Menetapkan 2 - Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); MEMUTUSKAN: 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); MEMUTUSKAN: : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sebagaimana dimaksud 6. Penyelenggara yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Pemilu adalah lembaga jdih.kpu.go.id
3 - 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, yang bertugas melaksanakan Pemilu. tetap, dan mandiri 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan. 15. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. 16. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon. 17. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD. 18. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. 19. Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu. 20. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran lembaga penyiaran komunitas, maupun swasta, lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. berlangganan penyiaran yang jdih.kpu.go.id
4 - 21. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 22. Lembaga Penyiaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. 23. Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. 24. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum usahanya yang menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. 25. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas. bidang Indonesia, 26. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi. 27. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. 28. Hari adalah hari kalender. Pasal 2 Kampanye Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. b. adil; c. berkepastian hukum; d. tertib; e. kepentingan umum; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. jujur; Pasal 3 (1) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai dengan jenis Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU jdih.kpu.go.id
5 - yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu. tahapan dan jadwal Pasal 4 Peserta Pemilu yang melaksanakan Kampanye Pemilu dengan fasilitasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pemilu. Pasal 5 (1) Kampanye Pemilu merupakan wujud dari pendidikan secara politik masyarakat bertanggung jawab. yang dilaksanakan (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu. BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE Pasal 6 (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye. (3) Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat. (4) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 7 Ketentuan mengenai program dan jadwal tahapan Kampanye Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Bagian Kesatu Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Paragraf 1 Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 8 (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas: a. pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul; orang seorang; dan organisasi penyelenggara kegiatan, b. c. yang ditunjuk oleh Pasangan Calon. (2) Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dapat menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu. jdih.kpu.go.id
6 - (3) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional. (4) Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dapat menunjuk juru Kampanye Pemilu. (5) Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program Pasangan Calon. (6) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya. Pasal 9 (1) Pasangan Calon, partai politik, gabungan partai politik, harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada: a. KPU, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat nasional; b. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota. (2) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. (3) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana formulir dimaksud pada ayat MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. (1) menggunakan (4) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. PRESIDEN DAN WAKIL Paragraf 2 Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 10 (1) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional merupakan tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik jdih.kpu.go.id
7 - Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan telah didaftarkan ke KPU serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye Pemilu. (2) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi. (3) Dalam hal dibentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota. (4) Dalam hal dibentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. (5) Dalam hal dibentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain. (6) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 11 (1) Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada: a. KPU, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional; b. KPU Provinsi, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi; dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dan/atau kelurahan/desa atau sebutan lain. c. KPU Kabupaten/Kota, untuk (2) Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil (1) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. (3) Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. jdih.kpu.go.id
8 - (4) Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 12 dan KPU Kabupaten/Kota KPU, KPU mengumumkan nama tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Provinsi, Pasal 13 (1) Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (2) Penggantian tim Kampanye Pemilu sebagaimana formulir (1) menggunakan dimaksud pada ayat MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. (3) Penggantian tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. (4) Dokumen penggantian tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan salinannya kepada: a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya; dan b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya. (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Paragraf 3 Petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 14 (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (2) Petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertugas: a. sebagai petugas penghubung Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU; jdih.kpu.go.id
9 - b. menyelenggarakan kegiatan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; c. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Indonesia dan Kepolisian Negara Republik tembusannya disampaikan kepada Bawaslu mengenai penyelenggaraan kegiatan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau d. menyebarkan bahan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bagian Kedua Kampanye Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Paragraf 1 Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Pasal 15 (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas: a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPR; b. c. calon anggota DPR; juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR; orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR; dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. d. e. (2) Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPR. (3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya. (4) Partai Politik Peserta Pemilu DPR harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu kepada: a. KPU, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat nasional; b. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat kabupaten/kota. (5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. (6) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana formulir dimaksud pada ayat (4) menggunakan MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR. (7) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (8) Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. jdih.kpu.go.id
10 - (9) Ketentuan mengenai formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Paragraf 2 Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Pasal 16 (1) Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas: a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD b. c. d. e. provinsi; calon anggota DPRD provinsi; juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi; orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi; dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. (2) Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPRD provinsi. (3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya. (4) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi kepada: a. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat provinsi; atau b. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota. (5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. (6) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana formulir ANGGOTA DPRD dimaksud pada ayat MODEL-KAMPANYE PROVINSI. (4) menggunakan PEMILU (7) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (8) Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (9) Ketentuan mengenai formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. tidak jdih.kpu.go.id
11 - Paragraf 3 Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 17 (1) Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas: a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD b. c. d. e. kabupaten/kota; calon anggota DPRD kabupaten/kota; juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh DPRD Peserta kabupaten/kota. Pemilu anggota (2) Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, anggota DPRD kabupaten/kota. dan program calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya. (4) Partai Politik Peserta Pemilu (3) Organisasi penyelenggara kegiatan anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota. (5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye. (6) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana formulir ANGGOTA DPRD dimaksud pada ayat MODEL-KAMPANYE KABUPATEN/KOTA. (4) menggunakan PEMILU (7) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (8) Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (9) Ketentuan mengenai formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU KABUPATEN/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. ANGGOTA DPRD jdih.kpu.go.id
12 - Paragraf 4 Petugas Kampanye Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. (2) Petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota bertugas: a. sebagai penghubung Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dengan KPU, KPU provinsi, atau KPU yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; kabupaten/kota b. menyelenggarakan kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; c. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dan salinan dokumen dengan pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau d. menyebarkan bahan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Bagian Ketiga Kampanye Pemilu Anggota DPD Paragraf 1 Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD Pasal 19 (1) Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPD terdiri atas: a. b. calon anggota DPD; orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD; dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD. c. (2) Calon anggota DPD harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD kepada: a. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD tingkat provinsi; atau b. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD tingkat kabupaten/kota. jdih.kpu.go.id
13 - (3) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. (4) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana formulir dimaksud pada ayat MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD. (2) menggunakan (5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (6) Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (7) Ketentuan mengenai formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (4) Pasal 20 Calon anggota DPD tidak dapat melaksanakan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Paragraf 2 Petugas Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD Pasal 21 (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPD, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPD. (2) Petugas Kampanye Pemilu anggota DPD bertugas: a. sebagai penghubung Peserta Pemilu anggota DPD dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; b. menyelenggarakan kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD; c. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Indonesia sesuai Kepolisian Negara Republik dengan tembusannya disampaikan kepada Bawaslu Provinsi mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPD; dan/atau tingkatannya dan d. menyebarkan bahan Kampanye Pemilu anggota DPD. BAB III MATERI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Pasal 22 (1) Materi Kampanye Pemilu meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; jdih.kpu.go.id
14 - b. c. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye yang Pemilu dilaksanakan oleh calon anggota DPD. perseorangan (2) Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang sesuai dengan ketentuan peraturan Nasional, perundang-undangan dan harus dijabarkan dalam program kerja pemerintah jika Pasangan Calon terpilih untuk mewujudkan secara berkelanjutan. tujuan negara (3) Selain materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon calon anggota DPRD anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan calon anggota DPD dapat menyampaikan citra diri. (4) Citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. nomor urut; dan b. foto/gambar. (5) Materi Kampanye Pemilu disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat. Pasal 23 Materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kesadaran hukum; d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat. Pasal 24 Materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), disampaikan dengan ketentuan: a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum; tidak mengganggu ketertiban umum; b. c. memberikan informasi yang bermanfaat dan d. e. mencerdaskan masyarakat; tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; tidak bersifat provokatif; dan jdih.kpu.go.id
15 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Pasal 25 Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan/atau Lembaga Penyiaran Publik. BAB IV METODE KAMPANYE Pasal 26 (1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; rapat umum; g. h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye i. Pemilu Pasangan Calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi oleh KPU, yang dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 27 (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta (lima belas) Hari setelah dilaksanakan sejak 15 ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang. jdih.kpu.go.id
16 - (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun. Pasal 28 (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan partai politik pengusul Pasangan Calon, dapat melakukan Kampanye Pemilu untuk salah satu Pasangan Calon. (2) Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan partai politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf i. (3) Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan partai politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai oleh partai politik yang bersangkutan. (4) Petunjuk teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU. Bagian Kesatu Pertemuan Terbatas Pasal 29 (1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a. (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau di gedung tertutup, dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring. (3) Peserta Kampanye Pemilu yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak: a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional; b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan c. tingkat 1.000 (seribu) kabupaten/kota. orang untuk (4) Undangan kepada peserta Kampanye Pemilu wajib memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas Kampanye Pemilu. jdih.kpu.go.id
17 - Pasal 30 (1) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. pemberitahuan tertulis Bawaslu Provinsi, dan (2) Dalam hal pertemuan terbatas dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan kepada pemberitahuan Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah. tertulis (3) Pemberitahuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU, KPU Kabupaten/Kota; dan tertulis pertemuan Provinsi, dan/atau KPU b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. Hari; b. c. d. e. tanggal; jam; tempat; Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Kampanye Pemilu; nama pembicara dan tema materi; jumlah peserta yang diundang; f. g. h. penanggung jawab; dan i. tautan. tim (5) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan: a. bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta Pemilu; dan/atau b. bahan Kampanye Pemilu. (6) Peserta Kampanye Pemilu dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Pemilu. Bagian Kedua Pertemuan Tatap Muka Pasal 31 (1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b secara interaktif. (2) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan: a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; b. di luar ruangan; dan/atau jdih.kpu.go.id
18 - c. pertemuan melalui Media Daring. (3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam terbuka (2) huruf a ruangan atau sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan ketentuan: a. gedung tertutup atau jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan. (4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya. (5) Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan tatap muka virtual. Pasal 32 (1) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. (2) Dalam hal pertemuan tatap muka dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah. (3) Pemberitahuan tatap muka tertulis pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU, KPU Kabupaten/Kota; dan Provinsi, dan/atau KPU b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. Hari; b. c. d. e. tanggal; jam; tempat; Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Kampanye Pemilu; jumlah peserta yang diundang; f. g. nama pembicara; h. i. j. tema materi Kampanye Pemilu; penanggung jawab; dan tautan. tim (5) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di halaman gedung atau tempat pertemuan. jdih.kpu.go.id
19 - Bagian Ketiga Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum Pasal 33 (1) Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c. (2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. b. brosur; c. pamflet; d. poster; e. stiker; f. pakaian; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. j. k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut kampanye selebaran; kalender; kartu nama; lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum. (4) Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e: a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter); b. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter), posisi terlipat 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 10 cm (sepuluh sentimeter); pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter); c. d. poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh sentimeter); dan stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter). e. (5) Desain dan materi pada bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. (6) Peserta Pemilu mencetak bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang. jdih.kpu.go.id
20 - (7) Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai: a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) b. c. jika dikonversikan dalam bentuk uang; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau yang harganya tetap wajar. Bagian Keempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum Pasal 34 (1) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d. (2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. c. umbul-umbul. reklame; spanduk; dan/atau (3) Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. (4) Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. Pasal 35 (1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1). (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu. Pasal 36 (1) Fasilitasi KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu. (2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait. (3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu (1) ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota. jdih.kpu.go.id
21 - (4) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu (3) ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. (5) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pemasangan Pemilu peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut. alat Kampanye (7) Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara. (8) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan. Bagian Kelima Media Sosial Pasal 37 (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e. (2) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi. (3) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. (4) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. b. c. d. tulisan; suara; gambar; dan/atau gabungan antara gambar. tulisan, suara, dan/atau (5) Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. jdih.kpu.go.id
22 - Pasal 38 (1) Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada: a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu anggota DPR; b. KPU Provinsi, untuk Peserta Pemilu anggota DPD dan anggota DPRD provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. (2) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. (3) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir: a. MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; b. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR; c. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI; d. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA; dan e. MODEL- KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD. (4) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. (5) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada: a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya; b. Kepolisian Negara Republik dengan tingkatannya; dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Indonesia sesuai c. (6) Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu. (7) Pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akun Media Sosial masih belum ditutup oleh Pelaksana Kampanye Pemilu, akun Media Sosial dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan. jdih.kpu.go.id
23 - Bagian Keenam Iklan Kampanye Pemilu Pasal 39 (1) (2) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f. Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. b. c. d. tulisan; suara; gambar; dan/atau gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar. (3) Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. (4) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak: a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio. (5) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak: a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak; b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap c. Hari untuk iklan di Media Daring; dan 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial. (6) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran. (7) Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran. Pasal 40 (1) Materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. jdih.kpu.go.id
24 - (2) Materi iklan Kampanye Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembuatan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan. Pasal 41 (1) KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat pada media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau Media Daring. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan desain dan materi iklan Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu. (3) Penyerahan desain dan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU dilakukan paling (lima) Hari sebelum penayangan iklan Kampanye Pemilu. lambat 5 (4) KPU memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama kepada Peserta Pemilu. Pasal 42 (1) Media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu. (2) Selain media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Penyiaran harus memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu. (3) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 (1) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menjual pemblokiran segmen dan/atau pemblokiran waktu untuk Kampanye Pemilu. (2) Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kolom pada media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik. (3) Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial serta jam tayang pada Lembaga Penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik. jdih.kpu.go.id
25 - (4) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu. (5) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran, serta Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain. Pasal 44 (1) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu. (2) Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial. (3) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran wajib menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. (4) (5) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. Pasal 45 Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran harus berlaku adil, berimbang, dan tidak memihak dalam menyiarkan iklan Kampanye Pemilu. Bagian Ketujuh Rapat Umum Pasal 46 (1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g. rapat umum sebagaimana (2) Tempat pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. c. d. lapangan; stadion; alun-alun; atau tempat terbuka lainnya. (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). jdih.kpu.go.id
26 - (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat. Pasal 47 (1) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus kepada menyampaikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. pemberitahuan tertulis (2) Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan kepada pemberitahuan Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah. tertulis (3) Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU, KPU Kabupaten/Kota; dan Provinsi, dan/atau KPU b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. Hari; b. tanggal; c. jam; d. tempat kegiatan; e. nama pembicara; f. g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tema materi Kampanye Pemilu; tim Kampanye Pemilu; h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan i. bermotor; dan penanggung jawab. (5) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait. Pasal 48 Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas. Pasal 49 (1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). jdih.kpu.go.id
27 - (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu. (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu anggota DPR; b. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi dan Kampanye Pemilu anggota DPD; dan c. Keputusan untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. (4) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelaksana Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu rapat umum, dengan salinannya disampaikan kepada: a. pemerintah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau pemerintah daerah setempat; b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu melalui kementerian Kabupaten/Kota; dan c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya. Bagian Kedelapan Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 50 (1) KPU melaksanakan debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian: a. 3 (tiga) kali untuk calon Presiden; dan b. 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk format rincian 5 (lima) kali dapat dilakukan perubahan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan DPR. (3) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang mengikuti debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan wajib hadir dalam debat tersebut. (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang tidak mengikuti debat Pasangan Calon karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat. jdih.kpu.go.id
28 - (5) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang tidak mengikuti debat Pasangan Calon karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU sebelum pelaksanaan debat. (6) Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) KPU berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi ketentuan 5 (lima) kali debat Pasangan Calon. Pasal 51 (1) Penyelenggaraan debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disiarkan langsung secara nasional oleh media massa elektronik melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. (2) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye Pemilu. Pasal 52 (1) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon. (2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye Pemilu tingkat nasional masing-masing Pasangan Calon. (3) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon. dan simpulan apa pun Pasal 53 (1) KPU dapat mengundang peserta dalam jumlah terbatas dalam pelaksanaan debat Pasangan Calon. (2) KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan prinsip aksesibel dalam penyelenggaraan Kampanye Pemilu. Pasal 54 (1) Materi Debat Pasangan Calon merupakan visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. memajukan kesejahteraan umum; c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d. yang ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. jdih.kpu.go.id
29 - (2) Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden mengacu pada materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2). Bagian Kesembilan Kegiatan Lain Pasal 55 (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan deklarasi atau konvensi, pentas seni, olahraga, bazar, perlombaan, dan/atau bakti sosial. (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat menetapkan suatu kegiatan setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Peserta Pemilu. BAB V PEMBERITAAN DAN PENYIARAN Pasal 56 (1) Pemberitaan dan penyiaran Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyampaikan pesan Kampanye Pemilu dan/atau berita kegiatan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat. (3) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan Kampanye Pemilu dan/atau berita kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu. jdih.kpu.go.id
30 - Pasal 57 (1) Dalam hal pemberitaan dan penyiaran kegiatan Kampanye Pemilu Peserta Pemilu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk memberikan dan memperlakukan secara berimbang. alokasi waktu yang sama (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. Pasal 58 (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran untuk penyiaran pemberitaan Kampanye Pemilu dengan siaran langsung atau siaran tunda. (2) Pemberitaan Kampanye Pemilu dengan siaran langsung atau siaran tunda dapat dilakukan oleh media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan media massa cetak dan Lembaga Penyiaran untuk menyediakan rubrik khusus dalam pemberitaan kegiatan Kampanye Pemilu. Pasal 59 Dalam hal penyiaran Kampanye Pemilu oleh Lembaga Penyiaran dapat dilakukan dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat. Pasal 60 Penyediaan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu setiap Peserta Pemilu dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 61 Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring yang melaksanakan pemberitaan, penyiaran, dan/atau iklan Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.kpu.go.id
31 - BAB VI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA Pasal 62 (1) Kampanye Pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan. (3) Pejabat untuk melaksanakan Kampanye Pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu. negara yang diberikan cuti (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu. (5) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 63 Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri. Pasal 64 (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim Kampanye Pemilu. (2) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye Pemilu yang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam waktu bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah. (3) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atas nama Presiden. jdih.kpu.go.id
32 - BAB VII KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA Pasal 65 (1) Dalam hal terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, KPU berkewajiban menyusun jadwal dan program Kampanye Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. (2) Peserta Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua terdiri dari: a. Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama; dan b. Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua. Pasal 66 (1) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dilaksanakan setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. (2) Dalam hal setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat upaya hukum oleh Pasangan Calon terbanyak ketiga maka yang memperoleh suara pelaksanaan Kampanye Pemilu putaran kedua dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dilaksanakan secara serentak oleh Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu. Pasal 67 Dalam hal dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua, ketentuan penyelenggaraan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 56 sampai dengan Pasal 61 dan Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua. Pasal 68 (1) Pasangan Calon dapat melakukan Kampanye Pemilu dalam debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h yang diselenggarakan oleh KPU. (2) Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna menajamkan visi, misi, citra diri, dan program masing-masing Pasangan Calon. jdih.kpu.go.id
33 - (3) Pelaksanaan debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU. (4) Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali pada masa Kampanye Pemilu. (5) Penyelenggaraan debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiarkan langsung secara nasional oleh media massa elektronik melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. (6) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. BAB VIII LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Pasal 69 Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 70 (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: a. b. c. tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung atau fasilitas milik pemerintah; jalan-jalan protokol; jalan bebas hambatan; sarana dan prasarana publik; dan/atau taman dan pepohonan. d. e. f. g. h. (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. Pasal 71 (1) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: a. b. c. tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung milik pemerintah; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya ketertiban umum. d. e. f. yang dapat mengganggu (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. jdih.kpu.go.id
34 - Pasal 72 (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; kegiatan dasar negara b. melakukan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar yang dan/atau bersangkutan; dan atribut Peserta Pemilu j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri. (3) Petugas Kampanye Pemilu dilarang melakukan kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa c. Keuangan; gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat lembaga nonstruktural; Aparatur Sipil Negara; e. sebagai pimpinan di f. g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; jdih.kpu.go.id
35 - h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. (5) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu. Pasal 73 Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu. Pasal 74 (1) Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Pasal 75 Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk: a. b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; tidak menggunakan hak pilihnya; c. memilih Pasangan Calon tertentu; d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e. memilih Calon Anggota DPD tertentu. Pasal 76 Dalam hal terbukti terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya. jdih.kpu.go.id
36 - BAB IX KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Pasal 77 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan daerah, pemerintah kelurahan/desa atau sebutan lain, Tentara Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Nasional Indonesia untuk memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu. kementerian/lembaga, pemerintah Pasal 78 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan daerah, pemerintah kelurahan/desa atau sebutan lain, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu. kementerian/lembaga, pemerintah BAB X SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK Pasal 79 (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu. (2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode: a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan. sesuai tingkatannya (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan. (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode: a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau c. Media Sosial, jdih.kpu.go.id
37 - yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). BAB XI SISTEM INFORMASI Pasal 80 (1) Untuk menunjang penyelenggaraan Kampanye Pemilu di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sistem informasi. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. efektivitas BAB XII PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DALAM KEADAAN BENCANA Pasal 81 (1) Dalam hal terjadi bencana pada tahapan Kampanye Pemilu, pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai tahapan Kampanye Pemilu sesuai dengan dan kesehatan, keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU. protokol keamanan, BAB XIII PEDOMAN TEKNIS Pasal 82 KPU menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 83 Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312), dinyatakan masih tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi ini. tetap berlaku sepanjang jdih.kpu.go.id
38 - Pasal 84 Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973); b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174); dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312), c. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 85 Peraturan Komisi diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI ... TINGKAT KAB/KOTA ... . TIM KAMPANYE PEMILU TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI ... TINGKAT KABUPATEN/KOTA ... . TINGKAT KECAMATAN DAN/ATAU DESA ATAU SEBUTAN LAIN/KELURAHAN... KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Nama Calon Presiden Nama Calon Wakil Presiden Nomor urut Pasangan Calon Visi Misi Program Rekening khusus dana : 1. Nomor rekening Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... 2. Nama Bank 3. Nama Pemilik Rekening Bersama ini menyampaikan nama pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu, dan organisasi penyelenggara kegiatan, akun media sosial pasangan calon *), yaitu : A) PELAKSANA KAMPANYE PEMILU: 1. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 2. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... jdih.kpu.go.id
3. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... B) TIM KAMPANYE PEMILU : 1. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 2. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 3. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... C) PETUGAS KAMPANYE PEMILU: 1. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 2. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 3. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 4. ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN: ... . 5. AKUN MEDIA SOSIAL No Jenis Aplikasi Media Sosial Nama Akun Media Sosial serta Alamat url Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN III PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE PEMILU: TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI... TINGKAT KABUPATEN/KOTA... TINGKAT KECAMATAN DAN/ATAU DESA ATAU SEBUTAN LAIN/KELURAHAN... KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Nama Calon Presiden Nama Calon Wakil Presiden Nomor urut penetapan KPU Visi Misi Program Rekening khusus dana : 1. Nomor rekening Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... 2. Nama Bank 3. Nama Pemilik Rekening Bersama ini menyampaikan penggantian nama tim Kampanye Pemilu pasangan calon*), yaitu : 1. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... : ... ... : ... ... 2. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... : ... ... : ... ... 3. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... : ... ... : ... ... jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN IV PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MODEL- KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR PELAKSANA KAMPANYE PEMILU TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI ... TINGKAT KAB/KOTA... KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Nama Partai Politik Nama urut Partai Politik Peserta pemilu Visi Misi Program Rekening khusus dana : 1. Nomor rekening Kampanye Pemilu : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... 2. Nama Bank 3. Nama Pemilik Rekening Bersama ini menyampaikan nama Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye Pemilu, Organisasi Penyelenggara Kegiatan, dan alamat Akun Media Sosial *), yaitu : A) PELAKSANA KAMPANYE PEMILU: 1. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 2. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 3. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... B) PETUGAS KAMPANYE PEMILU: 1. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... jdih.kpu.go.id
2. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 3. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN: ... ... D) AKUN MEDIA SOSIAL No Jenis Aplikasi Media Sosial Nama Akun Media Sosial serta Alamat url Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN V PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MODEL - KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI PELAKSANA KAMPANYE PEMILU TINGKAT PROVINSI ... TINGKAT KAB/KOTA... KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI Nama Partai Politik Nama urut Partai Politik Peserta pemilu Visi Misi Program Rekening khusus dana : 1. Nomor rekening Kampanye Pemilu : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... 2. Nama Bank 3. Nama Pemilik Rekening Bersama ini menyampaikan nama Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu, Organisasi Penyelenggara Kegiatan dan alamat Akun Media Sosial tersebut *), yaitu : A) PELAKSANA KAMPANYE PEMILU: 1. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 2. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 3. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... B) PETUGAS KAMPANYE PEMILU: 1. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... jdih.kpu.go.id
2. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 3. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN: ... ... D) AKUN MEDIA SOSIAL No Jenis Aplikasi Media Sosial Nama Akun Media Sosial serta Alamat url Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN VI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MODEL - KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU TINGKAT KAB/KOTA... KAMPANYE PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Nama Partai Politik Nama urut Partai Politik Peserta pemilu Visi Misi Program Rekening khusus dana : 1. Nomor rekening Kampanye Pemilu : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... 2. Nama Bank 3. Nama Pemilik Rekening Bersama ini menyampaikan nama Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu, Organisasi Penyelenggara Kegiatan dan alamat akun Media Sosial tersebut *), yaitu : A) PELAKSANA KAMPANYE PEMILU: 1. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 2. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 3. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... B) PETUGAS KAMPANYE PEMILU: 1. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... jdih.kpu.go.id
2. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 3. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN: ... D) AKUN MEDIA SOSIAL No Jenis Aplikasi Media Sosial Nama Akun Media Sosial serta Alamat url Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 2. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN VII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MODEL - KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD PELAKSANA KAMPANYE PEMILU TINGKAT PROVINSI ... . TINGKAT KAB/KOTA... KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI Nama Calon Anggota DPD Nama Provinsi Visi Misi Program Rekening khusus dana : 1. Nomor rekening Kampanye Pemilu : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... : ... ... 2. Nama Bank 3. Nama Pemilik Rekening Bersama ini menyampaikan nama Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu, Organisasi Penyelenggara Kegiatan, dan alamat Akun Media Sosial tersebut *), yaitu : A) PELAKSANA KAMPANYE PEMILU 1. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 2. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 3. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... B) PETUGAS KAMPANYE PEMILU 1. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... 2. Nama lengkap : ... ... Alamat : ... ... Pekerjaan/ Jabatan : ... ... jdih.kpu.go.id
3. Nama lengkap : ... ... : ... ... Alamat Pekerjaan/ Jabatan : ... ... C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN: ... ... D) AKUN MEDIA SOSIAL No Jenis Aplikasi Media Sosial Nama Akun Media Sosial serta Alamat url Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 2. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. jdih.kpu.go.id