NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 Legalitas Cover Lagu "Lagi Syantik" Pada Channel Youtube (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020) Veri Yuniarto Prabowo, Fifiana Wisnaeni Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Abstract Often song covers on Youtube so easily changing music arrangement and genre of song work to appear as if it were theirs, without permission of songwriter. As happened in case of song covers in the Supreme Court Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This study aims to determine legality of song covers based on Copyright Law and to find out whether Judge's decision on song covers "Lagi Syantik" has fulfilled legal protection. This research uses normative legal research methods. Results of this study found that legality of song covers on social media can be referred to as fair use doctrine contained in Article 43 letter d of Copyright Law. This means that song covers on social media can be categorized as legal, if person who song covers: first, does not get commercial benefits; and second, get permission from copyright owner. In this research case study, Plaintiff is not harmed because income from song covers "Lagi Syantik" falls to WAMI as creator's collective management agency in Indonesia, not to Defendants, so song cover act by Defendant are non-commercial activities. Supreme Court Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 which upholds the Central Jakarta Commercial Court Number 82/Pdt.Sus- HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst has fulfilled legal protection. the Decision of Keywords: song covers; copyright; verdict Abstrak Seringkali pembawa cover lagu di Youtube dengan mudah mengubah aransemen musik dan genre karya lagu menjadi seolah-olah miliknya, tanpa seizin pencipta lagu. Seperti yang terjadi pada kasus cover lagu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penelitian ini bertujuan mengetahui legalitas terhadap cover lagu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan mengetahui apakah putusan Hakim terhadap cover lagu "Lagi Syantik" sudah memenuhi perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa legalitas cover lagu pada media sosial dapat dirujuk sebagaimana doktrin fair use yang termaktub pada Pasal 43 huruf d UUHC. Artinya cover lagu pada media sosial dapat dikategorikan legal, jika pelaku yang mengcover lagu tersebut: pertama, tidak mendapatkan keuntungan komersial; dan kedua, mendapatkan ijin dari pemilik hak cipta. Dalam studi kasus penelitian ini, penggugat tidak dirugikan, karena pendapatan dari cover lagu "Lagi Syantik" jatuh kepada WAMI selaku lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia, bukan kepada Para Tergugat, sehingga tindakan cover lagu oleh Tergugat adalah kegiatan non-komersial. Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor sudah memenuhi perlindungan hukum. Kata kunci: cover lagu; hak cipta; putusan hakim A. PENDAHULUAN Karya lagu atau musik termasuk jenis yang didalamnya memiliki hak moral dan hak ekonomi dan 311
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 pengalihan hak ciptanya terlindungi oleh hukum. Hak Cipta sebagai dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Menurut W.R. Cornish, hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi (Susilowati, 2007). Menurut"studi ekonomi yang dilakukan di negara-negara maju menunjukkan produk yang dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual mampu meningkatkan pendapatan nasional suatu negara serta menambah angka angkatan kerja nasional (Damian, 1997). Hak cipta mempunyai manfaat ekonomi yang cukup besar sehingga diperlukan perlindungan hokum yang diatur oleh negara atas pelanggaran hak cipta. Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak"Cipta. Menurut ketentuan di dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: "Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan." Kasus sengketa hak cipta lagu di Indonesia seringkali terjadi. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus cover lagu di Youtube. Ketika video cover lagu diunggah di YouTube dan mendapatkan banyak penonton, seseorang bisa mendapatkan uang dari Adsense. YouTube dan Google telah memiliki ketentuan tersendiri mengenai adsense di video yang menampilkan karya milik orang lain. Melalui sistem Content ID, YouTube dapat membaca dan mengenali video yang diunggah berisi karya orang lain, sehingga monetisasi diarahkan kepada pemilik karya aslinya (Imandiar, 2020). Namun seringkali pihak yang mengcover lagu tidak memohon izin pada pemegang hak cipta yang bersangkutan. Seperti yang terjadi pada kasus cover lagu pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor:"910K/Pdt.Sus- HKI/2020. Kasus tersebut berawal sejak akhir 2018. Saat itu, Gen Halilintar mengcover lagu Siti Badriah berjudul "Lagi Syantik" di akun YouTube mereka tanpa izin pihak label musik Nagaswara (Al Farisi, 2020). Nagaswara adalah pemegang izin lagu tersebut, pencipta lagu adalah Yogi Adi Setyawan (Yogi RPH), sedangkan aransemen lagu tersebut dibuat oleh Pian Daryono (DJ Donall). Yogi Adi Setyawan bersama label Nagaswara dan Pion Daryono mengajukan gugatan hukum terhadap Gen Halilintar atas Lagu Syantik yang dipopulerkan Siti Badriah. Gen Halilintar digugat karena mengubah konten dan mengcover Lagu Syantik tanpa izin. Dalam poin-poin gugatan, pihak penggugat mencantumkan nominal gugatan pada pihak tergugat, yaitu mencapai sekitar Rp 9,5 miliar. 312
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 Secara teoritis, suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan 3 (tiga) macam konsepsi yaitu: konsepsi kekayaan; konsepsi hak; dan konsepsi perlindungan hukum (Damian, 1997). "Harjono menyatakan bahwa perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum" (Harjon, 2008). Dalam perspektif Teori Tujuan Hukum, hukum memiliki tiga tujuan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Prasetyo, 2015). Perlindungan hukum bagi hak cipta sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum hak cipta. Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, maka permasalahan artikel jurnal ini dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana legalitas cover lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta? 2. Bagaimana analisis"Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.sus-Hki/2020 terkait pemenuhan perlindungan hukum terhadap Pemilik Hak Cipta?" Artikel yang membahas persoalan terkait Legalitas Cover Lagu "Lagi Syantik" Pada Channel Youtube sudah pernah dilakukan. Pertama, artikel yang ditulis oleh Anak Agung Mirah Satria Dewi yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". Artikel ini membahas mengenai cover version lagu dan mengunggah ke media sosial youtube merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk cover version yang dikomersilkan (Dewi, 2017). Kedua, artikel yang ditulis Rangga Alif Rahmansyah dan Nurhasanah berjudul "Komersialisasi Cover Lagu Melalui Daring Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang faktor-faktor penyebab musisi mengcover lagu milik pencipta atau pemegang hak cipta dan penegakan hukum terhadap perilaku atau kegiatan musisi cover menurut peraturan di Indonesia (Rahmansyah, & Nurhasanah, 2020). Ketiga, artikel yang ditulis"Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika"yang berjudul "Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara UU Hak Cipta Indonesia dengan Amerika Serikat). Artikel "membahas persoalan mengenai tindakan cover version terhadap lagu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, jika dikaitkan dengan prinsip Fair Use dan perbandingan pengaturan hukum terkait dengan prinsip Fair Use menurut 313
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan US Copyright Act 1976" (Ndoen, & Monika, 2019). Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus menganalisis mengenai legalitas terhadap cover lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu artikel ini juga hendak mengkaji putusan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terhadap cover lagu Lagi Syantik pada Channel Youtube sudah memenuhi perlindungan hukum. B. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) (Fajar & Achmad, 2017). Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus."Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang"(Marzuki, 2010)."Konsep-konsep hukum tersebut akan dijadikan penulis sebagai pijakan dalam membangun argumen-argumen hukum dalam memecahkan isu mengenai putusan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus- HKI/2020 terhadap cover lagu Syantik pada Chanel"Youtube. Sedangkan dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah ratio decedendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini yaitu studi kepustakaan. Artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Legalitas Cover Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak hukum dimana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik (Muhammad, 2007). "Hak 314
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja" rasio. "Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai" intelektualitas."Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis" (Saidin, 2007). "Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu"(Fuady, 2011). Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang. "Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa lagu atau musik menjadi satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya"termasuk notasi. "Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak" Cipta). Dalam kaitannya dengan cover version lagu/musik dapat dikatakan melanggar hak moral pencipta apabila tidak mencantumkan nama pencipta dari karya lagu/musik yang dibuat versi covernya, disebut melanggar ekonomi apabila menggunakannya untuk kepentingan komersial (Dewi, 2017). "Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya." "Hak ekonomi menjadi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya Ciptanya (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak" Cipta). "Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan (vide Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta): a) penerbitan ciptaan; b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c) penerjemahan ciptaan; d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e) Pendistribusian ciptaan atau 315
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 salinannya; f) pertunjukan ciptaan; g) Pengumuman ciptaan; h) Komunikasi ciptaan; dan j) penyewaan"ciptaan. Cover lagu merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain (Setiawati, 2014). Dalam kegiatan membuat cover version dari sebuah lagu, pihak lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh dari ciptaan atau karya yang dilindungi ke dalam karya sesudahnya selama ide tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda (Dewi, 2017). Masalah muncul ketika cover lagu yang dibuat bersifat komersial, sehingga muncullah sengketa mengenai pelanggaran hak cipta dari pihak yang berhak atas karya tersebut. "Pihak-pihak yang dirugikan dalam cover lagu tersebut bukan hanya dari pencipta melainkan penyanyi/group band yang menyanyikan lagu itu dan juga produser sebagi pihak yang memproduksi lagu. Perlindungan Hukum bagi penyanyi asli dan produser sebagai pihak yang memproduksi lagu dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga"penyiaran. Cover "lagu melalui youtube merupakan pelanggaran jika tidak seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf h jo Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan serta komunikasi ciptaan wajib mendapatkan izin Pencipta atau pemegang hak"cipta. Selain itu, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyatakan larangan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. "Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta"rupiah). "Cover lagu melalui youtube yang diciptakan untuk tujuan komersial dengan mencantumkan nama penyanyi asli saja pada karya cover lagu tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum dari pemegang hak cipta" (Setiawati, 2014). "Untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu 316
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta sebagai berikut : pertama, lisensi atas hak mekanikal (mechanical rights), yakni hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya; dan/atau kedua, hak mengumumkan (performing rights), yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara live (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser live dan layanan-layanan musik terprogram"(Setiawati, 2014). "Royalti atas mechanical right yang diterima dibayarkan oleh pihak yang mereproduksi atau merekam langsung kepada pemegang hak (biasanya perusahaan penerbit musik (publisher) yang mewakili komposer/pencipta"lagu). "Sementara pemungutan royalti atas pemberian performing rights pada umumnya dilakukan oleh sebuah lembaga (di Indonesia disebut Lembaga Manajemen Kolektif) berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan lembaga tersebut. WAMI (Wahana Musik Indonesia) dan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) adalah dua dari beberapa LMK di Indonesia yang saat ini aktif menghimpun dan mendistribusikan royalti dari hasil pemanfaatan performing rights untuk diteruskan kepada komposer/pencipta lagu dan publisher" (Setiawati, 2014). "Kenyataan yang terjadi dimasyarakat cover lagu oleh masyarakat sering terjadi secara konkrit dan hal tersebut legal dilakukan menurut hukum, jika terdapat hak ekonomi yang akan digunakan pada cover lagu tersebut, maka Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas mewajibkan adanya lisensi dan royalti yang harus disetujui pemegang hak cipta atau pemilik hak" terkait. "Dianggap masih legal secara hukum, ketika cover lagu melalui Youtube tidak mencantumkan lisensi ataupun royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, namun tindakan cover lagu tersebut tidak ada unsur penguasaan hak moral yang ada pada karya tersebut dan juga tidak ada unsur ekonomi di dalamnya, maka lisensi dan royalti tidak dipermasalahkan. "Hal tersebut sebagaimana doktrin fair use yang termaktub pada Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan" tersebut. 317
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 2. Analisis"Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Terkait Pemenuhan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak"Cipta a. Kasus Posisi Penggugat dalam kasus cover lagu "lagi syantik" pada channel youtube tersebut adalah PT. Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara, berkedudukan di Nagaswara Building 3rd Floor, Jalan Johar, Nomor 4 U, Menteng, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rahayu Kertawiguna selaku Presiden Direktur; Yogi Adi Setyawan atau lebih dikenal dengan Yogi RPH, bertempat tingal di Bocoran, RT 002, RW 006, Kelurahan Baran, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; dan Pian Daryono atau lebih dikenal Donall, bertempat tinggal di Blok Indah Sari, RT 003, RW 004, Kelurahan Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nagaswara adalah pemegang izin lagu tersebut, pencipta lagu adalah Yogi Adi Setyawan (Yogi RPH), sedangkan aransemen lagu tersebut dibuat oleh Pian Daryono (DJ Donall). Selaku pihak tergugat dalam kasus tersebut adalah Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk selaku pemilik akun/channel youtube Gen Halilintar. Pada akhir tahun 2018 Gen Halilintar secara sepihak membuat dan mengunggah konten cover version menyanyikan lagu yang bertajuk "Lagi Syantik" di akun YouTube mereka tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta (Nagaswara)."Gen Halilintar sebagai penyanyi ulang sekaligus penggubah lagu dan liriknya tanpa izin dan mengunggahnya ke YouTube." Keluarga Gen Halilintar ketika pertama kali mendapat teguran dari pihak Nagaswara, segera menurunkan video di channel YouTubenya. Mesti sudah menurunkan lagu tersebut di akun youtube-nya akan tetapi permasalahan tetap berlanjut. Pihak keluarga Gen Halilintar sudah menemui perwakilan dari Nagaswara untuk membicarakan persoalan pelanggaran hak cipta ini akan tetapi tidak membuahkan hasil sampai akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Safi'i, 2020). Nagaswara selaku pihak label musik atas Siti Badriah sekaligus pemegang hak cipta atas lagu tersebut menduga bahwa keluarga artis tersebut telah melanggar hak cipta. Nagaswara melayangkan gugatan ke keluarga Gen Halilintar sebesar Rp 9,5 miliar secara materil dan imateril atas dugaan pelanggaran hak cipta (Farisi, 2020). Penggugat dalam pokok perkara gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;" Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari 318
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;" 2) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar hak cipta/hak moral Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);" 3) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, jo.Pasal 9 ayat (2);" 4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);" 5) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk eletronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran Karya Cipta melalui media sosial; adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2);" 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);" 7) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;" 8) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);" 9) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan a quo, sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara a quo diputus;" 10) Menyatakan bahwa putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);" 319
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 11) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo." Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 30 Maret 2020 yang amar putusannya"menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dan dalam Pokok Perkara menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu"rupiah). "Kemudian Para Penggugat memutuskan untuk menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan register perkara"Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Penggugat dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). b. Analisis Putusan Hakim Dalam paparan kasus sebelumnya, terlihat bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, sehingga menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara, Yogi Adi Setyawan atau lebih dikenal dengan Yogi RPH, dan Pian Daryono atau lebih dikenal Donall. Hal tersebut berarti Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikuatkan kembali oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penulis dalam kasus ini, sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat. Sistem hukum di Indonesia mengharuskan bahwa hukum harus menjamin kepastian hukum dan harus berasaskan keadilan. Kepastian hukum artinya ketentuan hukum dan putusan hakim haruslah memiliki landasan hukum sebagai jaminan perlindungan hukum. Keadilan berarti setiap ketentuan hukum dan putusan hakim haruslah memiliki jaminan perlindungan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan. Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Karenanya, para hakim harus memperhatikan betul-betul bagian pertimbangan hukum ini secara cermat (Syahrani, 2009). Berdasarkan pertimbangan Hakim, Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan "kepada 320
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 anggotanya dan untuk kegiatan pengcoveran, pencipta mendapatkan by system distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover"tersebut. "WAMI mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan berupa validasi monetization penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa klaim terhadap adanya pendapatan" dari cover lagu "Lagi Syantik" jatuh "kepada WAMI bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya cover lagu "Lagi Syantik" yang dilakukan oleh"Para Tergugat. Penulis dalam hal ini setuju dengan pertimbangan hakim tersebut, sebab Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. WAMI "adalah salah satu lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia yang mengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas Hak Mengumumkan (Performing"Rights). "WAMI berdiri pada tanggal 15 September 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Januari 2007 dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga manajemen kolektif pencipta melalui Keputusan Menkumham"Nomor HKI.2-OT.03.01.05 (Wahana Musik Indonesia, 2020). WAMI memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk: a) Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna user yang bersifat komersial. Seperti tempat usaha atau live musik yang berkaitan erat dengan performing rights; b) Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan dengan pengguna atau user lagu yang bersifat komersial tentang tarif royalti dan cara pembayaran royalti; c) Memungut royalti dari pengguna atau user; d) Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil; e) Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi" (Manek & Lambok, 2019). Menurut penulis, tindakan cover lagu "Lagi Syantik" oleh Tergugat yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk selaku pemilik akun/channel youtube Gen Halilintar masih dapat dibenarkan oleh hukum, "karena tindakan cover lagu tersebut tidak ada unsur penguasaan hak moral yang ada pada karya tersebut dan juga tidak ada unsur ekonomi di"dalamnya. "Hal tersebut sebagaimana pengaturan mengenai doktrin fair use Pasal 43 huruf d Undang-Undang 321
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak" komersial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin" pencipta. "Lebih lanjut, Damian berpendapat bahwa dengan adanya pengaturan hukum penggunaan yang wajar (fair use), hukum hak cipta memperkenankan seseorang yang dalam hal ini pihak ketiga untuk menggunakan atau mengeksploitasi ciptaan tanpa perlu izin dari pencipta, asalkan dalam batas-batas yang"diperkenankan. Apabila digunakan untuk kepentingan non-komersial, maka dapat dikategorikan sebagai fair use namun apabila untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hak" cipta."Penerapan prinsip fair use di Indonesia hanya berlaku pada ciptaan-ciptaan yang memiliki perlindungan hak cipta karena prinsip fair use adalah doktrin yang memperbolehkan penggunaan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau pemegang hak cipta" (Ndoen & Monika, 2020). Tindakan cover lagu "Lagi Syantik" oleh Tergugat yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk selaku pemilik akun/channel youtube Gen Halilintar telah memenuhi prinsip fair use "sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sehingga bukan merupakan pelanggaran Hak" Cipta. Dalam kasus tersebut, penggugat yaitu PT Nagaswara Publisherindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono tidak dirugikan karena pendapatan dari cover lagu "Lagi Syantik" jatuh kepada WAMI selaku lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia yang mengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas Hak Mengumumkan (Performing Rights), bukan kepada Para Tergugat, sehingga tindakan cover lagu "Lagi Syantik" oleh Tergugat adalah kegiatan"non-komersial. Menurut penulis, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto utusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus- HKI/2020"sudah memenuhi perlindungan hukum. Hal tersebut sebagaimana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Rahardjo, 2000). Harjono juga menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering lain. 322
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya (Harjono, 2008). "Dalam persidangan tersebut juga diperdebatkan mengenai kerugian atas adanya pelanggaran hak cipta bersifat"immaterial. Dalam sistem Hak kekayaan Intelektual (HKI), termasuk Hak Cipta, Pencipta/Pemegang Hak Cipta mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya kerugian yang immaterial tersebut karena bentuk keberadaan (existence of the property) kebendaan Hak Cipta tersebut adalah tak berwujud (intangible), yang artinya bila suatu gugatan hak cipta atas adanya pelanggaran hak cipta pada umumnya dapat dipastikan gugatan tersebut mengajukan tuntutan ganti kerugian immaterial, dan tuntutan ganti kerugian immateril berdasarkan perkiraan belaka, misalnya: penilaian, asumsi, kesimpulan, market research (hasil riset), kehilangan perolehan keuntungan (loss of expected"profit). "Artinya bahwa Penggugat (Pencipta/Pemegang hak) saja sulit membuktikan kerugian immaterialnya, apalagi untuk membuktikan kerugian yang bersifat materiil sebagai pengganti rugi yang harus dibayarkan oleh"tergugat. "Perbuatan cover lagu menjadi suatu expression of ideas lahirnya suatu karya cipta (ciptaan) baru termasuk perubahan lirik yang telah menjadi ciptaan baru oleh Pengubah lirik. Dengan adanya cover lagu (telah menjadi lagu (ciptaan"baru). Di samping itu, Suyud Margono (dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor"82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst) sebagai saksi ahli dalam persidangan tersebut menyatakan bahwa apabila ternyata diketahui berdasarkan bukti dan fakta hukum sistem manajemen keuangan dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif/LMK dimana Pencipta/pemegang Hak berhimpun (menjadi anggota) yang musik atau liriknya diubah telah menerima dan menikmati royalti, namun berdasarkan bukti yang cukup masih/sedang melakukan proses gugatan/tuntutan kepada Pihak Pengubah Lirik dalam suatu perkara dimuka Pengadilan, maka gugatan/tuntutannya sebagai Penggugat atas kekurangpahaman dari Penyelaras/Pen-cover/Pengubah lirik tersebut sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (gugur gugatan). "Sebagaimana amanat ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penyelesaian kasus ini seharusnya dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/konsiliasi) sehingga terjadi kesepakatan/perdamaian. Suyud Margono (dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor"82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst) juga menyatakan bahwa: "Dalam suatu gugatan melibatkan adanya peran Pihak (seseorang/entitas) sebagai turut tergugat, kadang pula diajukan juga untuk melengkapi suatu gugatan perdata (agar tidak dikatakan suatu gugatan kurang pihak). Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat 323
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 diperuntukan bagi orang/entitas yang tidak menguasai objek/ barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun agar lengkapnya suatu gugatan maka mereka harus disertakan. Tergugat adalah orang yang ditarik dimuka pengadilan karena dianggap melanggar Hak Penggugat, maka jika dalam suatu gugatan dimuka pengadilan banyak Pihak yang digugat, dalam hal ini media elektronik audio visual Youtube sebagai entitas yang menguasai benda immaterial ciptaan Lagu berjudul Lagi Syantik (karena adanya upload) dan men-siarkan ciptaan audio visual tersebut dalam lingkup kegiatan komersial (iklan/advertise), maka seharusnya YouTube juga sebagai Pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat agar memenuhi kelengkapan Gugatan, dan gugatan yang tidak lengkap seharusnya tidak dapat diterima." Berdasarkan pertimbangan Hakim, meskipun ditemukan fakta bahwa Tergugat yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk selaku pemilik akun/channel youtube Gen Halilintar dengan tanpa izin terdahulu telah mengubah lirik, dengan tanpa izin terdahulu memproduksi dengan tanpa izin terdahulu telah mengkomunikasikan ciptaan. Namun dapat dibuktikan melalui fakta berupa alat-alat bukti"di persidangan bahwa klaim terhadap adanya pendapatan dari"cover lagu "Lagi Syantik" jatuh "kepada WAMI bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya cover" lagu "Lagi Syantik" yang "dilakukan oleh Para" Tergugat. Oleh sebab itu menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor"910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 "yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat"Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah memenuhi perlindungan hukum. D. SIMPULAN Legalitas cover lagu pada media sosial seperti youtube dapat dirujuk"sebagaimana doktrin fair use yang termaktub pada Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan" tersebut. Cover lagu pada media sosial dapat dikategorikan legal, ketika pihak yang mengcover lagu tersebut tidak mendapatkan keuntungan komersial dan mendapatkan ijin dari pemilik hak cipta. Tindakan cover lagu "Lagi Syantik" oleh Tergugat yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk selaku pemilik akun/channel youtube Gen Halilintar telah memenuhi prinsip fair use sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sehingga bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta. Dalam kasus tersebut, penggugat yaitu PT Nagaswara 324
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 Publisherindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono tidak dirugikan karena pendapatan"dari cover lagu "Lagi Syantik" jatuh kepada WAMI selaku "lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia yang mengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas Hak Mengumumkan (Performing Rights), bukan kepada Para Tergugat, sehingga tindakan cover"lagu "Lagi Syantik" oleh Tergugat adalah kegiatan non-komersial. Menurut "penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah memenuhi perlindungan"hukum. DAFTAR PUSTAKA Damian, E. (1997). Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Dewi, A.A.M.S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.6, (No.4), p.508-520. Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Farisi, B.A. (2020). Gugatan Rp 9,5 M Nagaswara Ditolak dan Respons Gen Halilintar. Retrieved from Fuady, M. (2011). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. Harjono. (2008). Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Imandiar, Y. (2020). Agar Tak Langgar Aturan, Ini Langkah Bikin Video Cover Lagu yang Baik. Diambil dari lagu-yang-baik. Manek, Adrianus Rudiyance Gilberto & Lambok, Betty Dina. (2021). Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI). Hukum Responsif, Vol.10, (No 1), p. 8-18. Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum, Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muhammad, A. (2007). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Ndoen, Margaritha Rami & Monika, Hesti. (2020). Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara UU Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat). Paulus Law Journal, Vol.1, (No.1), p. 1-8. 325
NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 Prasetyo, T. (2015). Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum. Bandung: Nusa Media. Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahmansyah, Rangga Alif, & Nurhasanah. (2020). Komersialisasi Cover Lagu Melalui Daring Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Jurnal Hukum Statuta, Vol.1, (No.1). Saidin, OK. (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Setiawati, L. (2014). Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?. Diambil dari Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (1995). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. Susilowati, E. (2007). Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur. Yogyakarta: Genta Press. Safi'i, M.H. (2020). Nagaswara Gugat Keluarga Gen Halilintar Rp 9,5 Miliar, Ini 7 Fakta Terbarunya. Diambil dari miliar-ini-7-fakta-terbarunya. Syahrani, H. R. (2009). Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Wahana Musik Indonesia. (2020). Tentang WAMI. retrieved from dari 326