KAJIAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN Sunardi Sembiring1 1Fakultas Hukum UPMI ABSTRAK Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang lebih yang dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan terhadap korban kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penyebab tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang undangan. Data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Faktor penyebab tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan adalah karena faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, lingkungan, kelalaian korban dan lemahnya penegakan hukum. Untuk itu disarankan agar anggota masyarakat tidak melakukannya karena sangat merugikan orang lain dan ancaman hukumannya juga cukup berat. Selain itu masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan waspada. Kata kunci: Kajian, kriminologis, pencurian, memberatkan ABSTRAK The crime of aggravated theft includes special theft, which means a theft in a certain way and under certain circumstances so that it is more severe and is punishable by more punishment which can cause harm and suffering to the victim of the crime. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause the crime of theft in aggravating circumstances. This type of research is normative with a statutory approach. The data used is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Factors causing the crime of theft in aggravating circumstances are due to economic, educational, family, environmental factors, victim negligence and weak law enforcement. For this reason, it is recommended that members of the public not do it because it is very detrimental to other people and the threat of punishment is also quite severe. In addition, people also have to be more careful and vigilant. Keywords: Study, criminology, theft, incriminating PENDAHULUAN Hukum adalah suatu pranata sosial yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat. hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akanmendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Selain itu hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat [1]. Hukum tidak terlepas dalam kehidupan bermasyarakat karena segala tingkah laku individu diatur oleh hukum baik hukum yang berlaku disuatu daerah (hukum adat) maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib karena hukum menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak perlu dipersoalkan karena tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya perbuatan yang melawan hukum apalagi dikategorikan 74
sebagai perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actual) maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Biasanya perbuatan yang melawan hukum akan diberikan sanksi [2]. Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri dengan keadaan yang sangat kompleks itu menjadi tidaklah mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan penyesuaian menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan dan konflik baik secara eksternal maupun internal. Sebagai dampaknya ada beberapa orang yang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum dengan jalan berbuat sesuai keinginan demi keuntungan dan kepentingan pribadi yang mengganggu dan merugikan pihak lain [3]. Perbuatan yang dilakukan individu dalam masyarakat dapat digolongkan pada tindak pidana. Tindak pidana disebut juga delik atau perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjwabkan [4]. Sebaliknya delik pelanggaran adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada kejahatan dan tidak mudah dimengerti atau dirasakan bahwa perbuatan semacam itu dilarang [5]. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara umum dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat cendrung beragam yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak [6]. Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku kedua KUHP dan telah diklasifikasi dalam beberapa jenis yaitu kejahatan pencurian biasa (Pasal 362), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367). Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal). Istilah yang dirasa tepat adalah pencurian dengan pemberatan sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya [7]. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang lebih. Tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan terhadap korban kejahatan. Tujuan dari pemidanaan akan terlihat dari suatu persoalan berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi keberhasilan sistem untuk menerapkan hukuman [8]. Kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi dalam masyarakat perlu dilakukan penegakan hukum oleh aparatur yang berwenang mulai dari pihak kepolisian sampai pada proses pengadilan. METODE Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan [8]. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka [9]. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan atau menjelaskan tentang faktor penyebab terjadi pencurian dalam keadaan memberatkan ditinjau dari ilmu kriminologi. HASIL 1. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan diefstal). WirjonoProdjodikoro (gequalificeerd pencurian menerjemahkan dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan dengan kualifikasi 75
cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya [10]. Kata "pencurian" dalam rumusan pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, dengan demikian antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasamempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu: a. Unsur subyektif Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secaramelawan hukum. b. Unsur obyektif 1. Barang siapa 2. Mengambil sebuah benda yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain [11]. Menurut Moch. Anwar pencurian dengan pemberatan yang dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan pencurian yang gequqlificeerd atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah karena hanya disebut nama kejahatannya saja yaitu pencurian, ditambah unsur lain yang memberatkan" [12]. Lebih lanjut tentang pencurian dengan pemberatan Sudradjat Bassar mengemukakan bahwa "Pencurian ini termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara-cara bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimalnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun" [13]. Karena mengenai kata "pencurian" di dalam rumusan Pasal 363 KUHP itu dipandang sudah cukup diartikan sebagai "pencurian dalam bentuk pokok", maka untuk selanjutnya akan dibicarakan unsur-unsur selebihnya yang pada umumnya merupakan "unsur-unsur yang memberatkan". Unsur-unsur yang memberatkan pidana, dalam doktrin juga sering disebut sebagai "strafverzwarevde omstandigheden" atau "keadaan-keadaan yang memberatkan pidana". Keadaan-keadaan yang memberatkan di dalam putusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP itu oleh Van Bemmelen dan Van Hattum disebut sebagai "objectiefverzwarende omstandigheden" atau "keadaan-keadaan yang memberatkan secara obyektif", yang berlaku bagi setiap "peserta" dalam tindak pidana [14]. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu juga merupakan suatu "gequalificeerde diefstal" atau suatu pencuriandengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu sesungguhnya hanyalah "satu kejahatan" dan bukan "dua kejahatan" yang terdiri dari kejahatan "pencurian" dan kejahatan "pemakaian kekerasan terhadap orang", ataupun bukan merupakan suatu "samenloop" dari kejahatan "pencurian" dengan kejahatan "pemakaian kekerasan terhadap orang" [16]. Kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus ditujukan kepada orang-orang, akan tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri. Kekerasan itu tidaklah perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut tercaji "sebelum", "selama" dan "sesudah" pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu: a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan; b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu "pheterdaad betrap" atau "diketahui pada waktu sedang dilakukan", untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain lain peserta kejahatan dapat melarikan diri; c. Untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang telah mereka curi [17]. Unsur- unsur yang memberatkan pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP adalah "Pencurian yang dirumuskan adalah Pasal 365 ayat (1) KUHPdengan disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu dengan disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu: ke- 1, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup di mana berdiri sebuah rumah: di jalan umum; 76
ke-2, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; ke-3, dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih; ke-4, yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu [18]. Mengenai apa yang dimaksud dengan jalan umum sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) sub 1 KUHP adalah "Jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun partikelir, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan di situ). Dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP dinyatakan apabila perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan matinya orang. Dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan dan kematian di sini bukan dimaksudkan oleh si pembuat. Apabila kematian itu dimaksud oleh si pembuat maka ia dikenakan Pasal 339 KUHP. Alasan memberatkan hukuman terhadap pencurian di jalan umum, dikereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum seperti termuat dalam Pasal 365 ayaf (2) KUHP adalah karena pada tempat-tempat tadi korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain. Dengan melihat pengertian dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP ini dapat dikatakan bahwa pasal tersebut merupakan pembatasan antara delik harta benda (vermogens delict) dan delik terhadap nyawa(levensdelict). 2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain. Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: "Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan [19]. Perumusan pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik sikorban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu. Melihat aspek sosiologis pengertian kejahatan dapat dilihat dari pendapat R. Soesilo yang mengatakan: "kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psykologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan Bersama. Dari sudut pandang hukum kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundangundangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dlihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya. 77
1. Dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif kriminologi terdapat faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu: [20]. a. Teori biologi Teori ini melihat sebab-sebab kejahatan dalam karakteristik fisik penjahat. Menurut Lombroso bahwa karakteristik fisik khusus sering terdapat di antara penjahat, menurutnya kaliber penjahat pasti memiliki tertarik kebelakang (receding chins), akal yang berkelebihan (an abundence of wrinteles), dan pendengaran yang menonjol. b. Teori psikologi Teori ini berpendapat bahwa kejahatan melalui studi proses mental dalam hal ini penyakit kejiwaan, kehancuran dari pusat ketakutan/kegugupan, neurasthenia ketidakmampuan (inadequete) seluruh kemampuan mental. Hal hal tersebutlah menyebabkan seorang menjadi penjahat, tokohnya Sigmud Freud. c. Teori sosiologi Menurut teori ini bahwa penjahat adalah sebuah hasil dari masyarakat dengan pusat dan titik perhatian adalah hubungan antara manusia dan kepada kenyataan bahwa penyimpangan secara terus-menerus karena dikehendaki dan diterima sebagai dorongan kelompok dan kebanyakan perilaku menyimpang adalah bagian dari kebudayaan. d. Teori ekonomi Menurut teori ini, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor lain yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Hal itu, menurut ahli ekonomi, karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan di antara alternatif akan memuaskan kebutuhan mereka, dalam hal ini merupakan kondisi sosial, tetapi mereka tidak tertarik menerangkan apa sebab atau bentuk pilihan itu. Tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam masyarakat bisa terjadi karena faktor: a. Faktor ekonomi Salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ekonomi dan menjadi salah satu faktor yang sering dijadikan alasan bagi pelaku kejahatan. Keadaan ekonomi kerap kali melatarbelakangi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan termasuk kejahatan pencurian, dimana para pelaku yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan memiliki pekerjaan namun upah dari pekerjaan yang dijalaninya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk kebutuhan yang mendesak lainnya, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan mengambil jalan pintas yaitu melakukan kejahatan pencurian dengan harapan dapat memenuhi segala kebutuhannya. Himpitan ekonomi begitu tinggi, hasrat pemenuhan kebutuhan mendesak sementara pemasukan terbatas. b. Faktor pendidikan Pendidikan yang baik dapat mencegah tingkah laku seseorang untuk berbuat kejahatan, karena dengan pendidikan dapat mempengaruhi tindakan seseorang dan cenderung berfikir dengan kerangka berfikir yang lebih baik dan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Lain halnya dengan orang yang memiliki pendidikan yang tidak baik atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan kadang berfikiran sempit. Selain itu seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terpaksa melakukan pekerjaan apa saja tanpa peduli apakah yang dikerjakannya baik atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Jadi pendidikan yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum sangat dibutuhkan, agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan tindakan yang dapat merugikan bagi diri sendiri nantinya, sehingga mereka dapat tiap 78
mengetahui apa yang dilakukannya itu baik atau tidak, serta dapat memikirkan konsekuensi dari perbuatannya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma, baik itu norma agama, sosial dan hukum, hal ini menyebabkan tingkat keimanan pelaku juga kurang [21]. c. Faktor keluarga Keluarga merupakan bagian yang terpenting oleh seseorang untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Keluarga idealnya menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang, karena tanpa adanya perhatian dalam suatu keluarga, seseorang dapat merasa tidak dipedulikan yang dapat membuat seseorang melakukan perbuatan-perbuatan menurut kehendak hatinya, tanpa memperhatikan apakah perbuatan itu berdampak baik ataukah dapat merugikan bagi diri sendiri, apakah melanggar ataukah bertentangan dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat. d. Faktor lingkungan Setelah faktor dari dalam keluarga yang penulis jelaskan sebelumnya, faktor lingkungan terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang terhadap perbuatan-perbuatan yang akan dilakukannya. Ketika lingkungan dimana seseoarng itu tinggal baik, maka akan berdampak baik pula pada orang itu, namun ketika tempat dimana orang itu tinggal tidak baik maka akan berdampak buruk juga pada orang tersebut. Berada dalam lingkungan yang tidak baik dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam melakukan perbuatan kejahatan termasuk pencurian, misalnya dalam bergaul dengan teman atau tetangga yang pekerjaannya memang pencuri, maka cepat atau lambat akan mempengaruhi orang tersebut untuk ikut melakukan pencurian yang dilakukan dimana orang tersebut tinggal. Selain itu baik buruknya seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya, jika lingkungannya baik maka tingkah laku ikut baik [22]. tempat tinggal seseorang juga sangat berpengaruh e. Faktor kelalaian korban Dalam kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor, faktor dari kelalaian korban menjadi salah satu faktor yang juga menentukan terjadinya kejahatan pencurian. Dimana korban lupa mengambil kunci atau lupa mengunci kendaraannya pada saat memarkir, dan memarkir kendaraan ditempat yang tanpa pengawasan dari penjaga parkir atau memarkir disembarang tempat atau jauh dari keramaian. Selain itu kurangnya kehati-hatian masyarakat juga bisa dikategorikan sebagai faktor penyebab. lalai dalam melindungi kendaraannya, f. Faktor lemahnya penegakan hukum Tidak dapat dipungkiri bahwa pihak penegak hukum kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang sebenarnya, dapat dilihat dari beberapa pelaku yang mendapatkan hukuman lembaga pemasyarakatan pelaku tersebut mengulangi perbuatannya. Selain itu juga disebabkan kurangnya personil kepolisian. ringan. Akibatnya, begitu keluar dari SIMPULAN Faktor penyebab tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan adalah karena faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, lingkungan, kelalaian korban dan lemahnya penegakan hukum. Untuk itu disarankan agar anggota masyarakat tidak melakukannya karena sangat merugikan orang lain dan ancaman hukumannya juga cukup berat. Selain itu masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan waspada. DAFTAR PUSTAKA [1] A. W. Pratama, dkk, "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama", Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 3, pp. 23, 2016. [2] K. Kartono, "Patologi sosiologi 2 kejahatan", Rajawali Press, Jakarta, pp. 34. 2009. [3] 79
Lamintang, "Hukum penitensier indonesia", Sinar Baru, Bandung, pp. 21, 2015. [4] ________, "Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kekayaaan", Sinar Baru, Bandung, pp. 41, 2016. [5] C.Huda, "Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, Bina Grafika, Jakarta, pp. 78, 2018. [6] C. S. T. Kansil dan Christine, "Pokok-pokok hukum pidana, Pradnya, Jakarta, pp. 56, 2018. [7] H. H. Koeswadji, "Delik harta kekayaan, asas-asas, kasus dan permasalahannya, Remadja Karya, Bandung, pp. 98, 2016. [8] S. Soekanto dan S. Mamudji, "Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat", Rajawali Pers, Jakarta, pp.28, 2018. [9] S. Rahardjo, "Ilmu hukum, Alumni, Bandung, pp. 89, 2017. [10] S. Kartanegara, "Hukum pidana bagian pertama, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, pp.98, 2017. [11] S. R. Sianturi, 2012, "Asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya", Cet 3, Storia Grafika, Jakarta, pp. 13, 2018. [12] R. Soesilo, "Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum delik-delik khusus, Politea, Bogor. pp. 56, 2014. [13] Moeljatno, "Asas-asas hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta, pp. 67, 2017. [14] Moeljatno, "Fungsi dan tujuan hukum pidana indonesia, Bina Aksara, Jakarta, pp. 90, 2017. [15] M. Anwar, "Hukum pidana bagian khusus (kuhp buku II), Alumni, Bandung, pp. 67, 2009. [16] Sudarto, "Kapita selekta hukum pidana", Alumni, Bandung, pp. 56. 2015. [17] S. Bassar, "Tindak pidana tertentu di dalam kuhp", Remadja, Bandung, pp. 16, 2018. [18] Y. T Masriani, "Pengantar hukum indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, pp. 76, 2017. [19] W. A. P. Harefa, N. Simatupang, "Tinjauan kriminologi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama (studi di kepolisan resort pelabuhan belawan)", Jurnal Pencerahan Bangsa Hukum, Sosial dan Ekonomi, pp. 82. 2022. [20] W. Prodjodikoro, "Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, PT Refika, Bandung, pp. 56, 2017. [21] W. Nugruho, "Disparitas hukum dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan, Jurnal Yudisial, vol. 5. no. 3, pp. 92, 2017. [22] Y. Malik dan Zulkifli, "Tinjauan kriminologi terhadap pencurian dengan kekerasan", Jurnal Patriot, vol. 15, no. 2, P-ISSN: 1979-7052 (cetak) E-ISSN: 2808-1064 (online), pp. 59, 2022. 80