"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia December 2022 PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA PENGADILAN INDONESIA Follow this and additional works at: Sharon Clarins Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation- Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Clarins, Sharon (2022) "PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 1. Available at: This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub. Article 1
PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA Cover Page Footnote Cover Page Footnote Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbook], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1313. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4. Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda), Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 48. Henry P. Pangabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 69. Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), hlm. 150. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 174-175. Van Der Burght, Buku Tentang Perikatan (Dalam Teori dan Yurisprudensi), (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm. 78. Ibid., hlm. 80. Ibid., hlm. 81. Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik ..., hlm. 33-34. N. Partadnya Westra, "Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian", Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Edisi Khusus (1994), hlm. 315. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik ..., hlm. 76. Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 191. Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Utama, 2009), hlm. 207. Setiawan, Aneka Masalah Hukum..., hlm.191.. N. Partadnya Westra, "Penyalahgunaan Keadaan dalam..., hlm. 316. William R. Anson, Principles of The English Law of Contract and of Agency In It's Relation to Contract, (London: Oxford University Press, 1959), hlm. 232. Henry P. Panggabean, Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik..., hlm. 47-48. N. Partadnya Westra, "Penyalahgunaan Keadaan dalam ..., hlm. 317. This article is available in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: dharmasisya/vol2/iss2/1
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA Sharon Clarins Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespodensi: Abstrak Di dalam Hukum Indonesia, salah satu alasan agar suatu perjanjian dapat dibatalkan adalah jika perjanjian tersebut dibuat dengan adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Namun, saat ini dikenal doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan suatu perjanjian, yang mana dikenal di Indonesia melalui putusan pengadilan. Sekalipun dikenal di dalam putusan-putusan, pengetahuan Hakim Indonesia tidak seragam mengenai doktrin ini dan berimplikasi pada munculnya inkonsistensi putusan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan, sebenarnya diakibatkan oleh belum seragamnya pengetahuan hakim Indonesia terkait akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUHPerdata. Kata Kunci: Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan, Pembatalan Perjanjian Abstract In Indonesian Law, one of reasons why a contract can be voided is when the contract was made because of the existence of threat, oversight or fraud as regulated in Article 1321 Indonesian Civil Code. But, nowadays, abuse of circumstances doctrine as one of the reason for annulment of contract is known through court verdicts. Although it is known from court verdicts, the knowledge of this doctrine is very distinct and caused inconsistency court verdicts while ajudicating cases related to abuse of circumstances. The main matter of this thesis are how are the judgement of the judge in accepting or rejecting the implementation of abuse of circumstances while ajudicating cases which have abuse of circumstances in it. Based on the research, in Indonesia, abuse of circumstances is already known and used as the reason for annulment of contract in many of Indonesian Court Verdicts. Related to inconsistencies of the judges in accepting or rejecting the implementation of abuse of circumstances, actually caused by no similarity in judge's knowledge about abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) as one of the reason for annulment of contract other than those that are regulated in Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Keywords: Agreement, Abuse of Circumstances, Cancellation of Agreement I. PENDAHULUAN Era globalisasi ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang kehidupan termasuk di dalamnya bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perkembangan pesat dalam berbagai bidang tersebut menyebabkan kondisi kehidupan masyarakat menjadi dinamis. Dinamika kehidupan masyarakat berimplikasi pada kompleksnya kebutuhan masyarakat, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, manusia sebagai subjek hukum kerap kali perlu mengadakan hubungan hukum dengan manusia lainnya. Kompleksitas kebutuhan manusia yang mengadakan hubungan hukum tentunya rentan menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karenanya, dibutuhkan sistem hukum yang mengakomodir dinamika kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Apabila suatu sistem hukum tidak bisa mengakomodir dinamika kehidupan masyarakat, maka akan timbul kekosongan hukum yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Pada dasarnya, hubungan hukum dapat lahir dari undang-undang maupun dari perjanjian. Secara yuridis, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam buku ketiga tentang perikatan. Menurut KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 537
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 lebih.1 Kemudian, Subekti memberikan juga definisi perjanjian yang menurutnya adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.2 Menurut hukum perdata Indonesia, terdapat tiga syarat yang jika terpenuhi salah satunya maka berimplikasi kepada dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena syarat pertama sahnya perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya tidak terpenuhi. Syarat pertama adalah jika suatu perjanjian dibuat karena kekhilafan. Berdasarkan Pasal 1322 KUHPerdata, kekhilafan yang menjadikan suatu perjanjian dapat dibatalkan harus mengenai obyek yang menjadi pokok perjanjian. Sementara itu, kekhilafan terkait subyek hukum pembuat perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi batal. Syarat yang kedua adalah penipuan. Dijelaskan bahwa penipuan yang membatalkan perjanjian adalah penipuan yang digunakan oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tersebut harus dibuktikan dan tidak bisa hanya sekedar perkiraan. Kemudian syarat yang terakhir adalah paksaan. Ketentuan mengenai perjanjian menjadi batal jika ada paksaan diatur dalam Pasal 1323 KUHPerdata yang menyatakan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan termasuk juga ketika paksaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu. Dalam praktek peradilan di Indonesia, selain dengan alasan-alasan pembatalan perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdata, terdapat beberapa putusan yang membatalkan suatu perjanjian dikarenakan Hakim berpendapat di dalam perjanjian tersebut, terdapat penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. Penggunaan doktrin penyalahgunaan keadaan ini adalah terobosan baru bagi hukum perdata di Indonesia karena doktrin ini belum diatur dalam KUHPerdata. Pada mulanya, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai ketentuan yang dapat membatalkan perjanjian diterapkan di Belanda melalui putusan-putusan hakim Belanda. Seiring dengan amandemen Nieuw Burgerlijk Wetbook (NBW) Belanda, doktrin penyalahgunaan keadaan ini dicantumkan di dalam Article 3:44 lid 1 NBW sebagai tambahan syarat yang dapat membatalkan perjanjian diluar ancaman (bedrog). Sehingga, dicantumkannya ketentuan penyalahgunaan keadaan ke dalam NBW, sedikit banyak dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim.3 (bedreging) dan penipuan Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya dalam menerima ataupun menolak penggunaan doktrin penyalahgunaan keadaan. Hal ini dikarenakan peranan yurisprudensi di Indonesia hanya sebatas sebagai perkembangan ilmu hukum itu sendiri, karena hukum tertulis (undang-undang) tidak selalu lengkap dan cenderung tertinggal, oleh sebab itu perlu untuk dikembangkan agar tetap aktual dan selalu up to date.4 Hal tersebut dikarenakan hakim Indonesia tidak terikat pada precedent atau putusan hakim terdahulu mengenai persoalan hukum yang serupa dengan yang diputuskannya.5 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbook], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1313. 2 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4. 3 Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda), Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 48. 4 Henry P. Pangabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 69. 5 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), hlm. 150. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 538
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 Adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menyikapi penerapan asas penyalahgunaan keadaan terlihat dari adanya putusan yang menyatakan perjanjian batal karena terdapat penyalahgunaan keadaan sementara ada juga putusan yang menyatakan bahwa perjanjian tidak batal ketika sudah jelas terdapat penyalahgunaan keadaan. Ada beberapa putusan 13/PDT/2011/PN END, Putusan Nomor 9/PDT.G/2010/PN SP dan Putusan Nomor 3/PDT.G/2015/PN SOS yang menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian sehingga melalui putusan- putusan tersebut, perjanjian terkait menjadi batal. Di sisi lain, terdapat putusan seperti Putusan Nomor 226/PDT.G/2011/PN MDO dan Putusan Nomor 16/PDT.G/2011/PN TBK dimana Majelis Hakim memutus bahwa perjanjian tidak batal sekalipun dalam kasusnya sudah jelas terdapat penyalahgunaan keadaan. seperti Putusan Nomor Dari putusan-putusan diatas, kita dapat mengetahui bahwa dalam praktek peradilan Indonesia, doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) telah diterapkan dalam berbagai putusan. Namun, oleh Hakim Indonesia, penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan tersebut hanya dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan suatu perkara pembatalan perjanjian. Lebih lanjut, doktrin ini juga belum dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga timbul permasalahan baru yaitu ketidakseragaman pemahaman hakim Indonesia terhadap penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden sebagai dasar pembatalan perjanjian. Permasalahan tersebut muncul karena Hakim Indonesia tidak terikat pada putusan hakim terdahulu. Ketidakseragaman pemahaman hakim terkait penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden menimbulkan permasalahan yang cukup signifikan yaitu adanya inkonsistensi putusan hakim dalam perkara-perkara yang di dalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan putusan-putusan yang telah di jelaskan sebelumnya, terdapat putusan yang dalam pertimbangannya menerima penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Di sisi lain, ada juga putusan yang dalam pertimbangannya menolak ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian atau bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Padahal telah jelas bahwa sebenarnya didalam perkara-perkara tersebut, terdapat penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerima ataupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam putusannya. II. PEMBAHASAN A. Sejarah Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Tatanan Teoritis Ajaran penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) adalah ajaran yang menyatakan ketika dibuatnya suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan yang tidak berimbang antara para pihak kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan dari pihak yang lebih lemah sehingga pihak yang lebih lemah tidak bisa menolak perjanjian tersebut. Implikasi dari penyalahgunaan keadaan adalah perjanjian yang dimaksud dibuat tidak dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak, sehingga melanggar syarat pertama sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan diantara para pihak. Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat dengan adanya penyalahgunaan keadaan menjadi bisa dibatalkan. Pada awalnya, ajaran penyalahgunaan keadaan/ undue influence dikenal di Inggris pada abad ke-15 melalui ajaran Equity. Ajaran Equity ini muncul karena di dalam Hukum Anglo Saxon atau Common Law, tidak dikenal dan diatur paksaan secara psikis. Di dalam common law DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 539
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 pada masa itu, hanya dikenal paksaan secara fisik yang dianggap sebagai faktor yang mengganggu kehendak bebas. Sementara, dalam perkembangannya, ajaran Penyalahgunaan Keadaan ini diterapkan pertama kali di Belanda, yang dikenal dengan nama doktrin Misbruik van Omstandigheden. Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan pada waktu itu, belum adanya ketentuan Burgerlijk Wetboek Belanda yang mengatur hal itu. Dalam hal seorang Hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan Hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian.6 Doktrin penyalahgunaan keadaan atau Misbruik van Omstandigheden ini pertama kali diterapkan melalui Putusan Hoge Raad pada tahun 1957 dalam perkara BOVAG arrest II-HR tertanggal 11 Januari 1957 dimana Hoge Raad menyatakan: 7 "Suatu persetujuan bisa saja tidak memiliki sebab yang sah, sehubungan dengan pengaruh-pengaruh khusus, yang berperan pada saat pembuatan persetujuan, yang didalamnya pihak yang dirugikan menanggung beban yang tidak seimbang dengan yang semestinya satu dan lain disebabkan tekanan situasi dan kondisi yang disalahgunakan oleh pihak lawannya." Dari pertimbangan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Hoge Raad mengakui adanya Penyalahgunaan Keadaan atau Misbruik van Omstandigheden sebagai alasan pembatalan perjanjian. Dalam kasus tersebut, menurut Hoge Raad, penyalahgunaan keadaan yang terjadi adalah penyalahgunaan keunggulan ekonomi. Dari pertimbangan Hoge Raad, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Yang pertama, merugikan pihak lawan dalam perjanjian. Yang terakhir adalah adanya penyalahgunaan keadaan itu sendiri yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat. Sehingga, pihak yang satu sebagai akibat penyalahgunaan keadaan yang dilakukan pihak lawan terhadap pihak yang disebut pertama yang berada dalam situasi dan kondisi ini, mengadakan persetujuan, maka persetujuan ini tidak memiliki sebab yang halal sebab bertentangan dengan kesusilan, sehingga dengan demikian batal.8 Selanjutnya, terdapat juga putusan Hoge Raad tertanggal 29 Mei 1964 dalam perkara Van Elmbt vs Feierabend yang menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan jika dilihat dari pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yang mana menyebutkan: "Untuk kebatalan suatu persetujuan sebagai akibat penyalahgunaan keadaan sama sekali tidak perlu adanya suatu jumlah atau suatu bentuk kerugian tertentu. Tetapi dalam kaitannya dengan setiap persetujuan secara terpisah, kerugian yang diderita salah satu pihak, hanya merupakan salah satu faktor, yang disamping berbagai kekhususan lain yang telah berperan pada pembentukan persetujuan, seperti sifat-sifat keadaan yang dipakai, cara hal tersebut dipergunakan dan hubungan serta perimbangan antara para pihak menentukan apakah persetujuan diadakan berdasarkan suatu sebab yang bertentangan dengan kesusilaan."9 Dalam putusan Hoge Raad tertanggal 29 Mei 1964 dalam perkara Van Elmbt vs Feierabend tersebut, Hakim menyatakan bahwa perjanjian adalah batal, sekalipun hanya ada penyalahgunaan keadaan didalamnya. Oleh karena kedua putusan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Hukum Belanda mengenal doktrin Penyalahgunaan Keadaan atau Misbruik van Omstandigheden sebagai alasan pembatalan perjanjian. 6 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 174-175. 7 Van Der Burght, Buku Tentang Perikatan (Dalam Teori dan Yurisprudensi), (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm. 78. 8 Ibid., hlm. 80. 9 Ibid., hlm. 81. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 540
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 Kemudian, dalam perkembangannya, Hukum Belanda menambahkan doktrin Penyalahgunaan Keadaan atau Misbruik van Omstandigheden sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian di dalam Nieuw Burgerlijk Wetbook. Ketentuan tentang alasan-alasan perjanjian diatur dalam 2 pasal pada Buku 3 dan Buku 6 Nieuw Burgerlijk Wetbook, yang menyatakan:10 1. Dalam Pasal 3:44 lid 1 Nieuw Burgerlijk Wetbook, disebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan, jika adanya: a. Ancaman (bedreiging); b. Penipuan (bedrog); c. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). 2. Dalam Pasal 6:228 lid 1 Nieuw Burgerlijk Wetbook, disebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (dwaling) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. a. Apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut; b. Apabila kedua partij mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berupaya mendapatkan penjelasan terlebih dahulu; c. Apabila kedua pihak yang membuat perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali apabila dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah dibuat itu. 3. Pasal 6:228 lid 2 Nieuw Burgerlijk Wetbook: Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu. Jika diperhatikan dengan seksama, di dalam Nieuw Burgerlijk Wetbook, penyalahgunaan keadaan dimasukkan sebagai alasan pembatalan perjanjian baik pada Buku 4 tentang Harta Kekayaan pada Umumnya dan pada Buku 6 tentang Bagian Umum Hukum Perikatan. Artinya, doktrin penyalahgunaan keadaan ini dapat diterapkan terhadap segala jenis perjanjian. B. Syarat-Syarat untuk Dapat Menyatakan Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Terkait dengan doktrin penyalahgunaan keadaan, maka ada beberapa syarat yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu perjanjian yang telah dibuat mengandung penyalahgunaan keadaan di dalamnya. Syarat yang pertama adalah salah satu pihak harus mempunyai keunggulan baik secara ekonomi atau kejiwaan terhadap pihak yang lain. Sementara syarat yang kedua adalah adanya pihak lain yang terpaksa karena keadaannya yang lebih lemah dari pihak yang unggul pada saat mengadakan perjanjian dengan pihak yang lebih unggul tersebut. Yang dimaksud dengan kata "terpaksa" dalam kriteria kedua yang disebutkan diatas bukanlah paksaan sebagaimana yang dimaksud dalam cacat kehendak yang telah dikenal seperti paksaan dari pihak luar/secara fisik, tetapi terpaksa karena adanya suatu keadaan baik secara ekonomi ataupun kejiwaan.11 10 Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik ..., hlm. 33-34. 11 N. Partadnya Westra, "Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian", Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Edisi Khusus (1994), hlm. 315. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 541
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 Nieuwenhuis mengemukakan ada empat syarat untuk dapat dikatakan terdapat penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian, yaitu:12 1. Keadaan-keadaan (bijzondere ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman; istimewa omstandigheden), seperti keadaan darurat, 2. Suatu hal yang nyata (kenbaarheid); 3. Penyalahgunaan (mibsruik); 4. Hubungan kausal (causal verband). Terkait syarat yang pertama yaitu keadaan istimewa, untuk dapat dikatakan bahwa salah satu pihak telah menyalahgunakan keadaan, maka pihak tersebut harus memiliki kelebihan atau keunggulan daripada pihak lainnya, baik merupakan keunggulan ekonomis maupun keunggulan kekuasaan. Ketika salah satu pihak memiliki keunggulan ekonomi, maka pihak yang lebih lemah secara ekonomi akan memiliki ketergantungan terhadap pihak yang lebih kuat tersebut. Hal ini menyebabkan, adanya kebebasan dari pihak yang lebih kuat untuk menentukan isi perjanjian yang harus dibuat dan menyebabkan pihak yang lebih lemah tidak memiliki suara sama sekali dalam menentukan perjanjian. Akhirnya, pihak yang lebih lemah pun terhadap ketentuan-ketentuan yang memberatkan karena ia membutuhkan prestasi tertentu yang akan diakomodir oleh pihak yang lebih kuat. terpaksa untuk menyatakan persetujuannya Kondisi semacam itu disebut sebagai kondisi "ketergantungan" dari pihak yang lemah kepada pihak yang lebih kuat, karena pihak yang memiliki ekonomi lemah, menggantungkan kebutuhan finansialnya pada pihak dengan ekonomi kuat yang memiliki bargaining position (posisi tawar) yang lebih kuat dalam menentukan isi perjanjian. Sehingga sekalipun pihak yang lebih lemah mengetahui bahwa ia akan menderita kerugian karena perjanjian tersebut, ia dan terpaksa menyetujui perjanjian ketergantungannya akan prestasi dari pihak yang lebih kuat. yang memberatkannya karena kebutuhan Penyalahgunaan keadaan juga dapat terjadi dalam kondisi atau keadaan darurat. Dalam keadaan yang demikian, tentunya pihak yang berada dalam kondisi darurat tidak memiliki banyak pilihan untuk membuat keputusan. Untuk dapat memperoleh bantuan, pihak tersebut harus sesegera mungkin untuk menyetujui hal-hal yang diajukan oleh pihak lawan janjinya, yang mana dilakukan untuk menyelamatkan atau menolongnya dari keadaan darurat tersebut. Dengan demikian, persetujuan yang diberikan oleh orang yang berada dalam keadaan darurat merupakan pernyataan kehendak yang tidak diberikan dalam keadaan yang bebas. Keadaan atau kondisi ini juga dapat terjadi dalam hal seseorang yang karena ketidaktahuannya, kurang waras, atau tidak berpengalaman memberikan persetujuannya atas suatu perjanjian yang ia sendiri tidak paham dengan isi daripada perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian ini tentunya dapat dimintakan pembatalannya (canceling) oleh pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat dari penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak lawan janjinya tersebut. Kemudian, terkait syarat kedua yaitu suatu hal yang nyata (kenbaarheid), disyaratkan bahwa salah satu pihak harus mengetahui atau patut menduga bahwa pihak lain menyetujui perjanjian karena adanya keadaan istimewa yang memaksanya untuk menyetujui perjanjian. Artinya, pihak yang lebih unggul harus mengetahui bahwa pihak yang lebih lemah tidak sedang dalam kehendak bebas dalam menyetujui perjanjian yang dibuat. Dengan kata lain, pihak yang lebih unggul harus mengetahui bahwa pihak yang lebih lemah menyetujui perjanjian yang diajukan olehnya karena pihak yang lebih lemah sedang berada dalam kondisi istimewa, baik berupa kondisi kesulitan finansial maupun kondisi darurat. Selanjutnya, untuk syarat ketiga yaitu penyalahgunaan (misbruik), syarat ini terpenuhi ketika salah satu pihak melaksanakan perjanjian itu, walaupun ia mengetahui atau seharusnya 12 Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik ..., hlm. 76. 542 DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022)
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 mengerti bahwa ia seharusnya tidak melakukannya. Artinya, pihak yang lebih lemah harus mengetahui bahwa ia menerima perjanjian tersebut karena terpaksa akibat keadaannya yang lebih lemah dan bergantung pada pihak yang lebih kuat. Pihak yang lebih lemah seharusnya jelas mengetahui bahwa dalam keadaan normal, ia tidak akan menyetujui perjanjian tersebut. Yang terakhir, syarat hubungan kausal (causal verbaand) baru terpenuhi ketika adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara penyalahgunaan keadaan yang terjadi dengan persetujuan yang diberikan. Artinya, persetujuan dari pihak yang lebih lemah untuk mengadakan perjanjian tersebut adalah akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan sehingga ia tidak punya pilihan lain selain untuk mengadakan perjanjian. C. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) jenis penyalahgunaan keadaan yaitu ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. penyalahgunaan keunggulan Penyalahgunaan Keunggulan Ekonomis menekankan pada suatu keadaan dimana ketika dibuatnya suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan ekonomis yang tidak berimbang antara para pihak kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan ekonomi dari pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan tersebut sehingga pihak yang lebih lemah secara ekonomis tidak bisa menolak perjanjian tersebut. Dalam perkembangannya, terdapat dua Jika salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak lain, maka pihak lain tersebut akan terpaksa dalam mengadakan perjanjian. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis ini kerap kali ditemukan dalam beberapa perjanjian utang piutang, dan mayoritas terjadi dalam perjanjian utang piutang antara bank dan nasabah. Dimana biasanya, pihak kreditur akan menetapkan ketentuan yang bersifat memberatkan pihak debitur, dan pihak debitur karena membutuhkan uang, dengan terpaksa menerima ketentuan yang memberatkan tersebut. Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi (econimisch overwicht) pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi syahnya suatu persetujuan.13 Pada hakekatnya, perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, selain ditentukan oleh hukum juga ditentukan pula oleh sepakat para pihak. Dalam hal adanya yang memaksa, penyalahgunaan keunggulan ekonomi, pihak yang lebih kuat secara ekonomi akan berusaha untuk membuat ketentuan yang membebaskan tanggung jawabnya atau mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak yang lebih lemah. Menurut Z. Asikin Kusumaatmaja, terdapat tolak ukur penyalahgunaan keunggulan ekonomi yaitu mencakup keadaan yang tidak dapat dimasukan dalam itikad baik, patut dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagai pengertian klasik, akan memperkaya tolak ukur bagi hukum Indonesia dalam menentukan ada atau tidak adanya bargaining power yang seimbang dalam suatu perjanjian.14 Adapun faktor-faktor yang memberikan petunjuk bahwa adanya penyalahgunaan keunggulan ekonomi adalah:15 13 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 191. 14 Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Utama, 2009), hlm. 207. 15 Setiawan, Aneka Masalah Hukum..., hlm.191.. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 543
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 1) Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (onredelyke contractsvoorwarden atau unfair contrac-terms); 2) Pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (dwang positie); 3) Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-syarat yang memberatkan; 4) Nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak. Akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan keunggulan ekonomis tersebut adalah kerugian yang bersifat obyektif atau kerugian materiil berupa kerugian yang ada apabila perbuatan hukum itu memberi beban finansial-ekonomis pada yang berbuat. Adapun terdapat dua syarat untuk dapat dikatakan terjadinya penyalahgunaan keunggulan ekonomi. Yang pertama, salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain. Lalu syarat yang kedua adalah pihak lain yang kedudukannya tergantung terpaksa mengadakan perjanjian.16 Sementara, penyalahgunaan keunggulan psikologis adalah suatu keadaan yang terjadi ketika dalam suatu perjanjian, pihak yang lebih kuat secara mental memanfaatkan kekuatannya tersebut untuk memaksa pihak yang lebih lemah menyetujui perjanjian diantara mereka. Penyalahgunaan keunggulan psikologis ini merupakan penyalahgunaan pertama yang di kenal di dunia, karena anggapan bahwa penyalahgunaan keadaan atau undue influence merupakan bentuk tekanan yang terjadi, dimana salah satu pihak berdiri di atas pihak yang lainnya didasarkan atas suatu hubungan kepercayaan, yang selanjutnya meletakkan satu pihak dalam posisi yang dapat mempengaruhi pihak lainnya. Pengaruh tersebut pada hakekatnya digunakan secara tidak adil oleh pihak yang satu untuk mempengaruhi lawan janjinya.17 Adapun syarat-syarat agar suatu keadaan dapat dikatakan mengandung penyalahgunaan keunggulan psikologis yaitu:18 1. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif. Misalnya, terdapat salah satu pihak yang memiliki kekuasaan atau kehormatan tertentu seperti pemuka agama, dokter, polisi, tentara atau profesi lain yang erat hubungannya dengan kehormatan tertentu menyalahgunakan keadaan yang ada pada dirinya tersebut untuk memaksa pihak yang lebih normal (orang biasa) dalam membuat perjanjian tertentu. 2. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa. Misalnya, pihak yang lebih lemah tersebut mengalami depresi, gegabah, kurang pengetahuan dan sakit. Bahkan bisa terjadi juga dalam hal pihak lawannya tersebut sedang mengalami masalah berat sehingga tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Dalam hal penyalahgunaan keunggulan kejiwaan, kerugian yang ditimbulkan adalah bersifat subyektif, immateril atau tidak berwujud. Perbuatan hukum itu memang tidak merugikan secara finansial, tetapi yakni segala sesuatu yang menyebabkan orang ada dalam posisi yang tidak menguntungkan tanpa hal ini dapat dinyatakan dengan uang sehingga menimbulkan akibat-akibat yang merugikan yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat.19 D. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Tatanan Praktik 16 N. Partadnya Westra, "Penyalahgunaan Keadaan dalam..., hlm. 316. 17 William R. Anson, Principles of The English Law of Contract and of Agency In It's Relation to Contract, (London: Oxford University Press, 1959), hlm. 232. 18 Henry P. Panggabean, Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik..., hlm. 47-48. 19 N. Partadnya Westra, "Penyalahgunaan Keadaan dalam ..., hlm. 317. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 544
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 Di Indonesia, ajaran penyalahgunaan keadaan (mibsruik van omstandigheden) ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun faktanya, doktrin penyalahgunaan keadaan ini dikenal dan dipergunakan oleh Hakim Indonesia dalam mempertimbangkan perkara yang terkait dengan pembatalan suatu perjanjian. Dalam perkembangan di Indonesia, penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai keadaan yang dapat menyebabkan cacat kehendak dari para pihak sehingga perjanjian dibuat tidak dengan kesepakatan yang sempurna diantara para pihak. Dengan kata lain, jika terdapat penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian dibuat tidak dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan dipersamakan dengan ketika adanya ancaman, penipuan maupun kekhilafan dari para pihak dalam perjanjian yaitu cacatnya kehendak para pihak dalam perjanjian. Akibatnya, penyalahgunaan keadaan menyebabkan terlanggarnya syarat subjektif perjanjian yang pertama yaitu kesepakatan diantara para pihak. Oleh karenanya, perjanjian menjadi bisa dibatalkan. Di dalam penelitian ini, penulis menganalisa 5 putusan hakim yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan suatu perjanjian, yaitu: 1. Putusan Nomor 13/PDT.G/2011/ PN END Kasus ini bermula dari adanya perjanjian peminjaman kredit modal kerja antara Charles Foek (Penggugat) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Tergugat) tertanggal 12 Agustus 2008, untuk jumlah pinjaman sebesar Rp. 750.000.000,- dengan jangka waktu kredit 12 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2009. Penggugat adalah nasabah debitur Take Over dari PT Bank Nasional Indonesia dengan realisasi pinjaman untuk penutupan kredit kepada Bank asal sebesar Rp. 300.000.000,- dan pihak ketiga sebesar Rp. 250.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- untuk modal kerja. Oleh karenanya, Penggugat sudah memiliki hutang secara tidak langsung dengan Tergugat, sekalipun belum ada perjanjian diantara kedua pihak. Di dalam perjanjian tersebut, terdapat 3 pasal yang bermasalah yaitu: a) Pada pasal 9 disebutkan bahwa PT BRI berhak untuk menetapkan sendiri besar piutangnya kepada Debitur, selanjutnya melakukan penjualan menurut hukum atas semua barang-barang yang dijaminkan dan PT BRI tidak dapat diwajibkan untuk membayar kerugian apapun kepada Debitur; b) Pada pasal 10 disebutkan bahwa persetujuan buka kredit ini beserta dengan segala kuasa bahwa pihak kedua (debitur) telah menyatakan telah memberikan persetujuan dengan melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan di kemudian hari; c) Pada pasal 13 tertulis bahwa semua kuasa yang dalam persetujuan ini telah diberikan kepada PT BRI dengan syarat tidak dapat dicabut kembali dan dengan penglepasan dari semua sebab-sebab yang baik oleh hukum adat maupun ketentuan pasal 1813 BW. Kemudian, dikarenakan usaha penggugat mengalami penurunan drastis, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memperpanjang jatuh tempo kontrak. Ketika Penggugat menyampaikan permohonannya, Tergugat tidak mau memberikan keringanan sama sekali. tetap bersikukuh Puncaknya terjadi dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 2011, Tergugat tiba-tiba memberikan jawaban dengan surat penawaran keputusan kredit kepada Tergugat dengan keadaan yang tidak mungkin untuk diselesaikan Penggugat dimana cicilan pada bulan pertama sebesar Rp50.000.000,-; pada bulan ke-2 sebesar Rp110.000.000,- dan pada bulan ke-3 sebesar Rp740.000.000,-. Tergugat juga menekan Penggugat melalui praktek debt collector yang mengancam akan mengeksekusi dan menyuruh Penggugat bersama keluarganya untuk keluar dari rumah Penggugat. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 545
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 Kemudian, Tergugat juga secara tiba-tiba melakukan lelang terhadap jaminan-jaminan dalam perjanjian berlandaskan pada pasal 9 perjanjian kredit. Oleh karenanya, Penggugat merasa dirugikan dan ditekan terus menerus, sehingga Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Ende yang meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan karena dalam membuat perjanjian tersebut, Penggugat tidak sedang dalam kehendak bebas untuk menerima seluruh isi perjanjian terutama ketiga pasal yang telah disebutkan diatas. Di dalam kasus ini, Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan berupa keunggulan ekonomis. Hal ini disebabkan karena Tergugat mengetahui dalam membuat perjanjian kredit, Penggugat sedang membutuhkan uang sehingga apapun persyaratan yang diberikan Tergugat, Penggugat tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Sekalipun mengetahui fakta tersebut, Tergugat tetap menetapkan klausula-klausula baku yang memberatkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan kelemahannya secara "terpaksa" menandatangani perjanjian. Oleh karenanya, perjanjian kredit tersebut mengandung cacat kehendak dari Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende membatalkan Pasal 9, 10 dan 13 Perjanjian dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. Menurut Majelis Hakim, karena pasal-pasal tersebut, kedudukan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak berimbang dalam perjanjian kredit. Dengan keadaan tidak berimbang tersebut, maka menurut Majelis Hakim, asas konsensualisme menjadi terlanggar. telah benar dengan menyatakan menerima adanya penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian dikarenakan Majelis Hakim mengutip pendapat Sutan Remy Sjahdeni yang menyatakan bahwa jika pengadilan menyatakan suatu klausula dalam perjanjian menjadi illegal karena adanya "penyalahgunaan keadaan" maka klausula harus dibatalkan demi hukum. Putusan Majelis Hakim 2. Putusan Nomor 3/PDT.G/2015/PN SOS Perkara ini terjadi antara Rugaya Hadadi (Penggugat) melawan Achmad Zulfikar (Tergugat). Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soasio tanggal 11 Desember 2013. Dalam perkawinannya, Tergugat pernah memakai uang kantor sebesar Rp20.000.000,- dan tidak bisa melunasi utangnya sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menutupi hutang Tergugat dengan meminjam kredit di Bank. Kemudian, Penggugat meminjam uang sebesar Rp30.000.000,- yang digunakan untuk melunasi hutang Tergugat dan sisanya untuk modal buka usaha sembako oleh Tergugat. Setelah mendirikan usaha sembako, usaha tersebut menjadi bangkrut. Pada awalnya, Tergugat tidak menyetujui untuk membayar sehingga Penggugat melaporkan kasus ini ke Kepolisian. Di hadapan penyidik, melalui Surat Kesepakatan Bersama, Tergugat diminta menyetujui untuk membayar dengan 2 kali angsuran dimana yang pertama dibayar Rp 15.000.000,- pada tanggal 10 Juni 2014 dan angsuran kedua dibayar Rp. 15.000.000,- yang dibayar pada tanggal 30 Desember 2014. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga, Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Soasio. Di dalam kasus ini, Penggugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan berupa keunggulan psikologis. Hal ini disebabkan karena Penggugat mengetahui dalam membuat perjanjian berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Desember 2013 tersebut, Tergugat sedang dalam keadaan tertekan secara psikologis karena Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian atas kasus yang terkait hutang piutang yang sama dan memaksa Tergugat yang berstatus terlapor untuk menandatangani perjanjian dihadapan penyidik. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya karena 546 DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022)
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 apabila Tergugat tidak menyetujui maka laporan Penggugat akan diproses dan Tergugat akan menjadi tersangka. Sekalipun mengetahui fakta tersebut, Penggugat tetap mengadakan perjanjian di depan penyidik dengan Tergugat sehingga Tergugat dengan kelemahannya dan keadaan yang ada secara "terpaksa" menandatangani perjanjian. Oleh karenanya, perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak dari Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio beranggapan bahwa dengan dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut di hadapan penyidik kepolisian, maka telah timbul keadaan tidak berimbang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kedudukan Tergugat yang dibawah tekanan menjadi lebih lemah dari Penggugat yang saat itu kedudukannya sebagai pelapor. Oleh karenanya, putusan dalam kasus ini menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah batal demi hukum. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio telah tepat dengan menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Majelis Hakim menerapkan ajaran ini karena menurut Majelis Hakim, penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian yang dikenal di Indonesia melalui Yurisprudensi Nomor 2356 K/Pdt/2010. Majelis Hakim menilai dengan adanya penyalahgunaan keadaan, maka syarat sah perjanjian berupa kesepakatan diantara para pihak menjadi tidak terpenuhi. Selanjutnya, Majelis Hakim juga menilai bahwa karena di dalam perjanjian terdapat penyalahgunaan keadaan, maka pembuatan surat kesepakatan bersama tersebut adalah melanggar hukum dan gugatan yang didasarkan pada perjanjian yang melanggar hukum bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata sehingga harus ditolak. 3. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2011/PN MDO Bahwa pada tanggal 18 Desember 1993, PT Arief Mahatama (Penggugat) dan PT Bank Tabungan Negara (Tergugat) mengadakan perjanjian pinjam meminjam sebesar Rp 470.000.000,- dengan jaminan SHM No. 572 a/n Penggugat. Lalu, pada Januari 1996, tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak mau melaksanakan akad kredit untuk 16 user Penggugat sehingga Penggugat mendatangi Tergugat untuk negosiasi. Dalam negosiasi, Tergugat meminta Penggugat untuk menambah jumlah utang sebesar Rp.256.000.000,- dengan mengadakan addendum perjanjian kredit. Awalnya, Penggugat menolak untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan sebenarnya Penggugat masih memiliki sisa platform sebesar Rp.80.000.000,- dari pinjaman sebelumnya. Namun, Tergugat menyatakan baru akan memberikan akad kredit terhadap 16 user rumah yang dibangun Penggugat jika Penggugat menyetujui pertambahan utang tersebut. Karena Penggugat sangat membutuhkan akad kredit tersebut, maka Penggugat dengan keadaannya menjadi terpaksa menandatangani Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 22 Juli 1996 yang mengatur tentang penambahan pinjaman oleh Penggugat sehingga total pinjaman Penggugat menjadi Rp645.260.175,- yang terdiri atas sisa utang sebelumnya sekitar Rp 389.260.170,- dan pinjaman baru sebesar Rp.256.000.000,- yang hanya bisa digunakan sebesar Rp241.000.000,- dengan jaminan berupa SHM No 1176, SHM No.1165, SHM No.1166, SHM No.1164, SHM No.1175, SHM No.1546, SHM No.1144, SHM No.80, SHM No. 456 atas nama Penggugat. Setelah addendum tersebut dibuat, Tergugat tetap tidak mau melaksanakan akad kredit terhadap 16 user Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yang besar dan usaha Penggugat menjadi gulung tikar. Dalam keadaan sulit, pada tahun 1999, Tergugat malah memberikan surat kepada Penggugat yang menyatakan bahwa kredit Penggugat dianggap sebagai kredit macet dan jaminan-jaminan dalam perjanjian telah dilelang oleh KPKNL Manado. Hal ini menyebabkan Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat pada DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 547
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 Pengadilan Negeri Manado dan memohonkan pembatalan perjanjian karena Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan. Menurut penulis, dalam kasus ini, Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan berupa keunggulan ekonomis. Hal ini disebabkan karena Tergugat mengetahui dalam membuat addendum perjanjian kredit, Penggugat sedang membutuhkan dilaksanakannya akad kreditt oleh Tergugat terhadap 16 user Penggugat sehingga apapun persyaratan yang diberikan Tergugat, Penggugat tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Sekalipun mengetahui fakta tersebut, Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk menambahkan pinjamannya dari Tergugat padahal Tergugat mengetahui juga bahwa saat itu Penggugat sedang tidak butuh tambahan pinjaman. Sekalipun memberatkan Penggugat, Penggugat dengan kelemahannya secara "terpaksa" menandatangani addendum perjanjian. Oleh karenanya, addendum perjanjian kredit tersebut mengandung cacat kehendak dari Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sama sekali tidak mempertimbangkan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam putusannya. Tidak diterapkannya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam putusan hakim dikarenakan menurut Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan hanyalah apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Majelis Hakim menolak adanya fakta berupa terdapat keadaan memaksa yang diciptakan oleh Tergugat, dimana Tergugat dipaksa untuk menandatangani addendum perjanjian kredit yang isinya menambah jumlah utang Penggugat sekalipun Penggugat sedang tidak membutuhkan tambahan pinjaman demi agar Tergugat mau melakukan akad kredit terhadap 16 user Penggugat, membuktikan adanya keadaan terpaksa pada posisi Penggugat dalam membuat keputusan. Keadaan ini seharusnya sudah disadari oleh Tergugat dimana dengan posisi Penggugat tersebut, akan menyulitkan Penggugat dalam membuat keputusan untuk tidak menyetujui atau menolak menandatangani addendum perjanjian kredit tersebut. Namun, fakta ini ditolak dengan tidak dipertimbangkan fakta ini sama sekali. 4. Putusan Nomor 9/PDT.G/2010/PN SP Kasus ini berawal dari adanya sewa menyewa sebidang tanah SHM Nomor 898/Desa Ped seluas 7300 m2 antara I Wayan Regeh (Penggugat/Pemilik Tanah) dengan Dr. Ir. Eddy Hartono (Tergugat I/Penyewa) pada tanggal 10 Maret 2000 dengan jangka waktu 15 tahun. Bahwa kemudian dalam masa sewa, Penggugat sering meminjam uang kepada Tergugat I hingga total utang Penggugat adalah sejumlah Rp. 84.457.520,-. Namun secara tiba-tiba pada tahun 2002, Tergugat I menjadikan tanah aquo menjadi milik Tergugat I dengan cara dilaksanakan perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Pan Suar (Tergugat II) yang mewakili Penggugat. Bahwa Penggugat diminta untuk membuat Surat Kuasa yang menkuasakan kepada Tergugat II untuk menjual tanah aquo kepada Tergugat I. Oleh karenanya, Penggugat menggugat Para Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Semarapura. Di dalam kasus ini, Tergugat I telah melakukan penyalahgunaan keadaan berupa keunggulan ekonomis. Hal ini disebabkan karena Tergugat I mengetahui dalam membuat surat kuasa, Penggugat sedang dalam keadaan tidak mampu membayar hutang kepada Tergugat I sehingga apapun persyaratan yang diberikan Tergugat I, Penggugat tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Sekalipun mengetahui fakta tersebut, Tergugat I tetap meminta Penggugat menandatangani surat kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan tanah Penggugat menjadi milik Tergugat I, sehingga Penggugat dengan kelemahannya secara "terpaksa" menandatangani surat kuasa yang diketahuinya akan memberatkan dirinya sendiri. Oleh karenanya, pembuatan surat kuasa tertanggal 28 Desember 2001 tersebut mengandung cacat kehendak dari Penggugat. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 548
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura membatalkan surat kuasa dan perjanjian jual beli tanah yang memberatkan Penggugat dikarenakan Majelis Hakim menilai adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Tergugat I, maka Majelis Hakim telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam putusannya. Penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam putusan hakim dikarenakan menurut Majelis Hakim, terdapat unsur paksaan yang secara tidak langsung dilakukan oleh Tergugat I, dimana Tergugat I meminta Penggugat untuk mengambil keputusan tanpa tekanan dalam menyetujui pembuatan surat kuasa menjual antara Tergugat II dan Penggugat yang peruntukkannya untuk memindahtangankan tanah milik Penggugat menjadi milik Tergugat I dengan cara jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II. Majelis Hakim menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian karena menurut Majelis Hakim, penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian yang dikenal di Indonesia. Majelis Hakim menilai dengan adanya penyalahgunaan keadaan, maka bertentangan dengan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang tercela dan tidak patut, sehingga asas konsensualisme dalam membuat perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata menjadi terlanggar. Oleh karenanya, telah muncul keadaan yang dapat membatalkan perjanjian selayaknya yang tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdata. 5. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN TBK Penggugat (PT Multi Adverindo yang diwakili oleh Askaris Chloe selaku Direktur Utama) dan Tergugat (PY Piacentini Turchi Indonesia) mengadakan Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Construction) Nomor 001/PTMA-PTT/VI/2009, dimana Tergugat adalah kontraktor dari PT Saipem Indonesia untuk melaksanakan proyek pembangunan pengelolaan beton dan penggilingan batu di Desa Pangke, Karimun. Dalam pelaksanaan kontrak, Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai kontrak hingga proyek tersebut selesai. Bahwa Pengggugat juga telah mengirimkan Berita Acara Perhitungan kepada Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kerja Nomor 001/PTMA-PTT/VI/2009, Penggugat berhak atas pembayaran sebesar USD 147.726,74 dan Rp. 103.029.780,-. Berdasarkan pasal 5 Perjanjian, Berita Acara harus merinci perhitungan secara jelas setiap bulannya dan memberikan kepada Tergugat. Namun, pada kenyataannya Penggugat tidak pernah merinci biaya sehingga Tergugat merasa Penggugat telah wanprestasi dengan tidak memberikan perhitungan yang jelas. Tergugat telah meminta kepada Penggugat perinciannya, namun tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat. Sehingga, Tergugat tidak kunjung membayar tagihan sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan surat Somasi Nomor 1170/FT-EN-EL- HS/VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011 kepada Tergugat agar segera membayar tagihan. Atas somasi tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban apapun kepada Penggugat. Karenanya, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Namun, karena menurut Tergugat, Penggugat juga melakukan wanprestasi maka Tergugat menggugat rekonvensi terhadap Penggugat, dengan dalil penyalahgunaan keadaan. Dalam kasus ini, menurut Penulis tidak terdapat penyalahgunaan keadaan baik ekonomis maupun psikologis, dan hanya murni terdapat wanprestasi yang dilakukan Penggugat yaitu tidak meminta persetujuan Tergugat terlebih dahulu sebelum mengirim barang. Namun, keadaan tersebut bukanlah penyalahgunaan keadaan, karena perjanjian dibuat dengan keadaan berimbang dari kedua pihak dimana Penggugat membutuhkan pembayaran dan Tergugat membutuhkan barang. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 549
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun juga menyatakan bahwa tidak ada penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dari pihak Penggugat karena keadaan tidak meminta persetujuan terkait barang yang akan disewa dan dikirimkan Penggugat kepada Tergugat bukanlah keadaan lemah dari Tergugat, karena Tergugat bisa saja menolak dan membatalkan perjanjian, dan bisa juga mengirimkan somasi. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah benar dalam menolak untuk menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam putusannya dengan menolak keadaan penyalahgunaan keadaan yang didalilkan oleh Tergugat. Putusan Majelis Hakim terkait penyalahgunaan keadaan telah benar karena memang menurut Penulis didukung dengan analisa syarat-syarat penyalahgunaan keadaan, keadaan tidak meminta persetujuan mengenai barang yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah perbuatan menyalahgunakan keadaan, melainkan hanya keadaan terlanggarnya syarat dalam perjanjian. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tanjung Balai Karimun telah mengerti dengan menolak penerapan penyalahgunaan keadaan dengan benar dalam Putusan Nomor 16/PDT.G/2011/PN TBK. Dari putusan-putusan yang dianalisa oleh Penulis, terdapat tiga putusan pengadilan Indonesia yang menerima penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan, yaitu: 1. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PN END 2. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN SOS 3. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2010/PN SP Di dalam putusan-putusan tersebut, Majelis Hakim membatalkan perjanjian dalam perkara dikarenakan menurut Majelis Hakim di dalam perjanjiannya terdapat unsur penyalahgunaan keadaan dan perbuatan penyalahgunaan keadaan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menerima penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam putusannya karena mengakui bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian yang dikenal di Indonesia selain dari ancaman, penipuan, kekhilafan dan terlanggarnya syarat kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Selanjutnya, di dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan adalah asas konsensualisme dalam membuat perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata menjadi terlanggar. Oleh karenanya, kesepakatan diantara para pihak menjadi cacat sehingga menimbulkan keadaan yang dapat membatalkan perjanjian selayaknya yang tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Dengan diajukannya perkara yang terdapat penyalahgunaan keadaan ke pengadilan, maka Majelis Hakim dengan kewenangannya berhak untuk membatalkan perjanjian sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum. Sementara dari putusan-putusan yang dianalisa oleh Penulis, terdapat juga putusan- putusan pengadilan Indonesia yang menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan, yaitu: 1. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2011/PN MDO 2. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN TBK Majelis Hakim yang menolak penerapan asas penyalahgunaan keadaan karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, penyalahgunaan keadaan tidak perlu dipertimbangkan, karena yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan pihak yang lebih kuat merupakan perbuatan melawan hukum. Mengenai keabsahan perjanjian sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan, karena di dalam kasus, menurut Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan adalah perbuatan pihak yang lebih kuat dalam pelaksanaan perjanjian. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah benar menolak penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam putusannya karena memang dalam perkara tidak terdapat penyalahgunaan keadaan sama sekali. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 550
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 III. Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman Hakim Indonesia terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) masih tidak seragam. Hal tersebut dapat dilihat dari kelima putusan yang Penulis analisa, dimana masih terdapat Hakim yang merasa bahwa penyalahgunaan keadaan bukanlah hal yang penting untuk dipertimbangkan. Pertimbangan Hakim yang menerima penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan di dalam Putusannya dikarenakan Majelis Hakim mengakui bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian yang dikenal di Indonesia selain dari ancaman, penipuan, kekhilafan dan terlanggarnya syarat kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan adalah asas konsensualisme dalam membuat perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata menjadi terlanggar. Oleh karenanya, kesepakatan diantara para pihak menjadi cacat sehingga menimbulkan keadaan yang dapat membatalkan perjanjian selayaknya yang tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Sementara alasan Hakim menolak penerapan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan di dalam Putusannya adalah karena menurut Hakim, penyalahgunaan keadaan tidak perlu dipertimbangkan, dan yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan pihak yang lebih kuat merupakan perbuatan melawan hukum. Mengenai keabsahan perjanjian sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan, karena di dalam kasus, menurut Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan adalah perbuatan pihak yang lebih kuat dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim belum mengerti mengenai implikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan suatu perjanjian. Daftar Pustaka Buku Anson, William R. (1959). Principles of The English Law of Contract and of Agency In It's Relation to Contract. London: Oxford University Press. Badrulzaman, Mariam Darus. (1996). KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni. Budiono, Herlien. (2006). Azas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indoneisa, hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Syarif. (2008). Mengenal Hukum Perdata. Jakarta: CV Gitama Jaya. Hernoko, Agus Yudha. (2011). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana. Panggabean, Henry P. (1992). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda). Yogyakarta: Liberty. Panggabean, Henry P. (2008). Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan. Bandung: Alumni. Satrio, J. (1995). Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti. Setiawan. (2008). Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 551
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 537-552 e-ISSN: 2808-9456 Sjahdeni, Sutan Remy. (2009). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka Utama. Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti. Van der Burght. (2012). Buku Tentang Perikatan: Dalam Teori dan Yurisprudensi. Bandung: CV Mandar Maju. Van Dunne dan Van der Burght. (1987). Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata. Artikel Herlien. (1993). Media Notariat Tahun VIII (Juli - Oktober 1993), Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dalam Suatu Perjanjian, 24-34. N. Partadnya Westra. (1994). Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian. Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Edisi Khusus, 315. William R. Anson. (1959). Principles of The English Law of Contract and of Agency In It's Relation to Contract. Oxford University Press, 232. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbook]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976. DHARMASISYA Vol. 2 N0. 2 (Juni 2022) 552