Sigit Sapto Nugroho, SH, M.Hum HUKUM KEHUTANAN Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat
Sigit Sapto Nugroho, SH, M.Hum Hukum Kehutanan; Mohammad Tohari, Hilman Syahrial Haq 260 ISBN : 978-602-7522-26-8 Sigit Sapto Nugroho, SH, M.Hum; Editor: ; Solo: Pustaka Iltizam; 2017 hlm.; 23 cm HUKUM KEHUTANAN Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Penulis: Sigit Sapto Nugroho Tata Letak : Cover : Taufiqurrohman etakan I : Oktobe r C naka_abee 2 017 Diterbitkan Oleh: Perum Gumpang Baru Jl. Kresna No. 1, Gumpang, Kartasura, Solo. Phone : 0271-7652680, HP. 081548542512 Email :
KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrohiim Assalamu'alaikum wr.wb. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. penulis merasa berbahagia atas terwujudnya buku ini. Buku ini merupakan bagian dari hasil penelitian disertasi dengan tema besar Hukum Kehutanan: Membangun Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat. Terdorong keinginan oleh niat yang tulus dan ikhlas untuk mempersembahkan buku ini sebagai buku ajar guna memperkaya khasanah keilmuan khususnya ilmu hokum bagi para mahasiswa dan masyarakat pembaca untuk me- mahami dan memperdalam tentang Hukum Kehutanan. Pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan sejak masa penjajahan di mana lebih dari 3,5 (tiga setengah) abad dan lebih found- dari 70 tahun masa kemerdekaan belum mampu mewujudkan ke- ing fathers makmuran rakyat, padahal keinginan para pendiri negara ( ) bahwa adanya proklamasi kemerdekaan harus dapat membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia untuk mewu- judkan masyarakat adil dan makmur. Dituangkannya secara hokum, ideologi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat se- bagaimana di tuangkan dalam Pasal 33 yat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pandangan dalam prinsip negara kes- ejahteraan. Karena prinsip negara kesejahteraan, negara dibentuk dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Buku ini mencoba mengungkap dan menjelaskan pengelolaan sumber daya hutan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dari sisi yuridis juga dari sisi ideologi penguasaan dan pengelolaan sum- 3
ber daya hutan, Sejarah hokum pengelolaan sumber daya hutan, politik hukum, Otonomi daerah, konstruksi hukum pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat serta dilengkapi kajian pasca dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kawasan hutan. Atas tersusunnya buku ini penulis taklupa menghaturkan uca- pan terima kasih yang tak terhingga kepada: Prof. Dr. Absori SH, M.Hum selaku Promotor yang dengan penuh kesabaran selalu mel- uangkan waktu dan bertukarfikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, Prof. Dr. Harun, SH, M.Hum, selaku Co- Promotor yang selalu membimbing dengan kajian-kajian kritisnya, Dr. Ir. RahmantaSetiahadi, MP selaku Co- Promotor sekaligus seb- agai Rektor Universitas Merdeka Madiun yang selalu terus mem- berikan dorongan semangat dan motivator kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan selalu dapat eksis dalam kajian-kajian kritis dan mendorong penulisan buku sebagai bentuk publikasi. Hirman, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun yang memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis. Para rekan-rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun yang selalu memberikan support, saran dan kri- tik yang sangat berharga bagi penulis, tak lupa teman-temah PDIH UMS Angkatan 2015 yang selalu kompak untuk support kepada penulis. Di samping itu, buku ini hadir di tengah para pembaca ber- kat dorongan yang begitu kuat dari istri tercinta Heny Pusparini, SH, SPd yang selalu memberikan motivasi untuk berkarya terus menerus. Demikian pula kepada ketiga putrid penulis yang cantik, Sanggrina Najwa Puspa Nugraha, Dinara Safhira Puspa Nugraha dan Cinta Adelia Puspa Nugraha yang selalu menjadi inspirasi dan sangat menghargai ketika ayahnya waktunya banyak dihabiskan di depan laptop untuk menulis. 4
Penulis menyadari sebagaimana pepatah kata "tiada gading yang tak retak" kiranya pembaca menemui hal yang kurang sem- purna tentunya saran kritik yang bersifat konstruktif sangat penu- lis harapkan. Akhirnya dengan rasa kerendahan hati, semoga buku ini men- jadi setitik harapan yang membasahi dahaga keilmuan khususnya ilmu hokum dan semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan bagi umat. Dan kupersembahkan untuk kampus tercinta Universi- Wabillahitaufiqwalhidayah, wassalamu'alaikum wr.wb tas Merdeka Madiun. . Madiun, Agustus 2017 Penulis 5
Hukum Kehutanan 6
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... 3 DAFTAR ISI ... 7 BAB I PENGERTIAN, MANFAAT DAN KLASIFIKASI HUTAN .. 9 A. Pendahuluan ... 9 B. Pengertian Hutan ... 11 C. Manfaat Hutan Bagi Manusia ... 12 BAB II D. Klasifikasi Hutan ... 16 SEJARAH PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA ... 27 A. Pendahuluan ... 27 B. Hukum Pengelolaan Hutan pada Masa Kolonial Belanda ... 31 C. Hukum Pengelolaan Hutan pada Masa Pendudukan Jepang ... 37 D. Hukum Pengelolaan Hutan Pasca Kemerdekaan: dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Masa Pemerintahan Orde Reformasi ... 38 E. Dinamika Perkembangan Sejarah Pengelolaan Hutan Di Jawa... 49 BAB III PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI INDONESIA ... 77 A. Ideologi Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan... 77 B. Hak Menguasai Negara dalam Hukum Kehutanan .... 93 7
BAB IV POLITIKHUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN ... 103 A. Politik Hukum Sentralistik dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan ... 103 B. Hutan Sebagai Komoditas Ekonomi ... 107 C. Politik Marginalisasi Masyarakat Sekitar Hutan ... 109 D. Politik Hukum Desentralisasi Pengelolaan Sumber daya Hutan ... 111 E. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat ... 115 BAB V KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT ... 123 A. Struktur Potensi dan Masalah Kawasan Hutan Jawa ... 123 B. Varian Model Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat ... 131 BAB VI PERKEMBANGAN KAWASAN HUTAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ... 163 A. Konstruksi Baru Perlindungan Hutan Adat ... 163 B. Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hutan Adat ... 165 C. Konstruksi Hak Adat dalamUndang-Undang Kehutanan ... 168 DAFTAR PUSTAKA ... 178 TENTANG PENULIS ... 190 LAMPIRAN ... 192 8
BAB I PENGERTIAN, MANFAAT DAN KLASIFIKASI HUTAN A. Pendahuluan renewable resources Upaya dalam memanfaatkan hutan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui ( ) memerlu- kan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemahaman tentang hutan sebagai suatu masyara- kat tumbuh-tumbuhan perlu dihayati serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya melalui pe- ngusaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan. Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberi- kan perlindungan dan naungan dan produk-produk yang dibutuh- kan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidu- pan manusia dijagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta peranan hutan dalam mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai contoh, misalnya dari kulit pohon Willow orang Yunani pada zaman dahulu memanfaatkannya dengan cara dikunyah-kunyah sebagai obat pencegah rasa sakit, dan sekarang- 9
. pun ekstrak kulit pohon Willow merupakan bahan dasar untuk As- pirin Buah pohon Oak merupakan makanan pokok orang Indian disamping Jagung. Masyarakat nelayan di Indonesia menggunakan kulit pohon Bakau untuk mengawetkan jala. Masyarakat desa di- sekitar hutan Jati di Jawa memanfaatkan Ulat Jati sebagai sumber protein hewani. Sedangkan pada waktu ini tidak kurang 10. 000 produk yang dihasilkan dari kayu. Munculnya perhatian terhadap kehutanan tidak lepas dari kebutuhan manusia akan adanya manfaat dari hutan. Areal hutan yang dahulunya menyelimuti seluruh daratan dunia dengan se- makin bertambahnya populasi penduduk dunia, sekarang mulai berkurang. Laju degradasi areal hutan di daerah tropika tercatat rata-rata 800.000 Ha per tahun. Termasuk di Indonesia menu- rut data tahun 2012 luaskerusakanhutan di Indonesia mencapai 1 840.000 ha pertahun. Jerman merupakan negara cikal bakalnya perkembangan ka- jian ilmiah kehutanan, misalnya Kostler dikenal sebagai orang per- 2 tama yang berpendapat perlunya pendekatan ilmiah di kehutanan. Hal ini didasarkan kepada fakta bahwa sangat sulit dalam menge- lola hutan bila hanya didasarkan pada pengalaman yang pendek, sedangkan ciri kegiatan kehutanan memerlukan jangka produksi yang panjang. Buku yang berkaitan tentang hutan dikarang pada tahun 1713 oleh Hans Carl Von Carlowitz dengan judul "silvicul- tura ekonomika". Pada abad ke 18 dengan makin tumbuhnya kehu- tanan dan makin pentingnya kehutanan dalam perekonomian maka mazhab "Cameralism" mulai membicarakan tentang hutan. Mazhab "cameralism" inilah yang membuat dasar sistematika pertama ilmu kehutanan. Pemikiran lebih lanjut dalam penyelidikan ilmiah ten- tang penomena hutan berasal dari aliran "pemburu lawan kehuta- nan" yaitu yang berasal dari pengalaman lapangan penggembalaan di hutan . Perangsang dan ide juga datang dari ilmu alamiah khu- Perlawanan Disimpang Jalan Kontes Harian di Desa-Desa Sekitar 1 2 Hutan Jawa Hery Santoso, 2004, diakses tanggal 8 Juni 2017. 10 , Damar, hal.1.
susnya dari Perancis. Pada akhir abad ke 18 komplitlah sintesa dari teori dan praktik kehutanan yang ditulis oleh ahli kehutanan klasik seperti Cotta, Hartig, Pfeil, Hundeshagen Dan Heyer. Ilmu kehuta- nan dapat dikatakan merupakan penggabungan yang komplek dari berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu biologi, ilmu alam, manaje- men, ilmu sosial dan politik. Ilmu-ilmu tersebut diramu sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan bahwa kehutanan merupakan seni , ilmu dan praktek dalam mengelola sumber daya hutan dan isinya untuk kesejahteraan umat manusia. B. Pengertian Hutan 3 Pada hakekatnya hutan merupakan perwujudan dari lima PANCA unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan DAYA. sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan Sehingga menurut rimbawan Indonesia memanfaatkan hu- tan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahte- raan dan kebahagiaan manusia lahir dan bathin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. 4 Hutan jadinya dapat disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta binatang-binatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dan lainnya das membentuk perseketuan hidup alam hayati dan ling- kungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh- tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya. 3 4 pengantar-ilmu-kehutanan, Ibid...lihat juga dalam Indonesia, ArifArifin, 1994, hal 23. Hutan : Hakikat dan pengaruhnya terhadap lingkungan, YayasanObor diakses 8 Juni2017. 11
Sedangkan menurut undang-undang pokok kehutanan Indo- nesia yang diundangkan pada tahun 1967 batasan hutan (definisi) ialah "suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonyang secara ke- seluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hu- tan". Undang-undang Kehutanan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, yang dimaksud hutan adalah "suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah- kan". Untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang pengertian hu- 5 : tan, berikut ini akan dikutip dari Ensiklopedi Indonesia a. Hutan adalah sebuah masyarakat yang tumbuh rapat bersama,terutama terdiri atas pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya. b. Hutan adalah sebuah ekosistem dengan ciri-ciri, pada penutup berupa pohon-pohon yang rapat dan luas. c. Hutan adalah sebuah areal yang dikelola untuk produksi kayu dan hasil hutan lainnya atau dipelihara bagi tujuan keuntun- gan tidak langsung, misalnya untuk perlindungan aliran su- ngai atau rekreasi. d. suatu wilayah yang dinyatakan sebagai hutan melalui undang- undang. C. Manfaat Hutan Bagi Manusia Membicarakan manfaat hutan bagi manusia maka dapat di- katakan bahwa hutan memberikan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung ialah manfaat dari hutan yang Ensiklopedi Indonesia, IkhtiarBaru Van Hoeve, 5 Shadily Hasan, 1990, Jakarta, hal. 10. 12
dapat langsung dinikmati oleh masyarakat seperti kayu, rotan, obat-obatan, buah-buahan, binatang buruan, damar, kulit kayu. Se- dangkan manfaat tidak langsung merupakan manfaat dari fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pemelihara kesuburan tanah atau manfaat hidro-orologis dari hutan. Manfaat estetika, rekreasi, ilmu pengetahuan dan pengaruh hutan terhadap iklim. Secara lebih rinci menurut Hadi Purnomo (1989) sebagaima- 6 na dikutip Hari Siswanto menguraikan manfaat kehadiran hutan di dunia bagi manusia yang berupa produksi hasil hutan dan jasa sebagai berikut: a. Produksi hasil hutan meliputi antara lain : 1. Kayu, meliputi kayu bakar, pertukangan, industri. 2. Kulit kayu 3. Rotan Gondorukem Kemenyan 4. Getah, yang dapat diolah menjadi: Terpentin Balsem Kopal minyak kayu putih 5. Minyak atsiri, antara lain : minyak eukaliptus daun murbei untuk makanan ulat sutera 6. Daun, antara lain : daun lamtoro, kaliandra untuk makanan ternak daun jati, untuk pembungkus 7. Buah, misalnya tengkawang untuk bahan kosmetika. 6 Hari Siswanto, 2010, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Tidur Melalui Pemetaan Partisipatif di Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai , Vol. 6 No.1, Maret 2010: 1267 - 1266. Kartanegara, JurnalEksis 13
b. Jasa yang berupa : pengendali bahaya banjir dan erosi 1. Pengendali lingkungan seperti : reservoir alam perlindungan terhadap angin pembersih polusi udara paru-paru tempat pemukiman membuat iklim mikro menjadi nyaman 2. Meningkatkan kesejaheraan dan kenyamanan hidup :	keindahan alam: taman nasional, wisata	mengurangi kebisingan suara ( kota, pabrik dsb) mengurangi silau cahaya matahari, lampu mobil dsb. Di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berupa hutan dimana manfaatnya tidak terbatas maka yang menjadi kendalanya ialah pengetahuan manusia itu sendiri. Di Indone- sia misalnya diketahui ada sebanyak 4000 jenis kayu, 3593 jenis diantaranya belum dikenal, 407 jenis punya potensi ekonomis, hanya 120 jenis saja yang merupakan jenis perdagangan. Ini merupakan tantangan bagi rimbawan Indonesia untuk lebih giat meneliti dan mempromosikan kayu-kayu untuk dapat diperda- gangkan. Contoh diatas baru dari jenis kayu yang ada didalam hutan Indonesia, belum lagi potensi hutan Indonesia sebagai sumber gen atau plasma nutfah dan juga bagi kelangsungan hidup manusia di bumi ini. 7 7 14 Ibid
8 yang meramu dari pemikiran Myers (1985) mengemukakan bahwa hutan memberi makna yang sangat men- dalam dari fungsi dan potensi manfaat hutan sebagai sumber ke- anekaragaman alam hayati sbb: Menurut Soerjani a. Ekologi 1. Penyangga keseimbangan (kelentingan ekosistem: suhu, iklim, hayati); 2. Perlindungan kehidupan; 3. Proteksi daerah aliran sungai; 4. Pengendali erosi; 5. Penyimpanan cadangan; 6. Penyerap CO2 dan lain-lain gas/zarah; 7. Penghasil O2 dan kesegaran umumnya; 8. Kesuburan tanah. b. Manfaat langsung 1. Makanan: buah, buruan, sagu; 2. Bahan obat dan penyegar; 3. Kayu bakar; 4. Bahan arang; 5. Kayu bangunan; 6. Bahan tenunan (serat, ulat sutera); 7. Pemeliharaan lebah. c. Industri 1. Industri kayu; 2. Industri farmasi (obat penyegar, kosmetik, dll); Pendidikan Lingkungan, Sebagai Dasar Kearifan Sikap Bagi 8 Kelangsungan Kehidupan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Soerjani, M. 2009. . Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan. Jakarta . 15
3. Industri kertas; 4. Getah (karet); 5. Residu (mentol, terpentin); 6. Minyak (kayu putih, cengkeh, adas); d. Lain-lainnya seperti : estetika, rekreasi, spiritual, olah raga, cinta alam, sejarah, sosial budayadst. Manfaat hutan juga dapat dijabarkan berdasarkan huruf yang ada pada kata Inggris dari hutan yaitu FOREST yang menurut be- berapa penulis diartikan sbb: F O = Forage (makanan ternak) R = Oksigen E = Recreation S = Environment T = Soil = Timber Jadi terlihat bahwa manfaat hutan bukan saja kayu tetapi juga manfaat lainnya seperti sumber makanan ternak, penghasil udara bersih melalui proses photosintesa, tempat rekreasi, memberikan perlindungan terhadap lingkungan seperti pengaturan tata air dan pemelihara kesuburan tanah dan pencegahan erosi dan bahaya banjir. Inilah yang sering disebut sebagai manfaat serba guna dari hutan. D. Klasifikasi	Hutan Dalam rangka memanfaatkan hutan bagi umat manusia maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai ma- cam hutan. Mengklasifikasi sesuatu merupakan bagian penting suatu proses berpikir. Dalam hal ini maka hutan dapat diklasifi- kasikan berdasar jenis pohon yang dominan, berdasarkan fungsi 16
hutan, berdasar pemiliknya, berdasar permudaan, berdasar asal hutan, berdasar tinggi tempat, berdasarkan iklim 1. Hutan berdasarkan jenis pohon yang dominan Maka dikenal ada Hutan Jati, Hutan Pinus, Hutan Eucalip- tus, dst. Ada yang menarik dalam istilah kehutanan di Indo- nesia yaitu dikenal adanya Hutan Jati dan Hutan Rimba yaitu hutan selain Hutan Jati., sehingga kayu selain kayu Jati disebut sebagai kayu rimba. 2. Fungsi hutan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan fungsi hutan dapat diklasifikasikan menjadi Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata. Sedangkan dalam Undang-Undang Kehuta- nan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: fung- si konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. a. Hutan konservasi Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem- nya. Hutan konservasi terdiri dari: Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasat- wa (SM); Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) beru- pa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura) dan Taman Wisata Alam (TWA); dan Taman Buru (TB). Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. b. Hutan lindung; Ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat fisik alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pence- 17
gahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan ke- suburan tanah. Untuk ini maka kawasan hutan yang be- rada diatas ketinggian 500 Meter diatas permukaan laut harus dipertahankan sebagai hutan lindung. Penyimpan- gan dari ketentuan ini dapat dilakukan dengan memper- timbangkan a) letak dan keadaan hutan; b) Topografi; c) Iklim; d) keadaan dan perkembangan masyarakat dan hal lain. c. Hutan Produksi Ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan ma- Tectona syarakat pada umumnya dan khususnya unuk pemban- Acasia Auriculiformis), grandis), gunan, industri dan ekspor. Misalnya hutan Jati ( sii). Sengon ( Albizzia falcataria), hutan Akasia ( hutan Pinus ( Pinus Merku- hutan Dalam klasifikasi lebih lanjut dikenal adanya hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yaitu pada areal hutan alam yang telah diberikan pada para peme- gang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang menggunakan system TPTI (TebangPilihTanam Indonesia) . Perbedaan antara hutan produksi tetap dengan hutan produksi ti- dak tetap ialah di hutan produksi tetap diameter pohon yang boleh dipanen minimal 50 CM, sedangkan pada are- al hutan produksi terbatas hanya pohon dengan diameter 60 CM- up yang boleh dipanen. Ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas di- peruntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya. Dalam hal ini dikenal adanya Cagar Alam dan Suaka Mar- gasatwa. Cagar Alam ialah hutan Suaka Alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas ter- masuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk keperluan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. d. Hutan Suaka Alam 18
Sedangkan yang dimaksud dengan Suaka Margasatwa ialah hutan Suaka Alam yang ditetapkan sebagai tem- pat hidupnya margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta meru- pakan kekayaan dan kebanggaan nasional. e. Hutan Wisata Ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/ atau wisata buru. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, kein- dahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mem- punyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan disebut Taman Wisata. Hutan Wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang me- mungkinkan diselenggarakan perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi disebut Taman Buru. 3. Berdasarkan pemiliknya Atas dasar pemiliknya maka hutan dapat diklasifikasikan dalam hutan negara, hutan milik, dan hutan masyarakat. a. Hutan negara ialah kawasan hutan dan hutan yang tum- buh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik. b. Hutan milik ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. c. Hutan masyarakat ialah hutan yang dimiliki oleh ma- syarakat sebagai kumpulan orang-orang yang terhimpun dalam suatu badan hukum. Badan hukum rakyat yang sepanjang berhubungan dengan hutan adalah hak ulayat hak ulayat itu masih ada. , 19
4. Berdasarkan permudaannya Natural forest 4. Berdasarkan permudaannya Natural forest ) dan hu- tan alam ( ). Hutan buatan ialah hutan yang ter- bentuk oleh karena campur tangah manusia maka hutannya sering disebut dengan Hutan Tanaman misalnya hutan Jati, hutan Mahoni, Hutan Sengon dll. Hutan alam ialah hutan yang berasal dari permudaan alami. Misalnya dikenal adanya hutan alam Jati (walupun hutan Jati alam di P. Jawa ditanam oleh ma- nusia). Hutan Alam Pinus di Aceh, Hutan Dipterokarpa, Hutan Bambu, Hutan Eukaliptus di Maluku. Dikenal adanya hutan buatan ( , 5. Berdasarkan asal hutan Hutan yang berasal dari biji disebut Hutan Tinggi. Tegakan hutan yang berasal dari "trubusan" atau tunas dise- but hutan rendah. Sedangkan tegakan hutan yang berasal dari biji maupun dari trubusan disebut dengan hutan campuran. Hutan trubusan misalnya Hutan Jati, Hutan Lamtoro, biasan- ya digunakan pada usaha kehutanan yang ditujukan untuk produksi kayu bakar. 6. Berdasarkan tinggi tempat 9 yang mengacu pada pendapat Jung- huhn, berdasarkan tinggi tempat dari permukaan laut dikenal adanya empat zona tipe-tipe vegetasi yaitu: Menurut Manan a. Zone Panas (0-700 m dpl). Avicennia marina, A. officinalis, Rhizophora mu- 1) Hutan Bakau (Mangrove) di pantai dengan jenis po- cronata, R. conjugata, Bruguiera gymnorrhiza, B. Par- hon: viflora, Sonneratia spp., Ceriops candolleana, Carapa spp., Heritiera spp., Excoecaria spp., Xylocarpus gra- Pengaruh Mikoriza Pada Pertumbuhan Semai Pinus merkusii di Persemaian. 9 Manan, S. 1993. Kuliah Silvikultur Umum. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, hal 1. 20
natum. Alstonia scholaris ipa fructicans Dibelakangnya terdapat N dan . Gluta rengas, 2) Hutan Pantai di belakang hutan Bakau yang berisis Barringtonia Casuarina Oncosperma filamentosa Corrypha ge- Dodonaea viscosa Calophyllum inophyllum jenis-jenis: tiliaceus equisetifolia (tengsek), (Nyamplung), Terminalia catappa , (ketapang), Arenga obtusifolia (Cemara laut), Borassus flabellifer banga (nibung), (lengkap), (gebang), (lontar). 3) Dataran rendah terdapat padang rumput, belukar Grewia celtidifolia dan hutan rendah, dengan jenis-jenisnya: Talok Albizzia (Phyllanthus Emblica ( ), ), Ploso ( Cassia fis- stipulata Kemloko Lagerstoemia tula speciosa Stercullia spp, Dillenia spp, Ficus spp Butea monosperma Cassia siamea ), Trengguli ( ), Sengon ( A. procera ), Waru ( ), Johar ( ), ), Bungur ( . 4) Hutan tinggi yang terdapat sesudah dataran rendah terdiri atas species: Albizzia spp dan Acacia leuco- phloea. Di daerah dengan iklim kering yang nyata, iklim musim, terdapat hutan jati (Tectona grandis) Jenis lain yang menggugurkan daun ialah Pilang, Klampis, Albizzia spp, Kesambi (Schleichera oleosa), Walikukun (Actinophora fragrans) Zone Sedang (700-1500 M dpl). 4) Hutan tinggi yang terdapat sesudah dataran rendah terdiri atas species: Albizzia spp dan Acacia leuco- phloea. Di daerah dengan iklim kering yang nyata, iklim musim, terdapat hutan jati (Tectona grandis) Jenis lain yang menggugurkan daun ialah Pilang, Klampis, Albizzia spp, Kesambi (Schleichera oleosa), Walikukun (Actinophora fragrans) Zone Sedang (700-1500 M dpl). Padang rumput dengan belukar dari jenis-jenis : Padang rumput belukar dari jenis: Alsophila sp., Cyathea sp., Hemithelia sp., Phyllanthus emblica. Sedangkan hu- tan tinggi dengan famili: Myristicaceae, Tiliaceae, Sa- potaceae, Annonaceae, Michelia spp. Mangliaetia spp., Euphorbiaceae, Theaceae, Dipterocarpaceae, Canarium altissimuns. Di daerah paling atas terdapat Quercus spp, Podocarpus spp, dan famili Lauraceae. 21
c. Zone Sejuk (1500-2500 M dpl) Hutan tinggi dengan jenis-jenis: Podocarpus spp, Lauraceae, Casuarina junghuniana. Hutan ini ditandai dengan banyaknya epifit, paku-pakuan, lumut dan para- sit-parasit. Di Jawa Timur terdapat hutan cemara gunung yaitu Casuarina junghuniana. d. Zone Dingin (2500 -3300 me dpl: batas pohon). Terdapat di puncak-puncak gunung dengan jenis- jenis: Ternstroemiaceae (Eurya sp.) Tilliaceae , Rosaceae, Ercaceae, Compositae, Leguminosae (Albizzia Montana), Sapindaceae, Paku pohon. Samingan (1971) mengklasifi- kasikan hutan berdasarkan tinggi tempat dunia sebagai berikut: 1) 0 - 600 m dpl, hutan dataran rendah. 2) 600 - 1400 M dpl, hutan pegunungan rendah. 3) 1400 - 3000 M dpl, hutan pegunungan tinggi. 4) 3000 - 4000 M dpl, hutan sub alpin 5) 4000 M dpl keatas, hutan Alpin 10 Sedangkan menurut Simon , atas dasar ketinggian tempat di Indonesia maka dikenal adanya: 1) Vegetasi litoral (Terendam) 2) Hutan Payau (Mangrove forest) 3) Hutan Rawa ( Swamp forest) ( 4) Hutan Gambut Peat swamp forest) 5) Hutan dataran rendah (Low land forest) 6) Hutan dataran tinggi (Lower mountain forest) 7) Hutan Pegunungan ( Upper mountain forest) Metode Inventore Huta 10 Simon, Hasanu, 1996. 22 15. n. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta, hal.
Berikut ini akan diuraikan secara umum mengenai vegetasi hutan berdasarkan atas dasar letak dari keting- gian tempat (penyebaran secara vertikal) sbb: 1) Hutan Payau Hutan ini sering juga disebut dengan hutan Bakau atau hutan Mangrove, karena adanya jenis Bakau yang mendominasi tegakan hutan ini. Hutan payau tumbuh di daerah pantai yang selalu tergenang air laut. Terpenga- ruh pasang surut. Tidak dipengaruhi oleh iklim. Tanahn- ya berlumpur, berpasir, atau lumpur berpasir. Hutan ini hanya mempunyai satu sratum tajuk. Pohon dapat men- capai 30 meter. Pada hutan payau terdapat campuran air tawar dari sungai dengan air laut.Karena tidak terdapat ombak be- sar di pantai maka terjadi pembentukan hutan ini. Daun dari pohon yang tumbuh umumnya berdaun tebal, hal ini merupakan usaha pohon-pohon tersebut dalam rangka adaptasi evaporasinya. Komposisi hutan payau ini mulai dari laut ke darat adalah : Rhizhopora, Avicenia, Sonneratia, Xylocarpus, Nypa Lumnitzera, Bruguiera. Tumbuhan bawah terdiri dari Acrostichum aureum, Acanthus lucifolia.Sementara merupakan batas antara hutan Payau dengan hutan Rawa yang berada dibelakangnya. Susunan formasi seperti ini ada hubungannya dengan kadar garam yang dikandung dalam air payau tersebut semakin dekat pantai kadar ga- ram semakin berkurang. Avicennia marina (api-api), Rhizophora stylosa (bakau), Jenis pohon lain yang tumbuh di hutan payau ini ial- Bruguiera (tancang), Xylocarpus granatum (nyirih), Son- ah neratia (repat) Di Indonesia berdasarkan catatan yang ada, pada tahun 1980 terdapat sekitar 3,8 juta hektar hu- tan payau. 23
2) Hutan Rawa Hutan rawa dijumpai pada daerah yang selalu ter- genang air tawar, tidak terpengaruh iklim. Umumnya ter- letak dibelakang hutan Payau, dengan jenis tanah aluvial. Tegakan hutan selalu hijau dengan pohon yang tingginya dapat mencapai 40-60 meter. Hutan rawa mempunyai be- berapa stratum dan bentuknya hampir menyerupai hu- tan hujan. Dijumpai pohon-pohon yang mempunyai akar lutut yang berguna untuk bernafas karena adanya rong- ga. Hampir dapat dijumpai di seluruh Indonesia dengan daerah-daerah penyebaran yang luas di Sumatera bagian Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan bagian Xylopia spp, Palaqium leicarpum, selatan Irian Jaya. Jenis-jenis yang terdapat pada tipe hu- Shorea uliginosa, Campnosperma macrophylla, Garcinia tan rawa ini antara lain: Ca- spp, Eugenia spp, Canarium spp, Koompasia spp, lophyllum spp. serta Hutan Gambut merupakan hutan yang tumbuh 3) Hutan Gambut pada areal dimana air menggenang dalam keadaan asam yaitu dengan pH rata-rata 3,5 - 4,0. Di Indone- sia hutan Gambut terbentuk pada daerah dengan tipe iklim A dan B dan tanah Organosol dengan lapisan gambut lebih dari 50 Cm, misalnya dijumpai di pantai Timur Sumatra memanjang dari Utara sampai Selatan. Di Kalimantan mulai bagian utara Kalimantan Barat se- jajar pantai memanjang ke Selatan dan ke Timur sepan- jang pantai selatan sampai bagian hilir aliran Sungai Barito. Sedangkan di Irian Jaya dijumpai di bagian Se- latan. Gambut terbentuk karena adanya pohon yang tumbang dan tenggelam ke dalam lumpur di mana hanya terdapat sedikit oksigen. Hal ini menyebabkan proses pelapukan oleh jazad renik tidak berjalan den- 24
gan sempurna maka tumpukan serasah dan tumbuhan itu lama kelamaan berubah mejadi gambut yang dapat mencapai ketebalan 20 meter.Di negara Belanda, Jer- man gambut sudah diusahakan sebagai bahan bakar, gambut tersebut dibuat menjadi briket lalu dikering- kan. Jenis pohon yang dijumpai dihutan gambut In- donesia adalah Alstonia spp, Dyera spp, Durio carrina- tus, Palaqium spp, Tristania spp, Eugenia spp, Cratoxylon arborescens, Myristica. Di Kalimantan barat jenis yang terkenal dari hutan gambut ini ialah Ramin (Gonistylus sp).) Rusia merupakan negara yang mempunyai hutan gambut paling luas di dunia, mencapai 60% luas gam- but dunia, sedangkan Kanada hutan gambut mencapai 136 juta Ha. 4) Hutan rawa Hutan rawa dijumpai pada daerah yang selalu ter- genang air tawar, tidak terpengaruh iklim, umumnya ter- letak di belakang hutan Payau, dengan jenis tanah alluvial. Hutan rawa merupakan habitat tumbuhan yang didirikan adanya aerasi air dan udara yang jelek. Di jumpai tumbu- han yang berakar lutut yang tunasnya terendam air tetapi bisa bernafas karena adanya rongga. Pohon-pohon mem- Adina sp, Alstonia punyai tajuk berlapis dan bisa mencapai tinggi 50-60 M. sp, Dyera sp, Palaqium lesiocarpum, Eugenia spp, Canari- Jenis-jenis tumbuhan yang ada seperti um spp., Metroxylon spp., Garcinia spp., Pandanus. Hutan rawa banyak dijumpai hampir di seluruh Indonesia sep- erti di Sumatra bagian timur, Kalimantan Barat, Kaliman- tan Selatan, bagian selatan Irian Jaya. 25
5) Hutan Pantai Dijumpai pada daerah pantai yang kering. Tidak ter- pengaruh iklim, tanah berpasir dan berbatu dan terletak pada daerah di atas garis pasang tertinggi. Hutan ini di- jumpai di pantai Selatan Jawa, pantai Barat Sumatra, pan- Baringtonia speciosa, Terminalia catappa, Calo- tai Sulawesi. Jenis pohon yang menjadi ciri hutan pantai phyllum inophyllum, Hibiscus tiliacius, Casuarina equiseti- ini ialah Pandanus folia dan Pisonia grandis. tectonicus, Banyak juga dijumpai demikian juga epiphit dan anggrek. ooo 26
BAB II SEJARAH PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA A. Pendahuluan (tropical rain forest Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan tropis basah ) terluas kedua di dunia setelah Brazilia. Namun demikian, sejak beberapa dekade terakhir ini kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain kare- na jumlah penduduk yang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan terus meningkat dari tahun ke tahun, juga terutama state karena pemerintah secara sadar telah me-ngeksploitasi sumber revenue daya hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara ( ) yang paling diandalkan setelah sumber daya alam minyak dan gas bumi. Begitu pentingnya sumber daya hutan sudah menjadi sasaran komoditas yang menjanjikan sejak masa kedatangan bangsa Belan- da (VOC) di Indonesia. Sejauh ini, sejarah mencatat pada masa lalu, sebelum VOC datang ke Jawa, para bupati telah memberikan up- Ketika eti kepada raja dalam bentuk glondong pengareng-areng. itu telah ada semacam jembatan yang disebut Juru Wana atau Juru Pengalasan (Wana, alas bahasa Jawa Timur berarti hutan). 11 11 Istilah glondong pengareng-areng adalah idiom Jawa yang berarti memberi persembahan, balas budi, atau upeti dari seorang sahaya kepada majikannya atau dari seorang bawahan kepada atasannya, atau dari seorang politisi kepada patron atau mentornya. Bisa juga dari seorang bekas kroco yang dinaikkan pangkat derajatnya. Secara maknawi, 'asok glondong pengareng-areng' berarti 'sowan kepada orang yang dimuliakan, membawa setumpuk glondongan kayu bakar' sebagai , upeti atau sekadar tanda terima kasih. Dalam budaya Jawa ini dianggap praktik yang lazim. tribute 27
Pada abad ke-16 diketahui telah ada hutan Jati yang dikelola baik disekitar Bojonegoro, Jawa Timur, untuk kepentingan pem- buatan bangunan, benteng dan kapal. Sampai dengan awal abad XIX, VOC terus memperluas penguasaanya atas hutan Jati di bagian Utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski telah menguasai hutan Jati selama tiga abad, boleh dikatakan belum ada pengelolaan hu- tan Jati yang baik pada saat itu. VOC lebih banyak mengatur pene- bangan dan pengamanannya, untuk kepentingan pembuatan kapal dagang dan bangunan lainnya. Ketika bangkrut karena korupsi pada paruh akhir abad XVIII, VOC telah mengeksploitasi habis Jati di Jawa dan meninggalkan lahan hutan yang rusak parah. Ini bukanlah kerusakan secara me- luas terakhir salam sejarah hutan Jati di Pulau Jawa. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengambil alih tanggung jawab VOC dan terdorong oleh kebutuhan kayu sebagai bahan baku industri kapal di Belanda saat itu berniat untuk mengembalikan hutan Jati Jawa seperti semula. Gubernur Jenderal Willem Deandels (1808-1811) lantas mendirikan organisasi pertama untuk pengurusan hutan . Pada tahun 1874, Jati Jawa; tetap dengan memanfaatkan pemerintah meminta dua rimbawan Jerman, Mollier dan Nemich, untuk merancang sistem budidaya hutan untuk Jawa.Pemerintah Kolonial Belanda memilih sistem monokultur (penanaman satu jenis pohom dominan) usulan Mollier. Mereka menolak sistem multikultur (penanaman banyak jenis pohon) usulan Nemich, hal ini sejalan dengan tujuan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemerintah kolonial saat itu. blandong 12 Pasca kemerdekaan, pengelolaan hutan Jati di Jawa dialihkan kepada Jawatan Kehutanan. Jawatan tersebut kemudian berubah status menjadi PN (Perusahaan Negara) Perhutani pada 1963. Sta- tus PN itu berubah lagi menjadi Perum (Perusahaan Umum) Perhu- tani sembilan tahun kemudian. Di masa kini, hutan-hutan Jati ter- Indonesia_ Menuju_Konsep_KPH.pdf 12 28 Diakses Tanggal 8 Juni 2017.
diri atas hutan yang dikelola negara, dan hutan yang dikelola olah rakyat. Umumnya, hutan Jati dikelola dengan tujuan untuk produksi (hutan produksi), dengan beberapa pengecualian. Hutan Jati rakyat adalah salah satu bentuk hutan rakyat yang umumnya dibangun di atas tanah milik dan dikelola dalam bentuk wanatani ( agroforest ). Setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, penguasaan dan pengelolaan hutan berada di tangan Pemerintah RI dengan dasar UUD 1945. Namun pengelolaan hutan Jati khususnya masih mengacu prinsip peraturan Pemerintah Belanda yang diterbitkan tahun 1927 dan 1932. Sebagian besar sumber daya dasar hilang selama masa revolusi fisik dan sosial penjajahan Jepang, perjuan- gan kemerdekaan, serta tujuh belas tahun sebelum kepemimpinan Presiden Soeharto. Hampir semua pohon besar yang tersisa adalah hasil penanaman pada jaman Belanda, meski ada beberapa pohon Jati berukuran raksasa. Ketika Indonesia merdeka, struktur dan filsafat kehutanan Indonasia, termasuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan sudah dapat dikatakan bagus, dengan demikian pen- gorbanan semua cara tradisional dalam pemanfaatan lahan hutan dan kayu. Sejak tahun 1961, pengelolaan semua hutan di Jawa di luar cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, dan taman nasional dipercayakan kepada perusahaan pemerintah yaitu Perhutani. Sistem pengelolaan hutan Jati di Jawa yang dilakukan Perum Per- hutani sampai saat ini mengikuti sistem pengeloaan hutan Jati yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Un- dang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya dalam lingkup tugas dan kewenangan menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No- mor 15 Tahun 1972, Perum Perhutani sebagai BUMN Kehutanan dengan wilayah kerja kawasan hutan negara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 ta- 29
hun 1978, wilayah kerjanya diperluas sampai kawasan hutan nega- ra di provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1986, Perhutani mengalami penyesuaian seb- agaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perum Perhutani dan disempurnakan kembali me- lalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Nomor 1999 tentang Perum Perhutani. Dalam masa Pemerintahan Kabinet Reformasi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, Pemerintah menetapkan Perhutani sebagai BUMN dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). dengan berbagai pertimbangan dari se- gala aspek, keberadaan Perhutani sebagai perseroan dikembalikan menjadi Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Ta- hun 2003 dan terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani. Dalam operasionalnya Perum Perhutani di bawah koordinasi Kementrian Negara BUMN dan dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan. Dalam buku ini mencoba untuk memaparkan kronologi se- jarah hukum pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan di Indonesia, yang dimulai dengan paparan mengenai produk hukum pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pemer- intahan bala tentara Dai Nippon Jepang, sampai instrumen hukum yang digunakan pemerintah pada masa pasca kemerdekaan Indo- nesia, termasuk pada masa pemerintahan orde lama, orde baru, dan masa pemerintahan orde reformasi. Kinerja untuk menelusuri sejarah perkembangan produk hu- kum pengelolaan sumber daya hutan dari masa ke masa paling ti- dak dapat memberi pemahaman tentang ideologi, politik hukum, bentuk dan subtansi hukum yang diimplementasikan pada masing- masing era pemerintahan, serta implikasi ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya yang ditimbulkan dari implementasi instrumen hukum tersebut. 30
B. Hukum Pengelolaan Hutan pada Masa Kolonial Belanda Tec- Upaya untuk mengelola sumber daya hutan pada masa pemer- tona grandis intahan kolonial Belanda dimulai dari pengelolaan hutan Jati ( ) di Jawa dan Madura pada pertengahan abad ke19, setelah lebih dari 200 tahun lamanya hutan alam Jati dieksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintah Hindia Belanda untuk me- masok bahan baku industri-industri kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda, yang tersebar di sepanjang pantai Utara Jawa mulai dari Tegal, Jepara, Juwana, Rembang, Tuban., Gresik, sampai Pasuruan. 13 Sampai akhir abad ke-18 kondisi hutan Jati di Jawa mengalami degradasi yang sangat serius, sehingga mulai mengancam kelang- sungan hidup perusahaan-perusahaan kapal kayu yang mengan- dalkan pasokan kayu Jati dari kawasan hutan. Karena itu, ketika pemerintah kolonial Belanda kemudian mengangkat Herman Wil- lem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada awal abad ke-19, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1808, salah satu tugas yang dibebankan kepada Daendels adalah merehabili- tasi kawasaan hutan melalui kegiatan reforestasi pada lahan-lahan hutan yang mengalami degradasi serius. Untuk mendukung pelak- Dienst van het Boschwezen sanaan tugas rehabilitasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari tugasnya, maka Daendels membentuk (Jawatan Kehutanan), membuat perencanaan reforestasi untuk ka- wasan hutan yang mengalami degradasi, dan juga mengeluarkan peraturan mengenai kehutanan, yang membatasi pemberian ijin penebangan kayu Jati, dan memberi sanksi pidana bagi penebang kayu-kayu Jati tanpa seijin Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 26 Mei 1808 Daendels mengeluarkan Peraturan Pemangkuan Hutan di Jawa yang memuat prinsip-prinsip seperti berikut: (1) Pemangkuan Pengelolaan 13 Nancy Lee, Peluso, 1992, Rich Forest Poor People, University of California Press, Hutan Bersama Rakyat (Cooperatif ForestManagement) Teori dan Aplikasi Pada Hutan Barkeley Los Angeles-Oxford, ...lihat juga dalam Hasanu, Simon, 1999, Jati di Jawa , Biagraf Publising, Yogyakarta. 31
hutan sebagai domein Negara dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan Negara; (2) Penarikan pemangkuan hutan dari kekua- saan Residen dan dari jurisdiksi wewenang Mahkamah Peradilan yang ada; (3) Penyerahan pemangkuan hutan kepada dinas khusus di bawah Gubernur Jenderal, yang dilengkapi dengan wewenang administratif dan keuangan serta wewenang menghukum pidana; (4) Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin keberadaannya, dengan kewajiban melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan te- bangan; (5) Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan mer- eka yang bekerja diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (6) Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus digunakan untuk memenuhi keperluan negara, dan kemudian baru untuk memenuhi kepentingan perusahaan swasta; (7) Rakyat desa diberikan ijin penebangan kayu menurut peraturan yang berlaku. Kebijakan yang dilakukan Daendels pada masa pemerintah- annya di Hindia Belanda dengan melakukan reforestasi dan mene- tapkan peraturan hukum yang membatasi eksploitasi sumber daya hutan Jati di Jawa, dipandang sebagai awal dari dari kegiatan pen- gelolaan hutan yang menggunakan teknik ilmu kehutanan dan in- stitusi modern di Indonesia, terutama setelah Daendels memben- tuk (Jawatan Kehutanan) yang diberikan wewenang mengelola hutan di Jawa. Peraturan hukum mengenai Boschordonantie voor Java pengelolaan hutan di Jawa dan Madura untuk pertama kali dikelu- en Madoera arkan pada tahun 1865, yang dinamakan Dienst van het Boschwezen 1865 (UndangUndang Kehutanan untuk Jawa dan Mad- ura 1865), dan kemudian disusul dengan peraturan agraria dise- but 1870 yang mengklaim bahwa setiap tanah (hutan) yang tidak dapat dibuktikan adanya hak di atasnya maka menjadi domain pemerintah . Namun demikian, upaya Daendels untuk melakukan reforestasi dan membatasi penebangan kayu Jati di Jawa dan Madura tidak dapat berlanjut dan mencapai hasil Domeinverklaring 14 Op-Cit, 14 32 Nancy Lee, Peluso, Hal 12
yang optimal, selain karena keterbatasan tenaga kehutanan, pen- getahuan dan teknologi kehutanan yang dimiliki petugas-petugas Jawatan Kehutanan, juga karena pada tahun 1830-1870 van den ) yang Bosch memberlakukan sistem tanam paksa ( menimbulkan perubahan drastis terhadap kondisi hutan di Jawa, di mana banyak kawasan hutan dibuka dan dikonversi menjadi perke- bunan-perkebunan kopi untuk meningkatkan komoditi eksport. Sementara itu, kebutuhan kayu Jati untuk memasok perusahaan- perusahaan kapal kayu, membangun gudang-gudang pengeringan tembakau, pabrik gula, dan membangun barak-barak pekerja dan cultuurstelsel15 perumahan pegawai perkebunan, terus meningkat pada periode Cultuurstelsel Untuk mendukung pelaksanaan reforestasi dan pengelolaan hutan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi kehuta- Staatsblad naan modern, maka pada tahun 1873 Jawatan Kehutanan mem- bentuk organisasi teritorial kehutanan. Berdasarkan No. 215 maka kawasan hutan di Jawa dibagi menjadi 13 Daerah Hutan yang masing-masing mempunyai luas 70.000 sampai 80.000 hektar untuk daerah hutan di kawasan hutan Jati, dan lebih luas dari 80.000 hektar untuk daerah hutan di kawasan hutan non Jati. Tiga belas daerah hutan tersebut adalah : Karesidenan Banten dan Kabupaten Cianjur; Karesidenan Priangan, Kerawang, dan Cire- bon; Karesidenan Tegal dan Pekalongan; Karesidenan Semarang; Karesidenan Kedu, Bagelen, dan Banyumas; Karesidenan Jepara; Kabupaten Rembang dan Blora; Karesidenan Surabaya, Madura, dan Pasuruan; Karesidenan Probolinggo, Besuki, dan Banyuwangi; Karesidenan Kediri; Karesidenan Madiun; Kabupaten Ngawi dan Karesidenan Surakarta. Untuk melancarkan pekerjaan operasional di lapangan maka di masing-masing daerah hutan dibentuk unit-unit pengelolaan hutan.Pada setiap unit pengelolaan hutan dilakukan penataan ka- ), dengan membuat petak-petak hu- wasan hutan ( Boschinrichting Op-Cit 15 Hasanu Simon, , hal 31. 33
tan dan pemancangan pal-pal batas kawasan hutan. Kemudian, Bos- untuk kepentingan pekerjaan bagian perencanaan hutan, maka chafdeling dibentuk unit-unit perencanaan yang disebut Bagian Hutan ( ) dengan luas masing-masing antara 4000 sampai 5000 hektar, atau maksimal seluas 10.000 hektar seperti di Bagian Hutan Sedayu Lawas, Caruban, dan Gunung Kidul. Staatsblad No. 2 Tahun 1855 ditegaskan bahwa Gubernur Jenderal harus memberi perhatian dan memfokuskan tu- gasnya pada pengelolaan hutan Jati, dan kawasan hutan Jati yang belum diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain dijaga dan dipelihara dengan baik. Karena itu, pengelolaan hutan pada ta- hun-tahun selanjutnya cenderung lebih difokuskan pada kegiatan reforestasi dalam kawasan hutan Jati; pertama karena kayu Jati mempunyai nilai ekonomis tinggi dibandingkan dengan kayu non Jati; dan kedua karena industri-industri kapal kayu hanya meng- gunakan kayu Jati sebagai bahan baku utamanya. Selanjutnya, pada tahun 1890 pemerintah Hindia Belanda mendirikan Perusahaan Hutan Jati ( ) untuk mengintensifkan pengelolaan hu- tan Jati di Jawa dan Madura, sedangkan pengelolaan kawasan hu- tan rimba non Jati diserahkan wewenangnya kepada Dinas Hutan ). Rimba ( Berdasarkan DJatibedrijf Dienst de Wildhoutbossen Untuk mendukung peningkatan kegiatan pemerintah dalam eksploitasi hutan maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Reglemen Ke- Jenderal No. 6 Tahun 1865 tanggal 10 September 1865 diundangkan Reglemen Kehutan- hutanan 1865 suatu instrumen hukum yang dikenal dengan nama an 1865 . Prinsip pokok yang diatur dalam bahwa eksploitasi hutan Jati dilakukan semata-mata untuk Pertama, kepentingan pihak partikelir, yang dapat dilaksanakan 2 (dua) cara. pihak swasta yang diberikan konsesi penebangan hutan Jati diwajibkan membayar (uang sewa) setiap tahun ke- pada pemerintah Hindia Belanda, yang dihitung dengan taksiran nilai harga kayu dalam setiap persil menurut lamanya konsesi yang , kayu-kayu yang ditebang pihak penerima konsesi diberikan. pachtschat Kedua 34
diserahkan kepada pemerintah, dan pihak swasta penerima konse- si menerima uang pembayaran upah tebang, sarad, angkut dalam hitungan per = 68,8 cm), melalui tender terbuka dan penawaran yang diajukan dalam sampul tertutup. elo elo kubik (1 Reglemen Hutan 1865 di- pandang banyak mengandung kelemahan dalam mengantisipasi Regle- perkembangan pengelolaan hutan, sehingga dipandang perlu un- men Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura 1874 tuk segera diganti. Pada tanggal 14 April 1874 diundangkan Reglemen Hutan . Dalam perkembangan selanjutnya, 1874 Terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam ini: (1) Pengaturan mengenai pemisahan pengelolaan hutan Jati dengan hutan rimba non Jati; (2) Hutan Jati dikelola secara ter- atur dan ditata dengan pengukuran, pemetaan, dan pemancangan pal-pal batas, serta dibagi dalam wilayah distrik-distrik hutan; (3) Eksploitasi hutan Jati diserahkan pengusahaannya kepada pihak Bin- suasta; (4) Pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara nelands Bestuur teratur diserahkan kepada Residen di bawah perintah direktur Houtvester , dan dibantu seorang . Dalam perkembangan selanjutnya, dengan menggunakan Or- donansi 6 Mei 1882 dan Ordonansi 21 Nopember 1894, dan ke- mudian dengan Ordonansi Kolonial 9 Pebroari 1897, maka Regle- Reglemen Pengelolaan Boschreglement 1897 men Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura 1874 Di- Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897 diperbarui dengan enstreglement 1897 ( ) , dilengkapi dengan (Reglemen Dinas) melalui Keputusan Pemer- intah tanggal 9 Pebroari 1897 No. 21 yang secara khusus memuat peraturan pelaksanaan dan pengaturan or- ganisasi Jawatan Kehutanan. Setelah berlaku selama lebih dari 16 tahun lamanya, dan setelah dilakukan perubahan berulang kali dengan beberapa ordonansi, maka berdasarkan Ordonansi Kolonial Reglemen tanggal 30 Juli 1913 Reglemen Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897 ( Boschreglement 1897 Boschreglement 1897) diganti dengan 35
untuk Pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1913 , tetapi baru diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1914. Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan Boschreglement van Java en Madoera1913 teknologi kehutanan, serta perkembangan kependudukan di Jawa, Reglement voor het Beheer der bossen van den Lande maka pada tahun 1927 op Java en Madoera 1927 diganti dengan Boschordonantie voor Java (Peraturan Pengelolaan Hutan Negara di en Madoera 1927 Jawa dan Madura 1927), atau disingkat Staatsblad (Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura 1927). Tahun 1927 Tahun 1931 No. 168, Boschordonantie Tahun 1934 No. 63. Semen- Boschdienstregelement voor Java en Madoera 1927 1927 ditu- Boschverordening voor Java en Madoera , Staatsblad Boschordonantie 1927 diundangkan dalam No. 221, kemudian diubah dengan dan terakhir diubah dengan tara itu, peraturan pelaksanaan dari angkan dalam 1932 kemudian diganti dengan Staatsblad Boschvererdening , dan menyusul diperbarui dengan tahun 1935, tahun 1937, dan tahun 1937. Dalam kaitan ini, timbul pertanyaan perihal bagaimana pen- gaturan hukum pengelolaan hutan pada masa kolonial Belanda di daerah-daerah luar Jawa dan Madura. Pengelolaan hutan di daerah-daerah luar Jawa dan Madura, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai penunjukkan hutan tetap, perlind- ungan hutan, pemungutan retribusi untuk penebangan kayu dan pemungutan hasil hutan nonkayu, diatur dan ditetapkan dengan yang peraturan hukum seperti berikut, (1) diberlakukan di Sumatera Barat, Menado, Riau dan pulau-pulau di sekitarnya, Bangka dan Belitung, Palembang, Jambi dan Bengkulu; (2) Ordonansi Perlindungan Hutan yang diberlakukan di Belitung, Palembang, Singkep, Lampung, dan Riau; (3) Peraturan Perladan- Keempat gan dan Reglemen Penebangan Kayu diberlakukan di Kalimantan. , Peraturan Panglong diberlakukan di Bengkalis, Indragiri, Agrarische Reglement Lingga, Karimun, dan Tanjung Pinang. 36
Peraturan-peraturan hukum tersebut di atas pada dasarnya selain mengandung banyak kelemahan dan tumpang tindih, juga tidak sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat adat setem- pat, sehingga tidak berlaku secara efektif sebagai landasan hukum untuk mengoperasikan pemangkuan dan pengusahaan hutan sep- erti yang diharapkan pemerintah Hindia Belanda. C. Hukum Pengelolaan Hutan pada Masa Pendudukan 16 Jepang Pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah kolonial Belanda tak- luk dengan tanpa syarat kepada Bala Tentara Dai Nippon Jepang. Taktik perang bumi hangus yang dilakukan pemerintah Belanda se- belum menyerah kepada Dai Nippon telah menimbulkan kerusakan sarana dan prasaran produksi, perhubungan, telekomunikasi, sara- na pertanian, termasuk perusakan kawasan hutan Jati terutama di Boschwezen Karesidenan Semarang, Jepara, Rembang, Telawa, dan Bojonegoro. (Dinas Kehutanan) juga tidak luput dari sasaran taktik penghancuran bumi hangus, agar tidak dapat digunakan dan dinik- mati oleh bala tentara Jepang. Karena itu, kilang-kilang penggerga- jian kayu di Saradan dan di Cepu serta los-los tempat penimbunan kayu di Madiun dengan sengaja dirusak dan dibakar. Selain itu, jem- batan rel gantung di Payak Sonde dalam kawasan hutan Ngawi juga dengan sengaja dirusak dan dihancurkan sebagai bagian dari taktik bumi hangus. Dient van het Boschwezen Pada masa pendudukan tentara Dai Nippon Jepang (1942- ) 1945) Jawatan Kehutanan Belanda ( diganti namanya menjadi . Semua pegawai Jawatan Kehutanan diminta untuk terus melaksanakan tugasnya di posnya masing-masing, dan Ordonansi Hutan Jawa dan Madu- ra 1927 ( Kehutanan tahun 1932 ( 1932 No. 446) dinyatakan tetap berlaku oleh pemerintah Dai Nippon untuk mengelola hutan di Jawa dan 16 Anonim. 1986. Ringyo Tyuoo Zimusyo Verordening Staatsblad Staatsblad 1927 No. 221 serta Sejarah Kehutanan Indonesia , Jilid I. Departemen Kehutanan. Jakarta. 37
Madura. Sementara itu, urusan pengelolaan hutan di luar Jawa dan Zelf besturende Landschappen Madura ditangani oleh Pemerintah Pusat, tetapi sebagian juga di- dan Inheemse Rechtsgemeenschappen tangani oleh Pemerintah Swapraja ( ). Selama masa pendudukan tentara Jepang pengelolaan hutan Jati di Jawa mengalami masa surut, dalam arti tidak berjalan seper- ti pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini selain karena hanya sebagian kecil dari bekas pegawai Jawatan Kehutanan Belan- da yang mau bekerja untuk kepentingan pemerintah Dai Nippon, akibat perang gerilya rakyat Indonesia juga karena keadaan untuk merebut kemerdekaan, sehingga tidak memungkinkan dapat dilakukan kegiatan pengelolaan hutan seperti yang diharapkan pemerintah Dai Nippon. chaos Di sisi lain, pemeritah Dai Nippon melakukan eksploitasi hu- tan secara besar-besaran terutama di kawasan hutan Jati Jawa Zoosen Kyo Ku dan Madura, untuk membangun industri kapal kayu di bawah ke- wenangan (Departemen Perkapalan). Kawasan hutan juga banyak dibuka un- tuk ladang-ladang palawija, tanaman jarak, kebun kopi, dan gua- gua perlindungan maupun untuk membangun gudang-gudang pe- nyimpanan logistik dan amunisi mesin perang Jepang. Karena itu, sampai menjelang jatuhnya kekuasaan Jepang, urusan kehutanan Gonzyusei- yang menjadi salah satu sumber keuangan untuk membiayai per- zanbu ang tentara Jepang di Asia dimasukkan ke dalam urusan (Departemen Produksi Kebutuhan Perang). Sangyobu (Departemen Ekonomi) dan 17 D. Hukum Pengelolaan Hutan Pasca Kemerdekaan: dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Masa Pemerintahan Orde Reformasi Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dengan mengacu pada Pasal 33 ayat Tiga Puluh Lima Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia: Refleksi dan Prospek 17 Ngadiono. 2004. 38 . Yayasan Adi Sanggoro. Bogor, Indonesia, hal. 12.
(3) UUD 1945 pemerintah mulai menata pengaturan hukum pen- gelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Namun demikian, per- alihan kekuasaan atas Jawatan Kehutanan dari pemerintah Jepang Gunsei- kepada pemerintah Republik Indonesia baru diselenggarakan pada kanbu Keizaibutyo tanggal 1 September 1945 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 1686/G.K.T. tanggal 1 September 1945. Upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah pada bulan Desember 1946 Jawatan Kehutanan membentuk satu tim pener- jemah yang ditugaskan menerjemahkan peraturan-peraturan hu- kum kehutanan yang diproduk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan se- bagai bahan pembentukan peraturan hukum kehutanan yang ses- uai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana dimak- sud pada Pembukaan UUD 1945. Sebelum itu, rapat dinas Jawatan Kehutanan pada tanggal 20-22 Maret 1946 yang diselenggarakan di Madiun telah berhasil membentuk Pedoman Kerja Jawatan Kehuta- nan tahun 1946, sebagai penjabaran dari kebijakan politik pemer- intah di bidang pengelolaan hutan. Kemudian, berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Jawatan Kehutanan tanggal 4 Juli 1947 Nomor 2758/KBK/Yg. dibentuk satu Panitia Peraturan Kehutanan, yang diberikan tugas untuk meyusun rancangan peraturan-peraturan di bidang kehutanan. Pada tanggal 12 Agustus 1947 pemerintah Indonesia mem- bentuk Jawatan Kehutanan Sumatera berdasarkan Surat Keputu- san Wakil Presiden R.I. Nomor I/WKP/SUM/47 yang berkedudu- kan di Bukititnggi. Wilayah kerja Jawatan Kehutanan Sumatera meliputi, (1) Daerah Pengawasan (Inspeksi) Kehutanan Sumatera Utara, yang berkedudukan di Tarutung, meliputi Karesidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli; (2) Daerah Pengawasan (Inspeksi) Kehutanan Sumatera Tengah, yang berkedudukan di Buktitinggi, meliputi Karesidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi; (3) Daerah Pengawasan (Inspeksi) Sumatera Selatan, yang berkedudukan di 39
Lubuk Linggau, meliputi Karesidenan Palembang, Bengkulu, dan Lampung. Setelah peristiwa pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1952 Jawatan Kehutanan diberikan wewenang untuk menguasai dan mengelola tanah-tanah negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Kemudian, wewenang penguasaan tanah-tanah hutan oleh Jawatan Kehutanan semakin dipertegas dan diperkuat dengan Per- aturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah- tanah Negara (Lembaran Negara No. 14 Tahun 1953), yang pada Staatsblad masa pemerintahan kolonial Belanda diatur dengan Surat Keputu- san Gubernur Jenderal tanggal 25 Januari 1919 No. 33 ( 1911 No. 110). Sementara itu, hukum pengelolaan hutan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia masih berupa peraturan pe- Bos- rundang-undangan kehutanan peninggalan pemerintah kolonial ), chordonantie voor Java en Madoera 1927 Belanda. Di Jawa dan Madura, misalnya, masih diberlakukan Boschverordening voor Java en Madoera 1932, Provinciale Bos- 1927 No. 221 chbesehermings-verordening Staatsblad ( dan (Peraturan Perlindungan Hutan Dae- Agrarische rah). Sementara itu, untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura Reglement masih diberlakukan beberapa peraturan berikut, (1) Sumatera Barat, Menado, Riau, dan pulau-pulau dalam lingkungan masing-masing, Bangka dan Belitung, Palembang, Jam- bi dan Bengkulu. Di daerah-daerah tersebut setiap pemungutan hasil hutan pada umumnya memerlukan ijin dari Pamong Praja; (2) Undang-undang Perlindungan Hutan Belitung, Palembang, Sing- kep, Lampung, dan Riau; (3) Peraturan Panglong yang diberlaku- kan di Bengkalis, Indragiri, Lingga, Karimun, dan Tanjung Pinang; (4) Peraturan Panglong yang diberlakukan untuk penebangan kayu di Kalimantan. 40
Usaha untuk merumuskan dan membentuk peraturan hukum pengelolaan hutan yang berlaku secara seragam di luar Jawa dan Madura dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Jawatan Kehutanan tanggal 25 Oktober 1951 No. 1767/KD/I/4 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Rancangan Undangun- dang dan Peraturan Hutan Luar Jawa dan Madura, yang diketuai oleh E.J. Wind dan dibantu oleh anggota-anggota Panitia seperti Ronggur Patuan Malaon, R. Soepardi, R.O. Noerhadi, Song Tjoe Gie, Ir. C. Gartner, dan Mr. H. Leau. Kemudian, dengan Surat Keputusan Kepala Jawatan Kehutanan tanggal 21 Nopember 1951 No. 4274 Kepala Jawatan Kehutanan membentuk Panitia Peraturan Kehutan- an, yang ditugaskan untuk, (1) dalam jangka pendek merencanakan peraturan-peraturan darurat/sementara untuk memenuhi kebutu- han peraturan hukum kehutanan; dan (2) dalam jangka panjang meninjau kembali semua peraturan dan pedoman yang telah ada dan berlaku di wilayah kerja Jawatan Kehutanan. Untuk merealisasikan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara, dan mengakomodasi kepentingan pemerin- tah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sum- ber daya hutan, maka pada tahun 1957 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 64 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 169) tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan, Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I. Di sisi lain, untuk memperkuat kelembagaan di bidang pengelolaan hutan, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian tanggal 17 Maret 1951 No. 1/1951 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, dan Tu- gas Kementerian Pertanian, yang menegaskan tugas dan kewajiban Jawatan Kehutanan yang berada di dalam lingkungan Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1951 di atas dite- gaskan bahwa tugas dan kewajiban Jawatan Kehutanan adalah: (1) Memelihara tanah dengan jalan mempertahankan nilai hidrologi 41
dan orologi hutan, mengadakan persediaan air, mengendalikan erosi dan kerusakan tanah; (2) Menghasilkan kayu untuk mencu- kupi kebutuhan kayu bangunan, kayu bakar, kulit penyamak, dan hasil hutan lainnya bagi kepentingan masyarakat; (3) Menyelengg- arakan pendidikan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan tenaga Jawatan Kehutanan; (4) Memberi penerangan kepada masyarakat tentang arti, fungsi, dan manfaat hutan bagi perlindungan alam dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat. Pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 (LN. No. 169 Tahun 1957) mengenai Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perikanan Laut, Ke- hutanan dan Karet Rakyat kepada Pemerintah Swatantra Tingkat I. Sedangkan, urusan pengaturan pengelolaan hutan di wilayah Indo- nesia bagian Timur, yang menjadi bekas wilayah Negara Indonesia Timur (NIT), berdasarkan Surat Kepala Jawatan Kehutanan tanggal 31 Desember 1958 No. 1765/KD/I/5 dan surat tanggal 12 Maret 1959 No. 1954/KD/I/I diusulkan kepada Menteri Pertanian agar pemangkuan hutan di Indonesia bagian Timur dialihkan kepada daerah Tingkat I. Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemer- intah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, pemerintah mengelu- arkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (Perhutani), yang meliputi Badan Pimpinan Umum (BPU ) Perhutani dan Perhutani-Perhutani Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan/Tenggara, dan Maluku. Kemudian, untuk mene- gaskan kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja Perhutani maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 (LN.Ta- 42
hun 1963 No. 57) tentang Penunjukan Hutan-Hutan yang pengusa- haannya diserahkan kepada Perhutani. Usaha untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi pelaksa- naan tugas dan kewajiban pengelolaan hutan di seluruh wilayah Indonesia, maka pada bulan Nopember 1963 di Bogor diseleng- garakan Konferensi Dinas Instansi-instansi Kehutanan. Ini menjadi konferensi dinas yang pertama setelah diberlakukan desentralisasi urusan kehutanan dan perusahaan-perusahaan kehutanan negara. Setelah Kabinet Dwikora dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964, maka dari sisi kelembagaan pengelolaan hutan di In- donesia, untuk pertama kalinya pemerintah membentuk Departe- men Kehutanan sebagai institusi negara yang diberi wewenang mengelola dan mengusahakan hutan di seluruh wilayah Indone- sia. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 1964 ditegaskan bahwa salah satu tugas Departemen Kehutanan adalah merencanakan, membimbing, mengawasi, dan melaksanakan us- aha-usaha pemanfaatan hutan dan kehutanan, terutama produksi dalam arti yang luas di bidang kehutanan, untuk meninggikan de- rajat kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan negara secara kekal. Empat belas bulan setelah Departemen Kehutanan menjadi bagian dari Kabinet Dwikora yang dibentuk Presiden Soekarno, maka terjadi prahara nasional yang dinamakan pemerintah Orde Baru sebagai peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September PKI (G-30-S PKI). Singgasana kekuasaan pemerintah negara R.I. kemudian beralih dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto dengan menggunakan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang dikukuhkan Sidang Umum IV MPRS menjadi Ketetapan No.IX/ MPRS/1966, sebagai landasan hukum pengangkatan Soeharto menjadi Presiden R.I. menggantikan Soekarno. Masa pemerintahan Presiden Soeharto dicanangkan sebagai era pemerintahan Orde Baru (OrBa) menggantikan masa pemerintahan Orde Lama (OrLa) sebagai masa pemerintahan mantan Presiden Soekarno. Kemudian, dengan berlandaskan pada Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 43
Presiden Soeharto membentuk kabinet pemerintahan yang dina- makan Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet Ampera membubarkan Departemen Kehutanan yang dibangun pada masa pemerintahan Orde Lama. Urusan kehutanan selanjut- nya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan yang secara kelembagaan berada dalam struktur Departemen Pertanian. Era Amanat Penderitaan Rakyat kemudian dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru melalui pembangunan ekonomi nasi- Economic Growth Development onal yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi ). Untuk mewujudkan tingkat per- ( tumbuhan ekonomi secara cepat, maka pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan untuk: (1) membuka peluang ekonomi dan kesempatan berusaha dengan mengundang sebanyak mungkin pemilik modal di dalam maupun di luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia; dan (2) dengan secara sadar pemerintah mengeksploitasi sumber daya hutan dan kekayaan alam lainnya, terutama minyak dan gas bumi, sebagai sumber pendapatan dan devisa negara ( ) untuk membiayai pembangunan na- sional. state revenue capita oriented Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan yang bercorak kapital ( ) dan berorientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata dengan mengutamakan pencapa- legal instrument ian target-target pertumbuhan tertentu, maka pemerintah mem- buat instrumen hukum ( ) yang dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pena- naman Modal Asing (PMA), kemudian disusul dengan Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Segera setelah Undang-Undang PMA diundangkan pemerintah, pemilik modal asing berbondong-bondong menanam- kan modalnya di Indonesia, paling tidak karena 3 (tiga) daya tarik utama, yaitu: (1) dari segi bisnis kesempatan untuk berusaha di Indonesia pasti sangat menguntungkan, lantaran kekayaan alam Indonesia yang akan dieksploitasi mempunyai prospek pasar yang 44
dibutuhkan masyarakat internasional; (2) pemerintah memberi- kan kemudahan-kemudahan dan fasilitas serta jaminan stabilitas politik dan keamanan bagi investasi modal asing di dalam negeri; dan (3) sumber daya tenaga kerja selain mudah didapatkan juga dikenal sangat murah untuk mengembangkan bisnis maupun in- dustri di Indonesia. Setelah sumber daya alam minyak dan gas bumi yang men- jadi andalan utama pemerintah untuk meningkatkan pertum- buhan ekonomi, maka menyusul giliran sumber daya hutan In- donesia yang dieksploitasi, melalui pemberian konsesi-konsesi pengusahaan hutan. Untuk mendukung peningkatan penanaman modal asing maupun modal dalam negeri di bidang pengusahaan sumber daya hutan, maka pemerintah membangun instrumen hu- kum yang dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (LN. Tahun 1967 No. 8 dan Tambahan LN.No. 2823). Kemudian, un- tuk melaksanakan ketentuan mengenai pengusahaan hutan yang mendasari kebijakan pemberian konsesi eksploitasi sumber daya hutan, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 yunto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). Segera setelah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan, mulailah kegiatan eksploitasi sumber daya hutan secara besarbesa- ran dilakukan pemerintah, terutama di Sumatera, Kalimantan, Su- lawesi, Maluku, dan Irian Jaya (Papua), melalui pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada pemilik modal asing maupun modal dalam negeri dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta ( BUMS) maupun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN ). Dari segi ekonomi pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada BUMS maupun BUMN memang secara nyata memberi kontribusi yang positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetapi, dari segi yang lain kebijakan pemberian konsesi pengusa- haan hutan yang tidak terbuka dan tidak selektif, karena mengand- 45
ung unsur KKN sehingga konsesi dikuasai oleh orang-orang atau control yayasan-yayasan tertentu yang memiliki akses kuat pada elit pen- law enforcement guasa, ditambah lagi dengan lemahnya aspek pengawasan ( ) ) di Indonesia, maka ter- dan penegakan hukum ( jadilah eksploitasi sumber daya hutan yang tak terkendali dan tak tersentuh oleh hukum oleh para pemegang konsesi HPH dan HPHH. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah: (1) Dari segi ekologi terjadi degradasi kuantitas maupun kualitas hutan tropis di berb- agai kawasan di Indonesia; (2) Dari segi ekonomi terjadi keterba- tasan dan semakin hilangnya sumber-sumber kehidupan masyara- kat setempat; (3) Dari segi sosial dan budaya muncul kelompok masyarakat lokal, terutama masyarakat yang secara turun-temu- run hidup dan tinggal di dan sekitar hutan, sebagai korban-korban ), yang tergusur dan terabai- pembangunan ( kan serta terbekukannya akses dan hak-hak mereka atas sumber daya hutan. Selain itu, terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan antara ma- syarakat lokal dengan pemerintah maupun pemegang konsesi- konsesi kehutanan. victims of development Satu hal penting yang perlu memperoleh perhatian dalam konteks instrumen hukum untuk melaksanakan kebijakan pen- gusahaan hutan di Indonesia adalah kejanggalan yuridis dan siste- matis berdasarkan waktu dari produk hukum yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru, yaitu: (1) Instrumen hukum yang mengatur perencanaan hutan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1971 tentang Perencanaan Hutan baru dikeluarkan setahun setelah kegiatan eksploitasi sumber daya hutan berlangsung me- lalui pemberian konsesi HPH dan HPHH. Jadi, secara jelas dapat diketahui bahwa kebijakan pengusahaan hutan seperti dimaksud Undang-Undang Kehutanan 1967 tidak dilandasi dengan kebijakan perencanaan pengelolaan sumber daya hutan; (2) Instrumen hu- Peraturan Pemer- kum yang mengatur perlindungan hutan intah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan baru in casu 46
dikeluarkan pemerintah setelah operasi pemegang HPH dan HPHH berlangsung selama lebih dari 15 tahun lamanya. Jadi, pelaksanaan kebijakan pengusahaan hutan seperti yang dimaksud Undang-Un- dang Kehutanan 1967 selama lebih dari 15 tahun tanpa didukung dengan instrumen hukum yang mengatur perlindungan hutan. Karena itu, secara mudah dapat diprediksi dan dipahami jika ke- mudian terjadi eksploitasi sumber daya hutan secara tak terkendali oleh para pemegang konsesi HPH dan HPHH, dan konsekuensinya kondisi hutan tropis Indonesia secara berkesinambungan mengala- mi degradasi kuantitas maupun kualitas dari tahun ke tahun. Selain kejanggalan dari fenomena yuridis dalam konteks produk hukum yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru untuk mendukung kebijakan pengusahaan hutan di Indonesia, maka se- cara ideologis produk hukum pengelolaan hutan terutama yag berbentuk undang-undang mencerminkan ideologi pengelolaan ) , hutan yang berbasis negara ( yang kemudian diinterpretasikan secara tunggal dan sempit atau dianalogikan pemerintah sebagai pengelolaan hutan yang berba- sis pemerintah ( ) . Karena (State Law itu, peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan hukum negara ) di bidang pengelolaan sumber daya hutan yang diproduk selama pemerintahan Orde Baru, termasuk yang menyu- sul kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 ten- tang Hak Pengusahaan Tanaman Industri (HP-HTI), sarat dengan penonjolan peran dan kekuasaan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. Instrumen hukum pengelolaan hutan yang diproduk pemer- Bureaucratic intah juga lebih merupakan hukum pemerintah ( ), Law atau lebih konkrit lebih merupakan hukum birokrasi ( State-based Forest Management Government-based Forest Management Government Law State Law ), bukan hukum negara ( ) seperti yang diamanatkan menurut UUD 1945. Dalam hubungan in, hukum pemerintah atau hukum birokra- tik cenderung sarat dengan muatan penekanan, pengabaian, peng- 47
gusuran, dan bahkan pembekuan akses serta hak-hak masyarakat lokal atas sumber daya hutan. Model produk hukum seperti digam- barkan di atas dikenal sebagai produk hukum yang bercorak repre- 18 . sif ( Kendatipun era pemerintahan Orde Baru telah berakhir karena tergilas arus gerakan reformasi yang mencapai klimaks pada bulan Mei 1998, yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari singgas- ana kepresidenan setelah lebih dari 30 tahun lamanya menguasai dan mengendalikan pemerintahan negara, ternyata dapat dicerma- ti bahwa fenomena hukum pengelolaan sumber daya hutan yang diproduk pada era Orde Reformasi di bawah pemerintahan Bacha- ruddin Jusuf Habibie secara ideologis tidak mengalami perubahan. Produk hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta- hun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hu- tan Produksi mengandung muatan jiwa, semangat, dan substansi yang secara prinsip tidak berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH, alias tidak mencer- minkan jiwa dan semangat serta cita-cita gerakan reformasi. Represive Law ) seperti dimaksud Nonnet & Selznick(1978) Lebih ironis lagi, produk hukum hasil karya lembaga legisla- tif dan eksekutif pada era reformasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan secara ideologis dan substansial tidak berbeda alias sama dan sebangun dengan Un- dang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehu- tanan sebagai produk hukum kehutanan pada era pemerintahan Orde Baru. Instrumen hukum seperti ini dapat diibaratkan sebagai sebuah karya musik yang dikemas dalam kaset atau CD baru, tetapi di dalamnya berisi serangkaian lagu-lagu lama ( ) yang disajikan dan dikemas dengan aransemen musik yang telah dimod- ifikasi sesuai dengan selera produsernya. the old songs Hukum Responsif diterjemahkan dari Law and Society in Transition : TowardResonsive Law 18 Nonet, Philip dan Philip Zelznik, 2008, (1978), New York, Harper & Raw, Nusa 48 Media, Bandung, hal. 14-15.
E. Dinamika Perkembangan Sejarah Pengelolaan Hutan Di Jawa Sejarah Pengelolaan hutan di Jawa, dibagi dalam periodisasi 1. Pra Kolonial sebagai berikut: (timber extraction). Pada masa pra kolonial ini lebih dikenal dengan peri- Periode ini menurut (subsisten). adalah penebangan kayu dengan tujuan komersial, ode penambangan Simon bukan hanya untuk memenuhi konsumsi sendiri Tujuan komersil yang dimaksud dalam konteks ini adalah untuk kepentingan pembangunan kapal sebagai sarana yang diperlukan oleh angkatan perang kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, pada tahun 1200 di sepanjang pantai Utara Jawa sudah berkembang industri kapal mulai dari Pasuruan di Jawa Timur sampai di Tegal, Jawa Tengah. Umumnya industri kapal tersebut dimiliki oleh pengusaha bangsa Cina walaupun ada pula pengusaha pribumi. 19 Bagi kerajaan Majapahit, sistem transportasi lewat sun- gai masih menjadi pilihan yang dominan dibandingkan den- gan transportasi darat. Hal ini disebabkan karena transportasi melalui sungai lebih memudahkan dan efektif untuk mengon- trol nusantara dan mengadakan hubungan perdagangan antar pulau ataupun dengan bangsa lain, seperti Cina, Champa, Siam, Burma, India bahkan sampai Madagaskar di Afrika Timur. Seiring dengan berkembangnya industri kapal ini, maka penambangan kayu Jati sudah juga semakin meningkat. Hal ini tentu saja menyebabkan kerusakan hutan di Jawa. Namun, aki- bat deforestasi saat itu belum dirasakan karena jumlah pen- duduk di Pulau Jawa masih sedikit, sedangkan aset hutan Jati masih melimpah. Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) Teori dan Aplikasi pada Hutan di Jawa 19 Hasanu Simon, 2001, , Biograf Publising, Yogyakarta, hal. 20. 49
Masa itu sumber daya hutan adalah domain kerajaan. Hutan menjadi hak raja seperti halnya tanah-tanah pertanian lainnya. Oleh karena itu, setiap saat ketika raja dan kerabat lainnya menginginkan kayu bisa saja mereka melakukannya, tanpa ada pihak yang menghalangi. Meskipun oleh beberapa pihak disebutkan pada saat itu sesungguhnya di Jawa juga ber- laku hukum adat atas tanah termasuk tanah hutan bagi rakyat, khususnya rakyat sekitar hutan. Akan tetapi kedudukan hu- kum itu dihilangkan begitu saja oleh adanya hak raja dan kera- jaan atas sumber daya hutan. Berdasarkan hal tersebut salah satu contoh adalah pernyataan dalam plakat (semacam pengumuman yang memenuhi kekuatan undang-undang) yang bertahun 1659, yang di dalamnya memuat peraturan bahwa di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai hutan milik kerajaan, maka ti- dak ada seorangpun rakyat yang diperbolehkan mengambil kayunya. Bila ada yang melanggar maka akan dijatuhi huku- man oleh pihak kerajaan. Berdasarkan pernyataan itu hak ulayat masyarakat sekitar hutan atas kawasan hutan menjadi semakin sempit. 20 2. Masa Kolonial Pada periode kolonial ini terbagai menjadi masa VOC, masa Pemerintah Hindia Belanda, masa pemerintahan Ing- gris, masa Pemerintah Hindia Belanda dan masa Pendudukan Jepang. a. Masa VOC Adanya potensi hutan Jati dengan industri kapalnya itu dilihat oleh para pedagang bangsa Belanda, yang pada waktu itu baru saja mengenal Pulau Jawa. Oleh karena itu, niat mereka untuk mengeruk keuntungan dengan berda- Studi Perlawanan MDH di Perum Perhutani KPH gang rempah-rempah justru terbelokkan untuk menekuni 20 Randublatung, Santoso Heri, 2001, Sengketa PSDH : 50 Thesis Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, hal. 12.
penebangan hutan Jati. Sebagai akibatnya, para pedagang Belanda memutuskan untuk membuat pangkalan dagang di Jawa agar dapat memperoleh keuntungan besar den- gan menguasai perniagaan di seluruh tanah Jawa. 21 Adapun strategi yang dilakukan untuk menguasai nusantara adalah dengan menaklukkan kerajaan-kera- jaan yang ada di Jawa. Pada saat bangsa Belanda mendarat di Banten tahun 1596, mereka mengetahui betul bahwa kekuasaan Mataram Islam sangat tangguh. Hal ini men- jadikan perhitungan utama untuk mencari pangkalan di Jawa agar dapat menguasai penebangan hutan Jati. 22 Salah satu upaya untuk menghindari benturan lang- sung dengan kerajaan Mataram yang kuat, maka Belanda menggunakan politik adu domba yakni dengan membuat polarisasi yang kuat antara Mataram Islam dan Pajajaran yang Hindu yang ada di Jawa Barat. Bersamaan dengan itu pula kemudian dibangun sebuah kongsi dagang yang bernama VOC pada tahun 1602, yang berbasis di Jayakarta (sekarang Jakarta). Dengan VOC-nya itu, Belanda berhasil mengeksploitasi hutan Jati di Jawa untuk kepentingan in- dustri perkapalan yang ada di Roterdam dan Amsterdam. Penambangan kayu Jati terus meningkat dimulai dari daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat-pusat in- dustri seperti Rembang, Juwana, Jepara dan Tuban. 23 24 Hasil keuntungan besar diperoleh dari penamban- gan kayu Jati, maka penebangan terus diperluas. Pada umumnya penebangan kayu Jati dilakukan oleh badan- badan partikelir (swasta) baik milik bangsa Belanda atau Timur Asing, terutama Cina.Oleh karena itu VOC menawarkan kawasan hutan tertentu kepada para pen- gusaha melalui lelang. Kawasan hutan yang ditawarkan yang luasnya ber- itu untuk ditebang dinamakan parceel, Op-Cit Ibid 21 Hasanu Simon, 2001, , hal. 25. 22 Op-Cit, 23 24 Santoso Heri, 2001, Hasanu Simon, Op-Cit, , hal. 24. hal 12 hal. 26. 51
variasi antara 50 sampai 1000 ha. Dalam lelang tersebut, VOC memberi informasi tentang potensi, aksesbilitas dan persediaan tenaga kerja manusia maupun hewan di kawasan hutan yang ditawarkan itu, sehingga para pen- gusaha memperoleh gambaran riil usaha penebangan yang akan dilakukan. 25 Adanya taktik bujukan gelimang hadiah, VOC mem- bujuk penguasa Jawa dan para Pangreh agar diboleh- kan untuk mendirikan kantor, merekrut tenaga kerja, mendapatkan hak atas hutan Jati, dan mendirikan pusat galangan kapal. Kawasan yang pertama kali diperoleh adalah hutan Jati di sekitar Jepara, Rembang, Pekalongan, Pesang- Weleri, dan Brebes. Tenaga kerja di tempat-tempat terse- gem but berada di bawah pengawasan langsung VOC. diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan per- hutanan dan sebagai upahnya mereka dibebaskan dari keharusan membayar pajak kepala, sementara kebutuhan buruh lainnya dipenuhi oleh penguasa setempat dan Sul- tan. Pengangkutan balok-balok Jati ke pelabuhan memer- lukan waktu 3-5 hari dari hutan terdekat. Ketika petak tebangan semakin masuk ke pedalaman, pengangkutan kayu Jati makan waktu 12-15 hari pergi dan 5 hari pulang. Ketika VOC mencium keuntungan dari pengusahaan kopi pada tahun 1700-an, VOC memerintahkan petani di data- ran tinggi untuk menanami lahan bekas tebangan dengan kopi dan pada saat yang sama membuka hutan di tempat lain untuk pengusahaan sawah tadah hujan. Kekuasaan VOC yang feodal dan represif menyebabkan para petani meninggalkan lahan pertaniannya untuk membuka hutan di dataran tinggi, menjauh dari pengawasan VOC. 26 Ibid Upaya untuk memperluas penebangan hutan Jati, VOC juga mendekati penguasa-penguasa domestik, mu- lai dari Sultan sampai Bekel (Kepala Desa). Dalam rangka Masyarakat Penjelma Hutan Di Wonosobo, Jawa Tengah 25 26 , hal. 27. : Studi Kolaboratif Oleh Lembaga ARUPA Poffenberger, Mark (ed), 2004, 52 , Yayasan Koling, AFN, hal. 8.
menjamin persediaan tenaga kerja dan untuk menguasai blandong- hak atas hutan Jati sambil melemahkan hak ulayat, VOC diensten membuat managemen instrumen yang disebut blandong 27 . ) (dinas Sejak pertengahan abad ke-17 dan sepanjang abad ke-18 intensitas penebangan kayu Jati dari hutan alam di Jawa berlangsung jauh melebihi apa yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit, Demak maupun Mataram. Hal ini me- nimbulkan deforestasi yang semakin mengkhawatirkan. Bersamaan dengan bangkrutnya VOC pada akhir abad ke-18 karena korupsi terjadi di mana-mana, maka kekua- saan atas Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. b. Masa Pemerintah Hindia Belanda (Tahun 1800-1811) Pada masa ini lebih dikenal dengan periode pengelo- laan kayu. Periode ini menurut Simon adalah perkemban- (timber gan lebih lanjut dari model penambangan kayu. Namun management) demikian sesungguhnya model pengelolaan kayu muncul ke permukaan sebagai respon dari deforestasi yang semakin akut sebagai implikasi dari ke- giatan penebangan kayu. 28 27 Masa ini dimulai dengan diangkatnya Herman Wil- liem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Timur (sekarang Indonesia). Segera setelah pengangkatannya itu, Daendels membuat beberapa kebijakan, khususnya yang menyangkut urusan kehutanan di Jawa, yang pada intinya mengarah pada pembentukan organisasi pengelo- laan hutan di Jawa. Mensinyalir bahwa tindakan Daendels itu dipengaruhi oleh perkembangan ilmu kehutanan yang sedang marak di Jerman. Menurut sejarah kehutanan In- adalah tenaga kerja yang pekerjaannya menebang kayu. Keberadaan selain untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja juga untuk menggeser sedikit demi sedikit hakrakyat setempat atas penguasaan lahan hutan di desanya....lihat dalam Hasanu Simon, 2001, Ibid, hal. 27. Blandong blandongdiensten Timber Management 28 Pada masa ini ditandai dengan adanya semacam tanggung jawab penghutanan kembali pada pasca penebangan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penanaman pada tanah-tanah bekas tebangan. 53
donesia, beberapa hal yang menyangkut pengaturan hu- tan di Jawa yang dikeluarkan oleh Daendels antara lain sebagai berikut: Beberapa aturan pengelolaan hutan di Jawa yang dibuat oleh Daendels: 29 1. Pemangkuan semua hutan sebagai domain negara, semata-mata dilakukan untuk kepentingan negara. 2. Penarikan pemangkuan itu dari kekuasaan residen dan dari jurisdiksi wewenang (peradilan) mahka- mah pengadilan yang ada. 3. Penyerahan pemangkuan hutan kepada sebuah di- nas khusus yang hanya tunduk pada Gubernur Jen- deral dilengkapi dengan wewenang administrasi dan keuangan. Dinas ini selain memiliki kewenan- gan teknis kehutanan juga berwenang menghukum pidana. 4. Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar dan perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin kelestariannya, akan tetapi harus dibarengi dengan penghutanan kembali pada areal-areal bekas teban- gan. 5. Semua kegiatan teknis dilakukan oleh rakyat desa yang ditunjukkan melalui peraturan dan kepada mereka diberi upah. 6. Kayu yang diperoleh yang pertama-tama untuk ke- pentingan negara dan yang kedua untuk kepentin- gan swasta. 7. Pemberian izin penebangan kayu kepada rakyat desa untuk keperluan rumah tangga harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan peraturan-peraturan itu, tampak jelas pada masa ini bahwa pengelolaan hutan hendak diarah- Op-Cit, 29 Santoso Heri, 2001, hal. 16-17. 54
kan pada pengelolaan kayu yang berbasis pada organisasi kehutanan. Satu hal yang menarik peraturan itu menun- jukkan bahwa pada waktu itu sudah disadari kayu tidak hanya dibutuhkan untuk pekerjaan pemerintah saja, tapi juga bagi berbagai cabang industri bahkan merupakan kebutuhan rakyat. Berdasarkan satu instruksinya, Daendels menye- butkan bahwa pada prinsipnya rakyat pedesaan diperke- nankan menebang kayu pertukangan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti membuat kayu pertukangan untuk rumah, membuat pedati sebagai alat transportasi, ba- jak untuk keperluan sawah dan lain sebagainya. Namun demikian, penebangan harus seizin pihak pemerintah atau pengelola hutan setempat, dan itu pun kayu yang ditebang selain kayu Jati. Kayu Jati sudah ditetapkan seb- agai kayu milik pemerintah. Dienst van Jadi, pada saat pemerintah kolonial Belanda men- het Boschwezen gambil alih Indonesia pada akhir abad ke-18, (Dinas Perhutanan Hindia-Belanda) yang didirikan pada 1808 mengambil alih kekuasaan atas lah- an, pepohonan di atasnya, dan buruh di daerah yang kaya akan kayu Jati. blandongdiensten c. Masa Pemerintahan Inggris (Tahun 1811-1816) diperbaiki oleh Inggris blandong yang sempat menguasai Jawa. Pada masa pendudukan In- ggris yang singkat itu (1811-1816), para sebet- ulnya diwajibkan membayar pajak tanah seperti pesang- dibebaskan gem atau petani lainnya, tetapi para dari kewajiban membayar pajak. Pembebasan pajak ini dihitung sebagai ganti upah kerja di hutan. Separo laki- laki usia kerja dari suatu desa diwajibkan bekerja sebagai buruh tebangan; dan separonya lagi dibebaskan untuk bekerja di sawah. Sistem blandong 55
Para penebang dan buruh angkut kayu bekerja dela- pan bulan setahun, dan selama empat bulan sisanya, mer- eka bekerja menjaga hutan. Dengan mengirimkan separo warganya bekerja tanpa bayaran di hutan ini sebuah desa dibebaskan dari kewajiban membayar pajak tanah. Desa- ini mendapatkan uang jasa melalui kepala desa desa atau bupati yang ditunjuk. Jadi, pada masa kepe- mimpinan Raffles, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Daendels diubah, sehingga praktis spirit sistem kehuta- nan Jerman terhenti. blandong 30 d. Masa Pemerintah Hindia Belanda blandongdiensten Belanda kembali menguasai Jawa pada 1816, tetapi sistem yang diterapkan Inggris tetap dipakai dan desa-desa sekitar hutan tetap wajib mem- bayar pajak tanah dan harus terus membayar pajak itu dengan bekerja di hutan, membantu membangun jalan darat dan menyediakan sapi atau kerbau untuk menghela kayu. Agar dapat melunasi pajak tanahnya, seorang pemi- lik kerbau harus mengangkut 15 pohon Jati ukuran besar atau 35 pohon Jati ukuran sedang dari hutan ke tempat penimbunan kayu. Selama bekerja di hutan yang jauh dari desa, mereka hanya diberi jatah beras harian. Jadi, meski kontrol atas Indonesia kembali ke tangan Belanda, apa yang dirintis Daendels memang berusaha ditegakkan kembali, namun demikian substansinya tidak berhasil di- wujudkan. 31 cultuurstelsel Ibid Ibid Pada tahun 1830 Pemerintah Hindia Belanda melak- sanakan program untuk membangun perkebunan kopi, tebu dan lain-lain. Saat itu Gubernur cultuurstelsel Jendralnya adalah Johanes Van den Bosch. Pada masa banyak memerlukan lahan subur baik di dataran rendah maupun daerah pegunungan.Akibatnya 30 31 , hal. 10. , hal. 10. 56
banyak petani yang kehilangan lahan sehingga terjadi cultuurstelsel pembukaan hutan untuk memperoleh lahan garapan baru. Di samping itu, juga memerlukan kayu kons-truksi dalam jumlah besar untuk membangun pe- rumahan atau barak-barak kerja. Oleh karena itu, sistem ini mendorong terjadinya menjadi lebih luas lagi sehingga menghambat persiapan menuju terwujudnya pengelolaan hutan lestari karena kerusakan hutan bertambah luas. timber extraction32 Adanya deforestasi yang semakin bertambah ini, ke- mudian muncul kesadaran untuk menata hutan secara lebih baik. Pada tahun 1849 dibentuk sebuah tim yang diketuai oleh seorang sarjana kehutanan yang berke- bangsaan Jerman, bernama Mollier. Tim ini bertujuan untuk melakukan penataan hutan di Jawa. Setelah tim ini menyelesaikan pekerjaannya dikeluarkan sebuah undang-undang kehutanan untuk Jawa dan Madura yang pertama tahun 1865. 33 blandongdiensten di- hapuskan dan diganti dengan apa yang disebut sebagai sistem buruh bebas (yang bekerja untuk mendapatkan upah dalam bentuk uang tunai, bukan untuk mendapat- kan pembebasan pajak). Walaupun demikian, karena para buruh tetap membutuhkan uang tunai untuk mem- bayar pajak tanah, pajak ternak, pajak pernikahan atau perceraian, serta membayar pajak irigasi, sistem yang baru ini tetap mengontrol buruh secara tak langsung. Jadi, pada tahun 1865, sistem 32 Pada periode ini pula, Belanda memberlakukan hukum-hukum yang memperkuat kekuasaan negara atas kawasan hutan. Pemerintah kolonial Belanda me- nyatakan bahwa hutan di negeri ini sebagai "milik neg- ara" melalui Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1870 adalah suatu metode eksploitasi hutan yang melakukan penebangan hutan secara besar-besaran tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem serta Op-Cit, dampak negatif yang timbul. Timber extraction 33 Hasanu Simon, 2001, hal. 33. 57
domeinverklaaring. Aturan yang dikenal sebagai aturan ini menyatakan bahwa pemerintah Belanda menguasai seluruh lahan yang secara hukum tidak dapat dibuktikan . Negara membuat klasifi- telah dimiliki oleh seseorang. kasi, memetakan, dan melakukan penataan batas hutan berdasarkan ilmu perhutanan Jerman. 34 Penarikan garis batas antara hutan dan desa praktis mengusir masyarakat dari sumber pemenuhan kebutu- hannya sehari-hari. Batas ini juga menjadi dasar hukum yang melarang masyarakat membuka hutan menjadi la- han pertanian dan mencegah masyarakat melakukan pe- mungutan hasil hutan. Polisi hutan dibentuk pada 1880 bernaung di bawah Dinas Kepolisian Departemen Dalam Negeri. Sementara itu, pertambahan penduduk dan mara- knya pembukaan lahan untuk perkebunan teh, karet, dan coklat menyebabkan hutan dataran tinggi di Jawa Barat dibuka secara besar-besaran. Pada saat yang sama, hutan lembah dan dataran rendah ditebang habis untuk pen- gusahaan sawah irigasi yang teknologinya dibawa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketika Jati mulai langka, rimbawan Belanda yang dididik di Jerman kemudian menetapkan sistem daur untuk pemanenan Jati dalam petak-petak dan memulai upaya-upaya reboisasi. Persoalannya, mengontrol tenaga kerja penanaman lebih sulit daripada mengontrol buruh tebang. Keuntungan, gaji, uang komisi, dan sogokan se- lama ini diambil dari hasil tebangan pohon-pohon besar yang tidak diikuti dengan penanaman kembali. taungya35 diujico- bakan di distrik hutan Tegal-Pekalongan untuk menarik yang kemu- minat tenaga kerja penanaman Jati. Status Kepemilikan Tanah Pada Kawasan Pantai Di Pesisir Kota Pada tahun 1873, sistem reboisasi Taungya, Bandar Lampung,Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012. Taungya 34 Sudirman Mechsan, 35 atau sistem tumpang sari adalah usaha bercocok tanam tanaman (pohon- pohon) hutan bersama-sama dengan tanaman pertanian yang bersifat sementara dalam suatu areal yang diperuntukan sebagai kawasan hutan. 58
dian dikenal sebagai tumpang sari adalah sistem yang membolehkan pesanggem menanam padi, jagung, tem- bakau, dan tanaman lahan kering lain selama satu sampai dua tahun di antara lajur-lajur bibit Jati. Tanaman pokok Jati menjadi milik negara dan tana- man pertanian dimiliki oleh pesanggem. Sebagai tam- bahan, pesanggem juga mendapatkan upah uang tunai. Sepuluh tahun kemudian, penjelasan mengenai metode dan laporan hasil kegiatan percontohan ditulis dalam sebuah selebaran.Peredaran selebaran ini di anta- ra para rimbawan memungkinkan persebaran tumpang sari ke seluruh penjuru Jawa. Para rimbawan saat itu me- nyanjung tumpang sari sebagai sebuah metode reboisasi yang ekonomis dan efisien. taungya Sekalipun demikian, ketersediaan lahan pertanian yang sangat sementara itu menimbulkan sebuah keter- gantungan baru pada hutan. Keluarga petani tanpa lahan yang miskin dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari pertanian ter-paksa ikut berpindah ke petak teban- gan hutan untuk mendapatkan lahan tumpang sari baru. Mereka kemudian membangun rumah tak jauh dari sana dengan memanfaatkan kayu sisa tebangan dan kulit kayu. Sistem penanaman ini tidak berhasil diterapkan di kawasan hutan yang tanahnya tidak subur sekalipun para pesanggem diiming-imingi upah yang lebih tinggi. Sejak 1930-an sampai berakhirnya masa kekuasaannya, Belan- da melaksanakan program terasering dan redistribusi la- han dengan sasaran petani dengan lahan sempit sebagai bagian pembaruan tanggung jawab pada masyarakat. 36 Op-Cit 36 Poffenberger, Mark (ed), 2004, , hal. 10-11. 59
e. Masa Pendudukan Jepang (tahun 1943-1945) Para rimbawan Belanda menghancurkan seluruh peta hutan, kilang-kilang penggergajian, dan prasarana lain yang di-bangun Belanda pada saat Jepang masuk ke Indonesia ketika Perang Dunia II berkecamuk. Penghan- curan ini dimaksudkan untuk mencegah Jepang menggu- nakan fasilitas tersebut. Dengan terusirnya Belanda dari Jawa, masyarakat sekitar hutan merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Bebas dari kekuasaan yang men- gawasi kehidupan mereka dengan ketat. Mereka melihat kesempatan untuk kembali sistem lama yang berlaku ra- tusan tahun sebelumnya. Masyarakat juga merampok balok-balok yang ter- sisa di tempat penimbunan kayu, perumahan administra- Ringyoo Tyuoo Zimusyoo tur hutan, dan menjarah hutan. Hal seperti ini berlang- sung terus sampai didirikannya (RTZ), Dinas Perhutanan Jepang di Jawa. RTZ mengambil alih buruh-buruh perhutanan dan mewajibkan mereka menebang dan mengangkut kayu untuk memasok kayu bulat, kayu bakar, dan arang untuk kereta api, pabrik- pabrik, dan industri alat perang. Ransum yang diberikan untuk para pekerja sangat kurang, tetapi mereka tidak berani melarikan diri karena takut akan hukum-an berat yang bisa menyebabkan kematian, tak pelak, banyak di antara mereka yang akhirnya mati kelaparan. Jepang membuat desa-desa baru di sekitar hutan dengan memukimkan sekelompok penebang untuk men- gubah hutan menjadi lahan pertanian. Warga desa baru ini juga dipaksa menyerahkan beras yang diperlukan ba- latentara Jepang dan birokrat sipil. Produksi kayu pertu- kangan dan kayu bakar pada 1943 dan 1944diperkirakan hampir dua kali lipat produksi di zaman Belanda sebelum kedatangan Jepang. Kerusakan hutan di Indonesia sangat parah karena selama masa pendudukan Jepang praktis tidak ada reboisasi.Perkebunan tanaman ekspor diganti 60
dengan jarak dan kapas, tapi kebanyakan gagal panen. Kerusakan tanah sangat parah selama masa pendudukan Jepang. 37 3. Pasca Kemerdekaan atau Masa Orde Lama (tahun 1945- 1965) Ketika Belanda meninggalkan Indonesia, pengelolaan hutan berpindahtangan ke pemerintah Indonesia. Terjadilah proses nasionalisasi pengusahaan hutan. Dalam konteks ini dibentuklah Jawatan kehutanan dengan satu-satunya kelem- bagaan pengelolaan hutan di Jawa. Jawatan kehutanan ini ses- unguhnya hanyalah melanjutkan hal-hal yang dikerjakan pada zaman penjajahan.Tidak ada kemajuan yang cukup berarti pada masa ini. Pada jaman Belanda, banyak dihasilkan karya-karya pent- ing yang merupakan instrumen pengelolaan hutan, seperti petunjuk penjarangan, petunjuk pembuatan tanaman, tabel dan instruksi 1938. Pada masa ini, karya-karya semacam itu tidak muncul padahal permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, khususnya yang menyangkut problem sosial penge- lolaan hutan, seperti: semakin meningkatnya pencurian kayu hutan dan semakin meluasnya usaha-usaha bibrikan (peny- erobotan lahan). Kasus ini terjadi karena sekitar tahun 1950, ketersediaan lahan minimum bagi setiap keluarga petani su- dah terlampaui akibat peningkatan penduduk yang semakin pesat.Persoalan-persoalan semacam ini tidak mampu ditang- kap oleh Jawatan kehutanan. 38 Kesan umum masyarakat tentang perhutanan dan rim- bawan masih buruk karena ide-ide baru yang lebih membe- baskan tidak tercermin dalam perbaikan akses masyarakat atas lahan hutan dan sumber daya di sekitarnya. Sekalipun salah satu slogan revolusi adalah kemerdekaan dan keadi- Ibid 37 38 Santoso Heri, 2001, hal. 20. , hal. 11. 61
lan untuk rakyat, banyak rimbawan didorong untuk kembali menggunakan prinsip tertutup seperti di zaman Belanda yang memperlakukan masyarakat desa sebagai penyerobot lahan dan pencurian kayu. Hutan terus mengalami kerusakan secara luas dan pemerintah Indonesia juga membutuhkan kayu untuk bahan bakar kereta api dan menebang habis hutan untuk menye- diakan lahan pertanian. Rasa permusuhan kepada Jawatan Kehutanan yang terpendam dan pembatasan akses ke hutan yang tak berkesudahan semenjak era penjajahan memperban- yak peristiwa kekerasan politik di lahan hutan. Meningkatnya kekerasan dan menurunnya kemampuan Jawatan Kehutanan dalam menangani masalah-masalah di hutan menciptakan suatu perubahan.Pada 1951, Panitia Pembangunan Wilayah Hutan dan Pertanian dibentuk untuk menangani masalah penyerobotan lahan. Panitia yang terdiri atas banyak unsur ini menyediakan ruang bagi pengambilan keputusan yang berimbang mengingat anggotanya yang ber- asal dari berbagai dinas pemerintahan, tentara, dan dinas per- tanian. Tugas dari dinas-dinas tersebut kemudian mendapat peran lebih banyak dalam ikut mengatasi masalah runtuh- nya kekuasaan dan berkurangnya lahan Jawatan Kehutanan. Para rimbawan kemudian bekerja sama dengan Departemen Penerangan untuk menyuluhkan "arti dan guna hutan" sesuai dengan ketentuan pemerintah kepada masyarakat luas. Di- rektorat Kehutanan didirikan dan pengelola tingkat propinsi mengambil alih sebagian tanggung jawab dengan adanya pen- gambilan keputusan yang bersifat otonom, misalnya, dalam hal yang berkaitan dengan pemasaran hasil hutan, pengelo- laan, perlindungan, dan eksploitasi hutan, serta untuk urusan yang menyangkut tenaga kerja. 62
Kebijakan masih dirumuskan di pusat dan seluruh kepu- tusan di daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional. Pergeseran kekuasaan tidak berjalan lama dan kewenangan unit pengelola hutan di tingkat propinsi berkurang ketika Pe- rusahaan Negara Perhutani (PN Perhutani), sebuah badan us- aha milik negara, didirikan pada 1961 untuk mengelola hutan di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada masa PN Perhutani, tahun 1963 ini, lahirlah program hutan serba guna. Namun, akibat kekisruhan politik seputar 1965, meng- hasilkan sebuah negara yang memerintah dengan tangan besi. Orang-orang yang bermasalah dengan Jawatan Kehutanan penyerobot lahan, pekerja perhutanan dalam organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, dan pedagang gelap Jati dibunuh atau dipenjarakan sebagai tahanan politik. Perpindahan penduduk sangat tinggi karena petani di dataran tinggi meninggalkan kampung halamannya lalu men- gungsi ke desa atau kota yang lebih aman. Banyak yang kemu- dian kembali ke kampungnya dan menemukan saluran irigasi di sana sudah rusak dan tanah yang ditinggalkannya sudah di- garap petani lain, atau dibagi-bagi di antara aparat militer yang telah mengusir orang-orang yang dituduh terlibat G-30S/PKI. Pengalaman mencekam ini menyebabkan warga desa di seki- tar hutan takut pada negara dan enggan menuntut hak atas sumber daya hutan. 39 4. Masa Orde Baru PN Perhutani didirikan untuk menghasilkan devisa dan ekspor kayu pertukangan dan membiayai reboisasi, memasok kebutuhan industri perhutanan, dan menangani masalah tekanan penduduk pada hutan. Pada 1972 PN Perhutani di Jawa Timur dan Jawa Tengah digabungkan menjadi Perum Perhutani dan kemudian pada 1978 mengelola hutan negara Kearifan Lokal Masyarakat Desa Beji Dalam Pemanfaatan Hutan Wonosadi 39 Poffenberger, Mark (ed), 2004, Op-Cit, hal 11-12 ......lihat juga dalam B.W. Suliantoro, , Jurnal Respons Unika Admajaya Jakarta, Volume 19 no. 01 (2014): 57 - 77. 63
di Jawa Barat. Perhutani mewarisi wilayah hutan yang dulu dikelola Dinas Kehutanan Hindia-Belanda di Jawa dan menge- lola seluruh hutan produksi dan sebagian besar hutan lindung. Sebuah wilayah kelola seluas 2,5 juta ha, atau 20% luas Pulau Jawa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Po- kok Kehutanan yang disahkan pada 1967 menegaskan peran Perhutani sebagai pengelola hutan negara di Jawa. 40 Tidak seperti badan pengelola hutan sebelumnya, Pe- rum Perhutani adalah sebuah perusahaan otonom. Pendapa- tan yang dihasilkannya digunakan untuk keberlangsungan perusahaan sendiri dan menyerahkan 55% dari keuntungan perusahaan untuk anggaran pembangunan nasional. Organ- isasi perusahaan, yang terdiri atas ahli-ahli teknis perhutanan, polisi hutan, dan administratur ini, bertujuan mengoptimal- isasi produksi Jati dan hasil hutan lainnya. Selain bertujuan menghasilkan keuntungan, Perhutani juga dimandatkan un- tuk melindungi tutupan hutan dan daerah aliran sungai, serta merangsang perbaikan kesejahteraan di pedesaan melalui usaha-usaha ekonomi yang berkaitan dengan hutan. Pada tahun kedua beroperasi, Perhutani meluncurkan program hutan serba guna dan menghidupkan kembali sistem tumpang sari dari zaman Belanda. Perusahaan ini lalu mem- pekerjakan masyarakat sekitar untuk menanam lahan non- Jati dengan satu jenis tanaman pokok (monokultur), biasan- ya pinus Sebagai 'upah'nya, masyarakat diperbolehkan menanami jalur-jalur antara tanaman pokok tersebut dengan tanaman pangan, sep- erti, jagung dan singkong. Masyarakat diperbolehkan melaku- kan hal tersebut selama 2 sampai 3 tahun, dan sesudahnya mereka terpaksa pindah ke lokasi penanaman lain karena tajuk tanaman pokok sudah mulai rapat menaungi. Teknik tumpang sari ini dirumuskan secara resmi sebagai pendeka- tan pengelolaan hutan sejak ada Undang-Undang Nomor 5 Ta- Ibid, (Pinus mercusii) (Agathis alba). dan damar 40 hal. 12. 64
hun 1967 tentang Pokok Kehutanan sampai Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sejak pendiriannya, Perhutani telah menjalankan beber- apa program yang mengikutsertakan masyarakat dalam pen- gelolaan hutan negara. Ciri semua program tersebut adalah ke-terlibatan masyarakat sebagai buruh penanaman bibit yang mendapatkan izin mengolah lahan dan bertani di antara tanaman pokok perhutanan.Tetapi, bagaimanapun juga, ban- yak pesanggem yang tidak puas dengan tumpang sari konven- sional yang hanya membolehkan mereka mengolah lahan hu- tan negara selama dua tahun. Penduduk Jawa semakin padat dan kepemilikan lahan milik semakin sempit sehingga tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak, dan kayu bakar sehari-hari. Reboisasi seringkali gagal, terutama di daerah yang berdeka- tan dengan pemukiman di desa-desa, akibat penggembalaan ternak, kebakaran hutan, pengambilan rencek, dan berbagai bentuk pembibrikan lainnya. Gangguan seperti ini biasanya terjadi sesudah tanaman pokok perhutanan berumur dua ta- hun, ketika izin pengolahan lahan yang dimiliki pesanggem telah berakhir. 41 41 Ketidakpastian status tenurial berdampak, tidak hanya pada tingkat keberhasilan reboisasi dengan tumpang sari, tetapi juga berdampak pada tingkat keberhasilan program- progam di dataran tinggi yang berkaitan dengan konservasi tanah dan perbaikan teknik pertanian pesanggem enggan mencurahkan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya jika mereka tidak mendapatkan kepastian akan keuntungan yang Pembibrikan Oleh karena itu, sekitar seimbang dengan sumbangsihnya. adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk Pembibrikai pengolahan lahan di hutan negara yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. biasanya dilakukan pesanggem dengan mengubah/ menghilangkan tanaman pokok dan menggantinya dengan tanaman pertanian Bibrikan dapat diartikan atau tanaman yang lebih menguntungkan petani. Istilah penyerobotan lahan hutan secara masif yang dilakukan petani hutan. berasal Masyarakat Penjelma Hutan Di Wonosobo, Jawa Tengah dari kata : Studi Kolaboratif Oleh Lembaga ARUPA 42 Bibrikan "bibrik" dalam bahasa Jawa yang artinya merembet secara berlahan-lahan. 42 Poffenberger, Mark (ed), 2004, , Yayasan Koling, AFN, hal. 13-14. 65
tahun 1974 setelah muncul banyak persoalan dalam penge- lolaan sumber daya hutan, Perum Perhutani meluncurkan in- strumen sosial lain yaitu Program yang implementasinya diwujudkan dengan dibangunnya kerjasama antara Mantri (aparat kehutanan) dan Lurah (aparat desa) sebagai upaya untuk membangun kebersamaan dengan ma- syarakat desa, khususnya masyarakat desa hutan dalam kon- teks pengelolaan hutan. Program ini terkenal dengan sebutan MaLu (Mantri-Lurah). Adapun tujuan dari program ini kurang lebih sama dengan program sebelumnya yakni untuk menang- gulangi problem-problem sosial dalam pengelolaan hutan. Prosperity Approach Pada tahun 1978, Kongres Kehutanan Dunia Kembali diadakan, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 1962 di Seatle (Amerika Serikat). Kalau pada tahun 1962 mengangkat tema dengan menekankan bahwa pada esensinya hutan mempunyai berbagai fungsi, baik fungsi ekonomi, ekologis maupun sosial khususnya penyediaan pan- gan dan kayu bakar bagi masyarakat lokal. "Forest For People". "Multiple Use of Forest Land", 43 Pada Tahun 1978, Kongres Kehutanan mempunyai tema Tema ini mengandung pesan utama bahwa Pengelolaan sumber daya Hutan (PSDH) harus melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Dalam konteks ini Masyarakat Desa Hutan (MDH). Ini artinya, hutan bukanlah di- peruntukkan secara mutlak untuk menyokong perekonomian makro, akan tetapi juga harus mampu mengembangkan per- ekonomian masyarakat lokal. Dua tahun setelah kongres ini, yaitu tahun 1980, Perum Perhutani memperbarui instrumen sosialnya dari program MaLu menjadi program (Pemberday- aan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Program ini menurut Simon sesungguhnya tidak lebih baik dari program MaLu. Program ini malah terjebak pada bantuan-bantuan teknis yang sifatnya hanya sekadar belas ka- sihan. Oleh karena itulah bisa dipahami kalau persoalan sos- ial dalam pengelolaan sumber daya hutan tidak kunjung bisa Santoso Heri, 2001, Op-Cit 43 66 , hal. 20.
ditekan. Angka pencurian kayu terus meningkat.Kegagalan tanaman sebagai akibat dari adanya problem-problem sosial itu juga terus meningkat. Oleh karena itu pada tahun 1986, program PMDH ini disempurnakan dengan mengadopsi Pro- gram Perhutanan Sosial.Perum Perhutani bekerjasama den- gan mengembangkan instrumen Perhutanan Sosial itu di beberapa tempat.Tujuannya masih menekankan pada penekanan persoalan-persoalan sosial dalam pengelo- laan sumber daya hutan. Perhutanan Sosial kemudian men- jadi semacam program unggulan bagi Perum Perhutani untuk mengatasi problem sosial, meskipun pada perkembangannya banyak kalangan yang melihat instrumen ini tidak efektif. Ford Foundation 44 Misi Perhutanan Sosial yang seharusnya memberikan ru- ang bagi partisi-pasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan terjebak pada misi teknis yakni sekadar menjadi- kan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam sistem pertana- man wana tani. Sistem penanaman wana tani itu sendiri hanya berlaku di beberapa tempat yang fungsinya tidak lebih dari sekadar demplot. Atau dengan kata lain Perhutanan Sosial ti- dak diberlakukan sebagai sebuah perubahan paradigma pen- gelolaan sumber daya hutan akan tetapi hanya diberlakukan tidak lebih sebagai sekedar instrumen belaka. 45 Manage- Pada awal tahun 1990, Simon, seorang Guru Besar pada ment Regime Fakultas Kehutanan UGM, memperkenalkan sistem (MR), yakni sebuah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang mengintegrasikan berbagai persoalan so- sial dalam pengelolaan sumber daya hutan. Sistem MR pada prinsipnya menerapkan sistem pengelolaan yang berbasiskan pada dan memberikan ruang yang cukup lebar bagi partsipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. local spesific Sistem ini sempat diadopsi oleh Perum Perhutani. Perum Perhutani kemudian melakukan kerja sama dengan Fakultas Op-Cit Op-Cit 44 45 Hasanu Simon, 2001, Santoso Heri, 2001, , hal. 12. , hal. 23. 67
Kehutanan UGM yang dilanjutkan dengan membangun pilot project di KPH Madiun dan KPH Tangen sebagai upaya un- tuk melakukan uji coba di tingkat operasional. Kerja sama itu hingga saat ini masih terus berlangsung. Dan pada tahun 2001, muncul gagasan PHBM yang pada dasarnya adalah modifikasi dari konsepsi MR III yang dikembangkan oleh Prof. Hasanu Si- mon, yakni sebagai upaya baru untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan semangat ber- bagi. 46 Berdasarkan uraian yang terpaparkan pada periode ini, dapat dipahami dengan jelas bahwa dengan berpegang pada tekad ideologis dan finansial, pemerintahan Soeharto berkon- sentrasi pada pembangunan ekonomi. Pemerintahan Soehar- to mengganti kebijakan redistribusi lahan yang dimulai sejak berakhirnya penjajahan Belanda dengan kebijakan yang lebih berpihak pada perusahaan besar swasta. Program pemerintah lebih sesuai untuk intensifikasi sawah di dataran rendah dan pembangunan industri daripada untuk pemilik lahan sempit atau petani tanpa lahan di dataran tinggi. Dorongan pemerintah untuk meningkatkan produktivi- tas pertanian dan pembangunan industri begitu hebatnya se- hingga, kemudian, erosi menjadi suatu masalah besar. Tingkat pengendapan lumpur di sungai-sungai di Jawa termasuk yang tertinggi di dunia, diperkirakan sebesar 10-60 ton/hektar/ ta- hun dan sekira 15% daerah aliran sungai di Jawa dinyatakan dalam keadaan kritis. 47 5. Masa Reformasi Masa reformasi yang ditandai dengan berakhirnya kekua- saan orde baru juga turut berpengaruh terhadap pengelolaan hutan Jawa. Jika di kota-kota besar seperti Solo dan Jakarta, runtuhnya legitimasi penguasa disambut dengan kerusuhan Ibid, dan penjarahan. Lain halnya dengan desa-desa di sekitar hu- Op-Cit 46 47 68 hal. 24. Poffenberger, Mark (ed), 2004, , hal. 14.
aji mumpung tan, bentuk ekspresi "balas dendam" masyarakat bercampur dengan ditunjukkan dengan melakukan "penja- rahan" terhadap hutan-hutan yang ada di sekitar mereka. Pada dasarnya, penjarahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, merupakan kegiatan mengambil kayu dari hutan yang identik dengan bentuk-bentuk tekanan hutan oleh ma- syarakat seperti yang selama ini sering terjadi. Perbedaan an- tara penjarahan dengan tekanan masyarakat sekitar hutan se- belumnya, adalah dalam hal peningkatan intensitas kejadian yang dapat diukur dari beberapa indikator seperti: motivasi dan aktor yang terlibat, besaran volume kayu yang hilang, ser- ta keluasan kerusakan kawasan hutan. Pencurian kayu yang terjadi pada masa reformasi ber- beda dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Jika pada sebelum reformasi (1998) pencurian hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang, maka pada masa reformasi banyak warga desa lain yang juga ikut menjarah hutan. Penjarahan hutan yang terjadi bukan semata- mata akibat krisis ekonomi.Sebagai perbandingan, terjadinya krisis pangan sekitar tahun 60-an akibat gagal panen yang berkepanjangan, tetapi pada saat itu tidak terjadi penjarahan. Pada saat itu mereka masih merasa bahwa otoritas negara c.q. Jawatan Kehutanan masih diakui dan dipercayai. Motivasi penjarahan ini pada awalnya lebih berupa ke- inginan menumpahkan ketidakpercayaan kepada pemerin- tah, khususnya dalam hal ini aparat pengaman hutan.Tetapi seiring dengan masuknya banyak pihak lain (pemodal), tu- juan untuk memperoleh tambahan penghasilan menjadi lebih dominan. Keterlibatan pemodal yang sebagian besar berperan sebagai penadah, dilihat oleh masyarakat dari dua sisi. Per- tama, mereka semakin menyadari bahwa kegiatan perhuta- nan benar-benar dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Selama ini masyarakat hanya terlibat dalam porsi-porsi kecil, misalnya upah tanam, hasil tumpangsari, upah teban- gan, dan upah dari berbagai kegiatan lain. Kedua, masyarakat 69
menyadari bahwa kegiatan perhutanan melibatkan begitu banyak pemain yang di dalamnya banyak mengandung aspek- aspek pelanggaran aturan. Kejadian-kejadian tentang keterlibatan oknum Perhuta- jaringan gelap ni, oknum militer, pemilik modal, dan pihak-pihak lain dalam tata usaha kayu yang sebelumnya mereka ang- gap sebagai angin lalu saat ini menjadi sangat jelas ketika warga juga terlibat di dalamnya. Hal ini menimbulkan suatu keberanian baru yang bersifat negatif, mencontoh pelangga- ran-pelanggaran hukum oleh aparat yang terjadi di hadapan mereka. Pada akhirnya motivasi masyarakat menjarah hutan, yang berupa dorongan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan motivasi untuk dapat mengaktualisasikan diri mereka, menjadi sangat sulit terpisahkan secara jelas, bahkan tam- paknya saling memperkuat satu dengan yang lain. Beberapa kejadian terakhir, ketika aparat sudah tidak lagi ditakuti oleh warga, menunjukkan betapa motivasi warga telah berkem- bang cukup kompleks. 48 Jadi, dari apa yang terpapar di atas dapat diketahui bah- wa setelah kekuasaan Presiden Soeharto runtuh pada 1998, banyak bermunculan operasi terorganisasi yang merebut sumber daya hutan dengan kekerasan. Pencurian besar-be- 49 saran dan kerusakan tegakan terjadi. Maraknya pencurian menyebab-kan hilangnya kayu sebanyak tiga kali lipat jumlah yang dipanen oleh Perhutani dan potensi tegakan berkurang 4% dalam rentang waktu satu tahun. Jika kecenderungan ini terus terjadi, pulau Jawa akan kehilangan hutannya dalam sepuluh tahun. Untung saja beberapa kelompok masyarakat Penjarahan telah merintis upaya-upaya perbaikan tutupan hutan yang hi- Hutan di Sekitar Desa Temulus Randublatung (Fenomena Gunung Es di Tengah Lautan Reformasi Kehutanan). 48 Faisal Husnul, Rama Astraatmaja, Agus Andrianto, dan San Afri Awang, 1999. Laporan investigasi. Lembaga Arupa-FKKM. Yogyakarta. Tidak diterbitkan....lihat juga dalam Suprapto dkk, Konflik Hutan Jawa, ARUPA-INCRAF-SEA- Ford Foundation, Yogyakarta, hal. 11. stand, 49 Tegakan, atau adalah hutan yang memiliki kenampakan, baik dari segi ukuran, 70 jenis, maupun usia, secara umum sama atau seragam.
50 Dalam masa-masa penjarahan hutan, peralihan politik, lang. dan maraknya janji reformasi, warga desa seolah menemukan keberanian baru untuk menduduki tanah-tanah kosong di hu- tan negara dan mengelolanya sesuai dengan sistem wanatani yang mereka praktikkan di lahan miliknya. Dari uraian tentang sejarah pengelolaan hutan di Jawa dapat diringkas dengan tabel sebagai berikut: Tabel Sejarah Pengelolaan Hutan di Jawa Tahun Peristiwa Nasional Masa Pra Kolonial Masa Penjajahan 1596 Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) memulai pemba- lakan Jati. 1799 Pemerintah kolonial Belanda menggantikan VOC seb- agai pemilik dan administratur pengusahaan pembal- Dienst van het Boschwezen, akan Jati. 1808 dinas perhutanan kolonial, dibentuk dan diberi hak menguasai tanah, pohon, dan tenaga kerja. 1935 Belanda memakai sistem tumpang sari sebagai bentuk Ringyoo Tyuoo Zimusyoo pengelolaan hutan tanaman Jati. 1942 Qawatan perhutanan masa penjajahan Jepang) mengambil alih penguasaan hutan di Jawa. Sekitar Kemerdekaan 1950- an Perubahan bentuk pengelolaan diupayakan, tetapi ke- wenangan pengelolaan tetap berada di tangan Jawatan Kehutanan. Badan Planologi Kehutanan Indonesia memperkirakan tutupan hutan di Jawa seluas 5,07 juta hektar. Op-Cit, 50 Poffenberger Mark, (ed), 2004, hal. 14. 71
1961 Perusahaan Negara Perhutani (PN Perhutani) didirikan untuk mengelola hutan di Kalimantan Barat, Jawa Ten- gah dan Jawa Timur. 1962 PN Perhutani meluncurkan program hutan serba guna. Era Pemerintahan Orde Baru 1967 1. Undang-Undang Pokok Kehutanan nomor 5 diberlakukan, menegaskan kembali dua tipe tenurial hutan: hutan negara dan hutan milik. Semua hutan yang tidak dapat dibuktikan sebagai milik pribadi secara otomatis akan din- yatakan sebagai hutan negara. Negara memiliki kewenangan untuk memberikan hak pengusa- haan hutan di atas lahan hutan negara. 2. Penjarahan dan sengketa antara perusahaan hu- tan negara dengan masyarakat meningkat. 1972 PN Perhutani di Jawa Tengah dan Jawa Timur d.ilebur menjadi satu perusahaan, Perum Perhutani, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1972 ten- tang Perusahaan Umum Kehutanan Negara Perhutani 1978 Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, konsesi Perhutani mencakup kawasan hutan Jawa Barat. 1 9 7 0 - an Program hutan serba guna Perhutani diubah menjadi program Prosperity Approach (pendekatan kese- jahteraan). 1982 Program Prosperity Approach diubah lagi menjadi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). PMDH diganti dengan Program Perhutanan Sosial (PS). 72
World Conservation Monitoring Centre 1985 memperkirakan tutupan hutan di Jawa seluas 1,3 rata hektar. 1986 Peraturan pemerintah yang baru mengenai perusahaan milik negara mengharuskan Perhutani menyesuaikan diri, PP no. 15/1972 dan PP no. 2/1978 diperbarui den- gan PP no. 36/1986 tentang Perhutani. Era Reformasi
1999
Penjarahan hutan dan konflik tata guna lahan me- ningkat.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No 22 Tahun 1999) mendesentralisasi beberapa fungsi pemerintah pusat, termasuk fungsi pengelolaan sumber daya alam, kepada pemerintah kabupat- en/kotamadya.
Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) menggantikan Undang-Undang Pokok Ke- hutanan (UU No. 5 Tahun 1967). UU No. 41 Tahun 1999 memberikan ruang terbatas bagi keterli- batan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 menegaskan peran Perum Perhutani sebagai pen- gelola hutan di Jawa. Pendekatan keamanan beker- jasama dengan aparat militer/polisi digunakan untuk menghadapi penjarahan hutan. 2000 Surat Keputusan Direksi Perhutani Nomor 1061/Kpts/ Dir/2000 mengubah program Perhutanan Sosial men- joint forest management jadi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) menggunakan pendekatan dengan tetap menggunakan teknik silvikultur Perhuta- nan Sosial. 73
2001
Tap MPR No. IX/2001 mengenai Pembaruan Agrar- ia dan Pengelolaan Sumber Daya Alam meletakkan dasar-dasar inisiatif untuk menyelaraskan kebi- jakan antar sektor yang berkaitan dengan pengelo- laan sumber daya alam. Ketetapan ini menyatakan bahwa arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah melakukan pengkajian ulang berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor.
Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts- 11/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kema- syarakatan menyatakan bahwa hutan kemasyara- katan hanya diselenggarakan di kawasan yang tidak dibebani izin. Dengan kata lain, kawasan hu- tan yang dikelola oleh Perhutani, 85% lahan hutan di Jawa, tidak dapat dijadikan lokasi hutan kema- syarakatan.
Dewan Pengawas Perhutani mengganti PHBM versi Surat Keputusan Direksi Nomor 1061/Kpts/ Dir/2000 dengan Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat disingkat PHBM melalui su- rat keputusan nomor 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001. PP No. 14 Tahun 2001 mengubah bentuk perusa- haan Perhutani dari Perum menjadi PT Persero. 74
2002
Peraturan Pemerintah Nomor No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Peng- gunaan Kawasan Hutan diberlakukan sebagai tu- runan UU No. 41 Tahun 1999. Peraturan ini diang- gap menyimpang dari Tap MPR no. IX/2001 dan semangat Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999). Secara tidak langsung, PP judi- ini memperkokoh kedudukan otonom Perhutani. cial review MA mengabulkan permohonan uji material (
) yang diajukan beberapa LSM menge- nai pencabutan PP No. 14 Tahun 2001 tentang PT (Persero) Perhutani. 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) diberlakukan, mengembalikan Perhutani ke bentuk Perum, serta sekaligus men- cabut berlakunya PP No. 14 Tahun 2002. 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) merupakan Badan Usaha Mi- lik Negara (BUMN) yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan Negara atas dasar pendelegasian atau pelimpahan dari Pemer- intah Pusat. Sumber : Diolah dari berbagai sumber referensi ooo 75
Hukum Kehutanan 76
BAB III PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI INDONESIA A. Ideologi Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Konfigurasi hukum yang mengatur penguasaan dan penge- lolaan sumber daya alam di Indonesia tercermin dalam rumusan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di- dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Filosofi penguasaan dan kemanfaatan sumber daya alam tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan mengenai Hak Menguasai Negara (HMN), sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum warga negara yang menyangkut bumi dan air dan kekayaan alam sumber yang terkandung di dalamnya, termasuk sumber daya hutan. daya Berdasarkan konteks penguasaan dan pengelolaan hutan maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmu- ran rakyat." 77
Intinya hutan sebagai sumber kekayaan alam Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekua- saan seluruh rakyat, dan digunakan untuk mencapai sebesar-be- sarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia. Dalam pengertian ini hutan "dikuasai" oleh negara, tetapi bukan- lah berarti hutan "dimiliki" oleh negara, melainkan suatu penger- tian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-we- wenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ideologi seperti yang dimaksud dalam konstitusi dan dijabar- kan dalam perundang-undangan di atas merupakan cerminan dari artikulasi nilai dan norma serta konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan , atau merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legit- imasi kepada negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya hutan dalam wilayah negara. 51 52 Perspektif di Jawa, otoritas penguasaan dan pengelolaan sum- ber daya hutan didelegasikan kepada Perusahaan Umum Kehutan- an Negara (Perum Perhutani) berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto Peraturan Pemerintah No- mor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Jika ditelusuri dari segi sejarah, sebelum men- jadi Perum Perhutani maka institusi yang diberi wewenang men- gusahakan dan mengelola kawasan hutan di Jawa adalah : 1. Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur berdasarkan Per- aturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961; 2. Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah berdasarkan Per- The State, The Environtmen, and Development : Genesisi and aturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961; Transformation of Social Forestry Policy in new OrderIndonesia 51 Charles, Barber Victor, 1989, Rich Forests Poor People, , Doctoral Desertation University of California Barkeley, USA, hal. 34. 52 Nancy Lee,Peluso 1992, 78 Barkeley-Los Angeles-Oxford, hal. 11. University Of California Press,
3. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur dan Jawa Tengah digabung menjadi Perusahaan Umum Kehutanan Neg- ara (Perum Perhutani) yang memiliki 2 (dua) unit produksi, yaitu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Perum Perhu- tani Unit II Jawa Timur. 4. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 junto Peraturan Pemerin- tah Nomor 36 Tahun 1986 unit produksi Perhutani ditambah dengan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 Peraturan Pemerintah No- mor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang menyatakan: Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melan- jutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melaku- kan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prin- sip tata kelola perusahaan yang baik. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani, landasan hukum Perum Perhutani dalam melak- sanakan pengelolaan hutan dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehuta- nan, disebutkan bahwa: "Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan hutan, harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. 79
Pengelolaan hutan pada dasarnya mejadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan ling- kungan yang sangat terkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan ke- mampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpah- kan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), maupun Perusahaan Perseroan (Per- sero), yang pembinaanya di bawah menteri. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibu- tuhkan lembaga-lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang mendukung pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga pendidi- kan dan latihan, serta lembaga penyuluhan." Selajutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No- mor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, juga disebutkan: "Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan." Melihat kenyataan yang demikian dalam pengelolaan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa pengelolaan hutan tersebut tetap dipegang oleh penguasa kehutanan dan instansi terkait, hal ini juga berkenaan dengan penguasa hutan di Jawa yang diberikan pada Perum Per- hutani. Ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, khusus- nya terkait sumber kewenangan, jika merujuk bunyi Pasal 3 Per- aturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 juncto penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka wewenang pen- gelolaan hutan di Jawa tersebut diperoleh Perum Perhutani atas 80
dasar delegasi atau pelimpahan kewenangan. Pengelolaan hutan yang dilimpahkan kepada BUMN berbentuk Perum ini meliputi kegiatan: (a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hu- tan, (b) pemanfaatan hutan, (c) rehabilitasi dan reklamasi, dan (d) perlindungan hutan dan konservasi alam, yang tidak termasuk ke- wenangan publik. (vide: Pasal 3 ayat (1) juncto ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010). Berdasarkan hal demikian, apabila membaca penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Peman- faatan Hutan, dalam lingkup kewenangan pengelolaan hutan terse- but, Perum Perhutani (sebagai BUMN) sebenarnya menjalankan suatu wewenang yang pada dasarnya adalah kewenangan pemer- intah menurut hukum publik. Perhutani merupakan BUMN ber- bentuk Perum yang didirikan pemerintah untuk melaksanakan ke- manfaatan umum dan melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 53 Sebagai BUMN yang diberi wewenang mengusahakan dan mengelola sumber daya hutan dengan menggunakan prinsip- prinsip pengelolaan perusahaan, Perum Perhutani dituntut untuk memainkan paling tidak 3 peran pokok, yaitu sebagai : (1). Pen- goverment forest corporation ); (2). Perusahaan ke- guasaan kawasan hutan ( ); dan (3). Institusi hutanan negara ( yang mengkonservasi hutan ( goverment land lord forest conservation institution ). Perusahaan untuk dapat memainkan peranan di atas, maka con- komponen sumber daya hutan yang dikuasai dan dikelola Perum control of trol of forest land Perhutani tidak saja meliputi penguasaan atas tanah hutan ( forest speciest ) dan hasil hutan kayu dan non kayu ( ), tetapi juga pengawasan dan pengendalian terhadap Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, 53 Bambang Eko Supriyadi, 2013, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 104. 81
(control of forest labor keberadaan petani-petani hutan maupun pekerja-pekerja hutan ) yang dilibatkan dalam pengusahaan sum- 54 . ber daya hutan Perum Perhutani sebagai korporasi yang melakukan penge- 55 : secara seimbang untuk kepentingan pengelo- People, Planet, Profit lolaan kawasan hutan di Jawa dengan mensinergikan fungsi 3P 56 laan sumber daya hutan berkelanjutan. (culture control Paradigma ini merupakan kreasi dari suatu bingkai budaya state-based for- ) terhadap sumber daya alam khususnya kontrol est resource management sumber daya hutan yang berbasiskan negara ( ) yang semata-mata dikelola untuk ke- pentingan pendapatan dan devisa negara . Paradigma seperti ini (policing and controling dicirikan dengan perilaku dan orientasi yang cenderung mengatur dan mengendalikan ) meraih keuntungan jangka pendek, perencanaan yang kaku, pengambilan keputusan yang unilateral dan menjadi andalan bagi pendapatan dan devisa negara. Bentuk institusi dan implementasinya berciri sentralistik, (top-down pengelolaan tunggal oleh departemen, pendekatan atas bawah orientasi target, perencanaan makro, pengangga- ran yang ketat, pendekatan sekuriti, dan cenderung menerapkan banyak sanksi. Sedangkan metode pengelolaanya memiliki ciri-ciri antara lain kaku, tujuan tunggal, homogen, produk tunggal, sistem silvikultur tunggal, dan hubungan majikan buruh. 57 ), 58 Ibid, sumber daya Planet 54 55 Misi Perhutani yaitu 3P yaitu; 1. Mengelola hal. 17-18. ); Good Corporate Governance 2.Meningkatkan manfaat pengelolaan sumber daya hutan bagi seluruh pemangku Profit kepentingan ( ). ( Lokal, I Nyoman Nurjaya, 1999, Menuju Pengelolaan Sumber daya Hutan yang Berorientasi pada Pola Kooperatif: Perspektif Legal Formal dalam Awang, San Afri & Bambang Adi S, (editor), Perubahan Arah danAlternatif Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani di Jawa, Perhutani & Fakultas Kehutanan UGM, Jogjakarta, Hal. 105-117. hutan secara lestari ( People ); 3.Bisnis Kehutanan dengan Prinsip Op-Cit Perlawanan Petani Hutan, Studi Resistensi Berbasis Pengetahuan 56 Bambang Eko Supriyadi, 2013, 57 Sulistyaningsih, 2013, , hal. Ix. Kreasi Wacana, Yogyakarta, hal. 2. 58 82
Berdasarkan maksud yang sama, Korten seperti dikutip oleh Nurjaya mengatakan bahwa institusi penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang berbasiskan negara cenderung mengelola sum- ), ber daya secara tersentralisasi ( standard- dengan mekanisme pengambilan keputusan yang terpusat penyu- ized service deliveryprograms sunan dan penyampaian program yang bersifat standar ( centralized resource management ), demi keseragaman dan efisiensi di pihak pengambil keputusan. Konsekwensi struktur organisasi yang dikembangkan bercirikan hirarkhis, dengan pola pengambilan keputusan yang bersifat atas-bawah ( top-down 59 ). Berdasarkan perspektif strategi pembangunan hukum, maka yang selama ini dijalankan dalam pengelolaan hutan di Indonesia ) yang adalah pembangunan hukum yang represif bersifat positivis instrumentalis. Dalam tatanan hukum repre- sif, hukum sebagai abdi kekuasaan represif dari pemerintah yang berdaulat (pengemban kekuasaan politik) yang memiliki kewenan- gan tanpa batas. Dalam tipe ini, maka hukum dan negara serta hu- kum dan politik tidak terpisah sehingga aspek instrumental dari repressive hukum sangat mengemuka dari aspek ekspresifnya. law (repressive law 60 Lahirnya hukum pengelolaan hutan yang menindas ( 61 selama ini adalah tidak terlepas dari ideologi hak menguasai ) negara. Berdasarkan ideologi hak menguasai negara ini pemerin- tah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehu- tanan, menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan absolut sumber dalam atas pengelolaan melihat dominasi pemerintah Indonesia pada pengelolaan Mora Dingin, 2014, Bersiasat dengan Hutan Negara, sumber daya 62 hutan. Nancy Lee Peluso 59 Ibid...lihat juga dalam Institute, Jakarta, hal. 4. Society in Transition : TowardResonsive Law (1978), Hukum Responsif Epistema Law and 60 Nonet, Philip dan Philip Zelznik, 2008, diterjemahkan dari New York, Harper & Raw, Nusa Konflik Tanpa Henti: 61 Media, Bandung, hal. 14-15. Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak, Sapto Aji Prabowo, Sambas Basuni dan Didik Suharjito, Op-Cit Jurnal JMHT Vol. XVI, (3): 137-142, Desember 2010. 62 Nancy Peluso Lee, , hal. 27. 83
daya (government-based resaources control and management alam ) state forestry agencies have traditionally controlled land, trees and labor to fulfil tree custodial and productive fuc- " tion as (1) a government lanlord; (2) a forest enterprise; and (3) a conservation institution". memberikan penilaian bahwa: Secara sistematik piranti hukum banyak yang bernuasa repre- sif, Negara cenderung mengabaikan dan menggusur hak-hak dan bahkan mengkriminalisasi masyarakat lokal yang mengakses sum- ber daya hutan untuk kehidupan subsistemnya. Akhirnya terjadi ecological cost marginalisasi dan viktimisasi yang menyangkut tidak hanya sum- ), tetapi juga kekayaan so- ber-sumber kehidupan ( ), dalam sial dan kultural masyarakat lokal ( pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan social and cultural cost 63 . Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan ekologi yang demikian cepat memerlukan perubahan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hal ini sesuai dengan agenda poli- tik yang mengedepankan warga negara dalam basis pengelolaan sumber daya hutan dalam bingkai pengelolaan hutan berbasis ke- masyarakatan ( community 64 ). 65 Austrian Journal of South-East Asian Studies dalam Jurnal Internasi- , dinyatakan Inrecent years, community forestry hasemergedasa means to reform power constellations with regard to for- "... est governance. Through community forestry, the cen- tral state promised to devolve several forest rights to lo- Sebagaimana ditulis Ahmad Maryadi onal ASEAS- : Op-Cit Which Way Forward? People, 63 64 I Nyoman Nurjaya 1999, Forest, an Polycymaking in Indonesia, Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Carol J. Pierce Colfer, 2003, , hal. 13. 65 Institute of South-East Asian studies (ISEAS), Restoring State Control Over Forest Resources Through dipublised Yayasan Obor Indonesia, hal. 43. Administrative Procedures: Evidence From a Community Forestry Programme in Central Maryudi, A, 2012. Java, Indonesia. ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies, 5(2), page. 229- 84 242.
cal communities and encouraged them to get involved in decision making processes and the implementation of forest activities. However, experience in some countries indicates that the implementation of community for- estry program mesisrarely followed by genuine power de- volution to local forest users. Instead, these programmes may even serve as ameans to retainorres to re the cen- tralstate's control over forests. " Sebagai reaksi dan koreksi atas penggunaan paradigma penge- lolaan dan pengusahaan hutan yang berbasiskan negara maka sejak dekade terakhir dikembangkan pemikiran untuk memperkenalkan pendekatan baru yang lebih berorientasi pada kesejahteraan ma- (community-basedforest re- syarakat lokal dikenal sebagai paradigma manejemen sumber daya source management hutan yang berbasiskan komunitas ornop ). Gagasan untuk mengedepankan paradigma ini bermula dari desakan kalangan non pemerintah ( ) agar pemerintah negara-negara yang memiliki hutan tropis lebih meli- batkan dan memasukan dimensi masyarakat lokal dalam meneje- men kehutanan. Sebagaimana yang ditulis oleh Tapan Kumar Nath bahwa peran masyarakat lokal merupakan bagian dari modal dkk sosial menuju pengelolaan hutan yang partisipatif. Hal ini juga di- Public participa- perkuat pendapat Kazushige Yamaki yang menyatakan penting- tion has been of great importance in forest management as well as nya partisipasi publik dalam pengelolaan hutan: " sustainable natural resources management 66 67 ". Formationand Function of Social Capital for Forest Resource Management and the Improved Livelihoods of Indigenous Peoplein Bangladesh, 66 Tapan Kumar Nath, MakotoInoue, JulesPretty, Journal of Ruraland Community Development, ISSN:1712-8277, p.105- Role of social networks in urban forest management collaboration: A 122. case study in northern Japan 67 Kazushige Yamaki, , Journal Urban Forestry & Urban Greening (2015) P.212- Reckoning Participatory Forest 220,.... lihat juga dalam Sourovi Zaman, Salah Uddin Siddiquee, Mohammad Abdullah Management in Bangladesh: Study from Its Implementation Perspective, Al Faruq, Mahfuzur Rahamn Pramanik, Masato Katoh, Journal of Agricultural Science, Vol. 3, No. 3; September 2011, p. 233-239. 85
68 , terjadinya berbagai konflik bisa dise- babkan oleh ketiadaan model yang kuat untuk menjadi fondasi bagi meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber 69 daya hutan secara berkelanjutan. Menurut Hyakamura dan Inoue dalam jangka panjang pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan modal social sangat penting untuk menga- hutan yang cak- tasi persoalan-persoalan pengelolaan upannya tidak dapat diatasi sendiri oleh negara. Lebih jauh menu- rut Matose kolaborasi Negara dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya hutan terutama dalam mengatasi persoalan degradasi karena alam maupun perilaku manusia. Menurut Sepphard sumber daya sumber daya 70 Disisi yang lebih strategis, gagasan ini didukung oleh fakta- fakta lapangan bahwa pengelolaan dan pengusahaan hutan yang tidak memberi akses, mengakomodasi dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal terbukti tidak efektif dan tidak efisien. Terbukti, komunitas-komunitas lokal memiliki kearifan ekologi yang tinggi dan mampu menyelenggarakan manajemen sumber daya hutan secara lestari. Seiring dengan adanya perubahan paradigma pen- gelolaan hutan yang berbasiskan masyarakat berkembang pula menjadi gerakan rakyat yang ditandai dengan semakin maraknya konflik-konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah diban- yak negara yang memiliki hutan tropis. 71 Sebagaimana terjadi di Philipina berdasarkan penelitian menunjukan bahwa keterlibatan kelompok masyarakat hutan Participatory decision support for sustainable forest management: aframe-work for planning with local communities at the landscape level in Canada 68 Sheppard, SRJ, 2005. , The Significance on Social Capital in Forest Canadian Journal of Forest Research 35(7): 1515-1526. Management in Laos: Overcoming Latent Conflict Between Local People and Local Forestry Officials. 69 Hyakamura, K dan Inoue, M. 2006. International Journal of Sustainable Development & World Ecology13, Institutional Configurations around Forest Reserves in Zimbabwe: The P.16-24. Challenge of Nested Institutions for Resource Management. 70 Matose, F. 2008. Local Environment Vol.13, Reformasi Tenurial Kehutanan Pengelolaan No. 5, P. 393-404. Hutan di Pulau Jawa dan Madura dalam Hutan Untuk rakyat, Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan, 71 Epi Syahadat dan Ismatul Hakim, 2014, LKIS, Yogyakarta, hal 365 86
sumber daya merupakan bagian dari paradigma pemerintahan yang baik dalam As a broad paradigm, 'good governance' is widely report- hutan dan lahan. pengelolaan ed as being critical to the success of community forestry in " rural areas of developing countries. Community forestry is a generic term for the devolution of power from the State to local resident groups, (CFGs=Community Forestry Groups) to manage government-owned forest and land."72 Istilah-istilah yang dipakai untuk menjelaskan pendekatan forest management,73 collaborative forest community forestry, joint manejemen kehutanan yang berbasiskan masyarakat antara lain: management, participatory forestmanagement, shared-forest man- atau social forestry agement, community-based forest management
. Meskipun dalam ruang lingkup dan tingkatan tertentu masing- masing mempunyai pengertian tersendiri tetapi gambaran umum yang bercirikan manejemen kehutanan yang berbasiskan masyara- kat terdapat pengertian-pengertian antara lain : , a. Masyarakat lokal mampu mengambil peran utama dalam manejemen hutan. b. Masyarakat lokal mempunyai hak yang sah dalam penguasai kawasan dan mengelola sumber daya hutan. c. Kemitraan dan pengambilan keputusan oleh masyarakat lokal menjadi ciri minimum dari manajemen hutan yang berbasis- kan masyarakat. 74 Power relationships: Their effect on the 72 governance of community forestry in the Philippines, Jack Baynes, John Herbohn, Wolfram Dressler, Journal Land Use Policy 54 (2016) Perencaaan Pembangunan Sumber Daya Hutan P.169-176 Ibid Yogyakarta, hal. 55. 73 Hasanu Simon, 2010, , Pustaka Pelajar, 74 , hal. 14. 87
so- cial forestry Sebagaimana penelitian di India bahwa kehutanan sosial ( negara. ) banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan "Forests are an important natural resource, and also play a major role in ecological balance. With economic growth and development, pressure on the immensely valuable nat- ural forests is increasing. The depletion of natural forests triggers many environmental and social problems. Of the many attempts that have been made towards conserva- tion of our natural forest resources, Social Forestry (SF) has emerged as a champion. SF provides fuel, fodder and many minor products that have contributed substantially in reducing the pressure on natural forests. Although SF was introduced in India way back in 1980's, it did not gain much success initially. With experience a new attempt was made after 2000 that had an increased participation of community."75 community-based forest resource management Pelaksanaan model manejemen hutan yang berbasiskan ma- syarakat ( ) menuntut perubahan-perubahan, tidak hanya pada tatanan peraturan perun- dang-undangan, struktur kelembagaan, administrasi dan prosedur, tetapi juga perubahan metode, strategi, teknik-teknik partisipasif, ) termasuk perubahan sikap dan perilaku aktor-aktor ( yang terlibat dalam manejemen kehutanan. stakeholders Perspektif pengelolaan hutan di Jawa, jika Perhutani memiliki kemauan dan tekad yang bulat untuk memulai pendekatan baru dalam manajemen hutan, maka pertama-tama yang harus dirubah adalah persoalan persepsi Perhutani mengenai ka- forest wasan hutan. Artinya, hutan harus dipersepsikan sebagai kesatu- land an ekologi (ekosistem) yang tidak hanya terdiri dari tanah ( sumber daya fores species ), akan tetapi juga ter- Role Of Social Forestry In Sustainable Development - A Micro Level dapat (komunitas-komunitas) manusia di dan sekitar kawasan hu- 75 Prakash Dongre, ), hasil kayu dan non kayu ( Study, International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies Vol 3, No 1, 2011 88 Issn: 1309-8063. P 351-364.
forest communities ). Jadi dimensi manusia sebagai bagian dari tan ( ekosistem hutan harus dimasukan, diperhitungkan, dan diakomo- dasi dalam sistem manajemen pengusahaan hutan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan instrumen hukum yang responsif dan akomodatif terhadap hak-hak serta akses masyara- kat atas hutan, menyesuaikan struktur kelembagaan, administrasi, mekanisme promosi kepangkatan dan jabatan, dan menetapkan metode serta teknik-teknik partisipatif yang kondusif bagi pengembangan manajemen kehutanan yang berbasis komu- nitas. sumber daya sumber daya Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, hutan di Jawa dikuasai dan dimonopoli pemerintah dan dieksploitasi dengan menggunakan institusi dan manajemen yang semi militer. Pemer- intah secara drastis memutuskan akses masyarakat terhadap hutan yang secara turun temurun telah menjadi sumber kehidupannya. Akibatnya muncul reaksi yang diekspresikan dalam bentuk perla- wanan dan konfrontasi, yang membentuk hubungan konflik antara masyarakat petani dengan petugas-petugas kehutanan. Aksi-aksi resistensi terus bertahan hidup dengan mengandalkan sumber community - based forest manage- daya hutan. ment 76 Secara umum di Indonesia, Pertama ini, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu mengikuti peta permasalahan pengelolaan hutan, , untuk pulau Jawa, bagaimana hutan-hutan jati yang dikelola Perhu- tani, dengan skala yang sangat luas, apabila dibandingkan dengan tingkat , dapat memberikan manfaat pada penduduk. Dalam hal ini misalkan Perum Perhutani dapat meminjamkan lahannya bagi penduduk untuk bertanam pa- permasalahan di luar lawija dengan sistem tumpang sari. Konflik Sumber Daya Hutan dan reforma Agraria, , hal 22........lihat juga dalam LR Wibwo, C Woro Murdiati 76 Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan dissland-owningprocess 77 yang terjadi Kedua Op-Cit Charles Barber Victor, Kapitalisme Mengepung Desa, Runggandini, Subarudi, 2009, Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah, C Fay, M Sirait, Alfamedia dan Palma Faundation, Yogyakarta, hal. 143. 77 Paper The International Conference on Land Tenure, Jakarta, ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2005_3 , hal. 4. 89
Pulau Jawa adalah bagaimana eksploitasi hutan dapat memberi- kan keuntungan ekonomi bagi penduduk lokal, dengan kata lain mereka turut menikmati devisa yang dihasilkan. Bukan mengalami degradasi kehidupan seperti yang menggejala dewasa ini. Ben- community develop- tuk kongkritnya yang paling ideal barangkali adalah, perusahaan empowerin ment eksploitasi dan pemerintah memberikan dana yang sifatnya pemberdayaan ( g), bukan perasaan belas kasihan. 78 menguatkan asumsi bahwa ketidakjelasan dan ketidakpastian kekuasaan dan tujuan organisasi pengelolaan sumber daya hutan kemasyarakatan community forest man- sebagaimana hubungan kekuasaan dalam organisasi akan mencip- agement takan konflik terhadap proses berjalannya Studi yang dilakukan oleh Nathanial danBruce . Konsep pemberdayaan yang ditengahkan melalui pengelolaan sumber daya hutan berbasiskan masyarakat membutuhkan pra- syarat mutlak akan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan konsep ini pembangunan indegenous harus tergantung pada kekuatan masyarakat yang mengalaminya bersifat Konsepsi pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat dengan kearifan lokal yang dimil- ikinya diberi hak untuk mengelola sumber daya alam. Selain konsep pemberdayaan juga sangat menuntut adanya penghormatan terha- dap keberagaman, kekhasan lokal dan peningkatan kemandirian Socialaccountability and community forest management: lokal. 78 Nathanial,M danBruce,M, 2009, 79 self-reliance 80 . dan 81 the failure of collaborative governance in the Wombat Forest. Development in Pelibatan Masyarakat Lokal: Upaya Memberdayakan PracticeVol. 19 Issue8, P.1052-1063. Masyarakat Menuju Hutan Lestari, 79 Adi Riyanto Suprayitno, Jurnal Penyuluhan IPB Bogor, September 2008, Vol. 4 No.2, hal. 135. Community-empowered adaptation for self-reliance, F Stuart Chapin, Corrine N Knapp, Todd J Brinkman, Robin Bronen and Patricia Cochran, Current Opinion in Environmental Pemberdayaan (Empowerment) dalam Sustainability 2016, 19: 67-75. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, danImplementasi (Penyunting Onny S. Prijono & AMW Pranarka), 80 81 Pranarka, A.M.W. Vidhyandika Moeljarto, 2006, 90 CSIS, Jakarta, hal. 58.
community-based resource manage- Secara keseluruhan pengelolaan sumber daya hutan yang ment berbasiskan pada masyarakat ( ) haruslah memenuhi prinsip-prinsip antara lain : 1. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam. 3. Keterbukaan, transparansi dan partisipasif. 4. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal (wisdom 4. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal (wisdom 5. Penghormatan atas kearifan ), pengetahuan, tradisi, praktek-praktek, dan teknologi masyarakat lokal. 6. Desentralisasi dan devolusi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. prior informed consent). 7. Memberi informasi dan meminta persetujuan masyara- kat lokal ( (Community-based forest resource Berdasarkan hal demikian pengelolaan sumber daya hutan management) yang berbasiskan masyarakat dapat dikatakan memenuhi harapan apabila dapat memobilisasi sumber-sumber ekonomi secara produktif dan berkelanjutan, tidak saja bagi Perhutani tetapi juga memenuhi ke- butuhan dan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan. Oleh karena itu dimensi komunitas manusia harus diintegrasikan ke- dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program perusa- haan dalam meningkatkan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Dengan demikian pengelolaan yang partisipatif sangat diperlukan untuk membangun sumber daya 82 hutan di Indonesia. 82 Manajemen Koperasi dalam Rangka Pengelolaan Hutan Rakyat dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Koperasi Wana Imam Soebekti dkk, Lestari Menoreh di Kabupaten Kulon Progo, DIY), Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 22 No. 2, 25 Agustus 2016, hal. 158-179. 91
Sebagaimana hasil penelitian S. Mahanty, J. Guernier, dan Y. Pengelolaan hutan secara kolaboratif ternyata dapat men- Collaborative Forest Management (CFM) has attracted significant attention in Asia in recent years, with around 25 " percent of forests currently outside direct State manage- ment. Advocates of CFM suggest that it has the potential to achieve sustainable forest management in a way that im- proves the welfare of the rural poor 83 Yasmi, capai hutan lestari dan mengurangi kemiskinan : . " Sebagaimana yang terjadi di Bangladesh adanya pengelolaan secara partipatif sangat efektif untuk dilaksanakan dalam rangka Forest resources in Bangladesh have been continuously de- pengelolaan pleting in terms ofboth area and quality. Traditional forest " management practices have failed to improve the situation. As a result, Participatory Forest Management (PFM) has been proved as a successful strategy to solve the problem" sumber daya hutan yang melibatkan masyarakat: 84 Sebagaimana yang terjadi di India dimana masyarakat desa sumber daya hutan sebagian diberikan hak untuk turut serta dalam pengelolaan hutan dengan adanya akses seperti hasil hutan, rum- put dan sebagainya tetapi adanya konsekuensi untuk turut menjaga hutan. Tetapi kontrol negara atas konservasi untuk perlindungan sangat ketat karena permintaan akan hasil hutan/kayu untuk ke- pentingan komersial semakin meningkat untuk itu kontrol negara "The village community was provided with timber or other atas kawasan ini sangat ketat sekali. forest produce or pastures from these forests and entrusted with the responsibility for protection and improvement of such fo rest. Although the option of such forest was not ex- A fair share? Sharing the benefits and costs of collaborative forest management, 83 S. Mahanty, J. Guernier, and Y. Yasmi, Journal International Forestry Review Vol.11(2), 2009, P. 268-280. "People's Participation in Participatory Forest Management in the Sal Forests of 84 Panchanon Kumar Dhali, Jurgen Pretzsch, Klaus Romisch, Abdus Subhan Mollick, Bangladesh: An Explorative Study , International Journal Of Social Forestry, Volume 5, 92 Number 1, June 2012.
ercised by the Government over the most part of the subcon- tinent. The "Reserved" forest consisted of compact valuable areas under total state control with limited exercise of private rights. In "Protected" forests under state control, rights were recorded but not settled. Control was firmly maintained for preservation of commercially valuable saplings and forest for grazing and for wood collection. With the increasing com- mercial demand, protected areas were gradually converted to "Reserved Forests" whereby the state could exercise fuller control"85 Berdasarkan asumsi di atas dapat dikatakan pula bahwa per- soalan tersebut berakar dari paradigma pembangunan kehutanan yang didominasi keinginan untuk melakukan industrialisasi sek- tor kehutanan, sehingga hutan dilihat tidak lebih sebagai sumber ekonomi dan masyarakat yang hidup disekitar hutan sebagai salah satu faktor produksi yang berperan untuk mendukung nilai eko- nomis hutan. Paradigma ini perlu diubah dan perubahan itu akan menyangkut hubungan antara manusia dengan alam (hutan) dan hubungan sesama manusia. Secara sederhana konsep ini tercermin dalam istilah . B. Hak Menguasai Negara dalam Hukum Kehutanan forest for people Sebelum membahas pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pandangan tentang perkembangan pe- mikiran hak menguasai oleh negara atas sumber daya hutan dan keberpihakan pada kemakmuran rakyat. Menurut Charles Barber Victor, "hak menguasai oleh negara pada dasarnya merupakan cer- minan dari artikulasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Major Trends Of Indian Forestry Development: A Brief dan lingkungan". Overview, 85 Priyanka Guha Roy, 2015, 86 International Journal of Advanced Research (2015), Volume 3, Issue 7, 855- Op-Cit, 860. 86 Charles Barber Victor, hal. 14-15. 93
Pendapat lain menurut Nancy Lee Peluso, bahwa "hak men- guasai oleh negara merupakan suatu ekpresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam Makna hak menguasai negara berarti wilayah kedaulatan negara". tuntutan hak an kewajiban negara atas alam (tanah) dalam hubungannya dengan penguasaan hak-hak atas sumber daya alam agar tercapai tujuan yang dikehendaki bersama. 87 sumber daya 88 sumber daya Sesuai dengan topik penelitian ini, yaitu yang difokuskan pada hutan, maka sebelum masalah hak menguasai negara Boschordonantie dan setelah kemerdekaan, landasan yang dapat dirujuk dan dipakai Jawa dan Madura 1927 sebagai dasar pengelolaan hutan di Jawa adalah LNRI- atau yang juga sering disebut dengan Un- 1927-221, LNRI-1928-65, LNRI-1931-168 dan 1934-63 dang-Undang Hutan Untuk Jawa dan Madura Tahun 1927, ( ). Dalam Undang-undang tersebut sama sekali tidak/belum dapat ditemu- kan pengaturan mengenai "hak menguasai oleh negara" atas tanah Boschordonantie kawasan hutan, namun justru dengan sangat tegas mengatur dan 1927 menyebut hutan negara. Dalam ketentuan Pasal 2 , menyebutkan secara jelas bahwa; Dalam undang-undang ini yang dimaksud Hutan Negara yaitu: a. Tanah-tanah milik negara, terhadap mana tidak ada hak kekuasaan fihak/orang lain, yang ditumbuhi oleh: 1. Pohon kayu-kayuan dan bambu, yang tumbuh sendiri (asal dari alam). 2. Tanaman pohon kayu-kayuan yang dibikin oleh jawatan kehutanan. 3. Tanaman pohon kayu-kayuan yang tidak oleh jawatan kehutanan, melainkan oleh negara, jikalau pengelolaan- Op-Cit Hak Menguasai Negara Atas Tanah, 87 Nancy Lee Peluso, 88 Winahyu Erwiningsih, 2009, , hal. 11. Total Media, Yogyakarta, hal 297........lihat juga dalam Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 48. 94
nya oleh yang berwajib diserahkan kepada jawatan ke- hutanan. 4. tanaman pohon kayu-kayuan yang dibikin oleh pemerin- tah dari pihak atasan. 5. tanaman yang tidak menghasilkan kayu, yang dibikin oleh jawatan kehutanan. b. Bidang-bidang tanah, yang dilingkungi oleh tanah-tanah ter- sebut di atas yang tidak ditumbuhi oleh pohon kayu-kayuan, selama bidang-bidang tanah itu tidak dipergunakan sesuatu maksud lain di luar Jawatan Kehutanan atas keputusan yang berwajib atau karena hal lain. c. Tanah-tanah yang oleh yang berwajib dicadangkan untuk ke- pentingan mempertahankan atau memperluas hutan. d. Tanah-tanah yang pada waktu mengatur batas-batas hutan di- Bos- masukan dalam wilayah hutan. chordonantie Agrarische Wet 1870, Berdasarkan pada uraian tersebut jelas nampak bahwa domeinverklaring. Jawa dan Madura sinkron dengan yang diatur dalam Boschordonantie yangmasih menganut Jawa dan Madura Dalam praktek selanjutnya 1927, masih diberlakukan sampai masa kemerdekaan yaitu den- gan mendasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang dikenal dengan asas konkordansi, yaitu memberlaku- kan produk-produk hukum kolonial di bidang kehutanan untuk diberlakukan ke dalam hukum nasional atau tepatnya sampai masa pemerintahan Orde Lama. Masa pergantian masa pemerintahan Orde Lama ke pemer- intahan Orde Baru, dari segi produk hukum yang paling menon- jol adalah lahirnya beberapa undang-undang baru. Salah satunya adalah undang-undang yang mengatur masalah pengelolaan hutan yaitu; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ). Bagaimana Ketentuan Pokok Kehutanan ( pengaturan tentang hak menguasai negara atas hutan dan keber- LNRI-1967-8, TLN-2823 95
pihakan pada kemakmuran rakyat? Hal ini dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 5: (1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. (2) Hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (!) memberi wewenang untuk: a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, pe- nyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan men- gatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan. Berdasarkan undang-undang ini pengaturan mengenai hak menguasai oleh negara atas hutan belum dihubungkan langsung dengan penggunaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam bagian lain telah digunakan istilah "pengurusan hu- tan" yang diatur secara tersendiri dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha mem- bangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ber- dasarkan Pancasila, didasarkan atas rencana umum dan rencana karya tersebut pada Pasal 6 dan 8." Mencermati dan mengkritisi esensi dari ketentuan pasal tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa penguasaan atau pengurusan hutan pada masa ini, masih dalam kerangka men- capai tujuan bersama yaitu membangun masyarakat Indonesia LNRI-1967-8, TLN-2823 yang adil makmur. Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ) tersebut, kemudian diganti dengan Un- ( 96
LNRI- 1999-167,TLNRI-3587 dang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( ). Hak menguasai oleh negara atas hutan, masih diatur secara tersendiri dalam ketentuan Pasal 4: (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang pada Pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan dan; c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. (3) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak ma- syarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan ke- pentingan nasional. dimiliki dikuasai Selanjutnya dalam penjelasan umum pasal tersebut, penger- ", melainkan suatu penger- tian " tian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-we- wenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2. Sedangkan dalam penjelasan umum pasal 2, hanya menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah yang menyangkut hal-hal yang sangat penting, dan strategis, serta ber- dampak nasional dan internasional, dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). " bukan berarti " Mencermati beberapa undang-undang tersebut, nampak cu- Boschordonantie kup jelas adanya perbedaan tentang konsep hak menguasai negara Jawa Madura 1927, UU antara yang diatur dalam No. 5 Tahun 1967 dengan yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999. 97
Dalam UU No. 5 Tahun 1967, meskipun dalam beberapa Pasalnya menyebut; Pemerintah, Menteri, Menteri yang diserahi urusan ke- hutanan, namun tidak ada penjelasan hak menguasai negara atas hutan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun dalam pasal 5 ayat (2) a) memberikan penjelasan atau pen- egasan bahwa; "........penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara". LNRI- Berbeda dengan hak menguasai oleh negara atas hu- 1999-167,TLNRI-3587 tan, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ( ), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2, jelas-jelas bahwa penguasaan hutan oleh negara atau hak men- guasai oleh negara atas hutan telah diberikan wewenang tersebut kepada " dan penguasaan tersebut jelas-jelas dipergu- nakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah" Ketiga undang-undang tersebut, yang sama-sama pernah atau sedang diberlakukan di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, dari segi politik hukum tentunya juga sangat diharapkan untuk dapat menjadi sarana perubahan yaitu mengentaskan kemiskinan di sektor hutan menuju kesejahteraan rakyat. Masih dalam konteks tentang "hak menguasai oleh negara" sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945, dalam perkembangan perundang-undangan selanjutnya, diatur da- lam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001). Dalam undan- g-undang tersebut, pengertian "dikuasai oleh negara", juga berarti telah memberikan wewenang kepada pemerintah. Adapun rumu- san dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Ten- tang Minyak dan Gas Bumi yaitu: 1. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa "Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh negara kepada Pemer- intah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi". 98
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa "Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan". Ditinjau berdasarkan kehendak atau cita-cita para pendiri Founding Fathers, negara Republik Indonesia ini, rasanya telah mengalami pergeseran cukup jauh dan berbeda dengan semangat para artinya dicurigai tidak sesuai lagi dengan pengertian, konsep, asas, ideologi yang terkandung atau tersurat dan tersirat dalam keten- tuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat 2 dan 3 yang menjadi pedoman agar sumber daya alam tetap dikuasai negara dan tetap memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 89 Undang-undang tersebut akhirnya telah dimohonkan pengu- jian kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diputus dengan Putusan Perkara: 002/PUU-I/2003, telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005. Dalam masalah "hak menguasai negara", pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain menyebutkan: "Bahwa Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dalam hubungan pengertian negara terdapat unsur rakyat, wilayah dan pemerintah. Dalam konteks pemerintahan dengan sistem demokrasi, kedaulatan rakyat dihargai dan diberikan posisi kuat dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara tertinggi menempatkan rakyat sebagai pemegang ke- daulatan. Dilihat dari pengertian kedaulatan, maka kata dikuasai negara bukan berarti memiliki, akan tetapi sebagai or- ganisasi yang bernama negara diberikan kewenangan. Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Dynamics of State Control Concept on Natural Resources 89 Ahmad Redi, , Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 2, Juni 2015 hal. 401. 99
Berdasarkan hak menguasai negara di dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, dapat dimungkinkan timbulnya hak- hak misalnya hak pengelolaan, hak pengusahaan. Hak menguasai negara dalam hubungan minyak dan gas bumi mencakup; hak untuk mengatur dan hak menentukan status hukum pengelolaan dan pengusahaan atas min- yak dan gas bumi dan sebagaian kewenangan itu dapat diberikan kepada badan usaha dan bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam UU 22 Tahun 2001, sedangkan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha migas tetap ada pada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertam- bangan minyak dan gas bumi. Dilihat dari aspek kedaulatan rakyat serta mengatur dan menentukan kegiatan usaha migas, maka pengaturan hak menguasai negara tidak hilang dan UU No. 22 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi asas ekonomi kerakyatan dan demokrasi." 90 legal formal Berdasarkan atas pertimbangan hukum dalam putusan Mah- kamah Konstitusi tersebut, maka ternyata dari aspek pengertian tentang hak menguasai negara masih belum berubah efisiensi atau dengan kata lain tetap dalam posisi menyesuaikan dengan dan efektivitas perkembangan situasi yang berkembang yang dituntut " " pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, ber- daya saing tinggi dan berkelanjutan melalui mekanisme yang ter- buka dan transparan. 90 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Rabu, 16 Desember 2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003, Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, Selasa tanggal 04 Januari 2005. 100
.Berdasarkan atas pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat menggambarkan bahwa pengertian "penguasaan regelen oleh negara", yaitu meliputi kewenangan untuk: a. mengatur ( bestuuren ); b. mengurus ( beheeren ); c. mengelola ( toezichthouden ); d. dan mengawasi ( ); yang masih tetap berada di tangan Pemerintah, sebagai pe- nyelenggara "penguasaan oleh negara" dimaksud, atau badan- badan yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Dengan demikian hak public sumber daya penguasaan negara membenarkan negara untuk mengusahakan service public utilities alam yang berkaitan dengan dan , atas dasar pertimbangan filosofis, strategis, ekonomis, poli- 91 tik dan demi kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat. ooo Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan 91 Putusan Mahkamah Konstitusi, J. Ronald Mawuntu, Jurnal Konstitusi Vol.XX No.3/April-Juni/2012, hal. 11. 101
Hukum Kehutanan 102
BAB IV POLITIKHUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN A. Politik Hukum Sentralistik dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Sebagaimana telah dikemukakan oleh Barber bahwa sifat dan fungsi hukum di Indonesia sangat mempengaruhi struktur birokra- si di sektor kehutanan serta kebijakan yang dihasilkan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai dasar hak menguasai negara, oleh pemer- intah telah ditafsirkan sebagai kekuasaan eklusif sebagai pengatur segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan masalah pen- guasaan dan penggunaan kawasan hutan. 92 . Studi tentang kawasan hutan setelah kemerdekaan, pada hakekatnya adalah sebuah upaya melihat dan menelaah tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Po- kok-Pokok Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah yang saling berinteraksi dan berinte- grasi melaksanakan misinya sebagai Kedua undang-undang inilah yang memayungi bagaimana sebenarnya teknis politik hukum penguasaan dan penggunaan (pengelolaan) kawasan hutan dan bagaimana politik hukum yang sentralistik di- jalankan. politico legal concept. Dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, secara filosofis merumuskan bahwa tujuan dilahirkan un- dang-undang ini adalah untuk "melindungi dan memanfaatkan hu- tan guna kesejahteraan rakyat secara lestari". Setidaknya ada em- Op-Cit 92 Hasanu Simon, 1999, , hal. 85. 103
pat pokok pikiran yang terkandung dalam tujuan filosofis ini yaitu; "melindungi, memanfaatkan, kesejahteraan rakyat dan kelestar- ian", yang seharusnya dituangkan sebagai dalam batang tubuh undang-undang tersebut. Pemanfaatan hutan lebih banyak didominasi oleh tujuan-tujuan ekonomis dari pada tujuan filosofis lainnya. Dijadikannya prioritas ekonomi sebagai prioritas utama, bukanlah suatu keanehan, sebagaimana dapat kita lihat dalam pa- ragrap II penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang menyatakan: "Penggalian sumber kekayaan alam yang berupa hutan ini secara intensif, adalah merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat yang tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam ran- gka pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejah- teraan rakyat." legal norm 93 Kawasan hutan di Indonesia, maka sebagai landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan hutan sebagai kekuatan pemban- gunan ekonomi nasional, maka dirumuskan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang mengatur bahwa "Se- mua hutan di Indonesia adalah dikuasai negara". Berdasarkan atas konsepsi hak menguasai negara tersebut, pasal 5 ayat 2 huruf c yaitu: negara " menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan menga- tur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan." Dari ketentuan centralisme) Pasal tersebut nampak sekali nuasa hukum yang sangat terpusat ( , yang dinominasi oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Kehutanan, sedangkan untuk kawasan hutan di Jawa diserahkan kepada Perum Perhutani. Semangat de- sentralisasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967dirasakan sangat sederhana dan sumir yaitu diatur dalam ketentuan pasal 12, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang menyatakan: "Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian dari wewenangnya di bidang kehutanan kepada pemerintah daerah Politik Hukum Pengusaan dengan Peraturan Pemerintah". 93 Hutan di Indonesia, Editor Lili Hasanudin, Effendi Saman, Anthony LP Hutapea, Wailayatiningsih, 1993, 104 Wahana Lingkungan Hidup, Jakarta, hal. 18.
Dinamika politik hukum penguasaan dan penggunaan ka- wasan hutan di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, selanjutnya mengalami relatif sedikit perubahan, sebagai respon dari berbagai tuntutan demokratisasi dan otonomisasi dari masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan, melalui Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah- an di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Kepada daerah tingkat I diserahkan urusan yang meliputi; pengelolaan taman hutan raya dan penataan batas hutan sedangkan daerah tingkat II diserah- kan urusan bidang; 1) penghijauan dan konservasi tanah dan air; 2) persuteraan alam; 3) perlebahan; 4) pengelolaan hutan milik/ hutan rakyat; 5) pengelolaan hutan lindung; 6) penyuluhan kehuta- nan; 7) pengelolaan hasil hutan non kayu; 8) perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru; 9) perlindungan hutan dan pelatihan masyarakat di bidang keterampilan masyara- kat di bidang kehutanan. Pengelolaan kawasan hutan di Jawa, semestinya daerah juga perlu diberikan peran dan otoritas. ADM di daerah ternyata tidak lebih hanya sebagai kepanjangan tangan dari Dirut Perum Perhu- tani yang sama sekali tidak punya wewenang apapun terhadap kawasan hutan, akan tetapi lebih pada mengamankan kebijakan pusat di daerah, sehinggga baik buruknya seorang ADM sangat ter- gantung keamanan hutan di daerahnya masing-masing. Sudah menjadi sebuah kecenderungan bahwa selama ber- lakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan Undang-Un- dang Nomor 5 Tahun 1974, meskipun telah diterbitkan peraturan pemerintah yang menyerahkan sebagaian urusan kepada daerah, akan tetapi tanpa dilahirkan peraturan pelaksanaan yang seting- kat Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri, maka peraturan pemerintah tersebut tidak akan pernah berjalan efektif sama seka- li. Hal ini disebabkan karena prinsip desentralisasi yang diterapkan masih bersifat bertingkat, yang diawali dari daerah tingkat I, baru 105
kepada daerah tingkat II. Keadaan akan semakin lambat karena bi- asanya akan dilingkupi oleh kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat dari unsur struktur birokrasi kehutanan, semua urusan yang strategis tidak akan diserahkan kepada daerah, demikian seterus- nya sampai di daerah tingkat II. Hal ini yang akan memicu konflik antara pusat dan daerah dan sekaligus sebagai penghambat pelak- sanaan desentralisasi pengelolaan kawasan hutan. Setiap kabupaten di Jawa yang wilayahnya memiliki potensi wilayah hutan selama politik hukum masih sentralistik, pemerin- tah daerah tidak akan pernah memiliki otoritas dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di daerahnya. Otoritas yang dimaksud di sini adalah suatu lembaga yang otonom yang menangani urusan pemer- intahan di bidang pengelolaan kawasan hutan, hak-hak keuangan baik yang bersifat pajak maupun retribusi daerah maupun hak-hak untuk membuat produk hukum daerah. Rasionalitas pengelolaan kawasan hutan yang selalu dipegang oleh pusat dikarenakan berkembangnya anggapan bahwa daerah dianggap belum/tidak cukup mampu melaksanakan tugas penge- hukum, politik negara yang lolaan dan otoriter yang tidak memberi ruang gerak berkembangnya kehidu- pan demokrasi dan kepentingan stabilitas nasional sesuai dengan teori tentang negara yang memiliki sifat monopoli dan memaksa atau yang selama ini dikenal dengan pendekatan menggunakan alat-alat keamanan keamanan ( ). Dalam penga- manan dan perlindungan atas kawasan hutan setiap pejabat kehu- tanan dilengkapi dengan kewenangan polisional, yang berwenang mengurus kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undan- gan. intrumentalisme, sentralisme security approach Sejak bergulirnya otonomi daerah saat reformasi dengan ke- luarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerin- tahan Daerah, hingga digantikan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sektor kehutanan juga banyak men- 106
galami pasang surut sebagaian bagian dari urusan otonomi daerah. Tetapi dalam perkembangannya hingga saat ini undang-undang otonomi daerah sejak tahun 2004 telah dikeluarkan berbagai ben- tuk peraturan perundangan dan kebijakan yang menampilkan aura ego sektoral yang berujung pada semakin kacaunya regulasi SDA. Eksesnya mudah untuk dilihat, yakni pengurasan dan pengrusakan terhadap sumber daya hutan dan laut terus berlanjut tanpa menun- jukan tanda-tanda berkurang, apalagi berhenti. B. Hutan Sebagai Komoditas Ekonomi 94 Paradigma pengelolaan kawasan hutan yang berbasis pada negara yang disertai dengan pemikiran bahwa hutan adalah seb- timber management agai emas hijau atau sumber pendapatan bahkan devisa negara dan pola pengelolaan hutan yang berpijak pada seperti yang terjadi selama ini, akhirnya hanyalah mengingkari kaidah ekologi dan menyisakan kerusahan kawasan hutan yang sangat serius ( ). Bertitik tolak dari pernyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa hutan hanya di- pandang dari segi komoditas yang menghasilkan pendapatan neg- ara, devisa negara atau lebih banyak dipandang dari segi ekonomi belaka, padahal seharusnya aspek konservasi hutan harus selalu melekat pada pengertian hutan. desforestation and degradation Kawasan hutan di Jawa, tentunya bukan hanya kayu Jati saja, akan tetapi masih banyak yang lain seperti; cemara emas, damar laut, pinus, keningar dan berbagai getah kayu, yang secara ekono- mis memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai ekonomis yang sangat tinggi inilah yang justru menjadi alasan mengapa pusat terus mem- pertahankan kebijakan hukum yang sentralistik dan kesan kurang atau tidak mendukung kebijakan yang bersifat desentralistik. Ni- Desentralisasi, Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Pasca Otonomi Daerah, Steny.pdf. 94 Bernadinus Steni, 2006, dalam 107
lai ekonomis yang tinggi inilah yang justru banyak mendatangkan masalah, karena keinginan pemerintah pusat untuk tetap memper- tahankan sebagai pendapatan pusat, namun banyak ditentang oleh daerah yang merasa memiliki wilayah kawasan hutan dan dianggap sebagai potensi yang dapat mengangkat pendapatan asli daerah. Sedangkan bentuk tantangan yang lain yaitu datang dari masyara- kat sekitar hutan yang merasa memiliki sumber daya hutan sebagai peninggalan nenek moyangnya dan merasakan juga nilai ekonomis yang tinggi dari kayu, banyak memicu terjadinya pencurian kayu. Efek negatif dari pencurian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan ini, akhirnya juga muncul perusahaan pengolah hasil hutan (kayu) baik yang resmi maupun yang tidak ( ). Perusa- haan ini lebih banyak bertindak sebagai pelaku penadah kayu hasil curian masyarakat atau dengan cara memberikan fasilitas modal kepada para pelaku penjarah. Penegakan hukum masih sangat le- mah, karena jumlah penegak hukum yang dimiliki Perum Perhu- tani, juga sangat terbatas dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Di sisi lain wilayah yang harus diampu jauh lebih luas. Berdasarkan kenyataan tidak jarang seorang polisi hutan, harus menghadapi pencuri (penjarah) kayu dalam jumlah besar atau lebih dari 20 - 35 orang. Karena hal itu, wajar apabila seorang polhut berpikir realistis dan lebih baik lari menyelamatkan diri dari pada mati konyol. illegal Sumber daya hutan berperan sebagai penggerak ekonomi dapat teridentifikasi daalam beberapa hal, yaitu: pertama, penye- diaan devisa untuk membangun sektor lain yang membutuhkan teknologi dari luar negeri; kedua, penyediaan hutan dan lahan se- bagai modal awal untuk pembangunan berbagai sektor, terutama untuk kegiatan perkebunan, industri dan sektor ekonomi lainnya; dan yang ketiga, peran kehutanan dalam pelayanan jasa lingkungan hidup dan lingkungan sosial masyarakat. Ketiga bentuk peranan tersebut berkaitan dengan peranan sumber daya hutan sebagai 108
penggerak ekonomi yang sangat potensial, sangat kompleks dan saling terkait. 95 Pengelolaan sumber daya hutan harus mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan ekologi dari hutan. Ini berarti mem- produksi hasil hutan berupa jasa dan barang yang bermutu tinggi dan beraneka ragam, mengurangi kesenjangan ekonomi antara penduduk masyarakat sekitar hutan dengan masyarakat lain yang mendapat manfaat dari hutan, memelihara akses tradisional ter- hadap hutan bagi masyarakat lokal, meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi seluruh masyarakat. Hutan sebagai salah satu sumber saya alam yang bersifat dapat diperbaharui me- miliki peran dan kontribusi yang sangat penting bagi kelansungan hidup umat manusia secara lintas generasi. Karena itu, menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami se- berapa besar potensi yang terkandung dalam sumber daya hutan sehingga proses pengelolaan dan pemanfaatannya-baik dalam kon- teks manfaat ekonomi, ekologi dan sosial akan dapat dilakukan se- cara efektif dan optimal. C. Politik Marginalisasi Masyarakat Sekitar Hutan Banyak penelitian yang mengungkapkan telah terjadi proses peminggiran terhadap hak-hak masyarakat lokal. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat sekitar hutan di Jawa, dimana ma- syarakat yang sudah secara turun-temurun menggantungkan hidupnya dari hutan, telah menjadi masyarakat asing di tanah kelahirannya/leluhurnya sendiri. Gambaran pengelolaan kawasan hutan, belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal ter- hadap peningkatan kesejahteraan yang merupakan tujuan utama hukum dan tujuan pembangunan kawasan hutan. Sebaliknya dampak yang nyata-nyata terjadi pada masyarakat sekitar hutan sekurang-kurangnya dapat berwujud; Ekonomi Sumber daya hutan, 95 Syamsu Alam dkk, 2009, Kewirausahaan Kehutanan Fakultas Kehutanan - Universitas Hasanuddin, hal. 6. Laboratorium Kebijakan dan 109
1. Peminggiran secara ekonomis yang berwujud; masyarakat lapar tanah (tuna kisna) karena 80 % tidak memiliki tanah dan hanya tergantung pada pekerjaan mencari /kayu bakar yang semakin sulit untuk mengimbangi tingginya harga bahan kebutuhan pokok, langkanya pekerjaan dan terbatas- nya keahlian yang memaksa mereka hanya tergantung pada hutan di tengah semakin sulitnya bercocok tanam di tengah hutan, masyarakat miskin atau kantong-kantong kemiskinan di sekitar kawasan hutan yang terus bertambah, sedangkan lapangan pekerjaan di sekitar hutan sangat tergantung pada musim menanam, tebang dan lain lain; rencek 2. Peminggiran secara sosial yang berwujud terputusnya akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lain- nya, sehingga sering dikeluhkan mahalnya biaya transportasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain; 3. Peminggiran secara politis yang berwujud tidak pernah terserapnya aspiarasi politik masyarakat dalam kegiatan de- mokrasi; 4. Peminggiran secara kultural yang berwujud ketertingalan dari berbagai bentuk informasi ke arah perubahan yang lebih posi- tif. Menyusul sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999, hingga saat Undang-Un- dang Nomor 23 Tahun 2014 beberapa kebijakan yang dikeluarkan Departemen Kehutanan di satu sisi telah mendorong terciptanya tatanan baru pengelolaan hutan terdesentralisasi, tetapi kemudian di sisi lain menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Sementara itu, dengan adanya berbagai bentuk pengelolaan dan pemanfaatan konsesi kayu, masyarakat lokal terus mengalami marginalisasi. Sekalipun demikian, di tengah gelombang perubahanperubahan sejalan dengan berlakunya sistem otonomi daerah dan reformasi, kepercayaan diri masyarakat meningkat.Hal ini menjadi pertanda 110
bahwa mereka telah mulai menuntut suatu kompensasi yang adil atau manfaat-manfaat langsung atas pemanfaatan hutan. D. Politik Hukum Desentralisasi PengelolaanSumber 96 daya Hutan Realitas politik tentang otonomi daerah yang berkaitan den- gan penguasaan dan penggunaan tanah kawasan hutan hendaknya dicermati secara baik, kepala dingin, bijaksana dan berpandangan luas ke depan. Hasil penelitian menunjukan sekurang-kurangnya ada tiga pandangan yang berhembus kencang dari daerah-daerah kabupaten di Jawa-Madura, yang sebagian wilayahnya terdiri dari kawasan hutan. Adapun pandangan-pandangan tersebut sebagai berikut: 1. Ada sebagian pemerintah kabupaten yang menghendaki selu- ruh kawasan hutan wajib diserahkan kepada pemerintah dae- rah kabupaten; 2. Ada sebagian pemerintah daerah kabupaten yang menghen- daki pengelolaan saja wajib diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten; 3. Ada pemerintah daerah yang hanya menghendaki pembagian manfaat ekonomi dari hutan yang lebih adil dan proporsional. Berdasarkan tiga pandangan tersebut, nampak sangat jelas ada beberapa sikap daerah otonom, yang sangat membutuhkan penyatuan atau perlu disikapi secara arif juga. Ketiga pandangan tersebut, sekaligus juga menunjukan, bahwa semangat otonomi daerah masih terbatas memperjuangkan kepentingan pemerintah daerah kabupaten saja dan masih berkutat pada masalah pening- katan pendapat asli daerah (PAD) dan belum sampai berpikir pada partisipasi dan kesejahteraan rakyat. 96 Marginalisasi Masyarakat Miskin di Sekitar Gusti Z. Anshari, Syarief Alqadrie, Tri Budiarto, Ngusmanto, Erdi Abidin, Siân McGrath, Hutan: Studi Kasus HPHH 100 Ha di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Zulkifl i, Heru Komarudin dan Afi fudin, dalam 2005. No.9, April 111
Pencarian kerangka landasan yuridis dari pelaksanaan desen- tralisasi pengelolaan tanah kawasan hutan Perhutani, dalam era otonomi daerah khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah pasal 66 dalam beberapa ayat yang menyatakan bahwa: (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah meny- erahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efek- tivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan oto- nomi daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mencermati ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut, tujuan dilaksanakan- nya penyerahan kewenangan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dan dalam rangka pengembangan otonomi daerah, maka dengan demikian nampak jelas bahwa se- cara yuridis normatif desentralisasi pengelolaan tanah kawasan hutan masih terkait langsung dengan otonomi daerah. Masih dalam kerangka desentralisasi pengelolaan tanah kawasan hutan kepa- da pemerintah daerah, semakin tampak jelas dengan penjelasan yang terdapat dalam alinia ke 10 penjelasan umum Undang-Un- dang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada prinsipnya menjelaskan bahwa; "...pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hu- tan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan pemerintah pusat". Mencermati isi Penjelasan Umum alenia 10, pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 10 ayat 1, 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 112
41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, beserta pasal 10 Undang-Un- dang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahJuncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, sebenarnya telah harmonis) nampak jelas bahwa kedua undang-undang tersebut dari segi sink- ronisasi horizontal ( , jelasnya bahwa bidang kehutanan sama sekali tidak termasuk uru- san yang diatur dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten- tang Pemerintahan Daerah dan tidak menjadi wewenang pemerin- tah pusat atau dengan kata lain telah didesentralisasikan. Dengan demikian secara yuridis formal tanah kawasan hutan, tidak perlu diragukan dan seharusnya sudah merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten. harmonisasi) sudah sangat sinkron ( Namun setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani yang memberi kekuasaan penuh kepada Perum Perhutani sebagai pengelola tanah kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Jawa, harapan menjadi lain. quasi desentralisasi Sentralisasi tidak mungkin akan segera berubah menjadi desen- desentralisasi akan tetap semu belaka tanpa perjuangan yang serius , atau dengan kata lain tralisasi tanpa melalui sentralisasi, -> quasi . desentralisasi atau desentralisasi semu, -> desentralisasi". Jelasnya dalam proses tersebut diawali dari " Desentralisasi penguasaan dan pendayagunaan tanah kawa- san hutan, sebagai strategi percepatan tercapainya kesejahteraan rakyat, masih memerlukan perjuangan yang panjang, dikarenakan banyaknya tarik menarik berbagai kepentingan, maka atas dasar kenyataan ini, harus dikembalikan pada pendayagunaan hukum dan atau kebijakan dan pendayagunaan institusional. Upaya desen- tralisasi akan menghadapi kendala-kendala sebagai berikut; 1) ke- tidakpastian hukum; 2) sikap ragu-ragu; 3) minimnya sumber daya manusia di daerah; 4) sengketa perbatasan. Di samping kenda- conflict of norm la-kendala tersebut desentralisasi juga berimplikasi pada; 1) kon- ); 2) konflik kewenangan flik perundang-undangan ( 113
conflict of authority conflict of economic ); 3) konflik ekonomi kerakyatan dengan eko- ( nomi liberal kapitalis ( ); 4) euforia peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); 5) munculnya primordialisme keda- erahan. Desentralisasi sektor kehutanan yang harus diterapkan adalah merupakan antitesa terhadap pola Sentralisasi. Ciri-ciri dari pola Desentralisasi meliputi : berorientasi pada fungsi, kultur, nilai, nor- open man- ma dan proses yang dinamis, pendekatannya bersifat dari bawah agement ke atas ( bottom-up ), pengelolaannya bersifat 6 terbuka ( ), bersifat tranparan kepada publik, didasarkan pada prin- sip rasional, objektif dan ilmiah ( ilmu dan teknologi) kehutanan, serta mendorong proses pemberdayaan (partisipasi) masyarakat (setempat) seluasluasnya sebagai subyek pembangunan kehuta- nan (pembentukan ) dan mengarah kepada pembentukan lembaga kehutanan rakyat yang kuat. Per- cuma saja kita mendambakan istilah desentralisasi jika tetap tidak memberdayakan rakyat dalam memperbaiki hutan yang rusak dan lahan kritis. Indikator pemberdayaan harus menjadi pisau analisis dalam pembangunan kehutanan di masa depan. profesional forest community 97 Dengan menerapkan kebijakan desentralisasi, sektor kehutan- an diharapkan dapat menjadikan seluruh kekuatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terbentuk menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan kehutanan di Indonesia, sehingga otomatis masyarakat yang menjaga hutannya sendiri. Pendekatan yang terlalu formal dan kaku di masa Sentralisasi selalu membuat Pemerintah terlambat dalam menyelesaikan berbagai permasalah- an yang muncul di lapangan. Desentralisasi harus dapat membantu Pemerintah (pusat) untuk mempertajam pencapaian misi dan sa- saran pembangunan kehutanan.Desentralisasi tidak perlu tergan- jal oleh adu kekuatan dan tarik menarik antara unsur birokrasi dan Desentralisasi Sektor Kehutanan Menghadapi Reformasi Birokrasi administrasi Pemerintah (pusat, propinsi dan daerah). Oleh karena uspijak.org/ 97 Suatu Telaahan Bagi Agenda Penelitian Kebijakan Kehutanan, Ismatul Hakim, 2010, dalam p 114 Diakses Tanggal 8 Agustus 2017.
itu, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan dan lahan dari pusat ke daerah jangan dibatasi pada kekuatan tarik menarik dan adu kekuatan antara unsur-unsur Pemerintah. Sebagai tuntutan terhadap pelaksanaan misi dan kebijakan desentralisasi sektor kehutanan, maka sebagai langkah awal diperlukan adanya perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian terhadap kinerja birokrasi pemerintahan baik di tingkat pusat (Departemen Kehutanan), di tingkat propinsi (Dinas Kehutanan Propinsi) dan di tingkat daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota) sehingga ter- jalin adanya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) yang kuat satu sama lain. Kinerja birokrasi yang sehat merupakan awal bagi munculnya kembali kepercayaan masyarakat dan bangsa kepada otoritas kebijakan kehutanan dan akan dapat mengokoh- kan kelembagaan E. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Kawasan hutan yang dikelola dan diusahakan Perum Per- hutani terletak berbatasan dengan kurang lebih 6172 desa, dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. Lebih dari 60 % dari jumlah penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar hutan dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Penduduk membuka ladang, menebang kayu, mengambil kayu ba- kar, mengumpulkan dedaunan dan rumput pakan ternak, dan bah- kan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan. 98 Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan ekologi di Pu- lau Jawa yang demikian cepat memerlukan perubahan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya hutan di pulau ini. Sekalipun pengelolaan hutan di Jawa yang dilaksanakan oleh Perhutani telah The State, The Environtmen, and Development: Genesis and 98 Transformation of Social Forestry Policy in New Order Indonesia, Charles Victor Barber, 1989, Doctoral Desertation Perencanaan pembangunan Sumber daya Hutan, University of California Berkeley, USA, ...lihat juga dalam Hasanu Simon, 2010, Timber management, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 77. 115
mengalami beberapa kali perubahan, tetapi kenyataan menunju- kan bahwa perubahan-perubahan tersebut belum dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terus berkembang. Perum Perhutani pada dasarnya merupakan keberlanjutan dari suatu sistem penguasaaan dan pengelolaan hutan yang di- operasikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sehingga konsep pengelolaan dan pengusahaan sumber daya hutan terma- suk sebagaian dari instrumen hukum peninggalan pemerintah Be- landa masih diimplementasikan sampai sekarang.. Konsekuensi dari multi visi dan tugas yang dibebankan kepada Perum Perhutani sebagai BUMN penghasil devisa negara ( ), seb- agai institusi yang bertanggungjawab dalam konservasi kawasan , dan juga menjalankan misi peningkatan hutan ( kesejahteraan penduduk desa-desa sekitar hutan ( ), maka BUMN ini dituntut untuk menggunakan struktur yang ber- cirikan hirarkhis, perencanaan dan pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik, dan pola implementasi kebijakan atas bawah, karena itu sikap monoloyalitas terhadap keputusan, instruksi, atau perintah atasan sangat diperlukan untuk menunjang struktur hi- rarkhis dan proses atas bawah tersebut. Tetapi dengan adanya pe- rubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan ekologi yang demikian cepat memerlukan perubahan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya hutan yang mengedepankan warga negara dalam ba- sis pengelolaan sumber daya hutan atau berorientasi ekonomi ker- akyatan. economical mission ecological mission) social mission Dalam konteks otonomi daerah Perhutani juga mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi dan kerjasama yang bersi- fat mutualistik dengan pemerintah daerah, mulai dari sinkronisasi perencanaan wilayah, penyusunan kebijakan dan program pem- berdayaan masyarakat di desa-desa sekitar hutan. Untuk merespon hal tersebut Perum Perhutani yang mengem- ban tugas untuk mengelola hutan di Jawa menjawab perubahan tersebut dengan melaksanakan program Pengelolaan Sumber daya 116
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (Selaku Pengurus Perusa- haan) Nomor 136/KPts/Dir/2001. Dalam perkembangannya, pada tanggal 8 Maret 2007 ditetapkan Keputusan Direksi Perum Perhu- tani Nomor: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus). 99 Sebenarnya sejak berdirinya Perhutani sampai dengan awal tahun 70-an pengelolaan hutan di Jawa tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Dalam kurun waktu ini, peran serta ma- syarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan masih sangat ter- batas, Selain itu pelaksanaan pengelolaan hutan dengan sistem tumpangsari baru mengalami sedikit perbaikan pada tahun 1972 ketika Perhutani mulai melaksanakan Program Kesejahteraan Ma- syarakat Tujuannya adalah mengembalikan potensi dan fungsi hutan serta sekaligus meningkatkan kesejahter- aan masyarakat. Kegiatan-kegiatan utama program ini meliputi In- tensifikasi masal tumpangsari, intensifikasi khusus tumpangsari, pembuatan tanaman kayu bakar, rumput gajah, usaha perlebahan, dan sebagainya. Program ini kemudian disempurnakan pada ta- hun 1982 menjadi Program Pembangunan Masyarakat Desa Hu- tan (PMDH) yang ditandai antara lain dengan (a). Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang merupakan wadah musyawarah antara perusahaan dengan masyarakat, dan (b). Meningkatkan keg- iatan . Pada tahun 1984 PMDH disempurnakan dengan Pembinaan Masyarakat Desa Terpadu (PMDHT) Program-program yang dilaksanakan Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan di Jawa pada dasarnya tetap menggunakan prinsip-prinsip tumpangsari, seperti yang diperkenalkan lebih dari satu abad yang lalu, yang pada prinsip-prinsipnya antara lain : (Prosperity Approach). agroforestry 1. Setelah satu areal hutan ditebang habis maka penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan diminta untuk bekerja seb- ). Setiap pe- agai penggarap lahan tumpangsari ( pesanggem Op-Cit 99 Sigit Sapto Nugroho, 2004, , hal. 44. 117
sanggem menyiapkan bagian lahan tumpangsarinya untuk di- tanami bibit pohon Jati, ukuran dengan jarak tanam 1 X 3 atau lebih, tergantung pada tingkat kesuburan tanahnya. 2. Kegiatan untuk menyiapkan lahan tumpangsarinya dilakukan pada bulan Agustus, dan penanaman bibit Jati mulai dilakukan pada bulan September. Pada waktu yang bersamaan dengan penanaman bibit Jati, para pesanggem diperbolehkan mena- nam palawija di sela-sela bibit pohon Jati selama 2 tahun, dengan kewajiban memelihara tanaman Jati dengan sebaik- baiknya sehingga dapat tumbuh dengan subur. 3. Selain seluruh hasil palawija menjadi hak pesanggem, maka pesanggem juga menerima upah kerja dari Jawatan Kehuta- nan. Pesanggem juga boleh mengambil sisa-sisa kayu di lah- an-lahan bekas tebangan, mengumpulkan ranting kayu yang sudah kering ( ) atau kayu yang telah mati/roboh untuk kayu bakar selama menjadi pesanggem. rencek 4. Upah kerja yang diberikan kepada pesanggem lebih tinggi apa- bila lahan yang digarap kurang subur, karena hasil palawija yang diperoleh pesanggem lebih sedikit dibandingkan dengan hasil pada lahan yang subur. Model pengelolaan hutan dengan sistem tumpangsari pada tahun-tahun selajutnya menjadi semakin dikenal dan kemudian dilaksanakan di seluruh kawasan hutan di Jawa karena selain di- pandang lebih berhasil guna dan menguntungkan secara ekonomis, juga dirasakan paling sesuai dengan kondisi geografis dan kondisi sosial ekonomis serta perkembangan penduduk di Jawa. Program-program yang dilaksanakan Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan di Jawa pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip tumpangsari, walaupun telah banyak mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kelembagaan modern, tetapi sistem tumpangsari tetap menjadi el- emen utama dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. 118
agroforestry Tumpangsari sebagai salah satu bentuk agro-silvikultur dalam wanatani ( ), selain membantu percepatan permudaan kawasan hutan,juga membantu pemecahan masalah keterbatasan tanah pertanian bagi penduduk di sekitar kawasan hutan. Dengan kata lain, sistem tumpangsari yang telah diterapkan selama lebih dari satu abad ini memberi kontribusi yang berarti untuk menye- diakan lahan garapan yang semakin terbatas untuk petani-petani miskin di desa-desa sekitar hutan. 100 Program-program yang telah dilakukan oleh Perhutani ternya- ta belum mencapai tujuan-tujuan secara optimal. Hal ini dapat dia- mati dari berbagai kenyataan di lapangan antara lain: (a). Kuali- tas hutan makin menurun dari tahun ketahun, (b). Permasalahan sosial yang dihadapi perusahaan semakin berat. Permasalahan- permasalahan ini timbul karena program-program yang telah di- Social Forestry laksanakan (Tumpangsari, , Ma-Lu, PMDH, PM- ) belum sesuai dan sejalan dengan kebutuhan DHT, dan aspirasi masyarakat. Disamping itu peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat terbatas. Prosperity Approach Berdasarkan kenyataan tersebut, Perhutani dengan sadar mu- lai melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersa- ma Masyarakat (PHBM) untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai partner yang sesungguhnya dalam pengelo- laan hutan. PHBM merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Perhutani dengan masyarakat desa dengan pihak yang berkepentingan yang dilandasi dengan jiwa berbagi, se- hingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Adapun tujuan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (pasal 4 ayat (2) Keputusan Ketua Dewan Op-Cit 100 Peluso, 1992, , hal. 146. 119
Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/Dir/2001) antara lain : 1. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. 2. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. 3. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan ses- uai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan. 4. Meningkatkan mutu sumber daya hutan sesuai karakteristik wilayah. 5. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hu- tan serta pihak yang berkepentingan secara simultan. Untuk mencapai berbagai tujuan pelaksanaan PHBM men- dasarkan diri pada prinsip-prinsip sebagai berikut : (a). Keadilan dan demokratis; (b) Keterbukaan dan kebersamaan; (c). Pembela- jaran bersama dan saling memahami; (d). Kejelasan hak dan Ke- wajiban; (e). Pemberdayan ekonomi kerakyatan; (f). Kerjasama kelembagaan; (g). Perencanaan partisipasif; (h). Kesederhanaan sistem dan prosedur; (i). Perusahaan sebagai fasilitator; dan (j). Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah. Kegiatan PHBM mencakup kegiatan berbasis lahan dan bukan lahan.Kegiatan berbasis lahan dilakukan di dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar kawasan hutan dengan meman- faatkan lahan dan atau ruang melalui pengaturan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah setempat. Sementara itu, ke- giatan berbasis bukan lahan dilakukan dengan mengembangkan produk industri, jasa dan perdagangan untuk menumbuhkem- bangkan keswadayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa hutan. Dalam PHBM, masyarakat bersama-sama dengan 120
Perhutani berhak menyusun rencana, melakukan monitoring dan evaluasi. Disamping itu masyarakat juga berhak memperoleh man- faat dari hasil kegiatan dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang sesuai dengan kontribusinya. Sebagai tambahan mereka juga berhak memperoleh fasilitas dari perusahaan (Perhutani) dan atau pihak yang berkepentingan ) untuk mencapai kes- ejahteraan dan kemandirian.Kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat yang terlibat dalam PHBM tidak hanya menjaga dan melindungi sumber daya hutan untuk kepentingan keberlanjutan fungsi dan manfaatnya tetapi juga memberikan kontribusi faktor produksi yang sesuai dengan kemampuannya serta mempersiap- kan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan Per- hutani atau pihak yang berkepentingan. Sedangkan kewajiban pe- rusahaan (Perhutani) meliputi : (a). Memfasilitasi masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi; (b). Memberikan kontribusi faktor produksi; (c) Mempersiapkan sistem, struktur, dan budaya perusahaan yang kondusif; dan (d). Bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan. (stakeholders Hutan sebagai salah satu sumber daya alam tidak bisa dikelola hanya bertumpu pada pendekatan bisnis kayu saja. Hutan adalah sumber daya publik yang memiliki fungsi dimensi: sosial, ekonomi dan ekologi. PHBM merupakan salah satu instrumen kehutanan yang bernuansa sosial yang lahir didorong oleh kenyataan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa mengesampingkan persoalan-perso- alan sosial dalam masyarakat, khususnya masyarakat desa hutan dan sekitarnya. 101 ooo Warta FKKM, Vol. 5 No 3, Maret 2002, hal. 9. 101 121
Hukum Kehutanan 122
BAB V KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT A. Struktur Potensi dan Masalah Kawasan Hutan Jawa Penelusuran tentang aspek historis dan politik hukum pelak- sanaan penguasaan kawasan hutan di Jawa mulai dari masa Hindia Belanda sampai masa pemerintahan Orde Baru, Orde Reformasi hingga saat ini sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, da- pat diperoleh gambaran yang nyata tentang bagaimana, pengaturan, kebijakan dan kelembagaan dalam penguasaan dan pengelolaan hutan di Jawa. Dari penelusuran ini, dapat diungkap bagaimana pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan apakah sudah mem- berikan kemakmuran rakyat, terutama tentang efektivitas perun- dang-undangan dalam upaya mencapai tujuan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan yang tidak lain adalah tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmurkan rakyat. Berangkat dari kenyataan tentang deskripsi pelaksanaan pen- gelolaan sumber daya hutan yang belum memberikan kemakmu- ran bagi rakyat, sangat diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat menemukan, merumuskan formulasi hukum pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat menuju kemakmuran rakyat. Di- samping itu, yang penting juga yang patut disadari oleh semua pi- hak adalah berbagai upaya untuk menyelamatkan kawasan hutan yang ke depan masih dari kerusakan, berpontensi menimbulkan bencana alam yang berupa kekeringan deforestasi degradasi dan 123
di musim kemarau dan bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan yang menyengsarakan umat manusia. Kawasan hutan di Pulau Jawa pada perkembangan awalnya masa Pemerintahan Kolonial Belanda telah direncanakan kurang lebih seluas 2,9 (dua koma sembilan) juta hektar atau 23 % (dua puluh tiga persen) dan luas tersebut masih kurang dari luas mi- nimal ideal yang seharusnya yaitu 30 % (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan daratan yang ada di Pulau Jawa. 102 Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetap- kan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/ PUU-XI/2011 mengenai Kawasan Hutan. Kawasan hutan perlu di- tetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawa- san hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Secara umum tanah kawasan hutan di Jawa sekarang ini, te- rus mengalami penyusutan luas dan kualitasnya, bahkan menurut penjelasan dari Dirjen Pengelolaan Tanah dan Air Departemen Per- tanian, bahwa luas kawasan hutan di Jawa tinggal 10% dari luas daratan. Hal ini merupakan kabar buruk yang cukup mempriha- tinkan, artinya bahwa keseimbangan ekologis di Jawa sudah dalam keadaan mengkawatirkan dan tidak boleh dibiarkan. 103 Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh tanah kawa- san hutan negara di Pulau Jawa dan Madura, kecuali kawasan hutan suaka alam, taman nasional dan hutan Daerah Khusus Ibukota Ja- karta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas kawasan hutan terse- but juga tidak termasuk kawasan hutan PHPA(Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam) seluas 489.070,88 Ha. 102 I Nyoman Nurjaya, 2008, 104 Pengelolaan.... Op.Cit, . hal. 250, lihat juga Nency Lee Peluso, Hak Menguasai Oleh Negara Atas Tanah Untuk Sebesar-besarnya 1990, Rich Forests,Poor People,. . Loc. Cit. Kemakmuran Rakyat (Studi Penguasaan dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa, 103 Subadi, 2008, Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, hal. 242. 104 Budi Riyanto, 2004, 124 Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, hal. 80-81.
Berdasarkan data berikut ini adanya luas kawasan hutan dan perairan di wilayah Jawa dan Madura disajikan dalam table berikut : Tabel. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Wilayah Jawa dan Madura No Propinsi Surat Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha) Keputusan Perairan Daratan Jumlah 1 Banten 419/Kpts-II/1999 51.467,000 201.787,000 253.254,000 2 DKI Jakarta 220/Kpts-II/2000 108.045,000 430,450 108.475,450 3 Jawa Barat 195/Kpts-II/2003 - 816.603,000 816.603,000 4 Jawa 3 5 9 / M e n h u t - 110.117,000 647.133,000 757.250,000 Tengah II/2004 5 DI 171/Kpts-II/2000
18.717,464 18.717,464 Yogyakarta 197/Kpts-II/2000 353/Kpts-II/2004 134/Kpts-II/2004 6 Jawa Timur 3 9 5 / M e n h u t - 3.506,000 1.357.640,000 1.361.146,000 Jumlah II/2011 273.135,000 3.042.310,914 3.315.445,914 Sumber: Potret Hutan Jawa dan Madura Tahun 2012 Gambar Luas Kawasan Hutan Jawa dan Madura 125
Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dikelompokan menu- rut fungsi hutannya yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hu- tan produksi dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel. Luas Kawasan Hutan Wilayah Jawa dan Madura Berdasarkan Fungsinya No Propinsi Hutan Hutan Luas Kawasan Hutan(Ha) Konservasi Produksi Hutan Lindung Jumlah 1 Banten 164.458,000 76.437,000 12.359,000 253.254,000 2 DKI 108.272,340 158,350 44,760 108.475,450 Jakarta 3 Jawa Barat 132.180,000 393.117,000 291.306,000 816.603,000 4 Jawa 126.530,000 546,290,000 84.430,000 757.250,000 Tengah 5 Di 2.992,964 13.411,700 2.312,800 18.717,464 Yogyakarta 6 Jawa 233.632,000 782.772,000 344.742,000 1.361.146,000 Timur Jumlah Sumber: Potret Hutan Jawa dan Madura tahun 2012 768,065,304 1.812.186,050 735.194,560 3.315.445,914 Gambar.Luas Kawasan Hutan wilayah Jawa dan Madura Berdasarkan Fungsinya. Sumber: Potret Hutan Jawa dan Madura tahun 2012 126
Selanjutnya potensi dan permasalahan yang terdapat 3 unit Devisi Wilayah Regional Perum Perhutani dapat dipaparkan seb- agai berikut: a. Devisi Wilayah Jawa Tengah Luas keseluruhan hutan di wilayah ini adalah; 635.746,78 ha (23%) dari seluruh luas kawasan hutan Perhutani dan luas tersebut terdiri dari hutan produksi seluas 546.290 ha hutan lindung seluas 84.430 ha dan hutan suaka. Hutan pada Devi- si Wilayah Regional Jawa Tengah lebih banyak terdapat hutan kayu Jati (46,45 %) dan selebihnya terdiri dari hutan Damar, Pinus, Sono Keling, Kayu Putih dan sisanya adalah hutan wisa- ta. 105 Jawa tengah memiliki potensi yang seharusnya men- jadi contoh dalam pengelolaan kawasan hutan rakyat (hutan hak) yaitu daerah Kabupaten Wonosobo, tepatnya di daerah kawasan hutan Pegunungan Dieng, Sindoro, dan Tleret. Luas wilayah Kabupaten Wonosobo kurang/lebih 98.467,96 ha, dari luas tersebut terdapat kurang/lebih 19.472 Ha merupak- dan kurang/lebih se- an kawasan hutan rakyat (hutan hak) luas 18.896 ha adalah hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yaitu KPH Kedu Utara dan KPH Kedu Selatan. Dari data tersebut nampak bahwa luas tanah kawasan hutan mi- lik rakyat (hutan hak) justru lebih luas apabila dibandingkan dengan kawasan hutan negara. Ada fenomena yang menarik untuk dicermati bahwa sejak tahun 1998 penjarahan hutan di Wonosobo hanya terjadi pada kawasan hutan milik negara yang dikelola oleh Perum Perhutani, sedangkan kawasan hu- tan rakyat dengan tanaman handalan yang berupa Sengon/Al- basia ternyata utuh dan tidak dijamah penjarah atau pencuri. 107 106 Potret Hutan Jawa dan Madura, 105 Kementerian Kehutanan, 2012, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Balai Pemantaban Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura, Ibid Yogyakarta, hal. 35. Op-Cit 106 107 Subadi, 2008, , hal. 38. , hal. 245. 127
Berangkat dari hal tersebut ternyata rakyat juga masih peduli terhadap kelestrian kawasan hutan dan membutuhkan hutan yang merupakan salah satu indikator bahwa masyara- yaitu kat mampu mengelola hutan dengan sistem penanaman campuran antara kayu kehutanan, perkebunan dan tanaman semusim. policultur Akibat dari penjarahan hutan yang terjadi di daerah ka- wasan hutan khususnya KPH Wonosobo, telah mengakibatkan 1.716 ha kawasan hutan telah gundul dan 714,9 ha dianta- ranya berada di daerah dataran tinggi Dieng. Pada kawasan hutan lindung juga tidak kalah memprihatinkan, dimana ka- wasan hutan seluas 3.212,8 ha yang dulunya merupakan ka- wasan hutan dengan jenis tanaman khusus pohon Betamin dan Keningar sekarang telah berubah menjadi kawasan hutan yang gundul atau tanah kawasan hutan yang tidak berhutan. Sebagai akibatnya sejak tahun 2006 daerah Wonosobo yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir telah mengalami banjir air dan lumpur beberapa kali. b. Devisi Wilayah Regional Jawa Timur 108 Luas keseluruhan kawasan hutan Perhutani Devisi Wilayah Regional Jawa Timur adalah; 1.361.146 ha yang ter- diri dari; hutan produksi seluas 782.772 ha, hutan lindung seluas 344.742 ha dan hutan konservasi seluas 233.632 Ha Dalam meningkatkan kualitas hutan tersebut dilakukan reha- bilitasi kawasan hutan yang rusak akibat gangguan keamanan hutan melalui penanaman selama 3 (tiga) tahun terakhir sel- uas 95.438 ha atau setiap tahun 31.812 ha 109 . Sebagaimana hutan di Devisi Wilayah Regional Jawa Ten- gah hutan di Devisi Wilayah Regional Jawa Timur ini, juga di- dominasi tanaman Kayu Jati. Selain hal tersebut, di Unit II ini, banyak terdapat sumber daya hutan atau hasil hutan non kayu Ibid. Loc-Cit. 108 109 Kementerian Kehutanan, 2012, 128
misalnya Minyak Kayu Putih, Gondo Rukem dan Terpentin, Madu Lebah, Sutra Alam dan lain-lain. 110 deforestasi Potensi wilayah kawasan hutan Devisi Wilayah Regional , Jawa Timur diduga keras juga telah mengalami gundul dan kritis , yang mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor yang terjadi di daerah kawasan hutan. Ke- jadian bencana banjir dan tanah longsor, di Trawas Mojokerto, banjir Bondowoso, banjir kawasan Blitar Selatan dan Jember. Kejadian bencana tersebut diduga disebabkan karena ka- wasan hutan lindung seluas 2.142 hektar yang terdapat di le- reng gunung Argopuro telah berubah menjadi lahan kritis dan hanya menyisakan seluas 583 hektar, dan terakhir di Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Nganjuk. Di samping potensi dan masalah tersebut, kerugian Unit II Perum Perhutani Unit II Jawa Timur sebagai akibat dari gangguan ke- amanan mencapai miliaran rupiah. 111 112 c. Devisi Wilayah Regional Jawa Barat dan Banten Luas keseluruhan tanah kawasan hutan Perhutani di De- visi Wilayah Regional adalah kurang/lebih 816.603 ha, hutan produksi seluas 393.117 ha, hutan konservasi seluas 132.180 ha, sedangkan hutan lindung seluas 291.306 ha. Kawasan hutan Jawa Barat ini, memiliki latar belakang yang agak ber- beda dengan unit-unit yang lain. Hal ini disebabkan karena wilayah ini dulunya belum dikelola oleh Perum Perhutani akan tetapi dikelola oleh Dinas Kehutanan Jawa Barat dan baru ke- mudian dilimpahkan kepada Perum Perhutani Devisi Wilayah Regional Jawa Barat. Ibid. 113 114 110 111 Menurut Humas KPH Madiun, bahwa Kawasan hutan KPH Madiun, luas kawasan hutan keseluruhan 31.000 hektar dan seluas 3.120 hektar lahan kritis yang terletak di lereng "Hari ini Evakuasi Besar-besaran Longsor Ponorogo" gunung Wilis yang menyebabkan banjir di wilayah Kabupaten Madiun. 112 Radar Madiun, . Minggu 2 April 2017. Mengenal Hutan Jawa Barat, 113 Kementerian Kehutanan, 2012, Loc-Cit. 114 Ahmad Hidayat dan Sambas Nadiar, et.al, 1980, Perum Perhutani Unit III, Jawa Barat, Bandung, hal. 7-10. .......Lihat uraian profil Perum Perhutani. 129
Kawasan hutan Devisi Wilayah Regional Jawa Barat telah banyak mengalami kerusakan paling parah dan kawasan hutan tersebut banyak yang dikuasai masyarakat. Dalam perkem- bangan terbaru Perum Perhutani telah berusaha keras untuk memperoleh kembali hak penguasaan dan pengelolaan yang sekarang banyak berada di tangan masyarakat dan bahkan sebagian laba/pendapatan dari Devisi Wilayah Regional Jawa Tengah dan Devisi Wilayah Regional Jawa Timur banyak digu- nakan untuk membiayai pemulihan kembali kawasan hutan di Jawa Barat Banten yang rusak paling parah. Menurut data tahun 2011 kawasan hutan Jawa Barat yang luas keseluruhan 816.603 ha kawasan hutan terdapat se- luas 483.944 ha dalam kondisi kritis dan Banten kawasan hu- tan yang kritis mencapai 67.503 ha. Penenganan lahan kritis di wilayah ini dilakukan salah satunya penyelenggaraan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan lahan (GNRL) dan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), Karena lahan kritis akan berdampak pada aspek hidrologi, orologi, ekologi, eko- nomi dan sosial politik. Rehabilitasi lahan kritis memerlukan perencanaan yang matang dari aspek teknologi spesifikasi lo- kasi yang akan digunakan, jenis tanaman pilihan, pola budida- ya yang akan digunakan dan pola pemberdayaan masyarakat setempat, perangkat hukum yang diperlukan untuk membuat gerakan lebih terarah serta mencegah meluasnya lahan kritis baru. 115 Perkembangan terbaru banjir di daerah ibu kota Ja- karta, disinyalir juga sebagai akibat banyaknya kawasan hu- tan di wilayah puncak Bogor Jawa Barat yang telah berubah menjadi kawasan perumahan, sehingga telah mengakibatkan berkurangnya daerah tangkapan air yang mengakibatkan ban- jir. 115 Kementerian Kehutanan, 2012, Op-Cit, hal. 81-82. 130
B. Varian Model Pengelolaan Sumber Daya Hutan Ber- basis Masyarakat 1. Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Pada penjelasan terdahulu, telah diuraikan masalah pro- gram pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) meru- pakan program yang digulirkan oleh Perum Perhutani melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/ KPTS/DIR/2001, tanggal 29 Maret 2001 tentang PHBM yang selanjutnya diperbaharui dengan SK Direksi No. 268/KPTS/ Dir/2007 tentang PHBM Plus. Harus diakui secara jujur, bahwa diantara sekian ban- yak program-program sosial yang pernah dilakukan Perum Perhutani, PHBM agaknya cukup memberikan harapan bagi masyarakat sekitar hutan di Jawa. Meskipun prosentase pem- bagian hasil hutan, masih belum cukup memuaskan, namun konsepnya cukup jelas dan yang lebih penting masyarakat telah merasakan manfaat dari pembagian hasil hutan. Manfaat yang telah dapat dirasakan rakyat antara lain meliputi beber- apa aspek yaitu: a. Dari aspek ekonomi pelaksanaan PHBM masyarakat akan mendapatkan kesempatan menggarap lahan garapan (jalur pertanian) untuk tanaman palawija menjadi lebih luas, sehingga tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan lebih terjamin untuk meningkat, dari as- pek sosial, tingkat kesejahteraan masyarakat dimung- kinkan lebih meningkat. Pada akhirnya akan berdampak positip terhadap keberhasilan tanaman pokok kayu Jati, dan yang lebih penting dapat meredam laju pencurian dan penjarahan hutan, yang berdampak pada terjaganya kelestarian hutan dan terjaminnya keberlanjutan fungsi lindung hutan. b. Dari aspek hukumnya, hubungan hukum antara pesang- gem dengan pihak Perum Perhutani, yang dituangkan 131
dalam perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya hutan, jelas menjadi terjamin tentang kepastian hukum- nya dan sangat jelas tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. hidrologi dan orologi c. Dari aspek ekologis yaitu tentang keberlanjutan fungsi protec- ) dalam menjaga lindung hutan ( regulative), tive keseimbangan ekosistem yaitu, fungsi mengatur ( , dan produktif sehingga kelestarian mutu sumber daya hutan dan lingkungan lebih terjamin. Perubahan positip yang cukup menggembirakan, dalam masalah pengelolaan hutan yaitu sesudah dibentuknya PHBM adalah: (simbiosis mutualisme), a. Terciptanya kemitraan sejajar yang saling menguntung- antara pesanggem dan pihak kan Perhutani. b. Adanya kelompok tani hutan yang terorganisir dalam ma- syarakat pengelola sumber daya hutan (MPSDH) atas ke- lompok tani hutan. c. Ada pertemuan pengurus dengan anggota KTH, petugas Perhutani dan Kepala Desa yang mempercepat tali komu- nikasi, memantapkan kelembagaan. d. Adanya proses perubahan perilaku yang mengarah pada kebersamaan dan perasaan senasib. e. Mulai terbangun kembali kepercayaan terhadap petugas Perhutani. f. Adanya jaminan hak kelola lahan dan garapan hutan sharing Perhutani sampai akhir tahun serta adanya jiwa berbagi ( ) atas hasil hutan. g. Wacana sebagai organisasi masyarakat sekitar hutan yang terbuka, terhadap organisasi luar seperti LSM pen- dampingan dan pihak lain yang peduli. 132
h. Tumbuh kesadaran pentingnya kelestarian hutan dengan sistem keamanan yang menjadi tanggung jawab bersama bargaining powerless) petugas Perhutani dan pengurus anggota MPSDH. pesanggem i. Posisi tawar ( 116 meningkat. menjadi Work-shopModel Forest Sebagai tindak lanjut dari model PHBM pada tanggal 6 Desember 2004, telah dilaksanakan di Puslitbang SDM Perum Perhutani Madiun yang dihadiri 8 (delapan) perwakilan dari Canada, Malaysia, Pilipina, Cina, Myanmar, Thailand, India dan Indonesia, yang merupakan tin- dak lanjut dari deklarasi (Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Pacitan), yang sudah ditan- Vocal datngani kepala daerah bersama Menteri Kehutanan awal De- pi- Point Margowitan Model Forest, sember 2004. Sebagaimana dijelaskan oleh John Notarly, lot project Model Forest Margowitan bahwa Margowitan adalah , pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), yang meliputi luas mencapai 500.000 hektaryang terdiri dari 108 hektar kawasan hutan dan selebihnya adalah hutan ko- ta. 117 Margowitan Model Forest, inipun, akhirnya tidak pernah terdengar lagi bagaimana kelanjutannya, rasanya juga cukup meragukan apakah akan bertahan lama dan akhirnya juga akan dapat diterima oleh kelompok-kelompok yang dibentuk masyarakat sekitar hutan dan juga akan diterima oleh para daerah otonom. PHBM tersebut baru berjalan kurang lebih hanya enam tahun, kemudian diubah lagi dengan program baru yaitu Pe- ngelolaan Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) yang diatur dengan SK Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/ KPTS/DIR/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus). Dalam konside- ran menimbang Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Margowitan Jadi Pilot Project (Delapan Negara Bahas Model Forest), Op-Cit 116 Sigit Sapto Nugroho, 2004, 117 Radar Madiun, , hal. 99. Selasa, 7 Desember 2004 dalam Subadi, 2008, Op-Cit, hal. 265. 133
tersebut, terdapat beberapa perkembangan baru antara lain, Visi Perum Perhutani adalah menjadi pengelola hutan tropis terbaik di dunia. Bahwa dalam Misi Perum Perhutani antara lain mengelola hutan tropis dengan prinsip Pengelolaan Hu- tan Lestari, menyelenggarakan pengelolaan SDH bersama masyarakat, membangun SDM perusahaan yang bersih, ber- wibawa, mendukung dan berperan serta dalam pembangunan wilayah dan perekonomian nasional. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut, sesuai dengan paradigma baru penge- lolaan sumber daya hutan bersama masyarakat, pemberday- aan dan peningkatan peran serta masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang penting dan strategis sehingga lebih perlu dimaknai, di- wadahi dan difasilitasi serta mutlak dilaksanakan dalam suatu sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat. Model pengelolaan sumber daya hutan yang dijadikan referensi perbandingan model pengelolaan hutan kolabora- tif (JFM= di West Bengal India yang dapat diadopsi sebagai model pengelolaan sumber daya hutan di Jawa. Model JFM dipandang bisa mengatasi tekanan sosial ekonomi masyarakat terhadap sumber daya hutan yang me- miliki kemiripan permasalahan yang sama antara India dan Jawa. Joint Forest Management) Sejarah kerusakan hutan di India mulai sekitar tahun 1950, sejak itu dari waktu ke waktu kerusakan hutan bertam- bah parah dan semakin meluas, di banyak tempat banyak ka- wasan hutan sudah hancur. Penyebab kerusakan hutan secara garis besar adalah : a. Penebangan oleh kontraktor. (Pemerintah pada waktu itu bekerjasama dengan kontraktor dengan pola bagi hasil 10 : 5, tetapi terjadi over cutting ). b. Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada hasil kayu, tidak memanfaatkan hasil non kayu . 134
c. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seki- tar hutan. Pemerintah dan masyarakat melakukan beberapa tero- bosan untuk mengurangi kerusakan hutan yang lebih parah. Terobosan baru yang cukup berarti dilakukan pemerintah pada tahun 1950, yaitu ketika (festival pohon) diperkenalkan. Pemerintah melalui Departemen Kehutanan mempromosikan penanaman pohon setiap tahun di wilayah perkotaan dan tempat-tempat lainnya. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan banyak pimpinan nasiorial dan lokal den- gan tujuan agar masyarakat menyadari pentingnya penana- man pohon dan pada akhirnya mereka diharapkan ikut ber- 118 Social Forestry partisipasi.Kegiatan ini hilang begitu saja pada tahun 1970. Vanamahotsava Social Forestry . Farm Forestry memiliki dua komponen yai- Di mana konsep tu (CF). Dalam FF Departemen Kehutanan memberikan benih secara gra- tis kepada petani untuk ditanam pada lahan pertanian milik masyarakat atau tanah pekarangan. Ide yang mendasari FF adalah melonjaknya harga kayu, hutan-hutan desa semakin punah dan batas-batas hutan reservasi semakin menyempit. Dengan memberikan mereka tanaman muda secara gratis di- harapkan petani mau menanam di lahan miliknya tidak saja untuk memenuhi kebutuhan kayu tetapi juga untuk menam- bah pendapatan mereka secara berarti. Sedangkan CF di- maksudkan agar penduduk mau menanami lahan di sekitar wilayah administrasinya. Untuk ini Departemen Kehutanan memberikan bibit tanaman dan biaya penanaman dengan kes- epakatan bahwa semua hasil tanaman akan diserahkan untuk kepentingan desa. Pada tahap berikutnya munculah konsep Community Forestry (FF) dan Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah men- gurangi penebangan pohon, membuat garis batas di mana , PFM-PHBM sharing workshop, IIT Karagpur, India, 21 April 2002 dalam Selaras dengan Arus Bawah, Belajar dari Pengalaman Pengelolaan Hutan di India dan ThailandKerjasama Perhutani dan Multistakeholder Forestry Programme MFP DFID-UK, Jakarta 2002. Some Observation on Community Forestry 118 Ajit K. Banerjee, 135
moratorium logging 4,5% dari luas lahan sebagai kawasan hutan cadangan sampai memberlakukan . Sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, banyak pihak di masyarakat melakukan gerakan dan protes terhadap pemerintah di berb- agai tempat, seperti gerakan CHIPKO di wilayah pegunungan Himalaya. Gerakan seperti itu juga terjadi di West Bengal.Pada ta- hun 1971 dilaksanakan Workshop antara pemerintah dengan berbagai pihak untuk membahas soal kerusakan hutan. Work- hsop tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu : a. Departemen Kehutanan tidak dapat menjaga hutan send- irian. b. Kerjasama antara Departeman Kehutanan dengan ma- syarakat lokal harus dikembangkan. c. Semua yang tumbuh di lahan hutan akan diberikan ke- Ordinary For- pada masyarakat lokal ester d. Melibatkan Forester dari penduduk asli ( ) Perencanaan dimulai dari percobaan di Arabari, sebuah desa di kawasan West Bengal, yang dilakukan pada tahun 1972 yaitu proyek sosial ekonomi, pemerintah mengajak ker- jasama kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan. Perco- baan tersebut memberikan alternatif peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pertanian di luar kawasan hutan termasuk penanaman padi. Dalam melaksanakan percobaan tersebut. Departemen Kehutanan tidak memberikan dukun- gan, bahkan menganggap kegiatan yang dilakukan adalah ide yang gila. Pada tahun 1976, pemerintah di Arabari melaku- Non Timber Forest Product dengan masyarakat, semua hasil hutan dari NTFP kan ( ) dan 25% dari hasil panen kayu akan diberikan kepada masyarakat yang menjamin melindun- gi kawasan kepada masyarakat sekitar mereka. sharing 136
Joint Forest Management (JFM). Konsep ini kemudian berkembang menjadi kebijakan na- sional, dan lahirlah Dalam JFM hutan yang rusak dikaitkan dengan masyarakat desa sekitar hutan. Keterkaitan tersebut ditetapkan atas kesepakatan an- tara Departemen Kehutanan dengan masyarakat sekitar hu- tan, yang pada intinya adalah bahwa semua hasil hutan yang bersifat sampingan (NTFP) dan sebagian hasil pokok hutan (kayu) akan diberikan secara gratis kepada masyarakat yang menjamin dapat melindungi hutannya. Konsep JFM menekankan pada hubungan 2 pihak yaitu pemerintah dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu dalam public participation menerapkan konsep JFM sangat penting untuk memusat- kan perhatian pada . Publik dalam hal ini adalah pengguna utama dari hasil hutan yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, bukan pengusaha, bukan NGO atau pihak-pihak lainnya. Pihak-pihak lain selain masyarakat dan pemerintah dipandang sebagai Stakeholder . Partisipasi artinya keterlibatan masyarakat dalam melakukan keseluruhan proses dari mulai perencanaan, pelak- sanaan, pemanfaatan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Forest (de- Dalam prakteknya, masyarakat diwakili oleh Forest Pro- User Committee wan desa) terpilih dan oleh Komite Pengguna Hutan ( tection Committee Panchayat ) dan Komite Perlindungan Hutan ( ). Masalah utama dalam perusakan hutan adalah semua orang beranggapan bahwa hutan merupakan sumber daya yang bisa dieksploitasi untuk memenuhi kepentingannya, semua orang menginginkan hasilnya tapi tidak mau bertang- gungjawab terhadap pemeliharaannya. Penebangan terjadi di mana-mana baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hu- tan dan pihak lain. Departemen kehutanan berusaha untuk menghentikan penebangan liar tersebut sehingga banyak konflik terjadi, 137
kadang - kadang antara Departemen Kehutanan dan masyara- kat sampai saling membunuh. Dari pengalaman di atas bisa dilihat bahwa tanggung jawab masyarakat lokal dengan De- partemen Kehutanan sangat penting untuk mencegah keru- sakan hutan. Tetapi masyarakat tidak akan mau bertanggung- jawab apabila semua hasil hutan dimiliki oleh pemerintah. Pada masa lalu di mana hutan di India masih bagus ma- syarakat sudah mulai protes karena merasa hutan sebagai sumber penghidupan mereka telah diambil oleh pemerintah. Di lain pihak banyak orang di Departemen Kehutanan merasa bahwa tanah kawasan hutan adalah milik negara, yang mem- biayai negara maka hasilnya juga untuk negara. Pada saat pemerintah mengajak masyarakat untuk berartisipasi dalam melindungi hutan, mereka menolak karena mereka tidak memperoleh manfaat dari hasil hutan. Perbedaan kepentin- gan di atas menyebabkan tidak harmonisnya hubungan an- tara pemerintah dengan masyarakat dan oleh karenanya keru- sakan hutan semakin meluas. Artinya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan hubungan yang saling menguntungkan di antara keduanya merupakan bagian yang sangat penting untuk terjaganya kelestarian hutan, pandan- gan seperti itulah yang kemudian melahirkan JFM. Berdasarkan beberapa hal di atas maka dapat dirumus- kan karakteristik JFM antara lain : a. Masing-masing desa mempunyai satu blok hutan sebagai batas wilayah dengan luas yang bervariasi. Untuk desa yang luas bisa dibagi ke dalam 2 blok begitu juga dengan jumlah penduduknya ("wengkon" di Jawa). b. Masyarakat membentuk kelompok, yang terdiri dari 2 yaitu pelaksana dalam menjalankan penjagaan hutan dan komite eksekutif, kedua kelompok tadi tidak sekedar melindungi tetapi juga bertanggungjawab terhadap ke- amanan dan kelestarian hutan. Setiap rumah tangga oto- matis menjadi anggota kelompok, masing -masing rumah 138
tangga diwakili oleh satu perempuan dan satu laki-laki. c. Masyarakat sekitar hutan merupakan bagian integral dari ekosistem hutan. Aktivitas mereka harus diperhitungkan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk penggunaan sumber daya dan konservasi dalam jangka panjang. Keg- iatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus ra- mah lingkungan dan berorientasi pada kelestarian hutan. Non Timber Forest Product d. Masyarakat mempunyai akses terhadap hasil hutan baik ), dan sharing (Timber Forest Product). untuk NTFP ( TFP Sedangkan kekurangan model JFM antara lain : a. (For- Perlindungan hutan di banyak tempat masih belum est Protection Committee) memuaskan. Walaupun telah banyak terbentuk FPC dengan jumlah 36.000 di selu- ruh wilayah India, tetapi lembaga tersebut tidak semuan- ya kuat. Hanya sekitar 50% FPC yang betul-betul bagus, hal ini menyebabkan perlindungan hutan secara keselu- ruhan belum memuaskan. b. Kesetaraan gender dan kesetaraan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin belum terbentuk. Walaupun keanggotaan laki-laki dan perempuan sebanding dalam FPC, tetapi dalam pengambilan keputusan mereka belum setara, begitu juga antara kaum miskin dengan yang kaya. Pada banyak pertemuan perempuan lebih banyak duduk di belakang atau di sudut dan tidak ikut bicara, orang- orang yang kaya dan berpendidikan tinggi suaranya lebih lantang dan lebih didengar sehingga suara mereka lebih dominan dalam mengambil keputusan. c. Konflik antar desa. Masing-masing desa di pinggiran hu- tan bertanggungjawab untuk menjaga satu blok wilayah, dalam menentukan tata batas blok tersebut sering me- nimbulkan konflik karena salah satu pihak merasa di- perlakukan tidak adil apalagi kalau terjadi perbedaan 139
perkembangan kondisi hutan dimana satu blok berkem- bang lebih baik dari blok lainnya. Panchayat (divergent). d. dan FPC berlainan Berdasarkan korelasi pelaksanaan program PHBM den- gan JFM di India. Pelaksanaan PHBM di Indonesia bisa dilaku- kan oleh Perusahaan atau Kepala Dinas Kehutanan. Apabila dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan maka pengelolaan hutan merupakan kolaborasi antara Departemen Kehutanan di tingkat kabupaten dengan masyarakat lokal. Apabila di- laksanakan oleh Perusahaan maka pengelolaan hutan meru- pakan kolaborasi antara Perusahaan dengan masyarakat lokal. Di India dalam penerapan , pengelo- laan hutan dilaksanakan oleh DFO (Departemen Kehutanan) bekerjasama dengan masyarakat lokal. Joint Forest Management 119 Penguatan pada staf Departemen Kehutanan (DFO) lebih banyak dilakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Mo- tivasi yang diperlukan adalah : a. Staf harus berperilaku sebagai pekerja sosial, dan bukan sebagai pegawai pemerintah. b. Staf harus memiliki pengetahuan dalam bidang kehuta- nan dan pembangunan desa. c. Mereka harus memahami dan bersimpati terhadap ma- cordial salah yang dihadapi penduduk. d. Pendekatan sangat diperlukan untuk membimb- ing masyarakat. e. Dedikasi dalam bekerja merupakan sesuatu hal yang penting. f. Mereka harus toleran terhadap pendapat yang lain. g. Mereka harus bekerja dengan intensif. Some Observation on Community Forestry, 119 R.N. Chattopadhyay, PFM-PHBM sharing workshop, IIT Karagpur, India, 21 April 2002 dalam Selaras dengan Arus Bawah, Belajar dari Pengalaman Pengelolaan Hutan di India dan Thailand Kerjasama Perhutani dan Multistakeholder Forestry Programme MFP DFID-UK, Jakarta, 2002. 140
h. Mereka harus transparan dalam implementasi program. Berdasarkan struktur pemerintahan di Indonesia dan di India memiliki kesamaan, hal ini dapat digambarkan dalam bagan berikut : Bagan.Struktur Pemerintahan di Indonesia dan India Sumber : PFM-PHBM sharing workshop, 2002 Sedangkan struktur organisasi pengelola kehutanan di India dan di Indonesia juga memiliki kesamaan antara lain dapat digambarkan sebagaimana gambar bagan di bawah ini : 141
Bagan Struktur Pengelola Kehutanan di India dan Indonesia Sumber : PFM-PHBM sharing workshop, 2002 Persamaan dalam hal organisasi masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya hutan dapat digambarkan sebagai berikut: 142
Bagan. Organisasi Masyarakat Pengelola Hutan Sumber : PFM-PHBM sharing workshop, 2002 ecological services Secara umum kebijakan nasional di India menekankan pada dan kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Isu ini populer bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di negara-negara bagian terma- suk di kalangan politisi untuk mendapatkan dukungan publik. JFM yang sejalan dengan kedua isu tadi dapat mengakomodasi kepentingan para politisi. Mereka melakukan kampanye den- gan mengatakan "kami butuh hutan bukan untuk uang tetapi untuk keanekaragaman hayati, iklim internasional, kesejahter- aan rakyat dan sebagainya. Secara politis JFM menguntungkan bagi mereka, oleh karena itu banyak dukungan dari berbagai pihak. 143
Berdasarkan uraian di atas, dapat di analisis bahwa pen- gelolaan sumber daya hutan di India mengalami kemajuan karena adanya faktor-faktor pendukung antara lain : 120 Social Forestry. a. Membangun hubungan masyarakat yang kondusif selama b. Panc pelaksanaan Proyek yat ha terorganisir dengan baik dan terjalinnya koor- mindset dinasi semua bagian pada berbagai tingkatan. c. Perubahan alur pikir ( kehutanan. ) pada setiap profesional d. Upaya yang dilakukan oleh personil Departemen Kehu- tanan dalam berperan meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. e. Perencanaan partisipatif - perencanaan mikro melalui PRA. 121 Non Wood Forest Product f. Manajemen NWFP ( ) untuk me- community development ningkatkan produksi dan pemungutan hasil. g. Implementasi untuk memotivasi anggota FPC dan dukungan kelembagaan bagi JFM den- gan cara melibatkan Panchayat, berbagai departemen pemerintahan, NGO dan lembaga lainnya. h. Memonitoring status fungsi dan implementasi program, termasuk perlindungan, kualitas tanam dan bagi hasil. Tidak kalah pentingnya adalah memotivasi masyarakat lokal akan arti penting pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Departemen Kehutanan (DFO) antara lain : a. Bekerja sama dengan penduduk melalui pertemuan for- mal atau informal. Some Observation on Community Forestry, 120 K.C.Gayen, PFM-PHBM sharing workshop, IIT Karagpur, India, 21 April 2002 dalam Selaras dengan Arus Bawah, Belajar dari Pengalaman Pengelolaan Hutan di India dan Thailand Kerjasama Perhutani dan Multistakeholder Forestry Programme MFP DFID-UK, Jakarta, 2002. (Participatory Rural Appraisal) 121 PRA adalah sebuah metode kajian dan kasi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada sebuah desa oleh masyarakat itu sendiri dan fasilitas dari pihak-pihak luar desa. 144
b. Memahami dan memecahkan masalah mereka. c. Staf yang berhubungan dengan kegiatan JFM, harus me- miliki pengetahuan tentang kehutanan dan pembangu- nan desa. d. Melibatkan penduduk dalam tahap perencanaan, pen- gambilan keputusan dan implementasi. e. Program peningkatan kesadaran melalui penyelengga- raan seminar atau lokakarya. f. Mempromosikan budaya tradisional dan menyelenggara- kan program-program kebudayaan. g. Memberikan penghargaan kepada penduduk yang dinilai telah bekerja dengan baik. h. Melakukan koordinasi FPC pada berbagai level melalui pembentukan komite koordinasi. 2. Model Hutan Kemasyarakatan (HKm) Istilah hutan kemasyarakatan pertama kali diperkenal- kan dalam Keputusan Menhut No. 622/1995 yang maksudnya adalah melibatkan masyarakat dalam merehabilitasi hutan yang rusak serta melakukan penanaman hutan. Surat Kepu- tusan tersebut beberapa kali diperbaiki, pertama dengan Keputusan No. 677/1998, lalu Keputusan No. 31/2001, Keputusan No P.37/Menhut-II/2007, Keputusan No P.52/ Menhut-II/2011 dan terakhir Permenhut No.P.88/Menhut- II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan(HKm). social forestry, agro Berdasarkan dalam tataran praktik, Hutan Kema- forestry, community based forest management syarakatan (HKm) dikenal dengan istilah dan lain-lain. Sebagai suatu praktik, konsep-konsep di atas memiliki varia- si- variasi praktikal. Namun sebagai suatu konsep, semuan- ya ada dalam satu format yang relatif sama. Konsep-konsep tersebut berangkat dari semangat untuk mengakomoda- 145
sikan: (1) Partisipasi masyarakat lokal seluas-luasnya; dan (2) Keunggulan/kekuatan pengetahuan dan kearifan ma- syarakatlokal. 122 Sasaran HKm adalah hutan Negara dengan system pen- gelolaan hutan bersama masyarakat tanpa mengganggu/ mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penyelenggaraan HKm pada dasarnya merupakan proses berbagi peran dan tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Fo- rum HKm dan masyarakat. Penyelenggaraan HKm bertu- juan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka mening- katkan kesejahteraannya. Masyarakat yang dimaksud dalam pola Hutan Kema- syarakatan adalah masyarakat setempat, yang dalam pasal 1 ayat 1 Kepmenhutbun No. 677/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan, didefinisikan sebagai kelompok- kelom- pok orang warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan yang memiliki cirri sebagai suatu komunitas, baik oleh karena kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkait dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama, maupun oleh karena factor ikatan komunitas lainnya. Batasan ini masih bersifat terbuka karena tidak menunjuk secara spesifik kepada ma- syarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan yang memiliki identitas, budaya, kebiasaan, dan tata nilai yang berkaitan erat dengan sumber daya hutan yang bersangku- tan. Batasan kesamaan mata pencaharian yang berkait den- gan hutan dan faktor ikatan komunitas lainnya (misalnya ikatan bisnis) yang dikontaminasi dengan tinggal di sekitar hutan, membuka kesempatan bagi orang luar untuk menjadi masyarakat setempat sehingga difenisi demikian mendistorsi Karakter Peraturan Daerah Sumber daya Alam, Kajian Kritis keunikan masyarakatlokal. Terhadap struktur Formal Peraturan Daerah dan Konstruksi Hak Masyarakat Terkait Pengelolaan Hutan, 122 Yance Arizona, 2008, 146 Huma, Jakarta, hal. 98.
Satu-satunya Program Hutan Kemasyarakatan yang dikembangkan saat ini adalah kawasan hutan di Propinsi Dae- rah Istimewa (DI) Yogyakarta di bawah kewenangan pengelo- laan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi DI Yogyakarta sesuai dengan Kepmenhut No. SK.437/Menhut-II/2007 tang- gal 11 Desember 2007 tentang penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Di Yog- yakarta dan SK.438/Menhut-II/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Di Yogyakarta. Total luas areal kerja HKm kawasan hutan Propinsi DI Yogyakarta adalah 1.284,25 ha yang secara lengkap tercantum dalam tabel beri- kut: Tabel.Luas Areal kerja Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Propinsi DI Yogyakarta No Kabupaten Luas Areal menurut Fungsi Hutan (Ha) Hutan Produksi Hutan Lindung Total Luas 1 2 Kulon Progo Gunung Kidul 44,20 Total Luas 114,00 196,80 1,087,45 1.284,25 82,80 1.043,25 1.126,05 Sumber: Dinas kehutanan dan perkebunan Propinsi DI Yogya- karta dalam Yance Arizona, 2008 158,20 Alternatif yang mendekati konsep tersebut adalah hutan kemasyarakatan di mana sumber daya hutan dikelola oleh ma- syarakat sendiri, dengan fasilitator Pemda (Dinas Kehutanan), maka langkah yang ditempuh pemerintah daerah adalah men- gajukan hak penguasaan tanah kawasan hutan negara, beserta pengelolaannya kepada pemerintah pusat, untuk melindungi 147
masyarakat dari dampak-dampak ekologi, sosial ekonomi, dan mengikis monopoli pengelolaan hutan oleh Perhutani. 123 Penguatan isu desentralisasi pengelolaan hutan di Jawa terus dilakukan oleh aktivis LSM dan akademisi dalam berb- agai diskusi dan pertemuan yang difasilitasi FKMM.Hasilnya diperlukan strategi penggalangan dukungan politik dengan membangun jaringan Komisi B DPRD se Jawa Madura. Dengan dukungan dari beberapa lembaga donor seperti Ford Founda- Semiloka Temu Inisi- tion, FKMM bekerja sama dengan DPRD kabupaten Wonosobo Hutan atif DPRD Se-Jawa dan Madura Menuju sebagai tuan rumah menyelenggarakan " yang Lestari, adil dan Demokratis Sumber daya ". Dengan target hasil yang ingin dicapai untuk menggalang aliansi dan koalisi B DPRD se Jawa dan Madura agar bisa memberikan dukungan poli- tik penguatan desentralisasi pengelolaan hutan di Jawa dan Madura. Dalam acara tersebut setidaknya dapat diperoleh gambaran bahwa pada prinsipnya, daerah-daerah otonom ka- bupaten yang wilayahnya terdapat kawasan hutan, sepakat bahwa desentralisasi pengelolaan kawasan hutan adalah se- buah keharusan. Namun demikian juga harus diakui bahwa ada beberapa kabupaten kecil dan kabupaten yang hanya me- miliki sedikit kawasan hutan, justru belum siap melaksanakan desentralisasi pengelolaan kawasan hutan di Jawa. 124 Model pengelolaan kawasan hutan seperti di Wonosobo ini, sebenarnya sempat telah didukung sebagian besar daerah otonom peserta "Semiloka Temu Inisiatip DPRD Se-Jawa dan Madura",dan telahdijadikan rujukan oleh banyak daerah oto- nom yang wilayah daerahnya terdapat tanah kawasan hutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo a k h i r n y a mengeluarkan Perda No. 22 Tahun 2001 tentang Penge- lolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM). Pengelolaan Hutan Rakyat di Wonosobo. 123 Ibid, hal. 191.....lihat juga dalam Suhardono. 2003. Hutan Jawa menjemput Ajal, Prosiding Semiloka Temu Inisiatif DPRD se Jawa Madura Menuju Pengelolaan Sumber daya Hutan yang Lestari, Adil dan Demokratis, Jurnal Hutan Rakyat 5 (1): 1-8. 124 Baktiar, Irfan, 2003, 148 Arupa, Yogyakarta, hal. 10.
Perda ini lahir berkat dorongan dari masyarakat dan kelom- pok masyarakat sipil yang melihat hutan sebagai bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Melihat kon- sideran menimbang dalam Perda PSDHBM nampak bahwa kelahirannya merupakan respons atas kebijakan otonomi daerah dan merupakan upaya mendorong keberhasilan pengelolaan hutan rakyat di Wonosobo. Hal tersebut dise- butkan dalam konsideran menimbang angka 2 dan angka 3: 2. bahwa dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun sesuai dengan 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka semua pihak termasuk Pemerintah Daerah wajibberupayauntuk memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan peluang usaha yang lebih besar kepada masyarakat se- tempat; 3. bahwa meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dari usaha pemanfaatan hutan harus men- jadi salah satu sasaran utama dalam mengupayakan tercapainya pengelolaan hutan yang lebih berhasil, den- gan melihat contoh nyata keberhasilan hutan rakyat di Kabupaten Wonosobo, maka upaya pemberdayaan ma- syarakat setempat melalui pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dalam kesatuan pengelolaan terkecil sehingga dapat dikelola secara efisien dan lestari sesuai dengan fungsi hutan, merupakan suatu keniscay- aan; Perda ini memberikan penjabaran tentang definisi masyarakat setempat. Defenisi masyarakat setempat yang digunakan dalam Perda ini mengacu pada definisi masyara- kat setempat dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyara- 149
katan. Dalam Perda PSDHBM disebutkan bahwa masyara- kat setempat adalah "kesatuan social yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, ke- sejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama." PSDHBM dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan hutan yang lebih progresif daripada Undang-undang Ke- hutanan. Bila Undang-Undang Kehutanan mengatur asas- asas pengelolaan hutan menjadi lima hal: (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi hu- tan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, bu- daya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; (c) mening- katkan daya dukung daerah aliran sungai; (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keber- dayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perda PSD- HBM mengatur asas-asas pengelolaannya sebagai berikut: a. Asas kelestarian fungsi hutan, yaitu dimaksudkan agar setiap langkah PSDHBM benar-benar memperhatikan daya dukung lahan, memulihkan, serta mempertah- ankan fungsi sumber daya hutan. b. Asas kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, yaitu dimaksudkan agar PSDHBM dapat turut menin- gkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara terus-menerus. c. Asas pengelolaan sumber daya alam yang de- mokratis, yaitu dimaksudkan agar masyarakat setem- 150
pat diposisikan sebagai pelaku utama dalam PSDHBM, Pemerintah Daerah sebagai fasilitator, dan proses pen- gambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat. d. Asas keadilan sosial, yaitu agar PSDHBM mengutamakan masyarakat setempat yang mata pencahariannya ter- gantung kepada kawasan hutan, dan setiap kelompok dalam masyarakat setempat mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh manfaat dari PSDHBM, serta didukung oleh sistem insentif dan disinsentif yang yang jelas dan disepakati bersama. e. Asas akuntabilitas publik, yaitu dimaksudkan agar PSDHBM dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dengan timbal balik berupa ad- anya hak dari kelompok masyarakat setempat peme- gang ijin PSDHBM untuk memperoleh kompensasi atas jasa-jasa lingkungan yang dinikmati oleh masyarakat luas. f. Asas kepastian hukum, yaitu agar PSDHBM dilakukan dalam kerangka hukum dan kebijaksanaan yang me- lindungi hak- hak masyarakat setempat, kelembagaan PSDHBM yang diakui dan diberdayakan, serta tersedia fasilitasi yang mampu mengembangkan PSDHBM. Asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum meru- pakan asas yang tidak disentuh dalam Undang-Undang Kehutanan. Akuntabilitas PSDHBM diwujudkan dengan membentuk "Forum Hutan Wonosobo" sebagai lemba- ga independen yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi multi pihak di bidang kehutanan di Kabupaten Wonosobo yang berdirinya dikukuhkan dengan Keputusan Bupati. Forum Hutan Wonosobo ini memiliki peran dalam mewujudkan PSDHBM di Kabupaten Wonosobo, antara lain: 151
a. Terlibat dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabu- paten Wonosobo dalam rangka penetapan lokasi PSD- HBM. b. Memberikan kritik, saran, dan masukan kepada Pemer- intah Daerah menyangkut criteria dan standar kemam- puan masyarakat. c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan PSDHBM. d. Memfasilitasi dialog secara transparan berkaitan den- cq gan pencabutan izin PSDHBM antara kelompok ma- syarakat dengan Bupati Dinas Kehutanan dan Perke- bunan. Berdasarkan multi pihak, Forum Hutan Wonosobo men- ganggap, bahwa para unsur yang ada didalamnya meru- pakan para pihak dalam konflik kehutanan yang penyele- saiannya difasilitasi oleh forum. Ini juga menjadi gambaran bahwa instansi kehutanan (Dephut, Perhutani, maupun Di- nas Kehutanan dan Perkebunan) merupakan aktor dalam konflik kehutanan. Sehingga instansi pemerintah tersebut tidak selalu menghadirkan tindakan yang benar dalam upa- ya mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Berdasarkan evaluasi pemerintah pada tahun 2005, Men- teri Dalam Negeri membatalkan Perda No.22/2001tentang PSDHBM melalui Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 9tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabu- paten Wonosobo Nomor 22 tahun 2001 tentang Pengelola- san Sumber Daya Hutan BerbasisMasyarakat. Pertimbanga- nutama pembatalanitukarena Perda Wonosobo dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 5ayat (3) Undang- Undang No.41 tahun 1999 dan pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf C Peraturan PemerintahNomor 25 tahun 2000, karena yang berwenang menetapkan kawasan hutan negaratermasuk hutan hak dan hutan adat berikut dengan perubahan sta- 152
tus dan fungsinya adalah Pemerintahmelalui Dephut. Perda PSDHBM itu dianggap sebagai saingan pola Pen- gelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dipelopori Perum Perhutani penguasa tunggal hutan Jawa. Bisa ditebak pada akhirnya pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) pun bersikukuh menganulir Perda PSDHBM. 125 3. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN- RHL) Sejarah kerusakan kawasan hutan di Jawa terus mengala- mi masa pasang surut, dan telah terulang kembali pada tahun 1998 atau setelah era reformasi yang dibarengi dengan krisis moneter yang membawa dampak meningkatnya kemiskinan terhadap rakyat Indonesia, sehingga telah membawa dampak berikutnya yaitu berupa penjarahan hutan yang terjadi ham- pir di seluruh kawasan hutan di Jawa, sehingga berakibat pada rusaknya kawasan hutan sebagai daerah tangkapan air. Akibat lebih lanjut adalah bencana banjir dan tanah longsor terjadi dimana-mana saat musim penghujan dan telah membawa banyak korban jiwa dan harta rakyat. Pada saat musim kema- rau di mana-mana terjadi kekeringan dan gagal panen yang membuat para petani semakin sulit dan sengsara. Keberadaan fungsi ekologis dan sosial kawasan hutan adalah sebuah keniscayaan bagi terciptanya peran kawasan hutan sebagai penyangga keseimbangan ekosistem, sekaligus merupakan menjaga kelangsungan hidup umat manusia dari generasi ke generasi atau sifat keberlanjutan fungsi lindung dan ekosistem. Pemerintah sejujurnya telah melakukan lang- kah-langkah penyelamatan, yaitu diawali sejak tahun 2003, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan mulai menggulirkan program GN-RHL yang diharapkan dapat mem- berikan format baru sebagai upaya penyelamatan kawasan hutan yang sudah tidak mungkin dibiarkan. Op-Cit 125 Yance Arizona, 2008, , hal. 108-109. 153
GN-RHL adalah program sentralistik dan sering disebut- sebut sebagai program sektoral kabinet, yang diarahkan pada rencana rehabilitasi tanah kawasan hutan dan lahan kritis yang tercermin melalui kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi Reboisasi Nasional pada tanggal 31 Maret 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. 126 Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan tersebut, akan ber- tugas mengkoordinasikan program rehabilitasi dan reboisasi ini dibentuk dalam nuansa otonomi daerah yaitu dengan se- buah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Koordinator yaitu: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor: Kep. 09/Kep/Meko/Kesra/III/2003, Keputu- san Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan Nomor: Kep. No.16/M.Ekoin/03/2003 dan Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Nomor: Kep.08/Menko/Polhu- kam/III/2003. Tim koordinasi tersebut bertugas sebagai beri- kut: a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan langkah- langkah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perbai- kan lingkungan melalui rehabilitasi dan reboisasi nasi- onal sebagai upaya investasi; b. Menyusun petunjuk teknis perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi dan reboisasi nasional; c. Menyelesaikan masalah-masalah dalam rangka perbai- kan lingkungan melalui rehabilitasi dan reboisasi nasi- onal. Beberapa program antara lain adalah; penanaman kem- bali melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang masuk dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNR- HL) yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama 3 men- teri yaitu Menkokesra, Menko Perekonomian dan Menko Pol- Menyongsong Perubahan Menuju Revitalisasai Sektor Kehutanan, 126 Agung Nugraha, 2004, 154 Wana Aksara, Banten, hal. 75.
hukam tersebut. Sedangkan Menteri Kehutanan mendapat tugas melakukan ekselerasi/percepatan penanaman. RHL di- targetkan percepatan 2 juta hektar dengan prioritas propinsi yang banyak terdapat kawasan hutan kritis. Pemerintah akan menetapkan propinsi-propinsi tersebut diawali dengan cara memanggil dan berbicara dengan para Gubernur, dalam hal ini juga termasuk wilayah Jawa dan Madura. Walapum sifat kedaruratannya ada, tetap diperlukan adanya "payung hukum yang jelas" Termasuk yang tidak kalah illegal pentingnya adalah untuk mendukung tindakan yang dilaku- logging kan oleh penegak hukum terhadap barang sitaan hasil dan percepatan hukuman terhadap pelaku pelangga- 127 ran dan kejahatan hutan. GN-RHL yang pernah dijalankan, ternyata tidak bisa ber- jalan sebagaimana yang diharapkan atau gagal. Beberapa fak- tor penyebab kegagalan GN-RHL dapat kami identifikasi seba- gai berikut: a. Banyaknya keterlibatan pejabat pemerintah, serta caku- pan yang bersifat lintas sentralistik dan sektoral justru telah mengaburkan peran Menteri Kehutanan, karena telah diambil alih oleh pejabat instansi atau sektor lain yaitu tiga Menteri Koordinator Keuangan, Kesejahteraan Sosial dan Polhukam, sehingga peran Menteri Kehutanan menjadi tampak sekunder. b. Kurang melibatkan partisipasi atau peran serta masyara- kat lokal. Ibid. Desentralisasi pengelolaan kawasan hutan kritis tidak akan bisa dijalankan tanpa peran serta atau keter- libatan partisipasi masyarakat lokal, dan bahkan di be- berapa daerah telah mendapat perlawanan dari rakyat. Misalnya di Jember, GN-RHL sempat gagal dilaksanakan, karena rakyat secara terang-terangan melakukan perla- wanan karena tanah telah mereka kuasai. Di tempat lain 127 155
kawasan hutan Kabupaten Ngawi, pada awalnya GN-RHL sempat berhasil dilaksanakan, akan tetapi setelah be- berapa saat dan tanaman sempat hidup tiba-tiba dibabat habis oleh segerombolan orang tidak dikenal. c. Sentralisasi program dan anggaran Sebagaimana telah dijelaskan bahwa GN-RHL adalah program sentralistik dan sektoral kabinet yang diang- garkan murni dari APBN atau terpusat. Dengan demiki- an birokrasi pencairan anggaran yang harus ditempuh banyak dan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kadang tidak jelas. Hal ini mengakibatkan beberapa daerah tidak berhasil menyerap anggaran tersebut. Se- bagaimana diakui oleh Wapres Yusuf Kalla, bahwa dana GN-RHL tahun 2006 tidak terserap oleh daerah, sehing- ga program tidak terlaksana. Karena birokrasi anggaran yang panjang dan sentralistik tersebut di beberapa dae- rah, GN-RHL mengalami kegagalan, karena waktu tanam yang tidak tepat atau sudah terlambat menjelang musim kemarau dengan alasan menunggu turunnya anggaran dari pusat, sehingga bibit yang sudah ditanam banyak yang mati karena kekurangan suplai air atau kekeringan sehingga program menjadi tidak efektif dan tidak efesien. d. Hanya sebagai gerakan formalitas GN-RHL di beberapa daerah hanya dijadikan pro- gram formalitas, dan tidak jarang hanya dijadikan arena pamer muka para pejabat atau arena kampanye calon pejabat daerah, pelaksanaan program akan selalu diek- spos secara besar-besaran dan jumlah bibit yang jutaan pohon menjadi bagian terpenting dari pada pelaksaannya sendiri. e. Keberlanjutan program tidak jelas. 156 GN-RHL diyakini sebagai kelanjutan atau rentetan kegagalan program reboisasi yang disinyalir dinilai telah gagal dan telah menyeret beberapa pejabat dan harus
mempertanggungjawabkan secara hukum karena dugaan manipulasi dana. f. Program hanya berorientasi proyek Pelaksanaan GN-RHL sebagaimana telah diuraikan tersebut, akhirnya secara keseluruhan dapat dinilai bah- wa program tersebut tidak berhasil bahkan telah men- galami kegagalan. Ini menuntut pemerintah pada tahun berikutnya tetap melaksanakan program yang sama atau dengan kata lain program harus diulang. Kembali pada masalah upaya penyelamatan kawasan hu- tan, sesungguhnya ada materi penting yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam upaya penyelamatan kawasan hutan kritis yaitu merujuk pada kebijakan pemerintah Orde Lama yaitu melalui Musyawarah Kerja Kehutanan, yang dilak- sanakan pada tanggal 5 sampai 12 Desember 1964. Hasil ma- syawarah tersebut berhasil menyimpulkan betapa pentingnya masalah penghijauan. Dalam musyawarah tersebut ada se- buah pernyataan penting bahwa; a. penghijauan harus melepaskan dan mengesampingkan faktor pemilikan atas suatu bidang tanah; b. pemanfaatan tanah tersebut yang merupakan modal dan alat produksi; c. pemanfaatan tanah harus mengindahkan fungsi sosial. Berpangkal tolak dari pemikiran argumentasi itu, musy- awarah kerja Departemen Kehutanan telah berhasil meletakan dasar-dasar pemikiran sebagai berikut: a. Gerakan penghijauan merupakan kewajiban seluruh rakyat, dan harus dilakukan oleh seluruh lapisan ma- syarakat; b. Gerakan ini berdasarkan prinsip gotong-royong dengan demikian biaya yang diperlukan, dapat ditekan ; 157
c. Gerakan ini dipimpin oleh yang berwajib, sebagai pedo- man disusun proyek-proyek yang akan dapat mengatasi kemiskinan rakyat, di samping itu dapat memelihara kes- uburan tanah, mencegah banjir, dan erosi; d. Dengan rencana proyek-proyek tersebut, maka akan ter- buka lapangan kerja bagi rakyat, pengangguran dapat di- kurangi dan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini akan dapat menunjang stabilitas keamanan, karena akan terdapat manfaat sosial ekonomi bagi rakyat dan sekaligus keadaan teknis/hidro-orologis tanah dapat dis- empurnakan. Berdasarkan uraian diatas sebenarnya penggabungan an- tara keduanya yaitu GN-RHL dengan model penghijauan ber- dasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional Kehutanan 1964, jelas jauh lebih baik. GN-RHL jelas memiliki dana yang banyak, karena didukung langsung dari APBN, dan diprogram oleh Kabinet sehingga sering dinamakan program Kabinet, namun tidak ada jeleknya apabila dilaksanakan sedangkan konsep kerjanya menggunakan model hasil dari Musyawarah Kerja Nasional Kehutanan tanggal 5 s/d 12 Desember 1964 tersebut di atas. Pendekatan keamanan, menurut pandangan penulis ti- dak semuanya negatif/jelek, akan tetapi memang harus dapat dipilah dan dipilih, dalam kerangka reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan jelas cukup positif dan perlu didukung oleh semua pihak. Namun pilihan-pilihan yang bersifat fasilitatif, tentun- ya jauh lebih utama dan pertama yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang benar-benar memperdayakan masyarakat. 4. Hutan Rakyat (HR) Secara formal hutan rakyat diartikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani ha katas tanah, yang dalam hal ini dibebani hak milik diluar kawasan hutan, sebagaima- na tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 158
Tentang Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehuta- nan Nomor: P.03/Menhut-V/2004, hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lain- nya lebih dari 50%. Tujuan penanaman hutan milik dengan tanamman keras atau tahunan tidak sekedar didasari motif ekonomi atau produksi saja tetapi juga motif ekologi terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, sehingga tanaman kayu pada hutan rakyat merupakan tabungan masyarakat, di mana pemanenannya dilakukan pada saat dibutuhkan. Konsep hutan rakyat dimulai sejak tahun 1976, melalui INPRES Penghijauan. Pemerintah telah menyelenggarakan pembangunan Hutan Rakyat (HR) dalam rangka rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan dan lahan diluar kawasan hu- tan. Kemudian pada tahun 2003 s/d 2009, pengembangan hu- tan rakyat dilanjutkan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RLH). Berdasarkan berbagai pendekatan Pola Swadaya Ma- syarakat, subsidi penuh/sebagai maupun Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) telah berhasil mengembangkan hutan rakyat secara monokultur tanaman tahunan maupun tumpangsari tanaman tahunan dengan tanaman semusim. Dalam kurun waktu 30 tahun, dengan berbagai sumber pendanaan dan pola pendekatan telah berhasil dikembangkan hutan rakyat sel- uas kurang lebih 2,8 juta ha dengan potensi kayu rakyat yang cukup besar, diperkirakan mencapai 8,5 juta m3/tahun kayu rakyat. Selain pengembangan hutan rakyat yang fokus pada pe- nyediaan kayu untuk industri, juga dikembangkan pola Hutan Rakyat Kemitraan. Pola ini mendukung untuk membangun dan mengembangkan industry kehutanan untuk menggerak- kan perekonomian berbasis kayu rakyat, membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi kayu rakyat untuk mensuplai kebutuhan bahan baku industri kehutanan, mem- 159
fasilitasi pelaku usaha dengan membuat regulasi untuk men- ciptakan iklim usaha untuk pengembangan perekonomian daerah. Prospek pengembangan potensi dan sebaran hutan raky- at di pulau Jawa-Madura dapat dikatakan sangat menggembi- rakan. Hal ini dapat dilihat pada trend (kecenderungan) pen- ingkatan luas dan potensi hutan rakyat yang terus meningkat sejak beberapa dekade terakhir. Berdasarkan hasil kegiatan Penaksiran Potensi Kayu dan Karbon Hutan Rakyat di Pulau Jawa (1990-2008) yang telah dilakukan oleh Balai Pemanta- ban Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura melalui penda- naan dari (MFP) II pada tahun 2009 diperoleh informasi bahwa luas indikatif sebaran hutan rakyat di Pulau Jawa pada tahun 2006-2008 adalah sel- uas 2.585.014 hektar, potensi kayunya sebasar 74.763.601 m3, sehingga rata-rata potensi per hektarnya adalah 28,9 m3/ha. Sedangkan taksiran potensi karbon (diatas permukaan tanah) tegakan kayu hutan rakyat adalah 40.724.689 ton, sehingga potensi per hektarnya sebesar 15,75 ton/ha. Multistakeholder Forestry Programme 128 Beberapa masalah pengelolaan hutan rakyat di Kabupa- ten Wonosobo memiliki pengalaman yang cukup fenomenal dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Secara kese- luruhan wilayah Kabupaten Wonosobo kurang/lebih seluas 98.467,96 ha dan memiliki kemiringan yang cukup tajam anta- ra 0% sampai dengan 40% dari luas tersebut terdapat kurang/ lebih 19.472 ha yang merupakan kawasan hutan rakyat dan kurang/lebih seluas 18.896 ha adalah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yaitu KPH Kedu Utara dan KPH Kedu Selatan, yang wilayahnya meliputi daerah kawasan hutan pegunungan Dieng, Sindoro, dan Tleret. 129 Berdasarkan data tersebut nampak jelas bahwa luas kawasan hutan milik rakyat justru lebih luas apabila diban- Op-Cit Strategi Peningkatan Efisiensi Usaha Perhutanan Rakyat. 128 Kementerian Kehutanan, 2012, 129 Andayani, W. 2003. , hal. 30. Jurnal 160 Hutan Rakyat 5 (3): 17-29.
dingkan dengan kawasan hutan negara dan yang lebih penting adalah di saat ramainya kasus pencurian dan penjarahan hu- tan di Jawa kawasan hutan rakyat di Wonosobo justru selamat dan aman dari penjarahan. Sedangkan hutan negara telah han- cur berantakan karena penjarahan hutan, berdasarkan data dari 2 (dua) KPH Perhutani kerusakan hanya seluas 3.348,7 ha, sedangkan data lapangan menunjukan kerusakan kawasan hutan kurang/lebih seluas 5.000 ha atau ada perbedaan yang cukup signifikan. 130 Perang data sungguh kurang/tidak menarik, namun terlepas data mana yang benar dari paparan tersebut, setida- knya ada sebuah contoh yang kongkrit dan fenomenal, cukup menarik dan perlu menjadi perhatian khusus untuk dicer- mati serta dapat dijadikan bahan rujukan dalam memikirkan tentang konsep sekaligus realitas keberhasilan penguasaan dan pendayagunaan tanah kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang berbasis pada peran serta, partisipasi rakyat dan juga dapat dijadikan sebagai alternatif model pengelolaan tanah kawasan hutan di Jawa dalam era desentralisasi atau otonomi daerah. Hutan rakyat dengan konsep rakyat menjadi subyek bu- kan obyek dalam pengelolaan tanah kawasan hutan dan bisa terjadi pada tanah kawasan hutan hak, hutan negara, hutan lindung, hutan produksi dan lainnya. Hutan rakyat ini sebena- rnya tidak saja dilakukan di tanah kawasan hutan Wonosobo saja akan tetapi juga telah berhasil dilaksanakan di beberapa daerah yaitu; Kapur Selatan, Gunung Kidul, Wonogiri, Baturet- no, Pacitan sampai daerah Blitar. 5. Hutan Desa Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan dika- wasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani Ibid. 130 161
hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, izin diberikan kepa- da Lembaga Desa yang dibentuk oleh desa melalui Peraturan Desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Izin Usaha Hak Pengelolaan Hutan Desa (IU-HPHD) bu- kan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, serta di- larang memindahtangankan atau mengagunkan. Hak ini tidak berjangka waktu karena ditentukan oleh desa sendiri melalui Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) yang dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Untuk program pengelo- laan hutan desa di Pulau Jawa baru sampai pada tahap usulan pencadangan. Pada tahun 2001 dicadangkan untuk hutan desa seluas 493,29 ha yang berada di kawasan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta. dari usulan pencadangan areal hutan desa ini dikelola oleh 6 (enam) LPHD di Kecamatan Sap- tosari, Kabupaten Gunungkidul. ooo 131 Ibid. 162 131
BAB VI PERKEMBANGAN KAWASAN HUTAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI A. Konstruksi Baru Perlindungan Hutan Adat Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 (Putusan MK 35) merupak- an putusan penting sebab menjungkirbalikan pemahaman klasik di Indonesia tentang hutan, kawasan hutan dan posisi hutan adat. Namun sejak dikeluarkan pada bulan Mei2013, belum banyak yang betul-betul berubah. Hutan-hutan adat masih dikuasai oleh perusa- haan maupun oleh pemerintah baik digunakan untuk usaha-usaha di bidang kehutanan maupun konservasi yang dalam praktiknya sama-sama mengucilkan masyarakat adat dari hutan mereka. Kelompok masyarakat adat menyambut putusan itu dengan gegap gempita. Puluhan komunitas masyarakat mengambil inisiatif untuk membuat plang dan menancapkannya di hutan-hutan adat. Di dalam plang itu dituliskan kalimat: Berdasarkan Putusan MK No- mor 35/PUU-X/2012, Hutan Adat Kami Bukan Lagi Hutan Negara. Apa yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat merupakan ) untuk menu- bentuk implementasi sendiri ( runkan putusan MK bias sampai di lapangan. Hal ini wajar meng- ingat putusan MK tidak otomatis mengubah keputusan-keputusan administrative mengenai status kawasan hutan. Klaim masyarakat dengan menancapkan plang patut diapresiasi sebagai wujud nyata self-implementing 163
bahwa masyarakat adat memang memiliki hubungan tak terpisah- kan dengan hutan yang telah menjadi bagian dari identitasnya 132 . Kalau merujuk pada konstitusi, telah ada kemauan politik yang arif dalam mengakomodasi hak adat. Akan tetapi, inkonsistensi an- tara UUD 1945 dengan perundang-undangan dibawahnya masih sering terjadi. Adalah pelaksanaan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang dalam peraturan perundang-undangan Negara ini, ternyata masih menyimpan tragedi. Munculnya konsep "hutan adat adalah hutan Negara yang berada diwilayah adat" merupakan persoalan yang membuktikan adanya pelemahan hak adat. Bukan saja berpotensi membawa pola pikir yang mengkhianati UUD 1945, akantetapi tragedi ini juga menjadi potret lemahnya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adatnya dalam tingkat perundang-undangan. judicial review. Untung saja produk hukum yang cacat di mata HAM tersebut , Dalam Putusan Nomor 35/PUU- sudah diajukan X/2012 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa terdapat be- berapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Ten- tang Kehutanan (UU Kehutanan) yang bertentangan dengan UUD 1945. Pengabulan tersebut membawa konsekuensi baru dalam konstruksi baru semangat perlindungan hak adat yang sangat ber- beda dengan model lama. 133 Peluang hukum implementasi Putusan MK 35 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Tengah, 132 Yance Arizona, Makalah dalam dalamLokakarya"F aktaTekstual;QuoVadisͿHutan Adat PascaPutusanMK No.35/PUU-X/2012,Palangkara Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK ya,Rabu20November2013 Nomor 35/ PUU-X/2012), 133 Faiq Tobroni, Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 3, September 2013 164
B. Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hu- tan Adat Pada intinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 menyangkut dua isu konstitusional, pertama mengenai hutan adat dan kedua mengenai pengakuan bersyarat terhadap ke- beradaan masyarakat adat. Putusan itu mengabulkan permohonan berkaitan dengan hutan adat, namun menolak permohonan untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat yang terdapat di dalam UU Kehutanan. Pertama, Putusan MK 35/PUU-X/2012 berisi beberapa pokok antara lain: pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa UU Ke- hutanan yang selama ini memasukan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan merupakan pelanggaran konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan: Oleh kare- na itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hokum adat (Putusan MK 35/PUU-X/2012. hal. 173-4). Peryataan bahwa sela- ma ini telah terjadi pengabaian semestinya membuat pemerintah semakin sadar untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat yang selama ini dirampas atau diabaikan. Kedua, hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan Negara kemudian dimasukan seb- agai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan pasal1 angka 6 UU Kehutanan. Tabel. Perubahan pasal 1 angka 6 UU Kehutanan Sebelum Putusan MK Setelah Putusan MK Negara Negara Hutan adat adalah hutan Hutan adat adalah hutan yang yang berada dalam berada dalam wilayah masyarakat wilayah masyarakat hokum hokum adat. adat. 165
Berdasarkan Putusan MK secara tegas disebutkan dengan kategori hutan hak didalamnya haruslah dimasukkan hutan cetak tebal hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan nega- adat134. ra, Lebih lanjut di dalam putusan MK itu disebutkan bahwa posisi hutan adat merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat hokum adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena be- leluri (traditio rada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyara- ) kat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas yang hidup dalam suasana rakyat ( ) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh ling- kungan wilayahnya indevolksfeer 135 . AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) memperkirakan bahwa luas hutan adat yang telah dijadikan sebagai bagian dari hutan Negara seluas 40 juta hektar. Luas itu tentu sangat fantas- tis dan luar biasa luasnya. Selainitu, perubahan posisi hutan adat sebenarnya sekali lagi menunjukan kepada pemerintah bahwa ka- wasan hutan tidak sama dengan hutan negara. Selain hutan negara, di dalam kawasan hutan itu bias terdapat hutan adat dan hutan hak perseorangan/badan hukum. Namun sayangnya sampai saat ini Kemenhut belum mau menerima paradigm bahwa hutan mesti dilihat sebagai kawasan yang berfungsi hutan, sehingga pengua- saan Kemenhut bias lebih luas bukan saja terhadap hutan negara, tetapi juga terhadap hutan adat dan hutan hak. Penguasaan yang dimaksud adalah adanya tanggung jawab Kemenhut untuk turut memberikan kepastian hokum dan mempromosikan hutan adat dan hutan hak yang berada di atas tanah ulayat dan tanah hak. Ketiga, pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas hutan. Dalam putusannya MK menyampaikan bahwa ada tiga sub- jek hokum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, ma- 134 Putusan MK No.35/PUU-X/2012,hal.179 135 Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hal. 172-173. 166
syarakat hokum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hu- tan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hokum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan (Putusan MK 35 hal 169). Perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat adat itulah yang juga menjadi dasar bagi MK untuk menyatakan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap hak masyarakat adat atas hutan. Selain itu, prinsip ini juga mempertegas status hutan yang terdiri dari hutan negara, hutan adat dan hutan hak perseorangan/badan hukum. Prinsip ini merupakan prinsip penguasaan vertical dimana pihak yang menguasai tanah maka dia juga menguasai hak-hak yang ada di atas tanah. Keempat, otoritas negara terhadap hutan negara dan hutan adat berbeda-beda. Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa Terhadap hutan negara, Negara mempunyai wewenang penuh un- tuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, peman- faatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hokum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh Negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Sedangkan terhadap hutan adat, Mahkamah Konstitusi ber- pendapat bahwa wewenang negara dibatasi sejauhmana isi we- wenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hokum adat, yang per- (indevolksfeer) agaannya didasarkan atas yang hidup dalams ua- dan mempunyai suatu badan perurusan sana rakyat pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya. leluri (traditio) Meskipun ada pembedaan otoritas Negara terhadap hutan Negara dan hutan adat, tetap ada otoritas umum yang dimiliki oleh Kemenhut di bidang kehutanan yang diterapkan terhadap semua 167
status hutan baik hutan negara, hutan adat maupun hutan hak perseorangan. Otoritas umum ini misalkan menentukan status hu- tan negara, hutan adat dan hutan hak perseorangan/badan hukum. Kewenangan ini tidak pernah dijalankan oleh Kemenhut sehingga belum ada Keputusan Menteri tentang penetapan status hutan negara, hutan adat maupun hutan hak perseorangan/badan hu- kum. Keputusan yang ada selama ini adalah keputusan penetapan kawasan hutan yang telah secara sadar dan secara keliru dipersa- makan dengan penetapan status hutan negara. Padahal sudah se- cara jelas bahwa kawasan hutan tidak sama dengan hutan negara. Kelima, hal pokok lainnya adalah penegasan bahwa masyara- kat adat merupakan penyandang hak. Mahkamah Konstitusi men- egaskan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hokum yang memiliki hak dan kewajiban. Keberadaan masyarakat adat har- uslah tunduk kepada batasan-batasan yang ditentukan di dalam konstitusi antara lain masyarakat adatnya masih ada, selaras den- gan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prin- sip NKRI. Prinsip tidak bertentangan dengan NKRI menurut MK dimaknai bahwa keberadaan masyarakat adat bukan untuk me- misahkan diri dari Republik Indonesia. Lebih lanjut pengaturan tentang subjek hokum masyarakat adat, criteria dan tatacaranya diatur berdasarkan undang-undang. C. Konstruksi Hak Adat dalamUndang-Undang Kehuta- nan Sebagai undang-undang yang telah dirumuskan bersama an- tara legislatif dan yudikatif, pemerintah mengklaim bahwa UU Ke- hutanan telah menjunjung tinggi hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Alasan pemerintah dalam siding atas putusan bias memperlihatkan dengan jelas keberanian pemerintah tidak men- gakui pelemahan hak adat tersebut. 168
Meskipun hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hu- tan negara, namun hal tersebut tidak mengurangi eksistensi dan keberlangsungan hutan adat. Kesimpulan demikian akan diperkuat jika frasa pasal 1 angka 6 dan pasal 5 yang mencantumkan kategori hutan adat dipahami secara komprehensif dengan pasal 4 ayat (3) junto pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), serta pasal 67 UU Kehutanan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu. Artinya, jika masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya oleh UU Kehutanan, maka berarti hutan adat sebagai salah satu unsur utama dan bagian tak terpisahkan dari masyarakat hokum adat sudah pasti diakui keberadaannya. 136 Pernyataan pemerintah di atas hanya menjadi isapan jempol yang manis di lapangan. Masyarakat Adat di Indonesia juga mem- punyai tantangan yang kurang lebih sama, yakni mereka mengalami permasalahan menyangkut hak mereka atas pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dengan datangnya kebijakan pembangunan oleh negara, tanah dan hutan mereka menjadi sasaran korban. Lebih ironi adalah apabila negara mendiamkan dan tidak mengakui hak ulayat masyarakat adat dengan dalih kepentingan nasional; lalu sengaja membuat peraturan perundang-undangan yang sengaja mengabaikannya. Untuk mengambil alih tanah masyarakat adat, terlebih dahulu ada peraturan memandulkan seluruh kelembagaan adat. 137 Hak atas sumber daya alam termasuk hak ekonomi-sosial dan budaya. Dalam diskursus teori HAM dikenal prinsip bahwa Negara harus bertindak dalam menangani hak ini. Langkah negara ini, salah satunya, telah diaplikasikan dalam membuat regu- lasi tentang hutan adat. Permasalahan yang terjadi adalah pada hak tersebut. Sebagai saat membuat peraturan untuk original entitas yang mempunyai keunikan, Masyarakat Hukum Adat me- . Sifat ini berarti bahwa hak terse- miliki hak yang bersifat by commission meregulasi Terjajah di Negeri Sendiri, 136 Putusan MK No.35/PUU-X/2012, hal. 128. 137 Ifdhal Kasim, 2003, ELSAM, Jakarta, hal. ix-xx. 169
but merupakan suatu hak asli yang diciptakan sendiri sebelum ada pengaturan hak lainnya.Terdapat juga suatu istilah dalam hukum untuk menamakan hak ini. Istilah itu adalah yang be- rarti hak itu sudah ada sebelum negara ini membuat peraturannya. Negara yang datang justru harus tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang dianut masyarakat adat. a prima facie, Aprima facie 138 ini contohnya adalah hak masyarakat adat un- tuk mengelola hutan adatnya. Munculnya hak atas hutan adat seha- rusnya bukan lagi karena muncul dalam bentuk pengakuan tetapi muncul dengan sendirinya. Hak ini berbeda dengan hak yang bi- asa dikenal dalam bidang kehutanan bersifat atau pembe- rian hak atas penguasaan oleh negara, contohnya adalah HPH (Hak Penguasaan Hutan), HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman In- dustri), HPP (Hutan Penelitian dan Pendidikan), HPHKM (Hak Pen- guasaan Hutan Kemasyarakatan) dll. derivat 139 Konstitusi yang telah mengatur tentang hak masyarakat adat atas hutan hanyalah berposisi sebagai panduan secara umum. Un- tuk pelaksanaannya diserahkan kepada peraturan di bawahnya. Masalah yang dihadapi justru pada penurunan semangat konsti- tusi tersebut ke dalam undang-undang di bawahnya. Adanya UU Kehutanan yang dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak menunjukkan bahwa terdapat pola pikir yang keliru dalam men- goperasionalisasikan semangat hukum untuk menjamin hak ma- syarakat adat atas hutan adat. Pola pikir pembangunan hukum tersebut tidak terlepas dari teori hukum yang melingkupinya. Philippe Nonet dan Philip Sel- znick secara garis besar telah mengupas tiga klasifikasi dasar hu- hukum , otonom dan respon- kum dalam masyarakat, yakni hukum represif sif. Adakalanya hukum sebagai pelayan kekuasaan respresif represif ( ), adakalanya hukum sebagai institusi tersendiri yang mam- pu menjinakkan represif dan melindungi integritas dirinya (hu- Op-Cit, Ibid. 138 Faiq Tobroni, 139 hal. 469. 170
kum otonom), dan adakalanya hukum sebagai fasilitator dari ber- bagai respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (hukum responsif). 140 Karakter produk hukum represif atau menindas telah menjadi supporting salah satu identitas dari UU Kehutanan. Bahkan kondisi tersebut status quo system telah menempatkan peran dan fungsi hukum sebagai negara. Sebagai akibat dari cara pandang atau persepsi yang dominan terhadap peran dan fungsi hukum seperti itu maka produk hukumnya yang berupa UU Kehutanan kurang tanggap terhadap tuntutan kebutuhan ma- syarakat hukum adat. untuk tercapainya Pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) menunjukkan bahwa hutan adat tidak diakui eksistensinya se- cara mandiri karena disubordinasikan pada hutan negara. Meskipun Pemerintah mengatakan bahwa pengelolaan hutan adat menurut UU Kehutanan tersebut akan tetap mandiri karena langsung dilak- hutan adat adalah hutan neg- sanakan oleh masyarakat hukum adat sebagai subjek pengelolanya, ara" akan tetapi sebenarnya adanya frase " menunjukkan bahwa semangat peraturan ini lebih cenderung berpotensi untuk memandulkan. Skema pola pikir yang dipakai untuk merumuskan peraturan perundang- undangan yang memandulkan hak masyarakat adat adalah membenturkannya dengan hak menguasai negara dan demi kepentingan nasional. Dengan memanfaatkan kategori hak pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat (3), pas- adat sebagai al 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tersebut melakukan represi terhadap hak adat sehingga menjadikannya sub ordinasi. Oleh sebab itulah, pandangan yang represif ini menolak pengakuan oleh negara terha- dap hak masyarakat adat yang bersifat utuh dan tanpa persyaratan apapun. derogable rights, Hukum dan Masyarakat dalam Transisi Menuju Hukum yang Responsif, 140 Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2003, Jakarta: Huma, hal. 23. 171
Pola pikir represif yang akhirnya melakukan sub ordinasi ter- hadap hak adat di bawah hutan negara tersebut ditujukan dalam argumen sebagai berikut: Tuntutan pengakuan (pengakuat atas hutan adat) sebagaimana aslinya, seperti halnya sebelum Indonesia merdeka dan tanpa persyaratan apapun dapat melemahkan ikatan kebangsaan dan kenegaraan yang sudah menjadi komitmen semua komponen bangsa termasuk masyarakat hukum adat yang dituang- kan dalam Pembukaan UUD 1945. 141 Pertentangan antara "hak masyarakat adat dengan kepentin- gan nasional" yang disangkakan pemerintah disini berkisar tentang tuduhan bahwa perilaku masyarakat adat cenderung eksploitatif sehingga menimbulkan dampak destruktif terhadap hutan dan ter- ancamnya komitmen kesatuan terhadap NKRI dengan hak eksklusif tersebut. Dua kekeliruan pandangan pemerintah tersebut harusnya diluruskan. Sikap eksploitatif terhadap hutan justru lebih banyak ditimbulkan karena ulah korporasi besar dan belum terbukti adan- ya suku yang ingin memerdekakan diri melalui dalih hak eksklusif kepada hutannya. Kalaupun ada tentu sangat sulit. Pemahaman dominan atas putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memandang bahwa kontrol negara dibatasi atau bahkan ditiada- kan atas hutan adat. Dalam perspektif tenurial, hal tersebut seka- ligus bermakna bahwa negara tidak lagi bisa menentukan siapa yang boleh memanfaatkan sumber daya apa di kawasan hutan adat. Sebagai pernyataan hukum yang belum bersifat operasional, sejumlah elemen masyarakat sipil sedang berpikir keras bagaima- na menjadikan putusan MK tersebut memberi dampak atau efek pada masyarakat adat, terutama yang selama ini menjadi korban dari pemberlakuan ketentuan yang mengatakan hutan adat bagian dari hutan negara. Tindakan-tindakan yang berusaha membuat pu- tusan tersebut mendatangkan efek, mulai dari yang bersifat legal sampai ekstra legal. Tindakan-tindakan yang berada dalam ranah legal pada pokoknya mendorong bergeraknya (administrasi) im- 141 Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. 172
plementasi hukum. Termasuk di dalam administrasi implementasi tersebut adalah pembuatan peraturan pelaksana atau peraturan administratif. 142 Apabila kita melihat dan berkaca pada putusan MK bernomor 45/PUU-IX/2011, para Pemohon menguji kontitusionalitas pasal 1 (3) UU No. 41/1999 yang dinyatakan bertentangan dengan pasal 27 (1), pasal 28 D (1), pasal 28 F, dan pasal 28 I (1 & 2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Bila disarikan, argumen dasar Mahkamah untuk menyatakan pasal 1 (3) bertentangan dengan UUD 1945 bahwa tahapan dapat membahay- akan hajat hidup orang banyak karena dilakukan dengan cara tidak menyertakan pemangku kepentingan yang memiliki hak-hak per- orangan dan kolektif. Tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai tindakan otoriter dan hanya berlandaskan pada kewenangan diskresi. penunjukan pengukuhuan hutan dalam pununjukan Pada Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011, para pemohon berar- gumen bahwa pasal 4 (2&3) UKK bertentangan dengan pasal 28A, pasal 28 D ayat (1), pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Atas permohonan pemohon, Mahkamah mengabulkannya untuk sebagian. Dengan merujuk kembali pendapatnya pada putu- san No. 32/PUU-VIII/2010 dan No. 45/PUU-IX/2011, Mahkamah menegaskan ulang bahwa penetapan suatu kawasan hutan maupun perkebunan perlu melibatkan masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat seperti hak untuk bekerja, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk bertempat tinggal dan mempunyai hak milik pribadi. Pelibatan tersebut pada akh- irnya akan memungkinkan pemerintah untuk memperhatikan hak- hak masyarakat adat dan hak atas tanah masyarakat yang diberi- kan berdasarkan peraturan perundangan. Putusan MK. 35 /PUU-X/2012: Menggeser Corak Negara Hukum Indonesia, 142 Rikardo Simarmata,2014, dalam Hutan Untuk Rakyat, Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan, LKIS, printing Cemerlang, Yogyakarta, hal. 125. 173
Adapun pada putusannya MK bernomor 35/PUU-X/2012, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Para pemohon berargumen bahwa pasal 1 Angka 6, pasal 4 ayat (3), pas- al 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 41/1999 bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), pasal 18 B ayat (2), pasal 28 C ayat (1), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 G ayat (1), pasal 28 I ayat (3), dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pengeluaran hutan adat dari hutan negara didasarkan pada pemikiran bahwa konstitusi mengamanatkan negara untuk menye- diakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh raky- at Indonesia. Rakyat Indonesia yang dimaksud terdiri dari berbagai kelompok dan golongan, termasuk kelompok terdiri dari berbagai kelompok dan golongan, termasuk kelompok masyarakat adat. Dengan merujuk Pasal 18B(2) UUD 1945, Mahkamah beranggapan bahwa sama dengan kelompok atau golongan lain Rakyat Indone- sia, masyarakat adat adalah subjek hukum dan dengan demikian merupakan penyandang hak. Konsekuensi status masyarakat adat sebagai subjek hukum bahwa masyarakat adat juga harus diperha- tikan dalam kebijakan pendistribusian sumber daya alam. Dalam kaitan dengan pendistribusian tersebut, Mahkamah menyinggung putusannya bernomor 3/PUU-VIII/2010 menge- nai permohonan uji materil UU No. 27/2009 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada putusan tersebut Mahkamah mengatakan bahwa yang menjadi ukuran utama bagi negara untuk diper- menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah " . Selanjutnya dalam putusan tersebut Mahkamah menentukan 4 tolak ukur un- tuk memeriksa 'dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmu- ran rakyat', yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya 174
alam, serta (iv) penghormatan terhadaphak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dalam putusannya bernomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah menganggap bahwa UU Kehutanan tidak memiliki semangat kon- stitusional seperti yang disebutkan di atas. Menurut Mahkamah Konstitusi UU Kehutanan mendiskriminasi masyarakat adat ketika mengatur mengenai pengurusan, pengaturan atau pengelolaan sumber daya hutan. UU Kehutanan mengatur secara jelas hak atas tanah dan hutan kepunyaan negara dan perorangan namun tidak mengatur secara jelas hak atas tanah dan hutan masyarakat adat. Akibatnya masyarakat adat kehilangan hak-hak dasarnya atas sumber daya hutan termasuk hak-hak tradisionalnya. Akibat lain- nya dari ketentuan yang tidak jelas tersebut bahwa masyarakat adat tidak bisa mendapatkan kepastian hukum dengan demikian tidak bisa mendapatkan keadilan. Dalam hal ini Mahkamah Kon- stitusi secara implisit setuju dengan argumen para pemohon yang mendalilkan bahwa dengan dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara maka negara memberikan hak atau izin kepada pihak lain pada wilayah atau hutan adat masyarakat adat tanpa persetujuan masyarakat adat. Pasca pengeluaran hutan adat dari hutan negara, Mahkamah Konstitusi mengkontruksi hubungan antara hutan adat dengan pemerintah atau denga kata lain kewenangan pemerintah atas hu- tan adat. Mahkamah mengumpamakan hubungan tersebut dengan hubungan hak perorangan dengan hak bersama (hak ulayat) dalam masyarakat adat. Hak masyarakat adat atas hutan akan menipis atau bahkan menghilang apabila masyarakat adat dalam perkem- bangannya menghilang. Dalam keadaan demikian, hak pengelolaan atas hutan adat kembali krpada pemerintah. Dengan demikian ke- wenangan pemerintah atas hutan adat bersifat terbatas.Kewenan- gan pemerintah atas hutan adat selanjutnya hanya bersifat publik dan dengan demikian tidak bisa berperilaku sebagai pemilik hak. 175
Menyimak intisari ketiga putusan Mahkamah Konstitusi di atas dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sedang meng- oreksi kekuasaan legislatif atau ratusan juta hektar kawasan hutan yang telah berusia lebih kurang 30 tahun.Mahkamah Konstitusi me- lihat bahwa kekuasaan tersebut, sekalipun formal memiliki dasar hukum, namun memiliki masalah secara substantif. Hal substantif yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi adalah hak-hak dasar perorangan dan kelompok. Dampak dari pengingkaran hal substan- tif tersebut adalah negara tidak menghadirkan secara nyata tujuan bernegara pada kelompok masyarakat adat seperti kesejahteraan umum dan keadilan. Bila disimak lebih cermat dari perspektif ide atau konsep negara hukum, koreksi sekaligus pembatasan lembaga peradilan (baca: Mahkamah Konstitusi) dalam ketiga putusan tersebut pada kekuasaan legislatif dilakukan, baik melalui elemen formal maupun substantif negara hukum. Putusan pertama dan kedua menekank- an soal mutlaknya peran serta masyarakat dalam pengukuhan ka- wasan hutan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menyinggung indikator demokrasi dari elemen formal negara hukum. Indikator demokrasi secara esensial mengharuskan adanya konsensus anta- ra pengelola negara/pemerintah dengan publik dalam pembuatan aturan hukum dan kebijakan. Mahkamah berpikir bahwa tidakdis- ertakannya perorangan dan kelompok yang memiliki hak dalam pengukuhan kawasan hutan telah menyebabkan pemerintah tidak mengormati hak-hak tersebut dan tidak bisa mencegah dampak buruk dari pengukuhan kawasan hutan. 143 Pada putusan ketiga, Mahkamah Konstitusi menyinggung mengenai ketidakjelasan pada hak masyarakat adat atas tanah dan hutan yang pada akhirnya mendatangkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat adat. Dalam hal ini Mahkamah menyinggung mengenai indikator aturan hukum jelas dan pasti dari elemen for- mal negara hukum. Esensi indikator ini adalah bahwa aturan hu- Ibid 143 176 , hal. 131.
kum yang berlaku harus berlaku umum, jelas, konsisten dan bisa diprediksi. Dampak yang ditimbulkan bila suatu sistem hukum alpa dengan indikator tersebut adalah ketidakpastian dan ketidakseta- raan (baca: diskriminasi). Terlepas dari dua indikator elemen formal negara hukum yang disinggung dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi se- benarnya lebih menaruh perhatian pada elemen substantif negara hukum dalam ketiga putusan tersebut. Pada kasus pertama dan kedua, Mahkamah tidak memungkiri bahwa aturan hukum menge- nai pengukuhan kawasan hutan yang tersedia. Namun, Mahkamah Konstitusi melihat bahwa substansi aturan hukum tersebut berma- salah karena memungkinkan perorangan dan kelompok (termasuk masyarakat adat) kehilangan hak-hak konstitusionalnya. Pada ka- sus ketiga, Mahkamah Konstitusi mengulangi argumen yang sama dan menambahkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat akibat perlakuan tidak setara dengan subjek hukum yang lain. Diangkatnya elemen substantif dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas menyebabkan corak negara hukum dalam pengu- rusan, pengaturan dan pengelolaan sumber daya hutan tidak lagi didominasi elemen formal.Ketentuan-ketentuan baru yang lahir dari putusan tersebut menyuntikan kandungan elemen substantif pada UU Kehutanan. 144 144 Lihat dalam...Dinamika putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Suatu Telaah Sosiologis, Diakses Tanggal 8 Juni 2017. 177
DAFTAR PUSTAKA Buku : Ekonomi Sumber Daya Hutan Alam, Syamsu dkk, 2009, , Laboratori- um Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan Fakultas Kehutanan - Universitas Hasanuddin, Makassar. Sejarah Kehutanan Indonesia Anonim, 1986, , Jilid I Departemen Ke- Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Ling- hutanan, Jakarta. kungan Arifin, Arif, 1994, Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya Alam, Kajian Kritis Terhadap Struktur Formal Peraturan Daerah dan Konstruksi Hak Masyarakat Terkait Penge- lolaan Hutan , Yayasan Obor Indonesia. Arizona, Yance, 2008, , Huma, Jakarta. _____, "Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat di Ka- limantan Tengah", Makalah dalam dalam Lokakarya "Fakta Tekstual; Quo Vadis Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Palangkaraya, Rabu, 20 No- Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis vember 2013. Masyarakat (PSDH- BM), Hutan Jawa Menjemput Ajal, Akankah Otonomi Daerah Menjadi Solusi Awang, San Afri, 2001, , Biro Penerbi- Which tan Arupa, Yogyakarta. Way Forward? People, Forest, an Polycynaking in Indo- nesia Aju, Ida Pradnja Resosudarmo, Carol J. Pierce Colfer, 2003, , Institute of Saoutheast Asian studies (ISEAS), di- publis Yayasan Obor Indonesia. 178
Some Observation on Community Forestry Banerjee, Ajit K., , 2002, PFM-PHBM sharing workshop, IIT Karagpur, India, 21 April 2002 dalam Selaras dengan Arus Bawah, Belajar dari Pengalaman Pengelolaan Hutan di India dan Thai- landKerjasama Perhutani dan Multistakeholder For- The State, The Environtmen, and De- estry Programme MFP DFID-UK, Jakarta. velopment Genesisi and Transformation of Social For- estry Policy in new Order Indonesia, Barber, Charles Victor, 1989, : Doctoral Deserta- tion University of California Barkeley, USA. Some Observation on Community Forestry Chattopadhyay, N, , 2002, PFM-PHBM sharing workshop, IIT Karagpur, India, 21 April 2002 dalam Selaras dengan Arus Bawah, Belajar dari Pengalaman Pengelolaan Hutan di India dan Thai- landKerjasama Perhutani dan Multistakeholder For- Bersiasat dengan Hutan Negara, estry Programme MFP DFID-UK, Jakarta. Dingin, Mora, 2014, Epistema In- Hukum Agraria Kehutanan, Aspek stitute, Jakarta. Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara Eko, Bambang Supriyadi, 2013, , Hak Menguasai Negara Atas Tanah Raja Grafindo Persada, Jakarta. Erwiningsih, Winahyu, 2009, , Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria Total Media, Yogyakarta. dan Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah, Fay, C, M Sirait, Paper The International Conference on Land Tenure, Jakarta, ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2005_3 179
Some Observation on Community Forestry Gayen, K.C., , 2002, PFM- PHBM sharing workshop, IIT Karagpur, India, 21 April 2002 dalam Selaras dengan Arus Bawah, Belajar dari Multistakeholder Forestry Pengalaman Pengelolaan Hutan di India dan Thailand Programme Kerjasama Perhutani dan Ensiklopedi Indonesia MFP DFID-UK, Jakarta. Hasan, Shadily, 1990, , Ikhtiar Baru Van Ho- Mengenal Hu- et.al, eve, Jakarta. tan Jawa Barat Hidayat, Ahmad dan Sambas Nadiar, 1980, , Perum Perhutani Unit III, Jawa Barat, Bandung. Penjarahan Hutan di Sekitar Desa Temu- Husnul, Faisal, Rama Astraatmaja, Agus Andrianto, dan San Afri lus Randublatung (Fenomena Gunung Es di Tengah Lau- Awang, 1999, tan Reformasi Kehutanan). Laporan investigasi. Lem- Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi baga Arupa-FKKM. Yogyakarta. BUMN Ilmar, Aminuddin, 2012, Hutan Jawa menjemput Ajal, Prosiding Semi- , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. loka Temu Inisiatif DPRD se Jawa Madura Menuju Pen- gelolaan Sumber Daya Hutan yang Lestari, Adil dan De- mokratis Baktiar, Irfan, 2003, Terjajah di Negeri Sendiri, , Arupa, Yogyakarta. Kasim, Ifdhal, 2003, Potret Hutan Jawa dan Madura ELSAM, Jakarta. Kementerian Kehutanan, 2012, , Di- rektorat Jenderal Planologi Kehutanan, Balai Pemanta- ban Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura, Yogya- Konflik karta. Sumber Daya Hutan dan reforma Agraria, Kapitalisme Mengepung Desa LR Wibwo, C Woro Murdiati Runggandini, Subarudi, 2009, , Alfamedia dan Palma Faundation, Yo- gyakarta. 180
Pengaruh Mikoriza Pada Pertumbuhan Semai Pinus Merkusii di Persemaian Manan, S. 1993. . Kuliah Silvikultur Umum. Masyarakat Penjelma Hutan di Fakultas Kehutanan IPB. Bogor. Wonosobo, Jawa Tengah : Studi Kolaboratif Oleh Lem- baga ARUPA Mark, Poffenberger, (ed), 2004, Menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berorientasi pada Pola Kooperatif: Perspektif Le- gal Formal dalam , Yayasan Koling, AFN. I Nyoman Nurjaya, 1999, Perubahan Arah dan Alternatif Pengelolaan Awang, San Afri & Bambang Adi S, Sumber daya Hutan perhutanidi Jawa (editor), , Perhutani & Tiga Puluh Lima Tahun Pengelolaan Hutan Indone- Fakultas Kehutanan UGM, Jogjakarta. sia : Refleksi dan Prospek. Ngadiono. 2004. Yayasan Adi Sanggoro. Bogor, Hukum dan Masyarakat Indonesia. dalam Transisi Menuju Hukum yang Responsif Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2003, Hukum Responsif Jakarta. in Transition : TowardResonsive Law , Huma, Law and Society _____, 2008, diterjemahkan dari (1978), New York, Menyongsong Perubahan Menuju Revitalisa- Harper & Raw, Nusa Media, Bandung. sai Sektor Kehutanan Nugraha, Agung , 2004, , Pengelolaan Sumber Daya Hutan Ber- sama Masyarakat (Studi Di Wilayah Kerja Perum Per- hutani KPH Saradan Jawa Timur), , Wana Aksara, Banten. Nugroho, Sigit Sapto, 2004 Tesis, Universitas Brawijaya, Malang. , Rich Forests Poor People Peluso, Nancy Lee, 1992 , University Of California Press, Barkeley-Los Angeles-Oxford. 181
Pemberdayaan (Empowerment) dalam Pemberdayaan, Konsep, Kebi- jakan, dan Implementasi Pranarka, A.M.W. Vidhyandika Moeljarto, 2006, (Penyunting Onny S. Prijono & Margowitan Jadi Pilot Project (Delapan Negara Ba- AMW Pranarka), CSIS, Jakarta. has Model Forest), Radar Madiun, Hari ini Evakuasi Besar-besaran Longsor Ponorogo Selasa, 7 Desember 2004 _____, " ". Minggu Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan 2 April 2017 di Indonesia, Riyanto,Budi, 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan oli- dan Lingkungan, Bogor. tik Hukum Pengusaan Hutan di Indonesia, Saman, Effendi, Anthony LP Hutapea, Wailayatiningsih, 1993, P Editor Lili Sengketa PSDH : Studi Perlawanan MDH di Pe- Hasanudin, Wahana Lingkungan Hidup, Jakarta. rum Perhutani KPH Randublatung Santoso Heri, 2001, , Thesis Program Pas- Perlawanan di Simpang Jalan Kontes Harian Di Desa- ca Sarjana UGM, Yogyakarta. Desa Sekitar Hutan Jawa _____, 2004, Putusan MK.35 /PUU-X/2012 : Mengge- , Damar. ser Corak Negara Hukum Indonesia, Simarmata, Rikardo, 2014, dalam Hutan Untuk Rakyat, Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehuta- nan, LKIS, printing Cemerlang, Yogyakarta. Konflik Hutan Jawa Suprapto dkk, , ARUPA-INCRAF-SEA-Ford Foun- Metode Inventore Hutan dation, Yogyakarta. Simon, Hasanu, 1996. . Penerbit Aditya Me- Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest dia. Yogyakarta. Management) Teori dan Aplikasi pada Hutan di Jawa ______, 2001, , Biograf Publising, Yogyakarta. 182
Perencaaan Pembanguunan Sumber Daya Hutan _____, 2010, , Pusta- Hak Menguasai Oleh Negara Atas Tanah Untuk Sebe- ka Pelajar, Yogyakarta. sar-besarnya Kemakmuran Rakyat (Studi Penguasaan dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa) Subadi, 2008, , Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Perlawanan Petani Hutan, Studi Resistensi Brawijaya Malang. Berbasis Pengetahuan Lokal Sulistyaningsih, 2013, , Kreasi Wacana, Yogya- Pendidikan Lingkungan, Sebagai Dasar Kearifan karta. Sikap Bagi Kelangsungan Kehidupan Menuju Pemban- gunan Berkelanjuttan Soerjani, M. 2009. . Yayasan Institut Pendidikan dan Reformasi Tenurial Kehu- Pengembangan Lingkungan. Jakarta. tanan Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa dan Madura dalam Hutan untuk Rakyat, Jalan Terjal Reforma Agrar- ia di Sektor Kehutanan Syahadat, Epi dan Ismatul Hakim, 2014, , LKIS, Yogyakarta. Jurnal : Pelibatan Masyarakat Lokal: Upaya Mem- berdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari, Adi Riyanto Suprayitno, Jurnal Konflik Penyuluhan IPB Bogor, September 2008, Vol. 4 No. 2. Tanpa Henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Na- sional Halimun Sala Aji, Sapto Prabowo, Sambas Basuni dan Didik Suharjito, k, Jurnal JMHT Vol. XVI, (3): 137- Strategi Peningkatan Efisiensi Usaha Perhutanan 142, Desember 2010. Rakyat. Andayani, W. 2003. Jurnal Hutan Rakyat 5 (3): 17-29. 183
Jurnal Faiq Tobroni, Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat Konstitusi (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012), Volume 10, Nomor 3, September 2013. Community-empowered adapta- F Stuart Chapin, Corrine N Knapp, Todd J Brinkman, Robin Bronen tion for self-reliance, and Patricia Cochran, Current Opinion in Environmental Sustainability 2016, 19:67-75. Gusti Z. Anshari, Syarief Alqadrie, Tri Budiarto, Ngusmanto, Erdi Marginalisasi Masyarakat Miskin di Sekitar Abidin, Siân McGrath, Zulkifl i, Heru Komarudin dan Hutan: Studi Kasus HPHH 100 Ha di Kabupaten Sintang, Afi fudin, Provinsi Kalimantan Barat, dalam No.9, April 2005. Hari Siswanto, 2010, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Tidur Me- , lalui Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Karya Merde- Jurnal Eksis ka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara TheSignificance on Social Capital in Fores Management in Laos: Overcoming Latent Conflict Between Local People and Local Forestry Officials. , Vol. 6 No.1, Maret 2010: 1267 - 1266. Hyakamura,KdanInoue,M.2006. Inter- national Journal of Sustainable Development & World Manajemen Koperasi Dalam Rangka Pengelo- Ecology13, P.16-24. laan Hutan Rakyat Dan Pengaruhnya Terhadap Ketah- anan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Koperasi Wana Lestari Menoreh di Kabupaten Kulon Progo, DIY) Imam Soebekti dkk, , Jur- nal Ketahanan Nasional, Volume 22 No. 2, 25 Agustus Power relationships: 2016, hal.158-179. Their effect on the governance of community forestry in the Philippines, Jack Baynes, John Herbohn, Wolfram Dressler, Journal Land Use Policy 54 (2016) 184 P.169-176.
Role of social networks in urban forest manage- ment collaboration: A case study in northern Japan, Kazushige Yamaki, Journal Urban Forestry & Urban Greening (2015) Restoring State Control Over Forest Resources P.212-220. Through Administrative Procedures: Evidence From a Community Forestry Programme in Central Java, Indo- nesia Maryudi, A, 2012. . ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Institutional Configurationsaround Forest Reserve- Studies, 5(2), page 229-242. sin Zimbabwe: The Challenge of Nested Institutions for Resource Management Matose, F. 2008. . Local Environment Vol. 13, No.5, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal P.393-404. 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Mawuntu, J. Ronald , , Jurnal Status Kepemilikan Tanah Pada Kawasan Pan- Konstitusi Vol.XX No.3/April-Juni/2012. tai Di Pesisir Kota Bandar Lampung,Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012. Mechsan, Sudirman, Socialac Countability and Com- munity Forest Management: the fail ure of collaborative governance in the Wombat Forest. Nathanial, M dan Bruce, M, 2009, Developmentin Prac- tice Vol. 19 Issue8, P. 1052-1063. "People's Participation in Participatory Panchanon Kumar Dhali, Jurgen Pretzsch, Klaus Romisch, Abdus Forest Management in the Sal Forests of Bangladesh: An Subhan Mollick, Explorative Study , International Journal Of Social For- Role Of Social Forestry In Sustainable Development estry, Volume 5, Number 1, June 2012. - A Micro Level Study Prakash Dongre, , International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies Vol 3, No 1, 2011 Issn: 1309-8063. P 351-364. 185
Major Trends Of Indian Forestry Develop- ment: A Brief Overview, PriyankaGuhaRoy, 2015, International Journal of Ad- Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Dynamics of State Control Concept on Natu- vanced Research (2015), Volume 3, Issue 7, 855-860. Daya Alam ral Resources, Redi, Ahmad, Dinamika ( Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 2, Kearifan Lokal Masyarakat Desa Beji Dalam Peman- Juni 2015 hal 401. faatan Hutan Wonosadi, Suliantoro, B.W. Jurnal Respons Unika Adma- Pengelolaan Hutan Rakyat di Wonosobo jaya Jakarta, Volume 19 no. 01 (2014): 57 - 77. Suhardono. 2003. . Jurnal Participatory Decision Support for Sustainable Hutan Rakyat 5 (1): 1-8. Forest Management: aframe-work for planning with lo- cal communities at the landscapelevelin Canada, Cana- dian Journal of Forest Research Sheppard, SRJ, 2005. 35(7): 1515-1526. Reck- Sourovi Zaman, Salah Uddin Siddiquee, Mohammad Abdullah Al Fa- oning Participatory Forest Management in Bangladesh: ruq, Mahfuzur Rahamn Pramanik, Masato Katoh, Study from Its Implementation Perspective , Journal of Agricultural Science, Vol. 3, No. 3; September 2011, A fair share? Sharing the p.233-239. benefits and costs of collaborative forest management, S. Mahanty, J. Guernier, and Y. Yasmi, Journal International Forestry Review Vol.11(2), 2009, , Formationand Func- P.268-280. tion of Social Capitalfor Forest Resource Management and the Improved Livelihoods of Indigenous People in Bangladesh Tapan Kumar Nath, Makoto Inoue, Jules Pretty , Journal of Ruraland Community Develop- ment, ISSN:1712-8277, p.105-122. 186
Internet : Desentralisasi, Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Pas- ca Otonomi Daerah Bernadinus Steni, 2006, , dalam . Dinamika putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Suatu Telaah Diakses Sosiologis , Tanggal 8 Juni 2017. tar-ilmu-kehutanan , Diakses 8 Juni 2017. , diakses tanggal 8 Juni 2017. laan_Hutan_di_Indonesia_ Menuju_Konsep_KPH.pdf Desentralisasi Sektor Kehutanan Mengha- Diakses Tanggal 8 Juni 2017. dapi Reformasi Birokrasi Suatu Telaahan Bagi Agenda Penelitian Kebijakan Kehutanan puspijak.org/ Diakses Tanggal 8 Agustus 2017. Ismatul Hakim, 2010, , dalam Majalah : Warta FKKM, Vol. 5 No 3, Maret 2002 187
Peraturan Perundang-undangan : Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentu- an Pokok Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pe- manfaatan Hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Rabu, 16 Desember 2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003, Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU- X/2012. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-V/2004 ten- tang Hutan Rakyat. Permenhut No.P.88/Menhut-II/2014tentang Hutan Kema- 188 syarakatan.
Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/ DIR/2001, tanggal 29 Maret 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/Dir/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus). 189
TENTANG PENULIS Sigit Sapto Nugroho SH, M.Hum, la- hir di Magetan Jawa Timur, 26 Juli 1974, Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di kota kelahirannya. Menyelesaikan Sarjana Hukum (1999) di Fakultas Hukum Unmer Madiun, Magister Hukum S2 (2004) di Pro- gram Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang dan saat ini sedang studi di Program Doktoral S3 di Sekolah Pascasarjana Univer- sitas Muhammadiyah Surakarta. Selain ak- tif mengajar di kampus Universitas Merdeka Madiun juga sangat aktif dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh DP2M Dikti serta menulis buku dan artikel pada jurnal-jurnal ilmiah. Artikel Publikasi: Islamisasi Ilmu Pengeta- huan: Basis Epistemologi Sains Modern (Proceeding International Conference on Islamic Epistemology, 2016), Model Pengembangan, Desa Konservasi Berbasis Pendayagunaan Potensi Lokal Kawasan Lindung Lereng Gunung Wilis Jawa Timur (Prosiding Konferensi Nasional ke-4 APPPTM Palembang, 2016), Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional MasaDepan (Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Semarang, 2016). Keadilan Berhati Nurani: Sebuah Tawaran Bagi Hakim dengan Pendekatan (Prosiding AFHI Ke-6 Universitas Pa- sundan Bandung, 2016). Pengelolaan Hutan Berbasis Kemakmuran Rakyat: Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Ber- basis Masyarakat (Prosiding Seminar Nasional Universitas Muham- madiyah Ponorogo, 2017). , Rule Breaking Legal Pluralism 190
Buku yang sudah diterbitkan: Pengantar Hukum Adat Indone- sia (2016), Hukum Waris Adat (2016), Cita Hukum Pancasila, Ra- gam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia (BungaRampai) (2016), Hukum Kontrak dan Perkembangannnya (2016). Hukum dan Teknologi (2017), Hukum Perseroan Terbatas (2017). ooo 191
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut; b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang- undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi; c. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- 192
Mengingat Menetapkan undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- undang; : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374) ditetapkan menjadi Undang- undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan diJakarta pada tanggal 13 Agustus 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 86 Salinan sesuai dengan aslinya, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan Lambock V. Nahattands
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG I. UMUM Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya undang- undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan surut. Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu ditetapkan menjadi Undang-undang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4412
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19 TAHUN 2004 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2004 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang- undang tersebut; b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi; c. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. Pasal I Menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan Pasal 83A dan Pasal 83B, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 83A Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud. Pasal 83B Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal II Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 29
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang; b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat; c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional; d. bahwa Undang-undang Nomor tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; 5 Tahun 1967 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - 5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 6. Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 7. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memperoduksi hasil hutan. 8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. kawasan sebagai fungsi pokok 11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 12. Taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. 13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. 14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. Bagian Kedua Asas dan Tujuan Pasal 2 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4 - Pasal 3 Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b. mengoptimalkan aneka fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; fungsi hutan yang meliputi c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan; Bagian Ketiga Pengawasan Hutan Pasal 4 (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan. (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. BAB II
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 - STATUS DAN FUNGSI HUTAN Pasal 5 (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara; dan b. hutan hak. (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. Pasal 6 (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi; b. fungsi lindung; dan c. fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi; b. hutan lindung; dan c. hutan produksi. Pasal 7 Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. kawasan hutan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam, c. taman buru. Pasal 8
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 - (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti: a. penelitian dan pengembangan; b. pendidikan dan latihan; dan c. religi dan budaya. (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 9 (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. (2) Ketentuan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB III PENGURUSAN HUTAN Pasal 10 (1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dari lestari untuk kemakmuran rakyat. (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan: a. perencanaan kehutanan; b. pengelolaan hutan; c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan d. pengawasan. BAB IV PERENCANAAN KEHUTANAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7 - Bagian Kesatu Umum Pasal 11 (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang manjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Perencanaan kehutanan bertanggung-gugat, partisipasi, kekhasan dan aspirasi daerah. dilaksanakan terpadu, transparan, serta memperhatikan secara Pasal 12 Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi: a. inventarisasi hutan, b. pengukuhan kawasan hutan, c. penatagunaan kawasan hutan, d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan e. penyusunan rencana kehutanan. Bagian Kedua Inventarisasi Hutan Pasal 13 (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. inventarisasi hutan tingkat nasional, b. inventarisasi hutan tingkat wilayah, c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan. (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8 - (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan. (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 14 (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pasal 15 (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan. (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Bagian Keempat Penatagunaan Kawasan Hutan Pasal 16 (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana 15, Pemerintah 14 dimaksud dan Pasal menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. dalam Pasal (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penerapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 - Bagian Kelima Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Pasal 17 (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: a. propinsi; b. kabupaten/kota; dan c. unit pengelolaan. (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan. (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi Pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri. Pasal 18 (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial. dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Pasal 19 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10 - Bagian Keenam Penyusunan Rencana Kehutanan Pasal 20 (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan. (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V PENGELOLAAN HUTAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21 Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam. Bagian Kedua Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Pasal 22 (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan itensitas dan efisiensi pengelolaan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11 - (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 23 Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimasi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat tetap menjaga kelestariannya. secara berkeadilan dengan Pasal 24 Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Pasal 25 Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam peraturan diatur perundang-undangan yang berlaku. serta taman buru sesuai dengan Pasal 26 (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin jasa usaha pemanfaatan kawasan, lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. izin usaha pemanfaatan Pasal 27 (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12 - b. koperasi. (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi. Pasal 28 (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. izin usaha pemanfaatan Pasal 29 (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi. (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13 - c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi. Pasal 30 Dalama rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Pasal 31 (1) Untuk menjamin asas keadilan pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 32 Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Pasal 33 (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 14 - (3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri. Pasal 34 Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada: a. masyarakat hukum adat, b. lembaga pendidikan, c. lembaga penelitian, d. lembaga sosial dan keagamaan. Pasal 35 (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja. (2) setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan. (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 36 (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Pasal 37 (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 15 - Pasal 38 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 39 Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Pasal 40 Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Pasal 41 (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan: a. reboisasi, b. penghijauan, c. pemeliharaan, d. pengayaan tanaman, atau
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Pasal 42 (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. (2) Penyelenggaraan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipasi dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. rehabilitasi hutan dan (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 43 (1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan tidak produktif, wajib melaksanakan hutan yang kritis atau rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi. (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau Pemerintah. Pasal 44 (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 45 (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 17 - Pemerintah. (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pasal 46 Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Pasal 47 Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Pasal 48 (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18 - (5) Untuk menjamin pelaksanaan sebaik-baiknya, masyarakat perlindungan hutan. perlindungan diikutsertakan hutan dalam yang upaya (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 49 Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pasal 50 (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (3) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai. d. membakar hutan; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19 - titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran atau serta membahayakan dan kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan kerusakan keberadaan m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 51 (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya pajabat kehutanan diberikan wewenang kepolisian tertentu. (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; b. memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 20 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan f. membuat tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan. laporan dan penandatanganan laporan BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 52 (1) Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, Pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian. Bagian Kedua Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pasal 53 (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk ilmu mengembangkan kemampuan nasional pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan. serta budaya (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 21 - meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan. (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan. Pasal 54 (1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan. (2) Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi peraturan perundang-undangan yang berlaku. di bidang kehutanan sesuai dengan (3) Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. peneliti asing dengan mengacu kepada Bagian Ketiga Pendidikan dan Latihan Kehutanan Pasal 55 (1) Pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia. dan latihan kehutanan dimaksudkan (2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 22 - Bagian Keempat Penyuluhan Kehutanan Pasal 56 (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha dan masyarakat. (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan. Bagian Kelima Pendanaan dan Prasarana Pasal 57 (1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan. (2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan. Pasal 58 Ketentuan tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah. lebih lanjut BAB VII PENGAWASAN Pasal 59
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 23 - Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Pasal 60 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Pasal 61 Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 62 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pasal 63 Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan. Pasal 64 Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional. Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 24 - BAB VIII PENYERAHAN KEWENANGAN Pasal 66 (1) Dalam rangka penyelenggarakan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. (2) Pelaksanaan penyerahaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB IX MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 67 (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 68 (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat: a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 25 - dan informasi kehutanan; c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan pembangunan kehutanan; dan d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat peraturan kawasan penetapan perundang-undangan yang berlaku. hutan, sesuai dengan (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 69 (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah. Pasal 70 (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerintah kehutanan. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XI GUGATAN PERWAKILAN Pasal 71 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan dalam
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 26 - yang merugikan kehidupan masyarakat. (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 72 Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Pasal 73 (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN Pasal 74 (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. tidak Pasal 75 (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27 - terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan. (3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non-Pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan. Pasal 76 (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tertentu tersebut setiap hari. tindakan BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 77 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dari tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; g. membuat dan menandatangani berita acara; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 78 (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). diancam (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 29 - paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk alat-alat melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 30 - Pasal 79 (1) Untuk negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara. (2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri. BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 80 (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam tidak mengurangi sanksi pidana undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. ini, dengan (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang luar ketentuan pidana ini, apabila melanggar ketentuan di sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 81 Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang berdasarkan undang-undang ini. ini dinyatakan tetap berlaku Pasal 82
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 31 - Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 83 Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku: 1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketetnuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823). Pasal 84 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 32 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 167.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN UMUM Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mangadung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai stratefis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 - Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh manteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal. Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan inti keberhasilannya. masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konservasi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMN), dan badan usaha milik swasta Indonesia (BUMS Indonesia) serta koperasi yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya. peraturan Hasil perundang-undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan; dan dana investasi pelestarian hutan. pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan latihan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4 - tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat. Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan. Selanjutnya dalam Undang-undang ini dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari uraian tersebut di atas, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, ternyata belum cukup memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi pembangunan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Undang-undang ini mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, maka semua ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut tidak diatur lagi dalam undang-undang ini. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan sesuai dengan kesempatan yang kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat sama kepada semua warga negara
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 - setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional sektor lain dan masyarakat setempat. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" adalah semua benda hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13. Hasil hutan tersebut dapat berupa: a. hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan; b. hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya; c. benda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang; d. jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain; e. hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp. Benda-benda tambang yang berada di hutan juga dikuasai oleh Negara, tetapi tidak diatur dalam undang-undang ini, namun pemanfaatannya mengikuti peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan undang-undang ini. Pengertian "dikuasai" bukan berarti "dimiliki", malainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini. Ayat (2) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang menyangkut hal-hal yang bersifat sangat penting, strategis, serta berdampak nasional dan internasional, dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Huruf a Cukup jelas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 - Huruf b Yang dimaksud dengan wilayah tertentu adalah wilayah bukan kawasan hutan, yang dapat berupa hutan atau bukan hutan. Huruf c Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan rakyat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan peroduksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang diembani
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7 - oleh suatu hutan. Pasal 7 Kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada kawasan hutan. Kawasan hutan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada kawasan hutan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam berlaku bagi kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah penggunaan hutan untuk keperluan serta penelitian pendidikan kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat. dan pengembangan, dan latihan, Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam suatu hamparan lahan. Wilayah perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota. Dengan demikian wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan wilayah administratif Pemerintahan kota. Ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang kebijaksanaan teknis memuat aturan antara lain: a. tipe hutan kota, b. bentuk hutan kota, c. perencanaan dan pelaksanaan, d. pembinaan dan pengawasan, e. luas proporsional hutan kota terhadap luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran, dan lain-lain. pembangunan hutan kota Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman dalam penetapan Peraturan Daerah. Pasal 10 Cukup jelas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8 - Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama. Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada penunjukan. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Inventarisasi hutan tingkat nasional menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat yang lebih rendah. Inventarisasi untuk semua tingkat, dilaksanakan terhadap hutan negara maupun hutan hak. Ayat (4) Dimaksud dengan neraca sumber daya hutan adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. sehingga pada waktu Ayat (5) Inventarisasi hutan merupakan bagian dari perencanaan kehutanan, sehingga materi pengaturannya akan dirangkum dalam Peraturan Pemernitah yang mengatur tentang perencanaan kehutanan. Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. tata cara; b. mekanisme pelaksanaan; c. pengawasan dan pengendalian; dan d. sistem informasi. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa: a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar; b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas; c. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 - yang berbatasan dengan tanah hak. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penatagunaan hutan merupakan bagian dari perencanaan kehutanan, sehingga materi pengaturannya dirangkum dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perencanaan kehutanan. Peraturan Pemerintah dimaksud antara lain memuat kriteria atau persyaratan hutan dan kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan hutan tingkat propinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah propinsi yang dapat dikelola secara lestari. Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari. Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara lain kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan kemasyarakatan (KPHKM), kesatuan pengelolaan hutan adat (KPHA), dan kesatuan pengelolaan daerah aliran sungai (KPDAS). Ayat (2) Dalam penetapan pembentukan wilayah pengelolaan tingkat unit pengelolaan, antara masyarakat dengan hutan, juga harus mempertimbangkan hubungan aspirasi, dan kearifan tradisional masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penutupan hutan (forest coverage) adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikor, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10 - ekosistem hutan. Yang dimaksud dengan optimalisasi manfaat adalah kesinambungan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekosistem secara lestari. Ayat (2) Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DSA) dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. Selanjutnya Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya, di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonservasi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaiknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya. Pasal 19 Ayat (1) Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai komptensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis", adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ayat (3) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. kriteria fungsi hutan, b. cakupan luas, c. pihak-pihak yang melaksanakan penelitian, dan d. tata cara perubahan. Pasal 20 Ayat (1) Dalam menyusun rencana kehutanan di samping mengacu pada Pasal 13 sebagai acuan pokok, harus diperhatikan juga Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18. Ayat (2) Cukup jelas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11 - Ayat (3) Penyusunan rencana kehutanan merupakan bagian dari perencanaan kehutanan. Peraturan Pemerintah tentang perencanaan kehutanan mamuat aturan antara lain a. jenis-jenis rencana, b. tata cara penyusunan rencana kehutanan, c. sistem perencanaan, d. proses perencanaan, e. koordinasi, dan f. penilaian. Pasal 21 Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang mendukung pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan latihan, serta lembaga penyuluhan. Pasal 22 Ayat (1) Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejahteraannya, dan keadaan hutan. Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya; dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembagian blok ke dalam petak dimaksudkan untuk mempermudah administrasi pengelolaan hutan dan dapat memberikan peluang usaha yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Intensitas pengelolaan adalah tingkat keragaman pengelolaan hutan sesuai dengan fngsi dan kondisi masing-masing kawasan hutan; dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12 - Efisiensi pengelolaan adalah pelaksanaan pengelolaan hutan untuk mencapai suatu sasaran yang optimal dan ekonomis dengan cara sederhana. Ayat (4) Penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan. Ayat (5) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. pengaturan tentang tata cara penataan hutan; b. penggunaan hutan; c. jangka waktu, dan d. pertimbangan daerah. Pasal 23 Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang kelompok, atau golongan tertentu. Oleh karena itu pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui peninggalan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari. Pasal 24 Hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Kawasan taman nasional ditata ke dalam zona sebagai berikut: a. zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia; b. zona rimba adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti; dan c. zona pemanfaatan adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti: a. budidaya jamur, b. penangkaran satwa, dan c. budidaya tanaman obat dan tanaman hias.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13 - Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti: a. pemanfaatan untuk wisata alam, b. pemanfaatan air, dan c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti: a. mengambil rotan, b. mengambil madu, dan c. mengambil buah. Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, atau koperasi dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMN, atau BUMS Indonesia. perorangan, Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budidaya tanaman di bawah tegakan hutan. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman sejenis dan atau hutan tanaman berbagai jenis. Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam. Tanaman yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan tanaman merupakan aset yang dapat dijadikan agunan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 14 - Izin pemungutan hasil hutan di hutan produksi diberikan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu, dengan batasan waktu, luas, dan atau volume tertentu, dengan tetap memperhatikan asas lestari dan berkeadilan. Kegiatan pemungutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Dalam kerja sama tersebut kearsipan tradisional dan nilai-nilai keutamaan, yang terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah mengakar, dapat dijadikan aturan yang disepakati bersama. Kewajiban BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia bekerja sama dengan koperasi secara agar bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional. Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi tangguh, mandiri, dan profesional diperlakukan setara dengan BUMN, BUMD, BUMS Indonesia. Dalam hal koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, BUMN, MUMD, dan BUMS Indonesia turut mendorong segera terbentuknya koperasi tersebut. Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan aspek kelestarian hutan meliputi: a. kelestarian lingkungan, b. kelestarian produksi, dan c. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan transparan. Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha meliputi: a. kepastian kawasan, b. kepastian waktu usaha, dan c. kepastian jaminan hukum berusaha. Untuk mewujudkan asas keadilan, pemerataan dan lestari, serta kepastian usaha, perlu diadakan penataan ulang terhadap izin usaha pemanfaatan hutan. Ayat (2) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. pembatasan luas, b. pembatasan jumlah izin usaha, dan c. penataan lokasi usaha.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 15 - Pasal 32 Khusus bagi pemegang izin usaha pemanfaatan berskala besar, selain diwajibkan untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya, juga mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengolahan hasil hutan adalah pengolahan hulu hasil hutan. Ayat (3) Untuk menjaga keseimbangan penyediaan bahan baku hasil hutan terhadap permintaan bahan baku industri hulu pengolahan hasil hutan, maka pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh Menteri. Pasal 34 Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan dengan tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi tradisional (indigenous technology). Untuk itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (indigenous institution), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem. Pasal 35 Ayat (1) Iuran izin usaha pemanfaatan hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Besarnya iuran tersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas areal. Provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya. Dana jaminan kinerja adalah dana milik pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usahanya, yang dapat dicairkan kembali oleh pemegang izin usaha apabila kegiatan usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari. Ayat (2) Dana investasi pelestarian hutan adalah dana yang diarahkan untuk membiayai
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16 - segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya konservasi, biaya perlindungan hutan, dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama Menteri. Pengelolaan dana dan operasional lembaga tersebut dibawah koordinasi dan pengawasan Menteri. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. tata cara pengenaan; b. tata cara pembayaran; c. tata cara pengelolaan; d. tata cara penggunaan; dan e. tata cara pengawasan dan pengendalian. Pasal 36 Ayat (1) Pemanfaatan hutan hak yang mempunyai fungsi produksi, dapat dilakukan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan sesuai potensi dan daya dukung lahannya. Ayat (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26. Pemerintah memberikan kompensasi kepada pemegang hutan hak, apabila hutan hak tersebut diubah menjadi kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 37 Ayat (1) Terhadap hutan adat diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 38. Ayat (1) Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan. tidak dapat dielakan, antara Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 17 - Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 39 Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. tata cara pemberian izin, b. pelaksanaan usaha pemanfaatan, c. hak dan kewajiban, dan d. pengendalian dan pengawasan. Pasal 40 Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan baik fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konservasi. Upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi. Pasal 41 Ayat (1) Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, sedangkan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Rehabilitasi hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat perhatian yang sama sebagaimana pada hutan lainnya. Ayat (2) Pada cagar alam dan zona inti taman nasional tidak boleh dilakukan kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya. Pasal 42 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kondisi spesifik biofisik adalah keadaan flora yang secara spesifik cocok pada suatu kawasan atau habitat tertentu sehingga keberadaannya mendukung ekosistem kawasan hutan yang akan direhabilitasi. Penerapan teknik rehabilitasi hutan dan lahan harus mempertimbangkan lokasi spesifik, sehingga perubahan ekosistem dapat dicegah sedini mungkin. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18 - Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. pengaturan daerah aliran sungai prioritas, b. penyusunan rencana, c. koordinasi antarsektor tingkat pusat dan daerah, d. peranan pihak-pihak terkait, dan e. penggunaan dan pemilihan jenis-jenis tanaman dan teknologi. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dukungan Pemerintah dapat berupa bantuan teknis, dana, penyuluhan, bibit tanaman, dan lain-lain, sesuai dengan keperluan dan kemampuan Pemerintah. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. teknik, b. tata cara, c. pembiayaan, d. organisasi, e. penilaian, dan f. pengendalian dan pengawasan. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan perubahan permukaan tanah adalah berubahnya tentang alam pada kawasan hutan. Yang dimaksud dengan perubahan penutupan tanah adalah berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawasan hutan. Ayat (4) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. pola, teknik, dan metode, b. pembiayaan, c. pelaksanaan, dan d. pengendalian dan pengawasan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19 - Pasal 46 Fungsi konservasi alam berkaitan dengan: konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. prinsip-prinsip perlindungan hutan, b. wewenang kepolisian khusus, c. tata usaha peredaran hasil hutan, dan d. pemberian kewenangan operasional kepada daerah. Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakatan, tanda larangan, dan alat angkut. Ayat (2) Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan, adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 20 - Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya. Huruf b Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Huruf c Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Huruf d Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Huruf e Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin. Huruf f Cukup jelas Huruf g a. Yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian. b. Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan sifat letaknya. c. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Huruf h Yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai berikut. Huruf i Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk kegiatan penggembalaan ternak dan kawasan hutan. Huruf j
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 21 - Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, buldozer, truk, logging truck, trailer, crane, tongkang, perahu, klotok, helikopter, jeep, tugboat, dan kapal. Huruf k Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi seperti parang, mandau, golok, budaya serta karakteristik daerah setempat. Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Ayat (4) Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut satwa yang dilindungi adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. tumbuhan dan atau Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1) Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan hutan yang lestari. Ayat (2) Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat. Kekayaan tersebut merupakan modal sosial untuk peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dan penguasaan IPTEK kehutanan. Ayat (3) Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Pencurian plasma nutfah adalah mengambil atau memanfaatkan plasma nutfah secara tidak sah atau tanpa izin. Pasal 53 Ayat (1) Budaya IPTEK adalah kesadaran akan pentingnya IPTEK yang diartikulasikan dalam sikap dan perilaku masyarakat, yang secara konsisten mau dan mampu memahami, menguasai, menciptakan, menetapkan, dan mengembangkan IPTEK dan kehidupan sehari-hari. Ayat (2) Cukup jelas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 22 - Ayat (3) Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) departemen yang bertanggung jawab di bidang kehutanan bersama-sama lembaga penelitian nondepartemen. Yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri dan swasta. Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah unit litbang BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan atau kelompok, antara lain lembaga swadaya pondok pesantren, masyarakat. lembaga keagamaan lainnya, atau Ayat (4) Untuk mendorong dan menciptakan kondisi yang kondusif, Pemerintah melakukan terselenggaranya penelitian dan pengembangan, antara lain melalui kebijakan yang berorientasi pada penciptaan insentif dan desinsentif yang memadai. inisiatif dan koordinasi bagi Pasal 54 Ayat (1) Pemerintah mengembangkan hasil-hasil penelitian dalam bidang kehutanan menjadi paket teknologi tepat guna, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Ayat (2) Untuk menjamin keberlanjutan inovasi, penemuan, dan pengembangan IPTEK, diperlukan jaminan hukum bagi para penemunya untuk dapat memperoleh manfaat dari hasil temuannya. Yang dimaksud melindungi adalah melindungi dari pencurian terhadap hak paten, hak cipta, merk, atau jenis hak lainnya yang menjadi hak istimewa yang dimiliki oleh peneliti atau lembaga Litbang. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Semua upaya pemanfaatan dan pengembangan IPTEK hendaknya merupakan manifestasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diarahkan untuk kepentingan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ayat (3) Penyelenggaraan pendidikan dan lembaga-lembaga internasional. latihan dapat bekerja sama dengan Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan atau kelompok, antara lain lembaga swadaya pondok pesantren, lembaga keagamaan lainnya, atau
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 23 - masyarakat. Ayat (4) Mengingat penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah, maka peran serta dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah harus mengambil inisiatif dan melakukan koordinasi dalam mendorong dan menciptakan situasi yang kondusif. Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Mengingat penyelenggaraan penyuluhan kehutanan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh Pemerintah, maka peran serta dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah harus mengambil inisiatif dan melakukan koordinasi dalam mendorong dan menciptakan situasi yang kondusif. Pasal 57 Ayat (1) Untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, diperlukan biaya yang cukup besar dan berkelanjutan, guna percepatan pengembangan kualitas SDM dan penguasaan IPTEK untuk mengejar ketinggalan selama ini. Oleh karena itu diperlukan dana investasi yang memadai. Untuk mengelola dana tersebut, dunia usaha bidang kehutanan bersama Menteri membentuk lembaga. Pengelolaan dana dan operasionalisasi lembaga tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan Menteri. Ayat (2) Penyediaan kawasan hutan dimaksudkan untuk dijadikan lokasi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta pengembangan usaha guna memberdayakan latihan serta penyuluhan kehutanan. lembaga penelitian, pendidikan dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. kelembagaan, b. tata cara kerjasama, c. perizinan, d. pengaturan tenaga peneliti asing, e. pendanaan dan pemberdayaan, f. pengaturan, pengelolaan kawasan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan, g. sistem informasi, dan h. pengawasan dan pengendalian.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 24 - Pasal 59 Yang dimaksud dengan pengawasan kehutanan adalah pengawasan ketaatan terhadap semua ketentuan peraturan aparat penyelenggara dan pelaksana perundang-undangan di bidang kehutanan. Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Yang dimaksud dengan berdampak nasional adalah kegiatan pengelolaan hutan yang mempunyai dampak terhadap kehidupan bangsa, misalnya penebangan liar, pencurian kayu, penyelundupan kayu, perambahan hutan, dan penambangan dalam hutan tanpa izin. Yang dimaksud dengan berdampak internasional adalah pengelolaan hutan yang mempunyai dampak terhadap hubungan internasional, misalnya kebakaran hutan, labelisasi produk hutan, penelitian dan pengembangan, kegiatan penggundulan hutan, serta berbagai pelanggaran terhadap konvensi internasional. Pasal 65. Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. tata cara dan mekanisme pengawasan; b. kelembagaan pengawasan; c. obyek pengawasan; dan d. tindak lanjut pengawasan. Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kewenangan yang diserahkan adalah pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional. Ayat (3) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. jenis-jenis urusan yang kewenangannya diserahkan, b. tata cara dan tata hubungan kerja, c. mekanisme pertanggungjawaban, dan d. pengawasan dan pengendalian.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 25 - Pasal 67 Ayat (1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaat; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. hutan sekitarnya Ayat (2) Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Ayat (3) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. tata cara penelitian, b. pihak-pihak yang diikutsertakan, c. materi penelitian, dan d. kriteria, penilaian keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 68 Ayat (1) Dalam pengertian menikmati kualitas lingkungan, termasuk untuk memperoleh manfaat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Perubahan status atau fungsi hutan dapat berpengaruh pada putusnya hubungan masyarakat dengan hutan atau bahkan kemungkinan menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka. Agar perubahan status dan fungsi hutan dimaksud tidak menimbulkan kesegaran, maka Pemerintah bersama pihak menerima izin usaha pemanfaatan hutan berkewajiban untuk mengupayakan kompensasi yang memadai, antara lain dalam bentuk mata pencaharian baru dan keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 69 Ayat (1) Yang dimaksud dengan memelihara dan menjaga, adalah mencegah dan ternak, menanggulangi perambahan, penduduk, dan lain sebagainya. terjadinya pencurian, kebakaran hutan, gangguan Ayat (2) Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 26 - dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, serta bantuan pembiayaan. Pendampingan dimungkinkan karena adanya keuntungan seperti pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan erosi, serta pemantapan kondisi tata air. sosial Keberadaan lembaga swadaya masyarakat dimaksudkan sebagai mitra sehingga terbentuk infrastruktur sosial yang kuat, mandiri, dan dinamis. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Forum pemerhati kehutanan merupakan mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurusan hutan dan berfungsi merumuskan dan mengelola persepsi, aspirasi, dan inovasi masyarakat sebagai masukan bagi Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan. Keanggotaan forum antara lain terdiri dari organisasi profesi kehutanan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, serta pemerhati kehutanan. Ayat (4) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. kelembagaan, b. bentuk-bentuk peran serta, dan c. tata cara peran serta. Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah sesuai keputusan pengadilan. Ayat (2) Cukup jelas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27 - Pasal 77 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu meliputi Pejabat Pegawai Negeri Sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pengurusan hutan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Menangkap dan menahan orang yang diduga atau sepatutnya dapat diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam rangka menjaga kelancaran tugas di wilayah-wilayah kerja tertentu, maka penerapan koordinasi dengan pihak POLRI dilaksanakan dengan tetap mengacu KUHP dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Huruf g Cukup jelas Huruf h Penghentian penyidikan wajib diberitahukan kepada penyidik POLRI dan penuntut umum. Ayat (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik POLRI, dan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik POLRI. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan dengan Pejabat Penyidik POLRI dilakukan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Setiap pidana penjara dan denda kepada terpidana, pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf d, juga dapat dikenakan hukuman pidana tambahan. Ayat (4)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28 - Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Ketentuan pidana yang dikenakan pada ayat ini merupakan pelanggaran terhadap kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh rakyat. Oleh karena itu sanksi pidana yang diberikan relatif ringan dan diarahkan untuk pembinaan. Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Ayat (13) Cukup jelas Ayat (14) Yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (comanditer venootschaap), firma, koperasi, dan sejenisnya. Ayat (15) Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain. Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal. Ayat (3) Pengaturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a. ketentuan-ketentuan ganti rugi dan sanksi administratif. b. bentuk-bentuk sanksi, dan c. pengawasan pelaksanaan. Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 29 - Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3888