LAPORAN PENELITIAN TERAPAN NASIONAL MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG, LAMPUNG PENELITI: 1. DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFEI, M.SI. 2. DRS. SUPRIATNA, M.SI. 3. SITI DJAZIMAH, S.AG., MSI. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2019
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt atas limpahan karunia dan nikmat-Nya hingga hasil penelitian berjudul "Mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang Lampung tahun 2016 - 2018" ini selesai dan sampai pada Pembaca. Selawat dan Salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw dan keluarganya, figur paling ideal umat Islam yang membawa ajaran rahmat bagi seluruh alam. Laporan hasil penelitian ini dibuat sebagai tindak lanjut dari penelitian kami tentang upaya hakim mediator dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang Lampung tahun 2016 - 2018 kurang berhasil, sehingga sengketa perkara harta bersama berlanjut ke sidang Pengadilan Agama Alhamdulillah, penelitian tersebut berjalan sesuai rencana. Tentu banyak pihak terlibat dalam kelancaran penelitian ini. Kami berterima kasih banyak kepada Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., sebagai Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Muhrisun Afandi, M.SW sebagai Ketua Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga. Peran besar keduanya melancarkan terselenggaranya penelitian ini. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini yakni kepada Kesbangpol DIY dan Pengadilan Agama Tanjungkarang atas izin penelitian yang diberikan. Saya juga berterima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan diwawancarai di tengah kesibukan masing-masing. Sebagai ketua tim peneliti, saya juga berterima kasih kepada anggota tim - Drs. H. Supriatna, M.Si., Siti Djazimah, MSI, Darania ii
Anisa, SHI., MH., dan Nur Rahmah, SHI., MH. - atas kontribusinya pada penelitian ini. Kini, penelitian telah dianggap selesai. Selanjutnya, peneliti dengan lapang dada akan menerima kritik dan saran sehingga dapat melengkapi bahkan memperbaiki penelitian ini. Demikian, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yogyakarta, 7 Desember 2019 Ketua Tim Peneliti Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. iii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... B. Rumusan Masalah ... C. Tujuan Penelitian ... D. Kajian Pustaka ... E. Kerangka Teoretik ... F. Metode Penelitian ... BAB II MEDIASI DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN A. Mediasi dalam Lembaga Peradilan ... 1. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 ... 2. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 . . . . B. Harta Bersama dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 . . . C. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ... D. Harta Bersama dalam Hukum Islam ... BAB III MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMATANJUNG KARANG A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang ... B. Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2016-2018 ... 1. Pandangan Hakim Mediator terhadap Perkara Harta Bersama 2. Pandangan Hakim Sengketa Harta Bersama ... 3. Pandangan mantan suami terhadap perkara harta bersama . . 65 69 72 1. Pandangan Hakim Mediator terhadap Perkara Harta Bersama 2. Pandangan Hakim Sengketa Harta Bersama ... 3. Pandangan mantan suami terhadap perkara harta bersama . . 65 69 72 BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG TAHUN 2016-2018 A. Analisis Yuridis ... B. Analisis Normatif ... iv i ii iv 1 3 4 4 9 14 16 20 23 39 42 45 49 75 77
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... B. Saran ... DAFTAR PUSTAKA ... v 85 86 87
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Batasan Masalah Perkawinan merupakan sunnahtullah yang berlaku umum kepada semua makhluk ciptaan Allah Swt.1 Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,2 maka Undang Undang Perkawinan mengatur prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama dalam perkawinan. 3 Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya -karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.4 1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Cet. Ke 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 6. Lihat, Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, halaman 38. Tujuan perkawinan di antaranya : memperoleh ketenangan hidup yang dipenuhi cinta dan kasih sayang (Sakinah Mawadah Warahmah) sebagai tujuan pokok dan utama. Tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lain seperti: tujuan reproduksi (penerus generasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.3 3 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Hal. 160. Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia (UI Press, 1986) berpendapat bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan". Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri -sendiri selama masa perkawinan. 4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 108. 1
Sengketa harta bersama atau harta pribadi suami maupun istri harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama (pasal 88 KHI). Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan dibantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan taḥkim. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, begitu pula Pasal 17 ayat (1) Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Mediasi diharapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan para pihak. Pelaksanaan mediasi di pengadilan berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016.5 Kriteria harta bersama terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan sengketa mengenai harta bersama, penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Agama. Sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat dikatakan mengikuti angka perceraian yang terus mengalami peningkatan. Perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang, berjumlah antara lain: tahun 2016 ada 2 perkara, 2017 ada 2 perkara, tahun 2018 ada 12 perkara. 6 Namun jumlah sengketa 5 PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdayaguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara Pengadilan tingkat pertama. 6 Lihat data di 2
harta bersama di Pengadilan Agama hanya sebagian kecil saja yang dapat diselesaikan melalui sidang Pengadilan Agama. Penelitian tentang peranan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama sangat diperlukan, mengingat belum optimal peranan hakim mediator dalam menangani perkara/sengketa harta bersama. Terbukti dari 16 (enam belas) kasus harta bersama tahun 2016 dan 2018, jumlah kasus yang selesai melalui mediasi hanya 3 (dua) kasus, sedangkan tahun 2019 belum ada kasus yang selesai melalui mediasi. 7 Dari paparan di atas menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mengapa mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang tidak banyak berhasil. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi hakim mediator, agar dalam penyelesaian sengketa harta bersama untuk lebih mengedepankan dan memaksimalkan upaya nonlitigasi8 daripada harus dilakukan secara litigasi serta dapat berguna dan bernilai bagi kepentingan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi para akademisi, dan instansi terkait. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 7 Ibid 8 Litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lihat, Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 8. 3
1. Bagaimana praktik mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Lampung tahun 2016 - 2018? 2. Mengapa mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Lampung tahun 2016 - 2018 kurang berhasil, sehingga sengketa perkara harta bersama berlanjut ke sidang Pengadilan Agama? 3. Bagaimana perspektif yuridis normatif terhadap penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Lampung tahun 2016 - 2018? C. Tujuan Penelitian 1. Menjelaskan praktik mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Lampung tahun 2016 - 2018. 2. Menjelaskan mengapa mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Lampung tahun 2016 - 2018 kurang berhasil 3. Menjelaskan secara yuridis normatif terhadap penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Lampung tahun 2016 - 2018. D. Kajian Pustaka Penelitian tentang mediasi dan harta bersama sudah pernah dilakukan, antara lain, pertama, "Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Dengan Pendekatan Ushul Fiqh). 9 9 Mursyid, "Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh)", Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014. Lihat 4
Artikel ini mengkaji perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kaitannya dengan harta bersama. Ijtihad Hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh didasarkan pada pada pertimbangan ketentuan tentang harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain dua ketentuan tersebut, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mendasarkan putusannya dalam menyelesaikan perkara harta bersama pada beberapa, yaitu; Al- Qur'ān dan Ḥadīth (Hukum syara'), pendapat fuqaha', kondisi sosiologis masyarakat Aceh, kebutuhan istri, kebutuhan anak , pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama dua pihak yang berperkara.. Kedua, "mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pada Pengadilan Agama Makassar". Tulisan ini mengkaji proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar kurang efektif meskipun proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar secara umum telah berjalan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.10 Ketiga, Artikel yang berjudul "penyelesaian sengketa harta bersama 10.20859/jar.v1i2.21. Akses 20 September 2018. php/jar/article/view/21, hal. DOI: 10 Abu Rahman Baba, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar," Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (1), 1-15 hal. 1-15. Akses 20 September 2018. 5
melalui mediasi".11 Tulisan ini mengkaji bagaimana cara menentukan harta bersama di dalam harta keluarga Mediasi dapat digunakan menyelesaikan sengketa harta bersama , karena mediasi termasuk bagian dari hukum perdata privat yang menyangkut antar perorangan yang bersengketa dan untuk menyelesaikan dengan cara yang disepakati bersama. Selain itu mediasi dapat dilakukan dengan proses yang cepat dan mengeluarkan biaya yang murah. Keempat, Artikel yang ditulis Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti berjudul "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk."12 Artikel ini menjelaskan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk telah sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan telah mencapai perdamaian. Ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep ṣulḥ dalam surat Al-Hujurat (49) : 10 dan surat An-Nisā' (4) : 114 dan 128 dan konsep ḥakam dalam surat An-Nisā' (4) : 35. Dalam penyelesaian sengketa waris pada proses mediasi dilakukan dengan takharruj atau taṣāluḥ berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam. Kelima, artikel yang ditulis Etty Rochaeti dengan judul,"Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan 11 Veny Rizky Indahsari , Sugijono, Emi Zulaika, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi," Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, Fakultas Hukum Universitas Jember. sequence=1 12 Rini F. Ilham, Ermi Suhasti, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/Pa.Yk", Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, Hal. 67-86. Lihat DOI: 14421/ahwal.2016.09105 6
Hukum Islam Dan Hukum Positif. Artikel ini mengkaji Ketentuan harta gono-gini dalam poligami diatur dalam UU Perkawinan pasal 65 ayat 1, yang menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami, suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing. Jika salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono-gini, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu, KHI pasal 95 ayat 1 mengatur bahwa suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama. Selama masa sita jaminan dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama.13 Keenam, artikel Evi Djuniarti berjudul "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata." Artikel ini mengkaji ketentuan undang-undang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedang kan mneueut KUHPerdata berdasarkan Asas maritale macht, maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata 13 Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," Jurnal Wawasan Hukum, 650-661.. Februari Vol. 28 No. 01 2013, hlm. 7
ditentukan bahwa, "Suami sendiri harus mengurus (beheren) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membeban. Kesimpulan dari penelitian yaitu harta benda punyak hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama utnuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.14 Ketujuh, Bahrun mengkaji bahwa peranan hakim mediator dalam menangani perkara/sengketa harta bersama pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh belum optimal, mediator belum mampu secara maksimal menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda dari pihakpihak yang berselisih. Hambatan bagi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh meliputi hambatan internal (berupa: terbatasnya jumlah hakim mediator, tingginya kuantitas perkara, tidak efisen pemanfaatan waktu untuk mediasi, dan kurangnya kompetensi hakim), dan hambatan eksternal (berupa: faktor para pihak serta faktor kurangnya dukungan advokat).Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berupa sosialisasi 14 Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata," Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632. Vol. 17 No. 461. 4 , Desember 2017: 445 - 8
manfaat mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan mengikuti pelatihan (training) mediasi.15 Sejauh ini, penelitian tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang belum dilakukan. Ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian secara langsung tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang Lampung tahun 2016- 2018. E. Kerangka Teoretik Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian konflik di mana para pihak yang berselisih bersama-sama berinisiatif mencari kesepakatan dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral atau tidak memihak untuk mengakomodir kebutuhan mereka, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa yang akan memudahkan proses mediasi.16 Dengan adanya mediasi dapat membawa para pihak pada kesepakatan yang menguntungkan karena tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah (win-win solution). Mediasi dapat diterapkan dalam sengketa perdata baik dalam wilayah hukum keluarga, waris, perbankan, kontrak, atau bisnis. 15 Bahrun, Syahrizal Abbas, Iman Jauhari, "Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iyah,"Law Journal (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Vol. 2(3) Desember 2018, pp. 371-387. DOI: 16 Laurence Bolle dalam Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4. menyatakan bahwa mediasi merupakan suatu proses yang dilakukan para pihak untuk mencari kesepakatan yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga. Lihat, Wirawan, Konflik dan manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 200. Mediasi adalah proses manajemen konflik yang dilakukan para pihak yang terlibat konflik untuk bernegosiasi mencari kesepakatan bersama dengan dibantu oleh mediator. saling 9
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."17 Kehadiran PERMA tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian, ketertiban dan kelancaran ketika mendamaikan para pihak dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan.18 Penyelesaian sengketa dengan mediasi secara yuridis diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 jo. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan di pengadilan maupun di luar pengadilan terhadap perkara perdata seperti perkara harta bersama. Di pengadilan, mediasi wajib diupayakan terlebih dahulu sebelum memasuki proses pemeriksaan perkara untuk mencari kemungkinan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Penerapan mediasi di pengadilan berawal dari pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dan pasal 31 Rv yang mengatur tentang lembaga perdamaian (dading). Pelanggaran terhadap pasal tersebut berakibat putusan hakim batal demi hukum. Pelanggaran juga disebutkan dalam pasal 3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, sehingga tidak dilaksanakan dan mengajukan banding atau kasasi atau peninjauan kembali 17 Pasal 1 ayat (1). 18 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, hlm. 311. 10
berarti telah melanggar perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan. Penerapan mediasi termasuk dalam rangkaian pemeriksaaan perkara di pengadilan. Ketika mengajukan perkara ke pengadilan, hakim harus menasihati para pihak untuk menempuh cara perdamaian untuk penyelesaian sengketa mereka dalam bentuk mediasi. Al-Qur'an dan hadis dalam Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) melalui pembuktian fakta hukum (ajudikasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui perdamaian (ṣulḥ).19 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan alat bukti yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pihak yang mengajukan bukti akan berusaha meyakinkan hakim walaupun bukti yang diajukan tidak sesuai dengan fakta, sehingga penyelesaian sengketa melalui ajudikasi tidak mencapai hakikat peristiwa yang sebenarnya karena hakim hanya memutuskan sekedar pengetahuannya dari alat bukti yang diajukan. Hal ini membuat para pihak merasa tidak puas dan timbul perasaan tidak suka satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an terdapat solusi lain dalam penyelesaian sengketa melalui perdamaian (ṣulḥ). Ṣulḥ merupakan suatu jalan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan bahwa ṣulḥ dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah, sehingga ṣulḥ dapat mengantarkan pada 19 Ibid., hlm. 157. 11
ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturami.20 Penerapan ṣulḥ baik di depan maupun di luar pengadilan dapat membawa kedamaian dan mewujudkan keadilan, karena para pihak sendiri yang aktif mencari solusi penyelesaian sengketa yang sedang dihadapinya dan mediator yang membantu memfasilitasi proses perundingan agar mencapai kesepakatan. Pola ṣulḥ ini dapat dikembangkan menjadi berbagai alternatif peyelesaian sengketa berupa mediasi, arbitrase, negosiasi, ajudikasi dan lain-lain. Di dalam Islam, penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau ṣulḥ akan mempercepat penyelesaian sengketa karena para pihak sendiri yang memutuskan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan. Keberadaan ṣulḥ sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa antar sesama muslim yang bertikai, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut, امّنٳ نونمؤملا ةوخٳ اوحلصٲف نيب مكيوخٲ اوقّتاو الله مكّلعل نومحرت.21 Ṣulḥ merupakan jalan yang baik dalam menyelesaikan persengketaan karena mengandung nilai yang luhur dan termasuk perbuatan yang diridhai serta dijanjikan pahala yang besar dari Allah swt, berdasarkan firman-Nya. 22.لا ريخ يف ريثك نم مهاوجن ّلاا نم رما ةقدصب وا فورعم وا حلاصا نيب ساّنلا 20 Ibid., hlm.159-160. 21 Al-Hujurat (49) : 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. 22 An-Nisā' (4) : 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. 12
Hal senada juga juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad: "Ṣulḥ (perdamaian) adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya perdamaian yang mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya janji yang menghalalkan yang haram (At-Tirmiżi)."23 Keberadaan ṣulḥ (perdamaian) juga disebutkan dalam potongan ayat berikut. ...حلصلاو ريخ ةرضحاو سفنلاا ّحّشلا...24 لا َو ا ْوَّنَمَتَت اَم َلَّضَف ه َّاللّ ِهِب ْمهكَضْعَب ىَلَع ضْعَب ِلاَج ّ ِرلِل بي ِصَن اَّم ِم اوهبَسَتْكا ِءاَسّ ِنلِل َو بي ِصَن اَّم ِم َنْبَسَتْكا اوهلَأْسا َو َ َّاللّ ْن ِم ِهِلْضَف َّنِإ َ َّاللّ َناَك ّ ِلهكِب ءْيَش 25ا ميِلَع Ketika persengketaan terjadi di antara manusia, maka penyelesaian melalui perdamaian itu lebih baik, walupun dalam hatinya masih terdapat penolakan pada keputusan yang diambil. Perdamaian tidak menghasilkan perasaan dendam dan emosi di antara para pihak. 23 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, hlm. 161. 24 An-Nisā' (4) : 128. " . . . dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. . . . " 25 An-Nisā' (4) : 32. "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". 13
F. Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling26 tepatnya teknik purposive sampling, yaitu sebuah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dari peneliti. Melalui teknik purposive sampling, ditentukan Tiga sampel: 1) Hakim mediator Pengadilan Agama Tanjungkarang, 2) Hakim yang menangani sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang, ; 3) Para pihak yang melakukan mediasi. Peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan data, yaitu: pertama, wawancara mendalam (in-dept interview) secara semi-struktur (semistructure interview). Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, kemudian melakukan wawancara secara fleksibel, terbuka, dan bebas. Peneliti akan menggali informasi secara mendalam dari narasumber. Apabila terdapat persoalan yang kurang dipahami, peneliti akan menanyakan ulang atau melakukan konfirmasi. Dalam beberapa hal, peneliti tidak bertanya tetapi meminta pendapat dan pemikiran dari narasumber. Kedua, observasi, yaitu mengamati dan mencatat sebuah objek penelitian. Observasi dilakukan pada subjek dan objek terkait mediasi dalam penyelesaian 26Non-Probably Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lihat Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, hlm. 85. 14
perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Ketiga, dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi terkait dengan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen tertulis terkait mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dokumen-dokumen yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan, gambar, photo, brosur, surat, pamphlet dan sebagainya. Keempat, Studi Pustaka. Studi pustaka digunakan untuk melengkapi data penelitian sehingga deskripsi hasil penelitian lebih bisa dipahami. Dalam pengumpulan data digunakan: (1) Pedoman Wawancara sebagai panduan atau acuan peneliti dalam melakukan wawancara; (2) Alat Tulis dan Perekam Suara sebagai cara arsipasi data dalam mencatat dan merekam data dari narasumber; (3) Daftar Perkara harta bersama terkait mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan model analisis kualitatif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model analisis ini menekankan bahwa aktivitas analisis data dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas.27 27Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017. hlm. 249. Aktivitas analisis data yang dimaksud adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pertama, Reduksi Data, yaitu proses analisis data dengan cara menelaah kembali data hasil yang telah diperoleh melalui pengujian antara data dan fokus penelitian. Inti dari reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, lalu dicari tema dan polanya yang terkait dengan data-data penelitian yang diperlukan. Kedua, Penyajian data (data display), yaitu penyajian data dalam bentuk teks naratif. Dalam tingkat tertentu, penyajian data dilakukan dengan menampilkan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, skema, table, dan sebagainya. Ketiga, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan bersama dengan verifikasi sehingga dimungkinkan asumsi awal penelitian akan semakin kuat dan menjadi kesimpulan yang kredibel, namun jika hasil verifikasi data 15
BAB II MEDIASI DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN A. Mediasi dalam Lembaga Peradilan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian mediasi menurut beberapa ahli resolusi konflik, di antaranya Laurence Bolle menyatakan bahwa mediasi merupakan suatu proses yang dilakukan para pihak untuk mencari kesepakatan yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga.28 Menurut Garry Goopaster (sic: Gary Goodpaster) mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi29 dalam memecahkan masalah di mana pihak ketiga bersifat netral (imparsial) dalam membantu para pihak menentukan kesepakatan perjanjian yang memuaskan.30 Menurut Wirawan mediasi adalah proses manajemen konflik yang dilakukan para pihak yang terlibat konflik untuk bernegosiasi mencari kesepakatan bersama dengan dibantu oleh mediator.31 menyatakan berbeda, maka kesimpulan di awal tidak kuat dan akan muncul kesimpulan lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. 28 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, hlm. 4. 29 Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama anatra satu pihak dengan pihak yang lain. 30 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, hlm. 5. 31 Wirawan, Konflik dan manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 200. 16
Definisi mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."32 Beberapa definisi mediasi yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah salah satu proses penyelesaian konflik di mana para pihak yang berselisih bersama-sama berinisiatif mencari kesepakatan dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral atau tidak memihak untuk mengakomodir kebutuhan mereka, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa yang akan memudahkan proses mediasi. Dengan adanya mediasi dapat membawa para pihak pada kesepakatan yang saling menguntungkan karena tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah (win-win solution). Mediasi dapat diterapkan dalam sengketa perdata baik dalam wilayah hukum keluarga, waris, perbankan, kontrak, atau bisnis. Al-Qur'an dan hadis dalam Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) melalui pembuktian fakta hukum (ajudikasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui perdamaian (ṣulḥ).33 Ṣulḥ merupakan suatu jalan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan bahwa ṣulḥ dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah, sehingga ṣulḥ dapat mengantarkan pada ketentraman 32 Pasal 1 ayat (1). 33 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,, hlm. 157. 17
hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturami.34 Pola ṣulḥ ini dapat dikembangkan menjadi berbagai alternatif peyelesaian sengketa berupa mediasi, arbitrase, negosiasi, ajudikasi dan lain-lain. Penerapan mediasi di pengadilan berawal dari pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dan pasal 31 Rv yang mengatur tentang lembaga perdamaian (dading). Proses mediasi di pengadilan dilembagakan melalui PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.35 PERMA No. 1 Tahun 2008 belum dapat mengoptimalkan peran mediasi di pengadilan, karena itu diundangkan lagi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan daya guna mediasi dalam proses berperkara di pengadilan.36 Alasan penginstitusionalisasian mediasi dalam lembaga peradilan yaitu, untuk mengatasi masalah penumpukan perkara, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, mediasi memberikan akses bagi para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dan untuk memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara di samping penyelesaian yang bersifat ajudikatif.37 Dengan adanya sistem hukum Indonesia yang memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, penerapan asas sederhana, 34 Ibid., hlm.159-160. 35 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 6. 36 PERMA No. 1 Tahun 2016. 37 Ibid. 18
cepat dan biaya ringan terkendala dengan banyaknya perkara yang masuk, tenaga hakim yang terbatas, dan minimnya fasilitas. Adanya mediasi akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara serta dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi penumpukan perkara, selain menggunakan sistem ajudikasi. Oleh karena itu, perkara perdata yang masuk ke pengadilan wajib diusahakan perdamaian sebelum dilakukan pemeriksaan dalam proses persidangan berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg. Proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga dalam Islam dikenal dengan ḥakam berdasarkan firman Allah berikut. ق هاللَّ ِق ُ ِا َحُإ قمَ َ قْوِإ ََحقإ ِصُإ ْنِإ ققَِِوَِِْ ْهق ِ ققمًََََ َو َِقِوَِِْ ْهق ِ ققمًََََ َحُاََُْققَا ققََََِِِِْْ ََقََقِش ْمُتْف ِخ ْنِإ َو .38 Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Ayat di atas menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan pihak ketiga sangat penting dalam menjembatani para pihak yang bersengketa. Walaupun asbab an-nuzul ayat tersebut mengenai sengketa keluarga, namun konsep ḥakam dapat diaplikasikan pada sengketa perdata lainnya yang berhubungan dengan hak-hak kemanusiaan seperti sengketa kewarisan. Keberadaan ṣulḥ sebagai upaya damai dalam 38 An-Nisā' (4) : 35. َمَََُِِْْ 19
penyelesaian sengketa antar sesama muslim yang bertikai sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut. 39. َنحَََُ ْصُت ْمًُهوََُل َ هاللَّ َحَُهتَ َو ۚ ْمًُْإ َحَخَِ َهََْْ َحُحِوْوَأَا ٌة َح ْخِإ َنحُِ ِ ْؤَُْلَ قََهنِإ Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. 1. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Ketika para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan proses mediasi dan memilih mediator selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah hari sidang.40 Hal ini dimaksudkan agar tercapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Mediator bisa berasal dari kalangan hakim pengadilan yang bukan pemeriksa perkara atau mediator dari luar seperti advokat atau akademisi hukum.41 Pentingnya pelaksanaan mediasi dalam acara pemeriksaan perkara, maka ketidakhadiran turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, dan hakim dapat menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.42 Iktikad baik para pihak menjadi modal utama dalam menjalankan mediasi.43 Jika salah satu pihak tidak beriktikad baik selama mediasi, maka akan menghambat pencapaian kesepakatan, sehingga perlu ditanamkan 39 Al-Hujurat (49) : 10. 40 Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. 41 Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2008. 42 Pasal 7 ayat (2) dan (5) PERMA No. 1 Tahun 2008. 43 Pasal 12 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. 20
pemahaman bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi akan memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Prosedur mediasi berdasar PERMA No. 1 Tahun 2008 terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi yang tercantum dalam pasal 7 sampai pasal 20. Tahap pramediasi merupakan tahap awal penyusunan langkah dan persiapan mediator dalam mediasi. Tahap pramediasi merupakan tahap yang menentukan akan terlaksana atau tidaknya proses mediasi, sehingga mediator perlu melakukan beberapa langkah. Langkah-langkah yang bisa ditempuh mediator pada tahap pramediasi yaitu, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, memberikan informasi awal tentang mediasi, fokus ke masa depan, mengkoordinasikan para pihak, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan kehadiran, menentukan tujuan pertemuan dan menyepakati waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi para pihak.44 Setelah melakukan beberapa langkah dalam tahap pramediasi, kemudian masuk dalam proses mediasi. Beberapa langkah yang dilakukan selama proses mediasi, yaitu sambutan pendahuluan dari mediator, presentasi dan pemaparan masing-masing pihak, mengidentifikasi permasalahan, melakukan negosiasi dan jika diperlukan dilakukan kaukus, menciptakan opsi-opsi, menemukan kesepemahaman dan merumuskan kesepakatan, mencatat dan memeriksa kembali kesepakatan, dan menutup proses mediasi.45 Mediator juga dapat menghadirkan pihak ahli dengan persetujuan para pihak untuk membantu memberikan penjelasan dan 44 Syahrizzal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, hlm. 37. 45 Ibid., hlm. 44. 21
pertimbangan ketika terjadi perbedaan pendapat dan biaya ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan.46 Mediasi dilakukan dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditunjuk seorang mediator untuk mendamaikan para pihak dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja dengan kesepakatan para pihak.47 Hasil kesepakatan dapat dirumuskan dan ditulis dengan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan memberitahukannnya kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.48 Hasil akhir dari proses mediasi dapat diimplementasikan dengan menjalankan kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan komitmen para pihak ketika menjalani proses mediasi jika para pihak berdamai. Pelaksanaan kesepakatan dapat dimintakan upaya paksa melalui pengadilan jika salah satu pihak enggan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Jika selama proses mediasi para pihak tidak dapat berdamai dan tidak dapat mencapai kesepakatan, maka persengketaan dilanjutkan ke persidangan untuk diperiksa. Hakim dalam persidangan dalam tiap tahapan juga tetap mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian sebelum putusan diucapkan. Peluang perdamaian dapat ditempuh para pihak tidak hanya di pengadilan tingkat pertama, tetapi bisa ditempuh di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara yang diperiksa belum di putus.49 Kehendak para pihak untuk 46 Pasal 16 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. 47 Pasal 13 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008. 48 Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2008. 49 Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. 22
melakukan mediasi disampaikan melalui pengadilan tingkat pertama, sehingga proses pemeriksaan dapat ditunda 14 (empat belas) hari kerja sejak diberitahukan atau sebelum berkas dikirim.50 Pelaksanaan mediasi pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali berlangsung selama 14 (empat belas) hari kerja sejak para pihak menyempaikan kehendaknya untuk melakukan mediasi.51 Jika perdamaian dapat dicapai, maka dibuat akta perdamaian oleh pengadilan tingkat pertama dan ditandatangani oleh majelis banding, kasasi dan peninjauan kembali selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register perkara.52 2. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pelaksanaannya dinilai belum optimal dalam memenuhi kedayagunaan mediasi di lembaga peradilan, sehingga perlu disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan pada 4 Februari 2016 dan merubah beberapa aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 serta penambahan hal-hal baru menjadi IX (sembilan) BAB dan 39 pasal. Peraturan dalam PERMA yang baru berlaku di Peradilan Umum atau Peradilan Agama saja dan peradilan lainnya dapat menerapkan jika dimungkinkan oleh perundang-undangan. Mediasi wajib ditawarkan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebelum proses pemeriksaan perkara, bila tidak berarti telah melanggar aturan dalam PERMA tersebut. Jika para pihak melakukan banding atau kasasi, maka Pengadilan 50 Pasal 21 ayat (4) dan (5) PERMA No. 1 Tahun 2008. 51 Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. 52 Pasal 22 ayat (5) dan (6) PERMA No. 1 Tahun 2008. 23
Tingkat Banding atau Mahkamah Agung memerintahkan untuk melakukan mediasi dengan putusan sela.53 Pada PERMA yang baru, peniadaan mediasi sebelum proses pemeriksaan perkara tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum seperti yang disebutkan pada pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008. Perkara yang wajib dimediasi dan pengecualiannya dirinci pada pasal 4, sedangkan ketentuan jenis perkara yang disebutkan pada PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya secara umum. Perkara pengecualian pada pasal 4 dapat diselesaikan melalui perdamaian sukarela yang disebut di pasal 33 dan 34.54 Mediasi tidak dapat dilakukan jika sengketa melibatkan wewenang kementrian/lembaga/instansi dan BUMN/BUMD yang menjadi pihak berperkara kecuali telah disetujui secara tertulis untuk melakukan mediasi.55 Ketertutupan mediasi tidak menghalangi para pihak untuk mengikuti pertemuan mediasi lewat alat komunikasi untuk mempermudah pelaksanaan mediasi.56 Hal tersebut juga menghindari para pihak yang tidak menghadiri kegiatan mediasi dengan alasan jarak yang jauh. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak dituntut berperan aktif menghadiri pertemuan secara langsung dalam pelaksanaan mediasi.57 Ketidakhadiran para pihak hanya dapat diterima jika dibarengi dengan alasan yang sah seperti sakit, di bawah pengampuan, berada di 53 Pasal 3 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016. 54 Pasal 4 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016. 55 Pasal 32 ayat (2) huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016. 56 Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016. 57 Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. pihak 24
luar negeri atau sedang menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan.58 Aturan tambahan dalam PERMA ini mengenai iktikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi pasal 7 dan kuasa hukumnya dalam pasal 18 serta akibat hukumnya jika para pihak tidak beriktikad baik pada pasal 22 dan 23. Pihak yang tidak beriktikad baik diwajibkan membayar biaya mediasi sebagai sanksi yang diberikan penetapan oleh majelis hakim dalam persidangan. Tetapi jika para pihak sama-sama menunjukkan sikap tidak beriktikad baik selama proses mediasi, maka gugatan yang diajukan tidak dapat diterima.59 Mediator selain diperankan oleh advokat dan akademisi hukum seperti yang disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dapat juga diperankan oleh pegawai pengadilan yaitu panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya. PERMA ini juga mengatur mengenai tata kelola mediasi di pengadilan untuk memaksimalkan keberadaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Bagi mediator hakim yang berhasil mendamaikan para pihak diberikan nilai lebih sebagai pendorong untuk menjalankan tugas dan fungsi mediator secara optimal. Ketentuan lamanya menempuh upaya mediasi juga dipersingkat menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja akan tetapi perpanjangan mediasi ditambah menjadi 30 (tiga puluh) hari untuk memberi kesempatan pada para pihak jika batas waktu sebelumnya belum berhasil merumuskan kesepakatan.60 Jika para pihak dapat 58 Pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016. 59 Pasal 23 ayat (8) PERMA No. 1 Tahun 2016. 60 Pasal 24 ayat (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016. 25
berdamai, kesepakatan yang dibuat dapat dikuatkan dalam akta perdamaian dan bisa juga dengan pencabutan gugatan jika para pihak menghendaki kesepakatan tidak dicantumkan secara tertulis. Kesepakatan damai dalam PERMA ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kesepakatan damai secara menyeluruh dan sebagian. Kesepakatan damai sebagian ini terjadi ketika sebagian pihak tergugat bersepakat dengan penggugat. Tetapi jika penggugat hanya sebagian yang bersepakat dengan tergugat, maka mediasi dianggap gagal.61 Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut memuat antara lain; 1) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 2) Nama lengkap dan tempat tinggal mediator; 3) Uraian singkat masalah yang dipersengketakan; 4) Pendirian para pihak; 5) Pertimbangan dan kesimpulan dari mediator; 6) Pernyataan kesediaan melaksanakan kesepakatan; 7) Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan); 8) Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi; 61 Pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2016. 26
9) Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada); 10) Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan; 11) Tempat para pihak melaksanakan perundingan (ke- sepakatan); 12) Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; dan 13) Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai. Urutan di atas digunakan untuk menyusun sejumlah kesepakatan tertulis sebagai hasil dari proses mediasi, baik mediasi yang terdapat di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan harus memuat klausul yang terakhir yaitu, "pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai." Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan, ka rena. mediasi pada pengadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara sudah dimulai di pengadilan, dan bila kesepakatan dicapai dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan kehendak dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sedang digelar. Mediasi yang menempuh jalur di luar pengadilan, dalam kesepakatan tertulisnya tidak perlu memuat klausul "pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai", karena sengketa mereka memang belum/tidak didaftarkan di pengadilan. Dalam pencapaian kesepakatan mediasi yang paling penting adalah iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Para pihak harus bersama-sama menjaga dan melaksanakan isi mediasi, karena mereka sendiri yang membangun kesepakatan tersebut. Sejatinya, pelaksanaan isi 27
kesepakatan mediasi tidak terlalu lama berselang waktunya, sejak penandatanganan mediasi dilakukan oleh para pihak. Tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan yang terlalu lama, akan menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh pihak lain kepada salah satu pihak, sehingga akan menyulitkan mereka dalam pelaksanaan kesepakatan. Mekipun demikian, pelaksanaan kesepakatan mediasi dapat dimintakan upaya paksa dari ketua pengadilan, jika salah satu pihak tidak bersedia menjalankan isi kesepakatan, sebagaimana yang telah is tanda tangani. Agar hasil kesepakatan mediasi tidak menghadapi masalah dalam implementasi, maka diharapkan para pihak yang telah merumuskan kesepakatan perlu mempelajari se- cara hati-hati hasil rumusannya tersebut sebelum ditanda- tangani. Karena ketika mereka telah menandatangani kese- pakatan tersebut, maka mereka tidak dapat menarik kembali kesepakatan itu. Pemeriksaan kembali terhadap materi kesepakatan sebelum ditandatangani, tidak hanya dilakukan oleh para pihak tetapi juga oleh mediator. Pemeriksaan ma- teri kesepakatan oleh mediator diperlukan guna menghin- dari, adanya materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 menegaskan bahwa sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.62 Proses Mediasi sebagai berikut : 62 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. 28
1. Tahap pertama: menciptakan forum. Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: a) Rapat gabungan. b) Pernyataan pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah; i. mendidik para pihak; ii. menentukan pokok-pokok aturan mediasi; iii. membina hubungan dan kepercayaan. c) Pernyataan para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah: Dengar pendapat (hearing); menyampaikan dan klarifikasi informasi; cara- cara interaksi. 2. Tahap kedua: mengumpulkan dan membagi-bagi informasi. Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan rapat- rapat terpisah yang bertujuan untuk: Mengembangkan informasi selanjutnya; Mengetahui lebih dalam keinginan para pihak; Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya; Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah. 3. Tahap ketiga: pemecahan masalah. Dalam tahap ketiga yang dilakukan mediator mengadakan rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk: Menetapkan agenda, Kegiatan pemecahan masalah, Menfasilitasi kerja sama, Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah, Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan, 29
Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut, Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya. 4. Tahap keempat: pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: a. Rapat-rapat bersama. b. Melokalisasikan pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah. c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan- perbedaan. d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.63 Proses mediasi itu awalnya sama seperti orang berperkara biasa, dimana penggugat mendaftarkan perkaranya. Kemudian pada hari pertama sidang hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam Perma ini juga diberikan beberapa pilihan. Artinya mediator itu tidak harus hakim, tapi juga bisa non hakim, dan tidak harus di pengadilan, namun bisa juga di luar pengadilan. Yang paling penting hakim dengan sedemikian rupa mencoba mendamaikan mereka melalui mediasi. Alternatifnya, ada para pihak yang tetap tidak mau damai/mediasi karena udah terlanjur benci atau ada perasaan negatif dengan institusi pengadilan jika proses mediasinya dilaksanakan di dalam pengadilan. Oleh sebab itu mereka boleh melakukan proses mediasi di luar pengadilan, tapi mereka terlebih dahulu sudah meregister seperti halnya dalam meregister perkara biasa. Kemudian hakim membuka sidang dan menawarkan serta mengupayakan 63 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 30
perdamaian atau mediasi. Pengupayaan itu dilakukan pada saat sidang yang pertama kali. Hal itu telah diatur dalam hukum acara sendiri. Jadi para pihak harus menempuh proses perdamaian, dengan waktu yang telah ditetapkan. Kalau misalnya memilih di luar pengadilan paling lama waktunya satu bulan, dan kalau dalam pengadilan itu 22 hari. Sebelum memulai proses persidangan, hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu, yaitu dengan menawarkan apakah para pihak bersedia untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi atau tidak. Para pihak diberi jangka waktu satu hari untuk memilih mau melaksanakan proses mediasi di mana (di luar atau di dalam pengadilan). Kalau misalnya tidak bisa juga atau para pihak tidak mengambil keputusan akan hal itu maka hakim yang akan memutuskan dimana proses mediasi akan dilaksanakan. Kalau proses mediasi dilaksanakan di dalam maka para pihak boleh memilih hakim-hakim yang akan jadi mediatornya. Mediasi itu sebenarnya bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Tapi yang dibicarakan adalah mediasi yang disebut court connected mediation artinya mediasi di dalam ruang lingkup pengadilan. Namun karena mediasi adalah pemberdayaan dari Pasal 130 HIR maka mediasi menjadi wajib sifatnya. Tapi pengertian mediasi secara umum memang seperti yang telah disebutkan, yaitu mediasi di dalam perma itu memang sifatnya mandatory, tapi arti mediasi adalah voluntary atau sukarela. Proses mediasi di pengadilan dimulai bila para pihak dalam hal ini penggugatnya (semua dalam mediasi adalah perkara perdata) mengajukan 31
gugatan, pendaftaran perkara, melewati ketua Pengadilan untuk menunjuk majelis hakim dan pada hari yang ditentukan yaitu pada hari pertama sidang majelis hakim harus mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Dengan mengupayakan perdamaian itu diarahkan agar para pihak melalui proses mediasi dulu. Dalam Perma tentang Mediasi ditentukan bahwa majelis hakim yang menangani perkara itu berbeda dengan mediator yang nanti akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Jadi kalau tadinya ada kekhawatiran bahwa hakim itu naturenya selalu keras karena mungkin selama ini dia memang dididik untuk seperti itu, maka dengan adanya Perma ini pandangan seperti itu harus diubah, karena hakim itu tidak selalu bersifat memutus. Selain itu mediator yang ada di pengadilan atau yang akan ada di proses mediasi itu sebelumnya sudah ditraining. Dalam perma ini memang yang menjadi mediator itu ada 2, yaitu hakim dan non hakim yang akan melewati pelatihan khusus mediator. Saat ini Mahkamah Agung sedang menyusun kriteria siapa mediator non hakim. Di berbagai negara, mediator non hakim itu ada pengacara, pensiunan hakim. Di indonesia juga bisa pemuka adat atau pemuka agama. Artinya tidak hanya terbatas pada orang yang bergerak di bidang hukum saja. Kesepakatan damai yang telah dicapai para pihak haruslah merupakan acceptable solution. Jadi kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak, tapi ada garis yang bisa diambil menjadi kesepakatan. Artinya kedua belah pihak sama- sama menerima keputusan itu, karena kalau misalnya ternyata kedua belah pihak itu tidak menerima keputusan itu akan berpengaruh kepada implementasi dari 32
kesepakatan itu. Proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator. Mediator memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran proses mediasi. Secara umum terdapat 7 tugas seorang mediator. Pertama, mediator harus menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa agar para pihak tidak menjadi takut untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua, mediator juga harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. Hal ini penting untuk dilakukan agar mediator dalam mengarahkan, mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini bagaiamana dan selanjutnya menyusun rencana- rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerjasama. Bentuk mediasi dapat berupa sidang-sidang mediasi. Ketiga, mediator harus mampu untuk merumuskan masalah dan menyusun agenda, karena kadang-kadang yang kelihatan dari luar itu sebenarnya yang besar-besarnya saja. Sebenarnya kalau dalam persengketaan itu ada kepentingan lain yang dalam teori Alternatif Dispute Resolution (ADR) disebut interest base/apa yang benar-benar para pihak mau. Interest base kadang- kadang tidak terungkap di luar proses ADR. Keempat, Mediator juga harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. terkadang ada para pihak yang beritikad tidak baik, dan hal itu tidak boleh. Keenam, mediator juga harus membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah. Ketujuh, Mediator dapat menganalisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada para pihak dan akhirnya sampai pada proses tawar menawar akhir dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa 33
kesepakatan antar para pihak. Sebaiknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak-pihak yang mengambil keputusan agar jangan sampai terjadi ketimpangan Dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 diatur bahwa mediasi bisa dilaksanakan di dalam dan di luar pengadilan. Jika proses mediasi dilaksanakan di dalam pengadilan maka pelaksanaannya gratis karena memakai fasilitas pengadilan. Tetapi jika proses mediasi dilaksanakan di luar pengadilan, maka para pihak harus bersepakat mengenai tempat, biaya dan sebagainya yang diperlukan. Di atas disebutkan bahwa mediator harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk memperoleh data-data yang belum terungkap, maka keahlian dari si mediator sangat diperlukan. Jadi si mediator harus mencoba untuk menggali kepentingan-kepentingan dan mencoba supaya para pihak bisa mengerti dan kemudian menyusun solusinya. Mediator harus berhati-hati juga, karena mediasi itu ada unsur art and science, jadi si mediator berhati-hati dalam mengemukakan atau menggali kepentingan- kepentingan yang ada. Jika tidak berhati-hati, mediator dikatakan tidak netral. Setelah pemilihan penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Semua hal itu harus diungkapkan dalam proses mediasi untuk memudahkan para pihak. Namun dalam proses mediasi, dimungkinkan pemanggilan saksi ahli atas persetujuan para pihak, untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan 34
sengketanya. Semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun apabila proses mediasi tersebut tidak berhasil dan para pihak ternyata melanjutkan perselisihan tersebut ke pengadilan, maka sebaiknya dipakai saksi ahli yang lain, kecuali orang yang ahli di bidang itu hanya sedikit atau hanya satu orang. Saksi ahli itu dipanggil untuk penyelesaian perbedaan sesuai dengan ilmu dan keahliannya. Apa yangdia ungkapkan pada proses mediasi maupun pengadilan itu sifatnya bukan untuk memihak salah satu pihak melainkan berbicara mengenai fakta sebenarnya. Fungsi mediator disini hanya mengarahkan aja. Perlu tidaknya keterangan saksi ahli tergantung para pihak. Jangka waktu proses mediasi telah ditentukan dalam Perma. Untuk mediasi di luar pengadilan jangka waktunya 30 hari. Sedangkan apabila proses mediasi tersebut berjalan di dalam pengadilan, maka jangka waktu proses mediasi tersebut adalah 22 hari setelah penunjukan mediator. Jadi nanti setelah waktu yang ditetapkan itu kembali ke pengadilan. Kemudian dimintakan penetapan oleh hakim. Jika dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 22 atau 30 hari itu tidak tercapai kata sepakat mediasi itu wajib dinyatakan gagal oleh mediator dan hal itu harus dilaporkan oleh mediator ke majelis hakimnya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan proses biasa. Agar tidak rancu, proses mediasi di luar pengadilan artinya tetap di lingkungan pengadilan, tapi mediatornya bukan berasal dari mediator yang ada dalam list mediator yang diajukan pengadilan. Di Indonesia proses mediasi untuk perdata. Di luar negeri pelanggaran itu bisa melalui proses mediasi. Namun hukum di Indonesia mengkategorisasikan pelanggaran ke dalam hukum pidana. Sehingga untuk pelanggaran tidak mungkin 35
diselesaikan melalui proses mediasi. Pada dasarnya proses mediasi tertutup untuk umum kecuali untuk kasus- kasus publik seperti lingkungan, yang melibatkan banyak pihak. Mediasi untuk kasus lingkungan di atas dilaksanakan secara terbuka karena melibatkan banyak pihak, jadi sudah semestinya membuka akses informasi kepada publik. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan namun proses mediasi belum berhasil, maka dokumen- dokumen yang dipakai pada saat proses mediasi tidak boleh dipergunakan di persidangan. Larangan tersebut didasari dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika misalnya ada pihak yang beritikad tidak baik. Yang harus dimusnahkan adalah notulen atau catatan mediator. Selain itu pengakuan para pihak yang ada dalam proses mediasi itu juga tidak boleh dibeberkan lagi pada saat sidang. Bahkan mediator atau salah satu pihak yang terlibat dalam proses mediasi juga tidak dapat diminta menjadi saksi dalam persidangan untuk kasus yang sama. Dalam pelatihan mediator juga diajarkan bagaimana cara mediator mencoba menjadi activism, menjadi fasilitator dan mempunyai communication skill. Proses mediasi ini dikontrol oleh para pihak. Jika terjadi proses mediasi misalnya antara A dengan B, kemudian di tengah proses mediasi ini A merasa mediator sudah mulai tidak netral dan memihak kepada B, maka A bisa saja bilang bahwa A tidak setuju dengan proses mediasi ini karena mediator tidak netral. A dapat meminta agar mediator diganti atau A menganggap mediasi ini gagal. Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hasil dari proses mediasi adalah kesepakatan antar para pihak. Kesepkatan tersebut dituangkan dalam suatu akta 36
perdamaian yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan tersebut sama seperti eksekusi putusan biasa yang berkekuatan hukum tetap, yaitu dari pihak pengadilan sendiri. Proses penyelesaian melalui mediasi diawali dengan mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah-pisah/kaukus sebelum pertemuan lengkap diselenggarakan untuk mengetahui informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diungkap dalam pertemuan lengkap. Artinya pada tahap ini sudah ada peringatan dari mediator. Misalnya seperti larangan menyerang pihak lawan dengan bahasa yang memang tidak enak didengar. Kemudian mediator dapat mempengaruhi apa yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lawannya dengan cara memodifikasi pesan dalam bahasa yang dapat diterima dan dipahami oleh kedua belah pihak. Terkadang salah satu pihak berbicara sesuatu tapi belum tentu lawan bicara menangkap apa yang dimaksudkan. Mediator bisa membatasi atau menginterupsi salah satu pihak kalau misalnya yang dibicarakan itu menyangkut hal yang sensitif bagi pihak lain. Sebelum melakukan proses mediasi, para pihak sudah harus memasukan data tentang persengketaan. Data ini sebenarnya cukup melalui pengumpulan data, dan hasilnya dianalisis untuk kemudian disusun rencana atau strategi mediasi. Mediator juga dapat melakukan pencarian data-data ke lapangan agar dia lebih sensitif. Namun lagi-lagi, mediator disini bukan sebagai pihak yang memutus, melainkan lebih kepada pihak yang mengkondisikan agar pertemuan dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan berdasarkan kepentingan para pihak. Dalam teori mediasi, analisa konflik dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan 37
tadi dapat dilakukan dengan memahami apa yang disebut circle of conflict/lingkaran konflik. Dalam lingkaran konflik itu ada 5 kategori masalah yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisa konflik. Misalnya masalah hubungan antara para pihak, seperti "ada apa sebenarnya diantara para pihak?, kenapa keduanya tetap ngotot, pernah bersengketa sebelumnya atau bagaimana? dan sebagainya. Kemudian masalah ketidaksepakatan tentang data. Misalnya ketika dikonfrontir jawabnya selalu mengelak. Kemudian juga masalah kepentingan yang bertentangan. Misalnya bisa jadi yang 1 maunya kanan, yang 1 lagi maunya kiri. Kemudian masalah hambatan struktural dan masalah perbedaan tata nilai yang kesemuanya sebenarnya udah bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian dalam hal di tengah-tengah proses mediasi para pihak sakit/berhalangan, Perma memang tidak mengatur mengenai hal itu. Namun menurut kami, kalau memang para pihak berkeinginan kuat secara damai menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi, atau dengan kata lain ada kemauan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa itu, proses mediasinya fleksibel dan harus berdasarkan kesepakatan, maka mungkin saja dimintakan tambahan waktu. Tapi sekali lagi, hal ini memang tidak diatur dalam Perma. Pertama, lembaga pengadilan dalam rangka membantu lembaga pengadilan dalam rangka mengurangi beban penumpukan perkara. Kedua, adanya kesadaran akan peyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Ketiga, proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan proses pengadilan. 38
Dengan prosedur mediasi, perancang PERMA No. 1 Tahun 2016 bermaksud untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui upaya damai yang dimediasi. Dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), perancang PERMA No. 1 Tahun 2016 juga memberikan sebuah prosedur hukum bagi pihak-pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa secara perdamaian di luar pengadilan, tetapi masih memiliki kekhawatiran, bahwa jika salah satu pihak tidak menepati janji kesepakatan damai itu, maka upaya hukum yang dapat ditempuhnya adalah dengan melakukan gugatan wan prestasi karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan berstatus sebagai perjanjian saja. Tentu pengajuan gugatan wan prestasi ini harus mengikuti semua acara gugatan perdata yang sudah pasti akan memakan waktu dan biaya. Dengan pengaturan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016, para pihak yang berdamai di luar pengadilan memperoleh sebuah penyelesaian prosedural.64 B. Harta Bersama dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, harta tersebut diperoleh atau jerih payah suami isteri bersama atau oleh suami karena jerih payahnya sendiri adalah menjadi harta bersama. Ketentuan tentang harta bersama diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 197465 sebagai berikut: 64 Takdir Rahmadi, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,) 2010. 65 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 184. 39
Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dari ketentuan pasal di atas maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 2 (dua) jenis harta benda dalam perkawinan meliputi : 1) Harta bersama yaitu harta pencaharian antara suami istri setelah terjadinya perkawinan 2) Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terikat perkawinan. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan (harta pencaharian). Harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai hidup atau cerai mati) diatur menurut hukumnya masing- masing (hukum adat, hukum agama, hukum lainnya). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri 40
sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing jika tidak ditentukan lain.66 Dari penjelasan tersebut bahwa harta bersama itu hanya diperoleh selama perkawinan, dan tidak mewajibkan istri mengumpulkan harta kekayaan namun saja ia harus bertindak sesuai dengan yang diharapkan dalam memberikan dorongan kepada suami. Keutuhan keluarga tidak dianggap mencari harta bersama dalam perkawinan mereka. Adapun bila mereka dalam melangsungkan perkawinan memakai suatu adat tertentu misalnya dalam masyarakat patrilineal maka harta kekayaan masing-masing pihak tidak dapat dipersamakan kecuali ada perjanjian-perjanjian khusus yang mengaturnya. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang perkawinan tersebut bahwa" harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa, setiap masing-masing pihak baik itu suami dan istri berhak memakai ataupun mempergunakan serta mengusahakan segala jenis ataupun kekayaan masing-masing pihak menguasainya sendiri dari segala bentuk resiko yang diterimanya walaupun mereka terikat sebagai suami dan istri dalam ikatan perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama masih terikat 66 Ibid, hlm. 123. 41
dalam perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan serta harta pencaharian masing-masing. C. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam Ketentuan tentang harta bersama dikuatkan dan dirinci dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal-pasal 85 sampai dengan pasal 97. Pada pasal 96 ayat 1 disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.67 Isyarat dan penegasan surat An-nisaa' ayat 32 dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85, 86, 87. yaitu sebagai berikut: Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86: 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87: 1) Harta bawaan dari masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengusaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-msing berupa hibah,hadiah, Shodaqah, atau lainnya. Pasal 88: Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun harta sendiri. Pasal 90: Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami Pasal 91: yang ada padanya. 67 Ibid., hlm. 185. 42
1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat benda berwujud atau tidak berwujud. 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat- surat berharga. 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 91 KHI di atas dapat di pahami bahwa adanya perbedaan kehidupan sosial dizaman Nabi Muhammad dengan kondisi sosial saat ini, saat ditemukan harta yang berupa surat-surat berharga (polis, saham, cek, dan lain- lain). oleh karna itu, pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab, tidak hanya barang-barang materil yang langsung menjadi bahan makanan, malainkan termasuk non materil berupa jasa dan sebagainya. yang penting adalah pengunaan kekayaan dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentinga bersama harus selalu berdasarkan musyawarah sehingah akan tercapai tujuan perkawinan. Pasal 92 KHI: Mengatur mengenai persetuan pengunaan harta bersama, suami atau istri tanpa persetuan pihak lain, diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Penggunaan harta bersama, lebih lanjud diatur dalam pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI. Pasal 93 : 1) Pertangggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2) Pertangung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri. 43
Meskipun ketentuan pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta suami dan istri, karena tidak ada penjelasan tentang kapan utang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah apabila utang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi, maka di ambil dari harta pribadi masing-masing suami atau sang istri. Itupun apabila perkawinanya yang bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya, perselisihan di antara mereka, dibanding perkawinan poligami. Dalam kaitan dalam perkawinan poligami, kompilasi mengaturnya dalam pasal 94 KHI : 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seseorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana tersebut pada ayat 1. Dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, ataau keempat. Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua,ketiga, ataupun keempat, tidak menjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut. Akibat ketidak jelasan pemilikan harta bersama antara istri pertama dan kedua, sering menimbulkan sangketa waris. yang diajukan kepengadilan Agama. Lebih-lebih lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa pertimbangan tertib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nikah, itu tentu saja menyulitkan keluarga mereka itu sendiri, boleh jadi tidak dapat dijangkau oleh hukum karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti otenntik, bahwa mereka telah melakukan perkawinan. 44
Pasal 95 : 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat {2} huruf c peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat{2}, suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama. Pasal 96: 1) Apabilah terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama, maka separuh harta menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mat secara hukum atas dasar keputusan pengadilan agama. Pasal 97: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.68 D. Harta Bersama dalam Hukum Islam Harta bersama yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama-sama antara pasangan suami isteri selama terikat dalam tali perkawinan. Dalam istilah fiqh dikenal dengan syirkah berarti al- ikhtilath (percampuran) dan persekutuan. Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.69 68 perkawinan/ diakses tanggal : 18 september 2013 pukul : 17:23 69 Abdul Ghufron Sapiudin dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010) hlm. 127.
Syirkah adalah dua orang bekerja sama dalam suatu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka. Misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang.70 Kalangan fuqaha mendefinisikan syirkah sebagai akad antara beberapa pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Landasan hukum syirkah yaitu al- Qur"an, sunnah, dan ijma". Sebagaimana berfirman Allah Swt dalam surah An- Nisa 12 : ِثهلُّثلا يِف هءاَك َرهش ْمهه ََ ... ف "...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (QS. An Nisa :12). Rasulullah Saw bersabda : ْن ِم هت ْج َرَخ ههَناَخ اَذِإَف ههَب ِحاَص اَمهههدَحَأ ْنهخَي ْمَل اَم ِنْيَكي ِرَّشلا هثِلاَث اَنَأ هلوهقَي َ َّاللّ َّنِإ اَمِهِنْيَب "Sesungguhnya Allah berfirman : "Aku adalah pihak ketiga dari orang dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat. Tetapi jika ada yang berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan keduanya". (HR. Abu Dawud).71 Hukum syirkah amlak menurut fuqaha kepemilikan disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan karena masing-masing mempunyai hak yang sama atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait 70 Abdul Zaki, Fiqh Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 251. 71 Abid Bisri Musthafa dkk, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berjudul, Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz V, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), hlm. 726. 46
dengan syirkah amlak ini secara luas dibahas dalam fiqh bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.72 Pembedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta bersama dari harta asal di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami isteri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta- harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan.73 Hukum Islam tidak mengenal harta bersama dalam perkawinan. Tetapi di dalam kitab-kitab fiqh para imam mazhab hanya membicarakan masalah syirkah hukum Islam menjelaskan bahwa dalam perkawinan laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan dan keluarganya. Dan seseorang perempuan diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan oleh laki-laki suami kepadanya dengan sebaik-baik mungkin. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An- Nisa : 34 ّ جَاله قَوَّ امهونَ عَلَى النِ الرِ ّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّّ ه بَعْضَههمْ عَلَى بَعْض وَ بِمَا أَنْفَقهوا مِ نْ أَمْ وَ الِهِمْ فَالصَّالِحَاته قَانِتَات حَافِظَات لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ . 74هه Dari banyaknya macam syirkah serta adanya perbedaan praktek pembagian harta bersama dalam masyarakat di Indonesia dapat di tarik kesimpulan bahwa harta bersama termasuk dalam syirkah abdan atau 72 Abdul Ghufron Sapiudin dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2010), hlm. 131. 73 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung, Pt Refika Aditama, 2010), hlm. 13. 74 An-Nisā' (4) : 34. 47
mufawadhah. Prakteknya bahwa sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang bekerja untuk mendapatkan nafkah untuk kehidupan sehari-hari, dijadikan untuk simpanan di masa mereka tua, dan juga kemungkinan jika mereka meninggal dunia hartanya ditinggalkan untuk anak-anaknya. Selanjutnya dikatakan syirkah mufawadhah karena perkongsian antara suami isteri itu tidak ada batasannya. Apa saja yang mereka peroleh selama perkawinan termasuk dalam harta bersama, pengecualian apabila itu mereka dapatkan atau diterima sebagai warisan, pemberian yang khusus di antara mereka berdua semua itu tidak termasuk dalam harta bersama. Perkongsian antara suami isteri tidak ada istilah penipuan. Meskipun di dalam syirkah mufawadhah rentan terjadi suatu penipuan. Namun di sini perkongsian antara suami isteri tidak ada dikarenakan akad yang terjadi waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan yaitu ijab dan qabul saat mereka menikah, perkawinan di situ yaitu untuk selama-lamanya. Perkongsian antara suami isteri tersebut bukan hanya suatu kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunannya. Oleh karena itu perkongsian antara suami isteri tidak ada batasannya baik dari segi waktu, maupun jerih payah yang dicurahkannya itulah mengapa harta bersama dikatakan syirkah mufawadhah yaitu sifatnya tidak ada batasan. 48
BAB III MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG, LAMPUNG A. Profil Pengadilan Agama Tanjungkarang Pengadilan Agama Tanjungkarang ini, dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita Pada Tahun 1975/1976 dengan luas 150 m2. Bangunan yang terletak di jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit perubahan luas bangunan, namun status masih berupa Balai Sidang karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor, akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Kantor Pengadilan Agama Tanjungkarang. Sebelum di Jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dulu bernama Mahkamah Syariah pernah berkantor di Komplek Hotel Negara Tanjungkarang Jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke Jalan Raden Intan yang sekarang menjadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K.H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke Jalan Veteran I Teluk Betung. Sejak tahun 2005 Pengadilan Agama Tanjungkarang telah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Untung Suropati No. 2 Kedaton Bandarlampung. 49
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang Gambar 1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Pengadilan Agama Tanjungkarang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Bandar Lampung dengan memiliki luas 169.21 KM 2 yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, dengan populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan data tahun 2016). 2. Pembagian Daerah Admnistrasi Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan/Desa, dengan rincian: 50
NO NAMA KECAMATAN KOTA / KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN 1 Teluk Betung Barat Bakung 5 Buah 2 Teluk Betung Selatan Sukaraja 6 Buah 3 Panjang Panjang 8 Buah 4 Tanjungkarang Timur Kotabaru 5 Buah 5 Teluk Betung Utara Kupang Kota 6 Buah 6 Tanjungkarang Pusat Palapa 7 Buah 7 Tanjungkarang Barat Gedung Air 7 Buah 8 Kemiling Kemiling 9 Buah 9 Kedaton Kedaton 7 Buah 10 Rajabasa Rajabasa 7 Buah 11 Tanjung Seneng Way Kandis 5 Buah 12 Sukarame Way Halim Permai 6 Buah 13 Sukabumi Sukabumi 7Buah 14 Wayhalim Wayhalim 6 Buah 15 Langkapura Langkapura 5 Buah 16 Kedamaian Kedamain 7 Buah 17 Bumi Waras Sukaraja 5 Buah 18 Enggal Enggal 6 Buah 19 Labuhan ratu Labuhan ratu 6 Buah 20 Teluk Betung Timur Kota karang 6 Buah Tabel 1. Pembagian Daerah Administrasi Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Pengadilan Agama Tanjungkarang merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok berwenang mengadili perkara yang menjadi 51
kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat, infaq, shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut: 1. Fungsi Mengadili (Judical power) Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009) 2. Fungsi Pengawasan Pengadilan Agama Sebagai kawal depan Mahkamah Agung (Provoost) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya (Pasal 53 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. KMA No. KMA:080/SK/VII/2006). 3. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi pemerintah daerah hukumnya, 52
apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009). 4. Fungsi Administratif Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990). 5. Fungsi Lainnya a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991) b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 50 Tahun 2009) Mengingat luas lingkup tugas beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi Pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Adapun Struktur organisasi Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 dan uraian tugas pejabat fungsional dan struktural adalah sebagai berikut: 53
1. Ketua sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan tentang teknis pengadilan, membina dan memberi petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting diwilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank. 2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. 3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Agama Tanjungkarang melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta 54
menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Tanjungkarang yang ditugaskan kepadanya serta mengurus keputusan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung dan Hakim-hakim pengadilan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang bersangkutan. 4. Panitera adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A di pimpin oleh Panitera, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis. b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan. c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan. d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara. e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan 55
perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi Kepaniteraan. f. Pelaksanaan Mediasi. g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A terdiri atas: a. Panitera Muda Permohonan. b. Panitera Muda Gugatan. c. Panitera Muda Hukum. 5. Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang permohonan, dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan. b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan. c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas 1A. d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dihapus dan diminutasi. e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir. 56
f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan. h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali. i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan isi putusan kepada Mahkamah Agung. j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 6. Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan. c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan 57
Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Panitera. d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi. e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir. f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan. g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali. h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi, dan termohon peninjauan kembali. i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi. k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi. l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. n. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 58
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 7. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara. b. Pelaksanaan penyajian statistic perkara. c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinirkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama. d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara. e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara. f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara. g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan tranparansi perkara. h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat. 8. Sekretaris adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A, kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A dipimpin oleh Sekretaris, kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A mempunyai tugas melaksanakan pemberitahuan dukungan di bidang administrasi. Organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A, dalam 59
melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran. b. Pelaksanaan urusan kepegawaian. c. Pelaksanaan urusan keuangan. d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana. e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik. f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A. Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas 1A terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Umum dan Keuangan. 9. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi pelaporan. 60
10. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. 11. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang 1. Visi, "mewujudkan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang Agung" 2. Misi a Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi. b Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat c Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien d Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien e Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2016-2018 Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tanjungkarangmadalah sebagai berikut: 1. Pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding memilih mediator (pasal 11). Daftar mediator disediakan di pengadilan (pasal 9). 2. Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majlis hakim. Ketua majlis segera memberitahu mediator untuk melaksanakan tugas (pasal 11). 3. Para pihak, jika gagal menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyampaikannya kepada ketua majlis. Ketua majlis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat. Kalau tidak ada, maka hakim pemeriksa perkara, dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majlis wajib menjalankan fungsi mediator (pasal 11). 4. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediator disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara16 kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada hakim mediator yang ditunjuk (pasal 13). 5. Proses mediasi paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja, atas dasar kesepakatan para pihak (pasal13). 6. Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan yang 62
telah disepakati, atau tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut (pasal 14) 7. Jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani rumusan kesepakatan. Para pihak wajib menyampaikannya dalam sidang yang ditentukan dan dapat minta kesepakatan tersebut dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian. Jika ada salah satu pihak tidak menghendaki kesepakatan dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian, kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (pasal 17). 8. Jika dalam waktu yang ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakannya secara tertulis memberitahukannya kepada hakim. Segera setelah itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku (pasal 18) 9. Hakim tetap berwenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika para pihak berkeinginan untuk berdamai, maka upaya perdamaian dapat berlangsung paling lama 14 hari kerja, sejak penyampaian keinginan tersebut (pasal 18). 10 jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak ator wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata (pasal 19). dan 63
Perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang 2016 1. Nomor 0139/Pdt. G/2016/PA.Tnk (damai) 2. Nomor 964/Pdt. G/2016/PA.Tnk 3. Nomor 880/Pdt. G/2017/PA.Tnk 4. Nomor 851/Pdt. G/2017/PA.Tnk 5. Nomor 15/Pdt. G/2018/PA.Tnk 6. Nomor 522/Pdt. G/2018/PA.Tnk 7. Nomor 850/Pdt. G/2018/PA.Tnk 8. Nomor 1395/Pdt. G/2018/PA.Tnk 9. Nomor 1276/Pdt. G/2018/PA.Tnk 10. Nomor 541/Pdt. G/2018/PA.Tnk 11. Nomor 1129/Pdt. G/2018/PA.Tnk 12. Nomor 493/Pdt. G/2018/PA.Tnk 13. Nomor 1605/Pdt. G/2018/PA.Tnk (damai) 14. Nomor 375/Pdt. G/2018/PA.Tnk (damai) 15. Nomor 167/Pdt. G/2018/PA.Tnk 16. Nomor 163/Pdt. G/2018/PA.Tnk 2016 2017 2018 1. Nomor 0139/Pdt. G/2016/PA.Tnk (damai) 2. Nomor 964/Pdt. G/2016/PA.Tnk 3. Nomor 880/Pdt. G/2017/PA.Tnk 4. Nomor 851/Pdt. G/2017/PA.Tnk 5. Nomor 15/Pdt. G/2018/PA.Tnk 6. Nomor 522/Pdt. G/2018/PA.Tnk 7. Nomor 850/Pdt. G/2018/PA.Tnk 8. Nomor 1395/Pdt. G/2018/PA.Tnk 9. Nomor 1276/Pdt. G/2018/PA.Tnk 10. Nomor 541/Pdt. G/2018/PA.Tnk 11. Nomor 1129/Pdt. G/2018/PA.Tnk 12. Nomor 493/Pdt. G/2018/PA.Tnk 13. Nomor 1605/Pdt. G/2018/PA.Tnk (damai) 14. Nomor 375/Pdt. G/2018/PA.Tnk (damai) 15. Nomor 167/Pdt. G/2018/PA.Tnk 16. Nomor 163/Pdt. G/2018/PA.Tnk 2016 2017 2018 2017 2018 Perkara Harta Bersama yang Diputus dengan Proses Litigasi dan Mediasi No Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 Damai Putus Ditolak Tidak diterima Gugur Dicabut Dicoret Jumlah 1 1 - - - - - 2 - - - 2 - - 2 2 - 4 2 1 2 1 12 Perkara 3 1 4 2 3 2 1 16 % 18,7 6,3 25 12,5 18,7 12,5 6,3 100 Sumber Data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2019 Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dalam kurung waktu 3 (tahun), sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah perkara harta bersama yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang sejumlah 16 perkara dan berdasarkan kualifikasi atas keseluruhan perkara tersebut menunjukkan bahwa 64
perkara yang damai sebanyak 3 perkara (18.7%), perkara yang diputus sebanyak 1 perkara (6.3%), perkara yang ditolak sebanyak 4 perkara (25%), perkara yang tidak diterima sebanyak 2 perkara (12.5%), perkara yang gugur sebanyak 3 perkara (18.7%), dan perkara yang dicabut sebanyak 12,5 perkara (12.5%) serta perkara yang dicoret dari register sebanyak 1 perkara (6.3%). Merujuk tabel tersebut di atas selama kurun waktu 3 tahun (2016 sampai dengan 2018) hanya 3 perkara atau 18.7% yang berhasil damai melalui mediasi. Berdasarkan data-data yang telah diurai di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang kurang berhasil. 1. Pandangan Hakim Mediator terhadap Perkara Harta Bersama Pada prinsipnya para pihak ataupun prinsipal telah paham tentang mediasi, hanya saja terdapat perbedaan istilah pada penyebutannya dimana lebih dikenal oleh para pihak dengan istilah rembukan ataupun musyawarah. Selain itu yang menjadi faktor pendorong para pihak lebih mempercayai dan mengamini hasil mediasi dari Hakim Mediator karena para pihak beranggapan bahwa Mediator tersebut lebih ahli dan sudah melalui pendidikan terlebih lagi seorang Mediator dinaungi oleh Lembaga Peradilan, sehingga lebih pantas untuk memediasi atau memusyawarah.75
75 Wawancara dengan Joni Jidan (Menjadi Hakim Mediator sejak hadirnya PERMA No 1 tahun 2008 hingga saat ini) pada jum'at 16/8-2019, 12.30-15.00 di Pengadilan Agama Tanjungkarang 65
Setiap perkara sengketa harta bersama diwajibkan dan diharuskan melalui mediasi terlebih dahulu, sama seperti perkara lainnya dalam Peradilan Agama, meskipun dari pihak lawan baru hadir ketika persidangan akhir sebelum Putusan terjadi tetap harus dimediasi terlebih dahulu sebagaimana termaktub dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016. Langkah-langkah yang ditempuh mediator dalam melakukan mediasi perkara sengketa harta bersama, antara lain: 1. Mengingatkan pada masa indah para pihak saat bersama dan bahagia. 2. Mengingatkan untuk saling meminta maaf dan memberi maaf antara kedua belah pihak 3. Memberikan arahan dan nasehat terkait kondisi anak atau untuk urusan dan kepentingan anak. 4. Mengingatkan dan mengarahkan bahwa setiap pembagian tidak harus berbanding rata. Contoh 100 juta tidak harus dibagi dua, tetapi dilihat kebutuhannya, lebih cenderung berat pihak mana. Waktu yang dibutuhkan dalam proses mediasi, relatif tergantung sengketa bersama kedua belah pihak. Dalam artian apabila satu kali diarahkan ada kesepakatan, maka cukup satu kali mediasi. Apabila selalu terjadi perdebatan, maka hakim mediator setidaknya memediasi maksimal hingga tiga kali untuk mendapatkan kata sepakat dalam bentuk akta perdamaian. Apabila tidak ada kesepakatan, maka dilanjutkan ke sidang. 66
Mediasi hanya bisa dilakukan ketika kedua belah pihak hadir. Apabila salah satu pihak tidak hadir sampai pada sidang putusan maka tidak melalui proses mediasi. Walaupun salah satu pihak baru hadir saat sidang putusan dibacakan, wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu baru dilanjutkan sidang putusan. Mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa, karena pada prinsipnya perdamaian merupakan tujuan utama setiap Perkara atau sengketa di Pengadilan Agama yang dibebankan atau menjadi tugas utama hakim mediator atau para hakim yang berwenang terhadap perkara sengketa harta bersama. Keberhasilan mediasi dalam sengketa harta bersama dapat dicapai ketika para pihak memiliki kata sepakat artinya kedua pihak tidak mementingkan kepentingan dan ego masing2, dan tidak ada intervensi dari luar. Proses mediasi sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang, lebih banyak yang tidak berhasil. Perkara sengketa harta bersama pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, antara lain satu sengketa yang berhasil dimediasi dan mendapatkan Akta Perdamaian. Satu sengketa berhasil dimediasi tetapai tidak mencapai akta perdamaian maksudnya keduanya sepakat untuk bersama kembali sehingga sengketa harta bersamanya dicabut. Sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan banyaknya para pihak yang bersengketa atau mengajukan gugatan didasarkan pada rasa kekecewaan dan kemarahan. Mayoritas para pihak 67
merasa paling banyak dan paling berpengaruh dalam memperoleh harta tersebut. Keegoisan para pihak dan banyaknya intervensi luar berimbas pada minimnya kesepakatan melalui proses mediasi di Pengadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi, adalah: 1. Kehadiran Para Pihak. 2. Objek Sengketa. 3. Kepentingan anak dan sifat toleransi kedua pihak. Hambatan-hambatan yang ditemui mediator dalam melakukan mediasi, antara lain: 1. Kehadiran para pihak, artinya tidak semua kedua pihak hadir dallam berperkara. Hal ini sangat menghambat proses mediasi karena mediasi dilakukan kepada kedua pihak yang bersengketa. 2. Objek atau harta sengketa tidak jelas. 3. Intervensi Pengacara ataupun pihak ketiga lainnya seperti keluarga, teman sejawat yang sangat mempengaruhi proses mediasi. Upaya mediator dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, adalah: 1. Mediator tetap berusaha untuk memediasi sekalipun dalam persidangan tetap diberikan nasehat dan arahan-arahan untuk berdamai dan ditemui kata sepakat. 2. Memerintahkan kepada pihak keluarga ataupun Kuasa hukumnya (Pengacara) untuk terus berusaha mendamaikan di luar Pengadilan Upaya lain yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah memerintahkan kepada pihak keluarga ataupun Kuasa 68
hukumnya (Pengacara) untuk terus berusah mendamaikan para pihak di luar Pengadilan. 2. Pandangan Hakim Sengketa Harta Bersama Pihak yang lebih banyak mengajukan gugatan pada perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Tanjungkarang pada tahun 2016-2018, mayoritas pihak laki-laki yang dalam hal ini adalah Suami. Perkara sengketa harta bersama yang telah terdaftar periode 2017-2018, ada satu perkara yang disidangkan / diputuskan, yaitu Perkara Nomor : 851Pdt.G/2017/PA.Tnk. 76 Proses yang ditempuh dalam persidangan sengketa harta bersama, seperti sengketa harta bersama yang berhasil putus dengan Perkara Nomor :851Pdt.G/2017/PA.Tnk didapatkan Putusan sampai 13 kali sidang dengan jangka waktu 21 Agustus 2017 - 18 Desember 2017 baru dapat diputus. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang, adalah: 1. Proses cepatnya, setelah musyawarah, rundingan dan ditemukan kesepakatan di luar Pengadilan, kemudian proses di Pengadilan hanya untuk mendapatkan legalitas saja. 2. Lambatnya proses sengketa harta bersama disebabkan: 76 Hasil wawancara dengan hakim sengketa harta bersama, A. Nasrul MD., Jum'at, 12/7-2019, jam 12.00-15.00 di Pengadilan Agama Tanjungkarang. 69
i. Pengaruh /intervensi pihak ketiga seperti keluarga, Pengacara (Kuasa Hukum). ii. Objek yang disengketakan tidak jelas dalam artian salah satu objek milik pihak ketiga atau pemeberian pihak ketiga. Sebagai contoh Objek bersamanya adalah rumah namun bangunan rumah tersebut diberikan atau milik pihak ketiga baik orangtua keluarga prinsipal, atau justru pihak luar. iii. Keegoisan para pihak yang mana tidak mau mengalah satu sama lain dengan tetap berdiri pada prinsipnya. Dalam mengarahkan mediasi kepada para pihak yang sedang bersengketa, hakim sangat terikat pada proses mediasi. Upaya mendamaikan tetap menjadi acuan utama para Hakim dalam menangani sengketa harta bersama karena "As Sulhu Khoir" (Perdamaian itu amat baik....QS.An-Nisa:128) dimana kesepakatan kedua belah pihak dalam bersengketa adalah sebuah bentuk perdamaian. Apabila tidak ditemukan kesepakatan antara keduanya, maka Hakim memberikan solusi atau putusan yang terbaik, adil dan seimbang dengan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan, dan kewenangan objek sengketa. Proses mediasi di Pengadilan Agama Tanjungkarang, belum berhasil secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perkara yang disidangkan / diputuskan di Pengadilan Agama Tanjungkarang. Ketidak berhasilan pada proses mediasi secara signifikan bukan terletak pada proses mediasi yang gagal. Akan tetapi disebabkan oleh Para Pihak sendiri yang dalam hal ini kedua pihak tetap dengan keyakinan masing-masing dan Intervensi pihak luar seperti keluarga dan kuasa 70
hukum para pihak. Pendapat dan keinginan para pihak sangat berpengaruh terhadap kesepakatan damai,oleh karenanya ketika masing-masing pihak tidak bisa di damaikan maka Hakim Mediator tidak bisa memaksakan kesepakatan yang mana selanjutnya sengketa tersebut kembali diproses di persidangan sampai pada Putusan. Upaya yang dilakukan hakim agar proses mediasi berhasil secara signifikan, sehingga meminimalisasi penyelesaian perkara sengketa harta bersama melalui persidangan di Pengadilan Agama Tanjungkarang, antara lain: 1. Upaya secara terus menerus mengarahkan untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian meskipun proses mediasi dari hakim mediator sudah selesai, di dalam persidangan Mejelis Hakim tetap memberikan arahan untuk berdamai. 2. Upaya memerintahkan kepada keluarga dan Kuasa hukumnya untuk tidak memberikan arahan yang dapat menjauhkan dari kata sepakat. Tanggapan para pihak terhadap upaya Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam menyelesaikan sengketa harta bersama melalui mediasi. Para pihak cenderung setuju (Idem) mengikuti alur mediasi oleh Hakim, meskipun dalam mediasi tersebut tidak ditemui kata sepakat, tetapi para pihak tetap menerima setiap keputusan sengketa harta bersama tersebut. Pandangan hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa hukum para pihak terkait upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Beberapa para Kuasa Hukum (Pengacara) para pihak justru cenderung mengintervensi prinsipalnya bukan mengarahkan untuk perdamaian. Selain itu beberapa kuasa hukum lebih sering meemanfaatkan situasi persidangan 71
lebih lama karena untuk keuntungan semata. Maksudnya kasus seperti ini lebih sering ketika Jasa Pengacaranya yang dibayarkan oleh Prinsipal perpemberangkatan sidang. 3. Pandangan mantan suami terhadap perkara harta bersama Suami-istri memiliki sejumlah harta yang didapatkan selama pernikahan, sejumlah 1 buah rumah senilai sekitar 2 Milyar, satu buah rumah lagi senilai sekitar 400juta (status KPR dan belum lunas ), dan satu buah mobil (status belum lunas). Setelah cerai, suami mengajukan gugatan harta gono-gini di Pengadilan. Awal mula S (mantan suami) mengajukan gugatan ke Pengadilan, karena pada saat itu S ingin mengajukan top up pinjaman di bank. Dua kali S mengajukan pinjaman di bank tersebut dengan jaminan rumah yang ditempati S (rumah yang senilai 400jt/ KPR) selalu di ACC. Tapi ketiga kalinya ketika S ingin mengajukan top up kembali, pihak bank tidak memberikan ACC dengan alasan bahwa rumah yang dijadikan jaminan tersebut statusnya masih sebagai harta gono gini. ACC diberikan oleh pihak bank, bila S telah mendapatkan legalitas keputusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa rumah tersebut milik/ atas nama S.77 S menggunakan jasa lawyer dalam pengajuan perkara tersebut. S sudah membuatkan konsep dan diberikan kepada lawyer tersebut. Pada dasarnya S mengajuan gugatan tersebut, karena ingin mendapatkan legalitas untuk kepentingan pengajuan top up di bank saja. S hanya memasukkan gugatan rumah yang ditempati sekarang, karena S ada kepentingan legalitas tersebut. Rumah yang ditempati mantan istri dan anak-anak S, 77 Wawancara dengan Bapak S (mantan suami) pada 23 Agustus 2019 di Bandar Lampung. 72
tidak dimasukkan dalam gugatan tersebut. Proses yang dialami S sudah terlalu sulit. Sejak awal pihak mantan istri sudah menginginkan S ke luar dari rumah tersebut. Permintaan S diawal untuk dapat membantu S melunasi rumah yang S tempati sekarang ditolak mentah-mentah oleh pihak mantan istri. S menganggap rumah tersebut merupakan warisan S untuk anak-anak. Pertimbangan lain, anak-anak tinggal bersama di rumah tersebut. Sebelum mengajukan gugatan perkara harta gono-gini tersebut, S sudah melakukan mediasi bertemu dengan pihak mantan istri. Bahkan S sudah membuat sebuah surat pernyataan yang menerangkan bahwa rumah yang di tempati sekarang ini adalah milik S, yang ditandatangani oleh pihak mantan istri juga. Tapi, ternyata surat tersebut tetap tidak berlaku untuk mengajukan top up ke pihak bank. Bank tetap menginginkan keputusan legal dari pihak Pengadilan yang menyatakan rumah tersebut milik S (atas nama S). Pada saat dimediasi oleh pihak Pengadilan, S hanya butuh legalitas saja. Konsepnya sudah dibuat S. Mantan istri tidak menolak, karena nilai yang S gugat lebih kecil dari yang mantan istri dapatkan. S mendapatkan putusan Pengadilan selama tiga kali sidang saya sudah mendapatkan akta putusan yang menyatakan bahwa rumah yang saya tempati tersebut atas nama saya/milik saya. Pendapat S terkait hasill putusan Pengadilan yang menyatakan rumah tersebut milik S, tidak ada pengaruhnya. S tidak banyak menuntut, tidak ada perselisihan dari perkara gugatan yang diajukan S. Meskipun pada dasarnya S pribadi belum ikhlas 100% terhadap rumah yang ditempati oleh istri dan anak-anak, tapi S belajar 73
mengikhlaskan. Bagi S, yang terpenting sekarang keadaan perekonomian S sudah mulai membaik. Dampak putusan Pengadilan tersebut S bisa mengajukan top up kembali dan sudah di ACC, sehingga cicilan rumah dan cicilan mobil sudah tinggal sedikit lagi serta S juga bisa membayar uang masuk sekolah anak dan bisa memberi nafkah keperluan sehari-hari anak-anak. Pendapat S bahwa proses mediasi di Pengadilan tersebut tidak penting, karena memang tujuannya hanya formalitas dan itupun keputusannya pun sebenarnya sudah mutlak. S sudah tahu apa yang S inginkan. Tapi jika persoalan tersebut terkait adanya perselisihan atau perebutan dalam gugatan tersebut, sebaiknya memang perlu mediasi. Dalam kasus S ini murni posisinya S mengalah. Dalam arti S mengalah untuk tidak menggugat semua harta gono gini tersebut, tapi hanya menggugat sesuai kepentingan S saja agar prosesnya tidak terlalu panjang. Jika S menggugat rumah yang ditempati oleh mantan istri tersebut, maka urusannya akan semakin panjang . 74
BAB IV ANALISIS TERHADAP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG, LAMPUNG A. Analisis Yuridis Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di pengadilan sebelum sampai pada tahapan persidangan. Tujuan mediasi menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan bantuan mediator untuk mewujudkan kesepakatan damai. Mengingat penyelesaian sengketa dengan mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang kalah atau pihak yang menang. Institusionalisme proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam waktu 3 (tahun), sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah perkara harta bersama yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang sejumlah 16 perkara dan berdasarkan kualifikasi atas keseluruhan perkara tersebut menunjukkan bahwa perkara yang berhasil didamaikan sebanyak 3 perkara (18.7%), perkara yang diputus sebanyak 1 perkara (6.3%), perkara yang ditolak sebanyak 4 perkara (25%), perkara yang tidak diterima sebanyak 2 perkara (12.5%), perkara yang gugur sebanyak 3 perkara (18.7%), dan perkara yang dicabut sebanyak 12,5 perkara (12.5%) serta perkara yang dicoret dari 75
register sebanyak 1 perkara (6.3%). Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang kurang berhasil. Dalam realitasnya di Pengadilan Agama Tanjungkarang, mediator yang berasal dari kalangan hakim, cendrung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan pada saat melangsungkan mediasi. Mereka kurang memahami tugas dan fungsi mediator dengan baik, sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipasti terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan. Sebagaimana yang diungkapkan mediator, bahwa para hakim bukan tidak mau menjadi mediator, karena tugas mendamaikan para pihak secara otomatis sudah melekat pada hakim sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundangan, akan tetapi dengan adanya proses mediasi tentu menyita waktu tersendiri bagi para hakim yang tentunya harus memadukan antara menyidangkan perkara dan memediatori perkara yang lain. Hakim mediator menegaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian perkara di luar persidangan tentu sangat berbeda dengan penyelesaian perkara di dalam persidangan, pengintegrasian antara keduanya tentu membutuhkan skill tersendiri, apalagi yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Tanjungkarang adalah para hakim itu sendiri di luar pemeriksa perkara, sehingga kadang para hakim tidak bisa membedakan perannya sebagai hakim ketika sedang sidang dan ketika 76
sebagai mediator, dan memang hal ini merupakan tugas yang berat bagi para hakim meskipun sudah menjadi tanggungjawab. Ungkapan tersebut sebagai refleksi dari ketidakmengertian tentang hakikat dan tujuan mediasi. Para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur persidangan yang bersifat memutus ajudikatif. Akibatnya ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi terasa sulit dan berat dan pada akhirnya proses mediasi hanya sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama harus melalui proses mediasi yang dilakukan oleh seorang hakim mediator terlebih dahulu, terlepas dari persoalan apakah proses mediasi tersebut berhasil atau tidak. Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa harta bersama, harus selalu diupayakan terlebih dahulu, karena pada prinsipnya perdamaian merupakan tujuan utama dari setiap perkara atau sengketa di PA yang dibebankan atau menjadi tugas utama hakim mediator atau para hakim yang berwenang terhadap perkara sengketa harta bersama tersebut. B. Analisis Normatif Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan cara damai, atau dengan kata lain mediasi merupakan upaya damai dalam rangka penyelesaian sengketa antara dua pihak. Sebagai upaya damai, mediasi ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum penyelesaian melalui upaya hukum atau melalui sidang pengadilan. 77
Dalam prakteknya upaya damai ini dilakukan oleh seorang hakim mediator dengan melibatkan dua pihak yang bersengketa dan atau kuasa hukumnya. Sebagaimana disebutkan bahwa upaya damai harus selalu dilakukan, bahkan pada saat awal sidang pun hakim harus mengarahkan para pihak. Terlepas dari berhasil atau tidaknya, upaya ini telah sejalan dengan ketentuan dalam Al Qur'an78 : ْمُكْي َوَخَأ َنْيَب اوُحِلْصَأَف ٌة َو ْخِإ َنوُن ِم ْؤُمْلا اَمَّنِإ و ََ َنوُمَح ْرُت ْمُكَّلَعَل َ َّاللَّ اوُقَّتا Artinya: "sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Perdamaian atau upaya damai tersebut merupakan salah satu sistem penyelesaian sengketa dalam Islam yang dikenal dengan "as Sulh", di samping dua sistem yang lain, yaitu arbitrase (at tahkim) dan pengadilan (al Qadha'). 79 Perdamaian atau as Sulh ini merupakan upaya yang baik dalam upaya menyelesaikan sengketa harta bersama, karena di dalamnya terdapat unsur musyawarah untuk menemukan solusi dari permasalahan dan mewujudkan keridhaan antara dua pihak yang bersengketa. Baiknya sistem perdamaian ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat : 78 Al- Hujurat (49) : 10 79 Suhrawadi K. Lubis & Farid Wajidi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinargrafika, 2012), hlm. 191-208. 78
80... َّحُّشلا ُسُفْنلأا ِت َر ِض ْحُأ َو ٌرْيَخ ُحْلُّصلا َو... Artinya: "...dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir..." Demikian juga sebagaimana disebutkan dalam hadits yang artinya: "as sulh (perdamaian) itu diperbolehkan antara (bagi) umat Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan umat Islam harus memenuhi dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram."81 Apabila terjadi perceraian hidup, maka pembagian dari harta dikumpulkan atau disyirkahkan (dikembalikan pada modal awal). Maksudnya di sini apabila suami dan isteri bekerja sama dalam mencari nafkah termasuk dalam syirkah al- mufawadhah adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam modal keuntungannya.82 Syirkah al- mufawadhah yaitu kerja sama di mana dua belah pihak yang bekerja mengeluarkan modal, kerja, dan mendapatkan keutungan dibagi rata. Bila dalam usaha tersebut yang bekerja, bermodal dan mendapatkan keuntungan dari salah satu pihak, maka harus dikembalikan pada si pemilik yaitu berupa harta bawaan. Apabila selama dalam masa perkawinan yang bekerja hanya suami dalam hal 80 An- Nisa' (4) : 128 81 HR. Tirmidzi no. 1370 82 Gemala Dewi Dkk, Hukum Perikatan Di Indonesia, Cet. Ke.1, (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2005), hlm. 121. 79
pembagian harta bersama diqiyaskan dengan syirkah inan yaitu penggabungan harta atau modal dua orang yang tidak selalu sama jumlahnya, boleh satu pihak memiliki modal lebih besar daripada pihak lain.83 Bagi masyarakat Lampung tidak ada pemisahan antara harta suami dan harta isteri dalam suatu rumah tangga semuanya menjadi hak milik bersama dari masing- masing pasangan. Masyarakat yang menganut ajaran Islam ada pemisahan antara harta suami dan harta isteri. Dalam perkawinan harta suami tetap menjadi harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama isteri. Istri berkewajiban menjaga serta memelihara harta yang berada dalam ruang lingkup rumah tangganya. Jika isteri mempunyai penghasilan sendiri maka hasil usahanya tidak dicampurkan dengan harta harta suami. Apabila suami mendapatkan kesulitan dalam pembiayaan, maka suami boleh mempergunakan harta isteri. Di sini suami telah berhutang kepada istri dan wajib dibayar kemudian hari. Selanjutnya apabila salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada permasalahan tentang pembagian harta bersama karena hartanya masing-masing antara suami dan isteri telah terpisah dari awal. Kelemahan dari pihak isteri jika ia tidak mempunyai penghasilan sendiri, maka isteri tidak mempunyai harta, dan apabila suami meninggal dunia isteri hanya mendapatkan harta warisan dari penghasian harta suami. Masyarakat Islam di Lampung tidak mengenal perpisahan antara harta suami antara harta isteri di dalam rumah tangganya. Dalam masyarakat yang adat 83 Abdul Ghufron Sapiudin dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 136. 80
istiadatnya seperti ini setelah terjadinya perkawinan pasti tercampur antara harta suami dan harta isteri yang dihasilkan baik dari pihak suami ataupun pihak isteri yang sering dikenal sebagai harta bersama atau di sebut harta gono gini. Dalam kehidupan berkeluarga, permasalahan pengeluaran pembelanjaan tanpa mengecilkan peranan suami dalam masalah pembelanjaan siapa yang harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak dijadikan permasalahan. Akan tetapi jika antara suami atau isteri salah satunya ada yang meninggal dunia, maka permasalahan yang pertama yang harus diselesaikan dalam pembagian harta warisannya adalah masalah pembagian harta bersama. Setelah itu baru dikeluarkan permasalahan lain seperti wasiat, hutang, dan biaya pemakaman untuk jenazah. Langkah atau upaya damai yang dilakukan oleh hakim mediator adalah dengan mengadakan pendekatan kepada para pihak, mengajak untuk musyawarah dan mengarahkan bahwa menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalan damai perdamaian itu adalah cara yang lebih baik. Demikian juga, dengan memerintahkan kepada pihak keluarga atau kuasa hukumnya (pengacara) untuk selalu berusaha mendamaikan para pihak. Hal lain yang berpengaruh terhadap proses mediasi adalah adanya intervensi pengacara atau keluarga atau teman dari para pihak yang merasa berkepentingan terhadap masalah sengketa harta bersama. Pengacara yang terkadang dilibatkan oleh salah satu pihak atau kedua pihak yang bersengketa, mestinya menempuh langkah yang membantu sengketa harta bersama dari klien tersebut agar cepat selesai, 81
sehingga langkah ini sudah ditempuh sejak upaya damai (proses mediasi), bukan justru sebaliknya. Hal ini dilakukan karena pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan materi semata, sehingga kurang mempertimbangkan kepentingan para pihak, baik dari sisi waktu, materi maupun non materi (psikis). Proses mediasi oleh seorang hakim mediator dilakukan 1 sampai 3 kali untuk mendapatkan kata sepakat antara kedua pihak. Apabila dalam satu kali proses saja sudah tercapai kata sepakat, maka kemudian dibuatkan akta perdamaian. Akan tetapi, jika para pihak masih bersikukuh dengan ego masing-masing, sehingga belum didapatkan kata sepakat, maka mediasi diulang sampai tiga kali. Hal ini dimaksudkan sebagai pertimbangan efektifitas dan efisiensi dari berbagai aspek. Akan tetapi, apabila sampai tiga kali juga belum bisa ada kesepakatan damai antara dua pihak, maka akan dilanjutkan prosesnya dalam sidang pengadilan. Untuk mewujudkan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa tersebut, secara konkrit menempuh beberapa langkah, dari mengingatkan masa-masa kebersamaan antara suami istri, mengingatkan untuk saling memaafkan antara kedua pihak, mengarahkan untuk memperhatikan kondisi dan kepentingan anak (apabila sudah memiliki anak) hingga mengingatkan dan mengarahkan bahwa pembagian harta bersama tersebut tidak mesti dibagi dua sama rata, akan tetapi perlu dipertimbangkan kebutuhan masing-masing pihak, apalagi ketika dalam pernikahan mereka sudah memiliki anak dan anak tersebut ikut salah satu pihak. 82
Meskipun demikian, proses mediasi tersebut tidak semuanya berhasil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ahwan Fanani bahwa mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan cara damai memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 1) mediasi hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika para pihak yang bersengketa memiliki kemauan untuk menyelesaikan sengketa mereka secara konsensus; 2) pihak yang tidak memiliki iktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik mengulur waktu penyelesaian sengketa; 3) beberapa kasus tidak dapat dilakukan mediasi, terutama kasus yang berkaitan dengan ideologis dan nilai-nilai daasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi; 4) mediasi dipandang tidak tepat digunakan jika masalah pokok dalam sengketa adalah soal penentuan hak (rights), karena sengketa soal hak harus diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan; 5) secara normatif mediasi hanya dapat digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.84 Sengketa harta bersama yang berhasil diselesaikan dengan cara damai jumlahnya masih relatif rendah. Hal ini bisa dillihat dari perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang yang diajukan pada tahun 2016 sampai 2018. Dari 16 perkara hanya 3 sengketa saja pada tahun 2016 dan tahun 2018 yang berhasil didamaikan dan dibuatkan akta perdamaian. Keberhasilan upaya mediasi ini tidak luput dari beberapa faktor penyebab, yaitu: kehadiran para pihak, objek 84 Ahwan Fanani, Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode dan Teknik, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 27. 83
sengketanya dan intervensi pihak ketiga (keluarga, teman) atau pengacara. Mediasi melibatkan dua pihak yang bersengketa, dalam hal ini mantan suami istri. Dua pihak ini merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam satu akad atau perjanjian, dalam hal ini akad perdamaian, sehingga ketidakhadiran salah satu pihak menyebabkan proses mediasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan rukun yang lain, yaitu objek yang disengketakan (harta bersama). Objek sengketa ini juga harus jelas, betul-betul harta tersebut merupakan harta bersama para pihak, tidak ada kaitan dengan pihak lain. Apabila dalam harta tersebut terkait pihak lain, jelas hal ini menyebabkan proses mediasi tidak bisa berjalan sebagaimana diharapkan. 84
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Proses mediasi di Pengadilan Agama Tanjungkarang secara umum telah berjalan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2. Jumlah perkara harta bersama yang dapat dimediasi di Pengadilan Agama Tanjungkarang Lampung tahun 2016 - 2018 relatif rendah, berjumlah tiga perkara dari 16 perkara harta bersama. Hal ini mengakibatkan sengketa perkara harta bersama berlanjut ke sidang Pengadilan Agama. Ketidakberhasilan mediasi ini tidak luput dari beberapa faktor penyebab, yaitu: kehadiran para pihak, objek sengketanya dan intervensi pihak ketiga (keluarga, teman atau pengacara). 3. Pertimbangan yuridis perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Lampung tahun 2016 - 2018 sudah sesuai, mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pendekatan as Sulh merupakan upaya yang baik dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, karena di dalamnya terdapat unsur musyawarah untuk menemukan solusi dari permasalahan dan mewujudkan keridhaan antara dua pihak yang bersengketa. 85
B. Saran 1. Meningkatkan keasadaran hukum masyarakat tentang makna dan pentingnya penyelesaian sengkata khususnya sengketa harta bersama secara damai melalui proses mediasi. 2. Upaya sosialisasi perlu ditingkatkan guna memberikan pencerdasan hukum kepada masyarakat. 3. Perlunya pelatihan dan pendidikan khusus mediasi bagi mediator dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan mediator. 4. Adanya penelitian lanjut tentang keberhasilan mediasi di Pengadilan-pengadilan di daerah lain. 86
DAFTAR PUSTAKA Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011. Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, cet. ke-3, Surabaya: Airlangga University Press, 2010. Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Leny Wulandari (ed.), cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Aminuddin, Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999. Anshary, M., Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern, Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2013. Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996 Baba, Abu Rahman, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar," Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (1), hlm. 1-15. /view/90, hal. 1-15. Akses 20 September 2018. Bahrun, Syahrizal Abbas, Iman Jauhari, "Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iyah,"Law Journal (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Vol. 2(3) Desember 2018, pp. 371-387. DOI: Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2009. Dwi Suratno, Ermi Suhasti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI: Antara Yuridis Dan Realita", Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hal. 75-86. 87
Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013, hlm. 650-661. Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata," Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632. Vol. 17 No. 4 , Desember 2017: 445 - 461. Hutagalung, Sophar Maru, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Kau, Sofyan A. P., Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, cet. I,Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013. Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, ed. Muchit A. Karim, cet. ke-1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012. Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Komtemporer, edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005) Kompilasi Hukum Islam. Lubis, Suhrawadi K. & Farid Wajidi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinargrafika, 2012. Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006 Moleong, J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017. Mursyid, "Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh)", Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014. Otje Salman, Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung: Refika Aditama, 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 88
Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, cet. III,Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014. Pusat Studi Pancasila, "Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila", Prosiding Kongres Pancasila VII Tahun 2015, ISBN: 978-602- 7918-05-4. Ramulyo, M. Idris, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, edisi revisi, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Rini F. Ilham, Ermi Suhasti, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/Pa.Yk", Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, Soekanto, Soerjono, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999. Soekanto, Soerjono., Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1988. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017. Sukandarrumidi, Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012. Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet. ke-2 Jakarta: Kencana, 2009 Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2004. Syukur, Fatahillah A., Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, 1986. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Cet. Ke 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 89
Usman, Rachmadi, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Veny Rizky Indahsari , Sugijono, Emi Zulaika, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi," Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, Fakultas Hukum Universitas Jember. Wirawan, Konflik dan manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian, Jakarta: Salemba Humanika, 2013. Witanto, D.Y. Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cet. ke-2, Bandung: Alfabeta, 2012. php/jar/article/view/21 sequence=1 90