BAB - IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4.1. SASARAN POKOK ARAH KEBIJAKAN RPJPD PROVINSI SUMATERA UTARA Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara, dan mempertimbangkan keberagaman budaya yang hidup dalam masyarakat, isu-isu strategis baik dalam konteks Global, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dengan merujuk kepada : a. Permendagri 54/2010 pada Bab-X, tentang penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD dan daerah otonom baru, dimana pada Pasal 287 Ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD provinsi, dan mengacu pada RPJMN untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional, dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah b. Pasal 5 ayat 3 UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan tersebut maka Prioritas dan Sasaran RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 ini disusun berlandaskan kepada : a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, dengan mempedomani Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJPD Tahap III (2014-2018) b. RPJM Nasional 2010-2014, dengan mempedomani Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJMN di Tahun 2014 c. Sinkronisasi dengan RKP Tahun 2014, dengan mencermati Isu Strategis, Prioritas Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2014 Adapun tujuan pembangunan jangka panjang tahun Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 ialah meujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, bersih dan jujur, dengan sasaran ditujukan kepada : (1) Meningkatkan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial (2) (3) (4) (5) (6) budaya yang membawa masyarakat Sumatera Utara semakin sejahtera, Terwujudnya Sumut yang demokratis berlandaskan hukum Terwujudnya rasa aman dan damai serta terlindunginya semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan Terwujudnya Sumut yang asri dan lestari Terwujudnya masyarakat Sumut yang bermoral, beretika, beriman dan berbudaya Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara adalah : 1) Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat 2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya 3) Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum 4) Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 5) Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 6) Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk dipedesaan RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 , IV-1
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D Tahap ke-2 (2009-2013), maka RPJM-D Tahap ke-3 ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Sejalan dengan tercipta dan terpeliharanya rasa aman, damai dan tumbuhnya demokratisme masyarakat yang ditandai dari semakin mantapnya pertumbuhan nilai-nilai demokrasi ditengah- tengah masyarakat serta tumbuhnya sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai produk dari RPJP-D ke-1 dan RPJP-D ke-2, maka Sumatera Utara akan sudah berada pada posisi yang cukup baik untuk menumbuhkan dan memacu daya saing melalui transformasi daya saing komparatif berbasis sumberdaya alam menjadi daya saing kompetitif berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Untuk itu, pemantapan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran pertumbuhan sektor- sektor melalui peningkatan keterpaduan sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya (sektor primer) dan sektor jasa-jasa yaitu keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tertier) yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan akan menciptakan daya saing yang tangguh bagi Sumatera Utara. Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal (tersedia sepanjang hari) dan efisien (tarif yang realistik) baik untuk kebutuhan industri /sektor bisnis maupun rumah tangga, tersedia pasokan air baik air minum/bersih maupun air irigasi merupakan kondisi penting lainnya yang harus dijamin pemenuhannya melalui pembangunan tahap ketiga ini. Pembudayaan penggunaan teknologi informasi baik dalam kepemerintahan maupun di dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-lain diharapkan telah tumbuh dengan baik. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah perlu memotivasi dan memberikan dukungan kepada lembaga- lembaga yang membangun infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kemampuan aksesnya terhadap informasi. Selain itu dalam penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014, juga dengan melihat dan mencermati : a. RTRW Provsu 2003-2028 dan revisinya b. Pokok-pokok Pikiran Pembangunan Daerah (Naskah Akademik Draft RPJMD Provsu 2014- 2018) yang didalamnya memuat Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota c. Peraturan Gubernur tentang RAD MDGs, RAD-PG, RAD-PK, RAD-GRK, RAD-PUG dan Ingub No. 14 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Terkait dengan Perubahan Iklim (khusus sasaran/target 2014) ; d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses DPRD Provinsi Sumatera Utara; d. Hasil evaluasi pembangunan tahun 2011-2012, dan tahun berjalan 2013, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014 yang merupakan tahun pertama dari RPJMD 2014-2014, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 mengacu kepada Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahap-III Tahun 2014-2018, yakni "Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada daya saing daerah yang dilandaskan kepada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi" 4.2. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 5 prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Business Not As Usual Sesuai dengan arah pengembangan Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) yang didasari oleh semangat "Business Not As Usual" (Bisnis yang tidak biasa-biasa), melalui perubahan pola RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-2
pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. 2) Memiliki Daya Saing Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diarahkan kepada peningkatan daya saing pada semua aspek pembangunan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, perdagangan dan industri, keuangan dan investasi dan sebagainya, yang kesemuanya diarahkan kepada kepada tercapainya sasaran utama yakni penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3) Efisien dan Efektif Pembangunan yang dilaksanakan dengan secara efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal, dan efektif yakni kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. Mengingat keterbatasan dalam pendanaan pembangunan, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah 4) Pelayanan Publik yang Prima Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat / daerah, BUMN / BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan No. 81/1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima. Pelayanan prima (excellent service) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan (yang dalam hal ini adalah masyarakat secara luas). Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kualitas pelayanan meliputi (1) Kecepatan dan ketepatan waktu (2) Kesederhanaan dalam proses, (3) Kepastian dalam aspek regulasi /hukum, (4) Fasilitas pelayanan (5) Ketulusan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 5) Partisipasi Stakeholder Pembangunan (Academic, Business, Community and Government / ABCG,) Pembangunan merupakan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, pelaku bisnis maupun masyarakat secara luas, yang bersama membangun sinergitas untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kemakmuran masyarakat. RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-3
4.3. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dapat dicermati beberapa hal penting sebagai berikut : a. RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional, memuat (1) Prioritas pembangunan nasional, (2) Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta (3) program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) b. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2014 adalah : "MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN" Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam Tema RKP Tahun 2014 tersebut adalah : 1) Pemantapan Perekonomian Nasional, yakni : Peningkatan Daya Saing; Peningkatan Ketahanan Ekonomi; - - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif; 2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, yakni : Pembangunan Sumber Daya Manusia Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran - - Mitigasi Bencana - Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya 3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik, yakni : Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; - Memantapkan penegakan hukum, pertahanan dan pelaksanaan pemilu 2014 c. Sasaran Utama : 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 - 7,2 persen 2) Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 - 6,0 persen 3) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 - 10 persen 4) Laju inflasi 4,5 - 1 persen d. Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014, terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu: 1. 2. pendidikan; 3. kesehatan; 4. penanggulangan kemiskinan; 5. ketahanan pangan; 6. 7. 8. energi; 9. 10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik; 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dan 12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang reformasi birokrasi dan tata kelola; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; lingkungan hidup dan bencana; perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat, Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2012, serta perumusan permasalahan dan tantangan tahun 2014, yang telah disajikan pada Bab-II, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut : RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-4
4.3.1. Isu Strategis Global Berbagai Isu Global yang berhubungan dan mempengaruhi kondisi regional, nasional maupun lokal (Provinsi Sumatera Utara) berkaitan dengan ekonomi dan sosial antara lain adalah : a. Perekonomian : 1) Krisis yang berkepanjangan dan lambannya proses pemulihan ekonomi negara maju telah menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Kebijakan akomodatif oleh otoritas negara maju sebagai respon ekonomi yang melambat dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan krisis dan hanya memberi sentimen positif jangka pendek. Oleh karena itu, imbas nyata kebijakan akomodatif baru dirasakan di pasar keuangan, sementara indikator makro seperti angka pengangguran, investasi, konsumsi, dan sentimen bisnis masih dalam kecenderungan melemah. 2) Adanya sistem perdagangan bebas dunia dengan kebijakan nol tariff, sementara daya saing produk pertanian lokal umumnya masih rendah, sehingga pasar saat ini kebanjiran barang impor produk luar yang lebih murah dengan kualitas lebih baik. 3) Adanya kenaikan permintaan dunia akan produk berkualitas yang dihasilkan dari pertanian ramah lingkungan (pertanian organik) dan sistem pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) dan adanya kecenderungan pertumbuhan ekonomi kedepan lebih mengedanpan pertumbuhan yang selaras dengan lingkungan (ekonomi hijau). 4) iklim dunia (Climate Change) akibat pemanasan global Terjadinya perubahan mempengaruhi pola tanam yang dapat mengancam ketahanan pangan khususnya di sejumlah daerah yang masih dalam kategori rawan pangan. 5) Adanya konflik kepentingan komoditi pertanian sebagai bahan pangan dan juga sebagai sumber energi pengganti bahan baku fosil (energ alternatif), mengancam ketersedian pangan dunia 6) Terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC) dengan pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) di tahun 2015 akan menghadapkan kita pada situasi di mana lalu lintas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil akan menjadi jauh lebih bebas. Ini akan menjadi ancaman jika Sumatera Utara tidak siap menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena kesamaan komoditi ekspor yang dipasarkan. Tidak ada pilihan bagi kita selain meningkatkan daya saing setinggi mungkin dan daya saing perekonomian kita akan lebih ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (Human Capital) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Sosial : 1) Tujuan Pembangunan Millenium (The Millenium Development Goals) yang dimulai dari tahun 1990 dengan target tahun 2015, belum semuanya dapat dicapai, terutama di bidang kesehatan yang ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), masih cukup tingginya prevalensi balita kekurangan gizi dan prevalensi balita bertubuh pendek. 2) Saat ini kita hidup satu kampung global (global village) dimana lalu lintas orang, barang, uang dan penyakit tidak tersekat-sekat lagi, sehingga dibutuhkan kerjasama antar Negara dalam menangani penyakit pandemic yang menyebar keseluruh dunia seperti penyakit flu burung, flu babi, mad cow serta HIV/AIDS, penyalahgunaan narkotika dan zat aditif berbahaya. 3) Pertumbuhan penduduk dunia dan adanya peperangan menjadi pemicu kelaparan dan pemiskinan di sejumlah negara yang belum berkembang. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan. Bagaimana mengurangi jumlah penduduk miskin ini dan menjamin ketersediaan makanan untuk semua. 4) Perkembangan politik regional seperti yang terjadi di Myanmar, Korea Utara akan RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-5
memicu Indonesia (imigrasi). instabilitas di kawasan ini akan berakibat langsung bagi pembangunan 5) Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, isu terorisme turut mempengaruhi Indonesia. Perlu dilakukan langkah-langkah global dan regional untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkan perang terhadap terorisme tersebut. 6) Masih timgginya jumlah penduduk miskin di berbagai belahan dunia mengindikasikan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di berbagai negara tersebut masih kurang, kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia (World Bank) menunjukkan bahwa modal sosial memberi andil yang cukup besar bagi keberhasilan pembangunan. 4.3.2. Isu Strategis Nasional Isu strategis nasional dapat diuraikan berdasarkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 4.1. Isu Strategis Nasional Prioritas Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Isu Strategis 1. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan perluasan Reformasi Birokrasi daerah 2. Peningkatan professionalism SDM aparatur 3. Penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik 4. Pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah Prioritas 2 : Pendidikan 1. Peningkatan Akses PAUD yang berkualitas 2. Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk kurikulum 2013 3. Peningkatan Akses pendidikan menengah berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, termasuk rintisan PMU 4. Peningkatan Akses pendidikan Tinggi berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan professionalisme 5. Peningkatan kependidikan pendidik dan tenaga Prioritas 3 : Kesehatan 1. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata 3. Peningkatan Perbaikan Gizi 4. Pengendalian Penyakit dan penyehatan lingkungan 5. Penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang kesehatan 6. Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dan keamanan, mutu rangka dalam manfaat/khasiat obat dan makanan peningkatan 7. Penambahan akses air minum dan berkelanjutan bagi masyarakat 7. Penambahan akses air minum dan berkelanjutan bagi masyarakat sanitasi Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan 1. Perluasan Program Keluarga Harapan 2. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (transformasi program pemberdayaan masyarakat) (Lanjutan direktif presiden) 3. Peningkatan produktivitas usaha mikro 4. Pelaksanaan BPJS Bidang Kesehatan (demand side) RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-6
Prioritas Isu Strategis Prioritas 5 : Ketahanan Pangan 1. Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelei dan gula (lanjutan direktif presiden) 2. Peningkatan produksi perikanan 3. Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan 4. Rehabilitasi jaringan irigasi Prioritas 6 : Infrastruktur 1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan (lanjutan direktif presiden) 2. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industry (lanjutan direktif presiden) 3. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah 4. Penyediaan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan energy Prioritas 7 : Iklim investasi dan iklim usaha 1. Peningkatan kemudahan berusaha 2. Penurunan biaya logistik nasional 3. Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru 4. Memperkuat kelembagaan hubungan industrial Prioritas 8 : Energi 1. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi 2. Peningkatan rasio elektrifikasi 3. Diversifikasi pemanfaatan energy (lanjutan direktif presiden) 1. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi 2. Peningkatan rasio elektrifikasi 3. Diversifikasi pemanfaatan energy (lanjutan direktif presiden) Prioritas 9 : Lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan 1. Pengukuhan kawasan hutan dan pembangunan KPH 2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan perhutanan sosial 3. Kapasitas mitigasi bencana (lanjutan direktif presiden) 4. Pengendalian kualitas lingkungan Prioritas 10 : Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik 1. Pembangunan daerah tertinggal 2. Penguatan diplomasi dan pembangunan infrastruktur, hankam, fasilitas CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) kawasan perbatasan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat (lanjutan direktif presiden) Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Teknologi 1. Penguatan jatidiri bangsa dan pelestarian budaya 2. Peningkatan kemampuan IPTEK dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional (lanjutan direktif presiden - teknologi unggulan) Prioritas lainnya bidang politik, hukum dan keamanan 1. Percepatan pembangunan minimum essential force didukung dengan pemberdayaan industry pertahanan (lanjutan direktif presiden) 2. Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme (lanjutan direktif presiden) 3. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 4. Penegakan hukum dalam rangka membangun integrated criminal justice system (ICJS) 5. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, serta peningkatan akses terhadap keadilan RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-7
Prioritas Prioritas lainnya bidang perekonomian Isu Strategis 1. Akselerasi indutrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industry non migas 2. Peningkatan pemahaman dan kesiapan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015 3. Peningkatan daya saing koperasi dan UKM Prioritas lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat 1. Peningkatan kerukunan Beragama 2. Peningkatan Kualitas Layanan Haji 3. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan 5. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan 6. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan 7. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional 4.3.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara Isu strategis Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan berdasarkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 4.2. Isu Strategis Provinsi PRIORITAS Prioritas 1 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan ISU STRATEGIS 1. Peningkatan kehidupan beragama dan harmonisasi antar ummat beragama 2. Peningkatan professionalisme SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah, serta layanan publik yang prima 3. Peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat 4. Peningkatan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum iklim perpolitikan 5. Peningkatan good governence dalam penyelenggaran pemerintahan yang bersih dari KKN 6. Peningkatan persepsi masyarakat pencari keadilan untuk dan merasakan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum kenyamanan, kepastian, keadilan 7. Perwujudan iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah 8. Peningkatan partispasi dunia usaha, BUMN, BUMD dan dan perencanaan, pelaksanaan perbankan pengendalian pembangunan dalam 9. Pemantapan pelaksanaan otonomi dan kerjasama daerah 10. Peningkatan kelembagaan PUG dan kapasitas pemberdayaan perempuan 11. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan 12. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan 13. Peningkatan seni budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-8
PRIORITAS ISU STRATEGIS Prioritas 2 : Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan 1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum 2. maksimal Jumlah anak tidak bersekolah masih relatif banyak dan belum terdata dengan baik dan akurat di Kabupaten dan Kota 3. Masih terjadi kesenjangan akses pendidikan menurut kategori perkotaan & pedesaan; serta mampu dan tidak mampu secara ekonomis. 4. Angka kesenjangan cenderung naik di tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi 5. Penduduk ≥ 15 tahun yang buta aksara masih relatif banyak dan belum terdata dengan baik dan akurat di Kabupaten dan Kota 6. Peringkat mutu pendidikan Sumatera Utara secara Nasional masih relatif rendah terkait dengan tingkat relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan 7. Pengendalian dan koordinasi antar pemerintah ( Provinsi dan Kabupaten & Kota ) yang belum berjalan optimal karena kurang ditunjang oleh data dan sinkronisasi kegiatan (sistem informasi manajemen ) yang terbangun dengan baik Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) 8. Prioritas 3 : Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Kesehatan ibu, bayi dan balita ; 2. Perbaikan status gizi masyarakat; 3. Pengendalian, penyakit menular, penyehatan lingkungan; 1. Peningkatan Kesehatan ibu, bayi dan balita ; 2. Perbaikan status gizi masyarakat; 3. Pengendalian, penyakit menular, penyehatan lingkungan; 4. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; 5. Pemenuhan, pengembangan sistem Jamkesmas; 6. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan; 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. 9. Tingginya angka BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu perbandingan antara kapasitas rawat inap dengan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Daerah Sumatera Utara yang masih di atas 100% (104%) 10.Tingginya Angka LOS ( Lenght Of Stay) atau lamanya masa rawatan rata-rata perpasien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Daerah Sumatera Utara. 11.Kurangnya Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia), terutama dokter spesialis jiwa, perawat khusus jiwa, dan tenaga ahli di beberapa bidang tertentu dan sarana/prasarana rumah sakit jiwa Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mendukung Daya Saing Perekonomian 1. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi serta peningkatan kesejahteraan 2. Peningkatan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3. Pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan 4. Peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah 5. Peningkatan koordinasi dan pembinaan penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-9
PRIORITAS Prioritas 5 : Peningkatan produksi, produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan Prioritas 6 : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas daerah Prioritas 7 : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Prioritas 8 : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin Prioritas 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah ISU STRATEGIS 6. Peningkatan kapasitas mitigasi bencana 7. Pengendalian kualitas lingkungan 8. Pengembangan kota baru dan pengembangan rumah tidak layak huni 1. Penguatan ketahanan pangan security) dan penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi untuk terwujudnya swasembada pangan (kedele, daging, susu dan ikan) dan swasembada berkelanjutan (beras, jagung) (food 2. Diversifikasi pangan untuk penguatan Pola Pangan Harapan (PPH) 3. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan 4. Pengendalian dan pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan 9. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan perhutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 5. Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun dan nelayan 6. Peningkatan infrastruktur pendukung (irigasi, jalan produksi dan jalan usaha tani) 7. Peningkatan kelembagaan petani dan nelayan 8. Peningkatan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan/kelautan dan kehutanan 9. Penyediaan dan pemanfaatan berkelanjutan 9. Penyediaan dan pemanfaatan berkelanjutan 1. Peningkatan kemampuan IPTEK dalam rangka mendukung percepatan, perluasan dan daya saing ekonomi daerah 2. Pengembangan riset dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Unggulan Daerah 3. Pengembangan teknologi untuk riset dan penerapan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis 4. Penciptaan inovasi dan kreativitas daerah 1. Peningkatan jumlah dan peran serta koperasi 2. Peningkatan nonformal pemberdayaan dan lembaga ekonomi 3. Peningkatan daya saing koperasi dan industri kecil menengah 4. Peningkatan investasi (PMA dan PMDN) 5. Peningkatan sumber-sumber PAD 6. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata 1. Optimalisasi rumah produktifitas daerah 2. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif berbasis keluarga 3. Peningkatan produktivitas usaha mikro 4. Pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal dan daerah perbatasan 5. Mendorong penciptaan wirausahawan pemula (job creation) 6. Perluasan kesempatan kerja 1. Mendukung pencapaian kebijakan nasional di provinsi dan mendorong pelaksanaannya di kabupaten/kota antara lain : MP3KI, MP3EI, RAD MDGs, RAD-PG, RAD - PK dan RAD - GRK IV-10 1. Mendukung pencapaian kebijakan nasional di provinsi dan mendorong pelaksanaannya di kabupaten/kota antara lain : MP3KI, MP3EI, RAD MDGs, RAD-PG, RAD - PK dan RAD - GRK IV-10
PRIORITAS ISU STRATEGIS 2. Mendukung penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 3. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 4. Mendorong percepatan pembangunan KSN dan Pusat Kegiatan Wilayah di Sumatera Utara 5. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan 4.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Sumatera Utara dapat dikemukakan sebagai berikut : 4.4.1. Urusan Wajib Tabel 4.3. Identifikasi Permasalahan Bidang/Urusan 4.4.1.1. Pendidikan Permasalahan 1) Kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta masih relatif rendah, dari jumlah kurang lebih 194.405 guru di Provinsi Sumatera Utara, lebih dari 50% belum memiliki kualifikasi sarjana (S1). 2) Kemampuan teknis Guru yang ada di daerah pedesaan umumnya masih relatif rendah, baik dalam penguasaan bahan ajar hingga penguasaan metode pembelajaran. 3) Penyebaran guru-guru sesuai bidang/kompetensinya belum merata di Kabupaten dan Kota. Umumnya guru- masih terkonsentrasi di guru yang berkompetensi Kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten/Kota. 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran secara online (e-Education), antara lain belum tersedianya akses internet dan ketersediaan web site masing- masing Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota 5) Alokasi anggaran masih minim dan belum memenuhi amanah Undang-undang sebesar 20% APBN & APBD untuk kegiatan pembangunan pendidikan pada masing- masing dinas pendidikan Kabupaen/Kota 6) Kebutuhan akan kompetensi sekolah kejuruan (SMK dan Politeknik) 4.4.1.2. Kesehatan 1) Masih terbatasnya SDM kesehatan 2) Belum memadainya dana APBD untuk kesehatan (baru 2-4 %). 3) Pembangunan fisik yang diutamakan sehingga alokasi untuk pembangunan non fisik terabaikan (seperti diklat) 4) Masih ditemukan alokasi peralatan medis tidak sesuai dengan kebutuhan. 5) Masih ada kabupaten/Kota yang belum mempunyai SPM yang baku. 6) RSUD baru sebahagian yang terakreditasi, puskesmas juga masih terbatas jumlahnya yang telah mendapat ISO 7) Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-11
Bidang/Urusan Permasalahan 8) Dukungan Kabupaten/kota yang mencapai sasaran Universal Coverage terbatas untuk 4.4.1.3. Pekerjaan Umum 1) Terbatasnya pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi, perhubungan, pengairan dan fasilitas lainnya 2) Kelas jalan yang dibangun sudah tidak mampu menahan beban muatan yang melebihi kapasitas sehingga rentan terhadap kerusakan 3) Kondisi geografis yang sulit di Kawasan Pantai Barat menimbulkan biaya yang lebih mahal dalam proses pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 4.4.1.4. Penataan Ruang 1) RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota belum ditetapkan menjadi kendala dalam percepatan pembangunan 2) Beberapa daerah dengan fungsi hutan lindung mengalami keterbatasan dalam pengembangan wilayah 3) Pengendalian tata ruang wilayah dan perencanaan tapal batas wilayah administrasi pemerintah kabupaten dan kota serta tapal batas hutan dan pemekaran wilayah. 4) Mitigasi bencana berupa bahaya banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan angin, demikian pula halnya dengan penanggulangan pasca bencana. 4.4.1.5. Perencanaan Pembangunan 1) Menjaga konsistensi kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan implementasi dalam pelaksanaannya (perencanaan dan penganggaran) 2) Masih kurangnya SDM perencana dengan spesifikasi keahlian dari berbagai bidang dan aspek pembangunan 3) Berbagai kebijakan nasional pada rencana pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota 4.4.1.6. Perhubungan 1) Keterbatasan perhubungan dan khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit untuk dijangkau sarana prasana 4.4.1.7. Lingkungan Hidup 1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami arti penting pelestarian lingkungan 2) Kerusakan Mangrove, terumbu karang dan pencemaran perairan laut 3) Kerusakan lingkungan hutan TNGL dan DAS Wampu 4) Kerusakan lingkungan sekitar pertambangan 5) Pencemaran dan kerusakan lingkungan Sungai Deli dan Sungai Belawan 6) Pencemaran udara dan limbah B3 7) Pencemaran dan kerusakan ekosistem Danau Toba 8) Pengendalian dan penurunan emisi gas rumah kaca 4.4.1.8. Sosial 1) Banyaknya masyarakat penyandang masalah sosial 2) Jumlah PMKS yang dapat menerima pelayanan sosial relatif sangat kecil 4.4.1.9. Tenaga Kerja 1) Kompetensi SDM tenaga kerja masih terbatas dan kurang memilliki dayasaing Jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar kerja jauh lebih tinggi dari lapangan pekerjaan yang ada 1) Kompetensi SDM tenaga kerja masih terbatas dan kurang memilliki dayasaing Jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar kerja jauh lebih tinggi dari lapangan pekerjaan yang ada RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-12
Bidang/Urusan 4.4.1.10. Koperasi Usaha Menengah dan Kecil Permasalahan 1) Keterbatasan akses terhadap pasar dan informasi pasar 2) Keterbatasan kelembagaan pendukung usaha mikro. 3) Keterbatasan akses permodalan yang terbatas (umumnya belum bank capable) 4) Tingkat Persaingan di usaha mikro sangat tinggi dengan margin keuntungan yang tipis 5) Rendahnya tingkat kemitraan kepada lembaga-lembaga lain seperti perbankan, BUMN, dsb. 6) SDM yang minim karena skala usaha yang kecil, ketiadaan karir, maka usaha mikro tidak menjadi daya tarik bagi para pekerja (SDM) yang terampil. 7) Pengelolaan keuangan masih sangat tradisionil. 8) Terbitnya UUNo.17/2012 tentang perkoperasian menimbulkan beberapa tantangan baru, di antaranya konversi permodalan koperasi dari simpanan pokok menjadi setoran awal bersama dengan penerbitan sertifikat modal koperasi (SMKM) dan pengalihan unit simpan pinjam koperasi menjadi koperasi simpan pinjam (KSP). 4.4.1.11. Penanaman Modal 1) Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan dan pengendalian banjir. Begitu juga dengan ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalian sumber energi baru terutama energi listrik dan gas. 2) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Daerah yang bermasalah serta tidak kondusif bagi pengembangan iklim investasi bahkan cenderung dapat menghambat investasi. 3) Rendahnya daya tarik investasi terutama berkaitan dengan birokrasi, pungutan liar, korupsi, efisiensi, dan good governenance. 4.4.1.12. Kebudayaan 1) pembangunan hukum dalam aspek budaya (kultur hukum) masyarakat agar mendukung pembangunan daerah di Sumatera Utara. 2) Belum dijadikannya budaya (etnis) menjadi modal dalam pembangunan daerah 4.4.1.13. Pemuda dan Olah raga 1) Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha dengan adanya perubahan paradigma pemuda dari politic category ke social category 2) Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan dikalangan pemuda 3) Semakin maraknya peredaran NAPZA, traffiking anak dan perempuan, pornografi dan pornoaksi, meningkatnya penyakit menular seksual HIV/AIDS dan destruktif yang dapat mengakibatkan lost generation 4) Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan yang memiliki masih rendahnya SDM olahraga kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 5) Belum berkembangnya klub-klub olahraga di kabupaten/kota 6) Minimnya perhatian dan partisipasi pengusaha, BUMN terhadap pembangunan pemuda dan dan BUMD olahraga 7) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga (belum berimbang) dibanding RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-13
Bidang/Urusan Permasalahan jumlah penduduk 4.4.1.14. Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri 1. Masih kurangnya pemahaman tentang etika dan analisa politik sehingga tercipta situasi kehidupan yang kondusif di Sumatera Utara rendahnya partisipasi masyarakat dalam 2. Masih menghadapi pemilihan umum legislatif dan presiden 3. Diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif Pembangunan Utara dalam Sumatera Pemahaman Penanganan 4.4.1.15. Penanggulangan Bencana Daerah 1) Diperlukan ketersediaandata dan informasi yang akurat tentang kebencanaan di Sumatera Utara 2) Tersedianya peta rawan bencana tingkat Kab/Kota 3) Tersedianya prasarana logistik dan logistik penanggulangan bencana 4.4.1.16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Ketersediaan kwalitas sumber daya manusia sebagai tingkat penyelenggara pelayanan publik maupun intlektualitas masyarakat sebagai penikmat pelayanan. 2) Mutu penyelenggaraan pelayanan publik masih lemah, banyak terjadi praktek pungli, tidak ada kepastian, dan prosedur berbelit-belit. Dampaknya pada bidang usaha ekonomi mengakibatkan tinggi, investasi, memperlambat arus barang menghambat ekspor-impor, kurang bagi masyarakat memuaskan dan citranya buruk. ekonomi biaya kesan 3) Fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan publik. 5) Prinsip-prinsip good governance belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. 6) Tersendatnya realisasi otonomi yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004, disebabkan oleh kemampuan profesional dan etos kerja aparatur di daerah 7) Prinsip-prinsip good governance belum berjalan sebagaimana yang diharapkan 4.4.1.17. Sekretariat Daerah 1) Belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 4.4.1.18. Sekretariat DPRD 1) Optimalisasi pemerintah 1) Optimalisasi pemerintah kerjasama dengan 4.4.1.19. Litbang 1) Belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota maupun instansi/lembaga Litbang lainnya di Sumatera Utara 2) Belum adanya payung hukum seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Sumatera Utara Pemerintah 3) Proses program Pembangunan Daerah masih belum merupakan hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh BPP Provsu, hal ini berkaitan dengan kualitas hasil penelitian yang belum dapat memenuhi kebutuhan Pemprovsu pengambilan kebijakan dalam RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-14
Bidang/Urusan 4.4.1.20. Inspektorat Daerah 4.4.1.21. Kantor Perwakilan Jakarta 4.4.1.22. Pendidikan Pelatihan dan 4.4.1.23. Kepegawaian Daerah 4.4.1.24. Sekretariat KORPRI 4.4.1.25. Ketahanan Pangan 4.4.1.26. 4.4.1.27. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan & 4.4.1.28. Komunikasi dan Informatika Permasalahan 4) Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas daerah 5) Masih belum optimalnya fungsi Badan Riset Daerah 1) Belum optimalnya fungsi inspektorat dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan 1) Keterbatasan kapasitas ruang penginapan 2) Terbatasnya pelayanan publik dan SKPD 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan latihan 2) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar dan widyaiswara 1) Mutu penyelenggaraan pelayanan publik masih lemah, banyak terjadi praktek pungli, tidak ada kepastian, dan prosedur berbelit-belit. Dampaknya pada bidang usaha ekonomi mengakibatkan tinggi, investasi, memperlambat arus barang menghambat ekspor-impor, kurang bagi masyarakat memuaskan dan citranya buruk. ekonomi kesan biaya 2) Kualitas produk layanan birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna jasa 1) Peningkatan peran dan fungsi sekretariat Korpri dalam pembinaan anggota 1) Belum semua komoditi dapat swasembada, khususnya kacang kedele, daging sapi 2) Belum optimalnya pangan 2) Belum optimalnya pangan 1) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga penyuluh di Provinsi dan Kabupaten/kota 2) Kapasitas SDM penyuluh perlu ditingkatkan 1) Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, sejak beberapa tahun terakhir tetapi jumlahnya masih cukup tinggi. 2) Beberapa daerah mempunyai perentase penduduk miskin yang sangat besar seperti Gunung Sitoli sebesar 33,7%. 3) Kemiskinan yang terjadi umumnya kemiskinan struktural yang berapa di daerah kumuh, desa terpencil, dan nelayan. 4) Lambatnya pembangunan daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi 1) Perlunya dan diseminasi Informasi Pra Pemilu Legislatif dan Presiden di Kabupaten/Kota dilakukan sosialiasai komunikasi 2) Perlunya dilakukan Pertemuan Komunikasi dan Informasi antara Muspida Plus se-Sumatera Utara dalam Rangka Pra Pemilu Legislatif dan Presiden Implementasi pelaksanaan E- Government dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara 3) IV-15 2) Perlunya dilakukan Pertemuan Komunikasi dan Informasi antara Muspida Plus se-Sumatera Utara dalam Rangka Pra Pemilu Legislatif dan Presiden Implementasi pelaksanaan E- Government dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara 3) IV-15
Bidang/Urusan 4.4.1.29. Perpustakaan dan Arsip 4.4.2. Urusan Pilihan Bidang/Urusan 4.4.2.1. Pertanian Permasalahan 1) Belum membentuk kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007 semua Kabupaten/Kota 2) Rendahnya minat baca masyarakat karena belum tertanamnya budaya gemar membaca 3) Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan 4) Minimnya SDM Pustakawan dan Arsiparis 5) Belum adanya peraturan tentang wajib baca dan wajib simpan arsip 6) Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah 7) Belum terpenuhinya permintaan komponen masyarakat mendirikan perpustakaan 8) Rendahnya keinginan untuk menulis buku terutama muatan lokal 9) Sulitnya menemukan arsip-arsip tempo dulu dan naskah kuno /manuskrip Permasalahan 1) Status kepemilikan dan luas lahan petani sangat minim yang mengakibatkan pendapatan tidak mencukupi kebutuhan untuk hidup sejahtera (nilai tukar petani masih rendah) 2) Masih rawanannya ketahanan pangan 3) Diversifkasi pangan belum berjalan dengan baik 4) Petani umumnya berpendidikan (setingkat SD/sederajat), sehingga mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan penerapan teknologi. rendah 5) Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian (irigasi, Jalan Usaha Tani, pertanian) mengakibatkan banyaknya terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan menjadi lahan perkebunan atau untuk peruntukan lainnya pusat pemasaran produk 6) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh 7) Belum optimalnya sarana informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem penyuluhan dan pemasaran produk pertanian 8) Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global 9) Belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan 10) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usaha tani 11) Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian 12) Belum optimalnya kinerja dan pelayanan aparatur lingkup pertanian 13) Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal 14) Keterbatasan Modal dan SDM petani 15) Mutu hasil produk perkebunan masih rendah, kurang didukung oleh Unit Pengolahan yang efisien dan terbatas IV-16 14) Keterbatasan Modal dan SDM petani 15) Mutu hasil produk perkebunan masih rendah, kurang didukung oleh Unit Pengolahan yang efisien dan terbatas IV-16
pada primer, memperoleh nilai tambah belum maksimal produk sehingga peluang untuk 16) Ancaman kerusakan Sumber Daya Alam akibat pengelolaan yang tidak tepat 4.4.2.2. Kehutanan 1) Pelestarian dan pengendalian hutan 2) Perambahan hutan banyak terjadi pada kawasan hutan lindung, taman nasional dan sebagainya 3) Kebakaran hutan yang dilakukan oleh perambahan liar untuk tujuan pembukaan lahan pertanian/perkebunan 4) Lambatnya pengukuhan kawasan hutan Kemenhut No. 44 Tahun 2005) 4) Lambatnya pengukuhan kawasan hutan Kemenhut No. 44 Tahun 2005) 4.4.2.3. Energi Sumberdaya Mineral dan 1) Bauran energi (energy mix) belum optimal. 2) Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), terutama listrik dan gas. 3) Teknologi dan pendanaan didominasi asing. 4) Regulasi masih perlu disempurnakan diikuti dengan konsistensi kebijakan. 5) Kebijakan harga (pricing policy) masih belum tepat. 6) Efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik. 7) Parsitipasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi kurang. 8) Rendahnya pengetahuan teknologi ramah lingkungan; 9) Perlunya regulasi baru tentang pengelolaan tambang batuandan non logam; 10) Rendahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan tambang 11) Data dan informasi tentang potensi sumberdaya mineral belum rinci dan kualitas cadangan . 12) Belum terjaminnya kepastian hukum berusaha di bidang pertambangan. 13) Tumpang tindih lokasi prospek pertambangan dengan kawasan hutan lindung. 14) Padat modal dan resiko tinggi berusaha di bidang pertambangan. 15) Persepsi sebagian masyarakat pertambangan merusak lingkungan. bahwa kegiatan 16) Kurang intensifnya promosi di bidang pertambangan 4.4.2.4. Pariwisata 1) Komitmen dari berbagai pihak terkait dengan pariwisata belum seluruhnya terlaksana. 2) Pengelolaan pariwisata yang ada di kabupaten / Kota belum dilaksanakan secara optimal. 3) Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar secara merata. 4) Aksesibilitas menuju beberapa daerah objek tujuan wisata masih kurang mendukung. 5) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten / Kota masih relatif rendah. 6) Apresiasi masyarakat terhadap pariwisata masih rendah. 7) Peran serta dari masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata masih rendah. 8) Keterbatasan dana pengembangan pariwisata di Kabupaten / Kota. 9) Aspek-aspek dalam pengembangan pariwisata belum memiliki kepastian hokum yang kuat. RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-17
10) Minat investor pada sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Utara masih rendah. 11) Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu dan tidak terfokus pada pangsa pasar tertentu. 12) Masyarakat di DTW belum memiliki perilaku sadar wisata 4.4.2.5. Kelautan Perikanan dan 1) Pencurian ikan (illegal fishing) masih menjadi kendala program pembangunan perikanan disebabkan lemahnya pengawasan serta pengendalian terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. 2) Terjadinya praktik-praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak bertanggung jawab, serta melanggar peraturan sehingga terjadi kehilangan sumber daya yang cukup besar setiap tahunnya. 3) Perizinan menangkap (Surat Penangkapan Ikan) telah habis dan surat izin tidak sesuai dengan kondisi kapal yang sebenarnya. ikan seperti IUP/SPI 4) Ketidaksesuaian jalur tangkap dengan ukuran kapal (Permen KKP No. Per.02/Men/2011). 5) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat terlarang seperti bom, racun, trawl (Kepres No. 39 Tahun 1980). 6) Gugusan terumbu karang yang sudah rusak parah diakibatkan maraknya pengeboman ikan dan pembiusan terutama di sekitar Perairan Sibolga dan Nias Selatan. 4.4.2.6. Industri 1) Belum optimalnya pengawasan barang yang beredar dalam rangka pengamanan dan perlindungan konsumen Informasi tentang produk-produk dalam negeri belum optimal 2) 3) Masih banyak alat-alat UTTP yang belum standar di disebabkan masih minimnya Kabupaten/Kota, pengawasan dalam hal ini karena kekurangan tenaga penera 4) Daya saing hasil produksi IKM Masih Lemah 5) Rendahnya kualitas barang-barang produk IKM dan kurangnya pemanfaatan tekhnologi untuk memberikan nilai tambah terhadap produk IKM 6) Masih rendahnya kemampuan SDM di bidang tekhnologi maupun manajemen 7) Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga 9 (sembilan) bahan pokok serta barang beredar 8) Masih banyak produk-produk komoditi unggulan Sumatera Utara yang belum dikenal di Indonesia 9) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan penguasaan teknologi masih rendah dan terbatas 10) Masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Instansi serumpun) dalam merencanakan kegiatan. 11) Belum Optimalnya data industri dan perdagangan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan masa yang akan dating 12) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri 13) Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal komoditi andalan Sumatera Utara. 14) Adanya barang-barang impor ilegal RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-18
15) Masih rendahnya skill dan pengetahuan SDM UKM di bidang Ekspor-Impor 4.5. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA Berpedoman dari kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2012 serta perkiraan pada tahun 2013 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prirotas pembangunan daerah disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, maka ditentukan tema, prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut : a. Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Menilik kepada Visi Pembangunan Jangka Panjang Tahap III Provinsi Sumatera Utara tahun 2014- 2018 yakni : "Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada daya saing daerah yang dilandaskan kepada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi", dan Tema RKP Tahun 2014, maka tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 ditentukan adalah : "PENINGKATAN DAYA SAING UNTUK MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT", Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, yakni : 1. Pemantapan Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Peningkatan dan pemanfaatan teknologi Peningkatan Ketahanan Ekonomi - - - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif 2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat - - - Peningkatan SDM Optimalisasi Pemanfaatan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung dan pelestarian lingkungan Pengurangan Resiko Bencana Penurunan Kemiskinan dan pengangguran Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan - Memantapkan penegakan hukum, dan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif 2014 Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi b. Sasaran Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Dengan mendasarkan kepada sasaran utama pembangunan nasional, maka sasaran utama pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut : a. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 - 6,96 persen b. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,5 - 6,0 persen c. Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,2 - 10,4 persen d. e. Laju inflasi 5,10- 5,60 persen IPM sebesar 76,01 - 76,35 RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-19
Berdasarkan analisis capaian indikator makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2009-2012 dan target tahun 2013, maka diproyeksikan sasaran makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara dalam tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 4. 5. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2009-2012 dan Estimasi Tahun 2013- 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 - - - -
INDIKATOR PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Pertumbuhan Ekonomi Nilai (NTP) Struktur Perekonomian Pertanian Penggalian Industri Listrik, gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan, dan Restauran Pengangkutan Komunikasi Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Volume Ekspor Nilai Ekspor Tukar Petani Hotel dan SATUAN Triliun Rp Triliun Rp Juta Rp Juta Rp Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen KONDISI EKONOMI TAHUN 2009 - 2012 1) 2010 2009 275,70 236,35 2011 314,16 111,65 118,72 126,9 17,84 21,24 23,91 8,42 9,14 9,62 5,07 6,42 6,63 100,8 102,36 103,13 23,03 1,37 23,29 0,98 22,90 1,37 22,91 0,95 22,48 1,38 22,48 0,94 6,30 19,01 6,37 19,05 6,42 19,21 8,90 9,06 9,21 6,65 6,60 6,96 PRAKIRAAN TARGET 2) 2013 2012 2014 454,42 349,27 398,39 136,46 144,49 155,40 26,26 29,60 33,34 10,26 10,73 11,40 6,22 6,58 6,96 101,51 102,5 104,6 21,88 1,32 22,07 0,91 22,10 1,34 22,35 0,91 21,95 1,32 22,55 1,05 6,72 19,09 6,61 19,14 6,59 19,32 9,36 9,25 9,20 7,53 7,14 7,17 7 8 Persen Juta Ton Milyar US$ Juta ton Milyar US$ Persen Volume Impor Nilai Impor 9 10 11 Sumber : 1) BPS Provinsi Sumatera Utara Tingkat Inflasi 10,45 8,06 6,47 5,14 2,66 2,61 10,80 7,99 9,14 6,25 3,58 8,00 10,92 8,16 11,88 6,71 4,95 3,67 11,12 8,69 10,39 6,81 5,16 3,86 11,16 8,95 11,01 6,90 5,85 6,00 10,85 9,00 12,15 7,25 6,05 5,60 2) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Keterangan : *) Tahun 2013 adalah ESTIMASI c. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 diarahkan kepada : 1. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan; 2. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan; 3. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah; 4. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian; 5. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan; RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-20
6. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin; 7. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan; 8. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; 9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah. Sektor-sektor prioritas ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tentunya implementasi ini tetap memperhatikan berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas kemampuan keuangan (fiscal capacity) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Provinsi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014, tetap akan difokuskan bagi Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan didukung dengan pendanaan dari masing-masing Kabupaten/Kota, melalui berbagai kerjasama pendanaan untuk berbagai kegiatan menurut sektor-sektor pembangunan yang berpedoman kepada fokus pembangunan dalam mewujudkan tercapainya target-target pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu tetap diupayakan penggalian dan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan baru yang mendukung pembangunan Sumatera Utara, seperti melalui kerjasama Pemerintah dan swasta, sektor dana Corporate Social Responsibility (CSR), Program Komitmen Bina Lingkungan dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah serta dana Pinjaman Luar Negeri (LOAN) 4.6. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, bahwa RKPD tahun 2014 harus disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang menjadi landasan penyusunan berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Sampai dengan tahun 2012, pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) SPM bidang urusan pemerintahan, dengan ketentuan wajib diterapkan provinsi pada 9 (sembilan) bidang urusan pemerintahan provinsi dan wajib diterapkan kabupaten/kota pada 15 (lima belas) bidang urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam hal ini Bappeda befungsi dalam mengkoordinasikan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencaaan pembangunan daerah (RKPD). Sedangkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM dikoordinasikan oleh Biro Otonomi dan Kerjasama Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditembuskan ke Bappeda sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan daerah. Kesembilan SPM bidang urusan pemerintahan provinsi dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bidang Perumahan Rakyat Peningkatan kualitas pelayanan perumahan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang perumahan rakyat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-21
Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat diatas diarahkan agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Indikator pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah lingkungan yang sehat dan aman, yang didukung dengan PSU, yaitu lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan pemukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi oleh PSU untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal didalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat. Target indikator SPM bidang Perumahan Rakyat, bagi Pemerintah Daerah Provinsi a. Melakukan pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau serta lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU. sosialisasi dan bantuan teknis kepada b. Melakukan pemutakhiran data secara berkala dari kabupaten/kota, terkait bangunan rumah, harga rumah, penghasilan rumah tangga dan kondisi PSU lingkungan perumahan. c. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta singkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Menteri, untuk substansi ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU. 2. Bidang Perhubungan Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang perhubungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang perhubungan antara lain meliputi penyediaan aksesibilitas transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, dan angkutan laut, terutama terkait dengan jaringan pelayanan angkutan, jaringan prasarana, keselamatan, dan sumberdaya manusia. 3. Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Arah kebijakan dalam penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagai berikut: RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 : IV-22
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Terlaksananya cakupan layanan lingkungan hidup untuk mencapai target SPM 100%. Tersusunnya rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup provinsi yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kabupaten/kota. Tersedianya sarana pendukung (laboratorium dan pos pengaduan) di provinsi. Terlaksananya pembinaan penerapan dan pencapain SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Terlatihnya sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup. Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Terlaksananya RTRW propinsi. Terbangunnya sistem informasi SPM di daerah. Tersusunnya laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi. Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya pembangunan dan/atau pemanfaatan laboratorium lingkungan. 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Peningkatan kualitas pelayanan PP dan PA dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang PP dan PA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Cakupan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain meliputi penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, peningkatan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja. Daerah perlu menetapkan koordinasi antar Walikota/Bupati, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kelas I, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 5. Bidang Sosial Peningkatan kualitas pelayanan sosial dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/ 2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan dasar bidang sosial meliputi: a. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial. b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial. c. Penanggulangan korban bencana, meliputi kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan bantuan permakanan/lauk pauk selama masa tanggap darurat bagi korban bencana, dan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial. d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial. Untuk optimalisasi pencapaian SPM bidang sosial, supaya didukung dengan kegiatan pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan IV-23 RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014
sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. 6. Bidang Ketenagakerjaan Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan. Cakupan pelayanan di bidang ketenagakerjaan antara lain meliputi: pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kepesertaan Jamsostek, dan pengawasan ketenagakerjaan. Dalam memperhatikan hal-hal sebagai berikut: rangka pelaksanaan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan, 1) 2) 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang ketenagakerjaan di daerah khususnya pengawas ketenagakerjaan yang jumlah dan kualitasnya masih terbatas. Penempatan pejabat fungsional oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. instruktur, pengantar kerja, mediator, dan Pemerintah provinsi menyusun dan menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan secara berjenjang dimulai dari SKPD bidang ketenagakerjaan, gubernur kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7. Bidang Penanaman Modal Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang penanaman modal antara lain meliputi kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. 8. Bidang Kesenian Peningkatan kualitas pelayanan kesenian dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesenian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/ MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian. Cakupan pelayanan di bidang kesenian antara lain meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian berupa kajian seni, fasilitasi seni, gelar seni dan misi kesenian, serta peningkatan sarana dan prasarana kesenian. 9. Bidang Ketahanan Pangan Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan pangan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan dalam RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-24
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/ OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang ketahanan pangan antara lain meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan. B. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah merumuskan program/kegiatan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam RKPD Tahun 2014 antara lain meliputi: a. Penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi. b. Pembentukan tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintahan daerah. c. Pelaporan pencapaian rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah dengan menggunakan Format Pelaporan 8 (delapan) Kolom (F8K) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013. d. Fasilitasi provinsi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah kabupaten/kota dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK). C. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur, wajib mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah, seperti Kapolda, Danrem dan unsur lain di masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga situasi keamanan dalam negeri dapat tetap terjaga. Perumusan program/kegiatan penanganan gangguan keamanan dalam negeri dalam RKPD Tahun 2014 antara lain meliputi : a. b. c. Pembentukan tim terpadu tingkat daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. Pemetaan kawasan rawan konflik dan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik di daerah masing-masing. Sosialisasi masyarakat. langkah-langkah penanganan konflik dan pascakonflik kepada D. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk meningkatkan nasionalisme dan kebangsaan serta menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap warga negara Indonesia, diperlukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah agar merumuskan program/kegiatan sebagai berikut: a. b. c. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam RKPD Tahun 2014 yang dilaksanakan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi yang berkelanjutan terkait dengan pengembangan nilai kebangsaan dan cinta tanah air untuk pemuda, perempuan, dan aparatur pemerintah. Penyelesaian penyusunan kebijakan pengembangan nilai-nilai kebangsaan. RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-25
d. e. f. g. Pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan. Fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik. Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu 2014. E. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan Pemilukada pada tahun 2013 akan melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode berikutnya (2014-2018). b. Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya. c. Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan konsultasi dan koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran. d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Perubahan RKPD 2013 dan RKPD 2014) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Perubahan Renja SKPD 2013 dan Renja SKPD 2014) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. e. Gubernur melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah provinsi dan dokumen rencana SKPD provinsi serta dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. f. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e disusun kedalam format Rekapitulasi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD Se-Provinsi yang tercantum pada Format I.A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23. Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen g. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan. h. Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. F. Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-26
Untuk menjamin dan memastikan serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil RKPD Tahun 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) beserta perubahannya. Pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. APFP Provinsi mencakup RKPD, Renja SKPD, dan DPA SKPD lingkup provinsi dan kabupaten/kota beserta perubahannya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh lingkup APFP kabupaten/kota mencakup RKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD kabupaten/kota beserta perubahannya. Laporan hasil pengawasan APFP provinsi menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Laporan hasil pengawasan APFP kabupaten/kota menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup kabupaten/kota serta pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kabupaten/kota masing-masing. G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, perumusan program/ kegiatan dalam RKPD Tahun 2014 supaya memprioritaskan kebijakan untuk: a. b. Menumbuhkembangkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat desa dengan memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP). Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dan pemerintah desa. c. Meningkatkan pengembangan dan kemandirian badan pengelola sarana air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan akses dan keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan dan peri-urban. d. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai penggerak keberlanjutan upaya perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat. e. Mendukung pertumbuhan dan penguatan ekonomi masyarakat dan desa, melalui prioritas program yang diarahkan untuk peningkatan pengelolaan pasar desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan pengembangan lembaga keuangan mikro. f. Mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. g. Meningkatkan intensitas penanggulangan HIV dan AIDS secara intensif, menyeluruh, dan terpadu melalui pembentukan komisi penanggulangan HIV-AIDS. h. Mendorong penguatan peran kelembagaan yang membidangi pemberdayaan i. j. masyarakat dan pemerintahan desa. Mewujudkan tertib pelaporan terhadap program-program berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa, terutama bagi program Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. Menyediakan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. k. Mempercepat penanganan, penetapan dan penegasan batas desa. l. Mempertimbangkan percepatan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan. secara menyeluruh untuk melakukan RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-27
m. Menyiapkan pedoman yang implementatif dan komprehensif tentang administrasi desa dan kelurahan. n. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing- masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan. H. Kerjasama Antar Daerah Dalam upaya mempercepat penyediaan pelayanan umum dan mengurangi kesenjangan pembangunan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Kerjasama antardaerah dimaksudkan untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. b. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kerjasama antardaerah dan pihak ketiga dimaksud agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tatacara Kerjasama Daerah. c. Untuk memperkuat perumusan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2014 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: penyelenggaraan pemerintahan umum, 1) 2) 3) 4) 5) 6) Fasilitasi penyelesaian segmen batas antar daerah dan penyelesaian konflik batas antar daerah. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah di wilayah perbatasan antar negara. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar di kabupaten/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar. Peningkatan kerjasama sosial dan ekonomi antara pemerintah daerah provinsi di wilayah perbatasan antar negara (Sosekmalindo, JBC RI-RDTL, dan JBC RI- PNG). Fasilitasi kesiapsiagaan satuan terlayaninya Tenaga Kerja Indonesia bermasalah yang dideportasi. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan penyediaan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana. tugas entri/transit/daerah asal dengan I. Pengarusutamaan Gender Dalam rangka percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, agar berpedoman pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/II/2012, SE- 33/MK.02/2012, 050/43794/AJ dan 21/MPP.PA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan daerah agar mempertimbangkan responsif gender berdasarkan hasil analisis gender sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, serta mengupayakan agar Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) sinergi dengan dokumen perencanaan di daerah dan menjadi warna dalam proses penyusunan dokumen, khususnya untuk pemenuhan hak ibu dan anak. RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-28
J. Pengembangan Wilayah Kesenjangan Pembangunan antardaerah, antarwilayah, dan antarkawasan sampai saat ini masih sangat besar. Hal ini disebabkan pendekatan pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antardaerah/wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan antarwilayah/ antarkawasan sesuai degan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman. Sehubungan dengan hal tersebut, prioritas pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah dalam RKPD Tahun 2014 diarahkan pada: a. Mendorong dan mengimplementasikan antardaerah/wilayah secara pengendalian pengembangan wilayah. fungsional sebagai kerjasama pembangunan instrumen penyerasian dan b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi keunggulan lokal, peningkatan investasi dan lembaga perekonomian masyarakat serta partisipasi swasta, pemberdayaan pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan. Penetapan kawasan, penyusunan rencana induk, rencana pengusahaan, dan rencana tindak Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan KSCT di Daerah. c. d. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. e. Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir dan ketertinggalan di setiap kecamatan dan sektor tertentu (indeks wilayah tertinggal). Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kesejahteraan nelayan/petani dan ketahanan pangan sesuai Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengembangan wilayah, wilayah perbatasan/terluar/terdepan, Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, wilayah tertinggal, dan kelautan. Mempertimbangkan hasil analisis terhadap data dan informasi kewilayahan yang aktual dan valid untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah di daerah. f. g. h. i. j. K. Pengembangan Ekonomi Daerah Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2014, dilakukan upaya pengembangan ekonomi daerah sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. b. Menyusun kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-29
dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012. c. Melakukan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah. d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menjaga keterjangkauan barang dan jasa e. di daerah melalui tim pengendalian inflasi daerah. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis- jenis investasi daerah oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). f. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga Pelayanan Perijinan Terpadu. Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED). g. h. Mendorong investor untuk menanamkan modal di daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD). Mengembangkan kerjasama melalui pola kemitraan. i. j. L. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang ruang merupakan urusan bersama pemerintah dan Penyelenggaraan penataan pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu sehingga dinyatakan bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam skala provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam skala kabupaten/ kota. Penerapan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, pemerintah daerah agar mengutamakan kebijakan antara lain sebagai berikut: a. b. c. Penguatan kapasitas kelembagaan provinsi dan Kabupaten/kota dalam melaksanakan pengelolaan rangka keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 061/163/SJ/2008 dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE-01/MenLH/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, melalui bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. Penguatan lembaga penyelenggaran penataan ruang provinsi, kabupaten/ kota rangka melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan (BKPRD) dalam pengendalian pemanfaatan ruang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Percepatan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/3093/IV/Bangda tanggal 6 Juli 2011 tentang Percepatan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Nomor 188.34/1055/IV/Bangda tanggal 5 Februari 2013 tentang Rencana Tata Ruang tentang Percepatan Penetapan Raperda Kabupaten/Kota. lingkungan hidup dalam d. Menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan berdasarkan penerapan KLHS e. pada wilayah administrasi provinsi, kabupaten/ kota. Penyediaan instrumen pengendalian daya rusak alam dalam rangka mitigasi bencana dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Mitigasi Bencana. RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-30
f. g. h. i. j. k. Pengalokasian yang memadai bagi kelestarian keanekaragaman hayati, kebun raya, kebun binatang, identifikasi flora dan fauna, pengelolaaan kawasan konservasi, pengelolaan ekosistem mangrove di daerah, penertiban izin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer, dan lahan gambut, serta area penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB), pengelolaan ekosistem rimba, program kabupaten/kota sehat, ekosistem waduk, danau, situ, lahan basah/gambut, dan sungai, konservasi sumber air baku, efektifitas pemanfaatan air, dan pengendalian daya rusak air (termasuk pencegahan banjir) dalam rangka kelestarian dan keseimbangan ekosistem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Fasilitasi dukungan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Daerah secara konsisten. Fasilitasi implementasi kebijakan mengenai pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penyediaan akses informasi tentang penataan ruang melalui media komunikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tatacara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Menginventarisasi penurunan emisi gas rumah kaca dimasing-masing wilayah untuk kepentingan antisipasi dampak perubahan iklim. Penertiban praktek usaha, praktek pertambangan dan kehutanan ilegal yang merusak lingkungan. Pencegahan kerusakan hutan, pencegahan banjir, penanggulangan bahaya kebakaran. sumber daya daerah l. m. Peningkatan kualitas dan kelas air sungai serta menjamin kualitas air sungai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat dan potensi pariwisata air. n. Membentuk kelembagaan lingkungan hidup dengan pos pengaduan lingkungan hidup guna mengelola pengaduan dari masyarakat atas terjadinya pencemaran lingkungan. Penyusunan rencana kerja penanggulangan bencana di daerah. Penguatan kelembagaan sumber daya air daerah. Operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai kewenangan. o. p. q. M. Penataan Perkotaan Belum tertatanya pembangunan kawasan perkotaan sesuai dengan standar pelayanan perkotaan, menimbulkan permasalahan perkotaan seperti masih luasnya kawasan kumuh perkotaan, sanitasi perkotaan yang belum optimal, dan sering timbulnya banjir di perkotaan. Selain itu, tingginya angka urbanisasi yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja telah menyebabkan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah perkotaan, yang bila tidak ditata juga akan menambah kesemrawutan kota. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Melindungi, mengelola, dan memberdayakan pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. b. Memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan kawasan permukiman dengan hunian berimbang di daerah dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/3868/SJ tanggal 3 Oktober 2012 perihal Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang. dan RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-31
c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. Penyediaan serta pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan perkotaan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/4371/SJ tentang Cara Perhitungan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan. Fasilitasi penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai standar pelayanan perkotaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan. Fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pembangunan kawasan perkotaan. Fasilitasi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan bangunan warisan budaya. Pengembangan dan peningkatan inovasi manajemen perkotaan. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya di wilayah laut, termasuk dalam pemberian izin reklamasi pantai. Optimalisasi peran provinsi dalam koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan. Fasilitasi pemerintah daerah dalam optimalisasi pemanfaatan tanah kawasan perkotaan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. rencana tata ruang dalam N. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam upaya peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. perekayasaan dan pengoperasian yang dilaksanakan Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan RKPD Tahun 2014, langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut : a. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis kelitbangan. b. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah. c. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintahan daerah. d. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). e. Mengarahkan kegiatan kelitbangan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), Bappeda, atau sebutan lain. f. Meningkatkan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan diantaranya : penataan kelembagaan; peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa; penyusunan sistem dan prosedur yang berstandar; dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai. RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-32
O. Pendidikan dan Pelatihan Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional. Oleh karenanya, sejalan dengan program pemerintah mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berbasis kompetensi secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan menteri tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan Diklat Berbasis Kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. reformasi birokrasi dan b. Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan. c. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah. d. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi. e. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah. P. Pembangunan Gedung Negara Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. luas, standar jumlah Q. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari 15 bidang kegiatan meliputi: (1) Periklanan, Desain Art dan Seni Grafis; (2) Arsitektur; (3) Pasar Seni dan Barang Antik; (4) Kerajinan; (5) Desain; (6) Fashion (mode); (7) Film, video dan fotografi; (8) Permainan interaktif; (9) Musik; (10) Seni Pertunjukan; (11) Penerbitan dan Percetakan; (12) Layanan Komputer dan Piranti lunak; (13). Radio dan televisi; (14) Riset dan Pengembangan; dan (15) Kuliner. Untuk mendukung pengembangan kreativitas pada kelimabelas bidang kegiatan sebagaimana tersebut di atas, pada RKPD Tahun 2014 diarahkan untuk: a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting keberadaan insan kreatif/pekerja kreatif dan produk kreatif yang berkaitan erat dengan penghargaan masyarakat terhadap kreatifitas dan Hak Kekayaan Intelektual. b. Menciptakan ruang kreatif sebagai sarana bagi pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif di masyarakat. c. Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan keberadaan/ eksistensi insan kreatif agar tetap tinggal dan berkarya di Indonesia dan produk kreatif yang dihasilkannya memperoleh kemudahan akses pasar ke dalam dan luar negeri. d. Mendukung wirausahawan kreatif yang membutuhkan kemudahan dan akses yang luas dalam hal permodalan dan perizinan dalam memulai dan menjalankan usaha kreatif. RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-33
e. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada insan kreatif berkesinambungan. f. Memfasilitasi pengembangan jejaring (networking) dan mendorong kerja sama antara insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri, melalui pameran produk kreatif, festival dan workshop/seminar. 4.7. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja pembangunan daerah diperlukan sinkronisasi antara arahan kebijakan pembangunan dengan arahan fungsi peruntukan ruang. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan antara kebutuhan ekonomi maupun sosial dengan alokasi peruntukan ruang yang tersedia. Kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan didalam rencana kerja pembangunan daerah dengan jangka waktu tahunan, diimplementasikan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan kewilayahan. Dengan keterpaduan ruang, maka interaksi antar wilayah atau kawasan di Sumatera Utara, baik berupa aktifitas ekonomi maupun sosial masyarakat, dapat semakin ditingkatkan dan saling memberikan dampak positif bagi daerah khususnya peningkatan daya saing daerah dalam berkompetisi dengan daerah lain, secara nasional maupun internasional. Seiring dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi dan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara di Sumatera Utara tersebut, dibutuhkan pengembangan konsep pembangunan melalui pendekatan kajian pengembangan kewilayahan yang bertumpu pada peningkatan daya saing daerah. Pengembangan kajian pengembangan kewilayahan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan, terutama terhadap substansi pembangunan yang bersifat strategis, antara lain mendukung ketahanan pangan, kemandirian energi, pembangunan infrastruktur transportasi dan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mitigasi bencana. Pengembangan kajian pada tahun 2014 ini, difokuskan terhadap pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terdapat di Sumatera Utara maupun rencana pengembangan kawasan baru yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan nilai strategis ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Nilai strategis wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh dinamika perubahan yang berasal dari luar wilayah, seperti globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antarnegara, antardaerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan. Untuk itu, konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari adanya kebutuhan daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dinamika perubahan yang berubah dengan cepat sangat mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Bila daerah lamban dalam merespon perubahan tersebut, maka pembangunan di daerah itu akan semakin tertinggal dan tidak mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional maupun internasional. Untuk menjawab hal tersebut, maka konsep perencanaan penataan ruang dan pengembangan wilayah yang berdaya saing, merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah terutama di kawasan perkotaan yang cepat berkembang maupun di kawasan perdesaan yang sangat rentan menghadapi gejolak perubahan karena keterbatasan sumber daya. Perubahan ini, jika tidak didukung suatu perencanaan wilayah yang baik dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan pertumbuhan ekonomi akan berakibat pada semakin bertambahnya kawasan kumuh perkotaan dan desa-desa tertinggal di Sumatera Utara. Dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika perubahan pembangunan yang terjadi dan meningkatkan kemampuan berkompetisi daerah, maka pengembangan penataan ruang daerah dalam meningkatkan daya saing pengembangan kewilayahan difokuskan antara lain pada: Pengembangan konsep tata ruang di kawasan-kawasan strategis provinsi, yang memiliki nilai strategis ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup, antara lain di kawasan Mebidangro, kawasan agropolitan dan agromarinepolitan. RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 secara IV-34
Pengembangan layanan dasar permukiman baik perkotaan maupun di perdesaan yang terdapat di wilayah pesisir dan dataran tinggi, yaitu sistem pengelolaan air minum dan pembangunan sanitasi, meliputi air limbah, persampahan dan drainase. Pengembangan perumahan, khususnya dalam meningkatkan kualitas hunian yang lebih layak bagi masyarakat dan penyediaan rumah tinggal yang sehat, baik pembangunan secara horizontal di kawasan-kawasan yang fungsi peruntukan permukiman maupun pembangunan vertikal melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan buruh/pekerja industri. Pengembangan konsep kota baru sebagai kawasan permukiman yang terintegrasi dengan interaksi multi fungsi sektoral didalam kawasan. Pengembangan konsep integrasi pembangunan infrastruktur pendukung kawasan yang bernilai strategis ekonomi, KEK Sei Mangkei, dan koridor pengembangan Simalungun- Batubara. Pengembangan konsep ruang interaksi jaringan sumberdaya air dan pertanian/perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing kawasan. Pengembangan konsep tata ruang berwawasan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan konservasi energi, antara lain difokuskan di kawasan Danau Toba, DAS Asahan dan sekitarnya. RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 IV-35