ISSN 0125 - 1790 (print), ISSN 2540-945X (online) ISSN 0125 - 1790 (print), ISSN 2540-945X (online) ISSN 0125 - 1790 (print), ISSN 2540-945X (online) ISSN 0125 - 1790 (print), ISSN 2540-945X (online) ISSN 0125-1790 (print), ISSN 2540-945X (online) Majalah Geografi Indonesia Vol. 36, No 2 (2022) 95-102 Majalah Geografi Indonesia Vol. 36, No 2 (2022) 95-102 Majalah Geografi Indonesia Vol. 36, No 2 (2022) 95-102 Majalah Geografi Indonesia Vol. 36, No 2 (2022) 95-102 Majalah Geografi Indonesia Vol 38, No 1 (2024) : 16-24 DOI: 10.22146/mgi.70636 DOI: 10.22146/mgi.70636 DOI: 10.22146/mgi.70636 DOI: 10.22146/mgi.70636 DOI: 10.22146/mgi.84620 ©2022 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) ©2022 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) ©2022 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) ©2022 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) ©2024 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) NASKAH REVIEW NASKAH ARTIKEL NASKAH REVIEW Pemetaan mobilitas penduduk di kawasan pinggiran Kota Bandung Pemetaan mobilitas penduduk di kawasan pinggiran Kota Bandung Pemetaan mobilitas penduduk di kawasan pinggiran Kota Bandung Pemetaan mobilitas penduduk di kawasan pinggiran Kota Bandung Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara Lili Somantri 1*) Lili Somantri 1*) Lili Somantri 1*) Lili Somantri 1*) 1)Program Studi Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 1)Program Studi Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 1)Program Studi Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 1)Program Studi Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia *Koresponden Email: lilisomantri@upi.edu *Koresponden Email: lilisomantri@upi.edu *Koresponden Email: lilisomantri@upi.edu *Koresponden Email: lilisomantri@upi.edu Dewi Gafuraningtyas1,2, Nurasih Setiatin2, Tommy Anggrivianto2 1Departemen Geografi, FMIPA, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia 2Kantor Pertanahan Kota Ternate, Ternate, Indonesia Direvisi: 2022-06-05 Diterima: 2022-06-13 Direvisi: 2022-06-05 Diterima: 2022-06-13 Direvisi: 2022-06-05 Diterima: 2022-06-13 Direvisi: 2022-06-05 Diterima: 2022-06-13 Email koresponden : ©2022 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) ©2022 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) ©2022 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) ©2022 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) Submit : Direvisi: Accepted: ©2024 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan Attribution(CC BY SA) pembangunan kawasan pinggiran. Sebagai langkah awal perencanaan, pemetaan tingkat dan pola mobilitas penduduk perlu dilakukan agar pembangunan kawasan pinggiran. Sebagai langkah awal perencanaan, pemetaan tingkat dan pola mobilitas penduduk perlu dilakukan agar pembangunan kawasan pinggiran. Sebagai langkah awal perencanaan, pemetaan tingkat dan pola mobilitas penduduk perlu dilakukan agar pembangunan kawasan pinggiran. Sebagai langkah awal perencanaan, pemetaan tingkat dan pola mobilitas penduduk perlu dilakukan agar penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan teknik overlay. Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 - 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung teknik overlay. Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 - 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung teknik overlay. Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 - 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung teknik overlay. Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 - 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung Abstrak Reforma agraria, atau land reform plus, adalah konsep yang bertujuan untuk mengubah struktur kepemilikan dan penggunaan tanah demi mengurangi ketimpangan kepemilikan dan ketidakadilan di sektor pertanian. Di Kelurahan Foramadiahi, Ternate, Provinsi Maluku Utara sudah jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada dilakukan bagian dari reforma agraria yakni redistribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hutan Nomor 1001/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/11/2019 di tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reforma agraria, Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan khususnya redistribusi tanah, terhadap kehidupan masyarakat di Kawasan Fora 2, Kelurahan Foramadiahi setelah 2 (dua) tahun pelaksanaan pada wilayah pinggiran. pada wilayah pinggiran. pada wilayah pinggiran. pada wilayah pinggiran. program tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 42 subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian kepastian hukum terhadap tanah yang sebelumnya tidak dimiliki telah memberikan kepuasan kepada Kata kunci: mobilitas penduduk; kendaraan; kawasan pinggiran; pemetaan; sig Kata kunci: mobilitas penduduk; kendaraan; kawasan pinggiran; pemetaan; sig Kata kunci: mobilitas penduduk; kendaraan; kawasan pinggiran; pemetaan; sig Kata kunci: mobilitas penduduk; kendaraan; kawasan pinggiran; pemetaan; sig masyarakat. Meskipun demikian, dampak ekonominya belum signifikan dirasakan oleh masyarakat. Pengakuan hukum atas kepemilikan tanah secara efektif telah mencegah praktik penyerobotan lahan, munculnya mafia tanah, dan mengurangi masalah-masalah pertanahan lainnya di lokasi Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population density, Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population density, Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population de nsity, Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population de nsity, penelitian. Namun, kendala utama terletak pada kurangnya pendampingan dalam pengelolaan hasil pertanian, yang menjadi faktor penghambat traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first peningkatan nilai tambah produk pertanian. Diharapkan bahwa rencana pemberian penataan akses di tahun 2023, serta pendampingan dalam step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is right on target. This step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is right on target. This step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is rig ht on target. This step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is rig ht on target. This pengelolaan pertanian, akan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat Kawasan Fora 2 di masa mendatang. research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 Kata kunci: penataan akses; penataan aset; redistribusi tanah; reforma agraria; TORA. - 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 35,896 - 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 35,896 - 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 3 5,896 - 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 3 5,896 vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so Abstract Agrarian reform, or land reform plus, is a concept that aims to change the structure of land ownership and use in order to reduce ownership on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. inequality and injustice in the agricultural sector. In Foramadiahi Village, Ternate, North Maluku Province, part of agrarian reform has been carried Keywords: mapping; mobility; suburb Keywords: mapping; mobility; suburb Keywords: mapping; mobility; suburb Keywords: mapping; mobility; suburb out, namely, the redistribution of land resulting from the release of forest areas based on Forest Area Release Decree Number 1001/MENLHK/ SEKJEN/PLA.2/11/2019 in 2021. This study aims to analyze the impact of agrarian reform, especially land redistribution, on the lives of people in Fora 2 Area, Foramadiahi Village, after two years of program implementation. Through a qualitative approach, interviewing 42 subjects who received Land for Agrarian Reform Objects (TORA), this study reveals that providing legal certainty over previously unowned land has satisfied the community. PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN However, the economic impact has not been significantly felt by the community. Legal recognition of land ownership has effectively prevented land- penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan Mobilitas penduduk yang relative tinggi menjadi salah Mobilitas penduduk yang relative tinggi menjadi salah Mobilitas penduduk yang relative tinggi menjadi salah Mobilitas penduduk yang relative tinggi menjadi salah grabbing practices, the emergence of land mafias, and reduced other land problems in the research locations. However, the main obstacle lies in the karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung lack of assistance in the management of agricultural products, which is an inhibiting factor in increasing the added value of agricultural products. It (Singkawijaya, 2017). prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). prasarana penunjang kehidupan is expected that the plan to provide access arrangements in 2023, as well as assistance in agricultural management, will have a positive impact on the selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., economy of the Fora 2 community in the future. Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang Keywords: access arrangement; asset arrangement; land redistribution; agrarian reform; TORA. perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi PENDAHULUAN salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, kemakmuran rakyat. Amanah dalam UUD 1945 tersebut 2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring kemudian dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian sebagai UUPA. Dengan lahirnya UUPA, terjadi perubahan mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan dalam sistem hukum agraria di mana hak-hak Barat tidak lagi adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan diakui dan digantikan oleh hak-hak atas tanah yang diakui industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas oleh UUPA, sehingga pemilik tanah lama harus mendaftarkan penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban tanah mereka untuk dikonversi menjadi hak-hak asli Indonesia Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan prasarana penunjang kehidupan prasarana penunjang kehidupan Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). (Singkawijaya, 2017). (Singkawijaya, 2017). Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung sesuai UUPA (Waskito & Arnowo, 2019). Sebelum adanya dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada UUPA, petani di Indonesia umumnya hanya penyewa lahan umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah yang memberikan uang atau hasil pertanian mereka kepada kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta tuan tanah yang memiliki lahan luas, hal ini menyebabkan tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ketidakadilan sosial bagi petani kecil yang harus berusaha membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki keras untuk membayar sewa tanah yang tinggi (Zein, 2019). ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan Kemudian dengan adanya UUPA, prinsip-prinsip pengaturan lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor lebih memadai. Faktor kelengkapan fasilitas yang jauh kelengkapan fasilitas yang jauh kelengkapan fasilitas yang jauh ditetapkan sebagai landasan utama, terutama dalam upaya ketergantungan terjadinya mobilitas ketergantungan terjadinya mobilitas ketergantungan ketergantungan untuk memberikan prioritas kepada kelompok ekonomi penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota kurang mampu yang bergantung pada tanah (Martini et al., dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 2019). hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di ini, ini, lebih memadai. Faktor lebih memadai. Faktor ini mendorong ini mendorong ini mendorong ini mendorong terjadinya mobilitas terjadinya mobilitas
Masih banyak permasalahan dalam penataan pertanahan di Indonesia, salah satunya adalah kepemilikan tanah di kawasan hutan. Di satu sisi, negara ingin mempertahankan tersebut untuk menjaga keseimbangan kawasan hutan ekosistem, akan tetapi di sisi lain, masyarakat sudah secara turun temurun memanfaatkan dan mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut (Anugra et al., 2021). Indonesia, seperti banyak negara di Global South, mewarisi sistem kepemilikan tanah dualistik yang menghasilkan area penggunaan tahan terkomodifikasi di bawah kepemilikan negara di wilayah pedesaan (pinggiran), dengan hak tenurial petani kecil dan adat yang masih bertahan tanpa perlindungan yang memadai (McCarthy et al., 2022). Kepemilikan terhadap tanah sangat penting bagi masyarakat karena mempunyai hak milik atau kendali atas tanah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan atau perbaikan kualitas hidup seseorang (Doly, 2017). Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan kepemilikan lahan di kawasan hutan guna mencegah berbagai sengketa dan konflik adalah melalui reforma agraria dengan proses penginventarisasian dan verifikasi (Nurrochmat et al., 2020). Setelah UUPA lahir, pemerintah mulai fokus dalam melaksanakan reforma agraria dengan memusatkan upayanya pada penataan dan redistribusi tanah pertanian (Arisaputra, 2015). Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria diterbitkan dengan tujuan memberikan dampak positif dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat aset dan akses terhadap tanah. Walaupun istilah "reforma agraria" (agrarian reform) dan "reforma tanah" (land reform) sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Land reform lebih mengarah pada perubahan bentuk kepemilikan dan penguasaan tanah yang sudah ada serta transfer tanah, sedangkan agrarian reform mencakup land reform dengan melibatkan pemberian layanan dukungan seperti kredit, pemasaran, dan pelatihan (Thiesenhusen, 1995 dalam Vista et al., 2012) atau sering disebut dengan land reform plus (Salim, 2020). Reforma agraria yang diterapkan di Indonesia mengedepankan prinsip redistribusi tanah dengan membagikan tanah milik negara, tanah yang memiliki luas berlebih, tanah yang ditinggalkan pemiliknya (absentee), serta tanah negara lainnya yang dijadikan sebagai TORA kepada petani penggarap dan petani yang memiliki lahan terbatas (Martini et al., 2019). Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, reforma agraria dijelaskan struktur sebagai upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu bentuk penataan aset adalah dengan melakukan redistribusi tanah. Redistribusi tanah dilakukan karena adanya ketimpangan kepemilikan tanah di mana beberapa tanah pertanian sedangkan orang memiliki mayoritas sebagian besar rakyat hanya memiliki lahan kecil, terutama di negara-negara berkembang dengan tekanan penduduk tinggi dan kapasitas industri terbatas untuk menampung kelebihan penduduk pedesaan (Isnaeni, 2018). Penataan aset bertujuan memberikan kepastian kepemilikan tanah melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat (Utomo, 2021), dengan indikator terciptanya tertib administrasi dan hukum pertanahan (Resti & Wulansari, 2022). Harapannya adalah bahwa sebuah sistem kepemilikan tanah yang baru akan berkembang sebagai bagian dari perubahan dalam reforma agraria dan ekonomi (Rogatnev et al., 2021). Akan tetapi, pembagian sertipikat saja masih belum cukup efektif untuk mencapai kesuksesan reforma agraria, diperlukan penyediaan akses dan sarana prasarana seperti infrastruktur, pendampingan, pasar, permodalan, dan teknologi, agar masyarakat subyek reforma agraria dapat meningkatkan kapasitasnya dan merasakan manfaat dari program tersebut (Herrayani et al., 2019). Oleh sebab itu, penataan aset selalu berdampingan dengan penataan akses. Kerja sama yang berkesinambungan antara semua komponen pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, dengan koordinasi lintas sektoral dan kolaborasi yang baik serta keterlibatan masyarakat yang aktif akan menjadi faktor penentu utama dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan reforma agraria (Kurniawati et al., 2019; Widodo, 2017). Keterlibatan masyarakat sangatlah krusial sehingga harus dilakukan bersamaan dengan penataan aset dan koordinasi yang baik antar stakeholder, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Utomo, 2021). Perlu ada perubahan dalam pola tingkah laku masyarakat, yang menjelaskan mengapa transformasi semacam ini memerlukan waktu yang signifikan, yaitu sekitar satu generasi, agar dampaknya dapat terlihat (Merl, 2020). Namun, pada kenyataannya dalam politik di pemerintahan, luasnya lahan yang diredistribusikan dianggap sebagai hasil pencapaian (Lanzona, 2019). Kurangnya pemberdayaan program masyarakat utamanya petani yang menerima program reforma agraria menjadikan mereka kurang mampu dalam memanfaatkan lahan yang sudah diredistribusikan. Pemukiman masyarakat asli di kawasan hutan, seperti di Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi selama beberapa dekade. Meskipun masyarakat ini telah menempati lokasi secara turun-temurun selama hampir empat generasi, hak-hak mereka atas aset dan akses terus-menerus terkendala oleh penetapannya sebagai kawasan hutan. Kondisi ini menimbulkan sejumlah masalah terkait kesejahteraan masyarakat tersebut karena terkait dengan keamanan dan kenyamanan pada hak atas tanah mereka. Hingga pada tahun 2021 dilakukan redistribusi tanah sebagai hasil pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2019. Reforma agraria ini hadir dengan harapan memberikan kepastian hukum atas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak dari adanya pelaksanaan redistribusi tanah perlu dieksplorasi lebih dalam karena belum pernah diteliti di Kota Ternate. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reforma agraria (dalam hal ini lebih menekankan pada hasil redistribusi tanah) terhadap penghidupan masyarakat pedesaan, dengan melihat bukti dari lapangan di Kawasan Fora 2 di kelurahan tersebut. Secara lebih lanjut, tujuan khusus penelitian ini diantaranya: (a) mengetahui asal usul gambaran penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah masyarakat; (b) menganalisis dampak redistribusi tanah terhadap kesejahteraan masyarakat; dan (c) menganalisis respon masyarakat terhadap hambatan dan kendala yang dialami sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program. 17
Gambar 1. Peta Bidang Redistribusi Tanah Kawasan Fora 2 (Sumber: Kantor Pertanahan Kota Ternate, 2021) METODE PENELITIAN Area Studi Tanah yang dijadikan sebagai objek redistribusi tanah di Kelurahan Foramadiahi sesuai dengan ketentuan objek redistribusi tanah pada Pasal 7 PP Nomor 86 Tahun 2018 adalah tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan sudah dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK Pelepasan Kawasan Hutan No. SK 1001/MENLHK/SEKJEN/ PLA.2/11/2019. Luas lahan yang dikeluarkan dari kawasan hutan di Kota Ternate pada tahun 2019 adalah ±26,717 ha yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kecamatan Kota Ternate Utara, dan Kecamatan Ternate Barat. Setelah dilakukan inventarisasi oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ternate pada tahun 2020, luas lahan yang dapat dilakukan pemberian redistribusi tanah adalah seluas ±9,79 Ha menjadi 111 bidang tanah dengan subjek penerima sebanyak 90 orang yang tersebar di 4 (empat) kecamatan tersebut. Salah satu kelurahan yang menjadi objek redistribusi tanah adalah Kelurahan Foramadiahi, yang terbagi menjadi Kawasan Fora 1 dan Kawasan Fora 2. Penelitian ini difokuskan di Kawasan Fora 2, Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate (Gambar 1) dengan luas lahan redistribusi 1,74 ha menjadi 48 bidang tanah dan diterima oleh 42 subjek penerima TORA. Pengumpulan Data Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif eksploratif, sesuai dengan pendekatan yang diuraikan oleh Creswell (2003) untuk menggali makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia. Metodenya melibatkan penyusunan pertanyaan penelitian, pengumpulan data dari partisipan, analisis data yang dimulai dari detail-detail spesifik hingga tema-tema umum, dan penafsiran makna yang terkandung dalam data. Partisipan dalam penelitian ini mencakup keseluruhan subjek penerima TORA di Kawasan Fora 2 sejumlah 42 orang. Secara umum, subjek penerima TORA di Kawasan Fora 2 didominasi oleh laki-laki dengan persentase 79% dan jumlah usia produktif sebesar 90% (lihat Tabel 1). Sasaran subyek penerima TORA untuk kegiatan ini adalah petani miskin atau petani penggarap dan beberapa jenis pekerjaan lainnya yang termasuk dalam kategori masyarakat dengan perekonomian yang rendah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2018. Petani mendominasi subjek penerima TORA dengan persentase 45%. Terdapat sebanyak 3 (tiga) orang yang berprofesi sebagai TNI dan PNS, dengan kategori PNS berpangkat golongan sama dengan atau dibawah III/a dan TNI berpangkat paling tinggi Letnan Dua yang tidak memiliki tanah. seluruh populasi didasarkan pada jumlah populasi yang relatif kecil dan ketersediaan sumber daya penelitian yang memadai sehingga dapat menjelajahi secara mendalam pengalaman, pandangan, atau perspektif individu dalam populasi. Selama periode satu bulan, diajukan serangkaian pertanyaan kepada seluruh informan, yang didasarkan pada dampak reforma agraria menurut Limbong (2012) dalam bukunya yang berjudul "Reforma Agraria." Dalam buku tersebut, Limbong mencatat bahwa reforma agraria memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, seperti mendorong pertanian, Wawancara mendalam dilakukan kepada 18
mengurangi kesenjangan ekonomi, memungkinkan tanah digunakan sebagai jaminan kredit, dan lainnya. Kami juga mengacu pada penelitian Istiningdyah et al., (2018) di Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa pemberian tanah kepada petani yang sebelumnya tidak memiliki tanah mengurangi kemiskinan di perdesaan, memudahkan pengajuan pinjaman di lembaga keuangan, serta memberikan rasa keamanan dalam kepemilikan tanah. Faktor penentu sosial ekonomi masyarakat diantaranya jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, pemilikan kekayaan, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya (Kurnianto, 2019). Pedoman ini dijadikan poin-poin penting dalam pertanyaan wawancara dan dirancang dengan jawaban terbuka agar partisipan dapat secara bebas menjelaskan perspektif mereka setelah memperoleh hak atas tanah. rumah tinggal. Sementara itu, 19 bidang lainnya adalah lahan pertanian yang terdiri dari kebun campur dan tanah kosong yang dikelola secara mandiri. Menurut teori Sajogyo (1997), masyarakat Kawasan Fora 2 termasuk dalam kelompok petani kecil karena luas tanah yang mereka terima kurang dari 0,5 hektar per bidang. Kemiskinan penduduk pedesaan yang sebagian besar mengandalkan penghasilan utama dari pertanian disebabkan oleh dominasi petani kecil, di mana mayoritas dari mereka memiliki luas lahan kurang dari 0,5 hektar (Susilowati & Maulana, 2012). Hal ini terbukti dari kondisi perekonomian masyarakat di lokasi penelitian yang tergolong rendah, dengan sekitar 69% berpenghasilan kurang dari Rp.1.000.000,00, yang sebagian besar adalah petani (lihat Tabel 1). Lebih lanjut, sub-bab berikutnya akan menguraikan dampak redistribusi di Kawasan Fora 2 dengan lebih detail. juga mengumpulkan data sekunder diantaranya dokumen pelaksanaan redistribusi tanah dari intansi terkait, data spasial hasil redistribusi tanah sebagai penunjuk lokasi, dan penggunaan tanah sebagai informasi tambahan bidang tanah. Untuk mengatasi potensi bias, ketidakpastian, dan subyektivitas dalam analisis data, dilakukan verifikasi dengan triangulasi data (Creswell, 2003) yakni membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari wawancara, observasi lapangan [sebagai pengamat non partisipan yang mengunjungi lokasi dan mencatat tanpa terlibat dalam kegiatan (Creswell, 2012)], dan dokumen pendukung. Selain data primer dari wawancara, kami Analisis Data Analisis data dilakukan dengan melibatkan enam langkah umum pada penelitian kualitatif yakni: eksplorasi awal data melalui pengkodean, pengembangan gambaran dan tema dari kode-kode, representasi temuan melalui narasi dan visual, interpretasi makna hasil dengan refleksi terhadap literatur, serta strategi validasi temuan (Creswell, 2012). Data yang sudah dikumpulkan dan direduksi ditampilkan dalam berbagai bentuk tabel, grafik, peta, dan narasi deskripsi hasil analisa data. HASIL DAN PEMBAHASAN Di lokasi penelitian, sebanyak 29 bidang tanah atau sekitar 69% dari bidang tanah yang telah disertipikatkan adalah Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kelurahan Foramadiahi Secara umum, redistribusi tanah di Kawasan Fora 2 merupakan tindak lanjut TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan Kota Ternate pada tahun 2019. Sebelum SK Pelepasan diterbitkan, lokasi ini berada di areal Hutan Produksi Konversi (HPK) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 302/Menhut-II/2013 atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 415/ KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku seluas 7.264.707 (tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh) hektar. Walaupun telah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak tahun 2013, area permukiman di Kawasan Fora 2 telah ada sejak abad ke-18. Hal ini dibuktikan dengan adanya kuburan-kuburan tua yang ditemukan di Kelurahan Foramadiahi (Lihat Gambar 3.b). Oleh karena itu, Kelurahan Foramadiahi (Lihat Gambar 3.a) disebut sebagai perkampungan tertua di Kota Ternate. tentang Perubahan Berdasarkan informasi dari Bapak SA, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Foramadiahi, sejarah terbentuknya permukiman di Kawasan Fora 2 berawal pada abad ke-16 di masa kepemimpinan Boki Nukila. Saat itu terjadinya perebutan kekuasaan internal kerajaan Kesultanan Ternate, sehingga Boki Nukila mengungsikan putera mahkota bersama pasukannya ke Pulau Tidore tepatnya di Kelurahan Afa-Afa. Namun dalam perjalanannya, sebagian pasukan ini kelelahan dan memilih untuk beristirahat di hutan sampai keadaan Tabel 1. Karakteristik Subjek Penerima TORA Kawasan Fora 2 Kelurahan Foramadiahi Karakteristik Deskripsi Jenis Kelamin Umur Pekerjaan Laki-laki (33) Perempuan (9) Usia Produktif [15 - 64 tahun] (38) Usia Tidak Produktif [>64 tahun] (4) Petani (19) Wiraswasta (9) PNS/TNI/POLRI (3) Tidak Bekerja (11) Pemanfaatan Tanah (Jumlah Bidang Tanah) Penghasilan Rumah Tinggal (29) Kebun Campuran (14) Tanah Kosong (5) < Rp.1.000.000,00 (29) Rp.1.000.001,00 - Rp.2.500.000,00 (7) Rp.2.500.001,00 - Rp.4.000.000,00 (6) (Sumber: Hasil Lapang, 2021) 19
Gambar 2. Peta Penggunaan Tanah di Lokasi Redis Kawasan Fora 2 Tahun 2021 (Sumber: Kantor Pertanahan Kota Ternate, 2021) (a) (b) Gambar 3. Kawasan Fora 2 [Koordinat: 0.772274, 127.327133] (Sumber: Observasi Lapang, 2021) menjadi kondusif. Pasukan ini mulai menetap dan membangun sebuah kampung yang di beri nama "Masasa" yang artinya "merayap" dalam bahasa Ternate. Kampung ini dinamakan "Masasa" karena lokasinya yang cukup terjal sehingga masyarakat harus bersusah payah untuk mencapai kampung tersebut. Selanjutnya, sekitar pada tahun 1807 masehi, salah satu penasehat Kesultanan Ternate yang bernama Baba Malan kembali ke kampung tersebut dan memanfaatkan lahan yang ada untuk bermukim, walaupun sebagian besar masyarakat di Kampung Masasa memilih untuk tinggal di wilayah pesisir. Baba Malan bersama keluarganya mulai bermukim dan menghasilkan keturunan bahkan sampai saat ini keturunan Baba Malan masih menetap di Kawasan Fora 2. tinggi telah menjadi Kelurahan Foramadiahi yang terbagi menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Fora 1 dan Kawasan Fora 2. Nama Foramadiahi berasal dari bahasa Ternate "fo waro ma diahi" yang artinya lokasinya sudah tahu pasti. Hal ini merupakan pesan yang berarti walaupun kampung ini berada jauh dalam kawasan hutan, namun masyarakat telah tahu pasti keberadaannya. Hingga tahun 2019, perkampungan di Kawasan Fora 2 tidak dapat disertipikatkan karena masih menjadi bagian dari kawasan hutan hingga akhirnya dilepaskan berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Ternate. Saat ini, Kampung Masasa di wilayah pesisir telah menjadi Kelurahan Sasa, dan Kampung Masasa di dataran Kegiatan redistribusi tanah di Kawasan Fora 2 dilaksanakan pada tahun 2021. Tanah yang telah memiliki 20
status clean and clear didistribusikan sesuai dengan alur yang ditetapkan hingga mencapai tahap pembukuan hak dan penerbitan sertipikat (Tarfi & Amri, 2021). Setelah dilakukan berbagai tahapan, maka ditetapkan sebanyak 42 subjek penerima TORA dengan jumlah bidang tanah sebanyak 48 bidang. Objek redistribusi tanah di Kawasan Fora 2 terdiri dari tanah pertanian maupun tanah non pertanian. Subjek penerima TORA yang memiliki penggunaan tanah kebun campuran termasuk sebagai objek redistribusi tanah pertanian sedangkan tanah yang diatasnya telah ada bangunan termasuk sebagai objek redistribusi tanah non pertanian. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat beberapa penggunaan tanah yang tidak dapat dilakukan legalisasi aset karena termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya; jalan, musholla dan pekuburan. Walaupun demikian, fasilitas ini masih dapat dilakukan legalisasi aset melalui mekanisme lainnya. Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek penerima TORA di lokasi penelitian, keseluruhan subjek mengekspresikan kegembiraan mereka terkait dengan proses sertipikasi tanah pada lahan yang mereka miliki. Seperti yang diucapkan oleh salah satu subjek penerima TORA, "tentunya sangat merasa senang karena setelah mendapat sertipikat, tanah bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak tanah pribadi," - Bapak SA. Redistribusi tanah tidak hanya menguntungkan dalam hal penguatan hak kepemilikan tanah, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih baik di antara petani. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat Foramadiahi. Setelah sertipikasi, belum terlihat perubahan ekonomi yang nyata. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat masih tetap menggunakan pola pertanian yang sama seperti sebelumnya, sehingga belum terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan. Sebagaimana Mizero et al., (2018) menjelaskan bahwa memastikan status kepemilikan tanah merupakan langkah penting, namun demikian, dalam sektor pertanian, kepemilikan tanah saja belum cukup karena jaminan hukum atas tanah tidak secara langsung akan meningkatkan "nilai manfaat" tanah (Widodo, 2017). Belum adanya akses yang diterima terhadap pemodalan, bantuan pertanian, dan pelatihan menjadi penghambat perubahan ekonomi masyarakat kearah yang positif. Namun, ketika memandang secara jangka panjang, sertipikasi tanah dapat membantu perekonomian masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dengan menjadikannya sebagai agunan. Akan tetapi, masyarakat di Kawasan Fora 2 belum memiliki keberanian untuk menggunakan sertipikat tanah yang sudah diberikan sebagai jaminan akses permodalan di bank. Dari keseluruhan penerima TORA, belum ada satupun yang menggunakan sertipikat tanah tersebut untuk dijadikan agunan dalam modal usaha. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran mereka apabila tidak mampu melunasi pembayaran kredit yang diajukan, sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh Bapak RD, Pernyataan ini mencerminkan signifikansi sertipikat tanah dalam membawa kepastian hukum dan kedamaian pikiran kepada individu yang menerima TORA. Dengan pemberian kepastian hukum terhadap tanah, masyarakat merasa aman karena terhindar dari konflik pertanahan. Demikian pula contoh konkret di Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah hasil redistribusi, Pemerintah Desa merasa terbantu dalam menangani sengketa pertanahan di desa terutama yang terkait dengan sengketa batas penguasaan atau pemilikan tanah (Alfan, 2020). Kepemilikan tanah yang jelas dan sah secara hukum melalui sertipikat mencegah penyerobotan lahan, mafia tanah, dan masalah pertanahan lainnya. Demikian pula berdampak pada peningkatan akuntabilitas pemerintah, dokumen kepemilikan tanah yang sah mempermudah penyelesaian sengketa secara adil dan transparan dengan merujuk pada dokumen hukum. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari reforma agraria yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yakni menangani sengketa dan konflik agraria. juga memberikan peluang partisipasi aktif bagi masyarakat Foramadiahi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan tanah. Sebelumnya, di lokasi penelitian, tidak ada struktur formal kelompok tani. Namun, setelah pelaksanaan redistribusi tanah, para petani merencanakan pembentukan kelompok tani yang dapat memberikan manfaat tambahan, termasuk kemudahan akses ke bantuan dari Dinas Pertanian. Keberadaan kelompok tani ini dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara petani, memungkinkan mereka untuk mengadopsi teknologi pertanian yang lebih canggih, disertai dengan hadirnya bantuan dari dinas terkait. Secara sosial, redistribusi tanah "belum dijadikan pinjaman karena penghasilan kami belum cukup," - Bapak RD. Mayoritas masyarakat di lokasi penelitian memiliki kekhawatiran apabila satu-satunya aset besar mereka diambil oleh pihak bank sehingga tetap menyimpan sertipikat tanah mereka dan tidak menjadikannya akses permodalan. Hal ini juga dipengaruhi oleh nilai rendah sertipikat hasil redistribusi tanah dibandingkan dengan legalisasi aset lainnya, seperti temuan di Desa Banding, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang (Istiningdyah et al., 2018). Terlebih lagi, kurangnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap sertipikat hasil redistribusi tanah juga memengaruhi keputusan masyarakat karena adanya ketentuan pengendalian peralihan hak atas tanah yang tercantum dalam sertipikat dan buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan. Sebaliknya, meskipun mereka membutuhkan permodalan untuk bertani dan berbisnis di sektor lain, mayoritas masyarakat lebih merasa aman dengan menyimpan sertipikat tanah ini dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Terlebih lagi, sebagian besar merasa malu apabila kedapatan menggadaikan aset pribadi mereka, yang sejalan dengan penelitian Monsaputra et al., (2022) di Kabupaten Pasaman Barat yang mencatat bahwa menggadaikan barang dianggap sebagai tindakan memalukan dalam budaya masyarakat dan biasanya hanya digunakan dalam situasi darurat, bukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketika masyarakat menghadapi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan modal usaha, mereka cenderung memilih untuk meminjam uang dari sanak saudara atau tetangga tanpa harus memberikan jaminan apapun. 21
Tantangan Kebijakan dan Implementasi Dalam pelaksanaannya, redistribusi tanah di Kawasan Fora 2 tidak lepas dari adanya hambatan dan kendala. Pelaksanaan redistribusi tanah melalui proses administratif yang rumit dan panjang sehingga dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Implementasinya sangat bergantung pada sumber daya manusia, finansial, dan teknis yang cukup. Keterbatasan pada hal tersebut dapat menjadi kendala serius bagi pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan program redistribusi tanah. Kantor Pertanahan Kota Ternate memiliki sumberdaya manusia yang cukup terbatas sehingga mempengaruhi kecepatan proses redistribusi tanah. Kondisi ini sama dengan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, terutama Seksi Penataan Pertanahan, redistribusi tanah dan pembinaan kepada petani penerima tanah dalam rangka reforma agraria mengalami hambatan karena kekurangan staf yang memadai (Alfan, 2020). Dari subjek penerima TORA, sebanyak 45,3% merasa pelaksanaan program oleh Kantor Pertanahan Kota Ternate berjalan baik tanpa kekurangan yang berarti. Namun, 33,3% subjek penerima menganggap sosialisasi sebelum dan selama program kurang memadai. Sosialisasi hanya dilakukan sekali dengan materi yang mencakup pengertian redistribusi tanah, tujuan program, kriteria penerima, dan persyaratan. Meski brosur disediakan (Gambar 3), beberapa masyarakat tidak mengikuti sosialisasi karena adanya kendala, termasuk masyarakat lanjut usia yang sulit menerima informasi, sehingga pemahaman tentang program kurang baik. Di samping itu, 21,4% subjek penerima TORA mengeluhkan kurangnya pendampingan dan informasi selama pelaksanaan program. Mereka merasa tidak diinformasikan tentang kedatangan petugas ukur, kurangnya penjelasan mengenai langkah-langkah selanjutnya setelah pengukuran tanah, dan kurangnya pemberitahuan mengenai waktu penyelesaian sertipikat. Hambatan serupa juga terdeteksi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, diantaranya koordinasi buruk antara pemerintah daerah dan masyarakat, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya redistribusi tanah kepada masyarakat, ketidaksiapan masyarakat saat petugas ukur datang, ketiadaan patok sebagai batas tanah yang akan diukur, dan minim komunikasi dengan tetangga berbatasan, yang menghambat tanah yang bersebelahan mencapai persetujuan batas (Purnama et al., 2020). Dalam penyelesaian masalah pelaksanaan program redistribusi tanah, pendampingan yang efektif menjadi kunci utama, melibatkan pemantauan, evaluasi, dan kerja sama dengan pemilik tanah dan masyarakat terkait. Evaluasi berkala membantu mengidentifikasi kendala, sedangkan alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta kerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga keuangan dan organisasi non-pemerintah, dapat mengatasi keterbatasan sumber daya. Kolaborasi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan kesuksesan program redistribusi tanah, memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat penerima. Tindaklanjut Program Redistribusi Tanah Reforma agraria memungkinkan individu dan kelompok untuk mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, dan lapangan kerja, peternakan berkelanjutan, menciptakan Gambar 4. Brosur Redistribusi Tanah di Kota Ternate Tahun 2021 (Sumber: Kantor Pertanahan Kota Ternate, 2021) 22
dan meningkatkan pendapatan domestik karena adanya akses dalam pengelolaan lahan. Di tahun 2006, salah satu hal yang dideklarasikan dalam International Conference on Agrarian Reform and Rural Development adalah bahwa kebijakan reforma agraria harus diterapkan dalam kerangka mata pencaharian yang berkelanjutan agar memperbesar peluang keberhasilan (FAO, 2006). Demikian pula di Indonesia, kebijakan reforma agraria tidak hanya dilakukan dengan melakukan pemberian legalisasi aset, tetapi juga ditindaklanjuti dengan pemberian akses sesuai dengan perintah dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Setelah redistribusi tanah di Kelurahan Foramadiahi, Kawasan Fora 2 yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian memenuhi syarat untuk program lanjutan pada tahun 2023. Tindaklanjut penataan akses di lokasi ini bertujuan mengorganisir petani secara terstruktur, memberdayakan SDM, dan memanfaatkan aset tanah yang sudah disertipikatkan untuk meningkatkan kegiatan pertanian dan kesejahteraan masyarakat. sangat mendukung program penataan akses, terutama dalam hal pendampingan pengembangan sumber daya masyarakat. Masyarakat di Kawasan Fora 2 mengandalkan hasil tanaman keras seperti durian, kelapa merah, cengkeh, dan pala, namun kurangnya pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian menjadi kendala utama dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan kesejahteraan mereka. Contoh positif datang dari program reforma agraria di Kabupaten Semarang (Desa Sumogawe), yang melibatkan pembentukan klaster sapi perah bagi pemilik sertipikat tanah, dengan memberikan bimbingan dan dukungan untuk mengembangkan klaster pengusahaan sapi perah (Riyadi et al., 2020). Pendampingan dalam pengembangan sumber daya masyarakat krusial untuk memperkenalkan teknik pengolahan yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan. Dengan dukungan yang tepat, masyarakat Fora 2 dapat mengolah buah-buahan dan rempah-rempah menjadi produk bernilai tinggi, mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah, dan meningkatkan pendapatan serta keberlanjutan ekonomi mereka. Sebanyak 78,6% subjek penerima TORA Di sisi lain, 21,4% dari subjek penerima TORA memiliki pandangan yang menarik terkait dengan perlunya pengawasan, evaluasi, pendampingan, dan kelanjutan program setelah mendapatkan sertipikasi tanah. Pandangan ini terkait dengan keraguan terhadap kebutuhan akan langkah-langkah tersebut. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan memiliki hak tanah yang sah secara hukum, tidak akan muncul sengketa lahan yang memerlukan pengawasan lanjutan, sebagaimana salah satu pernyataan berikut, "kalau sudah mempunyai sertipikat tanah, tak perlu ada pengawasan karena kita sudah tahu bahwa tanah itu telah sah menjadi milik pribadi dan tidak ada sengketa." - Bapak NS. hasil yang diharapkan atau tidak memiliki dampak yang signifikan. Dalam konteks ini, keraguan terhadap program- program yang masuk ke wilayah mereka mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan mungkin tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam aspek kehidupan mereka. Pandangan ini mengindikasikan ketidakpercayaan atau skeptisisme terhadap efektivitas program-program tersebut dalam memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan. Penting untuk memahami beragam pandangan ini dalam konteks program reforma agraria. Meskipun sebagian masyarakat merasa bahwa pengawasan tidak diperlukan setelah mendapatkan sertipikat tanah, hal ini juga harus seimbang dengan upaya untuk memastikan bahwa program lanjutan nantinya benar-benar memberikan manfaat dan perubahan positif bagi seluruh masyarakat yang menerimanya. Dengan mendengarkan pandangan beragam ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang program yang lebih responsif dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi subjek penerima TORA. Oleh karena itu, upaya yang lebih cermat dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program tersebut diperlukan untuk memenangkan kepercayaan dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat. KESIMPULAN Pelaksanaan redistribusi tanah di Kawasan Fora 2, Kelurahan Foramadiahi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat. Penerima TORA merasakan kepuasan dan kelegaan karena mendapatkan kepastian hukum yang sebelumnya tidak mereka miliki terhadap tanah yang mereka kelola. Melalui pemberian sertipikat tanah, masyarakat merasa terlindungi dari konflik pertanahan dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan tanah mereka. Meskipun terdapat kendala administratif, kurangnya sebagian partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknis pada instansi pelaksana, pelaksanaan redistribusi tanah tetap berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan keadilan agraria di Kawasan Fora 2. Program lanjut dari redistribusi tanah untuk melengkapi reforma agraria dalam upaya pemberian penataan akses akan menjadi bagian penting dari peningkatan perekonomian masyarakat di Kawasan Fora 2 kedepannya. DAFTAR PUSTAKA Alfan, Z. (2020). Implementasi PERPRES 86/2018 tentang Reforma Agraria di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)Vol. 6 No. 3 (2020), 6(1), 389. Anugra, A., Dempo, P., Salim, M. N., Farid, A. H., Tinggi, S., & Nasional, P. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan. Jurnal Tunas Agraria, 4(1), 1-21. Pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa sertipikat tanah sudah cukup sebagai bukti kepemilikan, dan pengawasan tidak diperlukan karena mereka yakin bahwa tanah tersebut sah menjadi milik pribadi. Demikian pula, ada masyarakat yang merasa skeptis terhadap efektivitas program yang telah diterapkan di masa lalu dalam meningkatkan kesejahteraan desa mereka. Masyarakat mungkin memiliki pengalaman dengan program-program sebelumnya yang tidak memberikan Arisaputra, M. (2015). Reforma Agraria di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Creswell, J.W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (Third Edition). Sage Publications, Thousand Oaks. Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). USA: Pearson. 23
Doly, D. (2017). Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (the Authority of the State in Land Tenure: Redistribution of Land To the People). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 8(2), 195-214. v8i2.1053 FAO. (2006). Final Declaration of the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development. Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. In Jurnal Kertha Patrika. ojs.unud. ac.id. download/54723/32906 Isnaeni, D. (2018). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. Masalah-Masalah Hukum, 46(4), 308. org/10.14710/mmh.46.4.2017.308-317 Istiningdyah, R., Tinggi, S., & Nasional, P. (2018). Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Tunas Agraria, 1(1). Nurrochmat, D. R., Boer, R., Ardiansyah, M., Immanuel, G., & Purwawangsa, H. (2020). Policy forum: Reconciling palm oil targets and reduced deforestation: Landswap and agrarian reform in Indonesia. Forest Policy and Economics, 119(June), 102291. Purnama, A. S., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Clavia: Journal of Law, 18(1), 67-74. Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. Tunas Agraria, 5(2), 94-110. Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Tunas Agraria, 3(2), 20-39. Rogatnev, Y. M., Khorechko, I. V., & Veselova, M. N. (2021). Agricultural land use in the post-reform period (2000- 2020) in a market economy. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 937(3). 1315/937/3/032103 Kurnianto, B. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. Jurnal AGRIBIS, 5(1), 55-85. Sajogyo. (1997). Golongan Miskin dan Partisipasi Dalam Pembangunan. Prisma, VI(3):10-17. Salim, M.N. (2020). Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kurniawati, F., Kistiyah, S., & Luthfi, A. N. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan. Tunas Agraria, 2(3), 1-23. org/10.31292/jta.v2i3.47 Lanzona, L. A. (2019). Agrarian Reform and Democracy: Lessons from the Philippine Experience. Millennial Asia, 10(3), 272-298. Limbong, B. (2012). Reforma Agraria. Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka. Kebijakan. Yogyakarta: STPN Press. Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. Analisis Kebijakan Pertanian, 10(1), 17-30. Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan. php/JB/article/view/509 Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 5(2), 150-162. McCarthy, J. F., Dhiaulhaq, A., Afiff, S., & Robinson, K. (2022). Land reform rationalities and their governance effects in Indonesia: Provoking land politics or addressing adverse formalisation? Geoforum, org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008 132(December 2019), 92-102. Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vista, B. M., Nel, E., & Binns, T. (2012). Land, landlords and sustainable livelihoods: The impact of agrarian reform on a coconut hacienda in the Philippines. Land Use Policy, 29(1), 154-164. Waskito & Arnowo, H. (2019). Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group. Merl, S. (2020). Agricultural reforms in Russia from 1856 to the present: Successes and failures in the international comparative perspective. Russian Peasant Studies, 5(2), 56-87. org/10.22394/2500-1809-2020-5-2-56-87 Mizero, M., Karangwa, A., Burny, P., Michel, B., & Lebailly, P. (2018). Agrarian and land reforms in Rwanda: Situation and perspectives. Agris On-Line Papers in Economics and Informatics, 10(3), 79-92. Widodo, S. (2017). A critical review of indonesia's agrarian reform policy. Journal of Regional and City Planning, 28(3), 204-218. Zein, S. (2019). Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia. JURNAL ILMIAH HUKUM .... Monsaputra, Munibah, K., & Panuju, D. R. (2022). Faktor Penentu Pemanfaatan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat. Journal of Regional and Rural Development Planning, 6(1), 65-73. doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.65-73 24