Krisnawati dan Utami, Penanganan terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun PENANGANAN TERHADAP ANAK BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK* Dani Krisnawati** dan Niken Subekti Budi Utami*** Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 Abstract This research is aimed at investigating the process to deal with and the implementation of the decisions against children under 12 years of age who commit crimes. The approach of this research is a normative empirical legal research with the location in DIY region. During the research, using primary, secondary and data analysis using qualitative descriptive methods, it was found that the process of dealing and implementing decisions often ignore statutory instruments and The Principles of The Juvenile Justice System. Most of the processes in managing the cases are also only formalities. As the results, children will likely to repeat their crime acts. It is therefore necessary to develop a standardization of guidance and guidance for LPKS owned by the government and non-government institutions, as well as to increase the capability of Police Investigators, Community Counselors and Professional Social Workers. Keywords: Juvenile Justice System, Children Under 12 Years, Criminal Act Intisari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan dan pelaksanaan keputusan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan lokasi penelitian di wilayah DIY. Hasil penelitian dengan data primer, sekunder dan analisis deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa proses penanganan dan pelaksanaan keputusan terhadap Anak seringkali mengabaikan instrumen peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dan sebagian besar bersifat formalitas. Kondisi ini memberi peluang Anak mengulangi tindak pidana. Perlu disusun standarisasi pembinaan dan pembimbingan bagi LPKS milik pemerintah maupun swasta, serta peningkatan kapabilitas Penyidik Polri, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Belum Berumur 12 Tahun, Tindak Pidana Pokok Muatan A. Latar Belakang Masalah ... 408 B. Metode Penelitian ... 410 C. Hasil Penelitian dan Pembahasan ... 410 1. Penanganan yang Dilakukan oleh Penyidik Polri, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional terhadap Anak Belum Berumur 12 Tahun yang Melaku kan Tindak Pidana .. 410 2. Pelaksanaan Keputusan yang Diambil oleh Penyidik Polri, Pembimbing Kema syarakatan dan Pekerja Sosial Profesional terhadap Anak Belum Berumur 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana ... 415 D. Kesimpulan ... 419 ∗ Penelitian Hibah Kolaboratif Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Univeristas Gadjah Mada Tahun 2018. ∗∗ Alamat korespondensi: ∗∗∗ Alamat korespondensi: niken.subekti@mail.ugm.ac.id 407
408 MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020, Halaman 407-421 Latar Belakang Masalah Proses pembangunan yang berkesinambungan harus dapat diwujudkan dengan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Kenyataannya tidak sedikit anak yang melakukan tindakan menyimpang baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Perbuatan ini selain mengarah pada kenakalan anak juga menjadi suatu persoalan hukum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat. A. Masalah pertanggungjawaban secara hukum bagi Anak yang melakukan kenakalan dibahas dalam Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offen- ders di Caracas, Venezuela pada tahun 1980. Salah satu agenda pembahasan adalah mengenai penyelesaian permasalahan Anak secara hukum seperti standarisasi rentang usia dan klasifikasi perbuatan Anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum1, kekhususan prosedur penyelesaian perkara2, mempromosikan sebagai alternatif penyelesaian perkara Anak3, serta menentukan program pembinaan yang tepat dan efektif untuk setiap kategori usia Anak, termasuk mempromosikan pembinaan di luar lingkungan penjara untuk menghindarkan Anak dari dampak negatif pemenjaraan.4 Kongres keenam juga merekomendasikan untuk merancang standar minimum terkait proses peradilan Anak yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi negara anggota untuk ditetapkan di negaranya masing-masing.5 diversi dalam persoalan hukum. Selanjutnya Komite PPB mengenai Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan mengembangkan Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice. Konsep ini pada tahun 1985 dalam Kongres PBB ketujuh di Milan disetujui dan kemudian dikenal dengan sebutan Beijing Rules.6 Merujuk pada Rule 11.1 The Beijing Rules menyatakan bahwa otoritas aparat penegak hukum berwenang untuk menangani Anak di bawah umur yang melakukan kejahatan tanpa melalui pengadilan formal. Selanjutnya Rule 5.1 juga menegaskan Sistem Peradilan Pidana Anak harus menekankan pada kesejahteraan Anak serta memastikan tindakan yang diberikan kepada Anak dibawah umur yang melakukan kejahatan dilaksanakan secara proporsional sesuai keadaan batinnya dan kejahatan yang dilakukan. Pada hakikatnya, Anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak manusia dewasa. Perbedaan ini terletak pada kondisi fisik, mental dan sosial sehingga perlu mendapat prioritas dalam memberikan perlindungan dan perlakuan khusus. Sistem pemidanaan terhadap Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Hal yang mendasar dalam pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya suatu proses penanganan Anak yang menghindarkan Anak dari proses peradilan dan juga dimaksudkan untuk stigma masyarakat. Selanjutnya, menghilangkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) UU SPPA, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (selanjutnya disebut PP No. 65 Tahun 2015). Kongres ini menghasilkan resolusi mengenai Development of Minimum Standard of Juvenile Justice, yang meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan Peradilan Anak dalam rangka melindungi hak asasi Anak yang terlibat Proses penyelesaian perkara pidana menurut Pasal 2 UU SPPA mendasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan 1 The United Nations Secretariat, 1980, Juvenile Justice: Before and After the Onset of Delinquency, hlm. 29. 2 3 4 5 The United Nations Secretariat, 1980, Report of Sixth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justices, hlm. 8. 6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 100 - 109. Ibid., hlm. 30. Ibid., hlm. 35. Ibid., hlm. 37.
Krisnawati dan Utami, Penanganan terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA ditentukan Anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dipandang belum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh karena itu diatur bahwa Penyidik Polri yang selanjutnya disebut Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PK dan Pekerja Sosial Profesional selanjutnya disebut Peksos mengambil keputusan untuk: 1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau 2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial paling lama 6 bulan. Bentuk keputusan yang ditentukan oleh UU SPPA tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan yang cukup panjang dan lama yang akan dijalani Anak apabila perkaranya harus diproses oleh lembaga peradilan. Berdasar penjelasan Pasal 21 UU SPPA ditegaskan bahwa usia Anak yang dapat diajukan ke sidang adalah yang sudah berumur 12 tahun atau tahun. Penentuan umur 12 tahun didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi Anak untuk melindungi hak konstitusional Anak terutama hak terhadap perlindungan serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Pembatasan usia ini perlu diatur karena adanya dasar pertimbangan dari sisi sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Anak belum berumur 12 tahun dipandang belum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. lebih tetapi belum berumur 18 Ketika membahas mengenai pertanggung- jawaban pidana maka batas usia menjadi faktor penting dalam menentukan usia pertanggungjawaban pidana bagi seseorang. Menurut Roeslan Saleh mengutip pendapat Alf Ross bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.7 Pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk perbuatan tersebut telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Anak dalam rentang usia tertentu dipandang tidak mempunyai kesalahan. Ini ditujukan bagi anak yang sangat muda karena anak itu belum dapat menginsyafi nilai maupun akibat dari tindakan dan pula belum menginsyafi ketercelaan dari tindakannya, yang dengan demikian tiada kesalahan (kehendak) padanya.8 Secara konstitusional telah diatur bahwa batas umur minimal pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Oleh karena itu Anak yang belum berumur tidak dapat dipertanggungjawabkan 12 atas perbuatannya sebab dipandang masih terlalu muda. Moeljatno menambahkan bahwa Anak yang demikian itu sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan karena pertumbuhan organ belum cukup penuh sehingga fungsi batinnya juga belum sempurna.9 tahun Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji proses penanganan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana oleh Penyidik, PK, dan Peksos serta mencermati bagaimana pelaksanaan pengambilan keputusan dari ketiga komponen tersebut. 7 Roeslan Saleh,1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33. 8 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 266. 9 Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 156. 409
410 MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020, Halaman 407-421 B. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengambil lokasi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta selanjutnya disebut Unit PPA Polresta Yogyakarta, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman selanjutnya disebut Unit PPA Polres Sleman, Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta selanjutnya disebut Bapas Yogyakarta, Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Dinsos DIY, dan LPKS Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta, selanjutnya disebut LPKS Bumi Damai Yogyakarta. Berdasarkan data dari Bapas Yogyakarta, total klien pada tahun 2017 berjumlah 334 orang. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan topik penelitian dan mencermati pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Metode pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris untuk menggambarkan fakta yang terjadi. lain yang relevan dengan Hasil Penelitian dan Pembahasan Penanganan yang Dilakukan oleh Penyidik Polri, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja	Sosial	Profesional	terhadap	Anak	Belum Berumur 12 Tahun yang Melaku- kan Tindak Pidana Proses penegakan hukum terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak mengikuti tahapan dalam proses C. 1. penanganan perkara pidana pada umumnya yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan melainkan Penyidik mengambil keputusan dengan melakukan koordinasi dengan PK dan Peksos. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil untuk Anak merupakan keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi kepentingan Anak. Sebagai bahan pertimbangan bagi ketiga lembaga tersebut, maka keputusan yang dikeluarkan didasarkan pada penelitian kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh PK atas permintaan Penyidik . Tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana oleh penyidik, PK, dan Peksos, diatur dalam ketentuan Paragraf 3, mulai dari Pasal 73 sampai dengan Pasal 79 PP No. 65 Tahun 2015. Peran dan kehadiran Penyidik, PK dan Peksos pada saat pengambilan keputusan bagi Anak merupakan suatu ketentuan yang bersifat imperatif. Ketiga komponen tersebut memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka memberikan pandangan dan pendapatnya sesuai informasi berdasarkan kewenangannya dalam rapat koordinasi. Penyidik yang melaksanakan suatu penyi- dikan dalam perkara Anak harus merupakan penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Kepu- tusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.10 Oleh karenanya, dalam daerah hukum kepolisian baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dibentuk suatu unit khusus bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, berada dibawah Satuan Resor Kriminal (Satreskrim) yang memiliki tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan Anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Adapun berdasar Pasal 6 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ruang lingkup 10 Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Krisnawati dan Utami, Penanganan terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun tugas Unit PPA yaitu menangani tindak pidana perempuan dan Anak baik sebagai korban maupun pelaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilak- sanakan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman11 bahwa penanganan kasus Anak saat ini didasarkan pada unit masing-masing. Unit PPA secara khusus hanya menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap Anak dan perempuan. Dalam hal seorang Anak terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka akan ditangani Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) bukan di unit PPA. Bagan 1. Penanganan Anak Belum Berumur 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Polres Sleman dan Polresta Yogyakarta Adapun untuk kasus Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana pada tahun 2017 terdapat 2 kasus yaitu kasus pencabulan dan kekerasan terhadap Anak. Rendahnya jumlah kasus yang ditangani disebabkan kasus pencabulan dan kekerasan terhadap Anak yang lain telah ditangani dan diselesaikan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) meski tidak melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Polres Sleman, Polresta Yogyakarta12 membagi tugas dan kewenangan penanganan kasus Anak dalam 2 unit, yaitu unit PPA dan Unit Resor Kriminal (Reskrim). Secara khusus untuk kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika penanganannya dilakukan oleh Unit Narkoba. Selebihnya, penentuan mengenai unit mana yang menangani Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana dilakukan mendasarkan pada disposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim). Berdasarkan pada penjelasan di atas, terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap penanganan Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana antara Polres Sleman dan Polresta Yogyakarta. Selanjutnya disajikan pada bagan berikut ini: Sumber: Polres Sleman dan Polresta Yogyakarta tahun 2018 Salah satu tugas PK yang diatur secara normatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).13 PK wajib menyampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung dari diterimanya surat permintaan 11 Hasil wawancara dengan Elin, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Sleman pada tanggal 14 Meil 2018. 12 Hasil wawancara dengan Danar Anggara Kriswania, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2018. 13 Pasal 65 huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332). 411
412 MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020, Halaman 407-421 penyidik.14 Setelah data terkumpul selanjutnya dibuat dalam sebuah Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang memuat faktor-faktor atau latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak berikut juga rekomendasi pemberian keputusan yang terbaik bagi Anak yang diputuskan dalam Sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan Bapas dengan tetap merujuk ketentuan Pasal 21 UU SPPA. Selain Penyidik dan PK, lembaga lain yang memiliki peran penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Peksos.15 Peksos bertugas membuat Laporan Sosial Anak Korban dan Anak Saksi selama jangka waktu 3 x 24 jam.16 Hasil Laporan Sosial itulah yang selanjutnya berdasarkan Pasal 69 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 menjadi hal yang wajib diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian17, diperoleh data keberadaan Peksos ditempatkan di instansi yang berbeda-beda, ada yang ditempatkan di instansi dinas sosial lingkup provinsi, kabupaten/kota dan di BPRSR sebagai LPKS. Peksos yang ditugaskan di BPRSR tersebut berada di bawah koordinasi Dinsos DIY. Dalam melaksanakan tugasnya, Peksos Dinsos DIY dan kabupaten/ kota, dibantu oleh Satuan Bakti Peksos (selanjutnya disebut Sakti Peksos) yaitu tenaga kontrak yang diangkat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang membantu tugas- tugas Peksos.18 Adanya pengangkatan Sakti Peksos untuk membantu tugas-tugas dan kewenangan Peksos menunjukkan bahwa jumlah Peksos saat ini kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang harus diselesaikan. Selama kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak belum berumur 12 tahun yang terjadi di Kabupaten Sleman dipaparkan melalui tabel di bawah ini: Tabel 1. Perkara Anak Belum Berumur 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana di Kabupaten Sleman No. Tahun 2015 1 2 3 2016 2017 Jumlah 2 2 3 Tindak Pidana kekerasan terhadap Anak dibawah umur, perbuatan cabul perbuatan cabul perbuatan cabul, pen- curian dengan pem- beratan Sumber : Polres Sleman tahun 2018 Pada tahun 2015, kasus tindak pidana di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Anak belum berumur 12 tahun adalah kasus tindak pidana kekerasan terhadap Anak dibawah umur yang memenuhi rumusan delik dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Gd (8 Tahun) terhadap Anak Korban An (8 Tahun). Dalam rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas Yogyakarta, Gd direkomendasikan agar dikembalikan pada orangtua, yang selanjutnya ditetapkan oleh PN Yogyakarta dengan No. 01/P/I/2016/PN Yyk. Masa pembimbingan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan.19 Kasus tindak pidana yang kedua terjadi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Bi, Ra, dan Gu berupa perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak.20 Selanjutnya pada tahun 2016, terdapat 2 kasus tindak pidana cabul yang dilakukan oleh HI serta dilakukan oleh SD dan DA. Adapun pada tahun 2017 terdapat 3 kasus. Kasus pertama, tindak pidana 14 Pasal 28 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332). 15 Hasil wawancara Ika Pawestri, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2018. 16 Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. 17 Hasil wawancara Subakir, Koordinator Pekerja Sosial Profesional Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2018. 18 19 Hasil wawancara dengan Elin, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Sleman pada tanggal 14 Meil 2018. 20 Ibid Ibid.
Krisnawati dan Utami, Penanganan terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Rgl penyelesaiannya berdasarkan UU SPPA. Sedangkan 2 kasus lainnya, yaitu perbuatan cabul yang dilakukan oleh Ydh dan X penyelesaiannya berdasarkan diskresi dari Penyidik Polres Sleman.21 Selanjutnya terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh X di sebuah Taman Kanak- Kanak (TK) dengan usia Anak dan Anak Korban 5 tahun, penyelesaiannya tidak melalui pengambilan keputusan antara Penyidik, Peksos maupun PK. Kasus ini menemui kendala untuk diselesaikan sebab pada saat proses pelaporan, terlapor yang juga dikategorikan Anak diungsikan ke luar kota sehingga tidak diketahui keberadaannya.22 Oleh karenanya, proses penyelesaian terhadap kasus tersebut jalan di tempat. Selanjutnya, atas isiniatif Penyidik dilakukan negosiasi antara pihak Anak, pihak Anak Korban serta pihak sekolah. Proses negosiasi ini tidak melibatkan baik PK maupun Peksos. Proses negosiasi berjalan sulit terlebih untuk menyamakan persepsi antara kedua belah pihak namun demikian pada akhirnya, perdamaian diantara kedua belah pihak dapat terwujud sehingga kasus dianggap selesai. Sedangkan di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak belum berumur 12 tahun dipaparkan melalui tabel di bawah ini: Tabel 2. Kasus yang terjadi pada tahun 2015 yaitu tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)yang dilakukan oleh Ihsn dan Ne dan ditangani oleh Polsek Danurejan. Pada tahun 2017, terdapat 1 kasus yaitu Rdw (10 tahun) melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana didakwakan dengan dakwaan primair Pasal 76 E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak atau dakwaan sekunder 290 Angka 2e KUHP. Korban dari pencabulan ini adalah beberapa orang lawan jenis. Berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta No. Yyk Rdw diserahkan kepada LPKS Bumi Damai Yogyakarta yang merupakan LPKS milik swasta untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 bulan.23 pidana Proses penanganan terhadap kasus yang dilakukan oleh Rdw, pada saat dilaksanakannya pengambilan keputusan oleh Penyidik, PK dan Peksos dalam praktiknya melibatkan peran tokoh masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, pemuka agama, dan orang tua baik dari unsur Anak maupun Anak Korban. Keberadaan tokoh masyarakat maupun orang tua terbatas untuk menyaksikan dan memberi saran. Selanjutnya proses pengambilan keputusan tetap dilaksanakan oleh 3 komponen yang telah diatur dalam undang-undang yaitu Penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta, PK dari Bapas Yogyakarta dan Peksos dari Dinsos Kota Yogyakarta maupun Dinsos DIY.24 Proses Perkara Anak Belum Berumur 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Yogyakarta No. Tahun Jumlah Tindak Pidana 1 2 2015 2016 1 0 pencurian dengan pemberatan - 3 2017 1 perbuatan cabul Sumber: Polresta Yogyakarta tahun 2018 oleh Penyidik, PK dan Peksos dengan melibatkan orangtua dari Anak dan Anak Korban beserta pihak terkait sesungguhnya menunjukkan bahwa dalam praktik mekanisme pengambilan keputusan ini menggunakan paradigma teori keadilan restoratif. Pendekatan dengan keadilan restoratif menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung Anak, Anak Korban dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 21 22 23 Hasil wawancara dengan Danar Anggara Kriswania, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2018. 24 Ibid. Ibid. Ibid. 413
414 MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020, Halaman 407-421 ini penyelesaian perkara pidana. Pandangan menggeser paradigma bahwa konflik hanya antara Anak dan negara.25 Keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pem- balasan.26 Pada saat Anak melakukan pelang garan, maka pada saat yang sama Anak akan merusak tatanan masyarakat. Menurut keseimbangan Sudikno Mertokusumo, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (restitutio in integrum) atau kembali ke keadaan semula.27 Keadilan restoratif berusaha menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerjasama dan langsung berusaha mene mukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).28 diterapkan pada Anak. Disamping itu, Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan dasar bahwa semestinya semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terlebih dengan ketentuan Pasal 6 huruf j pada frase "serta kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan Anak" dan fase "perlindungan korban, saksi" maka harus ditangani oleh Unit PPA tanpa terkecuali. Keadaan ini menimbulkan efek ganda sebab apabila penanganan kasus Anak tidak melalui Unit PPA dikhawatirkan akan ditangani oleh Penyidik yang kurang memahami dan kurang memiliki pengetahuan khusus. Padahal jelas dalam ketentuan Pasal 26 UU SPPA menghendaki bahwa Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus Anak merupakan Penyidik Khusus yang diangkat melalui keputusan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk Kapolri. Pelaksanaan penanganan oleh Penyidik, PK, dan Peksos terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan. Berikut gambaran penyimpangan tersebut: Pertama, dilakukan penanganan terhadap Anak di Polres Sleman maupun di Polresta Yogyakarta menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan sekaligus terjadi ketidakseragaman prosedur diantara kedua instansi tersebut. Hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, Penyidik belum memahami secara utuh dan komprehensif ketentuan perundang-undangan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan terhadap Anak menunjukkan bahwa Penyidik tidak mengindahkan ketentuan Pasal 3 huruf b UU SPPA yang menyatakan bahwa setiap Anak dalam menjalankan proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa. Ketentuan ini merupakan hak yang semestinya yang Terkait kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Taman Kanak-Kanak pada tahun 2017, meskipun penyelesaian terhdap kasus tersebut tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tindakan Penyidik tersebut dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan diskresi oleh Penyidik. Ketentuan mengenai kewenangan diskresi diatur dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (1) dan (2). Hal yang perlu dicermati, meski diskresi menjadi kewenangan melekat Penyidik, namun diskresi yang diputuskan dalam menangani kasus Anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Penyidik harus memastikan setiap tindakan yang ditempuh bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Anak, bukan untuk merugikan apalagi menghalangi Anak dalam memperoleh haknya. Kedua, Pasal 13 ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015 menjelaskan jangka waktu paling lama 3 x 24 jam 25 Eva Achjani Zulfa, 2011, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, hlm. 27. 26 Lihat Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 27 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm.3-4. 28 Bagir Manan, 2008, Restorative Justice (Suatu Perkenalan) : Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara R.I., Jakarta, hlm. 4.
Krisnawati dan Utami, Penanganan terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik, PK wajib menyampaikan Penelitian Kemasyarakatan. Terkait hal ini dalam peraturan a quo tidak dijelaskan mengenai waktu pembuatan Penelitian Kemasyarakatan apakah mencakup hari libur atau hanya terbatas hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini, Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lembaga Pemerintah mengatur hari kerja PNS yaitu selama 5 hari. Ketidakjelasan aturan dan terbatasnya jumlah PK yang dimiliki oleh Bapas I Yogyakarta, menyebabkan beberapa Laporan Penelitian Kemasyarakatan dibuat melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan. Seperti Laporan Penelitian Kemasyarakatan Gu dan Rdw. Dalam kasus GU, PK membutuhkan waktu 9 hari, sedangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Rdw baru selesai dibuat selama 10 hari. Permasalahan lain juga terjadi menyangkut jangka waktu keluarnya penetapan atas hasil pengambilan keputusan oleh pengadilan. Pasal 79 PP No. 65 Tahun 2015 menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penetapan. Pada praktiknya, penetapan pengadilan baru keluar dalam rentang waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan sehingga tidak ada kepastian hukum dalam pelaksanaan keputusan bagi Anak. Penyimpangan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut berpotensi mengurangi hak-hak Anak. Ketiga, Peksos merupakan salah satu pihak yang wajib dilibatkan untuk melakukan pengambilan keputusan. Hal ini secara implisit termuat dalam Pasal 67 PP No. 65 Tahun 2015. Dalam praktiknya, proses penanganan terhadap Anak belum berumur 12 tahun seringkali tidak melibatkan peran serta Peksos. Peksos tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam proses musyawarah penentuan keputusan bagi Anak. Peksos hanya dipanggil oleh penyidik untuk menandatangani hasil keputusan bersama yang didalamnya telah memuat jenis keputusan yang diberikan kepada Anak.29 Tidak dilibatkannya Peksos dalam proses pengambilan keputusan secara mutatis mutandis menyebabkan Peksos tidak dapat membuat Laporan Sosial tentang Anak Korban. Padahal ketentuan Pasal 69 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 menyatakan salah satu hal yang wajib diperhatikan dalam pengambilan keputusan tentang Anak Korban. adalah Laporan Sosial Pelaksanaan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini pada akhirnya menimbulkan kerancuan keabsahan hasil pengambilan keputusan. Pelaksanaan Keputusan yang Diambil oleh Penyidik Polri, Pembimbing Kema- syarakatan	dan	Pekerja	Sosial	Profesional	terhadap Anak Belum Berumur 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana Proses pengambilan keputusan dalam penanganan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana dimulai dengan pemaparan hasil pemeriksaan oleh Penyidik, Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh PK dan hasil Laporan Sosial oleh Peksos. Proses ini berlanjut hingga terjadinya kesepakatan dan pelaksanaan keputusan tersebut. 2. Pelaksanaan keputusan Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana akan diuraikan sebagai berikut. Pada kasus Gd (9 tahun) yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan. Berdasar hasil visum et repertum tidak ditemukan hasil apapun yang dialami Anak Korban sehingga terhadap kasus ini dilakukan langkah yaitu pengambilan keputusan Anak dikembalikan kepada orang tua.30 Dalam kasus lain, yaitu tindak pidana pencabulan yang melibatkan X (5 tahun) proses penyelesaian dilakukan dengan permintaan maaf dari pihak sekolah dan pihak Anak kepada pihak Anak Korban. Setelah adanya penyampaian maaf maka kasus dianggap selesai.31 Adapun dalam kasus tindak pidana penca- bulan yang dilakukan oleh Rdw, ketiga komponen 29 Hasil wawancara Subakir, Koordinator Pekerja Sosial Profesional Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2018. 30 Hasil wawancara dengan Prapti, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Sleman pada tanggal 14 Mei 2018. 31 Hasil wawancara dengan Elin dan Prapti, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Sleman pada tanggal 14 Mei 2018. 415
416 MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020, Halaman 407-421 sepakat untuk memberikan keputusan yaitu menjalani pembinaan dalam jangka waktu 6 bulan yang dilaksanakan di LPKS Bumi Damai Yogyakarta.32 Pada saat proses pembinaan, Rdw diizinkan bertemu dengan orang tua dan diperbolehkan untuk membawa alat komunikasi yang digunakan untuk waktu tertentu saja.33 Kondisi ini justru membuat Rdw mudah untuk melakukan komunikasi kepada siapa saja tanpa batas sehingga dalam masa pembinaan di LPKS tersebut diketahui Rdw menjual obat - obatan terlarang. Akibat perbuatannya, pihak LPKS merasa tidak sanggup dan mengembalikan Rdw kepada orang tuanya sehingga pembinaan Rdw di LPKS tidak sampai memenuhi jangka waktu yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu 6 bulan. Keadaan yang demikian terjadi karena pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan belum optimal dalam memberikan pembinaan khususnya kepada Anak yang melakukan tindak pidana selama menjalani masa pembinaan. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa catatan atas pelaksanaan keputusan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana sebagai berikut: Pertama, hasil pengambilan kepu- tusan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana baik pengembalian kepada orang tua maupun perdamaian antar pihak sering dipandang sebagai titik akhir penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Ketiadaan langkah dan inisiatif untuk mewujudkan proses pendidikan, pembinaan dan pembimbingan bagi Anak sebagai tindak lanjut dari pengambilan keputusan sejatinya menunjukkan bahwa penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana jauh dari esensi tujuan yang diharapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. bagi Anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi Anak pada hakikatnya menjadi kerangka dasar Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini memberikan perhatian untuk kepentingan Anak pada beberapa aspek perkembangan anak yaitu psikologis, kemampuan kognitif, sosio emosional, bahasa, moral dan keagamaan. Kemampuan kognitif merupakan dasar kemampuan anak untuk berpikir, sebab kognitif merupakan suatu proses berpikir, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.34 Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kemampuan berpikir itu bekerja.35 Setiap periode perkembangan anak berusaha mencari keseimbangan antara struktur kognitifnya pengalaman-pengalaman baru. Oleh sebab itu, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah faktor lingkungan dan faktor pembentukan. Faktor lingkungan menitikberatkan pada pengalaman dan lingkungan sekitarnya sedangkan pengetahuan faktor pembentukan fokus pada keadaan di luar diri anak yang mempengaruhi pemikiran anak, meliputi pendidikan sekolah formal maupun pengaruh lingkungan sekitar.36 Tahapan perkembangan anak yang berkaitan erat dengan kemampuan kognitif adalah perkembangan moral, keduanya saling mengelaborasi dalam membentuk kepribadian anak. Aspek perkembangan moral pada anak rentang usia dibawah 12 tahun, setidaknya melewati 2 dari 3 tahapan perkembangan yaitu tahapan tahapan konvensional.37 prakonvensional dan Tahapan prakonvensional merespons anak terhadap label baik - buruk, benar -salah, sedangkan tahapan konvensional membentuk anak untuk mulai mematuhi peraturan yang dibentuk di tingkat keluarga, kelompok, pemerintah. Pada tahapan ini, individu anak telah muncul rasa tanggungjawab dan telah memiliki rasa bersalah yang mempengaruhi dengan Pasal 2 UU SPPA menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya dilaksanakan dengan merujuk pada prinsip kepentingan terbaik 32 Hasil wawancara dengan Danar Anggara Kriswania, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2018. 33 Hasil wawancara Hotman, Pengurus LPKS Yayasan Bumi Damai pada tanggal 9 September 2018. 34 Ahmad Susanto, 2011, Perkembangan Anak Usia Dini, Kencana Media Grup, Jakarta, hlm. 48. 35 Ernawulan Syaodih dan Mubair Agustin, 2008, Bimbingan Konseling Anak Usia Dini, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 20. 36 Ahmad Susanto, Op. cit., hlm. 59-60. 37 R. B. Murray dan J.P. Zentner, 2001, Health Promotion Strategies Through the Life Span, 7th ed, Prentice Hall, Upper Saddle River, hlm. 252- 253.
Krisnawati dan Utami, Penanganan terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun perilakunya.38 Penjelasan di atas menjadi argumentasi logis urgensi prinsip kepentingan terbaik bagi Anak terhadap setiap tindakan dalam tahap - tahap Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara garis besar, setiap Anak terutama berumur di bawah 12 tahun dalam perkembangan jiwanya dipengaruhi oleh faktor pembimbingan, pembentukan individu dan lingkungan.39 Individu anak yang sedang tumbuh terkadang masih labil, dalam pencarian identitas, serta tidak mengetahui dampak perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, anak membutuhkan pendidikan dan pembinaan baik secara formal maupun non formal, pengasuhan dari orang tuanya serta bersosialisasi dalam lingkungan yang konstruktif untuk membentuk karakter kepribadiannya secara matang dan kemampuan intelegensinya dengan baik.40 Ketika proses penanganan Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana hanya dilakukan secara formalitas, berhenti pada perdamaian atau pengembalian kepada orang tua tanpa diikuti proses pembimbingan, pendidikan dan pengasuhan yang memadai, hal ini sejatinya tidak pernah menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Masalah hanya akan berpindah di kemudian hari, sebab Anak dikhawatirkan tidak pernah mendapat penjelasan yang komprehensif bahwa perbuatan yang dilakukan keliru dan bertentangan dengan norma hukum. Anak hanya dituntut untuk meminta maaf tanpa mendapat pembimbingan yang berkesinambungan agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Anak tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan merugikan bagi orang lain, sementara orang tua dan PK merasa masalah yang terjadi sudah selesai sehingga dapat melepaskan tang- gungjawabnya. Oleh karena itu, untuk mewu judkan prinsip kepentingan terbaik dalam menangani Anak, pihak orang tua harus berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Anak. Keluarga menjadi sarana yang efektif untuk memberikan edukasi sekaligus membina anak menjadi pribadi yang semakin baik. Jalaludin berpendapat, keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama, sebab orang tua merupakan pendidik kodrati.41 Orang tua secara kodrati diberikan anugerah oleh Tuhan berupa naluri orang tua.42 Dampak dari naluri ini, timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak-anaknya, hingga secara moral keduanya merasa terbebani tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan.43 Interaksi anak dengan kedua orang tuanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hubungan anak dengan ibunya berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap sikap sosial anak di kemudian hari.44 Sementara peran ayah ditekankan pada memperkenalkan anak dengan lingkungan hidupnya dan dapat mempengaruhi anak dalam menghadapi perubahan sosial serta membantu perkembangan kognitifnya di kemudian hari.45 Terlebih bagi Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana, faktor pembimbingan keluarga diharapkan mampu memperbaiki pola perilaku Anak sehingga di masa yang akan datang Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bagi orang tua, pola ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab dalam mendidik serta memperbaiki kualitas anak. Hal ini disebabkan salah satu fungsi keluarga meliputi fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi.46 Kedua orang tua wajib memelihara dan 38 39 Rita Eka Izzaty, et al., 2007, Perkembangan Peserta Didik, Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, Yogyakarta, hlm. 15. 40 41 Jalaludin, 2010, Psikologi Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 294. 42 43 44 Dagun M.S., 2002, Psikologi Keluarga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13. 45 46 Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614). Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. 417
418 MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020, Halaman 407-421 mendidik anak dengan sebaik-baiknya.47 Dengan demikian, diharapkan tujuan program pembinaan Anak tercapai, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 yang menyatakan "Program pembinaan terhadap Anak dimaksudkan dengan tujuan agar Anak tidak kembali melakukan tindak pidana serta mengubah sikap dan perilaku Anak". Kedua, proses penanganan Anak yang mela- kukan tindak pidana di Polres Sleman secara keseluruh- an sudah berpedoman pada instrumen peraturan per- undang-undangan, namun di Polresta Yogyakarta masih ada persoalan yaitu belum tersedianya tempat khusus yang diperuntukkan dalam proses penanganan tindak pidana, baik sebagai Anak Saksi, Anak Korban maupun Anak. Hal demikian menyebabkan untuk kepentingan pemeriksaan, Penyidik harus melakukan pemeriksaan di luar wilayah Polresta Yogyakarta dengan menyesuaikan kondisi dan rasa nyaman Anak. Hendaknya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak, Penyidik menghadirkan Psikolog atau Peksos untuk memberikan pendampingan sehingga pemeriksaan dapat berlang- sung secara terbuka karena pada umumnya Anak menceritakan peristiwa yang dialami sebagaimana adanya. Ketiga, Penetapan pengadilan negeri atas keputusan yang diambil oleh Penyidik, PK, dan Peksos terkadang tidak sama dengan keputusan yang telah disepakati oleh ketiga komponen tersebut. Padahal suatu permohonan putusan itu sifatnya hanya menetapkan secara konstitutief dan deklaratoir. sedang menjalani masa pembinaan baik oleh kedua orang tuanya maupun selama di LPKS. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan jarak atau lokasi yang tidak mudah, dan beban tugas yang dirasakan berat oleh PK. Pada akhirnya faktor-faktor tersebut menjadi alasan bahwa tugas pembinaan yang dilakukan oleh PK semata-mata hanya memenuhi syarat administrasi. Keadaan ini tentu mengkhawatirkan, karena apabila dibiarkan berpotensi mengaburkan tujuan pembinaan itu sendiri. Esensi pembinaan yang seharusnya mengubah sikap Anak menjadi lebih baik, namun justru memberikan peluang kembali untuk melakukan tindak pidana. Pembinaan seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain ketiga faktor di atas, kapabilitas PK juga perlu menjadi perhatian. Salah satu syarat untuk menjadi PK adalah memiliki minat, perhatian dan dedikasi dalam melakukan pembimbingan terhadap Anak. Hal tersebut semestinya tidak hanya menjadi syarat semata, melainkan juga menjadi pedoman bagi PK dalam melaksanakan tugasnya sehingga dalam proses pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak dapat berjalan secara efektif, afektif dan simpatik. PK yang memiliki minat, perhatian dan dedikasi dalam proses pembimbingan terhadap Anak senantiasa mencermati proses pertumbuhan dan perkembangan Anak serta tata nilai hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan Anak48 sehingga sejalan dengan tujuan pembinaan itu sendiri. Keempat, peran PK dalam memberikan pengawasan bagi Anak yang sedang menjalani masa pembinaan belum berjalan dengan seharusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d UU tugas pendampingan, SPPA yang menegaskan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak dilaksanakan oleh PK. Realita menunjukkan PK sangat jarang melakukan pengawasan terhadap Anak yang Oleh sebab itu, penting mewujudkan peningkatan kemampuan bagi Penyidik, PK maupun Peksos. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari ketiga komponen tersebut tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) UU SPPA bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan 47 Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). 48 Penjelasan Pasal 25 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
Krisnawati dan Utami, Penanganan terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun pelatihan bagi aparat penegak hukum maupun pihak terkait secara terpadu. Dengan demikian diharapkan, sense of belonging serta kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap proses pembinaan Anak menjadi lebih kompeten. Kelima, perlunya peningkatan kualitas pengasuh di LPKS Bumi Damai Yogyakarta agar mampu memberikan pembinaan yang komprehensif terhadap Anak yang menjalani masa pembinaan supaya dapat terlaksana sesuai dengan amanat Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No. 65 Tahun 2015. Selama ini, pola pembinaan yang dilakukan LPKS Bumi Damai Yogyakarta hanya monoton di bidang pembentukan karakter dengan berbasis agama sehingga diperlukan variasi pola pembinaan yang lebih mengena. Keputusan LPKS Bumi Damai Yogayakarta mengembalikan Rdw kepada orangtuanya meskipun yang bersangkutan baru menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan semestinya tidak terulang kembali. Hal ini menunjukkan pihak pengurus LPKS dalam mengambil keputusan bersifat sepihak karena tidak melakukan koordinasi dengan PK. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pihak LPKS tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang seharusnya diemban. LPKS semestinya tidak bersikap pasif hanya memposisikan diri sebagai sarana atau objek penyelenggara program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan terhadap Anak. LPKS Bumi Damai Yogyakarta seharusnya proaktif menyampaikan perkembangan secara berkala dalam setiap tahapan pendidikan, pembimbingan dan pembinaan yang dijalani Anak kepada PK. Dengan demikian, perkem- bangan perbaikan pada diri Anak dapat terus dipantau selain kedua belah pihak dapat segera mengambil tindakan apabila ditemukan permasalahan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. undangan yang berlaku yaitu: pada tahap pemeriksaan oleh Penyidik tidak dilakukan di Unit PPA, tetapi berdasarkan disposisi dari Kasatreskrim. Dalam rentang waktu 3 tahun jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah 12 tahun yang ditangani di tingkat Polres dan Polresta relatif sedikit karena telah diselesaikan di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) yang seringkali prosesnya tanpa melibatkan peran Peksos dan PK. Keadaan ini menunjukkan proses penanganan Anak dibawah umur 12 tahun di tingkat Polsek seringkali mengabaikan ketentuan perundang- undangan. Selain itu Penyidik belum memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menangani kasus Anak sehingga langkah dan tindakan yang dilakukan belum sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi Anak bahkan cenderung merugikan Anak. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh PK juga melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan proses Penelitian Kemasyarakatan serta pendampingan oleh PK masih belum optimal karena tugas dan wewenang PK kurang didukung kapabilitas yang memadai. Keadaan ini tentu mengkhawatirkan, karena apabila dibiarkan berpotensi mengaburkan tujuan pembinaan itu sendiri. Esensi pembinaan yang lebih seharusnya mengubah sikap Anak menjadi baik, namun karena seringkali mengabaikan peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak, justru memberikan peluang kembali untuk melakukan tindak pidana. Dalam proses pengambilan keputusan, Peksos jarang dilibatkan oleh Penyidik sehingga rekomendasi Peksos tidak diakomodir dalam pengambilan keputusan. Kedua, Pelaksanaan keputusan D. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu : Pertama, Dalam praktik ditemukan adanya perbedaan proses penanganan terhadap Anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana dengan peraturan perundang- terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana dimulai setelah keputusan tersebut memperoleh penetapan pengadilan negeri setempat. Adapun pelaksanaannya dalam hal keputusan berupa penyerahan kembali pada orang tua, maka orang tua dan Anak yang bersangkutan dikenakan wajib lapor kepada PK Bapas Yogyakarta. Dalam hal keputusan terhadap Anak mengikuti pembinaan di LPKS, maka akan diserahkan kepada LPKS milik pemerintah atau swasta dengan jangka waktu pembimbingan paling 419
420 MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020, Halaman 407-421 lama 6 bulan. Pengawasan terhadap keputusan tersebut dilakukan oleh PK namun belum optimal. Pemberian pembinaan oleh LPKS jenisnya kurang bervariasi karena hanya difokuskan pada pembentukan karakter berbasis agama. Dengan demikian perlu disusun suatu sistem pembinaan terhadap Anak yang didalamnya memuat standar operasional prosedur bagi LPKS milik pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan program pembinaan bagi Anak secara komprehensif sehingga terdapat standarisasi pembinaan baik di LPKS milik pemerintah maupun swasta. DAFTAR PUSTAKA A. Dagun M.S., 2002, Psikologi Keluarga, Raja Buku Grafindo Persada, Jakarta. Izzaty, Rita Eka, et al., 2007, Perkembangan Peserta Didik, Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, Yogyakarta. Jalaludin, 2010, Psikologi Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan- nya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta. Manan, Bagir, 2008, Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Tera- khir, Perum Percetakan Negara R.I., Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Delinquency. The United Nations Secretariat, 1980, Report of Sixth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justices. Zulfa, Eva Achjani, 2011, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice, Kerja- sama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Perundang-undangan tentang (Lembaran Negara Republik Perkawinan Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019) . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168). Murray, R. B. dan J.P. Zentner, 2001, Health Promotion Strategies Through the Life Span, 7th ed, Prentice Hall, Upper Saddle River. Saleh, Roeslan, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Ghalia Pertanggungjawaban Indonesia, Jakarta. Pidana, Susanto, Ahmad, 2011, Perkembangan Anak Usia Dini, Kencana Media Grup, Jakarta. Syaodih, Ernawulan dan Mubair Agustin, 2008, Bimbingan Konseling Anak Usia Dini, Universitas Terbuka, Jakarta. The United Nations Secretariat, 1980, Juvenile Justice: Before and After the Onset of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5332). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas Tahun), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor194, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5732). Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan
Krisnawati dan Utami, Penanganan terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pembangunan Keluarga, Keluarga Beren- cana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 319, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5614). Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Ling- kungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU- VIII/2010 tanggal 25 Februari 2011 tentang Pengujian Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap Undang Undang Dasar 1945 C. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor perihal Penetapan 01/P/I/2016/PN Yyk oleh Penyidik, Pengambilan Keputusan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional terhadap Anak Gd, Januari 2016. Putusan Pengadilan 421