SANKSI HUKUMAN MATI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Hambali Yusuf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Email: Abstrak Hukuman mati sangat diperlukan bagi negara yang masih diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindugi masyarakat. Hukuman mati secara yuridis masih berlaku dan diatur dalam berbagai undang-undang. Hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM dan sejalan dengan Konsitusi UUD 1945 Kata Kunci: Sanksi Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia Abstract Death penalty is indispensable for a country that still needs to maintain order and protect society. The juridical death penalty is still valid and regulated in various laws. The death penalty is not against human rights and is in line with the Constitution of 1945 Constitution Keywords: Sanctions of Death Penalty, Human Rights Pendahuluan justru melanggar HAMkarena Sanksi hukuman mati di sifat hukuman mati itu sendiri Indonesia sampai sekarang ini (dianggap pembunuhan),alasan masihmerupakan perdebatan lainnya adalah banyak negara hukum yang tidak ada habis- telah menghapus hukuman mati, habisnya.Perdebatan hukuman katakanlah negeri Belanda yang mati tersebut dikarenakan disatu sampai sekarang KUHP sisi banyakpihak yang peninggalan Belanda telah menganggap hukuman mati ditinggalkan olehnya karena 585
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum global. Amerika Serikat, Australia, dan sebagian besar negara-negara demokratis pendukung HAM. Perdebatan pelaksanaan pidana mati di Indonesia baru- baru ini muncul kembali sehubungan rencana pemerintah Indonesia yang akan mengeksekusi terpidana mati tahap dua yang umumnya terpidana kasus narkoba, rencana tersebut kemudian terlaksana pada 21 April 2015 yang lalu pada dinihari di Nusakambangan. Masyarakat Indonesia khususnya para yuris terbelah dalam menyikapi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, sebagian mendukung pelakasanaan hukuman mati dan sebagian lagi menentangnya. Pada umumnya masyarakat yang menolak pemberlakuan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusi (HAM) seperti yang selalu disuarakan oleh Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) dalam menentang pemberlakuan hukuman mati.Dilain pihak banyakmasyarakat yang tetap setuju dengan hukuman mati dengan alasanhukuman mati menimbulkan efek jera dan memenuhi rasa keadilan.Secara yuridis pihak ini mendasarkan pada Pasal 28 J ayat ( 2) Amandemen UUD 45.1 Dengan alasan tersbut menjadi menarik meneliti permasalahan apakah hukuman mati bertentangan dengan HAM. Pembahasan Salah satu prinsip negara hukum adalah melindungi hak warganegara termasuk di 1Mariana Annaliese Pentury.Pelaksanaan Hukuman Mati dan Perlindungan HAM di aspx?tabID=61&src=k&id=82974 diakses 20 mei 2016 pk. 15:29 586
dalamnya hak asasi manusia. Selanjutnya bahwa negara hukum demokratis harus ada peradilan Hak Asasi Manusia. Prinsipnya setiap hukum yang dibuat adalah untuk melindungi warganegara. Dalam hal ini sanksi hukuman mati telah diatur dalam berbagai Hukum Pidana. negara tidak dapat dituntut telah melanggar HAMkarena meleaksanakan undang-undang. Pelanggaran HAM terjadi jika tindakan negara bertentangan dengan undang- undang. Menurut Muladi gerakan para pembela HAM didasarkan pada penilaian subyetif.2 Yang membandingkan-bandingkan dengan perkembangan negara Barat. Namun demikian menurut Muladi kita tidak boleh menutup mata atas perkembangan HAM kedepan. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan 2 . Muladi. Kapita Selekta Peradilan Pidana. Badan Penerbit Undip. Semarang. Hlm.55 HAM itu baik yang datangnya dari faktor internal. Misalnya tuntutan masyarakat baik secara individu maupun kolektif terhadap penegakan HAMnya. Faktor eksternal yang mendorong bangsa Indonesia untuk memperhatikan masalah-masalah HAM adalah banyaknya dorongan negara-negara maju yang selau berusaha mengkaitkan politik luar negerinya, khususnya bantuan luar negerinya dengan masalah perlindungan HAM di suatu negara.3 Seabagai contoh dapat dikemukakan di sini, bahwa kedutaan Amerika Serikat di Jakarta setiap tahun selalu membuat laporan tentang pelaksanaan HAM di negara Indonesia (country Report on Human Rights practices for Indonesia) atas dasar foreign Assistence Act of 1961 dan Trade Act of 1974. Tolok ukur yang digunakan untuk menilai HAM 3 . ibid. 587
adalah apa yang oleh Amerika Serikat sebagai Gross Violation of Humans Rights. 4 Pada sisi lain pula kita harus jujur bahwa kondisi penghayatan dan penegakan HAM di Indonesia masih belum memuaskan karena pelbagai faktor, yang pada hakekatnya bermuara pada masalah sentral yakni belum adanya interpretasi kolektif yang padu diantara anggota mayarakat. Para penggiat HAM Indonesia selalu mengkaitkan HAM dengan HAM luar negeri khusunya negara-negara barat yang lebih duluan maju dan instrumen Internasional pokok HAM. Pada HAM Indonesia tidak bisa kita ukur dengan ukuran orang lain, sebab berlakunya HAM itu sangat dipengaruhi oleh budaya dan filosofi bangsa masing-masing. Klaim HAM berlaku Universal adalah klaim bangsa barat yag mempunyai 4 .ibid. missi penjajahan. Yang diperlukan sekarang adalah bagaiamana bangsa Indonesia mempunyai HAM dengan corak khas bangsa Indonesia yang terkoneksi Ideologi Pancasila dan doumen-dokumen Internasioanal tentang HAM. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) kelompok pandangan tentang HAM yang di Indonesia masing-masing juga ada penganutnya. Kelompok- kelompok sebagai berikut5 : tersebut adalah (1) Pandangan universal absolut Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai uiversal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM internasional seperti The International Bill of Human Right. Dalam hal ini fropil sosial 5 . ibid hlm. 56 588
budaya yang melekat pada masing-masing bangsa tidak diperhitungkan. Penganut pandangan ini adalah negara- negara maju dan bagi negara-negara berkembang mereka dinilai eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat penekan dan sebagai instrumen penilai (tool of judgment) sebagai contoh adalah country Report dari Kedubes Amerika Serikat di atas. Demikian pula salah satu pernyataan yag tersurat dalam Summary of Bangkok NGO Declaration (Bangkok 1993) yang antara lain mengatakan: "as human rights are of universal concern and are universal in value, the advocacy of human rights cannot be considered to be encroachment upon national soverinity". (2) Pandangan universal relatif Pandangan ini melihat persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian dan pembatasan yang didasarkan atas asas- asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menegaska bahwa: 589
"In the exercise of human rigth and freedoms, every one shall be subject only to such limatation as determined by law slolely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and of meeting the just requirements of morality, public order and general welfare in democratic societ" Untuk menjabarkan makna dari Pasal 29 ayat (2) UDHR ini PBB telah melakukan dalam "The Pransisco Konprence, Comission on Human Rigth and Thirtd Committee of General Assembly, yang semuanya memberikan peringatan dini bahwa negara-negara anggota PBB dilarng untuk menyalah gunakan batasan-batasan yang diberikan untuk tujuan-tujuan yang tidak tepat. (3) Pandangan partikulasi absolut Pandangan ini melihat HAM sebagai persoalan masing-masing angsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakuknya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini seringkali menimbulkan ksan chauvinis, egois, defensif dan pasif tentang HAM. (4) Pandangan Partikularistik relatif 590
Dalam pandangan ini HAM dilihat di samping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen HAM internasional harus diselaraskan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan budaya bangsa. Pandangan ini tidak hanya menjadikan kekhususan yang ada pada masing-masing bangsa sebagai sarana untuk bersikap sifensif, tetapi lain pihak juga aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran (vindication) terhadap karakteristik HAM yang dianutnya. Pandangan yang terakhir ini nampak menonjol dalam The Jakarta Message (butir 18). Pandangan Partikularistik relatif cocok untuk dianut oleh Indonesiadengan sekaligus memanfaatkan pandangan universalistik relatif. Kemungkinan terjadi interface (interaksi, terkoneksidan independensi) antara keduanya tersurat dan tersirat dalam kegiatan pertama dan kedua KOMNAS HAM (1. menyebar luaskan wawasan nasinonal dan internasional tentang HAM, 2 mengkaji berbagai insrtumen PBB tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksi dan/atau ratifikasinya). Berkaitan erat dengan kenyataan bahwa dari pelbagai dokumen Internasioanal tentang HAM yang dijadikan standar oleh PBB (yang utamanya lebih dari 25 buah. Indonesia baru meratifikasi 4 Konvensi yakni Convensi on the Right of the Child, Convention on the Elimination of All Forms 591
of Discrimantion against Woman dan Convention on the polical Right of Woman dan Convention anti Apartheid di dalam Sport. Dalam kerangka yang terakhir ini acceleration syndrome yang sering kali melupakan akar budaya memang harus dihindari, namun langkah- langkah aktif dan sistematis hrus segera dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional. Para penggiat HAM Indonesia dalam menyikapi pelaksanaan Hukuman mati selain mendasarkan pada HAM internasional yang belum kita kaji secara mendalam. Juga mendasarkan pada Konstitusiyaitu UUD 1945, yaitu Pasal 28I UUD 1945 ayat (1). Menurut Dr. Maria FaridaPakar ilmu perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia bahwa mereka mengutip dan menafsirkan Pasal 28I UUD 1945 secara terpenggal- penggal. Dalam mengutip Pasal 28I UUD 1945, kelompok tersebut hanya berkutat pada ayat (1). Padahal, ayat tersebut masih terkait erat dengan ayat selanjutnya yakni ayat (5). Hal demikian dikenal sebagai penafsiran sistematis terhadap UU.6"Misalnya Pasal 28I ayat (1), hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, bergama, hak untuk tidak diperbudak, hak-hak ini tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Tapi, kemudian di sini dalam Pasal 28I ayat (5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan,"Selain itu, ia tidak melihat adanya pertentangan 6 . semangat-perlindungan-ham diakses 20 mei pk. 15.15 592
antara Pasal 28I dan Pasal 28J UUD 1945. "Pasal 28J menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang. Pertanyaannya apakah hukuman mati tidak diatur oleh undang-undang ?.Tentu jawabannya bahwa hukuman mati telah diatur dalam hukum positif sejak jaman penjajahan Belanda yang dimuat dalam Wet Boek van Straf Recht (HVS), dan tersebar dalam pelbagai undang- undang lainnya. Hukuman mati dalam hukum adat dan hukum Islamtelah mendapatkan pengakuan secara pasti. Seluruh hukum adat mengenal jenis hukuman mati yang nama dan sebutannya dan cara pelaksanaannya berbeda-beda seperti ditusuk dengan keris, ditenggelamkan,dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lainlain. Di Aceh seorang istri yang berzinah dibunuh. Di Batak, jika pembunuh tidakmembayar yang salah dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk pidanamati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Demikian pula bila seseorangmelanggar perintah perkawinan yang eksogami. Kalau di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari DatukKetemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah jugadicurahkan darahnya. Sedangkan di Cirebon penculik- penculik atau perampok wanitaapakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orangCirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di Bali pidana mati jugadiancamkan bagi pelaku kawin sumban. 593
Dikalangan suku dari Tenggara Kalimantanorang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. DiSulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak maupergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang.Di Sulawesi Tengah seorang wanita kabisenya yaitu seorang wanita yangberhubungan dengan seorang pria batua yaitu budak, maka tanpa melihat prosesdipidana mati. Di Kepulauan Aru orang yang membawa dengan senjata mukah, kalauia tak dapat membayar denda ia dipidana mati.Di Pulau Bonerate, pencuri- pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberimakan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di bawah mataharihingga mati. Di Nias bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagaiharga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan.Di pulau Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harusdibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Sedangkan dilampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitupembunuhan, delik salah putih (zinah antara bapak atau ibu dengan anaknya atauantara mertua dengan menantu dsb) dan berzinah dengan istri orang lain. Denganmelihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suku-suku bangsa Indonesa telahmengenal pidana mati jauh sebelum bangsa Belanda datang. Jadi bukan bangsaBelanda dengan WvS-nya yang memperkenalkan pidana mati itu pada bangsaIndonesia. Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengannama Qishash. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam 594
Surat AIBaQarah ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut.Ayat 178: "Hai orang- orang yang beriman, diwajibkan atasmu Qishashberkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka denganorang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita denganwanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaraterbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak yangmemberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satukeringanan hukuman yang telah diisyarakatkan Tuhanmu, sementarauntukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah ituakan memperoleh siksa yang pedih." Ayat 179 : " Dalam hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, haiorang- orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". Qishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakanterhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini takharus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli warisyang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayarsuatu diyah. Diyat adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihakatau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan sipembunuh dari hukuman Qishash. Untuk menilai secara objektif tentang pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, ada baiknya untuk mencermati pertanyaan yang dilontarkan oleh Sahetapy tentang pelaksanaan hukuman mati Indonesia, beliau 595
mengatakan, dapatkah secara ilmiah dijalin suatu hubungan timbal balik antara pidana mati dan pancasila dan apakah kesadaran hukum dari bangsa Indonesia masih dapat mengizinkan dan atau mempertahankan pidana mati . Roeslan Saleh, berpendapat tidak setuju adanya pidana mati di Indonesia karena beberapa alasan, pertama, putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi kalau ada kekeliruan, kedua, mendasarkan landasan falsafah Negara pancasila, maka pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan. Sebagaimana Roeslan Saleh, Sahetapy, juga mempunyai pendapat yang sama, beliau menyatakan, hukuman mati Pancasila.7 bertentangan dengan Sejalan dengan pendapatnya Roeslan Saleh tersebut, Arief Sidharta, juga menolak pemberlakuan hukuman 7 Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007. mati di Indonesia, beliau mendasarkan pendaptnya terhadap Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, beliau menegaskan "hak untuk hidup" masuk ke dalam kelompok hak nonderogalbe, berdasarkan asas derogate legi inferior.8 lex superior Pendapat Arif Sidharta, menurut pandangan penulis sangat lemah, karena dalam redaksi Pasal 28I tersebut bukan hanya "hak untuk hidup" yang tidak dapat dikurangi dalam 8 hukuman mati dalam spx?tabID=61&src=k&id=82974 diakses 20 mei 2016 pk. 15:29 596
keadaan apapun, namun juga "hak untuk tidak disiksa" masuk dalam rumusan Pasal 28I UUD 1945tersebut, sedangkan hukuman dalam bentuk apapun merupakan penyiksaan seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan hukuman penjara dan lain-lainya seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, apakah kemudian setiap pelaku kejahatan tidak dapat dihukum karena setiap orang berhak untuk tidak disiksa sebagaiman Pasal 28I UUD 1945. Kalau kita mengacu kepada Pasal 28J UUD 1945 dimana Negara diberikan hak untuk memberikan pembatasan-pembatas dengan undang-undang terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, maka hukuman mati adalah konstitusional karena tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, pemberian hukuman mati terhadap tidak dapat dilihat dari satu aspek saja yaitu terpidana, namun juga dari aspek yang lain yaitu dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terpidana, sebagaimana pendapat A Muhammad Asrun, beliau menyatakan pemahaman yang benar terhadap pemberlakuan hukuman mati terkait kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) seperti kejahatan narkotika harus dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap hak hidup (the right to life) banyak orang.9 Sejalan dengan pendapat A Muhammad Asrun, menurut Didik Endro Purwo Laksono, Fungsi secara khusus dari hukum pidana yaitu secara khusus ialah melindungi kepentinqan hukum terhadap perbuatan, tindakan atau aktivitas atau kegiatan yang membahayakan. Yang dimaksud dengan Kepentingan Hukum itu sendiri, yaitu : kepentingan hukum terhadap nyawa manusia. 9Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007. 597
Maknanya di sini yaitu bahwa siapapun tidak boleh melakukan perbuatan, kegiatan, aktivitas yang membahayakan atau melanggar kepentingan hukum yang berupa nyawa manusia. Bagi siapa saja yang membahayakan atau melanggar kepentingan hukum terhadap nyawa manusia, dapat dijerat dengan ketentuan KUHP, misalnya Pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 359 KUHP. Bagaimana dengan sosiologis masyarakat Indonesia berkenaan dengan pelaksanaan hukuman mati. Dilihat dari keadaan masyarakat Indonesia sebelum dan pasca pelaksanaan eksekusi mati yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia setuju dengan adanya hukuman mati, khususnya terpidana kasus Narkotika. Karena tidak ada gerakan masyarakat yang menolak terhadap eksekusi mati tahap II tersebut, kecuali hanya sebagian kecil dari elemen masyarakat yang menolak hukuman mati. Pemeritah telah pula berkomitmen akan segera melaksanakan hukuman mati ta hap 3 bagi terpidana yang diponis hukuman mati atas kejahatan Narkoba. Selain itu dari factor kesejarahan, hukuman mati telah eksis atau diterapkan di bumi Nusantara sejak sebelum kemerdekaan Indonesia untuk kasus kejahatan yang dapat merusak tatanan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan Soepomo. Sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dunia internasional bahwa kejahatan Narkotika masuk kedalam kategori white color crime (kejahatan kerah putih) sehingga penjatuhan pidana mati terhadap kejahatan tersebut sangat wajar, karena Narkoba dan sejenisnya dapat merusak 598
tatanan kehidupan sosial masyarakat dan dapat mengancam keseimbangan masyarakat. Kendari - Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan hukuman mati di Indonesia merupakan hukum positif yang masih diterapkan saat ini.10 "Dalam konteks Indonesia, hukuman mati diberlakukan pada dua kejahatan, yakni kejahatan narkoba dan korupsi," kata Lukman Hakim di Kendari, usai tatap muka dengan para tokoh lintas agama di daerah itu. Alasannya, kata dia, kejahatan narkoba memiliki daya rusak terhadap generasi dan bangsa yang sangat tinggi, demikian halnya dengan korupsi."Karena memiliki daya rusak terhadap generasi dan bangsa yang sangat tinggi sehingga dua kejahatan itu memungkinkan untuk dihukum mati dan itu dibolehkan". 10TEMPO.CO, . Sabtu,7 Maret 2015. Menurut dia, hukuman mati di Indonesia bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia karena pemahaman hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar adalah paham di mana HAM itu dimungkinkan untuk dibatasi semata-mata demi untuk menghormati HAM orang lain."Indonesia menganut HAM yang bisa dibatasi oleh undang- undang, bukanlah HAM yang tanpa batas atau bukan HAM liberal yang tanpa batas. Di mana pembatasan diberlakukan semata mata untuk terlindunginya HAM orang lain dan untuk menghormati orang lain". Lukman menggambarkan ulah para pengedar narkoba menyebabkan orang meninggal sekitar 50 orang setiap hari di Indonesia. Bahkan, saat ini ada 4,2 juta warga Indonesia yang menjadi pengguna narkoba dengan 1,2 juta di antaranya 599
sudah tidak bisa disembuhkan."Karena itu dengan memberikan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba, maka ikut menyelamatkan dan melindungi HAM orang lain." Karena kejahatan narkoba memiliki daya rusak terhadap generasi dan bangsa yang sangat tinggi demikian halnya dengan korupsi."Karena memiliki daya rusak terhadap generasi dan bangsa yang sangat tinggi, sehingga dua kejahatan itu memungkinkan untuk dihukum mati dan itu dibolehkan."Menurut Lukman, hukuman mati di Indonesia bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, karena pemahaman hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang Dasar adalah paham HAM itu dimungkinkan untuk dibatasi semata mata demi untuk menghormati HAM orang lain. Indonesia menganut HAM yang bisa dibatasi oleh undang- undang, bukanlah HAM yang tanpa batas atau bukan HAM liberal yang tanpa batas. Dimana pembatasan diberlakukan semata mata untuk terlindunginya HAM orang lain dan untuk menghormati orang lain. Terkait pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki beberapa pandangan.11Komisioner Komnnas HAM, Maneger Nasution, menyatakan secara kelembagaan Komnas HAM merekomendasikan penghapusan hukuman mati.Keputusan ini, lanjutnya, diambil melalui rapat paripurna pada 2014 lalu. Pasalnya, hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi. Namun, keputusan itu diambil secara 'dissenting opinion' (terdapat pendapat berbeda 11DMINEWS, Ahad (18/1) pagi. mei 2016 pk. 15: 38 600
diantara para komisioner)."Sebagai komisioner, saya termasuk yang menyetujui hukuman mati untuk tindak pidana tertentu. Misalnya pembunuhan berencana, apalagi terhadap perempuan dan anak,". Hukuman mati, paparnya, juga dapat diterapkan untuk bandar dan pengedar narkoba, pelaku teroris, penjahat koruptor dan penjahat kemanusiaan lainnya. Komnas HAM mengakui hak hidup adalah hak yang tidak boleh dikurangi. Namun dalam pasal 28 A-J Undang Undang Dasar (UUD) 1945, sebuah hak boleh dibatasi dengan Undang- Undang. Apalagi secara hukum Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hukuman mati tidak bertentangan dg konstitusi pada 2007 lalu. Jadi, hukuman mati bersifat konstitusional. Itu sebabnya sebagai warga yang taat asas dan hukum, warga negara harus memahaminya. Terkait dengan eksekusi mati terhadap bandar/ pengedar narkoba, jelasnya, Komnas HAM bisa memahaminya. Pasalnya, nereka telah menyebabkan terbunuhnya manusia. "Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), mayoritas generasi muda bangsa ini, 40-50 orang per hari, menjadi pecandu narkoba," ujarnya. Semoga hukuman mati ini, lanjutnya, memberikan kepastian hukum dan efek jera. Namun, eksekusi mati ini tidak hanya terhadap bandar atau pengedar narkoba dan teroris saja, tetapi juga penjahat koruptor. "Korupsi itu berimplikasi terhadap pelanggaran HAM. Jadi, pelakunya dapat dihukum mati." Dari beberapa kutipan di atas menegaskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 artinya tidak bertentangan dengan HAM. Maka semua peraturan perundang-undangan 601
yang memuat sanksi pidana mati tetap dapat diberlakukan bagi tindak pidana kejahatan yang diaturnya. Kutipan di atas bukan saja berargumentasi atas Konsitusi, hukum pidana dalam arti dogmatis formil, tetapi lengkap dengan argumentasi sosio kultural, kemanfaatan, keselamatan, keadilan, dan perlindungan korban, masyarakat, dan negara. Pidana Mati Dalam Perundang- undangan di Indonesia Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia mengatakan bahwaKUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja12. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah : 12 Roeslan Sakeh. 1978. Stelsel Pidana Indonesia. Aksara Baru. Jakarta. Hlm 17 1. Pasal104, (makar terhadap presiden dan wakil presiden) 2. Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang) 3. Pasal 124 ayat (3) (membantu musuh waktu perang) 4. Pasal 140 ayat ( 3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut) 5. Pasal 340 (pembunuhan berencana) 6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka beratatau mati) 7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang 602
mengakibatkan luka beratatau mati) 8. Pasal444 (pembajakan di laut, pesisirdan sungai yang mengakibatkan kematian). Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan pidana mati bagi pelanggarnya.Peraturan- peraturan itu antara lain: 1. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang JaksaAgung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukumanterhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandangpangan. 2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat Ancamanhukuman terhadap tindak pidana ekonomi. 3. Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api,amunisi atau sesuatu bahan peledak. 4. Pasal13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasankegiatan subversi. Pasal 23 Undang- Undang no. 31 T ahun 1964 tentangketentuan pokok tenaga atom. 5. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika 6. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan Kejahatanterhadap sarana/prasarana penerbangan.ejahatan- Kejahatan Yang Dimungkinkan Dijatuhkan Pidana Mati. 603
Pidana Mati dalam Rancangan KUHP Dalam konsep Rancangan KUHP 1991/1992 terdapat beberapa macam tindakpidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain: Pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila : Barang siapa secara melawan hukum dimuka umum melakukan perbuatan menentang ideologi negera Pancasila atau Undang- Undang Dasar 1945 dengan maksud mengubah bentuk negara atau susunan pemerintahan sehingga berakibat terjadinyakeonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan palingrendah lima tahun. 1. Pasal167 tentang makar untuk membunuh presiden dan wakil presiden 2. Pasal186 tentang pemberian bantuan kepada musuh. 3. Pasal 269 tentang terorisme, ayat (1) "dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lamalima belas tahun dan paling rendah tiga tahun, barangsiapa menggunakankekerasan atau ancaman kekerasan terhadap target-target sipil denganmaksud menimbulkan suatu suasana teror atau ketakutan yang besar danmengadakan intimidasi Pada masyarakat, dengan tujuan akhir melakukanperubahan dalam sistem politik yang berlaku". ayat (2)dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palinglama dua puluh tahun dan paling 604
rendah lima tahun, jika perbuatan terorismetersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain.Ayat (3)"dipidana pidana mati atau pidana penjara paling lama duapuluh tahun danpaling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkanbahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana ditiadakan. Menurutpenjelasan konsep Rancangan KUHP 1991/1992 hal ini memberi kebebasan kepadahakim dalam rangka mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana yangacapkali sulit dibuktikan.Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untukmempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya membunuh dan akibat sertadampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat. Pandangan-Pandangan Yuridis Dan Krimonologi Terhadap Pidana Mati 1. Pandangan yuridis terhadap hukuman mati Pada bagian pembahasan terakhir ini penulis menyajkan pandangan yuridis teoritis dan praktis tentang hukuman mati. Disini akan diuraikan tentang teori absolut dari aspek pembalasannya dan teori relatif dari aspek menakutkannya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Dengan istilah lain, dapat dikatakan suatu pandangan yang melihat pidana yang melihat pidana khususnya pidana mati hanya dari konseptual abstraction belaka. Dalam uraian ini penulis akan menggunakan Prakoso dan Nurwachid.13 kutipan Djoko 13Djoko Prakoso dan Nurwachid. 1984. Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 52. 605
Dalam menjajagi tujuan pidana casu quo pidana mati, tentu saja terlebih dahulu harus menengok ke belakang, tentang maksud dari Pancasila yang tentunya akan menjiwai tujuan pidana. lebih lanjut hal itu oleh J.E. Sahitapi dikatakan sebagai berikut: "Tujuan pidana bukan saja harus bernafaskan asprasi bansa Indonesia, melainkan harus juga berurat berakar dalam batang tubuh bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, tujuan pidana selain harus mencerminkan Pancasila, ia pun harus diterapkan dengan semangat dan jiwa Pancasila. Pendapat tersebut di atas kalau ditelaah lebih mendalam memang tepat sekali, oleh karena sampai saat ini lazimnya para Sarjana hukum di dalam menanggulangi kejahatan berpegang berpegang pada jawaban-jawaban kelasik berdasarkan teori-teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan dan teori gabungan. J.E. Sahetapi mengatakan bahwa pidana hendaknya dilihat sebagai suatu prasarana dan atau sarana yang mempunyai tujuan membebaskan.14 Tujuan pidana menurut beliau bukan untuk membalas perbuatan jahat dari pelaku yang bersngkutan, sebab bagaimanapun perbuatan itu sudah terjadi dan tidak perlu lagi disesali, korban telah jatuh. Oleh karena itu, pembalasan dalam bentuk kecuali apapun tidak akan membawa suatu keseimbangan kembali, kecuali dalam memuaskan nafsu dendam dan atau menenteramkan perasaan bahwa dengan pidananya si pelaku atau si penjahat, maka yang bersangkutan telah memperoleh imbalan penderitaan atas nestapa. 14 Sahetapi. 1979. Ancaan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan berencana. Penerbit Alumni. Bandung. Hlm. 148 606
Beliau mendasarkan dalam perspektif tujuan membebaskan, pidana harus diarahkan ke masa depan. Pengerian pidana tersimpul unsur penderitaan tidak disangkal tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan harsulah dilihat segi obat "obat" untuk dibebaskan dari "dosa' dan kesalahan. Bukan derita demi penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat penuh keyakinan. Menurut beliau tujuan membebaskan ini menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk membebaskan si pelaku dari stigma atau noda- noda yang telah melekat akibat perbuatannya dan membebaskannya dari kekuatan- kekuatan jahat dalam masyarakat. Dengan perkataan lain setelah si pelaku menjalani pidana haruslah dapat merasa dirinya sebagai manusia yang baru sehingga ia tak akan menempuh jalan yang keliru lagi. Demikianlah tujuan membebaskan yang diilhami oleh Pancasilasebagai sarana dan kekuatan ideal untuk membudayakan manusia itu sendiri. Sebab bila pidana dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas atau menakutkan, maka belum pasti tujuan semata- mata hanya untuk membalas atau menakutkan, akan tercapai. Ada dua pandangan yuridis terhadap pidana mati: 1. Aspek pembalasan; dan 2. Aspek menakutkan Aspek Pembalasan Bila ditelusuri kembali sejarah pembalasan menurut J.E Sahetapi, bahwa masalahnya adalah suatu sejarah manusia. 15 15 Ibid, hlm 54. 607
selanjutnya beliau mengatakan, bahwa dasarnya manusia memiliki perasaan pembalasan atau kecenderungan untuk membalas. Ditambahkan pula oleh Sutjipto Rahardjo bahwa kecenderungan untuk membalas pada perinsipnya adalah gejalah sosial yang normal. Haltersebut dapat dijupai dalam ungkapan perbendaharaan budaya kita seperti "hutang nyawa dibayar dengan nyawa".16 Nigel Walker memberi tiga pengertian pembalasan (retrebution).17 mengenai a. Retaliatory retrebution, berarti dengan sengaja membebankan suatu penderitaann yang pantas diderita oleh seorang penjahat dan yang mempu menyadari bahwa beban kejahatan itu akibat 16Sutjipto Rahardjo. 1977. Aneka persolaan hukum dan Masyarakat. Penerbit Alumni. Bandung. Hlm. 28 17 .J.E. Sahetapy. Op.Ccit. hlm. 153. kejahatan yang dilakukannya; b. Distributive retribution, berati pembatsan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebanka dengan segaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka itu telah memenuhi persyaratan- persyaratan lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggung jawabkan mereka terhadap bentuk-bentuk pidana; c. Quantative retribution, berati pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujua lain dari pebalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang telah dilakukan. 608
Dalam perundang- undangan Hammurabi asas pembalasan telah dikenal. Juga pada bangsa-bangsa kuno yang beradab lainnya seperti bangs Mesir pembalasan merupakan hal yang lumrah. Jadi pembalasan dalam bentuk pidana dianggap suatu syarat keadilan. Namun, syarat keadilan ini oleh para teori pembalasan dilihat secara tidak sama. Kent18 pada pokoknya berpendapat bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu berdasarkan asas pembalasan karena disayaratakan oleh perintah yang bersyarat dari akal yang praktis. Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-tujuan lain yag dapat membenarkan dijatuhkan 18 Ibid. Hlm 154 pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembalasan itu.mukurannya hanya pembalasan, misalnya seorang pembunuh dijatuhi pidana mati adalha satu-stunya pembalasan yang adil. Bahkan demikian ekstrimnya pendirian Kent itu, sehingga ucapan beliau dapat diterjemahkan sebagai; andaikata besok dunia akan kiamat, penjahat yang terkhir harus tetap dipidana mati pada hari ini. Seperti apa yang dikemukakan Bapak Suparman, hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan antara lain sebagai berikut; mengingat negara kita dalam tarap negara berkembang, keamanan dan ketenteraman masyarakat sangat dibutuhkan. Maka guna menanggulangi kejahatan-kejahaten pidana mati diperlukan.19 berat, 19 . Djoko Prakoso . op.cit hlm. 55 609
Selanjutnya beliau mengomentari pendapat pendapatnya sebagai berikut: di Amerika Serikat di mana dikenal sebagai negara yang sudah maju higga kini (maksudnya tahun 80- an) belum berani menghapus hukuman mati apalagi negara kita dalam tarap negara berkembang. Kalau ada orang/segolongan orang yang ingin/menghendaki dihapuskan pidana mati dewasa ini (maksudnya pada tahun 80-an), beliau beranggapan bahwa gerakan tersebut masih terlalu pagi dan kurang banyak pertimbangan. Mungkinn mereka ada motif hanya ingin mencapai kepopuleran demi keuntungan pribadi atau golongan saja. Belaiu tidak percaya bahwa usaha gerakan tersebut didorong keinginan yang luhur dengan kesucian hati nuraninya, melainkan pasti ada maksud yang terselubung di balik gerakan tersebut itu. Walau pendapat beliau dikemukakan 36 tahun yang lalu saya pikir masih relevan dengan kondisi sekarang, yaitu keadan kemaamana masyarakat dan negara kita belum stabil dalam arti tingkat kriminal sangat tinggi bahkan kwalitas kejahatannya sangat membahayakan, dan bahkan sudah pada tingkat dorurat. Seperti dorurat korupsi, dorurat narkotika, dorurat kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan. Pidana mati diakui memang ada segi kekurangannya tapi masih mendekati dipenuhinya tujuan . Beliau percaya bahwa timbulnya kejahatan itu dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor sosial. Tetapi, beliau tidak mau tahu faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi timbulnyakejahatan tersebut.Beliau hanya akan menilai perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukannya, 610
misalnya seorang penjahat yang sering sekali melakukan kejahatan, pada akhirnya dihukum seumur hidup. Semasa menjalani hukuman ia sering melarikan diri dan mengulangi tindak kejahatn lagi umpanya membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Pidana apa yang setimpal buat dia kalau bukan pidana mati ?. kalau pertanyaan ini diajukan kepada mereka yang tidak setuju hukuman mati, hukuman apa yang setimpal bagi pelaku kejahatan seperti itu ?, keadilan yang bagaimana yang dapat menjadi alasan hukumannya selain hukuman mati. Bismar Siregar ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghendaki tetap dipertahankan pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan pidana apa lagimesti dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Aspek Menakutkan Asal pidana sebenarnya sebetulnya bukan utuk pembalasan, tetapi semata-mata untuk menakuti si penjahat. Dengan adanya pidana tersebut diharapkan agar para penjahat menjadi jera. Atau manakut- nakuti merekan yang secara potensial dapat berbuat jahat, misalnya hakim J. Bernertt di Inggeris dalam abad ke- 18, menjatuhkan pidana mati dengan ucapan "engkau akan digantung bukan karena engkau mencuri kuda, melaikan agar kuda-kuda .20 Pada tidak akan dicuri hakekatnya di sini mendemonstrasikan bukan aspek pembalasan yang terselubung dalam pidana mati, melainkan aspek menakutkkan dari pidana mati. 20 J.E Sahetapi, op.cit. hlm. 164 611
Menurut openheim orang yang mula pertama yag dianggap mempersoalkan aspek menakutkan ini dari proses psikologis, von Pufendortf.21 Ancaman pidana Samuel menurut Samuel dimaksud untuk menakutkan dan karenanya menahan orang untuk berbuat dosa, dengan demikian mereka akan patuh pada hukum. lalu VON Feuerbach lah yang menyusun permasalahan tersebut menjadi suatu teori yang terkenal dalam adegan nullum delictum nulla poena sinopraevia lege poenali.22Yang artinya, tiada tindak pidana dan tiada hukuman tapa adanya suatu undang-undang (peraturan) pidana terlebih dahulu. Jika seorang terlebih dahulu telah mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu hukumanapabila ia akan melakukan suatu kejahatan yang telah diatur dalam undang-undang 21 Ibid hlm, 165 22 Ibid hlm.165 (peraturan) pidana maka sudah tentu ia akan lebih dahulu berhati-hati. Jadi menurut beliau, dengan adanya suatu undang- undang (peraturan) pidana yang mengatur tentang tindak pidana dan ancaman pidananya terlebih dahulu. Di samping demi kepastian hukum, supaya penguasa di dalam menjalankan tugasnya jangan sampai berbuat sewenang-wenang juga sebagai sarana guna menakut-nakuti orang yang akan berbuat jahat. Menurut Fichto, pidana hanya merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan negara yaitu menjamin ketertiban umum. Oleh karena itu, maksud semula dari pidana ialah menakut-nakuti si penjahat agar ia tidak melakukan kejahatan. Apabila tujuan ini tidak berhasil paling tidak masyarakat takuti.23 sudah ditakut- 23 Ibid hlm. 170 612
Bapak Juswantana sebagai jaksa kejaksaan tinggi Jawa Tengah, mengatakan berhubung lembaga kejaksaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan, oleh sebab itu, beliau juga masih menganggap perlu untuk mempertahankan ancaman pidana mati.24 3. Pandangan Kriminologis Terhadap Pidana Mati Kalau pandangan yuridis terhadap pidana khususnya pidana mati itu hanya meihat pidana mati dari conseftual abstraction belaka, maka pandangan kriminologis tidaklah demikian, justru sebaliknya sebab pada umumnya para sarjana Kriminologi meragukan pandangan tersebut. Hal ini dapat dimengerti oleh karena para sarjana Kriminologi tidak bicara denga bahasa transedental, mereka bebicara secara konkrit, oleh karena itu, pidana mati tidak dilihat sebagai 24 . Djoko Prakoso, dkk. Op.cit. hlm 64. suatu conseftual abstraction, melainkan pidana mati dipandang kenyataan.25 sebagai suatu J.E. Sahetapy, mengatakan bahwa menyaksikan pelaksanaan pidana mati adalah merupakan suatu pengalaman yang paling mengharukan dan mencekam yang tak akan pernah dapat masa.26 dilupakan sepanjang Pada suatu pihak eksekusi mati sangat mengharukan, pada pihak lain kekejaman pidana mati justru merupakan suatu hal menggebirakan bagi orang yang mempunyai sifat sadis. Mungkin ungkapan ini dianggap moralitas dan bernada sentimentil. Selanjutnya ditandaskan oleh beliau bahwa masalah pidana mati seharusnya bukan menjadi persoalan moral teologis atau humaniats saja. Dan bukan suatu alat kontrol sosial dalam prevensi kejahatan ataupun 25 Sahetapy. Op.ct. hlm 173 26 Ibid. Hlm 180. 613
sebagai sebagai sarana menakutkan dilihat dari segi hukum pidana. Hendaknya masalah-masalah moral, teologis, humanitas, pembalasan dan menakutkan dikesampingkan. Kita harus melihat kenyataan apakah pidana mati dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka memberantas atau mencegah kejahatan. Menurut penulis justru dari segi kenyataan hukum positif yang pernah beralaku dalam masyarakat hukum adat yang memberlakukan hukuman mati dan sangat efektif menjaga ketertiban dan dapat mengembalikan keseimbangan magis. Keseimbangan magis adalah kenyataan yang menjadi persolan dalam hukum adat. Syamsul Hadi advokat Surakarta menyatakan kurang setuju terhadap pidana mati atas dasar sebagai berikut.27 27Djoko Prakoso, dkk. Op.cit. hlm 68 a. Pidana mata sangat final, sebab taruhannya adalah nyawa yang menyangkut hak hidup manusia. b. Para penegak hukum itu manusia, semua manusia itu tidak ada yang sempurna, kemungkinan berbuat salah itu selalu ada. Kalau kesalahan itu tentang penjatuahan hukuman mati, maka tidak mungkin kesalahan itu diperbaiki, dalam arti siterpidana mati kembali hidup, c. Pidana mati itu belum suatu jaminan dapat mencegah timbulnya kejahatan, d. Bagi orang yang tidak/kurang mampu tidak mendapatkan bantuan advokat yang diharapkan, itu serba mungkin. Padahal advokat yang pandai, kemungkinan dapat membebaskan 614
kliennya dari tuntutan pidana mati, selalu ada. Menurut penulis pidana mati itu dijatuhkan pada pelaku yang telah melakukan kejahatan yang sangat keji dan sangat merugikan korban, tidak ada hukuman lain yang layak untuk dijatuhkan hukuman, maka sangat adil kalau pelaku seperti dijatuhi hukuman mati. Kemungkinan salah adalah manusiawi, tidak berati kita maenjadikannya alasan untuk tidak berbuat adil. Kesalahan itu adalah ekses saja, maka tidak bijak kalau mengambil sikap atas suatu ekses. Belum ada penelitian yang valid berapa jumlah kekeliruan hakim dalam menjatuhkan pidana mati. Lagipula pengadilan kita berjenjang untuk mendapatkan putusan yang inkrach. Memang korelasi hukuman mati dengan mencegah tibulnya kejahatan sulit dipastikan. Karenanya hukuman mati tidak atas dasar mencegah kejahatan tetapi atas dasar keadilan, baik bagi korban, keluarga korban, masyarakat, negara. Penutup Hukuman mati sangat diperlukan bagi negara yang masih memerlukan untuk menjaga ketertiban dan melindugi masyarakat. Hukuman mati secara yuridis masih berlaku dan diatur dalam berbagai undang-undang. Namun yang akan datang hukuman mati perlu diatur secara ketat, hanya diberlakukan sebagai hukuman khusus. Hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM dan sejalan dengan Konsitusi UUD 1945. Hukuman mati secara kenyataannya dalam hukum delik adat diakui dapat memberikan rasa keadilan yaitu mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu. 615
DAFTAR PUSTAKA: Buku: Djoko Prakoso dan Nurwachid. 1984. Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini. Ghalia Indonesia. Jakarta. Muladi. Kapita Selekta Peradilan Pidana. Badan Penerbit Undip. Semarang. Roeslan Saleh. 1978. Stelsel Pidana Indonesia. Aksara Baru. Jakarta. Sahetapy. Pidana Pembunuhan Penerbit Alumni. Bandung. 1979. Ancaman Terhadap berencana. Mati Sutjipto Rahardjo. 1977. Aneka persolaan dan Masyarakat. Penerbit Alumni. Bandung. hukum Peraturan undangan: Perundang- KUHP Putusan MK Nomor 2-3/PUU- V/2007. Internet: TEMPO.CO, . Sabtu,7 Maret 2015. Mariana Pentury. Annaliese Pelaksanaan Hukuman Mati dan Perlindungan HAM di Indonesia ult.aspx?tabID=61&src=k&id=829 74 diakses 20 mei 2016 pk. 15:29 Noname.Hukuman Mati Senafas dengan Semangat Perlindungan HAM erita/baca/hol7484/ diakses 20 mei pk. 15.15 Noname.HukumanMatiDalamPole mik. ult.aspx?tabID=61&src=k&id=829 74 diakses 20 mei 2016 pk. 15:29 (18/1) pagi. DMINEWS, Ahad Terhadap Pelaksanaan Hukuman -komnas-ham--2/20 mei 2016 pk. 15: 38 616