpan balik yang diterima. Oleh karea itu, konsep diri yang dimiliki oleh individu bersifat unik, yakni berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri bagi masing-masing individu itu sendiri. Menurut Bracken (2009), terdapat enam dimensi pokok yang membantu dalam pembentukan konsep diri individu, yaitu dimensi konsep diri afektif, penilaian individu akan perasaannya selama berada di LPKA; dimensi konsep diri sosial, penilaian individu saat berinteraksi dengan orang lain; dimensi konsep diri kompetensi, penilaian individu akan keterampilan yang dimiliki; dimensi konsep diri akademik, penilaian individu akan pendidikannya; dimensi konsep diri keluarga, penilaian individu akan keluarganya; dan dimensi konsep diri fisik, penilaian individu akan kondisi tubuhnya. Penilaian dilakukan individu berdasarkan keenam dimensi tersebut, kemudian individu dapat mempersepsikan kemampuan yang dimiliki pada masing-masing dimensi sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkah laku yang akan dilakukan pada masa mendatang (Bracken, 2009). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat terlihat bahwa konsep diri individu memiliki keterkaitan dengan gambaran perilaku yang akan dilakukan di masa depan sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki. Gambaran perilaku dalam konteks masa depan disebut juga sebagai orientasi masa depan (Nurmi dalam Nugrahawati, 2009). Orientasi masa depan dapat membantu individu untuk membentuk sebuah tujuan yang ingin dicapai. Umumnya tujuan yang dicapai adalah sebuah tujuan yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Nurmi (dalam Seginer, 2009), orientasi masa depan UKI UNTUK NEGERI 140
memiliki tiga tahap dalam merancang dan melaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu motivasi, perencanaan, dan evalusi. Oleh karena itu, konsep diri dan orientasi masa depan menjadi isu yang penting dan berguna dalam perkembangan anak, khususnya anak yang sedang menjalani masa tahanan di dalam LPKA. Hal ini dikarenakan ketika individu memiliki orientasi masa depan, maka perilaku individu tersebut akan lebih terfokus atau tearah pada suatu hal yang ingin dicapai, sehingga individu menjadi lebih peka terhadap proses mengevaluasi diri sendiri, akan kelebihan dan kekurangan serta apa yang masih perlu ditingkatkan dan dilakukan ke depan. Pada LPKA, pelaksanaan program pembinaan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan, melalui program pembinaan dapat membantu meningkatkan anak binaan memiliki kemampuan dan karakter yang baik ketika sudah bebas dari masa hukumannya. Metode Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Yin (2011), metode kualitatif digunakan ketika penelitian ingin mencoba menggambarkan pengalaman sekelompok orang dalam dunia nyata secara mendalam, menemukan bagaimana individu untuk mengatasi masalah dan bertumbuh di lingkungan tersebut. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan naratif. Pendekatan naratif memperoleh data melalui pengumpulan-pengumpulan pengalaman yang diceritakan oleh subjek, mencari makna dari pengalaman (hubungan interpersonal dengan teman maupun dengan pihak institusi) yang diceritakan oleh subjek, dan melaporkan hasil dari pengalaman subjek tersebut (Cresswell, 2012). Selain itu, penelitian kualitatif memberikan kesempatan pada peneliti untuk melakukan probing, elaborasi, dan klarifikasi (Creswell, 2012). Konsep Diri Konsep diri adalah penilaian yang dilakukan oleh individu dengan bersifat subyektif berdasarkan pengalaman dan situasi yang dialami individu tersebut. Pengalaman dan situasi yang dialami individu dilihat melalui dimensi konsep diri afektif, konsep diri sosial, konsep diri kompetensi, konsep diri akademik, konsep diri keluarga, dan konsep diri fisik (Bracken, 2009). UKI UNTUK NEGERI 141
142 Orientasi Masa Depan Secara teoritis, orientasi masa depan memiliki definisi yakni gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya untuk berpikir ke arah masa depan dan memungkinkan individu untuk menentukkan tujuan-tujuannya dan mengevaluasi sejauh mana tujuan tersebut dapat direalisasikan (Nurmi dalam Nugrahawati, 2009). Kriteria Partisipan Pada penelitian ini, partisipan yang akan dilibatkan memiliki kriteria antara lain : 1. Anak binaan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang. Alasan peneliti melibatkan anak binaan karena mempertimbangkan anak binaan telah mampu beradaptasi dengan lebih baik dibandingkan dengan anak tahanan. 2. Berusia maksimal dua puluh tahun. Peneliti ingin melihat gambaran konsep diri dan orientasi masa depan pada remaja di LPKA. Menurut teori perkembangan dalam Santorck (2011), batas usia remaja adalah dua puluh tahun. 3. Masa bebas kurang dari satu tahun. Alasan peneliti melibatkan anak binaan yang masa bebasnya kurang dari satu tahun karena peneliti mempertimbangkan anak binaan telah memikirkan apa yang akan dilakukan setelah bebas nantinya. Teknik Pemilihan Partisipan Pemilihan partisipan pada penelitian ini menggunakan metode purposeful sampling. Purposeful sampling adalah teknik pemilihan partisipan secara sengaja untuk mendalami atau memahami isu yang sedang dipelajari sehingga terarah pada fenomena yang diangkat (Creswell, 2012). Teknik purposeful sampling yang digunakan adalah criterion sampling. Melalui metode ini, partisipan dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan (Poerwandari, 2001). UKI UNTUK NEGERI
143 Jumlah Partisipan Penelitian Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif lebih menekankan pada kedalaman data serta pengalaman yang terjadi pada masing-masing partisipan sehingga jumlah partisipan yang dilibatkan dalam penelitian cenderung sedikit (Creswell, 2012). Pada penelitian ini, jumlah partisipannya adalah dua karena telah memiliki kepenuhan data atau dapat disebut juga sebagai data jenuh. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pedoman semi terstruktur. Pedoman dengan metode semi terstruktur digunakan agar partisipan dapat menyampaikan pandangan, opini, serta pengalaman masing-masing tanpa harus dibatasi oleh pilihan jawaban sehingga data yang didapat lebih kaya dan terbuka terhadap aspek lain. Adapun proses wawancara dilakukan secara bergantian, satu per satu (one-on-one interview). Pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti berupa open- ended question. Open-ended question digunakan supaya partisipan dapat memberikan jawaban terbaik mengenai pengalaman dirinya tanpa dibatasi atau dipengaruhi oleh berbagai perspektif dari luar dirinya (Creswell, 2012). Instrumen Pengambilan Data Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara. Dasar teori yang digunakan dalam penyusunan panduan wawancara ini adalah teori konsep diri milik Bracken (2009) dan orientasi masa depan milik Nurmi (dalam Seginer, 2009). Secara umum, panduan wawancara yang digunakan peneliti berguna untuk menggali pengalaman- pengalaman yang mendasari peniliai individu terhadap dirinya sendiri dan orientasi masa depan individu. Peneliti menggunakan lembar informed consent sebagai pernyataan kesediaan partisipan untuk terlibat dalam penelitian ini tanpa adanya paksaan, dan telah mengetahui tujuan penelitian serta terkait kerahasiaan data. Lembar informed consent, untuk menjaga kode etik dalam pelaksaan penelitian ini. UKI UNTUK NEGERI
Tabel Panduan Wawancara Dimensi Konsep afektif Konsep sosial Konsep kompetensi Konsep akademik Konsep keluarga diri diri diri diri diri Indikator Mampu menunjukkan emosi selama berada di LPKA mengetahui Individu kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain Memberikan penilaian akan kemampuan yang dimiliki penilaian Memberikan terhadap performa kerja di sekolah Individu melihat perhatian dari keluarga Contoh pertanyaan • Bagaimana perasaan kamu selama berada di LPK Saat kamu pertama masuk ke sini, bagaimana cara kamu berkenalan dengan teman dan para petugas? Kegiatan apa saja yang kamu ikuti di sini? Umpan balik / nasihat apa yang sering kamu dapatkan dari guru? Apakah ada perbedaan perhatian luar) dan antara dulu (saat di sekarang (di LPKA)? Konsep fisik diri Memberikan nilai terhadap bentuk tubuh Cara kesehatan tubuhnya individu menjaga Bagaimana perasaan kamu dengan kondisi tubuhmu sekarang? Bagaimana cara kamu merawat diri selama berada di sini? Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dimulai dari proses perorganisasian data (coding) kemudian melakukan interpretasi dan melakukan penulisan hasil laporan penelitian. Coding dilakukan untuk mengorganisasi dan menyusun data secara sistematis dan detail sehingga dapat memunculkan gambaran dari topik yang ingin dipelajari (Poerwandari, 2013). Proses awal dalam menganalisis data adalah mengubah data yang diperoleh dalam bentuk audio dari alat perekam menjadi bentuk tulisan dengan membuat transkrip wawancara. Setelah selesai membuat transkrip wawancara, peneliti akan membuat koding terbuka sesuai tema yang sedang dibicarakan, pada bagian samping transkrip wawancara. Kemudian peneliti mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan tema dan kategori dari dimensi-dimensi konsep diri dan orientasi masa depan. Validitas Penelitian Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data sebagai metode validitas penelitian. Peneliti melakukan triangulasi dengan cara wawancara. Proses wawancara dilakukan kepada dua petugas di LPKA Pria Tangerang. Kedua petugas tersebut memiliki UKI UNTUK NEGERI 144
hubungan cukup dekat dengan kedua partisipan. Petugas pertama merupakan petugas yang bekerja di bagian giat kerja, mewakili Sutoto. Petugas kedua merupakan guru SMK, mewakili Palevi. Hasil Dan Pembahasan Hasil Penelitian Tabel Perbandingan Dimensi-dimensi Konsep Diri Antar Partisipan Dimensi Konsep Diri Afektif Konsep diri Sosial Indikator Mampu menunjukkan emosi dalam kehidupan sehari-hari Individu berkenalan dengan orang baru Hubungan pertemanan dengan sesama anak binaan Individu terlibat dalam kegiatan yang sosial diadakan di LPKA Individu diterima oleh lingkungan LPKA Partisipan Palevi Merasa senang karena banyak dan memiliki keinginan untuk lebih bangkit menjadi baik lagi Memiliki keinginan untuk berkenalan dengan teman baru teman Tipe orang yang pemilih dalam berkomunikasi dengan teman Tidak memiliki karena dekat senang bercerita teman tidak Ikut berbagai kegiatan kecuali harian piket karena sudah memiliki "jabatan tinggi" Selalu diminta tolong untuk membantu petugas bisa melakukan dan berbagai di tugas berbagai tempat Sutoto Sudah menerima keadaan dan merasa senang karena mendapatkan pengetahuan mengalami baru perubahan sikap Memiliki keinginan untuk berkenalan dengan teman baru dan Tidak bermain dengan teman sehingga lebih menghabiskan banyak waktunya sendiri (membaca dan bekerja) Tidak memiliki teman dekat karena belum tahu sifatnya dan hanya kenal di dalam LPKA Ikut dalam kegiatan piket harian senang Kurang terlihat karena lebih menghabiskan banyak waktunya di ruang giat kerja UKI UNTUK NEGERI 145
Konsep diri Kompetensi Konsep diri Akademik Konsep diri keluarga UKI UNTUK NEGERI Individu mengetahui kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya Kebehasilan dalam pelajaran sekolah Kemudahan mendapatkan informasi Kemampuan dalam memproses informasi Aktif berkontribusi saat proses belajar berlangsung Perbedaan pola asuh sebelum dan sesudah masuk LPKA Mengikuti kegiatan termasuk tamping berbagai keterampilan menjadi Tidak ingin membuang- buang waktu hanya untuk bersantai Memiliki kemampuan di bidang otomotif sehingga berani mengajukan diri untuk mengikuti perlombaan otomotif Mendapatkan beasiswa di satu perguruan salah tinggi daerah Tangerang Sekolah di LPKA kurang mementingkan pendidikan sehingga yang terpenting anak binaan jika bersekolah adalah datang ke dalam kelas dan memakai seragam. Pelajaran yang diberikan pun tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya seperti pelajaran rantai makanan baru dipelajari di SMA sehingga dianggap terlalu mudah di bagi Tidak sudah tamat sekolah terlihat karena dengan Komunikasi ibunya tidaklah rutin dan ibunya pun memberikan kebebasan bagi Palevi untuk melakukan segala aktivitasnya tanpa menggubrisnya. 146 Hanya mengikuti beberapa kegiatan keterampilan dan menjadi tamping Agar waktu berjalan cepat sehingga tidak terasa masa hukumannya keterampilan Memiliki menjahit sempat karena bekerja di konveksi sehingga percaya diri ingin mengikuti perlombaan menjahit jika ada Berusaha menyelesaikan tugas sulit dengan bantuan dari guru membantu Guru cara memberitahukan mengerjakan tugas jika para muridnya merasa susah. mau Tidak pelajaran IPA dan IPS bisa membedakan Kurang ikut berpartisipasi dalam berdiskusi terlihat dari hanya diam saat ditanya. Komunikasi dengan ibunya tidaklah karena rutin kesibukan ibunya yang kerja dari pagi hingga sore hari
Konsep diri fisik Dimensi Motivasi UKI UNTUK NEGERI Interaksi dengan keluarga Bentuk perhatian yang diberikan oleh keluarga Perasaan atas perhatian yang diberikan Perasaan akan kondisi tubuh individu Cara individu merawat tubuhnya memperbaiki Mulai komunikasi dengan ibunya dengan cara rutin setiap menghubungi harinya. Ibunya rutin berkunjung setiap dua ke LPKA dan minggu nisehat memberikan serta memeriksa beberapa bagian tubuh Merasa bersyukur dan senang karena masih perhatian diberikan tidak walaupun mendapatkan dari ayahnya. Merasa bersyukur dengan kondisi fisik yang dimiliki saat ini tetapi tetap memiliki keinginan untuk berubah menjadi secara baik lebih penampilan Mandi sehari tiga kali, body menggunakan melakukan lotion, luluran, dan berolah raga dan berupa bermain skateboard ketika setiap harinya menjelang sholat magrib. sekali futsal Komunikasi dengan keluarga cukup dilakukan karena keterbatasan kondisi, tetap diusahakan namun untuk berkomunikasi Kakaknya rutin berkunjung ke LPKA setiap dua minggu dan memberikan sekali nisehat jarang Merasa sangat senang karena masih diberikan perhatian dan sebagai pengingat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya Merasa bersyukur dengan kondisi tubuhnya walaupun terdapat perubahan sedikit seperti kulit jadi menghitam dan kelihatan tua lebih namun tidak mengeluh. Mandi satu atau dua kali dalam satu hari, gosok gigi, sabunan, dan melakukan piket. Piket sama halnya dengan olah raga karena harus mengangkat-angkat barang. Tabel Orientasi Masa Depan Antar Partisipan Indikator Harapan atau cita-cita individu untuk pada Partisipan Palevi sebagai Bercita-cita pengusaha konveksi baju dan kedai kopi. Sutoto sebagai Bercita-cita pengusaha dan konveksi baju namun lebih ingin memiliki konveksi baju distro 147
masa mendatang Perencanaan Kegiatan yang sudah dilakukan ataupun yang dilakukan akan UKI UNTUK NEGERI Alasannya karena penghasilan yang didapat sehingga dapat hidup yang berkecukupan dan dapat memberangkatkan orangtua naik haji. Mencari kerja di tempat konveksi sembari belajar itu mengenai konveksi itu sendiri. sama mengajak kerja untuk membantu usahanya nanti Telah melakukan pencarian referensi untuk membuka usaha tersebut sudah memiliki dan rencana bentuk, nama, dan calon karyawan yang akan dipekerjakan di kedainya. Belum melakukan apa pun nyata secara dikarenakan keterbatasan situasi dan tidak kondisi yang untuk memungkinkan menabung ataupun membuat sesuatu. Rencana yang sudah pasti setelah dilakukan terbebas yakni kerja berkuliah sebagai office boy ataupun bekerjamenjadi supir salah satu dosen sembari menabung Setelah nanti dan ingin Alasannya menunjukkan kepada orangtua bisa menjadi orang sukses dan ingin memiliki yang kehidupan berkecukupan ingin pegawai yang bekerja di tempatnya tidak memikirkan tidak banyak hal yang semestinya melain bisa mengalihkan pemikirannya dengan sibuk bekerja. Belum melakukan apapun untuk mencapai cita-cita dikarenakan tersebut keterbatasan kondisi. serta ingin Ketika sudah bebas sekolah bekerja sembari untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli peralatan menjahit. Namun belum mengetahui sekolah di mana dan bekerja apa 148
Evaluasi Memberikan penilaian akan berhasil atau tidaknya dari yang dilakukan apa telah Tidak mudah membangun suatu usaha, harus dimulai dari nol sukses untuk menjadi karena membutuhkan proses tidaklah sukses Menjadi mudah harus sehingga melewati masa-masa sulit terlebih dahulu. Berdasarkan teori konsep diri Bracken (2009), dimensi pertama adalah konsep diri afektif, yaitu individu mampu menunjukkan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua partisipan memiliki emosi yang positif selama berada di LPKA meskipun di awal-awal tinggal LPKA memiliki penolakan akan kenyataannya bahwa harus tinggal di LPKA. Emosi positif yang dirasakan masing-masing partisipan adalah rasa senang. Rasa senang yang dimiliki partisipan, diperoleh dari dukungan faktor eskternal tiap individu yaitu lingkungan LPKA seperti hubungan pertemanan, memiliki berbagai kegiatan keterampilan di dalam LPKA, dan dianggap seperti tinggal di pesantren karena ada kegiatan keterampilan kegiatan rohani. Dimensi kedua adalah konsep diri sosial, yaitu kemampuan individu saat berinteraksi dengan orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Kemampuan individu saat berinteraksi dengan orang lain terlihat dari perkenalan dengan teman baru dan berinteraksi dengan teman sesama anak biaan. Palevi dan Sutoto memiliki keinginan untuk berkenalan dengan teman baru yaitu dengan bertanya secara langsung. Selain itu, terdapat perbedaan di antara kedua partisipan saat berinteraksi dengan teman sesamaa binaan. Palevi lebih cenderung tipe orang yang pemilih dalam hal berteman, ketika merasa cocok dan nyambung saat mengobrol, maka Palevi akan mau mengobrol, sedangkan ketika tidak merasa tidak cocok dan nyambung, maka akan lebih bersikap cuek. Sedangkan, Sutoto adalah tipe orang yang kurang tertarik dengan bermain atau mengobrol dengan teman. Sutoto lebih senang menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai tamping dan membaca buku. Berdasarkan interaksi dengan teman sesama binaan, kedua partisipan tidak memiliki teman dekat. Palevi mengaku bahwa dirinya tidak senang bercerita-cerita dengan siapa pun, sedangkan Sutoto tidak percaya dengan teman yang ada di dalam LPKA karena tidak mengetahui akan sikap temannya saat di luar LPKA, apakah bersikap baik atau tidak baik. UKI UNTUK NEGERI 149
Berikutnya, dimensi ketiga, yaitu individu mengetahui kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Selama berada di LPKA, kedua partisipan mengikuti berbagai kegiatan keterampilan yang berbeda-beda. Selain mengikuti berbagai kegiatan keterampilan, Palevi dan Sutoto juga menjadi tamping di kantor petugas LPKA. Palevi memiliki alasan yang berbeda dari Sutoto dalam mengikuti berbagai keterampilan. Palevi mengikuti berbagai kegiatan untuk memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin agar ketika sudah bebas dari masa tahanan, memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan, sedangkan Sutoto mengikuti berbagai kegiatan agar waktu berjalan dengan cepat sehingga masa tahanannya menjadi tidak terasa. Berdasarkan keterampilan yang diikuti dari kedua partisipan, Palevi dan Sutoto sudah memiliki kepercayaan diri dari keterampilan yang dimiliki. Palevi percaya diri dengan keterampilan otomotifnya sehingga berani mengajukan diri untuk mengikuti perlombaan, sedangkan Sutoto percaya diri ingin mengikuti perlombaan menjahit jika diadakan. Selanjutnya, dari dimensi akademik terlihat cukup menarik dikarenakan satu dari dua partisipan baru saja melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi sehingga penilaian yang diberikan akan secara menyeluruh terkait pendidikan di sekolah LPKA. Terkait keberhasilan pada pelajaran di sekolah, satu dari dua partisipan sudah terlihat bahwa memiliki keberhasilan dibanding partisipan lainnya, yakni Palevi. Palevi melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi karena mendapatkan beasiswa dari LPKA, yang dilihat dari kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Sedangkan, Sutoto keberhasilan dalam pelajaran di sekolah adalah mampu menyelesaikan tugas yang sulit meskipun dibantu dari guru. Hal ini membuktikan bahwa untuk mendapatkan sebuah informasi cukup mudah bagi para murid karena guru mau memberikan bantuan berupa petunjuk-petunjuk dalam mengerjakannya. Kemudian, Palevi pun menanggap bahwa pelajaran yang dipelajari selama bersekolah di LPKA, tidak sesuai antara materi pelajarannya dan kelasnya sehingga dianggap cukup mudah. Sutoto memiliki sikap antusiasme yang berbeda dalam mengikuti pelajaran, Sutoto cenderung pasif saat belajar di kelas dan tidak bisa membedakan antara materi dan nama mata pelajarannya. Dimensi kelima adalah konsep diri keluarga. Sebelum masuk ke LPKA, kedua partisipan memiliki orangtua yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada anak - anaknya hingga orangtua cenderung kurang terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh anak. Kemudian, selama berada di LPKA, kedua partisipan melakukan komunikasi dengan keluarganya yang berbeda-beda seperti Palevi mencoba memperbaiki komunikasi dengan UKI UNTUK NEGERI 150
ibunya dengan setiap hari menghubungi untuk memberi ataupun bertanya kabar. Sutoto berkomunikasi dengan ibunya hanya saat mendapat kunjungan dari kakaknya saja karena keterbatasan kondisi. Kedua partisipan pun memiliki bentuk perhatian yang sama dari keluarganya jika sedang dikunjung seperti memberikan nasihat dan motivasi agar dapat menjalani masa hukuman dengan baik, namun menariknya, Palevi jika mendapat kunjungan, maka beberapa bagian tubuhnya akan diperiksa oleh ibunya karena takut memiliki luka. Kedua partisipan pun merasa bersyukur dan senang atas semua perhatian yang diberikan kepadanya. Dimensi terakhir adalah konsep diri, yaitu pernilaian yang dilakukan terhadap kondisi tubuhnya. Kedua partisipan merasa bersyukur dengan kondisi tubuhnya saat ini meskipun memiliki perbedaan antara sebelum dan sesudah masuk LPKA. Adapun cara kedua partisipan dalam merawat tubuhnya yang kurang lebih memiliki kesamaan seperti mandi secara rutin, menggunakan body lotion, sabunan, sikat gigi, dan melakukan olah raga. Berdasarkan penjelasan dari keenam dimensi yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa dimensi kompetensi merupakan salah satu dimensi yang secara jelas memperlihatkan pengaruh terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh partisipan untuk masa depannya. Tindakan untuk masa depan setiap partisipan diawali dengan memiliki cita-cita. Palevi dan Sutoto memiliki cita-cita yang sama yaitu menjadi pengusaha konveksi. Selain itu, Palevi pun cita-cita untuk menjadi pengusaha kedai kopi. Secara umum, alasan kedua partisipan ingin menjadi cita-cita tersebut adalah karena faktor dari luar seperti faktor ekonomi, keluarga, dan adanya tokoh yang diidolakan sehingga mendukung partisipan untuk memiliki cita-cita tersebut. Kemudian adalah melakukan suatu kegiatan ataupun melakukan perencanaan untuk mencapai cita-cita tersebut. Palevi sudah melakukan hal kecil dalam mencapai cita-cita tersebut. Usaha yang telah dilakukan Palevi untuk membuka usaha kedai kopi adalah mencari referensi-referensi terkait membuka usaha kedai kopi. Palevi pun sudah memiliki rancangan mengenai bentuk, nama, dan calon karyawan yang akan dipekerjakan di kedainya. Palevisudah memiliki rencana apa yang akan dilakukan untuk membuka usaha konveksinya yaitu mencari pekerjaan di bidang konveksi sembari belajar kemudian Palevi akan mengajak pengusaha tersebut untuk bekerjasama dalam membangun konveksi. Usaha yang secara nyata dalam mencapai cita-cita untuk membuka usaha konveksi, belum dilakukan oleh Palevi dan Sutoto karena keterbatasan situasi dan kondisi yang UKI UNTUK NEGERI 151
kurang mendukung dibidang penjahitan. Secara umum, kedua partisipan sudah memiliki rencana apa yang akan dilakukan setelah bebas dari masa hukumannya yaitu bekerja. Palevi sudah memiliki rencana yang pasti yaitu bekerja sebagai office boy di tempat dirinya berkuliah dan menjadi supir salah satu staf perguruan tingginya sembari berkuliah. Sedangkan, Sutoto memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah namun belum tahu di mana akan bersekolah. Sutoto pun belum mengetahui akan bekerja di mana. Terakhir adalah memberikan evaluasi apa yang sudah dilakukan. Palevi dan Sutoto menyadari bahwa dalam membangun suatu usaha, tidaklah mudah. Untuk membangun usaha harus dimulai dari nol dan membutuhkan sebuah proses untuk bisa sukses membuka usahanya. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konsep diri dan orientasi masa depan pada remaja yang sedang mengikuti program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang. Berdasarkan tujuan tersebut, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah satu dari dua partisipan sudah memiliki konsep diri dan orientasi masa depan yang sudah baik, yakni Palevi. Palevi memiliki konsep diri yang sudah baik karena dapat melakukan evaluasi diri dengan baik pada enam dimensi konsep diri. Kemudian, Palevi pun sudah dapat mengetahui secara rinci dan jelas, apa yang akan dilakukan di masa yang akan mendatang, khususnya saat sudah bebas dari masa tahanannya. Selanjutnya pada partisipan kedua, Sutoto memiliki konsep diri yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan hanya tiga dari enam dimensi konsep diri yang dapat dievaluasi dengan baik, serta orientasi masa depan yang dimilikinya pun masih belum terlihat jelas, apa yang akan dilakukan di masa yang akan mendatang. Saran Berdasarkan hasil temuan, peneliti akan mengajukan beberapa saran praktis yang diharapkan dapat diterapkan di kemudian hari. Berikut beberapa saran yang dapat peneliti ajukan: UKI UNTUK NEGERI 152
1. Pihak LPKA dapat membuat sebuah survei dengan membagikan kuesioner kepada para anak binaan terkait kegiatan yang diminati sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kegiatan. Pihak LPKA juga diharapkan untuk dapat terus memberikan dampingan, motivasi, dan dukungan kepada para anak binaan karena dukungan sosial membuat anak binaan dapat memberikan penilaian yang positif terhadap dirinya dan memiliki sikap optimis. 2. Bagi pihak keluarga, akan lebih baik jika dapat rutin mengunjungi anak ke LPKA dan memberikan dukungan atau nasihat-nasihat positif kepada anak binaan. Hal ini dikarenakan peran keluarga menjadi kekuatan tersendiri bagi anak binaan. Referensi Badan Pusat Statistik. (2018). Profil Kriminalitas Remaja. Diunduh pada tanggal 03 Oktober 2019 dari bps. go. id. Bisono, S. (2015). Dinamika Resiliensi Anak yang Berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Skripsi. Jakarta: UNIKA Atma Jaya. Bracken, B. A. (2009). Positive Self-Concept. New York: Routledge. Cahyaningtyas, I. (2015). Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Restoratif Justice. Notarius, 8(2), 342-353. Chendana, N. (2017). Regilious Coping dalam Adaptasi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pria Tangerang. Skripsi: UNIKA Atma Jaya. Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Massachusetts: pearson Education, Inc. Dijk, M. P. A. V., Branje, S., Keijsers, L. Hawk, S. T. , Halle, W. W. , & Meeus, W. (2014). Self- Concept Clarity Across Adolescence: Longitudinal Association with Open Communication with Parents and Internalizing Symptoms. J Youth Adolescence, 43, 1861-1876. Hestyanti, Y. R., Feronica. (2015). Pendekatan Psikososial dalam Menentukan Kebutuhan dan Aspirasi Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang. Artikel Pengabdian Masyarakat, tidak diterbitkan. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jumlah Kejahatan di Indonesia Meningkat, 2016. (2017, Desember 13). Katada. Diunduh tanggal 23 Desemeber 2018 dari katadata. co. pada Nugrahawati, E. N. (2009). Efektivitas Program Bimbingan Karier dalam Peningkatan Orientasi Masa Depan Siswa. MIMBAR, 25, 39-48. Poerwandari, K. (2001). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta : LPSP3 UI. Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development, Thirteenth Ed. New York: McGraw-Hill. Seginer, R. (2009). Future Orientation: Developmental and Ecological Persepctives. Israel: Springer. Trihastuti, M. C. W. (2006). Status Identitas Remaja yang Terlibat Kejahatan (Penelitia Kualitatif pada Penghuni Lembaga Permasyarakatan Anak Tangerang). Jurnal Pendidikan, Psikologi dan Konseling, 4(2). UKI UNTUK NEGERI 153
Undang-undang Repubik Indonesia. (2012). Sistem Peradilan Anak. Diunduh pada tanggal 30 September 2019 dari kpai. go. Yin, R. K. (2011). Qualitative Research from Start to Finish. New York: The Guilford Press. Yuliyanto & Ernis. (2016). Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Lampiran UKI UNTUK NEGERI 154
GERAKAN FILANTROPI SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK : STUDI KEMUNCULAN PLATFORM DONASI DIGITAL WWW.KITABISA.COM Indah Novitasari, M.Si (Han) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pendahuluan Dalam sejarahnya, nilai kemanusiaan menjadi standar penting bagi berlangsungnya relasi diantara manusia dalam sebuah kelompok yaitu masyarakat hingga dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu Negara. Standar nilai kemanusiaan menjadi tolak ukur penting bagi dihasilkannya sejumlah tata aturan dan kebijakan yang mengarah pada terpenuhinya keadilan dan kesejahteraan di dunia. Nilai kemanusiaan menjadi cikal bakal konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang menilai bahwa setiap individu adalah sama, bebas dan berhak menentukan nasibnya. Begitu pula dengan tata aturan yang digagas masyarakat global spertiSsustainable Development Goals (SDGs) atau kebijakan nasional dan local yang pada dasarnya berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sebagai pengakuan akan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, pemenuhan keadilan dan kesejahteraan bukan serta merta berjalan dengan mudah mengingat ketimpangan yang sudah merajalela, kontestasi kekuasaan yang memperlemah kelompok minoritas dan tertinggal, hingga terbatasnya akses pemenuhan keadilan dan kesejahteraan karena keterbatasan peran Negara. Fenomena ini yang kemudian mendorong adanya aktualisasi kemanusiaan dalam bentuk kedermawanan yang dikenal dengan gerakan Filantropi. Filantropi saat ini menjadi sebuah realitas dalam kehidupan modern terutama di sejumlah negara maju dan berkembang. Individu dan kelompok menggunakan sumber daya pribadi untuk mendukung kegiatan yang memiliki manfaat publik seperti halnya bantuan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekspresi seni dan budaya, bantuan internasional, dan pembiayaan terhadap organiasi atau asosiasi terhadap isu yang berbeda. Kegiatan filantropis datang dalam berbagai bentuk, mulai dari kedermawanan yang bersumber dari beberapa individu hingga sumbangan kecil berupa kegiatan sukarela yang mendonasikan uang, tenaga dan waktu dari hampir semua orang, dari organisasi amal hingga yayasan swasta hingga kalangan pemberi informal. Meskipun tingkat dan struktur filantropi berbeda-beda menurut budaya dan tempat, orang-orang di setiap wilayah baik dari dari negara kaya dan miskin, demokratis dan sebaliknya, memberikan diri mereka untuk memberi manfaat bagi orang lain sebagai esensi dari filantropi (Rob Reich, 2017) UKI UNTUK NEGERI 155
156 Dalam negara demokrasi masyarakat berkomitmen pada prinsip dasar kepedulian dan perlakuan yang sama dan setara bagi seluruh warga negara. Prinsip ini dimanifestasikan ketika warga negara berada dalam hubungan yang setara satu sama lain, secara formal sama di bawah hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpertisipasi dan mempengaruhi politik. Namun demikian, bukan berarti kesetaraan menjadi hal yang menjadi realitas dalam masyarakat yang demokratis. Kebebasan dan pengakuan terhadap individu dalam sistem demokrasi mengakibatkan proporsi kekuasaan yang tidak setara sebagaimana disebutkan diatas sehingga yang kuat akan menjadi lebih kuat, sementara yang lemah yang akan tergilas. Dalam kondisi ini memungkinkan jika muncul sebuah gerakan yang hadir dengan tujuan pemerataan keadilan dan kesejahteraan yang muncul dalam gerakan filantrophi yang hadir sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian yang hadir dari kelompok yang kuat dalam merangkul yang lemah. Filantropi : wujud kemanusiaan dari masa ke masa Filantropi dan charity (donasi) merupakan dua istilah yang banyak digunakan dalam kegiatan non-profit. Kedua istilah ini sering bertukar posisi dan memiliki banyak kesamaan, namun demikian dalam berbagai karya ilmiah ditemukan sejumlah perbedaan definisi dan parktik (Dietlin, 2009). Filantropi dan charity merupakan kedua istilah yang menggambarkan suatu tindakan yang ditujukan untuk menolong orang lain atau melakukan suatu tindakan yang baik. Hal ini juga dapat dipahami sebagi tindakan atau hadiah dari sebuah upaya untuk mendukung atau mendistribusikan bantuan dengan tujuan menolong orang lain. Secara etimologis istilah Filantropi (Philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, Philos (berarti Cinta), dan Anthropos (berarti Manusia), sehingga dapat diartikan bahwa Filantropi merupakan bagian dari praktek memberi (giving), pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Perbedaan signifikan diantara kedua konsep ini adalah, charity menjadi konsep yang sering digunakan ketika seseorang ataupun kelompok memberikan bantuan secara langsung guna menyelesaikan masalah baik melalui tenaga hingga bantuan finansial yang diberikan secara langsung dengan tujuan untuk meringankan penderitaan atau memenuhi UKI UNTUK NEGERI
kebutuhan dari kelompok tertentu yang mengalami kesulitan. Sedangkan filantrophi merupakan bentuk aktualisasi dari rasa kemanusiaan khususnya cinta dan kepedulian yang memiliki tujuan untuk mengubah atau memperbaiki situasi yang ada melalui donasi maupun bantuan yang diperoleh dari penggalangan dana. Kedua definisi di atas terkesan sama, namun filantropi lebih ditekankan pada sebuah upaya untuk meningkat kemampuan (improve) sehingga akar masalah dapat diselesaikan dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama (long life). Semisal dalam mengatasi kelaparan, gerakan Filantropi akan mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemampuan agar mampu mengolah sumber daya atau menghasilkan bahan pangan sehingga dimungkinkan tidak akan terjadi kelaparan kembali, sedangkan charity lebih menekankan pada upaya singkat dan cepat semisal memberikan roti atau memberikan uang untuk membeli bahan pangan ( (Dietlin, 2009). Gerakan Filantropi sebetulnya sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno ketika sejumlah orang menyumbangkan harta bendanya untuk perpustakaan dan pendidikan. Begitu pula di zaman Mesir Kuno dimana Sebagian besar orang mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan para pemuka agama. Konsep filantropi terus berkembang seriring dengan perkembangan masyarakat, di tahun 1500-1750 filantropi menjadi gerakan yang didasari atas ajaran agama dan dominasi gereja, Selanjutnya pada tahun 1750 -1930 gerakan ini lebih banyak diidentifikasikan sebagai sebuah respon kemanusiaan pada masa terjadinya sejumlah perang. Filantropi dianggap sebagai pemberian sedekah dari kelompok bangsawan dan sebagai sebuah respon kebutuhan mendesak (John Gardner, 2006). Pada tahun 1930 - 1980, Gerakan filantropi terus berkembang menjadi lebih kompleks dan beragam sebagai akibat munculnya sejumlah peristiwa besar pada abad ini. Pertumbuhan negara-bangsa baru, ditambah dengan penurunan ekonomi global, mendorong peningkatan keterlibatan pemerintah dalam kesejahteraan sosial, yang menghasilkan redefinisi peran filantropi swasta. Krisis Perang Dunia II menyebabkan banyak dukungan untuk tentara dan warga sipil dalam bentuk uang, pasokan, dan layanan. Gerakan-gerakan sipil dan hak asasi manusia menjadi yang terdepan setelah Perang Dunia Kedua, dan organisasi-organisasi filantropi yang diorganisir masyarakat semakin mendukung tujuan dari kelompok minoritas. Kaum wanita juga memberikan lebih banyak pengaruh, mengeksplorasi berbagai strategi filantropi untuk dapat mendukung kebutuhan semua umat manusia. UKI UNTUK NEGERI 157
158 Menurut James O. Midgley (1995) dalam Tamin (2011), filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan social service (social administration), social work dan philanthropy. Filantropi dianggap sebagai salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Dalam telaah yang dilakukan Asian Development Bank pada tahun 2002, tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin yang jumlahnya naik 1 hingga 48% selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Saat ini, Gerakan Filantropi menjadi lebih modern dengan tujuan meningkatkan dan memperkuat komunitas, meningkatkan standar pendidikan, memerangi epidemi, dan memberikan bantuan kepada para korban perang dan bencana alam, melalui berbagai cara. Individu memberikan sumbangan dan sukarela. Organisasi lingkungan berusaha menangani isu lokal dan global, sejumlah yayasan mendukung kegiatan penelitian yang disejajarkan dengan kemajuan teknologi, begitu juga dengan korporasi yang berupaya untuk memberikan sumbangsih kepara masayrakat melalui program corporate social responsibility (CSR). Globalisasi dan kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi dan pengaruh bahkan mendukung filantropi berkembang pesat pada lingkungan digital, sehingga ditemukan cara baru untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus memberdayakan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari masalah. (John Gardner, 2006) Dalam penelitiannya mengenai bentuk filantropi di Indonesia, Caroline Hartnell membagi ferakan filantropi kedalam 6 (enam) jenis golongan. Gerakan filantropi dapat diklasifikasian kedalam gerakan dengan institusi secular, filantropi berbasiskan agama, filantropi dengan tujuan sosial dan keadilan, filantropi yang dikembangkan oleh sejumlah pelaku usaha, pemberian filantropi secara individu, filantropi media hingga filantropi yang didirikan sebagai bagian kepedulian yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis keluarga. (Hartnell, 2020). Keseluruhan jenis karakter gerakan ini berkembang pesat pasca reformasi dengan tipe yayasan yang dikembangkan perusahaan, kelompok maupun individu. Bahkan dalam laporan ini disebutkan bahwa di Indonesia, pemerintah memiliki banyak keterlibatan dalam mendorong terbentuknya Gerakan filantrophi contoh saja Badan Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki struktur kepengurusan dari pusat hingga ke UKI UNTUK NEGERI
kabupaten dan kota yang menjadi bentuk sinergi filantropi antara pemerintah dan masyarakat Pada World Giving Index yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundations pada tahun 2018, Indonesia menempati posisi pertama sebagai masyarakat yang paling murah hati (generous) baik dalam hal pemberian donasi, menolong orang asing maupun menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan sukarela (CAF, 2018). Sebelumnya di tahun 2017, Indonesia menempati posisi kedua, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan terkait perilaku masyarakat dalam hal "memberi" sehingga tentunya tidaklah heran jika bermunculan berbagai lembaga filantropi maupun kegiatan donasi (crowfunding) di Indonesia. Peringkat yang diperoleh Indonesia dalam world Giving Index mampu mengalahkan Amerika Serikat yang hanya berada di posisi keempat sejak tahun 2016. Artinya Indonesia mampu mengejawantahkan konsep humanity dalam aksi yang riil dibandingkan dengan AS yang sangat mengedepankan konsep Hak Asasi Manusia dimana kemanusiaan memiliki unusr penting didalamnya. Sayangnya, perilaku "murah hati" ini ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan kerangka regulasi yang mengatur dan memberikan ruang bagi gerakan filantropi yang jauh. Hal ini dikaji dalam Society's Doing Good Index pada tahun 2018 yang diluncurkan oleh the Centre for Asian Philanthropy, dimana Indonesia dan Myanmar hanya menempati posisi dua terbawah dari 15 negara di Asia (Center for Asian Philosophy and Society, 2018). Dalam kajian ini ditemukan bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah permasalahan baik dalam kerangka regulasi pengelolaan gerakan filantropi maupun donasi, transparansi dan akuntabilitas, proses perekrutan anggota maupun pengurus hingga keberlangsungan gerakan filantropi yang lebih banyak berakhir seperti donasi. Filantropi di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain di Asia Tenggara dan di tempat lain, lebih banyak didorong oleh pemberian individu, yang cenderung didasarkan pada keyakinan dan preferensi pribadi dibandingkan penilaian obyektif terhadap kebutuhan masyarakat. Para pemberi donasi atau donor sebagian besar memberikan donasi tanpa melihat keberlangsungan implikasi donasi terhadap perbaikan kualitas hidup dari masyarakat yang dituju. Keharusan memberi yang dilatarbelakangi oleh aturan keagaman misalnya lebih banyak berakhir dengan memberikan "ikan" dibandingkan "kail" kepada kelompok nelayan miskin. . Menurut laporan 2018 oleh GIIN dan Intellecap, meskipun PDB nominal Indonesia adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, indonesia masih masuk dalam kategori UKI UNTUK NEGERI 159
negara berkembang dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di peringkat ke- 113 dari 188 negara. Skor negara di bawah rata-rata regional sehubungan dengan usia harapan hidup saat lahir, tahun sekolah yang diharapkan, dan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita (PPP). Menurut Bank Dunia, meningkatnya ketimpangan pendapatan adalah tantangan sosial utama di Indonesia. Artinya, meskipun Indonesia dikategorikan sebagai negara yang mempunyai potensi gerakan filantropi yang besar, namun demikian tujuan utama Filantropi untuk mendistribusikan Keadilan sosial dan kesejahteraan belum optimal, bahkan tidak tertutup kemungkinan gerakan Filantropi hadir lebih banyak dalam bentuk penggalangan dana (charity) yang jauh lebih reaktif, minim pemberdayaan dan digunakan untuk tujuan lain dalam waktu yang singkat (short term). Gerakan filantropi di Indonesia juga selalu diperhadapkan dengan lemahnya kerangka regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas sejumlah organisasi yang menaungi gerakan filantrophi. Implementasi akuntabilitas di kalangan organisasi nirlaba di Indonesia sendiri, relatif kurang diperhatikan. Greg Rooney, Civil Society Program Advisor ACCES, menyatakan bahwa sedikit sekali perhatian dan usaha yang dilakukan untuk membentuk organisasi yang memiliki akuntabilitas. Lebih jauh lagi, belum banyak organisasi nirlaba saat ini berupaya untuk meningkatkan prosedur operasional (baik SOP maupun AD/ART) yang menjadi aturan organisasi. Terdapat resistensi atau keengganan dalam internal organisasi, terutama yang menerima bantuan dana asing, untuk melakukan perubahan internal yang signifikan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan mekanisme yang lebih baik. (Abidin & Mimin Rukmini, Kritik & Otokritik LSM,, 2004). Persoalan terkait dengan gerakan filantrophi dalam kerangka hukum juga diperparah dengan Tarik ulur pembahasan Undang-undang yayasan di Indonesia yang mengatur mengenai organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba dalam hal ini yayasan diatur secara lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pendirian, kekayaan yang dipisahkan, organ yayasam hingga sejumlah aturan yang menjadi prasayarat legalitas berdirinya yayasan. Sayangnya hingga saat ini pembahasan revisi UU yayasan masih mandek, meskipun terdapat sejumlah isu semisal tranparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan dan pemisahan kekayaan yang seringkali menjadi masalah pada organisasi nir-laba atau indikasi penggunaan yayasan sebagai Lembaga yang mudah disusupi oleh pendanaan asing atau berbagai kegiatan illegal lainnya. UKI UNTUK NEGERI 160
161 Di Amerika serikat, gerakan filantrophi nyatanya juga memberikan sejumlah permasalahan. Meskipun memiliki sistem yang dinilai sudah jauh lebih baik, Amerika Serikat juga seringkali menemukan sejumlah yayasan "bodong" yang mengatasnakam gerakan filantropi dengan jumlah lebih dari 90% dari sekitar 100.000 yayasan swasta di AS yang tidak memiliki situs web bahkan pelaporan keuangan yang dapat diakses. Bahkan sejumlah yayasan disninyalir ikut memberikan kerugian kepada negara Filantropi dan Demokrasi : Sisi Politik Gerakan Filantropi Terlepas dari sejumlah masalah yang ada terkait dengan organisasi nir-laba yang banyak menaungi gerakan filantrophi, mulai dari masalah akuntabilitas dan transparasi, keterbukaan informasi publik, keberlangsungan organisasi dan sejumlah persoalan lainnya. Dalam sisi politik terdapat sejumlah studi yang memberikan Analisa terkait dengan politik filantropi sebagai ekses dari pola perubahan yang terjadi akibat gerakan filantropi. Avila Kilmurrayyang merupakan direktur dari Community Foundation for Northern Ireland (CFNI), menyatakan bahwa Politik dan filantropi jarang ditemukan berada dalam sebuah kajian yang sama, namun demikian kedua hal ini berkaitan erat dengan perubahan sebagai sebuah tujuan akhir. Keduanya bertujuan untuk memenuhi tujuan dalam skala masif dan berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial serta sebagai perwujudan dari sebuah ide atau gagasan yang berskala besar. (Chapman, 2010) Filantropi dalam lingkungan politik telah membuktikan dirinya sebagai agen perubahan. Kekayaan ataupun sumber daya finansial diteruskan dalam bentuk penelitian dan analisis, debat, advokasi, dan kampanye dapat berdampak signifikan pada kehidupan publik. Misalnya, kampanye untuk menghapuskan perdagangan budak telah diidentifikasi sebagai salah satu pencapaian terbesar filantropi bersejarah di Inggris. Baru-baru ini, undang-undang yang melarang merokok di ruang publik dan perburuan rubah, dan reformasi kebijakan sosial yang memperkuat hak-hak perempuan, anak-anak dan orang cacat, semuanya, sampai batas tertentu, telah menjadi hasil dari donor swasta yang melibatkan diri mereka di depan umum kebijakan. Rob Reich dalam bukunya Just Giving: Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better menilai bahwa gerakan Filantropi besar merupakan sebuah proses UKI UNTUK NEGERI
pengerahan atau pencapaian kekuasaan dimana terjadi konversi aset pribadi yang berubah menjadi pengaruh publik. Asset pribadi menjadi modal sosial yang digunakan untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik terhadap isu tertentu contoh saja bagaimana gerakan filantropi berskala besar yang digalang George Soros melalui open society foundations tidak hanya mengentaskan masalah intoleransi dengan mendanai sejumlah riset atau penanganan konflik, namun demikian membentuk pandangan publik tentang bagaimana seharusnya relasi masyarakat dalam demokrasi. (Gelles, 2017) Hal yang sama juga dilakukan oleh Mark Zuckeberg selaku pendiri Facebook yang jauh lebih banyak mendonasikan kekayaannya pada bidang Kesehatan dan riset teknologi hingga 99% dari total saham yang dimiliki atau sejumlah $ 40 Milyar. Nilai fantastis ini nyatanya juga memberikan pengaruh positif tidak hanya pada bidang Kesehatan, pendidikan dan hukum, tetapi pada peningkatan nilai saham facebook dan tentunya dukungan publik. Mark berupaya untuk mengikuti pola yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bill Gates melalui yayasan yang dimiliki sejak tahun 2000 dengan memberikan pendanaan hingga $ 5,5 Milyar per tahun untuk mengentaskan permasalahan Kesehatan seperti malaria, HIV, polio hingga masalah pembangunan Pendidikan (Jack, 2019) Sayangnya dalam kajian yag dikembangkan Rob Reich, upaya kedermawanan yang dilakukan menjadi bentuk kekuatan yang sebagian besar tidak dipertanggungjawabkan, seringkali abadi, dan diuntungkan oleh pajak. Para jutawan dan kelompok kaya menuai manfaat besar bahkan dalam mempengaruhi kebijakan tanpa akuntabilitas. sementara gerakan filantropi dengan penyandang dana yang lebih kecil, atau pemberian amal biasa, akan menimbulkan masalah dimana penggalangan dana tidak berakhir secara tepat sasaran dan memperburuk ketimpangan (Reich, 2018). Gerakan filantrophi memang bisa menjadi hal yang baik, namun demikian bukan berarti bahwa dimensi moral dapat diabaikan begitu saja dalam menganalisa realita ini. Gerakan donasi yang diberikan oleh Michael Bloomberg sebesar $1,8 miliar kepada Johns Hopkins University untuk mendukung penerimaan siswa yang membutuhkan bantuan keuangan merupakan Donasi Bloomberg adalah donasi terbesar sejak tahun 2018, namun demikian keputusan Bloomberg ini juga disertai dengan ketentuan diikutsertakannya Bloomberg dalam sejumlah kebijakan internal belum lagi kewajiban seluruh civitas kampus untuk mengikuti laman dari situs ini. Artinya gerakan Filantropi diberikan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan besar yang mungkin jauh lebih banyak diterima. UKI UNTUK NEGERI 162 dapat
163 Hal lainnya yang menggambarkan keterlibatan gerakan filantropi dan politik secara langsung adalah skandal yayasan Rockefeller (Rockeffeler Foundation) yang membuktikan bahwa kekuatan politik bisa digalang dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pelibatan gerakan filantropi sebagai sumber dana sekaligus menggalang kekuatan publik dengan wajah kedermawanan. Rockefeller Foundation terbukti menjadikan elit sebagai bidak catur bagi pada penguasa (pemberi donor). Rob Reich juga menekankan bagaimana penggalangan dana yang dilakukan donor bisa saja menimbulkan ketimpangan di tempat lain seperti halnya gerakan fiantropi yang digagas oleh pendonor besar yang sebelumnya memiliki usaha yang bersentuhan dengan isu lingkungan seperti perusahaan rokok, mineral dan batu bara bahkan perusahaan teknologi yang terlebih dahulu melakukan degradasi atau menimbulkan kerusakan lingkungan, dan menggunakan pendapatannya untuk mendanai kelompok miskin sebagai bentuk ganti rugi. Gerakan Filantrophi dinilai dapat membentuk opini publik secara lebih efektif terlebih jika melibat media mainstream atau menggunakan wajah dari tokoh ternama (public figure). Di Indonesia pola kegiatan ini banyak dilakukan dengan menggunakan public figure maupun influencer yang memiliki jumlah pengikut yang fantastis. Bahkan sering ditemui bahwa penggalangan dana yang dilakukan dengan strategi seperti ini lebih banyak diminati dibandingkan dengan organisasi resmi maupun pemerintah. Kecenderungan untuk mengarahkan opini publik dapat menciderai demokrasi jika ada pengerahan modal sosial yang kontraproduktif. Hal ini terjadi pada sejumlah pendonor yang tergabung dalam jaringan Koch Brothers , yang diduga mempersenjatai Filantropi sebagai yang besar untuk merusak institus idemokrasi dan mengatur jalannya perekonomian untuk keuntungannya. Para donor menyalurkan donasi yang bebas pajak kepada kelompok dana bebas pajak untuk think tank dan kelompok advokasi untuk memperjuankan sejumlah agenda yang bertujuan melindungi asset dan kekayaan di arena politik (Collins, 2019). Terakhir, gerakan filantropi juga banyak dijadikan sebagai wadah pencucian uang yang menimbulkan kerugian bagi negara. Penyalahgunaan amal terjadi ijin yang diberikan pada organisasi amal adalah disalahgunakan baik oleh organisasi amal, oleh pembayar pajak dan donor, atau pihak ketiga, seperti penipu yang menyamar sebagai organisasi amal atau pihak yang berurusan dengan pajak untuk memalsukan pengembalian pajak yang menipu pemerintah. Rob Reich juga mengemukakan bahwa sistem pelaporan pajak yang dilakukan oleh organisasi Filantropi dilakukan dengan sistem All in sehingga yang dapat UKI UNTUK NEGERI
dapat dilacak adalah jumlah keseluruhan dari donasi tiap tahunnya. Sementara tidak ada sistem pengenaan pajak pada setiap donasi yang diberikan. Michael Dell, selaku orang terkaya di posisi ke-25 bahkan cenderung menyukai untuk berkontribusi pada filantropi yang bersifat self directed (Donor to recipient) dibandingkan membayar pajak kepada pemerintah. Hal ini tentunya merugikan negara dan donasi yang diberikan dapat diarahkan kepada tujuan yang lebih menguntungkan donor (Collins, 2019). Dalam studi terbatas, beberapa negara seperti Kanada melaporkan bahwa penyalahgunaan donasi adalah telah merugikan perbendaharaan negara berupa keringanan pajak yang disalahgunakan seperti kelebihan pembayaran klaim pengembalian uang atau klaim penipuan. Di negara lain, pelanggaran serupa dilaporkan dengan konsekuensi serius pada pajak pendapatan dan integritas sektor amal. (Organisation For Economic Co-operation And Development (OECD), 2009) Terlepas dari sejumlah implikasi negatif seperti halnya tergambar dalam uraian di atas, John Stuart Mill mengagas sejumlah asumsi peningkatan kualitas demokrasi dengan keberadaan gerakan filantrophi yaitu Pertama, gerakan filantrhopi dapat menjadi saluran redistributive dalam menyelurkan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kedua, dalam masyarakat yang demokratis seperti disebutkan pada bagian pembuka tulisan ini, gerakan filantrophi juga menjadi saluran bagi kelompok minoritas untuk memperjuangkan keadilan baik melalui mekanisme dengar pendapat, maupun mengalang dukungan yang dilakukan oleh gerakan filantrophi yang tentunya memiliki akses dan sumber daya yang lebih baik. Perbaikan terhadap kesenjangan dan ketimpangan yang dimiliki kelompok minoritas dapat menjadi prioritas bagi kelompok-kelompok filantropi melalui kerangka pemberdayaan. Dewasa ini di Indonesia, gerakan filantropi juga memberikan bantuan pada pendanaan sejumlah riset yang dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Bantuan ini berupa Dana riset, Kolaborasi program/ kegiatan riset, Kesempatan untuk menjadi konsultan dan pelaksana riset, Asistensi teknis dan penyediaan pakar riset hingga pendanaan ketersediaan Laboratorium bagi riset. Hal ini tentu sangat menguntungkan Lembaga Pendidikan maupun CSO dan peneliti, mengingat keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah, minimnya dukungan dana riset dari pemerintah untuk lembaga riset kepada sektor LSM, minimnya informasi akses dana riset dari sumber selain pemerintah dan belum adanya sinergi pemerintah dan pihak swasta dalam pembiayaan riset. (Abidin, Annisa, Hiqmah, & Tyas Wardhani Pusposari, Maret 2017). Ketiga, dalam negara demokrasi tentunya supremasi hukum menjadi hal yang penting. Keberadaan gerakan filantropi dalam bentuk yayasan dapat menjadi sebuah experiment of UKI UNTUK NEGERI 164
living yang diatur berdasarkan Undang-undang. Gerakan filantrophi menjadi sebuah sebuah sarana bagi individu untuk secara terbuka mengekspresikan pandangan istimewa tentang kepentingan publik tidak melalui aksi nyata penggalangan dana yang menjadi mekanisme penting dari kemajuan sosial. Yayasan non-profit dapat memberikan masukan khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan terhadap individu guna menjadi kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan baik bagi demokrasi maupun filantrophi. Platform Crowfunding Digital Sebagai Wujud Filantropi Modern Dan Pembentukan Opini Publik : Studi Platform Digital Kitabisa.Com Kemajuan teknologi yang ditandai dengan Internet of Things memberikan sarana bagi terciptanya komunikasi dan aktivitas diluar ruang dan waktu secara fisik. Keterhubungan yang difasilitasi oleh teknologi memunculkan aktivitas online yang mengarah pada terciptanya cybersociety. Cybersociety dikenal sebagai sebuah realita masyarakat baru yang sangat terikat dengan keberadaan ruang siber untuk melakukan berbagai dengan aktivitas seperti sosial, ekonomi, dan politik pada ruang siber. Kemudahan yang ditawarkan oleh ruang siber yang bisa menembus keterbatasan secara fisik kemudian mendorong adanya modifikasi pada sejumlah aktivitas salah satunya adalah kegiatan Filantropi yang dapat dillakukan secara digital, seperti yang dilakukan oleh ( (Hidayat, 2019). dikenal sebagai platform penggalangan dana digital (online) yang didirikan pada tahun 2013 yang diawali dengan gerakan sosial. Alfatih timur sebagai pendiri KitaBisa tergerak untuk membuat wadah yang tidak hanya ditujukan untuk menggalang dana namun demikian menjadi bagian dari proyek sosial. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 diluncurkan aplikasi KitaBisa yang semakin mempermudah pelaksanaan donasi secara online. Hingga Maret 2019, tercatat terdapat 1.831.525 pengguna aplikasi ini baik sebagai pendonor maupun penggagas proyek sosial. Kampanye yang didanai adalah sejumlah 22.401 dengan dana donasi dan zakat yang tersalurkan mencapai Rp. 637.424.986.959. (KitaBisa, 2019). Aplikasi ini juga berkolaborasi dengan perusahaan untuk melakukan kegiatan Corporate Social Responsibilty (CSR) maupun kegiatan pemasaran, Institusi pemerintahan, organisasi sosial, media massa untuk penyebaran dan penggalangan informasi maupun perorangan. Hingga Maret 2019, jumlah karyawan KitaBisa mencapai 150 orang dengan UKI UNTUK NEGERI 165
166 pendanaan operasional yang dilakukan melalui biaya administrasi pada setiap donasi yang terkumpul pada pihak yang menggalang dana di KitaBisa, kecuali untuk kategori bencana alam dan zakat yang tidak dikenakan biaya. Artinya hingga Maret 2019, KitaBisa telah memperoleh dana kurang lebih Rp 31.871.249.348,-. Total pendapatan ini tergolong cukup fantastis belum terhitung dengan sejumlah penawaran Kerjasama diluar donasi yang dilakukan oleh pihak swastsa maupun pendonor perorangan. Menurut data dari Situs penggalangan dana dilakukan untuk berbagai keperluan mulai dari produk dan inovasi, beasiswa dan Pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, sarana dan infrastruktur, karya kreatif, menolong hewan, hadiah dan apresiasi, rumah ibadah, difabel, birthday fundaraising, zakat, pant asuhan, run fur charity, modal usaga, family for rent, hingga kemanusiaan. Keragaman tema penggalangan dana ini menjadikan situs KitaBisa sebagai platform yang menarik dan mudah untuk digunakan oleh pelaksana kampanye karna dapat menarik pelaksana kampanye maupun pendonor. Menariknya dalam proses penggalangan dana ini nyatanya hanya menjadi perantara yang menyediakan fasilitas penggalangan dan mendukung pelaksanaan campaign, sementara pelaksanan proyek sosial tetap bergantung pada Donatur. Kitabisa tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan, atau informasi yang disediakan oleh campaigner, donatur, beneficiary atau pengguna lainnya. Situs atau aplikasi ini menolak kewajiban atau tanggung jawab atas kegagalan setiap campaign atau total donasi yang campaigner tetapkan apabila tidak terpenuhi. Kondisi di atas memberikan gambaran bahwa memiliki kerentanan terutama terkait dengan transparansi penggunaan dana oleh donator maupun campaigner dan implikasi penggunaan dana tersebut sebagai tujuan awal dari Gerakan Filantropi yaitu mewujudkan keadilan sosial. Jika melihat dari data sebelumnya dengan total 22.401 campaign maka hingga saat ini belum terdapat laporan pasti terkait dengan implikasi yang dihasilkan oleh sejumlah kampanye tersebut. Kriteria penggalangan dana yang luas dari menyulitkan untuk melakukan penelusuran terkait implikasi riil yang diberikan, terlebih jika menilik definisi gerakan filantropi diawal, maka seharusnya penggalangan dana yang dilakukan dapat menuntaskan masalah hingga pada akarnya. Salah satu kegiatan menarik yang diamati penulis dalam pelaksanaan crowfunding melalui adalah penggalangan dana kemanusiaan dengan tujuan kampanye hingga ke Suriah, Yaman, Gaza dan bagi pengungsi Rohingya. Jumlah santunan yang diberikan tercatat mencapai lebih dari Rp. 1 Milyar dengan pengggalang dana (donator) UKI UNTUK NEGERI
dari berbagai pihak. Contoh saja penggalangan dana untuk program Bangun Wisma Yatim Rohingya di Bangladesh yang berhasil mengumpulkan dana Rp. 630.673.861 dari target Rp 1.500.000.000. Penggalangan dana yang dilakukan ini dilaksanakan sejak tahun 2017 dan tidak memiliki batas waktu penggalangan. Dalam aplikasi pihak penggalang dana memberikan laporan berupa foto bangunan yang merupakan asrama bagi anak Yatim, namun demikian penulis belum dapat menemukan laporan penggunaan dana secara rinci dari donator terkait. Realita proses penggalangan dana ini menurut penulis dapat menjadi isu yang menarik dikaji mengingat meskipun adanya keterbatasan informasi megenai proses pelaksanaan kegiatan donasi sebagaimana disebutkan diatas, proses penggalangan dana tetap dilakukan dan direspon dengan baik oleh para donatur. Tercatat dalam situs penggalangan dana tetap berlangsung setiap hari dengan total donasi sejumlah Rp.1000,- hingga Rp.100.000,-. Semangat Gotong Royong dan kesukarelawanan dari masyarakat Indonesia memungkinkan altruisme dan keinginan membantu yang besar meskipun adanya kendala tranparansi dan akuntabilitas yang menurut penulis belum cukup terpenuhi. Di sisi lain, penggalangan dana yang dilakukan dengan tema kemanusiaan ini nyatanya memiliki kekuatan yang sama bahkan melampaui kemampuan Negara dalam pemberian bantuan pada sejumlah isu internasional. Isu terkait dengan Gaza, Suriah, Yaman, Rohingnya lebih banyak disikapi dengan kebijakan atau strategi diplomasi. Sedangkan pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana dengan total Rp.2.250.000.000, - kerjasama Baznas dengan JHCO (Jordan Hashemite Charity Organization). Bantuan kemanusiaan berupa Klinik Mata (ophthalmology clinic) dan Klinik Telinga Hidung dan Tenggorokan (ear nose and throat/ENT clinic) yang diserahterimakan pada tanggal 21 April 2019 kepada MAP Yordania (Medical Aid for Palestinian Clinic) di kamp pengungsi Palestina di Talbiyah (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Sementara itu penggalangan donasi yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk pembangunan sumur wakaf di Gaza mencapai dana hingga Rp 1.354.513.620 dari target total pendanaan mencapai Rp. 2.000.000.000,-. (KitaBisa, 2019). Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama, gerakan mencapai tujuan bersama, atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Putra, 2006). Robert Misel mendefinisikan gerakan sosial sebagai perangkat keyakinan dan tindakan UKI UNTUK NEGERI 167
yang tidak terlembaga, yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau mengalangi perubahan dalam masyarakat (Misel, 2004: 6-7). Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka crownfunding (penggalangan dana) melalui sebagai bentuk filantropi juga memenuhi kategori dari gerakan sosial sebagaimana dimaksud diatas. Penggalangan dana menjadi bukti aktualiasi dan konversi modal sosial yang diberikan masyarakat guna menjawab berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi oleh Negara. Hal ini sesungguhnya merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, mengingat negara demokrasi tentunya memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam pencapaian tujuan demokrasi yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi warga negara. Namun demikian, partisipasi tidak selamanya bersifat produktif, artinya dapat tercipta ruang bagi partisipasi kontraproduktif yang memungkinkan adanya gejolak dalam proses demokrasi. terlebih hingga saat ini demokrasi masih dimanifestasikan dalam "the power of majority" Simpulan Gerakan Filantrophi merupakan sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Filantrophi merupakan sebuah wujud konkrit partisipasi dalam rangka memenuhi tujuan utama dari demokrasi yaitu keadilan dan kesejahteraan. Jika pada awalnya gerakan ini dikategorikan sebagai bentuk kedermawanan, maka dalam konteks masyarakat modern gerakan ini juga menjadi bagian kritik dan kontrol terhadap pemerintah terlebih dalam pencapaian tujuan demokrasi tersebut. Kenyataan lainnya adalah gerakan filantropi kemudian muncul sebagai kekuatan dalam relasi politik negara dan mayarakat, dimana disatu sisi mendistribusikan dan disisi lain juga dan mempengaruhi posisi publik yang dimungkinkan berseberangan dengan pemerintah. Referensi Abidin, H., & Mimin Rukmini. (2004). Kritik & Otokritik LSM,. Jakarta: PIRAMEDIA. Abidin, H., Annisa, N., Hiqmah, N., & Tyas Wardhani Pusposari. (Maret 2017). Kajian Diagnostik : Pemetaan Lembaga Filantropi. Jakarta: Knoelwdgw Sector Initiative. CAF. (2018, October). from Retrieved Center for Asian Philosophy and Society. (2018). Doing Good Index 2018. Center for Asian Philosophy and Society LImited. UKI UNTUK NEGERI 168
169 Chapman, 23). philanthropy: political-philanthropy C. (2010, August Philantrophy Impact. Retrieved from Collins, C. (2019, September 11). The Perils of Billionaire Philanthropy : The ultra-rich are using philanthropic vehicles to shield their wealth - it's time Congress acted. Retrieved from The Nation: charity-inequality-taxes/ Dewanto, R. A. (2020, April 29). HUMANIZING' INDONESIA'S COVID-19 PANDEMIC Binus.ac.id: RESPONSE. response/ Retrieved from Dietlin, L. M. (2009). Transformational Philantrophy. Sudbury: Jones and Bartlett Publisher. Gelles, D. (2017, October 20). Giving Away Billions as Fast as They Can. Retrieved from The New York Times: zuckerberg-gates.html Hartnell, C. (2020). Philantrophy In Indonesia (A Working Paper). Jakarta: Philanthropy for Social Justice and Peace . Hidayat, A. A. (2019, September 20). Tesis. Platform Donasi Online dan Filantropi Digital (Kajian Aktivitas Filantropi dan Komodifikasi Kampanye Sosial melalui Surabaya: Universitas Airlangga. Jack, A. (2019, March 31). Bill Gates: Mobilising political leaders and donors. Retrieved from Financial 6917dce3dc62 times: John Gardner. (2006). National Philanthropic Trust. Retrieved from National Philanthropic Trust: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 25). Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Pengungsi Palestina di Yordania. Retrieved from Kemlu.go.id: KitaBisa. (2019, March). Tentang Kita-KitaBisa. Retrieved from Maurasse, D. (2020, May 7). State Of Planet Columbia University. Retrieved from State Of Planet Columbia University: philanthropy-coronavirus/ Organisation For Economic Co-operation And Development (OECD). (2009). REPORT ON ABUSE OF CHARITIES FOR MONEY-LAUNDERING AND. Retrieved from information/42232037.pdf> Reich, R. (2018). Just Giving: Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better. New Jersey: Princeton University Press. Rob Reich, C. C. (2017). Philanthropy in Democratic Societies: History, Institutions, Values. Chicago: University Of Chicago. UKI UNTUK NEGERI
UKI UNTUK NEGERI 170
170