NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA AUTO RENT CAR PODOMORO KOTA SEMARANG Ayasa Purusottama, Achmad Busro, Adya Paramita Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan FakultasHukum, UniversitasDiponegoro Email: Ayasa Abstract Car rental agreements are generally consensual agreements, meaning that they are binding at the moment the agreement is reached on the basic elements of goods and prices. Legal protection against consumers in the event that there is an exclusion clause in the contract clause needs to be implemented properly. The method used in this study is the empirical juridical approach. The results of this study ultimately provide the answer that Unilaterally the First Party Podomoro Auto Rent Car has the right to cancel the agreement by overriding Article 1266 of the Civil Code if the Second Party has deviated from this agreement. With the cancellation of this agreement, the vehicle which becomes the object of the lease that has been handed over to the Second Party (consumers), returns to the First Party (Auto Rent Car Podomoro) provided that everything that has been paid by the Second Party (consumers) to the First Party (Auto Rent Car Podomoro), irrevocable. Keywords: legal consequences; exoneration clause; Rent a car Abstrak Perjanjian sewa menyewa mobil pada umumnya adalah perjanjian konsensual yang artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Perlindugan hukum terhadap konsumen dalam hal terdapat klausula eksoerasi didalam klausula kontraknya perlu di implementasikan dengan baik.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa Secara sepihak Pihak Pertama Auto Rent Car Podomoroberhak membatalkan perjanjian dengan mengenyampingkan Pasal 1266 KUH Perdata bila Pihak Kedua telah menyimpang dari perjanjian ini. Dengan batalnya perjanjian ini, maka kendaraan yang menjadi objek sewa yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua (konsumen), kembali kepada Pihak Pertama (Auto Rent Car Podomoro) dengan ketentuan segala sesuatu yang telah dibayar oleh Pihak Kedua (konsumen) kepada Pihak Pertama (Auto Rent Car Podomoro), tidak dapat ditarik kembali. Kata Kunci: akibat hukum;klausulaeksonerasi; Rent Car 72
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 A. Pendahuluan Perjanjian sewa menyewa pada umumnya adalah perjanjian konsensual artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur unsur pokok yaitu barang dan harga. Juga meliputi sifat tuntut menuntut dari masing-masing pihak yang terikat didalamnya, dari pihak pemilik tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan.(Subekti, 1995) Namun didalam praktek atau didalam kenyataannya, pelaksanaan pembuatan suatu perjanjian seringkali terdapat suatu pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pihak lain, walaupun di dalam asas kebebasan berkontrak itu sendiri para pihak dianggap mempunyai kedudukan yang seimbang.Pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat tersebut seringkali telah menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, baik berupa formulir ataupun berbentuk kontrak untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui atau ditandatangani. Pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat seringkali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan kontrak yang bertujuan untuk membebaskan pihaknya dari beban tanggungjawab karena terjadinya sesuatu akibat suatu perbuatan. (Busro, 2010) Penyewa mobil sebagai konsumen dan merupakan pihak yang dianggap mempunyai kedudukan yang lebih lemah dalam perjanjian menyewa mobil yang dilakukan dengan perusahaan rental mobil, penyewa mobil memerlukan suatu perlindungan hukum atas hak- haknya selaku konsumen, yang mana berdasarkan penjelasanPasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa: perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Sehubungan dengan hak-hak konsumen,pasal 4 point aUndang- UndangPerlindunganKonsumen, juga menjelaskan bahwa hak konsumen terdiri atas hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Perjanjian yang memuat klausula eksonerasi juga disebut dengan perjanjian dengan syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggungjawab. Klausula eksonerasi yang dimuat dalam suatu perjanjian, diharapkan salah satu pihak dibatasi ataupun dibebaskan dari suatu tanggungjawab berdasarkan hukum. Beban tanggungjawab yang mungkin diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan dapat dihapus atau dihilangkan dengan dicantumkannya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian tersebut.(Muljadi and Widjaja, 2003) Sejalan dengan penjelasn tersebut, masih menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang didalam Pasal 18 ayat (1) point a bahwa: 72
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk di perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dekumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Engels, sebagaimana dikutip oleh Az. Nasution, menyebutkan adanya tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi ini. (Nasution, 2006) Ketiga bentuk Yuridis tersebut terdiri dari: 1) Tanggungjawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian; 2) Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi, atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat; 3) Kewajiban- kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggungjawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ke tiga. Perjanjian dengan menggunakan klausula eksonerasi yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah pemenuhan tanggungjawab ataupun ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi menjadi tidak bisa dibayarkan apabila dalam suatu perjanjian tersebut dicantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan peniadaan pembayaran ganti rugi tersebut. Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya mobil, pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang dengan suatu perjanjian, pihak penyewa menandatangani surat perjanjian tersebut, sekaligus sebagai suatu bukti dengan dibayarkannya uang sewa kendaraan tersebut. Untuk sewa dibayar lunas di muka pada waktu perjanjian dibuat. Perjanjian diadakan oleh para pihak untuk membuat surat perjanjian tertulis karena objek sewanya mempunyai nilai yang tidak sedikit. Surat perjanjian ini mempunyai fungsi yang penting dikarenakan dengan adanya surat perjanjian tersebut para pihak akan lebih mudah untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing pihak secara jelas dan disamping itu juga untuk memudahkan di dalam pembuktian seandainya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, hal ini sangat diperlukan sekali untuk menangkal apabila di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi penyimpangan dari apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam surat perjanjian. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, 73
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan". (Apeldoorn, 1996) Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanaakibathukumklausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobildi kotasemarang2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap klausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobildi Kota semarang. Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil- hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada "AkibatHukumKlausula Eksonerasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobildi Kota Semarang" Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Danty Listiawati di tahun 2015dengan judul "KlausulaEksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", yang mengungkapkan pokok permasalahan, yaitu: pertama (Listiawati, 2015) Jurnal yang ditulis olehEry Agus Priyono padatahun 2016 dengan judul "Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Usaha Laundry di Kota Semarang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" yang mengungkapkan tiga permasalahan yaitu: pertama apa akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi terhadap kewajiban pemberian ganti rugi bagi konsumen pengguna jasa laundry. laundry yang yang telahditetapkanUndang- UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen. g-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen. (Priyono, 2016) 74
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 Jurnal yang ditulis oleh Zakiyah pada tahun 2017 dengan judul "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen" yang mengungkapkan dua permasalahan yaitu: pertama bagaimana keabsahan perjanjianbaku yang memuat klausulaeksonerasi dilihat dari syaratsahnya perjanjian. Kedua bagaimana keabhsahan perjanjianbaku yang memuat klausulaeksonerasi dalam perspektifperlindungan konsumen. (Zakiyah, 2017) B. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum perjanjian sewa menyewa. Sementara itu pendekatan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan teori atau doktrin-doktrin hukum,terkait perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Semarang.(Podhisita, 2017) C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Akibathukumklausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobildi Kota Semarang Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Auto Rent Car Podomorodi Kota Semarang biasanya berisi banyak hal, tergantung pada isi klausula yang diperjanjikan. Berikut ini penulis mengambil Pasal-Pasal yang dianggap penulis mengandung unsur eksonerasi atau adanya pembatasan-pembatasan dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Auto Rent Car Podomoroyang berdomisili di Kota Semarang sebagai analisis terhadap faktor kreditor menuangkan pembatasn-pembatasn mengenai tanggung jawab dalam perjanian sewa menyewa. DalamPasal 6 ayat 1Undang- UndangNomor 8 Tahun 1999 KEDUA berhak sepenuhnya untuk menggunakan kendaraan yang disewanya dengan perjanjian ini.". dalamayat (2): "Mengingat kendaraan telah dipegang oleh PIHAK KEDUA sebagai penyewa, karenanya PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga serta kebaikan kondisi kendaraan tersebut sebaik-baiknya atas biaya PIHAK KEDUA sendiri." Berdasarkan penjabaran mengenai isi klausula-klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang telah di paparkan penulis, pada dasarnya klausula semacam ini bertujuan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab melalui pengalihan tanggung jawab 75
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 atau mengurangi tanggung jawab dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen, pelaku usaha mengatur hak-haknya yang menguntungkan, tetapi tidak kewajibannya, oleh karena itu praktik-praktik demikian perlu ditertibkan khsusnya terhadap pelaku usaha sewa menyewa mobil. Selain contoh klausula dalam kontrak sewa menyewa mobil pada Auto Rent Car Podomoro Kota Semarang di atas, untuk lebih memudahkan dalam menganalisa jenis-jenis dan isi klausula eksonerasi yang akan diteliti, maka pembahasan klausula eksonerasi tersebut akan dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis kalusula atau pelayanan yang diperjanjikan dalam masing-masing perjanjian sewa menyewa mobil, yang dalam hal ini meliputi perjanjian sewa menyewa mobil antara perusahaan sewa mobil dan Konsumen secara umum. Jenis-jenis klausula eksonerasi akan langsung dikaitkan dengan isi klausula dari perjanjian yang memuat klausula eksonerasi tersebut, yaitu: a. Melepaskan Diri dari Kewajiban Isi dari pasal-pasal yang terkandung dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang berisi klausula yang melepaskan pihak Auto Rent Car Podomoro selaku dari kewajibannya adalah: 1) Secara sepihak Pihak Pertama Auto RentCar Podomoro berhak membatalkan perjanjian dengan mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagangbila Pihak Kedua telah menyimpang dari perjanjian ini. Dengan batalnya perjanjian ini, maka kendaraan yang menjadi objek sewa yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua (konsumen), kembali kepada Pihak Pertama (Auto Rent Car Podomoro) dengan ketentuan segala sesuatu yang telah dibayar oleh Pihak Kedua (konsumen) kepada Pihak Pertama (Auto Rent Car Podomoro), tidak dapat ditarik kembali. 2) Apabila sewaktu-waktu Pihak Pertama (Auto Rent Car Podomoro) akan menarik kembali mobil yang telah menjadi objek sewa yang digunakan oleh Pihak Kedua (konsumen), Pihak Pertama (Auto Rent Car Podomoro) akan memberitahukan secara tertulis 1 (satu) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua (konsumen). b. Salah satu Pihak Membatasi Diri terhadap Tanggung jawab untuk Menjamin Isi dari pasal-pasal yang terkandung dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang berisi klausula yang yang membatasi pihak Auto Rent Car Kota Semarang dari tanggungjawab untuk menjamin adalah: 76
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 1) Tuntutan kerusakan atau kehilangan objek sewa (mobil) yang berada dalam pengawasan dan tanggungjawab Pihak Kedua (konsumen) maupun kerugian- kerugian lainnya, antara lain kecelakaan yang mengakibatkan rusak bahkan musnahnya mobil sewa karena kesalahan dan kelalaian Pihak Kedua (konsumen) dalam melaksanakan kegiatan sepenuhnya menjadi resiko atau tanggungjawab Pihak Kedua (konsumen). 2) Dalam hal Pihak Kedua (Konsumen) menggadaikan hak atas benda bergerak (mobil) baik sebahagian atau seluruhnya dalam masa berlakunya perjanjian ini, maka segala macam bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kedua (konsumen) untuk membebani dengan fidusia, gadai atau bentuk jaminan lainnya adalah tetap terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala akibat hukum yang timbul dari dan dikarenakan oleh adanya pembebanan tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua (konsumen), serta Pihak Kedua (konsumen) menyatakan membebaskan Pihak Pertama (Auto Rent Car Podomoro) dari segala tuntutan, gugatan, dan resiko dari pihak lain. 3) Selama perjanjian berlaku dalam menggunakan mobil yang menjadi objek sewa Pihak Kedua (konsumen) tidak diperkenankan menuntut ganti rugi kepada Pihak Pertama bila mobil tersebut terdapat permasalahan dengan performa mesin ataupun hal lain yang berkaitan dengan kinerja mobil yang dapat merugikan konsumen dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa. 4) Tuntutan kerusakan mobil yang berada dalam tanggungjawab Pihak Kedua (konsumen) maupun kerugian-kerugian lain, antara lain kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya orang yang karena kesalahan kelalaian Pihak Kedua (konsumen) dan atau kerusakan barang (mobil) yang timbul dalam melaksanakan kegiatan, sepenuhnya menjadi resiko atau tanggungjawab Pihak Kedua (konsumen). Berangkat dari hasil pembahasan diatas, penulis berpendapat bahwa The Due Care Theory dalam suatu perjanjian sewa menyewa sangat perlu di implementasikan terhadap eksistensinya. Karena Teori perhatian (The Due Care Theory) menekankan terhadap kewajiban para pelaku bisnis kepada konsumen didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis atau penjual tidak berada dalam secara equal.(Asyhadie, 2012) Dalam kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku bisnis atau penjual. Di satu pihak para penjual memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai barang komoditi yang dijual, sedangkan pada pihak yang lain konsumen tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan mereka beli/sewa. 77
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 Oleh karena para pelaku ekonomi berada dalam posisi yang menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus untuk menjamin kepantingan konsumen untuk tidak disalahgunakan. Konsumen sangat bergantung pada keahlian para pelaku bisnis atau penjual. Para pelaku bisnis atau penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan produk mereka kepada konsumen, tetapi mereka juga harus melaksanakan perhatian yang semestinya (to exercise due care) untuk mencegah orang lain dari luka yang disebabkan oleh produk.(Siahaan, 2005) Hal ini dimaksudkan agar pada perjanjian sewa menyewa mobil, para pelaku usaha rental agar tidak hanya menyampaikan mengenai apa yang menjadi keunggulan produk atau mobil, keuntungan (profit) serta fasilitas yang akan mereka sewakan dan berikan, melainkan para pelaku usaha rental mobil juga harus memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari pada konsumen (penyewa) itu sendiri, agar terhindar dari kerugian. 2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadapklausulaeksonerasipada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Auto RentCar Podomoro Pada dasarnya perlindungan terhadap konsumen sudah diawali dengan adanya asas keseimbangan dan keselarasan yang tercantum dalam norma dasar negara kita, yakni pancasila khususnya sila ke lima yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Berdasarkan asas keseimbangan ini maka tidak dikehendaki adanya suatu hubungan yang timpang diantara sesama manusia Indonesia di mana yang satu lebih kuat dan mendominasi yang lainnya. Asas ini kemudian dituangkan dalam batang tubuhUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini berarti tidak ada seorang warga negarapun yang memiliki kedudukan istimewa di muka hukum. Begitu pula halnya terhadap konsumen maupun kreditur yang ada dalam perjanjian sewa menyewa mobil bank. Semua adalah sederajat dan memiliki hak-hak yang seimbang satu sama lain. Namun demikian mengingat kedudukannya sebagai dasar negara dan UUD, perlindungan yang diberikan ini masih begitu umum dan abstrak, sehingga masih memerlukan peraturan perundang- undangan lain dibawahnya. Sejalan dengan hal tersebut diatas, Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan 78
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.(Rahardjo, 1983) Sehubugan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terdapat klausula eksonerasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di Auto Rent Car Podomoro di Kota Semarang, sebagaimana apa yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya mengenai jenis-jenis klausula eksonerasi yang ada pada perjanjian sewa menyewa mobil Auto Rent Car Podomoro, antara lain adalah pada pasal yang mengatur tentang kerusakan dan kehilangan dan berindikasi merugikan konsumen. Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan pada objek sewa yang disebabkan oleh kecelakaan atau karena keadaan yang diluar dugaan dari pihak peyewa, serta di sisi lain konsumen dalam hal ini penyewa berakibat timbul kerugian secara fisik maupun materi karena insiden tersebut. Dalam hal ini menurut hemat peulis bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha, sebagaima apa yang telah di amanatkan oleh pasal 19Undang- tanggung jawab produsen dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen." Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh ayat (2) diatas, bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 79
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 berlaku. Hal tersebut seharusnya menjawab bahwa dalam hal telah terjadi kerusakan dalam perjanjian sewa menyewa pihak konsumen yang disisi lain berkibat cidera, seharusnya mendapatkan ganti rugi verupa pengembalian uang, perawatan kesehatan dan pemerian santunan, bukan berarti melah bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada objek sewa yang dalam hal ini tidak/belum dapat dibuktikan penyebab kerusakan atas pemakaiannya. Berangkat dari pandangan peulis tersebut diatas, Tulus Abadi mengatakan bahwa konsumen yang dalam konteks ini adalah penyewa mobil seharusya lebih dilindungi hak- hak nya selaku konsumen, sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh pasal 15Undang- UndangPerlindunganKonsumen, bahwa hak-hak Konsumen meliputi: (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan ayat (8) diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen yang dalam hal ini penyewa dari Auto Rent Car Podomoro berhak mendapatkan ganti rugi baik itu berupa materi maupun perawatan dalam hal telah terjadi hal yang tidak di inginkan dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Sejalan dengan penjelasan pendapat responden di atas, The Due Care Theory (Teori perhatian) mengenai kewajiban para pelaku bisnis terhadap konsumen didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis atau penjual tidak berada dalam secara equal. Karena dalam kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku bisnis atau pegusaha rental mobil. Di satu pihak para yang menyewakan memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai barang komoditi yang disewakan, sedangkan 80
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 pada pihak yang lain konsumen tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan mereka sewa. Oleh karena para pelaku ekonomi berada dalam posisi yang menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus untuk menjamin kepantingan konsumen untuk tidak disalahgunakan. Konsumen sangat bergantung pada keahlian para pelaku bisnis atau penjual. Para pelaku bisnis atau penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan produk mereka kepada konsumen, tetapi mereka juga harus melaksanakan perhatian yang semestinya (to exercise due care) untuk mencegah orang lain dari luka yang disebabkan oleh produk. Selain itu The social cost view of the manufacturer's duties yang merupakan kelanjutan dari dua teori sebelumnya, bahwa teori ini menekankan pada kewajiban pelaku bisnis atau produsen untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk yang digunakan.(Kristiyanti, 2008) Dalam hal telah terjadi sengketa dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Auto Rent Car Podomoro Kota Semarang, Tulus Abadi menambahkan bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pihak konsumen dapat mengadukan kepada lembaga tersebut demi memenuhi hak-haknya sebagai konsumen. Untuk memudahkan pengaduan, maka akan dijelaskan bagaimana prosedur untuk dapat mengadu ke YLKI dan bagaimana proses serta mekanisme penanganannya. Pertama, cara yang dapat dilakukan untuk mengadu adalah melalui telepon, surat atau dating lansung. Pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi dua yaitu: (1) Hanya minta informasi atau saran (advice), maka telpon itu cukup dijawab secara lisan pula dan diberikan advice pada saat itu dan selesai; (2) Pengaduannya untuk ditindak lanjuti, jika konsumen meminta pengaduannya ditindak lanjuti, maka si penelepon diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke YLKI yang berisi: (a) kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan konsumen; (b) wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap konsumen; (c) menyertakan barang bukti atau fotocopy dokumen pelengkap lainnya (kwitansi pembelian, kartu garansi, surat perjanjian, dll; (d) Apakah konsumen sudah pernah melakukan komplain ke pelaku usaha. Jika belum pernah, maka konsumen dianjurkan untuk melakukan komplain secara tertulis ke pelaku usaha terlebih dahulu; (e) Cantumkan tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut. 81
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 Kedua, setelah surat masuk ke YLKI, resepsionis meregister semua surat-surat yang masuk secara keseluruhannya (register I). Selanjutnya surat diberikan kepada Pengurus Harian setidaknya ada tiga yaitu (a) ditindak lanjuti/ tidak ditindaklanjuti (b) bukan sengketa konsumen (c) bukan skala prioritas. Surat di disposisikan ke Bidang Pengaduan Konsumen dilakukan register II Khusus sebagai data pengaduan. Ketiga, setelah surat sampai ke personil yang menangani maka dilakukan seleksi administrasi disini berupa kelengkapan secara administrasi. Langkah selanjutnya dilakukan setelah proses administasi dan analisis substansi, yaitu korespondensi kepada pelaku usaha dan instansi terkait sehubungan dengan pengaduan konsumen. Pada tahap pertama korespodensi dilakukan bisanya adalah meminta tanggapan dan penjelasan mengenai kebenaran dan pengaduan konsumen tersebut. Di sini YLKI memberikan kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak yaitu versi konsumen dan versi pelaku usahaseperti yang tercantumdalamKitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak jarang dengan korespodensi ini kasus dapat diterima masing-masing pihak dengan memberikan jawaban surat secara tertulis ke YLKI yang isinya permintaan maaf kepada konsumen dan sudah dilakukan penyelesaian langsung kepada konsumennya. D. Simpulan Akibathukumklausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobildi kotasemarangyang mendasari pihak kreditor menuangkan klausula mengenai pembatasan-pembatasan dalam perjanjian sewa menyewa mobil adalah karena untuk melindungi apa yang menjadi objek sewa menyewa yang dalam hal ini adalah mobil sewaan agar terhindar dari resiko kerusakan dan kehilangan, karena hal-hal tersebut karena kesepakatan dan demi hukum akan menjadi tanggung jawab penyewa/debitor secara keseluruhan, karena itulah pihak kredtior mendasari pemberian klausula yang mengandung pembatasn-pembatasan dalam perjanjian sewa menyewa agar lebih terjamin keutuhan objek perjanjian sewa menyewanya. Perlindungan hukum terhadap klausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobildi kotasemarangadalah meliputi: a) Perlindungan bersifat preventif, yang bersifat mencegah permasalahan yang mungkin timbul akibat ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa mobil yang terdapat dalam Pasal 8 UUP, Pasal 11 UUP, Pasal 12 ayat 1, Pasal 29 UUP, Pasal 49 ayat 2 UUP, Pasal 2 UUPK. Serta b) perlindungan bersifat refpresif, perlindungan yang diberikanterhadap konsumen setelah terjadinya permasalahan dan bersifat menanggulanginya. Seperti setiap konsumen yang dirugikan dapat mengadukan keluhannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dengan 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pengaduan, 82
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 administrasi data serta penyelesaiannya baik secara non litigasi (mediasi) maupun litigasi jika tidak terjadi kesepakatan (deadlock) antara kedua belah pihak yang bersengketa. Selain upaya tersebut, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di peradilan umum dan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, yang mana bentuk penyelesaian sengketa terkait perlindungan konsumen dilaksanakan dengan cara sederhana, biaya murah, atau tanpa bayar dan proses perkara cepat. DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita. Asyhadie, Zaeni. (2012). Hukum Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Busro, Achmad. (2010). Kapita Selekta Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Pohon Cahaya. Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. (2003). Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Nasution, Az. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media. Podhisita, Chai. (2017). Theoritical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research. Qualitative Research Methods. Rahardjo, Soetjipto. (1983). Permasalahan Hukum Di Indonesia. Bandung: Alumni. Siahaan, N. H. T. (2005). Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk. Jakarta: Panta Rei. Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti. B. JURNAL Listiawati, Danty. (2015). "Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." Privat Law, no. 7: 26604. 83
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 Priyono, Ery Agus. (2016). "Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian USAha Laundry Di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Diponegoro Law Review 5 (2): 1-11. Zakiyah. 2017. "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." Al-Adl 9 (3): 435-51. C. UNDANG-UNDANG Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 84