VoL. X No. 1, Januari - April 2023 VoL. X No. 1, Januari - April 2023 VOL. X NO. 1, JANUARI-APRIL 2021 1 1
PROVINSI TARGET (Desa/Kelurahan) TERVERIFIKASI (Desa/Kelurahan) Sumatra Selatan 619 509 Lampung 365 386 Banten 76 155 Jawa Barat 2.500 2.531 Jawa Tengah 150 172 Jawa Timur 300 339 TOTAL 4.010 4.092 Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) Badan Informasi Geospasial (BIG) bertugas melakukan verifikasi teknis terhadap hasil kegiatan penegasan batas desa/kelurahan yang dilakukan pemerintah daerah.Pada 2022, PPBW melakukan verifikasi teknis terhadap 4.092 desa/kelurahan di region Jawa dan Sumatra. Lima dari enam provinsi berhasil melampaui target verifikasi yang ditetapkan. Berikut rinciannya:PENEGASAN BATAS DESAYANG TERVERIFIKASI TAHUN 2022 2 VoL. X No. 1, Januari - April 2023
VoL. X No. 1, Januari - April 2023 PENGARAH: MUH ARIS MARFAI MUHTADI GANDA SUTRISNA MOHAMAD ARIEF SYAFII ANTONIUS B. WIJANARTO IBNU SOFIAN PENANGGUNG JAWAB: SUPRAJAKA PEMIMPIN REDAKSI: MONE IYE CORNELIA MARSCHIAVELLI EDITOR: LUCIANA RETNO PRASTIWI KESTURI HARYUNANI PENDARI INTAN PUJAWATI FOTOGRAFER: AGUNG TEGUH MANDIRA MOHAMAD AFIF HUSWANTORO ANGGIT KONTRIBUTOR: FARRAH L. PANGESTU, MARYANTO, TOMMY NAUTICO, MAYA SCORYNA ELLEN SURYANEGARA, BRAMANTO APRIANDI, ABDI MAULANA RIZALI, LUTFIA RAHMAN, HUSWANTORO ANGGIT, IVAN SETIAWAN, MOHAMAD AFIF, HANIK NURDIANA SABITA DISTRIBUTOR: ARIK SUKARYANTI DESAIN DAN LAYOUT: MUCHLIS NCIS ALAMAT REDAKSI: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM. 46, CIBINONG-BOGOR 16911, INDONESIA TELP: (062-21) 8752062-63, FAX (062-21) 8752064 WEBSITE: EMAIL: info@big.go.id GEOPORTAL: tanahair.indonesia.go.id @infogeospasial infogeospasial @infogeospasial badaninformasigeospasial BIG INTRO Dari Redaksi KOMITMEN & PERJANJIAN KINERJA Badan Informasi Geospasial (BIG) menyadari bahwa komitmen sangat menentukan keberhasilan mewujudkan program kerja. BIG melaksanakan penandatangan Perjanjian Kinerja 2023 bagi level pimpinan, sebagai 'pegangan' komitmen dalam bekerja. Banyak makna dan cerita yang tersimpan di balik Perjanjian Kinerja. Redaksi mengulasnya dalam Rubrik BIG ISSUE yang bertajuk 'Komitmen Sepanjang Tahun'. Bagian itu membahas tentang program kerja, target, dan kendala yang dihadapi dalam menunaikan tanggung jawab sebagai penyelenggara Informasi Geospasial (IG). Salah satu tugas BIG adalah membina dan mendampingi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membuat peta tematik sesuai dengan ranah kewenangannya. Pada edisi ini, tersaji artikel tentang terobosan yang dilakukan BIG bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membuat IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan. Terdapat pula bahasan tentang kerja sama BIG dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membuat Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pemusnahan Ladang Ganja. Selain itu, dibahas kisah saat BIG mendampingi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pengukuran getaran seismik gempa bumi di sejumlah tempat. Pada edisi ini, tersiar aktivitas BIG saat melakukan Survei Landas Kontinen Indonesia (LKI) di selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pada survei tersebut, BIG menemukan gunung bawah laut di selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Saat tulisan ini diturunkan, sedang dalam proses pemberian nama rupabumi agar dapat segera dimasukkan dalam Gazeter Republik Indonesia. Di rubrik BIG INFO, terdapat tulisan tentang aktivitas BIG bersama anak-anak sekolah. Kini, BIG menjadi favorit dan sebagai 'jendela ilmu' bagi pelajar yang ingin mengetahui berbagai hal seputar geospasial. Khusus di rubrik BIG PROFILE, pembaca dapat menyimak kisah Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) BIG Yosef Dwi Sigit Purnomo. Sosok yang selalu berpikir positif, sehingga kendala pun dipandangnya sebagai tantangan. Kali ini, terdapat sajian ringan di rubrik BIG UNIQUE yang mengulas Pulau Bungin. Juga, BIG TEAM yang memuat cerita David Nikolas Tumanggor. Ia berkisah tentang keseruan berkeliling Indonesia sambil menjalankan tugas sebagai pelayan negara. Akhir kata, selamat membaca. Semoga bermanfaat adanya.(*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023 3
DAFTAR ISI 06 BIG ISSUE PERJANJIAN KINERJA 2023 12 BIG FOCUS SOLUSI MASALAH PENANGKAPAN IKAN 20 22 28 BIG UPDATE RAKORNAS INFORMASI GEOSPASIAL 2023 BIG MAP KOTA-KOTA EKUATOR DI INDONESIA BIG INFO GAZETER RI 2022 16 BIG SCIENCE PENGUKURAN GETARAN SEISMIK DI PEMAKAMAN UMUM 24 BIG PROFILE MENGUBAH KENDALA MENJADI TANTANGAN
BIG MESSAGE Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial di Jakarta pada 20 Maret 2023. No One Left Behind Program pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia menyadarkan masih banyak yang perlu dibenahi. Sekian puluh tahun pembangunan berjalan timpang, hanya terpusat di Jawa dan kota besar di Indonesia. Sementara daerah pelosok, terpencil, dan terluar seakan terabaikan. "Seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, ataupun penanganan kesehatan pada berbagai skala mulai dari nasional sampai level keluarga," ucapnya saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial pada 20 Maret 2023. Namun, melaksanakan pembangunan di negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan banyak sumber daya dan upaya yang luar biasa. Salah satu yang terpenting adalah ketersediaan data dan Informasi Geospasial (IG) yang dapat dipadukan dengan data statistik. Sebagai contoh dalam upaya pengentasan kemiskinan, bisa diketahui identitas penerima program secara by name by address, bahkan by coordinate. Dapat pula dipantau, siapa saja di lingkungan RT dan RW yang membutuhkan bantuan sosial dan bagaimana dampak pemberian program terhadap peningkatan kesejahteraan penerimanya. Sehingga, tidak ada masyarakat yang luput program pembangunan. Pembangunan tanpa didukung integrasi data IG dan statistik cenderung jalan di tempat, karena tidak ada dasar valid yang dapat dijadikan pembanding. Data IG dan statistik dibutuhkan untuk memantau, bahwa program yang dilakukan dapat memberikan hasil dan dampak positif berkelanjutan. Jika tidak ada data pembanding, program yang dibuat cenderung mengutamakan kepentingan sektoral. Belum lagi potensi tumpang tindih, karena tidak memiliki acuan yang sama dalam menentukan objek atau sasaran program. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai memaparkan, integrasi data spasial dan statistik dapat memberikan informasi detail yang dapat digunakan sebagai tools pemantau indikator pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). "Sehingga, prinsip no one left behind dapat terpenuhi," imbuh Aris. Namun, hal di atas dapat terwujud bila semua pihak yang diberi amanah menjalankan roda pembangunan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Menyadari hal tersebut, segenap pimpinan BIG menandatangani Perjanjian Kinerja pada 26 Desember 2022. Perjanjian Kinerja diturunkan kepada semua jajaran di bawahnya, agar bersama-sama mencapai target yang sudah direncanakan. Lagi, no one left behind, tidak ada yang tak terlibat. Seluruh pihak di BIG memiliki peran dalam memajukan lembaga. Sekarang, mari bergerak bersama menunaikan tugas dan tanggung jawab demi memajukan lembaga, bangsa, dan negara. (*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023 5
6 BIG ISSUE PERJANJIAN KINERJA 2023 KOMITMEN SEPANJANG TAHUN " Jajaran struktural BIG menandatangani PK 2023 sebagai komitmen akan bekerja sebaik mungkin dalam satu tahun ke depan." Tahun baru, semangat pun baru. Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawali 2023 dengan tekad mempersembahkan kinerja terbaik. Tekad ini tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2023 yang ditandatangani seluruh pejabat struktural BIG pada 26 Desember 2022. Prosesi penandatanganan PK 2023 dilakukan oleh: ■ Kepala BIG ■ Sekretaris Utama dan deputi ■ Kepala pusat, kepala biro, dan inspektur ■ Kepala balai layanan, kepala balai diklat, dan kepala bagian umum dan layanan pengadaan Kepala BIG Muh Aris Marfai menjelaskan, perjanjian kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Ini adalah wujud dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). "Pada pasal 9 menyebutkan, setiap entitas akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga harus menyusun lembar atau dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen VoL. X No. 1, Januari - April 2023
BIG ISSUE pelaksanaan anggaran. Jadi, kita memang diamanatkan (untuk melakukannya)," tutur Aris pada 13 Februari 2023. POHON KINERJA Perjanjian kinerja berisi penugasan pimpinan instansi yang lebih tinggi, kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan dengan disertai indikator kinerja. Ini semacam dokumen kesepakatan tertulis antara pihak penerima (bawahan) dengan pemberi amanah (atasan), untuk melakukan kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan sumber daya yang ada. "Dalam hal ini, pimpinan unit kerja yang lebih tinggi memberikan amanah yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pimpinan unit kerja di bawahnya," terang Aris. Penandatanganan perjanjian kinerja dimulai oleh Kepala BIG sebagai pucuk pimpinan lembaga. Aksi ini sebagai wujud komitmen BIG untuk melaksanakan program sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BIG Tahun 2020-2024. Penandatanganan selanjutnya dilakukan pimpinan unit kerja eselon I sebagai wujud komitmen kepada Kepala BIG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai sumber daya yang tersedia. Begitu seterusnya hingga ke level staf. Perlu digarisbawahi, bahwa perjanjian kinerja tidak berhenti pada prosesi tanda tangan. Para pimpinan unit kerja akan melakukan sosialisasi perjanjian kinerja kepada seluruh pegawai di bawahnya. Selanjutnya, dilakukan penjenjangan kinerja dengan menyusun pohon kinerja secara top down, membuat matriks peran hasil, serta melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja. Pelaksanaan kegiatan idealnya melibatkan tim kerja sesuai kebutuhan, guna mencapai target output dan outcome yang optimal. "Penyusunan pohon kinerja mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun penyusunan matriks peran hasil, mengacu pada PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara," jelas Aris. Dengan adanya pohon kerja dan matriks peran hasil, seluruh personel di setiap unit diharapkan dapat terlibat dalam pencapaian target yang direncanakan. Sebagai contoh, Kepala BIG memberikan target kepada Deputi Bidang IGD (Eselon I) untuk menyediakan peta dasar skala besar seluruh wilayah Indonesia paling lambat pada 2024. Maka, Deputi Bidang IGD harus menyusun program untuk melaksanakan amanat Kepala BIG melalui penyediaan peta dasar untuk seluruh wilayah Indonesia kepada unit kerja di bawahnya. Ada empat unit kerja yang masuk dalam pohon kinerja Deputi Bidang IGD, yakni Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP), Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT), Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW), dan Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG). Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai menandatangani Perjanjian Kinerja 2023. Perjanjian Kinerja ini ditandatangani oleh seluruh pejabat struktural di semua unit teknis BIG pada 26 Desember 2022. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 7
8 BIG ISSUE Surveyor dari Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) melakukan pemetaan sistem lahan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 23 September 2021. "Kalau pimpinan di setiap unit tanda tangan, maka dia harus bisa menggerakkan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada. Level pimpinan unit harus mensosialisasikan kinerja ke seluruh bawahan. Dia juga harus menyusun pohon kinerja atau penjenjangan kinerja dari atas ke bawah," tutur Aris. "Intinya, yang kita tulis yang kita janjikan, itu harus kita lakukan dengan melibatkan tim kerja," kata Aris. Ukuran keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan akan dilihat dari indikator kinerja yang memuat lima kriteria berikut: 1. Spesifik (specific) INDIKATOR KINERJA 2. Dapat terukur (measurable) Menurut Aris, setiap unit memiliki tim yang membantu merumuskan dan merencanakan pekerjaan untuk dituangkan dalam perjanjian kinerja. Setelah perjanjian kinerja ditandatangani, tahap selanjutnya adalah melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan untuk pembuktian kinerja. 3. Dapat dicapai (attainable) 4. Memiliki relevansi (relevance) 5. Berjangka waktu tertentu (time bound) Spesifik berarti indikator kinerja harus bersifat khusus, sesuai dengan objek yang akan dinilai. Sedangkan, VoL. X No. 1, Januari - April 2023 terukur berarti indikator kinerja yang ditetapkan harus memiliki dimensi dan tepat secara operasional. Dapat dicapai, yaitu indikator yang ditetapkan harus menantang, tapi bukan mustahil dicapai dan dalam kendali organisasi. Selanjutnya relevan, berarti indikator kinerja terkait secara logis dan berkaitan langsung dengan tugas pokok organisasi. Adapun berjangka dalam waktu tertentu, bermakna indikator kinerja memiliki batas waktu untuk pencapaiannya. "Yang melakukan tanda tangan kinerja ini perlu melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerjanya," imbuh Aris. BIG juga memberikan reward dan punishment dalam pelaksanaan perjanjian kinerja. Ketentuan ini tertulis dalam Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja. Pegawai akan mendapatkan penghasilan berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja berbentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional sesuai ketetapan pemerintah. Pemberian tunjangan kerja memperhatikan nilai kinerja organisasi dan individu. "Begitu pula sebaliknya, ada akan pemotongan tunjangan kinerja kepada pihak yang tidak memenuhi jam kerja, cuti, dan mendapatkan hukuman disiplin," ungkap Aris. Perjanjian kinerja ini berlaku hingga akhir 2023. Bila sebelum pengujung 2023 terjadi perubahan seperti pergantian pejabat struktural atau rencana strategis (renstra) organisasi maka akan dilakukan adaptasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani.(*MGI)
BIG ISSUE LAKSANAKAN PROGRAM, PENUHI TARGET Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai, mengatakan BIG mendukung terlaksananya program prioritas pembangunan nasional sembari melakukan restrukturisasi lembaga. Adapun tujuh program Prioritas Nasional (PN) tahun 2023 yang telah dicanangkan pemerintah adalah: ■ PN 1, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. ■ PN 2, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. ■ PN 3, meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing. Surveyor Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) dalam kegiatan verifikasi titik dasar di Pulau Alor pada 2020. ■ PN 4, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. " BIG memiliki program kerja utama yang berkaitan dengan program prioritas nasional dan kepentingan tugas pokok BIG sendiri. Target yang hendak dicapai tertera jelas. " ■ PN 5, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar. ■ PN 6, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. ■ PN 7, memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan (polhukam) dan transformasi pelayanan publik. BIG menjadikan empat di antara prioritas nasional tersebut sebagai program utama BIG di tahun 2023. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 9
10 BIG ISSUE "Kita mendukung prioritas nasional dan restrukturisasi BIG. Yang pertama PN yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kemudian PN yang kaitannya dengan perkembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan melaksanakan pemerataan. Kemudian berkaitan dengan kepribadian hidup, perencanaan perubahan iklim, PN yang berkaitan dengan prioritas politik dan hukum," terang Aris. PROGRAM UTAMA Maka, program utama BIG sepanjang tahun 2023 sebagai berikut: 1. Menyukseskan empat program prioritas nasional yaitu: ■ PN 01, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; dengan output berupa terbentuknya Garis Pantai Prioritas di Sulawesi dan Nusa Tenggara- Bali. ■ PN 02, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; dengan output terdapat Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatra. ■ PN 06, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan 24 output antara lain berupa: penambahan jumlah stasiun CORS, stasiun PASUT dan pengelolaan titik pantau geodinamika di seluruh kepulauan di Indonesia. ■ PN 07, memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan output prioritas berupa pilar batas negara, peta batas negara, kesepakatan teknis perundingan batas darat dan kesepakatan teknis batas laut. 2. Melanjutkan Kebijakan Satu Peta (KSP), sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. 3. Menyediakan infrastruktur Informasi Geospasial (IG) dengan mengandalkan dua sumber pendanaan yaitu rupiah murni dan hutang luar negeri. Pada 2023 telah dianggarkan Rp 85 miliar dari rupiah murni. Dan saat ini sedang berproses sumber dana dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) World Bank senilai Rp 54,5 miliar. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 "Selain (menjalankan program) prioritas nasional itu kita masih berkomitmen untuk menyelesaikan Kebijakan Satu Peta sesuai Perpres 2023. Kemudian melakukan penyediaan infrastruktur Informasi Geospasial yang membutuhkan biaya Rp 85 Miliar, tapi (pelaksanaannya) masih berproses karena sumber dana," urai Aris. Namun Aris juga menjelaskan, kegiatan program utama BIG yang berkaitan dengan PN sewaktu-waktu bisa direvisi bila pemerintah menghendaki ada perubahan di sisi PN. "Kadang kalanya di tengah-tengah kita harus menerima penugasan baru yang merupakan program prioritas pemerintah. Maka akan ada revisi (program terkait) prioritas nasional ya," ungkap Aris. TARGET BIG juga sudah menetapkan target yang hendak dicapai BIG sepanjang tahun 2023, terutama yang berkenaan dengan ouput program PN dan KSP, sebagai berikut: Target terkait dengan output program-program PN: ■ Terwujudnya Garis Pantai Prioritas di Sulawesi seluas 6.585 km2 ■ Terwujudnya Garis Pantai Prioritas di Wilayah Nusa Tenggara-Bali target 2.415 km2 ■ Terdapat 1 layanan Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional ■ Terdapat 4.000 kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatra ■ Terdapat 106 pilar batas negara ■ Terdapat 3.800 km2 peta batas negara ■ Terdapat 10 kesepakatan teknis perundingan batas darat dan kesepakatan teknis batas laut. Berkenaan dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, terdapat 5 (lima) target rencana aksi (renaksi) BIG, yaitu: ■ Penyusunan dan penetapan mekanisme dan tata kerja; ■ Perwujudan Informasi Geospasial Dasar (IGD), Informasi Geospasial Tematik (IGT); ■ Pemutakhiran IGD dan IGT; ■ Optimalisasi penyebarluasan data IG melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta; dan ■ Sinkronisasi. (*MGI)
BIG ISSUE LIMA TANTANGAN BIG Melaksanakan program kerja untuk memenuhi perjanjian kinerja membutuhkan ketekunan dan kejelian. Tidak jarang, program yang sudah dirancang sedemikian rupa, ternyata menghadapi tantangan di lapangan. Akibatnya, pelaksanaan program tersendat atau bahkan terhenti. "Paling tidak, ada lima kendala atau tantangan dalam pelaksanaan program prioritas Badan Informasi Geospasial (BIG). Namun, BIG terus berupaya mencari solusi agar program utama dapat berjalan maksimal dengan hasil optimal," ungkap Kepala BIG Muh Aris Marfai. 1 2 1. Kurangnya ketersediaan anggaran, sementara pekerjaannya begitu banyak dan kompleks. " Untuk mengatasinya, BIG berupaya membuat perencanaan program yang detail dan disesuaikan dengan target prioritas. 2. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kompeten, padahal dibutuhkan dalam jangkauan wilayah yang luas. " Untuk mengatasinya, BIG menerapkan skema kerja sama dengan perguruan tinggi serta kementerian/lembaga. Institusi yang bekerja sama dengan BIG haruslah memiliki SDM yang dapat membantu melaksanakan pencapaian target di lapangan. Yang jelas, lanjut Aris, tantangan program tidak melulu soal uang. Bisa jadi karena kurang bisa berkreasi menciptakan kegiatan. "Kadang ada kegiatan yang anggarannya besar, tetapi kegiatannya sedikit. Ada juga yang anggarannya sedikit, tetapi kegiatannya banyak," tutur Aris. Berikut tantangan yang dihadapi BIG dalam menuntaskan perjanjian kinerja dan solusi yang ditempuh: 3 4 3. Capaian kegiatan masih parsial di level unit kerja, belum terintegrasi secara keseluruhan di tataran lembaga. " Untuk mengatasinya, BIG merasa perlu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan intervensi kegiatan antarunit kerja agar tercapai kinerja yang maksimal di level lembaga. 4. Terdapat ego sektoral terkait penganggaran, karena alokasi kebutuhan anggaran didasarkan pada money follow program dan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). " Untuk mengatasinya, setiap level pimpinan harus memahami tugas dan fungsi unit kerja dalam mendesain program atau kegiatan yang akan berpengaruh pada alokasi kebutuhan anggaran. 5 5. Belum terlaksananya Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN) dalam penyelenggaraan informasi geospasial dasar. " Hingga saat ini, BIG masih berupaya agar skema KPBUMN dapat terlaksana.(*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023 11
12 BIG FOCUS SOLUSIMASALAH PENANGKAPAN IKAN Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pembina dan pendamping penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) telah melakukan terobosan. Pada 2022, BIG bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (JP2API). Hasilnya, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG Lien Rosalina bersama Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Muhammad Idnillah meluncurkan Peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan pada 7 Desember 2022. Peta ini dapat diakses masyarakat. Nursugi, Surveyor Pemetaan Madya dari PPIT, menjelaskan bahwa Peta JP2API dilengkapi dengan tools yang dapat diakses melalui telepon genggam. Ini akan memudahkan nelayan menentukan tempat penangkapan ikan. Peta JP2API juga menyajikan informasi yang mencegah munculnya praktik terlarang, seperti eksploitasi ikan secara berlebihan. "Jadi, nelayan tidak sembarangan (lagi) menebar jala dan mengeruk ikan sebanyak-banyaknya. Akses untuk mengeksploitasi ikan itu ada aturannya dalam rangka menjaga stok pangan ikan secara nasional. Jadi tidak boleh sembarangan," tutur Nursugi. Bagi KKP, Peta JP2API merupakan solusi yang selama ini ditunggu. Selain memberikan kepastian lokasi penangkapan ikan, Peta JP2API juga mendukung terlaksananya aturan penangkapan ikan dan berfungsi sebagai pembagi kewenangan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah. "Peta ini juga dapat memberikan kepastian dalam proses penegakan hukum atas kejadian pelanggaran jalur penangkapan ikan," kata Idnillah saat peluncuran Peta JP2AP. Pendek kata, tersedianya IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dapat mendukung kebijakan penangkapan ikan agar lebih terukur. Sehingga, ekonomi biru (blue economy) di sektor kelautan dan perikanan dapat terwujud. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 " Telah hadir IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan. Sebuah solusi yang telah lama dinanti. "
BIG FOCUS IG JP2API yang diperkirakan membutuhkan waktu dua tahun, nyatanya dapat selesai satu tahun karena bersifat urgent. "Ini merupakan terobosan yang luar biasa, kami ditantang untuk menyelesaikan dalam jangka satu tahun dan berhasil. Ini merupakan hasil kolaborasi yang bisa dijadikan prototipe untuk tema yang lain," ungkap Lien. KUNCI KEBERHASILAN Apa rahasia keberhasilan ini? Menurut Nursugi, kunci kerberhasilannya adalah keseriusan. Nursugi mengatakan, selama pembinaan Tim BIG dan KKP melakukan tiga hal. Pertama, Tim BIG dan KPP memiliki komitmen berjalan bersama-sama. Setiap kali BIG memberikan informasi terkait mapping, Tim KKP menanggapinya dengan proaktif. Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan peluncuran Informasi Geospasial (IG) Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Jakarta, 7 Desember 2022. "Mereka yang dibina itu bukan dari background spasial, jadi effort-nya luar biasa. Tapi karena kemampuan belajar (tinggi), kita dorong dan bantu semampu kita. Itu yang bisa kita lakukan," ujar Nursugi. TAHAPAN PENDAMPINGAN Kepala PPIT BIG Lien Rosalina mengatakan, BIG berperan memberikan pembinaan dan pendampingan melalui beberapa tahapan dalam penyelenggaraan IG JP2API. Dimulai dari koordinasi; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); penyusunan peta; supervisi/bimbingan teknis/bantuan teknis; sampai pendampingan siap berbagi pakai data. "Guna mempercepat proses penyelenggaraan IGT, BIG melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada KKP pada 12-14 April 2022," ucap Lien. Secara keseluruhan, penyelenggaraan IG JP2API telah menghasilkan: 1. IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan 2. Spesifikasi IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan 3. Modul bimbingan teknis 4. Dokumen form survei lapangan, kontrol kualitas, dan evaluasi kualitas 5. Metadata IG JP2API yang dihasilkan memenuhi kaidah IGT yang terstandar dan siap berbagi pakai. Proses penyelenggaraan IG JP2API ternyata berlangsung lebih cepat dari yang direncanakan. Penyelenggaraan Kedua, terkait kesiapan data. Semua data yang dibutuhkan sudah ada, termasuk informasi mengenai aturan yang berlaku, sehingga tidak butuh waktu lama untuk dispasialkan. Ketiga, mengenai sumber daya manusia (SDM). KKP menyiapkan key person yang tepat untuk belajar mapping. Key person tidak hanya diberi pelatihan, tapi juga diajarkan memproduksi data melalui kegiatan bimtek. Peta JP2API akan diusulkan masuk ke dalam platform Kebijakan Satu Peta (KSP) dengan KKP sebagai wali data. Kini, implementasi peta JP2API berada dalam ranah KKP dan ditempatkan dalam platform Satu Peta KKP Bagi yang membutuhkan dapat langsung mengaksesnya.(*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023 13
14 BIG FOCUS PENEMUAN GUNUNG BAWAH LAUT DI SELATAN JAWA " Gugusan gunung bawah laut di Indonesia bertambah. Gunung bawah laut ini tidak menimbulkan gempa, tapi justru tercipta karena gempa." Pada September-November 2022, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan survei landas kontinen ekstensi di wilayah selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Survei ini untuk mendapatkan data batimetri atau topografi bawah laut secara detail yang akan digunakan sebagai data utama penghitungan klaim luas landas kontinen ekstensi di luar 200 mil laut. Survei dilaksanakan menggunakan Kapal Riset (KR) Baruna Jaya III yang dilengkapi dengan Multibeam Echosounder (MBES). Survei berlangsung selama 52 hari layer, yang dibagi dalam dua leg. VoL. X No. 1, Januari - April 2023
Saat mengamati zona subduksi di selatan Jawa, tim survei mengidentifikasi objek yang diduga sebagai gunung bawah laut (seamount). Objek tersebut berada sekitar 260 kilometer di selatan Kabupaten Pacitan atau perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tepatnya, pada koordinat 111,039 Bujur Timur dan 10,661 Lintang Selatan. Objek tersebut diperkirakan memiliki ketinggian 2.200 meter dan berada di kedalaman 6.000 meter. Objek yang ditemukan memiliki puncak yang berada di kedalaman sekitar 3.800 meter. Dokumen International Hydrographic Organization (IHO) B6 menyebutkan, bahwa gunung bawah laut adalah objek dengan elevasi (ketinggian) yang berbeda dengan sekelilingnya dan mempunyai beda tinggi lebih besar dari 1.000 meter di atas relief sekitarnya, serta diukur dari batimetri terdalam yang mengelilingi sebagian besar fitur atau objek tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, tim survei pun menyimpulkan objek yang mereka temukan adalah gunung bawah laut. Pakar Geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Amin Widodo mengungkapkan, gunung bawah laut tersebut adalah hasil tumbukan Lempeng Indo- Australia di Samudera Hindia. "Gunung bawah laut bukan penyebab munculnya banyak gempa, namun tumbukan antarlempeng itu yang menyebabkan gempa," jelasnya. Menurut Amin, tumbukan lempeng menyebabkan lokasi tumbukan di sebelah selatan semakin mendalam. Sedangkan, sebelah utaranya terus terdesak ke atas hingga menimbulkan gundukan atau gunung. Sementara itu, Peneliti Ahli Utama Kelompok Riset Petrologi dan Mineralogi Pusat Riset Sumber Daya Geologi Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN Haryadi Permana memperkirakan gunung bawah laut yang ditemukan di perairan Pacitan tersebut bukanlah gunung api aktif. Namun, membentuk morfologi gunung bawah laut. JOGO JAGAT Pada 8 Februari 2023, Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP) BIG Yosep Dwi Sigit Purnomo mengadakan koordinasi teknis terkait penemuan gunung bawah laut tersebut. Upaya koordinasi ini dihadiri pakar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BRIN, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pacitan. Para pakar yang hadir sepakat menyimpulkan bahwa objek yang ditemukan adalah gunung bawah laut. Tidak ada keraguan dalam hal ini, karena sisi geologi maupun hidrografi telah terpenuhi. BIG FOCUS Selanjutnya, dibahas terkait penamaan gunung bawah laut. Penamaan harus mengacu pada prinsip nama rupabumi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 pasal 3, yaitu. 1. Menggunakan Bahasa Indonesia 2. Dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila unsur rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan 3. Menggunakan abjad romawi 4. Menggunakan satu nama untuk satu unsur rupabumi 5. Menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan 6. Menggunakan paling banyak tiga kata 7. Menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat lima tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal 8. Menghindari penggunaan nama instansi/lembaga 9. Menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah 10. Memenuhi kaidah penulisan nama rupabumi dan spasial Pemkab Pacitan sebagai penguasa daerah telah mengusulkan nama `Jogo Jagat`. Kata `jogo` diambil dari bahasa Jawa yang bermakna menjaga. Sedangkan, kata `jagat` berarti bumi atau alam semesta. "Nama ini mengandung doa, bahwa keberadaan gunung bawah laut diharapkan dapat memberi kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar," kata Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji di Pacitan, dikutip dari jatim. BIG selaku National Name Authority (NAA) bertugas melakukan penelaahan terhadap penamaan gunung bawah laut ini pada Maret 2023. Diharapkan nama rupabumi gunung ini bisa segera dimasukkan dalam Gazeter Republik Indonesia (GRI). BIG dan Pushidrosal berencana mengajukan hasil penemuan gunung bawah laut ini secara internasional. Nama yang disepakati nantinya akan dicatatkan ke Sub- Committee on Undersea Features Names (SCUFN) dan General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO). (*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023 15
16 BIG SCIENCE PENGUKURAN GETARAN SEISMIK DI PEMAKAMAN UMUM " seismik terbaik." Indonesia masuk dalam wilayah yang paling rawan Di lokasi terbuka dan sepi akan diperoleh hasil pengukuran "Untuk mendapatkan getaran seismik yang bagus, kita harus mencari tempat yang sepi agar tidak ada gangguan dari noise lain. Misal, orang berjalan atau suara kendaraan yang akan menghasilkan noise. Makanya yang paling gampang itu TPU," jelas Adnan. gempa di dunia, karena dilalui jalur cincin api Pasifik. Bahkan, Indonesia pernah mengalami gempa bumi dengan magnitude lebih dari 6.0 Skala Richter (SR). Tingginya tingkat kegempaan di Indonesia disebabkan wilayah Indonesia yang secara geografis terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu Lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Gempa bumi akibat interaksi lempeng tektonik di wilayah samudera dapat menimbulkan gelombang pasang atau tsunami. Sebagai negara rawan bencana, Indonesia membutuhkan mitigasi yang sesuai dengan standardisasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) rawan bencana gempa bumi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi pihak yang berwenang menyediakan IGT rawan gempa bumi. SEISMOMETER DAN SEISMOGRAF Getaran gelombang seismik adalah getaran atau gelombang elastis yang dihasilkan gempa bumi dan menjalar pada permukaan bumi. Pengukuran getaran seismik menggunakan alat seismometer dan seismograf yang disediakan PVMBG. "Pengukuran ini menghasilkan nilai pada Peak Ground Acceleration (PGA) dan Peak Horizontal Acceleration (PHA)," imbuh Adnan. Lalu, apa peran Badan Informasi Geospasial (BIG)? Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG bertugas mendampingi PVMBG, agar bisa membuat IGT yang terstandar. PGA merupakan percepatan tanah maksimum yang terjadi ketika gempa bumi menggetarkan suatu lokasi. Nilai percepatan tanah puncak ini sama dengan amplitudo percepatan absolut terbesar yang terekam pada akselerogram di suatu tapak selama suatu gempa bumi berlangsung. Staf PPIT BIG Muhammad Adnan Shafry Untoro menjelaskan, perlu dilakukan pengukuran getaran seismik gempa bumi di beberapa tempat untuk membuat standardisasi data IGT rawan gempa. PPIT dan PVMBG berencana melakukan pengukuran getaran seismik di 115 titik. "Sebanyak 73 titik sudah dilakukan. Di antaranya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Cimahi, Jawa Barat," terang Adnan. "Semakin tinggi nilai PGA, maka wilayah tersebut semakin rawan bencana," tutur Adnan. PHA merupakan percepatan tanah yang paling umum digunakan di dalam aplikasi kerekayasaan. Percepatan ini sering digunakan di dalam rekayasa kegempaan (seperti pada kode standar bangunan tahan gempa) dan pada umumnya diplot pada peta bahaya gempa. TPU dipilih sebagai lokasi pengukuran seismik, karena sepi dan merupakan ruangan terbuka. Semakin hening lokasi, semakin baik hasil pengukuran seismik. Secara teori kegempaan, getaran gempa bumi secara umum merambat ke tiga arah. Dengan demikian, percepatan tanah puncak seringkali dibagi ke dalam komponen horizontal dan vertikal. VoL. X No. 1, Januari - April 2023
BIG SCIENCE Percepatan tanah puncak arah horizontal pada umumnya lebih besar dari arah vertikal. Namun, pernyataan tersebut tidak selalu benar. Terutama pada lokasi yang berdekatan dengan gempa besar. Percepatan tanah puncak merupakan parameter penting (dikenal juga sebagai besaran intensitas gempa) bagi rekayasa kegempaan. Saat gempa, kerusakan bangunan dan infrastruktur berkaitan lebih erat dengan gerak tanah yang diukur dalam percepatan tanah puncak dibandingkan dengan magnitudo gempa. Pada gempa berkekuatan menengah, percepatan tanah puncak menjadi penentu kerusakan. Sementara pada gempa kuat, kerusakan lebih dipengaruhi oleh kecepatan tanah puncak. "Terdapat dua skala yang biasa digunakan dalam kegempaan, yaitu skala Magnitudo Richter dan Mercalli. Skala Magnitudo Richter, percepatan tanah puncak bukan besaran yang mengukur energi total (magnitudo atau besar) gempa bumi, melainkan besaran yang mengukur seberapa kuat getaran tanah pada titik geografis tertentu," urai Adnan. Sedangkan pada intensitas Mercalli, lanjut Adnan, percepatan tanah puncak diukur oleh instrumen seperti akselerograf. Percepatan tanah puncak dapat memiliki korelasi dengan intensitas makroseismik, meskipun korelasi ini memiliki ketidaktentuan yang besar. 45 MENIT Menurut Adnan, standar waktu yang digunakan untuk pengambilan sampel pengukuran seismik di masing-masing tempat adalah 45 menit. Namun, jika terdapat gangguan getaran - seperti terdapat aktivitas manusia - maka ada penambahan waktu agar datanya lebih akurat. "Kita start dari 0 sampai 45 menit. Nanti kita monitoring hasilnya. Kalau masih ada noise, otomatis kita tambah waktunya. Nanti kalau hasilnya sudah oke, baru kita lanjut ke titik yang lain," kata Adnan. Saat ini, PVMBG dalam proses penyusunan draf spesifikasi produk data untuk diolah menjadi peta rawan gempa bumi skala menengah dengan supervisi BIG. PVMBG mengharapkan dapat dihasilkan data yang lebih detail agar dapat digunakan untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pemerintah pusat maupun daerah. Saat menyusun RDTR, pemerintah harus mempertimbangkan wilayah rawan bencana. Sebab, upaya penanggulangan bencana merupakan bagian dari pembangunan nasional karena berkenaan dengan upaya mitigasi bencana. Mitigasi akan membantu pihak berwenang mengambil keputusan yang tepat dan cepat saat terjadi bencana.(*MGI) Tim gabungan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sedang melakukan pengukuran getaran seismik di salah satu Taman Pemakaman Umum (TPU) di Kota Cimahi pada September 2022. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 17
18 BIG CHANGE PENATAAN KEMBALI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BIG " Kehadiran Informasi Geospasial dalam pelaksanaan pembangunan terasa semakin penting. Sebagai penyelenggara Informasi Geospasial, BIG harus tampil lebih optimal. " Pemerintah menilai perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial (BIG), agar tugas dan fungsi penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) dapat berjalan optimal. Pemerintah pun mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial - sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 - dan menggantinya dengan Perpres Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial. Kebijakan baru ini mulai berlaku sejak 1 November 2022. Pembaruan perundang-undangan ini merupakan langkah awal transformasi BIG menjadi lebih besar. BIG harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan IG di Indonesia, khususnya untuk mendukung pembangunan nasional. Tidak berbeda dengan Perpres 94/2011, BIG tetap merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang IG dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Penyelenggaraan IG yang menjadi tugas BIG, yaitu Informasi Geospasial Dasar (IGD), Informasi Geospasial Tematik (IGT), dan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG). Pelaksanaan tugas tersebut tercermin dalam susunan struktur organisasi BIG, yang terdiri dari (1) Kepala BIG, (2) Sekretaris Utama, (3) Deputi Bidang IGD, (4) Deputi Bidang IGT, dan (5) Deputi Bidang IIG. PERUBAHAN Perbedaan cukup mendasar antara Perpres 94/2011 dengan Perpres 128/2022 adalah berubahnya tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pimpinan tinggi madya atau eselon I. Tugas dan fungsi unit kerja disusun lebih komprehensif dan menyeluruh, serta lebih terkoneksi satu sama lain. Pentingnya IG terlihat dalam penataan ruang, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Satu Data Indonesia (SDI), serta penegakan hukum. "Dengan segala kebutuhan tersebut, BIG perlu dibuat lebih efektif dan efisien agar bisa lebih mumpuni. Salah satu strateginya adalah mengubah organisasi BIG supaya lebih agile (lincah) dan adaptif," jelas Kepala BIG Muh Aris Marfai saat ditemui pada 13 Februari 2023. Perubahan yang dilakukan bertujuan menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dapat dihilangkan. Bisnis proses juga menjadi lebih efisien. VoL. X No. 1, Januari - April 2023
BIG CHANGE Badan Informasi Geospasial menyelenggarakan Workshop Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Verifikasi Data Dukung Sistem Merit pada tanggal 7-8 November 2022, bertempat di The Margo Hotel, Depok. Perbedaan lainnya adalah nomenklatur `pusat` untuk unit kerja pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang berubah menjadi 'direktorat'. Hal ini membawa konsekuensi perubahan paradigma kerja unit kerja eselon II, dari yang lebih banyak sebagai teknis pelaksana menjadi fokus ke perumusan kebijakan. "Dengan adanya perubahan ini, diharapkan perumusan kebijakan terkait IG akan semakin cepat. Namun, tetap harmonis sehingga bisa langsung menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan," tambah Aris. Perubahan cukup signifikan, lanjut Aris, adalah identitas Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial yang berubah menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial. Perubahan ini bertujuan memperluas ruang gerak BIG dalam meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia Indonesia di bidang IG. Dengan 'baju' pusat, pelaksanaan pengembangan kompetensi akan langsung 'dipegang' unit kerja setingkat pimpinan tinggi pratama. Sehingga pimpinan tinggi pratama memiliki kewenangan lebih besar, baik dari sisi perumusan kebijakan, penentuan anggaran, dan pendayagunaan sumber daya manusia. Dalam kaitannya dengan pembagian tugas pegawai, Perpres 128/2022 dapat mengakomodir penugasan langsung oleh direktur dengan membentuk kumpulan staf buku tugas. Pegawai yang ditunjuk dapat berasal dari beberapa direktorat, yang tugas dan fungsinya mendukung satu sama lain. "Misalnya, dari PPRT (Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim) bisa men-support di PTRA (Pusat Tata Ruang dan Atlas) kaitannya dengan asistensi peta dasar. Kemudian, di PPIT (Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik) yang men- support PKLP (Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai)," terang Aris. Saat ini, BIG sedang menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja yang sifatnya lebih detail, implementatif, komprehensif, dan holistik sebagai implementasi Perpres 128/2022. Dengan adanya penyederhanaan organisasi yang juga merupakan program pemerintah, organisasi BIG nantinya diharapkan lebih variatif, agile, dan adaptif.(*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023 19
20 BIG UPDATE Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai menyampaikan paparan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) di Jakarta pada 20 Maret 2023 RAKORNAS INFORMASI GEOSPASIAL 2023 IG PRIMADONA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN " Badan Informasi Geospasial aksi nasional yang dievaluasi setiap tahunnya. Rakornas merupakan momen untuk membahas evaluasi tersebut," terang pria yang akrab disapa Anton itu. BIG terus meningkatkan kualitas dan menyelesaikan Informasi Geospasial Dasar (IGD), karena diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Banyak hal dikemukakan sepanjang Rakornas. Termasuk fakta bahwa data dan IG kini menjadi primadona dalam pembangunan berkelanjutan. "IG berkembang menjadi primadona karena adanya kebutuhan untuk menyusun berbagai program kegiatan. IG juga menjadi 'syarat wajib' untuk menyukseskan percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Satu Data Indonesia (SDI)," imbuh Anton. " Informasi Geospasial Tematik BIG, menyampaikan bahwa gelaran ini perwujudan amanat yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG. (BIG) sukses melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) dengan tema `Implementasi Integrasi Geospasial Statistik untuk Akselerasi Pembangunan Nasional' pada 20 Maret 2023. Acara ini dihadiri seluruh stakeholder BIG, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, hingga swasta. Sementara itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa data statistik akan lebih bermakna ketika dilengkapi dengan data spasial. Perpaduan data statistik dan spasial diharapkan dapat memudahkan penyusunan perencanaan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan. "Dalam penyelenggaraan IG, BIG dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama menyusun rencana induk penyelenggaraan IG dan rencana Ketua Panitia Rakornas IG 2023 Antonius Bambang Wijanarto, yang juga menjabat Deputi Bidang VoL. X No. 1, Januari - April 2023
BIG UPDATE "Data statistik akan lebih `bunyi` ketika ditempatkan dalam posisi koordinat. Kita bisa mengetahui masalah apa yang terjadi di daerah tersebut, sehingga bisa diambil langkah intervensi untuk penyelesaiannya," ungkap Suharso. ■ Penetapan dan penegasan batas desa harus terus diprioritaskan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dengan pendampingan teknis oleh BIG. Pada kesempatan yang sama, Kepala BIG Muh Aris Marfai menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengintegrasikan data geospasial dengan statistik. "Semoga data dengan by name by address dan juga by coordinate bisa segera terwujud dan menjadi platform yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan," ujar Aris. ■ Penyelenggaraan IGT oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mengacu kepada IGD yang dikeluarkan BIG. Jika IGD yang dimaksud belum tersedia, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat menggunakan peta dasar yang dibuat sendiri dengan persetujuan BIG. Aris juga menyampaikan, BIG akan terus meningkatkan kualitas IGD dan segera menyelesaikan ketersediaan IGD. Sehingga IGD dapat segera dipakai sebagai dasar proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah. KESEPAKATAN Rangkaian Rakornas IG 2023 dimulai dengan dengan pra- Rakornas pada 6-7 Maret 2023. Pra-Rakornas membahas topik 'Urgensi Penyelenggaraan IGT' dan 'Penguatan Kelembagaan dan SDM IG'. ■ Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membangun, mengembangkan, dan mengimplementasikan simpul jaringan masing- masing sesuai standar yang berlaku. Simpul jaringan tersebut harus terhubung secara nasional dalam sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) untuk berbagi pakai data dan IG, sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah terkait Satu Data Indonesia (SDI), Kebijakan Satu Peta (KSP), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Rakornas IG 2023 melahirkan sejumlah kesepakatan yang meliputi keseluruhan bidang IG, yakni Informasi Geospasial Dasar (IGD), Informasi Geospasial Tematik (IGT), Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG), dan integrasi geospasial statistik. ■ Mengefektifkan Kelompok Kerja Geospasial Statistik dan memperkuat koordinasi antara pembina data spasial dan data statistik. Kesepakatan yang dihasilkan, antara lain: ■ Penyelenggaraan IGD berupa percepatan penyediaan peta dasar skala besar harus didukung semua pihak, karena sangat dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan diintegrasikan dalam sistem perizinan usaha Online Single Submission (OSS), pengelolaan bencana alam, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). ■ Penetapan dan penegasan batas desa harus terus diprioritaskan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dengan pendampingan teknis oleh BIG. Hasil Rakornas IG 2023 diharapkan menjadi landasan penyelenggaraan IG nasional bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Tentunya, agar dapat dijadikan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.(*MGI) Badan Informasi Geospasial menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial di Jakarta pada 20 Maret 2023. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 21
8 09 10 4 3 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Secara astronomis, Indonesia berada pada titik 6° Lintang Utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS), dan antara 95° Bujur Timur (BT) sampai 141° Bujur Timur (BT). Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa (ekuator). Garis khatulistiwa merupakan garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah, sehingga membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Garis lintang khatulistiwa adalah 0° (nol derajat).Daerah khatulistiwa mengalami berbagai fenomena alam yang menakjubkan, seperti equinox dan hari tanpa bayangan. Equinox adalah saat matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa, sehingga membuat seluruh tempat di permukaan bumi memiliki waktu siang dan malam selama 12 jam. Saat itu, matahari berada pada posisi paling tinggi di langit yang berakibat bayangan benda tegak terlihat 'menghilang' karena tertumpuk dengan benda itu sendiri. Pada daerah yang tepat berada pada garis khatulistiwa, dibuatkan monumen atau tugu sebagai penanda. Berikut di antaranya: 1 KOTA-KOTA EKUATORDI INDONESIA 7 Monumen KhatulistiwaBonjol, Sumatra Barat Monumen KhatulistiwaKoto Alam, Sumatra BaratTugu KhatulistiwaLipat Kain, Riau Tugu KhatulistiwaPangkalan Lesung, RiauMonumen KhatulistiwaTanjung Teludas, Kepulauan Riau Tugu KhatulistiwaPontianak, Kalimantan BaratTugu KhatulistiwaSantan Hulu, Kalimantan Timur Tugu KhatulistiwaTinombo Selatan, Sulawesi Tengah Tugu Khatulistiwa Kayoa, Maluku UtaraTugu KhatulistiwaRaja Ampat, Papua Barat 2 6 5 BIG MAP 22 VoL. X No. 1, Januari - April 2023
8 09 10 4 3 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Secara astronomis, Indonesia berada pada titik 6° Lintang Utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS), dan antara 95° Bujur Timur (BT) sampai 141° Bujur Timur (BT). Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa (ekuator). Garis khatulistiwa merupakan garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah, sehingga membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Garis lintang khatulistiwa adalah 0° (nol derajat).Daerah khatulistiwa mengalami berbagai fenomena alam yang menakjubkan, seperti equinox dan hari tanpa bayangan. Equinox adalah saat matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa, sehingga membuat seluruh tempat di permukaan bumi memiliki waktu siang dan malam selama 12 jam. Saat itu, matahari berada pada posisi paling tinggi di langit yang berakibat bayangan benda tegak terlihat 'menghilang' karena tertumpuk dengan benda itu sendiri. Pada daerah yang tepat berada pada garis khatulistiwa, dibuatkan monumen atau tugu sebagai penanda. Berikut di antaranya: 1 KOTA-KOTA EKUATORDI INDONESIA 7 Monumen KhatulistiwaBonjol, Sumatra Barat Monumen KhatulistiwaKoto Alam, Sumatra BaratTugu KhatulistiwaLipat Kain, Riau Tugu KhatulistiwaPangkalan Lesung, RiauMonumen KhatulistiwaTanjung Teludas, Kepulauan Riau Tugu KhatulistiwaPontianak, Kalimantan BaratTugu KhatulistiwaSantan Hulu, Kalimantan Timur Tugu KhatulistiwaTinombo Selatan, Sulawesi Tengah Tugu Khatulistiwa Kayoa, Maluku UtaraTugu KhatulistiwaRaja Ampat, Papua Barat 2 6 5 BIG MAP
BIG PROFILE Yosef Dwi Sigit Purnomo Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) BIG MENGUBAH KENDALA MENJADI TANTANGAN " Yosef Dwi Sigit Purnomo punya cara membawa PPKLP mencapai target yang telah ditetapkan, meski kendala mendera di berbagai sisi. " Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) termasuk salah satu entitas penting Badan Informasi Geospasial (BIG) yang mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). Di bawah komando Yosef Dwi Sigit Purnomo, PPKLP bertekad menjalankan tugas sebaik mungkin. Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM, Sigit menekankan pentingnya membangun semangat dan etos kerja. Ia meyakini, tujuan tidak akan tercapai jika SDM tidak memiliki semangat bekerja dan etos kerjanya minim. Sigit mengatakan, di 2023 ini PPKLP bergerak dengan tiga fokus utama. Pertama, menyediakan data dan informasi geospasial wilayah laut dan pantai selengkap mungkin. Fokus ketiga adalah menjalankan pengelolaan anggaran yang efisien. Sigit selalu berpesan, agar semua pelaksanaan kegiatan belanja PPKLP dapat dipertanggungjawabkan. "Data dapat berupa pemutakhiran garis pantai, pendataan rupabumi wilayah laut, serta penyediaan Peta Lingkungan Pantai Indonesia skala besar yang secara keseluruhan untuk mendukung pembangunan nasional. Terutama yang menjadi highlight dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," urai Sigit. "Uang yang kita gunakan itu merupakan uang rakyat, sehingga harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk pencapaian output yang diinginkan," tegasnya. Pengelolaan keuangan yang efisien akan membantu PPKLP bekerja dengan tenang. Tentunya juga akan terhindar dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua, lanjut Sigit, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar PPKLP dapat menjalankan program kerja dengan optimal. Kepala Pusat PKLP ini berupaya membina dan meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan yang diselenggarakan balai diklat atau lembaga di luar BIG. BERSTRATEGI Sekalipun sudah merencanakan program kerja sebaik mungkin, berbagai kendala kerap kali menghadang. Namun, kendala harus disikapi sebagai tantangan. Ia pun terus mendorong staf PPKLP menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi. "Sekalipun kita punya persenjataan lengkap, tapi the man behind the tool itu lebih penting. Orang-orang yang mengoperasikan teknologi itu bagian terpenting," ungkap Sigit kepada MGI. Kendala bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Strategi harus disusun dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, agar tetap bisa mencapai target yang direncanakan. "Kalau tidak ada kendala, maka saya tidak akan tertantang untuk mengatasi atau maju," ujar Sigit. 24 VoL. X No. 1, Januari - April 2023
Sigit mencontohkan, ia sering menghadapi perencanaan anggaran yang berubah-ubah. Solusi yang dilakukannya adalah membuat prioritas program, sehingga tahu mana yang harus dituntaskan terlebih dulu dengan anggaran yang ada. "Kalau dari sisi perencanaan, kegiatan, dan anggaran, maka sepanjang saya menjadi Kapus (Kepala pusat) tidak pernah ada perencanaan anggaran itu sesuai apa yang kami rencanakan. Selalu given-nya seperti itu," ungkap Sigit. Kendala lain yang harus dihadapi Sigit sebagai Kapus PKLP adalah masalah klasik, terkait SDM. PPKLP memiliki pekerjaan yang sangat banyak, tetapi ditopang SDM yang terbatas. "Contoh, ada permintaan layanan asistensi atau verifikasi Informasi Geospasial Dasar garis pantai yang membutuhkan bantuan SDM PPKLP. Tapi, di sisi lain ada pekerjaan kontraktual yang harus disupervisi. Ada pula pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola. Menghadapi kondisi seperti ini, harus dilakukan manajemen SDM agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal," bebernya. OUTPUT MENJADI OUTCOME Dengan segala lika liku yang dihadapi selama menunaikan tugas dan tanggung jawab di lingkungan BIG, Sigit optimis lembaga yang dicintainya ini akan berkembang sesuai dengan rencana strategis yang sudah dicanangkan. Keyakinan Sigit tersebut karena keberadaan BIG dengan seluruh unit kerjanya yang sangat dibutuhkan untuk menopang program pembangunan. Output yang dihasilkan unit kerja BIG akan dimanfaatkan menjadi outcome yang berguna bagi banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Seperti output Informasi Geospasial (IG) garis pantai yang dibuat PPKLP. Data tersebut dapat digunakan untuk menyusun dokumen tata ruang wilayah dan pembuatan rencana simulasi kelautan. "BIG akan berkembang sesuai dengan rencana yang ada di renstra. Dari sisi output- nya, jelas ada peningkatan di semua unit kerja," pungkas Sigit. BIG PROFILE Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP) Yosef Dwi Sigit Purnomo. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 25
26 BIG PROFILE LAKUKAN YANG TERBAIK HINDARI PERTIKAIAN Yosef Dwi Sigit Purnomo mengenal Badan Informasi Geospasial (BIG) - dulu disebut Bakosurtanal - ketika masih kuliah di Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Kala itu, BIG menjadi favorit di lingkungan mahasiswa Teknik Geodesi, karena pekerjaannya sesuai dengan keilmuan yang mereka pelajari. Ketika lulus, Sigit mantap mencoba peruntungan di BIG. Ia diterima di BIG dan mulai bekerja di Pusat Pemetaan, Bidang Geodesi pada Januari 1992. Melakukan yang terbaik juga dilakukan Sigit dalam hal administratif, termasuk hati-hati mengelola uang dan menjaga sikap dengan para staf. Ia pun selalu berupaya menghindari pertikaian demi menjaga kedamaian suasana kerja. Prinsipnya adalah melakukan yang terbaik dan tidak haus pujian. "Mendapatkan pujian atau tidak, bagi saya itu tidak masalah. Saya tidak mau dipengaruhi pandangan orang. Saya hanya berusaha melakukan yang benar dan memaksimalkan diri saya," tegasnya. Di BIG, karir Sigit terus menanjak hingga akhirnya diberi kepercayaan sebagai Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP). Posisi ini berhasil diraihnya karena selama bertugas Sigit mempraktikkan dua hal. Prinsip hidup yang diyakini Sigit membuatnya memiliki pemikiran sehat dan enjoy dalam bekerja. Ia juga tak lupa mempraktikkan yang terbaik untuk kebugaran tubuhnya. Pertama, selalu berusaha melakukan yang terbaik. "Artinya, saya tidak mau menganggap tugas itu sembarangan, atau asal jadi. Kalau memang bisa memaksimalkan kemampuan saya untuk yang terbaik, akan saya lakukan," ucapnya. Ayah satu orang anak ini memilih melakukan jalan pagi sebelum berangkat kantor. Paling tidak tiga kali dalam seminggu. "Saya jalan pagi. Satu-satunya olahraga yang murah kan jalan pagi," ujarnya sambil tertawa. (*MGI) Kedua, bersikap melayani. Prinsip melayani harus dilakukan, karena bagaimanapun birokrasi memang harus begitu. Birokrasi itu melayani. Yosef Dwi Sigit Purnomo Tempat/tanggal lahir : Sleman, 19 April 1964 Riwayat Pendidikan:
S1: Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1990
S2: Departemen Ilmu Geografi - FMIPA Universitas Indonesia, lulus tahun 2003 Riwayat Pekerjaan: Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (2019- sekarang) Kepala Bidang Pemetaan Lingkungan Pantai (2014-2019) Kepala Bidang Atlas Sumber daya (2009-2014) VoL. X No. 1, Januari - April 2023
IGT PEMUSNAHAN LADANG GANJA Di Indonesia, ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak disita. Pada 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memusnahkan 193,3 ton ganja. Bagaikan patah tumbuh hilang berganti, usai disita muncul lagi tumpukan ganja baru. Problema terkait ganja ini berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia yang luas dan belum termonitor keseluruhannya, sehingga memberi kesempatan menanam ganja di lokasi terpencil dan tersembunyi. Guna menekan peredaran ganja, maka harus dilakukan pemusnahan ladang ganja. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk merealisasikannya adalah memanfaatkan Informasi Geospasial (IG). Pada 25 Januari 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama BNN mengadakan kick of meeting yang bertajuk 'Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pemusnahan Ladang Ganja'. Pada kegiatan ini, BIG dan BNN sepakat membuat Peta Tematik Lahan Ganja yang nantinya digunakan sebagai data rujukan guna keperluan analisis serta pemusnahan tanaman ganja. BNN berperan sebagai produsen dalam kerja sama tersebut. Sedangkan BIG melalui Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT), bertugas mendampingi BNN membuat penyusunan rancangan dokumen norma, standar, pedoman, dan kriteria serta prototipe IGT Pemusnahan Ladang Ganja. PEMETAAN UTUH Kepala PPIT Lien Rosalina mengatakan pendampingan akan dilakukan pada 2023-2024. Ini adalah wujud tugas BIG dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan IGT kepada produsen data di berbagai instansi. "Program pendampingan akan memberikan hasil berupa rancangan standar produk data yang dilengkapi standar operasional prosedur (SOP) serta model IGT Pemusnahan Ladang Ganja. Dengan demikian IGT Pemusnahan Ladang Ganja memenuhi kaidah pemetaan secara utuh," terang Lien. BIG INFO Staf Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) melakukan pemusnahan ladang ganja bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) di Mandailing Natal, Sumatra Utara pada 17-22 Agustus 2022. Lien juga menjelaskan, ujung dari pendampingan ini akan menghadirkan Peta Tematik Lahan Ganja yang memperlihatkan gambaran utuh persebaran lahan ganja di Indonesia. Sehingga, dapat digunakan sebagai dasar penentu kebijakan dalam pengentasan perilaku penanaman ganja yang masih kerap terjadi di masyarakat. "Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya IGT Pemusnahan Ladang Ganja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Lien. Pada kick of meeting ini, Direktur Narkotika Deputi Pemberantasan BNN Brigjen. Pol. Roy Hardi Siahaan menekankan bahwa penyelenggaraan IGT Pemusnahan Ladang Ganja menjadi terobosan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Ini akan sangat mendukung tugas Direktorat Narkotika BNN.(*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023 27
28 BIG INFO GAZETER RI 2022 Pada 13 Desember 2022, Badan Informasi Geospasial (BIG) meluncurkan Gazeter Republik Indonesia (GRI) Edisi I Tahun 2022. Gazeter adalah dokumen baku yang digunakan sebagai acuan bersama terkait nama rupabumi di Indonesia. Di dalamnya berisi daftar nama rupabumi baku, daerah, wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). GRI diterbitkan dalam dua format buku pada 2022. Pertama, GRI yang berisi seluruh daftar nama rupabumi baku. Kedua, GRI yang berisi unsur rupabumi pulau. GRI khusus pulau dibuat karena pentingnya mengetahui keberadaan pulau di Indonesia yang jumlahnya mencapai 17.024. Kepala BIG Muh Aris Marfai mengatakan, GRI merupakan bentuk capaian nyata yang terwujud berkat sinergi dan kolaborasi antara BIG sebagai koordinator penyelenggara nama rupabumi, dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta pihak lainnya yang terkait. Gazeter merupakan dokumen dinamis, sehingga dipastikan akan terus bertambah dan berkembang seiring meningkatnya kegiatan penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia. "Kolaborasi ini perlu dijaga dan ditingkatkan, karena kontinuitas akan sinergi yang terjalin sangat berperan terhadap tersedianya nama rupabumi baku yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan," tegas Aris. Gazeter Republik Indonesia edisi 1 Tahun 2022. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 TANTANGAN Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG Ade Komara Mulyana menuturkan, tantangan terberat dalam penyusunan GRI adalah kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan nama rupabumi. Sebab, setiap pemerintah daerah memiliki pandangan beragam. "Penyelenggaraan nama rupabumi sangat bertumpu pada partisipasi pemerintah daerah, mengingat objek rupabumi berada di masing-masing daerah," terang Ade. BIG pun menyiapkan penghargaan khusus bagi daerah yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan nama rupabumi. Penghargaan ini untuk memacu peran serta pemerintah daerah. "BIG telah menambah kategori baru pada ajang 'Bhumandala Award`, yaitu Bhumandala Award Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Penghargaan ini sebagai upaya memantik semangat gotong royong toponimi guna mewujudkan penyediaan nama rupabumi baku di wilayah NKRI," tutur Ade. Tantangan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan nama rupabumi adalah kurangnya pemahaman masyarakat serta ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam pengolahan data geospasial. Pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas pengguna GRI harus bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi tantangan ini. (*MGI)
Sebanyak 186 siswa dan siswi MTsN 32 Jakarta melakukan kunjungan ke Badan Informasi Geospasial pada 14 Maret 2023. BIG 'JENDELA ILMU' ANAK SEKOLAH Kepedulian terhadap Informasi Geospasial (IG) mulai terbangun di kalangan pelajar Indonesia. Ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan siswa sekolah ke Badan Informasi Geospasial (BIG). Mereka mendapatkan ilmu dengan asyik. Pada 23 Februari 2023, giliran 75 siswa SMP Ar Rahman Islamic School bertandang ke BIG untuk mempelajari pemetaan kebencanaan. Di sini, siswa juga belajar mengenai Sistem Informasi Geografis (SIG) yang merupakan sekumpulan peralatan untuk pengumpulan data, penyimpanan data, manipulasi data, pemanggilan data, analisis spasial, serta transformasi dan visualisasi data spasial dari permukaan bumi. SIG memiliki keunikan karena mengelola informasi spasial dengan mengacu ke lokasi dalam ruang. Pada 14 Maret 2023, sebanyak 186 siswa kelas VII MTsN 32 Jakarta bertandang ke BIG untuk lebih mengenal lembaga penyedia IG di Indonesia ini. Mereka mengaku mendapatkan materi yang belum pernah didapatkan di sekolah, seperti proses pembuatan peta dasar menggunakan foto udara, citra satelit, atau drone. Bahkan, mereka dijelaskan proses stereo plotting, survei lapangan, dan penyusunan basis data. Tentunya para siswa juga dikenalkan dengan unit kerja di BIG beserta produk yang dihasilkan. Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) salah satunya. Pusat ini BIG INFO Puluhan siswa SMP Ar Rahman Islamic School, Depok melakukan kunjungan ke Badan Informasi Geospasial pada 23 Februari 2023. bertugas memproduksi Peta Rupabumi Indonesia (RBI) dengan berbagai skala, menyediakan data geospasial dasar, serta menyusun Gazeter Republik Indonesia (GRI). Berbagai data dan IG tersebut diperlukan untuk mengelola NKRI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Siswa yang berkunjung ke BIG diajak pula `menengok` Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial (PTIG). Di sini, mereka dapat mempelajari jenis pelayanan dan produk yang disediakan BIG. Menariknya, siswa berkesempatan melihat secara langsung stasiun Continuously Operating Reference Station (CORS) dan stasiun pasang surut (pasut) yang ada di BIG. Pastinya mereka didampingi staf dari Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) yang selalu siap menjawab rasa penasaran para siswa. Tahun lalu, pada 26 Agustus 2022 BIG juga pernah menerima 50 siswa Sekolah Dasar (SD) Al-Jabr Islamic School yang ingin belajar mengenai pemetaan dan alih fungsi lahan. Materi yang terkesan berat bagi siswa SD ini diharapkan dapat membantu siswa menganalisis konsep alih fungsi lahan dan mengolah datanya sehingga menjadi suatu produk.(*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023 29
30 BIG INFO MENINGKATKAN KOMPETENSI SURVEYOR PEMETAAN memperkuat dan meningkatkan kompetensi surveyor ketika melakukan pemetaan di wilayah perairan, yang tentunya membutuhkan keahlian khusus. Seperti, saat melakukan pemetaan neraca sumber daya pesisir dan laut di sejumlah Kawasan Konservasi Prioritas Nasional (KKPN). Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) BIG mengikuti workshop analisis data citra Biophysical Condition/Water Quality. Workshop ini diselenggarakan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Yayasan Rekam Nusantara bertempat di Bogor, pada 19 Januari 2023. Workshop diselenggarakan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Yayasan Rekam Nusantara. Peserta workshop mendapatkan materi terkait pengolahan data citra satelit dengan software Environment for Visualizing Images (ENVI) untuk mendapatkan beberapa parameter water quality. Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG) mengikuti workshop analisis data citra Biophysical Condition/Water Quality pada 19 Januari 2023. Workshop ini untuk Selain dapat meningkatkan kompetensi SDM secara personal, workshop juga bermanfaat mendukung BIG dalam melakukan kegiatan pembinaan pemetaan tematik kepada APLIKASI E-PIPAKABEL Penggunaan e-Pipakabel diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan pada 6 Maret 2023, bersama dengan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai; Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali; serta Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya Nurhidayat. Pembuatan aplikasi e-Pipakabel ini dilatarbelakangi kondisi geografis Indonesia yang memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer. Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan penggunaan aplikasi e-Pipakabel. Peresmian dilakukan bersama Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya Nurhidayat di Jakarta pada 6 Maret 2023. Indonesia kini memiliki aplikasi e-Pipakabel, sistem digitalisasi terkait perizinan penataan kabel pipa bawah laut. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan proses monitoring sebagai bentuk transparansi dalam tahapan pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan pendirian instalasi di laut. Menurut Luhut, digitalisasi pipa kabel dan pipa bawah laut ini sejalan dengan digitalisasi semua pelabuhan di Indonesia. BIG akan memanfaatkan hasil penataan kabel dan pipa laut sebagai tema dalam Kebijakan Satu Peta (KSP) dan membantu dalam penyediaan data batimetri, pasang surut, dan data batas wilayah maritim antara Indonesia dengan negara lain. Kondisi pipa dan kabel bawah laut saat ini dapat dilihat dalam Peta Laut Indonesia.(*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023
PEMENANG ASEAN GEOSPATIAL CHALLENGE 2023 Badan Informasi Geospasial (BGI) menyelenggarakan `ASEAN Geospatial Challenge 2023 (AGC 2023) National Level: Indonesia` pada 16 Januari-11 Februari 2023. Ini adalah kompetisi inovasi pemanfaatan teknologi atau Informasi Geospasial (IG) untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kompetisi dibuka untuk seluruh mahasiswa Indonesia. Kompetisi diikuti 20 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Setiap peserta diharuskan membuat karya berupa aplikasi pemanfaatan teknologi dan IG untuk mendukung tercapainya SDGs. Berikut pemenang `ASEAN Geospatial Challenge 2023 (AGC 2023) National Level: Indonesia`: Juara 1: Ganesha Jogja Anggota : Ismail Al Faruqi, Izzuddin Muhammad Hisyam, Muhammad Ilyas Irfan Syiraaj, Muhammad Reza Fakhrudin Judul Proyek : Agriculture Suitability and Recommendation for Irrigation Priority Development on Mobile Application Juara 2: ArtemiS Anggota : Adnan Hasyim Wibowo, Abimanyu Dharma Kamanungsan, Azhari Ramadhani, Stella Eulia Andoko Judul Proyek : Gamification of the Indonesian Standard Map as an Advanced Tool for Improving the Indonesian Society's Mental Map and Accelerating Digital Tourism to Realize Sustainable Development Goals in ASEAN Juara 3: Doremi Anggota : Septian Agung Waluyo, Enrico Gracia, Salsa Muafiroh, Muhammad Vitra Ramadhan Judul Proyek : G-Solar for Green Energy Sustainability Usai laga tingkat nasional, Ganesa Jogja dan ArtemiS dinyatakan berhak mengikuti kompetisi serupa di tingkat ASEAN.(*MGI) BIG INFO Tim Ganesha Jogja keluar sebagai juara pertama ASEAN Geospatial Challenge (AGC) 2023 National Level: Indonesia. Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, Sumaryono memimpin Pertemuan ASEAN Competent Authority Committee on Surveying (ACACS) yang kelima diselenggarakan secara daring pada tanggal 25-26 Januari 2023 INDONESIA MEMIMPIN PERTEMUAN ACACS KELIMA Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) Badan Informasi Geospasial (BIG) Sumaryono didaulat memimpin pertemuan `ASEAN Competent Authority Committee on Surveying` (ACACS) yang kelima. Kegiatan ini berlangsung secara daring pada 25-26 Januari 2023, bersamaan dengan `103rd Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services` (CCS). Agenda ACACS,antara lain membahas penguatan sistem, Term of Reference (TOR) dan assessment statement, kelanjutan penyusunan kerangka Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Surveying, serta pembahasan rencana kerja dan penentuan jadwal pertemuan berikutnya. Pertemuan dihadiri perwakilan dari setiap anggota ASEAN atau ASEAN Member States (AMS), yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatics (ASEAN-FLAG), dan Sekretariat ASEAN. Pada momen ini, diputuskan bahwa ACACS keenam akan dilaksanakan pada Mei 2023 di Yogyakarta.(*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023 31
32 BIG PICTURE 12 Januari 2023 Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat (kanan) melakukan kunjungan kerja ke Badan Informasi Geospasial (BIG). 19 Januari 2023 Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai (kiri) berbincang dengan Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsda Jemi Trisonjaya saat kunjungan ke Markas Komando Badan Intelijen Strategis (Mako BAIS). 25 Januari 2022 Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin di Kantor BIG. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 25 Januari 2023 BIG bersama BNN mengadakan kick of meeting Pembinaan Penyelenggaraan IGT Pemusnahan Ladang Ganja di Kantor BNN, Jakarta.
7 Februari 2023 Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) menghadiri rapat koordinasi terkait Informasi Geospasial Tematik yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan. Rapat yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta beberapa perwakilan dari kementerian/lembaga lain. 2 Maret 2023 Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai melantik dan mengambil sumpah 47 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aula BIG. 14 Maret 2023 Penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jimbaran, Bali. 17-18 Maret 2023 Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar penjurian nasional Lomba Gambar Peta untuk Anak di Kota Bogor. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 33
BIG IDEA Tampilan DTM Tanjung Lesung. PEMETAAN GARIS PANTAI MENGGUNAKAN UAV LiDAR Untuk wilayah pantai berpasir, penggunaan metode UAV LiDAR lebih menguntungkan. Penulis: Teguh Sulistian, Alfian Adi Atmaja, Andri Daniel Parapat, Herjuno Gularso (Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Informasi Geospasial (IG) sudah menjadi kebutuhan penting dalam merancang berbagai kegiatan berbasis spasial. Tidak terkecuali dalam perencanaan spasial skala besar di wilayah pesisir. Badan Informasi Geospasial) Light Detection and Ranging (LiDAR) dengan Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan. Namun untuk tempat-tempat tertentu, pemetaan garis pantai dengan metode UAV LiDAR dianggap lebih menguntungkan. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah IG garis pantai. Dengan mengetahui posisi garis pantai, maka dapat dirancang kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana, rencana tata ruang, batas wilayah, zonasi perlindungan, maupun kegiatan ekonomi untuk menopang kehidupan masyarakat pesisir dan memacu pertumbuhan daerah. Tim Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP) Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan penelitian pemetaan garis pantai dengan metode UAV LiDAR. Lokasinya di pesisir Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau. Walau merupakan zona ekonomi, wilayah ini juga termasuk rawan bencana tsunami. Pemetaan garis pantai skala besar dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain metode tracking Real Time Kinematic (RTK) Global Navigation Satellite System (GNSS) dan Penelitian ini untuk mengkaji feasibilitas penggunaan data UAV LiDAR dalam pemetaan garis pantai skala besar. Selain itu, juga dianalisis tingkat ketelitian yang dihasilkan dan beberapa keterbatasan dalam penggunaan metode UAV LiDAR. 34
BIG IDEA UAV merupakan teknologi pesawat tanpa awak yang dilengkapi sensor dan kamera untuk mengambil data. Sensor yang digunakan adalah LiDAR topografi dengan red-laser dan kamera non-metrik. Penggunaan metode UAV LiDAR dan image-based techniques untuk pemetaan lingkungan pesisir memberikan akurasi 5-10 cm dengan resolusi tinggi dan kualitas data topografi tinggi. Pada kesempatan ini, tim peneliti tidak menggunakan metode tracking RTK GNSS karena medan yang didatangi berupa area berpasir. Tantangan menggunakan RTK NGSS di medan berpasir akan cukup berat, dibanding dengan area bertebing dan hutan bakau. TAHAPAN PENELITIAN Perencanaan meliputi penentuan jalur terbang menggunakan perangkat lunak bawaan dari UAV, yaitu DJI Go. Dilakukan pula pengamatan kondisi topografi di lokasi akuisisi. Semakin landai topografi, maka sapuan sensor LiDAR semakin lebar. Namun, semakin curam topografi, maka sapuan semakin sempit. Kondisi topografi di pesisir Tanjung Lesung cenderung landai, sehingga sapuan LiDAR semakin lebar. Perencanan lajur terbang untuk misi UAV LiDAR direncanakan dengan sidelap 70 persen dan overlap 90 persen, dengan lima blok terbang. Rencana tinggi terbang pada saat misi adalah 150 meter di atas permukaan tanah, untuk memperoleh densitas data yang lebih rapat dari 1 ppm. Sapuan LiDAR direncanakan 200 meter. Langkah awal dari kegiatan yang dilakukan adalah persiapan perencanaa. Persiapan meliputi penyediaan alat dan perangkat lunak yang akan digunakan, yaitu: Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah:
Pengukuran Base Station dan Independent Check Point (ICP) 1. Wahana UAV : DJI matrice 600 LiAir 220 Akuisisi Data LiDAR Menggunakan UAV 2. Sensor LiDAR : Hesai Pandar40
Pengolahan Trajectory 3. Kamera : Sony Alpha 6000 Klasifikasi Point Cloud 4. Receiver GNSS : Leica GS14 Uji Akurasi 5. Pengolah Trajectory : Li acquire
Transformasi Datum Vertikal 6. Pengolah Point Cloud : Global Mapper
Ekstraksi DTM 7. Pengolah DTM : Generic Mapping Tools (GMT)
Pembentukan Garis Pantai 8. Pengolah SIG : QGIS Gambar 1. Area penelitian. 35
36 BIG IDEA Penyajian garis pantai yang tidak terbentuk garis pantai MSL. HASIL PENELITIAN Dari penelitian ini, didapatkan informasi bahwa kapasitas akuisisi UAV LiDAR lebih cepat dari pada menggunakan metode konvensional dengan pengukuran RTK GNSS. Perbandingannya sebesar 10 line/km per hari untuk UAV LiDAR dan 4 line/km per hari untuk pengukuran terestris. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran menggunakan metode UAV LiDAR lebih efektif dan efesien dari segi waktu. Dengan demikian, beban biaya operasional pun dapat ditekan. Survei UAV LiDAR hanya membutuhkan daerah untuk take off dan landing di lokasi studi. Jika menggunakan pengukuran terestris, harus dilakukan tracking di sepanjang pantai. Dari segi akurasi data, UAV LiDAR mempunyai akurasi tinggi. Nilai Root Mean Square Error (RMSE) vertikal hasil uji akurasi adalah 0,283 meter dan akurasi vertikal LE90 adalah 0,429 meter. Ini menunjukkan data memenuhi spesifikasi untuk peta dasar skala 1:5000 kelas 1. Selain itu, data UAV LiDAR memiliki kepadatan sebesar 47,179 point per meter/ppm. Point spacing yang dihasilkan adalah 0,145 meter yang memenuhi spesifikasi data skala 1:5000 kelas 1. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 Dari data garis pantai yang terbentuk, diketahui panjang garis pantai pasang tertinggi atau Highest Astronomical Tide (HAT) adalah 13,874 kilometer. Sedangkan, garis pantai muka laut rata-rata atau MSL adalah 7,330 kilometer. Jika dikuantitaskan secara persentase, garis pantai MSL yang terbentuk adalah 52,83 persen dari panjang garis pantai keseluruhan. Tidak terbentuknya garis pantai MSL secara keseluruhan karena data LiDAR tidak dapat menembus area MSL yang berada pada area intertidal, dimana di area tersebut terjadi air pasang dan surut. Daerah intertidal berada pada zona yang sangat sempit. Untuk mendapatkan garis pantai MSL yang optimal, waktu akuisisi perlu disesuaikan dengan jam surut air laut. Namun, hal ini akan mempengaruhi fleksibilitas waktu akuisisi. Jika surut terjadi pada saat malam hari, maka akuisisi data LiDAR akan semakin sulit. Selain itu, penggunaan data UAV LiDAR ini tidak bisa memperoleh point cloud pada daerah tertutup air yang menyebabkan penentuan Lowest Astronomical Tide (LAT) tidak dapat dilakukan. Sehingga, diperlukan kombinasi dengan metode lain dalam proses penentuannya. (*MGI)
BIG COMMUNITY Persatuan Tenis Meja Geospasial mengikuti pertandingan persahabatan di Kota Sukabumi pada tahun 2022. PERSATUAN TENIS MEJA GEOSPASIAL BERSIAP MENJADI TUAN RUMAH TURNAMEN BESAR Tak ada rotan, akar pun jadi. Guna membiayai kebutuhan latihan, seperti membeli bola pingpong dan minuman, setiap anggota membayar iuran rutin. Tidak jarang, para anggota menutup sesi latihan dengan `ngeliwet` makan bersama. REGENERASI Tidak ada tempat khusus untuk latihan olahraga, lahan parkir perkantoran pun jadi. Itulah yang dilakukan sekelompok orang penggemar tenis meja di Badan Informasi Geospasial (BIG) Dengan semangat membara, PTM Geospasial terus berbenah. Melengkapi fasilitas latihan, sembari menunggu tempat latihan permanen. Setelah sering bermain tenis meja bersama, tercetuslah ide membuat organisasi resmi bernama Persatuan Tenis Meja (PTM) Geospasial. Sigit Murjati sebagai salah satu pendiri PTM Geospasial bertutur, anggota awal hanya 15 orang. "Kita susun kepengurusan. Ketuanya Pak Slamet Tuseno, sekretarisnya Pak Albin, dan bendaharanya Mas Oman Rochman. Saya di bidang pelatihan. Kemudian, kita buatkan draf surat keputusan, ditandatangani Ketua Dewan Pengurus Korpri yang waktu itu masih dipegang Sesma (Sekretaris Utama-Muhtadi Ganda Sutrisna) pada 11 Juni 2021," kenang Sigit. PTM Geospasial rutin latihan setiap Jumat pagi. Suasana akrab dan kekeluargaan tercipta setiap latihan. Saat ini, anggota PTM Geospasial sudah 20 orang. Agenda latihan pun semakin serius dengan mendatangkan pelatih profesional. Bahkan, ada agenda lawatan ke luar daerah dua kali setiap tahunnya. Kemampuan anggota PTM Geospasial terus diasah dengan mengikuti berbagai event olahraga, seperti turnamen Pornas KORPRI di Jawa Tengah pada bulan Juli mendatang. Selain itu, juga dilakukan pertandingan persahabatan dengan lembaga mitra BIG. "Kita (belum lama ini) ikut turnamen di BNN (Badan Narkotika Nasional) di Cisarua. Pernah juga, kita ajak komunitas PTM Sukabumi mengadakan pertandingan persahabatan. Selanjutnya, mungkin nanti ke Subang lalu ke Yogya," imbuh Sigit yang sering mewakili BIG bertanding tenis meja. Selain itu, PTM Geospasial juga berupaya merekrut anggota baru untuk regenerasi. "Teman-teman berharap muncul anggota baru untuk regenerasi. Ini perlu disiapkan, paling tidak untuk ikut Pornas (pertandingan single dan double) harus mempersiapkan delapan orang," tutur Sigit. Ada hal besar yang tengah disiapkan PTM Geospasial. Mereka tengah bersiap menjadi tuan rumah turnamen tenis meja. "Rencananya di Januari 2024 kita mengadakan Open Tournament BIG. Kita akan menyelenggarakan turnamen yang besar," pungkas Sigit. (*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023 37
38 BIG TEAM David Nikolas Tumanggor Staf Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) BIG JADI LEBIH MENGENAL INDONESIA David lulus pada 2017 dari Jurusan Geodesi Universitas Gadjah Mada. Saat diterima di BIG, ia ditempatkan di PJKGG gugus kerja Jaring Kontrol Vertikal dan Pasang Surut. Di sinilah petualangannya bermula. Pria Batak ini sering ditugaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Bagi David, sangat seru bisa menjelajahi tempat- tempat yang belum atau jarang disinggahi banyak orang. "Perjuangan sekali menuju tempat-tempat itu. Sukanya, ya saya jadi lebih mengenal Indonesia. Kita jadi tahu kehidupan- kehidupan di Indonesia Timur ini," katanya. KEAJAIBAN MASELA Pada 2021, David pernah survei ke Pulau Masela yang secara administratif berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Pulau Masela dapat dijangkau dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan perjalanan laut selama 12 jam. Nyatanya, kapal yang ditumpangi David ternyata harus singgah di beberapa pulau sebelum menuju ke Masela. Ia pun harus berlayar hingga lebih dari 30 jam. David Nikolas Tumanggor, Staf Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG). `Tak harus menjadi abdi negara untuk melayani negara. Di sektor manapun, kita bisa melayani.` Prinsip inilah yang mengental dalam diri David Nikolas Tumanggor, surveyor pemetaan di Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) Badan Informasi Geospasial (BIG). Namun, pelayaran berpuluh-puluh jam itu terbayar saat David menemukan `keajaiban` di Masela. Di sana, ia melihat fasilitas air, komunikasi, dan listrik masih dalam proses pembangunan. Tetapi, dengan segala keterbatasan ini masyarakatnya tetap dapat menikmati kehidupan dengan gembira. "Kenapa saya bilang ajaib? Karena mereka (masyarakat Pulau Masela) dengan segala keterbatasan yang ada, ya tetep enjoy, tetap bekerja," ungkapnya. Pada akhirnya David bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di BIG pada 2019. Ia memutuskan bergabung di BIG karena di lembaga inilah ia berkesempatan bisa melayani negara sesuai dengan bidang keilmuannya. Pengalaman tersebut membuat David lebih bersyukur dengan apa yang dimilikinya. "Saya jadi bisa mensyukuri apa yang bisa kita peroleh dengan mudah di sini," imbuh David.(*MGI) VoL. X No. 1, Januari - April 2023
BIG UNIQUE PULAU BUNGIN PERMUKIMAN TERPADAT DI DUNIA Pernah mendengar nama Pulau Bungin? Pulau ini tanda. Kemudian menguruk lahan tersebut dan meletakkan tumpukan terumbu karang yang sudah mati sebagai pondasi membuat rumah. tersohor sebagai pulau terpadat di dunia. Jika dilihat dari udara, akan nampak jajaran hunian yang sangat rapat. Hampir tidak ada daratan yang tersisa bagi peruntukkan lain, bahkan untuk lahan hijau terbuka. Luas Pulau Bungin sekitar 8,5 hektare. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun (BPS) tahun 2014, penduduknya mencapai 5.000 jiwa. Dikutip dari Pulau Bungin secara administratif berada di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bungin merupakan pulau buatan yang didiami Suku Bajo sejak 200 tahun lalu. Nama pulau berasal dari kata 'bubungin' yang berarti tumpukan pasir. Pulau Bungin memang berawal dari gundukan pasir. Di sini, Suku Bajo meletakkan tumpukan terumbu karang yang sudah mati sebagai pondasi, lalu mendirikan rumah panggung di atasnya. Lambat laun, semakin banyak Suku Bajo mendirikan rumah dengan mengikuti ketentuan adat yang berlaku. Bagi yang ingin membangun rumah, tidak perlu membeli lahan. Cukup memilih lahan kosong yang tergenang air di bagian terluar permukiman, lalu menanamkan bendera sebagai Sekitar 80 persen penduduk Pulau Bungin berprofesi sebagai nelayan. Anak-anak mereka sedari kecil sudah diajarkan membantu orang tua menangkap ikan di laut. Walau tidak memiliki garis pantai dan lahan hijau yang asri, Pulau Bungin berkembang menjadi objek wisata unik. Di sana, wisatawan dapat menikmati kuliner laut khas masakan Suku Bajo di restoran terapung. Bila beruntung, wisatawan dapat melihat proses pembuatan rumah. Bisa pula menyaksikan ritual Toyah, upacara adat memperkenalkan bayi baru lahir pada dunia bahari. Ritual ini dipercaya membuat anak-anak di Pulau Bungin pandai menyelam dan berburu hasil laut.(*MGI) Foto udara permukiman padat warga di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, NTB. VoL. X No. 1, Januari - April 2023 39
1 Syawal 1444 HMari kita mulai kembalisegala hal di kehidupan kitake arah yang lebih baik.Selamat Idulfitri 40 VoL. X No. 1, Januari - April 2023