BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori Landasan teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Sugiyono, 2015). Di bawah ini terdapat beberapa teori/konsep untuk mendukung penelitian ini 2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, apabila kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumber daya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1980:1). Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara faktor-faktor tersebut dapat digambarkan seperti tampak pada gambar dibawah ini : 14
15 Komunikasi Sumber Implementasi Sikap Struktur Gambar 2. 1 Interaksi 4 Variabel Implementasi Adapun gambaran tentang variabel-variabel tersebut dapat diterangkan sebagai berikut : 1. Komunikasi Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya (Anwar Arifin, 2000:5). Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan- kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk- petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
16 diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Poin penting pertama yaitu transmisi atau penyaluran informasi. Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun seringkali keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaanya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandanganya terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan. Hal ini mungkin dapat terjadi disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam penyaluran komunikasi terhadap suatu keputusan atau hambatan yang dibuat. Menurut (Winarno 2002:17) hambatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan ini menimbulkan distorsi terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan kekuasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melakukan suatu keputusan. b. Adanya hierarki birokrasi yang berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat sehingga kondisi ini akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana. UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
17 c. Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan- persyaratan suatu kebijakan. Poin kedua adalah konsistensi. Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. Tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Poin ketiga adalah clarity atau kejelasan informasi. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi, karena ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak menyenangi atau tidak menyetujui terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau dikhawatirkan akan merugikan dan mengecewakan salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam berkomunikasi, mungkin juga disebabkan karena mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan. 2. Sumber Daya UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak berjalan. Oleh karena itu sumber-sumber yang penting meliputi : a. Kecukupan dan Kualifikasi. Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterlampilan yyang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterlampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. b. Kewenangan. Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan. c. Informasi. Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. d. Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 18
19 untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas- tugas yang ditetapkan. 3. Sikap Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Menurut (Winarno,2004:142) jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepakat dalam melihat substansi suatu kebijakan, yang berbeda dengan pandangan mereka. Di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka. 4. Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard Operating Procedure berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang komplek dan tersebar luas. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut. Dari keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan. Karakteristik yang kedua dalam birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing- masing, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan komplek membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untukmelaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan. UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 20
2.1.2 Konflik Sosial Konflik berasal dari bahasa latin, yaitu "configure" yang memiliki arti saling memukul. Secara sosiologis, konflik berarti sebagai sebuah proses sosial yang terjadi diantara dua orang atau bahkan lebih (bisa juga dalam bentuk kelompok). Pada umumnya, konflik dikenal sebagai suatu bentuk pertentangan atau perbedaan ide, pendapat, faham, atau juga kepentingan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih. Ahli sosiologi di Indonesia, yaitu Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa ada empat (4) faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat. Keempat faktor itu adalah perbedaan antar kebudayaan, perbedaan antar perorangan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial yang cepat. 1. Perbedaan Antar Perorangan (individu) Dalam bermasyarakat, individu satu dengan yang lainnya tidak selalu sependapat mengenai pandangan tertentu. Tentunya hal ini disebabkan setiap individu mempunyai sifat dan karakter berbeda-beda, sehingga perbedaan inilah yang menjadi faktor terjadinya konflik di masyarakat. 2. Perbedaan Kebudayaan Indonesia memiliki perbedaan budaya yang beragam. Perbedaan ini dapat mendorong terjadinya konflik. Hal ini disebabkan perbedaan pola pikir, watak, tabiat, dan tingkah laku dari masing-masing kebudayaan berbeda. Selain itu, konflik yang diawali dari kebudayaan umumnya dikarenakan tidak ada rasa saling menghormati satu sama lain. 3. Perbedaan Kepentingan Kepentingan dapat berarti luas. Perbedaan kepentingan dapat mencakup dari sisi politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan, sumber daya, dan lainnya. Kenapa bisa terjadi? Pasalnya setiap orang memiliki maksud, tujuan dan kepentingan tertentu dalam suatu hal. Selain itu, konflik juga dipicu rasa saling tidak mau mengalah satu sama lain. Inilah penyebab terjadinya konflik di masyarakat. 4. Terjadinya Perubahan Sosial Yang Cepat UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 21
Kehidupan sosial di masyarakat merupakan hal yang dinamis, artinya selalu mengalami pembaharuan dan perubahan. kedinamisan yang terlalu cepat dapat memicu terjadinya disorganisasi serta ketidaksiapan masyarakat dalam menerimanya. Hal ini akan memantik konflik sosial dilingkungan masyarakat. Konflik berlaku dalam semua aspek relasi sosial, yang bentuknya seperti dalam relasi antar individu, relasi individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dan kelompok (Garna, 1996: 65). Akan tetapi hanya relasi- relasi pertentangan objektif dan struktural yang menjadi fokus perhatian analisis sosiologi konflik. Sedangkan perasaan subyektif seperti amarah, kebencian, antipati, keinginan akan balas dendam, dan sebagainya, bukan relasi pertentangan yang objektif dan struktural, sehingga tidak menjadi perhatian analisis teori konflik. Sebagai contoh, orang dapat bersahabat satu dengan yang lain, kendatipun ada perkara objektif yang memisahkan mereka. Sebaliknya, orang juga saling memusuhi, kendatipun tidak ada dasar objektif yang memisahkan mereka (Veeger, 1993: 212). Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah di setiap interkasi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan keseimbangan sosial. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik dapat juga dipakai sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, tetapi juga keadaan yang buruk apabila berkelanjutan tanpa mencari solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak. Karena itu harus dicari penyebab konflik tetapi juga bagaimana cara mengatasinya (Garna, 1996: 66). Konflik tidak dapat dihindari, namun sebuah konflik bisa diatasi dengan melakukan manajemen konflik. Manajemen konflik meupakan sebuah istilah untuk mengatur dan mengatasi dengan baik adanya konflik. Dengan dilakukannya sebuah manajemen, maka berbagai macam sumber potensi konflik dapat diminimalisasi dan juga dapat dicegah sebelum akhirnya merugikan pihak satu dan yang lain. Manajemen konflik dilakukan UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 22
agar konflik dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menyebabkan hal negatif, seperti terjadinya perpecahan, permusuhan, dan persaingan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, keterampilan manajemen konflik ini sangat pennting sebagai upaya untuk mencegah dan mengelola dampak buruk dari terjadinya konflik. Howard Ross (1933) menjelaskan bahwa pengertian manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif (Ross, 1993). Manajemen konflik tidak hanya melibatkan diri sendiri, namun dapat juga dapat melalui bekerjasama dalam memecahkan masalah dengan bantuan pihak ketiga, atau bahkan menyerahkan pengambilan keputusan kepada pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik mengarah pada pola komunikasi termasuk perilaku para pelaku dan bagaimana mereka saling memberikan pengaruh pada kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Terdapat berbagai strategi manajemen konflik yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik. 1. Akomodatif Akomodatif atau accommodating di dalam melaksanakan manajemen konflik ini adalah pihak ketiga diharapkan dapat menjadi penengah terjadinya konflik dengan mampu menerima dan menampung seluruh aspirasi, pandangan, dan pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik. 2. Menghindari Strategi menghindari atau avoiding di dalam manajemen konflik merupakan langkah antisipasi yang dilakukan dalam mencegah dan menghindari potensi terjadinya konflik. Baik pihak yang terlibat konflik, maupun pihak ketiga dituntut harus memiliki daya analisis yang tajam terhadap dinamika yang terjadi diantara pelaku konflik. Selain itu juga pihak UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 23
yang terlibat konflik dituntut untuk mampu mengidentifikasi adanya berbagai hal yang dapat menjurus ke konflik antar individu sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat sebelum terjadinya konflik. 3. Kolaborasi Strategi kolaborasi atau collaborating ini dapat mengubah konflik menjadi hal yang positif. Caranya yakni dengan membiarkan semua pihak yang terlibat di dalam konflik mampu berkolaborasi. Strategi manajemen konflik ini hanya akan efektif bila kedua belah pihak yang berkonflik menyepakati tujuan bersama untuk menyelesakan konflik. 4. Kompromi Strategi kompromi atau compromise, adalah dimana proses penyelesaian konflik dilakukan dengan upaya untuk mencapai kompromi, ketika masing-masing pihak yang terlibat dapat menurunkan atau mengurangi tuntutan, kepentingan, keinginan, atau kehendak, sehingga dapat menghasilkan titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak. Disini setiap pihak yang terlibat konflik akan mencari keputusan dimana keduanya mendapatkan win-win solution. 5. Kompetisi Strategi kompetisi atau competeting dilakukan untuk melaksanakan manajemen konflik dengan cara membiarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat berkompetisi secara sehat. Pihak ketiga dituntut untuk menjadi penengah atau 'wasit' yang memantau dan mengawasi kedua belah pihak. Meski dalam beberapa kasus cara ini cukup adil, namun biasanya menghasilkan solusi menang dan yang kalah. Pengertian mengenai konflik sosial juga dijelaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa yang disebut dengan konflik sosial adalah suatu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 24
25 pembangunan nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut dalam penangan konflik sosial merupakan kegiatan yang terencana mulai dari pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. 1. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. 2. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. 3. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sebagai upaya pencegahan konflik sosial pemerintah mengalokasikan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui anggaran Kementrian atau Lembaga yang bertanggung jawab dan sesuai tugas fungsinya. Dana tersebut kemudian dikelola oleh pemerintah daerah sebagai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pencegahan konflik sosial kepada perangkat daerah sesuai fungsinya. Berbagai upaya penyelesaian konflik dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk pembentukan kerangka peraturan baru. Merujuk pada strategi pengelolaan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, kerangka hukum yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka hukum upaya pencegahan konflik, seperti ketentuan tentang kebijakan dan strategi pembangunan yang peka konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka hukum kegiatan pengelolaan konflik jika terjadi konflik, termasuk upaya pencegahan kekerasan dan pencegahan kerugian manusia atau material. Ketiga, kerangka hukum pengelolaan pasca konflik, khususnya ketentuan tentang mandat penyelesaian sengketa/proses ajudikasi serta kegiatan rehabilitasi, UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
reintegrasi dan rehabilitasi. Kerangka hukum yang dimaksud adalah seperangkat peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Dalam upaya pencegahan konflik mencakup upaya menjaga kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian sengketa secara damai, mengurangi potensi konflik, dan menyiapkan sistem peringatan dini. Penanganan konflik pada saat konflik dilakukan melalui upaya pencegahan kekerasan fisik, menentukan status negara yang berkonflik, tindakan tanggap darurat dan perlindungan bagi korban, dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Pencegahan konflik sosial ini dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2.2 Konsep Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa konsep - konsep yang digunakan sebagai batasan dalam pengertian suatu terminologi. Adapun konsep tersebut adalah national security, perempuan, dan anak. 2.2.1 Konsep Radikalisme Radikalisme adalah suatau perubahan sosial dengan jalan kekerasan, menyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar tetapi dengan menggunakan cara yang salah (Dina, 2019). Radikalisme dalam arti linguistik mengacu pada pemahaman atau kecenderungan untuk memperingatkan terhadap perubahan atau reformasi sosial dan politik melalui cara-cara kekerasan atau drastis. Namun dalam arti lain esensi radikalisme adalah konsepsi tentang sikap jiwa dalam membawa perubahan. Sedangkan radikalisme dalam arti lain adalah substansi perubahan yang cenderung menggunakan kekerasan. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan kuno yang sering menggunakan kekerasan untuk mengajarkan perdamaian dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah mengizinkan UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 26
penggunaan kekerasan untuk toleransi beragama, pemahaman agama dan pemahaman politik (Hilmy, n.d.dalam Dina, 2019). Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja tetapi mempunyai latar belakang yang sekaligurs menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. 1. Faktor Sosial-Politik Gejala kekerasan "agama" lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik daripada gejala agama. Gerakan yang secara keliru dicap radikalisme oleh Barat lebih tepat melihat akar permasalahan dari perspektif konteks sosial-politik dalam kerangka sejarah manusia yang ada dalam masyarakat. Secara historis, kita dapat melihat bahwa konflik yang dilakukan oleh kaum radikal dengan perangkat kekerasan dengan menentang dan bentrok dengan kelompok lain sebenarnya berakar pada masalah politik-sosial. Dengan menyediakan bahasa, simbol, dan slogan agama, kaum radikal mencoba memanfaatkan sentimen agama dan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan politik mereka yang "lebih tinggi". 2. Faktor-faktor Emosi Keagamaan Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisasi adalah adanya unsur sentimen keagamaan, termasuk solidaritas keagamaan terhadap kawan-kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah unsur perasaan keagamaan, bukan agama (wahyu mutlak) sekalipun gerakan-gerakan ekstremis masih menampilkan bendera dan simbol keagamaan, seperti membela agama dahil, jihad, dan syahid. Dalam konteks ini, makna emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman interpretatif atas realitas. Oleh karena itu relatif dan subjektif. 3. Faktor-faktor Kultural Ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural didalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jarringjaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural disini adalah sebagai anti tesa terhadap UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 27
28 budaya sekularisme. Badaya barat merupakan sumber sakularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan faktor sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negaranegara dan budaya. Peradaban Barat saat ini adalah arus utama dan ekspresi universal kemanusiaan yang sengaja meminggirkan semua aspek kehidupan. 4. Faktor-faktor Ideologis Anti Westernisme Motif dan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahkan pada motif keyakinan agama, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh oleh radikalisme menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk memposisikan diri sebagai musuh, persaingan dalam budaya dan peradaban. 5. Faktor-faktor Kebijakan Pemerintah Ketidakmampuan pemerintah di negaranegara Islam untuk bertindak situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagai umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negaranegara besar. Dalam hal ini elitelit pemerintah di negaranegara belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Disamping itu, faktor media massa (pers) Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor reaksi dengan kekerasan yang dilakukan. 2.2.2 Kekerasan Berbasis Agama Kekerasan berbasis agama yang marak terjadi di Indonesia membuat prihatin banyak pihak, baik masyarakat nasional maupun internasional. Aksi- aksi kekerasan berbasis agama menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, selain menurunkan wibawa pemerintah, sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah- tengah masyarakat, juga memberikan kesan dan nilai negatif pada agama yang dibawa-bawa sebagai alasan. Kekerasan berbasis agama adalah sesuatu yang baru dalam politik Indonesia. Selama kepemimpinan Presiden Soeharto, terutama dari UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
29 pertengahan 1970-an hingga runtuhnya Orde Baru, kekerasan berbasis agama sangat jarang terjadi. Kekerasan berbasis agama meningkat sejak Mei 1998, khususnya 2001, seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka berikut: Januari-Juli ada 81 insiden, sedangkan di ibu kota Jakarta ada 29 insiden, selebihnya terjadi di luar Jakarta, seperti di Depok, Bekasi, Yogyakarta, Banten dan Sulawesi Tenggara (tidak termasuk Aceh atau Papua). Dari tahun ke tahun kekerasan berbasis agama semakin meningkat. Fakta ini seolah meneguhkan teori Alberto Abadie bahwa suatu negara sedang mengalami transisi dari totalitarianisme ke demokrasi yang ditandai dengan maraknya aksi kekerasan, termasuk terorisme. Terorisme dan kekerasan berbasis agama di Indonesia terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi. Untuk kasus di Indonesia, antara Islam, kekerasan dan Terorisme, ketiganya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Bila orang menyebut "Islam" imajinasi selanjutnya akan menuju "kekerasan, jihad, terorisme dan seterusnya". Meskipun para pemuka agama, pemimpin bangsa berkali-kali mengeluarkan bantahan bahwa tidak ada kaitannya sama sekali antara agama dan terorisme, namun citra ini tidak begitu saja dapat dilepas. Bukti-bukti menunjukkan bahwa para pelaku terorisme menyimpan buku-buku agama Islam, ajaran tentang "jihad", kaset CD ceramah agama dan sejenisnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap agama Islam bagi sebagian pengikutnya mmenjadi terkait dengan aksi-aksi kekerasan. Mirip dengan aksi terorisme, terutama yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, aksi terorisme seringkali dikaitkan dengan ketimpangan global, dan globalisasi, kemmudian menciptakan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakpuasan ekonomi. Diadopsinya pasar bebas yang lebih menguntungkan dan memperkaya negara-negara Barat sekaligus meminggirkan negara-negara berkembang turut andil dalam munculnya aksi terorisme global. Terorisme dan Kekerasan berbasis agama untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi politik yang memakan korban UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik. Aksi teror dan kekerasan seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Sudah banyak dibuktikan bahwa politik dan terorisme berhubungan erat satu sama lain. Jika arus komunikasi politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu politik melalui cara lain. Alasannya, terorisme berakar pada ketidakpuasan dan frustrasi politik. Terorisme dan kekerasan berbasis agama tumbuh subur dan berkembang karena didukung oleh keadaan sosial yang sedang mengalami tekanan politik, ketidakadilan sosial, dan adanya jurang pemisah yang dalam antara yang kaya dan yang miskin. Terorisme dianggap sebagai bentuk strategi politik oleh kelompok lemah terhadap pemerintah yang kuat dan berkuasa. Aktor utamanya seringkali adalah organisasi politik radikal yang melakukan aktivitas revolusioner. 2.2.3 Konsep Strategi Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu "strategos", yang berarti Komandan Militer. Semakin berkembangnya ilmu pertahanan menjadi multidisiplin, interdisiplin dan transdisipin ilmu, maka istilah strategi tidak hanya membahas mengenai militer, tetapi juga meluas ke berbagai bidang seperti strategi bisnis, olahraga, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll. Menurut Clausewitz, strategi adalah suatu pengetahuan terhadap penggunaan pertempuran agar dapat memenangkan sebuah peperangan, dan perang dianggapnya sebagai kelanjutan dari politik. Pengertian strategi menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster adalah "Strategy covers what we should do (ends), how we should do it (ways), and what we should do it with (means)". Dari teori tersebut esensi strategi merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemen- elemen utama dari suatu strategi, meliputi Ends (sasaran, goals, objective, target), Ways (cara bertindak, course of actions, concept, methode) dan Means (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi). UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 30
B. H. Liddell Hart's mendefinisikan bahwa strategi adalah seni atau ketrampilan mendistribusikan dan menggunakan sarana militer untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (Liddell Hart, 1967). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menentukan tujuan, merumuskan cara-cara yang ditempuh dan menentukan sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sehingga rumusan suatu strategi harus mengandung tujuan (ends), cara-cara yang ditempuh (ways) dan sarana prasarana (means) yang digunakan (Jablonsky, 2008). Peran startegi menurut Liddel Hart adalah untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh sumber daya bangsa untuk dapat mengenali ancaman yang ada, baik itu ancaman yang berasal dari lingkungan luar (threat), atau ancaman yang berasal dari lingkungan nasional. Identifikasi terhadap sumber-sumber ancaman tersebut kemudian dapat menjadi suatu acuan dalam merumuskan strategi pertahanan suatu negara yang tepat. Oleh karena itu, strategi dapat berkembang seiring dengan berkembangnya ancaman atau hambatan yang akan terjadi. Dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia khsusnya fenomena terorisme perempuan, maka strategi yang efektif perlu dirancang dengan menggunakan pola end, means dan ways sehingga dapat dihasilkan suatu solusi permasalahan atau kebijakan yang mampu melindungi keamanan nasional Indonesia. 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 2.3.1 Ma'shumah, 2021. Konstruksi Ideologi Pemerintah Atas Praktik Radikalisme, Anarkisme dan Intoleran Oleh Ormas: Sebuah Pendekatan Tekstual dan Kritis. Dalam studi ini menyatakan bagaimana praktik kegiatan ormas FPI sebagai organisasi radikal yang dipandang berbahaya. Sudut pandang yang digunakan oleh peneliti disini adalah bagaiamana pemerintah serta polri menyikapi kasus FPI ini sebagai suatu ancaman pada keamanan dan kedaulatan negara. Dalam penelitian ini juga digambarkan bagaimana persepsi ideologi pemerintahan dengan persepsi ideologi FPI yang dinilai bersebrangan, sehingga pada akhirnya FPI perlu untuk dibubarkan. UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 31
2.3.2 Hiariej, 2010. Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia. Dalam studi ini melihat bagaimana aksi Front Pembela Islam ini sebagai suatu gerakan islam radikal di Indonesia. Penelitian tersebut menggambarkan secara rinci mengenai sejarah, serta latar belakang munculnya gerakan-gerakan islam radikal yang ada di Indonesia. Kemudian dari studi tersebut juga membahas bagaimana pola yang terbentuk dari suatu gagasan atau ideologi suatu organisasi mampu menggerakan komunitas, serta bagaimana identitas suatu organisasi menjadi pemicu gerakan sosial. 2.3.3 Huda, 2020. Potret Gerakan Islam Radikal Di Indonesia. Dalam studi ini berfokus kepada bagaimana dampak dari radikalisme islam terhadap wajah kerukunan umat beragama di Indonesia. Kemudian di dalam studi ini juga meneliti mengenai bagaimana pemaknaan ideologi FPI dalam praktik kegiatan berorganisasi FPI, bagaimana cara pandang anggota FPI terhadap sumber-sumber hukum islam dalam penegakannya di nigara Indonesia. 2.3.4 Afriandi & Ariyadi, 2021. Pro Kontra Proses Pengesahan UU No. 16 Tahun 2017, Serta Implementasi dan Implikasinya Terhadap Organisasi Masyarakat. Dalam tulisan ini mengkaji bagaimana pentingnya ormas di negara demokrasi ini sangat dibutuhkan dan diperbolehkan, meskipun legalnya ormas di sistem demokrasi tidak sejalan dengan usaha negara dalam pembatasan eksistensi ormas. Lalu dalam tulisan ini juga menganalisa penerapan dan dampak diterapkannya UU ormas terhadap ormas keagamaan. 2.3.4 Zaiuddin, 2016. Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta). Dalam tulisan ini mengkaji mengenai bagaimana penangan konflik UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 32
sosial serta bagaimana kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menangani konflik sosial yang terjadi antar Ormas. UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 33
No. Nama Penulis Nadia Khumairo 1. Ma'shumah 2. Eric Hiariej 3. Sholihul Huda 34 Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu Judul Persamaan Perbedaan Konstruksi Membahas Lebih fokus pada Ideologi mengennai dampak dari Pemerintah Atas bagaimana pembubaran FPI, Praktik latar belakang berkaitan dengan Radikalisme, pembubaran ideologi yang Anarkisme dan FPI sebagai masih ada pada Intoleran Oleh organisasi mantan anggota Ormas: Sebuah masyarakat FPI (yang Pendekatan yang dinilai kemudian Tekstual dan berbahaya, kembali Kritis. dan radikal. mendirikan Front Persatuan Islam) Aksi dan Identitas Melihat Pembatasan Kolektif Gerakan bagaimana gerakan islam Islam Radikal di identitas radikal, yang lebih Indonesia. kolektif yang berfokus pada mampu FPI. menciptakan gerakan sosial yang dinilai radikal. Potret Gerakan Melihat Melihat dampak Islam Radikal Di dampak dari pasca Indonesia. kegiatan pembubaran Ormas Islam ormas yang dinilai yang dinilai radikal, serta Radikal bagaimana UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Afriandi Ariyadi 4. 5. Denny Zainuddin & Pro Kontra Proses Pengesahan UU No. 16 Tahun 2017, Serta Implementasi dan Implikasinya Terhadap Organisasi Masyarakat. Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan di Sumatera 35 terhadap potensi ancaman masyarakat yang dihasilkan beragama di apabila ormas Indonesia. yang dibubarkan tersebut (FPI) kembali berdiri meskipun dalam wadah yang berbeda (Front Persatuan Islam). Sama- Menganalisa sama dampak dari menganalisis penggunaan UU mengenai No. 16 Tahun pengesahan 2017 terhadap dan penerapan pembubaran FPI UU No. 16 dan kebangkitan Tahun 2017 FPI yang baru. terhadap Ormas Menganalisa Keagamaan. seberapa efektifnya penerapan UU No. 16 Tahun 2017 dalam penanganan Ormas radikal. Sama-sama Pada penelitian membahas dan kali ini kasusnya mengkaji ialah mengenai mengenai FPI, yaitu implementasi pembubaran FPI kebijakan sebagai kebijakan UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta). 36 pemerintah pemerintah dalam dalam mencegah menangani terjadinya konflik konflik sosial sosial. Selain itu yang terjadi konflik sosial yang akibat Ormas. terjadi bukan antar Ormas, namun antara Ormas dengan masyarakat. UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
2.4 Kerangka Pemikiran Pembubaran FPI adalah suatu kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan konflik sosial. Sayangnya setelah dibubarkan FPI masih aktif, bahkan membuat organisasi masyarakat baru dengan nama singkatan yang sama yaitu FPI, Front Persaudaraan Islam. Termasuk di wilayah Kota Bandung FPI masih aktif berorganisasi. Oleh karena itu bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pencegahan konflik sosial melalui pembubaran FPI perlu diteliti, dan juga strategi pemerintah dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandung juga perlu diteliti. UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 37
Latar Belakang Input Proses Output Outcome 38 1. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam membubarkan FPI. 2. Mengalnalisis strategi pemerintah dalam pencegahan konflik sosial akibat dari ormas radikal di Indonesia. 1. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam membubarkan FPI. 2. Mengalnalisis strategi pemerintah dalam pencegahan konflik sosial akibat dari ormas radikal di Indonesia. Tujuan Penelitian: • Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam membubarkan FPI. pemerintah dalam pencegahan konflik sosial akibat dari ormas radikal di Indonesia. Mengalnalisis strategi FPI dibubarkan karena ideologinya bertentangan dengan Pancasila, dan aksi-aksinya kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun Mantan anggota FPI kembali membentuk organisasi dengan nama dan badan yang berbeda namun masih mengadopsi nilai-nilai yang sama dengan sebelumnya. Tempat Penelitian: Kota Bandung Metode: 1. Kualitatif 2. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi 3. Teknik analisis data: Kondensasi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan. 4. Pengujian keabsahan data: triangulasi sumber, data, dan waktu. Teori/ Konsep: 1. Teori Konflik Sosial 2. Teori Radikalisme 3. Teori Implementasi Kebijakan 4. Teori Strategi Pencegahan konflik sosial melalui pembubaran FPI, serta strategi pemerintah Kota Bandung dalam mencegah terjadinya konflik sosial. Membangun Keamanan Nasional UNIVERSITAS PERTAHANAN RI