Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional The Concept of Death Criminal in Islamic Law As An Efforts To Develop The National Criminal Law Hanafi Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan E-mail: Abastrak Pidana mati secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 tentang macam-macam pidana, dan pidana mati sendiri masuk dalam jenis pidana pokok. Adapun contoh-contoh pasal yang berisi ancaman pidana mati adalah sebagai berikut, Pasal 340 KUHP bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Pidana Narkotika dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maupun di dalam perundang-undangan lainnya. Upaya pembangunan hukum pidana, haruslah melihat dari segala aspek yang hidup di dalam masyarakat, diantaranya adat istiadat, religius, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Di antara bagian dari aspek religi adalah agama Islam, di mana hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manuasia. Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembangunan hukum di Indonesia, di samping Sistem hukum lain yang dijadikan pegangan adalah hukum adat dan hukum Hindia Belanda. Kata Kunci, Pidana Mati, Pembangunan Hukum dan Pidana Nasional
Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam ... Abstract The death penalty is expressly regulated in Article 10 of the Criminal Law Act (KUHP) regarding various types of crimes, and the death penalty itself is included in the main types of criminal offenses. As for examples of articles containing the threat of capital punishment are as follows, Article 340 of the Criminal Code that: "Anyone who intentionally and with plans in advance take the life of another person, is threatened because of murder with a plan, with criminal punishment or imprisonment for life or during certain time, a maximum of twenty years "Law Number. 22 of 1997 concerning Narcotics Crimes in the provisions of Article 80 paragraph (1) letter a, paragraph (2) letter a, paragraph (3) letter a; Article 81 paragraph (3) letter a; Article 82 paragraph (1) letter a, paragraph (2) letter a, and paragraph (3) letter a, Law Number. 5 of 1997 concerning Psychotropics as well as in other legislation. Efforts to develop criminal law must be seen from all aspects of life in society, including customs, religious and community habits. Among the aspects of religion are Islamic religion, where Islamic law regulates all aspects of human life. Islamic law is one of the sources of legal development in Indonesia, in addition to other legal systems that are used as a handle is customary law and Dutch East Indies law. Keyword, Death Penalty, Development of Law and National Crimes PENDAHULUAN Pada tanggal 08 November 2008 di Indonesia telah dilaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana mati Amrozi, Mukhlas alias Ali Gufron, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra, karena kasus terorisme. ketiga terpidana mati tersebut adalah otak peledakan di Sari Club dan Paddy's Cafe Legian, Kuta, Bali, hari Minggu tanggal 12 Oktober 2002, yang menewaskan 202 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Selain eksekusi terhadap ketiga pelaku bom Bali, catatan kontras menyebutkan bahwa masih ada 110 orang terpidana mati lainnya yang akan segera dieksekusi 53
54 Volume 3, Nomor 2, September 2019 karena terlibat kasus pembunuhan, terorisme dan narkoba. Beberapa diantaranya telah divonis mati sejak tahun 1990an 1 Bertolak dari hal tersebut di atas, terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.Sebagian pihak menolak pidana mati dengan alasan melanggar hak untuk hidup bagi manusia, namun sebagian yang lain berpendapat bahwa hukuman mati tetap harus ditegakkan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Pidana mati secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 tentang macam-macam pidana, dan pidana mati sendiri masuk dalam jenis pidana pokok2. Adapun contoh-contoh pasal yang berisi ancaman pidana mati adalah sebagai berikut; Pasal 340 KUHP bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Pidana Narkotika dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maupun di dalam perundang-undangan lainnya. Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/wet book van staf recht (WvS) adalah warisan belanda, sedangkan kultur dan kebiasaan (adat) masyarakat Indonesia berbeda dengan di Belanda. Oleh karena itu, supaya sesuai dengan kultur dan adat masyarakat Indonesia diperlukan upaya pembangunan dan pembaharuan Hukum Pidana Nasional sehingga hukum yang mengatur memiliki eksistensi jelas dalam proses penegakan hukum sehingga tercipta rasa keadilan. 1 Nurjihad. 2008. Seputar Hukuman Hal. 2 2 Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam ... 55 Upaya pembangunan hukum pidana, haruslah melihat dari segala aspek yang hidup di dalam masyarakat, diantaranya adat istiadat, religius, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Di antara bagian dari aspek religi adalah agama Islam, di mana hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manuasia. Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembangunan hukum di Indonesia, di samping Sistem hukum lain yang dijadikan pegangan adalah hukum adat dan hukum Hindia Belanda3. Hukum Islam adalah salah satu sumber hukum Indonesia, hal itu mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sedangkan peraturan-peraturan yang mengatur hukum pidana utamanya tentang pidana mati masih warisan belanda yang tidak sama sekali lahir dari Indonesia sehingga tidak sesuai dengan jiwa bangsa. Menarik kiranya untuk mengkaji dan mengkomparasikan hukum Islam dengan hukum positif kita, tentang konsep, ide, dan gagasan tentang pidana mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam sehingga bisa di jadikan pertimbangan oleh lembaga yang berwenang, sebagai upaya pembangunan hukum pidana nasional demi tergaknya keadilan dan kebenaran, sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. PEMBAHASAN A. Pokok-pokok Pikiran Pembangunan Hukum Pidana Nasional Konsep KUHP tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar ("basic ideas") Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai-nilai: 3 Makrus Munajad. 2004. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. (Yogyakarta: Logong Pustaka). Hal.56
56 Volume 3, Nomor 2, September 2019 1. Moral religius (Ketuhanan), 2. Kemanusiaan (humanistik), 3. Kebangsaan, 4. Demokrasi, dan 5. Keadilan sosial. Bertolak dari ide keseimbangan Pancasila, pembaharuan hukum pidana di Indonesia (khususnya penyusunan Konsep KUHP Baru), dilatar- belakangi oleh ide yang berulang kali dinyatakan dalam berbagai forum seminar nasional maupun internasional, bahwa : "pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat". Ide demikian tertuang antara lain di dalam : a. Kesepakatan pertemuan ilmiah nasional (antara lain dalam Seminar Hukum Nasional I/1963; IV/1979; VI/1995; VIII/2003; Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana 1975 dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980); b. Kebijakan legislatif nasional (antara lain dalam UU No. 1 Drt. 1951 dan UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 yang sudah diganti dengan UU No. 4/2004); c. Laporan Kongres PBB mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" (antara lain Kongres V/1975; Kongres VI/1980; Kongres VII/1985; Kongres VIII/1990)4. Berbagai pernyataan pertemuan ilmiah yang dikemukakan di atas baik nasional maupun internasional jelas menunjukkan, bahwa perlu ada 4 Barda Nawawi Arief. Asas-Asas Hukum Pidana Nasional.( Makalah disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional", diselenggarakan oleh BPHN Depkeh dan HAM bekerja sama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang, tgl. 26 - 27 April 2004)
Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam ... harmonisasi/sinkronisasi/ konsistensi antara pembangunan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosiofilosofik dan sosiokultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya pembaruan hukum pidana nasional, perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada di masyarakat (nilai-nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat). Upaya pembaharuan hukum pidana Nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memerlukan kajian komparatif yang mendasar/fundamental, konseptual, kritis dan konstruktif. Salah satu alternatif/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini, ialah kajian terhadap keluarga hukum ("family law") yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik; dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar nasional, sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Kajian komparatif dari sudut "traditional and religious law family" itu tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan. Bahkan dalam salah satu kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan masalah) Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tahun 2003 di Kuta, Denpasar, Bali, ditegaskan antara lain :5 Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang 5 Rumusan Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, angka II sub B.7, termuat dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 1, BPHN Depkeh dan HAM, 2003, halaman 7. 57 kajian
58 Volume 3, Nomor 2, September 2019 berakhlak mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat : a. memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah ber- kembang dalam masyarakat; b. memfasilitasi perkembangan keberagamaan dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa; c. mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan kerukunan antar umat bangsa. Rekomendasi untuk melakukan kajian hukum yang hidup (yang bersumber dari nilai-nilai hukum agama dan hukum tradisional/ adat) juga menjadi kecenderungan kongres-kongres internasional di bidang hukum pidana dan kriminologi. Dalam berbagai kongres PBB yang diselenggarakan lima tahun sekali mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" sering dinyatakan, bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat "obsolete and unjust" (telah usang dan tidak adil) serta "outmoded and unreal" (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya, karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada "diskrepansi" dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh Kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan ("a contributing factor to the increase of crime"). Bahkan dinyatakan, bahwa kebijakan pembangunan (termasuk di bidang hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, antara lain dengan masih diberlakukannya hukum asing warisan zaman kolonial, dapat menjadi faktor kriminogen. Bertolak dari kondisi demikian, kongres PBB menghimbau agar dilakukan
Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam ... "pemikiran kembali keseluruhan kebijakan kriminal" ("to rethink the whole of criminal policy"), termasuk di bidang kebijakan hukum pidana. Hal yang menarik dari kecenderungan internasional di dalam melakukan upaya "pemikiran kembali" dan "penggalian hukum" dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah himbauan untuk melakukan "pendekatan yang berorientasi pada nilai" ("value oriented approach"), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan. Jadi terlihat himbauan untuk melakukan "pendekatan humanis", "pendekatan kultural", dan "pendekatan religius" yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan ("policy oriented approach"). Himbauan untuk melakukan pendekatan kultural dan religius, menyebabkan pula adanya perhatian untuk "menoleh" dan "mengkaji" sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai hukum tradisional dan hukum agama. Misalnya dalam kongres internasional kriminologi ke-10 di Hamburg pernah ditampilkan makalah-makalah dari keluarga hukum tradisional dan hukum agama, yaitu dari Cina dan Arab Saudi. Pembicara dari Cina, Xiang Guo, menyajikan makalah berjudul "The Present Violent Crime and Preventive Strategies in China". Pembicara dari Arab Saudi, M. Aref, menyajikan makalah berjudul "Criminality and Crime Prevention in Developing Countries" yang antara lain mengemukakan tentang "Islamic perspective for crime prevention", sedangkan pembicara lainnya, M. Zeid, menyajikan makalah berjudul "Crisis of Penal Sanction in Contemporary Societies" yang mengemukakan antara lain tentang "Revitalization of Islamic Sanction in Islamic Societies".6 Di samping kajian komparasi dan harmonisasi dari sudut "traditional and religious law system", pembaharuan hukum pidana nasional juga dituntut untuk melakukan kajian komparasi dan harmonisasi dengan 6 Barda Nawawi Arief. Opcit 59
60 Volume 3, Nomor 2, September 2019 perkembangan pemikiran dan ide-ide mutakhir dalam teori/ilmu hukum pidana dan dalam kesepakatan global/internasional. Ide-ide itu antara lain mengenai ide keseimbangan antara "prevention of crime", "treatment of offender", dan "treatment of society"; keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence"; keseimbangan orientasi antara "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban); ide penggunaan "double track system" (antara pidana/ punishment dengan tindakan/treatment/measures); ide penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, yang identik dengan ide "the ultimo-ratio character of the prison sentence" atau "alternative to imprisonment or custodial sentence"; ide "elasticity/flexibility of sentencing"; ide "judicial corrective to the legality principle" untuk menembus kekakuan; ide "modifikasi pidana" ("modification of sanction"; the alteration/annulment/ revocation of sanction"; "redetermining of punishment"); dan ide "permaafan/pengam- punan hakim" ("rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena). Ide keseimbangan dalam pokok pikiran pembangunan hukum pidana nasional di antaranya mencakup :7 1. keseimbangan monodualistik antara "kepentingan umum/masyarakat" dan "kepentingan individu/perorangan"; 2. keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana; 3. keseimbangan antara unsur/faktor "objektif" (perbuatan/lahiriah) dan "subjektif" (orang/batiniah/sikap batin); ide "daad-dader strafrecht"; 4. keseimbangan antara kriteria "formal" dan "materiel"; 5. keseimbangan antara "kepastian hukum", dan "keadilan"; 7 Barda Nawawi Arief .Opcit. hal. 7
Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam ... 6. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ universal. B. Pokok-pokok pikiran (Ide Dasar) Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam Bentuk peraturan dalam ajaran Islam terdiri dari hudud dan ta'zir. Hudud adalah suatu bentuk peraturan yang bentuk pelanggaran dan sanksinya sudah di atur secara pasti. Sedangkan ta'zir adalah suatu bentuk peraturan yang bentuk pelanggarannya sudah di atur tetapi bentuk sanksinya di serahkan kepada negara8. Agama Islam mengenal yang dinamakan qishosh. Qishosh yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya terhadap korban9. Qishosh diterapkan terhadap pelaku pembunuhan. Dasar berlakunya qishosh ini adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat:178 "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi 8 Miftah Faridl. 1996. Pokok-pokok Ajaran Islam. (Bandung: Pustaka). Hal. 156. 9 Ensiklopedi Hukum Islam No.4. Hal 1381. 61
62 Volume 3, Nomor 2, September 2019 maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."10. Diat adalah denda atau suatu ganti rugi yang dibayarkan kepada ahli waris korban. Dalam hukum Islam hukuman mati dapat diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris korban apabila sebelumnya ahli waris korban telah memaafkan pelaku kejahatan pembunuhan atas apa yang dilakukannya. Selanjutnya dalam ayat 179 Allah SWT berfirman: "Dan dalam kisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa."11. Dalam Kitab Suci umat Islam ini terdapat surat yang isinya sangat jelas menunjukan bahwa Islam sejalan dengan teori absolut, yakni surat Al- Maaidah ayat 45 : "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qishaashnya, maka 10 M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk. 1971. Al-Quran dan Terjemahannya. (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Madinah). Hal. 43. 11 Ibid. Hal. 44.
Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam ... 63 melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."12. Surat ini dan surat-surat sebelumnya menunjukan bahwa Allah SWT menetapkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang setimpal bagi tindak pidana pembunuhan karena begitu beratnya akibat dari pembunuhan tersebut13. Adapun untuk diberlakukannya qishosh terdapat beberapa syarat, yaitu14: a. Pelaku seorang mukalaf, yaitu sudah cukup umur dan berakal. b. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. c. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi. d. Pelaku pembunuhan tersebut melakukannya atas kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Dalam hal terjadi pembunuhan yang melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan keturunan, maka kisas tidak dapat diberlakukan. Mengenai qishosh ini banyak terjadi perbedaan pendapat di antara para pemuka agama Islam itu sendiri, di antaranya mengenai cara pelaksanaan qishosh. Pendapat pertama mengatakan bahwa qishosh hanya bisa dilakukan dengan pedang atau senjata, terlepas dari pembunuhan yang telah dilakukan menggunakan pedang atau tidak. Pendapat kedua mengatakan bahwa qishosh itu dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang digunakan pembunuh pada saat melakukan pembunuhan. Namun terdapat kesepakatan di antara ahli agama Islam bahwa apabila ada alat lain yang dapat lebih cepat menghabisi nyawa terpidana, maka boleh digunakan, 12 Al-Qur'an Digital. Versi 2.1 (Jumadil Akhir 1425/ Agustus 2004. 13 Ahmad Wardi Muslich. 2005. Hukum Pidana Islam. (Sinar Grafika: Jakarta). Hal. 136 14 Ensiklopedi Hukum Islam No. 4. Opcit. Hal. 1382.
64 Volume 3, Nomor 2, September 2019 sehingga penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan terpidana tidak terlalu lama15. Bagi penegak hukum dalam negara Islam terdapat prinsip "Lebih baik salah memaafkan dari pada salah menghukum"16. Prinsip ini menunjukan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman, khususnya hukuman mati. Apabila seseorang mengakui kesalahan yang telah dilakukannya serta bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka ia akan di ampuni atas perbuatannya oleh Allah17. berdasarkan surat Al-Maidah ayat:34 yang berbunyi : "Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" Penegak hukum Islam juga berpedoman pada ayat tersebut dalam menegakkan hukum Islam. Maka apabila seorang pelaku kejahatan menyerahkan diri lalu mengakui perbuatannya dan bertaubat, hendaknya menjadi suatu pertimbangan bagi para penegak hukum dalam proses penjatuhan hukuman. Sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada dua kasus. Pertama, pelaku zina yang sudah kawin (muhson), sanksinya dirajam, yakni dilempari batu sampai mati18, sanksi tersebut telah tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. Di dalam surat An-Nur ayat:2: 15 Ibid, Hal. 1383. 16 Miftah Faridl. Opcit. Hal. 157. 17 T.M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk. Opcit. Hal. 164-165. 18 Topo Santoso. Opcit. hal.24
Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam ... "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belaskasian kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari Akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman" Dan juga disebut dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang artinya: "Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah member jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali, dan dirajam dengan batu". (HR. Muslim dari Ubaidah bin shamit). Dari Firman Allah dan Hadits diatas dijelaskan bahwa seorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan wanita lain maka sanksi hukumnya jilid kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu). Hukuman tersebut dikenakan pada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanski hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya. Hukuman rajam ini jika diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan. 65 oleh
66 Volume 3, Nomor 2, September 2019 Kedua, adalah pelaku pembunuhan berencana (disengaja) sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat: 93 yang berbunyi: "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya dan menyediakan adzab yang besar baginya." Orang yang membunuh orang Islam (tanpa hak) harus diqishosh (dibunuh juga). Jika ahli-ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak diqishosh (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyat (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga. Dalam hal terjadi pembunuhan yang melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan keturunan, maka qishosh tidak dapat diberlakukan. Dari apa yang telah dilakukan Islam mengenai hukuman mati dan sebagainya bukannya tanpa alasan, dalam Islam terdapat tujuan pokok diterapkannya hukum Islam. Yaitu tujuan primer (Ad-Dharury) dan tujuan skunder (Al-Haajiy) serta tujuan tersier (At-Tahsiniyyat). a. Tujuan primer (Al-Dharury) Tujuan primer (al-dharury) yakni tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan ini tidak tercapai akan menimbulkan ketidak adanya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akherat. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan
b. c. Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam ... hukum Islam yang disebut Ad-Daruriyatul-Khoms atau Al- Kulliyyatul-Khoms atau Maqhosidus-Syari'ah, yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan hanya oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu adalah: 1) Memelihara agama; 2) Memelihara jiwa; 3) Memelihara akal; 4) Memelihara keturunan dan/atau kehormatan, dan 5) Memelihara harta. Tujuan sekunder (al-haajiy) Tujuan sekunder (al-haajiy) yakni terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesukaran bagi manusia, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan. Tujuan tersier (At-Tahsiniyyat) Tujuan tertier (At-Tahsiniyyat) yakni tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab : Orang tua yang berzina, membunuh orang lain 67
68 Volume 3, Nomor 2, September 2019 (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.(HR. Bukhori dan Muslim)19. Bahwa kandungan yang terdapat dalam hadist diatas adalah: 1) Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan tiga sebab, yaitu : zina muhshon (orang yang sudah menikah), membunuh manusia dengan sengaja dan meninggalkan agamanya (murtad) berpisah dari jamaah kaum muslimin. 2) Islam sangat menjaga kehormatan, nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang mengganggunya seperti dengan melakukan pembunuhan dan murtad. 3) Sesungguhnya agama yang disepakati adalah yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar darinya. 4) Hukum pidana dalam Islam sangat keras, hal bertujuan untuk mencegah (preventif) dan melindungi. 5) Pendidikan bagi masyarakat untuk takut kepada Allah ta'ala dan selalu merasa terawasi oleh-Nya dan keadaan tersembunyi atau terbuka sebelum dilaksanakannya hukuman. 6) Hadits di atas menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian. 7) Dalam hadits tersebut merupakan ancaman bagi siapa yang membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah SWT. 19 Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2007. Mutiara Hadits Shahih Bukhori Muslim. (Surabaya: Bina Ilmu) Hal. 581 zina, itu
Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam ... 69 C. Posisi Pidana Islam dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu sumber pembangunan hukum di Indonesia. Sistem hukum lain yang dijadikan pegangan adalah hukum adat dan hukum Hindia Belanda Hukum pidana Islam sebagai sebuah system hukum, mempunyai tiga aspek kajian; yakni tindak pidana (Rukn Al-Amali), pertanggungjawaban pidana (Rukn Al-Madi) dan pidana atau hukuman (Rukn Al-Syar'i). Tiga aspek tersebut harus difahami secara simultan sehingga akan menggambarkan hokum pidana Islam sebagai sebuah sistem hukum yang universal. Belakangan, hukum pidana Islam hanya difahami dari aspek pidana/hukuman (uqubat) seperti hukum mati, potong tangan, rajam (terpidana dilempar batu hingga mati), dan jilid (terpidana dipukul dengan rotan). Dengan demikian wajah hukum pidana Islam terkesan bengis, barbarian ala Arab pada masa klasik. Tidak banyak kajian hukum pidana Islam yang membahas bagaimana tindak pidana hukum Islam seperti pembunuhan itu bisa dikenai hukuman qishosh. Tidak sembarang pembunuhan, serta merta dibalas dengan pembunuhan. Begitu juga tidak semua pencurian dikenai hukuman potong tangan. Qishosh, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, misalnya bisa ditegakkan manakala memenuhi unsur tindak pidana dan unsur pertangungjawaban pidana. Hanya tindak pidana pembunuhan yang disengaja (Al-Qatlual Amd) yang bisa dikenai qishosh (dibalas pembunuhan). Ini saja apabila pihak keluarga atau ahli waris tidak memberikan ampunan (ma'fu), apabila ada pengampunan dari keluarga maka hukuman qishosh tidak bias dilaksanakan. Begitu juga unsur
70 Volume 3, Nomor 2, September 2019 pertanggunjawaban pidana, qishosh dilaksanakan manakala pembunuhan dilakukan karena kehendak sendiri bukan ada skenario dari pihak lain. Yang menarik dari tindak pidana pembunuhan ini, ma'fu (pemaafan) tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Sebagai delik biasa, pembunuhan tetap diproses sebagai tindak pidana pembunuhan. Persoalan krusial dalam membumikan hukum pidana Islam adalah masih banyaknya istilah-istilah hukum pidana Islam yang menggunakan istilah arab dan latar belakang arab, sehingga hukum pidana islam hanya dianggap pas dengan konteks arab. Dalam filasafat hukum Islam, secara substansial hukum Islam bersifat universal berlaku diberbagai tempus dan locus (Shalihun Likulli Zamanin Wa Makanin). Hukum Islam bukanlah hukum yang stagnan. Kekhasan dari hukum Islam disebabkan karena hukum Islam bersandarkan kepada teks Qur'an (syari'ah). Dari teks-teks hukum Qur'an itulah kemudian diinterpretasikan oleh para fuqaha menjadi hukum Islam termasuk hukum pidana Islam. Sesungguhnya hukum Islam itu berkembang sejak masa sahabat hingga searang ini, tentunya perkembangan hukum Islam disesuaikan dengan konteks budaya dan system masyarakatnya. Untuk itu wujud nyata hukum Islam tidak seragam, perbedaan tempat dan waktu sangat berpengaruh pada performen hukum Islam. Inilah wajah hukum pidana Islam yang oleh para pakar hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum yang mapan dan permanen. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di Indonesia yang hingga saat ini belum selesai, tidak bisa lepas dari nuansa hukum pidana Islam. KESIMPULAN Pidana mati dalam hukum Islam, sebagaimana dikenal dengan istilah qishosh, rajam. Perbuatan yang di ancam hukuman mati tersebut dalam Islam adalah pembunuhan berencana/sengaja, pelanggaran kemanusiaan,
Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam ... menentang penguasa, zina, dan kadzab/murtad (keluar dari golongan orang-orang Islam). Hukum Islam mengenal adanya pemaafan dari pihak keluarga korban (ahli waris). Jadi, ketika ahli waris tersebut memaafkan, maka gugurlah ancaman pidana mati tersebut beralih diganti dengan diyat (denda) dibayar kepada ahli warisnya. Namun yang terpenting di dalam ajaran islam tetap menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan. Apabila dalam pelaksanaan pidana mati tersebut dilaksanakan dengan cara yang baik-baik (tidak menyiksa) atau tidak keluar dari nilai-nilai keislaman masih diperbolehkan. Kontribusi yang dapat diberikan kepada hukum pidana nasional adalah; adanya permaafan ahli waris korban yang dalam konsep KUHP Pasal 55 ayat (1) j; Adanya konsep diyat (denda) yang diberikan pada ahli waris si korban. DAFTAR PUSTAKAN Makrus Munajad. 2004. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. (Yogyakarta: Logong Pustaka) Barda Nawawi Arief. Asas-Asas Hukum Pidana Nasional.( Makalah disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional", 71
72 Volume 3, Nomor 2, September 2019 diselenggarakan oleh BPHN Depkeh dan HAM bekerja sama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang, tgl. 26 - 27 April 2004) Rumusan Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, angka II sub B.7, termuat dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 1, BPHN Depkeh dan HAM, 2003 Miftah Faridl. 1996. Pokok-pokok Ajaran Islam. (Bandung: Pustaka) M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk. 1971. Al-Quran dan Terjemahannya. (Mujamma' Khadim Al Haramain Asy-Syarifain Madinah Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2007. Mutiara Hadits Shahih Bukhori Muslim. (Surabaya: Bina Ilmu) INTERNET Al-Qur'an Digital. Versi 2.1 (Jumadil Akhir 1425/ Agustus 2004. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)