BAHAN AJAR BAB 8 POKOK BAHASAN PENGELOLAAN HAMA TERPADU (PHT) DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang (1) unsur-unsur dasar dan komponen PHT: pengendalian mekanik, fisik, dan cara bercocok tanam, (2) kebijakan perlindungan serta kelembagaan perlindungan di Indonesia PENYAJIAN Materi Kuliah: A. PHT Kita mengetahui bahwa menurut UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pasal 20 "Perlindungan Tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu" atau Sistem PHT. Dinyatakan juga bahwa sistem PHT adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam sistem ini penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir. Dari definisi menurut UU 12/1992 ini jelas dapat dimengerti bahwa ciri yang dimaksud dengan sistem PHT adalah: 1. Penerapan PHT harus dilakukan secara bersistem, terpadu, terkoordinasikan yang memadukan berbagai komponen dan pihak baik dari segi teknis, sumber daya manusia, sumber dana maupun kelembagaan. Kita ketahui sistem adalah suatu kesatuan yang terjadi karena interaksi antara berbagai komponen sistem menuju ke suatu tujuan yang sama. 2. Teknik-teknik pengendalian merupakan komponen-komponen PHT dari segi teknologi yang dipadukan sedemikian rupa sehingga sasaran produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak atau membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 3. Dalam memadukan berbagai teknik pengendalian hama tersebut penggunaan pestisida kimia sintetik merupakan alternatif teknik-teknik pengendalian hama lainnya tidak mampu menurunkan populasi hama yang sudah melampaui Ambang Ekonomi/Ambang Kendali/Ambang Tindakan. terakhir, setelah 4. Tujuan atau sasaran PHT adalah: a. Mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama di bawah AE/AK/AT b. Meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian c. Mengurangi atau membatasi penggunaan pestisida kimia d. Meningkatkan penghasilan, keuntungan usaha tani, dan kesejahteraan petani atau produsen pertanian e. Memanfaatkan, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 1
5. Meskipun UU menyatakan bahwa pestisida kimia merupakan alternatiff terakhir, tetapi hal ini tidak berarti bahwa PHT anti pestisida kimia tetapi pestisida kimia hanya digunakan BILA PERLU sehingga diharapkan sedikit saja. Karena itu dalam sistem PHT pengendalian kimiawi tetap dimasukkan sebagai salah satu komponen PHT. Unsur Dasar dan Komponen PHT Sistem PHT dan pengendalian OPT pada khususnya dikatakan oleh UU 12/1992 "BERSIFAT DINAMIS", artinya sistem PHT diterapkan tidak dalam bentuk paket teknologi, yang seragam berlaku untuk seluruh keadaan, tempat dan kondisi ekosistem, tetapi harus dalam bentuk yang lentur, dinamis dan khas lokasi atau khas ekosistem lokal. Agar sistem PHT dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lokal, maka penerapan dan pengembangan PHT harus didukung oleh informasi dan pengetahuan yang oleh Watson et al. (1975) dikelompokkan dalam Unsur Dasar dan Komponen PHT. A. Unsur Dasar: 1. Pengendalian alami 2. Pengambilan sampel 3. Aras Ekonomi 4. Ekologi dan Biologi Unsur-unsur dasar merupakan pengetahuan dasar tentang biologi, ekologi, dinamika populasi hama dan musuh alami, teknik sampling dan pengamatan serta ekonomi kerusakan oleh hama dan pengendalian hama. Pengetahuan tentang unsur- unsur dasar ini telah kita bahas dan pelajari pada kuliah-kuliah minggu yang lalu. B. Komponen PHT merupakan berbagai teknik pengendalian hama yang kita kenal termasuk pengendalian kimiawi dengan pestisida kimia. Komponen PHT terdiri dari: 1. Pengendalian Fisik 2. Pengendalian Mekanik 3. Pengendalian Cara bercocok tanaman atau kultur teknis 4. Pengendalian Varietas tahan 5. Pengendalian Hayati 6. Pengendalian dengan Peraturan/Regulasi/Karantina 7. Pengendalian Kimiawi Untuk menunjukkan kaitan erat antar unsur-unsur dasar dan komponen- komponen PHT Watson et al. menggambarkan sistem PHT sebagai suatu rumah dimana pilar-pilar adalah unsur-unsur dasar dan atap-atapnya adalah komponen-komponen PHT (Gambar 1). Agar perpaduan antar komponen PHT dapat berjalan secara kompatibel dan optimal perlu dilandasi oleh pengetahuan tentang unsur-unsur dasar PHT termasuk sifat biologi dan ekologi hama dan musuh alaminya. Berdasarkan pada pendekatan dan cara berpikir tersebut, pada kuliah berikut ini akan kita bahas secara garis besar beberapa komponen PHT serta bagaimana setiap komponen PHT dapat dipadukan dengan komponen-komponen PHT lainnya. Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 2
1. Pengendalian Fisik Pengendalian fisik merupakan usaha kita menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kematian dan pengurang populasi hama. Kematian hama disebabkan karena faktor fisik seperti suhu, kelembaban, suara yang dikenakan di luar batas toleransi serangga hama sasaran. Batas toleransi di sini dapat berupa batas toleransi terendah dan dapat batas toleransi tinggi. Setiap organisme mempunyai batas terendah dan tertinggi untuk dapat hidup dan bertahan terhadap suatu faktor fisik tertentu seperti suhu. Di atas suhu batas tertinggi atau di bawah batas terendah serangga tersebut tidak dapat hidup dan berkembang biak. Beberapa perlakuan atau tindakan yang termasuk dalam pengendalian fisik antara lain adalah: a. Pemanasan b. Pembakaran c. Pemanasan dengan energi radio-frekuensi d. Pendinginan e. Pembasahan f. Pengeringan g. Lampu perangkap h. Radiasi sinar infra merah i. Gelombang suara j. Penghalang 2. Pengendalian Mekanik Pengendalian mekanik bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lain. Caranya cukup sederhana dan dapat dilakukan oleh setiap orang tetapi yang jelas memerlukan tenaga yang banyak yang berarti cukup mahal, harus dilakukan secara terus menerus, efisiensi dan efektivitasnya rendah. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian mekanik perlu dipelajari fenologi hama, perilaku makan dan penyebaran hama. Dengan demikian dapat ditetapkan waktu pengendalian mekanik yang tepat, dan fase hidup yang menjadi sasaran. Ada beberapa teknik pengendalian mekanik yang sering dilakukan dalam praktek pengendalian hama: a. Pengambilan dengan tangan Cara ini merupakan teknik yang paling sederhana dan murah tentunya untuk daerah banyak tersedia tenaga manusia. Yang dikumpulkan adalah fase hidup hama yang mudah ditemukan dan dikumpulkan seperti telur dan larva. Pengumpulan kelompok telur dan ngengat oleh penduduk dan anak sekolah dilakukan di jalur Pantai Utara Jawa Barat sebagai bagian dari gerakan massal pengendalian hama penggerek batang padi putih (Schirpophaga innotata) pada musim tanam 1990/1991. Pengumpulan kelompok telur dan larva instar ke-3 juga dianjurkan untuk pengendalian hama ulat grayak (Spodoptera litura).Pengendalian hamalalatbibit kedelai (Agromyza phaseoli) dapat dilakukan dengan mencabut tanaman yang terserang. Saat yang tepat untuk melakukan pencabutan adalah +13 hari setelah tanam. Pencabutan juga dilakukan terhadap tanaman yang terserang nematoda. Kecuali pengambilan dan pengumpulan dilakukan terhadap hama dapat juga diadakan pengumpulan bagian-bagian tanaman yang terserang. Salah satu cara pengendalian hama penggerek pucuk tebu, Schirpophaga nivella adalah dengan "rogesan" yaitu dengan memotong dan mengumpulkan pucuk tanaman tebu yang Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 3
terserang Artona pohon-pohon kelapa yang catoxantha harus dimulai apabila ulat sudah mencapai panjang 8 mm. Sebab untuk memberi kesempatan kepada parasit-parasit Apanteles dan Euplectrus untuk membinasakan dulu ulat-ulat Artona yang masih muda.Pohon-pohon kelapa yang masih muda (cikal) juga harus dipangkas daunnya dan disisakan pucuknya serta 1 atau 2 pelepah daun yang paling muda. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan.Rampasan adalah petikan semua buah coklat dari yang berukuran kecil sampai besar. Tujuannya memutuskan siklus hidup atau kesinambungan generasi penggerek buah coklat dan hama-hama lainnya seandainya terjadi serangan. b. Gropyokan Gropyokan biasanya dilakukan untuk pengendalian hama tikus yaitu dengan membunuh tikus baik yang berada di dalam liang maupun yang sedang berada di luar sarang. Tikus dibunuh secara langsung dengan menggunakan alat bantu seperti cangkul dan alat pemukul. Agar gropyokan berhasil harus dilakukan pada waktu sawah sedang tidak ada tanamannya atau dalam keadaan bero. Usaha tersebut harus dilakukan secara rutin, massal dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, petugas lapangan, petani dan masyarakat umum. Usaha gropyokan hanya dapat berhasil apabila dilakukan terus-menerus dan merupakan bagian dari budidaya tanaman meskipun saat populasi tikus rendah. c. Memasang Perangkap Serangga hama diperangkap dengan berbagai jenis alat perangkap yang dibuat sesuai dengan jenis hama dan fase hama yang akan ditangkap. Alat perangkap diletakkan pada tempat atau bagian tanaman yang sering dilewati oleh hama. Sering juga pada alat perangkap diberi zat-zat kimia yang dapat menarik atau melekatkan maupun yang membunuh hama. Kepiting mati yang diletakkan di sekeliling pertanaman padi mampu menekan populasi walang sangit. Bau busuk yang ditimbulkan oleh kepiting yang sudah mati dapat menjadi penarik bagi walang sangit. Apabila sudah terkumpul, walang sangit dapat dimusnahkan segera. Gadung atau jagung dapat dijadikan sebagai umpan untuk mengendalikan hama tikus. Perangkap yang berupa gadung maupun jagung yang telah dicampur racun tersebut mampu memabukkan bahkan mematikan hama tikus. Perangkap yang terbuat dari bahan kawat atau bambu sering digunakan untuk mengendalikan hama tikus. d. Pengusiran Sasaran teknik pengusiran adalah mengusir hama yang sedang berada di pertanaman atau yang sedang menuju ke pertanaman. Sampai saat ini petani sering memasang patung-patungan terbuat dari kertas berwarna-warni di tengah sawah, juga dikeluarkan suara-suara gaduh yang semuanya untuk menakut-nakuti dan mengusir burung yang biasanya menyerang bulir-bulir padi yang sedang masak. e. Cara-cara lain Beberapa cara pengendalian mekanik lain dapat dilakukan sesuai dengan jenis hama, bentuk tanaman, bagian tanaman yang terserang dan fase hama yang menyerang. Teknik-teknik lain di sini termasuk menggoyang-goyang pohon, menyikat, mencuci, memisahkan bagian tanaman terserang, memukul, menggunakan alat penghisap serangga, dll. Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 4
Pengendalian Fisik dan Mekanik dalam PHT Pengendalian fisik dan mekanik pelaksanaannya sangat sederhana dan tidak memerlukan banyak peralatan yang mahal sehingga relatif murah. Keuntungan lainnya bahwa cara pengendalian ini tidak mengakibatkan pengaruh negatif bagi lingkungan. Apabila dilakukan secara tepat dan terus-menerus pengendalian fisik dan mekanik mampu menurunkan populasi hama secara nyata dan dapat menyelamatkan pertanaman kita. Suatu contoh saat ini dengan digunakan secara luas teknik pembungkusan buah kakao dengan plastik untuk pengendalian hama utama tanaman kakao yaitu penggerek buah kakao, perkebunan kakao dapat diselamatkan dari kehancuran. Untuk meningkatkan efektivitas itu pengendalian fisik dan mekanik kecuali harus dilaksanakan secara luas, dan berkesinambungan juga harus dikombinasikan dengan teknik pengendalian hama lainnya dalam kerangka sistem PHT. 3. Pengendalian Secara Bercocok Tanam Sebagian besar teknik pengendalian secara bercocok tanam dikelompokkan dalam 4 kelompok sasaran yaitu: a. Mengurangi kesesuaian ekosistem. b. Mengganggu kontinuitas penyediaan keperluan hidup hama. c. Mengalihkan populasi hama menjauhi tanaman. d. Mengurangi dampak kerusakan tanaman. a. Pengurangan Kesesuaian Ekosistem 1. Sanitasi 2. Penghancuran atau modifikasi inang atau habitat pengganti 3. Pengerjaan tanah 4. Pengelolaan Air b. Gangguan Kontinuitas Penyediaan Keperluan Hidup Hama 1. Pergiliran tanaman 2. Pemberoan lahan 3. Penanaman serentak 4. Penetapan jarak tanam 5. Lokasi tanaman 6. Memutuskan sinkronisasi tanaman dan hama 7. Menghalangi peletakan telur c. Pengalihan Populasi Hama Menjauhi Pertanaman 1. Penanaman tanaman perangkap 2. Panenan bertahap d. Pengurangan Dampak Kerusakan Hama 1. Mengubah toleransi inang 2. Mengubah jadwal panen Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 5
B. KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN LANDASAN HUKUM Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang berkaitan dengan kegiatan Perlindungan Tanaman. Yang dimaksud peraturan perundang-undangan di sini meliputi: • Undang-Undang (disyahkan oleh DPR dan Pemerintah), • Peraturan Pemerintah (disyahkan oleh Pemerintah/Presiden dengan pemberitahuan pada DPR) Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Keputusan Menteri Pertanian dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Pertanian tingkatannya di bawah KepmenTan mulai dari Peraturan-peraturan yang Peraturan Direktorat Jenderal sampai Peraturan Daerah tidak akan dibahas. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan dan pelaksanaan perlindungan tanaman yaitu: 1. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman 3. PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida 4. Inpres No. 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi. 5. KepmenTan No.434.1/Kpts/2001 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida 6. KepmenTan No. 517/Kpts/2002 tentang Pengawasan Pestisida 7. Kpts Bersama Mentan dan Menkes 711/Kpts/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian. Semua kegiatan perlindungan tanaman di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, petani maupun masyarakat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk pasal-pasal mengenai Tindakan Pidana yang diberlakukan bagi pihak yang melakukan pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. SEJARAH PHT SEBAGAI KEBIJAKAN NASIONAL Dilihat dari sejarah, PHT dalam kebijakan perlindungan tanaman telah lama dibahas dan disarankan oleh para pakar perlindungan tanaman kepada Pemerintah. Sejak tahun 1970 Komisi Perlindungan Tanaman telah mendesak Pemerintah untuk menerapkan PHT dalam setiap program perlindungan tanaman. Namun karena Pemerintah masih asyik melaksanakan program BIMAS dengan Panca Usaha Tani dimana pada usaha ke-4 (Pengendalian Hama dan Penyakit) lebih mengutamakan penggunaan pestisida kimia, maka usulan Komisi Perlindungan Tanaman kurang diperhatikan. Saran para pakar tentang penerapan PHT baru diperhatikan Pemerintah setelah terjadi letusan wereng coklat yang menyerang tanaman padi seluas hampir 1 juta hektar pada tahun 1979-1980. Akhirnya pada tahun 1986 Presiden mengeluarkan Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 6
Instruksi Presiden No. 3/1986 yang terdiri atas banyak butir, yang paling penting diantaranya: 1. Pengendalian hama wereng coklat padi dengan prinsip PHT, antara lain dengan penanaman VUTW, tanam serentak, pergiliran tanaman, penggunaan pestisida kimia secara selektif terutama yang berbahan aktif buprofezin (kelompok IGR) 2. Sebanyak 57 formulasi pestisida kimia dinyatakan dilarang digunakan untuk pengendalian hama padi. 3. Para petugas lapangan dan petani harus ditingkatkan kemampuannya dalam menerapkan PHT melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Sebagai tindak lanjut Inpres 3/1986, dengan bantuan dana internasional yang berasal dari Pemerintah Belanda, Amerika Serikat dan Bank Dunia, sejak tahun 1989 Pemerintah menyelenggarakan kegiatan SLPHT sebagai wahana pelatihan petugas dan petani padi dalam menerapkan dan mengembangkan PHT. Empat Prinsip PHT yang dikembangkan sendiri oleh petugas dan petani dalam SLPHT yaitu: 1. Budidaya Tanaman Sehat 2. Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami 3. Pengamatan Mingguan 4. Petani sebagai "Ahli" PHT Sampai akhir tahun 1998 sekitar satu juta petani dan ribuan petugas (PHP dan PPL) telah mengikuti SLPHT. Peranan sivitas akademika UGM dalam persiapan Inpres 3/1986, persiapan dan pelaksanaan program SLPHT di tingkat nasional sangat menonjol, bahkan diakui oleh dunia internasional. Secara politik pelaksanaan SLPHT memberikan tekanan yang kuat pada Pemerintah dan DPR sehingga pada tahun 1992 disyahkan UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. PHT MENURUT UNDANG-UNDANG Menurut UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dikatakan bahwa "Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan". OPT diartikan sebagai semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. OPT dapat dikelompokkan dalam kelompok hama, penyakit dan gulma. UU No. 12 pada Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pasal 20 menyatakan dua hal: (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (Sistem PHT). (2) Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah. Menurut UU dan PP tersebut yang dimaksud Sistem PHT adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 7
mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam sistem ini penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir. Pengendalian OPT bersifat dinamis. TEKNOLOGI PENGENDALIAN TERPADU telah menentukan bahwa untuk pengendalian setiap jenis OPT harus dilakukan dengan memadukan berbagai teknik pengendalian hama yang kompatibel. Dalam pemilihan teknologi pengendalian, UU menekankan bahwa penggunaan pestisida kimia sebagai alternatif terakhir. Apabila sampai saat ini ada pejabat, petugas atau mahasiswa yang berpendapat bahwa penggunaan pestisida kimia harus dilaksanakan, berarti bahwa mereka belum mengetahui mengenai kebijakan perlindungan tanaman nasional. Sebagai landasan kebijakan perlindungan tanaman, UU tersebut Sebagai penjabaran UU No. 12 Tahun 1992, PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman telah merinci mengenai penerapan teknologi pengendalian OPT secara terpadu khususnya pada pasal 8 sampai pasal 16. Pasal-pasal tersebut menekankan pentingnya kegiatan pemantauan dan pengamatan OPT sebelum dilaksanakan tindakan pengendalian (pasal 9). Pasal 10 menguraikan beberapa komponen PHT yang meliputi: a. cara fisik melalui pemanfatan unsur fisika tertentu, b. cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia, c. cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam d. cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alami OPT e. cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap OPT maupun tanaman f. cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida, dan atau g. cara lain sesuai perkembangan teknologi PERLINDUNGAN TANAMAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT UU menyatakan bahwa teknik pengendalian OPT tidak seragam atau statis tetapi dinamis sesuai dengan keadaan ekosistem lokal. UU juga menyatakan bahwa tujuan PHT bukan membasmi atau memusnahkan hama tetapi mencegah kerugian secara ekonomis, dan lingkungan. Kalau kita ke desa-desa di pulau Jawa apalagi di luar Jawa ada kecenderungan yang memprihatinkan tentang kesadaran dan pengertian masyarakat tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengendalian OPT serta perbaikan teknologi budidaya di tempatnya masing-masing. Petani cenderung menyerahkan kegiatan pengendalian pada aktivitas petugas Pemerintah khususnya Dinas Pertanian atau Dinas Perkebunan. Petani banyak pasif dan menunggu tindakan pemerintah dalam menanggulangi OPT yang sedang eksplosif. Keadaan ini tidak baik karena kegiatan pengendalian selalu terlambat, menjadi tidak efektif karena populasi hama telah meningkat dan menyebar di daerah yang luas. Dalam kondisi populasi dan serangan OPT yang sedang dalam keadaan eksplosif pengendalian sangat sulit dilakukan. Kegiatan pengendalian yang paling baik harus dilakukan sedini mungkin oleh masyarakat petani sendiri tidak bergantung pada inisiatif pemerintah. Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 8
Kalau kita baca UU 12/1992 pasal 20 dikatakan bahwa "Pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah". UU tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya perlindungan tanaman menjadi tanggungjawab masyarakat. Dalam hal-hal tertentu seperti terjadinya eksplosi suatu jenis OPT yang luas, pelaksanaan perlindungan tanaman dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini akan memberikan fasilitasi dalam hal penyediaan teknologi, ketrampilan dan sarana pengendalian di lapangan. Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian di lapangan atau pada lahan milik petani sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat petani. Apa sebab petani pasif, acuh tak acuh serta menyerahkan sepenuhnya tindakan pengendalian OPT pada Pemerintah? Penyebab utama karena rendahnya kualitas kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan petani dalam melakukan pengelolaan ekosistem pertanian mereka termasuk dalam melakukan pengendalian OPT. Dengan rendahnya kualitas SDM petani kita, mereka tidak mampu mengelola lahan pertaniannya secara produktif dan profesional. Keadaan ini diperparah dengan kepemilikan modal kerja dan tanah garapan yang sangat marginal. Akibatnya hasil, kualitas dan harga produk pertanian dan perkebunan rakyat lebih sering rendah sehingga tidak dapat memberikan penghasilan yang cukup bagi keluarga petani. Kegiatan SLPHT (Sekolah Lapangan PHT) memberikan alternatif yang terbaik untuk meningkatkan kualitas petani dan pekebun sehingga mereka secara mandiri dan aktif dapat mengelola lahan pertanian atau perkebunannya secara profesional dan dapat memanfaatkan sebanyak mungkin sumber daya alam yang ada di sekitarnya sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki kuantitas dan kualitas hasil yang tinggi. Tujuan pelatihan dalam SLPHT tidak hanya untuk penerapan pengendalian hama dengan prinsip dan teknologi PHT tetapi lebih komprehensif yaitu mengelola ekosistem pertanian secara terpadu sehingga diperoleh produksi dan hasil yang menguntungkan petani dengan mempertahankan populasi hama dan OPT pada umumnya pada tingkat yang tidak merugikan hasil. Kegiatan pemberdayaan petani dengan SLPHT sangat berbeda dengan kegiatan penyuluhan pertanian konvensional yang masih sering dilaksanakan oleh para petugas penyuluh lapangan secara rutin yang dikenal dengan kegiatan LAKU (Latihan Kunjungan). Perbedaan utama adalah pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada penyuluhan konvensional dari atas (petugas penyuluh) ke bawah (petani), tetapi pada SLPHT adalah pembelajaran bersama dari bawah (petani) ke atas (kelompok tani dan masyarakat). Para Pemandu lapangan (PL) di SLPHT tidak berperan sebagai instruktor tetapi sebagai teman belajar dan fasilitator petani peserta SLPHT. PELAKSANAAN SLPHT Sebanyak 20-25 petani dipilih sebagai peserta kelompok SLPHT yang dipandu oleh 2 PL. Program pelatihan dilaksanakan selama satu musim tanam atau sekitar 3 bulan untuk tanaman musiman (padi, kedelai, bawang merah, cabe, kubis, kentang, kapas), dan sekitar 3-4 bulan untuk tanaman tahunan (kopi, kakao, teh, lada, jambu mete). Kelompok tani bertemu setiap minggu sekali pada hari yang ditetapkan kelompok. Mereka belajar tidak di ruang tertutup tetapi langsung di lapangan, pada petak pembelajaran yang dibagi dua sub petak yaitu petak PHT dan petak Kebiasaan Petani sebagai pembanding. Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 9
Atas bimbingan para PL petani belajar mengamati, mengumpulkan OPT dan musuh alami, melakukan analisis ekosistem serta mengambil keputusan pengelolaan ekosistem sesuai dengan analisis hasil pengamatan. Mereka mempelajari dinamika ekosistem, dinamika hama dan musuh alami serta mengambil keputusan secara berkelompok. Hasil keputusan kelompok segera dilaksanakan di kebun pembelajaran, pembahasan hasil pada minggu berikutnya, dan seterusnya sampai tanaman dipanen. Petani membandingkan hasil yang diperoleh dari petak PHT dengan petak Non PHT yang masih mengandalkan penggunaan pestisida. Pada setiap hari pertemuan SLPHT dari jam 7 pagi sampai 13.00 siang diisi dengan acara: • Pengamatan dan pengambilan sampel hama dan musuh alami • Analisis Agroekosistem • Pengambilan Keputusan Secara Berkelompok • Topik Khusus untuk melakukan kajian topik-topik tertentu sesuai kebutuhan kelompok • Dinamika Kelompok untuk meningkatkan kekompakan kelompok Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim independen baik terhadap SLPHT Pangan maupun SLPHT Perkebunan diperoleh kesimpulan yang hampir sama yaitu: 1. Produksi petak PHT lebih tinggi 2. Kualitas produk lebih baik sehingga memperoleh penghargaan yang lebih tinggi 3. Penggunaan insektisida dan fungisida sangat menurun 4. Penggunaan pengendalian hayati dengan agens pengendalian hayati meningkat 5. Kemampuan dan kepercayaan diri petani terhadap konsep dan teknologi PHT meningkat 6. Keuntungan usaha petani meningkat. Sayangnya saat ini perhatian Pemerintah terhadap tindak lanjut program pelatihan SLPHT Pangan menurun karena diserahkan kepada pembiayaan Pemerintah Daerah, sedangkan kegiatan SLPHT Perkebunan masih berjalan sampai akhir 2005. Jumlah petani yang telah mengikuti SLPHT masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah petani pangan dan perkebunan di Indonesia yang bekisar antara 30-40 juta. KEBIJAKAN TENTANG PENDAFTARAN, PEREDARAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA Pada dasarnya pestisida merupakan bahan kimia yang memiliki risiko bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sehingga penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati dengan pengawasan yang ketat. Karena itu setiap negara harus membuat peraturan yang berhubungan dengan pendaftaran, perijinan, peredaran, penggunaan dan pengawasan pestisida. Secara historis sejak tahun 1970 Pemerintah telah menerapkan prosedur pendaftaran dan perijinan pestisida yang mengacu tatacara yang berlaku secara internasional. Pada tahun 1973 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 7/1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, penyimpanan dan penggunaan Pestisida. Pasal 2 PP 7/1973 menyatakan bahwa: 1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang tidak didaftarkan atau memperoleh izin Menteri Pertanian 2) Prosedur permohonan pendaftaran dan izin diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 10
3) Peredaran dan penyimpanan pestisida diatur oleh Menteri Perdagangan atau Menteri Pertanian Pasal 3 1) Izin yang dimaksudkan diberikan sebagai IZIN TETAP, IZIN SEMENTARA atau IZIN PERCOBAAN 2) Izin sementara dan izin percobaan diberikan untuk jangka waktu 1 tahun 3) Izin tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun, dengan ketentuan bahwa izin tersebut dalam jangka waktu itu dapat ditinjau kembali atau dicabut apabila dianggap perlu karena pengaruh samping yang tidak diinginkan. Meskipun sudah ada UU No. 12 Tahun 1992 dan PP 6 Tahun 1995 yang di dalamnya juga mengandung pengaturan tentang pestisida, namun PP No.7 Tahun 1973 belum dicabut sehingga masih diberlakukan sampai saat ini. Mengenai pengaturan pestisida UU No. 12/1992 menyatakan bahwa: "Pestisida yang akan diedarkan dalam wilayah Negara RI wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label" "Pemerintah melakukan pendaftaran dan mengawasi pengadaan, peredaran serta penggunaan pestisida". "Pemerintah dapat melarang atau membatasi peredaran dan/atau penggunaan pestisida tertentu" Dalam melaksanakan tugas pendaftaran dan pengelolaan pestisida secara nasional, Menteri Pertanian dibantu oleh KOMISI PESTISIDA atau terkenal dengan nama KOMPES. Komisi mempunyai tugas: 1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian sebagai bahan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan di bidang pestisida. 2. Mengkoordinasikan instansi/pihak terkait baik di dalam dan di luar Departemen Pertanian di bidang pestisida kepada Menteri Pertanian, 3. Melakukan evaluasi data/informasi dalam rangka pendaftaran pestisida, 4. Melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri Pertanian. Saat ini Komisi Pestisida di bawah koordinasi Dirjen Bina Sarana Pertanian dan anggota-anggotanya dari seluruh jajaran Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pengelolaan pestisida seperti dari DepKes, Kementerian Lingkungan Hidup, Dep. Tenaga Kerja, dll beserta beberapa pakar pestisida. Untuk melaksanakan tugas ke-3 dan ke-4 Kompes membentuk Tim Pakar Evaluasi Pestisida. Peraturan tentang prosedur perijinan pestisida telah beberapa kali direvisi yang terbaru adalah SK Mentan No. 434.1/Kpts/2001 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida. Pendaftaran pestisida dipersyaratkan dalam bentuk Bahan Teknis dan Bahan Formulasi. Sampai bulan Mei 2004 ini sekitar 1000 formulasi pestisida telah terdaftar untuk pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pengendalian vektor penyakit manusia, pengendalian rayap, pestisida rumah tangga, fumigasi, pestisida industri, dll. Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 11
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN Dengan telah diundangkannya UU tentang Otonomi Daerah yaitu UU 22/1999 maka terjadi perubahan struktur, wewenang serta status kepegawaian beberapa lembaga perlindungan tanaman nasional. BPTPH (Balai Proteksi Tanaman dan Hortikultura) Propinsi yang dahulu berada di bawah struktur Departemen Pertanian Pusat sekarang berada di bawah Pemerintah Daerah Propinsi. Kelembagaan Pemerintah Pusat Dalam organisasi Departemen Pertanian, lembaga-lembaga yang tugas dan fungsi khususnya perlindungan tanaman terdapat di 4 Direktorat Jenderal dan 1 (satu) Badan yaitu: 1. Direktorat Jendral Bina Sarana Pertanian yang membawahi Direktorat Pupuk dan Pestisida 2. Direktorat Jendral Bina Produksi Tanaman Pangan yang membawahi Direktorat Perlindungan Pangan 3. Direktorat Jendral Bina Produksi Hortikultura yang membawahi Direktorat Perlindungan Hortikultura 4. Direktorat Jendral Bina Produksi Perkebunan yang membawahi Direktorat Perlindungan Perkebunan 5. Badan Karantina Pertanian yang membawahi Karantina Tumbuhan Dalam struktur organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah dikenal lembaga dengan status dan fungsi pelaksanaan aspek-aspek teknis tertentu yang disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT Perlindungan Tanaman yang dibentuk Pemerintah Pusat cukup banyak baik yang berada di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura dan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Sebagian besar UPT di bawah Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Ditlin Hortikultura sudah diserahkan ke daerah sehingga berubah statusnya menjadi UPT Pemerintah Daerah. Dua unit kerja yang termasuk UPT Ditlin Pangan adalah Sentra Peramalan Jasad Pengganggu Tanaman Pangan di Jatisari Cikampek, dan Laboratorium Analisis Pestisida di Pasar Minggu Jakarta. Sedangkan UPT Direktorat Perlindungan Perkebunan sampai tahun ini masih belum diserahkan ke Daerah. UPT Ditlin Perkebunan adalah BPTP (Balai Proteksi Tanaman Perkebunan) di Medan, Bandung, Jombang dan (Lab. Lapangan/LL, Laboratorium Utama Ambon, dan beberapa Laboratorium Pengendalian Hayati/LUPH, Lab Utama Vertebtara/LUV, dan Laboratorium Analisis Pestisida/LAP). Perlindungan Tanaman di Organsiasi Pemerintah Propinsi Sebagai konsekuensi kebijakan otonomi daerah struktur organisasi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat beragam, tergantung pada kebijakan dan program kerja daerah yang bersangkutan. Sampai tahun 2003 Indonesia memiliki 33 propinsi, 273 kabupaten, dan 63 kotamadya yang mempunyai struktur organisasi yang sangat beragam. Hal ini termasuk mengenai keberadaan, kedudukan, dan letak lembaga yang berwewenang dalam mengelola perlindungan tanaman. Operasionalisasi kegiatan pengkajian dan pengendalian OPT di tingkat daerah dilakukan oleh BPTPH Propinsi sebagai UPT Daerah. BPTPH di lapangan mempunyai Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 12
beberapa laboratorium perlindungan tanaman seperti BPTPH DIY memiliki laboratorium di Bantul. Karena itu pada struktur organisasi Dinas-dinas yang ditetapkan oleh SK Kepala Daerah seringkali posisi perlindungan tanaman tidak ada terutama di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan/atau Hortikultura. Di Dinas Perkebunan seperti di Jawa Tengah dan DIY bagian perlindungan tanaman masih tampak kadangkala sebagai eselon II (Sub Dinas Perlindungan Tanaman) atau sebagai eselon III (Seksi Perlindungan Tanaman). Tim Pengajar DIHT HPT FPN UNIVERSITAS GADJAH MADA 13