400 G. Kontrak Pengadaan Barang dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) KONTRAK PENGADAAN BARANG Nomor : . . Nama Kegiatan : . . Nama Pekerjaan : . . Lokasi : . . Sumber Dana : . . Tahun Anggaran : . . Kode Kegiatan : ._____ . Kode Rekening : .____ . Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun... kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1... : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor:... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. DAN 2... : Selaku Direktur... , beralamat di... NPWP Pribadi... , NPWP Perusahaan... , berdasarkan akta pendirian nomor... tanggal... yang dibuat oleh... Notaris di ... , dan akta perubahan dibuat Nomor... ... . tanggal... oleh... Notaris di ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Pribadi ... . tersebut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. yang ... dalam hal Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) telah bersepakat untuk Nomor... mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : tanggal ... , kedua belah pihak
401 Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN (1) PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut di bawah ini : a. Nama Kegiatan :... .. b. Nama Pekerjaan :... .. c. Lokasi :... .. d. Lingkup Pekerjaan :... .. i. ... .. ii. ... .. iii. ... .. iv. dst. dengan volume pekerjaan sesuai gambar, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor : ... .. tanggal ... . (2) Kontrak pekerjaan ini mengikat kedua belah pihak, dilakukan dengan cara kontrak lump sum yaitu bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya yang mungkin ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Pasal 2 JAMINAN PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA memberikan jaminan keaslian barang dengan menunjukkan surat dukungan keaslian barang dari distributor. Pasal 3 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN (1) Kedua belah pihak telah sepakat dan setuju bahwa biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp. (... ) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, tahun anggaran ... .. kode kegiatan... dengan kode rekening... ... (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen), dan didasarkan atas harga satuan tetap (fixed unit price) yang rinciannya tercantum dalam daftar kuantitas dan harga satuan. Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan selama ... .. hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Pengadaan Barang ini sampai dengan Serah Terima Pekerjaan.
402 (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus sudah selesai dilaksanakan dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan, oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat pada tanggal : ... Pasal 5 ATURAN PEMBAYARAN (1) Kedua belah pihak menyetujui pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan secara bertahap dengan angsuran pembayaran (termin) sebagai berikut : a. Angsuran Kesatu : Sebesar Rp...... ... dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah barang ... dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan sesuai volume yang terkirim. (... ) dari kode rekening b. Angsuran Kedua : Sebesar Rp...... ... dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah barang ... dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan dengan volume yang terkirim mencapai 100 % (seratus persen) . (... ) dari kode rekening Pasal 6 PENYERAHAN PEKERJAAN (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang sesuai spesifikasi teknis dengan jangka waktu yang dipersyaratkan, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang; (2) Jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, PIHAK KEDUA harus mengganti barang yang tidak sesuai dengan biaya sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA. Pasal 7 PEMERIKSAAN PEKERJAAN Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang. Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp... (... .) berupa surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah, Bank Umum/Bank Jatim. (2) Jaminan pelaksanaan berlaku sejak penandatanganan kontrak sampai dengan batas akhir serah terima pekerjaan.
403 (3) Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kontraktual tanpa alasan yang sah setelah menandatangani kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mencairkan dan memiliki uang jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Jaminan Pelaksanaan tersebut akan menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila terjadi pembatalan Surat Perjanjian/Kontrak. Pasal 9 GARANSI PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA harus menyerahkan kartu garansi dengan masa berlaku sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang / jasa. Pasal 10 CIDERA JANJI PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan cidera ketentuan sebagai berikut : janji apabila tidak memenuhi a. tidak menyelesaikan pekerjaan; b. pekerjaan tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan; c. hasil pekerjaan tidak memenuhi kuantitas yang telah ditetapkan; d. waktu penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu dalam Surat Penawaran Harga (SPH) dan/atau Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS). Pasal 11 ASURANSI* ( jika dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa) (1) PIHAK KEDUA harus mengasuransikan barang-barang yang akan dikirim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) PIHAK PERTAMA sebagai penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi. Pasal 12 PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEKERJAAN Berdasarkan pertimbangan efisiensi, ekonomis, dan kesempurnaan hasil, PIHAK PERTAMA dapat mengubah surat pesanan dengan persetujuan PIHAK KEDUA sepanjang tidak mengurangi kualitas dengan mempertimbangkan tersedianya anggaran dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak. Pasal 13 JASA DAN PRODUKSI DALAM NEGERI (1) Kecuali ditentukan lain dalam Surat Perjanjian ini, maka untuk pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib mengutamakan jasa dan produksi Dalam Negeri sebagaimana ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang / jasa, dengan tetap mengutamakan syarat-syarat mutu bahan dan jasa yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk dan persetujuan PIHAK PERTAMA.
404 (2) Penggunaan jasa dan produksi Dalam Negeri, hasil pekerjaannya tetap harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 14 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (1). PIHAK KEDUA dengan ini menjamin atas keabsahan setiap jenis hak atas kekayaan intelektual yang digunakan dan/atau diterapkan dalam pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak ini dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain yang terkait dengan penggunaan dan/atau penerapan hak atas kekayaan intelektual dalam pekerjaan ini. (2). Hak atas kekayaan intelektual yang lahir atau tercipta sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak ini menjadi hak PIHAK PERTAMA. Pasal 15 PENGALIHAN PEKERJAAN (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang dialihkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. (2) Jika ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian pekerjaan atau seluruhnya kepada pihak lain, dan peringatan-peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka setelah mengadakan perhitungan, PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Surat Perjanjian/Kontrak ini secara sepihak dan berlaku ketentuan-ketentuan dalam AV Pasal 62. Pasal 16 SANKSI DAN DENDA (1) Apabila penyerahan pekerjaan dilakukan melampaui batas waktu yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan untuk setiap satu hari keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau sebesar Rp... (... ). (2) Apabila PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan/atau ketentuan serta syarat-syarat teknis, dan ternyata tidak segera memperbaiki kelalaian tersebut setelah menerima 2 (dua) kali surat peringatan dari PIHAK PERTAMA, maka untuk tiap kelalaian yang telah diperingatkan, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda setiap kali kelalaian sebesar Rp... (... ). (3) Apabila jadwal waktu penyerahan pekerjaan yang telah disepakati ternyata dilampaui, sedangkan pekerjaan secara keseluruhan belum selesai, dan karena sesuatu hal terjadi pemutusan kontrak, maka PIHAK KEDUA tetap dikenakan (2), dengan denda sebagaimana dimaksud pada ayat mempertimbangkan nilai barang terkirim, sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. (1) dan ayat
405 (4) Besarnya denda yang dibayar oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran tagihan PIHAK KEDUA sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak. Pasal 17 KEADAAN KAHAR (1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda-denda dan sanksi apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh terjadinya peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan atau kemampuan PIHAK KEDUA yang dianggap sebagai keadaan kahar yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA, misalnya: a. bencana alam atau peperangan; b. kejadian-kejadian akibat kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwa akibat kebijakan tersebut dapat digolongkan sebagai keadaan kahar. (2) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang. (3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA, dibuatkan Berita Acara dan selanjutnya batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperpanjang, yang dituangkan dalam Addendum/Amandemen Kontrak ini. Pasal 18 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK (1) Penghentian kontrak dilakukan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian- kejadian Indonesia, tersebut berkaitan dengan negara kesatuan Republik kekacauan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. (2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan apabila para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. (3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa: a. jaminan pelaksanaan menjadi milik Daerah; b. sisa uang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA; c. membayar denda dan ganti rugi kepada Daerah; d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu. (4) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
406 (5) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK PERTAMA, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa PIHAK KEDUA sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar perundang-undangan yang berlaku. (7) Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak. Pasal 19 DOMISILI Mengenai pelaksanaan Surat Perjanjian/Kontrak ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih kedudukan yang tidak dapat diubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya. Pasal 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat; (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Pasal 21 PENUTUP (1) Lampiran Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini terdiri : a. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor... Tanggal ... ; b. Surat Penawaran Harga (SPH) Nomor... Tanggal ... , berikut lampirannya; c. Berita Acara Pembukaan Sampul Surat Penawaran (BAPP) Nomor... Tanggal... ; d. Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor ... Tanggal... ..; e. Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor ... Tanggal... ..; f. Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga Nomor ... Tanggal... ..; g. Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi Nomor ... Tanggal... ..; h. Berita Acara Penilaian Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor... Tanggal ... ; i. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) Nomor... Tanggal... ; j. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor... Tanggal ... ; k. Dokumen Pelelangan (RKS, gambar-gambar, KAK/TOR, dan lainnya); l. dan lain-lain; yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian/ Kontrak ini, dan merupakan satu kesatuan utuh.
407 (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini, dan/atau perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur Tambahan lebih (Addendum/Amandemen), dan selanjutnya merupakan bagian yang saling menunjang, yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini. lanjut dalam Surat Perjanjian/Kontrak (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas yang aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat salinan dalam rangkap ... (... ). PIHAK KEDUA Direktur PT/CV ... PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen, (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) Pangkat NIP