2 DEKADE REZIM APUPPT, PERSEMBAHAN PPATK UNTUK INDONESIA L APORA N SEMESTER 1 PUSAT PEL APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2022
2 VISI Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. MISI 01. Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. 02. Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional. 03. Meningkatkan keandalan sistem informasi. 04. Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.
TUGAS 01 mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang; 02 mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme FUNGSI 01 Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; 02 Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 03 Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; 04 Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lainnya; dan 05 Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. KEWENANGAN Kewenangan dalam Fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang: l Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenang- an mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; instansi terkait; l Memberikan kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang; rekomendasi l Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; l	Menetapkan	pedoman	identifikasi	Transaksi Keuangan Mencurigakan; l Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan l Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti-pencucian uang; dan l Menyelenggarakan sosialisasi pencegah- an dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3
4 Dalam melaksanakan data dan menyelenggarakan sistem informasi. fungsi pengelolaan informasi, PPATK berwenang Dalam pengawasan Pelapor, PPATK berwenang: Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang; Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; Menyampaikan informasi dari hasil lembaga yang berwenang audit kepada melakukan pengawasan Pihak Pelapor; Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. rangka melaksanakan fungsi terhadap kepatuhan Pihak terhadap Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat: Meminta dan menerima laporan dan informasi informasi dari Pihak Pelapor; Meminta kepada instansi atau pihak terkait; Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; dan Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
6 STRUKTUR ORGANISASI P u s a t Pe l a p o r a n d a n A n a l i s i s Tr a n s a k s i K e u a n g a n Deputi Strategi dan Kerjasama (TEGAS) Direktorat Kerjasama Dalam Negeri (DIAKSI) Direktorat Strategi dan Kerjasama Internasional (DISEGANI) Direktorat Hukum dan Regulasi (DIAKURASI) Direktorat Pengawas Kepatuhan PJK (PENGASUH PJK) Pusat Pendidikan & Pelatihan APUPPT (PATIH) Tenaga Ahli Deputi Pelaporan & Pengawasan Kepatuhan (PENGASUH) Direktorat Pengawas Kepatuhan PBJP (PENGASUH PBJP) Pusat Teknologi Informasi (LOGIS)
KEPALA PPATK WAKIL KEPALA PPATK Sekretaris Utama (SETIA) Biro Perencanaan dan Keuangan (BINCANG) Biro SDM dan ORTALA (BERMAKNA) Biro Umum (BIRO) Inspektorat (PEKA) Deputi Pelaporan & Pengawasan Kepatuhan (PENGASUH) Deputi Analisis dan Pemeriksaan (ASA) Direktorat Pelaporan (PENGASUH PELAPORAN) Direktorat Analisis & Pemeriksaan 1 (ASA I) Direktorat Analisis & Pemeriksaan 2 (ASA 2) Direktorat Analisis & Pemeriksaan 3 (ASA 3) Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT (BERMITRA) 7
8 STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU-TPPT TAHUN 2020-2024 STRATEGI 01 untuk Meningkatkan mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko; kemampuan sektor privat STRATEGI 02 Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko; STRATEGI 03 Meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko; dan STRATEGI 04 Mengoptimalkan asset recovery dengan memperhatikan penilaian risiko; STRATEGI 05 Meningkatkan efektivitas targeted financial sanction dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
RENCANA STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Memperkuat rezim Terwujudnya Indeks efektivitas anti pencucian efektivitas pencegahan dan uang dan pencegahan dan pemberantasan pencegahan pemberantasan tindak pidana pendanaan tindak pidana pencucian uang terorisme di pencucian uang dan pendanaan Indonesia dan pendanaan terorisme terorisme di Indonesia Indonesia TARGET 2020 : 5.46 2021 : 5.73 2022 : 6.16 2023 : 6.78 2024 : 7.63 9
10 KATA PIMPINAN Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Pimpinan dan Staf Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus bekerja dan berkarya membawa PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Semester PPATK 2022 meliputi berbagai capaian selama tahun 2022 berjalan. Berbagai capaian tersebut antara lain terkait upaya PPATK menjaga stabilitas dan integritas sistim keuangan, peran PPATK dalam memerangi Green Financial Crime, kesuksesan pelaksanaan Mutual Evalution Review (MER) oleh FATF, masifnya penguatan jejaring kerjasama dan edukasi masyarakat, kemudahan akses literasi dan Pendidikan anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, hingga keberhasilan PPATK mendapatkan nilai "sangat memuaskan" dalam hal pengawasan kearsipan, serta pelaksanaan peringatan 2 Dekade Gerakan APU PPT Indonesia. Selama Januari s.d. 30 Juni 2022, PPATK senantiasa menunjukkan kontribusinya dalam upaya peningkatan penerimaan negara dengan menyampaikan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp3.238.210.992.689,00. Selain telah menghasilkan sebanyak 645 laporan, baik HA maupun HP. Semuanya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum yang terdiri atas Polri (216), Direktorat Jenderal Pajak (137), Kejaksaan Agung RI (50), KPK (44), Badan Narkotika itu PPATK Ivan Yustiavandana Kepala PPATK
Nasional (15), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (13), FIU Negara lain (23) dan Lembaga lainnya (146). Rincian indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan dan Tindak Pidana Lain atas Hasil/Informasi Analisis dan Pemeriksaan yang dihasilkan antara lain Perpajakan (140), Korupsi (136), Terorisme (102), Tipu Gelap (94), Narkotika (43), Tindak Pidana Terkait Green Financial Crime (8) dan Tindak Pidana lainnya (56). Pada April 2022, PPATK bersama seluruh stakeholder APUPPT menyelenggarakan rangkaian peringatan 2 Dekade Gerakan APUPPT yang puncak acaranya dilaksanakan di Istana Negara yang dipimpin langsung oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo yang menyampaikan pesan bahwa PPATK tidak boleh berpuas diri karena tantang dimasa depan semakin berat, khususnya potensi kejahatan cyber yang meningkat. Oleh karena itu PPATK senantiasa meningkatkan kualitas pelaporan oleh Pihak Pelapor melalui bimbingan teknis, mengingat selama telah menerima 12.889.265 laporan melalui aplikasi Go AML. Selain itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT guna meningkatkan pemahaman Anti TPPU dan TPPT bagi Aparat Penegak Hukum, aktif menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi APH. tahun 2022 PPATK Gelaran MER menuju keanggotaan penuh Financial Action Task Force (FATF) yang dilaksanakan pada 17 Juli s.d. 4 Agustus 2022 dengan hadirnya para asesor dari China, Guernsey, UAE, USA, Irlandia, Saudi Arabia, South Africa, dan Perancis di Indonesia terselenggara dengan baik. Segenap apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus dihaturkan kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu menyukseskan MER FATF dan menegakkan rezim APUPPT di Indonesia. Ucapan terima kasih dan apresiasi PPATK sampaikan kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, serta lembaga yang ter- gabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, berikut ragam seluruh kontribusinya satu persatu. instansi terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan Tidak lupa ucapan terima kasih kepada rekan- rekan pers dan masyarakat yang selalu setia mendukung kerja PPATK. Tanpa dukungan besar yang selalu menyertai langkah PPATK, perjuangan PPATK tidak akan ada artinya. Ke depan, segenap capaian yang sudah ditoreh akan menjadi pelecut semangat seluruh insan PPATK untuk terus meningkatkan semangat dan kualitas kerja demi terwujudnya negara yang kita cintai, Indonesia, bebas dari segala bentuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan segala bentuk kejahatan keuangan lainnya. Dengan bangga kami sampaikan Laporan Semester PPATK 2022. Semoga segenap kerja dan capaian ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, sekaligus mendapat ridha dari Allah SWT. Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana 11
12 DAFTAR ISI 1. Visi, Misi, Tugas, Fungsi, dan Core Value PPATK ... 2 2. Struktur Organisasi ... 6 3. Strategi Nasional ... 8 4. Rencana Strategis ... 9 5. Kata Pimpinan ... 10 6. Anggaran PPATK ... 14 7. Pengembalian Kerugian negara ... 18 9. Komposisi SDM PPATK dan Reorganisasi ... 20 10. Komitmen Penguatan Zona Integritas PPATK ... 26 11. Peringatan Dua Dekade APUPPT ... 28 12. Green Financial Crime... 48 13. Mutual Evaluation Review ... 60 14. Penghargaan dan Pencapaian 2022 ... 62 15. Jejaring Kerjasama Yang Kuat ... 66
16. Pengelolaan Edukasi Masyarakat ... 68 17. Kemudahan Akses Literasi APUPPT ... 70 18. Pendidikan dan Pelatihan APPUPPT ... 72 19. Pemanfaatan Big Data dalam Memerangi Pencucian Uang ... 76 20. Membina Pihak Pelapor, Menjaga NKRI ... 78 21. Pengawasan Kepatuhan ... 86 22. Pengawasan Sistem Keuangan Nasional ... 88 23. Shadow Economy Sebabkan Ekonomi Indonesia Terdistorsi ... 90 24. PPATK 3rd Legal Forum ... 92 25. Penerbitan Buku Pintar TPPU ... 93 26. Informasi & Analisis Dukungan Penegakan Hukum ... 94 27. Inovasi dalam Pemberantasan ... 98 13
14 ANGGARAN PPATK Penyerapan anggaran PPATK pada semester 1 sudah sangat baik. Melebihi target dari rata-rata nasional Program Dukungan Manajemen Rp156.072.166.000,00 M. Taufik Kurniawan Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan ANGGARAN PPATK 2022 Rp199.758.374.000,00 Rp43.686.208.000,00 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada tahun 2022 berdasarkan DIPA PPATK nomor SP DIPA- 078.01-0/2022 tanggal 17 November 2021 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 199.758.374.000,-. yang digunakan untuk membiayai 2 (dua) program dengan rincian berdasarkan program sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp156.072.166.000,00. 2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme sebesar Rp 43.686.208.000,00. Namun dikarenakan pada tahun 2022 perekomonian Indonesia masih belum pulih pasca pandemic Covid-19, serta sebagai bentuk antisipasi jika dikemudian hari ada lonjakan kasus Covid 19, maka Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk adanya Automatic Adjustment atau pencadangan anggaran hal ini tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/ MK.02/2021 tanggal 29 November 2021. Berdasarkan surat tersebut PPATK melakukan pemblokiran anggaran dengan menambahan Catatan Halaman IV.A DIPA sebesar Rp12.032.274.000,00 dengan rincian: a. Automatic Adjustment Belanja K/L sebesar Rp10.633.619.000,00 bersumber dari Belanja Pegawai untuk kebutuhan THR dan Gaji ke-13. b. Automatic Adjustment Belanja K/L sebesar Rp1.398.655.000,00 bersumber dari Belanja Modal untuk pengelolaan Teknologi Informasi. Pada periode Januari-Juni 2022, PPATK menyerap anggaran sebesar 62,87% atau sejumlah Rp125.590.602.769,00 dari total anggaran Rp199.758.374.000,00. Adapun menurut jenis belanja antara lain belanja pegawai sebesar Rp79.873.867.212,00, belanja barang sebesar Rp42.820.627.962,00 dan belanja modal Rp2.896.107.595,00. pada I II 15
16 REALISASI ANGGARAN PERIODE JANUARI-JUNI 2022 62,87% REALISASI ANGGARAN Rp125.590.602.769,00 Belanja Pegawai Rp79.873.867.212,00 Rp42.820.627.962,00 Belanja Barang 62,87% REALISASI ANGGARAN SEMESTER 1 TAHUN 2022 Rp125.590.602.769,00 Belanja Modal Rp2.896.107.595,00
PPATK pada semester 1 sudah sangat baik mengingat sudah melebihi target 50%. Pada semester 1 ini, PPATK memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2021. Opini WTP ini merupakan predikat 16 kali berturut sejak tahun 2006. TABEL REALISASI ANGGARAN Uraian JUMLAH SELURUHNYA B E Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme BE.3379 Pengelolaan Bidang Hukum PPATK BE.3380 Pelaksanaan Kerja Sama dan Humas PPATK BE.3381 Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK BE.3382 Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor BE.3383 Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor BE.3384 Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK BE.5232 Pengembangan Riset TPPU BE.3365 Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK W A WA.3374 Pengawasan Internal PPATK Program Dukungan Manajemen WA.3375 Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK WA.3376 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK WA.3377 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK Dalam hal penilaian kinerja yang dilakukan oleh Menpan RB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PPATK pada tahun 2021 mendapat nilai 77,80 atau BB. Pagu Revisi Realisasi TA 2022 SISA ANGGARAN s.d. Periode % 199.758.374.000 125.590.602.769 62,87 % 60.953.754.231 43.686.208.000 24.586.678.233 56,28 % 19.099.529.767 1.268.821.000 297.345.423 23,43 % 971.475.577 5.692.323.000 1.575.577.234 27,68 % 3.661.373.766 25.610.952.000 19.854.510.986 77,52 % 5.756.441.014 650.000.000 289.776.327 44,58 % 360.223.673 670.626.000 196.412.450 29,29 % 393.755.550 2.103.000.000 865.047.615 41,13 % 1.237.952.385 4.806.766.000 1.108.357.400 23,06 % 3.698.408.600 2.883.720.000 399.650.798 13,86 % 2.484.069.202 156.072.166.000 101.003.924.536 64,72 % 55.068.241.464 140.000.000 23.472.377 16,77 % 116.173.623 120.029.244.000 79.929.067.212 66,59 % 40.100.176.788 3.500.000.000 1.656.506.265 47,33 % 1.843.493.735 32.402.922.000 19.394.878.682 59,86 % 13.008.043.318 17
18 Pengembalian Kerugian Negara Konstribusi PPATK dalam Peningkatan Penerimaan Negara SELAMA Januari sd 30 Juni 2022 PPATK telah Obligor BLBI berupa tanah dan bangunan atas menyampaikan 137 Hasil Analisis/Pemeriksa- seluas total keseluruhan 89,01 Hektar dengan an kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) total nilai aset diperkirakansekitar Rp 2 triliun. Kementerian Keuangan RI terkait indikasi/ dugaan tindak pidana di bidang perpajakan Pajak oleh wajib pajak Indonesia, baik secara proaktif maupun atas permintaan DJP. Penyampaian data/ informasi selama periode tersebut telah 137 HA/HP Terhadap Tindak Pidana bidang perpajakan RP menghasilkan potensi penerimaan negara sebesar Rp3.238.210.992.689,00. Potensi Penerimaan Negara : Rp3.238.210.992.689,00 Selain itu terdapat potensi penerimaan negara dari dua Hasil Pemeriksaan PPATK Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan atas dua Hasil Pemeriksaan tersebut telah berkontribusi pada penerimaan negara dari denda sebesar Rp1 miliar, Uang Pengganti Kerugian Negara sebesat Rp10.614.418.900,00 2 HP berkekuatan Hukum Tetap Potensi Penerimaan Negara Denda Rp1 miliar, Pengganti Kerugian Negara Rp10.614.418.900,00 & SGD 1.095.000, & Aset BLBI Rp2 triliun dan SGD1.095.000 serta penyitaan aset
Ringkasan Hasil/Informasi Analisis 2022 PERIODE Januari sd 30 Juni 2022, jumlah Hasil/Informasi Analisis dan Pemeriksaan yang dihasilkan sebanyak 645 laporan. Semuanya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum yang terdiri atas Polri (216), Direktorat Jenderal Pajak (137), Kejaksaan Agung RI (50), KPK (44), Badan Narkotika Nasional (15), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (13), FIU Negara lain (23) dan Lembaga lainnya (146). Rincian indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan dan Tindak Pidana Lain atas Hasil/Informasi Analisis dan Pemeriksaan yang dihasilkan antara lain Perpajakan (140), Korupsi (136), Terorisme (102), Tipu Gelap (94), Narkotika (43), Tindak Pidana Terkait Green Financial Crime (8) dan Tindak Pidana lainnya (56). Selain itu Selama periode semester I tahun 2022, PPATK menerima dan mengirimkan informasi terkait proses fit and proper sebanyak 66 Informasi kesejumlah Kementerian dan Lembaga. Ringkasan Hasil / Informasi Analisis 2022 sd 30 Juni 2022 645 Laporan Penyampaian : POLRI (216) DJP (137) KEJAGUNG (50) KPK (44) BNN (15) DJBC (13) FIU Asing (23) Lembaga Lain (146) Rincian Indikasi : Perpajakan (140) Korupsi (136) Terorisme (102) Tipu Gelap (94) Narkotika (43) GFC (8) TP Lain (56) Fit & Proper (66) 19
20 KOMPOSISI SDM PPATK BAHWA sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33% Tenaga Penunjang/ Pegawai Kontrak 3 Tahun 2004 tentang Sistem 61% Pegawai Tetap (ASN) PPATK Kepegawaian Pusat Pelaporan dan 6% Pegawai Dipekerjakan Analisis Transaksi Keuangan, saat ini pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Grafik	Komposisi	Pegawai	PPATK terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai dipekerjakan, dan Pegawai Kontrak, 22% POLRI kemudian saat ini PPATK juga terdiri dari 2 (dua) satuan kerja, yaitu Satuan 21% Non ASN (BI) 57% PNS Kerja PPATK dan Satun Kerja Pusdiklat 46% Tenaga PPNPN Pegawai Dipekerjakan APUPPT di Depok. Adapun rincian komposisi pegawai dimaksud adalah 54% Pramubakti, Pengemudi, Pengamanan sebagai berikut : Tenaga Penunjang/Kontrak No. Komponen Pegawai PPATK TOTAL 1. Kepala PPATK 1 5 Es. IV.a 1 Es. I.a 2. Pegawai Tetap (ASN) PPATK 368 3. 4. Pegawai Dipekerjakan Tenaga Penunjang/ Pegawai Kontrak 37 200 10 Es. III.a 13 Es. II.a JUMLAH TOTAL PEGAWAI PPATK 606 Komposisi Pejabat Eselon PPATK
REORGANISASI PPATK LATAR BELAKANG : Dasar dilakukan reorganisasi kelembagaan PPATK adalah sebagai berikut: a. Terdapat penambahan tugas PPATK berdasarkan peraturan perundang- undangan dan Peraturan Presiden. b. PPATK ditetapkan sebagai instansi yang berwenang melakukan kegiatan disrupsi Reorganisasi PPATK berimplikasi terhadap kebutuhan integrasi penataan SDM, proses bisnis, dan tata kelola organisasi guna keefektifan pencapaian kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui penerapan targeted financial sanction. Albert Huppy Wounde Kepala Biro SDM & Ortala c. Perluasan Penyidik TPPU melalui Putusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi No.15 /PUUXIX/2021, yang menetapkan secara progresif terkait uji materi (judicial review) atas penjelasan Pasal 74 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), sehingga akan meningkatkan kerjasama terkait pemberantasan TPPU di Indonesia. 21
22 d. Kontribusi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dilakukan melalui penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada penyidik, termasuk dalam penanganan kasus-kasus besar dan menarik perhatian masyarakat. e. PPATK bekerja sama dengan DJP dan DJBC juga terus berupaya untuk membantu meningkatkan penerimaan pendapatan negara, baik dari sektor perpajakan maupun sektor penegakan hukum, melalui pelaksanaan kewenangan penelusuran aset oleh PPATK. f. Dalam lingkup internasional, peran aktif Indonesia, khususnya PPATK ditunjukkan melalui upaya Indonesia untuk masuk dalam organisasi internasional Financial Action Task Force (FATF). keanggotaan g. Selain pertimbangan di atas, berbagai tantangan lain juga mendesak untuk diselesaikan oleh PPATK, seperti per- baikan sistem pelaporan dan database, peningkatan kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan, hingga program-program implementasi seperti prioritas goAML, pengukuran financial integrity review, pembangunan aplikasi politically exposed persons, pembangunan aplikasi information sharing platform, penguatan jabatan pembinaan dan pengelolaan lain fungsional, serta penguatan pelayanan terpadu Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme di lingkungan PPATK. Dengan semakin bertambahnya tugas dan peran PPATK, membawa implikasi terhadap kebutuhan penataan organisasi PPATK. Harapan terhadap PPATK di masa yang akan datang pasti semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya akan pentingnya upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
PENINGKATAN KAPASITAS Peningkatan kapasitas PPATK dalam crime, dan kejahatan-kejahatan lain yang memanfaatkan perkembangan teknologi; mencegah dan memberantas tindak pidana b. peningkatan kerjasama dengan Ke- pencucian uang dan pendanaan terorisme, menterian/Lembaga terkait dalam mencakup hal-hal sebagai berikut: rangka meningkatkan kemampuan untuk a. upaya peningkatan pengawasan mengoptimalkan penerimaan negara dan dan kewaspadaan terkait terhadap meningkatkan indeks integritas lembaga arus transaksi keuangan yang terkait keuangan; dan dengan kejahatan narkotika, kejahatan c. pemberian rekomendasi atas calon-calon transaksi	atau	alat	finansial	melalui	pembayaran digital, green financial pejabat negara yang akan dilakukan uji kelayakan (fit and proper test). Peningkatan Pengawasan dan Kewaspadaan Terkait Terhadap Arus Transaksi Keuangan PENINGKATAN KAPASITAS PPATK Peningkatan Kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga Terkait Pemberian Rekomendasi atas calon- calon Pejabat Negara 23
24 PELANTIKAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PPATK Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuang- an (PPATK) Ivan Yustiavandana melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan PPATK. Pelantikan ini merupakan respon dari penerapan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 dan Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan PPATK. Kepala PPATK mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang dilantik pada hari ini. "Dengan reorganisasi ini, melalui pelantikan Saudara dapat mempercepat gerak roda organisasi dan siap menghadapi seluruh tantangan yang ada di depan," ucap Ivan. Beliau menambahkan bahwa semua unit kerja memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan PPATK. "Bekerjalah tanpa mengenal label, namun bekerjalah sesuai panggilan hati sebagai Abdi Negara," pungkasnya. Pelantikan ini disaksikan langsung oleh seluruh pegawai PPATK baik secara tatap muka maupun secara virtual.
26 Komitmen Penguatan Zona Integritas PPATK PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Kepala PPATK memberikan arahan kepada Keuangan (PPATK) menggelar acara Pe- nandatanganan Pakta Integritas dan Sharing Knowledge Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan PPATK, Rabu, 22 Juni seluruh pegawai PPATK untuk menanamkan integritas dalam diri. "Integrity come from home, yang artinya integritas berasal dari diri masing-masing. 2022 bertempat di Gedung PPATK. Acara ini diselenggarakan guna menguatkan komitmen bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang berintegritas. Wilayah Bebas dari Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan 'root' dari nilai-nilai dasar PPATK. Ketika integritas telah menjadi 'root' di setiap pegawai, maka
seharusnya pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah sesuatu yang mudah dilakukan di lingkungan PPATK" ucapnya. Inspektur PPATK, I Nyoman Jendrika dalam sambutannya menyampaikan bahwa Inspektorat berkomitmen menjadi mitra dalam mengawal pembangunan ZI di lingkungan PPATK melalui fungsi advisory kami. Selanjutnya, Koordinator Tim Penilai Intern ZI PPATK, Nelson D.P. Manalu menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi TPI mengenai Pengusulan Unit Kerja ZI yang berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan PPATK Tahun 2022. "Berdasarkan hasil penilaian TPI, terdapat 4 unit kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan WBK/WBBM pada tahun ini yaitu Direktorat Analisis Pemeriksaan (DAP) I, DAP II, DAP III, dan Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri" ujarnya. Selain itu, pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala PPATK beserta seluruh pimpinan unit kerja di Lingkungan PPATK. Pimpinan unit kerja yang diusulkan sebagai unit WBK/ WBBM dalam ZI di lingkungan PPATK Tahun 2022 menyampaikan pernyataan komitmen dalam rangka pembangunan ZI. sharing ini diakhiri dengan knowledge oleh Kepala Pusdiklat APUPPT, Akhyar	Effendi	terkait	pengalaman	Pusdiklat Acara APUPPT dalam membangun ZI sehingga berhasil memperoleh predikat WBK pada tahun 2021. "Keberhasilan kami dalam membangun ZI merupakan keberhasilan bersama dan membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen PPATK.", ujarnya. 27
28 Peringatan Dua Dekade APU-PPT BERBEDA halnya dengan pelaksanaan ini mengambil tema "20 Tahun Gerakan peringatan ulang tahun PPATK yang lalu, APUPPT: Indonesia Maju Tanpa Pencucian upaya pencegahan dan pemberantasan Uang dan Pendanaan Terorisme untuk TPPU dan TPPT ini memasuki tahun ke-20 Mewujudkan Sistem Keuangan yang Kuat, yang perlu disyukuri, dimaknai dan dirayakan Berintegritas dan Berkelanjutan". Dalam dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun memperingati momen dimaksud, PPATK telah sebelumnya. Kegiatan Peringatan Nasional melakukan bermacam kegiatan, diantaranya: 2 Dekade Gerakan APU PPT Indonesia 1. Video 2 Dekade APUPPT Indonesia Penyampaian testimoni dalam bentuk video singkat sesuai dengan tema kegiatan dan semangat 20 Tahun Gerakan APUPPT. 2. Silaturahmi Nasional Dua Dekade Rezim APU PPT Silaturahmi Nasional Dua Dekade Rezim APU PPT bersama Stakeholder Utama APU PPT di Kantor PPATK pada kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bapak
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka ikut mengkampanyekan semangat 20 Tahun Gerakan APU PPT pada tanggal 29 Maret 2022 kepada Stakeholder Utama dalam "Komitmen Pencanangan Fight Against Green Fincancial Crimes". Dalam Acara ini, diusulkan terdapat kegiatan Pemberian Penghargaan kepada PJK yang Aktif melaporkan Laporan terkait Green Financial Crime secara simbolis di Kantor PPATK, yang merupakan makna dari: a) upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia akan sentiasa memberikan manfaat dan dampak positif bagi negara Republik Indonesia, b) akan selalu terdapat tunas atau upaya baru dalam memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta c) upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme akan selalu menaungi upaya Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan mencegah adanya korupsi, narkoba, dan tindak pidana asal lainnya. 29
30 3. Acara Puncak: Presidential Lecture, Bazar APUPPT, dan Buka Puasa Bersama Pada acara puncak ini Bapak Presiden 3. Acara Puncak: Presidential Lecture, Bazar APUPPT, dan Buka Puasa Bersama Pada acara puncak ini Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan arahan atau presidential lecture pada tanggal 18 April 2022 kepada seluruh stakeholder pemberantasan pencegahan dan TPPU dan TPPT serta masyarakat akan pentingnya Integritas dan Kesatuan Bangsa dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dari upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menyongsong 4. Giat Public Campaign Public Campaign dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun 2 Dekade Indonesia, PPATK Rezim APUPPT di sebagai focal point terhadap pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang akan dikampanyekan melalui saluran media sosial, website miliki PPATK, Videotron dan
saluran media lain. Kegiatan campaign ini menyasar audiens dengan rentang usia 13-56 tahun. Dengan segmentasi Perorangan, kelompok, organisasi, dan pekerja. Adapun profesi masyarakat yang disasar berasal dari perbankan, sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, komunitas. Peringatan ini menjadi momentum tindak pencegahan dan pemberantasan pidana pencucian uang (money laundering) yang sudah menjadi fenomena dunia dan tantangan internasional. Kejahatan money laundering telah menjadi transnational crime karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara melainkan telah melewati batas-batas negara (crossborder). Perputaran terjadi dana dalam jumlah besar yang secara cepat dari satu negara ke negara lain menimbulkan kekhawatiran internasional karena berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian, terutama dunia bisnis, dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan ini juga diharapkan dapat memicu semangat seluruh stakeholder APU-PPT dalam menyambut upaya Indonesia menjadi anggota dari organisasi internasional anti-pencucian uang, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), yang sangat prioritas. Dengan menjadi anggota FATF, Indonesia dapat berperan lebih besar dalam menentukan standar internasional anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di dunia. Pada saat ini hanya Indonesia sebagai negara anggota G-20 yang belum tergabung sebagai anggota FATF. Proses menuju keanggotaan FATF antara lain membutuhkan prasyarat keberhasilan Indonesia melalui proses penilaian kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF, yang dikenal dengan Mutual Evaluation Review (MER), yang telah berlangsung pada bulan Juli-Agustus 2022 lalu. Video 2 Dekade APUPPT Indonesia 31
32 Komitmen 2 Dekade PPATK, Memberantas Pencucian Uang dalam Pemilu; Edukasi untuk Memilih Pemimpin Amanah & Berintegritas MEMASUKI usia 20 tahun (2 dekade), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) telah menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Selanjutnya, tindakan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT akan diperluas dengan memerangi kejahatan di bidang lingkungan atau Green Financial Crime (GFC). Dalam rangka memperingati perjalanan tersebut, PPATK bersama FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan) menggelar acara Live Talk Show dengan tema 2 Dekade APUPPT: Sinergi Membangun negeri dan Mencegah Kriminal Menguasai Negeri, di Jakarta, Selasa 22 Maret 2022. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber berkualitas dan kredibel seperti Prof. Yudi Latif Ph.D (Kepala BPIP Periode 2017-2018), Prof.
34 Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A (Hakim Mahkamah Konstitusi), Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. (Wakil	Ketua	KPK),	Drs.	Hadar	Nafis	Gumay, M.A. (Komisioner KPU Periode 2012 - 2017), dan Yunarto Wijaya, M.M. (Direktur Eksekutif Charta Politica). Talkshow ini akan membahas pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) dari aspek sosial politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Dalam sambutannya Kepala PPATK me- nyampaikan bahwa Talk Show ini bertujuan untuk mengedukasi dan membangun ke- sadaran masyarakat tentang posisi strategis pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) agar dapat berjalan dengan baik. Dalam proses itu, masyarakat dan seluruh komponen bangsa dapat bersama- sama mengawal pesta demokrasi dan berhasil memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas. "Pemilu menjadi indikator untuk me- nentukan terwujudnya suatu pemerintahan yang demokratis. Melalui Pemilu, masyarakat dapat	menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu yang berkomitmen penuh mendahulukan kepentingan rakyat," ujarnya. Kepala PPATK menegaskan rakyat perlu memilih pemimpin yang tidak meng- eksploitasi sumber-sumber ekonomi dan bisnis untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, justru sebaliknya, yang memperhatikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu talk show ini menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran publik mengenai pentingnya integritas dan etika moral yang baik sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KOMITMEN PPATK "PPATK sudah berkiprah selama 2 dekade sejak 17 April 2002. Dalam kurun waktu itu, PPATK fokus mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dalam berbagai kasus di tengah masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan PPATK ke depan. Selain memperkuat kualitas SDM seiring dengan perkembangan teknologi digital, PPATK juga berusaha sesegera mungkin merealisasikan keanggotan penuh Indonesia dalam Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Tujuannya adalah untuk meningkatkan persepsi positif terhadap iklim investasi dan sistem keuangan Indonesia dan memperkuat
confidence dan trust terhadap dalam bisnis internasional," tutur kepala. Indonesia Selain itu, PPATK juga fokus memerangi pencucian uang dari hasil kejahatan lingkung- an (green financial crime). Berdasarkan data FATF yang dirilis Juli 2021, dari data INTERPOL dan Norwegian Center for Global Analysis (RHIPTO), kejahatan lingkungan disebutkan menjadi salah satu kejahatan utama internasional yang nilainya bisa mencapai 281 miliar US$ atau Rp1.540 triliun setiap tahun. Ivan menegaskan bahwa, komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT telah mampu mengangkat reputasi Indonesia menjadi sejajar dengan negara-negara maju, yang selanjutnya dapat memperkuat perekonomian nasional dan membuat masyarakat semakin sejahtera. "Sesuai dengan tema Sinergi Membangun Negeri dan Mencegah Kriminal Menguasai Negeri, PPATK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan APUPPT tidak akan mentolerir sekecil apapun aksi pencucian uang dan pendanaan terorisme di negeri ini, khususnya green financial crime." Guna memastikan keberhasilan tersebut, Ivan menambahkan, PPATK memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepenting- an APUPPT, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Nasional Narkotika, Kementerian Keuangan, Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa) dan stakeholder lainnya. Komitmen 2 Dekade PPATK untuk semakin kuat dalam pencegahan dan pemberanatasan TPPU dan TPPT di Indonesia Rachmawati Plt. Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri 35
36 Acara Puncak 2 Dekade Gerakan APU PPT JAKARTA, 18 April 2022 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (talk show) bertema menggelar diskusi "Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan" untuk mengedukasi masyarakat terhadap produk investasi yang aman serta mencegah masyarakat menjadi korban penipuan produk investasi dengan platform binary option dan robot trading. digital perbankan memberikan benefit berupa efisiensi,	kecepatan,	dan	kemudahan	dalam transaksi perbankan dan keuangan. Namun, teknologi digital juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang hasil investasi ilegal. Kondisi ini menjadikan modus pencucian uang (money laundering) menjadi lebih masif, rumit, dan semakin	sulit	diidentifikasi. "Menyusul maraknya kegiatan penipuan Talk show tersebut diselenggarakan dalam rangkaian peringatan 2 Dekade Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) dihadiri sejumlah narasumber yang kompeten di bidang masing-masing dan diselenggarakan secara hybrid pada Senin, 18 April 2022. Selain itu, dalam acara ini juga dan ilegal, khususnya melalui platform binary option dan robot trading, PPATK menginisiasi talk show dengan tema "Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot Trading Ilegal, menjerat pelaku penipuan". Ini bertujuan untuk memberi tambahan investasi pengetahuan bagi masyarakat agar dalam dilakukan penandatanganan peluncuran berinvestasi tidak tergiur dengan iming- perangko bertema 2 Dekade APU PPT. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, menjelaskan perkembangan teknologi iming imbal hasil yang tinggi," ujarnya saat memberikan sambutan talkshow PPATK, Senin (18/4/2022).
PPATK, menurutnya, terus menelusuri aliran uang yang diduga terindikasi dengan investasi ilegal dengan menghentikan sementara transaksi dengan nilai total Rp588 miliar dengan jumlah 345 rekening. Ivan menegaskan, modus yang digunakan oleh pelaku juga kian beragam untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana hasil investasi ilegal tersebut. Salah satu modusnya dengan menyimpan dana tersebut dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, serta dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi. Dia menambahkan, untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan dan investasi ilegal, perlu memastikan legalitas perusahaan sektor jasa keuangan tersebut yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan legalitas perusahaan pada instansi terkait sesuai dengan kegiatan usaha. "Hal terpenting adalah diperlukan 37
38 adanya edukasi dan peningkatan literasi agar masyarakat tidak menjadi korban atas penipuan dan investasi ilegal." Sementara itu Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan langkah- langkah PPATK ke depan untuk memerangi para pelaku kejahatan lingkungan yang merugikan keuangan negara dan merusak lingkungan hidup. "Saya meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan seluruh pemangku kepenting- an APUPPT dalam forum ini, untuk menutup seluruh peluang munculnya kejahatan keuangan di bidang lingkungan hidup, atau Green Financial Crime, dan memiliki tekad yang sama untuk secara tegas memberantas tindak kejahatan terhadap lingkungan. ARAHAN PRESIDEN Dalam Pertemuan Koordinasi dan Arahan Presiden RI di Peringatan Dua Dekade Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
"Fight Terorisme Against Green Financial Crime" di Istana Negara, Senin pagi (18/4/2022), Presiden (APU PPT) Indonesia: Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada PPATK dan para pemangku kepentingan yang telah bekerja keras untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). "Apa yang telah dicapai selama 2 dekade ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Tantangan yang akan dihadapi di masa depan semakin berat dan potensi kejahatan cyber semakin meningkat, muncul berbagai modus dan bentuk baru TPPU dan TPPT. Pencegahan TPPU dan TPPT tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri, kita perlu bekerja keras bersama-sama untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Diperlukan dukungan dari semua pihak, instansi pemerintah industri keuangan dan seluruh masyarakat untuk sinergi dan penegakan hukum berkeadilan, upaya pengembalian dan pemulihan keuangan negara, memberikan kepastian hukum kepada investor, dan membagun sistem keuangan lebih kuat berintegritas, dan berkelanjutan," tegas Jokowi. Menurutnya, dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang semakin masif, rumit, dan kompleks, Presiden memberikan beberapa arahan. Pertama, perlu terus melakukan terobosan secepatnya dalam transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology, terobosan hukum atas permasalahan fundamental. Kedua, PPATK perlu meningkatkan layanan digital, platform pelayanan baru, menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki secara digital, lengkap, real time, terintegrasi, dan mampu melayanani seluruh pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, dan akurat. Ketiga, seluruh kementerian dan lembaga, PPATK sebagai focal point dan Financial Intelligence Unit (FIU) harus jeli dan mampu kemampuan bergerak cepat, memiliki dan perangkat yang telah melewati batas negara dan menjadi kejahatan internasional. Antisipasi sedini mungkin untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan keuangan dan antisipasi kejahatan ekonomi seperti 39
40 cybercrime dan kejahatan lainnya. Sementara itu Kepala PPATK menyampai- kan langkah-langkah PPATK ke depan untuk memerangi para pelaku kejahatan lingkungan (Green Financial Crimes/GFC) yang merugikan keuangan negara dan merusak lingkungan hidup. "Saya meminta kepada PPATK dan seluruh pemangku kepentingan APU PPT dalam forum ini, untuk menutup seluruh peluang munculnya kejahatan keuangan di bidang lingkungan hidup, atau Green Financial Crime, dan memiliki tekad yang sama untuk secara tegas memberantas tindak kejahatan terhadap lingkungan," tegas Kepala PPATK. dalam sebagai narasumber Talkshow Menelusuri Jejak Binary Option Hadir
dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan" adalah Tongam Lumban Tobing (Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK/Ketua Satgas Waspada Investasi), Aldison, S.H. (Kabiro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti), Yudhi Wibisana, (Wakil Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah), Jeth Soetoyo ( Founder dan CEO PT Pintu), Kompol Aditya Cahya S, S.Kom (Kanit V Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) dan Oscar Adam Darmawan (Pendiri PT. Indodax Nasional Indonesia) serta Dr. Edmon Makarim, S.H., LL.M. (Dekan Fakultas Hukum UI) hadir secara online. 41
42 2 DEKADE GERAKAN PEMBERANTASAN TPPU : Dukung Transformasi Ekonomi Hijau, PPATK Fokus Berantas Green Financial Crimes PERKEMBANGAN teknologi dimanfaatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi oleh pelaku kejahatan untuk memperoleh Keuangan (PPATK), Jakarta, Selasa (29/3/2022). keuntungan dan kemudian menyembunyikan Kegiatan dengan tema Indonesia Maju termasuk mencuci uang hasil kejahatan itu. Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk Terorisme untuk Mewujudkan Sistem mencegah dan memberantas tindak pidana Keuangan yang Kuat, Berintegritas dan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berkelanjutan ini merupakan kerja sama Bahkan pemerintah melalui aparat penegak PPATK bersama dengan seluruh pemangku hukum bertindak tegas kepada pelaku kepentingan APUPPT. "Pelaku kejahatan kejahatan berkedok investasi ilegal yang penipuan berkedok investasi ilegal sangat merugikan dan merusak kepercayaan publik. merugikan, karena menurunkan kepercayaan Hal itu disampaikan Moh. Mahfud MD, publik terhadap upaya perbaikan iklim Menteri Koordinator Bidang Bidang Politik, investasi. Pemerintah bertindak tegas Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua terhadap tindak kejahatan itu agar tidak ada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan lagi anggota masyarakat yang menjadi korban Pemberantasan TPPU dalam acara Silaturahmi penipuan yang mengatasnamakan investasi," Nasional (Silatnas) 2 Dekade Gerakan Anti ujarnya saat memberikan sambutan Silatnas Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 2 Dekade Gerakan Anti Pencucian Uang dan Terorisme (APUPPT) 2002 - 2022, di Gedung Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) 2002 - 2022.
44 Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga menyampaikan apresiasi dan selamat atas pencapaian 2 dekade gerakan APUPPT di Indonesia. "Saya mengapresiasi PPATK atas peran aktif dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya selaku focal point dalam penguatan dan peningkatan Gerakan APUPPT sekaligus peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan APUPPT di Indonesia. Saya berharap sinergi dan kolaborasi antara PPATK dan seluruh pemangku kepentingan dapat mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan," ujarnya. Dia berharap pada momentum yang bertepatan dengan 2 dekade Gerakan APUPPT Indonesia, seluruh komponen bangsa merapatkan barisan, memperkuat komitmen dan semangat kebersamaan dalam menghadapi dan mengatasi semua tantangan untuk dapat mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam kejahatan sambutannya menyebutkan lingkungan atau green financial crimes yang merugikan dunia termasuk Indonesia menjadi salah satu program 2 dekade Gerakan APUPPT ke depannya. Aktivitas pencucian uang dari kejahatan lingkungan yang bernilai sangat besar telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan dunia internasional, karena merusak tatanan dunia dan mengancam keberlangsungan lingkungan. "Bapak Presiden Joko Widodo memberi- kan perhatian khusus terhadap green economy yang sejalan dengan perhatian global. Peran PPATK adalah berupaya memastikan bahwa integritas sistem keuangan Indonesia tidak dikotori oleh aliran uang hasil tindak pidana yang berasal dari lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, PPATK juga mencanangkan pencegahan dan pemberantasan TPPU yang berhubungan dengan Green Financial Crimes sebagai upaya PPATK mendukung program pemerintah untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," tutur Ivan. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) menyebut bahwa kejahatan lingkungan mencakup berbagai kegiatan mulai dari eksploitasi sumber daya alam, perdagangan sumber mineral, kehutanan hingga perdagangan limbah secara ilegal. Berdasarkan hasil riset FATF yang dirilis Juli
Green Financial Crime merupakan momentum PPATK pada 2 dekade Gerakan APUPPT dalam menyambut perhatian khusus pemerintah terhadap green economy Maryanto Plt. Deputi Strategi dan Kerjasama 45
2021, dari data INTERPOL dan Norwegian Center for Global Analysis (RHIPTO), nilai lingkungan mencapai US$110 kejahatan miliar - US$281 miliar atau Rp1.540 triliun setiap tahun keuntungan yang diperoleh para pelaku kejatahan lingkungan. Ivan Yustiavandana menambahkan, Silatnas 2 Dekade Gerakan APU PPT merupakan peringatan milestone di Indonesia, yang telah menjadi bagian dari gerakan global pencegahan dan pemberantasan pencucian uang untuk memelihara integritas sistem keuangan internasional. "Perjalanan Gerakan APU PPT telah ditandai dengan dibentuknya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada tanggal 5 Januari 2004. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani TPPU dan TPPT, serta menyiratkan bahwa TPPU dan TPPT memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan," ujar Ivan. Ivan menambahkan, milestone lainnya berupa penambahan pemangku kepentingan Gerakan APU PPT. Awalnya, kewajiban Penyedia Jasa Keuangan hanya pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Kini berkembang menjadi Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, dan Profesi, termasuk di	dalamnya	perusahaan	fintech.	Kewajiban pelaporan juga bertambah menjadi LTKM, LTKT, Laporan Transaksi Keuangan luar Negeri (LTKL), cross border cash carrying (CBCC), Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa, hingga Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu. Perjalanan Gerakan APU PPT telah ditandai dengan dibentuknya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada tanggal 5 Januari 2004. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani TPPU dan TPPT, serta menyiratkan bahwa TPPU dan TPPT memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan 47
48 Green Financial Crime PADA Januari sd 30 Juni 2022, Kedeputian Adapun pengungkapan perkara selama Anlisis dan Pemeriksaan PPATK telah periode semester 1 tahun 2022 terkait 2 Hasil menyampaikan 8 hasil analis dan informasi kepada penegak hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang di bidang lingkungan Analisis terkait dengan dengan perolehan tindak pidana (proceed of crime) dari kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa hidup. ijin, 3 hasil analisis terkait pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dan 1 hasil analisis terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit di lahan negara tanpa adanya izin pelepasan kawasan hutan. PPATK telah menyampaikan 8 HA dan informasi kepada penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang di bidang lingkungan hidup Danang Tri Hartono Direktur Analisis dan Pemeriksaan II
KOMITMEN BERSAMA MELAWAN KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP Video Green Financial Crime 49
52 Gaungkan Komitmen Cegah dan Berantas Green Financial Crime dengan Tanam Mangrove PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan jajaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Pemerintah Provinsi Bali, melakukan penanaman 10.000 bibit pohon mangrove di Banjar Tegal, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa, 15 Maret 2022. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari 2 Dekade Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Indonesia pada tahun 2022 ini. Kegiatan ini juga sejalan mendukung perhatian masyarakat Bali untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Terselenggaranya program penanaman pohon ini merupakan suatu bentuk kepedulian stakeholder dalam mendukung segenap penerapan sustainable finance dan green economy di Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Bali turut menyampaikan apresiasi serta dukungannya kepada PPATK yang turut memperhatikan kelestarian alam dengan wewenang yang dimiliki. Dirinya juga berharap adanya peran penting para Tetua adat dan masyarakat setempat di sekitar pantai, untuk ikut mengawasi dan memelihara tanaman yang akan ditanam, serta turut berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah untuk mencegah terjadinya kejahatan lingkungan.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Indonesia telah memulai Gerakan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal. Pada tahun 2022 ini, Gerakan tersebut telah memasuki usia 20 tahun atau 2 Dekade. Untuk memperingati usia Gerakan 2 Dekade APUPPT Indonesia, tema yang dipilih adalah "Indonesia Maju Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk Mewujudkan Sistem Keuangan yang Kuat, Berintegritas, dan Berkelanjutan". 53
54 JAGA TERUMBU KARANG KITA PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan PT Pegadaian melakukan transpalantasi terumbu ekonomi global. "Data dari Financial Action Task Force (FATF) kerugian yang diakibatkan dari kejahatan ini mencapai lebih dari Rp1.540 karang di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur triliun per tahun" ungkap Tuti (NTT) pada Kamis, 23 Juni 2022. Penanaman Sebagai mitra kerja PPATK, PT Pegadaian yang dilakukan secara simbolik ini merupakan diharapkan mampu bekerja sama dalam rangkaian dari peringatan 2 Dekade Anti menyampaikan adanya laporan transaksi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Indonesia. Penanaman terumbu karang merupakan mencurigakan khususnya tindak pidana Green Financial Crime ini. "Kami mengapresiasi semangat dan komitmen PT terkait salah satu kepedulian PPATK dan PT Pegadaian Pegadaian selama ini dan semoga kerja sama untuk turut melestarikan lingkungan dan ini dapat terus berlangsung" harap Tuti. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang terkait kejahatan lingkungan hidup atau yang disebut dengan Green Financial Crimes (GFC). Direktur Strategi Kerja Sama Internasional PPATK, Tuti Wahyuningsih mengatakan ini Green Financial Crimes semakin menjadi perhatian karena kejahatan bahwa saat Senior Executive Vise President Manajemen Resiko PT Pegadaian, Eko Susetyo mengatakan bahwa PT Pegadaian siap memerangi Green Financial Crime sebagai bentuk komitmen kuat PT Pegadaian dalam mencegah dan Dalam Kegiatan tersebut memberantas tindak pidana pencucian uang. "PT Pegadaian siap dukung PPATK untuk di bidang Kehutanan dan lingkungan hidup mencegah dan memberantas tindak pidana tumbuh jauh lebih pesat dari pertumbuhan pencucian uang" jelas Eko.
56 Tanam Pohon, Selamatkan Alam, SELAMATKAN INDONESIA KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Pemerintah, Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Akhmad Nahrowi Mukhlis, Kepala Kejaksaan Yustiavandana melakukan penanaman pohon Negeri Cianjur, Ricky Tomi, seluruh Pejabat bersama dengan Bupati Cianjur yang diwakili Struktural PPATK, perwakilan dari Forum oleh Arif Purnawan, Asisten Daerah Bidang Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) dan
perwakilan pihak pelapor serta undangan lainnya di Ciloto, Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Penanaman pohon ini dilakukan pada dua puluh lokasi di Indonesia, salah satu lokasinya ada di Ciloto, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan dua dekade Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, "Gerakan penanaman berbagai jenis pohon ini selain menandai dua puluh tahun berkiprahnya rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme juga untuk ikut bersama sama seluruh stakeholder yang menanam ada menyukseskan program Satu Juta Pohon yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo" ungkap Ivan. Tuti Wahyuningsih, Ketua Panitia ulang tahun dua dekade rezim APU PPT yang juga Plt Deputi Pemberantasan PPATK dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa penanaman pohon yang mengambil tema "Jaga Alam Jaga Indonesia" merupakan bagian dari upaya bersama agar alam tetap lestari, untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Pimpinan PPATK dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Cianjur menanam berbagai pohon, diantaranya Flamboyan (Delonix regia) atau pohon Semarak Api. Tanaman ini merupakan pohon besar, dengan bunga-bunga merah cerah. Flamboyan memiliki nama genus Delonix yang berasal dari kata Yunani delos (artinya mencolok), dan onyx, berarti cakar. Nama ini mengacu pada penampilan bunga yang memang mencolok dan bentuk mahkota bunganya mengembang seperti cakar. Pohon ini umumnya dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis, selain dijadikan sebagai tanaman hias juga sebagai tanaman lindung. Saat ini Flamboyan salah satu jenis tanaman yang terancam punah karena habitat aslinya yang terganggu. 57
60 Mutual Evaluation Review FATF INDONESIA akan menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) dalam rangka menuju keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF). MER adalah serangkaian kegiatan oleh FATF untuk mengetahui sejauh tercapai dengan baik terhadap Rekomendasi FATF. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Evaluator/Assessor yang terdiri dari lembaga internasional tersebut maupun para ahli dibidangnya dari berbagai negara anggota mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang yang	ditunjuk	sesuai	spesifikasinya	di	sektor dan Pencegahan Pendanaan Terorisme hukum (pidana & internasional), keuangan, (APU-PPT) suatu jurisdiksi/negara dapat penegakan hukum dan/atau perbankan.
Adapun urgensi dari pelaksanaan MER FATF ini dapat menentukan posisi Indonesia terkait penerapan standar internasional APU-PPT. Apabila dari hasil MER tersebut Indonesia mendapatkan nilai yang baik sesuai kriteria yang telah ditentukan, maka Indonesia akan menjadi anggota FATF. Apabila Indonesia memperoleh nilai yang buruk, Indonesia akan dikategorikan menjadi negara berisiko tinggi di bidang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan dapat berpengaruh pada citra Indonesia di tingkat internasional dan dapat mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. PPATK Komite TPPU sebagai telah Sekretaris terlibat dalam mengoordinasikan berbagai Kementerian dan Lembaga dalam persiapan on-site visit MER FATF Indonesia. Secara umum, Indonesia telah melaksanakan lebih dari 80 focus group discussion, coaching, dan mock-up interview bersama pihak pemangku kepentingan terkait sejak tahun 2019. Rangkaian persiapan ini untuk memperkuat komitmen dan memberikan simulasi secara spesifik terkait pelaksanaan on-site visit sehingga Indonesia dapat memberikan hasil yang maksimal dan diterima menjadi anggota penuh FATF. Sebagai Negara anggota G20, Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum menjadi anggota FATF Tuti Wahyuningsih Direktur Strategi dan Kerjasama Internasional 61
62 PENGHARGAAN DAN PENCAPAIAN 2022 ANUGERAH KEARSIPAN KATEGORI NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TERBAIK PADA Tanggal 18 Mei 2022 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), memberikan penghargaan anugerah kearsipan pada peringatan Hari Kearsipan ke-51 tahun 2022. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 yang tertuang dalam Keputusan
Kepala ANRI Nomor 388 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala ANRI Nomor 104 Tahun 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendapatkan nilai 90,17 (AA "Sangat Memuaskan") dengan kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Dan Lembaga non-struktural. Sebagai informasi, jumlah institusi yang dilakukan pengawasan kearsipan tingkat pusat tahun 2021 terdiri dari 34 Kementerian, 27 LPNK dan 31 Lembaga Tinggi Negara/ Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik, 34 Pemerintah Provinsi dan yang dilakukan oleh Provinsi terhadap Kabupaten/ Kota sebanyak 364 kab/kota. PPATK terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sistem pengawasan kearsipan internal untuk memelihara memori kolektif bangsa Muhammad Novian Kepala Biro Umum 63
64 PUSDIKLAT APUPPT MENERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KATEGORI SANGAT BAIK PUSDIKLAT APU PPT menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai "Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021" Hal tersebut merupakan buah dari upaya peningkatan pelayanan publik dari sektor pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat APUPPT sejak akhir tahun 2017. Beberapa aspek perubahan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi stakeholder Pusdiklat APU PPT seperti pendaftaran terpadu, layanan bantuan, layanan pengaduan, akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dan peremajaan gedung Pusdiklat APUPPT. Dengan penghargaan tersebut menjadi salah satu kontribusi nyata Pusdiklat APUPPT dalam mewujudkan visi dan misi presiden yaitu Indonesia Maju. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan stakeholder yang selalu mendukung dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas Pusdiklat APUPPT.
66 Jejaring Kerjasama Yang Kuat KEBERADAAN rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia, merupakan ke- butuhan riil di dalam membantu stabilitas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai focal point dalam rezim anti pencucian-uang membangun pembangunan ekonomi dan penegakan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. hukum. Rezim ini akan dapat berjalan Sebagaimana arahan Bapak Kepala secara efektif bilamana seluruh elemen dan PPATK Ivan Yustiavandana, pengaruh PPATK komponen yang ada di masyarakat bersama- merupakan vibrasi gaungan APUPPT di sama bahu membahu dalam membangun Indonesia. Vibrasi tersebut akan menggetar- dan mengembangkannya. kan banyak pihak secara personal maupun organisasi agar rezim APUPPT di Indonesia Kemitraan PPATK diharapkan dapat meresonansikan gerakan APUPPT di masyarakat dapat terus berjalan dan bergerak maju. Atas dasar pihak personal dan organisasi, Jejaring kerjasama yang kuat merupakan modal dasar bentuk vibrasi tersebut. Jaringan Kemitraan yang kuat dalam rangka kerjasama Supriadi Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT dan koordinasi serta "memberikan vibrasi" melalui audiensi Pemberdayaan Kemitraan pada saat ini dan di masa depan diharapkan akan memunculkan MITRA-PPATK yang menjadi kepanjangan tangan dan bersama- sama dengan PPATK terus berjuang dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
Sepanjang semester 1 tahun 2022 telah dibangun jejaring kerjasama melalui penandatangan 5 MOU dan 2 kali pertemuan Audiensi. 67
68 Pengelolaan Edukasi Masyarakat BENTUK pencegahan TPPU di masyarakat salah satunya melalui pengelolaan pengetahuan dan sosialisasi edukasi ke masyarakat. Sosialisasi dan edukasi PPATK ke masyarakat dilakukan melalui beberapa program seperti : Bincang santai, Podcast Jumatan, Kunjungan Mahasiswa, PPATK Mengajar, seminar/webinar, Lomba Debat, Lomba Karya Tulis Ilmiah, dll.
70 Kemudahan Akses Literasi APUPPT LITERASI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme STATISTIK KOLEKSI PERPUSTAKAAN PPATK (APUPPT) adalah salah satu bagian dari bentuk edukasi masyarakat dalam rangka pencegahan pencucian uang di KOLEKSI MONOGRAFI PERPUSTAKAAN 1.674 Judul 3.616 Eksemplar masyarakat melalui literasi. Perpustakaan PPATK mengusung KOLEKSI DIGITAL PPATK DIGIPUS 3.501 Judul literasi APUPPT ini melalui layanannya baik dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional terotomasi maupun layanan perpustakaan digital. Kini akses literasi APUPPT dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui PPATK DIGIPUS (Perpustakaan Digital PPATK) yang dapat diakses melalui smartphone baik yang ber-platform Android maupun IOS. Katalog online Perpustakaan PPATK juga telah tersedia dalam bentuk online public access catalogue - OPAC yang dapat di akses melalui perpustakaan. ppatk.go.id.
72 Pendidikan dan Pelatihan APUPPT MELALUI Pusdiklat APU PPT, Selain menyelenggarakan pendidikan dan PPATK menggendong program pelatihan, Pusdiklat APU PPT juga menyelenggara- Prioritas Nasional sejumlah 12 kan seminar APU PPT dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelatihan bagi pemahaman pemangku kepentingan dalam rezim Aparat Penegak Hukum dengan APUPPT, berikut merupakan penyelenggaraan target 360 peserta. seminar di Pusdiklat APU PPT yang telah di- Penyelenggaraan Pelatihan pada selenggarakan pada tahun 2022: periode semester satu tahun 2022 adalah sebagai berikut: No Stake- holder Jml Peserta 1 Internal PPATK 1 36 No 1 Seminar/ Webinar Big Data Analytics for Money Laundering Detection Penye- leng- garaan 3 Februari 2022 Target Internal PPATK, Apgakum, LPP dan Pihak Pelapor 2 3 4 Apgakum Pelapor LPP Total 8 10 1 20 246 413 38 733 2 Tantangan Kompetensi Penyidik TPPU di Era Ekonomi Digital 24 Mei 2022 Internal PPATK, Bagian SDM PPNS dan Penyidik TPPU 3 Seminar Indonesia Merdeka Tanpa Pencucian Uang 31 Agustus 2022 Instansi pemerintah, pegiat usaha dan masyarakat sekitar Pusdiklat APU PPT Total Jumlah Peserta 821 455 80 1357
PRESTASI PUSDIKLAT APUPPT No Penghargaan 1 Akreditasi Pemberi Lembaga Administrasi Negara Penyelenggara Pelatihan Zona Integritas Kemenpan 2 3 4 5 Pengelolaan Arsip Pelayanan Publik Predikat WTP RB PPATK Kemenpan RB BPK Keterangan Penilaian atas penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi ASN pada tahun 2021 dengan nilai 85,275 (Akreditasi Bintang 1) Predikat WBK (wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2021 Pusdiklat APU PPT sebagai unit pengelola arsip terbaik pada tahun 2021 Penghargaan sebagai unit pelayanan publik dengan predikat SANGAT BAIK tahun 2021 Mendukung proses penilaian opini terhadap laporan keuangan PPATK yaitu WTP 15 kali melalui pengelolaan keuangan yang baik Akreditasi penyelenggara pelatihan dan Zona Integritas Pusdiklat diharapkan menjadikannya kampus FIU yang profesional dan terpercaya Akhyar Effendi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT 73
74 Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pada tahun 2022 telah meluncurkan pembaruan pada situs web Pusdiklat APUPPT di alamat ifii.ppatk.go.id. Situs web baru tersebut menyajikan informasi yang komprehensif mengenai kegiatan Pusdiklat APUPPT dan juga informasi mengenai program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat APUPPT. juga meluncurkan aplikasi Learning Management System dengan branding IFII Learning di alamat Selain itu Pusdiklat APUPPT Aplikasi IFII Learning dimanfaatkan oleh Pusdiklat APUPPT untuk mengelola kegiatan regitrasi pelatihan, pelatihan mulai dari pelaksanaan pelatihan (pre test, distribusi materi dan media pembelajaran, post test) sertifikat	pelatihan	hingga	penerbitan dilakukan. Dengan dukungan aplikasi IFII Learning ini, Pusdiklat APUPPT juga mulai menyelenggara- kan pelatihan blended learning yang dituju- kan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Pelatihan blended learning merupakan pelatihan yang mengkombinasikan proses belajar mandiri melalui aplikasi IFII Learning dengan media pembelajaran seperti modul, video dan multimedia interaktif, yang dilanjutkan dengan tatap muka secara virtual untuk melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang telah dipelajari sencara mandiri. Model pembelajaran ini ke depannya diharapkan akan semakin banyak dilaksanakan agar jangkauan pelatihan Pusdiklat APUPPT dapat semakin luas. Ke depan, konten pembelajaran dalam aplikasi IFII Learning akan terus dikembang- tersebut dapat kan sehingga aplikasi menjadi media pembelajaran APUPPT yang komprehensif.
76 Pemanfaatan Big Data dalam Memerangi Pencucian Uang PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi nonlinier dari sumber yang berbeda-beda Keuangan (PPATK) telah menyelenggarakan sehingga dapat mendeteksi anomali secara acara Seminar yang diselenggarakan oleh cepat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) APUPPT yang bertajuk "Using Big Data Analytics For Money Laundering Detection", pada 10 Februari 2022 di Gedung Pusdiklat Bagi PPATK dan penegak hukum, big data tools dapat digunakan untuk melakukan pemetaan dan visualisasi sehingga dapat menyediakan gambaran lebih utuh mengenai APUPPT, Kota Depok. Seminar dilakukan secara daring dan tatap muka dengan peserta dari pihak pelapor, lembaga pengawas dan aliran	dana	ilegal	serta	mengidentifikasi	area	geografi,	industri,	channel dan para pihak yang diduga terlibat suatu kejahatan. pengatur, aparat penegak hukum, dan internal PPATK saat ini sudah tidak dapat bekerja PPATK. Big data analytics memungkinkan untuk memproses dan menganalisis data nonlinear dalam	volume	besar	dan	mengidentifikasi pola tertentu yang tersembunyi serta secara sederhana. Di era teknologi 4.0 dan era 5.0 Money Laundering, sudah bukan waktunya lagi bekerja berdasarkan textbook, namun harus bisa out of the box. Untuk itu perlu kesamaan tujuan serta komitmen seluruh menghubungkan data yang tampak tidak saling berkaitan. "Big data analytics tidak hanya digunakan untuk pengungkapan suatu pemangku kepentingan dalam Rezim APUPPT untuk berkolaborasi dan sinergi, menciptakan sebuah basis data yang terangkai menjadi kejahatan namun juga dapat memprediksi informasi berharga guna menghalau berbagai suatu kejadian melalui pemrosesan data kejahatan ekonomi. dalam volume besar baik data linier maupun
78 Membina Pihak Pelapor, Menjaga NKRI BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PIHAK PELAPOR PPATK bersinergi dengan Lembaga Pengawas program percepatan registrasi pada aplikasi dan Pengatur (LPP) serta Asosiasi Pihak goAML sebagai sarana pelaporan kepada Pelapor melaksanakan Bimbingan Teknis PPATK. Dalam upaya pencegahan dan kepada Pihak Pelapor guna mendorong pemberantasan Tindak Pidana Pencucian No. 1 2 3 4 5 6 Tanggal 11 Maret 2022 22 Maret 2022 14 April 2022 21 April 2022 30 Mei 2022 7 Juni 2022 Jenis Pihak Pelapor Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam Penyelenggara Financial Technology (Fintech) Pedagang Kendaraan Bermotor Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Valuta Asing, Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang/ Transfer Dana, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jumlah Peserta 75 Koperasi 50 Perusahaan 272 Perusahaan 45 Perusahaan 59 Perusahaan 46 Perusahaan
Membina Pihak Pelapor, Uang, kualitas laporan Pihak Pelapor Adapun rangkaian kegiatan bimbingan merupakan ikhtiar yang mendasar, sehingga teknis yang telah dilaksanakan pada Semester Menjaga NKRI melalui Bimbingan Teknis pada tahun 2022 1 Tahun 2022 oleh PPATK bersama Lembaga Pihak Pelapor diperkaya dengan materi- Pengawas dan Pengatur adalah sebagai materi Tata Cara Registrasi Aplikasi goAML, berikut : Melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang Tata Cara Pengkinian Data Aplikasi goAML, telah dilaksanakan kepada berbagai Pihak Pelapor, diharapkan awareness atas urgensi mitigasi resiko pencucian uang semakin serta Tata Cara Penyampaian Laporan Melalui Aplikasi goAML. meningkat, sehingga celah dan ruang ke- jahatan khususnya di sektor Koperasi Simpan Pinjam, Fintech, Pedagang Kendaraan Bermotor, Perdagangan Berjangka Komoditi, Pedagang Valuta Asing/KUPVA, penyeleng- gara transfer dana, serta BPR semakin sempit. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan negara yang bersih dari pencucian uang akan terwujud dan membuahkan kesejahteraan untuk semua insan bangsa. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, kualitas laporan Pihak Pelapor merupakan faktor yang mendasar Aris Priatno Direktur Pelaporan 79
80 RAPAT KOORDINASI TAHUNAN REZIM APU PPT TAHUN 2022 PPATK melaksanakan rapat koordinasi tahunan bersama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) Pencucian rezim Anti Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indoneisa pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 2022. Pertemuan ini dihadiri oleh sekurangnya 457 pemangku kepentingan yang terdiri dari perwakilan Lembaga Pengawas dan (dua) arah rezim APU PPT. Agenda Rapat Koordinasi Tahun 2022 Pengatur (LPP), Pihak mencakup	identifikasi	arah	dan	kebijakan	rezim	APU	PPT,	tren Pelapor, dan Asosiasi Pihak hybrid, baik melalui media daring maupun	hadir	fisik	(luring) pada Auditorium Yunus Pelapor secara modus pencucian uang dan pendanaan terorisme di era digital, dan hasil evaluasi kualitas laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor selama Tahun 2021 melalui aplikasi goAML untuk optimalisasi implementasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Husein, Gedung PPATK. PPATK juga menyampaikan rangkaian prestasi bersama yang Pertemuan yang rutin telah dicapai pada Tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan dilakukan setiap tahun ini pemberantasan TPPU dan TPPT. bertujuan sebagai wadah koordinasi dan diskusi 2
STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI SEMESTER I TAHUN 2022 Selama periode Januari s.d. Juni keuangan transfer dana dari/ke luar negeri 2022, PPATK mencatat total laporan yang (LTKL), 1.667.966 laporan transaksi keuangan disampaikan pihak pelapor melalui kepada tunai (LTKT), 43.678 laporan transaksi PPATK sistem aplikasi GoAML sebanyak keuangan mencurigakan (LTKM), 38.077 12.889.265 laporan. Jumlah ini meningkat laporan transaksi penyedia barang dan jasa sebesar 6,9% dibandingkan periode Januari (LTPBJ), 24 laporan pembawaan uang tunai s.d. Juni tahun 2021. Adapun dilihat dari jenis (LPUT), dan 650 laporan penundaan transaksi laporan, jumlah laporan yang diterima PPATK (LPT). terdiri dari 11.138.870 laporan transaksi Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan-Juli 2022 terhadap Jan-Juli 2021 81
82 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TERDUGA PENDANAAN TERORISME (SIPENDAR) DALAM rangka memutus mata rantai pen- danaan terorisme, PPATK mengembangkan aplikasi SIPENDAR yang merupakan komit- yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme serta menjadi wadah, database, atau pusat data yang berisikan informasi men bersama antara PPATK, Badan Intelijen intelijen terkait pendanaan terorisme yang Negara, Badan Nasional Penanggulangan dapat dibagikan informasinya melalui Terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemberian hak akses pihak berkepentingan Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal secara selektif terbatas, guna mempercepat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK). penelusuran atau deteksi adanya kegiatan terorisme melalui follow the money sebelum serangan terjadi. Pada tahun 2022, PPATK Sejak diluncurkan pada bulan Agustus telah mengadakan webinar yang disebut tahun 2021, aplikasi SIPENDAR telah dengan Klinik SIPENDAR yang diadakan memfasilitasi pertukaran informasi transaksi setiap hari Senin untuk membantu Pihak Efektifitas Aplikasi SIPENDAR selama periode Agustus 2021 s.d. Juni 2022 Registrasi Pihak Pelapor (PJK) 854 PJK telah teregistrasi pada aplikasi SIPENDAR 2.238 Petugas PJK telah teregistrasi pada aplikasi SIPENDAR Nama Daftar Pantau (watchlist) Tanggal Publikasi Jumlah Nama Individu Jumlah Nama Korporasi Jumlah Daftar Pantau (watchlist) yang dipublikasikan PPATK Initial Watchlist Watchlist TW I 13-Okt-2021 6.459 13-Jan-2022 450 285 91 Watchlist TW II 13-Apr-2022 125 12 Total 7.034 388 Jumlah permintaan informasi melalui aplikasi SIPENDAR 195 permintaan informasi dari stakeholder kepada PPATK 1.236 permintaan informasi dari PPATK kepada PJK
Pelapor yang mengalami kesulitan saat melakukan registrasi secara mandiri. Selain itu, terdapat Klinik Registrasi SIPENDAR dengan menargetkan jenis industri tertentu yang dijadwalkan secara rutin setiap bulannya guna menjangkau seluruh Pihak Pelapor. Selama periode Agustus 2021 s.d. Juni 2022, permintaan informasi dalam aplikasi SIPENDAR telah mencapai 195 permintaan informasi dari aparat penegak hukum untuk membantu	dalam	mengidentifikasi	potensi kegiatan teroris atau pendanaan terorisme, serta mendukung proses penyelidikan sebelum adanya serangan terorisme. Aplikasi SIPENDAR telah memfasilitasi pertukaran informasi serta menjadi wadah, database, atau pusat data yang berisikan informasi intelijen terkait pendanaan terorisme 83
84 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) "KUALITAS LAPORAN DAN RISIKO TPPU DAN/ATAU TPPT PADA JASA PENUKARAN VALUTA ASING DAN PENGIRIMAN UANG BUKAN BANK" TAHUN 2022 Pedagang valuta asing dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) termasuk sektor industri yang berisiko tinggi untuk dimanfaatkan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan hasil National Risk Assesment (NRA) Tahun tersebut, 2021. Berkenaan dengan hal PPATK mengadakan FGD bagi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Medan - Sumatera Utara pada tanggal 30 Juni 2022 yang dihadiri oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera	Utara,	Afiliasi	KUPVA	BB	Pusat,	dan 39 KUPVA BB serta 7 PTD Medan - Sumatera Utara. Kegiatan yang dilakukan ini guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Pihak Pelapor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan serta
memahami perkembangan tipologi dan Risiko TPPU dan/atau TPPT terhadap Pemanfaatan Laporan yang disampaikan oleh KUPVA BB dan PTD dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan/atau TPPT. Pertemuan tersebut juga mendorong pembentukan/pengaktifan kembali	Afiliasi	KUPVA	BB	di	wilayah	Provinsi Sumatera Utara dalam upaya bersama memahami proses bisnis, hak dan kewajiban penyelenggara serta berkoordinasi dengan LPP dan PPATK guna mendukung Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT secara lebih efektif dan optimal serta berkoordinasi dengan LPP untuk mendorong KUPVA BB dan PTD yang belum melakukan registrasi dan penyampaian laporan kepada PPATK melalui Aplikasi goAML. 85
86 Pengawasan Kepatuhan di bidang Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi DIREKTORAT Pengawasan Kepatuhan Barang Pada IKK "Indeks kepatuhan pihak pe- dan/atau Jasa Lain dan Profesi memiliki alokasi lapor" ditargetkan sejumlah 4 indeks selama Anggaran sebesar Rp530.925.000,00 dengan satu tahun. Namun pada pelaksanaannya IKU "Meningkatnya efektivitas pengawasan pada semester I tahun 2022 sudah mencapai kepatuhan Pihak Pelapor". Untuk mencapai 5 indeks. Artinya, Indikator tersebut telah IKU tersebut, DPK PBJP didukung dengan tercapai 100%. IKK kedua yaitu "Persentase empat Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut: 1. Indeks kepatuhan pihak pelapor; 2. Persentase pemenuhan manajemen internal; 3. Peningkatan Kompetensi Pegawai; 4. Persentase . Sebagai upaya peningkatan kepatuhan PBJP dalam melaksanaan kewajiban pelaporan adalah melalui audit kepatuhan. Dari target 64 audit kepatuhan saat ini telah terlaksana 22 audit kepatuhan. Moh Shalehuddin Akbar Plt. Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi
pemenuhan manajemen internal" telah tercapai 80% dari target 100%. Serta IKK "Persentase " men-capai 44,58%. Selanjutnya, IKK "Peningkatan Kompetensi Pegawai" ditargetkan sebanyak 20 JP namun sampai dengan semester 1 tahun 2022 belum tercapai karena pelaksanaan ter-sebut direncanakan pada triwulan ke-3 dan ke-4. Dalam rangka mendukung tercapainya terdapat beberapa output kinerja semester 1 tahun 2022 yang dimiliki DPKPBJP IKK, yaitu: 1. Hasil audit kepatuhan yang ditargetkan terdapat 110 laporan untuk tahun 2022. Pada pelaksanaannya telah tercapai sebanyak 40 laporan dengan rincian sebagai berikut : a. Perencanaan kegiatan audit ke- patuhan, audit khusus, pemantauan dan Evaluasi yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dalam satu tahun dan telah tercapai sebanyak 2 laporan; b. Pelaksanaan audit kepatuhan yang ditargetkan sebanyak 64 laporan dan sudah tercapai sebanyak 22 audit yang dilakukan kepada PBJ; c. Pelaksanaan audit khusus yang di- targetkan sebanyak 6 laporan selama tahun 2022. Pada pelaksanaannya telah tercapai sebanyak 2 kali terhadap PBJ dan 3 kali terhadap Profesi; d. Pelaksanaan Pemantauan Pengawas- an Kepatuhan yang ditargetkan sebanyak 40 laporan untuk tahun 2022 dan telah tercapai sebanyak 12 laporan pemantauan terhadap PBJ; dan e. Evaluasi pelaksanaan audit kepatuh- an, audit khusus, dan pemantauan dan evaluasi ditargetkan sejumlah 4 laporan dalam satu tahun dan telah tercapai sebanyak 2 laporan. Kendala yang dialami pada pelaksanaan audit oleh DPK PBJP adalah Mekanisme kerja WFH yang dilaksanakan baik auditor maupun auditee sehubungan dengan kondisi pandemi covid-19. Hal tersebut berpengaruh pada output kinerja DPK PBJP. Selain itu, adanya perubahan ortaker PPATK menyebabkan DPK PBJP dijadikan unit eselon II. Hal tersebut berimbas pada penyesuaian terkait target, SDM, dan anggaran. Meskipun demikian, target IKK masih dapat ditingkatkan pada triwulan selanjutnya. 87
88 Pengawasan Sistem Keuangan Nasional BERDASARKAN Peraturan PPATK Nomor Penilaian Mandiri Inspektorat PPATK berada di 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Level 4 dan akan dilanjutkan dengan Evaluasi Kerja PPATK, Inspektorat mempunyai tugas atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan menyelenggarakan pengawasan intern Level Kapabilitas APIP oleh BPKP pada di lingkungan PPATK dan pelaksanaan Semester II 2022. Sampai dengan Semester pengawasan intern tersebut dilakukan I tahun Anggaran 2022, Inspektorat telah terhadap kinerja dan keuangan melalui melakukan kegiatan pengawasan internal kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dengan menghasilkan 32 laporan hasil dan kegiatan pengawasan lainnya. pengawasan internal. Inspektorat PPATK memiliki dua sasaran Inspektorat melakukan pengawasan strategis yaitu Meningkatnya Peran APIP internal mulai dari proses perencanaan, dalam Mendukung Peningkatan Kinerja PPATK pelaksanaan, dan pelaporan keuangan di dan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan lingkungan PPATK sebagai bagian dari Sistem Internal PPATK. Sasaran strategis tersebut Keuangan Nasional. Beberapa kegiatan diukur menggunakan dua indikator kinerja yaitu Nilai Internal Audit Capability Model (IA- CM) APIP PPATK dan Persentase Pemenuhan Intern (Asosiasi Auditor Standar AAIPI pengawasan Inspektorat pada semester I 2022, terkait dengan pengawasan Sistem Keuangan Nasional antara lain Reviu Laporan Keuangan PPATK TA 2021, Reviu Pemerintah Indonesia). dan Pengadaan Barang/Jasa dan P3DN TW I Pada bulan Juni 2022 Inspektorat Tahun 2022, Reviu Pengendalian Internal atas telah melaku-kan Penilaian Mandiri atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu atas Usulan implementasi Kapabilitas APIP dengan hasil Revisi Anggaran TA 2022, Pendampingan
Pengawasan Sistem setiap unit kerja dengan realisasi anggaran. Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Inovasi yang telah dilakukan Inspektorat PPATK TA 2021, Reviu atas Usulan Revisi Anggaran terkait Penambahan Automatic Adjusment PPATK TA 2022, Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Semester I Keuangan Nasional dalam pelaksanaan pengawasan internal adalah dengan menggunakan aplikasi Simwas dan aplikasi e-consult dalam rangka memberikan perbaikan kualitas pelaksanaan 2022, Reviu P3DN, dan Reviu dan Pengadaan pengawasan internal. Barang/Jasa TW II. Inspektorat akan melanjutkan pengguna- Pengawasan kinerja PPATK yang di- an kedua aplikasi tersebut pada Semester laksanakan oleh Inspektorat juga berkaitan II TA 2022. Hambatan yang dialami oleh dengan Sistem Keuangan Nasional. Misalnya, Inspektorat adalah Pandemi Covid19 yang dalam Reviu Laporan Kinerja, Inspektorat menghubungkan capaian output dan outcome masih terus berlanjut sampai saat ini. Hal tersebut menyebabkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan pengawasan internal bagi auditor dan auditee yang melaksanakan isolasi mandiri. Namun, hal tersebut tidak berdampak	signifikan	terhadap	pelaksanaan pengawasan internal di Inspektorat. Inspektorat melakukan pengawasan internal di lingkungan PPATK sebagai bagian dari Sistem Keuangan Nasional I Nyoman Jendrika Inspektur 89
90 Shadow Economy Sebabkan Ekonomi Indonesia Terdistorsi PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi yang telah bersedia menjadi fasilitator dalam Keuang-an (PPATK) telah membuka acara kegiatan Promensisko ini" ungkap Fithriadi kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko saat membuka kegiatan. Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Promen-sisko) Tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria, Mataram. Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Perwakilan dari ini Saat ini perekonomian Indonesia sangat terbebani dengan shadow economy yang salah satunya berasal dari aktivitas TPPU dan TPPT. "shadow economy yang ada diperkira-kan sebesar kisaran 8.3 persen hingga 10 persen dari Produk Domestk Bruto (PDB)" ungkap penyedia jasa keuangan dan penyedia barang Fithriadi. Ia memaparkan bahwa menurut data dan jasa di 13 Provinsi yaitu DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, (BPS), PDB Indonesia pada triwulan II tahun Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 2021 mencapai lebih dari Rp4.175 triliun. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. "jika data ini digunakan sebagai acuan maka shadow economy Indonesia menjapai Rp417.5 trilun di waktu bersamaan" lanjutnya. "Kami ucapkan terimakasih atas kehadiran para perwakilan penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa serta apresiasi sebesar-besarnya kepada para mentor yang ini shadow mengungkapkan bahwa kondisi economy ini membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi terdistorsi dan tumbuh Lebih lanjut pria asal Minang terdiri dari perwakilan instansi penegak hukum dan Lembaga Pengawas Pengatur
di bawah potensi rill. Ia menjelaskan jika aktivitas ekonomi dapat terdata dengan baik dan menghilangkan semua produk shadow economy, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi dalam 20 tahun terakhir. Upaya mengatasi shadow economy tersebut dapat diatasi dengan menetapkan langkah yang tepat dan sistemik, serta sinergisitas antara pemangku kepentingan. "PPATK meyakini dengan penanganan shadow economy dan tindak pidana ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan" jelas Fithriadi. Penanganan shadow economy dan tindak pidana ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Fithriadi Muslim Direkur Hukum dan Regulasi Promensisko Tahun 2022 ini dilaksanakan secara serempak di tiga zona yaitu Zona I yang diselenggarakan di Kota Mataram, Zona II yang diselenggarakan di Kota Batam, dan Zona III yang diselenggarakan di Kota Makassar. 91
92 PPATK 3rd Legal Forum "Menyambut Pemberlakuan Pajak Karbon (Carbon Tax)" : Mewujudkan Green Economy Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang Pada Pajak Karbon DALAM rangka mewujudkan komitmen pelaksanaan pengenaan pajak karbon sesuai Indonesia pada global dan mendukung program Pemerintah mewujudkan Green Economy, Pemerintah akan menerapkan pajak karbon melalui mekanisme cap and tax pada tanggal 1 April 2022 sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam menurunkan emisi karbon dunia. Dalam rangka memastikan bahwa dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tersedianya mitigasi risiko Green Financial Crime, khususnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana korupsi, fraud, dan tindak pidana asal lainnya.
Penerbitan Buku Pintar TPPU Bersama Perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI DALAM rangka penyamaan persepsi dan tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April untuk mengatasi berbagai kendala dari aparat 2022, Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK penegak hukum dalam penanganan perkara telah mengadakan kegiatan konsinyering Tindak Pidana Pencucian Uang, diperlukan dalam	rangka	finalisasi	draf	buku	pintar	TPPU, penyusunan Buku Panduan yang dapat serta dalam rangka mempersiapkan rencana digunakan sebagai pedoman bagi Aparat kegiatan peluncuran buku pintar dengan Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara perwakilan dari instansi penegak hukum yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa pada Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI. 93
94 Informasi & Analisis Dukungan Penegakan Hukum PUSAT Teknologi Informasi memiliki tugas TI memperoleh indeks 4,39 yang telah berhasil untuk melaksanakan pengembangan dan melampaui target dengan indeks 3,25. Indeks pengelolaan sistem pengolahan data serta Kualitas Layanan TI diukur menggunakan menyelenggarakan sistem informasi di metode ServQual berdasarkan kuesioner lingkungan PPATK. Pusat TI terus melakukan yang dikirimkan kepada pengguna layanan perbaikan dan meningkatkan kinerja untuk TI di PPATK. Penghitungan indeks dilakukan mengoptimalkan pelayanan kepada mitra kerja Pusat TI melalui indeks kualitas layanan TI. Indeks kualitas layanan TI adalah tingkat kualitas atas layanan TI yang diberikan kepada pengguna TI di PPATK dengan cara berdasarkan lima dimensi yang menjadi ukuran kualitas layanan TI, yaitu Tangibles (keandalan), (bukti Responsiveness Assurance (tanggapan), ( jaminan), dan Emphaty (empati). terukur), Reliability membandingkan antara persepsi kepuasan Peningkatan kualitas layanan TI melalui pengguna layanan TI dengan harapan pengguna layanan TI. Capaian kinerja semester I tahun 2022 terkait kualitas layanan penyampaian informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas core PPATK yaitu melalui integrasi data untuk membantu para analis
96 dalam proses pencarian informasi. Integrasi dilakukan dengan data yang terdapat pada aplikasi SIPENDAR dan GoAML. Manfaat dari integrasi ini adalah informasi/data (laporan dan transaksi) terlapor sebagai watchlist atau inquiry tindak pidana terorisme dapat diakses melalui GoAML dan dapat saling terintegrasi dengan tindak pidana lainnya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pusat Teknologi Informasi adalah kurangnya jumlah personil programmer untuk melakukan pengembangan integrasi data tersebut. Proses integrasi data SIPENDAR dan goAML akan dimulai dengan aplikasi background menjalankan SIPENDAR proses (job) untuk melakukan pemeriksaan pengayaan watchlist dan inquiry SIPENDAR yang belum di sesuaikan dengan formal Job goAML. tersebut akan mengambil pengayaan watchlist dan inquiry yang belum masuk kedalam goAML dalam setiap batch. Hal ini untuk optimalisasi proses integrasi data. Data pengayan watchlist dan inquiry yang telah berhasil di-generate datanya akan di-update statusnya sebagai penanda bahwa laporan tersebut sudah masuk kedalam goAML. Kemudian File pengayaan watchlist dan inquiry tersebut kemudian akan dipindahkan datanya secara otomatis ke server perantara untuk menjalankan proses integrasi data tersebut ke aplikasi goAML. Manfaat dari integrasi ini adalah informasi/data transaksi) terlapor sebagai watchlist atau inquiry tindak terorisme dapat diakses melalui pidana (laporan dan goAML, dan dapat saling terintegrasi dengan tindak pidana lainnya. Hal ini akan sangat memudahkan analis dalam proses pencarian informasi. dipungkiri, keterbatasan Resouce / Programmer yang dimiliki saat ini masih menjadi kendala yang Namun tidak dapat seringkali berpengaruh pada pelaksanaan proses integrasi ini.
Peningkatan kualitas layanan TI melalui penyampaian informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas core PPATK melalui integrasi data Maimirza Kepala Pusat Teknologi Informasi 97
98 Inovasi dalam Pemberantasan PPATK memiliki tugas untuk mencegah dan Menjawab tantangan isu strategis tersebut, memberantas tindak pidana pencucian uang PPATK membuat terobosan baru dengan berdasarkan Pasal 3 Perpes No. 10 Tahun 2022. Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Pasal 4 Perpres No. 10 Tahun 2022 fungsi membuat Sistem Pengawasan Kepatuhan Jasa Keuangan Berbasis Artificial Intelligence (SEJATI) yang akan diimplementasikan di PPATK yaitu pencegahan dan pemberantasan seluruh Penyedia Jasa Keuangan. Adapun tindak pidana pencucian uang, pengelolaan tujuan dari pembuatan SEJATI antara lain: data dan informasi yang diperoleh PPATK, a. Menurunkan permintaan informasi pada pengawasan terhadap kepatuhan pihak tahap penyelidikan karena database pelapor, serta analisis atau pemeriksaan PPATK sudah lengkap; laporan dan informasi transaksi keuangan b. Meningkatkan indikator Transaksi yang berindikasi tindak pidana pencucian Keuangan Mencurigakan (TKM) Penyedia uang dan/atau tindak pidana lain. Jasa Keuangan (PJK) yang akurat; Mengacu pada tugas dan fungsi PPATK, c. Meningkatkan persentase laporan TKM terdapat isu strategis dalam melakukan pen- PJK	yang	dapat	diidentifikasi tindak cegahan dan pemberantasan tindak pidana pidananya hingga 90%; pencucian uang, yaitu belum optimalnya d. Meningkatkan persentase laporan TKM identifikasi terkait	pencucian	uang	dan yang berasal dari luar Jakarta; belum berkembangnya pemberdayaan pihak swasta dalam bentuk Regulatory Technology. e. Menghilangkan redudansi atau temuan berulang dalam audit;
Inovasi dalam Dalam melakukan pembuatan SEJATI, f. Mengurangi jumlah Laporan PJK yang terdapat kendala dan tantangan yang ditolak; Pemberantasan dihadapi. Kendala dalam pembuatan sistem g. Meningkatkan persentase kecocokan berupa minimnya ketersedian sumber daya indikasi tindak pidana laporan TKM manusia yang secara penuh bertanggung dengan	profil	risiko;	dan jawab dalam pembuatan SEJATI. Selain itu h. Meningkatkan efektivitas proses terbatasnya infrastruktur yang andal dalam pengawasan	identifikasi	TKM	oleh	PJK. ARSITEKTUR APLIKASI SEJATI 99
100 melakukan	identifikasi	TKM	dalam	jumlah besar dan cepat. Tantangan pembuatan SEJATI hadir dalam pengembangan model identifikasi	TKM	menggunakan	algoritma	Artificial Intelligence yang	lebih	efisien	dan	akurat. Arsitektur SEJATI terbagi atas sistem autentikasi Go-AML dan pemodelan Artificial Intelligence. SEJATI dapat diakses oleh PJK SEJATI hadir dalam pengembangan model identifikasi TKM menggunakan algoritma Artificial Intelligence	yang	lebih	efisien	dan	akurat Syahril Ramadhan Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan yang terdaftar pada sistem autentikasi Go- identifikasi	TKM	AML.	SEJATI	melakukan	menggunakan model Artificial Intelligence yang dikembangkan oleh tim PPATK. Hasil identifikasi	TKM	oleh	SEJATI	dapat	di	akses kembali oleh PJK terdaftar.
Pindai disini untuk membaca versi digital 101
102 L AP ORA N SEMES TER PUSAT PEL APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2022 Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat