Topik Penelitian: Sosial Budaya dan Kemanusiaan Program Studi: Ilmu Politik LAPORAN PENELITIAN INTERNAL DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA 2014-2019 Tim Peneliti Ketua: Asep Setiawan NIDN 0316126303 Anggota: Ali Noer Zaman NIDN 0324117401 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 2020
HALAMAN PENGESAHAN Judul Penelitian DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA 2014-2019 Ketua Tim Penelitian Nama Lengkap dan Gelar Dr. Asep Setiawan M.A. NIDN 0316126303 Prodi Ilmu Politik Alamat Email Anggota Peneliti Dosen 1 Nama Lengkap dan Gelar Ali Noer Zaman M.A. NIDN 0324117401 Prodi Ilmu Politik Alamat Email Jakarta, 10 Juni 2020 Mengetahui Ketua Program Studi Ketua Peneliti Dr. Usni M.Si. Dr. Asep Setiawan M.A. NIDN: 0302057801 NIDN: 0316126303 Menyetujui Ketua LPPM Dekan Dr. Tri Yuni Hendrawati, M. Si Dr. Ma'mun Murod M. Si NIDN: 0311066902 NIDN: 0313067301 i
KAJIAN INTERNALISASI AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN JUDUL PENELITIAN: DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA 2014-2019 Salah satu tugas pemerintah menurut Islam adalah menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuasaan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang (Imam al-Mawardi). Dengan demikian menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna di perbatasan dengan negara lain merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Al Quran surat Al Hajj ayat 41 menyebutan tugas pemimpin pemerintahan yakni "orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." Selain itu tugas pemerintahan adalah mempersatukan umat dan menjaga mereka dari perpecahan (Qs. Ali Imron: 103 & Al-Anfal: 46) serta mengelola ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya umat untuk kemashlahatan bangsa dan rakyatnya, (Qs. Huud: 61). Dengan demikian maka perlindungan wilayah di Indonesia termasuk dalam kasus ini menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna berada dalam konteks agar masyarakat dapat beribadah kepada Allah dengan khusyu. ii
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna pada tahun 2014-2019. Perbatasan maritim di Kepulauan Natuna ini menjadi rawan meskipun Indonesia sudah menyatakan wilayah di sekitar zona ekonomi eksklusif merupakan bagian dari hak kedaulatan Indonesia sesuai dengan Hukum Laut Internasional (United Nations Convention for the Law of the Sea /UNCLOS). Isu hak kedaulatan menjadi perhatian Indonesia karena belakangan ini China semakin kuat mengklaim wilayah tersebut dengan menggunakan doktrin sembilan garis putus-putus (nine-dash-line). Akibatnya, perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diakui oleh UNCLOS dianggap sebagai wilayah China di Laut China Selatan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian untuk menemukan makna dari diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dengan data dari wawancara dan studi pustsaka. Temuan penelitian adalah Indonesia melakukan diplomasi maritim kooperatif dengan melakukan langkah-langkah diplomatis sekaligus mengajak menghormati hak berdaulat Indonesia. Diplomasi maritim persuasif juga dilakukan antara lain mengganti nama kawasan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Sedangkan diplomasi koersif dengan unjuk kekuatan militer dan pembangunan pertahanan di Kepulauan Natuna dalam menjaga kedaulatan dan juga hak berdaulat. China yang nelayannya terlibat dalam pencarian ikan illegal di ZEE Indonesia masih belum menerima sikap Indonesia dengan alasan wilayah itu adalah zona tradisional nelayan China. Kata Kunci: Kepulauan Natuna, Diplomasi, Perbatasan, Maritim, China, Indonesia iii
KATA PENGANTAR Pertama-tama, kami - peneliti - menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah serta Pengetahuan untuk menyelesaikan studi tentang diplomasi maritim Indonesia di Kepulauan Natuna. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sekaligus menganalisis diplomasi maritim Indonesia berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan di perairan Kepulauan Natuna. Hak berdaulat Indonesia terganggu di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang membentang 200 mil laut dari garis pantai ke arah Laut China Selatan karena ternyata sejumlah nelayan China mencari ikan secara illegal. Bahkan dengan dalih menjaga nelayan, kapal pengawal pantai China turut menjaga operasi illegal di ZEE Indonesia Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai pentingnya hak berdaulat di perairan Indonesia ini dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menjaga wilayah Indonesia. Kepulauan Natuna dan sekitarnya ini tidak hanya kaya akan sumber daya hayati seperti ikan tetapi juga sumber daya alam seperti minyak dan gas. Apabila hak beraulat itu terbengkalai maka akan terjadi kegiatan illegal di kawasan perairan Indonesia yang sekarang disebut Natuna Utara. Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murod M.Si. yang telah memberikan kesempatan dalam mengkaji lebih dalam isu kedaulatan di Natuna ini. Demikian juga ucapan terimakasih disampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Usni M.Si. atas dukungannya untuk melanjutkan penelitian sampai selesai. Terimakasih juga disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Tri Yuni Hendrawati, M. Si yang ikut memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini. Kami, tim peneliti perlu menyebutkan beberapa nama informan ahli yang telah menyediakan waktunya diwawancara. Terimaikasih kepada juru bicara Kementerian iv
Luar Negeri Republik Indonesia Dr. Teuku Faizasyah yang telah membantu menjawab sejumlah pertanyaan disertai dengan lampiran dokumen. Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada Dr. Arfin Sudirman, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, Dr. Ian Montratama dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Pertamina dan Laode Muhammad Fathun dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah meluangkan waktu untuk menerima permintaan wawancara. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan studi diplomasi maritim ketika Indonesia menyatakan sebagai Poros Maritim Dunia. Laporan penelitian ini tampaknya masih banyak kekurangannya, semoga ke depan dapat disempurnakan lebih baik lagi. Jakarta, 6 Juni 2020. Tim Peneliti: Asep Setiwan - Ali Noerzaman v
DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN ... i KAJIAN INTERNALISASI AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN ... ii ABSTRAK ... iii KATA PENGANTAR ... iv DAFTAR ISI ... vi DAFTAR GAMBAR ... viii DAFTAR TABEL ... ix BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Identifikasi Masalah ... 5 1.3 Rumusan Masalah ... 5 1.4 Tujuan Penelitian ... 5 1.5 Manfaat Penelitian ... 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI ... 7 2.1 Tinjauan Pustaka ... 7 2.2. Kerangka Teori ... 8 2.2.1. Diplomasi Maritim ... 8 2.2.2. Keamanan Maritim ... 16 2.2.3. Kepentingan Nasional ... 19 BAB III METODE PENELITIAN ... 25 3.1. Metode Penelitian ... 25 3.2. Teknik Pengumpulan Data ... 26 3.3. Teknik Analisis Data ... 26 3.4. Kerangka Pemikiran ... 27 BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ISU PERBATASAN NATUNA ... 29 4.1. Geografi dan Potensi Natuna ... 30 vi
4.2. Isu-isu terkait Perbatasan Maritim ... 32 4.3. Isu di Kawasan ZEE ... 35 4.4. Isu dengan China ... 40 BAB V PEMBAHASAN ... 48 5.1. Diplomasi Maritim Kooperatif ... 56 5.2. Diplomasi Maritim Persuasif ... 61 5.2.1. Bangun Pariwisata ... 67 5.2.2. Diplomasi Bilateral ... 68 5.2.3. Diplomasi Multilateral ... 71 5.3. Diplomasi Maritim Koersif ... 76 5.3.1. Bangun Pangkalan ... 85 5.4. Menjaga Kedaulatan Natuna ... 91 BAB VI PENUTUP ... 94 6.1 Simpulan ... 97 6.2 Saran-Saran ... 95 DAFTAR PUSTAKA ... 97 LAMPIRAN ... 105 vii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ... 1 Gambar 2: Diplomasi Maritim Kooperatif ... 2 Gambar 3: Kerangka Konseptual Diplomasi Maritim ... 3 Gambar 4: Dimensi Diplomasi Maritim ... 4 Gambar 5: Fungsi Kekuatan Maritim ... 5 Gambar 6: Keamanan Maritim ... 6 Gambar 7: Kerangka Penelitian ... 7 Gambar 8: Peta Baru Perbatasan Laut Natuna Utara ... 8 Gambar 9: Kepulauan Natuna ... 9 Gambar 10: Perbatasan Laut dengan 10 Negara ... 10 Gambar 11: Peta Nine-Dash Line China ke PBB ... 11 Gambar 12: Laut Natuna Utara ... 12 Gambar 13: Laut Natuna Utara dan Nine-Dash Line ... 13 Gambar 14: Saling Klaim di Laut China Selatan ... 14 Gambar 15: Kapal Patroli China di Natuna ... 15 Gambar 16: Lokasi Insiden Tahun 2016 ... 16 Gambar 17: Insiden di ZEE di Kepulauan Natuna ... 17 Gambar 18: Insiden Nelayan China ... 18 Gambar 19: Penamaan baru Perairan Natuna Utara ... 19 Gambar 20: Lokasi Natuna Utara ... 20 Gambar 21: Perairan Natuna Utara ... 21 Gambar 22: Presiden Jokowi di Kapal Perang RI di Natuna ... 22 Gambar 23: Presiden di Kapal Perang RI ... 23 Gambar 24: Militer Indonesia Kawal Laut Natuna Utara ... 24 Gambar 25: TNI AL mengawasi Kapal China ... 25 Gambar 26: Pengawal Udara Natuna ... 26 Gambar 27: Patroli Kapal di Natuna ... 27 Gambar 28: Pembangunan TNI di Natuna ... 28 Gambar 29: Peta pangkalan militer Indonesia ... 29 viii
DAFTAR TABEL Tabel 1: Elemen dan Tipe Koersif ... 5 Tabel 2: Data Penelitian ... 6 Tabel 3: Batas Landas Kontinen RI dengan Negara Tetangga ... 7 Tabel 4: Perbatasan Indonesia dengan Tetangga ... 8 Tabel 5: Kasus Aktivitas Illegal Fishing oleh Nelayan China di ZEEI ... 9 Tabel 6: Pelanggaran China ... 10 Tabel 7: Kerjasama Indonesia ... 11 Tabel 8: Kekuatan Laut Indonesia ... 12 ix
BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Kepulauan Natuna merupakan salah satu kawasan perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga di sekitar Laut China Selatan. Status Kepulauan Natuna dan perairan sekelilingnya dianggap tidak bermasalah oleh dunia. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sikap resmi bahwa Kepulauan Natuna dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan tidak termasuk ke dalam wilayah yang diklaim China 1 Namun status ini belakangan mendapat tantangan karena beberapa kali China menunjukkan diri melalui kegiatan para nelayan dan kapal patrolinya di sekitar perairan Natuna.2 Kegiatan nelayan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia muncul terutama sejak bentrokan tahun 2016. Sebagai negara yang bertetangga secara maritim di Laut China Selatan, China menunjukkan adanya kebijakan yang tidak konsisten, dengan menganggap wilayah perairan sekitarnya sebagai bagian dari dirinya dengan berdasarkan peta nine-dash line yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2009. Wilayah sekitar Kepulauan Natuna memiliki kekayaan alam yang besar. Terdiri dari 300 pulau kecil dan pulau karang yang terbentang sepanjang pantai timur Semenanjung Malaysia sampai dengan Kalimantan Utara, wilayah ini memiliki nilai strategis tinggi bagi Indonesia. Kekayaan alam yang dimaksud adalah cadangan gas alam yang terletak di landas pantai Natuna. Salah satu perkiraan menyebutkan bahwa 1 Donald E. Weatherbee. 2016. "Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea". Perspective. Singapore: ISEAS. 2 Aaron L. Connelly. 2016. "Indonesia in the South China Sea: Going it alone." Analysis. Sydney: Lowy Institute. 1
cadangan gas yang masih sifatnya potensial ada lebih dari 200 triliun kaki kubik. Persoalannya, kandungan karbondioksida dalam cadangan gas ini mencapai 70 persen dan yang bisa ditambang hanya 46 triliun kaki kubik atau setara dengan 8,3 milyar barel minyak. Kalau dikalkulasikan dalam dollar, nilainya setara dengan 628,7 milyar dollar jika harga per barel adalah 75 dollar Amerika. Angka itu merupakan 40 persen dari cadangan total minyak Indonesia3 Dengan kekayaan alam yang besar, termasuk kekayaan ikan dan mineral serta lokasi yang strategis di Laut China Selatan, maka posisi Natuna ini sangat penting dalam konteks kekuatan nasional Indonesia. Lokasinya yang jauh dari ibu kota Indonesia telah membuat pengembangan wilayah perbatasan maritim tersebut mengalami keterbelakangan, sehingga menjadi peluang bagi negara lain termasuk nelayan China untuk memanfaatkan kekayaan laut di perairan Natuna. Tidak hanya kaya dengan sumber daya alam, lokasi Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan ini juga merupakan kawasan strategis karena menjadi perhatian negara luar kawasan seperti Amerika Serikat. Washington menghendaki perairan ini tidak dikuasai China namun menjadi perairan internasional yang terbuka. Selain itu Amerika Serikat menghendaki kawasan Laut China Selatan ini stabil, tidak dalam kondisi konflik kekerasan4. Dengan demikian Amerika Serikat memiliki akses ke Laut China Selatan sekaligus menjaga mitra strategisnya seperti Jepang. Semakin hari pelanggaran kedaulatan terhadap Indonesia semakin tinggi dan transparan namun Jakarta tidak memiliki kebijakan yang kuat untuk menahan masuknya nelayan asing beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna. Baru sejak pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo terdapat kebijakan keras menenggelamkan kapal asing di perairan Indonesia termasuk di 3 Iis Gindarsah.2016."Strategic hedging in Indonesia's defense diplomacy". Defense & Security Analysis. 4 Taylor Fravel 2016. "U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995". Power Politics in Asia's Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea. New York: Springer. 2
Natuna5. Seperti tampak dalam gambar berikut, sebenarnya Natuna tidak termasuk dalam klaim wilayah China dengan doktrin nine-dash-line. Gambar 1 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sumber: I Made Andi Arsana and Clive Schofield (2013) Selama pemerintahan Joko Widodo, strategi Indonesia sebagai negara yang memiliki doktrin poros maritim dunia mengukuhkan perlunya pengamanan perairan di Indonesia dan penyelesaian perbatasan maritim. Diplomasi maritim Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menjaga keutuhan wilayah. Dengan melakukan diplomasi maritim ini diharapkan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia memiliki perjanjian dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Kebijakan Indonesia yang mengukuhkan diri sebagai poros maritim dunia ini tidak serta merta menyelesaikan potensi pertikaian di ZEE Indonesia di Natuna dengan negara tetangga khususnya China. Posisi China yang semakin kuat secara politik dan militer menyebabkan baik sengaja atau tidak sengaja percobaan untuk melakukan 5 Leo Suryadinata and Mustafa Izzuddin. 2017. The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute. 3
pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia, yang kemudian tercetus dalam berbagai laporan adanya nelayan China yang beroperasi di ZEE Indonesia di Natuna. Di satu sisi China semakin assertif dalam mengklaim wilayahnya di Laut China Selatan mengikuti doktrin nine-dash line, yang mencakup sebagian wilayah maritim sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Anggota ASEAN ini sudah lama bersengketa dengan China di kawasan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Namun China menunjukkan tidak ada tanda tanda mau menyelesaikan secara legal karena adanya perbedaan basis penyelesaian. China menggunakan Sembilan garis putus-putus sebagai dasar klaimnya sementara negara lain menggunakan UNCLOS untuk mengatur perbatasan maritim6. Diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna ini tidak mengalami perkembangan karena Indonesia selama ini mengklaim tidak melihat adanya masalah di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, China semakin tampak menggunakan sembilan garis putus-putus sebagai bagian dari landasan kebijakan barunya termasuk untuk kawasan perairan di sekitar Natuna. Sejumlah aktivitas nelayan China dilaporkan beroperasi di kawasan ZEE bahkan di dalam wilayah peraturan Natuna. Tidak hanya nelayan bahkan telah dilaporkan kapal patroli laut China juga sudah memasuki wilayah hak berdaulat Indonesia di Natuna. Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebutkan setidaknya 63 kapal ikan berbendera China dan dua kapal penjaga pantai China (coast guard) memasuki wilayah perairan ZEE Indonesia pada 19 Desember - 30 Desember 2019.7 Meski semakin besar persoalan perbatasan di Natuna dengan China, respons Indonesia masih menyandarkan kepada klaim legal United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Pemerintah Indonesia pun secara tegas menolak klaim Cina atas perairan Natuna Utara yang mengacu pada nine-dash line atau sembilan garis 6 Ibid. 7Indonesia Boosts Patrols Near Natuna Diakses 1 April 2020. Islands, as Row with China Escalates. 4
imajiner itu. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan kasus perbatasan di Natuna sekaligus peneguhan kedaulatan belum menguatkan petunjuk bahwa isu ini sudah selesai. Diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia melalui penegakan poros maritim dunia dan berbagai forum internasional masih menunggu hasil yang diinginkan Indonesia. Dengan latar belakang tersebut penelitian ini berjudul Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan di Kepulauan Natuna 2014-2019. 1.2.Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini 1. Apakah terdapat masalah hak berdaulat di wilayah maritim Indonesia di Kepulauan Natuna? 2. Apa posisi negara tetangga Indonesia yakni China terhadap perairan di Kepulauan Natuna? 3. Apa posisi Indonesia dalam masalah perbatasan maritime Kepulauan Natuna dengan Laut China Selatan? 4. Bagaimana diplomasi maritim Indonesia menangani isu kedaulatan di Kepulauan Natuna? 1.3.Rumusan Masalah Bagaimana diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019? 1.4. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui isu kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna. 2. Untuk mengkaji bagaimana Indonesia melakukan upaya menyelesaikan isu kedaulatan dengan negara tetangga yakni China di Laut China Selatan. 5
3. Untuk mengkaji bagaimana diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Kepulauan Natuna 2014-2019. 1.5 Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis 1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan menjaga kedaulatan sebuah negara. 2. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan studi diplomasi maritim. Manfaat Praktis 1. Penelitian diharapkan menjadi bahan masukan para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perbatasan maritim. 2. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para diplomat dalam melaksanakan tugas menangani perbatasan maritim. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Kajian mengenai kebijakan Indonesia terhadap isu perbatasan maritim di Kepulauan Natuna sudah banyak dilakukan. Obsatar Sinaga & Verdinand Robertua (2018) dalam menjelaskan kebijakan Indonesia terhadap Laut China Selatan menggunakan konsep humble-power.8 Indonesia memanfaatkan kemenangan Filipina di Permanent Court of Arbitration Juli 2016 yang menggunakan regulasi dari UNCLOS sebagai sandaran menyelesaikan isu perbatasan maritim. Dengan memanfaatkan putusan di Mahkamah Arbitrasi Internasional itu Indonesia memiliki peluang dalam mengadopsi kebijakan terhadap perairan maritim yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Leo Suryadinata (2016) menyebutkan bahwa sikap Indonesia terkait dengan klaim China terhadap kawasan di Laut China Selatan termasuk perairan di Kepulauan Natuna sudah tegas.9 Indonesia tidak mengakui kebijakan China memberlakukan nine- dash-line atau sembilan garis terputus-putus di Laut China Selatan. Oleh karena itulah Indonesia menyatakan tidak ada pertikaian perbatasan kedua negara di Kepulauan Natuna. Iis Gindarsah (2017) dalam salah satu kajiannya menyatakan bahwa kawasan Laut China Selatan dipandang penting oleh Indonesia sehingga pertikaian di dalamnya akan berimbas langsung ke Indonesia yang berbatasan di Kepulauan Natuna.10 8 Obsatar Sinaga & Verdinand Robertua. 2018. "Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble- Hard Power". Global & Strategis, Th. 11, No. 2. 9 Leo Suryadinata and Mustafa Izzuddin. 2017. "The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations". Trend in Southeast Asia. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute. 10 Iis Gindarsah. 2018. "Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea". Dalam Maintaining Maritime Order in the Asia Pacific. Tokyo: The National Institute for Defence Studies. 7
Kebijakan Indonesia terhadap pertikaian di Laut China Selatan yang belum menyentuh Kepulauan Natuna pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disinggung dalam kajian Derry Aplianta (2015)11. Indonesia mengambil posisi netral dalam pertikaian di Laut China Selatan. Diplomasi maritim yang secara luas dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia telah dilakukan oleh Najamuddin Khairur Rijal (2018)12. Belum banyak yang mengkaji diplomasi maritim Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna. Fokus penelitian sebelumnya berkisar kepada perbedaan cara pandang kedua negara dan juga sikap Indonesia yang mengambil posisi masalah Natuna sudah selesai. Penelitian ini akan mengangkat bagaimana diplomasi maritim yang dilakukan Indonesian dalam menghadapi isu di perbatasan maritim Natuna Utara khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 2.2. Kerangka Teori 2.2.1. Diplomasi Maritim Sejumlah konsep digunakan dalam penelitian ini yakni diplomasi maritim, keamanan maritim dan kepentingan nasional. Menurut Christian Le Mière (2014), diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional dan karena itu diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui domain maritim.13 Diplomasi maritim merupakan penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional dan bukan hanya untuk menangani ketegangan di bidang maritim yang biasanya dilakukan dengan menggunakan hukum laut internasional. Christian Le Mière secara berurutan membagi diplomasi maritim dalam tiga kategori yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif. Dalam diplomasi 11 Derry Aplianta. 2015. "Indonesia's Response in the South China Sea Disputes: A comparative analysis of the Soeharto and the post-Soeharto era". Journal of ASEAN Studies, Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 1-21 12 Najamuddin Khairur Rijal. 2018."Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia". Global & Strategis, Th. 13, No. 1. 13 Christian Le Mière. 2014. Maritime Diplomacy in the 21st Ventury: Drivers and Challenger. London: Routledge. p. 7 8
maritim kooperatif semua pihak bekerja secara sukarela seperti Angkatan Laut memberikan bantuan kemanusiaan kepada sebuah negara yang terkena bencana. Dengan demikian kapal perang tidak hanya dipakai untuk menghadapi pertempuran tetapi juga kegiatan lain seperti pemberian bantuan saat bencana atau bantuan kepada para pengungsi yang kelaparan. Aktivitas lain dari diplomasi maritim menyangkut pertukaran personil, program pendidikan, dan pertemuan kolaboratif yang bertujuan membangun saling percaya. Christian Le Mière menggambarkan diplomasi maritim kooperatif seperti gambar di bawah ini dimana bentuk diplomasi bisa bermacam-macam mulai dari Humanitarian Assistance (HA) atau Disaster Response (DR) sampai dengan operasi gabungan keamanan maritim. Dengan bantuan kemanusiaan dan bantuan terhadap bencana, maka aktivitas itu disebut sebagai diplomasi maritim kooperatif yang hasilnya antara lain membangun pengaruh atau soft power dan saling percaya. Kunjungan persahabatan (goodwill visit) kapal perang sebuah negara juga akan memberikan dampak yang berpengaruh dan membangun saling percaya di antara mereka yang terlibat. Bentuk lain diplomasi maritim kooperatif adalah latihan gabungan (joint exercise) dan operasi maritim gabungan (joint maritime security operations) yang oleh Christian Le Mière disebut akan bisa membangun rasa saling percaya dan terbentuknya sebuah koalisi. 9
Gambar 2: Diplomasi Maritim Kooperatif Sumber: Christian Le Mière (2014) Diplomasi maritim persuasif bertujuan menguatkan pengakuan pihak lain terhadap kekuatan nasional suatu negara yang antara lain dengan menunjukkan kekuatan angatan lautnya (demonstrasi kekuatan militer). Sedangkan diplomasi maritim koersif dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Selain itu, diplomasi maritim persuasif juga bertujuan untuk meningkatkan prestise internasional. Diplomasi koersif yang dikenal dengan gunboat policy dilakukan antara lain dengan penggunaan kekuatan maritim seperti kapal perang untuk mengancam dan blokade maritim. Tujuan dari diplomasi koersif antara lain membangun kekuatan militer, akses maritim global, mencapai tujuan militer, menakut-nakuti target dan memenangkan pertikaian. 10
Gambar 3: Kerangka Konseptual Diplomasi Maritim Dalam pengertian lebih luas mengenai diplomasi koersif, Perez Aida menjelaskan unsur-unsur dan tipe dari diplomasi koersif. Terdapat empat elemen dalam diplomasi koersif ini, yakni tuntutan, cara yang digunakan untuk menciptakan situasi yang mendesak atau penting, ancaman hukuman jika tidak dipenuhi, dan kemungkinan penggunaan insentif. Sedangkan tipe dari diplomasi koersif ini, jelas Perez Aida, mulai dari ultimatum, ultimatum secara implisit, pendekatan "try & see", penekanan secara bertahap dan pendekatan "carrot and stick". Diplomasi maritim ini kental dengan pengertian pengerahan arsenal militer mulai dari kapal perang sampai dengan persenjataan di bidang maritim untuk melakukan ancaman, penekanan, menggetarkan lawan sehingga baik langsung ataupun tidak langsung tujuan dari diplomasi maritim ini dapat dicapai tanpa terjadinya kontak fisik atau adu senjata. Jadi aspek diplomasi 11
yang memaksa ini memberikan tekanan kepada pihak lain agar tunduk kepada keinginannya. Tabel 1: Elemen dan Tipe Koersif Sumber: Perez Aida (2015)14 Diplomasi maritim dalam dimensi kedaulatan (sovereignty) bertujuan untuk menjaga kedaulatan politik dan keutuhan wilayah Indonesia. Dengan pengertian operasional ini maka pelaksanaannya diarahkan untuk penguatan hukum dan perjanjian maritim, percepatan penyelesaian perundingan perbatasan, penguatan pertahanan dan ketahanan maritim, serta peningkatan pembangunan wilayah maritim.15 Diplomasi maritim dalam dimensi keamanan (security) bertujuan mendukung terciptanya stabilitas keamanan di perairan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, perairan Indonesia rentan terhadap berbagai sumber ancaman, seperti illegal fishing, pembajakan, pencemaran laut, terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Berbagai ancaman tersebut tentunya berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, bahkan keamanan kawasan 14 Aida M. Perez 2015. "Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick" ". Open Access Dissertations. 1557. University of Miami. 15 Kemlu RI. 2016. Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian luar Negeri Republik Indonesia. p. 12
Diplomasi maritim juga memiliki dimensi kesejahteraan, yang diwujudkan dalam apa yang disebut diplomasi ekonomi kelautan. Diplomasi ekonomi kelautan adalah aktualisasi peran aktor negara melalui kebijakan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung Visi Poros Maritim melalui pembangunan kelautan yang memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan kelautan di sini antara lain pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim seperti dengan diwujudkannya tol laut, deep sea port, untuk mendukung distribusi logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Diharapkan proyek-proyek tersebut dapat menumbuhkan kerja sama investasi dengan negara lain sehingga dapat menggerakkan perekonomian rakyat secara langsung. Gambar 4: Dimensi Diplomasi Maritim Sumber: Diolah dari Kemenlu Selanjutnya, Christian Le Mière menjelaskan dalam sebuah gambar bagaimana fungsi dari kekuatan maritim di dunia saat ini. Setidaknya ada empat domain kekuatan maritim yakni diplomasi maritim, keamanan maritim, search and rescue, dan alat 13
untuk perang. Dalam empat domain yang disebut sebagai empat sudut berlian itu, Le Mière memetakan sejumlah aktivitas atau program atau aksi yang terjadi. Dalam pola segi empat berbentuk berlian itu digambarkan berbagai fenomena yang biasanya terjadi antara diplomasi maritim dan perang maritim antara lain deterens strategis, deterens konvensional, koersif Angkatan Laut dan proyeksi Angkatan Laut. Berbagai fenomena yang muncul antara diplomasi dan terjadinya perang menunjukkan proses perkembangan yang terjadi ketika diplomasi tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Gambar 5 : Fungsi Kekuatan Maritim Sumber: Christian Le Mière (2014) Berbeda dengan konsep yang diajukan oleh Christian Le Mière, Indonesia telah merumuskan kebijakan maritim dalam peraturan Presiden tahun 2017. Di dalamnya telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan diplomasi maritim yang disebutkan sebagai "pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional." 14
Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa "Diplomasi maritim Indonesia tidak dapat hanya diartikan secara sempit dalam bentuk perundingan internasional di bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi Angkatan Laut. Diplomasi maritim Indonesia adalah pelaksanaan politik luar negeri yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global tetapi juga yang menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional." Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim, sebagai berikut:16 a. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral; b. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan; c. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan; d. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga; e. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional; f. Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan g. Pembakuan nama pulau. Dari pengertian diplomasi maritim yang dikemukakan oleh Christian Le Mière kebijakannya dapat berlangsung dalam salah satu dari tiga jenis yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif. Namun demikian sebuah negara bisa juga melaksanakan diplomasi maritim sekaligus dua atau bahkan tiga jenis diplomasi yang lain secara simultan. Sedangkan dari diplomasi maritim yang diatur dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017, diplomasinya dirinci dalam berbagai bentuk kegiatan mulai dari 16 Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Kebijakan Kelautan Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. 15
kepemimpinan di bidang maritim sampai dengan pembakuan nama pulau, termasuk di dalamnya penamaan perairan seperti yang terjadi di Natuna. Peraturan Presiden ini tidak hanya secara konseptual merumuskan makna dari diplomasi maritim tetapi juga menjadi kebijakan pemerintah Indonesia komprehensif. 2.2.2. Keamanan Maritim Keamanan maritim mengacu kepada perlindungan terhadap wilayah maritim suatu negara beserta infrastruktur, ekonomi, lingkungan maupun masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan yang terjadi di laut.17 Pengertian lainnya, maritime security adalah "the combination of preventive and responsive measures to protect the maritime domain against threats and intentional unlawful acts" (kombinasi langkah preventif dan responsif untuk melindungi domain maritim dari ancaman dan potensi tindakan pelanggaran hukum).18 Rumusan lain mengenai keamanan maritim disampaikan oleh Lutz Feldt dkk.19 Dalam gambar berikut ini tampak bahwa 17 Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Emil Mahyudin. 2017. Pengantar Studi Keamanan. Malang: Intrans Publishing. p.65. 18 Lutz Feldt, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. 2013. Maritim Security - Perspectives for a Comprehensive Approach. Berlin: Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW. 19 Barry Buzan. 1991. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Harrow: Longman.p.20 16
Gambar 6: Keamanan Maritim Sumber: Feldt (2013) Jika keamanan maritim itu diartikan sebagai perlindungan unsur-unsur tersebut maka terdapat pengertian tentang sesuatu yang mengancam kepada keamanan tersebut. Ancaman terhadap keamanan maritim ini dijelaskan dalam Oceans and Law of the Sea tahun 2008 :20 1) Piracy and armed robbery, merupakan bentuk kejahatan yang biasa terjadi di laut yang dapat membahayakan awak kapal sekaligus keamanan jalur navigasi maupun komersial. 2) Terrorist acts, merupakan salah satu ancaman bagi keamanan maritim karena tidak hanya berdampak pada penyerangan fisik namun juga berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi. 3) Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction, merupakan ancaman terbesar bagi keamanan maritim jika dilakukan untuk tujuan terorisme. 4) Illicit trafficking in narcotic drug and psychotropic substance, merupakan ancaman keamanan maritim yang paling sering ditemui sejak dulu. Perdagangan obat-obatan terlarang ini biasa dilakukan selama ataupun setelah pelayaran. 5) Smuggling and trafficking of persons, baik penyelundupan maupun laut keduanya sama-sama perdagangan manusia melalui mengancam keselamatan sekaligus menyalahi hak asasi manusia. jalur 20 Ibid. 17
6) Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, merupakan ancaman bagi keamanan maritim yang berskala pada keamanan pangan, ekonomi, sosial, politik maupun lingkungan. 7) Intentional and unlawful damage to the marine environment, merupakan aktivitas yang merusak ekosistem laut sehingga dapat mengancam keamanan maritim suatu negara karena dapat berpengaruh pada ekonomi negara pantai. Dari uraian mengenai ancaman keamanan tersebut dapat dipahami bahwa ancaman keamanan maritim tidak semata-mata dalam bentuk militer tetapi juga non- militer. Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) diatur penegakan hukum agar terhindar dari ancaman di laut territorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Marry Ann Palma mendefinisikan keamanan maritim dengan kondisi terbebasnya suatu negara dari berbagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut. Ancaman tersebut baik berupa ancaman militer, maupun non-militer seperti tindakan kekerasan untuk memaksa, mendorong sebuah kepentingan dan tujuan politik, menantang kedaulatan sebuah negara, mengabaikan hukum, baik nasional dan internasional, pemanfaatan secara ilegal sumberdaya laut, transportasi ilegal terhadap barang dan orang melalui laut. 21 Menurut Marry Ann Palma, permasalahan keamanan maritim dapat dibagi dalam dua kategori, yakni, pertama, keamanan maritim sebagai keamanan nasional, yang mempunyai tujuan melindungi integritas wilayah dari sumber ancaman internal (konflik komunal dan separatisme). Kedua, keamanan maritim sebagai kepentingan keamanan yang berdampak regional. Setiap negara pasti memiliki kebijakan terhadap adanya ancaman eksternal (transnational crime), yang mana kebijakan atau jurisdiksi nasional tersebut berimplikasi pada dinamika regional di suatu kawasan 21 Mary Ann E Palma. 2009.Legal and Political Responses to Maritim Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore. Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Papier No. 31. 18
2.2.3. Kepentingan Nasional Kebijakan luar negeri seperti dijelaskan oleh K.J Holsti (1992)22 dan James Rosenau (1976)23 merupakan tindakan sebuah negara terhadap negara lain atau lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan luar negeri memiliki tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam konsep kepentingan nasional. Dengan kata lain terdapat hubungan yang dekat antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri ditentukan oleh kepentingan nasional yang akan dicapainya sedangkan kepentingan nasional ditentukan oleh sejumlah faktor baik sifatnya domestik maupun internasional. Dalam konsepsi Holsti setidaknya terdapat empat tujuan dari politik luar negeri dalam kerangka membela kepentingan nasionalnya yakni keamanan, otonomi, kesejahteraan dalam arti luas, status dan gengsi.24 Tujuan dari politik luar negeri dengan demikian adalah untuk membela kepentingan nasional masing-masing negara. Rumusan kepentingan nasional itu sendiri beraneka ragam dan bahkan sebagian pihak meragukan istilah tersebut karena sifatnya yang ambigu.25 Mengutip Callahan, Morin menjelaskan kerangka yang diajukan untuk memahami istilah kepentingan nasional negara-negara demokratis. Kerangkanya itu membedakan antara "needs" (kebutuhan) dan "wants" (keinginan) pemerintah. Kebutuhan terkait dengan "kebutuhan" adalah kepentingan vital untuk menjamin perlindungan dan survival di dunia internasional seperti perlindungan terhadap warga, territorial, akses terhadap sumber energi, kesehatan ekonomi dan keamanan sekutunya. Sedangkan kepentingan nasional yang terkait dengan "keinginan" adalah merujuk kepada keinginan negara yang tidak terkait langsung dengan keamanan seperti memajukan hak asasi manusia dan demokrasi di luar negeri. 22 K.J. Holsti.1992. International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice Hall. p. 9. 23 James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd. 1976. World Politics: An Introduction. New York: The Free Press. 24 K.J. Holsti. Ibid. 25 Jean-Frederic Morin and Jonathan Paquin. 2018. Foreign Policy Analysis: A Toolbox. New York: Palgrave Macmillan. p.23. 19
Menurut Rosenau perlu dibedakan konsep kepentingan nasional sebagai alat analisis dan sebagai tindakan politik. As an analytic tool, it is employed to describe, explain, or evaluate the sources or the adequacy of a nation's foreign policy. As an instrument of political action, it serves as a means of justifying, denouncing or proposing policies. Both usages, in other words, refer to what is best for a national society. They also share a tendency to confine the intended meaning to what is best for a national society. Beyond these general considerations, however, the two uses of the concept have little in common. (Sebagai alat analitik, kepentingan nasional digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi sumber atau kecukupan kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai instrumen aksi politik, kepentingan nasional berfungsi sebagai sarana untuk membenarkan, mencela, atau mengusulkan kebijakan. Dengan kata lain, kedua penggunaan itu merujuk pada apa yang terbaik untuk masyarakat nasional. Kedua konsep tersebut juga sama-sama cenderung membatasi makna yang dimaksudkan dengan apa yang terbaik bagi masyarakat nasional. Namun, di luar pertimbangan umum ini, kedua penggunaan konsep tersebut memiliki sedikit kesamaan.) Berdasarkan pengertian itu, maka konsep kepentingan nasional merupakan alat analisis untuk menerangkan, menjelaskan dan mengevaluasi sumber-sumber atau alasan politik luar negeri suatu negara. Dengan konsep kepentingan nasional ini maka perilaku politik luar negeri dapat dengan lebih objektif dianalisis. Formulasi kepentingan nasional yang menjadi sorotan sejak awal adalah yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau. Rosenau menyebutkan bahwa Morgenthau sebagai pakar realis merupakan penemu istilah kepentingan nasional yang mengartikan sebagai "interest is the perennial standard by which political action must be judged and directed" (kepentingan adalah standar abadi dimana tindakan politik di tentukan dan diarahkan). Maka tujuan politik luar negeri harus didefinisikan sesuai dengan kepentingan nasional. Pertanyaannya apakah kepentingan sebuah bangsa (nation) itu? Morgenthau menjelaskan, "sejenis kepentingan yang ditentukan tindakan politik dalam periode sejarah tertentu tergantung kepada konteks politik dan budaya di mana politik luar 20
negeri itu diformulasikan"26 Kemudian Morgenthau menyebutkan bahwa konteks faktor-faktor itu diartikan sebagai kepentingan dalam arti "power" (kekuasaan). Bagi Morghentahu power adalah kekuatan untuk menentukan negara lain. Nuechterlein (1976) mengartikan kepentingan nasional sebagai the perceived needs and desires of one sovereign state in relation to other sovereign states comprising the external environment (kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat terhadap negara berdaulat lainnya terkait dengan lingkungan eksternal).27 Dari pengertian ini maka tampak adanya pengertian mengenai persepsi kebutuhan negara mengenai apa kepentingan nasional itu sebagai hasil dari proses politik di dalam negeri. Selain itu pengertian ini berkaitan dengan negara berdaulat, bukan dengan organisasi internasional. Dari pengertian ini juga tampak adanya apa yang disebut sebagai perbedaan antara lingkungan domestik dan internasional. Akhirnya, dari pengertian ini maka kepentingan nasional berbicara mengenai kepentingan bangsa, bukan kelompok, birokrasi atau organisasi politik. Selanjutnya Nuechterlein (1976) membagi kepentingan nasional itu menjadi tiga yang mendasar yakni:28 1. Kepentingan Pertahanan: perlindungan negara dan warganya dari ancaman kekerasan fisik dari negara lain dan atau pihak eksternal yang mengancam pemerintahan. 2. Kepentingan Ekonomi: peningkatan kekuatan ekonomi negara dalam berhubungan dengan negara lain. 3. Kepentingan Tata Dunia: perlindungan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara merasa aman dan di mana warga atau perdagangannya berjalan damai di luar perbatasannya. 4. Kepentingan Ideologi: perlindungan dan peningkatan nilai-nilai yang dianut dan diyakini negara bangsa bernilai baik secara unversal. Dari pengertian mengenai kepentingan nasional tersebut perlindungan territorial dan manusia menjadi hal yang sangat mendasar bagi sebuah negara. Kepentingan 26 James N. Rosenau. 1971. The Scientific Study of Foreign Policy. New York: The Free Press. H.241 27 Donald. E. Nuechterlein. 1976. "National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making". British Journal of International Studies. 246-266. 28 Ibid. 21
mempertahankan keutuhan sebuah negara termasuk warga di dalam dan luar negeri menjadi perhatian banyak negara modern saat ini. Sedangkan kepentingan ideologi dapat dikesampingkan terlebih dahulu ketika muncul prioritas menghadapi ancaman wilayah. Dalam kajian modern, pertanyaan yang muncul dengan konsep kepentingan nasional adalah apakah perspektif ideologi menentukan pengertian kepentingan nasional?29 Ideologi, baik yang formal seperti Marxisme-Leninisme atau ideologi Liberal Kapitalisme, ikut menentukan kepentingan nasional sebuah bangsa seperti dijelaskan Nuechterlein tentang kepentingan nasional yang bersifat ideologis. Kriteria untuk mencapai kepentingan nasional di luar negeri juga ditentukan sifatnya yang ojektif seperti terkait dengan perlindungan territorial. Dengan menghubungkan kepentingan nasional kepada politik luar negeri tampak bahwa perilaku negara juga ditentukan oleh aliran ideologinya yang ikut menerjemahkan sasaran capaian kepentingan nasional. Meskipun hubungan kepentingan nasional yang ditentukan oleh ideologi ini bersifat abstrak namun dalam fenomena internasional terdapat sejumlah kepentingan nasional yang memperjuangkan kepentingan yang sifatnya ideologis. Masih menurut Nuechterlein, untuk analisis yang lebih baik dalam menentukan intensitas dari kepentingan nasional, perlu adanya kategori pengertian sebagai berikut: 1. Isu-isu Survival: ketika eksistensi sebuah negara terancam seperti karena serangan militer atas wilayahnya atau ancaman serangan dari musuh karena tuntutannya ditolak. Dalam pengertian ini mungkin tidak ada isu ekonomi, tantanan dunia atau ideologis namun hanya kepentingan pertahanan semata. 2. Isu-isu Vital: ketika ancaman serius sangat mungkin terjadi kepada sebuah negara kecuali kebijakan yang kuat termasuk pengerahan pasukan konvensional untuk mencegah serangan negara lain atau menggetarkan musuh. Isu-isu vital dalam jangka panjang akan menjadi ancaman serius terhadap keadaan politik dan ekonomi sebagai isu-isu survival. 3. Isu-isu Besar: dimana keadaan politik, ekonomi dan ideologis negara terancam karena pengaruh peristiwa dan trend di lingkungan internasional 29 Theodore A. Couloumbis, James H. Wolfe. 1990. Introduction to International Relations: Power and Justice. Englewood Cliffs: Prentice Hall. p. 99. 22
dan memerlukan tindakan koreksi dalam mencegah mereka menjadi ancaman serius terhadap isu-isu vital. Dalam menjelaskan konsep kepentingan nasional ini, Couloumbis (1990) membagi dalam dua aliran berfikir yakni objektif dan rasional serta school of thought lainnya, yang disebut sebagai perebutan kepentingan berbagai kekuatan politik.30 Menurut aliran pemikiran yang objektif, identifikasi kepentingan nasional merupakan ilmu. Sedangkan menurut aliran berfikir kedua, kepentingan nasional merupakan sebuah seni. Couloumbis mencatat aliran pertama dianut oleh Plato yang elitis, yang menyerahkan penilaian kepentingan polis itu kepada raja yang dipandu filosof. Dasar asumsinya antara lain keputusan yang bijaksana dan menyeluruh, para pengambil kebijakan tidak korupsi dan dapat dilaksanakan. Sedangkan tokoh pemikiran kedua yakni Aristoteles yang menekankan aspek demokratis. Bagi Aristoteles, kebajikan publik, termasuk kepentingan nasional, dapat dimaknai melalui proses demokratis yang terbuka dan melibatkan perdebatan. Dalam kajian modern, pertanyaan yang muncul dengan konsep kepentingan nasional adalah apakah perspektif ideologi menentukan pengertian kepentingan nasional? Ideologi yang formal seperti Marxisme-Leninisme maupun idelogi Liberal Kapitalisme ikut menentukan kepentingan nasional sebuah bangsa. Burchill menyatakan studi konsep kepentingan nasional seperti dijelaskan Frankel (1970) membagi mereka yang menggunakan kepentingan nasional untuk menjelaskan dan menganalisis politik luar negeri sebuah negara dan mereka yang menggunakan konsep ini sebagai pembenaran atau rasionalisasi perilaku negara dalam hubungan internasional.31 Oleh sebab itu muncul pemahaman yang objektif yang meyakini adanya kriteria objektif terhadap politik luar negeri yang dapat dievaluasi dan diperbandingkan. Selain itu, ada pemahaman yang sifatnya subjektif yang menekankan 30 ibid. p.97. 31 Burchill. Scott. 2005.The National Interest in International Relations Theory. New York: Palgrave Macmillan.p.3 23
perubahan prioritas dan preferensi pengambil kebijakan serta publik dan penjelasan tindakannya. 32 Menurut Frankel seperti dijelaskan Burchill, kepentingan nasional objektif berkaitan dengan tujuan utama politik luar negeri sebuah negara, yang ditemukan para pengambil kebijakan melalui sebuah sistem penyelidikan. Inilah yang disebut kepentingan permanen, terdiri dari faktor-faktor seperti geografi, sejarah, negara tetangga, sumber daya alam, jumlah penduduk dan etnik. Sedangkan kepentingan nasional subjektif tergantung kepada preferensi pemerintah tertentu atau kebijakan elit termasuk ideologi, agama dan identitas kelas. Kepentingan itu didasarkan kepada penafsiran dan perubahan pemerintah. Meskipun formulasi kepentingan nasional ini sudah jelas dan banyak versinya namun konsep kepentingan nasional tetap memiliki kelemahan. Rosenau (1971) dan Morin (2018) misalnya menyebutkan istilah kepentingan nasional ini pada dasarnya ambigu dan sulit menentukan manakah kepentingan yang utama. Kelemahan lainnya adalah sulitnya menjelaskan kriteria yang menentukan adanya kepentingan itu dan melacak kehadirannya dalam kebijakan utama. Lalu jika sudah ditemukan kepentingan nasional, masih belum tentu ada prosedur untuk menentukan kepentingan yang kumulatif. 33 Namun demikian meskipun istilah ini ambigu namun terdapat kesepakatan bahwa kepentingan nasional ini merupakan justifikasi utama dalam tindakan sebuah negara. Penggunaan konsep kepentingan nasional untuk menilai tindakan sebuah negara di luar negeri itu kemudian perlu dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang sifatnya tetap dan kontekstual. Karena kepentingan nasional bisa berubah, maka kebijakan luar negeri dapat berubah juga karena adanya faktor domestik dan internasional. 32 Joseph Frankel. National Interest. 1970. London: Palgrave Macmillan. p 15-17. 33 Jean-Frederic Morin and Jonathan Paquin. 2018. Foreign Policy Analysis: A Toolbox. New York: Palgrave Macmillan. 24
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian Penelitian tentang diplomasi maritim Indonesia dalam melindungi kedaulatan Kepulauan Natuna ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif disini diartikan John W. Creswell sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami individual atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial dan manusia.34 Pendekatan kualitatif memiliki karakter interpretatif di mana peneliti membuat interpretasi dari apa yang dilihat, didengar dan dipahami. Pemilihan metode ini, menurut Hennie Boije, dapat memberikan pemaknaan peristiwa yang menjadi objek dari penelitian35. Metode ini memberikan data yang kaya dan deskriptif yang perlu diinterpretasi melalui identifikasi dan koding tema-tema yang ada dan kategori yang mengarah kepada temuan yang akan memberikan kontribusi kepada pengetahuan teoritis dan penggunaan yang praktis. Christopher Lamont menyebut bahwa dengan penelitian kualitatif ini berarti peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang sifatnya non-numeric sekaligus memahami lebih baik lingkungan internasional di mana peristiwa itu terjadi.36 3.2. Teknik Pengumpulan Data Data yang diperlukan untuk penelitian meliputi data primer berupa kualitatif interview. Peneliti akan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Sedangkan datas sekunder dikumpulkan dari sejumlah dokumen yang relevan termasuk dari 34 John W. Creswell. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Aproaches. Los Angeles: Sage.p 4. 35 Hennie Boeije. 2010. Analysis in Qualitative Research. Los Angeles: Sage.p 11. 36 Christopher Lamont. 2015. Research Methods in International Relations. London: Sage. 25
Kementerian Luar Negeri Indonesia. Data sekunder lainnya berasal dari lembaga penelitian, surat kabar, situs web, hasil survei, statistik, tabel, bagan dan arsip lainnya. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian kualitatif ini, informan yang akan dipilih terbagi dua bagian yakni informan utama dan informan pendukung yang dipilih secara purposif berdasarkan aktivitas mereka untuk menjelaskan pengalamannya dan pengamatannya. 3.3. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya penelitian ini bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesakannya, mencari dan menemukan pola yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan. Tujuan yang akan dicapai dalam analisis data antara lain deskriptif semata- mata di mana peneliti menerima dan mengunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin ilmu. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang dikehendaki sebagai berikut: Tabel 2 : Data Penelitian Tema Data Rincian Data Informan Teknik Instrumen Diplomasi Diplomasi Pejabat di Wawancara Pedoman bilateral dan Kementerian Dokumentasi Wawancara multilateral Luar Negeri, akademisi, pengamat Diplomasi Diplomasi Pejabat di Wawancara Pedoman Maritim maritim dalam Kementerian Dokumentasi Wawancara menjaga Luar Negeri, kedaulatan dan akademisi, pengamat 26
perbatasan maritim Kepentingan Diplomasi dalam Pejabat di Wawancara Pedoman Nasional menjaga Kementerian Dokumentasi Wawancara kedaulatan Luar Negeri, Indonesia akademisi, pengamat 3.4. Kerangka Pemikiran Gambar 7: Kerangka Penelitian Untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia, dilakukan antara mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan di seluruh wilayah Indonesia termasuk perairan dan Kepulauan Natuna, Indonesia dengan melancarkan diplomasi maritim. Secara konseptual dalam penelitian ini diangkat tiga jenis diplomai maritim yakni diplomasi maritim yang sifatnya kooperatif dengan menonjolkan kerjasama dan hubungan diplomatik untuk menyelesaikan isu perbatasan maritim. 27 lain
Kedua, diplomasi maritim persuasif yang mendorong interaksi diplomatik antara Indonesia dan China guna merespons dan membahas isu di Zona Ekonomi Eksklusif di Kapulauan Natuna. Yang terakhir, penelitian ini akan mengkaji diplomasi koersif di bidang maritim berupa aksi pengusiran, penenggelaman dan pengadilan nelayan China yang menangkap ikan secara illegal di ZEE Natuna Utara. Dalam diplomasi koersif ini juga mencakup pengerahan kapal patroli, membangun kekuatan militer baru dan bahkan penguatan pangkalan militer permanen di Kepulauan Natuna. 28
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ISU PERBATASAN NATUNA Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kondisi Natuna yang masuk dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Natuna. Kemudian dibahas potensi di dalamnya termasuk sumber daya alam. Bagian akhir dari bab ini mengulas isu-isu yang berkaitan dengan perbatasan Natuna dengan negara-negara lain serta dinamika di dalamnya. 4.1. Geografi dan Potensi Natuna Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat.37 Dengan demikian sebenarnya Natuna tidak berbatasan secara maritim dengan China, tetapi klaim China di Laut China Selatan itu menjadikan kedua negara memiliki perbatasan dengan ZEE Indonesia. Natuna disebutkan berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal sebagai penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. 38 Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang- Undang No. 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan dilantiknya Bupati Natuna Andi Rivai Siregar oleh Menteri Dalam Negeri ad interm Jenderal TNI Faisal Tanjung di Jakarta. 37 Profil Kabupaten Natuna. Diakses 10 Maret 2020. 38 Ibid 29
Gambar 8 : Peta Baru Perbatasan Laut Natuna Utara Sumber: Dari peta yang dirilis Indonesia setelah bagian ZEE Indonesia dinamakan Laut Natuna Utara bukan Laut China Selatan, maka jelas kedaulatan di kawasan itu berada di Indonesia. Gambaran Pulau Natuna lebih detil lagi seperti dirilis oleh pemerintah Kabuaten adalah sebagai berikut. Perubahan nama kawasan perairan ZEE di utara Kepulauan Natuna menjadi perairan Natuna Utara memiliki beberapa arti baik simbolis maupun arti nyata. Arti simbolis merujuk penegasan Indonesia terhadap kepemilikan Laut Natuna Utara dengan identitas Indonesia yang membedakannya dengan Laut China Selatan yang sering disebut di dunia internasional. Dengan pengertian simbolis ini Indonesia ingin mengabarkan kepada dunia dan khususnya ke China bahwa kawasan tersebut berada dalam ZEE Indonesia, bukan kawasan bebas apalagi kawasan nelayan tradisional China. Arti nyata penamaan itu terlihat pada nama Laut Natuna 30
Utara di dalam peta Indonesia dan diharapkan dunia memahami dan mengikuti penamaan tersebut. Gambar 9 : Kepulauan Natuna Sumber: natunakab.go.id39 Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari enam Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan Kecamatan Pal Matak, Subi, Bunguran Utara dan Pulau Laut, dan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53. 39 Diakses 1 April 2020. 31
Tahun 2007 Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan, 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75. Penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2010 berjumlah 69.003 jiwa, yang terdiri dari 35.741 jiwa penduduk laki-laki dan 33.262 jiwa penduduk perempuan Kepulauan Natuna, seperti dijelaskan dalam situs resmi Kabupaten Natuna, memiliki kekayaan sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari satu juta ton per tahun yang baru dimanfaatkan 36%, yang sekitar 4,3% oleh Kabupaten Natuna. Pertanian dan perkebunan mencakup seperti ubi-ubian, kelapa, karet, sawit dan cengkeh. Objek wisata: bahari (pantai, pulau selam), gunung, air terjun, gua dan budidaya. Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEE) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.40 Dari penjelasan itu tampak bahwa Kepulauan Natuna dan sekitarnya kaya akan sumber daya hayati laut dan sumber daya alam yang masih belum tergali di dalam laut seperti migas. Dengan lokasi strategis ini Kepulauan Natuna masih memerlukan perhatian terutama dalam pengembangan ekonomi agar para nelayannya mampu memanfaatkan ZEE yang membentang 200 mil laut dari garis pantai. 4.2. Isu-isu terkait Perbatasan Maritim Secara geografis, Kabupaten Natuna terletak pada posisi 1 dengan 70 19' Lintang Utara dan 105 mempunyai luas 264.198,37 Km 262.197,07 km2 dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 km. Kabupaten Natuna secara administrasi berbatasan dengan: Sebelah Utara : Vietnam dan Kamboja Sebelah Selatan : Kepulauan Sebelah Timur : Malaysia Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Anambas. Posisi geografis tersebut membuat Natuna menjadi wilayah 40 Diakses 1 April 2020. 32
strategis terutama karena kekayaan dalam lautnya. Sumber daya perikanan laut Natuna yang mencapai lebih dari satu juta ton per tahun baru dimanfaatkan sekitar 36 persen. Perbatasan di Natuna ini sebagian sudah diselesaikan terutama dengan negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Tabel 3: Batas Landas Kontinen RI dengan Negara Tetangga Sumber: Muzwardi (2016)41 Isu yang muncul di perbatasan Natuna selain manajemen perbatasan adalah illegal fishing. Menurut Ady Muzwardi, keterbatasan manajemen perbatasan di wilayah perairan Natuna menyebabkan illegal fishing semakin sering terjadi. Hal ini tidak lepas dari tidak adanya kerjasama dan kesepakatan dengan negara negara yang berbatasan dengan Indonesia. Lemahnya pengawasan terhadap illegal fishing di Laut China Selatan dikarenakan :42 1) Limitasi alami berupa Laut Cina Selatan dengan kondisi iklim yang menyulitkan kapal-kapal kecil seperti kapal patroli untuk berlayar. 41 Ady Muzwardi. 2016. Analisa Pengelolaan Manajemen Perbatasan (Studi Kasus: Illegal Fishing di Perairan Natuna). Dalam Prosiding Seminar Bersama Program StudiIlmu Hukum FISIP Umrah dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 42 Ibid. 33
2) Minimnya jumlah dan kualitas kapal patroli yang dimiliki Pos TNI AL, di mana sebagian besar merupakan kapal yang sudah tua (berupa kapal kayu) sehingga tidak layak untuk digunakan dalam tugas patroli batas wilayah laut Negara. 3) Minimnya pengetahuan pengelolaan perbatasan oleh tenaga tenaga pengaman perbatasan, sehingga tidak mendukung fungsi hankam di perbatasan. Tabel 4: Perbatasan Indonesia dengan Tetangga Sumber: Ady Muzwardi (2016) Menurut Ady Muzwardi secara umum tindakan Illegal Fishing yang terjadi di perairan Natuna, antara lain: a. Penangkapan ikan tanpa izin; b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan d. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin. 34
Tingginya angka tindakan Illegal Fishing di perairan Natuna disebabkan keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) yang belum maksimal. Dengan kata lain, pemanfaatan wilayah ZEE Indonesia masih belum menjadi perhatian sekaligus masih kurang adanya dukungan baik dari sisi pengawalan keamanan maupun dukungan pemodalan. 4.3. Isu di Kawasan ZEE Indonesia mengenal Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982. Oleh karena itu sepanjang 200 mil laut dari haris pantai merupakan kedaulatan ZEE kecuali diatur perbatasan maritim. Isu perbatasan maritim ini masih terus dibahas oleh beberapa negara tetangga Indonesia namun tidak ada perbatasan wilayah yang dibahas dengan China. Hal ini dikarenakan secara fisik wilayah daratan China jaraknya ribuan kilometer dari Kepulauan Natuna. Oleh karena itulah belum ada pengaturan perbatasan maritim dengan China antara Laut Natuna Utara dengan Laut China Selatan. Namun seperti tampak dalam gambar berikut, Indonesia telah mengatur perbatasan maritim dengan tetangga sekitarnya termasuk dengan Vietnam dekat Natuna. 35
Gambar 10: Perbatasan Laut dengan 10 Negara Sumber: Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah (2019)43 Sejak tahun 1969 Indonesia telah berhasil menyepakati batas maritim dengan negara tetangga. UNCLOS 1982 mengatur 3 (tiga) jenis batas maritim, yaitu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Adapun berbagai perjanjian yang telah berhasil disepakati adalah sebanyak 18 Perjanjian Batas Maritim, yaitu: 1. Indonesia - Malaysia: a. Landas Kontinen, 27 Oktober 1969, dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969. b. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970, dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1971. 2. Indonesia - Singapura a. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973, dengan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1973. 43 Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah. 2019." Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim". Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, h. 251 - 282. 36
b. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009, dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2010. c. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2017. 3. Indonesia - Australia a. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971, dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971. b. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 dengan Keppres Nomor 66 Tahun 1972. c. Garis - garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973, dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1973. d. Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997 (belum diratifikasi) 4. Indonesia - Thailand a. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972. b. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975 dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1977. 5. Indonesia - India a. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974. b. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977 dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977. 6. Indonesia - India - Thailand 37
a. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1978. 7. Indonesia -Vietnam a. Garis Batas Landas Kontinen di Utara Pulau Natuna, 26 Juni 2003 dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2007. 8. Indonesia - Filipina a. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014, masih dalam proses ratifikasi. 9. Indonesia - PNG a. Garis Batas Landas Kontinen, 13 Desember 1980 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1982. Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif di bagian utara Natuna pada 1 Maret 1980. Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZEE suatu negara berhimpit dengan ZEE negara lain maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. H. Abd Thalib, yang mengutip Bab III Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menyebutkan bahwa: (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan: a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin; b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan : 1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; 2) penelitian ilmiah mengenai kelautan; 38
3) perlindungan dan pelestarian lingkungan taut; c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku. (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara negara tetangga dan ketentuan- ketentuan hukum internasional yang berlaku. (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif diatur oleh Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut:44 1. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kebel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini. 2. Pasal 88 sampai pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini. 44 H. Abd Thalib. 2016. Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum FISIP Umrah dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 39
3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini. Sementara hak dan kewajiban Indonesia di ZEE di perundangan Indonesia diatur dalam Hak berdaulat. Kewajiban yurisdiksi dan hak-hak lain di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dalam Bab III Pasal 4 UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan mempertimbangkan argumentasi hukum dan landasan perundangan maka isu di ZEE itu bukan merupakan kedaulatan territorial namun kedaulatan dalam mengelola kekayaan laut dan perairan di dalamnya. Mengenai ZEE sendiri, angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau sekitar 370,4 km. Sejak adanya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan. Jika lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200-12 = 188 mil laut. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah (teritorial) dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Dan yang saat ini dihadapi Indonesia berkaitan dengan nelayan dan coast guard China adalah pelanggaran hak berdaulat di ZEE Natuna. 4.4. Isu dengan China China menyerahkan peta yang menyertakan nine-dash line di Laut China Selatan yang diklaimnya kepada PBB tanggal 7 Mei 2009. China mengklaim wilayah kedaulatannya berada di dalam sembilan garis putus-putus yang diletakkan di peta Laut 40
China Selatan. China mengklaim peta itu berdasarkan penafsiran historisnya sehingga tidak ada standar internasional seperti tanggal penerbitan, koordinat dan ciri peta modern lainnya. Terungkapnya klaim Cina tahun 2009 itu menimbulkan reaksi dari negara tetangganya termasuk Indonesia. Gambar 11: Peta Nine-Dash Line China ke PBB 41
Sumber: (2020)45 Pada tahun 2010, secara resmi Indonesia menyampaikan protes di forum PBB dan mempertanyakan dasar hukum yang mengklaim wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan nine-dash line. Indonesia menolak penggunaan nine-dash line sebagai dasar klaim perairan di Laut China Selatan bukan dengan UNCLOS 1982. Dengan hadirnya peta baru China itu maka dimulai babak baru isu Laut China Selatan sejak negara itu mengklaim Spartly dan Paracel. Kawasan ini diklaim oleh beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Itulah yang menjadi alasan bagi Indonesia sejak tahun 1990 untuk mengadakan workshop mengenai LCS yang merupakan pertemuan informal negara yang terlibat konflik LCS. Kebijakan Indonesia menjadi urgen setelah pada 17 Juni 2016 ada dugaan klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. Termasuk klaim tumpang tindih di Kepulauan Natuna. Pernyataan China ini berbeda dengan kebijakan Indonesia yang memandang ZEE merupakan wilayah Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Disinilah persoalan muncul bagi Indonesia sendiri untuk melakukan diplomasi baik kepada China maupun ke negara tetangga lainnya untuk memetakan lagi kedaulatan di Kepulauan Natuna. Isu perbatasan maritim dengan Laut China Selatan yang diklaim China dekat Kepulauan Natuna tidak pernah menjadi masalah sampai tahun 2016. Dalam upaya menegakkan doktrin Poros Maritim Dunia, pemerintahan Joko Widodo melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal di perairan Indonesia termasuk kapal-kapal nelayan China, sehingga timbul insiden di zona ekonomi eksklusif Kepulauan Natuna pada tahun 2016. Inilah peristiwa pertama yang menimbulkan ketegangan kedua negara karena secara terang-terangan kapal-kapal nelayan China disertai kapal patrol Cina beroperasi di ZEE Kepulauan Natuna. Kapal KKP berusaha menangkap kapal pencuri ikan asal China Kawy Fey 10078 dengan pemeriksaan kapal tersebut. Dilaporkan kapal coast guard China menabrak df. Diakses Maret 2020. 42
43 kapal tersebut KKP ditafsirkan sebagai protes China. Karena insiden itu terjadi di ZEE Indonesia maka kasus tabrakan itu menjadi perhatian dan dapat disebut pelanggaran perairan Indonesia. Akibat insiden itulah maka Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan nota diplomatik atas tindakan kapal coast guard China. Namun kemudian Menkopolhukam Luhut Panjaitan melakukan langkah langsung menemui China untuk meredakan ketegangan. Insiden yang melibatkan kapal berbendera China kembali terjadi Juni 2016 saat kapal patroli Indonesia memberikan tembakan peringatan terhadap kapal bendera asing. Kapal tersebut ternyata diawaki enam orang warganegara China. Setelah itu pemerintah China menyampaikan protes resmi atas insiden penembakan terhadap nelayan China yang diklaimnya sebagai wilayah pemancingan tradisional China. Sepanjang tahun 2016, sedikitnya terekam tiga kali insiden yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Chinese Coast Guard. Keterlibatan Chinese Coast Guard ini menunjukkan China tidak mengakui hal yang diatur oleh United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Setidaknya ada empat unsur pengaturan di dalam UNCLOS yakni batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen. Beberapa hari setelah keteganga di ZEE itu, Presiden Joko Widodo mengunjungi Natuna menggunakan KRI Imam Bonjol. Kunjungan ini dibaca sebagai sebuah pesan kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa dianggap main-main. China dengan menggunakan doktrin nine-dash line (sembilan garis terputus-putus) mengklaim tidak ada pelanggaran batas perairan dengan Indonesia. Bahkan China menganggap adanya tumpang tindih wilayah kedaulatan di ZEE Indonesia itu karena adanya prinsip nine-dash line yang tidak diakui oleh UNCLOS. China mengklaim bahwa ZEE Indonesia itu adalah wilayah nelayan tradisional China. Indonesia pada 14 Juli 2017 menamai perairan di sekitar Natuna sebagai North Natuna. Juru bicara Kemenlu China Geng Shuang menyataan tidak mengetahui mengenai penamaan itu namun nama Laut China Selatan memiliki pengakuan
44 internasional dan memiliki batas geografis yang jelas. Dia menegaskan, negara yang menamai ulang wilayah itu tidak memiliki makna apa apa.46 Gambar 12: Laut Natuna Utara Sumber: Akibat dari penangkapan ikan secara ilegal tersebut nelayan Natuna mengalami kerugian. Seorang nelayan yang dihubungi Antara menjelaskan bahwa pendapatan ikan nelayan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau berkurang sekitar 75 persen, semenjak Desember 2019 sampai Januari 2020. 48 Menurut nelayan ini satu kelompok nelayan mengumpulkan hingga 4 kotak ikan. Satu kotak bisa memuat hingga 100 Kg ikan. Namun kini, para pencari ikan hanya bisa mengumpulkan satu kotak. Perolehan ikan itu didapat dari empat hari di laut sampai seminggu. Selain karena hambatan cuaca dan gelombang laut tinggi, nelayan Natuna khawatir akan kapal nelayan asing seperti dari Vietnam dan sangat mungkin juga dari China. 46 47 Ibid 48 Indonesia Declares "North Natuna Sea" - China: "Totally Meaningless".
Gambar 13: Laut Natuna Utara dan Nine-Dash Line Sumber: Indonesia Joins The South China Sea Fray49 Penamaan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari kebijakan Indonesia untuk memberikan tanda yang jelas mengenai kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Meski ada negara tidak setuju dengan penamaan baru itu seperti diekspresikan China, Indonesia tetap memiliki keabsahan menamakan wilayah itu dengan nama lain selain Laut China Selatan di peta-peta resmi. Dengan adanya nama baru maka Indonesia memberikan penegasan secara hukum formal bahwa perairan di utara Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan itu dinamai Laut Natuna Utara atau North Natuna Sea. Di utara perairan yang masuk dalam ZEE Indonesia itu terbentang Laut China Selatan yang memiliki klaim tumpang tindih antara China dengan Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina. 49 Diakses 30 Maret 2020. 45
Gambar 14 Saling Klaim di Laut China Selatan Sumber: Peta tersebut memperlihatkan bagaimana klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan akibat negosiasi yang belum selesai. karena antara lain China memiliki klaim terhadap hampir semua kawasan maritim di Laut China Selatan berdasarkan klaim nine-dash line. Klaim China itulah kemudian yang langsung maupun tidak 46
langsung berimbas kepada perairan yang sekarang disebut Natuna Utara. Di kawasan inilah para nelayan China melakukan penangkapan ikan di daerah ZEE Indonesia. Bahkan dalam beberapa insiden aktivitas nelayan China itu dilihat seperti dikawal oleh kapal pengawal pantai China. Gambar 15: Kapal Patroli China di Natuna Sumber Gambar tersebut menunjukkan pergerakan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar saat melakukan patroli udara di Laut Natuna 4 Januari 2020. 50 Diakses 20 Mei 2020. 47
BAB V PEMBAHASAN Pembahasan dalam bab ini seperti dijelaskan dalam kerangka konseptual sebelumnya menggunakan konsep dari Christian le Miere (2014) bahwa diplomasi maritim adalah pengelolaan hubungan internasional melalui domain maritim. Diplomasi maritim merupakan penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional. Diplomasi maritim dapat dibagi kedalam kategori, yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif. Diplomasi maritim kooperatif adalah semua pihak bekerja secara sukarela seperti dalam kasus bantuan kemanusiaan yang dilakukan angkatan laut kepada sebuah negara yang terkena bencana. Aktivitas lain dari diplomasi maritim menyangkut pertukaran personil, program pendidikan, dan pertemuan kolaboratif yang bertujuan membangun saling percaya. Diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk menguatkan pengakuan pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki suatu negara antara lain dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya. Sedangkan Diplomasi maritim koersif dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Dalam konteks diplomasi maritim pemerintah dapat menjaga kedaulatan negara dengan beberapa langkah di antaranya:51 a. mempercepat negosiasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga; b. meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar, dan 51 Dita Birahayu. 2019. Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui Diplomasi Maritim. Prosiding Seminakel, 2019 - 48
c. mengamankan sumber daya kelautandalam wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE). Karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mengelola dan mencari solusi sengketa territorial dan maritim di kawasan. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk menghilangkan sumber konflik maritim seperti illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, dan kerusakan lingkungan laut Diplomasi maritim bersama klaster Batas Maritim dan klaster Ruang Laut menjadi salah satu klaster/aspek penting dalam pembangunan kemaritiman yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini. Diplomasi Maritim terdiri dari 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Perundingan dan Penyelesaian Batas Laut; (2) Penguatan Diplomasi Maritim; (3) Penyelesaian Toponimi; dan (4) Penataan Ruang Laut. Sehubungan dengan program pemerintah tersebut, strategi yang dilakukan mencakup:52 (1) Percepatan Penyelesaian Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga; (2) Percepatan Submisi Penetapan Ekstensi Landas Kontinen Sesuai dengan Hukum Internasional; (3) Peningkatan Kepemimpinan Di dalam Berbagai Kerjasama Bidang Kelautan Pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral; (4) Peningkatan Peran Aktif Dalam Upaya Menciptakan Dan Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia Melalui Bidang Kelautan; (5) Kepemimpinan atau Peran Aktif Dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan; (6) Peningkatan penempatan WNI di Berbagai Organisasi Internasional Bidang Kelautan; (7) Pembakuan Nama Pulau; (8) Penciptaan Keterpaduan Lintas Program Antar Sektor Di Wilayah Laut; (9) Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Laut Nasional; 52 Ibid. 49
Sebelum membahas bagaimana diplomasi maritim Indonesia dilakukan, dapat dicatat di bawah ini sejumlah pelanggaran China di kawasan ZEE Indonesia seperti tampak dalam tabel berikut. Tabel ini mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan kapal nelayan China sampai pada tahun 2016. Tahun 2019 berulang lagi pelanggaran kapal nelayan China di wilayah ZEE Indonesia bahkan dikawal kapal coast guard China yang berujung terjadi ketegangan militer kedua pihak di wilayah Natuna. Tabel 5 Kasus Aktivitas Illegal Fishing oleh Nelayan China di ZEEI 50
51 Sumber: Riska53 Selain tabel tersebut terdapat penjelasan lainnya mengenai pelanggaran nelayan China di kawasan perairan Natuna dalam kurun waktu 2009 sampai 2013 seperti di bawah ini. Ini menunjukkan bahwa klaim Indonesia mengenai pelanggaran China terjadi sebelum kebijakan penenggelaman kapal digalakkan Indonesia untuk menjaga sumber daya laut. Tabel 6 Pelanggaran China Sumber: Fauzan (2019) Dari tabel tersebut tampak telah terjadi pelanggaran sejak tahun 2009 sebelum Indonesia menghadapinya dengan serius. Pelanggaran itu tampak dari data penangkapan nelayan China yang beroperasi di kawasan ZEE Indonesia. Data lain menyebutkan pelanggaran nelayan China terjadi juga 20 Juni 2009, kemudian 13 Mei 2010 kapal Yuzheng 302 yang melanggar ZEE disergap KRI SRE- 386, kemudian tanggal 15 Mei kembali kapal Yuzheng 301 melakukan provokasi yang dipantau Kapal HIU 003 dan HIU 004. Tanggal 23 Juni 2010 kembali terjadi provokasi 53 Ela Riska. 2017. "Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna". Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2.
Yuzheng 303 dan 311 yang dipantau oleh HIU 009, HIU 010, KRI Ahmad Yani dan KRI Teuku Umar. Selanjutnya hampir tiap tahun terjadi pelanggaran kecuali di tahun 2011 dan 2014 yang tidak terungkap adanya pelanggaran. Bisa jadi d masa itu memang tidak ada pelanggaran atau ada pelanggaran tetapi tidak terekam oleh Indonesia karena berbagai alasan misalnya tidak ada patrol ketika pelanggaran terjadi. Dan pelanggaran yang kemudian menjadi perhatian Indonesia terjadi tahun 2016 di wilayah ZEE Indonesia. Gambar 16 : Lokasi Insiden Tahun 2016 Sumber: I Made Andi Arsana (2020)54 54 Diakses 27 Maret 2020. 52
Pelanggaran itu terjadi lagi bahkan sampai akhir tahun 2019. Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letnan Kolonel Laut (P) Fajar Tri Rohadi mengatakan, kehadiran Coast Guard China menimbulkan reaksi dari KRI-KRI yang beroperasi di perairan tersebut. Fajar menjelaskan, pada tanggal 30 Desember 2019 KRI Tjiptadi- 381 saat melaksanakan patroli sektor di perbatasan ZEEI Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 05 06 20 U 109 15 80 T mendeteksi 1 kontak kapal di radar pada posisi 05 14 14 U 109 22 44 T jarak 11.5 NM menuju selatan dengan kecepatan 3 knots. Selanjutkan dikatakan, setelah didekati pada jarak 1 NM kopal tersebut adalah CHINA COAST GUARD nomor lambung 4301 (CCG 4301) yang sedang mengawal beberapa kapal ikan China yang melakukan aktivitas perikanan.55 Fajar menjelaskan, komunikasi telah dilakukan. KRI Tjiptadi-381 lalu mengusir kapal-kapal nelayan yang berupaya menangkap ikan secara ilegal. KRI Tjiptadi-381 mencegah kapal CCG 4301 untuk tidak mengawal kegiatan perikanan yang illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) lantaran posisinya berada di perairan ZEEI. 55 klaim-china-soal-natuna. Diakses Maret 2020. Ini Kronologis RI Protes Keras Klaim China Soal 53 Natuna
Gambar 17: Insiden di ZEE DI Kepulauan Natuna Sumber: Connelly (2016)56 Peta lain menunjukkan perkiraan terjadinya insiden antara kapal China dan kapal Indonesia. Berulangkali bahkan sampai tahun 2019, nelayan China dengan kawalan kapal coast guard China berusaha melakukan penangkapan ikan secara illegal. Dengan adanya kebijakan Indonesia untuk menangkap dan menenggelamkan kapal asing di perairan ZEE sekitar Natuna, maka Indonesia memberlakukan kebijakan itu dengan tegas. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap kapal-kapalnya tetapi juga mengadili para pelakunya karena terbukti melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia. 56 Aaron L. Connelly. 2016. Indonesia in the South China Sea: Going it Alone. Sydney: Lowly Institute. 54
Gambar 18: Insiden Nelayan China Sumber: (2016)57 Bab pembahasan ini akan dibagi beberapa bagian mulai dari diplomasi Indonesia yang bersifat koersif berupa pengerahan perangka militer di wilayah Natuna dan sekitarnya, kemudian diplomasi persuasif dengan melakukan protes kepada China dan melakukan perbaikan di dalam negeri, diplomasi multilateral di tingkat ASEAN serta diplomasi kooperatif untuk tetap berdialog karena terdapat kepentingan hubungan diplomatik yang lebih luas. Namun secara umum diplomasi maritim pemerintahan Joko Widodo selama 2014-2019 dalam menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna sudah menunjukkan perhatian yang tinggi. Menurut Arfin Sudirman , dalam konteks diplomasi maritim di Indonesia, Kepulauan Natuna ini agak kompleks. Dari perspektif diplomasi maritim sebetulnya yang dilakukan Presiden Jokowi seperti menghubungkan dengan Laut Natuna Utara, lalu dalam konteks diplomasi pertahanan, sudah melakukan militerisasi 57 Ini peta lokasi bentrok TNI AL & AL China di Laut Natuna. Diakses 1 April 2020. 55
Natuna. Semua itu sebetulnya sudah bisa dibilang secara diplomasi bersifat simbolis atau kode keras bahwa kedaulatan Natuna sudah tidak bisa ditawar lagi.58 Menurut Pemerintah Indonesia, sejak awal, Indonesia secara bilateral menyampaikan permintaan klarifikasi maupun protes terhadap negara yang tidak menghormati kedaulatan RI. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan kedaulatan RI di wilayahnya. Salah satu hasil tindakan ini bahwa sejak tahun 1995 Pemerintah China telah menyatakan tidak ada klaim tumpang tindih terhadap Kepulauan Natuna dan mengakui Kepulauan tersebut milik Indonesia.59 Dalam menghadapi isu perbatasan ini Indonesia memandang terdapat faktor eksternal dan internal. Faktor eskternal dari China. Walaupun Pemerintah China telah menyatakan sikap menghormati kedaulatan RI di sekitar Kepulauan Natuna, namun pelanggaran kapal-kapal RRT tetap terjadi dari waktu ke waktu. Perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan China merupakan upaya untuk melakukan power projection. Yang dilakukan pihak China terkait erat dengan kepentingan politik di dalam negeri untuk memperkuat kekuasaan dengan menggunakan asumsi sepihak yang tidak diakui hukum internasional, seperti traditional fishing grounds, relevant waters dsb. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti oleh kapal-kapal Vietnam, Malaysia dsb mendorong Indonesia dan negara-negara yang berbatasan langsung untuk segera menyelesaikan perundingan terkait perbatasan.60 5.1. Diplomasi Maritim Kooperatif Diplomasi maritim kooperatif dijalankan Indonesia dalam menghadapi China di Laut China Selatan agar wilayah Indonesia tidak terganggu. Dalam konsep Christian Le Mière (2014), diplomasi kooperatif ini merupakan kebijakan diplomasi dalam domain maritim seperti kunjungan persahabatan, hubungan diplomasi, bantuan kemanusiaan dan juga bantuan dalam bencana alam. 58 Wawancara Dr. Arfin Sudirman via aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020. 59 Wawancara dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Dr. Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020 60 Ibid. 56
Setidaknya sejak 1990 Indonesia mengklaim bukan menjadi pihak yang terlibat klaim di Laut China selatan. Oleh karena itu sejak tahun 1990 sampai 2000 Indonesia melakukan pertemuan informal untuk mencari solusi klaim tumpang tindih di Laut China Selatan antara China dengan anggota ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. Ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk menengahi isu- isu perbatasan maritim di Laut China Selatan. Ketika pada akhirnya Indonesia terpaksa terlibat karena ketika 2009, China mengumumkan kebijakan nine-dash line di Laut China Selatan dimana perairan Natuna masuk di dalamnya, maka Indonesia masih menjaga hubungan diplomatik yang tidak mengundang konflik. Kebijakan Indonesia selalu membawa penyelesaian perbatasan maritim dalam kerangka UNCLOS meskipun tidak diakui oleh China. Hubungan China dan Indonesia pada umumnya tidak dalam kondisi konflik atau permusuhan. Hal itu terlihat dari hubungan diplomatik yang relatif berjalan lancar pada periode 2014-2019. Bahkan jika indikator perdagangan bilateral dijadikan basis dalam penilaian hubungan kedua negara, maka dapat disebut kedua negara melakukan perdagangan yang saling menguntungkan. Demikian juga kunjungan persahabatan berlangsung antara kedua negara, baik dalam domain maritim maupun tidak. Dalam konteks hubungan itulah selain melakukan unjuk kekuatan dalam perlindungan kedaulatan dan aksi protes terhadap perilaku China, Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk meredakan ketegangan melalui kerjasama. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar maraknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tidak dibesar-besarkan. 61 Meski begitu, masuknya kapal ikan asing di perairan Natuna dinilai menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan serta pengawasan. Luhut mengakui juga bahwa Indonesia kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). 61 China-Indonesia natuna?page=all. Diakses 10 Maret 2020. Riwayat Konflik di Laut Natuna 57 ",
Bahwa Indonesia masih berlaku kooperatif terhadap China meskipun terjadi pelanggaran di perairan Natuna, tampak dari pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengatakan persoalan itu tidak akan menghambat investasi China. 62 Pertimbangan Prabowo ini antara lain menjaga hubungan bilateral termasuk dalam investasi asing membangun infrastruktur. Adanya masalah di perbatasan Natuna dianggap tidak akan menghambat investasi China di Indonesia termasuk diantaranya dalam membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung. Tindakan kooperatif terhadap China juga menjadi pandangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengharapkan insiden di perairan Natuna Utara tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan China. Untuk meredakan ketegangan, sesuai bertemu duta besar China untuk Indonesia, Xiao Qiaan 16 Januari 2020, Mahfud menjelaskan pemerintah China dan Indonesia sepakat bahwa tidak ada sengketa wilayah di Natuna. Namun Indonesia dikatakan akan mengusir nelayan China yang mengambil sumber daya ikan di kawasan ZEE Indonesia. Menanggapi sikap Indonesia seperti dijelaskan Mahfud, Duta Besar China, Xiao Qian juga berusaha meredakan ketegangan dengan mengatakan Indonesia dan China memiliki hubungan yang erat, terutama dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, Xiao Qian mengaku bahwa hubungan antara kedua negara tidak selalu baik, terutama terkait masalah klaim wilayah di Perairan Natuna. "Saya tahu bahwa kita memiliki masalah, namun saya yakin kita bisa mengurusnya dengan baik dan kita dapat berdiskusi guna menemukan solusi permasalahan tersebut," kata Xiao.63 Menurutnya, nelayan-nelayan China masuk ke Perairan Natuna atas inisiatif mereka sendiri untuk mencari ikan. Ia mengaku pihaknya akan terus berdialog dengan Indonesia melalui kanal-kanal diplomatik seperti Kementerian Luar Negeri. 62 Ibid. 63 Natuna: China dan Indonesia sepakat tidak ada sengketa soal ZEE, 'demi stabilitas kawasan'. Diakses 24 Maret 2020. 58
59 Sikap kooperatif di isu Natuna itu ditempatkan dalam konteks hubungan RI- China secara luas. Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Yeremia Lalisang mengungkapkan Indonesia memiliki kepentingan yang lebih besar terkait hubungan bilateralnya dengan China, sehingga wajar jika pemerintah lebih memilih jalur diplomatik ketimbang kontroversi. 64 Oleh karena itu Indonesia masih berusaha mencari jalan yang seimbang dalam isu ZEE di Natuna sehingga tidak merusak hubungan bilateral. Diplomasi kooperatif ini juga dilakukan Indonesia dalam kerangka menjaga hubungan diplomatik yang lebih luas. Selain itu terdapat kepentingan Indonesia untuk tetap menerima aliran investasi dari China. Catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal seperti dilansir CNN Indonesia menyebutkan tahun 2019 investasi dari China senilai 3,31 milyar dollar Amerika yang dialirkan ke 1.888 proyek.65 Tahun 2014, China mengalirkan investasi sebesar 800,02 juta dollar Amerika ke Indonesia untuk 501 proyek. Tahun 2015 investasi China turun menjadi 628,33 juta dollar Amerika untuk 1.234 proyek. Tahun 2016, nilai investasi meningkat menjadi 2,66 miliar dollar Amerika untuk 1.234 proyek pada 2016. Tahun 2017, investasi China naik lagi menjadi 3,36 miliar dollar Amerika bagi 1.977 proyek. Tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 2,37 miliar dollar Amerika untuk 1.562 proyek. Di tengah perlunya membangun hubungan bilateral Indonesia-China, perselisihan yang terjadi dengan ditangkap dan diusirnya nelayan China di Natuna perlu diarahkan kepada sifat kooperatif di wilayah ini. Untuk mencegah penangkapan secara ilegal, sudah saatnya Indonesia melakukan kerjasama dengan China di kawasan Laut China Selatan dan Laut Natuna Utara. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kasus kerjasama Malaysia dan Indonesia di ZEE yang berbatasan.66 64 ibid 65 Diakses 26 Maret 2020. 66 Wawancara dengan Dr. Ian Montratama, Universitas Pertamina tanggal 22 April 2010. Pecah di Natuna, Jokowi-Xi Jinping Tetap 'Mesra' di Investasi.
Masih menyangkut diplomasi kooperatif ini, Dr Ian Montratama menjelaskan gagasan dari Prof. Hasyim Djalal mengenai perlunya Joint Development Zone dapat dikembangkan. Gagasannya adalah bekerjasama dalam menggali sumberdaya alam disana daripada terlibat konflik. Contoh kerjasama di kawasan ini adalah Vietnam dan China; meski terlibat konflik perbatasan keduanya dapat melakukan kerjasama dalam eksploitasi migas di Laut China Selatan. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjajagi kerjasama pembangunan (joint development) di ZEE Indonesia dan perairan Indoensia. Bentuk kerjasama ini bias dilakukan dalam masalah perikanan. Contohnya, China menangkap ikan di kawasan perairan Laut China Selatan. Ikan-ikan tersebut biasanya diproses di Hongkong. Padahal, jika ada kerjasama, proses itu bisa dilakukan di dekat Natuna, yang juga akan mendukung ekonomi nelayan Natuna. Namun demikian isu kerjasama dengan China di Natuna khususnya memiliki hambatan psikologis karena dalam sejarah Indonesia, China sebagai negara komunis dipandang terlibat dalam G30S PKI tahun 1965. Mengenai kerjasama ini, Dr. Ian Montratama menjelaskan bahwa win-win solution harus menemukan trust level yang cukup tinggi. Asumsinya, tidak ada negara yang berusaha untuk mengeksploitasi negara lain tapi tetapi bagaimana mencari solusi untuk bisa hidup berdampingan secara damai, memanfaatkan sumber daya yang ada di lahan sengketa untuk kedua belah pihak. Selain sudut pandang realis yang hanya menekankan keamanan dan ancaman dari China, perlu dimunculkan perspektif liberal di mana negara yang terlibat dalam perselisihan pun dapat bekerjasama dalam satu atau dua bidang. Peluang pengembangan diplomasi kooperatif dengan jalan kerjasama didukung pendapat Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta yang menyatakan bahwa dengan kerjasama itu nelayan-nelayan China dapat mencari ikan di luar batas wilayah negaranya.67 Bahkan melalui pendekatan ekonomi ini, kedua negara juga bisa bekerjasama dalam pengelolaan aset maritim; misalnya semua hasil perikanan di 67 Wawancara Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta, 20 April 2020. 60
lakukan dan ditangkap oleh Indonesia dan hasilnya di ekspor ke China. Dengan kerjasama itu, nelayan China tidak perlu melanggar hukum demi mencari ikan. Itulah opsi rasional kedua negara. 5.2. Diplomasi Maritim Persuasif Dalam melakukan langkah peneguhan sikapnya ini, Indonesia juga melakukan diplomasi persuasif terhadap isu maritim Kepulauan Natuna. Secara konseptual telah ada sejumlah program dalam diplomasi. Di antara langkah persuasif ini adalah dengan melakukan perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara di wilayah yursdiksi Indonesia pada Juli 2017. Perubahan itu diumumkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Indonesia mengajukan nama baru itu untuk menciptakan kejelasan hukum laut dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbaharui. "Pertama, ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur," jelas Havas.68 Contoh lain adalah perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi. 68Riwayat natuna?page=2. Diakses 25 Maret 2020. Konflik China-Indonesia di Laut 61 Natuna.
62 Gambar 19: Penamaan baru Perairan Natuna Utara Sumber: Arif Havas Oegroseno menjelaskan, pemerintah Indonesia memilih nama Laut Natuna Utara berdasarkan penamaan yang telah lebih dulu digunakan industri migas untuk perairan tersebut. Penamaan baru itu disebut didasarkan pada sejumlah kegiatan migas yang menggunakan nama Natuna Utara dan Natuna Selatan. Supaya ada kejelasan dan kesamaan dengan landas kontinen, tim nasional sepakat menamakan kolom air itu sebagai Laut Natuna Utara. Menurut Arif, proses penamaan yang dikerjakan lintas kementerian dan lembaga itu sesuai dengan standar yang ditetapkan International Hidrographic Organization dan ketentuan Electronic Navigational Chart. Indonesia berkeyakinan dengan penamaan baru itu tidak akan menyulut sengketa baru terkait Laut Cina Selatan. 69 Cina Diakses 19 Maret 2020. sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia 'tidak kondusif'.
63 Gambar 20: Lokasi Natuna Utara Sumber: Indonesia optimis bahwa penamaan baru itu tidak bermasalah karena Indonesia tidak bersengketa dengan Cina di perbatasan. Apalagi, Indonesia menggunakan zona maritim sesuai konvensi hukum laut. Peta Indonesia memiliki koordinat, tanggal, dan data yang jelas. Arif menyatakan, pemerintah Indonesia tak akan bernegosiasi dengan negara lain yang mengajukan klaim tanpa dasar konvensi hukum laut, termasuk Cina yang berkeras dengan peta sembilan garis putus mereka. Namun menghadapi kebijakan Indonesia itu, juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap pergantian penyebutan nama itu tak masuk akal. "Dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang.71 70 Diakses 19 Maret 2020. 71 Cina Diakses 19 Maret 2020. Imbas sengketa Cina-Filipina, wilayah Indonesia mekar sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia 100 mil laut. 'tidak kondusif'.
Penegasan sikap Indonesia untuk mentaati asas-asas hukum laut internasional ditegaskan lagi pada bulan Januari 2020 dengan mengeluarkan statemen mengenai kasus yang telah terjadi di Natuna. Menlu Retno Marsudi menyatakan empat sikap resmi pemerintah RI.72 Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok, yang tidak memiliki landasan hukum internasional. Penegasan Menlu Retno Marsudi mengenai kebijakan Indonesia terhadap kedaulatan di Kepulauan Natuna ditegaskan lagi oleh Menko Polhukam Mahfud MD 3 Januari 2020 yang mengatakan, secara hukum, China tidak memilki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka. 73 Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara. Dikatakan pula secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna). Menko Polhukam mengungkapkan, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016. Sikap Indonesia yang baru muncul awal Januari 2020 itu menunjukkan bahwa kedaulatan Kepulauan Natuna merupakan sesuatu yang didukung oleh UNCLOS dan China tidak memiliki yurisdiksi di dalamnya. Seperti ditegaskan lagi oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa berdasarkan United Nations Convention on the Law of 72 Konflik Natuna, Jokowi: Diplomatik Damai Tapi Tegas. Diakses 10 Maret 2020. 73 Ibid. 64
the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim China atas nine dash lines (sembilan garis putus-putus) di perairan Natuna. Retno menyebut, batas wilayah itu tanpa dasar hukum. "Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," ujar Retno usai rapat tertutup di Kantor Kemenkopolhukam, 3 Januari 2020.74 Retno menyebut China merupakan salah satu bagian dari UNCLOS (United Nations Convetion on the Law of the Sea) 1982. Oleh karena itu, Menlu RI meminta China wajib menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Pakar kebijakan luar negeri dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, menilai langkah pemerintah yang selama ini sebatas melayangkan nota protes tidak mempan sebab persoalan tersebut terus berulang. 75 Diperlukan sebuah kebijakan yang tegas secara diplomatic, misalnya dengan menarik pulang duta besar Indonesia di Beijing. Dengan langkah seperti itu diharapkan China memperhatikan protes Indonesia sehingga dapat menarik lagi seluruh kapal patrolinya dari perairan Natuna utara. Namun demikian, Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa penarikan duta besar merupakan opsi terakhir. "Pengelolaan hubungan antarnegara dilakukan secara terukur. Dalam mengelola hubungan tersebut, termasuk pada saat muncul satu permasalahan, ditempuh berbagai pilihan kebijakan, dan penarikan dubes lazimnya merupakan opsi terakhir," katanya.76 74 Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China. Diakses 25 Mei 2020. 75 Ibid. 76 Ibid. 65
Tabel 7: Kerjasama Indonesia Sumber: Rand Corporation (2016) Namun mengenai China yang kukuh menggunakan doktrin nine-dash line di Laut China Selatan, Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta mengatakan, Indonesia tidak perlu repot-repot karena memang karakter negara yang cenderung mau merubah statusnya dari big power menjadi super power cenderung akan membuat sensasi-sensasi untuk memperlihatkan kekuatan dan kekuasaanya. Dia akan menunjukkan kekuatannya yang semakin meningkat kepada dunia. Oleh karena itu kebijakan Indonesia yang paling kuat adalah melihat kembali peta nasionalnya sesuai aturan konvensi hukum laut, kemudian melakukan negosiasi perbatasan tanpa tawar menawar dengan China. Artinya kedaulatan tersebut sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Oleh sebab itulah diplomasi maritim harus tetap digalakkan dengan mengutamakan asas rasionalitas untuk kepentingan bersama. Laode berpendapat, sudah bukan jamannya kedua negara berkonflik dan saling klaim tekait 66
wilayah yang sudah jelas pemiliknya. Ada baiknya kedua negara bersinergi memberantas kejahatan laut lainya seperti terorisme maritim, kejahatan narkoba, dan penyelundupan senjata api ilegal. 5.3 Bangun pariwisata Seperti dijelaskan juga oleh Teuku Faizasyah, Indonesia juga perlu membenahi diri ke dalam negeri. Dalam bahasa Faizasyah, Indonesia harus secara konsisten menyampaikan concern atas setiap pelanggaran yang dilakukan di wilayahnya dengan berpegang kepada hukum internasional. 77 Di dalam negeri, pemerintah juga harus memperkuat sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Sinergitas ini diperlukan untuk memastikan pemahaman kondisi riil di lapangan, koordinasi pengawasan dan penindakan, kesesuain kebijakan di berbagai lini termasuk langkah-langkah kebijakan luar negeri dan penyampaian informasi yang akurat dan terukur kepada publik. Diantara memperkuat dalam negeri yang dilakukan adalah Indonesia juga melakukan diplomasi maritim persuasif melalui pembenahan di dalam negeri. Salah satunya adalah menjadikan kawasan Natuna sebagai destinasi wisata maritim. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Dedy Miharja mengatakan bahwa Kepulauan Natuna saat ini sedang menjadi proyek percontohan bagi kawasan destinasi wisata bahari di Indonesia. Indonesia ingin menjadikan kawasan Natuna sebagai pariwisata bahari. 78 Dedy memaparkan bahwa nantinya, Natuna akan memiliki ratusan home stay yang dikelola oleh masyarakat setempat, serta pengembangan sarana dan fasilitas bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan bawah laut. 77 Wawancara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Dr. Teuku Faizasyah. 4 Juni 2020. 78 Wisata. Diakses 18 Maret 2020. Natuna Akan Jadi Proyek Percontohan Destinasi 67
Kehadiran secara fisik Indonesia di Kepulauan Natuna perlu menjadi perhatian agar tidak mengulang pengalaman ketika Sipadan Ligitan diserahkan kepada Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kehadiran fisik aparat Indonesia sangat diperlukan dan patut diapresiasi. "Karena dalam konsep hukum internasional, klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim di atas peta atau melakukan proses diplomatik, tapi harus ada penugasan," kata Hikmahanto. 79 Hikmahanto mencontohkan lewat kasus kekalahan Indonesia pada 1998 di Mahkamah Internasional dalam perkara perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia kalah karena minimnya kehadiran fisik pemerintah. Untuk kasus Natuna, Hikmahanto bahkan menyarankan kehadiran fisik itu tidak cuma ditempuh dengan penambahan pasukan pengamanan dan armada. Yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mendampingi nelayan-nelayan lokal. Pendampingan ini penting untuk melawan kapal-kapal nelayan China yang mendapat pengawalan dari negaranya. Selain itu, pendampingan juga penting untuk menjamin agar kerja nelayan Indonesia tidak dihalau atau bahkan diusir apabila bertemu penjaga kapal China. "Karena keberadaan ZEE Natuna tidak dianggap ada oleh China. Justru yang dianggap ada [oleh China] adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China," katanya. 5.4.Diplomasi Bilateral Diplomasi maritim persuasif secara bilateral dilakukan dengan pengiriman nota protes ke China ketika terjadi pelanggaran di ZEE Indonesia. Namun protes itu dijawab dengan menyatakan Indonesia telah menahan kru kapal nelayan China secara tidak sah. China menegaskan bahwa ZEEI perairan Kepulauan Natuna merupakan bagian dari traditional fishing ground China (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016). 79 Babak Baru Konflik Indonesia dan Cina di Atas Perairan Natuna. Diakses 20 Maret 2020. 68
Indonesia dan China memiliki mekanisme bilateral dalam bentuk MOU Kerja Sama Perikanan pada tahun 2012. Di dalamnya dimuat kesepakatan untuk memberantas ilegal fishing namun MOU ini tidak belum ditindaklanjuti kepada tahap operasional. Oleh sebab itu, MOU ini belum dapat dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan kepada pelaku illegal fishing di Kepulauan Natuna. Namun dalam insiden terakhir tahun 2019, secara diplomasi Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, mengatakan perairan Natuna adalah milik Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan perairan Natuna memang milik Indonesia.80 Xiao Qian menyampaikan itu usai bertemu Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan tanggal 24 Januari 2020. Xiao Qian memastikan pemerintah China tidak akan mempermasalahkan fakta tersebut. "Pertama, tidak ada perselisihan antara Indonesia dengan China terkait teritorial kita. Natuna adalah milik Indonesia. China tidak pernah permasalahkan itu. China juga memiliki klaim teritorial sendiri terkait Kepulauan Spratly dan Indonesia pun tidak pernah mempermasalahkan itu," katanya. Gambar 21: Perairan Natuna Utara Sumber: detikcom (2020)81 80 Kemlu Respons Dubes China soal Natuna: Memang Milik Indonesia. Diakses 18 Maret 2020. 81 Ibid. 69
Dalam insiden 19 Maret 2016, di mana terjadi pelanggaran kedaulatan di ZEE, Indonesia mengajukan protes langsung kepada perwakilan China di Jakarta. Menlu Retno Marsudi mengatakan kepada Sun We Dei bahwa insiden ini merusak hubungan baik antara Indonesia-RRC. Indonesia menegaskan kedaulatan dan hak ekonominya di Natuna, yang dilindungi oleh prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia tidak berkepentingan dengan sengketa wilayah antara China dengan beberapa negara, misalnya Vietnam dan Filipina, di Kepualauan Spartly. Sehingga, Natuna seharusnya tidak dilibatkan oleh negara bersengketa. "Saya sampaikan penekanan bahwa Indonesia bukan merupakan claim state di Laut China Selatan," kata Retno.82 Insiden 19 Maret itu terjadi ketika KP Hiu 11 melakukan upaya penangkapan KM Kway Fey 10078, sebuah kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, di Perairan Natuna, 19 Maret 2016. Proses penangkapan oleh tim KKP dan TNI AL melalui KP Hui 11 tidak berjalan mulus, lantaran sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078. Menurut Indonesia ada dua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal coast guard China dalam kacamata Kemlu. Pertama adalah pelanggaran coast guard China terhadap hak berdaulat dan juridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Sedangkan pelanggaran kedua adalah upaya kapal China ini menghalang-halangi proses penegakan hukum aparat Indonesia. Namun pemerintah China beranggapan kapal KM Kway Fey 10078 yang ditangkap tersebut masih berada di lautan China, di mana sekitar lebih dari 80 persen wilayah Laut China Selatan diklaim China. Mereka juga mendesak pemerintah 82Ini peta lokasi bentrok TNI AL & AL China di Laut Natuna. Diakses 18 Maret 2020. 70
Indonesia untuk membebaskan dan menjamin keamanan seluruh nelayan yang ditangkap.83 Menghadapi berbagai persoalan yang ada di perairan Indonesia terkait China ini, Indonesia menggunakan jalur bilateral dengan menegaskan ke China bahwa, sejak awal Indonesia menyatakan diri bukan sebagai claimant state terhadap persoalan di Laut Tiongkok Selatan (LTS).84 Indonesia tidak pernah melakukan klaim terhadap Kepulauan. Spratly dan Paracel, serta memahami bahwa China berdasarkan peta nine- dash-line tidak pernah melakukan klaim atas Laut Natuna. Faizasyah juga menyatakan, Indonesia konsisten dalam posisinya yang menyatakan bahwa klaim sepihak China tidak sesuai dengan hukum Internasional terutama UNCLOS. Indonesia juga memandang bahwa China perlu menghormati negara-negara yang memiliki kepentingan di LTS sesuai dengan UNCLOS. Menurut Faizasyah, Menjaga hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan juga penting. Kerjasama pengawasan wilayah merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk memastikan nihilnya pelanggaran di wilayah masing-masing. Selain itu hubungan baik diperlukan untuk mendorong berbagai finalisasi perundingan perbatasan yang masih berlangsung. 5.5. Diplomasi Multilateral Mengenai diplomasi multilateral ini, Teuku Faizasyah menjelaskan, Indonesia sudah sedari awal menggunakan ASEAN untuk ikut menjaga kepentingan Indonesia termasuk juga dengan negara-negara anggota lainnya.85 Menyadari adanya keprihatinan/masalah bersama di kawasan terkait situasi di Laut China Selatan dan sekitarnya menjadikan pentingnya sikap bersama di antara sesama negara di kawasan. Tidak hanya dalam menjaga kepentingan Indonesia terkait perairannya, Indonesia juga 83 Ibid 84 Penjelasan Jubir Kemlu Teuku Faizasyah dalam wawancara tertulis. 85 Wawancara dengan Jubir Kemlu Dr Teuku Faizasyah, Juni 2020. 71
memilliki kepentingan penyelesaian dan perkembangan damai atas situasi Laut China Selatan. Diplomasi maritim persuasif Indonesia dilakukan pula secara multilateral melalui ASEAN. Salah satu langkah diplomasi persuaif secara multiteral dijelaskan oleh pakar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, yang menyebutkan persoalan dengan China bisa diakhiri dengan mempercepat penyelesaian rancangan Code of Conduct yang disusun negara-negara ASEAN. "Code of Conduct itu berisi pengaturan bersama bagaimana berperilaku di kawasan yang ada pulau-pulau yang disengketakan. Seandainya China setuju, mungkin akan mencegah suatu tindakan sepihak yang merugikan kepentingan negara lain," ujar Aleksius Jemadu.86 Pertengahan 2017, naskah code of conduct di Laut China Selatan disepakati dalam pertemuan ke-14 ASEAN-China Senior Officials Meeting on Implementation of the Conduct of Parties in the South China Sea di Guiyang China.87 Indonesia aktif dalam pertemuan itu dengan mengusulkan draf COC Framework dalam pertemuan ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC (JWG on DOC) di Bali akhir Februari 2017.88 Pertemuan ini menyepakati pendekatan terhadap isu di Laut China Selatan yang meletakkan dasar untuk mempecepat pembahasan COC Framework.89 Juli 2017, Indonesia melakukan pembaharuan peta RI, salah satunya dengan memberi nama baru di perairan sekitar Natuna menjadi Perairan Natuna Utara. 86 Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China. Diakses 25 Maret 2020. 87 Joint Press Briefing on the 14th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM-DOC) Diakses 1 Maret 2020. Lihat pula Nadiah Oryza Shabrina.2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 6 (2). pp. 133-146. 88 89 COC china-selatan ASEAN-China Sepakati Framework Laut China 72 the Selatan
Penamaan Perairan Natuna Utara merupakan bagian dari diplomasi maritim Indonesia untuk memetakan batas batas wilayah di Natuna. Penamaan wilayah baru ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki yurisdiksi kuat atas kepulauan Natuna termasuk Zona Ekonomi Eksklusifnya. Menurut Dr. Arfin Sudirman, secara umum pendekatan diplomatik dengan soft power merupakan langkah yang memiliki dampak dalam menghadapi China di Natuna. Soft power yang diutamakan oleh Indonesia itu sebetulnya bukan ditujukan ke China, tetapi mengikutsertakan beberapa kekuatan di luar wilayah Asia dan ASEAN untuk bisa terlibat di Laut China Selatan.90 Pihak luar seperti Amerika Serikat harus bisa dilibatkan, sehingga mencakup Five Power Defence Arrangement (FDA). Dengan memainkan soft power, Indonesia bisa meyakinkan Amerika Serikat bahwa Laut China Selatan itu harus stabil dan jauh dari konflik. Diplomasi Indonesia secara multilateral dalam menjaga Kepulauan Natuna ini juga ditegaskan oleh Teuku Faizasyah bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara- negara kawasan, melalui forum ASEAN mendorong adanya penyelesaian damai atas setiap klaim-klaim yang dilakukan para claimant states.91 Salah satunya sejak 2002, ASEAN dan RRT telah memiliki Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) beserta Guidelines on the implementation of DOC dan ASEAN Six- point principles. Pembahasan implementasi DOC ini selanjutnya dilakukan dalam Joint-working Group on the implementation of DOC dan Senior-official meeting on the implementation of DOC. Indonesia juga senantiasa memanfaatkan forum internasional untuk menyampaikan concern atas klaim unilateral RRT maupun mendorong tiap pihak yang bersengketa untuk menghormati hukum internasional. Indonesia juga aktif menggunakan forum baik ASEAN maupun PBB untuk mendorong penyelesaian sengketa atau concern secara damai dan untuk meningkatkan kepercayaan di antara tiap negara yang memiliki kepentingan.92 Dalam forum PBB 90 Wawancara Dr. Arfin Sudirman via aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020. 91 Penjelasan dari Jubir Kemlu Ri Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020. 92 Ibid 73
perkembangan terbaru menunjukkan Indonesia mengajukan apa yang disebut sebagai nota edaran tertanggal 26 Mei 2020.93 Nota edaran ini memuat tiga poin sikap Indonesia terkait dengan isu di Laut China Selatan. Pertama, Indonesia bukan negara pengklaim pertikaian kedaulatan di Laut China Selatan. Indonsia telah memainkan peran aktif yang imparsial dalam membangun saling percaya negara pengklaim dan menciptakan atmosfir perdamaian melalui serangkaian workshop mengenai Laut China Selatan sejak 1990. Kedua, Indonesia juga mengikuti dengan seksama perdebatan dalam peta yang merujuk kepada peta "nine-dotted-lines". Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai landasan hukum, cara menggambar dan status dari garis putus-putus itu. Tampaknya garis terputus-putus itu mungkin merupakan zona maritim dari berbagai pertikaian di perairan Laut China Selatan. Mengenai fitur tersebut, Indonesia merujuk kepada posisi Republik Rakyat China dalam kaitan dengan zona maritim pulau sangat kecil dan karang seperti pernyataan berikut: a. Pernyataan Kepala Delegasi Republik Rakyat China Duta Besar Chen Jianghua pada Sidang ke-15 International Seabed Authority (ISBA) di Kingston Jamaika Juni 2009 yang secara khusus menyebutkan bahwa "Klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan batu karang sebabagai basis perhatian prinsip- prinsip penting Konvensi dan seluruh kepentingan masyarakat internasional. " Dia menjelaskan lebih lanjut dengan merujuk pernyatan Duta Besar Arvid Prado di Malta bahwa "jika batas yurisdiksi 200 mil laut dapat ditemukan dalam pemilikan pulau- pulau tidak berpenghuni, sangat kecil atau terpencil, efektivitas administrasi internasional space lautan melampui yurisdiksi nasional akan sangat lemah." b.Pernyataan delegasi China pada pertemuan ke-19 State Parties on the Law of the Sea (SPLOS) 22-26 Juni tahun 2009 di New York, yang menegaskan kembali bahwa "menurut Pasal 121 UNCLOS, batukarang yang tidak berpenghuni manusia 93 Menjaga Hak berdaulat dengan Diplomasi Surat. Kompas 5 Juni 2020. Lihat Pula 74
atau kehidupan ekonomi tidak harus memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen". Pertama, Indonesia bukan negara pengklaim pertikaian kedaulatan di Laut China Selatan. Indonsia telah memainkan peran aktif yang imparsial dalam membangun saling percaya negara pengklaim dan menciptakan atmosfir perdamaian melalui serangkaian workshop mengenai Laut China Selatan sejak 1990. Kedua, Indonesia juga mengikuti dengan seksama perdebatan dalam peta yang merujuk kepada peta "nine-dotted-lines". Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai landasan hukum, cara menggambar dan status dari garis putus-putus itu. Tampaknya garis terputus-putus itu mungkin merupakan zona maritim dari berbagai pertikaian di perairan Laut China Selatan. Mengenai fitur tersebut, Indonesia merujuk kepada posisi Republik Rakyat China dalam kaitan dengan cona maritim pulau sangat kecil dan pulau karang seperti pernyataan berikut: a. Pernyataan Kepala Delegasi Republik Rakyat China Duta Besar Chen Jianghua pada Sidang ke-15 International Seabed Authority (ISBA) di Kingston Jamaika Juni 2009 yang secara khusus menyebutkan bahwa "Klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan batu karang sebabagai basis perhatian prinsip- prinsip penting Konvensi dan seluruh kepentingan masyarakat internasional. " Dia menjelaskan lebih lanjut dengan merujuk pernyatan Duta Besar Arvid Prado di Malta bahwa "jika batas yurisdiksi 200 mil laut dapat ditemukan dalam pemilikan pulau- pulau tidak berpenghuni, sangat kecil atau terpencil, efektivitas administrasi internasional space lautan melampui yurisdiksi nasional akan sangat lemah. b. Pernyataan delegasi China pada pertemuan ke-19 State Parties on the Law of the Sea (SPLOS) 22-26 Juni tahun 2009 di New York, yang menegaskan kembali bahwa "menurut Pasal 121 UNCLOS, batukarang yang tidak berpenghuni manusia atau kehidupan ekonomi tidak harus memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen". 3. Dalam kaitan pernyataan wakil Republik Rakyat China juga relevan terhadap situasi di Laut China Selatan dan jadi tidak hanya benar untuk keadaan fitur yang 75
terpencil dan sangat kecil di Laut China Selatan tidak berhak mendapatkan zona ekonomis eksklusif atau landas kontinen sendiri. Membolehkan pulau karang tidak berpenghuni, batu karang dan pulau karang terisolasi dari daratan dan di tengah laut dalam sebagai poin basis ruang maritim menjadi keprihatinan prinsip-prinsip dasar Konvensi dan mengganggu kepentingan yang sah masyarakat global. 4. Oleh karena apa yang disebut "peta garis terputus-putus" seperti dalam edaran Nomor CML/17/2009 tertanggal 7 Mei 2009, jelas lemah basis hukum internasional dan sama dengan melemahkan UNCLOS 1982. Upaya mengedarkan sikap Indonesia dalam sebuah surat di PBB termasuk dalam langkah untuk meyakinkan China dan Dunia mengenai pentingnya menghormati hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna Utara. 5.6. Diplomasi Maritim Koersif Respons Indonesia dalam menghadapi serangkaian pelanggaran di ZEE adalah dengan melakukan diplomasi koersif. Diplomasi maritim koersif, jelas Christian Le Miere (2014), dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Kalau mengacu kepada pengertian Christian Le Miere, sebenarnya unjuk kekuatan militer itu termasuk kedalam diplomasi persuasif seperti diperlihatkan dalam kasus di Kepulauan Natuna. Namun dalam penelitian ini koersif diterjemahkan sebagai pengerahan perangkat militer termasuk angkatan laut sebagai unjuk kekuatan serta perangkat pemaksa untuk mengusir gangguan dari negara asing terhadap ZEE di Kepulauan Natuna. Indonesia menggunakan instrumen ini untuk mengukuhkan keberadaannya di Kepulauan natuna melalui gelar latihan militer besar besaran pada Oktober 2016 yang dilaksanakan TNI. Latihan militer ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yang terganggu dengan adanya rongrongan dari kapal-kapal nelayan China yang beroperasi di ZEE, yang dibantu kapal pengawal pantai China. 76
77 Gambar 22: Presiden Jokowi di Kapal Perang RI di Natuna Sumber: Antara94 Dalam gambar itu tampak Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang yang berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. KRI Imam Bonjol adalah kapal yang digunakan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) untuk menangkap kapal-kapal China yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna beberapa waktu lalu. Gambar yang ditangkap media massa itu seolah ingin menunjukkan bahwa isu kedaulatan territorial Indonesia tidak akan pernah diremehkan. Bahkan kehadiran militer di Natuna, meskipun disebut oleh Dr Ian Montratama sebagai sebuah kekuatan militer yang asimetris jika dibandingkan negara adidaya seperti China, telah memberikan kesan kesiagaan dan ketegasan Indonesia. Gambar selanjutnya juga menunjukkan bagaimana Presiden Joko Widodo menaruh perhatian penuh kepada isu kedaulatan di Kepulauan Natuna termasuk di ZEE 94Pakar: hadir natuna.Diakses 17 Maret 2020. Indonesia harus secara fisik di ZEE
Indonesia. Sikap tegas terhadap China yang mengklaim bahwa nelayannya menangkap ikan di wilayah tradisionalnya tidak dapat diterima oleh Indonesia sebagai penjelasan yang masuk akal. Pembenaran itu ditanggapi dengan penegasan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan kekuatan militer meskipun secara simbolis di perairan Natuna Utara. Meski diakui kekuatan militer Indonesia tidak sehebat China, termasuk kekuatan maritimnya, gesture Indonesia di dunia internasional ini menunjukkan pentingnya mempertahankan kedaulatan meskipun bukan dalam arti territorial namun ZEE yang diakui oleh UNCLOS. Gambar 23: Presiden di Kapal Perang RI Sumber: gesuri.id (2020)95 Presiden Joko Widodo melakukan penekanan baru dengan merencanakan pangkalan militer di kepulauan Natuna. Latihan perang juga dilakukan di perairan 95 Konflik Natuna, Jokowi: Diplomatik Damai Tapi Tegas. Diakses 1 Maret 2020. 78
Natuna pada Mei 2017. Latihan militer ini mengerahkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat melibatkan 5.899 personel, yang dihadiri Presiden Jokowi, Panglima TNI dan beberapa menteri. Selain itu dilaporkan pula hadir 23 gubernur dari berbagai provinsi. Latihan militer ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yang terganggu dengan adanya rongrongan dari kapal-kapal nelayan China yang beroperasi di ZEE yang dibantu kapal pengawal pantai China. Gambar: Presiden Jokowi Awal 2020 Ke Natuna Sumber: Benarnews96 Mengenai pengerahan kapal perang ini Jokowi menyebutnya sebagai perlawanan terhadap pelanggaran kedaulatan. Kebijakan diplomasi koersif ini kembali ditegaskan Jokowi Maret 2019. Jokowi menegaskan Indonesia melakukan perlawanan terhadap klaim kedaulatan di perbatasan maritim Natuna. Salah satu bentuk perlawanan 96 Sea. Indonesia Takes Diakses 8 Juni 2020. In Letter to UN Chief, Stand on South China 79
dikatakannya adalah dengan membawa kapal perang RI ke Natuna dalam upaya menjaga kedaulatan teritorial. "Saat itu ingat saya bawa kapal perang kita ke Natuna dan saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu," katanya.97 Pengerahan mesin perang ke Kepulauan Natuna ini sesuai dengan pendapat Ken Booth bahwa angkatan laut di seluruh dunia secara universal memiliki 3 (tiga) peran yang dikenal dengan Trinitas Peran Angkatan Laut antara lain:98 1) Peran Militer (Military) yang hakikatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga. 2) Peran Polisionil (Constabulary) yang dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. 3) Peran Diplomasi (Diplomacy) di mana peran ini dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan. Dengan demikian latihan militer 97 Soal Klaim Cina terhadap Natuna, Jokowi: Saya Bawa Kapal Perang. Diakses 25 Maret 2020. 98 Dita Birahayu. 2019. Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui Diplomasi Maritim. Prosiding Seminakel, 2019 - Diakses 25 Maret 2020. 80
81 gabungan yang dilakukan oleh Angkatan Laut memiliki fungsi perangkat militer, polisi dan juga diplomasi. Unjuk kekuatan yang merupakan diplomasi maritim Indonesia terhadap klaim China di ZEE Indonesia masih terus berlanjut. Badan Keamanan Laut atau Bakamla menemukan 30 kapal berlayar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada Jumat, 3 Januari 2020. Keberadaan kapal-kapal tersebut dikawal oleh tiga armada kapal penjaga pantai atau coast guard milik Pemerintah China. "Pada 10 Desember, kami menghadang dan mengusir kapal itu. Terus tanggal 23 kapal itu masuk kembali, kapal coast guard dan beberapa kapal ikan dari China waktu itu," kata Direktur Operasi Laut Bakamla Nursyawal Embun.99 Diplomasi koersif pengerahan kekuatan militer ini, jelas Laode Muhamad Fathun (2020), menunjukkan keberhasilan karena faktanya setidaknya kapal-kapal China mampu dipukul mundur oleh Indonesia. Hal ini juga menjadi diplomasi pertahanan Indonesia untuk menciptakan kepercayaan kepada publik bahwa Indonesia bisa menjaga integritas wilayahnya. Gambar 24: Militer Indonesia Kawal Laut Natuna Utara 99 Diakses 10 Maret 2020. Cina Klaim Natuna, 30 Kapalnya Masih Ada di ZEE Indonesia.
Sumber: bisnis.tempo.co (2020)100 Gambar di atas menunjukkan bagaimana militer Indonesia mengawal perairan di ZEE Laut Natuna Utara. Gambar itu diambil dari KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I yang menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin 30 Desember 2019. KRI Tjiptadi-381 menghalau kapal Coast Guard China untuk menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan di kawasan sekaligus menjaga stabilitas di wilayah perbatasan. Gambar 25: TNI AL mengawasi Kapal China Sumber: 100 Ibid. 101 Diakses 20 Maret 2020. 82
Kapal Indonesia mengawasi Kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal pencari ikan China di ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara membuat hubungan kedua negara kembali menegang. Sikap Indonesia yang keras ditunjukkan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono awal Januari 2020 yang menyatakan operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada lima KRI, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.102 Pasukan yang dipimpin langsung oleh Yudo ini telah bertolak dari Jakarta ke Natuna menggunakan satu pesawat Boeing TNI AU pada tanggal 3 Januari 2019. Operasi siap tempur kali ini krusial karena status perairan Natuna belakangan sudah jadi "perhatian bersama." TNI tidak hanya mengerahkan pengawal militer dari laut Indonesia tetapi juga pengawalan udara di Natuna seperti tampak dalam gambar berikut. Gambar 26: Pengawal Udara Natuna 102 Babak Baru Konflik Indonesia dan Cina di Atas Perairan Natuna. Diakses 24 Maret 2020. 83
84 Sumber: Bersamaan dengan unjuk kekuatan tersebut Indonesia juga melakukan diplomasi persuasif di mana Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Cina untuk Indonesia. Indonesia melayangkan nota protes keras terhadap pemerintah Cina atas pelanggaran ini. Pemerintah Indonesia secara tegas menolak klaim Cina atas perairan Natuna Utara yang mengacu pada Nine Dash-Line atau sembilan garis imajiner itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan berencana meningkatkan kekuatan militer di kawasan tersebut. "Itu nanti ada satu flight pesawat tempur, ada tiga nanti kapal jenis korvet, kemudian ada satu pasukan marinir, Paskhas, satu batalion Angkatan Darat di situ. Marinir nanti lengkap dengan sea rider-nya. Bersenjata semua itu. Kalau ada apa-apa itu nanti dia (masuk)," kata Ryamizard.104 Aksi China melakukan provokasi akhir tahun 2019 disebut oleh Derek Grossman dari Rand Corporation sebagai ujian ke pemerintahan baru Jokowi yang terpilih kedua kalinya.105 Dalam kabinet baru Jokowi Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menhan yang dipandang kritis terhadap China. Selain itu China juga sedang mencoba melihat reaksi pengganti Menteri Susi Pudjiastuti yang mengambil sikap keras terhadap kapal- kapal China di Natuna tahun 2016. Edhy Prabowo disebut bertekad bersikap sama namun belum teruji. Menurut Grossman, Beijing bertaruh bahwa Indonesia tidak akan berani mengganggu hubungan bilateral akibat isu Natuna. Grosman menyebutkan, juru bicara Kemenlu China Geng Shuang mengatakan Indonesia akhirnya akan melihat gambaran besar hubungan bilateral dan stabilitas regional, menyelesaikan secara tepat dengan 103 Diakses 7 April 2020. 104 105 Diakses 10 Maret 2020. Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif.
China serta mendukung kondisi yang kondusif untuk merayakan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Tidak beraninya Indonesia ini karena menurut Grossman, Indonesia menerima sekitar 3,6 milyar investasi pada paruh pertama 2019 dan prakarsa Belt and Road dengan mendanai sejumlah proyek infrastruktur Indonesia serta dana relokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tabel 8: Kekuatan Laut Indonesia Sumber: Rand Menurut Teuku Faizasyah, apa yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan di perairan Indonesia dilakukan oleh sejumlah instansi yang berwenang seperti BAKAMLA, PSDKP, Polair, KPLP yang bertugas di garda depan untuk melakukan penegakkan hukum. Di tingkatan yang lebih besar upaya ini juga didukung oleh TNI AL. Namun dalam prakteknya, penegakkan hukum perlu dilakukan sesuai porsinya untuk menghindari kekeliruan ataupun eskalasi.106 5.7.Bangun Pangkalan Penguatan kehadiran Indonesia di Kepulauan Natuna dilakukan dengan adanya usulan pembangunan pangkalan militer. Komisi I DPR menilai, pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna, Provinsi Kepri, sangat penting sebagai bagian 106 Wawancara Juru Bicara Kemlu Dr. Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020. 85
pembangunan wilayah pertahanan di bagian tengah Indonesia - yang berhadapan langsung dengan beberapa negara, termasuk tentu saja China. "Apalagi pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah (teritorial, red) beberapa negara dan Laut China Selatan," kata Anggota Komisi I DPR, Mahfud Siddiq tanggal 24 Maret 2019.107 Menkopolhukam Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna tersebut. Rencananya dibuat seperti kapal induk, untuk menjadi basis militer yang kuat bagi AL dan AU di sana. Gambar 27: Patroli Kapal di Natuna Sumber: Antara 108 107 Harus ada pangkalan militer di Pulau Natuna, Kepri. Diakses 18 Maret 2020. 108 tumpang-tindih. tumpang-tindih. Diakses 8 Maret 2020. 13 institusi sepakat awasi Laut Natuna Utara untuk cegah 86
Sebelumnya tahun 2016, setelah insiden penangkapan kapal China Maret 2016, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu jengkel dengan kondisi perbatasan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, yang memprihatinkan. Ia berkata, saat berkunjung ke sana, gerbang perbatasan Natuna tidak dijaga aparat keamanan. "Itu pintu masuk (negara). Masuk kompleks perumahan saja dijaga, kok itu enggak dijaga. Sudah berapa lama (seperti itu). Jadi kalau ada maling masuk, lumrah saja karena enggak dijaga," kata Ryamizard di Jakarta.109 Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk, Ryamizard mengatakan telah memberi petunjuk khusus kepada ketiga matra TNI, baik Angkatan Darat, Udara, dan Laut. Gambar 28: Pembangunan TNI di Natuna Sumber: Fernandes Simangunsong (2018)110 Satu kompi Korps Pasukan Khas TNI AU akan ditempatkan di Natuna. Satu kompi terdiri dari 150-200 personel. Selain itu, kekuatan Angkatan Udara di Natuna 109 Menhan Jengkel dengan Kondisi Perbatasan di Natuna. Diakses 8 Maret 2020. 110 Fernandes Simangunsong and Imelda Hutasoit.2018. "A Study of the development of Natuna Regency as a key site on Indonesia's Outer Border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea." Journal of Marine and Island Cultures.Vol 7. No 2. 87
88 akan dilengkapi radar, penangkis udara, drone, dan pesawat tempur. Namun sebelum pesawat tempur dikirim ke Natuna, pangkalan udara di sana akan diperbaiki lebih dulu. "Karena kalau untuk pesawat tempur tidak layak, bisa rusak pesawat itu," kata Ryamizard. Sementara untuk membangun kekuatan Angkatan Laut di Natuna, akan dibangun dermaga untuk kapal patroli yang dilengkapi dengan satu kompi marinir. Penguatan militer ditegaskan pula oleh KSAL, Laksamana Ade Supandi memastikan, di mana prajurit akan ditempatkan di wilayah berdaulat di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pihaknya juga menghadirkan strategi operasi di kawasan tersebut. Apalagi hingga kini, China masih mengklaim adanya traditional fishing line di titik 9-Dashed Line yang berdekatan dengan perairan Natuna. "Itu (9-Dashed Line) sudah dijelaskan Menlu sama Menko Polhukam. Kita hadirkan kapal sebagai strategi naval operation. Pokoknya di wilayah kedaulatan utuh atau di kawasan hak berdaulat di ZEE, TNI AL harus hadir disana," kata Ade di Jakarta.111 Memperkuat militer yang ada menjadi salah satu prioritas. Membangun kekuatan militer merupakan salah satu kebijakan selain latihan gabungan.112 Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pertamina Ian Montratama menyebutkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan pangkalan militer ini telah mendorong adanya satuan militer integratif di Natuna sehingga terdapat pangkalan besar dengan skadron yang sifatnya permanen. Awal tahun 2016, Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya menggungkapkan bahwa DPR telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 450 miliar untuk memperkuat pangkalan militer TNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Laut China Selatan.113 TNI dinilai tidak saja harus memiliki pangkalan militer yang memadai di Pulau Natuna, 111TNI natuna. Diakses 9 Maret 2020. 112 Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna hadang Diakses Maret 2020. 113 Tegaskan Kedaulatan, Diakses 6 Maret 2020. AL Perketat Pengawalan Natuna. Wilayah Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna.
tetapi juga personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. "Natuna itu adalah wilayah yang paling jauh dan paling terluar sehingga misalkan terjadi apa-apa itu memakan waktu. Jadi dalam rangka penguatan wilayah itu sendiri apabila terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, disitu dibutuhkan penguatan-penguatan misalkan penambahan prajurit, pembuatan fasilitas dan infrastruktur seperti pangkalan dan sebagainya. Jadi muaranya lebih pada penguatan diri dari kejadian yang tidak kita inginkan," kata Tantowi Yahya. Selain pembangunan pangkalan militer, Indonesia juga memperpanjang landas pacu Lanud Ranai untuk didarati pesawat tempur, membangun dermaga yang dapat disinggahi sejumlah kapal perang. TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan patroli di Natuna dan menambah radar untuk memantau wilayah.114 Letak Pulau Natuna yang sangat strategis di dekat kawasan Laut Cina Selatan dan sumber daya alam yang luar biasa, menjadikan kawasan ini diperebutkan banyak negara. Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan China merupakan beberapa negara yang mengklaim kepemilikan kawasan itu. Gambar 29: Peta pangkalan militer Indonesia Sumber: Pengerahan hard power dalam menghadapi isu perbatasan maritim Natuna tidak direkomendasikan dalam menghadapi China karena kalkulasi perimbangan kekuatan 114 Diakses 28 Maret 2020. 89
Indonesia yang kalah jauh.115 Unjuk kekuatan militer itu disebut Dr Ian Montratama sebagai pesan kepada China bahwa Indonesia menanggapi serius isu perbatasan Natuna. Pesan lainya, jika Indonesia ini memiliki sikap tegas di perbatasan maritim, maka negara lain yang sependapat dengan Indonesia juga bisa terlibat di dalamnya. Inilah hal yang perlu dimainkan Indonesia dalam menghadapi isu perbatasan maritim di Natuna Utara. Senada dengan Dr Ian Montratama, Dr. Arfin Sudirman dari Fisip Unpad bahkan menegaskan perlunya dimensi diplomasi soft power bersamaan dengan hard power.116 Penggunaan soft power antara lain penguatan fungsi territorial militer di Natuna yang juga mencakup hubungan kemasyarakatan. Sedangkan hard power fungsinya lebih untuk kekuatan penggetar (deterence) dalam rangka berjaga-jaga. Namun demikian penggunaan hard power di wilayah ZEE Indonesia sifatnya terbatas karena perairan Natura Utara bukan bagian dari territorial namun bagian dari wilayah di mana Indonesia memiliki hak berdaulat berdasarkan UNCLOS 1982. Menurut Dr. Arfin Sudirman, pengerahan hard power Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Dengan perhitungan matematika sederhana, menghadapkan Indonesia dengan China tidak mungkin sebanding bahkan jika seluruh negara ASEAN digabungkan. Indonesia dalam hal ini dapat menyertakan negara lain dalam berhadapan dengan China tetapi terutama dengan kekuatan soft power berupa diplomasi. Diplomasi koersif ingin menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia tegas dalam isu Natuna ini. Aspek positifnya bagi TNI adalah sejak 2016 ada penambahan anggaran pertahanan. Kenaikan anggaran pertahanan ini mendapat dukungan dari DPR untuk rencana strategis 2020-2024. Akan tetapi pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah Indonesia mengalihkan perhatiannya terhadap bahaya pandemi. Yang masih menjadi pertanyaan, apakah pendekatan koersif dengan hard power tepat dalam menangani isu di ZEE Natuna ini? Laode Muhamad Fathun dari UPN 115 Wawancara Dr Ian Montratama dari Hubungan Internasional Universitas Pertamina 22 April 2020. 116 Wawancara Dr Arfin Sudirman, Fisip Unpad, melalui aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020. 90
91 Veteran Jakarta menjelaskan, pendekatan soft power justru merupakan pilihan yang lebih tepat. Alasannya, a) konstitusional, b) militer c) ekonomi dan d) emosional. Mengapa pendekatan soft power? Karena Indonesia adalah negara middle power walau tidak menutup kemungkinan kedepan bisa menjadi high power. Negara super power saja akan sangat sulit untuk mempertimbangkan perang dan konflik di era globalisasi ini. Laode menambahkan, penggunaan hard power bisa merugikan ekonomi, personil dan persahabatan, dan akhirnya bisa memperkeruh hubungan internasional. Pendekatan soft power juga lebih relevan karena sesuai amanat konstitusi. Apalagi jika melihat pertimbangan kemampuan militer Indonesia sangat jauh dari Tiongkok, sehingga mustahil bagi Indonesia untuk menang. Selain itu wilayah Natuna bukan wilayah perang yang diatur dalam konvensi sehingga tidak ada benar jika menggunakan pendekatan militer. Selanjutnya Laode menambahkan, pendekatan militer hanya didasarkan pertimbangan emosional, bukan rasional sehingga kalkulasinya tidak matang. Di lain sisi, Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan China walaupun sempat berkonflik di era Orde Baru. Dengan pengalaman masa lalu itulah pendekatan melalui diplomasi lebih relevan buat Indonesia. Perlu ditekankan bahwa diplomasi dengan China dalam rangka menjaga kedaulatan Natuna harus melalui multi jalur dan dikirim para diplomat yang memiliki pengalaman dan kedekatan kultural dengan China sehingga pendekatan tersebut sungguh mampu meredam konflik kedua negara. 5.8. Menjaga Kedaulatan Natuna Dari uraian di atas, Indonesia melakukan tiga dimensi diplomasi maritim sekaligus, yakni kooperatif, persuasif dan koersif. Pendekatan secara simultan ini menunjukkan adanya pertimbangan luas dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan di perbatasan maritim Natuna, lebih tepatnya di ZEE Indonesia yang terbentang 200 mil laut dari pantai Natuna ke arah Latu Natuna Utara.
Diplomasi koersif ditunjukkan dengan pernyataan mengenai wilayah kedaulatan yang tidak dapat ditawar lagi, mulai dari presiden sampai dengan para pejabat militer. Unjuk kekuatan militer dengan latihan gabungan di Kepulauan Natuna menandakan pendekatan hard power terhadap isu Natuna dari Indonesia. Meskipun kekuatan militer Indonesia tida bisa dibandingkan kekuatan militer China, namun reaksi Indonesia yang tegas dengan memperlihatkan kekuatan militer dapat mengirimkan pesan kepada China agar memikirkan ulang dukungannya kepada nelayan yang mencari ikan di ZEE Indonesia dengan alasan sebagai wilayah tradisional nelayan China. Klaim China itu bisa disebut mengada-ada karena jarak dari daratan China ke perairan laut Natuna Utara mencapai ratusan mil laut. Oleh sebab itu, selain menggunakan dalih tempat mencari ikan tradisional China juga menggunakan peta nine-dash line tahun 2009 sebagai dasar klaim China untuk membela beroperasinya nelayan China di Natuna. Selain pendekatan keras berupa unjuk kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan di Natuna, Indonesia juga menempuh pendekatan persuasif dengan pendekatan bilateral dan multilateral. Dari pendekatan persuasif, Indonesia mengerahkan jalur-jalur diplomatik bilateral maupun multilateral. Di tingkat bilateral Indonesia mengajukan protes langsung ke pemerintah China atas pelanggaran yang dilakukan nelayan diwilayah ZEE. Di tingkat multilateral Indonesia menggunakan forum seperti ASEAN untuk menegakkan kode perilaku di Laut China Selatan agar klaim nine-dash line tidak diselesaikan melalui jalur militer. Sedangkan pendekatan kooperatif digunakan untuk menjaga hubungan yang lebih luas antara kedua negara. Indonesia masih ingin memanfaatkan dana investasi China di Indonesia yang jumlahnya milyaran dollar untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia masih menganggap masih perlu bekerja sama dengan China di bidang ekonomi meksipun terdapat masalah penangkapan ikan secara illegal nelayan China di ZEE Natuna. Pengerahan diplomasi maritim ini telah ikut menjaga stabilitas kawasan di sekitar Kepulauan Natuna dari gangguan eksternal termasuk para nelayan asing diantaranya 92
dari China yang beroperasi secara illegal di kawasan ZEE Indonesia dan bahkan masuk wilayah perairan Indonesia. Menurut Dr. Arfin Sudirman, dalam menjaga hak berdaulat ZEE Indonesia, peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru perlu ditingkatkan.117 Kehadiran armada laut di Kepulauan Natuna kurang memadai untuk menjaga hak berdaulat di ZEE Natuna dan kedulatan territorial Indonesia. Kekuatan Bakamla dengan demikian perlu ditingkatkan sehingga mampu mengawal para nelayan Indonesia 200 mil laut dari garis pantai. Dengan dua per tiga dari wilayah Indonesia terdiri atas laut, Bakamla diperkirakan hanya mampu memenuhi pengawalan kurang dari setengahnya untuk menjaga ZEE Indonesia. Berbeda dengan dengan yang dimiliki oleh China, negara itu memiliki senjata yang canggih, dan telah memodifikasi kapal-kapal perangnya yang menjadi coast guard. Mereka mengawal nelayan-nelayannya untuk memancing atau mengambil ikan seperti terjadi di Natuna. Dalam konteks perlindungan kedaultan maritim inilah, seperti dijelaskan Laode Muhamad Fathun, apa yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya adalah bentuk kelanjutan dari pendahulunya yaitu Soekarno dengan Negara Baharinya. Negara Bahari saat ini dimaknai sebagai negara maritim yang membutuhkan pelaksanaan diplomasi maritim sebagai bentuk implementasi politik luar negeri Indonesia.118 Menurut Laode, implementasi Indonesia sebagai nagara maritim dimaknai Jokowi dengan membentuk Poros Maritim Dunia (PMD) dengan diplomasi sebagai salah satu prinsipnya. Kebijakan turunannya, yakni Nawacita dan Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan upaya mencapai kepentingan nasional Indonesia. Artikulasi diplomasi ini kemudian disebut oleh Kementerian Luar Negeri RI sebagai diplomasi maritim yang memiliki tiga domain yaitu sovereignty, security dan prosperity. 117 Wawancara Dr Arfin Sudirman, Fisip Unpad, melalui aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020. 118 Wawancara Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta 20 April 2020. 93
BAB VI PENUTUP 6.1. Simpulan Dalam menghadapi isu perbatasan maritim di Kepulauan Natuna, terutama saat berhubungan dengan negara tetangga seperti China, Indonesia melakukan diplomasi maritim untuk menegaskan kedaulatannya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan UNCLOS 1982. Namun China menyebut operasi nelayan di wilayah yang disebut ZEE Indonesia sebagai wilayah tradisional nelayan China sehingga saat melakukan pencarian ikan, Coast Goard China terkesan mengawal mereka. Maka berdasarkan penanganan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna, yang kemudian disebut Laut Natua Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, diplomasi maritim kooperatif digunakan Indonesia dalam menangani kasus perbatasan maritim dengan China di Kepulauan Natuna. Kebijakan melakukan diplomasi kooperatif diplomatik dilakukan untuk mengingatkan China tentang telah terjadinya pelanggaran di ZEE Indonesia di Natuna Utara di mana para nelayan China secara ilegal menangkap ikan di sana. Indonesia bersifat kooperatif mengingat China merupakan investor besar di Indonesia dan kebijakan yang keras dapat mengganggu hubungan ekonomi dan politik yang lebih luas. China juga menyatakan, meski terkesan mendua, bahwa tidak ada perselisihan perbatasan dengan Indonesia di Natuna. Namun demikian China menyebutkan penangkapan ikan oleh nelayan di ZEE Indonesia karena wilayah itu dikenal sebagai zona nelayan tradisional meskipun posisinya sebenarnya sangat jauh dari garis pantai China daratan. Salah satu pemikiran yang muncul dalam diplomasi kooperatif ini adalah membangun kerjasama di wilayah perairan ZEE Indonesia dalam masalah pemanfaatan sumber daya maritim dengan China sehingga penangkapan ikan bisa dikelola untuk manfaat bersama yang saling menguntungkan. Namun gagasan kerjasama ini masih belum dijajagi karena Indonesia tampaknya belum menyiapkan sumber daya untuk mengelola ZEE di Laut Natuna Utara. 94
Kedua, Indonesia juga menggunakan perangkat diplomasi maritim persuasif untuk menegaskan kedaulatannya di ZEE Kepulauan Natuna. Salah satu penegasan diplomasi ini adalah mengubah nama perairan di utara Kepulauan Natuna yang masuk dalam ZEE Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama itu sekaligus meneguhkan kehadiran Indonesia setidaknya dalam peta resmi negara bahwa wilayah itu merupakan daerah hak berdaulat Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 yang juga ditandatangani China. Meskipun demikian, penamaan baru itu mendapat kritik dari China sebagai sesuatu yang tidak memiliki standar internasional. Ketiga, secara simultan Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi maritim koersif sebagai cara untuk menjaga kedaulatan di ZEE Kepulauan Natuna yang diketahui digunakan nelayan China untuk menangkap ikan secara ilegal. Jenis diplomasi ini, seperti halnya gunboat diplomacy, merupakan pengerahan perangkat militer untuk mencapai tujuan diplomasi, yakni takut, tunduk dan menyerah. Diplomasi koersif antara lain merupakan unjuk kekuatan militer berupa latihan militer atau seperti diteguhkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa hak berdaulat Indonesia di ZEE merupakan sesuatu yang sungguh diperhatikan. Keempat, kedaulatan Indonesia di wilayah maritim khususnya di ZEE Kepulauan Natuna sejauh ini dapat dijaga antara lain dengan perangkat diplomasi maritime serta berbagai aparatur pemerintah mulai dari kementerian pertahanan sampai dengan Bakamla. Namun karena China masih belum menerima prinsip dasar UNCLOS maka hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna masih harus diperjuangkan baik secara bilateral maupun multilateral. Indonesia juga dapat membuka peluang kerjasama di ZEE Indonesia dengan Negara-negara tetangga termasuk dengan China dalam memanfaatkan sumber daya hayati dan sumber daya alam. 6.2. Saran-Saran Pertama, pemerintah Indonesia perlu menegaskan kehadirannya secara fisik di kawasan Laut Natuna Utara yang menjadi bagian dari ZEE Indonesia. Kehadiran fisik ini dapat dilakukan dengan keberadaan patrol Angkatan Laut atau dengan Bakamla. 95
Selain itu kehadiran fisik juga dilakukan dengan mengelola kawasan perairan Natuna mulai dari penangkapan ikan sampai dengan pariwisata. Berbagai kementerian dapat dilibatkan juga pengusaha swasta diajak dalam melakukan penangkapan ikan di Natuna Utara dengan mendukung nelayan lokal atau investasi di bidang eksplorasi sumber daya alam dalam jangka panjang. Kedua, Kementerian Pertahanan perlu hadir secara terus menerus melalui patroli atau pengembangan pangkalan di Kepulauan Natuna. Kehadiran secara fisik aparat keamanan perlu dilakukan secara regular dan terus menerus sehingga dunia dapat mengetahui bahwa hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna dijaga dan ditegakkan. Ketiga, kerjasama bilateral dan multilateral perlu dibuka oleh pemerintah sehingga tidak fokus kepada konflik dan perbedaan pandangan mengenai perbatasan maritime dan ZEE. Kerjasama itu antara lain dalam penangkapan ikan serta eksplorasi sumber daya alam serta keamanan lalu lintas maritime di kawasan ZEE Indonesia dan perairan internasional. 96
Daftar Pustaka Buku Arsana, I Made Andi and Clive Schofield. (2013). Indonesia's "Invisible" Border with China. New York: M.E. Sharpe. Boeije, Hennie. (2010). Analysis in Qualitative Research. Los Angeles: Sage. Burchill. Scott. 2005.The National Interest in International Relations Theory. New York: Palgrave Macmillan Buzan, Barry. 1991. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Harrow: Longman. Connelly, Aaron L. (2016). Indonesia in the South China Sea: Going it alone. Sydney: Lowly Institute. Couloumbis, Theodore A., James H Wolfe. 1990. Introduction to International Relations: Power and Justice. Englewood Cliffs: Prentice Hall Creswell, John W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Aproaches. Los Angeles: Sage. Frankel, Joseph. National Interest. 1970. London: Palgrave Macmillan Fravel, Taylor. 2016. "U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995". Dalam Power Politics in Asia's Contested Waters : Territorial Disputes in the South China Sea. New York: Springer. Gindarsah, Iis. 2016. Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea. Holsti, K.J.1992. International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice Hal Lamont, Christopher. 2014. Research Methods in International Relations. London: Sage. Le Mière, Christian. 2014. Maritime Diplomacy in the 21st Ventury: Drivers and Challenger. London: Routledge. 97
Morin, Jean-Frederic and Jonathan Paquin. 2018. Foreign Policy Analysis: A Toolbox. New York: Palgrave Macmillan. Nordquist, Myron H. and John Norton Moore. 2012. Maritime Border diplomacy. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. Rosenau, James N. 1971. The Scientific Study of Foreign Policy. New York: The Free Press. Rosenau, James N., Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd. 1971. World Politics: An Introduction. New York: The Free Press. Suryadinata, Leo. 2016. Did the Natuna Incident Shake Indonesia-China Relations? ISEAS: Perspective. Issues 2016. No 19. Suryadinata, Leo and Mustafa Izzuddin. 2017. The Natunas: Territorial Integrityin the Forefront of Indonesia-China Relations. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute. Suryadinata, Leo and Mustafa Izzuddin. 2017. "The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations". Trend in Southeast Asia. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute. Weatherbee, Donald E.2016. "Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea". Perspective Issue No 18. Singapore: ISEAS. Yani, Yanyan Mochamad , Ian Montratama, Emil Mahyudin. 2017. Pengantar Studi Keamanan. Malang: Intrans Publishing. Jurnal Aplianta, Derry.2015. Indonesia's Response in the South China Sea Disputes: A Comparative Analysis of the Soeharto and the Post-Soeharto Era. Journal of ASEAN Studies, Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 1-21 Birahayu, Dita. 2019. "Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui - Diplomasi Maritim". Prosiding Seminakel, 2019 Connelly, Aaron L. 2016. Indonesia in the South China Sea: Going it Alone. Sydney: Lowly Institute. 98
Feldt, Lutz, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. 2013. Maritim Security - Perspectives for a Comprehensive Approach. Berlin: Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW. Fauzan, Kamarulnizam Abdullah, Mohammad Zaki Ahmad. "Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing". AEGIS | Vol. 3 No. 2, Mar-Sep 2019. Gindarsah, Iis. 2018. "Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea". Dalam Maintaining Maritime Order in the Asia Pacific. Tokyo: The National Institute for Defence Studies. Nuechterlein, Donald. E. 1976. "National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making". British Journal of International Studies. 246-266. Palma, Mary Ann E. 2009. Legal and Political Responses to Maritim Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore. Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Papier No. 31. Perez, Aida M. 2015. "Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick"" .Open Access Dissertations. 1557. University of Miami. Rijal, Najamuddin Khairur. 2018." Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia". Global & Strategis, Th. 13, No. 1. Riska. Ela. 2017. "Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna". Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2. Sinaga, Obsatar & Verdinand Robertua. 2018." Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power." Global & Strategis, Th. 11, No. 2. Shabrina, Nadiah Oryza.2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine- Dash Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 6 (2). pp. 133-146. Simangunsong, Fernandes and Imelda Hutasoit.2018. "A Study of the development of Natuna Regency as a key site on Indonesia's Outer Border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea." Journal of Marine and Island Cultures.Vol 7. No 2. Dokumen 99
Kemlu RI. 2016. Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian luar Negeri Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Kebijakan Kelautan Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Sumber Online Indonesia Protes China Terkait Pelanggaran ZEE di Natuna. zee-12302019161448.html. Cina Klaim Laut Natuna, Menhub Akan Tambah Kapal Ikan dan Patroli. Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna. Menjaga Kedaulatan kedaulatan-natuna. Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China. 50999466. Joint Press Briefing on the 14th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM-DOC) framework ASEAN-China Sepakati COC Framework Laut China Selatan Menjaga Hak berdaulat dengan Diplomasi Surat. Kompas 5 Juni 2020. 100
_mys_vnm_e.pdf Pakar: Indonesia harus hadir secara fisik di ZEE Konflik Natuna, Jokowi: Diplomatik Damai Tapi Tegas. tapi-tegas-b1YFrZpUL. In Letter to UN Chief, Indonesia Takes Stand on South China Sea. 05282020172147.html. Soal Klaim Cina terhadap Natuna, Jokowi: Saya Bawa Kapal Perang. perang-dj8B. Diakses Cina Klaim Natuna, 30 Kapalnya Masih Ada di ZEE Indonesia. ada-di-zee-indonesia. Diakses 7 April 2020. Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif. atuna_cina_indonesia. maritime.html. Harus ada pangkalan militer di Pulau Natuna, Kepri. natuna-kepri.html. 13 institusi sepakat awasi Laut Natuna Utara untuk cegah tumpang-tindih. 101
Menhan Kondisi natuna/. Jengkel dengan Perbatasan di TNI AL Perketat Pengawalan Wilayah pengawalan-wilayah-natuna. Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna natuna-hadang-china.html. Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna. Diakses 6 Maret 2020. 102 Natuna. Natuna. hadang
LAMPIRAN Biodata Ketua Peneliti Identitas Diri 1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Asep Setiawan MA 2 Jabatan Fungsional Lektor 3 Jabatan Struktural
4 NIDN 0316126303 5 Tempat dan Tanggal Lahir Tasikmalaya, 16 Desember 1963 6 Alamat Rumah Taman Puri Bintaro PB 39/11 Bintaro Jaya Sektor 9, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 7 Nomor Telepon/Faks/HP 08567980840 8 Alamat Kantor Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat 9 Nomor Telepon/Faks 021-7445658 / 021-74709730 10 Alamat e-mail asep.setiawan@umj.ac.id 11 Lulusan yang telah dihasilkan S1= 15 orang S2= ....orang S3=.....orang 12 Matakuliah yang diampu 1. Teori dan Praktik Diplomasi 2. Bahasa Inggris Diplomasi 3. Pengantar Hubungan Internasional 4. Teori Teori Hubungan Internasional 5. Analisis Politik Luar Negeri 6. Hubungan Internasional di Asia Tenggara 7. Jurnalisme Politik 8. Hubungan Internasional di Asia Tenggara dan Asia Timur 9. Komunikasi Politik 103
Riwayat Pendidikan Nama Perguruan Universitas Padjadjaran Universitas Tinggi Birmingham Inggris Bidang Ilmu Hubungan Internasional Hubungan Internasional Tahun Masuk - 1983-1988 1993-1994 Lulus Judul Peranan Prinsip Indonesia's Decision Skripsi/Thesis Lingkaran Konsentris for Normalisation Pada Formulasi Politik With China in 1990 Luar Negeri Indonesia di Asia Tenggara Nama Drs Sumpena Dr David Armstrong Pembimbing Prawirasaputra Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir No Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber 1 2015/2016 Peran Relawan dalam Pemenangan FISIP UMJ Jokowi-JK di Pilpres 2014 2 2016 Strategi Maritim dalam Politik Luar FISIP UMJ Negeri Presiden Jokowi 104 Universitas Padjadjaran Hubungan Internasional 2015- 2019 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB 2007- 2008 Prof. Dr. Obsatar Sinaga Prof. Dr. Yanyan M. Yani Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata Jumlah (Rp) 4.000.000 4.000.000
105 3 2017 Model Politik Luar Negeri Indonesia Kemenriset 70.000.000 Berbasis Kerakyatan dalam Mendukung Dikti Pelaksanaan Diplomasi yang Bermartabat Tahun ke-1 4 2018 Model Politik Luar Negeri Indonesia Kemenriset 70.000.000 Berbasis Kerakyatan dalam Mendukung Dikti Pelaksanaan Diplomasi yang Bermartabat Tahun ke-2 5 2019 Peran Diplomasi Kemanusiaan FISIP UMJ 4.000.000 Indonesia terhadap masalah Rohingya di Myanmar Pengalaman Sebagai Staf Peneliti dalam Lima Tahun Terakhir No Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber Jumlah (Rp) 1 2015-2016 Aktualisasi Potensi Ormas Dalam Kemenristek 70.000.000 Peningkatan Fungsi Kontrol Tindak Korupsi Dikti di Kota Tangerang Selatan 2 3 Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir No Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber Jumlah (Rp) 1
106 Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 1 Peran Ideologi Parpol dalam Volume 26. Nomor 1. Jurnal Ilmu Ilmu Pemilu Legislatif 2014 Jakarta 2015. Sosial Kajian 2 3 Reformasi Birokrasi di Kementerian Luar Negeri Merespons Tuntutan Domestik dan Internasional Perspektif English School terhadap Perkembangan ASEAN Volume. 13. Nomor 1. Januari 2015 Volume 27. Nomor 2. Juli Swatantra Jurnal Ilmu Ilmu Tahun 2016 Sosial Kajian 4 4 Peran Relawan dalam Pemenangan Pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan Volume 28. Nomor 1. Januari 2017 Volume. III. No 1. Mei 2017 Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Kajian Jurnal Keamanan Nasional 5 Kebijakan Pencegahan Gerakan ISIS di Indonesia: Pendekatan System Dinamics Vol.1 No.1 Januari- Juni 2018. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Mandala 6 7 Peran Media Massa dalam Politik Luar Negeri: Kasus di Indonesia Role of Indonesian Humanitarian Diplomacy toward Rohingya Crisis in Myanmar Vol.1 No.1 Januari- Juni 2019. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Mandala Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences, ICSS 2019, 5-6 November 2019, Jakarta, Indonesia Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir
No 1 3 4 5 No 107 Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat Ilmiah/Seminar Talking ASEAN Dialog: ASEAN Members 26 Agustus 2015, Challenges of Raising ASEAN Diversity Need Habibie Center Jakarta Awarness: Multi-sector Dynamic Policies Perspectives Roundtable Discussion: Metro TV dalam 1 Desember 2015, Strategi Indonesia sebagai Liputan Lemhanas, Jakarta Driving Force Guna Penenggelaman Pengimplementasian ASEAN Kapal Ecoomic Community dalam rangka Ketahanan Nasional International Conference on 1-2 November 2017 FISIP UMJ Jakarta Social Sciences (ICSC): "Social Science and Development: Toward Community Environmental and Sustainable Development" Second International 5-6 November 2019 FISIP UMJ Jakarta Conference on Social Sciences (ICSC): "Social Science and Development: Toward Community Environmental and Sustainable Development" Pengalaman penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir Judul Buku Tahun Jumlah penerbit Halaman
1 2 3 4 No 1 2 3 4 108 Politik Luar Negeri 2017 100 UMJ Press HAKI Indonesia Berorientasi Kerakyatan bersama Endang Sulastri Pengantar Studi Politik 2017 135 UMJ Press Luar Negeri (bersama Dr ISBN 978-602-6301- Endang Sulastri) 16-9 Dinamika Timur Tengah 2018 100 Leutikaprio Yogyakarta Politik Luar Negeri 2018 245 ISBN : 978-602-371- 532-9 UMJ Press Indonesia: Aktor dan ISBN 978-602-0798- Struktur (Bersama 03-5. Endang Sulastri dan Sumarno) Penulisan Artikel Populer dalam Lima Tahun Terakhir Judul Waktu Media Saatnya Revolusi Mental di Dunia 11 Januari 2015 Media Indonesia Penerbangan Menunggu Angin Perubahan Baru 9 September 2015 Media Indonesia di Malaysia Bandul Politik di Tangan Jokowi 18 Oktober 2015 Media Indonesia Bermodal Stabilitas, Jokowi Bisa 20 Oktober 2015 Media Indonesia Gerakkan Ekonomi
Pengalaman Workshop dan Pelatihan No Nama Kegiatan Waktu Tempat 1 Workshop of Publication in 2 November 2017 FISIP UMJ International Journal Pengalaman sebagai Peserta Diskusi/Pertemuan Ilmiah Lima Tahun Terakhir No Nama Kegiatan Waktu Tempat 1 Diskusi Kebebasan 4 Agustus 2015 Dewan Pers Berpendapat dan Kebebasan Jakarta Berekspresi Terancam 2 FGD Komisi Penyiaran 6 September Komisi Indonesia 2017 Penyiaran Indonesia Jakarta 3 Conference on Indonesian 21 Oktober Kasablanka, Foreign Policy (CIFP) 2017 Jakarta 4 International Conference on 1-2 November FISIP UMJ Social Sciences (ICSC): 2017 Jakarta "Social Science and Development: Toward Community Environmental and Sustainable Development" 5 Second International 5-6 November FISIP UMJ Conference on Social 2019 Jakarta Sciences (ICSC): "Social Science and Development: Toward Community Environmental and Sustainable Development" 109
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam CV ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan hibah penelitian berjudul Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019 Jakarta, Februari 2020 Asep Setiawan 110
Biodata Anggota Peneliti 111
112
113
114
Brief Paper Kementerian Luar Negeri RI 115
116
118
121
PANDUAN PERTANYAAN DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA 2014-2019 PANDUAN PERTANYAAN PENGAMBIL KEBIJAKAN LUAR NEGERI KEMLU RI 1. Indonesia selama 2014-2019 melakukan diplomasi terhadap isu perbatasan maritim di Kepulauan Natuna. Apa saja kebijakan Indonesia tersebut ? 2. Faktor-faktor apa yang menentukan diplomasi di Kepulauan Natuna dapat berhasil? 3. Apakah bisa dijelaskan hasil-hasil dari diplomasi di bidang maritim selama kurun lima tahun ini dalam menjaga kedaulatan di Kepulaua Natuna ? 4. Bagaimana kebijakan Indonesia terhadap China yang menggunakan peta Laut China Selatan berbasiskan nine-dash line yang menjadikan wilayah kedaulatannya diklaim tumpang tindih dengan ZEE Kepulauan Natuna? 5. Diplomasi maritim seperti apa yang dilakukan secara multilateral di Asia Tenggara khususnya berangkat dari kasus di Kepulauan Natuna? 122
DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA 2014-2019 PANDUAN PERTANYAAN AKADEMISI DAN PAKAR 1. Bagaimana Anda melihat diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna yang juga diklaim China selama era pemerintahan Joko Widodo 2014-2019? 2. Apakah diplomasi maritim Indonesia terhadap wilayah perairan ZEE Kepulauan Natuna harus dengan soft power atau hard power? 3. Menurut Anda apa hasil diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan di wilayah maritim Kepulauan Natuna ? 4. Bagaimana sebaiknya kebijakan Indonesia terhadap China yang menggunakan peta Laut China Selatan berbasiskan nine-dash line? 5. Apakah diplomasi maritim Indonesia untuk menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna hanya cukup dengan menghadapi China saja ? 123