PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DISUSUN OLEH: Mahkamah Agung Republik Indonesia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) 2018
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DISUSUN OLEH: Mahkamah Agung Republik Indonesia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) 2018
Judul : PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Penulis : Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Diterbitkan oleh : Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 ISBN : Desain sampul dan tata letak: Arief Hanifan Cetakan Pertama, 2018 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan individu penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Pemerintah Australia dan AIPJ2.
DAFTAR ISI BAGIAN 01 KATA PENGANTAR KETUA MA RI PROSES PENYUSUNAN DAN KONTRIBUTOR BUKU LATAR BELAKANG BAGIAN 02 MENGENAL KESETARAAN GENDER 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Apakah gender sama dengan jenis kelamin? Apa definisi gender? Apa itu keadilan dan kesetaraan gender? Mengapa kesetaraan gender diperlukan? Apa yang dimaksud pengarusutamaan gender? Apa yang dimaksud budaya patriarki? Apa hubungan antara kesetaraan gender dan budaya patriarki? Mengapa kesetaraan gender penting dalam hukum dan peradilan? BAGIAN 03 KETIDAKADILAN GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. Mengapa perbedaan gender dipermasalahkan? Apa saja bentuk ketidakadilan gender? Apa yang dimaksud diskriminasi terhadap perempuan? Apa pengertian dan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan? Apa yang dimaksud kekerasan seksual Apa dampak kekerasan berbasis gender terhadap perempuan? Apa yang dimaksud dengan perilaku menyalahkan korban? Apa yang dimaksud relasi kuasa? Apa yang dimaksud riwayat seksual? Apa yang dimaksud riwayat kekerasan? Apa yang dimaksud siklus kekerasan? BAGIAN 04 PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (PBH) DAN PERMASALAHANNYA 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Apa saja hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) di persidangan? Apa saja permasalahan yang dihadapi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH)? Apa penyebab terhambatnya akses keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)? Apa yang dimaksud bias gender dalam praktik peradilan? BAGIAN 05 ETIKA DAN PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Apa saja yang menjadi acuan etika dan perilaku Hakim dalam persidangan? Apa yang seharusnya dilakukan Hakim di persidangan? Apa yang seharusnya tidak dilakukan Hakim di persidangan? Bagaimana Hakim bertanya dan/atau bersikap dengan cara sensitif gender? Apa yang perlu dipertimbangkan Hakim ketika memutus perkara? Bagaimana pendekatan analisis hukum berperspektif gender? Bagaimana jika Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) mengalami hambatan dalam persidangan? 8 9 10 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 20 22 22 23 25 26 27 28 28 29 31 32 32 36 37 39 40 40 41 43 46 47 48
BAGIAN 06 BAGIAN 07 BAGIAN 08 BAGIAN 09 BAGIAN 10 PENDAMPING BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. Apa dasar hukum adanya Pendamping? Siapa yang disebut dengan Pendamping? Mengapa Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) membutuhkan Pendamping di persidangan? Apa yang harus dilakukan Hakim jika Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) membutuhkan Pendamping? Bagaimana cara Hakim menentukan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) membutuhkan Pendamping? Apa perbedaan antara Pendamping, Paralegal, Advokat dan Psikolog? Apakah keterangan Ahli Psikolog diperlukan dalam kasus kekerasan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan apa kriterianya? PEMERIKSAAN DENGAN KOMUNIKASI AUDIO VISUAL JARAK JAUH, PEREKAMAN DAN PEMERIKSAAN TANPA KEHADIRAN TERDAKWA 7.1. 7.2. 7.3. Apa dasar hukum adanya pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh dan perekaman? Apakah dimungkinkan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban di persidangan tanpa kehadiran Terdakwa? Kapan diperlukan pemeriksaan Saksi/Korban terpisah dari Terdakwa? PEMBERIAN RESTITUSI, KOMPENSASI, GANTI RUGI DAN BANTUAN 8.1. 8.2. 8.3. Apa dasar hukum pemberian restitusi, kompensasi, ganti rugi dan bantuan? Apa yang dimaksud dengan restitusi, kompensasi, ganti rugi, dan bantuan serta mengapa diperlukan? Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi, kompensasi, ganti rugi dan bantuan? KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG BERPERSPEKTIF GENDER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Putusan Nomor 179/SIP/1961 Putusan Nomor 86 K/AG/1994 Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2012/PA.JB Putusan Nomor 266 K/AG/2010 Putusan Nomor 137 K/AG/2007 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Putusan Nomor 1331 K/Pdt/2010 Putusan Nomor 16 K/AG/2010 Lampiran Daftar Instrumen Hukum Nasional dan Internasional terkait PBH Daftar Pusat Layanan Daftar Pustaka 49 50 50 51 51 52 52 53 55 56 57 57 59 60 61 62 63 67 68 68 68 69 70 70 71 72 73 75 76 78 86
BAGIAN 01
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KATA PENGANTAR KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat- Nya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menyelesaikan pembuatan Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Buku ini merupakan bagian materi pendukung dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2017. Beleid ini merupakan wujud peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH). Akses terhadap Keadilan adalah salah satu tugas terpenting dan terberat bagi peradilan khususnya pada kelompok rentan seperti Anak dan Perempuan. Kedua kelompok pengguna jasa peradilan tersebut, memiliki karakter khusus sehingga lembaga peradilan perlu memastikan bahwa hak Anak dan Perempuan terhadap Kesetaraan dan hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Struktur sosial masyarakat yang cenderung hidup dalam pranata sosial yang tidak setara, baik yang diwariskan melalui budaya ataupun melalui bias peraturan-peraturan yang tidak pro-Perempuan, berpotensi untuk menimbulkan bias dan rintangan berganda bagi perempuan dalam meraih kesetaraan yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip berdasarkan jenis kelamin dan gender. Kondisi demikian juga jamak di dunia peradilan, yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. PERMA ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi Hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, saksi, dan/atau korban, atau para pihak. Buku pedoman ini merupakan salah satu cara agar PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dapat terinternalisasi dan terlaksana di lapangan. Buku ini juga diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Hakim dan seluruh staf pengadilan, tetapi juga bagi seluruh Aparat Penegak Hukum dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan ini pula saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku ini diantaranya Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Family Court of Australia (FCoA), dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2). Saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh aparatur Penegak Hukum khususnya Hakim dan Aparatur Lembaga Peradilan. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Jakarta, 15 Januari 2018, Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H. 8
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PROSES PENYUSUNAN DAN KONTRIBUTOR BUKU PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Mahkamah Agung RI, menyusun buku pedoman ini sebagai materi pendukung dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2017. Buku ini merupakan salah satu usaha Mahkamah Agung untuk memastikan seluruh Hakim dan juga staf pengadilan untuk memahami dan berkontribusi dalam memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Penyusunan pedoman ini diprakarsai oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI yang diketuai oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi SH., LLM., dengan anggota yang terdiri dari: 1. Hakim Agung Dr. Suhadi, S.H., M.H. 2. Hakim Agung Desnayeti, S.H., M.H. 3. Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H. 4. Hakim Tinggi Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. 5. Hakim Tinggi Roki Panjaitan, S.H., M.Hum. 6. Hakim Tinggi Agus Subroto, S.H., M.Hum. 7. Hakim Tinggi Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H. 8. Hakim Tinggi Dr. Albertina Ho, S.H., M.Hum. 9. Hakim Tinggi Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. 10. Hakim Tinggi Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. 11. Hakim Tinggi Dr. Hj. Nirwana, S.H., M. Hum. 12. Hakim Tinggi Nawawi Pomolongo, S.H., M.H. 13. Hakim Tinggi Dr. Hj. Nirwana, S.H., M. Hum. 14. Hakim/Asisten Ketua Kamar Pembinaan MA, Edy Wibowo S.H., M.H. 15. Hakim Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum., dan 16. Hakim Dra. Hj. Istianah, S. Ag., M.H. Buku pedoman ini disusun oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dengan semangat, memperhatikan kaedah keilmuan, teknis mengadili di pengadilan dan pengalaman tidak ternilai harganya yang didapat ketika melaksanakan tugas sebagai Hakim. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata tidak hanya kepada institusi Mahkamah Agung RI beserta seluruh Badan Peradilan dibawahnya, tetapi juga bagi seluruh institusi penegakan hukum dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Serangkaian kegiatan mencakup pertemuan bulanan, diskusi dan lokakarya telah dilaksanakan sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2017 untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan pedoman dan teknik yang tepat dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, artikel yang relevan, pengembangan analisa kasus, dan identifikasi semua instrumen hukum yang relevan baik tingkat nasional domestik dan internasional yang penting bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sampai akhirnya buku pedoman ini dapat diselesaikan. Buku pedoman ini tidak mungkin bisa diterbitkan tanpa adanya kerja keras dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, yang diperkuat dengan kehadiran dan kontribusi dari Tim Peneliti Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI), Family Court of Australia, dan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ 2), serta bantuan yang sangat berharga dari pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta tentunya dukungan dari Pimpinan MA RI dan Pemerintah Australia. 9
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM LATAR BELAKANG Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi,1 kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, 2 dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan 3 pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah. Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. 4 Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 (selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH).5 Penyusunan peraturan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Tujuan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan ini agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik- praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan (termasuk mediasi di pengadilan) dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender. Dengan dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH), maka perlu diterbitkan buku pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan dan menerapkan PERMA tersebut. Selain itu, buku pedoman ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para penegak hukum lainnya, pendamping, pengada layanan, serta masyarakat yang berkepentingan. 1 Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 2 Indonesia juga telah meratifikasi CEDAW (Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women), (Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) dan berbagai instrumen HAM lainnya; 3 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General Recommendation No 33 on Women's Access to Justice (Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 33), dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2015. 4 MaPPI FHUI, "Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan", (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2016) 5 Inisiatif Mahkamah Agung dalam menyusun PERMA Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ini sejalan dengan Pasal 79 Undang Undang tentang Mahkamah Agung bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang- Undang. 10
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Asas Dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH): penghargaan atas harkat dan martabat manusia; • non-diskriminasi; • persamaan di depan hukum; • keadilan; • kemanfaatan; • Kepastian hukum. Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) bertujuan:
Agar Hakim memahami dan menerapkan asas-asas di atas Agar Hakim dapat mengidentifikasikan situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan 11
BAGIAN 02 KESETARAAN GENDER
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2.1. APAKAH GENDER SAMA DENGAN JENIS KELAMIN? Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan status fisik, fisiologis dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan6. Jadi, istilah jenis kelamin mengacu pada perbedaan karakteristik biologis dari perempuan dan laki-laki, yang dibawa sejak lahir. Sementara itu gender merupakan konstruksi sosial. 2.2. APA DEFINISI GENDER? A Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.7 B Gender merupakan pembedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Pembedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Konsep gender bersifat tidak tetap, berubah- ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat. Contoh : • • • Perempuan dianggap pasif, emosional, lemah; Perempuan dianggap tidak mampu memimpin; Perempuan dituntut bertanggungjawab mengurus rumah tangga dan merawat anak. C Pembedaan karakteristik, posisi dan peran antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Perempuan seringkali dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki, dan laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar atas sumber daya daripada perempuan misalnya dalam hal pendidikan, pekerjaan dan harta warisan.8 6 Pasal 1 angka (2) PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 7 Pasal 1 angka (3) PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 8 Disarikan dari "Panduan dan Bunga Rampai: Bahan Pembelajaran PUG", yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, dan United Nation Population Fund (UNFPA), hal. 92 14
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2.3. APA ITU KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER? A Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.9 B Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara perempuan dan laki- laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.10 2.4. MENGAPA KESETARAAN GENDER DIPERLUKAN? Kesetaraan gender diperlukan karena dalam masyarakat masih terjadi berbagai ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan termasuk tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada kesenjangan dalam hal akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu peran serta partisipasi perempuan juga masih rendah dalam berbagai bidang. 11 Kesetaraan gender secara intrinsik terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan sangat penting bagi realisasi hak asasi manusia untuk semua orang. Tujuan keseluruhan kesetaraan gender adalah terciptanya masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ada saat kedua jenis kelamin dapat berbagi secara setara dalam distribusi kekuatan dan pengaruh; memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya, serta benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi. 12 Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesetaraan substantif 13 yang memberikan perhatian khusus pada peran dan fungsi reproduksi perempuan, serta pada kesenjangan atau ketimpangan gender yang ada selama ini, dengan memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang ada tidak mendiskriminasi perempuan berdasarkan fungsi reproduksinya. Contoh: • Cuti melahirkan tidak dapat dianggap mendiskriminasi laki-laki; • kebijakan aksi afirmatif 30% keterwakilan perempuan di bidang politik adalah untuk mengejar ketertinggalan dan mengatasi kesenjangan akses dan peran perempuan di bidang politik 9 Pasal 1 angka (6) PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 10 Pasal 1 angka (4) PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 11 Kementerian PPN/Bappenas, Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-2019), diakses pada 7 September 2017 pukul 14.00 WIB 12 13 Menjadi nafas dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yang dikeluarkan PBB pada tahun 1979, dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU no 7 tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 15
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2.5. APA YANG DIMAKSUD PENGARUSUTAMAAN GENDER? Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.14 2.6. APA YANG DIMAKSUD BUDAYA PATRIARKI? Patriarki merupakan bentuk sistem kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak.15 Dalam sistem sosial, budaya dan agama, patriarki merupakan suatu ideologi bahwa laki- laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, dan perempuan dianggap sebagai milik dari laki-laki. Budaya patriarki menjadikan laki-laki ada dalam posisi dominasi dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan. Hal ini membudaya di segala sistem kehidupan masyarakat baik dalam sosial, budaya, pendidikan, bahasa, politik, ekonomi dan hukum sehingga membuat posisi perempuan seringkali lemah dan terdiskriminasi.16 Beberapa suku bangsa di beberapa negara tidak memberi hak kepada perempuan untuk mendapatkan akses terhadap hak waris. Di beberapa suku bangsa atau kelompok masyarakat, perempuan harus melahirkan anak laki-laki untuk meneruskan keturunan, sehingga tidak terpelihara kondisi kesehatannya untuk mendapatkan anak laki-laki, atau dikawinkan dalam usia anak sehingga kehilangan masa depannya dan menurun kualitas hidup dan kesehatannya. Dalam pekerjaan, laki-laki mendapatkan upah kerja yang lebih besar dibanding perempuan dengan beban kerja yang sama. Pada kasus lain perempuan pekerja tidak mendapatkan tunjangan kesehatan untuk anggota keluarga karena dianggap bukan pencari nafkah utama sedangkan laki-laki memperoleh tunjangan kesehatan untuk anggota keluarga. Pada beberapa kelompok masyarakat, anak laki-laki lebih diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sementara perempuan dianggap tidak perlu sekolah karena pada akhirnya akan menikah dan mengurus anak. Perempuan dijauhkan dari politik dan pengambilan keputusan karena hanya laki-laki yang dianggap layak sebagai pemimpin dan bergerak di bidang politik. 14 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 15 Kamus Besar Bahasa Indonesia 16 Wahyuni Retnowulandari, Jurnal Hukum, Vol.8 No.3 Januari 2010,hal.17 16
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2.7 APA HUBUNGAN ANTARA KETIDAKSETARAAN GENDER DAN BUDAYA PATRIARKI? Budaya patriarki menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga sering kali terjadi praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Memastikan kesetaraan gender tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan laki-laki dengan perempuan, tetapi lebih pada upaya untuk membangun hubungan atau relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki, dan mengurangi ketidakadilan terhadap perempuan.17 CONTOH ATURAN ADAT DAN PRAKTIK TRADISIONAL YANG DISKRIMINATIF TERHADAP PEREMPUAN A Tradisi Sifon di NTT yang merupakan tradisi bagi laki-laki di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu sunat tradisional dimana kemudian bagi laki-laki yang disunat akan disediakan perempuan sebagai "pendingin" terhadap obat-obatan yang digunakan pada sunat. Setelah menjalani sunat, seorang laki-laki wajib berhubungan badan dengan perempuan. Meskipun secara adat sudah tak lagi diwajibkan, namun sebagian kaum pria kabupaten TTS masih gemar menjalani sifon. Masih ada kemungkinan pada masa sekarang kaum laki-laki menjalani sifon berhubungan badan dengan wanita pekerja seks komersial.18 B Di Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk semakin semena-mena sejak dikeluarkannya Qanun Jinayat. Qanun Jinayat selain menggabungkan 4 qanun sebelumnya yang mengatur soal akhlak juga mengatur soal perzinahan dan perkosaan. Dalam kondisi ini situasi perempuan semakin rentan menjadi korban terlebih dalam konteks masyarakat patriarki dimana pola relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki tidak setara. Akhir 2013, seorang anak perempuan di Langsa dituduh melanggar qanun dan menjalani hukuman cambuk sehingga harus dioperasi. Pasca disahkannya Qanun Jinayat, perempuan korban perkosaan akan lebih sulit lagi melaporkan kasusnya, karena khawatir dapat berbalik dituduh sebagai pelaku perzinahan, dan terancam hukuman cambuk bila laporannya tidak cukup bukti;19 C Masyarakat Suku Sasak, Lombok, mengenal tradisi "merarik" yakni tradisi melarikan seorang anak perempuan dari keluarganya oleh laki-laki sebelum dikawinkan. Tradisi ini dilakukan secara turun temurun sebagai sebuah prosesi sebelum proses pernikahan yang sebenarnya dilangsungkan. Praktik merarik merupakan simbol kekuasaan / superioritas laki-laki atas perempuan dalam masyarakat patriarki. Praktik ini menjadi bermasalah ketika perempuan yang dilarikan tidak setuju atau perempuannya masih usia anak sehingga merupakan bentuk pelanggengan pernikahan paksa/anak.20 17 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 25 18 dan diakses pada 5 September 2017 19 Ratna Batara Munti, Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum dan Seksualitas di Indonesia, 24 Oktober 2017. 20 17
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 18 2.8. MENGAPA KESETARAAN GENDER PENTING DALAM HUKUM DAN PERADILAN? Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Memastikan kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan akan berpengaruh pada pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat. Kesetaraan gender diperlukan disetiap rancangan program pemerintah terutama dalam reformasi peradilan, dengan alasan: Aparat penegak hukum menerapkan kese- taraan gender dan prinsip-prinsip non-diskrimi- nasi dalam pelaksanaan tugasnya; Mewujudkan pelayanan publik yang prima.22 Menjamin akses keadilan yang setara; Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor peradilan; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.23 Mereformasi norma hukum yang diskriminatif dan meningkatkan perlindungan HAM; KESETARAAN GENDER PERLU DIMASUKKAN DALAM RENCANA PROGRAM REFORMASI PERADILAN AGAR Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.25 Menghapuskan kekebalan hukum atas kekerasan berbasis gender; Memperkuat pengawasan dan pemantauan sektor peradilan.21 Memberikan hak pencari keadilan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.24 21 Shelby Quast et al, Op Cit., hal.3 22 Visi Mahkamah Agung dalam Indonesia, Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, hlm. 14. 23 Misi Mahkamah Agung dalam Ibid., hlm. 3. 24 Nilai-Nilai Badan Peradilan dalam, Ibid., hlm. 20. 25 Misi Mahkamah Agung dalam Ibid., hlm. 16 - 17.
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGIAN 03 KETIDAKADILAN GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 19
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3.1. MENGAPA PERBEDAAN GENDER DIPERMASALAHKAN? Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequality). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. 3.2. APA SAJA BENTUK KETIDAKADILAN GENDER?26 A SUBORDINASI Subordinasi adalah kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik. Contohnya didalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat. B STEREOTIP GENDER Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe bersumber dari perbedaan gender. Misalnya, stereotipe yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri. Masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi tindakan pelaku. Apa Contoh Stereotip Gender? Contoh stereotip terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 antara lain: • • • • • • Perempuan lemah secara fisik Perempuan harus tunduk dan patuh pada suami dalam keadaan apapun; Perempuan yang baik itu suci secara seksual; Perempuan baik-baik tidak mungkin menjadi korban pelecehan; Perempuan adalah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap anak; Sendirian pada malam hari atau memakai pakaian tertentu membuat perempuan ikut ber- tanggung jawab jika menjadi korban tindak pidana; Perempuan itu emosional dan sering bereaksi berlebihan dan mendramatisasi sehingga pernyataannya masih perlu dikuatkan; Perempuan sedikit banyak berkontribusi atas terjadinya pelecehan atau perkosaan dan ikut menikmati perkosaan. Perempuan yang keluar malam pastilah bukan perempuan yang baik-baik27
26 Herni Sri Nurbayanti, Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender, hal. 95-115 dalam Sulistyowati Irianto Op.Cit, hal.60 27 Sulistyowati, Irianto, "Mempersoalkan "Netralitas" dan "Objektivitas" Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan" dalam Sulistyowati, Irianto, Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta.Yayasan Obor Indonesia. 2006, hlm. 34. 20
C D E PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BEBAN GANDA Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain, sesungguhnya dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan. Perempuan memiliki peran domestik dan fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, menyusui), kerja produktif (mencari nafkah, kadang menjadi pencari nafkah utama) dan juga kerja sosial (misalnya menjadi kader kesehatan di kampung). Perempuan memiliki beban kerja majemuk, tetapi sering pekerjaannya tidak disadari, tidak dihargai, atau tidak dianggap sebagai bentuk pekerjaan (karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang). MARGINALISASI Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat. Contohnya, karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik/reproduktif, lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga, maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Selanjutnya, ketika bekerja, perempuan seringkali mendapatkan atau menduduki posisi dengan gaji yang lebih rendah. Sementara karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki peran publik/produktif menyebabkan laki-laki lebih memiliki posisi yang superior dibanding perempuan dan akses yang lebih banyak kepada sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja ketimbang perempuan. KEKERASAN Dari semua sumber kekerasan yang ada, salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, yakni perempuan, disebabkan oleh anggapan gender yang eksis di masyarakat patriarki (berpusat pada kekuasaan laki-laki), misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi obyek seksual, sehingga menempatkan perempuan sebagai obyek yang mudah diserang. Kekerasan yang disebabkan oleh eksisnya anggapan gender ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender (gender-based violence). Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga Kekerasan Terhadap Perempuan. Pembahasan lebih lanjut mengenai kekerasan terhadap perempuan ini akan disampaikan dalam subbab berikutnya. 21
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3.3. APA YANG DIMAKSUD DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN? Kelima bentuk ketidakadilan gender yang telah diuraikan di atas (3.2.) merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.28 3.4. APA PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN? Kekerasan terhadap perempuan adalah 'Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.29 Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal- hal sebagai berikut: A Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi; B Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; C Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.30 28 Bahan Pelatihan Gender dalam Modul-Modul Pelatihan Paralegal dan Bantuan Hukum Gender Struktural, LBH APIK Jakarta, 2005) 29 Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993 30 Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 22
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 23 3.5. APA YANG DIMAKSUD KEKERASAN SEKSUAL Komnas Perempuan telah melakukan kajian terhadap berbagai kasus yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh berbagai lembaga berbeda, dan menyimpulkan, bahwa kekerasan seksual dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut.31 Penghukuman bernuansa seksual Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang khusus. Masuk di dalamnya, hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia. Penyiksaan seksual PEMAKSAAN PERNIKAHAN Penyiksaan seksual menunjuk pada tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan penderitaan jasmani, rohani maupun seksual. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri.Termasuk pula pada kasus pemaksaan pada korban pemerkosaan menikah dengan pelaku, untuk menghindari aib. Pemaksaan kehamilan PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK TUJUAN SEKSUAL Perempuan mungkin dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk menjadi hamil, atau melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi isterinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, atau menerima mengirim, memindahkan, seseorang kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. dengan ancaman penipuan, Pemaksaan kontrasepsi/ sterilisasi Disebut pemaksaan ketika alat kontrasepsi dan/atau sterilisasi dilakukan tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang cukup untuk memberikan persetujuan. Misal, pemasangan kontrasepsi/ sterilisasi tanpa izin pada perempuan dengan HIV/ AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/ AIDS. Pemaksaan ini juga dapat dialami perempuan penyandang disabilitas, misalnya penyandang tuna grahita. 31 BOOKLET 15 Bentuk Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan, 2015.
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 24 Pemaksaan aborsi Perbudakan seksual Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain Situasi dimana pelaku merasa menguasai/menjadi "pemilik" tubuh perempuan sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual Eksploitasi seksual Praktek Tradisi Bernuansa Seksual Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam berbagai bentuknya. Misalnya memanfaatkan perempuan miskin untuk prostitusi, pornografi. Tindakan menjanjikan perkawinan untuk memperoleh layanan seksual, lalu menelantarkan juga masuk di sini (kasus "ingkar janji"). Masuk di sini, berbagai kebiasaan dalam masyarakat, yang tidak jarang ditopang dengan alasan agama/budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis dan seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengendalikan seksualitas perempuan dengan cara yang merendahkan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya. Pengendalian/kontrol seksual Termasuk melalui kebijakan/aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara "perempuan baik-baik" dan perempuan "nakal", dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengendalikan seksualitas perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung. PROSTITUSI PAKSA PELECEHAN SEKSUAL Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual. Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari tekanan intimidasi seksual.penahanan, psikologis, penyalahgunaan kekuasaan. PELECEHAN SEKSUAL Beragam tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas perempuan, misalnya, ucapan bernuansa seksual, menyentuh, mempertunjukan materi pornografi dan sebagainya. Pelecehan Seksual mengakibatkan perempuan merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan fisik, mental dan mengganggu keamanan sosial.
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3.6 BAGAIMANA DAMPAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN? Dampak kekerasan berbasis gender bagi perempuan dapat bermacam-macam, antaranya sebagai berikut: Dampak Terhadap Kesehatan Luka, cedera, memar, atau lebam pada wajah atau bagian tubuh, mendapatkan penyakit, infeksi, sakit kepala kronis, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan hingga menyebabkan kematian. Dampak Terhadap Kesehatan Reproduksi Keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman (unsafe abortion), penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, menstruasi tidak teratur, komplikasi kehamilan lainnya hingga kematian maternal. Dampak Psikis Trauma, stress, rasa tidak berdaya, depresi, Post-traumatic Stress Disorder (PTSD), memiliki pikiran, perilaku dan usaha bunuh diri, gelisah, cemas, takut, marah, malu, perasaan tidak aman, menyalahkan dan membenci diri sendiri. Dampak Atas Rasa Aman Korban merasa tidak aman, terancam, takut, atau khawatir bahwa kekerasan akan berlanjut. Karena kurangnya pemahaman masyarakat atau pandangan yang menganggap remeh kekerasan terhadap perempuan, korban tidak terlindungi atau berisiko mengalami kekerasan berulang yang makin menghancurkan rasa aman. Dampak Sosial Korban terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, terhambat aksesnya kepada sumber-sumber informasi dan sumber daya. Korban disalahkan oleh keluarga dan masyarakat, mengalami penolakan dari suami/keluarga/lingkungan, dikucilkan dari komunitas, dan mendapat stigma sosial. Dampak Ekonomi Tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan (karena kekerasan, trauma, luka, waktu yang diperlukan untuk mencari hukum), kehilangan kesempatan untuk berprestasi di tempat kerja, beberapa perempuan berhenti kerja karena kekerasan yang terjadi di tempat kerja (pelecehan seksual); Dampak Hukum Bias dalam masyarakat sering menyebabkan munculnya respons yang menyalahkan korban, bukan pelaku. Korban tidak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena khawatir dipersalahkan, atau tidak memiliki uang cukup untuk berbagai biaya yang harus dikeluarkan. Kasus juga tidak diteruskan ke jalur hukum karena proses yang lama, korban tidak paham hukum, tidak ada yang membantu memproses kasusnya secara serius, atau proses hukum membuat korban kembali mengalami trauma.32 32 Meeting Materials on Multi Sectoral Services to Respond to Gender Based Violence against Women and Girls in Asia and The Pacific, in Bangkok, 28 - 30 June 2017 (UN Women, UNFPA, UNODC, and WHO), 25
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3.7 APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERILAKU MENYALAHKAN KORBAN (VICTIM BLAMING)? Stereotip dan bias gender memunculkan pandangan, sikap, atau perilaku yang menyalahkan atau menyudutkan korban. Sikap menyalahkan korban berdampak sangat merugikan, karena korban akan kehilangan kepercayaan diri, mempersalahkan diri sendiri, sering tidak melaporkan kekerasan yang dialami, atau bila melaporkan, akan mencabut kembali laporannya. Contoh: • Korban disalahkan karena keluar sendirian pada malam hari atau memakai pakaian tertentu (minim) sehingga menjadi korban tindak pidana. Korban dianggap setuju atas perbuatan pelaku karena tidak melakukan perlawanan dalam kejahatan seksual, atau karena tidak teriak dan kabur saat kejadian. Masyarakat meragukan kesaksian korban perkosaan terutama bila korban memiliki hubungan sebelumnya dengan pelaku. Korban dianggap ia ikut berkontribusi dan menikmatinya." Korban dipersalahkan karena bersedia diajak pergi oleh pelaku. Perempuan yang bersedia diajak pergi oleh laki-laki dianggap 'murahan' atau 'gampangan', yang berarti setuju dilecehkan, atau keterangannya dianggap kurang dapat dipercaya. Perempuan dipersalahkan karena setuju terlibat dalam bentuk keintiman tertentu (misalnya berciuman), karena kalau sudah berciuman dianggap setuju untuk berhubungan seksual.
Pandangan dan sikap yang menyalahkan korban di atas juga dapat berpengaruh dalam proses hukum. Contoh: Dalam sebuah perkara perkosaan, Majelis Hakim menyatakan seorang terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan, namun menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkosaan yang dialami korban terjadi karena korban tergolong sebagai "perempuan nakal", korban sudah tidak perawan, korban sudah pernah bersetubuh dengan pacarnya, dan korban mempunyai sikap buruk suka mabuk-mabukan. PAKAIAN KAMU SIH TERLALU TERBUKA! KENAPA NGGAK DILAWAN? KENAPA NGGAK KABUR AJA?! PASTI KAMU SEDANG MABUK! KOK BISA KAYAK GINI?? KAMU SIH SUKA GODAIN COWOK! 26
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3.8 APA YANG DIMAKSUD RELASI KUASA? A B Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.33 Relasi kuasa dapat berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan atau bentuk struktur sosial secara horizontal baik formal ataupun informal seperti pimpinan dan karyawan, guru formal/non-formal dan murid, kepala sekolah dan guru, majikan dan bawahan, majikan dan asisten rumah tangga, pemilik modal dan pegawai, sutradara dan artis, dan lain-lain.34 C. CONTOH: Dalam sebuah perkara, Terdakwa merupakan anggota aktif TNI AD yang bekerja di Kaminvetchad II-1 Bandung dan menempati posisi di Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) sedangkan korban adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai juru ketik di kantor Kaminvetchad II-1 Bandung. Sepanjang tahun 2008, Terdakwa dan korban telah berhubungan badan berkali-kali. Akibat perbuatannya terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP; pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang menjaganya dipercayakan atau diserahkan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Akibat perbuatannya Terdakwa dijatuhi pidana penjara 9 bulan dan dipecat dari kedinasan. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menafsirkan adanya unsur relasi kuasa. Penasihat hukum terdakwa keberatan bila terdakwa dianggap sebagai atasan korban karena terdakwa tidak termasuk atasan langsung dan memiliki golongan kepegawaian yang sama. Namun Majelis Hakim memberikan pertimbangan "..terdakwa yang menjabat sebagai Badiklat tentu membawahi saksi korban dan terdakwa berhak untuk memerintahkan korban mengerjakan pekerjaan kantor...". Dalam perkara ini relasi kuasa tidak dilihat pada posisi atasan dan bawahan secara struktur tapi seseorang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan lebih dan majelis Hakim menilai terdakwa memiliki wewenang untuk memberikan perintah pekerjaan dan pembinaan, tetapi menyalahgunakan wewenang itu. 33 Pasal 1 angka (9) PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 34 Khusnul Anwar, Penafsiran Unsur "Relasi Kuasa" pada Pasal Kejahatan Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Penelitian Konsistensi Putusan Isu Perempuan MaPPI FHUI dan LBH Apik 2015 27
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3.9 APA YANG DIMAKSUD RIWAYAT SEKSUAL? A Riwayat seksual adalah segala hal mengenai seksualitas seseorang di masa lalu misalnya seseorang sudah pernah berhubungan seksual di masa lalu. Riwayat seksual dapat mencakup adanya hubungan korban dengan pelaku, status pernikahan korban atau korban sudah pernah berhubungan intim dengan orang lain, dan kondisi keperawanan korban. B Berdasarkan riset yang dilakukan MaPPI FHUI dan LBH Apik, ditemukan adanya kecenderungan pengadilan yang memandang riwayat seksual korban sebagai faktor yang dapat meringankan perbuatan terdakwa yang kemudian tercermin dalam rendahnya hukuman bahkan membebaskan terdakwa.35 C Riwayat seksual dalam pertimbangan hakim dan berdampak pada vonis hakim tentu sangat merugikan korban dan membebani psikologis korban. Dalam persidangan kasus-kasus kekerasan seksual justru korban yang dipersalahkan karena riwayat seksualnya dan harus membuktikan intensinya, pikirannya, ketidaksetujuannya untuk melakukan hubungan seksual. 3.10 APA YANG DIMAKSUD RIWAYAT KEKERASAN? Riwayat kekerasan mengacu pada sejarah kekerasan yang dialami korban dan atau dilakukan oleh pelaku. Jadi yang seharusnya ditelaah bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilaporkan. Ini perlu dipahami mengingat riwayat kekerasan cenderung ditemukan dalam kekerasan terhadap perempuan berbasis gender seperti dalam kasus KDRT dan kekerasan seksual. Jadi, kekerasan terjadi berulang, atau ternyata telah dilakukan pada saat lampau atau sebelum peristiwa/ kejadian terakhir yang dilaporkan. Riwayat kekerasan ini erat kaitannya dengan siklus kekerasan. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, kerapkali korban jatuh dalam situasi yang disebut siklus kekerasan, yang membuat korban tidak mudah keluar dari situasi kekerasan yang terus berlangsung. 35 Penelitian Konsistensi Putusan Perempuan oleh MaPPI FHUI dan LBH Apik, 2015 28
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3.11 APA YANG DIMAKSUD SIKLUS KEKERASAN? Dalam kekerasan berbasis gender dimana ada relasi kuasa, dan pelaku umumnya adalah pihak yang memiliki kedekatan emosional dengan korban, korban tidak mudah untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Telah adanya saling kenal di antara korban dan pelaku menghadirkan situasi emosional yang khusus yang menyulitkan korban untuk melaporkan kasusnya. Dalam siklus kekerasan, sehingga pola berulang, yakni adanya konflik dan ketegangan, berlanjut dengan kekerasan, berakhir dengan periode tenang dan bulan madu, kemudian diikuti kembali dengan ketegangan dan terjadi kekerasan kembali, demikian seterusnya. Periode tenang dan bulan madu setelah insiden kekerasan sering diisi dengan ucapan penyesalan dan permintaan maaf serta sikap yang lebih baik atau perilaku manis dari pelaku kekerasan. Adanya siklus kekerasan ini menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan bahkan sering disertai rasa kasihan terhadap pelaku, sehingga membuat korban sulit keluar dari perangkap kekerasan. Bila tidak ada intervensi khusus, siklus kekerasan dapat terus berputar cepat, dengan kekerasan yang semakin intens/kuat.36 Gambarnya adalah sebagai berikut. Seringkali pihak luar (misal keluarga atau pemuka agama) akan meminta korban untuk memaafkan pelaku. Korban juga mungkin disalahkan oleh lingkungan bila, misal: terus memperkarakan menuntut cerai. Akibatnya korban merasa bersalah, mencoba harapan mengembangkan bahwa pelaku akan berubah. Bila kasus sudah dilaporkan secara hukum, korban mungkin akan mencabut laporan. Hal ini lama, karena tidak berlangsung kemudian lagi terjadi menjadi makin serius dan berulang dengan lebih cepat serta dapat berdampak serius pada korban, misalnya mengacaukan kesehatan berisiko terhadap keutuhan tubuh dan nyawanya. pelaku atau kekerasan, jiwanya, atau Tidak boleh ada rasa malu atau stigma apapun yang dikaitkan dengan penyintas kekerasan seksual. Rasa malu dan keaiban seharusnya dirasakan oleh pelaku dan orang lain yang bertanggungjawab atas kejahatan tersebut, dan sampai tingkat tertentu negara juga seharusnya merasa malu karena sistem hukum, perlindungan dan penegakan hukum serta keamanan global telah mengabaikan, mendiamkan atau gagal menanggapi sebagaimana mestinya kejahatan berbasis gender Dr. Kelly Dawn Askin 36 Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, Buku Saku Untuk Penegak Hukum, Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT. (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI., 2010), hal. 12 29
BAGIAN 04 PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM & PERMASALAHANNYA
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 4.1. APA SAJA HAK PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (PBH) DI PERSIDANGAN? Selain hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP, terdapat hak-hak lain bagi pihak yang berperkara khususnya saksi dan/atau korban, yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; Hak memberikan keterangan tanpa tekanan; Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; Hak mendapatkan pendamping; Hak dirahasiakan identitasnya; Hak mendapatkan nasehat hukum; Hak mendapatkan penerjemah; Hak mendapatkan restitusi; Hak atas pemulihan. 4.2. APA SAJA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (PBH)? A Aparat Penegak Hukum (APH) Belum Memiliki Perspektif Gender i Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaiannya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu.37 ii Perempuan korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa/ tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau tipu muslihat dari pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (blaming the victim) dan akibat dari kuatnya budaya patriarki.38 37 Sulistyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, Perempuan Di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006) 38 Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Jogjakarta:UII Press,2003), hlm.106 32
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM B Perempuan Yang Menjadi Korban Seringkali Mengalami Reviktimisasi Selain mengalami dampak fisik dan psikis, perempuan korban bertambah bebannya ketika menjalani pemeriksaan di persidangan. Ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan. Korban juga harus menceritakan kembali peristiwa yang dialami secara terus-menerus sehingga merasa kelelahan, tertekan dan depresi. Korban sering mengeluarkan biaya sendiri selama pemeriksaan. Belum lagi setelah persidangan selesai, korban tetap mengalami tekanan psikologis dan sosial, apalagi jika pelaku tidak dihukum. Dari pengalaman keseharian mendampingi perempuan korban kekerasan seksual, LBH APIK Jakarta mengidentifikasi sikap APH yang bias dan tidak sensitif sehingga korban mengalami reviktimisasi, antara lain sebagai berikut:39 Mengajukan pertanyan vulgar dalam proses pemeriksaan korban: "goyangnya ke arah mana? kiri, kanan, atau naik turun?" "gimana rasanya, enak nggak?" Menyebut alat kelamin dengan menggunakan kata-kata yang tidak sepatutnya. Saat proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, korban dan pendamping diminta memperagakan perkosaan yang ia alami. Mengatakan korban sebagai "perempuan murahan." Korban dibentak-bentak karena keterangannnya (dianggap) tidak jelas dan membingungkan. Korban dituntut untuk mencari alamat pelaku oleh APH. Korban/ keluarga korban dan pendamping korban tidak diijinkan masuk ruang persidangan. Sikap hakim yang menertawakan korban dan mengatakan, kalau korban juga sangat menikmati hubungan tersebut. Sehingga korban menjadi tertekan, menangis dan merasa disudutkan. 39 Ratna Batara Munti, Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum dan Seksualitas di Indonesia, Paper ditulis dan dipresentasikan dalam Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan III, 24-26 Oktober 2017 di Fakultas Hukum UI, Depok 33
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM C Norma Hukum Acara Pidana Yang Masih Berorientasi Kepada Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa40 Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum masih berfokus pada hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak korban diabaikan, sebagaimana diungkapkan oleh Andi Hamzah "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban" Walaupun pelaku dihukum, ada putusan Hakim yang belum mempertimbangkan dampak fisik, psikis dan trauma yang dialami perempuan korban. Selain itu penggantian ganti rugi dan proses pemulihan dalam sistem peradilan pidana terpadu belum maksimal.41 D Identitas Perempuan Korban Seringkali Masih Terpublikasi Melalui Pemberitaan Media Massa Identitas PBH khususnya korban yang tercantum dalam putusan Hakim, seringkali terpublikasi. Akibatnya korban yang sudah mengalami penderitaan mendapatkan lebih banyak stigma akibat identitasnya dibuka ke ruang publik yang dapat diakses oleh banyak orang. Identitas perempuan dewasa dan anak khususnya korban seringkali terpublikasi melalui liputan yang dilakukan wartawan di persidangan sekalipun persidangan bersifat tertutup.42 40 Baca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 41 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bandung:Binacipta, 1986),hal.33 42 Irianto dan Nurtjahyo. Perempuan di Persidangan, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2006. 34
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM E Perempuan Korban Diperiksa Secara Bersamaan Dengan Terdakwa43 Pada dasarnya, perempuan korban dapat diperiksa tanpa kehadiran terdakwa. Di dalam Pasal 173 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Hakim Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa44. Dalam hal ini keterangan saksi yang dimaksud pasal tersebut juga termasuk keterangan saksi korban. Jika korban merasa tidak nyaman atau merasa di bawah tekanan karena kehadiran terdakwa, maka terdakwa oleh Hakim dapat diminta keluar ruang sidang selama pemeriksaan korban berlangsung. F Seringkali PBH Tidak Didampingi Oleh Pendamping dan/ atau Penasihat Hukum Fakta bahwa PBH tidak didampingi oleh pendamping dan/atau penasihat hukum ternyata masih ditemukan dalam praktik. Perempuan sebagai terdakwa masih banyak yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan/atau Hakim tidak menunjuk/memberi kesempatan untuk didampingi penasihat hukum. Perempuan sebagai terdakwa juga sering didampingi oleh penasihat hukum secara berganti-ganti sehingga tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal. Perempuan sebagai korban seringkali dianggap tidak memerlukan pendamping dan/atau penasihat hukum dalam persidangan. G Praktik Korupsi Dan Rekayasa Bukti Dalam Proses Penegakan Hukum Masih ada praktik-praktik pemberian suap dan korupsi yang dilakukan oleh mafia hukum terkait substansi perkara dan di luar perkara, misalnya pemeriksaan visum yang tidak benar (fiktif), adanya keterangan palsu, atau adanya rekayasa bukti lainnya menghambat akses PBH dalam mendapatkan keadilan. sehingga 43 Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014, diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan belum diterbitkan. 44 Untuk itu Hakim meminta terdakwa ke luar dari ruang sidang, akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir. 35
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 36 4.3. APA SAJA HAK PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PERSIDANGAN KETERBATASAN PENGETAHUAN TENTANG HAK- HAK HUKUM, karena kurangnya akses informasi, banyak PBH tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya. ADANYA ANCAMAN, TEKANAN DAN STIGMA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN, SAKSI DAN PARA PIHAK, serta kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga PBH takut memberikan kesaksian. KETERBATASAN FINANSIAL, banyak PBH yang menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan. Misalnya untuk membayar penasihat hukum, biaya perkara, bayar transportasi. Oleh karenanya penting bagi PBH yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI Prosedur peradilan yang tidak akuntabel dan transparan dapat mempersulit PBH mengakses keadilan. HAMBATAN BAHASA/ KOMUNIKASI, PBH yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan. KETERBATASAAN AKSES KE PENDAMPING DAN/ ATAU PENASIHAT HUKUM. Dalam kasus diskriminasi gender atau kekerasan dalam rumah tangga, biasanya pelaku mendapatkan penasihat hukum namun korban tidak karena tidak mampu mendapatkannya. Ini karena masih ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang belum mengakui hak korban untuk mendapatkan pendamping dan/atau penasihat hukum (KUHAP hanya membatasi penasihat hukum bagi tersangka). Selain itu korban belum terpenuhi hak- haknya untuk mendapatkan pendampingan di luar hukum. HAMBATAN FISIK DAN/ATAU MENTAL. PBH yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental membutuhkan pendamping dan/atau fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khususnya; Praktik-praktik lain dari APH dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap PBH yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu. KENDALA JARAK DAN TRANSPORTASI, mengingat pengadilan berada di Kota/ Kabupaten yang jauh dari domisili.
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 4.4. APA YANG DIMAKSUD BIAS GENDER DALAM PRAKTIK PERADILAN? Bias gender adalah perilaku yang didasari oleh stereotipe maskulinitas dan feminitas yang akhirnya berdampak kepada keuntungan bagi pihak laki-laki dan merugikan perempuan. Bias gender dapat juga terjadi dalam praktik peradilan, antara lain disebabkan oleh perilaku atau keputusan yang dibuat oleh APH dalam melaksanakan tugasnya. 1 Laki-Laki Sebagai Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah Konstruksi sosial dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah seringkali menjadi dasar pertimbangan untuk sanksi yang ringan. Sementara dalam realitasnya ada cukup banyak perempuan yang harus menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. lebih 2 Menyalahkan Korban (Victim Blaming) Dalam perkara kekerasan seksual seringkali perempuan yang menjadi korban disalahkan karena cara berpakaian, perilaku, berada pada tempat dan waktu yang salah, atau tidak melakukan perlawanan. Dalam perkara perceraian, perempuan sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya perceraian, misalnya karena tidak dapat menjadi isteri yang baik, tidak dapat mengurus dan melayani suami, atau tidak dapat memberikan keturunan. 3 Ketergantungan Perempuan Konstruksi sosial dalam masyarakat menempatkan perempuan sebagai pihak yang sangat bergantung pada laki-laki secara ekonomi dan/atau psikis. Hal ini dapat mempengaruhi jalan keluar yang diberikan oleh APH, misalnya meminta PBH untuk berdamai, atau memberikan sanksi ringan untuk pelaku. 37
BAGIAN 05 ETIKA & PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 5.1. APA SAJA YANG MENJADI ACUAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN? A Hakim diharapkan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.45 B Dalam mengadili perkara PBH Hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.46 5.2. APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN HAKIM DI PERSIDANGAN? A Dalam pemeriksaan perkara, Hakim diharapkan dapat mengidentifikasikan fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial dimasyarakat, yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban dan/atau saksi.47 Contoh: perempuan yang berasal dari kalangan miskin, berpendidikan rendah dan bekerja sebagai PRT (pekerja rumah tangga) memiliki kerentanan dan cenderung diperlakukan diskriminatif di masyarakat. B Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya.48 Contoh: korban adalah siswa atau bawahan sedang pelaku adalah guru atau majikan/atasannya. Dengan posisi tersebut pelaku cenderung memiliki lebih banyak kekuasaan (powerful) dan kendali (control) atas diri korban, sehingga tidak mudah bagi korban untuk keluar/terlepas dari kekerasan yang dialaminya. C Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.49 Contoh: korban adalah seorang isteri yang mengalami KDRT dalam kurun waktu yang lama atau mengalami KDRT berulang sebelum akhirnya berani melaporkan kasusnya ke jalur hukum. D Dalam kasus-kasus PBH, Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan baik fisik maupun psikis yang dialami PBH dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan rekam psikologis korban melalui Surat Keterangan Psikologi, atau bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan jiwa, melalui visum et Repertum Psychiatricum agar dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami PBH saat kejadian dan setelahnya. 45 Pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2017 46 Pasal 3 PERMA RI No. 3 Tahun 2017 47 Pasal 4 PERMA RI No. 3 Tahun 2017 48 Ibid. 49 Ibid. 40
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM E Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku maka Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan audio visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan lainnya (rekaman video, dll) agar perempuan korban dapat memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma.48 F Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum, yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH.49 Contoh: Riwayat seksual PBH yang pernah berhubungan seksual dengan laki-laki digunakan untuk menyudutkan PBH sebagai perempuan yang tidak baik dan sebaliknya mewajarkan tindakan Pelaku. G Hakim dapat menyarankan dan/atau mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping.50 H Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan yang selama ini terjadi pada perempuan di masyarakat patriarki.51 Dengan demikian Hakim juga dapat menggunakan putusannya sebagai ruang keadilan bagi pencari keadilan, dalam hal ini bagi PBH, oleh karena kekuasaan Hakim memberikan kesempatan untuk membuat suatu terobosan guna memberikan akses keadilan bagi pencari keadilan.52 5.3. APA YANG SEHARUSNYA TIDAK DILAKUKAN HAKIM DI PERSIDANGAN? Dalam pemeriksaan PBH, Hakim tidak boleh: A Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH. Misalnya menyalahkan atau menuduh perempuan sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana, atau karena tidak berusaha melawan. CONTOH: • "Apa benar Anda diperkosa, jangan-jangan Anda yang merayu dan juga menikmati?... "Mengapa tidak berteriak dan melawan?" . "Pantas saja anda diperkosa...pakaian anda seperti itu" "Ya kan isteri memang harus melayani suami. Anda mungkin terlalu sibuk kerja di luar rumah jadi suami tidak puas..." (sementara dalam kenyataannya isteri harus mencari nafkah karena suami tidak memberi nafkah). • • 48 Pasal 10 Perma RI No. 3 Tahun 2017 49 Pasal 7 Perma RI No.3 Tahun 2017 50 Pasal 9 Perma RI No.3 Tahun 2017 51 Pasal 4 Perma RI No. 3 Tahun 2017 52 Ibid. 41
B C D PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. CONTOH: • "Ya yang penting kan anaknya sudah haid, sudah dapat dikawinkan. Orangtua kan pasti ingin yang terbaik untuk kepentingan anak"; "Bila Anda tidak dapat memberikan anak dan masih cinta suami Anda, ya harus merelakan suami menikah lagi."; "Anda kurang dapat menjaga diri, buktinya waktu masih pacaran Anda diajak berhubungan seks mau saja, jadi suami Anda jadi curiga Anda pasti juga mau kalau diajak hubungan seks oleh laki-laki lain."
Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latarbelakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; CONTOH: • "Mengapa Anda bersedia diajak ke tempat kost-nya? Harusnya Anda sudah tahu kalau laki-laki mengajak ke tempat kost atau hotel ya niatnya untuk hubungan seks. Lagipula Anda belum menikah tapi sudah tidak perawan." "Ada catatan bahwa Anda pernah aborsi. Berarti Anda sudah biasa berhubungan seksual. Mengapa Anda menuduh dia melakukan pemerkosaan?"
Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. CONTOH: • "Terdakwa mengatakan Anda emosional, cerewet dan tidak dapat menahan omongan, makanya ia akhirnya memukul." "Biasanya perempuan itu lemah lembut, ini Anda kok marah-marah dan galak begitu. Kalau isteri lemah lembut ya suami akan betah."
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 5.4. BAGAIMANA HAKIM BERTANYA DAN/ATAU BERSIKAP DENGAN CARA YANG SENSITIF GENDER? 1 Hakim diharapkan menggali bagaimana situsi ketidakberdayaan korban saat kejadian, bukan menyudutkan dengan mempertanyakan mengapa korban tidak berusaha melawan atau menyalahkan atas pakaian korban. 2 Agar Hakim menanyakan riwayat kekerasan dan mengidentifikasi adanya siklus kekerasan, sebaliknya tidak menyalahkan mengapa korban baru melapor, bertahan dalam kekerasan atau pernah menarik/mencabut laporan. 3 Menunjukkan sikap bersedia mendengarkan, mengeluarkan pernyataan/pertanyaan yang menunjukkan kepedulian dan penghargaan pada PBH dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, yang relevan dengan unsur-unsur tindak pidana, agar PBH dapat menceritakan yang dialami dengan nyaman. CONTOH:
"Tadi Anda mengatakan bahwa Anda takut. Apa saja yang membuat Anda takut? Apakah dari tindakannya? Atau kata-kata yang diucapkan? Dapatkah diceritakan?" "Kejadian ini telah lama berlalu, apa yang membuat Anda tidak langsung bercerita saat itu?" "Jelaskan bagaimana hubungan Anda dengan terdakwa, kapan mengenal, dalam hubungan apa?" "Apakah ada ancaman, bila ada, apa ancamannya?". "Adakah bujuk rayu, iming- iming atau janji-janji dari terdakwa? Apakah terdakwa menawarkan sesuatu?" 4 Dapat bertanya tentang situasi seksual atau seksualitas korban untuk memahami situasi secara komprehensif, bukan dalam rangka untuk menyalahkan korban dan membela pelaku CONTOH:
"Jelaskan, apakah Anda pernah mengalami kejadian dipaksa berhubungan seksual dengan orang lain sebelumnya?" Atau "Jelaskan apakah Anda sudah pernah berhubungan seksual sebelum dengan terdakwa?" (cat: karena terdakwa mengatakan korban sudah biasa berhubungan seksual dengan banyak laki-laki, dan hubungan seksualnya suka-sama-suka, bukan pemerkosaan - sehingga Hakim merasa perlu mendalami situasinya). "Apa yang membuat Anda bersedia bertemu lagi dengan dia?" atau "Ceritakan bagaimana kejadiannya sehingga hubungan seks terjadi lagi lebih dari sekali?" (untuk melihat dinamika, relasi kuasa, ketakutan pada korban, dst). 43
4 A B PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Hakim diharapkan lebih banyak menggali dampak dari kejadian yang dialami korban baik pada saat maupun sesudah kejadian (dampak langsung dan dampak lanjutan). CONTOH:
"Anda kan masih kuliah (atau bekerja). Setelah kejadian, apa yang terjadi? Apakah ada dampak dari tindakannya? Dalam hal apa saja?" "Setelah kejadian, apa yang Anda rasakan dan alami? Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam kehidupan Anda? (catatan: untuk melihat dampak)." Dalam Perkara Perdata/Keluarga: Kesetaraan Relasi Suami-Isteri • Hakim memandang bahwa relasi suami-isteri bersifat dinamis dan mengakui bahwa dalam keluarga ada pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab bersama karenanya memungkinkan untuk dikerjakan oleh kedua belah pihak, dan karenanya pula tidak membatasi ruang lingkup aktivitas isteri secara statis statis hanya sebagai pengelola rumah tangga; • Hakim memandang bahwa isteri adalah mitra dalam membina rumah tangga dan bukan sebagai bawahan suami; Hakim memandang peran pengelola rumah tangga sama pentingnya dengan pencari nafkah, dan kontribusinya dalam mengelola rumah tangga dapat dinilai secara materil sama dengan mencari nafkah; Hakim menganggap bahwa suami-isteri sama-sama bertanggung jawab dalam mengasuh, merawat dan membesarkan anak. Perceraian dan KDRT Hakim tidak serta merta memposisikan isteri sebagai penyulut perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perceraian; Hakim memeriksa penyebab perselisihan antara suami-isteri dan tidak langsung menganggap bahwa kekerasan yang terjadi adalah salah isteri; Hakim menyatakan bahwa kekerasan bukan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan suami terhadap isteri; Hakim berpandangan bahwa KDRT adalah tindakan kejahatan yang serius yang jika dibiarkan akan membahayakan nyawa isteri; Hakim mampu mengidentifikasikan riwayat kekerasan/siklus kekerasan dengan menelusuri sejak kapan tindakan itu berlangsung dan mencermati bentuk-bentuk kekerasan baik fisik, non-fisik, psikologis, ekonomi dan seksual; Hakim menganggap bahwa nusyuz bisa dilakukan isteri atau suami, dan tidak serta merta menganggap nusyuz sebagai watak umumnya perempuan yang suka membangkang; • Hakim memberi perhatian seimbang untuk perkara cerai talak-cerai gugat dan tidak menghalang-halangi isteri untuk melakukan cerai gugat dengan melambat-lambatkan putusan. 44
C D D D PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Pemeliharaan dan Perwalian Anak Hakim memberikan keputusan yang dapat memaksa suami pemohon talak ataupun ataupun suami tergugat cerai untuk tetap berkewajiban memberi uang pemeliharaan anak dibawah 12 tahun, sekalipun pihak isteri akan menikah lagi; Hakim tidak menggunakan alasan status pekerjaan Ibu yang menyita waktu diluar rumah untuk menolak hak asuh anak kepada isteri; Hakim dapat memberikan penilaian yang obyektif mengenai siapa yang dianggap lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dan harta anak yatim. Harta Bersama Hakim meletakkan posisi suami dan isteri secara sederajat dan seharkat, sama-sama berkontribusi atas perolehan harta bersama yang dikumpulkan sepanjang perkawinan; • Hakim menganggap bahwa status isteri sebagai ibu rumah tangga merupakan sebuah kontribusi yang sederajat dalam proses penciptaan harta bersama suami isteri; Pendapatan isteri yang digunakan untuk kelangsungan rumah tangga harus dihitung sebagai hutang suami, manakala terjadi perceraian sehingga pihak suami berkewajiban membayarnya terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua.
Kewarisan Hakim memandang bahwa semua anak apapun jenis kelaminnya setara dalam menerima keadilan; Hakim memandang bahwa anak perempuan berhak mendapatkan keadilan tanpa prasangka bahwa anak perempuan derajatnya lebih rendah dari anak laki-laki; Hakim memandang bahwa anak perempuan mendapatkan haknya secara adil tanpa adanya anggapan bahwa setiap anak perempuan pasti akan mendapatkan bagian dari suaminya sehingga mereka dianggap layak memperoleh bagian lebih kecil daripada saudara laki-lakinya; • Hakim memandang bahwa anak perempuan dapat menghijab paman atau saudara laki- lakinya; Hakim memandang anak perempuan dari saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki mempunyai kedudukan yang sama menjadi ahli waris dan/atau menjadi ahli waris pengganti. Poligami Hakim memandang bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami; • Hakim memandang bahwa permohonan izin konsensus isteri dan anak-anak harus diposisikan sebagai para pihak; Hakim menempatkan persetujuan isteri dalam permohonan izin poligami sebagai persyaratan mutlak meskipun suami yang ingin menikah lagi tersebut telah terlanjur berhubungan intim dan mengakibatkan kehamilan. 45
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 5.5. APA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN HAKIM KETIKA MEMUTUS PERKARA? Dalam perkara pidana, antara lain: Kerugian yang dialami korban dan penggantian ganti rugi/ restitusi; Adanya relasi kuasa dan kondisi ketidakberdayaan korban; Dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi; Adanya siklus kekerasan, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban; Kondisi perempuan korban/ saksi; Pengalaman perempuan terkait adanya kekerasan gender dan diskriminasi; Potensi bahaya yang mengancam nyawa perempuan korban; Kebutuhan untuk pemulihan (restitusi, kompensasi, ganti rugi). Hasil visum et repertum dan visum et repertum psychiatricum; Dalam Perkara Hukum Keluarga, Antara Lain : A Ada atau tidaknya peristiwa KDRT, sehingga perempuan terpaksa keluar/pergi dari suami/rumahnya untuk mencari perlindungan dan tidak dapat langsung disalahkan karena meninggalkan suami; B Kontribusi penghasilan isteri terhadap biaya rumah tangga, selain mengurusi rumah tangga sehari-hari, sehingga isteri perlu dipertimbangkan mendapat lebih dari ½ dari harta bersama; C Adanya relasi kuasa antara suami isteri yang menempatkan isteri lebih rentan dan tidak berdaya menghadapi keinginan suami untuk poligami atau terkait penguasaan suami atas harta bersama; D Baik suami maupun isteri, sama-sama memiliki tanggungjawab untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak; E Potensi bahaya yang mengancam baik fisik maupun psikis perempuan. 46
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 5.6. BAGAIMANA PENDEKATAN ANALISIS HUKUM BERSPERSPEKTIF GENDER? Tiga model analisa hukum: KESAMAAN PROTEKSI/ PERLINDUNGAN Menyamakan perempuan dan laki-laki - harus diperlakukan secara sama. Membedakan perlakuan terhadap perempuan laki-laki dengan maksud untuk dengan 'melindungi' kehormatan perempuan. Kekurangannya, tidak luput memperhitungkan eksisnya perbedaan biologis (reproduksi) dan sosial (gender, kelas, status, ras, etnis, orientasi seksual) serta hirarki sosial. Contoh: seringkali justru digunakan untuk membatasi kapasitas atau akses perempuan, yang implikasinya bersifat diskriminatif. PERSAMAAN/ KESETARAAN SUBSTANTIF - (Pendekatan CEDAW) Mengakui bahwa dalam masyarakat ada berbagai bentuk perbedaan dan hierarki (seks, gender, dan perbedaan sosial lainnya) yang berimplikasi pada relasi kuasa yang timpang antara laki-laki (superior) dengan perempuan (inferior). Menghormati fungsi khusus reproduksi perempuan, dan di saat yang sama memastikan bahwa fungsi reproduksi tersebut tidak membatasi perempuan untuk dapat memperoleh pemanfaatan maksimal dan kebebasan berkontribusi dalam masyarakat. Berdasarkan situasi tersebut, maka aturan yang dibuat haruslah memenuhi prinsip-prinsip kesamaan akses, kesamaan kesempatan, dan kesamaan dalam hasil. CONTOH: • Kebijakan 30% keterwakilan politik perempuan, pemberian cuti melahirkan bagi
perempuan.53 Putusan Mahkamah Konstitusi tentang mengijinkan suami isteri bekerja dalam satu kantor yang sama. Pendekatan persamaan/kesetaraan substantif merupakan pendekatan yang paling tepat dalam kasus PBH karena analisis tersebut dapat menyeimbangkan dua pendekatan sebelumnya. 53 LBH APIK Jakarta, Bahan Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural (Jakarta : LBH-APIK Jakarta, 2005.) 47
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 5.7. BAGAIMANA JIKA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENGALAMI HAMBATAN KETIKA MENJALANI PERSIDANGAN? Hambatan Psikis Dan Reviktimisasi PBH terutama korban/penyintas kekerasan berbasis gender yang berada dalam tahap pengadilan pidana atau perdata umumnya mengalami hambatan psikis, merasa rentan, diliputi ketidakjelasan mengenai proses hukum, dan rentan mengalami reviktimisasi melalui perlakuan aparat hukum yang diskriminatif dan tidak sensitif.54 Proses peradilan yang berlangsung karenanya penting dijalankan dengan pendekatan yang sensitif dan menekankan pada etika kepedulian (ethics of care):55 1 Memprioritaskan keselamatan korban. Penanganan hukum yang memprioritaskan keselamatan korban, tidak akan melakukan pemeriksaan korban sebagai saksi yang dihadiri oleh terdakwa, apalagi melakukan konfrontasi secara langsung; 2 Mendahulukan pemeriksaan korban sehingga korban tidak perlu menunggu lama, tidak membatalkan, atau menunda jadwal persidangan secara mendadak; 3 Menyediakan ruang tunggu khusus bagi korban di pengadilan agar korban tidak bertemu langsung dengan pelaku sebelum persidangan dimulai; 4 Menciptakan atmosfer persidangan yang nyaman bagi korban. 54 Modul 3 Justice and Policing, "Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence" (Core Elements and Quality Guideline), (New York: UN Women, UNFPA, WHO, UNDP, UNODC, Australian Aid, Spanish Cooperation, EMAKUNDE, tanpa tahun) hal. 23 55 Ester Lianawati, KDRT Prospektif Psikologi Feminis, (Jogjakarta:Paradigma Indonesia), 2009 48
BAGIAN 06 PENDAMPING BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 6.1. APA DASAR HUKUM ADANYA PENDAMPING? Pasal 10 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: "Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: "Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban." Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: "Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan." Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014: "Saksi dan korban berhak mendapat pendampingan." Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: "Dalam setiap tingkat pemeriksaan,Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercayai oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial." Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: "Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping." 6.2. SIAPA YANG DISEBUT SEBAGAI PENDAMPING? Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi PBH dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.56 Kategori pendamping yaitu diantaranya paralegal, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, petugas pusat pelayanan terpadu, penasihat hukum, pendamping LSM, penerjemah bahasa isyarat/bahasa asing, dan orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan 56 Pasal 1 angka (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 50
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 6.3. MENGAPA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM MEMBUTUHKAN PENDAMPING DI PERSIDANGAN? Dalam persidangan, Aparat Penegak Hukum (APH) banyak yang tidak menyetujui pendamping masuk ke ruang sidang untuk mendampingi PBH.57 Padahal PBH perlu didampingi untuk meminimalkan kebingungan dan rasa cemas saat menjalani persidangan. Pada umumnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender seperti kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan orang, pelaku adalah orang yang dikenal dan memiliki relasi khusus baik relasi domestik dan/atau relasi kuasa, sehingga sangat diperlukan adanya pendamping di persidangan mengingat besarnya dampak psikologis pada PBH. Pendampingan terhadap PBH dapat dilakukan dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup. Keberadaan pendamping dapat membantu PBH ketika menjalani persidangan, yaitu: Meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri PBH dalam menghadapi persidangan yang umumnya dalam atmosfir yang penuh tekanan.58 Pendamping berperan memberikan informasi, serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak PBH. Dalam hal diperlukan dan atas izin Majelis Hakim, pendamping dapat duduk di samping PBH saat persidangan. Kehadiran pendamping tidak saja bermanfaat bagi PBH, tetapi juga bagi kelancaran persidangan, mengingat penguatan psikis PBH akan memperlancar PBH saat memberikan keterangan di persidangan. 6.4. APA YANG HARUS DILAKUKAN HAKIM JIKA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM MEMBUTUHKAN PENDAMPING? Kebutuhan adanya pendamping ditawarkan dengan disertai pemberian informasi tentang hak-hak PBH serta manfaat pendampingan untuk menguatkan PBH. PERMA No. 3 Tahun 2017 mempertegas bahwa pendamping tidak hanya diberikan pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga namun kasus yang lebih luas dan dalam semua lingkup peradilan, dimana Hakim dapat menyarankan Perempuan Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh pendamping dan Hakim berwenang mengabulkan permintaan perempuan untuk menghadirkan pendamping.59 57 Berdasarkan Pemetaan yang dilakukan LBH Apik, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2016. 58 Deliana Sajuti, Perempuan dalam Persidangan dalam Buku Refernsi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta:'Komnas Perempuan, 2009, hlm.113 59 Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum 51
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 52 6.5. BAGAIMANA CARA HAKIM MENENTUKAN PEREMPUAN MEMBUTUHKAN PENDAMPING? Dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 pasal 9 dinyatakan: "Apabila PBH mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan, maka: 1. Hakim dapat menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping, dan 2. Hakim dapat mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping." Kapan ditetapkan bahwa seorang perempuan memerlukan pendamping? Ketika PBH meminta/ menyatakan kebutuhannya akan pendamping, atau ketika Hakim/APH mengamati bahwa ia memerlukannya. Misalnya, dari sisi psikologi ia menunjukkan tanda-tanda tertekan/depresi yang lebih daripada umumnya, atau persoalan serius lain (tidak mampu berkontak/berkomunikasi, berbicara yang tidak dipahami oleh lingkungan dengan baik, dll). Atau ia memang individu yang berkebutuhan khusus (misalnya mengalami disabilitas, atau tidak mampu berbahasa Indonesia) sehingga memerlukan bantuan untuk dapat menjalani proses hukum dengan baik. 6.6. APA PERBEDAAN ANTARA PENDAMPING, PARALEGAL, ADVOKAT DAN PSIKOLOG SEBAGAI AHLI ? PENDAMPING PARALEGAL ADVOKAT PSIKOLOG Istilah pendamping bersifat lebih umum, dapat mengacu pada pendamping sosial, spiritual, psikologis atau hukum. Sementara 'paralegal' tugasnya lebih mendampingi dari sisi hukum. Perbedaan pendamping dan advokat adalah advokat dapat beracara sementara pendamping/ paralegal tidak dapat beracara. Terutama dalam kasus PBH sebagai terdakwa, diperlukan seorang advokat sebagai penasihat hukum perempuan terdakwa tersebut. Seorang pendamping/ paralegal PBH di persidangan harus menunjukkan surat penunjukan atau Surat Kuasa Pendampingan (SKP) dari PBH untuk posisinya sebagai pendamping/paralegal PBH sehingga memudahkan pendampingan dalam proses hukum, namun surat kuasa tidak dapat digunakan untuk beracara di persidangan. Sementara itu, psikolog dapat memiliki peran berbeda, sebagai pendamping, atau sebagai Ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan.
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 6.7. APAKAH KETERANGAN AHLI PSIKOLOG DIPERLUKAN DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN APA KRITERIANYA? Keterangan ahli psikolog diperlukan untuk mengetahui/memperoleh pemahaman yang lebih terang mengenai kondisi dan dinamika psikologis PBH. Untuk keperluan tersebut, Ahli dapat dihadirkan melalui surat resmi. Untuk persoalan psikologi yang memerlukan banyak penjelasan mengenai aspek kepribadian dan/atau klinis, dapat dihadirkan psikolog klinis yang telah menyelesaikan pendidikan profesi psikologi klinis, memiliki perspektif berkeadilan gender, serta pengalaman dalam penanganan kasus terkait (misalnya kekerasan seksual). Hakim berwenang memastikan relevansi keahlian yang dimiliki Ahli sebelum memberikan keterangan. 53
BAGIAN 07 PEMERIKSAAN DENGAN KOMUNIKASI AUDIO VISUAL JARAK JAUH, PEREKAMAN DAN PEMERIKSAAN TANPA KEHADIRAN TERDAKWA
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 7.1 APA DASAR HUKUM ADANYA PEMERIKSAAN KOMUNIKASI AUDIO VISUAL JARAK JAUH DAN PEREKAMAN? Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban menyatakan bahwa saksi dapat diperiksa tanpa harus hadir di muka sidang dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atau persetujuan Hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa; 2. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut; 3. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Pasal 34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan: "Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: "(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya: a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hokum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya." Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum: "Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan perempuan berhadapan dengan hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain." 56
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 7.2. APAKAH DIMUNGKINKAN PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN DI PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERDAKWA? Mengingat kondisi psikologis saksi dan/atau korban, Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan pemberian keterangan oleh Saksi dan/atau korban tanpa kehadiran Terdakwa di persidangan. Adapun dasar hukumnya mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang: "" 1. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada Hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. 2. Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, Hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang. 3. Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar sidang pengadilan." Untuk memperlancar jalannya persidangan dalam pemeriksaan saksi dan/atau ahli, pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh dapat menggunakan sarana dan prasarana lainnya yang mudah dijangkau dan disediakan oleh pengadilan, sepanjang tidak mengurangi esensi pemberian keteran- gan saksi dan/atau ahli. 7.3. KAPAN DIPERLUKAN PEMERIKSAAN SAKSI/ KORBAN TERPISAH DARI TERDAKWA? Hakim dapat memerintahkan agar saksi dan/atau korban dapat diperiksa secara terpisah dari pelaku, misalnya dengan menggunakan pemeriksaan audio visual jarak jauh atau terdakwa diminta keluar ruang sidang pada saat saksi dan/atau korban memberikan keterangannya, berdasarkan pertimbangan: a. Kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikologis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog; b. Berdasarkan penilaian Hakim, keselamatan PBH tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau c. Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), PBH dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban, dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.60 d. Menghindari konfrontasi pelaku dan korban dalam suatu ruang sidang sehingga membuat perempuan korban merasa tidak nyaman dan mengalami (keberulangan) trauma. e. Melindungi korban dari situasi penghakiman atau pemberian label oleh masyarakat atau media. f. Melindungi hak korban untuk memberikan keterangan dengan bebas di persidangan tanpa adanya hambatan psikologis dan kultural, terutama jika pelaku adalah orang "dekat" yang memiliki relasi kuasa atas korban.61 60 Pasal 10 PERMA No. 3 Tahun 2017 61 Sulistyowati Irianto, dalam Sulistyowati Irianto, Op.Cit, hal.60 57
BAGIAN 08 PEMBERIAN RESTITUSI, KOMPENSASI, GANTI RUGI, DAN BANTUAN
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 8.1. DASAR HUKUM PEMBERIAN RESTITUSI, KOMPENSASI, GANTI RUGI, DAN BANTUAN Peraturan terkait Restitusi, Kompensasi dan Ganti Rugi diantaranya adalah: A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) B Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) C Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat D Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme E Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) F Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) G Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban H Peraturan LPSK No. 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban I Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban J Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. K Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 60
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 8.2. APA YANG DIMAKSUD DENGAN RESTITUSI, KOMPENSASI, GANTI RUGI, DAN BANTUAN SERTA MENGAPA DIPERLUKAN? A "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga." (Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban). Restitusi adalah "pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya" (Pasal 1 angka 1 PP 43/2017). B Kompensasi adalah "ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya." (Pasal 1 Angka 4 PP 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban). C Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 98 KUHAP). D Hukum di Indonesia memberikan hak restitusi atas semua kerugian materil dan immateriil dimana perempuan korban dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku secara perdata dan pidana.62 Jenis restitusi yang diberikan adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana dan /atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.63 E Pembayaran ganti kerugian dilakukan dengan sederhana dan singkat agar apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan jika tidak dikhawatirkan konsep perlindungan koban akan terabaikan. 62 Merujuk kepada Pasal 98-101 Bab III tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian KUHAP mengatur tentang ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban dengan menggunakan perkara pidana dan perdata dan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.1.P.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan amanat adanya perlindungan terhadap hak korban suatu tindak pidana yaitu berupa pemberian ganti rugi dengan menggabungkan perkara pidana dengan permohonan mendapatkan ganti rugi yang merupakan perkara perdata sehingga akan menghemat waktu dan biaya perkara. 63 Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 61
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 8.3. BAGAIMANA MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI, KOMPENSASI, GANTI RUGI, DAN BANTUAN? Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017 menyatakan: 1. Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan 2. Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam KUHAP dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan Penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana mengacu pada ketentuan dalam KUHAP. Dalam perkara Perdagangan Orang, mekanisme pengajuan restitusi diatur dalam Pasal 48 UU No 21 Tahun 2007 dan penjelasannya. Jika PBH anak, maka mekanisme pengajuan restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. 62
BAGIAN 09 KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN
A. PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam persidangan, diharapkan semua pihak memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dalam hal mendengarkan pertanyaan/keterangan maupun menyampaikan informasi. Terutama dalam kasus dimana PBH tidak didampingi oleh pendamping dan/atau penasihat hukum atau tidak diwakili oleh kuasa hukum, Hakim perlu mengoptimalkan kemampuan komunikasinya agar dapat mengambil pertimbangan, penyimpulan dan putusan yang terbaik. Ini karena PBH mungkin memiliki keterbatasan kemampuan dalam menyampaikan informasi, apalagi dengan kondisi psikis yang tertekan dalam persidangan. KEMUNGKINAN SALAH PAHAM ATAU SALAH MENYIMPULKAN Komunikasi sering tidak berjalan efektif, karena satu pihak atau pihak-pihak yang berkomunikasi salah paham atau salah menyimpulkan yang disampaikan oleh pihak lainnya. Individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang cenderung bersuara halus mungkin akan menyimpulkan orang yang bersuara keras sebagai 'marah', 'kasar' atau tidak sopan. Individu yang terbiasa tegas akan menyimpulkan orang yang sulit menyampaikan pendapat sebagai orang yang lemah, tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu. Orang yang berkedudukan tinggi mungkin sulit memahami apa yang dirasakan oleh pihak yang kurang beruntung. Yang diposisikan rendah merasa takut atau kurang percaya diri menyampaikan apa yang dialami karena takut disalahkan. Laki-laki yang tidak mengalami menjadi korban kekerasan seksual dari orang yang jauh lebih berkuasa mungkin tidak paham kebingungan dan ketakutan yang dirasakan korban. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan tidak efektifnya komunikasi, antara lain perbedaan budaya, nilai, keyakinan, kebiasaan, dialek yang digunakan, karakteristik pribadi, hingga bias-bias terkait konstruksi gender. Kesalahan menyimpulkan dapat berdampak pada diambilnya keputusan hukum yang tidak memberikan keadilan bagi PBH. 64
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM B. PENTINGNYA MEMPEROLEH FAKTA YANG KOMPREHENSIF Komunikasi efektif memungkinkan diperolehnya fakta yang komprehensif, seperti telah diatur dalam PERMA RI No 3 Tahun 2017, khususnya dalam BAB III, terkait Pemeriksaan Perkara, sebagai berikut: Pasal 4: "Dalam pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; c. diskriminasi; d. dampak psikis yang dialami korban; e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; f. g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi." relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan C. MENEMPATKAN DIRI DALAM POSISI ORANG YANG DIMINTAI KETERANGAN Untuk dapat mengidentifikasi fakta secara komprehensif seperti telah ditetapkan dalam Pasal 4 di atas, APH perlu mendengarkan dengan baik. Untuk dapat mendengarkan dengan baik, diperlukan konsentrasi dan kepedulian pada pihak yang diajak berkomunikasi. Pihak yang ingin memahami situasi secara komprehensif perlu meletakkan diri (berempati) dalam posisi orang yang dimintai keterangannya. Contoh: APH membayangkan apa yang dirasakan bila menjadi seorang remaja perempuan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, dipaksa oleh majikan untuk berhubungan seksual, merasa takut menolak karena khawatir akan dipukul, tetapi tidak berani bercerita pada orang lain mengenai apa yang dialami. D. MEMBERIKAN PERHATIAN PADA ASPEK NON VERBAL Untuk dapat memahami persoalan dengan baik, selain diperlukan perhatian penuh pada jawaban/ penjelasan lisan atau langsung yang disampaikan, juga diperlukan kepekaan pada aspek non verbal atau bahasa tubuh. Misalnya, apakah ada tanda kecemasan atau ketakutan dari bahasa tubuh PBH saat menceritakan hal-hal tertentu, misalnya tampil dalam tanda-tanda fisik berkeringat dingin, sesak nafas, atau suara yang tercekat. Perhatian pada aspek non verbal dan bahasa tubuh membuat Hakim dapat memahami situasi PBH, juga apakah PBH memerlukan pendamping. 65
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM E. MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN TANGGAPAN SECARA TEPAT DAN TIDAK BIAS GENDER Dalam bab-bab sebelumnya telah disampaikan pentingnya meminimalkan atau menghilangkan bias, mengingat pertanyaan yang diajukan secara kurang tepat dapat menyebabkan PBH merasa takut, kehilangan konsentrasi, gagal mengingat detil penting (misalnya tanggal, hari, jam) terkait kejadian, atau tidak percaya diri untuk bercerita. Masih adanya bias gender sering menyebabkan APH mengajukan pertanyaan atau tanggapan yang kurang tepat, yang berdampak pada kurang lancarnya PBH memberikan keterangan, yang selanjutnya akan merugikan proses penegakan keadilan. Untuk lebih jelasnya, silahkan mempelajari kembali bab III mengenai panduan dalam persidangan, termasuk contoh-contoh pertanyaan/tanggapan yang tepat dan kurang tepat. F. MEMASTIKAN SIKAP YANG MEMUNGKINKAN DIPEROLEHNYA FAKTA KOMPREHENSIF Untuk memastikan diperolehnya informasi yang paling akurat dan komprehensif dari PBH, Hakim dan APH perlu menampilkan sikap yang memungkinkan diperolehnya informasi yang paling akurat dan dan komprehensif, antara lain sebagai berikut. Mengajukan pertanyaan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Mendengarkan dengan sabar, dan mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperoleh klarifikasi atau informasi tambahan bila belum jelas. Menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan kepedulian dan perhatian, bukan memunculkan rasa takut pada PBH. Sadar dan mengetahui bagaimana mengelola emosi diri sendiri, agar tidak menghambat komunikasi; Bila ada emosi-emosi negatif yang muncul dalam diri, mengetahui mengenai bagaimana mengelolanya agar tidak menghambat komunikasi. Dapat menahan diri untuk tidak memberikan tanggapan yang dirasa merendahkan dan menyebabkan PBH kehilangan rasa percaya diri. Meminimalkan hambatan-hambatan dalam komunikasi, misalnya tidak berprasangka terlebih dahulu, tidak memotong penjelasan yang dimintai keterangan, mengambil sikap duduk yang menunjukkan kepedulian (bukan membuat takut), dan meminimalkan tanggapan-tanggapan yang dirasa akan menyakitkan pihak yang dimintai keterangan. Hal di atas menjadi penting khususnya ketika berhadapan dengan PBH, apalagi yang berposisi sebagai korban, untuk memastikan agar PBH memberikan keterangan yang lengkap dan komprehensif dalam persidangan seperti yang diamanatkan oleh PERMA No. 3 Tahun 2017. 66
BAGIAN 10 PUTUSAN
PUTUSAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1. Putusan Nomor 179/SIP/1961 Kasus ini dikenal dengan judul kasus Juma Pasar. Saat kasus Juma Pasar masuk ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan putusan hakim tidak menguntungkan pihak perempuan dimana putusan tersebut masih terpaku pada adat yang bersifat patrilineal yang menganggap keturunan perempuan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan orangtuanya. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung menetapkan pihak dari keturunan anak perempuan mendapatkan warisan atas dasar pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan umum atas hakikat persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Juma Pasar merupakan putusan yang fenomenal karena menerobos kebiasaan dan menjadi tonggak refomasi hukum waris bukan hanya untuk masyarakat Batak namun juga masyarakat lain dengan sistem kekerabatan patrilineal di Indonesia. Putusan ini dianggap sebagai perubahan yang progresif bagi perempuan Batak dan diharapkan anak perempuan mempunyai akses terhadap hak waris atas harta ayahnya. 2. PUTUSAN NOMOR 86 K/AG/1994 Putusan Nomor 86K/AG/1994 mengenai kedudukan kewarisan anak perempuan sebagai hajib hirman terhadap kewarisan ashabah bin-nafsih/saudara kandung si pewaris. Pada putusan MA ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa anak perempuan sendiri dapat meng-hijab hirman (hijab hirman) kewarisan pamannya sehingga ia mendapat seluruh harta warisan, dengan pertimbangan hukum bahwa pendapat Hakim sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan putusan sebelumnya (PTA Mataram) memutuskan bahwa anak perempuan bersama-sama pamannya mendapat warisan, yang mana sesuai dengan KHI Pasal 176 dan 174, faraidh, dan pendapat jumhur ulama. Putusan MA ini tidak mengemukakan alasan mengapa mengambil pendapat yang satu dan mengesampingkan pendapat yang lain tanpa menyebutkan alasan tambahan kecuali hanya menyebutkan bahwa keputusan itu sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas.64 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996, menyatakan bahwa "anak sebagai pewaris tunggal" dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa " Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda" dalam hal ini tidak dijelaskan anak laki-laki atau anak perempuan sehingga anak dalam pasal dan Yurisprudensi tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.65 3. PUTUSAN NOMOR 410/PID.B/2014/PN.BGL Kasus ini merupakan kasus ini merupakan kasu perkosaan dengan terdakwa atas nama M yang sehari-harinya bertugas sebagai Brigadir Satu Polisi di jajaran Polres Kabupaten Kaur yang berada didaerah Selatan Bengkulu sedangkan saksi korban SM adalah pegawai Honorer pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). M memiliki hobby berlatih Billiard. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 285 KUHP, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. 64 Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah Bin-Nafish (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86k/Ag/1994) 65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Penetapan Nomor 1043/Pdt.P/2015/PA.Sby yang diakes pada 19 Desember 2017 melalui putusan.mahkamahagung.go.id 68
4. PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memperluas makna unsur "dengan kekerasan dan ancaman kekerasan" dalam Pasal 285 KUHP dari tafsir konvensional yang ada. Menurut Hakim aturan yang ada di dalam KUHP sudah usang padahal hukum berkembang sejalan dengan perubahan zaman dan perubahan tata nilai yang terjadi di dalam masyarakat. Perkembangan dan perubahan juga terjadi di dalam dinamika hukum pidana di Indonesia termasuk pula perubahan di dalam makna, unsur, dan norma pada Pasal 285 KUHP. Menurut Hakim dengan adanya perubahan norma dan perluasan unsur pada Pasal 81 dan 82 UU No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memungkinkan suami dijerat jika melakukan kekerasan seksual merupakan contoh konkrit tidak dapat dipertahankan lagi konsep tindak pidana kesusilaan klasik dalam Pasal 285 KUHP. Menurut Hakim unsur kekerasan dan ancaman kekerasan dalam perkara ini diperluas sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" adalah termasuk dalam makna unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa. Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa membawa saksi korban bercengkrama lalu membujuk dan merayu dengan cara awalnya menyatakan perasaan cinta pada diri saksi korban dan kemudian diterima cintanya oleh saksi korban, serta kemudian saksi korban dibuai janji manis yang memang berwajah tampan dan gagah karena merupakan brigadir Polisi sehingga korban menuruti keinginan terdakwa. majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa sedari awal memiliki itikad buruk yaitu hanya mau memperdaya dan menyetubuhi korban sejalan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa niat terdakwa hanya untuk menyetubuhi saksi korban dan tidak memiliki niat untuk menikahi korban dan fakta bahwa setelah terjadi persetubuhan terdakwa justru meninggalkan korban sedangkan janji- janji manis terdakwa yang tidak akan meninggalkan korban setelah saksi korban menyerahkan keperawanannya diakui terdakwa hanya bujuk rayu semata. Menimbang bahwa majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa "membujuk dan merayu terdakwa dengan modus asmara atau pacaran atau janji-janji manis padahal sesungguhnya hal tersebut adalah kebohongan belaka untuk memperdaya korban agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari makna unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan". Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan penasihat hukum yang memandang konteks perkosaan harus ditandai adanya bukti adanya kekerasan yang bersifat fisik dan bukti adanya usaha perlawanan dari pihak perempuan yang menolak suatu pemaksaan bersifat kekerasan secara seksual misalnya perempuan harusnya melawan, menjerit dan berupaya keluar dari tekanan intimidasi pelaku. PUTUSAN NOMOR 1143/PDT.G/2012/PA.JB Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, suami dapat beristeri lebih dari satu apabila mendapatkan izin dari pengadilan. Dalam hal suami mengajukan izin berpoligami kepada pengadilan, maka pengadilan dapat menolak permohonan tersebut seperti pada putusan Pengadilan Agama Klas I-A Jakarta Barat Nomor 1143/ Pdt.G/2012/PA.JB yang menolak seluruh permohonan pemohon dimana pemohon mengajukan permohonan untuk berpoligami dengan alasan bahwa selama 20 tahun pernikahan termohon tidak dapat memberikan keturunan sehingga pemohon hendak menikah lagi. 69
5. 6. PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 266 K/AG/2010 Pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan isteri Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing isteri dan suami berhak mendapat bagian ½ bagian dari harta bersama dalam perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh harta bersama tersebut, namun dalam putusan Mahkamah Agung ini isteri mendapat ¾ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh isteri, dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan isteri selama 11 tahun. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut.
Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, perkawinan dilangsungkan pada tanggal 8 April 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1995. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak. • Sejak tahun 1997 (132 bulan) Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak Sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selalu terjadi percekcokan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Pada tanggal 9 November 2008 Penggugat keluar rumah bersama anaknya karena diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah, rumah, mobil, sepeda motor, perabotan rumah tangga.
Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan Bahwa berdasarkan bukti dan fakta di persidangan ternyata suami tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya, dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerja isteri, maka demi rasa keadilan Penggugat (isteri) memperoleh harta bersama sebesar ¾ bagian, sedangkan Tergugat (suami) memperoleh harta bersama sebesar ¼ bagian. Putusan Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 ini membatalkan Putusan PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 Nopember 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009. PUTUSAN NOMOR 137 K/AG/2007 JO PUTUSAN PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2006/PTA.BDG JO PUTUSAN NOMOR 688/PDT.G/2005/PA.BKS Dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah hanya dapat diberikan dalam perkara Cerai Talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isteri. Dalam Putusan Mahkamah Agung ini Isteri mendapat nafkah iddah dalam perkara Cerai Gugat, karena isteri yang menggugat cerai suami tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan diajukan oleh isteri, namun secara ex officio Hakim dapat menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri. Duduk perkaranya sebagai berikut: 70
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) adalah suami isteri telah menikah tanggal 20 Nopember 1984 dan telah dikarunai 3 (tiga) anak. Sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, dan sering mengancam memakai senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan oleh isteri, akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio Hakim dapat menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami. Putusan Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Pebruari 2008 ini membatalkan Putusan PTA Bandung Nomor 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg tanggal 28 Nopember 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 688/ Pdt.G/2005/PA.Bks tanggal 25 Agustus 2005. 7. PUTUSAN NOMOR 583/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL Kasus ini merupakan kasus sengketa waris yaitu ahli waris dari Almarhum Tumpal Dorius Pardede dimana 6 ahli waris perempuan menggugat 3 ahli waris laki-laki. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa orangtua ahli waris meninggalkan sejumlah harta warisan kurang lebih 33 bidang tanah pertanian, tanah dan bangunan dan rumah. Pewaris yaitu Dorius Pardede dan Hermina Napitupulu tidak membuat surat wasiat atau akta waris. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3491/K/Pdt/1992 jo Penetapan Pengadilan Tinggi Medan jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.1180/Pdt.P/1991/PN.Mdn menyatakan sah menurut hukum bahwa ke sembilan orang tersebut adalah ahli waris dan mengenai besarnya bagian ahli waris adalah sama tanpa membedakan laki-laki atau perempuan atau masing-masing ahli waris mendapatkan 1/9 bagian sebagaimana tertuang dalam akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris dan PPAT. Namun para tergugat tidak setuju dengan pembagian harta warisan tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam eksepsi tergugat menyatakan bahwa berdasarkan akta pernyataan yang dibuat di depan notaris dan membuat surat wasiat mengenai harta peninggalan yang diantaranya berisi bahwa sepertiga dari harta kekayaan diwariskan dan dibagi rata kepada 3 anak laki-laki, sepertiga lain diwariskan pada 6 orang anak perempuan dan sisanya diwariskan pada Pardede Foundation. Dengan demikian pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan tidak sama, dimana laki- laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Dalam pertimbangan Hakim bahwa berdasarkan akta keterangan hak waris yang dibuat didepan notaris dan PPAT pembagian hak waris atas harta warisan almarhum ditetapkan masing-masing sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Sehingga adalah tepat dan benar jika para ahli waris almarhum masing-masing mendapat 1/9. Menimbang bahwa semangat kekeluargaan dan kebersamaan sangat diutamakan oleh pewaris atas harta peninggalannya dalam hubungannya dengan keutuhan keluarga besarnya, oleh karnanya jika ingin menjual harta peninggalan maka harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh ahli waris. Hakim juga mengijinkan para ahli waris untuk membuka safe deposit box di Bank Mandiri untuk transparansi guna menjadikan jelas dan terang atas kebenaran harta warisan. Dalam putusannya Hakim menyatakan diantaranya bahwa para penggugat dan tergugat mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing 1/9 atas seluruh harta warisan. 66 67_566fc8863793737e07df433f, diakses pada 15 Desember 2017 pukul 13.00 wib 71
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 8. PUTUSAN NOMOR 1331 K/PDT/2010 Hukum adat Bali yang bersistem kekeluargaan kapurusa (patrilineal) dahulu menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami. Hal tersebut juga tercermin dalam putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Sip/1958 tanggal 3 Desember 1958, yang antara lain menyatakan: "Menurut hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki; Maka Men Sardji sebagai saudara perempuan bukanlah akhli waris dan mendiang Pan Sarning." Namun semenjak dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali ("Keputusan Pasamuhan Agung III/2010"), wanita Bali berhak atas warisan.67 Sebagai contoh putusan Pengadilan yang berperspektif gender, yaitu: Kasus ini merupakan kasus sengketa waris antara dua anak dari isteri pertama (alm) tergugat dengan isteri kedua (alm) penggugat). Suami Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2006. Semasa hidupnya, suami Penggugat sebagai Pewaris, telah meninggalkan beberapa harta peninggalan sebagai harta warisan, namun Pewaris tidak pernah membagi harta warisan tersebut kepada para Ahli Waris yaitu baik kepada anak-anak yang dilahirkan isteri pertama, maupun isteri kedua. Semasa hidup, alm. pernah membuat surat keterangan silsilah keluarga pada 28 November 2006 dimana Tergugat 1 berkedudukan dengan status kawin keluar. Selama berjalannya kasus ini (dinamika saling lapor polisi), penggugat dan tergugat membuat kembali Silsilah Ahli Waris dimana kedudukan Tergugat 1 dalam silsilah tersebut sebagai Purusa (ahli waris), membuat Surat Perjanjian Damai dan juga Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan dimana Tergugat 1 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku ahli waris. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 dan Suami berstatus kawin keluar, sehingga Tergugat 1 tidak berhak mewaris di rumah asalnya. Kemudian dalil gugatan tersebut dibantah Tergugat 1 dengan dalil bahwa Tergugat 1 dan suami adalah kawin dengan status "Mepanak Bareng". Perkawinan "Mepanak Bareng" adalah perkawinan yang mengarah pada persamaan gender di Bali, dimana masing- masing mempelai tetap berstatus purusa (ahli waris) di rumah masing-masing. Putusan tersebut menghasilkan dikabulkannya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Tergugat). Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perkawinan dengan status sama-sama Purusa adalah sah menurut hukum, menyatakan bahwa Akta Perkawinan Tergugat 1 adalah sah menurut hukum, juga bahwa Akta Perdamaian serta Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan yang pernah dibuat adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya. 67 diakses pada 15 Desember 2017, pukul 13.00 wib 72
9. PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 16 K/AG/2010 JO PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2009/PTA.MKS. JO PUTUSAN NOMOR 732/ PDT.G/2008/PA.MKS. Dalam Kaidah Hukum Islam, Isteri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, dan tidak mendapat harta waris, namun dalam putusan ini Mahkamah Agung menyatakan walaupun isteri tidak termasuk ahli waris, akan tetapi isteri berhak mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi bagian waris isteri. Duduk perkaranya sebagai berikut:
Tergugat adalah isteri sah dari Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990. Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008, dan meninggalkan lima orang ahli waris, yaitu ibu kandung, satu orang saudara kandung laki-laki, 3 orang saudara kandung perempuan. Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama berupa tanah dan rumah, sepeda motor, dan uang asuransi jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan; bahwa perkawinan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Tergugat/Pemohon Kasasi/Isteri mengabdikan diri pada Pewaris/ suami, karena itu walaupun Pemohon Kasasi/isteri non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan suami berupa wasiat wajibah sebanyak porsi bagian waris isteri serta bagian harta bersama. Putusan Nomor 16 K/ AG/2010 tanggal 30 April 2010 ini membatalkan Putusan PTA Makasar Nomor 59/Pdt.G/2009/ PTA.Mks. tanggal 15 Juli 2009 dan Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 732/Pdt.G/2008/ PA.Mks. tanggal 2 Maret 2009 yang tidak memberikan bagian waris kepada isteri non muslim. 73
LAMPIRAN PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 75
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG MENDASARI PUTUSAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER A Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif tersebut; B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women), mengamanatkan bahwa negara wajib melakukan tindakan menyeluruh dalam mewujudkan kesetaraan substantif dan anti-diskriminasi; C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), mengamanatkan bahwa negara wajib melakukan tindakan untuk melarang penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang sifatnya diskriminatif; D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)), mengamanatkan bahwa negara wajib memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara dalam menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya serta memastikan bahwa perempuan menerima upah dan remunerasi yang sesuai tanpa melihat perbedaan jenis kelamin dan dalam hal ini harus setara dengan apa yang diterima oleh laki-laki dengan beban kerja yang sama; E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik (International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)); mengamanatkan negara untuk menghormati dan memastikan warga negaranya hak-hak yang diatur dalam konvensi ini bebas dari diskriminasi dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang setara. F Selain konvensi diatas, sebagai bukti komitmen Negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, Indonesia juga telah melakukan pengesahan berbagai instrumen HAM Internasional yaitu International Convention on the Elamination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), Convention on the Rights of the Child (CRC), International Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW), Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Mengamanatkan berbagai perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap orang tanpa diskriminasi yang berkaitan dengan anak, pekerja migran dan disabilitas.` 76
G H I J K L M PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mendedikasikan satu bab khusus tentang hak asasi Perempuan, mengamanatkan bebasnya negara dari perdagangan wanita, kesetaraaan upah untuk beban kerja yang sama antara perempuan dan laki-laki, perlakuan khusus untuk perempuan hamil, keterwakilan perempuan dalam politik, pendidikan untuk perempuan, hak perempuan untuk berkembang dalam perkerjaannya, perlindungan khusus dalam pekerjaannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, serta jaminan bagi perempuan yang telah menikah untuk dapat melakukan perbuatan hukum sendiri; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengamanatkan penegakkan hukum untuk perkara kejahatan HAM dimana salah satunya adalah perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara dan menjamin hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban kejahatan HAM; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan penegakkan hukum untuk perkara kekerasan seksual dan menjamin hak serta perlindungan bagi anak (perempuan dan laki-laki) dari kejahatan seksual; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengamanatkan penegakkan hukum untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga dan menjamin perlindungan, hak-hak serta pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengamanatkan penegakkan hukum untuk perkara tindak pidana perdagangan orang dimana salah satu bentuknya adalah eksploitasi yang korbannya adalah perempuan dan menjamin hak-hak serta perlindungan saksi dan korban; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengamanatkan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kolompok orang miskin yang sedang menghadap masalah hukum dalam bidang perdata, pidana dan tata usaha negara baik melalui litigasi maupun nonlitigasi berdasarkan asas keadilan dan persamaan di dalam hukum; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengamanatkan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dari saksi dan korban. 77
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAFTAR LEMBAGA PENGADA LAYANAN PENGADUAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMBERDAYAAN KORBAN KEKERASAN DKI JAKARTA KOMNAS PEREMPUAN LBH APIK Jakarta Pengaduan / Pendampingan Telp : +62-21-3903963 Alamat : Jl. Latuharhari 4B, Jakarta. Indonesia. 10310 Pengaduan/ Pendampingan Hukum Telp: +6221 877 97289 Alamat : Jl. Raya Tengah No 31 Rt 01 Rw 09, Kramat Jati, Jakarta Timur. YAYASAN PULIH VILLA SHALOM-YAYASAN GEMBALA BAIK Konseling Psikologis Telp : +62-21-78842580 Alamat : Jl. Teluk Peleng No 63A, Komplek TNI AL, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta 12520 Email: Website: Alamat : Jl. Jatinegara Barat. No.122, RT.7/RW.1, Kp. Melayu, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13320 Telepon : (021) 8572044 ACEH KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA LBH APIK ACEH SEJAHTERA KABUPATEN ACEH TAMIANG (P2TP2) Pengaduan / Konseling Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kab. Aceh Tamiang, Karang Baru Telp: (0641) 31048 Pendampingan Hukum Alamat: Jl. Ratu Setia Tutdin No 33. Bukit Panggoi Indah, Lhoksmawe - NAD Telp : (0645) 43150 LBH BANDA ACEH YAYASAN PULIH ACEH Layanan Bantuan Hukum Struktural, Perempuan dan Anak Alamat : Jl. Sakti Lr. Tgk Hamzah No 1. Desa Pango Raya Kecamatan Ulee-kareng, Banda Aceh. Telp : (0651) 22940 / Fax :(0651) 7400 023 Email : Konseling psikologis & pendampingan psikologis selama proses penyidikan atau pengadilan Alamat : Jl. Tgk. Menara VIII Lr. Cempaka No. 31, Dusun. Melati, Gampong Garot, Kec. Darul Imarah- Aceh Besar Telp: +62 651 740 7951 HP: +62812 6993 951 Email: 78
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM SUMATERA UTARA BADAN KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. DELI SERDANG (P2TP2A) P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK) KOTA GUNUNGSITOLI Advokasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Alamat : Jl. Thamrin No. 17 Lubuk Pakam-20512. HP: (081362005701) Pengaduan / pendampingan Alamat: Jl. Kartini I Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, samping Dinas Kesehatan Ros Okti Harefa (081362074772) Christian Zai, Msi, APT (081361460944 / 085297042577) P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) KOTA MEDAN Rumah singgah/ pendampingan Alamat: Jl. Ekarasmi Gg. Ekasari (Depan Bakso Johor) Rina Melati Sitompul (08527485223) Elfida Chaniago (081370918791) Fatriah Laela (08136223135) LBH APIK MEDAN Konsultasi / pendampingan hukum Telp: 061-7395233, 7864747 Email: Alamat: Jl. Sisingamangaraja Km.6 No.17 A, Simpang Marindal, Medan SUMATERA BARAT LBH APIK PADANG WCC NURANI PEREMPUAN Konsultasi & pelayanan hukum Alamat: Jl. Batang Sinamar No.16, Padang Baru, Kota Padang, Sumbar. Telp : 0751-7053025 Alamat : Jl. Anggrek 12, Komplek Flamboyan Padang, 25114 Telp: 0751 - 7057101 E-mail : P2TP2A "LIMPAPEH RUMAH NAN GADANG" PROV. SUMBAR P2TP2A "LUHAK NAN TUO" KAB. TANAH DATAR Layanan pengaduan (psikologi, kesehatan, agama, umum) Alamat : Komplek GOR K H. Agus Salim, Jl. Batang Antokan No. 2 Padang Pengaduan/ pendampingan Alamat : Jl. MT HaryonoNo. 10 Batusangkar Telp : 0752-73792 BANGKA BELITUNG P2TP2A KAB. BELITUNG Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 01 Tanjungpandan, Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung 33412 Telp. :0719-23860 / 0719-21338 Fax. : 0719-23860 / 0719-21339 Email : humas@belitungkab.go.id LSM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HAK-HAK PEREMPUAN PENGADUAN, PENDAMPINGAN, ADVOKASI DAN PEMULANGAN Alamat: Jl. Kenangan No. 253 Pangkal Pinang Telp: 0717 422704 Fax: 0717422833 79
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM KEPULAUAN RIAU Yayasan Embun Pelangi Pojok Beber Gembala Baik Batam Memberikan layanan Informasi & diskusi terkait Narkotika, Pzikotropika dan Zat Adiktif, HIV & AIDS, Trafficking dan Perlindungan Perempuan & Anak Alamat : Komplek Anggrek Permai No.22, Baloi Indah, Batam Telp: (0778) 426570 Pastoral Sosial & Pendidikan Alamat: Jl. Kartini III Rt 2 Rw 3, Sungai Harapan - Sekupang, Batam. Telp/Fax: (0778) 21619 BP3AKB & P2TP2A PROVINSI RIAU Konseling/ konsultasi/ pendampingan (hukum, psikologi, ruhani) Alamat : Jl. Pepaya No. 67 kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 40313 Puspa Juita (08127522002) JAMBI P2TP2A KABUPATEN BATANG HARI P2TP2A PROVINSI JAMBI Pengaduan/ pendampingan dan pemberdayaan Alamat: Jl. Gajah Mada Kel. Rengas Condong, Kec. Muara Bulian Telp: (0743) 21045 Fax: (0743)21005 Pengaduan/ pendampingan dan pemberdayaan Alamat: Jl. Slamet Riyadi No. 21, Broni Kota Jambi Telp: 0741-62203/ 60400 fax. (0741) 62933 Lily Kusbandini: 081274817760 / Rosniny Latief: 0812 7433914 UPPA/RPK POLDA JAMBI ALIANSI PEREMPUAN MARANGI Pengaduan/ pendampingan dan pemberdayaan Jl. Jend Sudirman No. 45 Jambi 36138 Fax 0741- 755A2038 (Dir Reskrim) Fax : 0741-32117 (Kapolda) Tlp/fax : 0741-7552211, 7550011 (UPPA) Herlinawati (0815 3800 993) / Ibu Yanti (0813 6669 556) Alamat: Dsn. Marga Mulya / I Rt 03 Rw 02 Desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin - Jambi 37352 Telepon: 081366593473 SUMATERA SELATAN LBH APIK PWCC PALEMBANG Bantuan hukum, saksi ahli Alamat : Jl. Demang Lebar Daun, Perum Puri Demang Raya teratai 8-9, Palembang Telp : 0711-379183 Email: Konseling, rujukan Alamat : Jl. Kapten Marzuki Lorong Rukun Jaya no. 2450 Rt. 06 (samping Univ. Tridinanti), Palembang Telp: +62-711 321063 Email: 80
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM LAMPUNG LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN DAMAR LITIGASI, NON LITIGASI, SHELTER UPT PKTK RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 14/42 Gotong Royong Bandar Lampung (35119) Telp : 0721-264550 Fax : 0721-259307 Pelayanan Medis Alamat : Jl. Dr. Rivai no. 6 Bandar Lampung Telp : 0721-703312 Fax: 0721 703952 BENGKULU WCC CAHAYA PEREMPUAN YAYASAN PUPA Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan Alamat : Jl. Indragiri I No.3, Padang Harapan, Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225 Telepon : (0736) 348186 Upaya pendidikan publik untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi dengan berbagai media massa Alamat: JL. Kesehatan 1, No 06. Rt.02, Anggut Bawah, 38223, Anggut Atas, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu Telepon: (0736) 23344 BANTEN POLRES METRO KOTA TANGERANG P2TP2A KOTA TANGERANG Alamat: Jl. Raya Daan Mogot No.52, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111 Telepon: (021) 5523003 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Alamat: JL. Raya Viktor, RT. 01 RW. 04 No. 59, Ciater, Serpong, Ciater, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310 Telepon: (021) 28719966 JAWA BARAT SAPA INSTITUTE WCC MAWAR BALQIS Pusat Pendidikan, Informasi dan Komunikasi Perempuan, dan Pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Alamat : Desa Cipaku, Jalan Ebah RT 01/03, Paseh, Cipaku, Bandung, Jawa Barat 40383 Telepon : (022) 5957433 Email : Alamat: Jalan Serayu No.11, Desa Junjang, Arjawinangun, Drajat, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat 45162 Telepon: (0231) 358444 PUSPITA PUAN PP CIPASUNG JARI BANDUNG Alamat : Klinik Utama AzzaleaJalan Sukajadi No.149 Bandung, Jawa Barat 40162 Hotline : +62-856-216-1430 Email: 81
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RIFKA ANNISA Jl. Jambon 4 No. 69A, Kompleks Jatimulyo Indah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Telp. : +62 274 553333 Hotline konseling: 085799057765/ 085100431298 rifka@rifka-annisa.org YAYASAN CIQAL (Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities, Pusat Pengembangan Kegiatan Yang Berkualitas dalam Kehidupan Penyandang Disabilitas) Jambon, RT 07 RW 23, Trihanggo, Gamping. Kabupaten /Kota : Sleman. Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta. Telp. : 0274 6415108 LBH Apik Jogyakarta Jl. Sawojajar No. 2B, Jogyakarta CP : Rina Imawati (08179410624) JAWA TENGAH UNIT PELAYANAN INFORMASI PEREMPUAN DAN ANAK (UPIPA) GOW WONOSOBO LPP SEKAR JEPARA Jalan Sabuk Alu No. 36 Wonosobo Telp: (0286) 3301380 upipa_wsb07@yahoo.co.id Dusun Menganti RT 08 RW 02 Pecangaan, Jepara 081325627052 SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SPEK-HAM) LRC-KJ-HAM (LEGAL RESOURCES CENTER UNTUK KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA) Jl. Srikoyo No 20 RT 01 RW 04 Karangasem Laweyan Surakarta Jawa Tengah +62 271 714 057 spek-ham@indo.net.id Jl. Kauman Raya 61 A Majapahit Pedurungan Kota Semarang +62 24 6715520 SAHABAT PEREMPUAN LBH APIK SEMARANG Dusun Gulon RT 04 RW 01, Gulon, Salam, Magelang, Jawa Tengah (0293) 585281, 585573 sahabat_perempuan2004@ Jl. Poncowolo Timur Raya No 455 Indraprasta, JAWA TIMUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK (PPT-P2A) KOTA SURABAYA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 10. Surabaya Telp/Fax : 031-5464707 Hotline KDRT Kota Surabaya 7003-9191 P2TP2A KABUPATEN PACITAN d/a: BKBPP Kabupaten Pacitan Jl. Imam Bonjol No. 1 Pacitan. Telp: 0357-881315 Fax : 0357-881134 82
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BALI P2TP2A KAB KARANGASEM YLBH-LBH BALI Pendampingan Hukum & Konseling Alamat: Jl. Teuku Umar No. 2 Amalpura, Karangasem, Bali Telp; (0363) 23242 Hp : 08174722289/ 081236539298 Lembaga Pendampingan Hukum Alamat: Jl. Plawa No. 57 Denpasar Telp: (0361) 223010 Fax: (0361) 227465 Email: lbhbali@indo.net.id LBH Bali Jl. Kembang Matahari I/ 145 Denpasar CP : Ni Nengah Budawati (0817351803 NTB - NTT P2TP2A Kota Kupang LBH Apik NTT Setda Kota kupang Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Kupang Telp: 0380-833106 Jln.Sam Ratulangi II no.33B Walikota Baru Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Baru Kupang, Kode pos : 85228 CP : Ansy Damaris (081339414508) LBH Apik NTB Jl. Sriwijaya No. 80 (depan Hotel Sahid) Lombok, Nusa Tenggara Barat CP : Beauty Erawati(08123750011) KALIMANTAN P2TP2A "PERMATA KHATULISTIWA" KOTA PONTIANAK LBH Apik Kaltim Alamat: Jl. Ampera Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Prov. Kalimantan Barat Jl. Dewi Sartika No. 13 Samarinda - 75117 CP : Madalyna (08125826828) 83
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM SULAWESI P2TP2A Kota Manado Swara Parangpuan Manado Jl. Pomurow, Kelurahan Tingkulu Manado 95119 Telp: 031-875007 Jl. Tujuh Belas Agustus, Lorong Gn. Tamporok No. 51, Kel. Tj. Batu, Manado, Sulawesi Utara Telp/Fax: 0431 - 845014 P2TP2A " DJENGI NTONAMBARU PUTRI " P2TP2A Kota Makassar d.a. Bag. Pemb. Perempuan Setda Kota Makassar Kabupaten Parigi Moutong Jl. Trans Sulawesi No.06. Parigi. Telp : 0450 - 21887 0450 - 21448. Fax : 0450 - 21887 0450 - 21448. Jl. Achmad Yani No.2 Makassar 90111 Telp: 316006 LPP Bone, Sulawesi Selatan LBH Apik Sulawesi Utara Jl. Andalas No. 31, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan Jl. Bethesda 6 No.77, Ranotana ling II, Manado (95116) CP : Julita Wowor (085340057881) PAPUA LBH Apik Papua Jl. Kenangan B 58 Perumnas II Waena Kel. Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura Kode Pos 99358 CP : Betshie Pesiwarissa (081344460492) 84
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) adalah lembaga yang berada di bawah Djokosoetono Research Centre Fakultas Hukum Universitas Indonesia. MaPPI FHUI bergerak dalam bidang penelitian hukum dan pemantauan peradilan. Selengkapnya kunjungi: Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia dan berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan. AIPJ2 memulai kegiatan pada April 2017 dan akan berjalan selama lima tahun ke depan. Selengkapnya kunjungi: 85
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAFTAR PUSTAKA Dokumen Internasional Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). General Recommendation No 33 on Women's Access to Justice (Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 33). International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Universal Declaration of Human Rights. Peraturan Perundang-undangan Nasional Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.1.P.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Buku dan Jurnal Anwar, Khusnul, Penafsiran Unsur "Relasi Kuasa" pada Pasal Kejahatan Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Penelitian Konsistensi Putusan Isu Perempuan MaPPI FHUI dan LBH Apik, 2015. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, dan United Nation Population Fund (UNFPA), Panduan dan Bunga Rampai: Bahan Pembelajaran PUG, Jakarta: UNFPA, 2005. Bahan Pelatihan Gender dalam Modul-Modul Pelatihan Paralegal dan Bantuan Hukum Gender Struktural, LBH APIK Jakarta, 2005. Batara Munti, Ratna, Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum dan Seksualitas di Indonesia, 86
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM paper dipresentasikan dalam Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan III, "Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual", di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Elmina Martha, Aroma, Perempuan Kekerasan dan Hukum, Jogjakarta: UII Press, 2003. Hamzah, Andi, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986. Irianto, Sulistyowati, dkk, Perempuan Di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Irianto, Sulistyowati, Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta.Yayasan Obor Indonesia. 2006. Komnas Perempuan, Booklet 15 Bentuk Kekerasan Seksual, Jakarta: Komnas Perempuan, 2015. _________________, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta: Komnas Perempuan, 2016. Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014, diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan belum diterbitkan. LBH APIK Jakarta, Bahan Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural, Jakarta : LBH-APIK Jakarta, 2005. Lianawati, Ester, KDRT Prospektif Psikologi Feminis, Jogjakarta: Paradigma Indonesia, 2009. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010. MaPPI FHUI dan LBH APIK, Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016. MaPPI FHUI, Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016. Meeting Materials on Multi Sectoral Services to Respond to Gender Based Violence against Women and Girls in Asia and The Pacific, in Bangkok, 28 - 30 June 2017 (UN Women, UNFPA, UNODC, and WHO). Modul 3 Justice and Policing, Essentiap Services Package for Women and Girls Subject to Violence (Core Elements and Quality Guideline), New York: UN Women, UNFPA, WHO, UNDP, UNODC, Australian Aid, Spanish Cooperation, EMAKUNDE. Poerwandari, Kristi dkk, Buku Saku Untuk Penegak Hukum, Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI., 2010. Retnowulandari, Wahyuni, Jurnal Hukum, Vol.8 No.3 Januari 2010. Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006. Sajuti, Deliana, Perempuan dalam Persidangan dalam Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009. 87
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Lain-lain "Tukang Sunat tahu Perempuan yang Biasa Terima untuk Sifon Pertama", pertama. Batara Munti, Ratna, Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum dan Seksualitas di Indonesia, Dirga Cahya, Kahfi, Tradisi 'Merarik' Suku Sasak, Melarikan Perempuan Untuk Dijadikan Isteri, untuk-dijadikan-istri?page=all. Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-2019), Pria TTS Masih Doyan Sifon, Meskipun Tidak Diwajibkan Lagi, putusan.mahkamahagung.go.id. United Nations Population Fund, Frequently asked questions about gender equality, Zainal Sibarani, Palty, Diskriminasi Pembagian Harta Warisan pada Wanita Batak Toba (Selamat Hari HAM ke-67), 88
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 89
Mahkamah Agung Republik Indonesia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 2017