Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) BUDAYA BALI DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN SETELAH MENIKAH (PERSFEKTIF HUKUM WARIS HINDU) NI NYOMAN RAHMAWATI Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Abstract The purpose of this article is to examine the influence of patriarchal culture on the inheritance system in Balinese society, the influence of Hindu religious law on the inheritance system in Balinese society and to find out the status and role of women after marriage in the Balinese inheritance system. The article is written using the library method and presented in a qualitative descriptive way The results of the study from this article are the influence of patriarchal culture in the inheritance system of Balinese society, which is the priority of sons as heirs in the family. Likewise, the influence of Hindu inheritance law in the inheritance system of Balinese society, where the son as a purusa status plays an important role in the family other than as heirs in terms of property as well as the successor of descendants and obligations owned by his parents. The position and role of women after marriage in the Balinese inheritance system is twofold, namely as sentana rajeg (purusa) and women with predana status. word Key: Balinese Culture, Position of Women, Hindu Inheritance Law I. LATAR BELAKANG Budaya merupakan keseluruhan dari pola hidup, kebiasaan, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dan dilakukan secara turun temurun oleh sekelompok masyarakat. Budaya juga merupakan system nilai yang dijadikan sebagai norma untuk mengatur kehidupan masyarakat yang memilikinya. Norma yang telah diakui oleh masyarakat dan dalam pelaksanaanya disertai dengan sangsi-sangsi disebut sebagai hukum adat. Sebagai Negara kepulauan Indonesia memiliki berbagai adat dan
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) kebiasaan (budaya) yang menjadi tolak ukur bagi setiap daerah dalam menetapkan berbagai nilai dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah adat kebiasaan masyarakat Bali yang sering disebut sebagai budaya Bali. Budaya Bali hidup dan berkembang dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama Hindu. Dapat dikatakan budaya Bali dan agama Hindu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan sering dikatakan bahwa agama Hindu merupakan jiwa dari budaya Bali. Sehingga dalam praktiknya sangat susah untuk membedakannya. Salah satunya adalah sistem pembagian waris yang dianut oleh masyarakat Bali, selain di pengaruhi oleh budaya Bali yang menganut system patriarki, juga dipengaruhi oleh hukum waris Hindu yang termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Baik budaya patriarki maupun hukum waris Hindu mengutamakan anak laki dalam keluarga sebagai ahli waris. Karenanya masyarakat Bali pada umumnya menganggap anak laki-laki dalam keluarga menduduki posisi yang sangat penting yaitu sebagai penerus keturunan dan sekaligus sebagai ahli waris yang akan mewarisi baik terkait harta benda maupun tugas dan kewajiban orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Patrilineal adalah adat budaya masyarakat yang menarik garis keturunannya berdasarkan pada garis keturunan seorang ayah. Sehingga bagi masyarakat yang menganut budaya patriarki keberadaan anak laki-laki menjadi sangat penting, sehingga dalam hal ini cendrung mengagung-agungkan keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Demikian halnya adat budaya masyarakat Bali menganggap anak laki-laki memiliki kedudukan lebih penting dari anak perempuan. Dimana anak-laki- lakilah yang dianggap sebagai penerus keturunan dalam keluarga dan yang akan dapat menyelamatkan leluhurnya dari siksaan api neraka. Sedangkan anak perempuan memiliki kedudukan yang dinomor duakan dikarenakan setelah menikah
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) seorang perempuan sudah pasti akan mengikuti suaminya dan menjalankan tugas serta kewajiban bersama suaminya itu. Budaya patriarki memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap system pewarisan pada masyarakat Bali. Di mana hanya anak-laki-laki yang memiliki hak sebagai ahli waris. Hal ini dikarenakan tanggung jawab anak laki-laki dianggap lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan yang akan menjadi milik keluarga suaminnya. Ada banyak tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seorang anak laki-laki setelah nantinya dia memasuki kehidupan berumah tangga (grehasta asrama) diantaranya yaitu: (1) memelihara kehidupan orang tuannya setelah renta nantinya, (2) mengantikan orang tua dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, (3) mengantikan orang tua dalam meneruskan kewajiban terhadap berbagai hal terkait pemujaan terhadap leluhur seperti memelihara sanggah, dadia, panti dan masih banyak yang lainnya (4) melaksanakan ritual fitra yadnya terhadap kedua orang tuanya jika meninggal nantinya. Berbeda dengan seorang anak perempuan setelah menikah dia akan mengikuti suaminya dan membantu suaminya dalam melaksanakan kewajibannya. Karena itulah dalam adat budaya Bali pada umumnya anak perempuan tidak memiliki hak mewarisi di rumah gadisnya demikian juga di rumah suaminya. Seorang perempuan hanya sebagai penikmat warisan yang didapat oleh suaminya untuk kemudian akan diwariskan kembali kepada anak laki- lakinya. Karena itulah dalam artikel ini saya tertarik untuk mengangkat tentang budaya Bali dan Kedudukan perempuan setelah menikah (persfektif Hukum Waris Hindu). II. Metode
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Artikel ini ditulis dengan metode kepustakaan dengan mengkaji beberapa buku dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang diangkat dan di sajikan secara deskriptif kualitatif III. PEMBAHASAN 2.1 Pengaruh Budaya Patriarki Dalam System Pewarisan Masyarakat Bali Pewarisan dan mewarisi merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Karena dalam perjalananya setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian (berakhirnya masa kehidupannya di dunia). Sebagai akibat dari kematian seseorang maka akan terjadi pemindahan hak milik atas arta serta kewajiban-kewajiban yang dimiliki selama kehidupannya. Peristiwa pemindahan hak milik beserta kewajiban-kewajiban inilah yang kemudian diatur dalam hukum waris baik secara hukum waris nasional (hukum positif) maupun secara hukum waris adat. Secara nasional hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Sementara itu secara adat hukum waris diatur di dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Khusus untuk di Bali hukum waris adat di atur di dalam awig-awig adat/ pararem Berbicara mengenai hukum waris, maka secara nasional pembagian warisan yang diatur di dalam KUHP adalah berazaskan pada kesamaan atas hak. Berbeda dengan Hukum Waris Adat yang sangat dipengaruhi oleh system kekerabatan yang dianut oleh masing-masing kesatuan hukum adat tersebut Menurut Nugroho (2016:72- 85), ada tiga system kekerabatan yang berpengaruh dalam system pewarisan yang selama ini ada dan berlaku di Indonesia, yaitu: system kekerabatan matrilineal, Patrilineal, dan Parental. Sistem kekerabatan matrilineal adalah system kekerabatan dengan menarik garis keturunan dari pihak ibu, Patrilineal adalah system kekerabatan
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) dengan menarik garis keturunan dari pihak ayah, sedangkan Parental adalah system kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak ( ayah dan ibu). Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketiga system kekerabatan yang ada. Bahkan system kekerabatan memegang peranan yang sangat penting sebagai acuan dalam menentukan ahli waris (orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu). Ahli waris akan ditunjuk berdasarkan kepada system kekerabatan yang berlaku dan dianut oleh keluarga atau masyarakat tersebut. Ketiga system kekerabatan yang ada di Indonesia tersebut di atas berpengaruh kepada tiga system pewarisan yang ada di Indonesia, yaitu system pewarisan indivudu, kolektif, dan mayorat. System pewarisan individu adalah system pewarisan secara perorangan, jadi dalam pewarisan individual memandang adanya kesamaan hak antara anak perempuan maupun laki-laki. System pewarisan individu ini biasanya dianut oleh masyarakat yang menganut system kekerabatan parental, salah satu contohnya adalah masyarakat Jawa. Sistem pewarisan kolektif adalah system pewarisan yang dilakukan secara bersama-sama dalam artian pewarisan tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Jadi dalam system pewarisan kolektif ahli waris hanya bisa sebagai penikmat (hanya sebagai hak pakai). System ini dianut salah satunya oleh masyarakat Minangkabau. Kemudian adalah system pewarisan mayorat. System pewarisan mayorat adalah system pewarisana yang diberikan kepada anak tertua dengan kewajiban mengurus dan mengatur kepentingan adik-adiknya. Pewarisan ini dilakukan secara musyawarah di antara anggota keluarganya. System pewarisan mayorat ini dijumpai pada masyarakat patrilineal di tanah Semendo Sumatera Selatan, juga terdapat di Kalimantan pada masyarakat parental Suku Dayak (Nugroho:2016)
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Sistem kekerabatan Patrilineal (budaya Patriarki) adalah budaya dimana laki- laki dianggap memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Bahkan Sugihastuti (2007) mengatakan bahwa system patriarki adalah suatu system dominasi dan superioritas, dan system control penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki sangat melekat ideology yang di bangun dan dikontruksi bahwa kedudukan laki-laki jauh lebih tinggi dan lebih istimewa dari pada perempuan, dan perempuan sebagai mahkluk yang di anggap lemah maka harus dikontroldan dilindungi oleh laki-laki. Perempuan juga diidentikkan dengan seorang pekerja dalam ranah domestic seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan melayani suami. Berbeda dengan laki-laki yang identic dengan seorang pekerja diranah public seperti menjadi pegawai pemerintahan, pegawai suatu perusahaan, dan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Sistem pewarisan patrilineal juga di anut oleh masyarakat Bali. Di mana masyarakat Bali dalam system kekerabatannya menarik garis keturunan dari pihak ayah (purusa), demikian juga dalam system pewarisannya hanya anak laki-laki dan anak perempuan yang berstatus sebagai laki-laki (purusa) yang berhak sebagai ahli waris. Pewarisan di Bali tidak hanya menyangkut pewarisan harta benda tetapi juga menyangkut perwarisan yang bersifat religious. Menurut Windia (2017) menyatakan bahwa azas-azas pewarisan menurut hukum adat Bali ada enam yaitu: keutuhan, keutamaan, ketergantungan, kebersamaan, keberlanjutan, dan kemanfaatan. Jadi menurut hukum adat Bali pewarisan bukanlah hanya sekedar membagi-bagi harta warisan, tetapi dalam system pewarisan Bali selain menyangkut hak (Swadikara), juga melekat erat tugas, tanggung jawab (swadharma) , dan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris. Karena masyarakat Bali menganut system pewarisan patrilineal maka dalam hukum adat Bali
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) hanya anak laki-lakilah yang memiliki hak sebagai ahli waris orang tuanya. Beda dengan anak perempuan dia bisa menjadi ahli waris jika statusnya telah diubah dan ditingkatkan menjadi berstatus laki-laki (purusa). Sehingga dalam masyarakat Bali ada istilah stana rajeg. Menurut Gde Panetja (2004:83) stana rajeg adalah seorang anak perempuan yang ditunjuk untuk menjadi sentana, pada umumnya adalah anak perempuan tunggal dan penunjukkan itu cukup hanya disiarkan di banjar atau di desa tanpa adanya upacara pemeras. Dalam adat budaya masyarakat Bali ada dikenal konsep purusa pradana. Konsep purusa pradana ini merujuk kepada status laki-laki (purusa) dan wanita (predana). Konsep purusa pradana inilah yang membedakan kedudukan antara laki-laki dan wanita setelah menikah. Status Purusa dalam budaya masyarakat Bali merupakan dia yang memiliki status yang lebih tinggi, yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Pada umumnya status purusa ini merujuk kepada laki-laki. Sedangkan predana adalah status yang berkedudukan lebih rendah. Status ini pada umumnya merujuk kepada wanita. Sehingga pada umumnya wanita di Bali jika sudah menikah pasti akan mengikuti suaminya dan sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga suaminya termasuk anak-anak yang lahir nantinya akan sepenuhnya menjadi hak milik keluarga yang laki. Dari uraian di atas jelas bahwa system pewarisan pada masyarakat Bali sangat kental dipengaruhi oleh system patriarki, dengan menganggap anak laki-laki (purusa) berkedudukan lebih tinggi dan sebagai pewaris utama dalam keluarga. Sedangkan perempuan (predana) setelah menikah akan mengikuti suaminya dan masuk dalam keluarga suaminya dengan tanpa memiliki hak sebagai ahli waris, namun, hanya sebagai penikmat warisan yang dimiliki suaminya dan bersama suaminya akan ikut menjalani segala kewajiban (swadarma) sebagai akibat dari warisan yang didapatkan
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) oleh suaminya. Demikian juga dengan status anak-anak yang lahir dari pernikahan ini sepenuhnya menjadi hak milik dari keluarga laki-laki sehingga kekerabatannya juga dihitung melalui garis kekerabatan yang dimiliki ayahnya. 2.2 Pengaruh Hukum Waris Hindu Terhadap System Pewarisan Masyarakat Bali Bali merupakan pulau kecil yang memiliki kekhasanya sendiri. Bali dengan mayoritas masyarakatnya menganut agama Hindu, hidup harmoni dengan adat budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat Bali sebelumnya. Dapat juga dikatakan bahwa budaya dan adat istiadat Bali sangat dijiwai oleh agama Hindu. Bahkan dalam praktiknya agama, budaya, dan adat Bali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini dapat dilihat dari praktik keberagamaannya dalam kehidupan sehari-hari yang sangat kental dengan budaya Bali. Seperti dalam pelaksanaan yadnya, agama Hindu mengajarkan tentang bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan (Ida Sang Hyang Widi Wasa) dengan mengucapkan puja puji syukur serta mempersembahkan segala sesuatu dengan penuh keiklasan. Sebagaimana yang termuat dalam kitab bhagawadgita "patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā prayacchati, tadahaṃ bhaktyupahṛtamaśnāmi prayatātmanaḥ" (BG 9.26) Artinya: Barang siapa yang mempersembahkan kepadaku dengan ketulus iklasan dan hati yang suci murni sehelai daun, sekuntum bunga, sebutir buah, dan segelas air maka persembahan itu pasti akan aku terima Dari sloka di atas dapat dimaknai bahwa Tuhan (Ida Sang Hyang widi Wasa) akan menerima setiap persembahan dari umatnya yang dilakukan secara tulus iklas dan didasari oleh hati yang suci dan murni. Namun, dalam pengaruh budaya Bali yang memiliki budaya seni sangat tinggi persembahan itu kemudian di modifikasi
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) dalam bentuk persembahan yang ditata sedemikian rupa sehingga nilai estetikanya menjadi sangat menonjol. Demikian juga pengaruh nilai-nilai ajaran agama Hindu dalam adat budaya Bali sangat kental terlihat dalam pengaturan tata ruang pembangunan perumahan masyarakat Bali. Di mana tata ruang pembangunan perumahan di Bali selalu terbagi menjadi tiga bagian yaitu utama mandala/Parahyangan (areal yang dianggap suci), madya mandala/ Pawongan ( areal tempat bersosialisasi dengan manusia lainnya) dan Nista Mandala/ Palemahan ( merupakan tempat untuk melakukan berbagai aktifitas seperti menanam tanaman, dan memelihara binatang peliharaan). Sebagaimana pengaruh budaya patriarki dalam system kekerabatan dan pewarisan di Bali, Nilai-nilai ajaran agama Hindu juga terakomedasikan di dalam hukum adat Bali seperti halnya hukum adat waris Bali memiliki kesamaan dengan hukum pembagian waris Hindu yang termuat di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Sebagaimana uraian dari beberapa sloka dalam bab IX Kitab Manawa Dharma Sastra di bawah ini: Urdwam pitucca matucca Sametya bhratarah saman, Bhajeranpuitrikam rikthan Anicaste hi jiwatoh (MDS. IX.104) Artinya: Setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara2 karena telah berkumpul dapat membagi-bagi diantara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya ibunya kerena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi hidup orang tuanya. Sebagaimana uraian sloka bab IX.104 Manawa Dharma Sastra di atas, sangat jelas mengatakan bahwa pembagian atas harta warisan dapat dilakukan setelah kedua orang (ayah dan ibu) meninggal, karena sebelum ayah dan ibunya meninggal maka
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) anak-anaknya tidak memiliki kuasa atas harta warisan itu. Namun, dalam pembagiannya hendaklah dilakukan dengan kesetaraan diantara anggota keluarga. Dalam sloka berikutnya juga disebutkan bahwa dalam system pewarisan Hindu juga dapat dilakukan secara mayorat yaitu dengan menjadikan anak laki tertua sebagai ahli waris secara penuh dengan ketentuan saudara laki tertua ini wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya sama dengan sebagaimana semasih orang tuanya hidup. Hal ini termuat di dalam bab IX sloka 105, yang bunyinya: Jyestha ewa tu grihniyat Pitryam dhanamacesatah Cesastani upajiweyur Yatha iwa pitram tatha Artinya: Atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai seluruh harta orang tuanya, sedangkan yang lain akan hidup di bawah asuhan seperti halnya selagi orang tuanya masih hidup Sebagaimana bunyi Bab IX sloka 105 Kitab Manawa Dharma Sastra di atas, bahwa dalam system pewarisan sangat dimungkinkan untuk memberikan kuasa atas harta kekayaan orang tuanya hanya kepada anak laki-laki yang tertua dengan kewajiban untuk memelihara adik-adiknya sama dengan semasih orang tuanya hidup. System pewarisan seperti ini umumnya dikenal sebagai system pewarisan mayorat dan umum dilakukan oleh masyarakat yang menganut system pewarisan patrilineal di tanah Semendo Sumatera Selatan dan di Kalimantan pada masyarakat parental Suku Dayak (Nugroho:2016). Selain kedua sloka di atas dalam kitab Manawa Dharma Sastra juga mengatur tentang hak mewaris yang dimiliki oleh seorang anak perempuan jika dalam keluarga itu memiliki anak perempuan. Adapun ketentuan itu diatur didalam Bab IX. 118, yang bunyinya adalah sebagai berikut:
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Swebhyom gehhyastu kanya Bhyah pradadyurbhratarah prithak Swatswadamcaccaturbhagam Patitah syuraditsawah (MDS IX:118) Artinya: Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka. Masing-masingnya seperempat dari bagiannya. Mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil Kalau di simak dari bunyi Bab IX sloka 118 Kitab Manawa Dharma Sastra di atas sangat jelas di sebutkan bahwa saudara wanita dalam keluarga itu memiliki hak atas harta kedua orang tuanya dengan besaran seperempat dari masing-masing harta yang diperoleh oleh saudarannya yang laki-laki. Lebih jauh juga dikatakan bahwa wanita bisa memperoleh hak sebagai ahli waris sepenuhnya jika dia diamgkat statusnya sebagai anak laki-laki. Hal ini termuat dalam Bab IX sloka 127 yang bunyinya sebagai berikut: Aputro nena widhina sutam Kurwita putrikam Yadpatyam bhawedasyam Tanmama syat swadhakaram (MDS, IX.127) Artinya: Ia yang tidak memiliki anak laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki yang lahir dari padanya akan melakukan upacara penguburan saya Sloka 127 bab IX dari Kitab Manawa Dharma Sastra juga mengatur bahwa jika dalam satu keluarga Hindu tidak memiliki anak laki sebagai ahli waris maka diperbolehkan kepada keluarga tersebut untuk menaikkan status anak wanitanya sebagai ahli waris dengan ketentuan nantinya jika lahir anak laki-laki dari pernikahan
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) itu maka anak laki-laki tersebut harus melaksanakan ritual kematian kepada kakek neneknya. Lebih lanjut dalam sloka 132 dan 133 disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara antara anak yang terlahir dari seorang wanita yang diangkat statusnya sebagai anak laki-laki baik dalam hak maupun kewajiban yang harus dilakukan. Selengkapnya bab IX sloka 132 dan 133 Kitab Manawa Dharma Sastra berikut dibawah ini: Dauhitro hyakhilam Nikthama putranya piturharet, Sa ewa dadyad dawn pindau Pitre mata maha yaca (( MDS, IX.132) Artinya: Anak dari wanitayang diangkat statusnya sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki, ia akan menyelenggarakan tarpana bagi kedua orang tuanya, ayahnya sendiri dan datuk ibunya. Pautra dauhitrayorloke Na wiceso sti dharmatah, Tayorhi mata pitarau Sambhutau tasya dehitah (MDS, IX,133) Artinya: Tidak ada perbedaan antara putra seorang anak laki dan putra seorang wanita yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi maupun masalah kewajiban suci karena bagi ayah mereka pun ibu mereka, kedua-duanya lahir dari badan orang yang sama Menyimak dari isi sloka bab IX, 132 dan 133 Kitab Manawa Dharma Sastra di atas sangat jelas disebutkan bahwa bagi seorang anak yang terlahir dari seorang wanita yang telah diangkat statusnya menjadi laki-laki memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris baik dalam hal masalah keduniawian seperti meneruskan kewajiban orang tua terkait kehidupan social kemasyarakatan maupun dengan masalah kewajiban suci terkait pemujaan kepada leluhur, memelihara sangah dan juga kewajiban nantinya melaksanakan ritual kematian kepada kedua orang tuanya.
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Dari sloka tentang system pewarisan dalam hukum Hindu di atas, beberapa diantaranya terakomodasi dalam hukum adat Bali seperti adanya konsep purusa pradana yang semula berarti konsep kejiwaan (purusa) dan konsep material (predana). Namun dalam system pewarisan adat Bali mengalami pergeseran menjadi konsep yang merujuk kepada status laki-laki (purusa) dan status wanita (predana). Walaupun dalam konsep purusa pradana masyarakat Bali menganggap laki-laki (purusa) sebagai ahli waris yang utama dalam keluarga. Namun, dalam praktiknya masyarakat Bali juga mengakomodasi konsep hukum waris Hindu dengan istilah sentana rajeg bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Dalam hal ini wanita yang diangkat statusnya sebagai sentana rajeg akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki (purusa). Bagi wanita yang diangkat statusnya sebagai sentana rajeg maka pernikahannya disebut sebagai nikah nyeburin. Nikah nyeburin adalah nikah dimana laki-laki dianggap memiliki status predana. Dalam pernikahan ini maka laki-laki dengan status predana akan tinggal mengikuti istrinya demikian juga dengan anak- anak yang lahir nantinya akan sepenuhnya menjadi hak milik dari keluarga istrinya. Lebih jauh Adnyani (2017) menyebutkan bahwa kawin nyeburin adalah sama dengan mengawini laki-laki untuk masuk menjadi bagian dari keluarga si wanita dan tinggal bersama keluarga si wanita tersebut, yang dalam istilah masyarakat Bali di sebut pekidih. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pernikahan nyeburin maka anak-anak yang terlahir akan sepenuhnya menjadi hak milik keluarga perempuan. 2.3 Kedudukan dan Peran Perempuan Setelah Menikah Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Bali Bali merupakan salah satu daerah yang sangat kental dipengaruhi oleh budaya patriarki selain Tapanuli, dan Lampung, Budaya Patriarki adalah budaya dimana laki-
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) laki dianggap memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Dalam budaya patriarki perempuan diidentikkan dengan seorang pekerja dalam ranah domestic seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan melayani suami. Berbeda dengan laki-laki yang identic dengan seorang pekerja diranah public seperti menjadi pegawai pemerintahan, pegawai suatu perusahaan, dan yang lainnya Adanya pengaruh budaya patriarki dalam system kekerabatan di Bali juga berpengaruh terhadap system pewarisan yang ada. Masyarakat Bali pada umumnya menggunakan system pewarisan secara parental dimana hanya anak laki-laki atau anak perempuan yang diangkat menjadi sentana rajeg yang berhak untuk menjadi ahli waris. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kedudukan dan peran perempuan Bali setelah menikah. Kedudukan perempuan Bali setelah menikah ada dua yaitu (1) kedudukan sebagai pradana. Dengan kedudukan sebagai pradana maka setelah menikah siperempuan akan mengikuti suaminya dan sepenuhmya menjadi anggota keluarga suaminya. Hal ini ditandai dengan adanya ritual mepamit di sanggah milik keluarga perempuan dan kemudian dilanjutkan dengan ritual permakluman kepada para leluhur di sangah laki-laki yang menjadi suaminya bahwa semenjak ritual ini si perempuan sudah sah menjadi istri si laki-laki yang mempersuntingnya dan sudah sah menjadi anggota keluarga baru dalam keluarga suaminya. Dengan demikian si perempuanpun sudah secara sah bersama-sama suaminya menjalankan tugas dan kewajibanya di rumah keluarga suaminya sebagai bagian dari kewajiban melekat terhadap warisan yang diterima oleh suaminya. Adapun kewajiban itu adalah sebagai penerus keturunan, penerus dalam melaksanakan pemujaan kepada leluhur, kewajiban sebagai anggota masyarakat, dan kewajiban yang bersifat palemahan
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) seperti menggelola sawah, lading, memelihara binatang peliharaan dan masih banyak yang lainnya. (2) kedudukan perempuan sebagai sentana rajeg (purusa). Sentana Rajeg adalah seorang anak perempuan yang diangkat kedudukannya sebagai purusa. Sentana rajeg biasanya dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki saudara laki-laki atau keluarga yang hanya memiliki satu anak perempuan. Untuk tetap menjaga agar keluarga itu tidak keputungan ( tidak memiliki penerus keluarga) maka dalam hukum adat Bali diperbolehkan untuk mengankat status anak perempuan (predana) menjadi anak laki- laki (purusa). Anak perempuan yang sudah diangkat menjadi purasa akan memiliki kedudukan sebagai ahli waris sebagaimana anak laki-laki pada umumnya, yaitu sebagai ahli waris dalam artian materi dan sekaligus memiliki kewajiban yang sama dalam melaksanakan pemujaan kepada leluhur, meneruskan kehidupan social kemasyarakatan, dan juga bertanggung jawab dalam hal perekonomian keluarga. Kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan sebagai sentana rajeg akan dijalankan bersama dengan laki-laki yang dinikahinya. Pernikahan dimana seorang laki-laki berubah ststusnya menjadi predana dan tinggal menetap di keluarga perempuan yang berkedudukan sebagai sentana rajeg disebut sebagai ganten nyeburin. Namun, perlu diketahui walaupun seorang perempuan sudah diangkat sebagai sentana rajeg dalam kehidupan rumah tangganya tetaplah yang laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang dibentuknya dengan mengelola warisan yang diterima oleh istrinya secara bersama- sama. IV. KESIMPULAN
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Hukum pembagian waris pada masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki dan hukum waris Hindu. Di mana yang menjadi ahli waris yang utama adalah anak laki-laki dalam keluarga. Namun. demikian dalam hukum waris Hindu juga memungkinkan wanita sebagai ahli waris yaitu dengan diangkatnya status wanita sebagai laki-laki (purusa). Dalam hukum waris adat Bali hal ini disebut sebagai sentana rajeg yaitu seorang wanita yang diangkat setatusnya sebagai laki-laki (purusa) sehingga memiliki hak sebagai ahli waris. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki dalam keluarga. Bagi perempuan yang diangkat statusnya sebagai sentana rajeg akan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak laki-laki seperti kewajiban dalam memelihara dan meneruskan kewajiban orang tuannya baik secara spiritual maupun social seperti pemujaan terhadap leluhur, dan melakukan berbagai kegiatan social ditengah-tengah masyarakat. Namun bagi wanita dengan status predana adalah perempuan yang setelah menikah akan ikut dan menjalankan tugas dan kewajiban membantu suaminya dalam menjalankan tugas dan kewajiban terkait waris yang diterima oleh suaminya. Daftar Pustaka Adnyani. Sari Ni Ketut. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gende. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 6, No. 2, Oktober 2017 Anom, Ida Bagus. 2010. Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu.Bali: Cet, CV Kayumas Agung, Denpasar. Nugroho. Sapto. Sigit. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. Pustaka Iltizam: Solo Nugroho. Sapto. Sigit. (2016).Hukum Waris Adat di Indonesia. Perum Gumpang Baru: Pustaka Iltizam Pandit., I Nyoman. 1993. Saracamuscaya. Jakarta;Hanuman Sakti. Panetja, Gde. 2004. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. Klungkung : CV. Kayumas. Pudja MA. G. 2002. Manawa Dharma Sastra (Manu Dharma Sastra) :.Jakarta: Pelita Nusantara Lestarai
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Pudja. SH MA. I Gede. 1988. Bhagawadgita. Jakarta: Hanuman Sakti. Sugihastuti. (2007). Gender & Inferioritas Perempuan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta Wayan.P. Windia. (2007). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali. ( disampaikan pada kuliah umum di Fakultas Hukum Unipas. Jakarta, bertempat di ruang pertemuan Fakultas Hukum Unipas, Jakarta.