DAFTAR ISI Daftar Isi ... ii Daftar Gambar, Tabel dan Diagram ... iii Kata Pengantar ... iv BAB I PENDAHULUAN ... 1 1. Latar Belakang ... 1 2. Dasar Hukum ... 3 3. Maksud dan Tujuan ... 4 BAB II PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU ... 5 1. Persiapan ... 5 a. Persiapan Program Kerja ... 5 b. Dukungan Sumber Daya ... 11 2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu ... 15 a. Hasil Penanganan Temuan Laporan ... 15 b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Putusan ... 22 c. Trend Pelanggaran ... 26 d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu ... 28 e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran ... 37 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah ... 38 4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu ... 39 BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ... 40 1. Kesimpulan ... 40 2. Rekomendasi ... 41 LAMPIRAN ... 42 ii
DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN DIAGRAM No. Nomor Judul Gambar Gambar 1. Gambar 1.1 Peta Wilayah dan Pembagian Dapil Kabupaten Sleman 2. Tabel 2.1 Rekap Pelaksanaan Program Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Rekap Temuan dan laporan yang ditangani 3. Tabel 2.2 Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan Rincian Penanganan Temuan dan Laporan yang 4. Tabel 2.3 ditangani Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan 5. Tabel 2.4 Penanganan Temuan dan Laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Sleman 6. Tabel 2.5 Penanganan Temuan dan Laporan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sleman 7. Tabel 2.6 Temuan dan Laporan berdasarkan Tahapn 8. Tabel 2.7 Hasil Penerusan dan Rekomendasi 9. Diagram 2.1 Trend Bentuk perbuatan pelanggaran Pemilu 10. Diagram 2.2 Trend Subyek Pelapor 11. Diagram 2.3 Trend Subyek Terlapor/Pelaku 12. Tabel 2.8 Tabel Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman 13. Tabel 2.9 Tabel Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman Hal. 2 8 16 16 17 20 21 22 26 26 27 32 33 iii
KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbil 'Alamin menjadi kalimat pembuka kami, Bawaslu Kabupaten Sleman untuk menyampaikan kata pujian serta rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala kuasa-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dapat diselesaikan. Bawaslu Kabupaten Sleman dalam menyusun Laporan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 ini untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 104 ayat huruf c yang menyebutkan bahwa ""Bawaslu kabupaten/kota berkewajiban dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut menjadi dasar hukum dalam kami melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu. Secara global laporan ini menggambarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman selama tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yang sudah terlaksana dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sleman yang mencakup proses penanganan pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang berasal dari Temuan dan laporan. Bawaslu Kabupaten Sleman mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penanganan pelanggaran terutama kepada Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman dan berharap semoga Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi catatan penting sekaligus evaluasi terhadap proses dan hasil penanganan pelanggaran pidana pemilu untuk pemilu selanjutnya. Sleman, Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Sleman Ketua, Arjuna Al Ichsan Siregar, S, Sos. M.H. iv
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam perannya sebagai pengawal pemilu Bawaslu harus melaksanakan dan mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum terkhusus dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman, tugas dan kewenangan tersebut sebagaimana yang dimaksud diantaranya adalah pertama melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahaan, melakukan penindakan diwilayah kabupaten terhadap pelanggaran pemilu. Kedua menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, ketiga memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang dan keempat menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten. Dari penjelasan diatas mengenai tugas dan kewenangannya diketahui bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dianggap strategis sebab hanya Bawaslu yang oleh Undang- Undang diberi mandat khusus untuk menegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaran Pemilihan Umum yang outputnya berupa putusan administrasi, penanganan tindak pidana pemilu, maupun terhadap putusan kode etik bagi penyelenggara adhoc. Bawaslu Kabupaten Sleman menyadari tidak mudah untuk menggawal sebuah perayaan besar pesta demokrasi 5 (lima) tahunanan secara sempurna, apalagi mengawal penyelenggaraan pemilu serentak yang kali pertama dalam sejarah politik bangsa, pengguatan kelembagaan Bawaslu harus diimbangi dengan penguatan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki, penguatan terhadap SDM dan sumber daya lain yang dimiliki barang tentu diharapkan akan jauh lebih optimal sehingga kerja-kerja Bawaslu terkhusus yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu jauh 1
lebih dapat dirasakan keberadaannya, sehingga mampu menjawab ekspektasi publik. Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 00″ dan 110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah serta sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Bawaslu Kabupaten Sleman berkantor di Jl. Dr. Radjiman No. 16, Sucen, Triharjo, Sleman. Untuk cakupan wilayah Kabupaten Sleman secara adminsitratif terbagi dalam wilayah strategis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakata yang berbatasan wilayah dengan Jawa Tengah. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa dan 1212 dusun serta dalam Pemilu 2024 ada 3457 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 849.062 pemilih. Pembagian Daerah Pemilihan di Kabupaten Sleman terdiri 6 (enam) Daerah Pemilihan (Dapill) dan 50 (lima puluh) kursi untuk Kabupaten Sleman dan 2 (dua) Daerah Pemilihan untuk Provinsi D. I Yogyakarta. Gambar 1. 1. Peta Wilayah dan Pembagian Dapil Kabupaten Sleman 2
Dengan wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar di wilayah Kabupaten Sleman tentunya diperlukan strategi khusus untuk dapat melakukan proses pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam penyelenggaran pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sleman telah menangani 1 (satu) temuan dan 1 (satu) laporan dengan jumlah penanganan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Sleman berjumlah 2 (dua) penanganan pelanggaran. Sedangkan yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan telah menangai Temuan sebanyak 62 (enam puluh dua), dan 1 (satu) di tingkat Panwaslu Kecamatan, dengan total penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 65 (enam puluh lima) penanganan, hasil tindaklanjut dari penanganan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajaran dibawahnya. 2. Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 104 huruf c menyebutkan bahwa "Bawaslu kabupaten/kota berkewajiban dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan". b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 144 ayat (2) menyebutkan bahwa "dalam menjalankan tugasnya Bawaslu kabupaten/kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pemiliu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi"; c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Pasal 39 Ayat (4) huruf p, Divisi Penanganan Pelanggaran, data dan informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas "penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi ". 3
d. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 744/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Sistematika Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, Laporan Tahapan Kampanye dan Masa tenang Pemilu Tahun 2024. 3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dimaksudkan antara lain: 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman; 2. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi kinerja dalam penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Penyusunan Laporan Akhir bertujuan: 1. Merekam proses dan capaian penanganan pelanggaran pemilu; 2. Mengidentifikasi segala hambatan dalam penanganan pelanggaran pemilu, dan; 3. Menghasilkan saran dan rekomendasi bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan wewenang di masa yang akan datang. 4
BAB II PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 1. Persiapan a. Pelaksanaan Program Kerja Pelaksanaan program kerja yang dipersiapkan untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: No Nama Kegiatan Pelaksanaan Keterangan 1 Kegiatan Peningkatan kapasitas yang berbentuk Fullboard/Fullday Kegiatan ini adalah Rabu s.d Kamis, 1. Pengelolaan Data koordinasi dengan tema tanggal 8 s.d 9 Februari Penanganan Evaluasi Penetapan Partai 2023 yang bertempat di Pelanggaran Politik Pesrta Pemilu 2024 Grand Keisha Hotel Penetapan Peserta serta Pengelolaan Barang Yogyakarta, Jl. Affandi Pemilu Dugaan Pelanggaran No 19, Soropadan, Pemilu Condongcatur, Sleman. Rapat Fasilitasi dan Rabu s.d Kamis, Pembinaan Pelanggaran tanggal 7 s.d 8 Juni dengan tema tentang 202 yang bertempat di Peningkatan Kapasitas Eastparc Hotel Panwaslu Kecamatan Yogaykarta Jl. Laksda dalam Penanganan Adisucipto KM 6,5 No Pelanggaran Pemilu 2024. 1, Caturtunggal, Sleman. Jumat, tanggal 7 Juli 2023 bertempat di Indoluxe Hotel Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar No.106, Ngaglik, Sleman 2. Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran 3. Fasilitasi dan Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sosialisai kepada Partai Politik terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran dan juga memberikan pemahaman dan peningkatan Kapasitas bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sleman dalam melakukan proses penanganan pelanggaran di tingkat Kecamatan khususnya dalam hal teknik klarifikasi dan penyusunan kajian dugaan pelanggaran Pemilu Tema: "Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administratif dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024" Pembinaan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman dengan tema "Teknik Klarifikasi dan Penyusunan Kajian Pelanggaran Pemilu 2024". 4. Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Selasa-Rabu, tanggal 17 sd 18 Oktober 2023. Hotel Grand Keisha Yogyakarta Jl. Gejayan Soropadan XII No.9, 5
Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD 5. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penanganan pelanggaran Masa Kampanye Pemilu 2024 6. Rapat Koordinasi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 7. Rapat Koordinasi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu Berbagai Metode Pengawasan Kampanye Dan Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilu Tahun 2024 Kaliwaru, Condongcatur, Depok. Senin-Selasa, tanggal 13-14 November 2024. Hotel Indoluxe Jl. Tentara Pelajar No.106, Sumberan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Rabu-Kamis, tanggal 22-23 November 2023. Hotel Mercure. Jl. Laksda Adisucipto No 153, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman. Rabu-Kamis, tanggal 29-30 November 2023. Hotel Grand Keisha Yogyakarta Jl. Gejayan Soropadan XII No.9, Kaliwaru, Condongcatur, Depok. Rapat koordinasi dengan tema Mekanisme penangananan pelanggaran dalam tahapan Masa Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 Tujuan Kegiatan 1. Menjelaskan berbagai perundangan terbaru yang bisa digunakan untuk menangani pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilu 2024 2. Memberikan teknis mekanisme penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilu 2024 pada masa tahapan kampanye pemilu 3. Melatih pembuatan kajian awal dan kajian akhir sesuai alur mekanisme penanganan pelanggaran pemilu 4. Meningkatkan soliditas dan koordinasi antar jajaran panwaslu kecamatan. Tujuan kegiatan 1. Menjelaskan berbagai metode Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Masa kampanye Pemilu 2024 2. Mengetahui teknis pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran pada berbagai metode kampanye Pemilu 3. Memahami alat kerja pengawasan kampanye pemilu 4. Meningkatkan soliditas dan koordinasi antar 6
jajaran panwaslu kecamatan. 8. Rapat Koordinasi Fasilitasi Pembinaan Penanganan Pelanggaran Proses Rekapitulasi Pemilu 2024 Selasa, 27 Februari 2024. The Rich Hotel Yogyakarta, Jl. Magelang No. 18 Km. 6, Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman Rapat Koordinasi yang membahas terkait pembinaan penanganan pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman 2 Kegiatan yang berbentuk Perjalanan Dinas (Koordinasi dan Konsultasi) 1 Undangan Bawaslu Republik Indonesia 1. Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Gelombang 4 2. Rapat Kerja Pendampingan Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024 Selasa s.d Jumat, 5 s.d 8 Desember 2023, bertempat di Hotel Claro Makasar, Jl. A.P. Pettarani No 03, Mannuruki, Kec Tamalete Makasar,Sulawesi Selatan Senin s.d Kamis, tanggal 11 s.d 14 Desember 2023, bertempat di Hotel Aston Inn Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat Kegiatan ini berdasarkan Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2406/PP.00.00/K1/11/202 3 Tentang Undangan sebagai peserta pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Gelombang 4, tertanggal 23 November 2023. Rapat kerja Teknis Penanganan Pelanggaran gelombang 4 terkait dengan mekanisme penanganganan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari mulai Temuan/laporran sampai dengan penyusunan kajian dengan peserta terundang, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Kasubbag dan staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Kegiatan ini berdasarkan Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2626/PP.00.00/K1/12/202 3 Tentang Undangan Rapat Kerja Pendampingan Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024, tanggal 9 Desember 2024 degan peserta terundang Kordiv dan staf yang membidangi Penanganan 7
2 Rapat Koordinasi di Bawaslu D. I. Yogyakarta 1. Rapat Pemetaan Problematika Hukum Kepemiluan Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undangan Bawaslu D.I.Yogyakarta Nomor: B361/PP.00.01/K.YO/0 5/2023, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 yang bertempat di ruang rapat Bawaslu D.I.Yogyakarta 2. Rapat Koordinasi Pembahasan Program Kerja Divisi Penanganan Pelanggaran 3. Rapat Sosialisasi Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Nomor:169/PP.00.00 /K1/05/2023. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undangan Bawaslu D.I.Yogyakarta Nomor: B445/PP.00.01/08/202 3 yang dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Bawaslu D.I.Yogyakarta Nomor: B485/PP.00.01/K.YO/0 9/2023 3 Rapat Koordinasi di Bawaslu Kabupaten Sleman 1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penertiban APK Kamis, 18 Januari 2024 Kantor Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman Pelanggaran. Dalam kegiatan ini juga sosialisasi dan penggunaan Aplikasi Siwaskan yang merupakan alat bantu pengawasan metode kampanye Rapat ini adalah respon dari diskusi ringan dengan Kordiv penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se- D.I.Yogyakarta terkait apa saja problem yang dihadapi oleh pengawas berkaitan dengan kekosongan hukum yang ada dan juga problematika yang dihadapi dilapangan yang berkaitan dengan hukum kepemiluan dalam kondisi saat ini Rapat koordinasi pertemuan perdana Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I Yogyakarta paska dilantiknya anggota Bawaslu Kabupaten Kota untuk periode 2023-2028 Rapat untuk untuk membahas dan sosialisai terkait dengan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023, yang dalm juknis ini perlu adanya pembahasan bersama dan pendalaman terkait dengan juknis ini, karena juknis ini merupakan panduan dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran di lapangan Rapat koordinasi membahahas teknis pelaksanaan penertiban APK bersama dengan 8
2. Rapat Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran 3. Rapat Koordinasi Pemusnahan Alat Peraga Kampanye 4 Konsultasi 1. Konsultasi terkait dengan rencana kerja dan anggaran Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Tahun 2023 dan Update Laporan Kinerja Tahun 2022 Divisi Penanganan Pelanggaran 2. Konsultasi terkait dengan potensi kegiatan kampanye sebelum tahapan Kampanye di Kabupaten Sleman ke Bawaslu D.I.Yogyakarta 3. Konsultasi terkait dengan penjelasan Petunjuk Teknis Penanganan Kamis 25 Januari 2024 di Kantor Sekretariat Bawaslu Sleman Senin, 26 Februari 2024 Di Kantor Sekretariat bawaslu Sleman Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Bawaslu D.I.Yogyakarta Jumat, tanggal 5 Mei 2023, di Bawaslu D.I.Yogyakarta Jumat tanggal 14 Juli 2023, di Bawaslu D.I.Yogyakarta Satpol PP Kabupaten Sleman Rapat koordinasi Penanganan Pelanggaran yang membahas terkait "Evalaluasi pengawasan tahapan kampanye dan mekanisme penertiban APK di Kabupaten Sleman Rapat koordinasi terkait bagaimana tindak lanjut pemusnahan hasil penertiban APK di Kanupaten Sleman bersama dengan DLH Kabupaten Sleman, Satpol PP Kabupaten Sleman dna KPU Kabupaten Sleman Dalam kegiatan konsultasi ini adalah terkait dengan rencana kerja dan anggaran Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Tahun 2023 dan Update Laporan Kinerja Tahun 2022 Divisi Penanganan Pelanggaran ke Bawaslu D.I.Yogyakarta. Output yang ingin dicapai adalah Program Kerja Divisi Penangaan Pelanggaran yan efektif dan efisien dan kesiapan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman Tahun 2022 Dalam kegiatan konsultasi ini adalah terkait dengan terkait potensi kegiatan kampanye sebelum tahapan Kampanye di Kabupaten Sleman Terkait dengan penjelasan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran (Keputusan Badan 9
Pelanggaran (Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 169/PP.00.00/K1/05/ 2023) ke Bawaslu D.I.Yogyakarta 4. Konsultasi terkait dengan Penanganan Alat Peraga Sosialisasi (APS) di Kabupaten Sleman dan rencana pelaksanaan kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 ke Bawaslu D.I.Yogyakarta. 5. konsultasi rangka konsultasi dan koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran Data da Informasi terkait dengan Penananganan Alat Peraga Sosialisasi (APS) di Wilayah Kabupaten Sleman ke Bawaslu D.I.Yogyakarta Jumat, 06 Oktober 2023, di Bawaslu D.I.Yogyakarta Senin, 06 November 2023, di Bawaslu D.I.Yogyakarta Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 169/PP.00.00/K1/05/2023) Konsultasi terkait dengan Penanganan Alat Peraga Sosialisasi (APS) di Kabupaten Sleman dan rencana pelaksanaan kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 Konsultasi tentang Bagaimana terkait penanganan Alat Peraga Soliasiasi (APS) yang saat ini sudah banyak terpasang di wilayah Kabupaten Sleman. Rencananya Bawaslu Kabupaten Sleman akan melakukan penanganan APS, Mekanisme penanganan APS ini seperti apa, apakah melalui penanganan pelanggaran atau ada mekanisme lain yang lebih efektif dan efisien. Tabel 2.1. Rekap Pelaksanaan Program Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 10
b. Dukungan Sumber Daya Dukungan pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran terdiri dari beberapa aspek yaitu: a) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi Dalam kegiatan penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Sleman ini didukung oleh Personil Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sekaligus sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman, yaitu Ibnu Darpito, SH., MH (2018 - 2023) dan kemudian diganti oleh Antonius Heri Purwito, S. Pt (Agustus 2023 - sekarang). Untuk dukungan kesekretariatan dalam ketugasan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman diampu oleh Intan Fransiska Riyan Sahara, SH sebagai Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum dengan dibantu oleh 1 (satu) staf teknis Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Nur Hendi Widyatmoko, SH. b) Sarana dan Prasarana Dalam kegiatan penanganan pelanggaran ini sarana yang paling penting guna memperlancar proses penanganan pelanggaran dalam Pemilu Tahun 2024 adalah adanya pemenuhan fasilitas kantor/gedung karena hal ini adalah yang paling utama guna tempat pelaksanaan aktifitas/kegiatan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman. Fasilitas gedung yang digunakan Bawaslu Kabupaten Sleman guna menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran pada Pemilu 2024 adalah berupa gedung sisi sebelah utara Bawaslu Kabupaten Sleman yang beralamat di Jl. Dr. Radjiman No. 16, Sucen, Triharjo, Sleman. Fasilitas gedung yang ada dan yang digunakan dalam proses kegiatan penanganan pelanggaran ini berupa gedung dengan beberapa fasilitas ruangan yaitu : 1) Ruang Rapat dan Pertemuan. Ruangan yang difungsikan sebagai ruangan untuk berkoordinasi dalam rangka pembahasan kasus dalam Sentra Gakkumdu; 11
2) Ruang Penerimaan Laporan . Ruangan yang difungsikan untuk penerimaan laporan dari masyarakat, yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yaitu, komputer, Printer dan sarana pendukung lainnya; 3) Ruang Klarifikasi/Penyelidikan. Ruangan yang difungsikan guna pelaksanaan penanganan pelanggaran yaitu ruangan untuk melaksanakan klarifikasi/ penyelidikan kepada Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi dalam proses penanganan pelanggaran, yang dilengkapi dengan dengan alat perekam, kamera dan handy cam sebagai pendukung kegiatan klarifikasi. 4) Sekretariat Sentra Gakkumdu Dalam rangka memperlancar kegiatan dan aktifitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman Pada Pemilu Tahun 2024 dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana pendukung, berdasarkan anggaran tahun 2023 dan 2024 dukungan fasilitas yang ada di Sentra Gakkumdu antara lain Sewa Kendaraan, Sewa Gedung dan Sewa Laptop Printer (sarpras kantor) dan mebelair. Dukungan sarana dan prasarana yang ada dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 1. Gedung Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman yang beralamat di Jl. PJKA, Beran, Tridadi, Sleman. Gedung ini disewa karena fasilitas gedung yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sleman sangat terbatas sehingga tidak memiliki ruangan yang khusus diperuntukan untuk sektetariat Sentra Gakkumdu. Gedung ini sebagai pusat kegiatan Sentra Gakkumdu baik itu rapat koordinasi dan pembahasan kasus. 2. Mobil operasional dinas Sentra Gakkumdu berjumlah 1 (satu) unit dengan Type Toyota Avanza E Tahun 2023 yang digunakan sebagai sarana mobilitas dan operasional tim Sentra Gakkumdu 3. Sarpras Kantor yang terdiri dari 2 (dua) unit Laptop dengan spesifikasi Asus Vivobook A1502ZA-VIPS552 (SilverBlue); VIPS553(QuietBlue), IPS 15.6" FHD, Touchscreen, Intel Core i5 1235U Upto 4.4GHz, SSD 512GB, RAM 8GB, DDR4, Wifi, Bluetooth, Webcam, Backlight, Fingerprint, Windows 11 dan Laptop 12
Asus Vivobook K513EA-OLED 352 dengan spesifikasi Processor : Intel Core i3 1115G4 Memorry : 4 GB DDR4, upgradeable using 1x Memory Slot, Storage : 512GB SSD PCIe Gen3, 8 Gb/s, NVMe, Graphic : Hd Graphite, Display : 15,6″ FHD 1920 x 1080 resolution OLED, O/S : Windows 11 Home + Office Home Student 2021, dan 1 (satu) unit Printer Epson Ecotank L5290 yang untuk tahun anggaran 2023 ini disewa untuk 12 (bulan) dari bulan Januari s.d Desember 2023 berikut dengan ATK dan sarana pendukung lainnya. 4. Sarpras Kantor yang terdiri dari 1 (satu) set Sofa meja tamu. Mengingat keterbatasan fasilitas Gedung yang dipunyai oleh Bawaslu Kabupaten Sleman, maka Sekretariat Sentra Gakkumdu ini juga difungsikan sebagai ruang sidang apabila ada penanganan pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, yang sudah diseting sebagai ruang sidang. c) Anggaran dan hubungan antar lembaga Untuk dukungan anggaran Divisi Penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman tahun 2023 dan 2024 berasal dari anggaran program Prioritas Nasional (PN) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sleman. Anggaran Bawaslu Kabupaten Sleman dengan nomor SP DIPA- 115.01.2.419656/2023 meliputi Koordinasi Penanganan Pelanggaran, Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran, Fasilitasi Sentra Gakkumdu dan Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran untuk Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Peserta Pemilu, Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, serta Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD, dan nomor SP DIPA- 115.01.2.419656/2024 meliputi Koordinasi Penanganan Pelanggaran, Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran, Fasilitasi Sentra Gakkumdu Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran untuk Masa Kampanye, Pemungutan dan penghitungan suara, Logistik, Masa Tenang, dan Penetapan Hasil Pemilu. Hubungan antar lembaga dalam dalam penyelanggaran Pemilu Tahun 2024 ini Bawaslu Kabupaten Sleman selalu berkoordinasi dengan dan 13
stakeholder setempat terutama dengan Pemda Kabupaten Sleman. Sedangkan dalam penanganan tindak pidana pemilu selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sleman dan Kepolisian Resor Kota Sleman yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sleman pada Penyelenggaraan Pemilu 2024. Disamping itu kerjasama dantar lembaga ini juga di realisasikan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bawaslu Kabupaten Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman Nomor 148/HM.K.YO-04/11/2022, Nomor: B.4316/M.4.11/Cs/11/2022 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi, tanggal 30 November 2022, dan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu Kabupaten Sleman dengan Kepolisian Resor Kota Sleman Nomor: 147/HM.07/K.YO-04/11/2022, Nomor: PK/11/XI/2022 Tentang Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tanggal 30 November 2022. 14
2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu a. Hasil Penanganan Temuan dan Laporan a) Jumlah Temuan dan Laporan Secara Umum Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu bersumber dari Laporan dan Temuan. Berdasarkan tupoksi tersebut dalam penyelenggaran pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sleman telah menangani 1 (satu) temuan dan 1 (satu) laporan dengan jumlah penanganan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Sleman berjumlah 2 (dua) penanganan pelanggaran. Sedangkan yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan telah menangai Temuan sebanyak 62 (enam puluh dua), dan 1 (satu) di tingkat Panwaslu Kecamatan, dengan total penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 65 (enam puluh lima) penanganan, hasil tindaklanjut dari penanganan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajaran dibawahnya telah mengeluarkan rekomendasi dan penerusan kepada instansi yang berwenang. Jumlah temuan dan laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten dan jajaran Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Sleman secara umum tersaji dalam tabel sebagai berikut: No Kabupaten/ Kecamatan Temuan Laporan Jumlah Penanganan 1 Kab. Sleman 1 1 2 2 Berbah 3 0 3 3 Cangkringan 4 0 4 4 Depok 6 0 6 5 Gamping 2 0 2 6 Godean 5 1 6 7 Kalasan 6 0 6 8 Minggir 2 0 2 9 Mlati 2 0 2 10 Moyudan 3 0 3 11 Ngaglik 4 0 4 12 Ngemplak 3 0 3 15
No Kabupaten/ Kecamatan Temuan Laporan Jumlah Penanganan 13 Pakem 4 0 4 14 Prambanan 3 0 3 15 Seyegan 4 0 4 16 Sleman 4 0 4 17 Tempel 4 0 4 18 Turi 3 0 3 Total 63 2 65 Tabel 2.2. Rekap Temuan dan laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan Dalam penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2024 ini terhadap Temuan dan laporan yang telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sleman, rekapitulasi dan rinciannya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut: ADMINISTRATIFADM CEPATNETRALITAS ASNUU LAIN1Kabupaten Sleman1001100000012Total Penanganan di Seluruh Kecamatan di Kab PENANGANAN PELANGGARANJENIS PELANGGARANREGISTRASITIDAK REGISTRASIREGISTRASITIDAK PELANGGARANADMINISTRATIFKODE ETIK Tabel 2.3. Rincian Penanganan Temuan dan Laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan 16
b) Jumlah Penanganan pelanggaran Laporan dan Temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman No Temuan/ Laporan Pelapor/Terlapor Pelanggaran Register Tindak Lanjut Untuk Pelanggaran Terlapor : Pidana Dihentikan di 1. Happy Brilliant Penbahasan Sentra Srikandy Gakkumdu karena 2. H.Sukaptana tidak memenuhi Unsur 1 Temuan Nomor : 001/Reg/TM/P L/Kab/15.05/X XI/2023 3. Siti Hediati Soeharto 4. H. Cahyo Wening 5. Harjuno Wiwoho Pidana dan Pelanggaran Hukum Lainnya Register Tindak Pidana Pemilu Dan untuk Pelanggaran Perundangan Lainnya diteruskan kepada Bupati Sleman dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sleman Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan karena 2 Laporan Nomor : 001/LP/PL/Ka b/15.05/III/202 4 Pelapor: Jaka Irwanta Terlapor: Agus Sumaryanto, ST Pidana Tidak diregister penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang, dan bukti yang diajukan tidak mendukung dengan peristiwa yang dilaporkan Tabel 2.4. Penanganan Temuan dan Laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Sleman 17
Untuk Penanganan Temuan dan Laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sleman rinciannya adalah: Bawaslu Kabupaten Sleman menangani 1 (satu) Temuan dengan rincian sebagai berikut: 1. Temuan Dengan nomor Register: 001/Reg/TM/PL/Kab/15.05/XII/2023 yang diregister tanggal 18 Desember 2023 yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten berdasarkan penelusuran yang dimuat dalam LHP Nomor: 035/LHP/PM.01.00/YO-04/12/2023 tanggal 16 Desember 2023. Terkait Pembagian sembako gratis dan dugaan pelibatan Lurah dan perangkat desa dalam kampanye Pemilu dalam kegiatan senam masal Sardonoharjo Sehat di Lapangan Mrisen, Sardonoharjo, Ngaglik. Dugaan Pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diancam pidana pada Pasal 521 dan Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diancam pidana pada Pasal 493 UU Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 29 huruf (b) dan (j) dan Pasal 51 huruf (b) dan (j) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait netralitas Lurah dan perangkat desa. Tindaklanjut dalam temuan ini setelah dilakukan klarifikasi, Kajian dan pembahasan Sentra Gakkumdu adalah untuk Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana ditindaklanjuti sampai dengan tahap pembahasan Sentra Gakkumdu dan dihentikan, sedangkan Untuk Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya diteruskan kepada Instansi terkait yaitu kepada Bupati Sleman dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bawaslu Kabupaten Sleman menangani 1 (satu) Laporan dengan Nomor Penyampaian laporan: 001/LP/PL/Kab/15.05/III/2024 dengan yang dilaporkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Pelapor: Jaka Irwanta, Terlapor: Agus Sumaryanto, ST (Caleg DPRD Provinsi dari Partai Golkar). Yang melaporkan terkait dengan Suara hilang Caleg DPRD Provinsi An. Jaka Irwanta. Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Sleman pada tanggal 20 Maret 2024 Laporan 18
Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materiill karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan dan bukti yang diajukan tidak mendukung dengan peristiwa yang dilaporkan, sehingga laporan tidak diregister. c) Penanganan Laporan dan Temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan yaitu Temuan sebanyak 62 (enam puluh dua), dan 1 (satu) Laporan di tingkat Panwaslu Kecamatan, dengan total penanganan pelanggaran sebanyak 63 penanganan yang dapat dilihat dalam tabel berikut: No Kecamatan Jumlah Temuan Jumlah Laporan Keterangan Tindak Lanjut Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 1 Berbah 3 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 2 Cangkringan 4 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 3 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada 3 Depok (Administratif) Pelanggaran KPU Kabupaten Sleman Rekomendasi teruskan 3 Administratif Bawaslu Sleman kepada Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 4 Gamping 2 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman 1 Laporan perusakan APK dan Bendera Laporan dicabut Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 5 Godean 4 Pemasangan APK (Administratif) Bawaslu Sleman kepada KPU Kabupaten Sleman Pelanggaran Rekomendasi teruskan 1 Administratif Bawaslu Sleman kepada Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 6 Kalasan 6 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 7 Minggir 2 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman 19
Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 8 Mlati 2 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 9 Moyudan 3 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 10 Ngaglik 4 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 11 Ngemplak 3 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 12 Pakem 4 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 13 Prambanan 3 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 14 Seyegan 4 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 15 Sleman 4 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 16 Tempel 4 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Temuan Pelanggaraan Rekomendasi teruskan 17 Turi 3 Pemasangan APK Bawaslu Sleman kepada (Administratif) KPU Kabupaten Sleman Total 62 1 Tabel 2.5. Penanganan Temuan dan Laporan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sleman 20
No 1 2 Kab/ Kec Bawaslu Sleman Panwascam Total d) Jumlah Laporan dan Temuan berdasarkan Tahapan Penanganan Temuan dan Laporan berdasarkan tahapan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sleman pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: Tahapan Pemilu 2024 Total Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksana Pemutakhiran Daftar Pemilih Penetapan peserta Pemilu Penetapan Daerah Dapil Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Masa Tenang Pemungutan dan Penghi- tungan Suara Temuan Laporan Temuan Laporan Temuan Laporan Temuan Laporan Temuan Laporan Temuan Laporan Temuan Laporan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1 0 0 63 2 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1 0 0 65 0 0 0 0 60 0 Tabel 2.6. Temuan dan Laporan berdasarkan Tahapan Dalam Penanganan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 berdasarkan Tahapan, Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sleman menangani ditahapan Kampanye sebanyak 60 penanganan Temuan dan Laporan, dan di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebanyak 5 Temuan dan Laporan. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Temuan Laporan 0 1 4 0 4 1 5 21
b. Pengawasan Tindak lanjut Rekomendasi dan Putusan Pengawasan Tindaklanjut Rekomendasi dan Putusan berdasarkan Pasal 60 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. Dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam penyelengaan Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Sleman, berdasarkan proses penanganan di Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan melakukan penerusan rekomendasi sebagaimana tabel dibawah ini: NO Jenis Pelanggaran Rekomendasi /Penerusan Tujuan Rekomendasi/ Penerusan Tindaklanjut 1 Administratif 3 KPU Kabupaten Sleman Penertiban APK Mandiri dan Penertiban APK oleh Satpol PP 2 Administratif 2 KPU Kabupaten Sleman Perbaikan makanisme prosedur Bupati Sleman Pemerintah Kabupaten Sleman tembusan Dinas mengeluarkan Surat Nomor 3 Hukum Lainnya 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa 270/0441 tentang Tindak Lanjut Laporan Kabupaten Sleman Total 6 Tabel 2.7. Hasil Penerusan dan Rekomendasi Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sleman berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran telah melakukan rekomendasi dan penerusan rekomendasi terhadap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan. Rekomendasi yang telah dilakukan antara lain: 1. Berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu serta Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Panitia Pengawas Pemilu di 17 Kecamatan se- Kabupaten Sleman, Bawaslu Kabupaten Sleman melakukan penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu terkait dengan 22
Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada KPU Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Penerusan Rekomendasi Nomor: 112/PP.00.02/K.YO-04/12/2023, tanggal 22 Desember 2023 disertai dengan salinan berkas penanganan pelanggaran yaitu formulir temuan, kajian dan bukti yang berbentuk hard dan soft file. Tindak lanjut dari KPU Kabupaten Sleman adalah dengan dengan mengirimkan surat Nomor: 651/PL.02.4-SD/3404/2023 tanggal 26 Desember 2023 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Sleman dengan memberitahukan kepada Partai Politik untuk melakukan penertiban secara mandiri oleh peserta pemilu dalam waktu 3 x 24 jam. Setelah surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Satpol PP Kabupten Sleman Nomor 270/023 tanggal 8 Januari 2024 tentang jadwal pelaksanaan Penertiban APK yang ditindaklanjuti dengan Surat KPU Nomor 019/PL.02.4-SD/3404/4/2024 tentang Tindaklanjut penertiban APK. Kegiatan penertiban APK periode ini dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2024. 2. Berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu serta Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Panwaslu Kecamatan di 6 Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Sleman melakukan penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu terkait dengan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada KPU Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Penerusan Rekomendasi Nomor: 002/PP.00.02/K.YO-04/01/2024, tanggal 9 Januari 2024 disertai dengan salinan berkas penanganan pelanggaran yaitu formulir temuan, kajian dan bukti yang berbentuk hard dan soft file. Tindak lanjut dari KPU Kabupaten Sleman adalah dengan dengan mengirimkan surat Nomor: 029/PL.02.4-SD/3404/1/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Sleman dengan memberitahukan kepada Partai Politik untuk melakukan penertiban secara mandiri oleh peserta pemilu dalam waktu 3 x 24 jam. 3. Rekomendasi per tanggal 16 Januari 2024 dengan Surat penerusan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sleman Kepada KPU Kabupaten Sleman dengan Nomor: 003/PP.00.02/K.YO-04/1/2024, yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sleman dengan dengan Nomor: 23
051/PL.02.4-SD/3404/2023 tanggal 17 Januari 2024 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Sleman dengan memberitahukan kepada Partai Politik untuk melakukan penertiban secara mandiri oleh peserta pemilu dalam waktu 3 x 24 jam. Setelah surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Satpol PP Kab Sleman Nomor 510.12/060 tanggal 25 Januari 2024 tetang jadwal pelaksanaan Penertiban Kegiatan penertiban APK periode ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024 dampai dengan 1 Februari 2024. 4. Berdasarkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman terhadap Temuan Dengan nomor Register: 001/Reg/TM/PL/Kab/15.05/XII/2023 yang diregister tanggal 18 Desember 2023 yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten berdasarkan penelusuran yang dimuat dalam LHP Nomor: 035/LHP/PM.01.00/YO-04/12/2023 tanggal 16 Desember 2023. Terkait Pembagian sembako gratis dan dugaan pelibatan Lurah dan perangkat desa dalam kampanye Pemilu dalam kegiatan senam masal Sardonoharjo Sehat di Lapangan Mrisen, Ngaglik. Dugaan Pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diancam pidana pada Pasal 521 dan Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diancam pidana pada Pasal 493 UU Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 29 huruf (b) dan (j) dan Pasal 51 huruf (b) dan (j) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait netralitas Lurah dan perangkat desa. Tindaklanjut dalam temuan ini setelah dilakukan klarifikasi, Kajian dan pembahasan Sentra Gakkumdu adalah untuk Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana ditindaklanjuti sampai dengan tahap pembahasan Sentra Gakkumdu dan dihentikan, sedangkan Untuk Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya diteruskan kepada Instansi terkait yaitu kepada Bupati Sleman dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan surat nomor: 001/Rekom- DPPL/TM/PL/Kab/15.05/XII/2023 tentang Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain, tanggal 29 Desember 2023. Tindaklanjut dari Rekomendasi ini adalah Pemerintah Kabupaten 24
Sleman mengeluarkan Surat Nomor 270/0441 tentang Tindak Lanjut Laporan. 5. Berdasarkan Temuan Pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Depok dengan nomor Register 003/Reg/TM/PL/Kec- Depok/15.05/III/2024 tentang pelanggaran administratif yaitu hasil C- Plano DPRD Provinsi di TPS 122 Condongcatur yang tidak diketemukan/hilang dalam rekapitulasi di tingkat Kalurahan Condongcatur, Nomor: 004/Reg/TM/PL/Kec-Depok/15.05/III/2024 tentang Daftar yang hilang di TPS 52 Condongcatur dalam rekapitulasi di tingkat Kalurahan Condongcatur, dan nomor: 005/Reg/TM/PL/Kec- Depok/15.05/III/2024 tentang Daftar yang hilang di TPS 126 Caturtunggal dalam rekapitulasi di tingkat Kalurahan Caturtungal. Bawaslu Kabupaten Sleman meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sleman dengan Nomor: 036/PP.00.02/K.YO-04/03/2024 tangal 19 Maret 2024. Tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman adalah sudah melakukan perbaikan dalam proses rekapitulasi di tingkat Kapanewon/Kecamatan Depok oleh PPK Depok. 6. Berdasarkan Temuan Pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Godean dengan nomor Register 004/Reg/TM/PL/Kec- Godean/15.05/III/2024 tentang pelanggaran administratif yaitu di TPS 013 Sidokarto ada 3 pemilih yang tidak mengunakan hak pilih suara DPD karena kekurangan surat suara dalam proses rekapitulasi tingkat Kapanewon Godean. Bawaslu Kabupaten Sleman meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sleman dengan Nomor: 037/PP.00.02/K.YO-04/03/2024 tangal 21 Maret 2024. Tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman adalah sudah melakukan perbaikan dalam proses rekapitulasi di tingkat Kapanewon/Kecamatan Godean oleh PPK Godean. . 25
c. Trend Pelanggaran Pemilu Trend pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sleman dalam beberapa variabel yaitu a) Bentuk perbuatan pelanggaran Pemilu Pelanggaran Administratif Rekapitulasi Suara 6% Netralitas Kepala Desa/Perang kat Desa 2% Pemasangan APK 92% Diagram 2.1. Trend Bentuk perbuatan pelanggaran Pemilu Trend bentuk perbuatan pelanggaran Pemilu dalam penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Sleman dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sleman yang paling banyak adalah pelanggaran administratif terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebanyak 58 Temuan (92%), kemudian terkait pelanggaran administratif rekapitulasi suara 4 Temuan (6%) dan Netraliatsa kepals Desa & perangkat Desa 1 Temuan (2%). b) Subjek Pelapor Tren Subyek Pelapor 2 2 1,5 1 0 0 0,5 0 1 WNI Peserta Pemilu Pemantau Pemilu Diagram 2.2 Trend Subyek Pelapor 26
Dalam Pemilu Tahun 2024 ini Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan ini Bawaslu Kabupaten Sleman menerima 2 (dua) Laporan, berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 8 "Laporan disampaikan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Pelapor sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu;atau c. Pemantau Pemilu." Trend subyek pelapor yang sering melaporkan adalah Warga Negara Indonesia yaitu berjumlah 2 (dua) pelapor yaitu: 1) Jaka Irwanta 2) Erwin Widodo c) Subjek Terlapor dan/atau Pelaku Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku Tidak Diketahui 1 Penyelanggara Pemilu 4 Pasangan Capres dan Cawapres 29 Calon Anggota Legislatif 31 Lurah/Perangkat Desa 1 0 5 10 15 20 25 30 35 Diagram 2.3 Trend Subyek Terlapor/Pelaku Dalam Pemilu tahun 2024, Penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan trend subyek terlapor dan/atau pelaku pelanggaran pemilu adalah Calon Anggota Legislatif Pemiliu DPR RI, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten sebanyak 31, kemudian Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 29, Penyelenggara Pemilu dalam al ini adalah PPK sebanyak 4, dan terlapor yang tidak diketahui ada 1. 27
d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu a) Dasar Hukum Pembentukan Sentra Gakkumdu Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu berdasarkan Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 38 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukun tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau kejaksaan Negeri". Sedangkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu di tingkat Kabupaten Sleman yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Kepolisian Resor Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman. Berdasarkan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, demikian pula di tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. b) Pembentukan Struktur dan perubahan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menginstruksikan membentuk Sentra Gakkumdu maka Bawaslu Kabupaten Sleman kemudian membentuk Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 11/PP.00.02/K.YO-0/09/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan 28
Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan pada tanggal 29 September 2022. Dalam perkembanganya struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman pada Penyelenggaraa Pemilu Tahun 2024 ini mengalami beberapa kali perubahan yang disebabkan karena ada perbahan personil baik dari unsur Bawaslu Kabupaten Sleman, Polresta Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman, perubahan struktur tersebut antara lain: 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 030/PP.00.02/K.YO-04/11/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 11/PP.00.02/K.Y)-04/09/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan pada tanggal 01 November 2022; 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 002/PP.00.02/K.YO-04/01/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 11/PP.00.02/K.Y)-04/09/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023; 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 044/PP.00.02/K.YO-04/06/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 11/PP.00.02/K.Y)-04/09/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2023; 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 048.A/PP.00.02/K.YO-04/08/2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 11/PP.00.02/K.Y)-04/09/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) 29
Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2023; 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 070/PP.00.02/K.YO-04/10/2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 11/PP.00.02/K.Y)-04/09/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2023; 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 001/PP.00.02/K.YO-04/01/2024 Tentang Perubahan Kenam Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 11/PP.00.02/K.Y)-04/09/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2024. 30
c) Penyiapan Dukungan Sarana dan Prasarana Dalam rangka memperlancar kegiatan dan aktifitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman Pada Pemilu Tahun 2024 dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana pendukung, berdasarkan anggaran Bawaslu Kabupaten Sleman dukungan fasilitas yang ada di Sentra Gakkumdu antara lain Sewa Kendaraan, Sewa Gedung dan Sewa Laptop Printer (sarpras kantor) dan Mebelair Kantor dan ATK pendukung lainnya. d) Rapat Koordinasi Rutin Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu ini dilaksanakan secara rutin minimal 1 bulan sekali dan juga ketika ada kasus sesuai dengan kebutuhan. Rapat kordinasi ini adalah sebagai forum koordinasi dan penyamaan persepsi dalam pola penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Sleman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, pembahasan isu-isu dan perkembangan terkait dengan tahapan Pemilu saat ini, sebagai forum penyamaan persepsi terkait dengan pola penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Sleman, pembahasan pemecahan masalah dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu di lingkup wilayah Kabupaten Sleman dan sebagai Forum penanganan pelanggaran Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. e) Koordinasi dan Konsultasi Sentra Gakkumdu Dalam pelaksanaan kegiatan Sentra Gakkumdu juga dilaksanakan kegiatan koordinasi baik itu dengan konsultasi di tingkat Sentra Gakkumdu Provinsi D.I.Yogyakarta maupun Rapat koordinasi tingkat nasional, dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No Nama Kegiatan Pelaksanaan Keterangan 1 Konsultasi Sentra Gakkumdu terkait Realisasi Anggaran Terkait Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahun 2023 dan Program Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman Senin, 27 Februari 2023. Bawaslu D.I.Yogyakarta Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk mendiskusikan terkait realisasi dan rencana pelaksanaan kegiatan Sentra Gakkumdu Tahun 2023 di Bawaslu Kabupaten Sleman. 31
2 Konsultasi Sentra 3 4 Gakkumdu konsultasi terkait dengan revisi dan realisasi anggaran Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Konsultasi terkait dengan SK Sentra Gakkumdu, Perubahan Kebijakan Anggota Sentra Gakkumdu dan Honorarium Pokja Sentra gakkumdu ke Bawaslu D.I.Yogyakarta. Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu 5 Rapat Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Rabu 5 April 2023. Bawaslu D.I.yogyakarta Selasa, 12 September 2023. Bawaslu D.I.yogyakarta Minggu s.d Selasa tanggal 26 s.d 28 November 2023 yang bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 86, Karet, Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Selasa-Kamis, 26 s.d 28 Maret 2024 yang bertempat di Hotel Mercure Convention Centre Ancol. Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara, D.K.I Jakarta Terkait dengan revisi dan realisasi anggaran Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Terkait dengan SK Sentra Gakkumdu, Perubahan Kebijakan Anggota Sentra Gakkumdu dan Honorarium Pokja Sentra Gakkumdu ke Bawaslu D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Undangan Ketua Bawaslu Nomor: 2370/PP.00.00/K1/11/2023, 2375/PP.00.00/K1/11/2023, dan 2376/PP.00.00 /K1/11/2023 tentang Rakornas Sentra Gakkumdu dengan tema "Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat" Undangan Ketua Bawaslu Nomor 263/PP.00.00/K1/03/2024, 264/PP.00.00/K1/03/2024 dan 275/PP.00.00/K1/03/2024 tentang Undangan Rapat Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 21 Maret 2024 Tabel 2.8. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman 32
f) Fasilitasi Sentra Gakkumdu Salah satu program dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman adalah Kegiatan fasilitasi Sentra Gakkumdu yang dianggarkan oleh Bawasl Kabupaten Sleman, sebagai bentuk dalam upaya peningkatan kapasitas dan koordinasi Sentra Gakkumdu dalam setiap tahapan. Kegiatan fasiitasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut: No Nama Kegiatan Pelaksanaan Keterangan 1 Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Sleman pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan tema "Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu" Kamis, tanggal 13 April 2023 yang bertempat di Eastparc Hotel Yogyakarta Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai sarana koordinasi dan memberikan pemahaman kepada Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024 terkait dengan Potensi tindak pidana pemilu yang ada dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih 2 3 4 Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam Tahapan Pencalonan Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sleman dengan tema "Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Rapat Koordinasi Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Logistik Senin s.d Selasa, tanggal 5-6 Juni 2023 yang bertempat di Eastparc Hotel Yogyakarta Jumat-Sabtu, 17-18 November 2023. Porta by Ambarukmo, Jl. Colombo, No 7 RT: 01/RW: 01, Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman 4 sd 5 Desember 2023 Hyat Hotel Yogyakarta Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai sarana koordinasi dan memberikan pemahaman kepada Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024 terkait dengan Potensi tindak pidana pemilu yang ada dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Kegiatan ini dengan tema Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Tahapan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sleman Tema: "Bedah Pasal Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilu Serentak 2024" Tabel 2.9. Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman 33
g) Rapat Pembahasan Gakkumdu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman telah melakukan rapat pembahasan dalam penanganan tindak pidana pemilu yaitu: 1. Berdasarkan Temuan 001/Reg/TM/PL/Kab/15.05/XII/2023 diselenggarakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu sebagaimana amanat Perbawaslu 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu Pasal 21 "Pembahasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 jam terhitug setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas pemilu", Rapat pembahasan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 yang dihadiri oleh Perwakilan Tim Sentra Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman dan Polresta Sleman dengan perkara yang dibahas adalah terkait Dugan Pembagian sembako gratis dan dugaan pelibatan perangkat desa dalam kampanye Pemilu dengan uraian kejadian Pada Hari Minggu, 10 Desember 2023, diadakan Senam Massal Sardonoharjo Sehat di Lapangan Mrisen, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Kegiatan senam massal ini dihadiri caleg yang juga sekaligus sebagai pelaksana kampanye Partai Gerindra, baik untuk tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten, yakni Siti Hediati Soeharto (caleg DPR RI Dapil DIY), M. Lisman Pujakusuma (caleg DPRD DIY), Happy Briliant Srikandy dan Sukaptana (masing-masing sebagai caleg DPRD Kabupaten Sleman). Kegiatan senam massal ini tanpa pemberitahuan kegiatan ke Polresta Sleman. Dalam kegiatan ini diisi dengan orasi kampanye dari caleg DPR RI Partai Gerindra Siti Hediati Soeharto dan H. Sukaptana. Seusai orasi, para caleg membagi-bagikan doorprize. Sementara, menjelang selesainya acara, didapati pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat, berupa minyak goreng dan gula. Kegiatan senam massal ini turut dihadiri Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho dan Jagabaya (Kasie Pemerintahan) Kalurahan Sardonoharjo, H. Cahyo Wening.dengan hasil tanggapan/pendapat dari Sentra Gakkumdu sebagai berikut: 34
A. Bawaslu Kabupaten Sleman Bahwa orasi caleg Partai Gerindra yang juga sebagai pelaksana kampanye Partai Gerindra di lapangan Mrisen, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye karena ada ajakan memilih dan mohon doa restu; Bahwa dalam kegiatan tersebut juga diketahui terdapat pembagian bahan kampanye berupa kalender caleg, stiker, dan kartu nama caleg yang merupakan salah satu metode dalam kampanye Pemilu; Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat pembagian paket sembako gratis yang patut diduga sebagai "materi lainnya" yang tidak diatur sebagai bahan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Bahwa perencanaan kegiatan Senam Massal Sardonoharjo Sehat ini turut melibatkan Jagabaya (Kasie Pemerintahan) Kalurahan Sardonoharjo, H. Cahyo Wening; Bahwa peristiwa kegiatan Senam Massal Sardonoharjo Sehat ini diduga melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diancam pidana pada Pasal 521 dan Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017; Bahwa peristiwa kegiatan Senam Massal Sardonoharjo Sehat ini juga diduga melanggar Pasal 280 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diancam pidana pada Pasal 493 UU Nomor 7 Tahun 2017; Bahwa peristiwa kegiatan Senam Massal Sardonoharjo Sehat ini juga diduga melanggar Pasal 51 huruf (b) dan (j) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait netralitas perangkat desa. B. Kepolisian Resor Kota Sleman Terkait dengan pemberian uang/materi lainnya perlu didalami obyek barang tersebut yang diberikan termasuk dalam unsur pasal; 35
Penerima apakah merupakan peserta kampanye, karena kegiatan tersebut tidak ada izin kampanye dan kegiatan tersebut adalah senam sehat yang rutin terlaksana; Untuk perangkat desa yang terlibat belum terlihat untuk keikutsertaanya dalam kampanye; Terhadap perangkat desa/kelurahan sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait nentralitas perangkat desa merupakan Tindakan yang dikenai sanksi administratif; Terhadap subyek hukum dalam pasal 280 Uudang-Undang 7 tahun 2017 harus diperjelas alat bukti sesui Pasal 184 KUHP yang dapat memenuhi unsur dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. C. Kejaksaan Negeri Sleman Frasa mengikutsertakan dalam pasal 280 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2027 merupakan suatu tindakan aktif bagi pelaksana dan tim kampanye perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut untuk pembuktian untuk pasal; Untuk memperhatikan jenis dan kekuatan alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (2) KUHP Dengan kesimpulan hasil rapat pembahasan bahwa Temuan dengan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/15.05/XII/2023, dapat dilanjutkan untuk dimintakan klarifikasi kepada pihak terkait (terlapor, penemu, saksi-saksi) 2. Berdasarkan proses klarifikasi dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman selama 7 hari terhadap Temuan 001/Reg/TM/PL/Kab/15.05/XII/2023 tentang Dugan Pembagian sembako gratis dan dugaan pelibatan perangkat desa dalam kampanye Pemilu dalam kegiatan senam masal Sardonoharjo Sehat di Lapangan Mrisen kemudian dilaksanakan Rapat Pembahasan 36
Sentra Gakkumdu untuk membahas tindaklanjut dari temuan tersebut dengan tanggapan dan pendapat dari masing-masing perwakilan unsur Sentra Gakkumdu sebagai berikut: A. Pengawas Pemilu Bahwa berdsarkan hasil klarifikasi selama 7 hari Bawaslu Kabupaten Sleman mengundang 10 orang, dan yang hadir hanya 3 orang, yang telah dipanggil secara patut selama 2 kali; Yang hadir adalah: Desi Yundarti, Edi Rahmat Hidayat dan Eka Sastra Kurniawan; Yang tidak hadir: Sukarja, Happy Briliant Srikandy, H. Sukaptana, Siti Hediati Soeharto, Harjuna Wiwoho dan Cahyo Wening; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan keterangan yang disampaikan para saksi belum cukup bukti untuk menilai dan menentukan dugaan pelanggaran yang dilakukan para terlapor; Terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Lainnya (Undang-Undang Desa) dan akan diteruskan kepada instansi terkait. B. Kepolisian Resor Kota Sleman Bahwa Saksi terlalu minim untuk memberikan keterangan tentang dugaan Tindak Pidana Pemilu yang disangkakan; Bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi tidak mengarah atau membuat terang peristiwa dugaan tindak pidana pemilu tersebut; Bahwa terhadap temuan pelanggaran atau tindak pidana pemilu tersebut dapat dihentikan dikarenakan bukan peristiwa pidana. C. Kejaksaan Negeri Sleman Bahwa kami sependapat dengan Analisa hasil klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Sleman, jika tidak ditemuan adanya unsur pidana atas tindak lanjut temuan pengawas pemilu; Bahwa adanya indikasi pelanggaran etik oleh perangkat/aparat pemerintah Kalurahan Sardonoharjo diserahkan kepada Pemda 37
Sleman sebagai unsur Pembina aparat pemerintah kalurahan. Dengan hasil kesimpulan Temuan dengan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/15.05/XII/2023 dihentikan penanganannya karena tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, dan terdapat dugaan pelanggaran Undang-undang lainnya yang akan diteruskan kepada instansi terkait. e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sleman tidak mengelola barang dugaan pelanggaran 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah Dalam pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu tingkat Bawah Bawaslu dapat melakukan pendampingan dan supervisi dalam menangani Temuan dan Laporan, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: 1. Supervisi Supervisi terkait dengan pengecekan kelengkapan Penanganan Pelanggaran, pemetaan Kerawanan Pemilu yang dilaksanakan di 17 Kecamatan, untuk mengecek sejauh mana kesiapan dari Panwaslu Kecamatan dalam penanganan Laporan dan Temuan. 2. Pendampingan Dalam proses penanganan pelanggraan Bawaslu Kabupaten Sleman juga melakukan pendampingan kepada Panwaslu Kecamatan, yaitu dalam penagananan Alat Peraga Kampanye (APK) di 17 Kecamatan di Kabupaten Sleman, dan pendampingan khusus kepada Panwascam Depok dan Godean yang menangani Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu. 38
4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu a. Kendala dan Hambatan dari Sisi Regulasi Belum mempunyai SOP Penanganan Pelanggaran yang baku. Beberapa pasal Tindak Pidana Pemilu yang masih membutuhkan penafsiran yang mendalam; Tidak mempuyai upaya paksa ketika proses klarifikasi tidak hadir, sehingga penanganan pelanggaran selesai, karena tidak didapatkan keterangan dari Terlapor dan Saksi dan kurangnya alat bukti; b. Kendala dan Hambatan dari Sisi Sumber Daya Manusia Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Bawaslu Kabupaten Sleman untuk Divisi Penanganan Pelanggaran yang hanya 1 (satu) orang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, 1 (satu) Kasubag, dan 1 (satu) Staf Penananganan Pelanggaran; Belum adanya pelatihan khusus terkait dengan Penanganan Pelanggaran yang terstruktur baik dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Dengan kurangnya pelatihan khusus Penanganan pelanggaran tentu akan menjadi kendala teknis dalam penanganan pelanggaran, dikarenakan Peraturan Pemilu yang selalu berubah menjadikan atau mengharuskan SDM untuk selalu paham dan update terkait dengan peraturan perundangan khususnya dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu; Personil Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian masih terbebani dengan ketugasan di instansi masing-masing, sehingga ketika menangani perkara tindak pidana pemilu kadang kurang fokus dan harus menyelesaikan tugas dan kewajiban di Instansinya terlrbih dahulu. c. Kendala dari Sisi Sarana dan Prasarana Belum mempunyai sarana ruang sidang administratif yang representatif. d. Kendala dari Sisi Anggaran Tidak ada kendala. e. Kendala dari Sisi Sosial Budaya Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal penanganan pelanggaran yaitu masyarakat masih enggan untuk melapor dan manjadi Saksi ketika ada dugaan pelanggaran takut kalau terjadi sesuatu dengan dirinya atau keluarganya. 39
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan a. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum telah berjalan dengan baik, meskipun harus terus dilakukan berbagai macam perbaikan dalam rangka mengoptimalkan peran Bawaslu dalam mengemban tugas dan fungsinya itu, dikatakan baik karena kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Pemilu ini jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pemilu yang lama, kewenangan yang diberikan Undang-Undang ini telah menjadikan lembaga Bawaslu sampai di tingkat Kabupaten/Kota mampu mengawal jalannya pemilu tahun 2024 dengan baik dan lancar, meskipun masih memiliki kekurangan. Selanjutnya bagi Panwalu Kecamatan harus diperkuat kewenangannya, meskipun secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Pemilu telah berjalan dengan baik namun perlu kiranya dilakukan penguatan kewenangannya dalam rangka mengoptimalkan peran Panwaslu Kecamatan dalam mengemban tugas dan fungsinya itu. b. Kesimpulan atas Penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sleman telah menangani 1 (satu) temuan dan 1 (satu) laporan dengan jumlah penanganan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Sleman berjumlah 2 (dua) penanganan pelanggaran. Sedangkan yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan telah menangai Temuan sebanyak 62 (enam puluh dua), dan 1 (satu) di tingkat Panwaslu Kecamatan, dengan total penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 65 (enam puluh lima) penanganan, hasil tindaklanjut dari penanganan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Sleman beserta jajaran dibawahnya telah mengeluarkan rekomendasi dan penerusan kepada instansi yang berwenang. Untuk jumlah penanganan yang relatif sedikit pada penyelanggaraan Pemilu Tahun 2024 ini disebabkan karena Bawaslu Kabupaten Sleman mengutamakan dan memaksimalkan upaya pencegahan sehingga penanganan pelanggaran bisa diminimalisir. 40
2. Rekomendasi Dalam rekomendasi ini Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman merekomendasikan beberapa hal penting yang dapat dipertimbangkan dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adapun rekomendasi tersebut adalah 1. Adanya revisi Undang-Undang Pemilu untuk menyempurnakan kekurangan dari sisi regulasi dan penguatan kewenangan Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran. 2. Adanya tambahan anggaran khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran saat non tahapan agar dapat menyusun program kerja dan kegiatan secara optimal sesuai dengan kewenangannya. 3. Perlunya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Divisi Penanganan Pelanggaran untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan. 4. Untuk jumlah personil staff yang membantu Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sleman hanya berjumlah 1 (satu) personel hendaknya ditambah lagi agar beban kerja dan penanganan pelanggaran dapat berjalan denga maksimal. 5. Perlunya pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kerja-kerja penanganan pelanggaran. 6. Perlunya dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan Penanganan Pelanggaran seperti ruang sidang, ruang penanganan pelanggaran yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan dan bersifat permanen. 7. Agar dibuat SOP atau petunjuk teknis yang jelas terkait dengan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan. 41
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN Penyerahan Rekomendasi Hasil Penanganan Pelanggaran Pemasangan APK se-Kabupaten Sleman 42
Penertiban APK hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sleman 43
Proses Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 44
Rapat Pembahasan Kasus Tindak Pidana Pemilu di Sentra Gakkumdu 45
Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 46