BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan suatu bangsa, karena pendidikan merupakan tempat untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pembangunan bangsa. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan pendidikan yang harus dikelola secara profesional. Menurut (Mustari & Rahman, 2014:37) Pendidikan merupakan aspek penting di era globalisasi saat ini. Supaya dapat bersaing dalam era globalisasi saat ini, maka suatu bangsa harus senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan mutu SDM yang ada. Pendidikan nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara efektif dapat mengembangkan potensi dirinya baik secara spiritual, pengendalian diri, kecerdasan dan keterampilan bagi yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat dan Negara (UU Nomor 20 Tahun 2013). Pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana guna merealisasikan kondisi belajar dan proses pembelajaran agar subjek didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai keterampilan, akhlak mulia, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, dan kekuatan spiritual keagamaan. Penjelasan ini menjamin dua penjelasan terkait penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan dan kualitas layanan pendidikan sudah semestinya secara berkelanjutan ditingkatkan dalam merealisasikan tujuan awal pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dapat dikatakan dalam tingkat yang pesat. Namun jika dilihat dari segi kualitas kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan dikarenakan masih terdapat kesenjangan dalam hal mengembangkan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Tiga permasalahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini yaitu kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan masih belum merata, rendahnya mutu dalam pendidikan, serta masih lemahnya 1
manajemen pendidikan. Ketiga permasalahan pendidikan tersebut, dua masalah yang terakhir yaitu terkait dengan permasalahan mutu dan manajemen pendidikan merupakan masalah yang lebih banyak dihadapi dalam hal rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah rendah akibat masalah kekompleksitasan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Penyebabnya adalah akses pendidikan yang tidak merata mengakibatkan sistem pendidikan terabaikan. Hal tersebut harus segera diselesaikan dengan cara salah satunya adalah meningkatkan kualitas output atau lulusan sekolah di Indonesia. Kualitas lulusan sekolah dinilai sangatlah penting dikarenakan hal tersebut berpengaruh pada dunia kerja. Maka dari itu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan penyetaraan level kualifikasi SDM masyarakat Indonesia (Ali, 2021:75). Jika dilihat dari fenomena kejadian tersebut maka pendidikan di Indonesia semestinya bergerak cepat untuk melakukan pembenahan, terlebih lagi Indonesia merupakan anggota dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (Diansyah, 2016:33). MEA merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan potensi local yang ada, namun hal ini dapat menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri jika tidak dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga dalam MEA setiap negara anggotanya dapat memperbolehkan sumber daya manusianya secara bebas mencari pekerjaan ke negara lainnya (Sumintono & Widhiarso, 2015:78). Fenomena yang terjadi tersebut sudah seharusnya dapat diselesaikan, solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui bidang pendidikan. Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dikarenakan perannya dalam usaha menciptakan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada. Ada berbagai macam langkah yang dapat ditempuh guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia salah satunya adalah kualifikasi jenjang lulusan sekolah harus segera ditingkatkan (Sudarsana, 2016:56). Dengan ditingkatkannya kualifikasi lulusan jenjang sekolah maka tidak dapat dipungkiri sumber 2
daya manusia di Indonesia dapat bersaing dengan pesaing dari negara lain yang dari segi kualitas dan kualifikasi lulusan lebih tinggi. Pendidikan pada hakikatnya diawali dari jalur pendidikan informal yang merujuk pada aktivitas pendidikan keluarga dan lingkungan. Kemudian ketika pada usia tertentu, seseorang akan memasuki pendidikan formal. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikannya, pendidikan formal memiliki kriteria-kriteria ataupun batasan berbagai macam faktor. Misalnya, faktor usia, keadaan peserta didik, dan faktor tempat serta waktu. Dengan adanya berbagai macam ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa kesempatan setiap orang untuk mengeyam pendidikan formal belum sepenuhnya tercapai meskipun dalam hal ini Pemerintah sudah menetapkan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun. Akibatnya, masyarakat yang tidak dapat memperoleh pendidikan dengan layak dapat menimbulkan masalah sosial, seperti pengangguran. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2021 ialah sebesar 9,10 juta warga penduduk. Jumlah pengangguran ini mengalami penurunan dibanding tahun tahun sebelumnya yang mencapai 9,77 juta penduduk. Maka dari itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada bulan Agustus 2021 sebesar 6,49 %, namun mengalami penurunan sekitar 0,58% dari bulan Agustus tahun 2020. Angka tersebut masih terbilang cukup tinggi (BPS: Berita Resmi Statistik press release 2021/11/05/1816/ Agustus 2021). Pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikenal melalui tiga jalur, yaitu pendidikan nonformal, pendidikan formal, dan pendidikan informal yang saling melengkapi dalam pengembangan sumber daya manusia. Satuan pendidikan nonformal yang berkembang pesat saat ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang pada awalnya didirikan di tingkat daerah kemudian meluas ke setiap desa. Pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang lebih dikenal PKBM merupakan lembaga pendidikan informal yang lahir dari kesadaran, akan 3
4 pentingnya posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, sikap positif kelompok masyarakat sebagai agen perubahan membuka kunjungan dan menjawab berbagai kebutuhan belajar masyarakat berdasarkan kondisi lingkungan setempat. Selain itu, kehadiranya di masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana bagi proses pembangunan dengan meningkatkan potensi yang ada di masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sebagai organisasi yang berasal dari masyarakat, dikembangkan oleh masyarakat, dan mengabdi kepada masyarakat, perlu mampu menggerakkan dan menggalakkan berbagai kegiatan bersama dalam pembangunan masyarakat. Agar lembaga masyarakat dapat memenuhi harapan tersebut, biasanya diperlukan dua syarat: di satu pihak mengakar sepenuhnya di masyarakat, di pihak lain dapat merespon berbagai perubahan dan kebutuhan pembaruan (Soetomo, 2006:16). Dalam konteks pengembangan masyarakat melalui jalur kelembagaan PKBM, kedua syarat tersebut menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut di lapangan. Seperti yang kita ketahui bersama, rencana pengembangan pendidikan luar sekolah yaitu PKBM awalnya digagas oleh pemerintah. Dalam proses pengembangannya, banyak bermunculan PKBM yang diprakarsai oleh masyarakat sendiri. Pendidikan nonformal (PNF) merupakan salah satu pendekatan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dan dipuaskan oleh pendidikan sekolah formal. Pendidikan nonformal memberikan berbagai pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyat, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal adalah melalui program paket SD sederajat yaitu paket A, Paket SMP sederajat paket B dan Paket C sederajat setara dengan SMA. Pendidikan kesetaraan bertujuan memperluas akses wajib belajar Sembilan tahun dan memberikan layanan pendidikanbagi mereka yang kebutuhan pendidikanya tidak dapat terpenuhi oleh lembaga pendidikan formal. Namun, ijazah masih menjadi
sumber harapan bagi kebanyakan orang, terutama dalam hal bekerja keras untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Meski hanya sebatas ijazah SMA. Setidaknya itulah harapan Asep Sunandar (25), warga Cirebon , Jawa Barat., Selasa (25 /11) lalu warga di lingkungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nurhayti (PKBM) Dompyong Kulon, Gebang, Cirebon Mengikuti Penilaiaan Akhir Semester (PAS) C (setara SMA). Mereka mengikuti ujian di lokasi PKBM Nurhayati dan mengikuti. Penilaian pertama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Ada juga yang mencari ijazah untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti pejabat partai politik dan mencalonkan menjadi Kepala Desa. Misalnya karena ijazahnya kebanjiran. Dulu di PKBM kita juga ada yang serupa, kata Abdul Kholik Tutor PKBM Nurhayati (1/ 12). Maka dari itu banyak orang mengikuti pembelajaran kesetaraan paket karena penggunaan ijazah kesetaraan untuk kepentingan tertentu, tidak serius terhadap materi yang di sampaikan tutor terhadap peserta. Dalam rangka peningkatan kinerja PKBM sebagai sarana pembelajaran masyarakat, penyedia informasi, tempat bertukar pengetahuan dan tempat koordinasi dalam memanfaatkan potensi masyarakat (Sihombing, 1999: 20). Maka dari itu dalam konteks penjamin mutu penting untuk diketahui sejauh mana keberhasilan program pendampingan program pengembangan dalam pengelolaan PKBM terhadap mutu pembelajaran, khususnya dilihat dari sistem dan standar mutu pendidikan yang perlu di kembangkan secara empirik dalam kegiataan pembelajaran yang ada di PKBM dan sejauh mana kesesuaian penyelenggaraan dan pengelolaan dengan panduan yang ada dan sejauh mana mutu pendidikan yang di harapkan tercapai. Adapun yang menjadi dasar penulis mengajukan judul tentang Manajemen Pusat kegiataan belajar masyrakat PKBM dalam meningkatkan mutu pembelajaran adalah peneliti melihat dan menganalisis teman teman dari peneliti yang mengikuti kegiatan program paket C di PKBM Nurhayati tersebut cenderung tidak mengindahkan tentang bagaimana proses pembelajaran secara komprehensif dan masif, sehingga mutu pembelajaran yang mereka dapatkan hanya sebatas mengikuti kegiatan tersebut dan lulus 5
6 mendapatkan ijazah kesetaraan, tidak memperhatikan dengan seksama bagaimana proses pembelajaran yang efektif yang mana mereka harus dapatkan pengetahuan, materi yang di sampaikan tutor agar kualitas nya sama dengan pendidikan formal lainnya. Maka dari itu penelitian ini akan peneliti buktikan dengan penelitian yang Berjudul "Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Kesetaraan Paket C Di PKBM Nur Hayati" yang menjadi lokasi penelitian penulis. Selain itu juga yang menjadi ketertarikan penulis dikarenakan masih jarang penelitian mengenai pendidikan kesetaraan ini. B. Identifikasi Masalah Hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah yang sudah dijelaskan di latar belakang masalah baik secara implisit (tersirat) maupun eksplisit (tersurat). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1. Masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat terkait dengan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di PKBM Nur Hayati yang dianggap hanya mengejar ijazah secara instan. 2. Menurunnya kualitas SDM yang disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh kesempatan belajar dalam pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, faktor usia, dan putus sekolah. 3. Fokus pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal khususnya PKBM dirasa kurang jika dibandingkan dengan fokusnya terhadap penyelenggaraan pendidikan formal yang sangat komprehensif. 4. Tata kelola yang belum maksimal sehingga menurunya kualitas mutu peserta PKBM.
C. Fokus Masalah Merujuk identifikasi masalahnya, terdapat sejumlah hal yang menjadi fokusnya yaitu upaya kepala PKBM Nur Hayati dalam meningkatkan Mutu Pembelajaran. D. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah cara lembaga pendidikan dalam mengelola PKBM Nur Hayati ? 2. Bagaimanakah peran pemimpin PKBM Nur Hayati dalam menjalankan Manajemen Mutu pada lembaga pendidikan yang dipimpin? 3. Bagaimana cara lembaga pendidikan PKBM Nur Hayati dalam meningkatkan mutu pembelajaran ? E. Tujuan Masalah Sejalan masalah yang terdapat di dalam rumusan, ada tujuan yang ingin diraih pada penelitian ini yakni: 1. Proses Pengelolaan PKBM Nur Hayati Desa Dompyong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. 2. Peningkatan Mutu PKBM Nur Hayati Desa Dompyong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. 3. Peningkatan Mutu Pembelajaran PKBM Nur Hayati Desa Dompyong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. F. Manfaat Masalah Masing-masing orang melaksanakan kegiatan pastinya dengan disertai tujuan masing-masing, oleh karenanya saat menjalankan kegiatan membawa manfaat termasuk bagi pihak lainnya ataupun sendiri. 1. Secara teoritis a. Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan. 7
b. Selain itu untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya dalam penguatan Manajemen Pendidikan di PKBM. c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk lembaga lain dan bahan rujukan untuk melakukan hal yang sejenis. 2. Secara praktis a. Bagi objek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam meningkatkan mutu pendidikan di PKBM Nur Hayati khususnya dalam pengelolaan program pendidikan kesetaraan. b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi suatu pengalaman guna memperoleh gambaran yang nyata tentang Manajemen pusat kegiataan belajar dalam meningkatkan mutu pembelajaran program paket C di PKBM Nur Hayati Desa Dompyong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. 8