362.11 Ind p
PEDOMAN UMUM PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA TIM BUKU Penasehat : Nila Farid Moeloek (Menteri Kesehatan Republik Indonesia) Pengarah : Untung Suseno Sutarjo (Sekretaris Jenderal), Anung Sugihantono (Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat), M. Subuh (Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit), Bambang Wibowo (Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan), Maura Linda Sitanggang (Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan), Purwadi (Inspektur Jenderal), Siswanto (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan), Usman Sumantri (Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan). Penyusun : Akmal Taher (Staf Khusus Menkes Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan), Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa (Staf Khusus Menkes Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi), Sri Henni Setiawati (Staf Ahli Menkes Bidang Peningkatan Kapasitas Kelem- bagaan dan Desentralisasi), Trisa Wahjuni Putri (Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan), Ernawati Roeslie (Pusat Analisis Determinan Kesehatan), Abdul Aziz (Pusat Analisis Determinan Kesehatan), Habibi Nur Eka Putra (Pusat Analisis Determinan Kesehatan), Ario Baskoro (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat), Trihono (Health Policy Unit), Tini Suryanti (Health Policy Unit), Bambang Hartono (Health Policy Unit), Lalu Hendi Hutomo (Health Policy Unit) Koordinator Teknis: Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Acknowledgment : Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Health System Strengthening (AIPHSS) atas dukungannya dalam proses pencetakan Buku Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. Koleksi Foto : Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI 362.11 Ind P Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.- Jakarta: Kementerian Kesehatan RI., 2016 ISBN 978-602-235-992-0 I. COMMUNITY HEALTH SERVICES II. MATERNAL HEALTH SERVICES III. COMMUNICABLE DISEASES IV. NUTRITION V. NON COMMUNICABLE DISEASES
KATA PENGANTAR Berkat rahmat dan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, penyusunan buku "Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga" ini akhirnya dapat diselesaikan. Kepada Tim Penyusun dan para Kontributor yang telah bekerja keras menuang- kan kebijakan Menteri Kesehatan dan gagasan para Pimpinan Kementerian Kesehatan ke dalam bentuk narasi yang sistematis, saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Dokumen ini merupakan pedoman yang bersifat umum bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam periode 2015 - 2019. Diharapkan dari satuan kerja terkait di Kementerian Kesehatan akan terbit petunjuk yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari aspek teknis. Misalnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga/Kunjungan Rumah, Panduan Hidup Sehat Untuk Keluarga, Pedoman Kurikulum Pembekalan Petugas Pembina Keluarga, Petunjuk Teknis Pengelolaan Pangkalan Data Puskesmas, dan lain-lain. Petunjuk-petunjuk teknis tersebut akan diterbitkan dalam waktu yang tidak lama sejak terbitnya Pedoman Umum ini. Dengan demikian, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang merupakan terobosan dalam upaya menanggulangi masalah-masalah kesehatan, khususnya kematian ibu dan bayi, dapat segera dilaksanakan. Setelah tahun 2015 yang merupakan tahun perumusan konsep dan uji coba, tahun 2016 dan seterusnya merupakan tahun-tahun pelaksanaan dari terobosan yang telah kita sepakati bersama. Sebagai pedoman umum, dokumen ini bukanlah dokumen yang statis. Oleh karena itu, selama perjalanan pelaksanaan program terhadap dokumen ini akan dilakukan revisi secara periodik. Dengan demikian, "Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga" ini dapat membimbing kita ke arah keber- hasilan pembangunan kesehatan periode 2015 - 2019. Jakarta, April 2016 Sekretaris Jenderal, dr. Untung Suseno Sutarjo, MKes v
SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN R.I. Telah banyak dicapai keberhasilan dalam pem- bangunan nasional di bidang kesehatan, namun bangsa Indonesia masih belum berhasil mencapai "Indonesia Sehat" sebagaimana yang dikehendaki dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Hal yang belum tercapai antara lain, Angka Kematian Ibu masih tinggi, Angka Kematian Bayi juga masih tinggi, sementara itu masih banyak dijumpai anak balita yang pendek (stunting), dan berbagai masalah gizi. Di bidang pengen- dalian penyakit, kita dihadapkan pada beban ganda, yaitu penyakit menular seperti AIDS, Tuberkulosis dan Malaria masih tinggi preva- lensinya, sementara penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes, Kanker, dan Gangguan Jiwa terus bertambah. Walaupun sumber dana untuk sektor kesehatan terus bertambah dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan baik dalam hal jumlah, jenis, mutu, maupun pemerataannya terus dilakukan, ternyata peningkatan sumber daya tersebut belum dapat sepenuhnya mengimbangi peningkatan kebutuhan. Menyadari permasalahan yang demikian itu, mau tidak mau kita harus membuat skala prioritas. Untuk mencapai Indonesia Sehat, dalam kurun waktu 2015 - 2019, sektor kesehatan diarahkan untuk memfokuskan upaya guna: 1 Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. 2 Menurunkan prevalensi balita pendek (stunting). 3 Menanggulangi penyakit menular HIV-AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria. 4 Menanggulangi penyakit tidak menular Hipertensi, Diabetes, Obesitas, Kanker, dan Gangguan Jiwa. Agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka upaya-upaya tersebut diselenggarakan secara terintegrasi sejak dari perencanaan sampai ke pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Sasarannya pun difokuskan kepada keluarga, dengan dihidupkannya kembali "Pendekatan Keluarga". Dalam rangka memberikan acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan selama kurun waktu 2015 - 2019 guna mencapai Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, disusunlah pedoman umum ini. Selamat bekerja. Jakarta, April 2016 Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, SpM (K) vii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR vii SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN R.I. ix DAFTAR ISI xi DAFTAR TABEL xii DAFTAR GAMBAR xiii DAFTAR SINGKATAN xiv 1 PENDAHULUAN 2 PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN 1 TAHUN 2015-2019 5 A. Gambaran Pembangunan Kesehatan di Indonesia 5 B. Tantangan Pembangunan Kesehatan 14 C. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan 14 3 PENDEKATAN KELUARGA DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN 19 A. Konsep Pendekatan Keluarga 19 B. Keluarga Sebagai Fokus Pemberdayaan 23 C. Pelaksanaan Pendekatan Keluarga 28 D. Pendekatan Keluarga Sebagai Kunci Keberhasilan 33 ix
DAFTAR ISI 4 PERAN PUSKESMAS DALAM PENDEKATAN KELUARGA 35 A. Penguatan Subsistem Dalam Sistem Kesehatan Nasional 35 B. Peran Puskesmas Dalam Pembangunan Kesehatan 36 C. Fungsi Puskesmas Dalam Pembangunan Kesehatan 42 D. Pelaksanaan Pendekatan Keluarga oleh Puskesmas 45 5 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENDEKATAN KELUARGA 47 A. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 47 B. Peran Dinas Kesehatan Provinsi 48 C. Peran Kementerian Kesehatan 49 D. Peran dan Tanggung Jawab Lintas Sektor 53 DAFTAR TABEL TABEL 1 Perubahan Paradigma ke Arah Paradigma Sehat 37 TABEL 2 Peran dan Tanggung Jawab Lintas Sektor 54 x
DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1 Penjabaran Visi & Misi Presiden Menjadi Program Indonesia Sehat 1 GAMBAR 2 Pentahapan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat 17 GAMBAR 3 Konsep Pendekatan Keluarga 21 GAMBAR 4 Mekanisme Interaksi Puskesmas-Keluarga-UKBM 22 GAMBAR 5 Upaya Puskesmas untuk Mencapai Kecamatan Sehat 26 GAMBAR 6 Pendekatan Siklus Hidup untuk Mencapai Keluarga Sehat 27 GAMBAR 7 Pelayanan Puskesmas Terintegrasi dan Mengikuti Siklus Hidup 27 GAMBAR 8 Siklus Pendekatan Keluarga 30 GAMBAR 9 UKM dan UKP di Puskesmas Menuju Keluarga Sehat 44 xi
DAFTAR SINGKATAN AIDS = Acquired Immunodeficiency Syndrome AKB = Angka Kematian Bayi AKI = Angka Kematian Ibu AKMS = Advokasi, Komunikasi, dan Mobilisasi Sosial ANC = Ante Natal Care ARV = Anti Retro Viral ASI = Air Susu Ibu BBLR = Berat Bayi Lahir Rendah CFR = Case Fatality Rate DOTS = Directly Observed Treatment, Short-course DTPK = Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan FKTP = Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama GP2SP = Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif HIV = Human Immunodeficiency Virus IIS = Indikator Individu Sehat IKS = Indeks Keluarga Sehat IMD = Inisiasi Menyusui Dini IMS = Infeksi Menular Seksual xii
DAFTAR SINGKATAN IMS = Indikator Masyarakat Sehat ITS = Indikator Tatanan Sehat IUFD = Intra Uterine Fetal Death JKN = Jaminan Kesehatan Nasional KB = Keluarga Berencana MDGs = Millenium Development Goals MP ASI = Makanan Pendamping ASI ODHA = Orang Dengan HIV-AIDS PHBS = Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PKPR = Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja PMT = Pemberian Makanan Tambahan PMT AS = Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Polindes = Pondok Bersalin Desa PONED = Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar PONEK = Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Posbindu = Pos Pembinaan Terpadu Pos UKK = Pos Upaya Kesehatan Kerja xiii
DAFTAR SINGKATAN PPOK = Penyakit Paru Obstruktif Kronik Renstra = Rencana Strategis RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RTK = Rumah Tunggu Kelahiran TB = Tuberkulosis TK/RA = Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal SJSN = Sistem Jaminan Sosial Nasional SKN = Sistem Kesehatan Nasional SMA/SMK/MA = Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah TKI = Tenaga Kerja Indonesia TKPM = Tinggi Kalori, Protein, dan Mikronutrien TTD = Tablet Tambah Darah UKBM = Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat UKS = Usaha Kesehatan Sekolah UKUK = Upaya Kesehatan Usia Kerja xiv
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga xvi
Bab PENDAHULUAN 1 Program Indonesia Sehat meru- pakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manu- sia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Program Sejahtera. Indonesia Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kese- hatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/ 52/2015. Gambar 1. Penjabaran Visi & Misi Presiden Menjadi Program Indonesia Sehat 1
Pendahuluan Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pem- berdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelaya- nan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) meningkat- nya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kese- hatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) mening- katnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatnya responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu: (1) pene- rapan paradigma sehat, (2) penguatan pela- yanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Penerapan para- digma sehat dilakukan dengan strategi penga- rusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pela- yanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, opti- malisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sedang- kan pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (benefit), serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat. 2
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 4
Bab PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015 - 2019 2 A. GAMBARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA serta kesinambungan dengan upaya- upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. 1. Gambaran Umum dan Perma- salahan Kesehatan a. Upaya Kesehatan Kesehatan merupakan inves- tasi untuk mendukung pemba- ngunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu inves- tasi untuk meningkatkan kuali- tas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kese- hatan. Pembangunan keseha- tan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kema- uan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan setinggi- tingginya. Keberhasilan pem- bangunan kesehatan sangat di- tentukan oleh kesinambungan antar-upaya program dan sektor, masyarakat yang 1) Kesehatan Ibu dan Anak. Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan, namun masih jauh dari target MDGs tahun 2015, meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Kondisi ini ke- mungkinan disebabkan antara lain oleh kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu adalah hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum. Penyebab ini dapat diminimal- kan apabila kualitas antenatal care dilaksanakan dengan baik. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah penanganan 5
komplikasi, anemia, ibu hamil yang men- derita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jarak- nya 2 tahun, dan terlalu banyak anaknya >3 orang). Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan di bawah usia 20 tahun telah melahirkan, sementara perempuan yang melahirkan pada usia di atas 40 tahun sebanyak 207 per 1000 kelahiran hidup. Masalah ini diperberat dengan fakta masih adanya umur perkawinan pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 46,7% dari semua perempuan yang telah kawin. sementara untuk Angka Kematian Paska Neonatal (AKPN) terjadi penurunan dari 15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup, dan angka kematian anak balita juga turun dari 44/1000 menjadi 40/ 1000 kelahiran hidup. Penyebab ke- matian pada kelompok perinatal adalah Intra Uterine Fetal Death (IUFD), yakni sebanyak 29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%. Hal ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahir- kan serta menjaga agar terjamin keseha- tan lingkungan yang mampu melindungi 2) Kematian Bayi dan Balita. Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni 19/1000 kelahiran, bayi dari infeksi. 6 Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Untuk usia di atas neonatal sampai satu tahun, penyebab utama kematian ada- lah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi ling- kungan setempat. b. Gizi Masyarakat. Perkembangan masa- lah gizi di Indonesia semakin kompleks, sebab selain masih menghadapi masa- lah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Dalam Ren- cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan prevalensi balita gizi kurang (underweight) men- jadi 15% dan prevalensi balita pendek (stunting) menjadi 32% pada tahun 2014. Hasil Riskesdas tahun 2007 dan tahun 2013 menunjukkan fakta yang memprihatinkan di mana underweight meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%, stunting juga meningkat dari 36,8% menjadi 37,2%, sementara wasting (kurus) menurun dari 13,6% menjadi 12,1%. Riskesdas tahun 2010 dan tahun 2013 menunjukkan bahwa kela- hiran dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) <2500 gram menurun dari 11,1% menjadi 10,2%. Tidak hanya terjadi pada usia balita, prevalensi obesitas yang meningkat juga terjadi di usia dewasa. Hal ini terbukti dari peningkatan prevalensi obesitas sentral (lingkar perut >90 cm untuk laki2 dan >80 cm untuk perempuan) dari tahun 2007 ke tahun 2013. Untuk tahun 2013, prevalensi tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (39,7%) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 - 2019 yaitu 2,5 kali lipat dibanding prevalensi terendah di Provinsi NTT (15.2%). Pre- valensi obesitas sentral naik di semua provinsi, namun laju kenaikan juga ber- variasi, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, Maluku, dan Sumatera Selatan. Men- cermati hal tersebut, pen-didikan gizi seimbang yang proaktif serta PHBS menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di masyarakat. c. Penyakit Menular. Untuk penyakit me- nular, prioritas masih tertuju pada penya- kit HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah, influenza dan flu burung. Di samping itu, Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil mengenda- likan penyakit neglected diseases seperti kusta, filariasis, leptospirosis, dan lain- lain. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus baik pada mater- nal maupun neonatal sudah sangat menurun, bahkan pada tahun 2014, Indonesia telah dinyatakan bebas polio. Kecenderungan prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15 - 49 tahun me- ningkat. Pada awal tahun 2009, pre- valensi kasus HIV pada penduduk usia 15 - 49 tahun hanya 0,16% dan me- ningkat menjadi 0,30% pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi 0,32% pada 2012, dan terus meningkat men- jadi 0,43% pada 2013. Namun angka Case Fatality Rate (CFR) AIDS menurun dari 13,65% pada tahun 2004 men- jadi 0,85 % pada tahun 2013. 7
Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 - 2019 d. Penyakit Tidak Menular. Penyakit tidak menular cenderung terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signi- fikan, yakni penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, sementara beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami double burden diseases, yaitu beban penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kan- ker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Jumlah kematian akibat rokok terus meningkat dari 41,75% pada tahun 1995 menjadi 59,7% di 2007. Selain itu dalam survei ekonomi nasional 2006 disebutkan penduduk miskin menghabis- kan 12,6% penghasilannya untuk kon- sumsi rokok. Oleh karena itu, deteksi dini harus dilakukan secara proaktif menda- tangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya mende- rita penyakit tidak menular. Pengenda- lian Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Pe- nyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat. Sejak mulai dikembangkan pada tahun 2011 Pos- bindu-PTM pada tahun 2013 telah ber- tambah jumlahnya menjadi 7225 Pos- bindu di seluruh Indonesia. e. Kesehatan Jiwa. Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan 8 beban kesehatan yang signifikan. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas) sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mental emosional di Indonesia. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis, prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk. Ini berarti lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikosis). Angka pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 14,3% atau sekitar 57.000 kasus. Gangguan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA juga berkaitan dengan masalah perilaku yang membahayakan diri, seperti bunuh diri. Berdasarkan laporan dari Mabes Polri pada tahun 2012 ditemukan bahwa angka bunuh diri sekitar 0.5 % dari 100.000 populasi, yang berarti ada sekitar 1.170 kasus bunuh diri yang dilaporkan dalam satu tahun. Prioritas untuk kesehatan jiwa ada- lah mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (UKJBM) yang ujung tombaknya adalah Puskesmas dan bekerja bersama masyarakat, men- cegah meningkatnya gangguan jiwa masyarakat. Selain permasalahan kesehatan di atas terdapat juga berbagai permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus, misalnya masalah kesehatan ling- kungan, masalah penyakit tropis yang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 - 2019 terabaikan, permasalahan SDM Kese- hatan, pembiayaan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut telah dilakukan berbagai upaya pendekatan program, misalkan dengan program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, program pember- dayaan masyarakat bidang kesehatan, program aksesibilitas serta mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, program pene- litian dan pengembangan, program mana- jemen, regulasi dan sistem informasi kese- hatan dan program kesehatan lainnya. Sebagai upaya untuk mendukung pro- gram yang saat ini dirasakan kurang maka perlu dilakukan penetapan area prioritas yang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat tanpa meninggal- kan program diluar area prioritas. Uraian secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam masing-masing area prioritas adalah sebagai berikut. 1). Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Dalam rangka menurunkan (AKI) dan (AKB), kegiatan intervensi dilakukan mengikuti siklus hidup manusia seba- gai berikut. a). Untuk Ibu Hamil dan Bersalin: (1). Mengupayakan jaminan mutu Ante Natal Care (ANC) ter- padu. 10 (2). Meningkatkan jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). (3). Meningkatkan persalinan di fasi- litas kesehatan. (4). Menyelenggarakan konseling Ini- siasi Menyusui Dini dan KB paska persalinan. (5). Meningkatan penyediaan dan pemanfaatan buku KIA. b). Untuk Bayi dan Ibu Menyusui: (1). Mengupayakan jaminan mutu kun- jungan neonatal lengkap. (2). Menyelenggarakan konseling ASI eksklusif. (3). Menyelenggarakan pelayanan KB paska persalinan. (4). Menyelenggarakan kegiatan pem- berian Makanan Pendamping ASI (MP ASI). c). Untuk Balita: (1). Melakukan revitalisasi Posyandu. (2). Menguatkan kelembagaan Pokja- nal Posyandu. (3). Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA. (4). Menguatkan kader Posyandu. (5). Menyelenggarakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita. d). Untuk Anak Usia Sekolah: (1). Melakukan revitalisasi Usaha Kese- hatan Sekolah (UKS). (2). Menguatkan kelembagaan Tim Pembina UKS. (3). Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS). (4). Mengembangkan penggunaan rapor kesehatan. (5). Menguatkan SDM Puskesmas. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
e). Untuk Remaja: (1). Menyelenggarakan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD). (2). Menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah menengah. (3). Menambah jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pela- yanan kesehatan peduli remaja (PKPR). (4). Mengupayakan penundaan usia perkawinan. f). Untuk Dewasa Muda: (1). Menyelenggarakan konseling pranikah. (2). Menyelenggarakan gerakan pekerja perempuan sehat pro- duktif (GP2SP) untuk wanita bekerja. (3). Menyelenggarakan pemberian imunisasi dan TTD. (4). Menyelenggarakan konseling KB pranikah. (5). Menyelenggarakan konseling gizi seimbang. 2). Upaya Penurunan Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Dalam rangka menurunkan prevalensi balita pendek (stunting), dilakukan kegia- tan sebagai berikut. a). Untuk Ibu Hamil dan Bersalin: (1). Intervensi pada 1000 hari per- tama kehidupan anak. (2). Mengupayakan jaminan mutu Ante Natal Care (ANC) ter- padu. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 - 2019 (3). Meningkatkan persalinan di fasi- litas kesehatan. (4). Menyelenggarakan program pem- berian makanan tinggi kalori, pro- tein, dan mikronutrien (TKPM). (5). Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular). (6). Pemberantasan kecacingan. (7). Meningkatkan transformasi Kartu Menuju Sehat (KMS) ke dalam Buku KIA. (8). Menyelenggarakan konseling Ini- siasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif. (9). Penyuluhan dan pelayanan KB. b). Untuk Balita: (1). Pemantauan pertumbuhan balita. (2). Menyelenggarakan kegiatan Pem- berian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita. (3). Menyelenggarakan simulasi dini perkembangan anak. (4). Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. c). Untuk Anak Usia Sekolah: (1). Melakukan revitalisasi Usaha Kese- hatan Sekolah (UKS). (2). Menguatkan kelembagaan Tim Pembina UKS. (3). Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS). (4). Memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. d). Untuk Remaja: (1). Meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat 11
(PHBS), pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengkonsumsi narkoba. (3). Meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok/mengkonsumsi narkoba. (2). Pendidikan kesehatan reproduksi. 3). Upaya Pengendalian Penyakit Menular e). Untuk Dewasa Muda: (PM) (1). Penyuluhan dan pelayanan kelu- arga berencana (KB). (2). Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular). Dalam rangka mengendalikan penya- kit menular, khususnya HIV-AIDS, Tuber- kulosis, dan Malaria, dilakukan kegiatan- kegiatan sebagai berikut. 12 Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(4). Terapi Anti-Retro Viral (ARV) pada anak dan orang dengan HIV- AIDS (ODHA) dewasa. (5). Intervensi pada kelompok berisiko. (6). Pemberian profilaksis kotrimok- sasol pada anak dan ODHA dewasa. b). Tuberkulosis: (1). Identifikasi terduga TB di antara anggota keluarga, termasuk anak dan ibu hamil. (2). Memfasilitasi terduga TB atau pasien TB untuk mengakses pe- layanan TB yang sesuai standar. (3). Pemberian informasi terkait peng- endalian infeksi TB kepada anggota keluarga, untuk men- cegah penularan TB di dalam keluarga dan masyarakat (4). Pengawasan kepatuhan peng- obatan TB melalui Pengawas Menelan Obat (PMO). c). Malaria: (1). Skrining ibu hamil pada daerah berisiko. a). HIV-AIDS: (2). Pembagian kelambu untuk ibu (1). Peningkatan konseling dan tes hamil dan balita. pada ibu hamil. (3). Pemeriksaan balita sakit di wila- (2). Diagnosis dini pada bayi dan yah timur Indonesia. balita. (3). Konseling dan tes pada populasi kunci, pasien infeksi menular seksual (IMS), dan pasien Tuberkulosis (TB) anak usia sekolah, usia kerja, dan usia lanjut. 4). Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Dalam rangka mengendalikan penyakit tidak menular, khususnya Hipertensi, Diabetes Mellitus, Obesitas, dan Kanker, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai 13
Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 - 2019 berikut. (a). Peningkatan deteksi dini faktor risiko PTM melalui Posbindu. (b). Peningkatan akses pelayanan ter- padu PTM di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). (c). Penyuluhan tentang dampak buruk merokok. (d). Menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok. B. TANTANGAN PEMBANGUNAN KESE- HATAN Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat keseha- tan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal itu berarti tercipta- nya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang penduduknya, di seluruh wilayah Republik lndonesia, hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk men- jangkau pelayanan kesehatan yang ber- mutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi- tingginya. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 ada- lah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator mening- katnya Umur Harapan Hidup, menurun- nya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Tujuan dan sasaran pembangunan kese- 14 hatan ini dapat dicapai dengan mela- kukan lima strategi pembangunan kese- hatan 2005-2025, yaitu: (1) pembangu- nan nasional berwawasan kesehatan; (2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; (3) pengembangan upaya dan pembia- yaan kesehatan; (4) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; serta (5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Untuk mejawab tantangan pembangu- nan kesehatan dalam mencapai keseha- tan masyarakat setinggi-tingginya, selain terfokus pada pendekatan program melalui empat kegiatan prioritas melalui pendekatan siklus hidup yang telah dila- kukan selama ini belum dapat menge- tahui secara pasti sumber penyebab per- masalahan ditingkatan usia, untuk itu di- perlukan pendekatan keluarga yang di- inisiasi dengan pemetaan atas permasa- lahan secara mendalam dari pendekatan siklus hidup melalui kunjungan rumah. C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEM- BANGUNAN KESEHATAN Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat men- jadi salah satu sarana utama dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif. Adapun strategi pembangunan keseha- tan tahun 2015-2019 meliputi 12 pokok strategi berikut. 1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelaya- nan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas. 2. Mempercepat Masyarakat. 2. Mempercepat Masyarakat. 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 4. Meningkatkan Akses Pelayanan Kese- hatan Dasar yang Berkualitas. 5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kese- hatan Rujukan yang Berkualitas. 6. Meningkatkan Ketersediaan, Keter- jangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan. 7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan. 8. Meningkatkan Ketersediaan, Penye- baran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 - 2019 9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 10. Menguatkan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta Sistem Informasi Kesehatan. 11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan atau JKN 12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan. Dalam mendukung keberhasilan penca- paian sasaran pembangunan kesehatan sesuai Rencana Strategis Tahun 2015- 2019, Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan operasional, an- tara lain sebagai berikut. 1. Pembangunan kesehatan dalam periode 2015-2019 akan difokuskan pada empat area prioritas, yakni: a. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. b. Perbaikan Gizi Masyarakat, khu- susnya untuk Pengendalian Preva- lensi Balita Pendek (Stunting). c. Pengendalian Penyakit Menular, 15
khususnya Human Immunodefi- ciency Virus-Acquired Immunodefi- ciency Syndrome (HIV-AIDS), Tuber- kulosis (TB), dan Malaria. d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular, khususnya Hipertensi, Diabetes mellitus, Obesitas, dan Kanker (khususnya Leher Rahim dan Payudara) dan Gangguan jiwa. sasaran berbasis UKUK (Upaya Kese- hatan Usia Kerja), dan untuk sasaran kelompok usia lanjut dengan pen- dekatan Posbindu Usila. 3. Prioritas perencanaan dan pengangga- ran diarahkan pada pemenuhan kebutu- han kegiatan-kegiatan promotif dan pre- ventif. Pemenuhan kebutuhan kegiatan- kegiatan kuratif dan rehabilitatif dilakukan setelah kebutuhan kegiatan-kegiatan pro- 2. Peningkatan jangkauan sasaran ter- utama pada keluarga, tanpa menga- baikan pendekatan-pendekatan lain yang selama ini sudah berhasil di- laksanakan yaitu menjangkau sasa- ran berbasis UKBM (Upaya Keseha- tan Berbasis Masyarakat), menjang- kau sasaran berbasis UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), menjangkau motif dan preventif dipenuhi. 4. Sumber daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga memi- liki daya saing tinggi, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 4. Sumber daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga memi- liki daya saing tinggi, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG). Peningkatan tersebut dilaksanakan melalui pengen- dalian jumlah penduduk, peningkatan taraf pendidikan, serta peningkatan de- rajat kesehatan. Untuk itu harus dianti- sipasi berbagai tantangan yang ada. Tantangan dalam pembangunan keseha- tan dan gizi masyarakat berupa pening- katan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan pengawasan obat dan makanan, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Di samping itu juga penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemenuhan tenaga kesehatan. Secara khusus tanta- ngan utama dalam lima tahun ke depan adalah berupa peningkatan kepeser- taan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyiapan penyedia pelayanan keseha- tan, dan pengelolaan jaminan keseha- tan yang efektif dan efisien. Kebijakan operasional tersebut diharap- kan akan mampu mewujudkan Keluarga Sehat sebagaimana cita-cita untuk meningkatkan derajat kesehatan masya- rakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, maka Program Indonesia Sehat akan dilaksanakan melalui Pen- dekatan Keluarga. Program kesehatan yang termasuk ke dalam area prioritas tersebut di atas di- laksanakan secara bertahap di daerah terpilih (lokus dan fokus) termasuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dari program Nusantara Sehat. Pentahapan pelaksanaan di luar daerah Nusantara Sehat dijelaskan pada gam- bar 2, dan (tidak menutup kemungkinan daerah lain yang juga akan melaksa- nakan atas inisiatif sendiri). Gambar 2. Pentahapan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat 17
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 18
Bab PENDEKATAN KELUARGA DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN 3 UUpaya pencapaian prioritas kesehatan tahun 2015-2019 dalam Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat. Pembangunan keseha- tan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. pembangunan Pembangunan keluarga, sebagai- mana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudu- kan dan Pembangunan Keluarga serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. but, Kementerian Kesehatan mene- tapkan strategi operasional pemba- ngunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. A. KONSEP PENDEKATAN KELUARGA Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk mening- katkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan menda- tangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelaya- nan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pem- bangunan keluarga melalui pembi- naan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Sebagai penjabaran dari amanat Undang-Undang terse- Keluarga sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan program Indonesia Sehat karena menurut Friedman (1998), terdapat Lima fungsi keluarga, yaitu: 1. Fungsi afektif (The Affective Function) adalah fungsi kelu- arga yang utama untuk meng- 19
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan ajarkan segala sesuatu untuk memper- siapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psi- kososial anggota keluarga. a. Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarga- nya, b. Mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat, c. Memberikan perawatan kepada 2. Fungsi sosialisasi yaitu proses perkem- bangan dan perubahan yang dilalui indi- vidu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosia- lisasi pada anak, membentuk norma- norma tingkah laku sesuai dengan ting- kat perkembangan anak dan dan mene- ruskan nilai-nilai budaya keluarga. anggota keluarga yang sakit, d. Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarganya, e. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan. 3. Fungsi reproduksi (The Reproduction Function) adalah fungsi untuk memper- tahankan generasi dan menjaga kelang- sungan keluarga. Pendekatan keluarga yang dimaksud dalam pedoman umum ini merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh Puskesmas dan perluasan dari upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), yang meliputi kegiatan berikut. 4. Fungsi ekonomi (The Economic Function) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemam- puan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 1. Kunjungan keluarga untuk penda- taan/pengumpulan data Profil Kese- hatan Keluarga dan peremajaan (updating) pangkalan datanya. 2. Kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif. 5. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (The Health Care Function) adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas kelu- arga di bidang kesehatan. Sedangkan tugas-tugas keluarga dalam pemeliha- raan kesehatan adalah: 3. Kunjungan keluarga untuk menidak- lanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung. 4. Pemanfaatan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga untuk peng- organisasian/pemberdayaan masya- rakat dan manajemen Puskesmas. Kunjungan rumah (keluarga) dilakukan secara terjadwal dan rutin, dengan 20 Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan memanfaatkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga (family folder). Dengan demikian, pelaksanaan upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Per- kesmas) harus diintengrasikan ke dalam kegiatan pendekatan keluarga. Dalam menjangkau keluarga, Puskesmas tidak hanya mengandalkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang ada sebagaimana selama ini dilaksanakan, melainkan juga langsung berkunjung ke keluarga. Perlu diperhatikan, bahwa pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah ini tidak berarti mematikan UKBM- UKBM yang ada, tetapi justru untuk memperkuat UKBM-UKBM yang selama ini dirasakan masih kurang efektif. PEND. KELUARGA DESA SIAGA/ UKBM KELUARGA ? ? PHBS KELUARGA ? KELUARGA SEHAT ? PHBS ? MASYARAKAT MASYARAKAT ? SEHAT KELUARGA ? ? PHBS KELUARGA KELUARGA ? SEHAT ? PEND. KELU- ARGA DESA SIAGA/ UKBM Gambar 3. Konsep Pendekatan Keluarga Dengan mengunjungi keluarga di rumahnya, Puskesmas akan dapat mengenali masalah- masalah kesehatan (dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat-PHBS) yang dihadapi kelu- arga secara lebih menyeluruh (holistik). Indi- vidu anggota keluarga yang perlu mendapat- kan pelayanan kesehatan kemudian dapat dimotivasi untuk memanfaatkan UKBM yang ada dan/atau pelayanan Puskesmas. Kelu- arga juga dapat dimotivasi untuk memper- baiki kondisi kesehatan lingkungan dan ber- bagai faktor risiko lain yang selama ini meru- gikan kesehatannya, dengan pendampi- ngan dari kader-kader kesehatan UKBM dan/atau petugas profesional Puskesmas (gambar 3). Untuk itu, diperlukan pengatu- ran agar setiap keluarga di wilayah Puskes- mas memiliki Tim Pembina Keluarga. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 21
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan PUSKESMAS ? ? UKBM: Posyandu, Posbindu PTM, PAUD, Poskestren, Posmaldes, dll ? ? ? ? KELUARGA KELUARGA KELUARGA KELUARGA KELUARGA 1. Setiap keluarga memiliki Tim Pembina Keluarga 2. Tim Pembina Keluarga memiliki Profil Kesehatan Keluarga dan Rencana Pembinaan 3. Terdapat interaksi antara Tim Pembina dan Keluarga Gambar 4. Mekanisme interaksi Puskesmas-Keluarga-UKBM Pendekatan keluarga adalah pendekatan pelayanan oleh Puskesmas yang menginteg- rasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasarkan pada data dan infor- masi dari Profil Kesehatan Keluarga (gambar 4). Tujuan dari pendekatan keluarga adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif, meli- puti pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. 2. Mendukung pencapaian Standar Pela- yanan Minimum (SPM) Kabupaten/Kota dan SPM Provinsi, melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan. 22 Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan 3. Mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk men-jadi peserta JKN. 4. Mendukung tercapainya tujuan Pro- gram Indonesia Sehat dalam Ren- cana Strategis Kementerian Kese- hatan Tahun 2015 - 2019. B. KELUARGA SEBAGAI FOKUS PEM- BERDAYAAN Keluarga adalah suatu lembaga yang merupakan satuan (unit) terkecil dari masyarakat, terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga yang seperti ini disebut rumah tangga atau keluarga inti (kelu- arga batih). Sedangkan keluarga yang anggotanya mencakup juga kakek dan atau nenek atau individu lain yang memi- liki hubungan darah, bahkan juga tidak memiliki hubungan darah (misalnya pem- bantu rumah tangga), disebut keluarga luas (extended family). Oleh karena meru- pakan unit terkecil dari masyarakat, maka derajat kesehatan rumah tangga atau keluarga menentukan derajat kesehatan masyarakatnya. Sementara itu, derajat kesehatan keluarga sangat ditentukan oleh PHBS dari kelu- arga tersebut. Dengan demikian, inti dari pengembangan desa dan kelurahan ada- lah memberdayakan keluarga-keluarga agar mampu mempraktikkan PHBS. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran seba- gai hasil pembelajaran, yang menjadi- kan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. 23
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan Di bidang pencegahan dan penang- gulangan penyakit serta penyehatan lingkungan harus dipraktikkan perilaku mencuci tangan dengan sabun, meng- gunakan air bersih, menggunakan jam- ban sehat, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di dalam ruangan, dan lain-lain. Di bidang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana harus dipraktikkan perilaku meminta pertolongan persali- nan di fasilitas kesehatan, menimbang balita dan memantau perkembangannya secara berkala, memberikan imunisasi dasar lengkap kepada bayi, menjadi aseptor keluarga berencana, dan lain-lain. Di bidang gizi dan farmasi harus di- praktikkan perilaku makan dengan gizi seimbang, minum Tablet Tambah Darah (TTD) selama hamil, memberi bayi Air Susu Ibu saja (ASI eksklusif), dan lain-lain. 24 Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan Sedangkan di bidang pemeliharaan kesehatan harus dipraktikkan perilaku ikut serta dalam jaminan pemeliharaan kesehatan, aktif mengurus dan atau memanfaatkan upaya kesehatan bersum- berdaya masyarakat (UKBM), meman- faatkan Puskesmas dan sarana kese- hatan lain, dan lain-lain. PHBS harus dipraktikkan di semua bidang kesehatan masyarakat karena pada hakikatnya setiap masalah kese- hatan merupakan hasil perilaku, yaitu interaksi manusia (host) dengan bibit penyakit atau pengganggu lainnya (agent) dan lingkungan (environment). Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari fungsi upaya kesehatan masyarakat (UKM) dari Puskesmas. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dari masyarakat, maka pem- berdayaan masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan keluarga. Pember- dayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan di bidang kesehatan di- pandu dengan Keputusan Menteri Kese- hatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/ 2010 tentang Pedoman Umum Pengem- bangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Dalam pedoman ini disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa/kelu- rahan merupakan kelanjutan dari pem- berdayaan keluarga melalui pengem- bangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan rumah tangga. Tujuan dari pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif itu tidak lain adalah tercipta- nya Desa Sehat dan Kelurahan Sehat. Kegiatan Puskesmas dalam melaksana- kan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama memang dapat meng- hasilkan individu sehat, yang diukur dengan Indikator Individu Sehat (IIS). Tetapi dengan cara ini saja, Keca- matan Sehat akan sulit dicapai. Melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kerjanya, Puskesmas akan lebih cepat mencapai Kecamatan Sehat. Dengan mengembangkan dan membina desa dan kelurahan, Puskesmas melaksanakan pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Pem- berdayaan keluarga akan menghasil- kan keluarga-keluarga sehat yang diukur dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan akan menghasilkan peran serta masyarakat berupa UKBM seperti Posyandu, Posbindu, Polindes, Pos UKK, dan lain-lain. Sementara itu, kegiatan Puskesmas dalam pelaksanaan pembangunan wilayah ber- wawasan kesehatan akan menghasilkan tatanan-tatanan sehat, seperti sekolah sehat, pasar sehat, kantor sehat, masjid dan mushola sehat, dan lain-lain yang diukur dengan Indikator Tatanan Sehat (ITS), dan masyarakat sehat yang diukur dengan Indikator Masyarakat Sehat (IMS). Kesemua upaya Puskesmas ter- sebut akhirnya akan bermuara pada terciptanya Kecamatan Sehat, seperti pada skema gambar 5. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 25
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan Gambar 5. Upaya Puskesmas Untuk Mencapai Kecamatan Sehat Pentingnya pendekatan keluarga juga diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019. Dalam Renstra disebut- kan bahwa salah satu acuan bagi arah kebijakan Kementerian Kesehatan ada- lah penerapan pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan ber- kesinambungan (continuum of care). Hal ini berarti bahwa pelayanan kesehatan harus dilakukan terhadap seluruh taha- pan siklus hidup manusia (life cycle), sejak masih dalam kandungan, sampai lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa muda (usia produktif), dan akhirnya men- jadi dewasa tua atau usia lanjut (lihat gambar 6). Untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkesinam- bungan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia, maka fokus pelayanan kesehatan harus pada keluarga. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, individu- individu harus dilihat dan diperlakukan sebagai bagian dari keluarganya. 26
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan USIA LANJUT IBU HAMIL & IBU MENYUSUI BAYI & BALITA USIA SEKOLAH & REMAJA USIA PRODUKTIF ? Status Gizi • Aktivitas fisik • Pengendalian penyakit degenerative • Cek up kesehatan berkala PUS & WUS ? ? Status Gizi • Diet Seimbang • Diteksi Dini PTM & PM Status Gizi • Diet Seimbang • Diteksi Dini PTM & PM Status Gizi • Diet Seimbang • Stimulasi perkembangan anak (PAUD) • Pola asuh yang benar Status Gizi • Diet Seimbang • Aktivitas fisik • PHBS • Pelajaran sekolahan intra ekstrakurikuler teori dan praktek • Kespro Status Gizi • Diet Seimbang • PHBS • Diteksi Dini dan tata laksana PTM dan PL • Perlindungan terhadap kesehatan • Kespro • Cek up kesehatan berkala Pangan (laut, darat) Air (air bersih, sanitasi, irigasi) Perumahan dan lingkungan sehat Energi (fosil, terbarukan) Akses (Pendidikan, kesehatan) Kebijakan dan regulasi berwawasan kesehatan Gambar 6. Pendekatan Siklus Hidup untuk Mencapai Keluarga Sehat Gambar 7. Pelayanan Puskesmas Terintegrasi dan Mengikuti Siklus Hidup Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 27
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan Melalui pendekatan keluarga, yaitu mengunjungi setiap keluarga di wilayah kerja, diharapkan Puskesmas dapat menangani masalah-masalah kesehatan dengan pendekatan siklus hidup (life cycle). Dengan demikian, upaya mewujudkan Keluarga Sehat menjadi titik awal ter- wujudnya masyarakat sehat (lihat gam- bar 7). Hal ini berarti pula bahwa keberhasilan upaya membina PHBS di keluarga merupakan kunci bagi keber- hasilan upaya menciptakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, Indikator Keluarga Sehat sebaiknya dapat seka- ligus digunakan Indikator PHBS. sebagai 2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 3. Bayi mendapat lengkap 3. Bayi mendapat lengkap 4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 5. Balita mendapatkan pemantauan per- tumbuhan 6. Penderita tuberkulosis paru mendapat- kan pengobatan sesuai standar 7. Penderita hipertensi melakukan pengo- batan secara teratur 8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok C. PELAKSANAAN PENDEKATAN KELUARGA Yang dimaksud satu keluarga adalah satu kesatuan keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Keluarga. Jika dalam satu rumah tangga terdapat kakek dan atau nenek atau individu lain, maka rumah tangga tersebut dianggap terdiri lebih dari satu keluarga. Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga sehat atau tidak digunakan sejumlah penanda atau indikator. Dalam rangka pelaksanaaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 indi- kator utama untuk penanda status kese- hatan sebuah keluarga. Kedua belas indikator utama tersebut adalah sebagai 10. Keluarga sudah menjadi anggota Jami- nan Kesehatan Nasional (JKN) 11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih 12. Keluarga mempunyai akses atau meng- gunakan jamban sehat Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga. Sedangkan keadaan masing-masing indikator, mencerminkan kondisi PHBS dari keluarga yang bersang- kutan. Dalam pelaksanaan pendekatan kelu- arga ini tiga hal berikut harus diadakan atau dikembangkan, yaitu: 1. Instrumen yang digunakan di tingkat keluarga. berikut. 2. Forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga. 1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 3. Keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra Puskesmas. 28 Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan Instrumen yang diperlukan di tingkat kelu- arga adalah sebagai berikut. 1. Profil Kesehatan Keluarga (selanjutnya disebut Prokesga), berupa family folder, yang merupakan sarana untuk merekam (menyimpan) data keluarga dan data indi- vidu anggota keluarga. Data keluarga meliputi komponen rumah sehat (akses/ ketersediaan air bersih dan akses/peng- gunaan jamban sehat). Data individu anggota keluarga mencantumkan karak- teristik individu (umur, jenis kelamin, pen- didikan, dan lain-lain) serta kondisi indi- vidu yang bersangkutan: mengidap pe- nyakit (hipertensi, tuberkulosis, dan gang- guan jiwa) serta perilakunya (merokok, ikut KB, memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian ASI 2. Paket Informasi Keluarga (selanjutnya disebut Pinkesga), berupa flyer, leaflet, buku saku, atau bentuk lainnya, yang diberikan kepada keluarga sesuai masa- lah kesehatan yang dihadapinya. Misalnya: Flyer tentang Kehamilan dan Persalinan untuk keluarga yang ibunya sedang hamil, Flyer tentang Pertumbu- han Balita untuk keluarga yang mem- punyai balita, Flyer tentang Hipertensi untuk mereka yang menderita hipertensi, dan lain-lain. Forum komunikasi yang digunakan untuk kontak dengan keluarga dapat berupa forum-forum berikut. 1. Kunjungan rumah ke keluarga-kelu- arga di wilayah kerja Puskesmas. eksklusif, dan lain-lain). 29
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan 2. Diskusi kelompok terarah (DKT) atau biasa dikenal dengan focus group discussion (FGD) melalui Dasa Wisma dari PKK. Sedangkan keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra dapat diupa- yakan dengan menggunakan tenaga- tenaga berikut. 3. Kesempatan konseling di UKBM- UKBM (Posyandu, Posbindu, Pos UKK, dan lain-lain). 1. Kader-kader kesehatan, seperti kader Posyandu, kader Posbindu, kader Poskestren, kader PKK, dan lain-lain. 4. Forum-forum yang sudah ada di ma- syarakat seperti majelis taklim, rem- bug desa, selapanan, dan lain-lain. 2. Pengurus organisasi kemasyaraka- tan setempat, seperti pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengelola pengajian, dan lain-lain. Gambar 8. Siklus Pendekatan Keluarga 30
Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan D. PENDEKATAN KELUARGA SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN Banyak bukti yang menunjukkan bahwa pendekatan keluarga mutlak harus dila- kukan untuk melengkapi dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Data Ris- kesdas menunjukkan hal itu. Sebagai contoh berikut ini disajikan bukti tentang pentingnya pendekatan keluarga dalam penanggulangan stunting dan pengen- 25,5% pada tahun 2007 menjadi 34,3% pada tahun 2013. Jadi jika kita hanya mengandalkan Posyandu, maka masih ada sepertiga jumlah bayi/balita yang tidak terpantau. Oleh karena itu, mereka yang tidak datang ke Posyandu harus dikunjungi ke rumahnya. Jelas bahwa pendeka- tan keluarga mutlak harus dilakukan, bila kita ingin deteksi dini stunting terlaksana dengan baik. dalian penyakit tidak menular. 1. Pendekatan Keluarga dalam penang- gulangan stunting, Riskesdas tahun 2013 menemukan bahwa proporsi bayi yang lahir stunting (panjang badan <48 cm) adalah sebesar 20,2%, sementara pada kelompok balita terdapat 37,2% yang mende- rita stunting. Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan dari saat lahir ke balita, terjadi pertumbuhan yang melambat, sehingga proporsi stunting justru bertambah. Untuk menanggu- langi stunting, harus dilakukan deteksi dan intervensi sedini mungkin. Yaitu dengan melakukan pemantauan per- tumbuhan secara ketat, melalui penim- bangan bayi/balita di Posyandu setiap bulan. Akan tetapi, ternyata data Riskesdas menunjukkan bahwa proporsi balita yang tidak pernah ditimbang selama 6 bulan terakhir cenderung meningkat, yaitu dari 2. Salah satu penyakit tidak menular yang cukup penting dalam Pendeka- tan Keluarga adalah hipertensi (teka- nan darah tinggi). Prevalensi hiper- tensi pada orang dewasa menurut Riskesdas tahun 2013 adalah 25,8% atau sama dengan 42,1 juta jiwa. Dari sejumlah itu baru 36,8% yang telah kontak dengan petugas keseha- tan, sementara sisanya sekitar 2/3 tidak tahu kalau dirinya menderita hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa bila tidak menggunakan pen- dekatan keluarga, 2/3 bagian atau sekitar 28 juta penderita hipertensi tidak akan tertangani. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa pende- katan keluarga mutlak harus dilaku- kan bila kita ingin pengendalian penyakit hipertensi berhasil. 33
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 34
Bab PERAN PUSKESMAS DALAM PENDEKATAN KELUARGA 4 A. PENGUATAN SUBSISTEM DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL 3. Subsistem Pembiayaan Kesehatan. 4. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagaimana dimaksudkan da- lam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pem- 5. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan. 6. Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan. 7. Subsistem Pemberdayaan Masya- rakat. bangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik Pemerin- tah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan pembangunan kese- hatan adalah kombinasi dari pen- dekatan sistem, kontingensi, dan sinergi yang dinamis melalui pe- ngelompokan subsistem dari SKN yang terdiri dari tujuh subsistem berikut. 1. Subsistem Upaya Kesehatan. 2. Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Percepatan pembangunan kesehatan untuk mencapai Indonesia Sehat di- lakukan dengan melakukan pengua- tan subsistem-subsistem dari SKN. Dengan diterapkannya pendekatan keluarga, maka penguatan subsistem upaya kesehatan, subsistem pem- biayaan kesehatan, dan subsistem pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Penguatan subsistem upaya keseha- tan dilakukan dengan menciptakan keseimbangan pelaksanaan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) melalui pengutamaan kegiatan pro- motif dan preventif. Harus diciptakan kondisi agar Puskesmas tidak terfokus hanya melaksanakan UKP, melainkan 35
Peran Puskesmas Dalam Pendekatan Keluarga juga UKM secara seimbang. Sasaran upaya kesehatan harus ditegaskan bukan sekedar individu/perorangan, melainkan juga keluarga, kelompok, dan masyarakat. Setiap program kesehatan hendaknya mengarahkan juga kegiatannya kepada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penguatan subsistem pembiayaan keseha- tan untuk UKP dan UKM dilakukan, salah satunya, melalui pemberian Jaminan Kese- hatan Nasional (JKN) berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk itu, sejak 1 Januari 2014 telah diber- lakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pemberian Bantuan Operasional (BOK) Puskesmas oleh pemerintah pusat. SKN akan berfungsi optimal apabila ditun- jang oleh subsistem pemberdayaan masya- rakat yang tidak hanya memberdayakan perorangan, melainkan juga keluarga dan masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata sebagai sasaran pem- bangunan kesehatan, melainkan juga seba- gai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Dengan diterap- kannya pendekatan keluarga, maka sub- sistem pemberdayaan masyarakat harus di- perkuat dengan mengembangkan kegiatan- kegiatan yang menjangkau keluarga, kelom- pok, dan masyarakat. B. PERAN PUSKESMAS DALAM PEM- BANGUNAN KESEHATAN Puskesmas adalah fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan kesehatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat). Puskesmas bertanggung jawab atas satu wilayah administrasi pemerintahan, yakni kecamatan atau bagian dari kecamatan. Di setiap keca- matan harus terdapat minimal satu Pus- kesmas. Untuk membangun dan menen- tukan wilayah kerja Puskesmas, faktor wilayah, kondisi geografis, dan kepada- tan/jumlah penduduk merupakan dasar pertimbangan. Selanjutnya ditetapkan pula bahwa dalam penyelenggaraan Puskesmas ada 6 (enam) prinsip berikut yang harus ditaati. 1. Prinsip Paradigma Sehat. Berdasarkan prinsip paradigma sehat, Puskesmas wajib mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi indi- vidu, keluarga, kelompok, dan masya- rakat. Paradigma adalah cara pan- dang orang terhadap diri dan lingku- ngannya, yang akan mempengaru- hinya dalam berpikir (kognitif), bersi- kap (afektif), dan bertingkah laku (psi- komotorik). Paradigma juga dapat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 1. Prinsip Paradigma Sehat. Berdasarkan prinsip paradigma sehat, Puskesmas wajib mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi indi- vidu, keluarga, kelompok, dan masya- rakat. Paradigma adalah cara pan- dang orang terhadap diri dan lingku- ngannya, yang akan mempengaru- hinya dalam berpikir (kognitif), bersi- kap (afektif), dan bertingkah laku (psi- komotorik). Paradigma juga dapat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Peran Puskesmas Dalam Pendekatan Keluarga berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas di sebuah komuni- tas. Dengan demikian, Paradigma Sehat dapat didefinisikan sebagai cara pan- dang, asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang mengutamakan upaya menjaga dan memelihara kesehatan, tanpa meng- abaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dengan Paradigma Sehat maka orang- orang yang sehat akan diupayakan agar tetap sehat dengan menerapkan pende- katan yang holistik. Selama ini cara pan- dang, asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang berlaku tampaknya masih menitik- beratkan pada penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan - Paradigma Sakit. Apalagi dengan dilaksanakannya JKN yang saat ini masih lebih mem- perhatikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi perorangan. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan harus dilakukan peruba- han, agar Paradigma Sehat benar-benar diterapkan dalam membangun keseha- tan masyarakat, termasuk dalam pelak- sanaan JKN. Perubahan yang dimaksud mencakup perubahan pada penentu kebijakan (lintas sektor), tenaga keseha- tan, institusi kesehatan, dan masyarakat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut Tabel 1. Perubahan Paradigma ke arah Paradigma Sehat NO KELOMPOK SASARAN PERUBAHAN YANG DIHARAPAN DAMPAK DARI PERUBAHAHN 1 Penentu kebijakan (lintas sektor) Pemangku kepentingan memperhatikan dampak kesehatan dari kebijakan yg diambil baik di hulu maupun di hilir 1. Menjadikan kesehatan sebagai arus utama pembangunan 2. Meningkatkan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan 2 Tenaga kesehatan Tenaga kesehatan di setiap lini pelayanan kesehatan mengupayakan agar: 1. Orang sehat tetap sehat dan tidak menjadi sakit 2. Orang sakit menjadi sehat 3. Orang sakit tidak menjadi 1. Promotif dan preventif merupakan aspek utama dalam setiap upaya kesehatan 2. Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam promotif & preventif lebih sakit 37
Peran Puskesmas Dalam Pendekatan Keluarga NO KELOMPOK SASARAN PERUBAHAN YANG DIHARAPAN DAMPAK DARI PERUBAHAHN 3 Institusi kesehatan Setiap institusi kesehatan menerapkan standar mutu dan tarif dalam pelayanan kepada masyarakat. 1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 2. Pelayanan kesehatan berkompetisi lebih "fair" dalam hal mutu dan tarif di dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 4 Masyarakat Masyarakat merasa bahwa kesehatan adalah harta berharga yang harus diupayakan dan dijaga 1. Terlaksananya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di keluarga dan masyarakat 2. Masyarakat aktif sebagai kader, sehingga terlaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 2. Prinsip Pertanggungjawaban Wilayah. Berdasarkan prinsip pertanggungjawa- ban wilayah, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pem- bangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan pada hakikat- nya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penanggungjawab utama penyeleng- 38 2. Prinsip Pertanggungjawaban Wilayah. Berdasarkan prinsip pertanggungjawa- ban wilayah, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pem- bangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan pada hakikat- nya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penanggungjawab utama penyeleng- 38
a. Mempraktikkan perilaku hidup ber- sih dan sehat, yang meliputi kesa- daran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. b. Mampu menjangkau pelayanan kese- hatan bermutu secara adil dan merata. c. Hidup dalam lingkungan yang sehat. d. Memiliki derajat kesehatan yang opti- mal, baik individu maupun keluarga, kelompok, dan masyarakat. 3. Prinsip Kemandirian Masyarakat. Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemam- puan individu, keluarga, dan kelompok/ masyarakat agar dapat mengidentifi- kasi masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki, serta merencanakan dan melakukan pemecahan masalah tersebut dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemberdayaan mencakup pemberda- yaan perorangan, keluarga, dan kelom- pok/masyarakat. Pemberdayaan pero- rangan merupakan upaya memfasilitasi proses pemecahan masalah guna meningkatkan peran, fungsi, dan kemam- puan perorangan dalam membuat keputusan untuk memelihara kesehatan- nya. Pemberdayaan keluarga merupa- kan upaya memfasilitasi proses peme- Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Peran Puskesmas Dalam Pendekatan Keluarga cahan masalah guna meningkatkan peran, fungsi, dan kemampuan keluarga dalam membuat keputusan untuk meme- lihara kesehatan keluarga tersebut. Sedangkan pemberdayaan kelompok/ masyarakat merupakan upaya memfa- silitasi proses pemecahan masalah guna meningkatkan peran, fungsi, dan kemam- puan kelompok/masyarakat dalam mem- buat keputusan untuk memelihara kese- hatan kelompok/masyarakat tersebut. Pemberdayaan dilaksanakan dengan berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, dan kelompok/masyarakat, sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat. Pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran, kema- uan, dan kemampuan hidup sehat, serta kepedulian dan peran aktif dalam ber- bagai upaya kesehatan. 4. Prinsip Pemerataan. Berdasarkan prinsip pemerataan, Puskesmas menyelenggara- kan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan keper- cayaan. Dalam hal ini Puskesmas harus dapat membina jejaring/kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat per- tama lainnya seperti klinik, dokter laya- nan primer (DLP), dan lain-lain yang ada di wilayah kerjanya. 39
Peran Puskesmas Dalam Pendekatan Keluarga 5. Prinsip Teknologi Tepat Guna. Berda- sarkan prinsip teknologi tepat guna, Puskesmas menyelenggarakan pelaya- nan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. 6. Prinsip Keterpaduan dan Kesinambungan. Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan, Puskesmas menginteg- rasikan dan mengoordinasikan penye- lenggaraan UKM dan UKP lintas program 40 dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas. Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip- prinsip tersebut, Puskesmas tetap melaku- kan upaya kesehatan lainnya di luar dua belas indikator keluarga sehat di wilayah kerjanya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/ Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelu- rahan Siaga Aktif, Puskesmas mengoor- dinasikan dan membina desa-desa dan/ atau kelurahan-kelurahan di wilayah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
kerjanya untuk menjadi Desa/Kelura- han Siaga Aktif. Sebagai pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 ten- tang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah ditetapkan Pera- turan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Ber- dasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, maka sejak 1 Januari 2014 telah diberlakukan JKN sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam Program Indonesia Sehat, JKN merupakan salah satu dari tiga pilar. Cakupan kepesertaan JKN dicapai secara bertahap dan ditargetkan pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah tercakup oleh JKN. Manfaat yang didapat dari kepesertaan dalam JKN adalah pelayanan kesehatan yang dipe- roleh secara berjenjang - pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan pelayanan keseha- tan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN ditegaskan bahwa "pelayanan kesehatan dilaksa- nakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama." Yang dimaksud dengan pelayanan kese- hatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh FKTP, yaitu Puskesmas, klinik, dan praktik perorangan, termasuk dokter layanan primer (DLP). Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Peran Puskesmas Dalam Pendekatan Keluarga Pelayanan kesehatan tingkat pertama ini meliputi pelayanan kesehatan non spe- sialistik yang mencakup 1. Administrasi pelayanan, 2. Pelayanan promotif dan preventif (perorangan, berupa: penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, dan skrining kesehatan), 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan kon- sultasi medis, 4. Tindakan medis non spesialistik baik operatif maupun non operatif, 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, 6. Transfusi darah sesuai dengan kebu- tuhan medis, 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, dan 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. Dalam hal ini BPJS melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar di FKTP bersangkutan. Karena itu, keberhasilan JKN juga diten- tukan oleh ketersediaan (availability) dan kesiapan (readiness) pelayanan kesehatan. Pilar JKN harus diperkuat oleh pilar Penguatan Pelayanan Kese- hatan, yang mencakup 1. Peningkatan Akses, terutama untuk FKTP, 2. Optimalisasi Sistem Rujukan, dan 3. Peningkatan Mutu. Dengan harus dilaksanakannya JKN di Puskesmas berarti Puskesmas akan sema- kin disibukkan oleh UKP. Betapapun Pera- 41
Peran Puskesmas Dalam Pendekatan Keluarga turan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Puskes- mas harus melaksanakan prinsip keter- paduan dan kesinambungan, dengan mengintegrasikan dan mengoordinasi- kan penyelenggaraan UKM dan UKP. C. FUNGSI PUSKESMAS DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 menegaskan adanya dua fungsi Puskesmas sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan UKM tingkat per- tama, yakni kegiatan untuk memeli- 42 hara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 2. Penyelenggaraan UKP tingkat per- tama, yakni kegiatan dan/atau se- rangkaian kegiatan pelayanan kese- hatan yang ditujukan untuk pening- katan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Fungsi UKM dan UKP harus seimbang, agar upaya peningkatan derajat kese- hatan masyarakat dapat tercapai. UKP saja dengan program JKN yang diikuti oleh seluruh rakyatpun belum cukup untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat. Memang rakyat merasa senang karena setiap kali sakit men- dapat pelayanan kesehatan gratis. Tetapi derajat kesehatan tidak akan naik selama UKM tidak dikerjakan. Untuk itu penguatan UKM di Puskesmas mutlak diperlukan, yang mencakup dua macam UKM, yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan. Puskesmas wajib melaksanakan UKM esensial yang meliputi: 1. Pelayanan promosi kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan lingkungan. 3. Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. 4. Pelayanan gizi. 5. Pelayanan pencegahan dan pe- ngendalian penyakit (baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular). Bila UKM esensial telah dapat dilak- sanakan, Puskesmas dapat menambah pelayanannya dengan melaksanakan UKM pengembangan. Namun demikian, pelaksanaan UKM tidaklah mudah, karena terdapat tiga kegiatan utama berikut yang harus dilakukan. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Peran Puskesmas Dalam Pendekatan Keluarga 1. Mengupayakan agar pembangunan semua sektor berwawasan kesehatan. Artinya pembangunan di sektor lain harus memperhitungkan kesehatan, yakni mendukung atau minimal tidak merugi- kan kesehatan. Wujud kegiatannya ada- lah dengan mengembangkan konsep institusi sehat seperti sekolah sehat, pesan- tren sehat, masjid sehat, pasar sehat, warung sehat, kantor sehat, dan lain-lain. 2. Memberdayakan masyarakat, yakni mengorganisasikan gerakan atau peran- serta masyarakat untuk pembangunan kesehatan, yang berupa berbagai bentuk (Upaya Kesehatan Berbasis UKBM Masyarakat) seperti Posyandu, Posbindu Penyakit Tidak Menular, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), SBH (Saka Bhakti Husada), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), dan lain-lain. 3. Memberdayakan keluarga, yakni meng- gugah partisipasi segenap keluarga (sebagai kelompok masyarakat terkecil) untuk berperilaku hidup sehat, mencegah jangan sampai sakit, bahkan mening- katkan derajat kesehatannya. Pendeka- tan keluarga inilah yang diuraikan dalam pedoman ini, karena memberdayakan masyarakat saja tidaklah cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai penanggung jawab wilayah, Puskesmas memiliki dua upaya yang harus dilaksana- kan secara seimbang, yakni UKP dengan pendekatan JKN dan Penguatan Pelayanan 43
Peran Puskesmas Dalam Pendekatan Keluarga Kesehatan, serta UKM dengan pendeka- tan Pemberdayaan Keluarga, Pemberda- yaan Masyarakat, dan Pembangunan Ber- wawasan Kesehatan. Kedua upaya tersebut Gambar 9. UKM dan UKP di Puskesmas Menuju Keluarga Sehat Dalam rangka meningkatkan aksesibi- litas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kese- hatan. Jaringan pelayanan Puskesmas mencakup fasilitas berikut. 1. Puskesmas pembantu yang membe- rikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. 2. Puskesmas keliling yang memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan 44 secara sinergis akan menuju kepada ter- capainya keluarga-keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas. Kesimpulan tersebut dapat disajikan dalam gambar. 9 di bawah ini. jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskes- mas yang belum terjangkau oleh pela- yanan dalam gedung Puskesmas. 3. Bidan desa yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas. Sedangkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan adalah klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pela- yanan kesehatan lainnya. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Dalam melaksanakan peran dan fungsi- nya, Puskesmas dapat memberikan ins- truksi langsung kepada jaringannya dan berkoordinasi dengan jejaringnya untuk dapat melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam Indonesia tujuan menuju mencapai Sehat. D. PELAKSANAAN PENDEKATAN KELUARGA OLEH PUSKESMAS Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan pendataan kesehatan keluarga menggunakan Prokesga oleh Pembina Keluarga (dapat di- bantu oleh kader kesehatan). 2. Membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas oleh tenaga penge- lola data Puskesmas. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Peran Puskesmas Dalam Pendekatan Keluarga 3. Menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas. 4. Melaksanakan penyuluhan keseha- tan melalui kunjungan rumah oleh Pembina Keluarga. 5. Melaksanakan pelayanan profesio- nal (dalam gedung dan luar gedung) oleh tenaga teknis/profesional Pus- kesmas. 6. Melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas oleh tenaga pengelola data Puskesmas. Kegiatan-kegiatan tersebut harus diin- tegrasikan ke dalam langkah-langkah manajemen Puskesmas yang mencakup P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan- Pelaksanaan), dan P3 (Pengawasan- Pengendalian-Penilaian). 45
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 46
Bab PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENDEKATAN KELUARGA 5 A. PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA Peran Dinas Kesehatan Kabupa- ten/Kota sebagai pemilik Unit Pe- laksana Teknis/Puskesmas adalah mengupayakan dengan sungguh- sungguh agar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 terpenuhi untuk semua Puskesmas di wilayah kerjanya. Dalam rangka pelaksanaan pendekatan keluarga oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki tiga peran utama, yakni: pengemba- ngan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian. 1. Pengembangan Sumber Daya Sumber daya merupakan sa- lah satu hal terpenting dalam rangka pelaksanaan pende- katan keluarga di Puskesmas adalah tenaga kesehatan. Walaupun di bidang kese- hatan pendekatan keluarga bukan merupakan hal baru, namun karena sudah lama tidak diterapkan, dapat dikatakan semua tenaga kesehatan Puskes- mas yang ada saat ini kurang memahaminya. Sebagaimana di- sebutkan di atas, untuk pelaksa- naan pendekatan keluarga, se- lain tenaga manajemen Puskesmas (Kepala Puskesmas), diperlukan kelompok tenaga untuk fungsi lainnya. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota berperan mengupayakan terpenuhinya tenaga-tenaga ter- sebut di Puskesmas. Jika hal itu belum dapat dilakukan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkewajiban membantu Puskes- mas mengatur penugasan tenaga- tenaga yang ada, agar ketiga fungsi di atas dapat berjalan. Jika diperlukan pembekalan/pelati- han, Dinas Kesehatan Kabupa- ten/Kota dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk menyelenggarakan pembe- kalan/pelatihan tenaga Puskes- mas sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan. 47
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pendekatan Keluarga 2. Koordinasi dan Bimbingan Koordinasi dan bimbingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sangat penting dilakukan, di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Bimbingan oleh Dinas Kesehatan Ka- bupaten/Kota dilaksanakan dengan mengirim petugas ke Puskesmas, guna membantu memecahkan masalah- masalah yang dihadapi Puskesmas. Bimbingan juga dapat dilakukan dengan mempersilakan Puskesmas yang menghadapi masalah penting untuk berkonsultasi ke Dinas Keseha- tan Kabupaten/Kota di luar jadwal yang telah ditetapkan. 3. Pemantauan dan Pengendalian Pemantauan dan pengendalian dilak- sanakan dengan mengembangkan sistem pelaporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga Dinas Kesehatan Kabupa- ten/Kota dapat mengetahui IKS ting- kat kecamatan dari masing-masing kecamatan di wilayah kerjanya, dan menghitung IKS tingkat kabupaten/ kota. B. PERAN DINAS KESEHATAN PROVINSI Peran Dinas Kesehatan Provinsi dalam penyelenggaraan Puskesmas secara umum adalah memfasilitasi dan mengo- ordinasikan Dinas Kesehatan Kabupa- ten/Kota di wilayah kerjanya untuk berupaya dengan sungguh-sungguh agar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 terpenuhi di semua 48
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pendekatan Keluarga Puskesmas. Dalam rangka pelaksanaan pendekatan keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki tiga peran utama, yakni: pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta peman- tauan dan pengendalian. 1. Pengembangan Sumber Daya Dalam rangka pengembangan sumber daya, peran Dinas Kesehatan Provinsi terutama adalah dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, melalui penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih (training of trainers - TOT). Dinas Kesehatan Provinsi meminta kepada Dinas Kesehatan Kabu- paten/Kota di wilayah kerjanya untuk mengirimkan calon-calon pelatih untuk melatih tenaga-tenaga kesehatan Pus- kesmas. Sesuai dengan arahan dan bekerjasama dengan Kementerian Kese- hatan, Dinas Kesehatan Provinsi kemu- dian menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih (training of trainers - TOT), dengan memanfaatkan Balai Pelatihan Kesehatan yang ada di provinsi ber- sangkutan. 2. Koordinasi dan Bimbingan Dinas Kesehatan Provinsi dapat mengun- dang Kepala-kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk membahas dan menetapkan hal-hal apa yang dapat dilaksanakan secara ter- koordinasi (misalnya pelatihan, penga- daan, dan lain-lain) dan bagaimana mekanisme koordinasinya. Selain itu juga untuk menentukan jadwal kunju- ngan Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayahnya dalam rangka bim- bingan. Bimbingan terutama dila- kukan untuk memecahkan masalah- masalah yang dihadapi Dinas Kese- hatan Kabupaten/Kota dalam pelak- sanaan pendekatan keluarga oleh Puskesmas. 3. Pemantauan dan Pengendalian Pemantauan dan pengendalian dilak- sanakan dengan mengembangkan sistem pelaporan dari Dinas Keseha- tan Kabupaten/Kota ke Dinas Kese- hatan Provinsi, sehingga Dinas Kese- hatan Provinsi dapat mengetahui IKS tingkat kabupaten/kota dari masing- masing kabupaten dan kota di wila- yah kerjanya, dan menghitung IKS tingkat provinsi. C. PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN Kementerian Kesehatan sebagai Peme- rintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagai- mana UU No. 23 Tentang Pemerinta- han Daerah berwenang untuk: (a) mene- tapkan norma, standar, prosedur, dan kri- teria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; (b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain juga pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan evaluasi. 49
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pendekatan Keluarga Bentuk dan isi dari Profil Kesehatan Kelu- arga, baik dalam bentuk manual maupun elektronik, harus ditetapkan oleh Kemente- rian Kesehatan sebagai contoh (prototype). Pengadaan/penggandaannya dapat dila- kukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/ atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Demikian pun isi dari paket informasi kese- hatan keluarga, serta kurikulum dan modul untuk pembekalan tenaga Pembina Kelu- arga. Secara lebih terinci hal-hal yang perlu disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ada- lah sebagai berikut. 1. Kebijakan dan Pedoman Kebijakan dan pedoman yang harus disiapkan oleh Kementerian Kesehatan meliputi, hal-hal berikut. a. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. b. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. c. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peta Jalan (Road Map) Menuju Kelu- arga Sehat. d. Buku (Petunjuk Teknis) untuk sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. e. Buku (Petunjuk Teknis) untuk para pe- tugas Puskesmas pelaksana kunju- ngan rumah (Pembina Keluarga), ka- der, dan petugas Nusantara Sehat. f. Buku (Petunjuk Teknis) untuk Petugas Puskesmas Pengolah dan Penganalisis Profil Kesehatan Keluarga. 50 g. Buku Saku (Panduan Hidup Sehat) untuk Keluarga. h. Kurikulum Pembekalan Petugas Pembina Keluarga. i. Modul-modul untuk Pembekalan Petugas Pembina Keluarga. j. Kurikulum Pelatihan Petugas Pengolah dan Penganalisis Profil Kesehatan Keluarga. k. Blanko atau Prototipe Blanko Profil Kese- hatan Keluarga (cetakan dan elektronik). l. Paket Informasi Kesehatan Keluarga atau prototipenya. m. Media penyuluhan/lembar balik untuk petugas Pembina Keluarga atau proto- tipenya. n. Aplikasi (perangkat lunak) pemantauan Program Indonesia Sehat dengan Pende- katan Keluarga yang terintegrasi dengan Sistem Informasi yang ada. 2. Pengembangan Sumber Daya Dengan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, Kemen- terian Kesehatan dapat menyediakan dana untuk pelaksanaan program kese- hatan prioritas dengan pendekatan keluarga. Penyediaan dana dilakukan secara bertahap, sesuai dengan pen- tahapan pelaksanaan program prio- ritas, dan terutama diperuntukkan bagi: a. Kelengkapan sarana dan prasa- rana Puskesmas. b. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan. c. Biaya operasional. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pendekatan Keluarga Khusus untuk pelatihan, Kementerian Kesehatan berkewajiban untuk mene- tapkan kurikulum dan modul-modulnya. tentu bekerjasama Pelaksanaannya dengan dinas kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi. 3. Koordinasi dan Bimbingan Sebagaimana yang sudah berjalan selama ini, koordinasi dengan dinas kesehatan dilaksanakan oleh Kemente- rian Kesehatan dengan menyelengga- rakan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas). Bimbingan ke Dinas Kesehatan Provinsi dilakukan dengan pembagian wilayah dan penugasan terhadap pejabat- pejabat Kementerian Kesehatan untuk bertanggung jawab terhadap wilayah binaan tertentu. Bimbingan atau pem- binaan tidak dilakukan secara sendiri- sendiri oleh setiap program kesehatan, melainkan secara terpadu secara tim. Untuk itu, maka setiap tim yang hendak melakukan kunjungan ke provinsi bina- annya, harus terlebih dulu mempelajari IKS tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi dari provinsi yang ber- sangkutan. 51
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pendekatan Keluarga Selain itu juga mengkaji Profil Kesehatan dari provinsi yang bersangkutan. Dengan demikian, tim tersebut sebelum datang berkunjung sudah memiliki agenda per- masalahan yang akan dibantu pemeca- hannya di provinsi yang dikunjunginya. 4. Pemantauan dan Pengendalian Pemantauan dan pengendalian di- laksanakan dengan mengembangkan 4. Pemantauan dan Pengendalian Pemantauan dan pengendalian di- laksanakan dengan mengembangkan 52 sistem pelaporan dari Dinas Kese- hatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan dapat mengetahui IKS tingkat provinsi dari masing-masing provinsi di Indonesia, dan menghi- Rumus-rumus yang digunakan serupa dengan yang digunakan di tingkat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pendekatan Keluarga kecamatan, tingkat kabupaten/kota, atau tingkat provinsi untuk meng- hasilkan gambaran tingkat nasional. Untuk tujuan perbandingan (bench- marking) guna memacu kompetisi sehat antar-provinsi dalam men- capai Provinsi Sehat, Kementerian Kesehatan juga dapat melakukan pemeringkatan/pemetaan. Penyusunan dan penerbitan peraturan tentang hal ini jelas berada di luar tugas dan wewenang sektor kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, disa- dari bahwa keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga juga sangat ditentukan oleh peran dan tanggung jawab sektor- sektor lain di luar sektor kesehatan (lintas sektor). D. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LINTAS SEKTOR Masalah kesehatan adalah masalah yang multi dimensi, yakni banyak sekali faktor penentunya (determinan). Seba- gian besar faktor penentu tersebut bah- kan berada di luar jangkauan (tugas dan wewenang) sektor kesehatan. Misalnya, salah satu faktor yang cukup besar pe- ngaruhnya terhadap angka kematian Ibu melahirkan adalah karena banyak- nya terjadi pernikahan dan kehamilan dalam usia yang masih sangat muda. Sebagaimana telah dikemukakan, keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga diukur dengan Indeks Keluarga Sehat, yang merupakan komposit dari 12 indikator. Semakin banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh suatu keluarga, maka status keluarga tersebut akan mengarah kepada Keluarga Sehat. Sementara itu, semakin banyak keluarga yang men- capai status Keluarga Sehat, maka akan semakin dekat tercapainya Indonesia Sehat. Untuk itu diperlukan pengaturan agar tidak terjadi pernikahan dalam usia yang terlalu muda. Apabila ditinjau dari segi pencapaian masing-masing Indeks Keluarga Sehat, dapat diidentifikasi peran dan tanggung jawab lintas sektor yang disajikan pada tabel 2. 53
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pendekatan Keluarga Tabel 2. Peran dan Tanggung Jawab Lintas Sektor NO INDIKATOR KELUARGA SEHAT PENDUKUNG KEBERHASILAN PIHAK YANG TERKAIT 1 Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 1. Tersedianya pelayanan KB sampai ditingkat Desa/Kelurahan BKKBN & jajarannya - Kemen PDT 2. Promosi KB oleh NAKES/di FASKES Kemenkes & jajarannya 3. Promosi KB oleh pemuka2 agama Kemenag & jajarannya 4. Pendidikan Kespro/KB di SLTA & Perguruan Tinggi Kemendikbud & jajarannya - Kemenristekdikti 5. PNS, anggota POLRI & anggota TNI sebagai panutan ber KB Kemenpan & PB - POLRI - TNI 6. Kampanye Nasional KB BKKBN & jajarannya - Kemenkominfo 7. Tersedianya pelayanan medis & KB sampai di PUSKESMAS Kemenkes & jajarannya - Kemen PDT 2 Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 1. Tersedianya pelayanan PUSKESMAS berkualitas 1. Tersedianya pelayanan PUSKESMAS berkualitas 2. Tersedianya rumah tunggu kelahiran & "Ambulan"/alat transportasi untuk bumil di tempat2 yang memerlukan Kemendagri/Pemda & jajarannya - Kemen PDT 3. Tersedianya pelayanan ANC & senam bumil di PUSKESMAS Kemenkes & jajarannya 4. Promosi oleh NAKES & kader PKK tentang persalinan di fasilitas kesehatan Kemenkes & jajarannya - Kemendagri/Pemda & jajarannya 3 Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 1. Tersedianya pelayanan imunisasi dasar di PUSKESMAS & FKTP lain Kemenkes & jajarannya - Kemen PDT 2. Promosi oleh NAKES/di FASKES Kemenkes & jajarannya tentang imunisasi dasar 3. Promosi oleh pemuka2 agama & kader imunisasi dasar 3. Promosi oleh pemuka2 agama & kader imunisasi dasar 4. Promosi oleh kader PKK tentang Kemendagri/Pemda & jajarannya 5. Kampanye nasional imunisasi lengkap Kemenkes & jajarannya - Kemenkominfo - Kemen PDT 54 Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pendekatan Keluarga NO INDIKATOR KELUARGA SEHAT PENDUKUNG KEBERHASILAN PIHAK YANG TERKAIT 4 Bayi mendapat air susu ibu (ASI) 1. Tersedianya pelayanan konseling ASI eksklusif selama 6 bulan di PUSKESMAS & FKTP Kemenkes & jajarannya lain 2. Tersedianya ruang menyusui/ memerah & menyimpan ASI Kemendagri/Pemda & jajarannya di tempat2 umum & perkantoran/ perusahaan Kemenpan & PB - Kemenaker & jajarannya 3. Promosi oleh NAKES/di FASKES tentang ASI eksklusif 3. Promosi oleh NAKES/di FASKES tentang ASI eksklusif 4. Promosi oleh Kader PKK tentang ASI eksklusif Kemendagri/Pemda & jajarannya 5. Kampanye Nasional pemberian ASI eksklusif Kemenkes & jajarannya - Kemenkominfo 5 BALITA mendapatkan pemantauan pertumbuhan 1. Posyandu yang berfungsi dengan Kemendagri/Pemda & jajarannya - Kemen PDT Kemendagri/Pemda & jajarannya - Kemen PDT 2. Supervisi & bimbingan yang reguler dari PUSKESMAS ke posyandu Kemenkes & jajarannya 3. Pemantauan pertumbuhan murid play group & taman kanak2 Kemendikbud & jajarannya 4. Promosi oleh kader PKK tentang pemantauan pertumbuhan BALITA Kemendagri/Pemda & jajarannya 5. Promosi oleh NAKES tentang pemantauan pertumbuhan BALITA Kemenkes & jajarannya 6 Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 1. Tersedianya pelayanan pengobatan TB Paru di PUSKESMAS, FKTP, lain & rumah sakit 1. Tersedianya pelayanan pengobatan TB Paru di PUSKESMAS, FKTP, lain & rumah sakit 2. Tersedianya pengawas menelan obat (PMO) di rumah & di tempat kerja Kemendagri/Pemda & jajarannya 3. Promosi oleh NAKES/di FASKES tentang pengobatan TB Paru Kemenkes & jajarannya 4. Promosi oleh kader PKK tentang pengobatan TB Paru Kemendagri/Pemda & jajarannya 5. Promosi di tempat2 umum tentang pengobatan TB Paru Kemendagri/Pemda & jajarannya 55
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pendekatan Keluarga NO INDIKATOR KELUARGA SEHAT PENDUKUNG KEBERHASILAN PIHAK YANG TERKAIT 7 Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 1. Akses pelayanan terpadu PTM di FKTP Kemenkes & jajarannya 2. Tersedianya posbindu PTM disetiap desa/ kelurahan yang berfungsi dengan baik Kemendagri/Pemda & jajarannya - Kemen PDT 3. Sistem pengawasan keteraturan menelan obat dari kader kesehatan Kemendagri/Pemda & jajarannya 4. Tersedianya pelayanan konseling berhenti Kemenkes & jajarannya merokok di PUSKESMAS/FKTP & RS 5. Peningkatan kegiatan senam & aktivitas fisik dikalangan masyarakat Kemenpora & jajarannya 6. Pembatasan kandungan garam garam makanan & bahan tambahan makanan Kemenperindag & jajarannya 7. Promosi oleh NAKES/di FASKES tentang pengobatan hipertensi Kemenkes & jajarannya 8 Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 1. Akses pelayanan terpadu PTM di FKTP 2. Promosi oleh NAKES/di FASKES tentang pengobatan & perlakuan terhadap penderita gangguan jiwa Kemenkes & jajarannya Kemenkes & jajarannya 3. Promosi di tempat2 kerja tentang pengobatan & perlakuan terhadap penderita gangguan jiwa Kemenpan & RB - Kemenaker & jajarannya 4. Promosi oleh kader PKK tentang pengo- batan & perlakuan terhadap penderita Kemendagri/Pemda & jajarannya 5. Promosi tentang pengobatan & perlakuan Kemendagri/Pemda & jajarannya Kemendagri/Pemda & jajarannya Kemensos & jajarannya 9 Anggota keluarga tidak ada yang merokok 1. Tersedianya pelayanan konselingberhenti merokok di PUSKESMAS/FKTP & RS Kemenkes & jajarannya 2. Pembatasan iklan rokok dalam berbagai bentuk Kemenkomindo - Kemenperindag & jajarannya 3. Pemberlakuan kawasan dilarang merokok diperkantoran/perusahaan tempat2 umum Kemenpan &RB Kemendagri/Pemda & jajarannya 4. Pemberlakuan kawasan dilarang merokok di sekolah/madrasah & perguruan tinggi Kemendikbud & jajarannya Kemenag & jajarannya Kemenristekdikti 56 Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pendekatan Keluarga NO INDIKATOR KELUARGA SEHAT PENDUKUNG KEBERHASILAN PIHAK YANG TERKAIT 5. Kemberlakuan batas usia pembeli rokok Kemendagri/Pemda & jajarannya 6. Kenaikan cukai rokok Kemenkeu 7. Kampanye nasional tentang bahaya merokok Kemenkomindo 10 Keluarga mempunyai akses/ memiliki sarana air bersih 1. Tersedianya sarana air bersih sampai ke desa/kelurahan Kemenpu & jajarannya - Kemendagri/Pemda & jajarannya - Kemen PDT 2. Tersedianya sarana air bersih di sekolah/madrasah Kemendikbud & jajarannya - Kemenag & jajarannya - Kemendagri/Pemda & jajarannya 3. Promosi oleh NAKES/di FASKES tentang pentingnya penggunaan air bersih Kemenkes & jajarannya 4. Promosi oleh Kader kesehatan/kader PKK tentang pentingnya penggunaan air bersih 4. Promosi oleh Kader kesehatan/kader PKK tentang pentingnya penggunaan air bersih 11 Keluarga mempunyai akses/ menggunakan jamban sehat 1. Tersedianya jamban sehat disetiap keluarga Kemenpu & jajarannya - Kemendagri/Pemda & jajarannya - Kemen DPT 2. Tersedianya jamban sehat disekolah/ madrasah & perguruan tinggi Kemendikbud & jajarannya - Kemenag & jajarannya - Kemenristekdikti 3. Promosi oleh NAKES/di FASKES tentang pentingnya penggunaan air bersih Kemenkes & jajarannya 4. Promosi oleh kader kesehatan/kader PKK tentang pentingnya penggunaan jamban sehat Kemendagri/Pemda & jajarannya 12 Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1. Tersedianya pelayanan kepersertaan JKN yang mudah & efisien BPJS kesehatannya & jajarannya 2. Tersedianya pelayanan kepersertaan FKTP & RS yang bermutu & merata serta rujukan yang nyaman Kemenkes & jajarannya - Kemen PDT 3. Promosi tentang kepersertaan JKN tentang pengobatan TB Paru BPJS kesehatannya & jajarannya 4. Kampanye nasional tentang kepersertaan JKN 4. Kampanye nasional tentang kepersertaan JKN 57
KONTRIBUTOR: Slamet, Barlian, Embry Netty, Eni Gustina, Oscar Primahadi, Donald Pardede, Muchtaruddin Mansyur, Murti Utami, Kuwat Sri Hudoyo, Gita Maya Kumara Sakti, Elizabeth Jane Supardi, Doddy Izwardy, Kartini Rustandi, Eka Viora, Bayu Teja Muliawan, Desak Made Wismarini, Sigit Priutomo, R. Vensya Sitohang, Lily S. Sulistyowati, Ria Soekarno, Dede Anwar Musadad, I Gede Made Wirabrata, Busroni, Kamba M. Taufik, Bambang Setiaji, Didik Budijanto, Grace L. Tewu, Anas Ma'ruf, Yudianto, Felly P. Senewe, Agus Suwandono, Lenny Evanita, Miko Hananto, Dwi H. Tjandra Rini, Ermawan, Bagus S. Utomo, Zulfi, Athi S. Rois, Herman, Darmawan, Lestari Sudaryanti, Dyah Rustiari, Eriati, Djohan Musali, Naisyah, Wahyu Handayani (desain dan tata letak)
RINGKASAN Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu terobosan untuk memenuhi hak rakyat akan kesehatan. Setelah berjalan beberapa waktu program JKN saja tidaklah cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bahkan bila tidak cermat, program upaya kesehatan perorangan itu dikhawatirkan akan menggeser prioritas program kesehatan ke arah kuratif-rehabilitatif. Untuk menjamin tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, prioritas harus ke arah promotif-preventif, dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sektor lain yang berwawasan kesehatan. Buku panduan ini berisi konsep pendekatan keluarga sebagai salah satu jurus jitu untuk menggarap sisi kesehatan, agar masyarakat yang sehat tidak menjadi sakit, bahkan menjadi lebih prima kesehatannya. Caranya adalah dengan mengembangkan indeks keluarga sehat, yang merupakan komposit indikator dari 12 indikator keluarga sehat, yang dirumuskan dari 4 program prioritas yaitu : • Menurunkan angka kematian ibu • Menurunkan angka kematian bayi dan prevalensi stunting • Mengendalikan penyakit menular khususnya HIV (HIDS, tuberkolosis dan malaria) • Mengendalikan penyakit tidak menular khususnya hipertensi, diabetes melitus, obesitas, kanker dan gangguan jiwa. Melalui pendekatan keluarga, Puskesmas akan mempunyai database keluarga sehat yang meliputi seluruh keluarga yang tinggal di wilayah kerjanya. Berbasis database inilah kemudian Puskesmas merancang kegiatan promotif-preventif yang efektif dan effisien, sehingga terjadi percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bila masyarakat sehat, proporsi yang sakit atau keparahan penyakitnya akan berkurang, sehingga memperbaiki implementasi JKN di Indonesia. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Jalan H. R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta 12950 T. 021 520 1590 depkes.go.id Didukung oleh: Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)