BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Anak merupakan anugerah dan tumpuan harapan dari orang tuanya, serta menjadi generasi penerus suatu bangsa. Seorang anak hendaknya mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya dari lingkungan terdekatnya, agar dia dapat tumbuh menjadi dewasa secara fisik maupun psikologis dan terhindar dari berbagai macam kekerasan khususnya kekerasan seksual.1 Kekerasan seksual terhadap anak Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Adapun yang membuat anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual diantaranya karena faktor internal dan faktor eksternal.2 Beberapa dampak yang paling sering dijumpai pada anak yang mengalami kekerasan seksual diantaranya dari sisi psikologis, fisik, cidera tubuh dan sosial.3 Menurut data Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN) tahun 2020, bahwa 57.329 anak-anak menjadi korban pelecehan seksual dimana 1 dari 9 anak perempuan dan 1 dari 53 anak laki-laki di bawah usia 18 tahun mengalami pelecehan atau penyerangan seksual di tangan orang dewasa dan 82% dari semua korban di bawah 18 tahun adalah perempuan. Wanita usia 16-19 tahun 4 kali lebih mungkin menjadi korban pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, atau kekerasan seksual dibandingkan populasi 1
umum.4 Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode Januari-Juni 2021 didapatkan 95 kasus di antaranya pengaduan anak menjadi korban kejahatan seksual, 48 anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan 26 kasus anak sebagai korban kejahatan lainnya.5 Melihat besarnya dampak kekerasan dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak memaksa pemerintah untuk berlaku represif terhadap pelaku, dengan memberikan ancaman hukuman maksimal atas kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Sanksi ini masih memiliki titik lemah khususnya dalam penegakan hukum, sehingga kasus-kasus kekerasan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu perlu peran serta aparatur negara dalam menjalankan penegakan hukum, salah satunya diantaranya adalah para hakim.6 Peranan yang dimainkan oleh hakim sebagai subsistem peradilan pidana dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan memberikan pidana bagi pelanggar hukum. Perlu dikemukakan dalam hal ini mengenai peranan hakim selain sebagai pemberi pidana (straftoemeter) yaitu peran hakim dalam memberi putusan yang "sesuai dengan hukum dan rasa keadilan" yang hidup dalam masyarakat, juga melakukan penemuan hukum. Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini dinyatakan dengan tegas, bahwa hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Makna dari ketentuan ini memberi peran yang luas pada hakim, bahwa untuk mendapat keadilan bagi pencari keadilan andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, atau hukum yang hidup dalam masyarakat.7 2
Pengertian putusan hakim menurut Prof. Dr, Sudikno Mertokusumo, S.H, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.8 Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara, yaitu : pertimbangan yang bersifat non yuridis (sosiologis) dan pertimbangan yang bersifat yuridis (pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan fakta yang di jadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa).9 Menurut data Putusan Pengadilan dari tahun 2017 hingga 2021 dari 100 putusan didapatkan 84 putusan menggunakan Visum et Repertum dan 16 tidak menggunakan Visum et Repertum. Kesimpulan pemeriksaan dari Visum et Repertum yang ditemukan yaitu robekan lama pada selaput dara 51 kasus, robekan baru selaput dara 10 kasus, tidak ada robekan selaput dara 10 kasus, lecet dan memar 9 kasus, anus corong 4 kasus, dan tidak ada keterangan 4 kasus. Dokter penanggung jawab pembuatan Visum et Repertum didapatkan dokter Umum 38 visum, dokter Kandungan 36 visum, Forensik 10 visum dan tidak melakukan pemeriksaan 16 visum.10 Menurut data Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2021 terdapat 7 kasus perkosaan yang masuk dan diputuskan pada tahun yang sama, dan 6 kasus yang masuk, diputuskan pada tahun yang sama.11 Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.12 3
Kasus kekerasan seksual pada anak ini dalam proses pembuktiannya hakim telah mengijinkan penuntut umum untuk mengajukan beberapa alat-alat bukti, yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual tersebut, alat-alat bukti tersebut diantaranya adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terletak kuat pada pembuktian berdasar alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 Ayat 1 yang menyebutkan alat bukti yang sah ialah : 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, 5) keterangan terdakwa.13 Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka hakim meminta bantuan seorang ahli, dalam hal ini seorang dokter yang juga didengar keterangannya sebagai saksi ahli dipersidangan dan memberikan penjelasan secara lisan. Namun dalam prakteknya, seorang dokter tidak perlu hadir dipersidangan, cukup 4
dengan mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan hal-hal yang ditemukan dokter terhadap si korban yang dituangkan dalam Visum et Repertum.14 Menurut pengertiannya, Visum et Repertum diartikan sebagai keterangan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuanya yang sebaik-baiknya. Hal ini mengingat bahwa kasus kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyimpangan nilai-nilai moralitas dalam masyarakat dimana perbuatan kriminal ini terus berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitas perbuatannya.15 Berdasarkan kenyataan mengenai penting atau tidaknya keberadaan Visum et Repertum dalam pengungkapan suatu kasus kekerasan seksual dalam pembuktian sebagaimana terurai diatas, hal ini yang menjadi pertimbangan penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku kekerasan seksual anak di Pengadilan Negeri berdasarkan alat bukti Visum et Repertum. 1.2 Permasalahan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku kekerasan seksual anak di Pengadilan Negeri. 5
1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku kekerasan seksual anak di pengadilan negeri. 1.3.2 Tujuan Khusus a) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan format Visum et Repertum (pembukaan yang berisi Pro Justitia, pendahuluan, pemberitaan, kesimpulan hingga penutup). b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa Visum et Repertum bila dokter pemeriksa bukan dokter forensik. c) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan kehadirkan dokter pemeriksa sebagai saksi ahli dipersidangan. d) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan ada atau tidaknya Visum et Repertum sebagai alat bukti. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya tinjauan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi perkembangan dan forensik. 6
7 b. Memberikan tambahan informasi kepada peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul atau tema yang sama yaitu mengenai refleksi hukuman bagi remaja pelaku kekerasan seksual. Sehingga bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa. 1.4.2 Praktis a. Memberikan informasi kepada pelaku lainnya mengenai hukuman yang diterima sesuai Undang-Undang dan konsekuensi dari lingkungan, sehingga diharapkan mampu mengurangi perilaku kekerasan seksual dimasa yang akan datang. b. Memberikan informasi kepada instansi terkait seperti, Lapas, pengadilan, dan pemerintah mengenai pemaknaan remaja sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap pengalamannya menjalani hukuman. Sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk instansi terkait dalam memberikan hukuman. c. Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai bagaimana kebijakan hukuman yang diberikan dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual pada anak. 1.5 Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan sebelumnya dengan kajian masalah yang sama, akan tetapi dijumpai penelitian yang mirip dari segi variable penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, sebagai bukti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No Penelitian 1 Hamidah Siadari dkk. Judul "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan." 2 Abdul Rahim. Judul "Peranan Visum et Repertum pembuktian dalam pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makasar." 3 Genoveva Shyantica Guidea. Judul "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Pidana Tindak Perkosaan (Studi Putusan Kasus Nomor : 87/Pid.B/2009/Pn.P wt) Tabel 1. Keaslian Penelitian Metode Penelitian Normatif Empiris Hasil Kekuatan Visum et Repertum terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan dianggap sangat penting karena di dalam Visum et Repertum terdapat hasil-hasil pemeriksaan pada diri korban perkosaan yang merupakan keterangan tertulis dari dokter. Apabila alat bukti Visum et Repertum tidak ada, maka keyakinan dari dalam pengambilan putusannya majelis hakim. hakim mendasari Yuridif Sosiologis Yuridis Normatif Pembuktian tindak pidana pemerkosaan hakim berat dalam menjatuhkan ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana pemerkosaan telah sesuai penjabaran karena keterangan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan alat bukti serta terdapatnya yuridis pertimbangan-pertimbangan menurut yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka hakim tidak terikat dengan Visum et Repertum. Namun disisi lain seorang hakim tidak mengabaikan keberadaan Visum et Repertum. Hakim mengungkap kasus perkosaan menggunakan alat bukti keterangan keterangan saksi terdakwa melalui teori pembuktian Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewisjtheorie). berdasarkan KUHP, hal-hal juga seharusnya dan 8 Sumber undip.ac.id/index .php/dlr/article/vi ew/12573/12203 ive.org/web/20 180413074246i .uin- alauddin.ac.id/i ndex.php/Jurisp rudentie/article/ viewFile/4596/ 4188 ac.id/18430/1/8 111409257.pdf
Pada penelitian ini akan melihat sejauh mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku kekerasan seksual anak di Pengadilan Negeri. Pesertanya adalah hakim yang bersedia di wawancara mengenai kasus kekerasan seksual anak. Pada penelitian-penelitian di atas, variabel yang mempengaruhi Visum et Repertum sebagai alat bukti pada kasus kekerasan seksual anak berdasarkan format Visum et Repertum, pembuat Visum et Repertum selain dokter forensik, dokter pemeriksa sebagai saksi ahli, dan dasar hukum Visum et Repertum. 9