Journal of Law and Nation (JOLN) Vol. 3 No. 1 Februari 2024 hal. 34-44 e-ISSN: 2962-9675 PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda) Gerik Kaniago Pratama *1 Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia Samuji Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia Samuji@unsuri.ac.id Abstract Cases of traffic violations that resulted in the death toll have become a serious concern in the criminal legal system. This article focuses on the application of criminal law in the context, with a special analysis of the decision number 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda. This study aims to explore and analyze the legal aspects involved in this case, as well as the impact of legal decisions on the enforcement of justice. The research method used is a normative approach to legal decisions that are relevant to the topic. Data were analyzed by considering the legal view, the argument used in the trial, as well as the legal basis underlying the judge's decision. The results of the analysis highlighted the role of criminal law in handling cases of traffic accidents resulting in death. In addition, the conclusion of this study discusses the implications of the decision on efforts to maintain justice in the legal system, as well as the potential improvement or change that can be applied in law enforcement related to similar cases in the future. In conclusion, this article provides in depth insights on the application of criminal law in the context of traffic violation cases that lead to fatal accidents, by analyzing the case study of decision number 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda. The practical implications of this study highlighted the importance of fair and fair law enforcement in handling similar cases. Keywords: Criminal law; traffic violations; victims died. Abstrak Kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban tewas telah menjadi perhatian serius dalam sistem hukum pidana. Artikel ini berfokus pada penerapan hukum pidana dalam konteks, dengan analisis khusus dari nomor keputusan 153/pid.sus/2015/pn.sda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek hukum yang terlibat dalam kasus ini, serta dampak keputusan hukum pada penegakan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif untuk keputusan hukum yang relevan dengan topik. Data dianalisis dengan mempertimbangkan pandangan hukum, argumen yang digunakan dalam persidangan, serta dasar hukum yang mendasari keputusan hakim. Hasil analisis menyoroti peran hukum pidana dalam menangani kasus -kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Selain itu, kesimpulan dari penelitian ini membahas implikasi keputusan tentang upaya untuk mempertahankan keadilan dalam sistem hukum, serta potensi peningkatan atau perubahan yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum terkait dengan kasus serupa di masa depan. Sebagai kesimpulan, artikel ini memberikan wawasan -kedalaman tentang penerapan hukum pidana dalam konteks kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan fatal, dengan menganalisis studi kasus nomor keputusan 153/pid.sus/2015/pn.sda. Implikasi 1 Korespondensi Penulis 34
praktis dari penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan adil dalam menangani kasus-kasus serupa. Kata Kunci: hukum pidana; pelanggaran lalu lintas; Korban meninggal PENDAHULUAN Undang-Undang Transportasi Jalan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa angkutan jalan dan angkutan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ini menunjukkan apa yang dapat Anda capai Indonesia pada tahun 1945 Transportasi dan angkutan jalan didasarkan pada asas-asas seperti asas transparansi, asas akuntabilitas, asas keberlanjutan, asas partisipasi, asas kegunaan, asas efisiensi dan efektifitas, asas keseimbangan, asas kesejahteraan integrasi dan prinsip kemandirian.(Hamzah, 2018) Situasi lalu lintas di berbagai wilayah Indonesia masih jauh dari tertib Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kendaraan yang tidak mematuhi lampu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, bahkan mengemudi di jalur yang salah Keadaan ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk menaati peraturan lalu lintas Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan lalu lintas dan jalan, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat di jalan menjadi lebih tertib dan ramah terhadap pengguna jalan serta menghalangi pengenaan sanksi.(Akbar, 2023) Pada sisi lain, kondisi di lapangan masih ditemukan banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas. Terdapat sepuluh pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi, antara lain: menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, menerobos jalur busway, penggunaan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan, tidak menggunakan spion dan berkendara melewati trotoar. Tidak jarang, adanya pelanggaran terhadap lalu lintas membuat banyak pihak dirugikan, salah satunya adalah menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan kematian pada orang lain.(Samsuadi dkk., 2022) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan, jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 3,62% ketimbang tahun sebelumnya yang sebanyak 100.028 kasus. 35
Gambar 1 Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Sumber: Kementerian Perhubungan Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sebanyak 25.266 orang menjadi korban jiwa dalam kecelakaan yang terjadi pada 2021. Jumlah itu juga meningkat 7,38% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 23.529 orang meninggal dunia. Jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan sebanyak 21.463 unit.Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan, yakni 73%. Posisinya diikuti oleh angkutan barang sebesar 12%. Lebih lanjut, kerugian materi yang dialami dari berbagai kecelakaan tersebut mencapai Rp246 miliar. Nilainya meningkat 24,24% dari tahun 2020 yang sebanyak Rp198 miliar. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh berbagai macam faktor, namun faktor yang paling utama adalah manusia Hampir setiap kecelakaan lalu lintas didahului oleh pelanggaran lalu lintas Pelanggaran dapat terjadi melalui pelanggaran yang disengaja, ketidaktahuan akan makna peraturan yang berlaku, tidak mengenali ketentuan yang berlaku, atau bahkan berpura- pura tidak tahu Penyebab kecelakaan lalu lintas karena kelalaian terletak pada diri pengemudi Dalam hal ini, mengemudi dalam keadaan mengantuk atau merasa tidak enak badan, atau mengemudi dalam keadaan mabuk dapat mengakibatkan kecelakaan, sehingga sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.(Lubis, 2018) Pelanggaran lalu lintas yang disengaja atau karena kelalaian termasuk dalam unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 316 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Peraturan Lalu Lintas), oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan perbuatannya Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan angkutan diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketentuan mengenai kelalaian atau kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya korban diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Jilid 2 Bab 21 Pasal 359 tentang Tindak Pidana sebagai berikut:(Faida dkk., 2023) "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. 36
Tindak pidana adalah suatu periistiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat dihukum. Tindak pidana berkaitan dengan perbuatan dan pemidanaan serta dalam tindak pidana sudah terdapat unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana adalah melanggar sebuah kaidah atau norma, yang diadakan oleh tata hukum atau yang diperkuat oleh tata hukum. Terkait demikian, tindak pidana dianggap sebagai suatu tingkah laku yang dilarang oleh tata hukum atau karena hukum.(Sari & Saleh, 2022) Setiap pengemudi kendaraan bermotor, baik roda dua atau empat, menyebabkan laka lantas dengan korban jiwa, maka akan dipenjara maksimal 6 tahun. Atau membayar denda sebesar maksimal 12 juta rupiah. Begitu pula pada saksi kejadian seharusnya turut memberikan pertolongan atau kesaksian ke pihak terkait seperti kepolisian. Jika tidak melakukan pelaporan atau memberikan pertolongan, ada sanksi menanti. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 (UU LLAJ). Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang- undang diluar kodifikasi, Undang-undang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukuan oleh: 1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang- Undang ini. Berlalu lintas sebagai wujud pengaturan bagi pengendara kendaraan, maka harus mentaati aturan undang-undang tentang berlalu lintas dengan memperhatikan Pasal-pasal, antara lain: Pasal 281 yang berbunyi "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)". Pasal 287 yang berbunyi "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)". Pasal 307 yang berbunyi "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensikendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 37
Selain diatur dalam perundang-undangan lalu lintas juga diatur didalam KUHP yakni Pasal 359 yang berbunyi "barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan mengambil studi kasus pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda. Putusan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa atas nama M Hafid Suni dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia DAN kerusakan kendaraan DAN terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) dan kedua Pasal 310 ayat (1) dan ketiga Pasal 312 UU N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dalam surat dakwaan kumulatif. Terdakwa M Hafid Suni pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan raya tol Sidoarjo-Surabaya Km. 24.600 Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terkait demikian, judul yang digunakan adalah "Penerapan Hukum Pidana Pada Kasus Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda)". METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap azas-azas hukum yaitu dilakukan dengan cara memilih pasal-pasal yang mengatur masalah tindak pidana pelanggaran lain kemudian mengkaitkannya dengan putusan pengadilan.(Iskandar dkk., 2022) lalu lintas yang menyebabkan kematian orang Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap beberapa informan 38
yang telah ditentukan, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan lain-lain yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. HASIL DAN PEMBAHASAN Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda menunjukkan bahwa terdakwa M Hafid Suni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan oranglain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan, serta lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hukuman yang diterima oleh terdakwa dianggap sesuai dengan Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana terdakwa memperoleh pidana penjara maksimal lima tahun.(Nugroho dkk., 2022) Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum putusan hakim. Pertimbangan hakim terdiri dari dua kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.(Pratama & Ardhya, 2023). Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. fakta-fakta dalam persidangan 39
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (Recidivis), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif). Berkut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:(Hamzah, 2018) 1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Pada sisi lain, harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia. Cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan: 1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan). 2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. 3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan). 4. Pribadi terdakwa apakah ia seorang seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi. 5. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. 6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu Negara dalam keadaan ekonomi yang buruk.(Kambey, 2014) 40
Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidaa sebagaimana didakwakan. Pasal 183 KUHAP menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat buktiyang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar. Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan daritindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan taukah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum, dan bagaimana perilaku terdakwa dalam persidangan. Terdakwa dalam persidangan berteruss terang dan menyesali perbuatannya, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama dua tahun enam bulan. (Akbar, 2023) Menurut analisa penulis, dalam menjatuhkan pidana hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut undang- undang yang bersifat negatif. Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik karena: 1. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang- undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada; 2. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Pada sisi lain, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuanbertanggung jawab maka hanya 41
seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat: 1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat; 2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: a. Disengaja; b. Sikap kurang hati-hati atau lalai. 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana". Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum.Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa). Pada putusan Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu: berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah barang bukti dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang memberatkan dan meringankan, antara lain: 1. Hal-hal yang memberatkan Akibat perbuatan terdakwa, terjadi kecelakaan lalu lintas dengan Korban M. Rudy Alamsyah meninggal dunia dan kerusakan pada kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu mobil Bus PO Restu No.Pol. N-7050-UG, mobil truk traktor head No.Pol. D-9425-AC, mobil Daihatsu xenia No.Pol. L-1048-NA, mobil Daihatsu Xenia No.Pol. W-497-PY serta mobil truk Hino No.Pol. DR- 8859-AB. 2. Hal-hal yang meringankan 42
a. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya b. Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya. KESIMPULAN Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda adalah terdakwa M Hafid Suni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan oranglain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan, serta lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hukuman yang diterima oleh terdakwa dianggap sesuai dengan Pasal 359 KUHP. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu: berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah barang bukti dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. REFERENSI Akbar, Z. (2023). Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal Litigasi Amsir, 186-202. Faida, A. N., S, Y. U., & Widodo, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Binamulia Hukum, 12(1), Article 1. Hamzah, M. D. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), Article 1. Iskandar, D., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN-Mdn). Jurnal Ilmiah METADATA, 4(3), Article 3. Kambey, A. A. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. LEX ET SOCIETATIS, 2(6), Article 6. Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan 2. Informasi Hukum Dan Masyarakat, 17(2), Article 43
Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Keadilan. VERITAS, 8(2), Article 2. Pratama, S. P. H., & Ardhya, S. N. (2023). Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 9(2), Article 2. Samsuadi, S., Nawi, S., & Ahmad, K. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Jalan Raya: Studi Di Kepolisian Resor Maros. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(12), Article 12. Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 4(2), Article 2. 44