Dr. Rusmiyati, M.Hum Mesy Faridah H, S.STP, MPA Alma'arif, S.IP, MA Afni Nooraini, S.IP, M.Si MANAJEMEN PERBATASAN
MANAJEMEN PERBATASAN Copyright © 2022 - Rusmiyati, dkk. Penulis : Dr. Rusmiyati, M.Hum Mesy Faridah H, S.STP, MPA Alma'arif, S.IP, MA Afni Nooraini, S.IP, M.Si Editor: Sri Suniarti Layouter: Sony Desain Cover: Andriyang Diterbitkan oleh: CV Cendekia Press Anggota IKAPI No. 328/JBA/2018 Cetakan Pertama, Desember 2022 282 hlm, 17cm X 25cm ISBN: 978-623-5466-12-5 Hak Cipta dilindungi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit. Sanksi Pelanggaran Pasal 72 (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan Pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum atau Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
PRAKATA Puji dan syukur tim penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan buku Manajemen Perbatasan Daerah ini. Isi buku ini berasal dari berbagai literatur dan hasil penelitian dengan topik manajemen perbatasan daerah yang dilihat dari segi ilmu administrasi publik/pemerintahan. Adapun sumber data berasal dari teori, konsep, dan peraturan perundang- undangan tentang pengelolaan perbatasan antar wilayah antar negara secara umum di berbagai negara di dunia, dan khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka selesainya penulisan buku ini, penulis sampaikan rasa terima kasih kami kepada semua pihak yang telah berkenan membantu mulai dari proses penyusunan hingga buku ini berhasil dipublikasikan. Kami berharap, buku ini bisa menjadi sebuah referensi bagi yang membutuhkan dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara dan ilmu pemerintahan khususnya bidang manajemen perbatasan daerah. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima kritik dan saran jika terjadi kesalahan dalam buku ini untuk perbaikan di kemudian hari. Selamat membaca, semoga bermanfaat. Jakarta, 30 Juni 2022 Tim Penulis i
DAFTAR ISI PRAKATA ... i DAFTAR ISI ... iii BAB I ... 1 PENGANTAR MANAJEMEN PERBATASAN DAERAH ... 1 A. KONSEP MANAJEMEN PERBATASAN ... 4 B. KONSEP WILAYAH ... 27 C. KARAKTERISTIK WILAYAH PERBATASAN ... 35 BAB II... 41 BENTUK PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH DAN NEGARA ... 41 A. PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH ... 42 B. PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA... 43 BAB III ... 61 PEMETAAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERBATASAN ... 61 A. Permasalahan Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan ... 63 1. Permasalahan Sosial ... 63 2. Permasalahan Ekonomi ... 85 3. Permasalahan Kesehatan ... 90 4. Permasalahan Pendidikan ... 97 B. Permasalahan Infrastruktur ... 103 iii
iv C. Permasalahan Politik ... 114 D. Permasalahan Lingkungan ... 120 BAB IV ... 123 PENDEKATAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH ..123 A. Pendekatan Pertahanan dan Keamanan (Security Approach).123 B. Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity Approach) ... 128 C. Pendekatan Hukum ... 139 D. Pendekatan Lingkungan ... 147 E. Pendekatan Kerjasama ... 151 F. Pendekatan Cross Border Development ... 158 G. Pendekatan Collaborative Border Management (CBM) ... 165 H. Pendekatan Integrated Border Management (IBM) ... 174 BAB V ... 181 KELEMBAGAAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA DAN PERBATASAN NEGARA DI DAERAH ... 181 A. Pengorganisasian Pemerintahan ... 182 BAB VI ... 201 ARAH PENATAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BERKARAKTER KEPULAUAN ... 201 A. Penataan Urusan Pemerintahan ... 201 B. Penataan Pengorganisasian Pemerintah di Wilayah Perbatasan Negara ... 206
C. Integrated Border Management (IBM) dalam Pengelolaan Perbatasan Negara pada Negara berciri Kepulauan ... 214 D. Faktor Kunci dalam Tata Kelola Perbatasan Berciri Kepulauan ... BIODATA PENULIS ... 279 246 v
vi DAFTAR TABEL Nomor Judul Tabel tabel Tabel 1.1 Karakteristik Kawasan Perbatasan Tabel 2.1 Potensi SDA di Kawasan Perbatasan Indonesia - Malaysia Tabel 2.2 Potensi SDA di Kawasan Perbatasan Indonesia - Timor Leste Tabel 2.3 Potensi SDA Perkebunan dan Pertanian di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia- Filipina Tabel 2.4 Potensi SDA Perikanan di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina Tabel 3.1 Kapal Ikan Vietnam di ZEE Indonesia per Februari 2022 Tabel 3.2 KIA Vietnam di ZEE Indonesia Februari 2022 Tabel 3.3 PAD Wilayah Perbatasan Tahun 2020 dan 2021 (ribu rupiah) Tabel 3.4 Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin dan Pengangguran di Wilayah Perbatasan per September 2021 Tabel 3.5 Jumlah Rumah Sakit di Wilayah Perbatasan Indonesia 2021 Hal 37 51 53 57 57 68 69 89 90 93
Tabel 3.6 Tenaga Kesehatan di Wilayah Perbatasan Indonesia per 2020 Tabel 3.7 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Beberapa Wilayah Perbatasan Tabel 4.1 Jumlah PKSN Prioritas Tahun 2020-2024 Tabel 5.1 Tantangan Pembanunan Desa Perbatasan Tabel 6.1 Organisasi yang Terlibat dalam Pembangunan dan Pengelolaan pada Kawasan Perbatasan Negara Tabel 6.2 Daftar Peraturan pada Kementerian/Lembaga terkait Pengelolaan Perbatasan Negara Tabel 6.3 Perbandingan BNPP menurut Perpres 12 Tahun 2010 dengan Perpres 44 Tahun 2017 Tabel 6.4 Perbandingan Pengelolaan Perbatasan Negara Lain dengan Indonesia 95 97 135 194 230 233 242 258 vii
viii Nomor gambar Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 1.4 Gambar 1.5 Gambar 1.6 Gambar 1.7 Gambar 2.1 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 DAFTAR GAMBAR Judul Gambar Ruang Lingkup Pengelolaan Perbatasan Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan Penggambaran Sungai Sebagai Batas Daerah Penggambaran Garis Pemisah Air sebagai Batas Daerah Penggambaran Batas Daerah melalui Danau/Kawah Penggambaran Batas Daerah via As Jalan dan Pinggir Jalan Penggambaran Daerah yang berbatasan dengan Daerah Lain Hutan Lindung di Kawasan Perbatasan Kalimantan-Malaysia Peristiwa Pengawas Perikanan PSDKP- KKP mengejar kapal Vietnam yang melakukan pencurian ikan di Laut Natuna Utara, perairan Indonesia Intrusi Kapal Ikan Asing Vietnam per April 2022 di Laut Natuna Utara Kapal Liao Dong Yu berada di Laut Natuna Utara Hal 5 25 31 32 33 34 35 50 69 70 71
Gambar 3.4 Intrusi 59 Kapal Ikan Indonesia di ZEE Papua Nugini Gambar 3.5 Kegiatan Illegal Logging di Kabupaten Sambas Gambar 3.6 Penurunan Luasan Lahan Tutupan Pohon di Kalimantan Selatan Gambar 3.7 Penangkapan Kapal KM Bahari 11 yang mengangkut satwa yang dilindungi Gambar 3.8 Gedung Sekolah SDK Haumeni Gambar 3.9 Kondisi Sekolah Dasar Negeri 10 Ngira Entikong Pontianak Kalimantan Barat Gambar 3.10 Gugusan pulau-pulau di Kota Batam Gambar 3.11 Jalan Menuju Desa Perbatasan di Entikong Gambar 3.12 Kondisi Jalan Amblas di Perbatasan Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat Gambar 3.13 Kondisi Jalan Rusak Parah di Distrik Web Gambar 3.14 Peta Ambalat Gambar 4.1 Goods Clearance using Collaborrative Border Management Gambar 6.1 Struktur Organisasi BNPP berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 Gambar 6.2 Struktur Organisasi BNPP berdasarkan Perpres 44 Tahun 2017 Gambar 6.3 Manajemen Perbatasan Terintegrasi di Indonesia 72 76 81 84 103 103 106 110 111 114 119 174 240 241 266 ix
BAB I PENGANTAR MANAJEMEN PERBATASAN DAERAH Wilayah perbatasan ialah satu wilayah yang memiliki peran dan kedudukan strategis dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Hal tersebut disebabkan wilayah perbatasan merupakan ruang untuk melihat kondisi internal suatu negara atau bangsa. Dari wilayah perbatasan dapat dilihat secara langsung bagaimana kondisi fisik wilayah maupun kondisi kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayah suatu negara. Wilayah perbatasan merupakan pintu masuk dan keluar arus sumber daya (barang dan jasa, serta manusia) antar negara. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2010). Sebagai pintu masuk dan keluar sumberdaya antar negara maka wilayah perbatasan bisa memperoleh dampak positif maupun negatif dari arus keluar masuk sumber daya ekonomi tersebut. Sebagai dampak dari kedudukannya sebagai pintu masuk dan keluar arus sumber daya ekonomi antara negara, maka wilayah perbatasan rawan terhadap infiltrasi asing, perdagangan ilegal atau penyelundupan (illegal trading), pencurian kayu (illegal logging), perdagangan manusia (trafficking), tempat persembunyian kelompok separatis, dan sebagainya. Wilayah perbatasan merupakan benteng utama dan terakhir dari eksistensi bangsa dari aspek wilayah sesuai konsep wawasan nusantara. Hal ini karena pendudukan terhadap wilayah negara dimulai dari wilayah 1
perbatasan. Upaya mengubah kondisi sosial-ekonomi masyarakat perbatasan menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, dan menggunakan pendekatan yang bersifat kesejahteraan. Dua pendekatan tersebut tidak lepas dari fungsi pelayanan pemerintahan. Dari segi keamanan, Pemerintah telah berkomitmen pada serangkaian norma hukum dan operasional yang terkait dengan masalah pengelolaan perbatasan. Dalam banyak kasus, prinsip dan komitmen yang ada ini juga mencerminkan dualitas intervensi di bidang ini. Misalnya, badan inti hukum hak asasi manusia internasional yang menjadi komitmen pemerintah sangat penting untuk mendorong pergerakan lintas batas yang lebih bermartabat, tertib dan aman. Hal ini sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dari populasi migran selama situasi krisis. Pada saat yang sama, berbagai norma dan standar lain menyerukan tindakan pemerintah untuk menghentikan perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan mencegah pergerakan teroris. Peran ideal pemerintah dari sisi kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Namun, manajemen perbatasan wilayah baik antar daerah maupun antarnegara selama ini lebih banyak dipahami dari perspektif keamanan (security approach) khususnya manajemen perbatasan di negara-negara maju. Isu-isu tentang perbatasan (wilayah negara) lebih dengan nilai dan kepentingan politik sehingga persoalan-persoalan pengelolaan perbatasan selama ini lebih banyak diselesaikan melalui pendekatan politik dan didukung oleh pendekatan keamanan. Berbeda dengan fokus manajemen perbatasan di negara- negara maju, jika ditinjau dari sudut pandang pemerintahan di negara berkembang, 2
manajemen pemerintahan di wilayah perbatasan berkaitan dengan upaya mengubah kondisi sosial- ekonomi masyarakat (Bangun, 2017) menjadi lebih adil, merata dan sejahtera. Adapun fokus pembangunannya meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketiga sektor tersebut baik oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakatnya. Di Indonesia misalnya, sebagian wilayah perbatasan masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas (Marwasta, 2016). Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan dimasa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Sebagai wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika sehingga pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Dengan berlakunya perdagangan bebas internasional serta kesepakatan serta kerjasama ekonomi baik regional maupun bilateral, peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Namun, pada kenyataannya, wilayah perbatasan yang seharusnya adalah sebagai gerbang depan suatu negara, belum dikelola secara optimal dan tertinggal. Bab ini membahas konsep manajemen perbatasan, wilayah perbatasan, dan gambaran umum tentang manajemen perbatasan daerah yang tidak terlepas dari pengelolaannya berdasarkan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan baik di negara maju maupun di negara berkembang dan 3
khususnya manajemen perbatasan daerah di Indonesia. A. KONSEP MANAJEMEN PERBATASAN Definisi Manajemen Perbatasan Perbatasan adalah salah satu manifestasi yang terpenting dari kedaulatan teritorial. Sejauh perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayahnya (Riwanto 2002). Perbatasan memiliki peran dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya, dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas pemerintahan (Permatasari, 2014). Berdasarkan peran dan fungsi perbatasan tersebut, tampak jelas bahwa pengelolaannya oleh pemerintah perlu dioptimalkan khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Guo (dalam Arifin, 2014), perbatasan (border) mengandung pengertian sebagai pembatas suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan, mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antar dua negara yang berbeda. Lebih lanjut UNHCR menyebutkan bahwa pengelolaan perbatasan terkait erat dengan pembangunan manusia, hak asasi manusia, mobilitas manusia, dan keamanan manusia. khususnya, sekarang ada kebutuhan yang diakui untuk mengurangi hambatan pergerakan barang dan orang melintasi perbatasan untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang disajikan oleh pasar global (UNHCR, n.d.). 4
Ruang Lingkup Pengelolaan Perbatasan Berdasarkan rumusan teori yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan dari Stephen B. Jones atau yang lebih dikenal dengan Boundary Making Theory, menjelaskan bahwa pengelolaan perbatasan terbagi menjadi beberapa ruang lingkup pengelolaan yaitu alokasi (allocation), delimitasi (delimitation), demarkasi (demarcation), dan administrasi (administration). (Jones, 1945). Alokasi proses keputusan politik untuk menentukan batas wilayah teritorial. Delimitasi Gambar 1.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Perbatasan Sumber: (Jones, 1945) Berdasarkan Gambar 1, tahapan pertama merupakan alokasi. Negara Indonesia Setelah pada tahun 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan, alokasi cakupan wilayah negara Indonesia adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda dan menciptakan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan 5
6 daerah yang terdiri atas provinsi, kabupaten dan kota. Tahapan kedua yaitu delimitasi, yang merupakan kegiatan penentuan batas wilayah berdasarkan kesepakatan antar daereah yang biasanya dilakukan secara kartometrik pada peta. Seelanjutnya adalah demarkasi, berupa penegasan batas daerah untuk lebih pasti dan lebih jelas. Hal ini dapat dilihat dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Saat ini penegasan batas daerah di negara Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Tahap akhir proses penentuan batas daerah adalah administrasi, yaitu pendokumentasian batas. Khusus untuk lingkup yang keempat (administration), dalam perkembangannya telah bergeser ke arah pengelolaan perbatasan atau manajemen (Pratt, 2006). Manajemen perbatasan oleh pemerintah diselenggarakan oleh beberapa instansi yang saling berkolaborasi dan memiliki fungsi dan uraian tugas yang jelas. Namun, kenyataannya khususnya di Indonesia masih perlu koordinasi dan tugas fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih (Rusmiyati et al., 2022) sehingga dalam penyelenggaraanya tercipta kolaborasi dan pengelelolaan perbatasan antar wilayah antar negara menjadi lebih optimal. Manajemen perbatasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh tidak hanya sebatas dilihat dari pengelolaan sistem dan pengoptimalan fungsi masing-masing institusi pemerintahan, tetapi perlu diatur dalam bentuk kebijakan baik bersifat lokal, nasional, maupun internasional yang terintegrasi dan terpadu. Jika hal ini berjalan dengan optimal, kesejahteraan dan keamanan masyarakat dapat terjamin. Sistem pengelolaan perbatasan
darat maupun laut perlu diselenggarakan secara terpadu. Perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi perlu diwujudkan sehingga pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya manusia lebih optimal. Blake (1998) mengemukakan ruang lingkup manajemen perbatasan sebagai berikut. 1. Manajemen boundary line dan kawasan perbatasan Manajemen perbatasan wilayah negara yang baik harus didasarkan atas dokumen perjanjian (treaty) dan dokumen lainnya yang terkait garis batas wilayah negara yang sudah jelas status hukumnya (legal). Ada dua jenis manajemen boundary line, pertama manajemen data dan informasi data fisik titik-titik batas: data koordinat titik-titik batas, deskripsi garis batas, peta batas dan data yuridis: treaty, peraturan perundangan masing- masing negara terkait batas wilayah negara, semua dokumen terkait proses keberadaan garis batas (kesepakatan penegasan, proses surat menyurat, dan lain-lain). Semua data tersebut harus diadministrasikan/diarsipkan secara baik oleh suatu badan resmi, misalnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Fakta yang ada menunjukkan bahwa data dan informasi tersebut tidak diarsipkan secara baik (sistematis) dan terserak di berbagai instansi sehingga saat diperlukan sulit mencarinya. Kedua, manajemen lapangan yaitu perlu dimonitor kemungkinan titikk/pilar batas rusak atau bergeser posisinya atau ada perubahan secara alami/ bencana alam. Bila terjadi pergeseran pilar batas maka data koordinat yang telah disepakati menjadi penting untuk merekonstruksi kembali posisi batas. 7
8 Manajemen kawasan perbatasan negara harus menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten/kota, karena kawasan perbatasan negara menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Dalam penataan ruang wilayah, teknologi Sistem Informasi Geografis/Geospasial (SIG) sebaiknya digunakan sebagai sistem pendukung keputusan. 2. Manajemen Akses (Access Management) Manajemen akses sangat erat kaitannya dengan manajemen keamanan (security management) tetapi sering bersifat paradoks. Bila akses perbatasan dibuka seluas-luasnya, maka dari aspek keamanan harus dikelola dengan sangat baik. Dalam hal konektivitas, idealnya para pelintas batas harus dapat melintas garis batas dengan mudah, cepat dan aman. Pegawai pemerintah kedua negara seperti: bea cukai, polisi, imigrasi, jasa transportasi, pelayanan kesehatan perlu disiapkan dengan baik. Tingkat keterbukaan akses sangat tergantung pada kebijakan pemerintah kedua negara. 3. Manajemen Keamanan (Security Management) Aktivitas keamanan di perbatasan akan sangat tergantung pada politik hubungan luar negeri kedua negara, aspek geografis dan peluang ekonomi. Masyarakat kedua negara khususnya di perbatasan harus diberi pemahaman dan kesadaran keamanan perbatasan dari hal-hal berikut: Pendatang: migran gelap, penyelundup, orang yang akan melakukan sabotase, teroris, pengungsi dan penjahat.
Barang: narkotik, senjata, barang-barang selundupan, barang pornografi dan barang/makanan yang terkontaminasi. Bahaya kesehatan: pelintas batas yang terinfeksi penyakit berbahaya dan menular, pencemaran lingkungan, penyakit- penyakit berbahaya lainnya. Serangan militer. Dalam sistem pertahanan moderen kawasan perbatasan ditempatkan sebagai daerah pertahanan terhadap pasukan invasi lawan. Peredaran Uang yang tidak sesuai hukum (ilegal) 4. Manajemen Pelintas Batas Ketika jumlah penduduk meningkat dan sumberdaya serta lapangan kerja di suatu negara terbatas maka pelintas batas akan meningkat. Manajemen pelintas batas adalah termasuk menyiapkan sumberdaya yang diperlukan bagi pelintas batas, meliputi misalnya: cadangan minyak dan gas, air bersih, cadangan bahan pokok, fasilitas kesehatan dan obat-obatan. Untuk itu antara kedua negara perlu bekerjasama dengan tepat dalam hal berbagi tentang sumberdaya tersebut, ada perjanjian formal untuk eksploitasi sumberdaya dan ada komite yang bertugas untuk malaksanakan perjanjian. Kerjasama dalam penanganan pelintas batas sangat penting dan menjadi suatu potensi untuk membangun kerjasma kedua negara yang lebih luas. 5. Manajemen Lingkungan Manajemen lingkungan yang baik di dalam dunia yang bersifat global tidak akan bisa tercapai tanpa kerjasama antar negera 9
10 khususnya kerjasama pelintas batas. Kerjasama yang sangat penting perlu dilakukan dalam hal: proteksi spesies berbahaya, penelitian di bidang lingkungan, kontrol polusi, perlindungan hewan yang dilindungi dan ekoturisme. 6. Manajemen Krisis Manajemen krisis bila terjadi sesuatu di perbatasan harus ada di setiap level pemerintahan, tingkat pusat (nasional) maupun pemerintah lokal. Di tingkat nasional kebijakan ditempuh agar bila terjadi insiden di perbatasan sebaiknya dicegah agar tidak terjadi eskalasi secara politis. Mekanisme penanganan insiden dilakukan melalui komisi perbatasan bersama (Joint Boundary Commission) yang telah dibentuk. Sedangkan di tingkat lokal, penyelesian persoalan harian ditangani oleh petugas-petugas perbatasan (imigrasi, polisi, dan lain-lain) untuk mencegah eskalasi masalah. Pertemuan rutin dari petugas perbatasan kedua negara perlu selalu dilakukan untuk saling tukar informasi dan merencanakan kerjasama penanganan masalah lokal. Pentingnya manajemen perbatasan McLinden dalam Buku Border Management Modernization, (Mclinden et al., 2010) mengemukakan bahwa agenda baru untuk pengelolaan perbatasan yang lebih baik adalah lebih dari sekadar pengurusan bea cukai. Mendorong agenda baru adalah tujuh perkembangan utama, tidak ada satu pun yang secara eksklusif terkait dengan bea cukai: Meningkatnya persaingan global untuk investasi asing. Tumbuhnya kesadaran akan biaya yang ditimbulkan bagi para
pedagang oleh formalitas perbatasan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak efisien. Ekspektasi akan pemrosesan impor dan ekspor yang lebih cepat dan dapat diprediksi (hasil dari peningkatan investasi sektor swasta dalam logistik canggih dan rezim manufaktur tepat waktu). Pelipatgandaan persyaratan kebijakan dan prosedur yang terkait langsung dengan komitmen internasional (misalnya, aksesi Organisasi Perdagangan Dunia). Proliferasi perjanjian perdagangan regional, membuat pekerjaan bea cukai lebih kompleks. Meningkatnya harapan dan rasa hormat terhadap integritas dan tata kelola yang baik. Kesadaran yang meningkat akan kebutuhan bea cukai dan badan pengelola perbatasan lainnya untuk memainkan peran keamanan nasional yang lebih sentral. Pengelolaan perbatasan berdasarkan pernyataan tersebut bukan hanya keamanan dan pengawasan bea cukai. Fokus pengelolaan perbatasan yang modern lebih kompleks Tujuan Manajemen Perbatasan Tujuan manajemen perbatasan adalah menciptakan ketahanan ekonomi dan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan. Pengelolaan ini perlu dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 11
12 Peran Pemerintah dalam Ketahanan Ekonomi 1. Ketahanan Ekonomi Ekonomi dapat diartikan sebagai segala kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi yakni tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi guna memproduksi barang dan jasa demi kesejahteraan rakyat, baik fisik materiil maupun mental spiritual. Dalam konteks ketahanan ekonomi, maka ekonomi nasional ataupun ekonomi kemasyarakatan karena menyangkut sebagai kesatuan dan keseluruhan. Ketahanan ekonomi merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar Negara dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan ekonomi merupakan mata rantai dalam rangkaian mata rantai ketahanan seluruh bidang kehidupan yang merupakan ketahanan nasional Indonesia. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui suatu iklim usaha yang sehat
serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global. Dilihat dari konteks ketahanan nasional, ketahanan ekonomi merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan banyak dimensi. Dimensi-dimensi itu meliputi: stabilitas ekonomi, tingkat integritas ekonomi, ketahanan sistem ekonomi terhadap goncangan dari luar sistem ekonomi, margin of safety dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi, keunggulan kompetitif produk-produk ekonomi nasional, kemantapan ekonomi dari segi besarnya ekonomi nasional, tingkat integritas ekonomi nasional dengan ekonomi global. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi, antara lain, adalah sebagai berikut. a. Sifat Keterbukaan Sistem Perekonomian Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan memberi corak atau warna terhadap kehidupan ekonomi dari negara tersebut. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Di lain pihak, sistem ekonomi sosialis dengan sifat perencanaan serta pengendalian penuh oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Namun, tidak berarti bahwa sistem ini tetap stabil serta mampu menciptakan perekonomian yang lancar dan maju. Pada dasarnya sistem ekonomi suatu negara tak dapat dipisahkan dari ideologi yang dianut. Kini tidak ada lagi sistem ekonomi liberal murni atau sistem ekonomi sosialis murni. Sistem liberal yang terdapat di dunia kapitalis sudah menyerap beberapa unsur dari sosialisme, sedangkan negara- 13
14 negara komunis sudah mulai memasukkan beberapa aspek kapitalisme meskipun dengan modifikasi tertentu. Sistem ekonomi Indonesia terbuka terhadap perkembangan sistem ekonomi dunia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam sistem yang berdasarkan Pancasila. b. Manajemen Kegiatan ekonomi memerlukan penerapan manajemen yang tepat dan memadai untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produksi barang dan jasa. Jenis manajemen mana pun yang dipakai perlu ada dukungan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki motivasi, disiplin, dan etos kerja. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya diciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis sehingga menggairahkan kalangan dunia usaha. c. Hubungan Ekonomi Luar Negeri Perkembangan perekonomian tiap negara tidak dapat terlepas dari saling ketergantungan dari negara lain, terutama dalam era globalisasi. Namun, hubungan ekonomi dan perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral tidak saling menguntungkan pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor penyebabnya terutama terletak pada perbedaan dalam hal kekayaan, kemampuan, dan kesempatan. Karena perbedaan itulah timbul negara kaya dan Negara miskin. Dalam lingkup internasional, masalah itu, antara lain, menjadi terkenal masalah Utara-Selatan atau Selatan- Selatan. d. Diversifikasi Pemasaran Peningkatan produksi perlu diikuti dengan perkembangan pasar, baik di pasar domestik maupun di pasar luar negeri. Menjual
hasil produksi di pasar dalam negeri atau di pasar luar negeri akan menghadapi persaingan yang tidak ringan karena timbulnya kejenuhan pasar, persaingan harga, kualitas, dan pelayanan. Oleh karena itu, perlu senantiasa dicarikan pemasaran baru bagi produk yang dihasilkan. Artinya, diversifikasi pemasaran merupakan satu keharusan agar produksi terus bisa diperluas hingga ekspor dapat meningkat dan perolehan devisa akan meningkat pula. e. Teknologi Dalam kehidupan ekonomi, teknologi merupakan faktor penting bagi upaya peningkatan berbagai kegiatan ekonomi. Penggunaan teknologi mutakhir dapat lebih mendayagunakan sumber daya alam, baik yang potensial maupun yang nyata, tetapi tidak dapat menciptakan lapangan kerja langsung secara luas. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kemampuan perekonomian negara. Akan tetapi, di sisi lain teknologi dapat juga menimbulkan kerawanan karena ketergantungan yang besar terhadap pihak luar serta kurangnya kemampuan penguasaan teknologi serta pemanfaatannya. Negara berkembang pada umumnya menghadapi masalah pengangguran. Untuk diperlukan pemilihan teknologi yang tepat guna, selain dapat memberikan nilai tambah dapat pula memberikan kesempatan kerja. Karena tuntutan kebutuhan, perlu pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka memperoleh nilai tambah. f. Struktur Ekonomi Di negara-negara industri maju sektor industri merupakan kontribusi yang cukup besar pada PDB yang menentukan stabilitas itu, 15
16 serta kondisi perekonomiannya. Adapun di negara-negara berkembang perekonomian didominasi oleh sektor nonindustri, terutama sektor pertanian dengan nilai perdagangan (terms of trade) yang hanya menguntungkan negara industri. Di negara berkembang di samping diperlukan sektor industri guna peningkatan nilai tambah, diperlukan juga sektor pertanian yang tangguh. Oleh karena itu, struktur ekonomi yang belum seimbang antara pertanian dan perindustrian mengandung berbagai kerawanan. g. Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, perdagangan, dan jasa akan terhambat, bahkan dapat macet tanpa adanya prasarana dan sarana yang memungkinkan kelancaran arus bahan, barang, dan jasa. Angkutan melalui darat, laut, dan udara yang dikelola secara terpadu dan didukung oleh jaringan komunikasi yang luas serta lembaga-lembaga keuangan yang mumpuni merupakan syarat mutlak bagi perkembangan ekonomi melalui produksi barang dan jasa yang ditunjang oleh distribusi dan perdagangan yang lancar. h. Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas serta berjiwa kewirausahaan mempunyai arti positif bagi peningkatan ketahanan ekonomi. SDM Indonesia yang jumlahnya cukup besar dengan kualitas relatif masih rendah dengan persebaran yang tidak merata dan struktur yang tidak menguntungkan merupakan beban dan sumber kerawanan sosial ekonomi. Untuk itu, diperlukan pembinaan yang serasi terhadap manusia Indonesia sebagai objek dan sekaligus
subjek pembangunan ekonomi. i. Potensi dan Pengelolaan Sumber Dana Dana yang berasal dari dalam dan luar negeri sangat penting bagi upaya meningkatkan pembangunan dan pengembangan ekonomi. Dana dari luar yang terlalu besar dengan penggunaan yang tidak produktif serta menimbulkan ketergantungan negara akan menga-kibatkan kerawanan sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan mobilitas dana dalam negeri melalui sistem perpajakan di samping dana tabungan masyarakat sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi yang didukung oleh kebijakan moneter yang mantap. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, maka diperlukan penanganannya dalam berbagai aspek, yaitu: a. Sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. b. Ekonomi kerakyatan Indonesia harus bisa menjauhkan dan menghindari karakter monopoli dan juga asas liberalisme, hanya ada satu pihak yang merasa diuntungkan di dalamnya. c. Penegakan hukum internal negara yang berfungsi untuk mencegah adanya kesalahan alur atau salah masuknya uang rakyat ke tangan yang tidak seharusnya. d. Menghindari asas etatisme, suatu negara (negara Indonesia) boleh menerima bantuan dari negara lain, boleh menerima potensi ekonomi sektoral dari negara lain, asalkan tidak ketergantungan dan tidak di salah gunakan. e. Sektor ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor 17
18 pertanian, perindustrian dan jasa. f. Pemerataan pembangunan g. Kemampuan bersaing Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi. 2. Peran Pemerintah Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berkenaan dengan itu, Siagian (2000:142-149) menjelaskan beberapa peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Peran itu yang dijelaskan oleh Siagian sebagai berikut: Peran selaku stabilisator. Peran ini dilakukan pada berbagai bidang, antara lain pertama stabilisator di bidang politik. Peran ini menjadikan pemerintah harus menjamin bahwa kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Kedua stabilitas ekonomi, hal ini dimaksudkan agar tercipta iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara
sedemikian rupa sehingga (1) ekonomi tumbuh secara wajar; (2) suku bunga yang tidak tinggi; (3) rendahnya inflasi; (4) kesempatan berusaha makin luas; (5) proses industrialisasi berlangsung dengan baik; (6) kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya. Ketiga adalah stabilitas sosial budaya, dalam hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan yang tidak menimbulkan gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, antara lain (1) kemampuan selektif yang tinggi; (2) proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif; (3) melalui pendidikan; (4) pendekatan yang persuasif; (5) pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan, dan tidak bersifat quantum leap. Sementara itu jika membahas tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kajian itu akan secara langsung bersentuhan dengan peran pemerintah didalam perekonomian. a. Peranan pemerintah adalah mendistribusikan pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin secara lebih adil. b. Menyediakan merit goods, yaitu barang-barang yang seharusnya disediakan meskipun masyarakat memintanya. Relatif sejalan dengan pendapat di atas, Kaldor menyatakan bahwa secara umum fungsi pemerintah dalam perekonomian modern dapat dibagi menjadi: a. Fungsi alokasi, pada posisi ini Pemerintah mengusahakan agar tidak 19
20 alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. b. Fungsi distribusi. Fungsi ini mengharapkan bahwa setiap golongan yang memperoleh manfaat dari tindakan dari suatu golongan akan memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami kerugian sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum adanya tindakan yang bersangkutan. c. Fungsi stabilisasi yang mensyaratkan perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Kewajiban untuk menyediakan sarana umum ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mangkoesoebroto (2000:2-5) bahwa dalam teori perekonomian modern peranan pemerintah diklasifikasi dalam beberapa kategori salah satunya peranan alokasi yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi di samping peranan distribusi dan peranan stabilisasi. Pemerintah harus menyediakan barang publik karena pasar tidak mungkin untuk menyediakannya. 3. Pembangunan Ekonomi Pembangunan diartikan sebagai proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan (Sumodiningrat, 2001:13).
Sedangkan Todaro (1994:15) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan dan pengangguran dalam kerangka pembangunan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, Todaro melihat bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan- perubahan mendasar dalam struktur sosial dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan lebih maju. Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor 21
22 pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Negara yang maju umumnya adalah negara yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya. Berkaitan dengan itu, visi pembangunan nasional Indonesia di bidang pembangunan ialah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan yang diartikan sebagai meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan arah, tahapan dan prioritas pembangunan yang dinyatakan sebagai upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang ditunjukkan oleh hal-hal berikut: a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara- negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen. b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. d. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. e. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional. Sementara dalam konteks pemerataan dan keadilan pembangunan, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 ditandai oleh hal-hal berikut: Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka NKRI Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan 23
24 prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa pesmukiman kumuh. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Perlunya sinergi antara pilar-pilar pembangunan dapat dilihat pada gambar 2: Gambar 1.2 Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup: 2012
Pentingnya Manajemen Perbatasan Seiring dengan era globalisasi, perbatasan wilayah menjadi semakin tidak tampak. Ditinjau dari sisi perpajakan, ada tujuh kunci bahwa manajemen perbatasan antar wilayah antar negara sangat dibutuhkan. McLinden et al dalam bukunya berjudul Border Management Modernization menyebutkan ketujuh alasan pentingnya manajemen perbatasan sebagai berikut. Meningkatnya persaingan global untuk penanaman modal asing. Tumbuhnya kesadaran akan biaya yang ditimbulkan bagi para pedagang oleh formalitas perbatasan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak efisien. Ekspektasi akan pemrosesan impor dan ekspor yang lebih cepat dan dapat diprediksi (hasil dari peningkatan investasi sektor swasta dalam logistik canggih dan rezim manufaktur tepat waktu). Pelipatgandaan persyaratan kebijakan dan prosedur yang terkait langsung dengan komitmen internasional (misalnya, aksesi Organisasi Perdagangan Dunia). Proliferasi perjanjian perdagangan regional, membuat pekerjaan bea cukai lebih kompleks. Meningkatnya harapan dan rasa hormat terhadap integritas dan tata kelola yang baik. Kesadaran yang meningkat akan kebutuhan bea cukai dan badan pengelolaan perbatasan lainnya Fungsi-fungsi tersebut dapat meningkatkan devisa negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan 25
26 pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain : 1. Mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara. 2. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. 3. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara. 4. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa wilayah perbatasan negara mempunyai peranan dan nilai strategis dalam mendukung tegaknya kedaulatan negara, sehingga pemerintah Indonesia wajib memperhatikan secara sungguh-sungguh kesejahteraan dan keamanan nasional. Hal inilah yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 terhadap pemerintah negara, mendorong peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar, dan memperkuat kondisi ketahanan masyarakat dalam pertahanan negara. Wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan mendukung keamanan nasional dalam kerangka NKRI.
Tantangan Reformasi pengelolaan perbatasan yang komprehensif membutuhkan visi yang sangat jelas serta kemauan dan komitmen politik yang kuat. Jika visi yang jelas atau komitmen politik kurang, para reformis tidak akan mungkin menang melawan pengaruh kuat dari konstituen domestik yang diuntungkan dari inefisiensi proses bisnis, saling ketergantungan, dan hubungan antar pemangku kepentingan. Selain itu, para pembaru sering kali membutuhkan pengetahuan dan sumber daya keuangan yang sulit diakses - terutama di negara-negara berkembang, di mana pemerintah menghadapi banyak tantangan mendesak dan prioritas pembangunan yang bersaing. Adapun permasalahan-permasalahan pengelolaan perbatasan lebih lengkapnya terdapat pada pembahasan bab III. B. KONSEP WILAYAH Batas Wilayah Batas dibedakan dalam dua hal utama, yaitu fungsi batas, dan bentuk batas (fisik). Batas secara fungsional merupakan manifestasi daripada suatu sistem yang berkaitan dengan adanya diferensiasi antara hak dan kewajiban dalam suatu tatanan lingkungan. Diferensiasi hak dan kewajiban tersebut dapat bersumber dari adanya berbagai pengelompokan sosial seperti kultur, demografi, bahasa, agama, hukum, politik, adat, tradisi, administrasi, yurisdiksi, dan seterusnya. Pada dasarnya yang menjadi objek dalam tatanan lingkungan yang menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban adalah wilayah. Secara fungsional, 27
28 pada umumnya garis batas dimaksudkan untuk memisahkan beberapa hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah. Garis batas merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan hukum kelompok sosial masyarakat (adat) dengan wilayahnya, seperti misalnya lingkungan masyarakat hukum adat. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur penegasan batas daerah Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dan vital bagi sebuah negara, sebab secara geografis umumnya memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga(Thontowi, 2009). Lebih lanjut dijelaskan arti Kawasan perbatasan secara normatif berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Dari perspektif hukum internasional, wilayah perbatasan
adalah batas terluar dari negara yang berupa garis imajiner yang memisahkan negara dengan negara lain baik darat, laut atau udara yang harus diatur melalui perjanjian (Bangun, 2017). Perbatasan dibagi menjadi dua, perbatasan darat dan perbatasan laut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Perbatasan Darat Batas Daerah di Darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah, 2017). Berdasarkan peraturan ini, batas daerah yang berupa daratan dilakukan kegiatan penegasan batas yang meliputi penyiapan dokumen batas, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, dan pembuatan peta batas. pembuatan peta batas melalui dua (2) cara: a. Kartometrik penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap. Kaidah penarikan garis batas menggunakan bentuk-bentuk batas alam seperti sungai, garis pemisah air, danau/kawah, jalan, dan daerah yang berbatasan dengan daerah lain. 29
30 1) Sungai Garis batas yang terdapat di sungai memiliki posisi di tengah (median) sungai yang ditandai dengan titik-titik koordinat, jika memotong tepi sungai maka pengukuran titik koordinat pada tepi sungai (T.1 dan T.3). Jika as sungai sebagai batas dua daerah/lebih maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada tengah sungai (titik simpul) secara kartometrik (T.2). Gambar 1.3 Penggambaran Sungai Sebagai Batas Daerah Sumber: Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 2) Garis Pemisah Air Garis batas pada watershed merupakan garis khayal yang dimulai dari suatu puncak gunung menelusuri punggung pegunungan/perbukitan yang mengarah kepada puncak gunung berikutnya. Ketentuan menetapkan garis batas watershed dilakukan dengan prinsip: i) Garis batas merupakan garis pemisah air yang
terpendek, karena kemungkinan terdapat lebih dari satu garis pemisah air. ii) Garis batas tersebut tidak boleh memotong sungai. iii) Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada watershed (garis pemisah air) yang merupakan simpul secara kartometrik. Gambar 1.4 Penggambaran Garis Pemisah Air sebagai Batas Daerah Sumber: Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 3) Danau/Kawah a) Jika seluruh danau/kawah masuk ke salah satu daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas antara dua daerah. b) Jika garis batas memotong danau/ kawah, maka garis batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik kartometrik 31
32 yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah. c) Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada danau/ kawah (titik simpul) secara kartometrik. Gambar 1.5 Penggambaran Batas Daerah melalui Danau/Kawah Sumber: Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 4) Jalan Untuk batas jalan dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua daerah yang berbatasan. Pada awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang pilar sementara/ pilar batas dengan bentuk sesuai ketentuan. Khusus untuk batas yang merupakan pertigaan jalan, maka ditentukan/
diukur posisi batas di pertigaan jalan tersebut. Gambar 1.6 Penggambaran Batas Daerah via As Jalan dan Pinggir Jalan 5) Daerah yang berbatasan dengan daerah lain Daerah yang berbatasan dengan beberapa daerah lain, maka kegiatan penegasan batas daerah harus dilakukan bersama dengan daerah-daerah yang berbatasan. Sebagai contoh daerah C berbatasan dengan daerah A, B, D, dan daerah E 33
34 Gambar 1.7 Penggambaran Daerah yang berbatasan dengan Daerah Lain b. Survei lapangan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah melalui pengecekan di lapangan berdasarkan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap. Pelacakan secara survey lapangan dilaksanakan dengan cara langsung pengecekan ke lapangan untuk menentukan titik-titik batas. Perbatasan Laut Batas Daerah di Laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan batas daerah di laut dilakukan secara kartometrik. Adapun 4 tahapan penegasan batasnya adalah; penyiapan dokumen; penentuan Garis Pantai, pengukuran dan penentuan batas; serta pembuatan Peta Batas Daerah di Laut. Bila diperlukan dapat dilakukan pula dengan pengecekan lapangan dengan prinsip geodesi dan hidrografi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah, 2017).
C. KARAKTERISTIK WILAYAH PERBATASAN Berdasarkan definisi dan karakteristik perbatasan, O.J. Martinez (Martinez, 1994) mengelompokkan perbatasan dalam empat tipe. Pertama, alienated borderland, yaitu suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, serta persaingan etnik. Kedua, coexistent borderland, yaitu suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang penyelesaiannya berkaitan dengan masalasah kepemilikan sumber daya alam yang strategis di perbatasan. Ketiga, interdependent borderland, yaitu suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu dari pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. Keempat, integrated borderland, yaitu suatu wilayah perbatasan yang kegiatan perekonomiannya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat. 35
36 Karakteristik kawasan perbatasan dibagi kedalam 7 (tujuh) bagian yaitu karakteristik fisik, karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat, karakteristik penduduk, karakteristik ekonomi, karakteristik sumber daya alam, karakteristik pertahanan dan karakteristik fungsi dan pemanfaatan ruang (Agung & Yanyan, 2013). Adapun indikator dari masing-masing karakteristik dapat dilihat di Tabel 1 di bawah ini Tabel 1.1 Karakteristik Kawasan Perbatasan No. Jenis Indikator Karakter 1. Karakter Fisik a. Garis batas di darat dan laut belum jelas dan pasti b. Pilar batas di sepanjang garis batas masih sangat terbatas dan kondisinya darurat. c. Garis batas di laut ditentukan dengan keberadaan pulau-pulau terluar yang terpencil. d. Sebagian besar kawasan perbatasan di darat berada di pedalaman dengan kondisi alam berupa hutan yang sulit di jangkau dan perlu dilindungi.
2. Karakteristik Infrastruktur Pelayanan Masyarakat 3. Karakteristik Penduduk a. Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, komunikasi dan informasi serta pemukiman masih sangat terbatas. b. Jumlah Pos Pemeriksa Lintas Batas (PPLB) masih terbatas dan fungsi CIQS belum optimal a. Penyebaran penduduk di wilayah perbatasan umumnya jarang dan tidak merata bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil b. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia diperlihatkan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat c. Tingkat pertumbuhan penduduk rendah akibat tingginya angka kematian. d. Arus mobilitas tenaga kerja dan penduduk keluar-masuk cukup tinggi. e. Secara etnis, penduduk yang berada di Perbatasan memiliki hubungan keluarga dengan saudaranya di negara tetangga. 37
38 No. Jenis Karakter 4. Karektiristik Ekonomi Indikator a. Tingginya perbedaan harga jual produk-produk lokal jika dibandingkan dengan negara tetangga. Rendahnya nilai kurs rupiah terhadap kurs negara tetangga. b. Keberadaan produk-produk yang berasal dari sumberdaya alam belum memiliki nilai tambah karena merupakan produk mentah. c. Perekonomian masyarakat sebagian besar adalah miskin dan umumnya mata pencaharian adalah petani dan nelayan tradisional. d. Transaksi perdagangan dilakukan secara tradisional. Hasil usaha yang diperoleh sebagian besar dikonsumsi sendiri.
5. Karakteristik Sumber Daya Alam 6. Karakteristik Pertahanan a. Potensi sumberdaya alam di wilayah perbatasan meliputi potensi pertambangan, kehutanan, perkebunan/pertanian, perikanan, dan sumberdaya air (daerah tangkapan air). b. Pengelolaan sumberdaya alam relatif kurang terkendali terutama eksploitasi hutan dan kawasan lindung yang ilegal dan penangkapan ikan ilegal. a. Rawan persembunyian kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), penyelundupan, dan tindak kriminal. Penduduk mudah terprovokasi dan terpengaruh oleh informasi dari luar. b. Rawan terhadap ancaman langsung dari luar dan pengaruhnya. c. Lemahnya sistem pengawasan/pengamanan dikarenakan pos-pos pengawasan d. TNI maupun PLB terbatas dan tidak memadai 39
40 No. Jenis Indikator Karakter 7. Karakteristik a. Sebagian besar ruang kawasan Fungsi perbatasan adalah kawasan dan lindung yang rawan terhadap Pemanfatan eksploitasi, terutama illegal Ruang b. Iogging dan iIlegaI fishing Taman-taman nasional yang merupakan bagian dari kawasan lindung memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. c. Tempat perlindungan satwa dan flora endemik. Tempat kawasan budidaya seperti kelapa sawit dan karet serta perikanan dan perikanan tangkap di kawasan perbatasan laut Sumber: Agung & Yanyan (2013)
BAB II BENTUK PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH DAN NEGARA Manajemen perbatasan (wilayah negara) selama ini lebih banyak dipahami dari perspektif keamanan (security approach). Isu-isu tentang perbatasan (wilayah negara) lebih dengan nilai dan kepentingan politik sehingga persoalan-persoalan pengelolaan perbatasan selama ini lebih banyak diselesaikan melalui pendekatan politik dan didukung oleh pendekatan keamanan. Dari perspektif pemerintahan, manajemen perbatasan, berkaitan dengan upaya bagaimana mengubah kondisi sosial- ekonomi masyarakat menjadi lebih adil dan sejahtera. Dengan kata lain, manajemen perbatasan mestinya didasarkan misi pemerintahan, yaitu menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, upaya mengubah kondisi sosial- ekonomi masyarakat perbatasan, menggunakan dua pendekatan, yaitu selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga menggunakan pendekatan yang bersifat kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, pemerintah seharusnya fokus pada upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan untuk mendorong kemandirian dan pembangunan untuk mengembangkan aktivitas pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masalah yang hadapi masyarakat yang ada di perbatasan saat ini adalah keterbelakangan masyarakat, kemiskinan, infrastruktur yang buruk, akses informasi yang terbatas, aksesibilitas terbatas, keterbelakangan pendidikan dan kesehatan. Kurangnya manfaat dari interaksi antar masyarakat di 41
42 perbatasan, serta adanya krisis identitas dan nasionalisme pada masyarakat di perbatasan. Namun, pengelolaan perbatasan yang efektif dapat membantu Negara dan kelompok regional mencapai pendekatan yang lebih seimbang yang meningkatkan keamanan nasional mereka sendiri, sesuai dengan hukum internasional, sementara juga melindungi hak dan mengurangi potensi kerentanan dari lintas batas tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan yang baik memiliki tujuan ganda, membantu menyeimbangkan kepentingan negara dalam memfasilitasi pergerakan lintas batas dan menjaga keamanan. Pencapaian keseimbangan ini bergantung pada kebijakan dan intervensi pengelolaan perbatasan yang difokuskan pada empat bidang kerja: 1) manajemen identitas, 2) Sistem Informasi Pengelolaan Perbatasan/Border Management Information Systems (BMIS), 3) Pengelolaan Perbatasan Terpadu/Integrated Border Management (IBM) dan 4) Pengelolaan Perbatasan Kemanusiaan/Humanitarian Border Management (HBM). A. PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH Pengelolaan perbatasan antar daerah (regional) perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah serta lembaga-lembaga yang terkait di level nasional. Kolaborasi antar lmbaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan daerah sangat penting dalam rangka manajemen perbatasan daerah baik antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, maupun antarprovinsi. Indonesia memiliki aturan tentang batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan
Batas Daerah. Hal ini diatur untuk untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah, perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi. Dalam mengelola perbatasan daerah, Indonesia membentuk Tim Penegasan Batas Daerah baik level pusat, level provinsi, maupun di level kabupaten/kota. B. PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA Negara-Negara Uni Eropa Kebijakan dan intervensi pengelolaan perbatasan yang difokuskan pada empat bidang kerja: 1) manajemen identitas, 2) Sistem Informasi Pengelolaan Perbatasan/Border Management Information Systems (BMIS), 3) Pengelolaan Perbatasan Terpadu/Integrated Border Management (IBM) dan 4) Pengelolaan Perbatasan Kemanusiaan/Humanitarian Border Management (HBM). 1. Manajemen Identitas Untuk meningkatkan kemampuan Manajemen Identitas pemerintah, Global Compact dapat membantu mendaftarkan semua warga negara saat lahir, berkonsultasi tentang keamanan dokumen, meninjau proses penerbitan dokumen perjalanan, dan memfasilitasi penerbitan dokumen identitas yang dapat diandalkan. Untuk memastikan bahwa perjalanan palsu atau penipuan dokumen ditandai pada titik masuk, Negara mungkin juga ingin memanfaatkan keahlian organisasi internasional dalam pemeriksaan dokumen 43
44 perjalanan. Ini termasuk pelatihan petugas perbatasan garis depan tentang bagaimana mengenali penipu, tanda-tanda perusakan dan dokumen perjalanan palsu, memastikan laboratorium inspeksi sekunder memiliki staf dan perlengkapan yang memadai dan juga dapat meluas ke pendirian pusat pemeriksaan dokumen regional untuk rujukan, verifikasi dan penyimpanan dokumen yang dicurigai. 2. Sistem Informasi Pengelolaan Perbatasan/Border Management Information Systems (BMIS) Penggunaan Border Management Information System (BMIS) memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis informasi tentang kedatangan dan keberangkatan migran dan pengungsi. Ini idealnya dilakukan secara realtime, memungkinkan pejabat perbatasan untuk membentuk gambaran akurat tentang pergerakan lintas batas dan memberi mereka kemampuan untuk membuat profil risiko wisatawan berbasis bukti. Dalam jangka panjang, data yang dikumpulkan oleh BMIS dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan manajemen migrasi yang baik, meningkatkan kapasitas pemerintah untuk merencanakan dan mempersiapkan. BMIS juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan perbatasan - dengan menyediakan konektivitas dengan daftar peringatan INTERPOL, menjadi mungkin untuk mengidentifikasi orang dan dokumen yang dicurigai pada titik masuk. Di mana sistem komputerisasi seperti itu diterapkan, keamanan dapat lebih ditingkatkan
dengan membuat pemberitahuan Informasi Penumpang Lanjutan (API) di bandara internasional. BMIS juga dapat membantu menyelaraskan prosedur dengan berfungsi sebagai mekanisme pemrosesan yang seragam. 3. Pengelolaan Perbatasan Terpadu/Integrated Border Management (IBM) Pemerintah mendorong kerjasama yang lebih erat antara kepabeanan dan layanan imigrasi mereka sendiri dengan negara lain. Komisi Eropa telah mengembangkan konsep Integrated Border Management (IBM) (juga disebut sebagai Coordinated Border Management oleh World Customs Organization) untuk menjelaskan pendekatan ini. Dengan menjalin kerja sama yang erat di tingkat antar- layanan, antar-lembaga, dan internasional, IBM berupaya meminimalkan duplikasi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif di pos-pos perbatasan. Sebuah model yang telah menikmati banyak keberhasilan dalam konteks Afrika sub-Sahara adalah Pos Perbatasan Satu Pintu (OSBP). Dirancang khusus untuk mengoptimalkan waktu pemrosesan di titik-titik penyeberangan perbatasan di sepanjang rute perdagangan utama, OSBP menampung layanan perbatasan negara-negara tetangga dalam struktur yang sama, secara signifikan meningkatkan kerja sama, efektivitas, dan waktu tunggu. Pengelolaan perbatasan kolaboratif bermanfaat bagi pemerintah. Adapun manfaat IBM bagi pemerintah adalah sebagai berikut. 45
46 a) menurunkan keseluruhan biaya pengelolaan perbatasan. b) meningkatkan keamanan. c) meningkatkan kecerdasan dan pelaksanaan. d) meningkatkan kepatuhan pedagang. e) menyebarkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. f) meningkatkan integritas dan transparansi. Bukan hanya bagi pemerintah, IBM juga menguntungkan sektor swasta, yaitu: a) memotong biaya dengan mengurangi penundaan dan pembayaran informal. b) memungkinkan pembersihan dan pelepasan yang lebih cepat. c) menjelaskan aturan, membuat penerapannya lebih dapat diprediksi. d) memungkinkan penyebaran sumber daya yang lebih efektif dan efisien. e) meningkatkan transparansi (Mclinden et al., 2010) 4. Pengelolaan Perbatasan Kemanusiaan/Humanitarian Border Management (HBM). Humanitarian Border Management (HBM) adalah sektor kunci dalam Migration Crisis Operational Framework (MCOF) IOM36 dan menjelaskan operasi perbatasan sebelum, selama dan setelah krisis kemanusiaan, yang melibatkan gerakan lintas batas berskala besar. Diterapkan dengan benar, intervensi HBM melindungi individu yang terkena dampak krisis, termasuk hak mereka untuk tidak
melakukan refoulment, dengan tetap menghormati hak nasional kedaulatan dan keamanan. Bantuan kepada pemerintah dalam membangun kapasitas HBM mereka melibatkan, antara lain, menetapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk mengatasi perubahan mendadak dalam jumlah pergerakan lintas batas, mengembangkan dan menerapkan rencana kesiapsiagaan darurat dan kontingensi, membangun sistem rujukan untuk memastikan migran yang rentan dibantu dalam cara tercepat mungkin, dan menciptakan mekanisme kerja sama antar-lembaga untuk tanggapan yang koheren dalam peristiwa krisis. Dalam rangka keamanan nasional, pemerintah di berbagai negara khususnya di Eropa mendesain fasilitas pergerakan lintas batas negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana telah disebutkan bahwa Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang masih perlu dikelola dan ditingkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini merupakan ironi yang mana wilayah perbatasan Indonesia memiliki potensi luar biasa yang dapat mendongkrak perekonomian wilayah perbatasan. Adapun potensi-potensi wilayah perbatasan Indonesia adalah sebagai berikut. a) Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia Kondisi perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA). Kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan 47
48 Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan terutama pada sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan (sawit, karet dan kakao). Sektor lainnya yang domain adalah perdagangan dan industry. Potensi sumberdaya alam di kawasan perbatasan Kalimantan yang sangat menonjol adalah potensi kehutanan. Kekayaan hutan disamping berbagai jenis kayu bernilai tinggi, juga hasil hutan non kayu dan berbagai keanekaragaman hayati. Hutan lindung di kawasan perbatasan Kalimantan-Malaysia yang berstatus sebagai taman nasional antara lain Taman Nasional (TN) Betung Karihun, TN. Danau Lanjak (Kabupaten Kapuas Hulu) dan TN Krayan Mentarang (Kabupaten Nunukan dan Malinau). Gambar 2.1 Hutan Lindung di Kawasan Perbatasan Kalimantan- Malaysia Saat ini beberapa areal tertentu beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh
beberap perusahaan swasta nasional bekerjasama dengan perkebunan Malaysia. Selain perkebunan swasta, terdapat perkebunan rakyat dengan beberapa komoditi andalan seperti lada, kopi dan kakao. Potensi lain adalah sumberdaya air dimana kawasan perbatasan Kalimantan merupakan hulu dari sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan seperti Kapuas dan Mahakam. Kawasan perbatasan juga memiliki cukup banyak cadangan bahan tambang antara lain minyak bumi, batu bara, uranium, emas, air raksa, gysum, talk, antimony, mika dan kalsit. Potensi wisata yang telah diakui dunia Internasional adalah di kawasan TN Betung Karihun dan TN Danau Sentarum. Adapun potensi SDA di kawasan perbatasn Indonesia Malaysia dapat dilihat pada tabel 2.1: Tabel 2.1 Potensi SDA di Kawasan Perbatasan Indonesia - Malaysia Provinsi Kabupaten Potensi SDA Sambas Karet, Kelapa Dalam, Pasir Kuarsa Bengkayang Lada, jagung, Karet, Durian Kalbar Sanggau Padi, Lada, Kakao, Karet Kapuas Hulu Padi, Karet, Lada Kaltim Mahakam Ulu Padi, Karet, Kelapa, Kakao 49
50 Kaltara Nunukan Kelapa, Sapi, Ikan Tangkap Malinau Padi, Kopi, Kelapa Sumber: Buku Rencana Induk Lokpri, 2015 b) Wilayah Perbatasan Indonesia - Timor Leste Kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan Indonesia - Timor Leste didominasi oleh pertanian lahan kering dan perkebunan. Beberapa komoditas yang dihasilkan antara lain jambu mete, kelapa, kemiri, pinang, cengkeh, vanili, kapas, lada dan pala. Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015 menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi yang khas terjadi di kawasan perbatasan Negara adalah perdagangan lintas batas. Kegiatan lintas batas yang terjadi sebagian besar adalah perdagangan kebutuhan alat- alat rumah tangga dan bahan makanan lainnya yang tersedia di kawasan perdagangan di Atambua, ibukota Kabipaten Belu. Kegiatan lintas batas lainnya adalah kunjungan kekerabatan antar keluarga karena banyaknya masyarakat eks pengungsi Timor Leste yang masih tinggal di wilayah Atambua, sedangkan warga Indonesia lainnya yang berkunjung ke Timor Leste adalah dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan bahan makanan dan komoditi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste. Adapun potensi SDA di kawasan perbatasan Indonesia - Timor Leste dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini:
Tabel 2.2 Potensi SDA di Kawasan Perbatasan Indonesia - Timor Leste Provinsi Kabupaten Potensi SDA Kupang Mangga, Ikan Kerapu, Kedelai, Melinjo Sapi Potong, Lada, Timor Tengah Utara Jambu Mete, ubi-ubian, Kemiri NTT Belu Sapi Potong, Jagung, Padi Malaka Jagung, Padi, Kakao, Kayu, Kelapa, Ubi Sumber: Buku Rencana Induk Lokpri, 2015 c) Wilayah Perbatasan Indonesia - Papua Nugini Kegiatan perekonomian masyarakat pada daerah perbatasan ini pada umumnya masih bersifat subsistem. Implikasinya adalah volume produksi terbatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau keluargan dan kadangkala untuk kepentingan sosial seperti upacara adat. Namun demikian telah berkembang hubungan perdagangan lintas batas tradisional yang cukup baik dengan masyarakat yang berada di Papua Nugini. Untuk memfasilitasi pengembangan perdagangan lintas batas tradisional, telah dibangun pasar-pasar tradisional perbatasan pada beberapa tempat lintas batas tradisional 51
52 seperti di Skouw, Sota dan Waris. Di beberapa wilayah menunjukkan bahwa potensi daya saing Indonesia lebih baik dari Papua Nugini (PNG), terutama dalam sektor pakaian, bahan pangan, elektronik, maka ini menjadi peluang kerjasama ekonomi. PNG merupakan pangsa pasar yang cukup tinggi, jika dilihat dari besarnya nilai perdagangan yang diperoleh di pasar perbatasan. Maka dapat dilihat bahwa barang-barang Indonesia memiliki nilai jual yang cukup bagus bagi masyarakat PNG. Oleh karena itu, sudah semestinya prasarana dan berbagai peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat perbatasan Indonesia, termasuk sebagai upaya peningkatan pendapatan Negara melalui kerjasama ekonomi. Kondisi sumberdaya alam yang sangat besar berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung, taman nasional maupun hutan produksi. Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum tersentuh atau dieksploitasi kecuali di beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Hasil hutan kayu yang menjadi produk andalan komersial adalah jenis kayu merbau, matoa, agathis dan linggua. Sedangkan hasil non kayu yang banyak dimanfaatkan masyarakat antara lain gaharu, kulit gambir, tali kuning, rotan, bamboo, kayu putih dan jenis-jenis anggrek. Selain sumberdaya hutan, kawasan perbatasan RI- PNG memiliki sumberdaya air yang cukup
besar dari sungai-sungai yang mengalir disepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. d) Wilayah Perbatasan Laut Indonesia-India-Thailand- Malaysia dan Perbatasan Indonesia-Vietnam- Malaysia-Singapura Perairan perbatasan di Laut Andaman dan Selat Malaka memiliki potensi ekonomi yang besar antara lain potensi minyak bumi dan gas bumi, perikanan tangkap dan pariwisata bahari. Selain itu, kawasan ini merupakan pintu masuk ke selat malaka yang dari sisi ekonomi sangat strategis karena merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting dunia. Dari segi ekonomi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran strategis, sama pentingnya dengan Terusan Suez atau Terusan Panama. Keberadaan Selat Malaka yang sangat strategis tersebut dapat menjadi pendorong bagi berkembangnya kegiatan industry dan perdagangan antar bangsa di kawasan ini. Apalagi diperkirakan volume perdagangan dunia 20 tahun mendatang akan meningkat menjadi 2,5 kali dibandingnkan saat ini, sehingga akan dibutuhkan tambahan pelabujan untuk menampung kapal-kapal dengan jumlah dan ukuran yang semakin besar (Son Diamar, 2015). Salah satu lokasi kawasan perbatasan laut RI- 53
54 India/Thailand/Malaysia yang berpotensi dikembangkan sebagai pelabuhan transshipment adalah Pelabuhan Sabang yang mempunyai kolam pelabuhan laut dalam secara alami (tanpa pengerukan). Disamping potensi tersebut, kawasan perbatasan di Kabupaten Sabang juga memiliki perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil dan laut lepas (>ZEE 200 mil) yang produktif, mengandung potensi ikan pelagis dan demersal. Son Diamar (2015) mengatakan bahwa hal yang sangat menunjang adalah adanya lokasi up welling. Front massa air terjadi akibat pertemuan 3 arus yang berasal dari perairan Samudera Hindia, Selat Malaka dan Teluk Banggala. Oleh sebab itu, kawasan ini sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat untuk penangkapan ikan di ZEE dan laut lepas. e) Wilayah Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina Posisi strategis kawasan perbatasan ini berada pada bibir Asia dan Fasifik memungkinkan wilayah ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di kawasan timur Indonesia. Selain itu, wilayah ini berada pada jalur lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 1 dan ALKI 2, Son Diamar, 2015) yang dilewati oleh pelayaran internasional. Kawasan ini memiliki potensi SDA yang sangat besar antara lain di sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata, perikanan tangkap dan minyak dan gas. Beberapa komoditi yang dominan di sektor
pertanian dan perkebunan yaitu kelapa, cengkeh, pala, kopi dan vanili. Pada sektor perikanan, komoditi yang dihasilkan antara lain tuna, cakalang, kerapu, rumput laut dan lain-lain. Secara garis besar, potensi kawasan perbatasan ini dapat dilihat pada tabel 2.3 dan 2.4 dibawah. Tabel 2.3 Potensi SDA Perkebunan dan Pertanian di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina Provinsi Kabupaten Potensi SDA Ubi jalar, Ubi Kayu, Kalimantan Utara Nunukan Kelapa Sawit, Kako, Durian, Pisang Kepulauan Sangihe Cengkeh, Pala, Kopra Sulawesi Utara Kepulauan Talaud Cengkeh, Pala, Kopra dan Umbi Maluku Morotai
Utara Sumber: Rencana Induk Lokpri 2015 Tabel 2.4 Potensi SDA Perikanan di Kawasan Perbatasan Indonesia- Malaysia-Filipina Provinsi Kabupaten Potensi SDA Kalimantan Utara Nunukan Bandeng, Udang, Cakalang Kepulauan Sangihe Tongkol, Tuna, Cakalang 55
56 Ikan Layang, Ikan Tongkol, Ikan Bobara, Ikan Onthoni serta Ikan Sulawesi Utara Kepulauan Talaud Kembung, Ikan Saramiang, Ikan Kakap Merah, Dehon dan Malalugis Ikan Layang, Ikan kembung, Julung- Maluku julung, Ikan Kuwe, Utara Morotai Kakap Merah, Cakalang, Tuna Sumber: Rencana Induk Lokpri 2015 f) Wilayah Perbatasan Indonesia-Palau Perairan di kawasan ini khususnya pada daerah sekitar Raja Ampat memiliki hamparan terumbu karang yang luas sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dan perikanan. Jenis ikan karang yang terkandung di wilayah ini cukup besar dan merpakan salah satu kawasan dengan kekayaan ikan tertinggi di dunia dan memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Beberapa jenis ikan karang tersebut antara lain jenis ikan pelagis (tuna, cakalang, kembung, tongkol, tenggiri), ikan karang (ekor kuning, pisang-pisang, napoleon, kerapu, kakap, baronang, kerapu) dan udang karang (lobster, kepiting, rajungan).
g) Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste-Australia Perikanan tangkap merupakan potensi dan sektor unggulan yang lebih dapat dikembangkan di kawasan perbatasan ini. Hal ini mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan pesisir dan laut. Selain potensi perikanan tangkap, terdapat juga budidaya laut dan budidaya air payau. Budidaya laut yang tersebur di daerah Pulau Yamdena, Pulau Wetar dan pulau-pulau terselatan sesuai untuk dikembangkan komoditas mutiara, rumput laut, lobster dan kerapu. Sedangkan peluang pengembangan budidaya air payau seperti Pulau Yamdena dan Pulau Wetar sangat kaya akan hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuary. Kawasan ini juga memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Jenis-jenis bahan tambang yang potensial dieksplorasi antara lain bijih emas, logam dasar, perak, barit yang berada di Pulau Wetar; minyak bumi di Pulau Marsela, Leti dan Adodo Forata; merkuri di Pulau Damar; dan Mangan di Pulau Lemola. Hasil penelitian yang dilakukan oleh BNPP bekerjasama dengan organisasi internasional menunjukkan bahwa kandungan tembaga yang ada di Pulau Wetar, disebutkan bahwa tembaga Wetar atau dikenal dengan nama Wetar Cooper merupakan jenis tembaga premium dengan kualitas terbaik di dunia yang memiliki kadar 99,99%. h) Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste Komoditi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur 57
58 terdapat di sektor pertanian dan jasa. Untuk sektor pertanian komoditi yang diunggulkan adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi kakao, jagung, kopi dan jarak. Sub sektor perikanan komoditi yang diunggulkan berupa perikanan tangkap dan garam. Komoditi penunjang pada sektor pertanian yaitu sub sektor peternakan berupa kerbau dan sapi, sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi jambu mete, pinang, kacang hijau, kelapa dalam dan kelapa. Untuk sektor jasa komoditi yang diunggulkan adalah bidang pariwisata. Sementara komoditi penunjang lainnya adalah sektor pertambangan berupa kaolin. Posisi strategis kawasan ini memungkinkan wilayah ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di kawasan timur Indonesia. Selain itu wilayah ini berada pada jalur lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI yang dilewati oleh pelayaran internasional. Son Diamar (2013) Kawasan ini memiliki potensi SDA yang sangat besar antara lain di sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata, perikanan tangkap, dan migas. Beberapa komoditi yang dominan di sektor pertanian dan perkebunan yaitu padi sawah, padi gaga, jagung, kemiri, kelapa, cengkeh, dan kenari. Pada sektor peternakan, komoditi yang dihasilkan adalah babi, sapi, dan ayam. Pada sektor perikanan, komoditi yang dihasilkan antara lain ikan tuna, ikan belang kuning, dan sebagainya. Pertanian, perkebunan, dan peternakan merupakan
sektor yang ikut mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat di lokpri-lokpri perbatasan RI-RDTL- Australia Bagian Barat. Beberapa data tentang luas lahan, tingkat produktifitas dan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan menunjukkan bahwa sektor ini cukup banyak digeluti oleh masyarakat perbatasan di NTT. Dengan kondisi letak kawasan perbatasan yang merupakan kawasan perbatasan laut, maka sektor perikanan merupakan sektor utama yang banyak dihasilkan daerah perbatasan di kawasan perbatasan Laut RI-RDTL-Australia Bagian Barat. Hasil perikanan utama di daerah perbatasan di NTT adalah ikan tongkol, ikan tuna, ikan belang kuning dsb. Hasil perikanan tersebut masih bersifat subsisten, namun beberapa telah dijual secara mandiri ke nelayan negara tetangga maupun masyarakat perbatasan lainnya. Pengelolaan perbatasan negara Indonesia belum dilaksanakan secara terpadu meski tugas dan fungsi kelembagaan di lingkup pemerintahan sudah memadai. Pengelolaan perbatasan masih condong ke perbatasan yang berupa daratan dibanding perbatasan negara yang berupa laut (Rusmiyati et al., 2022). 59
BAB III PEMETAAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERBATASAN Mengelola beberapa kawasan perbatasan itu akan berbeda penanganannya antar daerah, antara wilayah perbatasan darat dan wilayah perbatasan yang dipisahkan oleh lautan. Kawasan perbatasan di Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan jumlahnya tidak sedikit dan tidak luput dari permasalahan. Sejak dahulu hingga saat ini, wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia selalu dihadapkan pada sejumlah permasalahan dalam berbagai aspek, seperti keamanan, ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan dan lain sebagainya. Masalah ini tidak hanya terjadi dengan negara tetangga saja, melainkan juga terjadi secara internal, yaitu antar daerah di Indonesia. Pemerintah tentu sudah mengupayakan berbagai cara, namun demikian strategi yang sudah dijalankan terkadang tidak berjalan dengan baik karena faktor-faktor tertentu yang berjalan secara dinamis, sehingga beragam masalah yang ada belum terselesaikan dan masih menjadi tugas yang harus diprioritaskan dan segera ditangani pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah secara bersama-sama. Beberapa isu strategis yang dipetakan oleh penulis, diuraikan di bawah ini. A. Permasalahan Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan 1. Permasalahan Sosial Masalah sosial merupakan sebuah kondisi dimana terjadi ketidaksamaan antara unsur kebudayaan atau pun masyarakat, 61
62 yang akan menimbulkan bahaya terhadap kehidupan atau pemenuhan kebutuhan pokok kelompok-kelompok sosial, berakibat menyebabkan ketimpangan ikatan/hubungan sosial (Sriyana, 2021). Dalam definisi lain, masalah sosial dapat dikatakan sebagai disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial merupakan salah satu diskursus polemik lama yang bisa muncul di tengah kehidupan sosial yang dapat disebabkan karena kemajuan teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi (Burlian, 2016).Masalah sosial dapat dibedakan menjadi: 1. Konflik dan kesenjangan, contohnya kesenjangan, kemiskinan, konflik antar kelompok, masalah sosial, dan pelecehan seksual, 2. Penyimpangan perilaku, contohnya gangguan mental, kejahatan atau kriminalitas, kecanduan obat terlarang, kenakalan remaja, serta kekerasan dalam pergaulan. 3. Perkembangan manusia, contohnya lanjut usia, permasalahan keluarga, kesehatan seksual, dan kependudukan (misalnya urbanisasi) (Burlian, 2016). Social problem's concept can be explained in this below several propositions: 1. A significant number of people define a social problem as an issue that deviates from a social standard that they value. Thus, each social problem has a subjective definition and an objective condition. 2. The objective issue is required but insufficient to create a social issue. Social problems are what people believe them to be, and if they aren't classified as such by individuals who
are affected by them, they aren't problems to them, even though they might be to outsiders or scientists. 3. Cultural values have such a significant causal impact on the objective circumstance that is considered a problem. 4. Cultural values preclude solutions for social problems because individuals are unlikely to support plans for improvement that would bias or demand them to give up valued ideas and institutions. 5. Social problems involve a dual conflict of value systems: first, people are disagreeing about whether certain conditions threaten fundamental values, and second, while there is general agreement that these conditions do threaten fundamental values, people disagree about the best course of action because other values are not equally balanced with means or policy. 6. In the end, societal issues develop and persist because persons do not hold the same shared ideals and goals. 7. Therefore, in addition to studying the objective situation stage of a social problem, sociologists must also examine how the individuals who are affected by it describe the same circumstance and the methods of its resolution from various perspectives due to their value judgements (Spector & Kitsuse, 2018). Beberapa permasalahan sosial yang ditemukan di kawasan perbatasan Indonesia seperti border crimes, antara lain kegiatan pencurian ikan secara illegal (illegal fishing), penebangan liar (illegal logging), pendistribusian obat-obatan terlarang dari luar negeri menuju wilayah-wilayah Indonesia, terorisme, human 63
64 trafficking, dan kejahatan lainnya. Sedangkan masalah sosial antar daerah di Indonesia yang terjadi adalah kesenjangan, urbanisasi, kemiskinan, kriminalitas, kenakalan remaja, penyebaran narkoba, dan lain-lain. Ancaman terbesar di negara kita salah satunya adalah masih maraknya kegiatan Illegal Unreported Fishing (IUUF) yang berdampak pada kelestarian sumber daya yang ada di laut. Masih ditemukan titik rawan di 6 wilayah lautan Republik Indonesia jika menyelidiki pola perilaku dari para pencuri ikan pada rentang tahun 2015 sampai 2019. Ocean Data Inventory (ODI) memberikan data per Juni 2020, bahwa 6 wilayah paling rawan tersebut adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 572 di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera, WPP 711 di Laut Natuna Utara dan perairan Selat Karimata, dan WPP 714 di Teluk Tolo dan Laut Banda. Kemudian, WPP 717 perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, WPP 716 di perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera, dan WPP 718 di perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Global Fishing Watch AIS memberikan data masih ditemukan keberadaan kapal-kapal asing di perbatasan pada tahun 2020 yakni di WPP 711, 716, 717 dan 718, dengan kecepatan kapal rendah di bawah 3 knot. Pergerakan yang lambat mengisyaratkan terjadi aktivitas Illegal Unreported Fishing (IUUF) di area ZEE Indonesia (Ulya, 2020). Selain itu, pergerakan yang tidak wajar ini tidak berada dalam satu lintasan yang lurus seperti pada umumnya kapal melintas (IOJI, 2022). Natuna menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan
tertinggi dalam kegiatan illegal fishing oleh warga negara asing, contohnya dari China dan Vietnam. Beberapa penyebab yang mendasari hal tersebut karena sumber daya ikan di negara mereka langka, namun tetap ingin menjadi exporter ikan utama di dunia, dan konsumsi ikan meningkat di dalam negeri. Berdasarkan FAO Tahun 2019 menunjukkan bahwa ketersediaan ikan di Vietnam sudah dieksploitasi berlebihan dan ikan sudah tidak produktif. Sedangkan, Tiongkok, wilayah Laut China sudah over fishing serta diberlakukan moratorium penangkapan ikan oleh Pemerintah Tiongkok dari tahun 1995. Penyebab lainnya adalah karena adanya peluang kekosongan laut natuna dan belum adanya kesepakatan batas laut diantara Indonesia dengan Vietnam. Berdasarkan data AIS, banyak kapal ikan asing Vietnam dan Tiongkok melakukan kegiatan IUUF yang mengancam keamanan laut di Indonesia, namun jumlahnya tidak terdeteksi citra satelit. Pada Bulan Februari 2022, IUUF yang dilakukan oleh KIA Vietnam terdeteksi kembali di Laut Natuna Utara, wilayah ZEE Indonesia. Sebagian besar adalah kapal yang sama (repeated offenders), yang pernah melakukan intrusi pada tahun 2021. Kapal-kapal tersebut digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Kapal Ikan Vietnam di ZEE Indonesia per Februari 2022 Terdeteksi No Nama Kapal MMSI Tanggal Deteksi Longitude Latitude Pada 2021 (Repeated Offender) 1 LRUT NHAY 52 574070032 14-02- 108.1883 6.4693 Mei; Sep; TD83462 2022 Nov 2021 65
66 Terdeteksi No Nama Kapal MMSI Tanggal Deteksi Longitude Latitude Pada 2021 (Repeated Offender) 20-02- Mei; Jul; 2 DANG59 F26 574802002 2022 108.0094 6.3816 Agu; Nov 2021 3 TAU CA 574001199 19-02- 106.3317 5.3682
2022 4 D4 574141255 19-02- 106.3147 5.5632 Des 2021 2022 20-02- Mar; Jul; 5 HOANG HON TIEN 574117166 2022 109.8028 5.3125 Agu; Oct; Nov 2021 6 18 A 27 574151209 23-02- 109.707 5.3749 May; Oct; 2022 Nov 2021 7 VAN MINH 36A 574606051 23-02- 106.6635 5.2814 Mei 2021 2022 8 PHO BIEN B9 P1 574566700 23-02- 106.4882 5.4507 Nov 2021 2022 9 CONG MINH 1F7 574081001 23-02- 106.5789 5.1263 Mei 2021 2022 10 NGOCLINH3 C9 574201524 23-02- 106.6297 5.0735 Mei 2021 2022 11 LIAODALIVYU515 88889999 23-02- 106.4942 5.1
23 2022
12 T0NY SELDY 574609114
02
107.8304 6.1806
2022 Sumber: AIS Berdasarkan data dari citra satelit juga, terdeteksi banyak KIA Vietnam, yang dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 3.2 KIA Vietnam di ZEE Indonesia Bulan Februari 2022 Terdeteksi Di Terdeteksi ZEE RI Di ZEE No Nama Scene Landas Wilayah Kontinen Sengketa Non Sengketa RI-Vietnam 1 T48NXL_20220221T030741_TCI 6 0 2 T48NXM_20220221T030741_TCI 18 2 3 T49NBH_20220213T025819_TCI 0 20 4 T49NBG_20220218T025801_TCI 2 0 5 T49NBH_20220218T025801_TCI 0 92 Sumber: Citra Satelit Gambar 3.1 Peristiwa Pengawas Perikanan PSDKP-KKP mengejar kapal Vietnam yang melakukan pencurian ikan di Laut Natuna Utara, perairan Indonesia 67
68 Sumber: mongabay.co.id Gambar 3.2 Intrusi Kapal Ikan Asing Vietnam per April 2022 di Laut Natuna Utara Sumber: Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Pada Bulan April 2022 pun terdeteksi cukup banyak kapal ikan Vietnam sejumlah ±68 buah yang melaksanakan kegiatan pencurian ikan di Laut Natuna Utara, bahkan jaraknya cukup dekat dari Natuna. Bahkan jumlahnya belum dapat dikatakan akurat karena bisa saja kapal ikan asing tersebut tidak menyalakan transmitter sehingga tidak dapat terdeteksi oleh Indonesia. Seperti halnya kapal ikan dengan bendera Tiongkok, berangkat dari Somalia menuju ke Tiongkok (13 Januari 2022) dan selama berada di Laut Natuna Utara, melakukan aktivitas dengan kecepatan sangat rendah dengan lintasan tidak lurus bahkan berhenti selama 3 hari (sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai 21 Februari 2022. Kapal hanya terdeteksi 8 buah, namun citra satelit mendeteksi 13 kapal. Berarti, sejumlah 5 kapal tidak menyalakan transmitter AIS
ketika berada di ZEE Indonesia. Kapal tersebut antara lain kapal Liao Dong Yu (LDY) dengan menggunakan alat tangkap trawl, yakni LDY570, LDY571, LDY576, LDY578, LDY579, LDY580, LDY582, dan LDY585, yang tergambar di bawah ini: Gambar 3.3 Kapal Liao Dong Yu berada di Laut Natuna Utara Sumber: Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Fenomena pencurian ikan (illegal fishing) marak ditemukan di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud, yakni daerah perbatasan Indonesia dan Filipina, dengan kapal berbendera Filipina, Vietnam dan Malaysia. Perairan ini dikatakan memiliki keanekaragaman hayati bawah laut terbaik se-Asia Pasifik dengan sumber daya ikannya yang melimpah. Nelayan Filipina bisa leluasa memasuki perairan Sulawesi Utara, khususnya daerah perairan Talaud bahkan sampai masuk jauh ke perairan pedalaman, bahkan sangat dekat dengan pantai karena gugusan Kepulauan 69
70 Talaud terletak di tengah laut lepas. (Palma, Mary Ann; Tsamenyi, 2008). Hanya membutuhkan waktu tempuh 4 jam menuju ke Pulau Mindanao, pulau paling selatan wilayah Filipina. Kapal Filipina biasa disebut pump boat, dari kayu lapis dengan kualitas tinggi dan daya jelajah mesin yang tinggi (Edy et al., 2017). Perairan di ZEE Papua New Guinea juga teridentifikasi ada kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Indonesia pada Bulan Februari 2020 di wilayah Dogleg, disebabkan berkurangnya jumlah cumi dan sotong di WWP 718. Kegiatan tersebut terlihat pada gambar berikut: Gambar 3.4 Intrusi 59 Kapal Ikan Indonesia di ZEE Papua Nugini Sumber: Global Fishing Watch Illegal fishing serta bentuk-bentuk kejahatan terkait perikanan telah menemukan konfigurasi bersifat transnasional serta terorganisasi. Illegal fishing ini sering terkait dengan kejahatan-kejahatan lain seperti human trafficking, narkoba, penyelundupan, pencucian uang dan perdagangan satwa
dilindungi. Penelitian (Edy et al., 2017) mempertegas hasil studi Agnes dkk yang menjelaskan terdapat korelasi antara banyaknya aktivitas illegal fishing dengan indeks tata kelola negara yang dikeluarkan Bank Dunia. Praktik perikanan ilegal massif terjadi di negara dengan indeks tata kelola rendah, umumnya terjadi pada negara dunia ketiga. Keterlibatan aparat penegak hukum, birokrat atau pejabat dan pengusaha dalam praktik mafia illegal fishing adalah manifestasi dari buruknya tata kelola Indonesia, namun riset tersebut menolak tesis Nikijuluw (2008) yang menjelaskan bahwa praktik perikanan ilegal 100% dilakukan oleh pihak asing, sebaliknya riset ini memiliki kesimpulan penyebab praktik perikanan ilegal menjadi massif adalah karena difasilitasi oleh negara. Kejahatan lain yang terjadi di wilayah perbatasan adalah perdagangan orang. Perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.) The following is how the UN defines human trafficking: the act of obtaining a person's agreement to be exploited by hiring, transporting, transferring, housing, or 71
72 receiving them by the threat or use of force, other types of coercion, kidnapping, fraud, deceit, abuse of authority, exploiting a vulnerable position, or by paying or receiving advantages. At the very least, the exploitation of another person's prostitution or other types of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or acts that resemble slavery, servitude, or organ harvesting are all considered to be forms of exploitation. (Aronowitz, 2009). Perdagangan manusia bisa dikategorikan internal trafficking (dalam negeri) dan international trafficking (luar negeri), korban rata-rata dari desa/kampung, kemudian dibawa ke kota-kota besar atau perdagangan antar negara dan dieksploitasi di luar negeri (Kulsum, 2021). Human trafficking masih sering terjadi di daerah perbatasan Indonesia, biasanya disebabkan karena keterdesakan kebutuhan ekonomi. Seperti terjadi baru-baru ini 43 warga Indonesia menjadi korban human trafficking ke Kamboja dan juga ada ke Malaysia serta ke beberapa negara lainnya. Sementara mereka tidak mengetahui bahwa lembaga penyalur tidak resmi dan illegal, sehingga mereka terlantar disana hingga mengalami kelaparan karena tidak memiliki uang. Menurut Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020 mengatakan bahwa perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terjadi kenaikan sebesar 62,5% pada perempuan dan anak. Laporan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) dari tahun 2015 sampai dengan 2019 memperlihatkan sejumlah 2.648 korban perdagangan orang, terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Perempuan
menempati posisi terbanyak untuk kasus ini. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan penanganan TPPO dengan membentuk GTPP-TPPO dan sudah terbentuk 32 Gugus Tugas Provinsi dan 245 Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Berdasarkan data International Organisation for Migration (IOM) menjelaskan bahwa jumlah perkara TPPO di Indonesia di tahun 2020/masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yaitu menjadi 154 kasus. Kasus yang terekspos di persidangan lebih sedikit dibandingkan kasus real di masyarakat. Berdasarkan data Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian-Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021, jumlah perkara TPPO menurun setiap tahun. Hal ini disebabkan, banyak yang tidak mengerti perkara hukum, tidak mengetahui jalur pelaporan, serta merasa takut dan bahkan terancam. (KPPPA, 2021) Selain itu, banyak juga warga asing yang datang secara ilegal ke Indonesia, seperti warga Myanmar dan Kamboja yang datang ke Tual, Maluku menggunakan kapal feri yang diduga melakukan praktik perdagangan orang, dengan membawa penumpang sebanyak kurang lebih 242 anak buah kapal (ABK) di PT Pusaka Benjina Resources, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Beredar juga sebuah video di awal tahun 2020 tentang jenazah ABK Indonesia yang dibuang ke laut yang merupakan pekerja migran pada kapal Lu Qing Yuan Yu 623. Banyak ditemukan juga pekerja ABK dipaksa bekerja di kapal-kapal China, Korea Selatan, Vanuatu, Taiwan, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Mauritus dan India diperlakukan semena-mena, disiksa, 73
74 tidak digaji bahkan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Dan pihak Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa perusahaan yang mengirimkan pemberangkatan ABK tersebut tidak mempunyai izin resmi atau sah selaku Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SP3MI) (Kemlu, 2020). Kejahatan lain yang ditemukan di wilayah perbatasan adalah kegiatan illegal logging. Hal ini sering terjadi di kawasan perbatasan Kalimantan dan Malaysia, bahkan dikatakan luas wilayah perbatasan utara Kalimantan Timur yang memiliki batas secara langsung dengan Malaysia Bagian Timur, yaitu Negeri Bagian Malaysia, yakni Sabah, panjangnya kurang lebih 1.038 km. (Victory, 2019). Wilayah perbatasan ini sulit dijangkau karena memiliki letak geografis terpencil dan terisolir. Sehingga transportasi sungai menjadi sarana utama dalam menghubungkan antar wilayah disebabkan jalur darat cukup sulit untuk dilalui, contohnya sepanjang kurang lebih 60 km jalan penghubung antara Malinau dengan Simenggaris masih perkerasan jalan, dan dari Simenggaris ke arah desa-desa di perbatasan jalannya masih berupa tanah.
Gambar 3.5 Kegiatan Illegal Logging di Kabupaten Sambas Sumber: Perdagangan illegal logging lintas batas ini terjadi karena demand yang tinggi dari negara-negara lain seperti Jepang, China, Korea Selatan serta Hongkong. Gambar di atas memperlihatkan penemuan aktivitas illegal logging di tahun 2019 yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. Terlihat kayu-kayu yang telah dipotong sudah siap untuk diangkut. Alur proses penyelundupan kayu ilegal di Kalimantan Utara diambil dari Hutan Semanggaris, Sebakis dan hutan lindung di Pulau Nunukan, Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara) dialirkan ke Sungai Sebakis, Sungai Sebuku sampai ke titik terakhir yaitu di Teluk Sebuku. Kemudian masuk ke lautan lepas dan ditarik ke perairan internasional sampai memasuki perairan Malaysia. Maka dari itu, Indonesia agak terkendala dan kesulitan 75
76 untuk menangkap para pelaku atau oknum-oknum yang melakukan aksi ini karena pergerakannya cepat dan penggunaan teknologi yang modern. Kegiatan penebangan hutan secara ilegal ini juga terjadi di perbatasan antar daerah di Indonesia yakni salah satunya di Sumatera Selatan dan Jambi. Satuan Tugas Polda Sumsel dan Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan pengamanan 500 meter kubik kayu dan melakukan penyitaan 1.176 batang kayu (Wahyudi, 2022). Bahkan diketahui kegiatan ini sudah berlangsung selama 13 tahun. Hal ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, karena kejahatan ini seperti sudah tersistem dan ada orang penting di belakang kasus ini. Terbukti bahwa di awal tahun 2021, ditetapkan Wakil Ketua DPRD Tebo Jambi sebagai tersangka kasus penebangan hutan serta pembakaran hutan tanpa ada surat izin dari pejabat berwenang. Kemudian, tahun lalu ditemukan juga kegiatan serupa di area perbatasan RI-Papua New Guinea. Penebangan hutan secara ilegal ini dilakukan di wilayah Indonesia oleh perusahaan Malaysia di PNG (Ceposonline, 2021). Di satu sisi, aktivitas illegal logging ini juga tidak lepas dari keterlibatan masyarakat lokal didalamnya, dikarenakan adanya desakan faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk menerima pekerjaan sebagai penebang liar. Karena tawaran atau imbalan yang diberikan oleh mafia kayu tentu besar, tidak hanya berupa uang, namun juga difasilitasi kebutuhan dasar keluarganya serta sarana prasarana di daerah perbatasan, seperti jalan. Sehingga tentu mereka menganggap ini sebuah win win
solution, mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan bekerja sebagai penebang liar. Meski demikian, kegiatan deforestasi tentu dibenarkan, karena beberapa alasan berikut: 1) Merugikan negara, dinyatakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa kerugian Negara Indonesia mencapai Rp 71 Triliun pada pada tahun 2011 akibat deforestasi. Salah satu pakar mengatakan dalam diskusi secara daring bahwa pelaku perusakan hutan itu hanya berpindah saja posisinya dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur, sepanjang 2015-2019 separuh lebih deforestasi disumbang oleh provinsi kaya hutan seperti Papua, Kalimantan dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan Data Yayasan Origa Nusantara bahwa sekitar 12,89 juta hektar hutan yang hilang dalam 20 tahun terakhir. 2) Melanggar hukum yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 12, 13, 14, 15 dan 17 memuat larangan bagi setiap orang dalam perusakan hutan. Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: a) Melaksanakan penebangan pohon di dalam area hutan yang tidak sejalan dengan izin pemanfaatan hutan; b) Melaksanakan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat berwenang; c) Melaksanakan penebangan pohon di dalam kawasan hutan dengan tidak sah; d) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; tidak 77
78 e) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa disertai kelengkapan surat keterangan sahnya hasil hutan; f) Membawa peralatan yang biasa dipakai untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam area hutan tanpa ada izin dari pejabat berwenang; g) Membawa peralatan berat dan alat-alat lain yang dapat digunakan untuk memindahkan hasil hutan dari dalam kawasan hutan tanpa ada izin pejabat berwenang; h) Menggunakan hasil hutan kayu yang diprediksi hasil dari penebangan liar; i) Mendistribusikan kayu hasil dari pembalakan liar via perairan, darat ataupun udara; j) Menyeludukkan kayu bersumber dari ataupun masuk ke wilayah NKRI melewati sungai, laut, darat ataupun udara; k) Menerima, memperjualbelikan, menerima tukar/titipan, dan atau mempunyai hasil hutan bersumber dari penebangan liar; l) Membeli, mempromosikan dan atau mengolah hasil hutan kayu bersumber dari area hutan yang diambil dengan tidak sah; m) Menerima, memperdagangkan, menerima tukar/titipan, menyimpan, dan atau mempunyai hasil hutan kayu bersumber dari kawasan hutan yang diambil dengan tidak sah. 3) Merusak ekosistem, seperti menghancurkan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat (menghambat aktivitas
perdagangan, kantor, sekolah dan penerbangan), mengganggu kesehatan masyarakat setempat (meningkatkan penyakit iritasi mata, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan pneumonia), mengakibatkan banjir bandang (seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan tahun 2021 yang menenggelamkan 13 kabupaten sebagai dampak dari kawasan hutan di Kalimantan Barat yang dialihfungsikan untuk perkebunan sawit dan pertambangan), menghancurkan habitat yang ada di hutan, menimbulkan kabut asap ke negara tetangga dan meningkatkan global warming. Terlebih lagi, proses mengembalikan kondisi hutan yang sudah gundul seperti sedia kala itu membutuhkan waktu lama, tidak hanya 1 atau 2 tahun, melainkan membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Gambar 3.6 Penurunan Luasan Lahan Tutupan Pohon di Kalimantan Selatan Sumber: katadata.co.id 79
80 Perbedaan antara gambar di atas sebelah kanan dan kiri cukup jelas, sebelah kiri merupakan penutup lahan tahun 2010 dan sebelah kanan pada tahun 2020 di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Provinsi Kalimantan Selatan. Terlihat adanya penurunan luas hutan yang sangat signifikan selama kurun waktu 10 tahun dan digantikan dengan perluasan daerah perkebunan. Implikasinya adalah daya serap air hujan menjadi jauh lebih rendah dibandingkan daya serap yang dahulunya berupa hutan, sehingga tidak dapat banyak menampung air hujan dan menimbulkan banjir besar. Permasalahan terkait obat-obatan terlarang atau narkotika juga berulang kali terjadi di area perbatasan Indonesia, biasanya via jalur laut Batam, Provinsi Kepulauan Riau ataupun di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Depok menggagalkan pengedaran 302 kg narkoba jenis sabu di Padang, Sumatera Barat (44 kg) dan Pekanbaru, Riau (258 kg). Narkoba tersebut diambil dari jaringan Tiongkok-Malaysia-Indonesia di Pekanbaru (Hukmana, 2021). Kemudian terjadi penangkapan 20 paket narkoba seharga 10,4 Miliar di Singkawang dari Hutan Perbatasan Paloh (Sudirmansyah, 2021) dan 8 kilogram sabu pada tanggal 2 November 2021 di perbatasan Aruk, Sajingan Besar yang sebenarnya sudah terjadi bukan kali itu saja, melainkan sudah beberapa kali (Luthfi, 2021). Anggota TNI yang merupakan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 645/Gty berhasil membatalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat 27,3 kilogram yang dibungkus teh Guanyiwang
melalui jalan tikus perbatasan di Desa Palang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Namun sayangnya, kurir pembawa tas dan karung narkotika tersebut melarikan diri ke arah wilayah Malaysia, dan anggota tidak bisa mengejar ke wilayah titik netral (Antara, 2022). Peredaran narkoba di perbatasan Jagoi Babang, Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat juga terjadi karena belum adanya satuan tugas BNN di daerah perbatasan, dan pemerintah serta pihak berwajib hanya akan bertindak setelah terindikasi ada kasus. Sebelum ada kasus/perkara, tidak ada tindakan pencegahan bagi warga di kawasan perbatasan. Selain itu karena faktor kemiskinan sehingga masyarakat terpaksa menjadi kurir narkoba dan kelonggaran pemeriksaan di pos lintas bantas karena ketiadaan gate border resmi dan hanya Pos Lintas Batas (PLB) berdampak pada barang-barang ilegal sangat mudah masuk ke Indonesia (Nikodemus & Purnama, 2020). Penyelundupan satwa ilegal juga menjadi satu kejahatan transnasional yang marak ditemukan di daerah perbatasan Indonesia sampai sekarang. Bahkan di tahun 2015 Indonesia pernah dikatakan sebagai lokasi perdagangan satwa ilegal terbesar di Asia Tenggara, karena di tahun tersebut terdapat 5000 kasus perdagangan satwa liar dan 370 kasus perburuan satwa liar. Kegiatan ini diperjualbelikan secara online di social media. Jenis hewan liar yang diperdagangkan antara lain, trenggiling, tulang ikan hiu, ikan pari manta, sirip hiu, cangkang kerang kepala kambing, penyu, kucing besar (harimau, kucing hutan), burung 81
82 paruh bengkok, dan berbagai jenis burung berkicau (burung nuri mazda, ekor kakatua raja, ekor kakatua jambul oranye, ekor nuri kepala hitam, ekor nuri bayan). Barang ilegal ini biasa diekspor ke China, Thailand dan negara lainnya dengan harga sangat tinggi. Gambar 3.7 Penangkapan Kapal KM Bahari 11 yang mengangkut satwa yang dilindungi Salah satu contoh aktivitas penyelundupan satwa langka yang dilindungi seperti terlihat pada gambar di atas, berhasil digagalkan oleh Kapal Angkatan Laut (KAL) Lemukutan Satrol Lantamal XII di area perairan Pontianak, Kalimantan Barat Bulan Januari Tahun 2020 (Lantamal XII Gagalkan Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi, 2020). Aktivitas-aktivitas semacam ini telah melanggar amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya pada pasal 21, berbunyi: a. menangkap, menyakiti, membunuh, menyimpan, memiliki,
merawat, mengangkut, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, merawat, mengangkut memperjualbelikan hewan yang dilindungi dalam keadaan mati; c. memindahkan hewan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain baik di dalam atau luar Indonesia; d. memperjualbelikan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian lain dari hewan yang dilindungi atau barang- barang yang dibuat dari bagian-bagian hewan tersebut atau memindahkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain baik di dalam atau luar Indonesia; e. Membawa, merusak, membunuh, memperjualbelikan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang dari hewan yang dilindungi. Beberapa kali Indonesia juga dihantam terorisme yang cukup menelan banyak korban. Terorisme merupakan suatu perbuatan menggunakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan sehingga memunculkan kondisi teror atau rasa takut, dapat mengakibatkan jatuhnya korban secara massal, menimbulkan kerusakan atau keruntuhan objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik ataupun internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi dan 83
84 Undang-Und, n.d.). Diketahui ada beberapa kelompok teroris yang masih aktif di Indonesia, yaitu Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidi Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK). Kelompok-kelompok teroris ini telah melancarkan banyak aksinya, seperti kasus bom gereja serentak di malam natal di 13 kota di Indonesia pada tahun 2000, bom bali 1 pada tahun 2002, bom bali 2 tahun 2005, bom JW Marriot Jakarta tahun 2003, bom JW Marriot dan Ritz Carlton tahun 2009, bom dan baku tembak Thamrin tahun 2016, dan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua tahun 2021. Para teroris sebagian besar masuk ke Indonesia lewat jalur-jalur perbatasan. Beberapa kejadian yang seringkali terjadi antar daerah di Indonesia adalah kegiatan tawuran antar pelajar, tawuran antar supporter club sepak bola tertentu, dan bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau meninggal. Seperti yang terjadi baru-baru ini terjadi tawuran antar pelajar SMA dan SMK di Jakarta Barat dan menewaskan 1 orang pelajar karena terkena celurit pada bagian dada dan perutnya. Selain kejahatan-kejahatan yang disebutkan di atas, ancaman lain yang potensial ditemukan di area perbatasan Indonesia adalah jual beli tanah/pantai/pulau kepada warga asing dan tindak kriminal lainnya. Tanah di sepanjang pantai di Kabupaten Bengkalis kepemilikannya sudah banyak dibeli oleh pengusaha dan warga negara asing (WNA) dari Singapura dan Malaysia. Hal ini dapat berdampak pada pembangunan jangka
panjang, bahkan bisa suatu hari pribumi atau penduduk setempat bisa saja tergusur (Al Hafis, 2018). Hal ini tentu sangat diluar dugaan dan sangat disesalkan hal seperti ini bisa terjadi. Tanah- tanah di wilayah perbatasan seolah-olah mudah untuk diperjualbelikan kepada warga asing terlebih jika pengawasan dari pemerintah minim. 2. Permasalahan Ekonomi Abraham Maslow menyatakan bahwa ekonomi merupakan salah satu bidang kajian yang berusaha mencoba memecahkan masalah kebutuhan manusia dengan menyatukan sumber-sumber ekonomi yang tersedia dengan berasas pada prinsip dan teori dalam sistem ekonomi yang dipandang efektif dan efisien. Berdasarkan para pakar, Ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan serta kesejahteraan masyarakat (Yunus & Anwar, 2021). Menurut teori ilmu ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi masyarakat dapat digolongkan kedalam tiga permasalahan penting, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. a. Permasalahan dalam produksi Permasalahan yang dihadapi produsen adalah ketika menyediakan suatu barang atau produk, namun tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga, produsen harus menyediakan produk yang heterogen. b. Permasalahan dalam distribusi 85
86 Pendistribusian merupakan salah satu kegiatan penting dalam pemasaran, yaitu proses penyaluran barang kepada konsumen. Pemilihan saluran distribusi dan biaya distribusi yang tepat sangat menentukan keberhasilan penjualan. c. Permasalahan dalam konsumsi John Maynard Keynes mengatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, artinya semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula konsumsinya. Persoalan yang mengemuka adalah Apakah suatu barang akan dikonsumsi secara tepat oleh masyarakat yang benar- benar membutuhkan. (Purwadinata & Batilmurik, 2020) Kondisi perekonomian masyarakat di daerah perbatasan sebagian besar masih rendah, karena mata pencaharian di wilayah perbatasan didominasi oleh petani, pekebun, buruh bangunan, nelayan, peternak dan lain-lain. Sehingga pendapatan yang diterima juga terbilang rendah dan tidak bisa memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Sebagian orang akan merasa sulit untuk memberikan makanan bergizi, membelikan anaknya baju sekolah, buku sekolah, sepatu sekolah, yang memang layak untuk digunakan. Bahkan, mungkin tak jarang ada anak yang putus sekolah karena lebih memilih mencari uang untuk membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah daerah juga mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki hutan dan tambang. Karena urusan bidang kehutanan dan pertambangan sudah ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini berimplikasi terhadap penurunan jumlah
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tabel 3.3 PAD Wilayah Perbatasan Tahun 2020 dan 2021 (ribu rupiah) No Kabupaten/Kota 2019 (M) 2020 (M) 2021 (M) 1 Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan 1.135,52 1.217,20 975,69 Riau 2 Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan 1.292,24 1.434,94 1.296,95 Utara 3 Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi 1.051,20 1.061,76 927,85 Sulawesi Utara 4 Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi 1.168,79 1.156,49 1.055,69 NTT 5 Kabupaten Belu, 970.064.357 86.449.750 72.104.345 Provinsi NTT 6 Kabupaten Keerom, 1.257,01 1.047,20 846,46 Provinsi Papua Sumber: diolah penulis berdasarkan djpk.kemenkeu.go.id Tabel di atas memperlihatkan bahwa ada trend yang sama pada kelima daerah di wilayah perbatasan tersebut yakni terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2021. Penyebabnya tentu beragam, beberapa aset pemerintah daerah dialihkan kewenangannya menjadi aset pemerintah pusat, adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 yang cukup banyak menekan sektor perekonomian dan kesehatan serta faktor lainnya. 87
88 Masyarakat di perbatasan sebagian besar masih sangat dekat dengan kemiskinan (poverty). Berikut digambarkan beberapa sample daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga: Tabel 3.4 Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin dan Pengangguran di Wilayah Perbatasan per September 2021 Jumlah Garis penduduk Kemiskina N o Kabupaten/Kota miskin (ribu) n (rupiah/ kapita/bula Penganggur an terbuka n) 1 Kabupaten Natuna, Provinsi 3.980 420.503 2.192 Kepulauan Riau 2 Kabupaten Nunukan, Provinsi 13.940 479.712 4.204 Kalimantan Utara 3 Kabupaten Kepulauan Sangihe, 14.550 283.852 3.164 Provinsi Sulawesi Utara 4 Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi 58.330 394.818 5.550
NTT 5 Kabupaten Belu, 35.410 379.280 6.006 Provinsi NTT 6 Kabupaten Keerom, 9.300 704.998 481 Provinsi Papua Sumber: diolah peneliti berdasarkan bps.go.id Tabel di atas menunjukkan terdapat sampel enam daerah di perbatasan. Kelima daerah tersebut memiliki garis kemiskinan yang masih cukup tinggi, yang terendah ada di Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan yang tertinggi ada di Kabupaten Keerom Provinsi Papua dengan rentang yang cukup jauh yakni 421.146. Namun demikian, Kabupaten Timor Tengah Utara jumlah penduduk miskinnya merupakan tertinggi sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi juga. Jika ditinjau secara internal yaitu perbatasan antar daerah, seperti ketimpangan ekonomi antara masyarakat yang bekerja di daerah perkotaan dengan yang bekerja di desa. Akan ada perbedaan yang signifikan, dan ini memicu suatu ketimpangan dalam hal pendapatan, contohnya UMR berdasarkan provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK). Dalam satu provinsi saja, UMK terasa sekali perbedaan yang sangat signifikan, contohnya UMK di daerah Jawa Barat, di Kota Bekasi sebesar Rp 4.816.912, sedangkan di Kabupaten Banjar sebesar Rp 1.852.009. Kemudian jika antar Provinsi, UMP di Derah Khusus Ibuktoa Jakarta sebesar 89
90 Rp 4.453.935, sedangkan UMP di Jawa Timur sebesar Rp 1.891.567 (Aeni, 2022). Oleh sebab itu, wajar tingkat urbanisasi kian meningkat setiap tahun ke kota-kota besar karena adanya selisih yang jauh dalam hal pendapatan, seperti DKI Jakarta atau pinggiran Jakarta, yakni Kota atau Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Depok, atau Kabupaten/Kota Bogor yang notabene tidak jauh berbeda dengan UMR di Jakarta. 3. Permasalahan Kesehatan Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas kesehatan. Hal ini sejalan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan: 1) Setiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan; 2) Setiap orang memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, terjangkau dan bermutu; 3) Setiap orang berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, tiap-tiap orang juga memiliki hak untuk memperoleh lingkungan sehat, memperoleh informasi serta edukasi terkait kesehatan dan data atau history kesehatan dirinya. Sehingga, seluruh Warga Negara Indonesia mempunyai hak sama untuk menerima pelayanan kesehatan yang terbaik dari pemerintah, tak terkecuali warga yang tinggal atau berdomisili di wilayah perbatasan. Maka, idealnya tidak ada pembedaan terhadap
masyarakat manapun dalam pemberian pelayanan kesehatan baik berupa jasa maupun data dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Kendala di bidang kesehatan yang dihadapi daerah perbatasan di Indonesia adalah minimnya tenaga kesehatan, jumlah sarana prasarana kesehatan yang belum memadai, masyarakat masih banyak yang lebih memilih berobat ke negara tetangga, karena jarak tempuh yang lebih dekat dan terjangkau. Tabel 3.5 Jumlah Rumah Sakit di Wilayah Perbatasan Indonesia 2021 No Provinsi/ Rumah Rumah Poliklinik Puskesmas Puskesmas Kabupaten/ Sakit Bersalin Pembantu Kota 1 Kab. Natuna, Provinsi 2
2 14
34 Kepulauan
Riau 2 Kab.
Nunukan,
Provinsi 2
5 18
75 Kalimantan
Utara 3 Kabupaten Kepulauan
Sangihe,
Provinsi 2
2 16
77 Sulawesi
Utara Posyandu
118 343
Tidak ada data 91
92 4 Kab. Timor Tengah Utara, 3
9 26
33 Provinsi
NTT No
Provinsi/
Rumah Rumah
Poliklinik Puskesmas Puskesmas Kabupaten/
Sakit Bersalin
Pembantu Kota
5 Kabupaten Belu,
Provinsi 3
8 14
10 NTT
6 Kab.
Keerom,
Provinsi 1
2 11 53 Papua Sumber: diolah penulis berdasarkan bps.go.id Tabel di atas menerangkan masih minimnya jumlah rumah sakit dalam 1 kabupaten, yang terendah ada di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, yakni hanya 1 rumah sakit yang terletak di Distrik Arso. Poliklinik dan puskesmas juga menjadi salah satu sarana kesehatan dengan level bawah yang tentunya lebih dipilih masyarakat untuk berobat, namun jumlahnya dari kelima daerah di atas masih sangat rendah. Hal tersebut membuktikan belum adanya keseriusan pemerintah akan pemerataan pembangunan, termasuk sarana prasarana kesehatan di area perbatasan Indonesia yang sifatnya sangat urgent. Betapa tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan jumlah sarana yang tersedia, seperti Kabupaten Keerom dengan jumlah penduduk 61.623 jiwa (tahun 2021), 522 Posyandu Tidak ada data 109
namun rumah sakit yang tersedia hanya 1 rumah sakit saja. Tabel 3.6 Tenaga Kesehatan di Wilayah Perbatasan Indonesia per 2020 Provinsi/ Dokte Tenaga No Kabupaten/ Dokter r Gigi Perawat Bidan Kefarmas Kota ian 1 Kab. Natuna, Tidak Provinsi 44 ada 221 191 44 Kepulauan Riau data 2 Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan 86 17 445 330 77 Utara Provinsi/ Dokte Tenaga No Kabupaten/ Dokter r Gigi Perawat Bidan Kefarmas Kota ian 3 Kabupaten Kepulauan Sangihe, 73 3 711 135 30 Provinsi Sulawesi Utara 4 Kab. Timor Tidak Tengah Utara, 34 ada 218 283 49 Provinsi NTT data 5 Kabupaten Belu, 28 10 229 191 69 Provinsi NTT 6 Kabupaten 25 3 135 76 11 Keerom, Papua Sumber: diolah penulis berdasarkan bps.go.id Minimnya tenaga kesehatan disertai peralatan dan 93
94 ketersediaan obat-obatan juga menjadi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dari keenam daerah di atas, Kabupaten Keerom memiliki jumlah dokter, perawat, bidan dan tenaga kefarmasian yang paling rendah dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini mengakibatkan tenaga- tenaga kesehatan kesulitan di dalam melaksanakan tugasnya, karena rasionya sangat jauh bahkan tidak seimbang dengan jumlah warga yang harus dilayani. Tak jarang masyarakat perbatasan melakukan pengobatan kepada tenaga kesehatan di negara tetangga secara ilegal karena jarak yang lebih dekat dan memungkinkan untuk ditempuh jika dibandingkan harus ke rumah sakit atau klinik di kabupaten/kota yang akan mengeluarkan biaya lebih banyak. Maka, tidak heran mereka lebih memilih untuk membeli suatu barang atau melakukan transaksi suatu jasa kepada negara tetangga karena cost yang lebih murah dan faktor keterjangkauan juga.
Tabel 3.7 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Beberapa Wilayah Perbatasan No Kabupaten/Kota Jenis Penyakit 1 Kabupaten Natuna, 1. Hipertensi esensial Provinsi Kepri 2. ISPA 3. Nasofaringitis Akut (common cold) 4. Dyspepsia 5. Febris tanpa sebab jelas 6. Osteo artritis/Gout, unspecified 7. Dermatitis kontak alergika, unspefied cause 8. DM II (non-insluin- dependen diabet melitus) 9. Diare dan gastroenteritis non spesifik 10. Cephalgia/Headache 2 Kabupaten Timor 1. ISPA Tengah Utara, 2. Myalgia Provinsi NTT 3. Hypertensi 4. Vulnus Laceratum 5. Gastritis 6. Dispepsia 7. Commond Cold 8. Chepalgia 9. Observasi Febris 10. Penyakit Kulit Alergi Jumlah 9.096 6.901 3.803 3.640 3.570 2.827 1.835 1.765 1.423 1.420 11.225 7.431 4.484 3.013 2.708 2.306 2.060 2.040 1.538 1.127 95
96 3 Kabupaten Belu, 1. Diare dan Gastroenteritis 149 Provinsi NTT oleh penyakit infeksi tertentu 189 2. Pneumonia 96 3. Septisemia 94 4. Tuberkolosis Paru 92 5. Dispensia 6. Penyakit peitorium usus dan 72 7. Gagal jantung 8. Gagal ginjal 69 59 No Kabupaten/Kota Jenis Penyakit Jumlah 9. Stroke tak menyebut 51 perdarahan/infark 10. Penyakit sistem napas 51 4 Kabupaten Keerom, 1. ISPA
Provinsi Papua 2. Malaria 3. Penyakit pada system otot dan jaringan ikat 4. Febris 5. Gastritis 6. Penyakit kulit infeksi 7. Penyakit kulit alergi 8. Cepalgia 9. Hypertensi 10.Penyakit lainnya Sumber: diolah penulis berdasarkan bps.go.id Penyakit tertinggi di daerah-daerah perbatasan rata-rata adalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Penyakit
HIV/AIDS juga jumlahnya masih banyak di beberapa daerah perbatasan, seperti di Kabupaten Timor Tengah Utara di tahun 2021 berjumlah 139 jiwa dan Kabupaten Keerom di tahun 2019 berjumlah 260 jiwa, diakibatkan aktivitas heteroseksual/ pergaulan seks bebas. Beda halnya dengan Kabupaten Nunukan, permasalahan kesehatan disana adalah angka kematian bayi tertinggi di Indonesia karena rendahnya kualitas dan kuantitas dokter serta evakuasi yang lambat disebabkan trasnportasi. Sementara penyakit di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang perlu mendapatkan penanganan serius adalah penyakit TBC dan kusta. Jika dibiarkan, maka akan semakin banyak masyarakat yang mengidap penyakit tersebut, karena TBC sifatnya menular dan berbahaya. Kesehatan masyarakat juga bisa dilihat dari cara nya melakukan pembuangan akhir kotoran, yakni dengan menggunakan jamban atau wc yang bersih. Namun demikian, di daerah perbatasan masih terdapat wilayah yang membuang kotoran bukan ke jamban atau wc yang layak. Contohnya, di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Tengah pada tahun 2021, persentase rumah tangga menurut pembuangannya, ada yang menggunakan tangki septik sebanyak 78,86%, membuang ke kolam / sawah / sungai /danau / laut / pantai/ tanah lapang/ kebun sebanyak 0,15%, dan membuang ke tempat lainnya sebesar 0,37%. 4. Permasalahan Pendidikan Pembangunan non fisik, salah satunya adalah pembangunan terhadap sumber daya manusia melalui pemberian edukasi. Pendidikan merupakan usaha sadar lagi terencana untuk merealisasikan atmosfer belajar dan sistem pembelajaran supaya 97
98 peserta didik dapat aktif memajukan potensi dalam dirinya demi memiliki kecakapan spiritual keagamaan, pengelolaan diri, kepribadian, kecendekiaan, moral, etika, dan kapabilitas yang dibutuhkan dirinya, warga, bangsa dan negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.). Pendidikan ini sendiri dapat bersifat formal, nonformal serta informal. Pendidikan formal yakni pendidikan berjenjang mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Pendidikan non formal berupa pendidikan selain dari pendidikan formal, berguna sebagai substitusi atau tambahan pendidikan formal, memajukan potensi peserta didik menggunakan penekanan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan fungsional, peningkatan sikap dan kepribadian professional. Pendidikan nonformal melingkupi bidang kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja, kesetaraan, serta pendidikan dan pelatihan tertentu untuk meningkatkan keahlian atau soft skill peserta didik, baik yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga swasta/lembaga kursus. Sedangkan pendidikan terakhir, yakni pendidikan informal merupakan pendidikan berbentuk aktivitas belajar secara otonom yang dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan. Warga negara memiliki beberapa hak terkait dengan pendidikan yang dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003: a. Setiap warga negara memiliki kesamaan hak dalam menerima pendidikan berkualitas; b. Warga negara dengan kelainan fisik, mental, emosional,
intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; c. Warga negara dan masyarakat adat di daerah terpencil dan atau terbelakang berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus; d. Warga negara yang berpotensi cerdas atau memiliki bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus; e. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan seumur hidup. Pasal 11 dalam Undang-Undang yang sama, menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah serta pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas untuk setiap warga negara tanpa segregasi; (2) Pemerintah serta pemerintah daerah berkewajiban tersedianya daya guna terlaksananya pendidikan untuk setiap warga negara berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun. Kondisi pendidikan di wilayah perbatasan cukup mengkhawatirkan. Contohnya di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dan 6 distriknya berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini, mengalami beberapa permasalahan terkait pendidikan yakni mulai dari pendistribusian guru atau tenaga pengajar yang tidak merata, terlebih lagi banyak guru yang meninggalkan wilayah perbatasan disebabkan minim kesejahteraan. Hal serupa juga dialami di tapal batas perbatasan Indonesia-Malaysia di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah guru serta murid pada salah 99
100 satu Sekolah Dasar sangat minim, yaitu di SDN 04 Bakul di Desa Labian Iraang, Kecamatan Batang Lupar, dijelaskan oleh Kepala Sekolah bahwa murid sekolah berjumlah 38 orang dengan dibantu 3 guru, 1 guru PNS dan 2 guru honorer. Sehingga, personel satuan tugas pamtas RI-MLY Yonif 407/PK turut membantu para guru menjadi tenaga pendidik, karena 1 guru biasa memegang 2 kelas, bahkan ketika ada yang sakit 1 guru bisa memegang 3 kelas. Namun, guru merasa sangat terbantu dengan adanya sukarelawan dari TNI. Tantangan yang dihadapi beberapa guru yang mengajar di wilayah terpencil atau perbatasan, salah satunya disebabkan jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal ke sekolah. Bahkan salah satu guru honorer di SD 81 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Provinsi Riau, harus berjalan kaki melewati kebun sepanjang 3 km dan mengarungi sungai dengan pompong selama setengah jam, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki untuk mengajar di sebuah sekolah dasar. Jumlah guru pun terbilang rendah, hanya ada 3 guru PNS dan 6 tenaga honorer. Gaji yang diterima setiap bulannya adalah Rp 150.000 dengan pemberian 3 bulan sekali. Namun, dapat tunjangan dari pemerintah setempat yang diberikan setiap 6 bulan sekali. Untuk biaya hidup sehari-hari didapat dari berkebun. Sungguh, tidak sebanding dengan jasa beliau dan pengorbanan beliau dalam mengajar. Bangunan-bangunan sekolah di beberapa wilayah perbatasan banyak yang sudah tidak layak digunakan, karena kondisi bangunan yang sudah tua karena bangunan sudah dibangun sejak jaman penjajahan Belanda, bangunan telah usang dan
berlubang sehingga jika musim hujan tiba akan mengalami kebocoran, seperti yang dialami Sekolah Dasar Katolik (SDK) Haumeni di perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste, Distric Oecusse di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambar 3.8 Gedung Sekolah SDK Haumeni Sumber: kupang, Gambar 3.9 101
102 Kondisi Sekolah Dasar Negeri 10 Ngira Entikong Pontianak Kalimantan Barat Sumber: communication.binus.ac.id Sarana prasarana di SDN 10 Ngira Entikong sangat jauh berbeda dengan sarana prasarana sekolah-sekolah di daerah perkotaan. Terlihat ketimpangan yang cukup tajam, secara kasat mata, material bangunan yang hanya beralaskan kayu, dinding beralaskan papan yang tidak rapat, ketika hujan tentu air akan memasuki kelas dan bisa saja membasahi murid serta buku-buku mereka. Beda halnya, dengan sekolah-sekolah di perkotaan yang beralas keramik, meja sudah permanen dan terbuat dari bahan yang kokoh, serta bangunan sekolah berbahan batu-bata dan lebih kuat, ditunjang fasilitas sekolah yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, kantin, serta lapangan tempat olahraga yang luas. Jumlah anak yang mengalami putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu tahun 2019 sekitar 4,3 juta jiwa. Terlebih lagi, ancaman pandemi covid-19, diprediksi jumlah tersebut mengalami kenaikan, khususnya bagi siswa-siswi dari kalangan masyarakat miskin. Di tahun 2017 saja, di Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) angka buta huruf serta angka putus sekolah sangat tinggi, yang disebabkan oleh jarak sekolah sulit untuk dijangkau. Kasus-kasus seperti inilah yang real terjadi di wilayah perbatasan.
B. Permasalahan Infrastruktur Pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia yang berbatasan dengan negara lain masih dapat dikatakan memprihatinkan. Bahkan ketika kita melihat dari pinggiran perbatasan dan melihat ke arah negara yang berbatasan, akan tampak ketimpangan ekonomi diantara kedua negara, terlihat secara fisik yakni dari infrastruktur, baik berupa jalan, jaringan listrik, akses telekomunikasi. Keterbatasan infrastruktur tentu akan berimplikasi pada kehidupan masyarakat setempat. Berikut permasalahan infrastruktur yang masih terjadi hingga saat ini: a) Perbatasan Indonesia - Singapura di Kepulauan Riau Berdasarkan informasi dari Camat Belakang Padang, Kota Batam, penerangan berupa listrik belum sepenuhnya terjangkau di Kota Batam, meskipun sebagian besar sudah terjangkau, namun masih terdapat satu pulau yang masih terkendala yakni Pulau Pelampung yang hanya dihuni oleh 3 Kepala Keluarga saja dengan kondisi yang memprihatinkan, mengandalkan solar cell dalam penerangan. Kemudian, ada satu pulau juga yang terkendala dengan akses internet karena terkendala jarak, jauh yaitu Pulau Pecung. Sarana yang masih perlu untuk dibangun di wilayah perbatasan di Kepulauan Riau adalah jerambah (jalan di laut) yang menghubungkan perumahan-perumahan di laut dan jembatan penghubung antar pulau yang jaraknya berdekatan. Hal ini akan memudahkan aktivitas masyarakat dari satu pulau ke pulau lain, terlebih jika tempat tinggal ke tempat kerja atau sekolah berlainan pulau. Sehingga ada alternatif lain yang lebih aman jika 103
104 dibandingkan menggunakan kapal kecil (dinamakan pompong) yang cukup riskan dan sangat bergantung kepada kondisi cuaca. Karena berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pada saat penelitian di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, di Kota Batam ada sekolah yang berada di satu pulau dan itu peserta didiknya bisa dari pulau-pulau lain, dan rata-rata peserta didik tadi menggunakan kapal kecil (pompong) untuk menuju sekolahnya. Dapat dibayangkan, jika cuaca sedang tidak baik dan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, siswa tadi tidak dapat bersekolah seperti biasanya, sehingga proses pembelajaran menjadi terganggu. Berikut salah satu contoh jembatan yang telah dibangun pada masa Presiden BJ Habibie adalah Jembatan Barelang dengan panjang 642 meter, terlihat dalam gambar di bawah bagian kanan.
Gambar 3.10 Gugusan pulau-pulau di Kota Batam Sumber: batam.go.id Jembatan Barelang ini menghubungkan 7 gugusan pulau sekaligus dan terdiri dari 6 jembatan, antara lain: 1) Jembatan Tengku fisabilillah (Jembatan I), merupakan jembatan termegah dan terpanjang, menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton; 2) Jembatan Nara Singa (Jembatan II), mempertautkan Pulau Tonton dan Pulau Nipah; 3) Jembatan Raja Ali Haji (Jembatan III), menghubungkan Pulau Nipah dan Pulau Setokok; 4) Jembatan Sultan Zainal Abidin (Jembatan menghubungkan Pulau Setokok dan Pulau Rempang; 5) Jembatan Tuanku Tambusai (Jembatan V), menghubungkan Pulau Rempang dengan Pulau Galang; 6) Jembatan Raja Kecik (Jembatan VI), menghubungkan Pulau Galang bersama Pulau Galang Baru. b) Perbatasan Indonesia - Semenanjung Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand di Kepulauan Riau Sarana transportasi di wilayah perbatasan laut yang digunakan oleh warga sehari-hari sangat terbatas, contohnya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Satu-satunya moda transportasi yang dapat digunakan untuk keluar pulau seperti ke ibukota Provinsi Kepulauan Riau yakni di Tanjungpinang (jarak tempuh 562 km), Tanjung Balai Karimun (jarak tempuh 642 km) serta ke pulau lain hanya kapal laut berukuran besar untuk antar pulau yang jaraknya cukup jauh (contohnya kapal pelni, kapal IV), 105
106 ferri). Namun demikian, kapal hanya dapat beroperasi jika kondisi cuaca memungkinkan, ketika ombak sangat tinggi misalnya sekitar 7 meter atau lebih, hujan lebat disertai petir, kapal tidak dapat beroperasi karena hal tersebut dapat membahayakan keselamatan para penumpang. Sehingga, cuaca dan iklim sangat menentukan dan sangat berpengaruh terhadap mobilitas warga di perbatasan laut. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak TNI, kepolisian maupun pemerintah daerah di beberapa titik perbatasan di Indonesia yang berbatasan secara langsung bersama negara lain bisa dikatakan belum optimal. Karena beragam faktor, antara lain minimnya sarana prasarana yang dimiliki daerah di perbatasan, alutsista yang sudah tua, faktor cuaca yang tidak mendukung (badai), wilayah yang sangat luas, banyaknya pulau-pulau yang tidak berpenghuni, misalnya saja Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki total pulau berjumlah 1.800 pulau, dan daerah yang langsung berbatasan dengan negara lain adalah Kota Batam yang memiliki 372 pulau dan Kabupaten Natuna dengan 154 pulau. Wilayah yang luas, sarana sosial, transportasi dan sarana pengawas yang minim membuat nelayan Filipina leluasa melakukan pencurian ikan secara illegal di perairan Talaud. Nelayan Filipina bahkan berani melakukan pengelabuan terhadap negara kita dengan mencat kapalnya dengan warna mencolok dan menyertakan lambang khas Indonesia, agar dianggap sebagai kapal patroli. Terdapat banyak nelayan Filipina yang tinggal di beberapa kecamatan daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian menikahi pribumi Indonesia sehingga memiliki identitas
sebagai warga Indonesia, sehingga posisi mereka menjadi tidak jelas, ambigu (Edy et al., 2017). Saat ini hanya ada satu yang tersedia yakni pangkalan untuk kapal-kapal patroli di Selat Lampa (Natuna Utara) demi mendukung patroli di WPP 711. Belum optimalnya penegakan hukum di wilayah perbatasan. Hukum yang diberlakukan bagi penjahat atau oknum-oknum tertentu yang melakukan pelanggaran, seperti illegal fishing yang kerap terjadi di area perbatasan perlu dipertegas. Karena selama ini, belum ada Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan mengikat dalam menindak kasus tersebut. Sumber penerangan/listrik Masyarakat di Natuna masih ada yang belum menggunakan listrik sebanyak 0,74% dan listrik non PLN sebesar 0,12%. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya akses listrik seperti di pulau-pulau tertentu yang kecil, sebagai contoh berdasarkan informasi dari Camat di Kabupaten Natuna ada satu pulau yang hanya terdiri dari 1 KK saja dan mungkin penuh keterbatasan. Bahkan tidak ada fasilitas sama sekali untuk di pulau tersebut. c) Perbatasan Indonesia - Malaysia di Kalimantan Infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, yakni di Kalimantan masih sangat jauh dari harapan, karena jalan darat sebagai jalan utama yang dilalui warga masih berupa tanah. Ketika hujan tiba, jalan tidak dapat dilalui dan menghambat mobilitas warga dari satu daerah ke daerah lain, karena jalan tanah becek, berlubang serta ditutupi lumpur tebal akan menyulitkan kendaraan, baik kendaraan kecil atau kendaraan besar (truk-truk bermuatan berat) untuk bergerak, bisa saja 107
108 sewaktu-waktu ban terjerembab, mengalami slip dan stuck, bahkan tidak jarang menyebabkan kendaraan terguling yang berpotensi menjatuhkan seluruh barang yang diangkutnya. Kendala seperti ini berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, masyarakat akan telat untuk bekerja, anak-anak sekolah akan telat masuk ke sekolahnya, dan juga proses pendistribusian produk-barang tertentu dari kota ke desa atau sebaliknya mengalami keterlambatan. Gambar 3.11 Jalan Menuju Desa Perbatasan di Entikong
Sumber: Gambar 3.12 Kondisi Jalan Amblas di Perbatasan Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat Sumber: Kalbar.news.id Kedua gambar di atas menunjukkan bahwa telah ada upaya pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur fisik di perbatasan Indonesia-Malaysia, meskipun belum lama dibangun jalan dengan aspal, jalannya sudah rusak atau amblas. Hal ini bisa disebabkan karena faktor alam atau karena faktor manusia, artinya bisa saja pembangunannya terburu-buru tanpa memperhatikan kualitas jalan yang mengakibatkan jalan akan cepat mengalami kerusakan. Kondisi jalan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan ada wilayah yang sudah cukup bagus infrastrukturnya, yakni di Pulau Sebatik, namun masih ada daerah- daerah masih sangat kurang tersentuh, mereka menyebutnya 109
110 wilayah 3, 4, 5 dan 6 yakni di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis Ogong. Penyebab utamanya adalah selain akses yang sulit, untuk membangun infrastruktur juga dibutuhkan anggaran yang lebih besar bisa sampai dua atau tiga kali lipat dibandingkan infrastruktur di Pulau Sebatik tadi. Sehingga, perlu dana yang sangat besar untuk betul-betul mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah terpencil dan terluar. Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara juga dihadapkan dengan ketersediaan listrik yang masih kurang, di tahun 2019 hanya sekitar 54,6% sambungan, artinya masih ada 45,4% yang belum tercukupi kebutuhannya akan listrik. Hal ini disebabkan beberapa kecamatan belum mempunyai sambungan listrik, yaitu di Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, dan Kecamatan Atulai (Mubarak, 2021a). Hanya Pulau Nunukan dan Sebatik saja yang hampir semua desanya terjangkau PLN, itupun masih sering terjadi pemadaman listrik. Kabupaten Nunukan sendiri memiliki 232 desa, di Sebatik hanya ada 19 desa dan di Pulau Nunukan ada 1 desa, sehingga sisanya atau wilayah yang belum teraliri listrik masih banyak yang berada di wilayah daratan yang tergabung dalam Pulau Kalimantan besar seperti Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Lumbis, dan Kecamatan Sembakung Atulai. Selain itu, untuk kebutuhan air bersih PDAM hanya ada 6 kecamatan yang sudah memiliki sambungan dan masih terdapat 13 kecamatan yang belum mempunyai sambungan air bersih dari PDAM, sehingga penggunaan air bersih oleh warga
di Kabupaten Nunukan didominasi dari tampungan air hujan dan sumur bor (Mubarak, 2021a). d) Perbatasan Indonesia - Timor Leste dan perbatasan Laut Australia di Nusa Tenggara Timur Keterbatasan infrastruktur di perbatasan Indonesia-Timor Leste yakni berupa jalan yang rusak, masyarakat menggunakan sumber penerangan/listrik non PLN dan tidak ada listrik sama sekali. Jalan dengan kondisi rusak berat di Kabupaten Belu pada tahun 2021 sepanjang 122.019 km serta dalam kondisi rusak sepanjang 33.853 km. Sementara untuk listrik non PLN dengan persentase 1,12% dan bukan PLN sebesar 5,95%. Terdapat dua satuan yang bertugas di kawasan perbatasan antara Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste dan perbatasan Laut Australia, yaitu Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY dan Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonarmed 6/3 Kostrad. Masing-masing satgas terdiri dari 400 personel yakni di sektor timur terdapat 20 pos penjagaan sepanjang 128,8 km di wilayah perbatasan Kabupaten Belu. Sedangkan di sektor barat tersebar di 21 pos penjagaan di tiga kabupaten dengan panjang garis perbatasan sekitar 147 km, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah (Kuswandi, 2021). Tiap pos tersebut memiliki kendala, seperti masalah listrik, air, serta bangunan pos yang rusak. Pos yang belum teraliri listrik antara lain Pos Manamas, Pos Nelu, Pos Oelbinose, Pos Naekake, Pos Oepoli Pantai, Pos Haslot, dan Pos Fatuha, sehingga penjaga berupaya menggunakan solar cell. Namun demikian, solar cell tidak dapat digunakan selama 24 jam, sehingga masyarakat membantu ketika sewaktu- 111
112 waktu petugas membutuhkan listrik. Selain itu, terdapat pos yang terkendala dengan sumber air, yaitu Pos Kalan, Pos Napan, Pos Oelsinose, Pos Naekake, Pos Haslit, Pos Fatuha, dan Pos Ailala. Bahkan ada beberapa pos yang tidak mempunyai sumber air, belum memiliki mesin pompa air, atau sudah gunakan pipa, namun pipa mengalami kerusakan karena tergilas kendaraan ataupun hewan ternak. Jadi, petugas berinisiatif mengambil air di sumber air terdekat di dekat pos atau membeli air bersih. Berbagai kendala yang dihadapi tidak menyurutkan para personel dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan negara yakni berpatroli dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. e) Perbatasan Indonesia - Papua New Guinea di Papua Infrastruktur yang masih mengalami kerusakan di Kabupaten Keerom salah satunya adalah jalan. Banyak jalan yang mengalami kerusakan berat yaitu sepanjang 205,975 km. Salah satu jalan yang rusak terlihat pada gambar berikut: Gambar 3.13 Kondisi Jalan Rusak Parah di Distrik Web
Sumber: Salah satu jalan darat yang tergolong rusak berat ada di Distrik Towe, salah satu distrik yang berbatasan dengan Papua Nugini, sebelum menggunakan jalan darat, bisa menggunakan transportasi pesawat, namun 2 tahun terakhir, bisa lewat darat kurang lebih 2 hari perjalanan. Sementara untuk jaringan telekomunikasi masih ada distrik yang mengandalkan radio SSB. Radio SSB ini biasanya digunakan untuk komunikasi antara Kepala Distrik, Kepala OPD dan Bupati karena jangkauan yang jauh dari kabupaten. Sebagai contoh, Distrik Kaisenar, jika dilalui jalur darat, biasanya hanya sampai Distrik Senggi, kemudian lanjut menyeberang sungai ke Distrik. Tapi, bisa juga ditempuh dengan pesawat terbang. Listrik juga masih belum terjangkau PLN di beberapa distrik, sehingga masyarakat mengandalkan solar cell. f) Perbatasan Antar Daerah di Indonesia Infrastruktur seperti jalan ataupun jembatan antara daerah satu dengan daerah lain di Indonesia mudah mengalami kerusakan. Salah satunya yang terjadi di Indragiri Hilir. Infrastruktur disana baik jalan ataupun jembatan banyak yang rusak. Kemudian di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat juga terjadi hal yang sama, sejumlah pelajar SD hingga SMP terpaksa melewati jembatan sepanjang 45 meter yang sudah rusak, tidak ada pijakannya dan beberapa kawat bahkan sudah terlepas, sehingga mereka bergelantungan pada seutas tali jembatan dari ujung jembatan hingga ujung jembatan tujuan. 113
114 Kerusakan infrastruktur yang sering terjadi, disebabkan anggaran yang diperuntukkan untuk membangun infrastruktur banyak dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini dijelaskan Deputi Pencegahan KPK bahwa mulai tahun 2004 sampai dengan Juni 2021, KPK mengurus 242 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa (mediaindonesia, 2021). Pada tahun 2020, ketika orang sibuk mengurus pandemi covid-19 terdapat 36 kasus korupsi tentang pengadaan konstruksi. Kegiatan tersebut yakni dengan memanipulasi laporan, mark up, sehingga nilai rill dari bangunan yang berdiri adalah kurang dari 50 %. Implikasinya, menyebabkan inefisiensi secara berkelanjutan. C. Permasalahan Politik Penentuan garis perbatasan di wilayah perairan laut menjadi permasalahan yang banyak terjadi diantara negara-negara yang berbatasan secara langsung, diakibatkan tidak adanya kesamaan pandangan dalam menyikapi objek masalah yang dihadapi. Salah satunya dalam hal penentuan batas-batas di wilayah perairan atau darat Indonesia, masih ada beberapa titik kawasan perbatasan di Indonesia yang garis batasnya belum clear. Sengketa perbatasan di wilayah perairan telah banyak ditemukan. Menteri Dalam Negeri (Nugraheny, 2020) menyebutkan konflik perbatasan di laut Indonesia antara lain terjadi dengan Negara Malaysia, Singapura, Vietnam hingga Thailand. Kemudian dijelaskan lebih lanjut (Muta'ali, 2018) bahwa negara yang berbatasan dengan Indonesia di laut adalah India, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Palau,
Australia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Dari 92 pulau kecil terluar yang merupakan titik batas Indonesia, 12 pulau diantaranya berpotensi besar memiliki ancaman konflik perbatasan dengan negara-negara berdampingan tadi. Indonesia mempunyai kekayaan alam melimpah dan berharga seperti potensi minyak dan gas alam, bahkan masih banyak yang belum terjamah atau dikelola, tak terkecuali di daerah-daerah perbatasan. Sehingga hal ini memicu terjadinya konflik atau sengketa dengan negara-negara tetangga. Sebagai contoh, Indonesia bersengketa dengan Malaysia sejak tahun 1969 sampai tahun 2002, memperebutkan dua pulau di timur laut Pulau Kalimantan, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Namun, Mahkamah Internasional memberikan keputusan kedua pulau tersebut menjadi hak milik Negara Malaysia, dan sekarang menjadi negara bagian Sabah, Malaysia. Sebetulnya Kedua pulau ini merupakan pulau tidak bertuan atau uti possidetis juris. Artinya, pada peta Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp 1960 dan Peta Malaysia sebelum diterbitkannya peta baru 1979, kedua pulau ini tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia dan Malaysia. Namun, Indonesia dan Malaysia bersikukuh mengklaim milik mereka, dan akhirnya menetapkan status quo kedua pulau sampai waktu yang tidak ditentukan. Namun, Malaysia kala itu membangun suatu resort, sehingga Indonesia protes dan meminta pembangunan tersebut untuk dihentikan. Kemudian kasus sengketa ini dibawa ke International Court of Justice (ICJ) dan akhirnya kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Indonesia dan Malaysia pun belum dapat menyelesaikan batas laut territorial di kedua negara yang terletak di Selat Malaka 115
116 yang berdekatan dengan Selat Singapura khususnya pada titik Tri Junction segmen barat. Sementara itu, Indonesia dan Singapura sudah menyelesaikan batas laut territorial kedua negara yang terletak di titik tersebut. Pada titik Tri Junction segmen timur, ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura juga belum menyelesaikan batas laut territorial masing-masing negara yang disebabkan oleh belum disepakatinya batas laut teritorial antara Malaysia dan Singapura yang terletak di Pedra Branca. Hal ini dikatakan secara langsung oleh Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad yang mengatakan bahwa Negeri Jiran harusnya melakukan klaim terhadap Pulau Pedra Branca di Singapura dan Kepulauan Riau di Indonesia sebagai bagian dari wilayah mereka (cnnindonesia). Dengan belum terselesaikannya batas wilayah laut antara Malaysia dan Singapura, maka hal tersebut berdampak pula dengan penentuan batas wilayah laut Indonesia. Masalah perbatasan wilayah laut ini tidak lepas dari dinamika politik yang terjadi secara regional, bilateral dan juga domestik. Ketika Malaysia mengeluarkan peta 1979, maka bertambah pula kesulitan untuk mencari kesepakatan dalam memastikan batas laut Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia khususnya yang berkaitan dengan laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terdapat di Laut China Selatan maupun Laut Sulawesi. Melalui peta 1979 tersebut, klaim Malaysia atas batas wilayah laut menjadi semakin luas, sehingga menyebabkan tumpang tindih dengan batas wilayah laut Indonesia. Permasalahan penentuan batas wilayah laut Indonesia ini semakin
berlanjut ketika Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah resmi Malaysia melalui arbitrase internasional.(Sitohang, 2016) Gambar 3.14 Peta Ambalat Perbatasan wilayah laut Indonesia dengan Malaysia ini menyangkut wilayah yang sangat panjang dan berasa di beberapa lokasi yang hingga kini belum terselesaikan. Lokasi pertama adalah masalah laut territorial yang berada di segmen barat Selat Malaka, lokasi kedua adalah masalah laut territorial dan ZEE di segmen timur Laut Natuna, dan lokasi ketiga adalah masalah ZEE di Laut Sulawesi yang berkaitan dengan Blok Ambalat dan batas wilayah laut ketika Pulau Sipadan. Penetapan yang dilakukan Malaysia terkait lebar laut wilayahnya menjadi 12 mil laut pada Bulan Agustus 1969 yang diukur dari garis-garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Wilayah Laut dan Contigious Zone, memunculkan persoalan pada letak garis batas wilayah laut pada masing-masing negara tepi Selat Malaka, karena wilayah lautnya sempit, dimana jarak antara garis-garis dasar wilayah laut Indonesia serta Malaysia 117
118 kurang dari 24 mil laut. Batasan hukum yang jelas mengenai garis- garis batas wilayah laut ini sangat dibutuhkan oleh kedua negara untuk mendapatkan jaminan hukum atas wilayah laut masing- masing negara. Sementara itu, masalah perbatasan wilayah laut Indonesia dengan Singapura sudah hampir selesai kecuali yang masih tersisa masalah antara Singapura dan Malaysia mengenai batas wilayah laut territorial di South Loudge. Apabila Malaysia dan Singapura telah menyelesaikan permasalahannya, maka hal tersebut akan berdampak pada penyelesaian batas wilayah laut territorial dengan Indonesia, seperti halnya pada beberapa titik yang sudah terselesaikan sebelumnya. Secara geografis, Indonesia memiliki perbatasan wilayah laut dengan 10 negara, antara lain: 1) Perbatasan dengan India terletak di ujung Pulau Sumatera yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan pulau terluar adalah Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Benggala, dan Pulau Rondo; 2) Perbatasan dengan Malaysia berada di beberapa lokasi yaitu di sepanjang Selat Malaka yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara; dengan pulau yang merupakan titik terluar adalah Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara, Pulau Anambas di Provinsi Kepulauan Riau; dan Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Utara; 3) Perbatasan dengan Singapura terletak di sepanjang Selat Philip dimana pulau terluarnya adalah Pulau Nipah yang
terletak di Provinsi Kepulauan Riau; 4) Perbatasan dengan Thailand terletak di bagian utara Selat Malaka dan Laut Andaman dimana pulau terluarnya adalah Pulau Rondo yang terletak di Provinsi NAD; 5) Perbatasan dengan Vietnam yang terletak di Laut China Selatan dengan pulau terluarnya adalah Pulau Sekatung yang terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; 6) Perbatasan dengan Filipina yang terletak di sebelah utara Selat Makassar dengan pulau terluarnya adalah Pulau Marore dan Miangas yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara; 7) Perbatasan dengan Republik Palau yang terletak di bagian utara Laut Halmahera dimana pulau terluarnya adalah Pulau Fani, Fanildo, dan Bras yang terletak di Provinsi Papua; 8) Perbatasan dengan Australia yang terletak di laut bagian selatan Pulau Timor dan Pulau Jawa; 9) Perbatasan dengan Timor Leste dengan pulau terluarnya yang terletak di Pulau Asutubun dan Wetar di Provinsi Maluku; dan Pulau Batek di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10) Perbatasan degan Papua Nugini yang terletak sekitar wilayah Jayapura dan Merauke yang tidak memiliki pulau terluar. Perbatasan wilayah laut dengan 10 negara menempatkan Indonesia sebagai negara dengan perbatasan wilayah laut terbanyak di dunia, disebabkan kondisi Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan memanjang dari Pulau Aceh hingga Pulau Papua. Selain itu, patok-patok di wilayah perbatasan Indonesia ini 119
120 yaitu Provinsi Papua dengan Negara Papua Nugini juga tertutup hutan, sehingga tidak terlihat atau bahkan mungkin menjadi rusak dan hilang. Ketiadaan patok yang disebabkan oleh alam ini bisa menimbulkan konflik antara Indonesia dan Papua Nugini. Sehingga perlu segera diperbaiki oleh pemerintah setempat, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Papua Nugini. D. Permasalahan Lingkungan Kondisi lingkungan di wilayah perbatasan Indonesia dan beberapa antar daerah mengalami penurunan kualitas. Hal ini disebabkan akibat perilaku hidup masyarakat yang tidak menjaga lingkungan di sekitarnya. Beberapa masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah di wilayah perbatasan yakni penebangan hutan secara ilegal (illegal logging), pencemaran udara, pencemaran air, sampah plastik, rusaknya ekosistem satwa laut, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia. Pemakaian sampah jenis plastik masih banyak ditemukan di sebagian besar daerah di Indonesia karena tata kelola yang minim, sehingga mayoritas sampah berakhir tertimbun tanpa daur didaur ulang terlebih dahulu. Termasuk di wilayah perbatasan Indonesia, masih banyak ditemukan sampah di laut, karena sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik yang dihasilkan itu dibuang ke laut atau sekitar 85.000 ton kantong plastik per tahun. Baru sebagian daerah saja yang aware dengan dampak dari penggunaan plastik secara berkelanjutan terhadap kelestarian lingkungan, itupun belum semua warganya 100% patuh terhadap kebijakan
tersebut, yaitu memicu perubahan iklim karena dalam memproduksi plastik menghasilkan emisi karbon tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas; berbahaya bagi manusia, khususnya jika digunakan untuk beberapa jenis makanan dan dapat menimbulkan beragam penyakit tertentu; dan mencemari lingkungan, seperti mengakibatkan banjir, termakan oleh hewan di laut dan rusaknya ekosistem laut akibat zat-zat yang terkandung dalam plastik. Terlebih jika hewan laut yang sudah terkontamisasi zat dalam plastik atau bahan berbahaya lainnya tersebut kemudian dikonsumsi masyarakat, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan warga pesisir laut. Contohnya kerang hijau dapat menyerap semua zat-zat yang terdapat di laut, tak terkecuali zat berbahaya yang sering ditemui dalam kerang adalah merkuri, timah, timbal dan krom. Jika tidak dibersihkan dengan baik, orang yang mengkonsumsinya akan mengalami keracunan. Permasalahan terkait pengelolaan sampah di daerah perbatasan banyak ditemukan, seperti konflik yang pernah terjadi yaitu antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Penyebab konflik antara lain: (1) Pemerintah Kota Bekasi beranggapan Pemerintah DKI Jakarta melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama, yaitu terkait rute truk sampah yang menimbulkan pelanggaran lainnya; (2) Respons Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Basuki T.Purnama terhadap DPRD Bekasi terkesan arogan, sehingga konflik menjadi memanas; (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beranggapan penyebabnya adalah karena wanprestasi dilakukan oleh pihak ketiga, PT. Godang Tua Jaya; (4) Masyarakat merasa dirugikan dan menutup 121
122 TPST Bantar Gebang pada Juni 2017 serta menolak swakelola TPST Bantar Gebang disebabkan kekhawatiran pengelolaan sampah tidak berjalan baik (Ishar, 2017). Penebangan hutan dan pembakaran hutan lahan (Karhutla) juga menjadi permasalahan lingkungan yang tak kunjung usai di kawasan-kawasan kaya hutan, seperti di Jambi, Riau, Kalimantan dan Papua. Efek yang ditimbulkan dari deforestasi ini sifatnya tidak sementara, namun dapat menimbulkan dampak negatif secara berkepanjangan jika tidak segera diatasi. Salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi di perbatasan adalah terkait pertambangan. Ini terjadi di Kawasan Wisata Internasional Lagooi. Berdasarkan informasi dari Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, bahwa ketika kapal-kapal tengker yang berada di tengah laut spill over sisanya, limbahnya sampai ke pinggir pantai. Jadi daerah sangat dirugikan, karena minyaknya ke pemerintah pusat, sedangkan dampak lingkungannya, limbahnya menjadi tanggung jawab daerah. Pencemaran air di Indonesia juga mencetak rekor tertinggi, yaitu sungai citarum yang tercemar akibat tingginya volume sampah dan tingginya kandungan air limbah. Sungai Citarum dicemari lebih dari 20.000 ton sampah serta 340.000 ton air limbah dengan penyumbang limbah dari 2.000 industri tekstil (Robyanti, 2020). Sungai ini merupakan sungai yang panjang yang melewati beberapa kabuparen kota di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini memberikan dampak negatif karena merusak lingkungan, dan membunuh habitat yang hidup di sungai.
BAB IV PENDEKATAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH Wilayah perbatasan di daerah perlu dikelola dengan baik, cermat dan memerlukan strategi-strategi tertentu yang disesuaikan dengan kondisi daerah perbatasan itu sendiri. Daerah perbatasan di darat dengan daerah perbatasan yang wilayahnya berupa lautan atau perairan tentu dalam pengelolaannya terdapat perbedaan, meski beberapa pendekatan dalam pengelolaannya serupa. Oleh sebab itu, diperlukan keseriusan dan komitmen tinggi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karena tercantum dalam pasal 9 (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, n.d.) yang berbunyi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Berikut beberapa pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah perbatasan, yaitu melalui pendekatan pertahanan dan keamanan (Security Approach), Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity Approach), Pendekatan Hukum, Pendekatan Lingkungan, serta untuk pengelolaan perbatasan antar negara ada pendekatan Collaborrative Border Management (CBM) dan Integrated Border Management (IBM). A. Pendekatan Pertahanan dan Keamanan (Security Approach) 123
124 Pendekatan pertahanan dan keamanan menjadi salah satu upaya yang sangat krusial dilakukan, terlebih lagi di wilayah perbatasan sebagai gerbang utama dan terdepan di suatu negara. Mengingat kondisi lingkungan baik nasional maupun global berjalan sangat dinamis serta memiliki kompleksitas yang tinggi, berpotensi besar memunculkan ancaman-ancaman tertentu baik militer, non militer maupun hibrida. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut diperlukan strategi dan taktik yang matang dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah berupaya membangun dan memperbaharui pos-pos di titik perbatasan dan menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah-wilayah perbatasan dengan maksud sebagai penanda atau simbol bahwa di wilayah perbatasan Indonesia terdapat pengamanan ketat dari aparat TNI dan kepolisian. Dengan itu, warga Indonesia dan warga asing tidak bisa sembarangan atau sekehendak hati melewati batas-batas yang sudah ditentukan sebagai pemisah antar negara, demi keamanan negara. Selain itu, pemerintah berupaya menambah kapan pengawas perikanan yang dialokasikan di WPP-NRI 571 dan 711, menambah hari operasi laut yang dulunya hanya 85 hari menjadi 150 hari melibatkan TNI-AL, Polisi perairan, UPT Pelabuhan Perikanan dan unsur Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, membangun aplikasi Sidak (Sistem Tindak Lanjut) untuk mengoptimalkan mekanisme pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah dan terbangun kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Aparat keamanan yang ditempatkan di wilayah
perbatasan dalam menjaga keamanan negara perlu ditingkatkan profesionalismenya dan ketegasan dalam menindak tegas dan keras segala bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan tanah air. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dengan tujuan agar dapat melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah kejahatan, menyelesaikan kriminalitas dan penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra inteligen untuk mewujudkan keamanan nasional. Selain itu, perlunya meningkatkan insentif yang diberikan kepada satuan personel yang bertugas menjaga keamanan dan keutuhan negara di wilayah perbatasan, mengingat tugas yang diemban tidak mudah sehingga perlu adanya perhatian seimbang dari pemerintah terhadap para personel tersebut sebab mereka merupakan pengawal dan penjaga garda terdepan wilayah Indonesia. Pengadaan alutsista TNI teranyar itu juga perlu disupport oleh pemerintah pusat, karena alutsista yang digunakan sampai saat ini kurang bisa mensupport kegiatan dalam rangka pertahanan negara. Dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia yang disebut Alutsista TNI merupakan peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI. Jenis-jenis Alutsista TNI ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik 125
126 Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Laporan Data Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, khususnya dari pasal 2 hingga pasal 7. Pasal 3 dan pasal 4 menyatakan data Alutsista TNI di lingkungan Kemhan dan di lingkungan Markas Besar TNI meliputi: senjata berupa pistol dan senapan; kendaraan tempur; munisi berupa munisi kaliber kecil dan munisi khusus; alat komunikasi dan alat perang elektronika. Dalam pasal 5, disebutkan data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat meliputi: kendaraan tempur berupa panser dan tank; senjata berupa infanteri, kavaleri, artileri medam, artileri pertahanan udara, pelontar granat, anti kendaraan lapis baja/senjata tanpa tolak balik, lawan tank dan khusus; munisi terdiri dari munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar dan munisi khusus; kendaraan bermotor berupa kendaraan taktis, kendaraan khusus, dan kendaraan administrasi; alat optik berupa kompas, teropong 7x50, teropong 6x30, teropong bidik siang senapan/teropong bidik malam senapan, night vision googles, boussolle, telescope, periscope dan alat bidik; alat peralatan khusus; pesawat terbang berupa heli serbu, heli serang, heli latih dan sayap tetap; senjata pesawat terbang; munisi pesawat terbang; alat angkut air yaitu kapal, kapal motor cepat, landing craft rubber, motor air, out board motor dan pelampung. Pasal 6 menjelaskan Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Laut meliputi: kapal, yaitu kapal Republik Indonesia, kapal Angkatan Laut, kapal patrol keamanan laut dan
kapal tunda; senjata berupa revolver, pistol, pistol isyarat, pistol mitraliur, senapan bahu, senapan runduk, senapan lain-lain, senapan mesin, mortir, senapan peluncur, artileri medan, artileri pertahanan udara, kendaraan tempur dan merian kubah, kapal dan khusus; munisi, berupa munisi kelibar kecil munisi kaliber besar dan munisi khusus; pesawat udara, yaitu pesawat angkut taktis, pesawat intai taktis, pesawat latih, helikopter, dan helikopter latih; kendaraan tempur berupa tank, panser ampibi, kendaraan ampibi pengangkut artileri, panser roda dan kendaraan tempur recovery; kendaraan bermotor, yakni kendaraan taktis, kendaraan khusus, dan kendaraan administrasi. Sementara pasal 7 Data Alutsista di lingkungan Maskas Besar Angkatan Udara meliputi: pesawat, yaitu pesawat tempur, pesawat angkut berat, pesawat angkut ringan, pesawat intai strategis, helikopter, pesawat latih, pesawat terbang tanpa awak dan pesawat komando dan pengendalian; senjata, yaitu pistol/revolver, pistol isyarat, pistol mitraliur, senapan semi otomatis, senapan otomatis, senapan mesin ringan/sedang, senapan mesin berat, mortir/senjata pelontar granat, senapan runduk, kelompok senjata tanpa tolak balik, senjata kendaraan lapis baja, penangkis serangan udara, dan senjata anti teror; munisi, berupa munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar, munisi khusus, bom udara kecil, bom udara besar, rudal, roket dan external store; kendaraan bermotor, yaitu kendaraan taktis, kendaraan administrasi dan kendaraan khusus; radar; aviation electronis, komunikasi alat bantu navigasi; alat perang elektronika, yakni electronic attack, electronic protection, electronic support; dan simulator elektronik khusus. Diungkapkan oleh Sekjen Kementerian Pertahanan pada 127
128 Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2022 bahwa kondisi alutsista Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen matra darat, laut dan udara kondisinya cukup memprihatinkan dan hanya memiliki kesiapan tempur yang rendah karena usianya sudah tua yakni berusia lebih dari 25 tahun. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas dari alutsista tersebut dan akan sangat jauh berbeda dengan alutsista canggih yang dimiliki negara lain. Oleh karena itu, pembangunan sistem pertahanan negara baik komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung mutlak harus dilakukan (Irawan, 2022). Oleh sebab itu, pembaharuan alutsista anggota TNI perlu diprioritaskan, sehingga dapat mensupport para petugas khususnya di area perbatasan dalam meningkatkan keamanan negara. Antar Pemerintah daerah satu dengan yang lain juga perlu dibangun kerjasama yang baik dalam bidang pertahanan dan keamanan yakni seluruh pihak pihak berwenang, seperti TNI, Polri, pemerintah daerah setempat bersama juga masyarakat. Hal ini untuk meminimalisir aktivitas-aktivitas atau kejahatan- kejahatan yang terjadi lintas daerah. B. Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity Approach) Pemerintah Indonesia terus berupaya melaksanakan beragam program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai bentuk pengejawantahan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, tak terkecuali di wilayah perbatasan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Kesejahteraan
sosial sendiri merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, n.d.). Upaya Pemerintah Pusat dalam pengelolaan kawasan perbatasan yaitu salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Jika merujuk pada kebijakan tersebut, BPPD harus ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. BPPD Provinsi memiliki wewenang dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan, sebagi berikut: 1) Menjalankan kebijakan pemerintah serta menetapkan kebijakan lain untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) Melaksanakan koordinasi pembangunan di wilayah perbatasan; 3) Menyelenggarakan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; 4) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbtasn yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sementara, BPPD kabupaten/kota memiliki wewenang yang sama untuk poin pertama dan poin keempat seperti di atas, namun ada 2 poin berbeda, yakni: 1) Menjaga serta memelihara tanda batas; 129
130 2) Melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya Namun demikian, belum semua daerah menerapkan permendagri di atas, salah satunya di Provinsi Kepri, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, ―There are no regional legislation pertaining to border management from the perspective of the regulatory framework, just organizational structure. The Natuna Regency Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning the Third Amendment to the Natuna Regency Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning the Formation and Composition of Regional Apparatus, however, appears to be the existing policy that manages the border, particularly in Natuna Regency. Because it just doesn't appear that there is a provincial policy that controls this topic‖ (Rusmiyati et al, 2022). Di Provinsi Kepri untuk BPPD sendiri hanya baru ada 1 yakni di Kabupaten Natuna, sedangkan di tingkat provinsi sendiri belum ada, kemarin masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap mulai membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di beberapa titik wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara lain. Pembangunan PLBN diharapkan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, fungsi pertahanan keamanan, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan, sekaligus dalam rangka mengimplementasikan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana
Penunjang di Kawasan Perbatasan. Kemudahan yang diberikan pemerintah ini, hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas berdagang lintas negara secara legal, menjual produk-produk dalam negeri, seperti ikan, makanan, dan barang lainnya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, bahkan dapat meningkatkan perekenomian daerah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berpendapat wilayah PLBN Sota, Merauke, Papua bisa menjadi wilayah sentra pertumbuhan ekonomi terutama ekspor dan impor. Beliau memprediksi akan terjadi peningkatan volume keluar masuk atau pelintasan dan mungkin akan memunculkan masalah-masalah, antara lain tindak criminal, penyelundupan, narkoba dan kejahatan lainnya (Adyatama, 2021). Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Surat Nomor B.055/M.PPN/D.2/PP.03.03/01/2020 tentang Lokasi Prioritas Pembangunan Perbatasan Negara memberitahukan bahwa target yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, antara lain: a. Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di 222 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang semula ditargetkan 157 kecamatan lokasi prioritas. Target tersebut mengakomodasi seluruh usulan BNPP kecuali yang tidak sesuai dengan regulasi terkait definisi lokpri; b. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di 131
132 18 PKSN yang semula ditargetkan 14 PKSN. Target tersebut didasarkan pada kesesuaian lokasi dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) amanat Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 serta mempertimbangkan pemerataan titik-titik pertumbuhan, khususnya pada kawasan perbatasan laut. Tabel 4.1 Jumlah PKSN Prioritas Tahun 2020-2024 No Provinsi Kabupaten PKSN 1 Aceh Kota Sabang Sabang 2 Riau Bengkalis Bengkalis 3 Kepulauan Riau Natuna Ranai 4 Nusa Tenggara Belu Atambua Timur 5 Nusa Tenggara Timor Tengah Kefamenanu Timur Utara 6 Kalimantan Barat Sambas Paloh Aruk 7 Kalimantan Barat Bengkayang Jagoi Babang 8 Kalimantan Utara Nunukan Nunukan 9 Kalimantan Utara Nunukan Long Midang 10 Kalimantan Utara Malinau Long Nawang 11 Kalimantan Utara Nunukan Tou Lumbis 12 Sulawesi Utara Kep.Sangihe Tahuna 13 Sulawesi Utara Kep. Talaud Melonguane 14 Maluku Utara Pulau Morotai Daruba 15 Maluku Kab. Saumlaki Kep.Tanimbar
No Provinsi Kabupaten PKSN 16 Papua Kota Jayapura Jayapura 17 Papua Boven Digoel Tanah Merah 18 Papua Merauke Merauke Sumber: Lampiran Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.055/M.PPN/D.2/PP.03.03/01/2020 Terdapat 222 kecamatan yang merupakan lokasi prioritas tahun 2020-2024, yaitu: 1) Provinsi Aceh, memiliki 4 lokpri, berada di Kabupaten Aceh Besar (Mesjid Raya), Kota Sabang (Sukakarya dan Sukajaya), Kota Langsa (Langsa Barat); 2) Provinsi Sumatera Utara, memiliki 2 lokpri, berada di Kabupaten Serdang Bedagai (Tanjung Beringin) dan Kabupaten Batu Bara (Sei Suka); 3) Provinsi Riau, memiliki 15 lokpri, berada di Kabupaten Bengkalis (Bengkalis, Bantan, Rupat, Rupat Utara, Bandar Laksamana), Kabupatan Rokan Hilir (Bangko, Pasir Limau Kapas, Sinaboi), Kabupaten Kep. Meranti (Rangsang Barat, Rangsang, Pulau Merbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang Pesisir), Kota Dumai (Sungai Sembilan, Medang Kampai); 4) Provinsi Kepulauan Riau, memiliki 35 lokpri, berada di Kabupaten Bintan (Gunung Kijang, Bintan Utara, Telok Sebong, Bintan Pesisir), Kabupaten Karimun (Moro, Karimun, Meral, Tebing, Buru, Meral Barat, Belat), Kabupaten Natuna (Bunguran Barat, Serasan, Bunguran Utara, Subi, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, Serasan Timur), Kabupaten Kepulauan Anambas (Siantan, Palmatak, Siantan 133
134 Selatan, Siantan Utara, Jemaja Barat, Jemaja Timur, Jemaja), Kota Batam (Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Raja, Bengkong dan Batam Kota), sedangkan Kabupaten Natuna memiliki 10 lokasi prioritas (Bunguran Barat, Serasan, Bunguran Utara, Subi, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan dan Serasan Timur); 5) Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki 38 lokpri, berada di Kabupaten Kupang (Amfoang Timur), Kabupaten TTU (Miomafo Barat, Insana Utara, Mutis, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibenu), Kabupaten Belu (Lamaknen, Tasifeto Timur, Raihat, Tasifeto Barat, Lasiolat, Lamaknen Selatan, Nanaet Duabesi), Kabupaten Alor (Teluk Mutiara, Alor Barat Daya, Alor Selatan, Alor Timur, Mataru, Pureman, Pantar Tengah), Kabupaten Roten Ndao (Rote Barat Daya, Lobalain, Pantai Baru, Rote Timur, Rote Barat, Rote Selatan, Landu Leko), Kabupaten Sabu Raijua (Raijua, Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara), Kabupaten Malaka (Malaka Tengah, Malaka Barat, Wewiku, Kobalima Timur, Kobalima); 6) Provinsi Kalimantan Timur, memiliki 14 lokpri, berada di Kabupaten Sambas (Sajingan Besar, Paloh), Kabupaten Sanggau (Sekayam, Entikong), Kabupaten Sintang (Ketungau Tengah, Ketungau Hulu), Kabupaten Kapuas Hulu (Putussibau Utara, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Putussibau Selatan, Puring Kencana), Kabupaten Bengkayang (Siding, Jagoi Babang);
7) Provinsi Kalimantan Timur, memiliki 3 lokpri, berada di Kabupaten Berau (Maratua), Kabupaten Mahakam Ulu (Long Apari, Long Pahangai); 8) Provinsi Kalimantan Utara, memiliki 20 lokpri, berada di Kabupaten Malinau (Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Bahau Hulu), Kabupaten Nunukan (Sebatik, Nunukan, Krayan, Krayan Selatan, Sebatik Barat, Nunukan Selatan, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Krayan Tengah, Krayan Timur, Krayan Barat); 9) Provinsi Sulawesi Utara, memiliki 14 lokpri, berada di Kabupaten Kep. Sangihe (Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Kendahe, Tahuna, Tahuna Timur, Kepulauan Marore), Kabupaten Kep. Talaud (Nanusa, Kabaruan, Melonguane, Damau, Miangas), Kabupaten Minahasa Utara (Wori), Kabupaten Bolaang Mongondow (Pinogaluman), Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro (Siau Barat); 10) Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki 3 lokpri, berada di Kabupaten Toli-Toli (Dampal Utara, Toli-Toli Utara, Dako Pemean); 11) Provinsi Gorontalo dengan 1 lokpri, yaitu di Kabupaten Gorontalo Utara (Anggrek); 12) Provinsi Maluku, memiliki 28 lokpri, berada di Kabupaten Maluku Tenggara (Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat), Kabupaten Kep. Tanimbar (Selaru, Tanimbar Selatan, Wer Tamrian, Tanimbar Utara, Yaru, Kormomolin, Nirunmas), Kabupaten 135
136 Kep. Aru (Pulau-Pulau Aru, Sir Sir, Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur), Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa Lakor, Mndona Hiera, Pulau-Pulau Babar, Wetar, PP Terselatan, P. Leti, P. Masela, P. Lakor, Wetar Utara, Wetar Barat, Wetar Timur, Kisar Utara), Kabupaten Halmahera Tengah (Patani Utara), Kabupaten Pulau Morotai (Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Jaya, Morotai Utara, Morotai Timur); 13) Provinsi Papua, memiliki 36 lokpri, berada di Kabupaten Merauke (Merauke, Kimaam, Semangga, Sota, Ulilin, Elikobal, Naukenjerai, Okaba, Tabonji, Waan), Kabupaten Biak Numfor (Biak Kota), Kabupaten Mimika (Mimika Timur Jauh), Kabupaten Sarmi (Sarmi), Kabupaten Keerom (Waris, Web, Arso Timur, Towe, Yaffi), Kabupaten Peg. Bintang (Iwur, Batom, Kiwirok Timur, Tarup, Oksamol, Murkim, Mofinop), Kabupaten Supiori (Supiori Barat, Supiori Utara, Kep. Aruri, Supiori Timur), Kabupaten Boven Digoel (Waropko, Kombut, Sesnuk, Ninati, Jair), Kota Jayapura (Jayapura Utara, Muara Tani); 14) Provinsi Papua Barat, dengan 3 lokpri, yaitu di Kabupaten Raja Ampat (Kep. Ayau, Ayau) dan Kabupaten Tambraw (Sausapor). Beberapa PLBN sudah mulai dalam proses pembangunan, seperti di Kabupaten Natuna, letaknya di Kecamatan Serasan yang termasuk PLBN dengan kategori laut. Menurut Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Natuna, Kecamatan Serasan ini dipilih karena berbatasan secara langsung
dengan Kalimantan Barat dan Sematan, yaitu titik terdekat dengan Sekucing, Serawak, Malaysia. Saat ini PLBN masih dalam proses pembangunan dan akan selesai pada pertengahan 2022. Gubernur Kepri juga menyampaikan luas lokasi pembangunan PLBN Serasan mencapai 10.870 m2 yang mulai dikerjakan dari tanggal 5 November dan selesai akhir Februari 2022. Beberapa fasilitas dari layanan PLBN ini antara lain gudang barang, Gudang transit, mes dan wisma pegawai, kantor administrasi, tower air, tempat cuci mobil, rumah dinas, pos jaga, power house, tempat pengelolaan sampah, rumah pompa air dan bangunan-bangunan penunjang lainnya (Ogen, 2022). Empat PLBN Terpadu di Kalimantan Utara juga sedang dibangun, yakni PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau; PLBN Terpadu Long Midang, Labang dan Sei Pancang di Kabupaten Nunukan. Total anggaran untuk pembangunan tersebut mencapai Rp. 885,28 M (Laksono, 2022). PLBN ini menjadi solusi bagi masyarakat, yaitu pemerintah melegalkan warga di wilayah perbatasan untuk melakukan penyeberangan ke daerah tetangga baik untuk barang atau orangnya dengan rasa aman. Selain itu, PLBN ini juga diyakini menjadi salah satu cara dalam pemerataan pembangunan, menumbuhkan sektor ekonomi baru dan mengembangkan sektor pariwisata, contohnya di Kecamatan Serasan karena ada beberapa titik yang menjadi geopark nasional, di pantai sisi Kecamatan Serasan. Kemudian, nanti akan dikembangkan juga beberapa sektor pariwisata di Kecamatan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur laut, dan kecamatan lainnya. Sehingga diharapkan PLBN ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 137
138 Pemerintah juga terus mengupayakan upaya-upaya tertentu dalam rangka meminimalisir urbanisasi, karena banyak pemuda pemudi meninggalkan desa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, pedagang, nelayan dan sebagainya disebabkan adanya ketimpangan pendapatan antara masyarakat di desa dengan masyarakat di kota. Pemerintah di pusat dan daerah terus berupaya mendorong UKM atau UMKM masyarakat di daerah untuk berkembang baik dalam marketing/pemasaran bahkan jika bisa go export, memberikan pelatihan atau training tertentu yang dapat mengasah dan meningkatkan hard skill maupun soft skill masyarakat, bekerja sama dengan perguruan tinggi tertentu yang biasanya dosen atau mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan- kegiatan seperti ini perlu dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga ada feedback atau umpan balik terhadap perencanaan di awal, apakah sesuai atau tidak. Jangan sampai keterampilan- keterampilan yang diberikan itu tidak berkesinambungan sehingga tidak ada dampak nyata yang nantinya bisa dirasakan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan juga merupakan salah satu unsur atau indikator dalam menentukan kesejahteraan suatu bangsa. Pemerintah baik pusat maupun daerah juga melakukan perbaikan-perbaikan secara continue di kedua bidang tersebut. Pemerintah pusat tetap mengalokasikan 20% APBN untuk bidang pendidikan. Begitujuga dengan kesehatan, pemerintah juga terus meningkatkan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Prima. Selain itu, perlu menambah sumber daya berupa dana ataupun tenaga medis di beberapa wilayah yang masih minim. Hanya saja, khusus daerah perbatasan, perlu perhatian lebih, karena ada
beberapa kondisi yang membedakan dengan daerah-daerah lainnya dan tidak bisa disamakan, baik itu dari letak geografis, perekonomian, sosial, budaya, dan sebagainya yang tentu berpengaruh terhadap proses pendidikan dan kesehatan itu sendiri. C. Pendekatan Hukum Perbatasan baik daerah maupun negara juga perlu dikelola juga dari pendekatan hukum. Diperlukan peran hukum dalam menangani beragam kejahatan atau tindak pidana yang merugikan negara dan meresahkan kehidupan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menghimbau penegakan hukum di wilayah perbatasan Sota, Merauke, Papua untuk mengedepankan pendekatan restorative justice, hukum yang ramah terkhusus untuk pelanggaran ringan, yakni dengan dididik, diberikan pengertian, hindari membuat takut. Namun, jika terkait pidana serius (narkoba, pembunuhan, perampokan), tentu langkah-langkah tegas perlu diambil (Adyatama, 2021). Penulis setuju dengan pernyataan tersebut, bahwa dalam kejahatan dilihat dulu konteksnya, masuk kategori ringan atau berat. Jika ringan, sebaiknya diberikan hukuman yang persuasif, atau sebisa mungkin dibuat berdamai dengan korban kejahatan. Disini diperlukan hakim yang bijaksana dalam mengadili setiap tindak kejahatan. Namun, jika menyangkut kejahatan tingkat berat, harus dilakukan penindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum (law enforcement) bagi para pembalak liar yang melakukan illegal logging harus terus dilakukan serta perlu diterapkan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya 139
140 sehingga memberikan efek jera bagi pelaku, jangan hanya sekedar menyita kayu-kayunya saja, namun harus diusut tuntas dalang dibalik itu semua, kerjasama ilegal yang dilakukan warga dengan pihak negara tetangga. Kegiatan penebangan hutan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan peraturan ini adalah lex spesialis dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Terkait sanksi atau hukuman yang diberikan baik kepada orang perseorangan maupun korporasi itu diatur dalam pasal 82 sampai pasal 106 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tadi. Sebagai contoh dalam pasal 82: ―Orang perseorangan dengan sengaja menebang pohon di dalam kawasan hutan dengan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan atau tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan secara tidak sah, maka dikenakan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling rendah Rp 500.000.000 (lima ratur juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)‖. Selain itu, perlu diintensifkan operasi-operasi gabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, kepolisian dan pemerintah daerah setempat, sehingga tertutup kesempatan bagi para pembalak liar untuk melakukan kegiatan illegal logging. Harapan besarnya adalah oknum dari negara tetangga tidak mempunyai keberanian untuk melakukan tindak kejahatan serupa karena melihat upaya keras dan tegas dari pemerintah Indonesia. Untuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),
perlu meningkatkan penegakan hukum yang memberikan efek jera serta memperkuat peran seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga, kepolisian, swasta dan masyarakat untuk memperkuat komitmen bersama dan bersinergi melawan sindikat perdagangan orang dan mengakhiri perdagangan orang di Indonesia. Selain itu, sebaiknya tidak menghukum orang-orang yang melakukan perekrutan di lapangan. Namun korporasinya juga perlu diusut. Salah satu lembaga yang memberikan pendampingan kepada korban TPPO adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban bisa mendapatkan perlindungan fisik, pemenuhan hak proseduran (pendampingan), perlindungan hukum, fasilitasi ganti rugi, dan lain sebagainya. Pelaporan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK, via whatsapp dan media sosial. (KPPPA, 2021) Kaitannya dengan migran ilegal, Pemerintah Indonesia perlu mengusut tuntas kejadian pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang diduga melibatkan para pejabat di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan oknum- oknum aparat Kepolisian dan TNI (Aulia, 2022). Pemerintah perlu tegas dalam menindak kejahatan ini, sebab banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban Hak Asasi Manusia (HAM) di negara lain. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat secara berkesinambungan dan peraturannya betul-betul diimplementasikan. Bahkan dalam Undang-Undang tersebut pelindungan perlu dilakukan sebelum bekerja, selama bekerja sampai bekerja selesai dilaksanakan. Pelindungan Pekerja 141
142 Migran Indonesia ini bertujuan untuk: 1) Menjamin pemenuhan dan penagakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; 2) Menjamin pelindungan hukum, ekonomi dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seyogianya terus melakukan pencegahan dengan sosialisasi, edukasi, literasi dan penyadaran sosial kepada masyarakat pentingnya sekaligus prosedur memilih perusahaan yang tepat, yang memang memiliki izin tertulis berupa SIP3MI. Sehingga, masyarakat bisa paham dan membedakan antara perusahaan berizin dan non berizin, serta tidak dengan mudah menerima tawaran dari perusahaan ilegal. Hal lain yang tak kalah penting adalah, penegakan peraturan dalam menindak oknum-oknum penyalur illegal tadi serta pengawasan intensif, yaitu apakah berupa sanksi administratif atau masuk ke ranah pidana dikembalikan lagi kepada masing-masing casenya yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penindakan hukum terkait tindakan terorisme diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Hukuman bagi tindakan terorisme ini beragam dan tertuang dalam peraturan tersebut, contoh salah satunya dalam pasal 6 dibunyikan: ―Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga menimbulkan teror atau rasa takut terhadap
orang secara meluas, dan menimbulkan korban bersifat massal dengan merampas kemerdekaan ataupun hilangnya nyawa dan juga harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran dan kerusakan terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Hasil penelitian menyatakan bahwa: pertama, prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus terorisme mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan aturan lainnya. Model penegakan hukum dalam penyelidikan cenderung menggunakan sistem crime control model yakni penegak hukum diberikan kewenangan yang lebih luas dan longgar untuk memperoleh bukti permulaan. Proses penuntutan cenderung pada due process model karena proses penuntutan di dalam terorisme tidak diatur khusus dan hanya mengikuti pedoman dalam KUHAP. Kedua, pengaturan serta pelaksanaan pelindungan hukum untuk terduga dan tersangka tindak pidana terorisme di dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme dilakukan berdasar pada KUHAP, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme. Hak-hak yang diberikan Undang-Undang tentang terorisme dan Perkap terkait prosedur penanganan terorisme sudah memadai, hanya tinggal implementasi kebijakan tersebut saja di lapangan, apakah aparat penegak bisa tegas dalam menegakkan aturan atau bahkan 143
144 sebaliknya (Umar, 2021). Hukuman bagi pelaku perdagangan ilegal satwa liar atau satwa yang dilindungi tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan pidana tercantum dalam pasal 40, salah satunya berbunyi: ―Barang siapa sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 ayat 1 (setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam) dan pasal 33 ayat 1 (setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional), dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000. Pemberantasan terhadap peredaran narkotika atau obat- obatan terlarang secara ilegal di wilayah perbatasan baik antar daerah maupun di perbatasan perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder tak terkecuali, karena tidak mungkin hanya pemerintah saja yang bekerja dalam hal ini, perlu bantuan dan dukungan dari masyarakat setempat. Sehingga, penguatan stakeholder, dalam hal ini polisi dan TNI, pemerintah daerah, bea dan cukai, Badan Narkotika Nasional di Kabupaten, legislatif dan masyarakat lokal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memerangi kasus narkotika. Selain itu, perlu dibarengi dengan edukasi terhadap masyarakat dan penegakan hukum terhadap para pengedar narkotika. Peraturan yang mengatur narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat adalah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang
kedudukannya berada di ibukota negara dan tersebar perwakilannya di seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia. BNN memiliki 10 tugas yang tertuang dalam pasal 70, antara lain: 1) Membuat dan melaksanakan kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 2) Melakukan pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 3) Melakukan koordinasi dengan Kepala Kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 4) Mengembangkan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang dilaksnaakan pemerintah ataupun masyarakat; 5) Memberdayakan warga dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 6) Melaksanakan pemantauan, pengarahan dan peningkatan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 7) Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 8) Mendorong pengembangan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; 9) Menyelenggarakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 145
146 10) Menyusun laporan tahunan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang. Sedangkan ketentuan pidana terkait narkotika terdapat dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Isu jual beli pulau yang sedang mencuat saat ini di Indonesia yakni di situs online yang menawarkan sejumlah pulau di wilayah Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur, ditanggapi secara langsung oleh Staf Khusus Menteri ATR/BPN bidang kelembagaan, yang menegaskan tidak ada penjualan pulau di Indonesia, baik pulau kecil maupun besar. Beliau menjelaskan tidak mungkin menjual kedaulatan kita. Tiap individu diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di suatu pulau, tidak untuk menguasai seluruhnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Setiap orang atau badan usaha hanya diperkenankan untuk izin lokasi dan mengelola saja. Sedangkan hak dan izin penggunaan memberikan pengusahaan pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau. Sisanya yakni 30% dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung dan ruang publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berkontribsi dalam melakukan perlindungan terhadap pengelolaan perairan di pulau terkecil di Indonesia yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kencana, 2021). Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan di pulau- pulau kecil yang tidak disertai Izin pengelolaan maka dikenakan sanksi administratif, berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Penghentian sementara kegiatan; 3) Penutupan lokasi; 4) Pencabutan izin; 5) Pembatalan izin; 6) Denda administratif. Sedangkan, untuk setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil dengan tanpa izin lokasi maka dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun serta denda paling banyak Rp 500.000.000. Penegakan hukum terkait pencemaran air yang sebagian besar dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan harus sungguh- sungguh dijalankan oleh aparat penegak hukum. Aparat harus menindak tegas segala bentuk pencemaran yang dilakukan karena membahayakan makhluk hidup. Sehingga, perusahaan tidak melakukan pelanggarasan berulang yakni aktivitas pembuangan limbah secara langsung tanpa difilter terlebih dahulu ke sungai. Aktivitas ini masih berlangsung hingga saat ini karena lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah yang bertugas mengurusi lingkungan. D. Pendekatan Lingkungan 147
148 Pendekatan lingkungan perlu diupayakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola daerah perbatasan, baik antar daerah di Indonesia ataupun dengan negara tetangga. Karena kondisi lingkungan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah mulai memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus bersama-sama dengan pihak swasta, masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa kebijakan yang bisa diterapkan adalah Membuat dan menegakkan kebijakan di tiap daerah dalam pembatasan penggunaan plastik agar masyarakat beralih ke tas daur ulang atau berbahan kain yang lebih ramah lingkungan. Provinsi DKI Jakarta sudah mulai menerapkan aturan tersebut sejak 1 Juli 2019 yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Namun demikian, masih banyak penggunaan plastik di DKI Jakarta seperti di pasar, pedagang, dan toko-toko kecil. Belum sepenuhnya masyarakat mematuhi peraturan tersebut, karena costs yang cukup tinggi. Tapi upaya ini cukup berpengaruh karena masyarakat sebagian besar semakin aware dengan dampak dari penggunaan plastik ini, karena untuk di swalayan besar dan di mall, sudah tidak menggunakan plastik, sehingga masyarakat dipaksa untuk beralih ke kantong ramah lingkungan. Hal ini tentu akan menurunkan volume penggunaan plastik di DKI Jakarta dan secara tidak langsung, sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang letaknya di oleh
luar DKI mengalami penurunan juga. Solusi baru untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan mengembangkan ekonomi sirkular. Circular economy is a next concept that could make the condition to get over the limtiations of the current "take-produce-dispose" economic model and focusing on better engineering to optimize flow and make better use of materials while preserving natural resources (Stefanakis & Nikolaou, 2021). A circular economy is defined as an economic system that substitutes reducing, alternatively reusing, recycling, and recovering resources throughout the production/distribution and consumption processes for the "end- of-life" idea. With the goal of achieving sustainable development, it operates at the micro level (products, businesses, consumers), meso level (eco-industrial parks), macro level (cities, regions, nations, and beyond), all while promoting economic prosperity, social equity, and environmental quality for the benefit of both the present and future generations. (Kirchherr et al., 2017). Pemerintah perlu memprioritaskan juga terkait penegakkan kebijakan terkait kasus penebangan hutan (illegal logging). Masyarakat perlu diedukasi dan diberikan pemahaman akan dampak dari kegiatan pembalakan liar yang biasa dilakukan warga karena merugikan banyak pihak, merugikan masyarakat, alam dan negara. Kegiatan ini bisa dilakukan baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan. Solusi lain untuk kegiatan illegal logging, jika memang sudah terlanjur terjadi adalah pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan rehabilitasi hutan dan 149
150 lahan yang sudah ditebang atau gundul, yakni dengan melaksanakan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan Teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Kaitannya dengan illegal fishing apalagi menangkap ikan dengan tidak menggunakan alat-alat ramah lingkungan, maka harus segera diberikan pemahaman juga secara persuasif akan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Kemudian jika masyarakat menemukan adanya illegal fishing dari kapal asing, segera pro aktif membantu pemerintah setempat dengan menginformasikan secara cepat. Sehingga, masyarakat berperan aktif dalam menindak kejahatan-kejahatan yang dilakukan negara tetangga terhadap kekayaan laut Indonesia. Mengembangkan penggunaan energi-energi terbarukan juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah pusat dan pemerintah mengingat banyak energi yang sudah mulai mengalami kelangkaan, seperti listrik, bahan bakar minyak, dan sebagainya. Energi terbarukan yang sebaiknya dikembangkan, antara lain solar cell; pengelolaan sampah berkelanjutan, misalnya dengan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF); mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga sampah, biogas, bahan bakar kendaraan. Satu upaya yang sangat pentingdilakukan oleh pemerintah adalah terus mendidik, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memperhatikan lingkungan, alam sekitar, serta mengajak masyarakat untuk turut andil dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan. Dan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar
rumah, sehingga diharapkan kebiasaan tersebut bisa menyebar kepada orang lain dan menjadi suatu habit. E. Pendekatan Kerjasama Indonesia telah menyelenggarakan kerjasama-kerjasama dengan berbagai negara tetangga dalam mengelola wilayah- wilayah perbatasan di Indonesia, baik di bidang pertahanan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Karena kerjasama ini tidak hanya menguntungkan Indonesia saja, namun bisa juga mendatangkan manfaat bagi negara-negara tetangga dalam bidang-bidang tadi. Komitmen Negara Indonesia dalam memberantas segala kegiatan kejahatan (crime) di daerah perbatasan terlihat dari kegiatan di akhir tahun 2021, telah dilakukan patroli terkoordinasi dalam kerangka kerjasama Indonesia Australia Fisheries Surveillabce Forum (IAFSF) antara Jawline-Arafura melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Australian Border Force (ABF). Kerjasama ini dilakukan dalam menangani permasalahan illegal fishing yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara disebabkan adanya peningkatan jumlah pelanggaran nelayan yang melintasi batas. Hal ini diawali dari adanya pembakaran 3 kapal nelayan Indonesia pada Bulan Oktober 2021 oleh otoritas Australia. Hal tersebut memang sudah diatur dalam aturan nasional Australia untuk menjadmin keamanan, keselamatan nelayan dan dalam rangka mencegah potensi hama atau penyakit (Amalia, 2021). Pada tahun 2017, Indonesia juga mengadakan kerja sama dengan lima negara yaitu Australia, Selandia Baru, Filipina, 151
152 Brunei Darussalam dan Malaysia di bidang hukum dan keamanan. Pembahasan dalam pertemuan pada waktu itu adalah terkait perkembangan Foreign Terorism Fighters (FTF) and cross border terrorism di sub kawasan. Kemudian kerjasama di tingkat domestik dan kawasan tentang counter violent extremism dan deradikalisasi. Selain itu, penguatan kerangka hukum serta kerjasama hukum. Langkah-langkah yang disepakati untuk dilakukan yaitu pembentukan forum terkait FTF untuk memperkuat kerjasama pertukaran informasi; kerjasama antara para penegak hukum dan badan intelijen; kerjasama dengan perusahaan pemberi layanan media sosial, video file sharing, messaging; langkah studi komparatif hukum tentang terorisme di masing-masing negara; penguatan kerjasama antar lembaga dalam rangka penanggulangan aktivitas pendanaan terorisme; peningkatan kerjasama antara badan imigrasi dan pengawasan perbatasan terpadu (Yulianingsih, 2017). Pemerintah Indonesia sejak tahun 1983 sudah melakukan kerjasama pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dengan Malaysia, dinamakan Socio-economic Malaysia Indonesia (Sosek Malindo). Program kerja Sosek Malindo sendiri terdiri dari: 1) Program pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi; 2) Program pengembangan Sumber Daya Manusia; 3) Program pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintahan dan kelembagaan di Pos Pemeriksa Lintas Batas (PPLB); 4) Peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan;; 5) Program perdagangan lintas batas (Border trade agreement). Kemudian berkembang menjadi Pembangunan Western Borneo
Economic Corridor dalam kerangka kerja sama Brunei East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dari sosial ekonomi Malindo untuk meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan di keempat negara tersebut. Indonesia juga menyelenggarakan kerjasama Indonesia- Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Former Malaysian Prime Minister H.E. Tun Dr. Mahathir Mohammad proposed the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). The formalization of IMT-GT at Langkawi, Malaysia, was approved in 1993 by the former president of Indonesia, H.E. Suharto, the prime minister of Thailand, H.E. Chuan Leekpai, and HE. Tun Dr. Mahathir Mohammad. IMT-GT offers a sub-regional framework for fostering quicker economic integration and collaboration between the member governments and provinces in the three countries. By utilizing the inherent complementarities and comparative advantages of the member nations, the IMT-GT fosters private sector-led economic growth and aids in the sub- overall region's development. IMT-GT aspires to create a subregion that is continuous, innovative, wealthy, and peaceful with higher living standards. (IMT-GT, n.d.). The seven major pillars represent the major areas of attention that are anticipated to have the greatest economic and social effects on the IMT-GT subregion. Three Lead Focus Areas and four Enablers each support one of these pillars. The tourism, halal products and services, and agriculture & agro-based industry pillars make up the Lead Focus Areas. They are expected 153
154 to lead IMT-GT collaboration and integration throughout the ensuing twenty years. These primary emphasis areas were chosen after a detailed analysis of the subregion's comparative and competitive advantage. The four enablers, which include the pillars of environment, human resource development, education, and culture, will support the lead focus areas for trade and investment, transportation, and ICT connectivity. Indonesia juga melaksanakan kerjasama trilateral dengan Negara Malaysia dan Brunei Darussalam, dikenal dengan Heart of Boerneo (HoB) yang ditandatangani bersama pada tanggal 12 Februari 2007. Deklarasi ini memiliki 3 butir kesepakatan, yaitu (1) kerjasama manajemen sumber daya hutan yang efektif dan konservasi terhadap area yang dilindungi, hutan produktif dan penggunaan lahan lainnya yang berkelanjutan; (2) inisiatif Heart of Borneo merupakan kerjasama lintas batas yang sukarela dari tiga negara; dan (3) kesepakatan untuk bekerjasama berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. (Victory, 2019). Deklarasi ini berupaya untuk melindungi sekitar 220.000 km3 hutan di wilayah ekuator, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dunia, serta mengurangi angka kemiskinan warga masyarakat setempat. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, RI dan Timor Leste telah membentuk suatu komite bersama dimana di tingkat pusat diatur dalam Joint Border Committee (JBC) dan di tingkat provinsi Border Liason Committee (BLC). Dalam pertemuan ke-3 Joint Border Committee (JBC), dihasilkan beberapa kesepakatan:
1) Membentuk Special Working Group 2) Mengaktifkan Technical sub-Committee on Border Security (TSc-BS) yakni kerjasama keamanan di area perbatasan; Mengaktifkan BLC Indonesia-Timor Leste berupa kerjasama sosial, ekonomi serta budaya masyarakat perbatasan, juga memberikan support terhadap permasalahan batas antara Indonesia-Timor Leste; 3) Pemerintah Indonesia akan melakukan pengkajian terhadap permohonan Pemerintah Timor Leste untuk memfasilitasi pemberian visa khusus dalam rangka melakukan aktivitas dari wilayah Enclave Oecussi ke Dili; Pemerintah Timor Leste mempertimbangkan usulan pemerintah Indonesia terkait pembukaan akses jalur transportasi laut dari Maluku Tenggara Barat ke Dili; 4) Delegasi Indonesia meyakinkan Timor Leste bahwa segmen Dilumi-Memo harus diselesaikan segera dan Timor Leste sudah setuju dan bersepakat bahwa penyelesaian menggunakan media line. Pendirian Border Liason Committee (BLC) pada tahun 2000 adalah kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan UNTAET terkait pembentukan JBC. Beberapa tugas BLC antara lain: 1) Melaksanakan pertukaran informasi terkait perkembangan kawasan perbatasan di kedua negara; 2) Melaksanakan pertemuan antara BLC Indonesia dan BLC Timor Leste serta hasil pertemuan dilaporkan kepada JBC 155
156 untuk kemudian dibahas dalam pertemuan JBC Indonesia- Timor Leste yang dilakukan melalui korespondensi diplomatic dan dilakukan back-to-back sebelum kegiatan perundingan JBC Indonesia-Timor Leste; 3) Melaksanakan pertemuan minimal satu kali dalam setahun membahas mengenai upaya penyelesaian permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan ketertiban keamanan serta melakukan kerjasama perbatasan antar negara di bidang sosial, ekonomi dan budaya; 4) Menyampaikan aktivitas serta permasalahan di perbatasan kepada JBC dan membantu penyelesaian permasalahan perbatasan antara negara; 5) Berkewajiban melaporkan status kerjasama di bidang sosial, ekonomi dan budaya kepada JBC; 6) Melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya berdasar pada kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan kawasan perbatasan; 7) Seluruh program dan kegiatan wajib mendapat persetujuan pemerintah masing-masing sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prosedur internal masing-masing negara; 8) Melakukan pertukaran informasi dan kepakaran dalam kegiatan yang telah disepakati bersama; 9) Berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan bersama di bidang sosial, ekonomi dan budaya di kawasan kerjasama sesuai dengan kebijakan dan undang- undang masing-masing negara (Mangku, 2017).
Ruang lingkup pengkajian dalam persidangan BLC adalah permasalahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di wilayah perbatasan serta permasalahan lain dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak proses delineasi batas di unsurveyed dan unresolved segments, misalnya memfasilitasi kepemilikan tanah secara konvensional dan pengelolaannya, kelanjutan hubungan keluarga, kerabat dan persahabatan, dan kebebasan dalam pelaksanaan upacara adat. Kawasan kerjasama BLC Indonesia dan Timor Leste melingkup kawasan di Distrik atau Kabupaten seperti Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara-Distrik Oecussi; Kabupaten Belu-Distrik Bobonaro; Kabupaten Malaka-Distrik Covalima. Kelembagaan di tingkat kabupaten disebut Border Liaison Official Committee (BLOC). Peran BLOC dari terminologinya adalah sebagai penghubung utama di daerah dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan antar negara, dalam hal garis batas, lintas batas negara, sosial, ekonomi, budaya, keterbelakangan dan keterisolasian di wilayah perbatasan. Indonesia dan Papua Nugini juga mengadakan beberapa kerjasama, yakni Indonesia akan membuka perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan perekonomian masyarakat yang tinggal di area perbatasan. Selain itu, kerjasama kelistrikan antara PLN dan Papua Nugini Power untuk memasok listrik sementara berasal dari Jayapura ke Panimo, kerjasama pembukaan rute penerbangan dari Jayapura ke Port Moresby dan Merauke ke Port Moresby, dan kerjasama di bidang 157
158 bea cukai dan bidang maritim (Rahadi, 2022). Kerjasama internasional seperti dijelaskan di atas merupakan upaya yang cukup efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan yang biasa terjadi di area perbatasan antar negara. Karena dengan dilakukan kerjasama tersebut, secara tidak langsung akan ada feedback atau dampak yang baik bagi negara- negara yang bekerjasama tersebut. Misal, ketika negara Malaysia bekerjasama dengan Indonesia untuk mengurangi tingkat penebangan liar, tentu akan ada hal positif yang berdampak kepada negara mereka, contohnya kondisi lingkungan sekitar negaranya stabil, tingkat bencana alam akan berkurang yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu di wilayah perbatasan. F. Pendekatan Cross Border Development Cross Border Development is the only feasible mechanism by which policy-makers can better cope with the challenges and problems resulting from the increasingly interacted world. And this does work as long as certain bilateral or multilateral agreements are arranged. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai bilateral dan perjanjian multilateral telah diatur untuk pembangunan bersama dan kerjasama antar negara di seluruh dunia. Sejauh ini, banyak perjanjian yang sudah berhasil dilaksanakan. Terdapat lima model pembangunan lintas batas. Model-model ini bervariasi dalam hal kompleksitas kelembagaan, status partisipatif, kemudahan dalam pelaksanaan, serta dalam hal fitur dari target yang ditetapkan untuk pembangunan dari negara- negara yang terlibat. Model pembangunan lintas batas dijelaskan sebagai berikut (Rongxing Guo, 2015):
1) Solo-Development Model Di bawah model pengembangan tunggal, hanya satu mitra, yang bertindak atas nama semua pemegang saham, dipilih untuk mengelola seluruh operasi bisnis. Pemegang saham lainnya menerima bagian dalam hasil dari operasi setelah biaya yang berasal dari kegiatan usaha dikurangkan. Contoh model pengembangan tunggal termasuk Perjanjian hujan Arab Saudi-Bahrain tahun 1958 dan Perjanjian Abu Dhabi- Qatar 1969. Perjanjian 1969 menetapkan bahwa Abu Dhabi dan Qatar memiliki hak yang sama, kepemilikan atas satu ladang minyak (disebut "Hagl El Bundug"), meskipun delimitasi menempatkan sebagian besar lapangan dalam yurisdiksi maritim Qatar. Itu lapangan dikembangkan oleh Abu Dhabi Marine Areas Company sendiri, sesuai dengan persyaratan konsesi yang diberikan kepadanya oleh penguasa Abu Dhabi, dengan semua pendapatan, keuntungan dan manfaat dibagi rata antara kedua negara. Contoh lainnya juga yaitu kasus eksploitasi minyak bumi di dua zona di laut antara Australia dan Timor Leste. Pada tahun 2002, "Timor Sea Treaty‖ ditandatangani oleh Australia dan Timor Leste dalam menetapkan dasar laut frontal dan batas kolom air serta batas dasar laut lateral di timur dan barat antara garis tengah dan garis 1972. 2) Parallel-Development Model Dalam model ini setiap mitra yang terlibat dalam suatu bidang usaha tertentu akan melakukan kegiatan usahanya 159
160 sendiri secara mandiri. Contohnya kasus Laut Cina Selatan yang setidaknya dapat dikatakan sebuah ―parallel model‖. Saat ini, Brunei Darussalam, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam sama-sama melakukan operasi minyak/gas dasar laut dan kegiatan penangkapan ikan di daerah yang juga diklaim sebagian atau seluruhnya oleh negara lain. Meskipun territorial perselisihan dan ketidakpastian atas Laut Cina Selatan, negara-negara ini telah melibatkan perusahaan energi untuk mengeksplorasi dan eksploitasi di masing- masing klaim. Keuntungan dari model pengembangan paralel adalah kadang-kadang tidak memerlukan pengaturan kelembagaan apapun dan oleh karena itu ramah pengguna. Namun dapat menyebabkan persaingan irasional antara semua negara yang melibatkan wilayah yang disengketakan. Lebih buruk lagi, ketika stok daerah yang disengketakan sumber daya alamnya berkurang, model ini bahkan dapat mengintensifkan, bukan menyelesaikan, yang ada konflik batas dan wilayah. 3) Joint Venture Model Sebuah usaha patungan (JV) dibuat oleh pengaturan bisnis di mana dua atau lebih pihak setuju untuk menyatukan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Tugas ini dapat berupa proyek baru atau aktivitas bisnis lainnya. Di JV, masing-masing peserta bertanggung jawab atas keuntungan, kerugian dan biaya yang terkait dengannya. Namun, usaha tersebut adalah entitasnya sendiri, terpisah
dan terpisah dari kepentingan bisnis peserta lainnya. Secara umum, ventura bersama dapat berbentuk Equity Joint Venture (EJV) dan Cooperative Joint Venture (CJV). Pada setiap EJC, semua mitra terlibat membagi keuntungan, kerugian, dan risiko dalam proporsi yang sama dengan kontribusinya masing-masing kepada modal terdaftar EJV. CJV dan EJV serupa dalam banyak hal termasuk persetujuan proses, otoritas persetujuan, format perjanjian, keringanan pajak, kedudukan hukum, dan sarana, hukum, dan wewenang untuk penyelesaian sengketa. Struktur manajemen umum dan prosedur tata kelola juga hampir sama. Namun, ada perbedaan antara CJV dan EJV, yaitu CJV tidak memiliki minimum pembatasan mitra asing, tidak perlu menjadi badan hukum tersendiri, mitranya diperkenankan untuk berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan, tidak harus sebanding dengan kontribusi modal, dapat memungkinkan tingkat yang dinegosiasikan manajemen dan control keuangan, serta metode jalan lain terkait dengan sewa peralatan dan kontrak layanan. Contoh sukses dari "model usaha patungan" termasuk 1965 Kuwait-Saudi Perjanjian Arabia, Konvensi 1974 di Teluk Biscay antara Prancis dan Spanyol, Memorandum of Understanding (MOU) 1992 antara Malaysia dan Vietnam, dan Perjanjian Kolombia-Jamaika 1993. Dalam Perjanjian 1965 masing-masing negara, Kuwait dan Arab Saudi, masuk ke dalam konsesi yang terpisah dan berbeda perjanjian dengan perusahaan yang sama sehubungan dengan 50% 161
162 kepemilikannya yang tidak terbagi dalam sumber daya zona, dan setiap negara bagian memiliki jumlah perwakilan yang sama di dewan direksi perusahaan. Dalam Konvensi 1974, zona yang digambarkan adalah dibagi menjadi sektor Prancis dan Spanyol dan lisensi yang dinominasikan dari salah satu pihak melamar untuk menjelajahi zona didorong untuk masuk ke dalam usaha patungan dengan calon pihak lain atas dasar kesetaraan, membiayai operasi secara proporsional untuk saham mereka. Di bawah MOU 1992, Malaysia dan Vietnam setuju untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dalam wilayah tumpang tindih yang ditentukan klaim landas kontinen. Perjanjian 1993 menetapkan zona di mana Kolombia dan Jamaika menjalankan manajemen dan kontrol bersama atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. 4) Joint Authority model Model ini terdiri dari kesepakatan oleh negara-negara yang berkepentingan untuk membentuk otoritas bersama internasional atau komisi kepribadian hukum, lisensi dan kekuasaan peraturan, dan mandat yang komprehensif untuk mengelola pengembangan zona yang ditunjuk atas nama negara-negara ini. Terdapat tiga syarat agar rezim internasional dapat didirikan di wilayah-wilayah yang disengketakan: (i) dukungan aktif dan komitmen jangka panjang dari perwakilan politik tingkat atas, (ii) mobilisasi geologi, meteorologi, hukum, sosial, teknik dan keahlian lainnya yang tersedia, dan (iii) struktur pemerintah dalam negeri yang mampu melakukan kerjasama
internasional yang efektif dan kolaborasi. Biasanya, model otoritas bersama membentuk komisi bersama yang dibebankan dengan kekuasaan dan fungsi yang lebih banyak daripada "model usaha patungan", meskipun dalam kedua model semua negara pemegang saham mengikuti prinsip produksi dan/atau bagi hasil. Contoh dari Joint Authority Model adalah perjanjian Sudan- Arab Saudi di tahun 1974. Berdasarkan Perjanjian ini, Komisi Gabungan memiliki badan hukum sebagai badan perusahaan di Arab Saudi dan Sudan. Selain itu, Komisi diberi wewenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan permohonan izin dan konsesi mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dasar laut di zona bersama. contoh model ini termasuk (i) Otoritas Gabungan Malaysia- Thailand (yang didasarkan pada Perjanjian Pembangunan Bersama Malaysia-Thailand tahun 1979-1990), dan (ii) Badan Pengelola dan Kerjasama Ruang Maritim, yaitu: didirikan bersama oleh Senegal dan Guinea Bissau pada tahun 1995 untuk mengawasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bersama di dalam Zona Eksploitasi Bersama yang ditentukan sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam kaitannya dengan hidup (50:50) dan sumber daya landas kontinen yang tidak hidup (85:15 mendukung Senegal). Selain itu, otoritas bersama bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan di zona eksploitasi bersama yang ditunjuk di wilayah yang disengketakan dari masing-masing negara. 163
164 5) Third Party Trusteeship Model Dalam rezim perwalian pihak ketiga ini, hubungan baru tercipta: (1) 'pemberi amanah' siapa pemilik sebenarnya dari properti atau sumber daya lintas batas dan (2) 'fidusia' yang sekarang menjadi pemilik nominal atau pengelola sumber daya ini. Gadai tugas jatuh ke dalam dua kategori besar: tugas kesetiaan dan tugas perawatan. Ini tugas bervariasi dengan berbagai jenis hubungan antara fidusia dan pemberi kuasa. Satu-satunya tujuan titipan adalah agar pemegang fidusia dapat melayani pemberi titipannya. Menurut model ini, semua negara pemegang saham akan menyerahkan hak mereka atas mengatur wilayah atau properti tertentu kepada pihak ketiga. Sebagai gantinya, mereka masing-masing akan menerima tunjangan (dalam bentuk tunai atau barang) - jumlahnya tergantung pada persetujuan - dari pihak ketiga. Pihak ketiga harus memiliki ekonomi yang cukup dan kapasitas teknologi untuk ―menjaga‖ objek tertentu. Sebagai soal faktanya, "model perwalian pihak ketiga" juga dapat diklasifikasikan sebagai "lintas batas manajemen‖, karena wali itu sendiri biasanya terdiri dari beberapa (kadang-kadang dengan kepentingan yang berbeda) pihak/anggota yang memikul tanggung jawab bersama terhadap objek. Terus terang, keuntungan dari ―model perwalian pihak ketiga‖ adalah, setelah implementasi, yang didasarkan pada paket perjanjian yang ditandatangani antara semua negara pemegang saham dan dengan pihak ketiga yang tepat, dapat menyelesaikan
masalah atau perselisihan terkait perbatasan secara definitif, sehingga memudahkan perdamaian lanjutan dan pengembangan. Dalam Third Party Trusteeship Model, memilih a Trusted Third Party (TPP) adalah hal sangat penting. TTP adalah entitas yang memfasilitasi interaksi antara semua pihak yang sama-sama mempercayainya. TTP meninjau semua komunikasi transaksi penting antara para pihak. TP umum terjadi di sebagian besar transaksi lintas batas, mengingat para pihak bersangkutan tidak memiliki hubungan atau perjanjian langsung. Misalnya, ketika dua negara berdaulat tidak memiliki hubungan diplomatik, kekuatan perlindungan dapat dibuat oleh negara ketiga yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut. Hasil dari, kekuatan pelindung dapat melindungi salah satu negara, dan/atau mewakili kepentingan warga negara yang dilindungi yang tinggal di negara bagian lain. Misal seperti Kuba dan Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik formal, tetapi keduanya mempertahankan kehadiran diplomatik yang substansial di negara masing-masing. Swiss adalah kekuatan pelindung bagi Amerika Serikat di Kuba. G. Pendekatan Collaborative Border Management (CBM) Collaborrative Border Management (CBM) merupakan satu pendekatan baru yang berbeda dari pemikiran tradisional, yakni pejabat perlu memperhatikan keseimbangan antara 165
166 penyelenggaraan kebijakan atau aturan dan memfasilitasi perdagangan yang sah. Collaborrative Border Management (CBM) ini dikenalkan oleh Tom Doyle. Through a mix of consumer research and segmentation, intelligence-driven risk management, and the physical control of things to the control of information, Tom Doyle describes this new paradigm as a fundamental change from that. With the use of this evolving approach, imports, exports, and transit cargo may be handled long before they ever reach the border, with the majority of the labor- intensive processing taking place in transit. High trader compliance may be promoted by using the right combination of incentives and disincentives (McLinden et al., 2010). Collaborrative Border Management (CBM) ini merupakan salah satu strategi di dalam pengelolaan perbatasan modern dengan berlandaskan kolaborasi atau kerja sama antara komunitas perdagangan dan lembaga pengatur serta keterlibatan dengan mitra transportasi dan rantai pasokan. Keuntungan dalam penggunaan model ini adalah kerangka peraturan menjadi lebih transparan dan ramah industri, mendorong daya saing dan pertumbuhan yang sehat, masyarakat lebih terlindungi, mempersingkat proses pemindahan barang masuk atau keluar daerah pabean yang bisa memakan lebih dari 1 hari dan menggunakan banyak dokumen serta meminimalisir terjadinya praktek pemungutan liar (pungli) yang masih terjadi, termasuk di Indonesia. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia menjelaskan bahwa, Pemungutan liar dan premanisme di beberapa wilayah Pelabuhan Indonesia serta di dalam perjalanan masih sering terjadi. Biaya
logistik menjadi jauh melambung tinggi, contohnya menuju jalan ke Tanjung Priuk, ketika macet di jalan, kan melewati beberapa daerah Cakung, Cilincing, harus memberi semacam uang lewat, hampir 100.000-150.000 dalam satu kali perjalanan. Ketika supir tidak memberi, seringkali mereka preman naik menggunakan senjata tajam dan mengambil barang-barang yang ada di truk container tersebut, seperti handphone. Kemacetan biasa terjadi di hari-hari besar ekspor, seperti jumat, sabtu, minggu, dan hari impor juga demikian. Kemudian dikalikan berapa kontainer 1 hari, itu akan mendapatkan uang yang banyak. Tarif angkut ini juga dibebankan 10% ke customer. Jika hal ini bisa dipangkas, tentu akan menurunkan angkut tarif dalam setiap pengiriman barang dan meningkatkan keamanan bagi para supir angkut logistik (CNBC, 2021). Namun untuk menghadapi hal tersebut, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) membuat program whistle blowing dan menyediakan saluran khusus pengaduan pelayanan untuk memberantas pungli di Pelabuhan (Zuraya, 2021). Collaborative Border Management (CBM) is depend on the need for organizations and the global community cooperate in order to accomplish shared objectives. Karena belum tentu semua organisasi/negara ingin atau memiliki interest ataupun pandangan yang sama terhadap model collaborative border management ini. Dan bahkan bisa saja sebelum munculnya konsep ini, suatu negara telah menggunakan sistem serupa. Segmentasi pelanggan memungkinkan agen perbatasan untuk menyesuaikan informasi dan layanan dengan kebutuhan pokok pelanggan. Hal ini dapat dilakukan melalui: 167
168 Mengelompokkan informasi situs web berdasarkan kelompok; Menawarkan informasi dan portal perdagangan khusus; Menggunakan manajer akun untuk pelanggan bisnis besar; Menyediakan layanan penyelidikan spesialis; Menyelenggarakan seminar dan acara pelatihan, pemasaran surat langsung dan kampanye penjangkauan; Melakukan panggilan langsung ke perusahaan yang ditargetkan. Collaborrative Border Management (CBM) memberikan keuntungan bagi pemerintah, antara lain: Menurunkan keseluruhan biaya dalam pengelolaan perbatasan; Meningkatkan keamanan; Meningkatkan intelijen dan penegakan hukum; Meningkatkan kepatuhan pedagang; Menyebarkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien; Meningkatkan integritas dan transparansi; Collaborrative Border Management (CBM) juga menguntungkan pihak swasta, yaitu sebagai berikut: Memotong biaya melalui pengurangan penundaan dan pembayaran informal; Memungkinkan pembersihan dan pelepasan yang lebih cepat; Menjelaskan aturan, membuat penerapannya lebih dapat diprediksi;
Memungkinkan penyebaran sumber daya lebih efektif dan efisien; Meningkatkan transparansi. Dalam pengelolaan perbatasan kolaboratif, perbatasan virtual mencakup seluruh transportasi dan rantai pasokan, menilai barang dan penumpang untuk penerimaan dan izin sebelum tiba di perbatasan secara fisik. Badan pengelola perbatasan bekerja sama dan berbagi informasi. Saat mereka mengumpulkan, menyusun, dan berbagi lebih banyak data, pandangan lengkap tentang risiko dan peluang muncul, mendorong budaya berbagi pengetahuan dan strategi pengelolaan perbatasan dibangun di atas pengambilan keputusan yang proaktif. Biasanya pengelolaan perbatasan kolaboratif dicapai melalui perubahan organisasi yang dipaksakan, yang selalu menciptakan konflik, tetapi menciptakan badan tata kelola menyeluruh yang bertugas menetapkan visi pengelolaan perbatasan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapainya. Hal ini membutuhkan kemauan dan komitmen politik yang kuat serta insentif dan disinsentif yang sesuai. Sementara pengelolaan perbatasan kolaboratif dapat dicapai di bawah satu badan pengelolaan perbatasan, pembentukan badan semacam itu bukanlah prasyarat untuk sukses. Terkelola dengan baik, pengelolaan perbatasan kolaboratif menghasilkan dokumentasi yang berkurang, perlakuan yang lebih tepat terhadap pedagang melalui pengumpulan dan analisis data yang lebih teliti dan akurat, dan kombinasi biaya yang lebih rendah dan kontrol yang lebih besar untuk badan pengelolaan perbatasan. Ini juga tidak 169
170 menjaga independensi dan mandat khusus dari bea cukai dan lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan. Manajemen perbatasan kolaboratif juga menguntungkan pelanggan, mengurangi biaya administrasi dan kepatuhan sekaligus menghemat waktu dan membuat layanan lebih dapat diprediksi. Collaborrative border management memungkinkan serangkaian hasil bisnis yang ditentukan, termasuk: Operasi badan pengelolaan perbatasan yang khas di daerah- daerah yang membuat perbedaan nuata bagi perdagangan dan industry; Ukuran kinerja yang obyektif di semua area hasil utama; Penghematan biaya melalui penghindaran duplikasi usaha tidak perlu; Lingkungan perdagangan yang lebih ramah bisnis dan responsive. Kebijakan (policy), proses (processes), personel (people), teknologi informasi dan komunikasi (information and communications technology), infrastruktur (infrastructure), dan fasilitas (facilities) adalah aspek kunci dari pengelolaan perbatasan kolaboratif. Collaborrative border management mengintegrasikan kemajuan ini secara komprehensif, bahkan jika banyak Teknik pengelolaan perbatasan kolaboratif sebelumnya telah dibentuk melalui program reformasi terpisah.
Gambar 4.1 Goods Clearance using Collaborrative Border Management Sumber: (McLinden et al., 2010) Komponen trade initiation mencakup penetapan izin dan otorisasi pedagang baru dan deklarasi awal pengangkutan barang yang direncanakan. Selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut: 1) Pemrosesan pesanan perdagangan. Pedagang menegosiasikan kontrak dan mempersiapkan aplikasi dokumen otorisasi perdagangan, seperti izin atau lisensi 2) Permohonan dokumen otorisasi perdagangan. Dokumen otorisasi perdagangan, seperti lisensi, izin, otorisasi, dan sertifikasi, diajukan dan diterbitkan 3) Transportasi logistik. Pedagang mengatur logistik transportasi barang, dari titik pasokan ke titik permintaan, memberi tahu pihak berwenang tentang lokasi dokumen perdagangan yang relevan (lisensi, otorisasi, bea cukai) untuk memfasilitasi pemuatan atau pembongkaran barang. Komponen izin kapal dan pengangkut (vessel and carrier clearance) meliputi penyerahan dokumen formalitas pelabuhan, 171
172 permohonan izin kapal, penerbangan, dan awak serta formalitas kesehatan pelabuhan. Itu terjadi sebelum kedatangan atau keberangkatan pengiriman. Pengangkut menyerahkan manifes mereka secara elektronik melalui satu jendela segera setelah informasi tersedia secara komersial atau, dalam hal apa pun, sebelum kedatangan dan pembongkaran kapal. Untuk setiap kargo, referensi konsinyasi unik dibuat. Referensi konsinyasi unik kemudian dapat digunakan sebagai referensi pelacakan tunggal untuk semua konsinyasi hingga audit clearance dan postclearance. Operator pos juga memiliki akses ke pengiriman manifes dan bagian dari dokumentasi pendukung harus menyertakan aplikasi untuk bongkar muat barang. Setelah persetujuan bongkar muat, operator pelabuhan dapat membandingkan barang yang dibongkar dengan manifes yang diajukan dan menggunakannya untuk menghasilkan laporan hasil barang yang didaratkan. Komponen izin kargo (cargo clearance). terjadi pada saat barang benar-benar tiba atau berangkat, komponen ini meliputi: 1) Kecerdasan dan penyaringan risiko. Kiriman diidentifikasi untuk pengawasan dan inspeksi. Pencarian kargo dan pencocokan data intelijen kargo yang dipilih selesai. Rincian kiriman dan importir dan eksportir terkait dicocokkan dengan daftar pantauan dan daftar target yang disimpan dalam sistem analisis risiko. Kode persetujuan identitas awal diberikan kepada pelanggan terpercaya, untuk memungkinkan perpindahan ekspres kiriman mereka ke tempat mereka segera pada pelepasan kapal tanpa memperhatikan kontrol peraturan tindak lanjut. Kode kendala khusus dikeluarkan untuk kiriman yang memerlukan
pemeriksaan manual tambahan oleh badan pengelola perbatasan, sehingga ada pendekatan tunggal dan konsisten untuk izin kargo. 2) Pengawasan dan pemeriksaan. Ini mengikuti penyaringan manifes. Petugas diarahkan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kargo di lokasi yang telah ditentukan. Ini bisa di tempat pelanggan tepercaya untuk kiriman yang ditunjuk atau di ruang inspeksi operasi terminal untuk pelanggan lain. Catatan otorisasi pelanggan dan tindakan pengawasan dan inspeksi direkonsiliasi dengan deklarasi barang sesuai kebutuhan. 3) Pengeluaran barang. Pelanggan mengirimkan deklarasi mereka melalui satu jendela. Ini kemudian dapat digunakan untuk melacak dan memperbarui deklarasi dari pendaftaran hingga penilaian, pembayaran, inspeksi, dan pelepasan. 4) Pelanggan terpercaya menerima barang mereka secara otomatis saat pelepasan kapal. Petugas inspeksi melakukan inspeksi fisik jika diperlukan, di tempat mereka, dalam waktu yang ditentukan. Pedagang tepercaya juga dapat diberi wewenang untuk membuat pernyataan berkala (misalnya, bulanan) dari semua barang yang diterima - setelah pelepasannya - dan untuk menyelesaikan kewajiban fiskal yang belum dibayar pada saat itu. 5) Pelanggan standar diminta untuk memeriksa barang dan dokumentasi mereka sebelum izin ke tempat pelanggan. Barang akan dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah pembayaran atau penjaminan kewajiban fiskal. 173
174 Kegiatan pasca izin (Postclearance activities) dilakukan setelah pemeriksaan dan inspeksi, kemudian setiap badan pengelola perbatasan akan memiliki data yang cukup untuk mengevaluasi tren pelanggaran, dan tergantung pada sumber daya dan kapasitas tim audit, untuk memutuskan audit mana yang akan dilakukan dan kapan. Aturan baru untuk analisis risiko dapat didefinisikan sebagai data dan pelanggaran diperiksa. Informasi baru, saat diterima, dapat dibagikan untuk memastikan perlakuan yang konsisten terhadap pelanggan. Proses postclearance juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan umum dan peluang penjangkauan pendidikan - membantu meningkatkan standar kepatuhan di antara pelanggan dan mitra rantai pasokan - atau untuk secara berkala meninjau status tepercaya pelanggan untuk memastikan hal itu dibenarkan. H. Pendekatan Integrated Border Management (IBM) Integrated Border Management (IBM) refers to the coordination and cooperation among all the relevant authorities and agencies involved in border security and trade facilitation to establish effective, efficient and integrated border management systems, in order to reach the common goal of open, but controlled and secure borders (National Strategy on Integrated Border Management & Its Action Plan National Strategy on Integrated Border Management & Its Action Plan, 2006). Integrated border management refers to modernization and cross-agency coordination of border control activities within individual states as well as increasing cooperation (and, to a certain extent,
integration) of border control fungctions across the member states of the European Union (Koslowski, 2006). The idea of Integrated Border Management (IBM), which is a crucial component of The International Organization for Migration's (IOM's) programming, was created by the European Commission. In order to provide effective, efficient, and coordinated border management, it includes national and international coordination and collaboration among all essential authorities and agencies involved in border management and trade facilitation (Migration, n.d.). Konsep IBM mencoba untuk meningkatkan tiga tingkat koordinasi: kerjasama intra-layanan, kerjasama antar-lembaga dan kerjasama internasional. Intra-Service Co-operation Intra-service cooperation focus on the management of processes, information and resources in migration and institution of border management efficiently. Intra service cooperation ini memperhatikan pengelolaan proses, informasi dan sumber daya dalam proses migrasi dan kelembagaan perbatasan secara efisien. Beberapa interaksi dalam kerjasama ini antara lain: Berbagai divisi administratif kementerian atau lembaga di tingkat manajemen; Kementerian atau lembaga dan pusat-pusat regional; Kementerian atau lembaga dan pusat-pusat regional; dan Berbagai situs perbatasan, pos pemeriksaan batas, dan stasiun kontrol pedalaman. 175
176 Inter-Agency Co-operation Inter-agency cooperation fokus pada koordinasi yang kuat di tingkat nasional antara semua otoritas migrasi negara dan control perbatasan. Berikut adalah tiga bidang teratas untuk kerja sama antar lembaga: Koordinasi proses di lokasi penyeberangan perbatasan; Sistem teknologi informasi terintegrasi; Meningkatkan kesadaran dan berbagi tanggung jawab. International Co-operation International cooperation memiliki tujuan utama untuk menjalin komunikasi dan koordinasi di tingkat lokal, bilateral, dan multilateral. Ini berkaitan denga: Kerjasama lokal antara otoritas perbatasan di sisi perbatasan yang berlawanan; Kerjasama bilateral antara negara-negara yang secara geografis berdekatan satu sama lain; Kerjasama multinasional dengan penekanan pada isu-isu yang berkaitan dengan migrasi dan pengelolaan perbatasan. Ketika terjalin kerjasama yang kuat antara ketiga unsur di atas, maka setiap negara akan mampu mengelola perbatasan lebih baik dan terarah karena semuanya terintegrasi dan tersistem, mulai dari lembaga internalnya atau antar lembaga di level daerah, antar lembaga atau kementerian di tingkat pusat, sampai kepada kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara-negara tetangga. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal memang diperlukan komitmen tinggi, keseriusan antar lembaga,
serta meyakini bahwa kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perbatasan yang lebih maju, efektif dan efisien. Berikut kegiatan-kegiatan International Organization for Migration's (IOM's) dalam Integrated Border Management (IBM): 1. Membantu negara-negara untuk mengembangkan kebijakan dan juga prosedur agar sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan lintas lembaga dan negara lain; 2. Mendorong pertukaran informasi dengan membentuk kelompok kerja internasional dan antar lembaga; 3. Prosedur operasi standar sedang diperbarui untuk mencerminkan praktik terbaik global; 4. Menemukan sistem informasi pengelolaan perbatasan yang paling tepat; 5. Inisiatif pengembangan kapasitas bersama dan satuan tugas untuk mengidentifikasi dokumen palsu dan penipu; 6. Memasang perangkat informasi dan komunikasi untuk meningkatkan infrastruktur jaringan fisik dan komunikasi. Strategi dan prosedur IBM secara domestik mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan keamanan, dan memfasilitasi berdagang. Dengan mengintegrasikan pengelolaan perbatasan secara internasional ke dalam satu entitas tunggal atau dengan meningkatkan strategi di perbatasan stasiun, negara dapat bekerja sama untuk berbagi informasi dan sumber daya perbatasan dan untuk mengurangi biaya sambil meningkatkan kinerja mereka. Sementara program satu jendela adalah tujuan dari banyak IBM proyek, bahkan peningkatan yang lebih sederhana dilakukan 177
178 menuju integrasi perbatasan manajemen di pelabuhan masuk kritis dapat secara substansial meningkatkan lingkungan bisnis bagi para pedagang (GFP, 2005). Salah satu alat yang dikembangkan di dalam model Integrated Border Managemen (IBM) ini adalah One-Stop Border Posts (OSBP), dimana bea cukai dan layanan perbatasan antar negara beroperasi secara berdampingan dalam satu infrastuktur fisik atau bangunan bersama. Tujuan utama dari pembentukan OSBP ini adalah untuk menederhanakan proses penyeberangan perbatasan bagi wisatawan atau orang dari luar negeri serta mendorong terwujudnya kerjasama internasional dan berbagi informasi untuk meningkatkan keamanan perbatasan. Implementasi konsep baru dari Eropa yaitu IBM ini tentu tidak mudah bagi suatu negara, karena memerlukan beberapa pertimbangan, seperti kebijakan, Standar Operational Procedures (SOP), kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia, kemampuan finansial, teknologi informsasi dan komunikasi yang harus dipersiapkan sangat matang. Selain itu, perlu diperhatikan juga pandangan atau perspektif dari berbagai pihak atau stakeholders sebelum memutuskan dalam menggunakan pendekatan ini karena ada opportunities dan juga threats yang akan dihadapi. Kesamaan pandangan atau persepsi serta koordinasi dan komunikasi yang baik antar negara yang menerapkan IBM ini juga menjadi satu hal krusial dalam menyukseskan model IBM. Model Integrated Border Management (IBM) telah berhasil dilaksanakan di perbatasan eksternal Schengen di bandara utama Negara Swiss. Sistem ini dapat melihat orang yang berpotensi membahayakan keamanan Swiss atau yang tidak
berhak memasuki Negara Swiss. Semua feral dan Kanton, semua otoritas yang terlibat bersama-sama terintegrasi dalam satu sistem perbatasan. Penerapan model IBM ini yaitu untuk mengelola perbatasan eksternal Schengen secara efektif dan efisien. Keberhasilan yang didapat yaitu mereka berhasil memerangi terjadinya migrasi ilegal, kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan manusia dan terorisme. Mengizinkan wisatawan dan pebisnis untuk masuk dan meninggalkan Swiss dengan ketidaknyamanan minimum. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan ini terdiri dari serangkaian filter untuk mendeteksi migrasi tidak teratur. mencakup prosedur visa terkini, melibatkan Tindakan yang diambil di perbatasan eksternal seperti pemeriksaan yang efisien dan peningkatakan kerjasama dan pemeriksaan yang ditargetkan. Mereka telah mengembangkan strategi IBM dalam penawaran untuk mengatasi tantangan seperti meningkatnya mobilitas dan migrasi, meningkatnya tingkat ancaman, dan semakin kompleksnya pekerjaan. Mereka menerapkan prioritas yang jelas dan menciptakan struktur yang akan semakin memperkuat kerja sama lintas batas dan memastikan standar tinggi pengelolaan perbatasan ini. Mencakup modernisasi dan standarisasi infrastruktur infeksi domestik mereka sendiri. Strategi IBM membantu Swiss menciptakan pendekatan nasional yang komprehensif dalam sistem federal Swiss sehingga memastikan peningkatan Integrated Border Management (IBM) (SEM, 2020). Indonesia mendukung penggunaan model atau 179
180 pendekatan Integrated Border Management (IBM) dalam pengelolaan negara, meskipun belum dilaksanakan secara utuh seperti model OSBP yang dijelaskan di atas. Karena terjadi perubahan mendasar dalam geopolitik dunia terkait kebijakan pertahanan dan keamanan global yang semula fokus terhadap ancaman tradisional, yakni militer, menjadi ancaman nontradisional (Hidayat, 2022). Dibuktikan dengan Kemenhumkam, melalui Ditjen Imigrasi mengaplikasikan Integrated Border Control Management (IBCM) untuk menangkal tindak pidana lintas batas. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola perbatasan, yaitu menjadikan perbatasan darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan yang utuh; dan perlintasan barang dan modal/uang itu menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pergerakan manusianya sendiri. Selain itu, dalam konsep ICBM, negara bisa memilih model atau pendekatan kelembagaan kolaboratif di dalam mengelola wilayah perbatasan disesuaikan dengan karakteristik perbatasan itu sendiri dengan transparan dan bertanggungjawab.
BAB V KELEMBAGAAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA DAN PERBATASAN NEGARA DI DAERAH Secara umum masyarakat di daerah perbatasan baik wilayah batas darat maupun batas wilayah laut masih terisolir dan kondisi sosial ekonomi sangat tertinggal jika di bandingkan dengan kondisi masyarakat di negara tetangga Indonesia (Puteri, 2021). Potensi sumber daya alam di wilayah-wilayah tersebut cukup besar dan berlimpah, namun kondisi infrastruktur dasar diwilayah- wilayah perbatasan darat negara tersebut masih masih sangat minim (Mubarak, 2021b; Puteri, 2021; Widodo & Winarti, 2020), serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah-wilayah perbatasan darat dan laut negara yang masih rendah (Nur, 2021; Widodo & Winarti, 2020). Sedikit berbeda di wilayah perbatasan darat negara yang berada di Jayapura, kondisi sosial masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di negara Papua New Guinea. Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, wilayah perbatasan darat negara kita khususnya di Jayapura lebih baik dibandingkan dengan negara PNG (Sumardiman et al., 2021). Tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah perbatasan darat negara dan wilayah laut negara masih cukup tinggi dan relatif terisolir. Kondisi keterbatasan itu juga terkait dengan ketersediaan sarana prasarana infra sktuktur dasar yang masih sangat buruk (selain wilayah perbatasan di Kota Jayapura). Keadaan terisolir dan keterbatasan sarana prasarana infrastruktur yang menyebabkan 181
182 kesenjangan pelayanan publik di wilayah-wilayah batas darat dan laut negara dengan pelayanan publik di wilayah perbatasan di negara tetangga Indonesia (Mubarak, 2021b). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang memiliki batas laut negara yaitu meliputi isu keamanan (security issue) yakni tentang penjagaan dan perlindungan terhadap kekayaan serta sumber daya kelautan dari penegakan hukum (law enforcement) juga menjadi persoalan, karena keterbatasan aparat pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan perairan, sehingga memudahkankan terjadinya pelintasan pelaku-pelaku kriminal antar negara (transnational crimes). Selain itu keterbatasan terhadap akses perekonomian (prosperity conectivity) karena selain faktor jarak yang jauh dengan pusat-pusat ekonomi sehingga biaya transportasi cukup mahal, terutama yang berada di pulau-pulau terluar (BNPP, 2019). Beberapa permasalahan yang diungkapkan diatas dan pada bagian sebelumnya salah satunya disebabkan karena inkonsistensi dalam tata Kelola kelembagaan perbatasan negara (Doyle, 2010; Epperly, 2018; Puteri, 2021). A. Pengorganisasian Pemerintahan Pemerintahan yang efektif di wilayah perbatasan antar negara hanya mungkin dicapai jika institusi negara hadir secara paripurna. Realitasnya organisasi pemerintahan yang relevan belum terbentuk di semua lokasi prioritas. Pengorganisasian di wilayah perbatasan antar negara di lokasi prioritas relatif lebih sederhana dibandingkan pengorganisasian kecamatan di bukan perbatasan di daerah otonom yang sama. Pengorganisasian
pemerintahan di wilayah perbatasan seharusnya mencakup sejumlah unit organisasi yang bergerak melaksanakan fungsi operating core sebagai lini organisasi (Mintzberg, 1983). Di wilayah perbatasan dirasakan suatu kebutuhan adanya kelembagaan yang secara khusus dibentuk untuk memberikan pelayanan, karena di wilayah perbatasan itu terdapat fungsi-fungsi yang seyogianya berbeda dengan wilayah yang bukan kategori perbatasan. Fakta dilapangan fungsi-fungsi pelayanan itu tidak ditangani oleh pemerintah pusat yang cenderung masih parsial dan kurang terkoordinasi misalnya tugas keimigrasian, bea cukai, dan balai-balai, disamping tugas menjaga pertahanan dan kemanan di wilayah perbatasan (Puteri, 2021). Pemerintah daerah memiliki peran sentral sebagai simpul kawasan perbatasan secara umum. Desain kelembagaan pemerintahan daerah perlu dibuat agar sesuai dengan model besar pembangunan yang dicanangkan di sini. Kabupaten merupakan simpul strategis, mengingat rezim pemerintahan daerah yang ada sekarang menitikberatkan otonomi pada level pemerintahan ini. Nilai strategi kabupaten juga muncul karena hubungannya yang relatif dekat dengan desa dan realitas keseharian kehidupan masyarakat, terutama di kawasan perbatasan (Manan, 2004; Widodo & Winarti, 2020). Namun posisi strategis sebagai simpul dalam model ini tidak dimaknai kabupaten harus menjadi lokus konsentrasi berbagai sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan kawasan perbatasan (Koswara, 1999). Sebaliknya, sebagai simpul, pemerintah kabupaten justru harus menjamin bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk pembangunan perbatasan terdistribusi 183
184 serta terkoneksi dengan desa-desa di perbatasan (Widodo & Winarti, 2020). Peran strategis Kabupaten yang lain muncul karena posisinya sebagai penghubung dan koordinator. Pemerintah Kabupaten menjadi simpul penghubung antara desa di perbatasan dalam satu kabupaten, desa di perbatasan dalam kabupaten yang berbeda, antara desa dengan pemerintahan di atasnya. Pemerintah kabupaten menjadi koordinator yang memobilisasi potensi dan dinamika pembangunan yang terjadi di desa dalam pembangunan kawasan perbatasan, baik di kabupaten yang bersangkutan maupun dalam kerangka pembangunan kawasan perbatasan yang lebih luas (R Guo, 2015). Melalui forum-forum kerjasama antar daerah, khususnya antar kabupaten dan provinsi perbatasan, kabupaten memainkan peran strategisnya untuk membangun sinergi dengan wilayah lain (Manan, 2004; Sumardiman et al., 2021). Dengan demikian, keragaman karakteristik tantangan dan potensi kawasan perbatasan di Indonesia bisa dibingkai dalam kerangka hubungan yang bersifat komplementer. Kabupaten juga bisa memainkan perannya untuk memastkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan diwilayahnya, disamping menjawab kebutuhan spesifik masyarakat, juga berkontribusi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Sebaliknya, pada saat yang sama pemerintah kabupaten juga wajib menjadi saluran bagi masyarakatnya untuk memastikan bahwa kepentingan mereka sebagai masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan diakomodasi dalam kerangka umum kebijakan pemerintah nasional. Keseluruhan kerangka pembangunan kawasan perbatasan
ini masih dalam kendali pemerintah nasional dengan memaksimalkan jalur dekonsentrasi, sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut secara lebih eksplisit menempatkan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan pemerintah nasional. Melalui jalur ini, pemerintah nasional bisa melakukan langkah-langkah pengendalian, monitoring, dan evaluasi melalui pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai bentuk pendampingan pembangunan kawasan perbatasan. Melalui jalur ini pula pengelolaan kawasan perbatasan sebagai wewenang pemerintah nasional bisa didekonsentrasikan kepada provinsi dan kabupaten sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Masalah lain, pengorganisasian pemerintahan yang ada cenderung tidak fungsional dan tidak efektif. Pengorganisasian yang ada saat ini tidak dirancang untuk melaksanakan fungsi- fungsi negara dan fungsi daerah otonom di wilayah perbatasan antar negara (Puteri, 2021; Sumardiman et al., 2021). Kecamatan sebagai unit pemerintahan terdepan yang telah diubah kedudukannya dari wilayah pemerintahan (ams'kring) menjadi wilayah kerja (wekring) (Koswara, 1999), dalam praktek telah mengeliminasi peran kecamatan yang sebelumnya dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum (Muluk, 2009) dengan bobotnya yang lebih besar di wilayah perbatasan antar negara (Muzwardi et al., 2020). Akibatnya fungsi- fungsi yang termasuk aspek-aspek dalam pemerintahan umum dalam kategori vrijbestuur tidak dapat dilaksanakan. Pada sisi lain kecamatan sebagai wilayah kerja ternyata tidak efektif, karena kecamatan sampai saat ini belum didesain sebagai wilayah kerja 185
186 bahkan pelimpahan tugas-tugas yang relevan dengan kecamatan dalam hubungannya memperluas pelayanan masyarakat belum dilakukan. Wilayah kecamatan terdapat desa perbatasan/terluar yang perlu diperhatikan eksistensinya. Desa dan perbatasan menjadi dua isu yang, paling tidak, dalam 10 tahun terakhir ini mendapatkan perhatian lebih dalam dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia. Sejumlah aturan hukum dan lembaga baru yang secara khusus diwujudkan sebagai bentuk komitmen untuk mengurus kedua isu ini telah dikeluarkan, seperti UU Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan UU Desa serta lembaga seperti Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebagaimana telah disampaikan di bagian pengantar, kertas kerja ini membidik untuk merespon sebuah situasi di mana kedua isu tersebut hadir secara bersamaan, yaitu di desa-desa di perbatasan. Dalam upaya untuk menjawab isu tersebut, buku ini mencoba mengejawantahkan konsep utama yang diusung oleh administrasi Joko Widodo ―membangun dari pinggiran‖. Harus dipahami bahwa secara teknis dan teoritis, ―membangun dari pinggiran‖ adalah sesuatu yang mustahil untuk dioperasionalisasikan. Karenanya jika kita serius untuk merealisasikan konsep ini, kita perlu untuk memikirkan hal-hal yang selama ini jarang, atau bahkan tidak pernah terpikirkan. Berangkat dari kombinasi karakteristik tantangan dan problem umum pedesaan di kawasan perbatasan, yaitu keterisolasian dan ketertinggalan, ide terobosan untuk memikirkan apa yang selama ini tidak pernah terpikirkan mengerucut pada
sejumlah perubahan paradigmatik; memanfaatkan sejumlah peluang yang saat ini tersedia. Ini diawali dengan memahami tantangan pembangunan di pedesaan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi yang bersifat do it all in one go. Kesepahaman akan watak tantangan dan intervensi yang diperlukan untuk menjawab tantangan pembangundan desa di kawasan perbatasan tersebut diperlukan jika kita serius ingin menjadikan kawasan perbatasan Indonesia setara dan terkoneksi dengan kawasan Indonesia yang lain. Selama ini wacana ―Perbatasan sebagai Beranda Depan‖, terus menerus dikumandangkan menjadi jargon kosong atau hanya berujung pada langkah intervensi yang bersifat parsial. Secara umum, pemahaman tentang batas itu masih bersifat simplistik. ‗Beranda' cenderung hanya dipahami merujuk pada satu titik, bukan suatu lingkar batas. Model pengembangan kawasan perbatasan melalui pembangunan desa di perbatasan yang disampaikan di sini memproyeksikan pentingnya posisi dan peran dari kabupaten sebagai simpul-simpul pembangunan perbatasan. Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan kekhasan setting masing-masing kawasan perbatasan. Namun, jelasnya, model yang diproyeksikan di sini ditujukan untuk memastikan keberadaan sdm, modal, dan teknologi di kabupaten sebagai simpul pembangunan kawasan perbatasan tersebut sebagai infrastruktur yang menjadi pra-syarat pembangunan desa di perbatasan. Tantangan besar pertama muncul ketika mengkaitkan proyeksi ini dengan paradigma do it all in one go. Keragaman dan luasnya kawasan perbatasan Indonesia menuntut upaya pembangunan memenuhi dua parameter dasar, yaitu sensitif 187
188 terhadap keragaman sekaligus komitmen nasional untuk mengakselerasi pembangunan di kawasan-kawasan tersebut. Ada begitu banyak kabupaten dan desa yang merupakan kawasan perbatasan di Indonesia, yang mana masing-masing memiliki setting yang spesifik, yang menuntut pembangunan secara bersamaan. Untuk merespon tantangan ini, model yang disampaikan di sini melihat bahwa beban kerja harus dibagi di antara berbagai level pemerintahan yang ada, dari nasional sampai ke desa. Ini dilakukan dengan memberikan diskresi yang lebih besar pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, yang lebih dekat dengan situasi riil kawasan perbatasan. Penataan seperti ini penting untuk dilakukan karena salah satu kritik utama terhadap upaya pembangunan perbatasan yang selama ini dilakukan adlaah tidak sensitifnya kebijakan yang dibuat secara sentralistis dengan kenyataan bahwa border regime (R Guo, 2015; Meyers, 2000; Phillips, 2005) di lingkar batas yang kita miliki sangatlah beragam. Ini tidak berarti bahwa peran pemerintah nasional tidak penting. Pemerintah nasional berperan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dinamika pembangunan di masing- masing kawasan perbatasan yang beragam tersebut, berjalan dalam koridor kepentingan nasional sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat di masing-masing kawasan perbatasan. Fungsi dan peran semacam ini menuntut lebih dari sekedar penggunaan otoritas legal-administratif, tetapi, lebih dari itu, kapasitas diskursif dan teknokratis untuk ‗meyakinkan' berbagai elemen yang terlibat, yang mana masing-masing memiliki kepentingan yang beragam dengan kepentingan pembangunan kawasan perbatasan.
Merespon dilema tuntutan untuk sensitif terhadap keragaman kebutuhan lokal dan membangun komitmen nasional untuk secara tepat merespon masing-masing kebutuhan spesifik di kawasan perbatasan mensyaratkan adanya perubahan yang bersifat paradigmatik, khususnya dalam memahami dan menata hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah di bawahnya, sampai ke desa. Di sini kita tidak mempermasalahkan prinsip bahwa pengelolaan perbatasan merupakan bagian dari isu kedaulatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika prinsip ini diimplementasikan dalam paradigma yang bersifat inward-looking, ketika pemerintah nasional melihat daerah sebagai ―lawan‖ yang harus ditundukkan dan dipatuhkan (Sumardiman et al., 2021). Kawasan perbatasan, termasuk desa-desa di sana, merasa diabaikan oleh negara. Sementara, ketika situasi ini disampaikan sebagai aspirasi kepada negara, negara terlihat tidak memberikan komitmen yang penuh untuk mengatasi situasi yang dihadapi. Selain itu, langkah-langkah interventif yang dilakukan oleh pemerintah di level yang lebih rendah seringkali harus berbenturan dengan prosedur dan mekanisme yang meletakkan tanggung jawab pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan sebagai otoritas pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah lokal di kawasan perbatasan seringkali tidak tahu harus berbuat apa untuk merespon permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan perbatasan dan berujung pada pembiaran atas masalah tersebut. Ketika hal ini terjadi secara terus menerus, ujungnya adalah ketidakpercayaan yang terakumulasi di antara masyarakat di kawasan perbatasan terhadap negara. 189
Tabel 5.1 Tantangan Pembangunan Desa Perbatasan Aspek perubahan Sekarang Yang diperlukan Orientasi Inward looking Outward looking Perbatasan sebagai halaman belakang Dari kota ke desa (trickle down) yang tidak efektif Perbatasan sebagai beranda depan Dari desa ke kota (desa mengepung kota) Hubungan pusat- Simetris Asimetris: Ada daerah peluang untuk mengembangkan tatanan khusus perbatasan Lokus pembuatan Pemerintah erdistribusi di keputusan nasional berbagai level strategis T pemerintah Relasi antar keputusan strategis pembuatan Disconnected Terintegrasi Otoritas Otoritas Eksklusif membingkai inisiatif menjalankan Pemerintah Pusat daerah dalam interaksi Otoritas nasional 190
Aspek Sekarang perubahan internasional (lintas batas) Driving force konsentrasi modal, SDM dan teknologi Aktor primer Pemerintah Kabupaten kota yang menggandeng modal Basis normatif Hukum nasional, penanganan dalam banyak masalah pedesaan kasus, menafikan di perbatasan hukum adat; Kepentingan nasional menjadi alasan untuk mengabaikan kepentingan lokal Watak regime formalistik perbatasan terjebak dalam bureaucratic trap Sumber: (Santoso et al., 2015) Yang diperlukan pengembangan interaksi lintas batas. dispersi dan mobilitas modal, SDM dan teknologi Komunitas Desa Hukum nasional mengkerangkai hukum adat Kepentingan nasional adalah agragasi dan artikulasi kepentingan lokal. kontekstual Pendekatan fungsional 191
192 Perubahan paradigmatik dari inward ke outward-looking diperlukan untuk menggalang sinergitas kebijakan nasional dan lokal untuk mengembangkan kawasan perbatasan yang arahnya adalah keluar, terutama membangun daya saing baik di level regional maupun global. Dalam hal ini, yang dituntut dari pemerintah nasional adalah membangun bingkai diskursif yang mengatur gerak langkah beragam kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang disesuaikan dengan setting spesifik masing-masing kawasan. Perubahan paradigmatik ini tentu saja harus diikuti oleh sejumlah besar perubahan kelembagaan, sebagaimana disajikan di Tabel 1. Untuk memastikan masalah-masalah yang spesifik di masing-masing kawasan perbatasan, kebijakan desentralisasi harus didorong lebih jauh dalam untuk membuka ruang-ruang asimetrisme, sesuai dengan kondisi spesifik di kawasan perbatasan. Pembukaan peluang asimetrisme ini harus sambung dengan revitalisasi peran desa dan kabupatan sebagai entitas dan unit yang berhadapan langsung dengan situasi di kawasan perbatasan untuk mampu mengidentifikasi tantangan dan potensi yang dimiliki untuk menjawab tantangan tersebut serta memproyeksikan aktualisasinya. Secara simultan, pemerintah nasional mendorong terkoneksinya desa-desa dan kabupaten-kabupaten di kawasan perbatasan, tidak hanya dengan pemerintah provinsi dan nasional, tetapi juga di antara sesama desa dan kabupaten di kawasan perbatasan. Hal ini dilakukan untuk merangsang proses horizontal learning dan kerjasama antar kawasan perbatasan, yang pada akhirnya akan memfasilitasi koordinasi dan akselerasi
pembangunan kawasan perbatasan sebagai kepentingan nasional. Hasil identifikasi tantangan dan potensi pembangunan di masing-masing kawasan perbatasan digunakan sebagai bagian dari input untuk pemerintah nasional mengidentifikasi tantangan dan potensi pembangunan nasional dalam percaturan regional dan glolbal. Selanjutnya, pemerintah nasional memformulasikan arah besar pembangunan kawasan perbatasan, yang pada akhirnya menjadi acuan umum bagi pembangunan di masing-masing kawasan perbatasan. Dengan demikian, kepentingan nasional lahir sebagai agregasi kepentingan lokal dan meminimalisir antagonisme antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal. Sejumlah elemen yang dibutuhkan untuk merealisasikan model pengembangan kawasan perbatasan yang diproyeksikan dalam kajian ini telah tersedia. Sebagaimana telah disampaikan di atas, isu pembangunan desa dan kawasan perbatasan telah menjadi bagian dari prioritas kebijakan saat ini. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam UU nomor 23 tahun 2014, juga diletakkan, selain sebagai unit otonom, juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Adapun secara kelembagaan dalam pengelolaan perbatasan negara, dapat disimak secara rinci berikut. 1. Pos Lintas Batas Negara Salah satu instrument penting dalam manajemen batas negara ialah Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Penanganan PLBN menjadi penting, apalagi jika dikaitkan dengan standar, sarana dan prasarana, dan lintas batas itu sendiri. begitu pentingnya penanganan PLBN, karena pada sisi lintas batas sering terjadi masalah dalam konteks keamanan seperti persoalan lintas batas, illegal logging, narkotika, sengketa lahan. 193
194 Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan kebijakan tentang standarisasi sarana, prasarana dan lintas batas antar Negara melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007. Namun dalam praktek pengelolaan pos lintas batas negara belum efektif karena ketidaklengkapan perangkat kelembagaan yang terkait dengan fungsi-fungsi lintas batas. Fakta lain, meskipun terdapat arus barang dan orang yang relatif intens di wilayah perbatasan antar negara tidak efektif. Pada arus barang juga terjadi transaksi atas beberapa jenis komoditas tetapi tidak dikenakan bea masuk/cukai karena adanya pembiaran oleh aparat terhadap transaksi yang terjadi. Alasan umum yang dikemukakan bahwa transaksi relatif kecil dan menyangkut kebutuhan pokok. Akan tetapi dalam prakteknya terjadi juga penyelendupan terhadap berbagai jenis barang lainnya seperti narkoba dan BBM. 2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan antar negara dengan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) terhadap berbagai program/kegiatan di wilayah-wilayah perbatasan Negara. Di provinsi dan kabupaten/kota yang berbatas wilayah perbatasan antar negara dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) atau sebutan lainnya.
Realitasnya di semua daerah yang dibentuk BPPD lokasi kajian, lembaga-lembaga tersebut cenderung tidak berperan secara optimal dan tidak efektif menjalankan fungsi KISS. BNPP ataupun BPPD tidak efektif menjalankan fungsinya karena tidak memiliki kekuatan yang mengikat (baining force) terhadap unit-unit terkait, dan tidak memiliki kewenangan untuuk melakukan eksekusi terhadap kebijakan yang menyangkut fungsi-fungsi sektor terhadap 18 urusan sebagai mana disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 3. Sumber Daya Manusia Salah satu unsur dalam organisasi pemerintah di wilayah perbatasan Negara ialah personil atau aparat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan baik kuantitas maupun kualitas menjadi masalah utama dalam pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara. Keterbatasan personil terutama yang bertugas pada fungsi-fungsi pelayanan masyarakat, seperti tenaga kesehatan dan bidan desa, guru, serta penyuluh lapangan, sehingga pelayanan masyarakat terutama pada pelayanan kebutuhan dasar relatif tidak optimal. Bahkan di beberapa lokasi prioritas pelayanan dasar tidak dapat dihadirkan. Pada PLBN yang relatif unsur-unsur terkait telah dibentuk, pejabat seperti petugas imigrasi dan bea cukai enggan ditempatkan di pos-pos perbatasan karena selain ketiadaan insentif juga kurang terjaminnya rasa aman, terutama terhadap tekanan penduduk setempat yang melakukan lintas batas secara illegal. Pada aspek kualitas aparat di wilayah perbatasan tidak cukup kemampuan teknis (skill) dan kemampuan memahami 195
196 bidang tugas (knowledge) sebagai administrator maupun pelayanan masyarakat. Aksesbilitas yang terbatas dan ketiadaan insentif diakui sebagai masalah dalam penempatan pegawai negeri sipil di unit kerja lokasi prioritas perbatasan antar negara. A. Pengawasan 1. Pengawasan Lintas Batas, Lintas Orang, dan Lintas Barang Secara umum pelaksanaan pengawasan lintas batas, orang dan barang di daerah perbatasan belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar menghadapi permasalahan yang hampir sama, yaitu ketidakhadiran perangkat pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara (Stavropoulos, 2021; Wotton, 2004). Mayoritas pulau kecil yang berada pada pulau terluar merupakan pulau terpencil dengan sarana prasaran yang terbatas dan akses yang tidak mendukung. Keterbatasan akses tersebut, dalam hal ini akses untuk masuk dan keluar pulau, adalah salah satu aspek determinan yang mendorong motif masyarakat untuk berafiliasi pada negara tetangga pada aktivitas ekonominya. Jika dibiarkan terus menerus dan jangka Panjang, maka akan mengakibatkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan. Masalah lainnya adalah potensi kerusakan lingkungan pada daerah perbatasan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan (Santoso et al., 2015). Akibatnya adalah kerusakan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Kerusakan fisik misalnya terjadi akibat adanya pemanfaatan sumber daya alam dengan tidak terkendali dan ilegal dalam arti tidak mendapatkan izin operasional dari pemerintah daerah seperti pengerukan pasir laut. Secara politik kemanan,
aktivitas tersebut menjadi ancaman eksistensi pulau-pulau terluar/perbatasan karena dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil terluar yang justru memiliki fungsi sentral sebagai titik pangkal garis perbatasan (Holloway, 2010; Janparvar, 2014). Berbagai potensi sumberdaya alam yang terdapat di daerah perbatasan harus dapat dioptimalkan sebagai sumbedaya dan dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan. Harapannya, pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan sehingga menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi tanpa mengganggu ekosistem perairan yang ada. Aktivitas manusia yang tidak terkendali sebagaimana diungkapkan diatas masih ditemukan hingga saat ini. Aktivitas manusia tersebut, selain berdampak pada kerusakan lingkungan, juga mengancam fungsi pulau-pulau kecil terluar. Kondisi pulau kecil terluar sebagai titik garis perbatasan negara kemungkinan besar tidak mengalami perkembangan dari aspek ekonomi dan sosial. Kondisi ini berpotensi mengancam disintegrasi bangsa dan nasionalisme yang bermuara pada terancamnya NKRI. Selain itu, pulau-pulau kecil terluar menjadi spot utama dalam aktivitas-aktivitas criminal lainnya seperti penyelundupan, pencurian ikan, hingga pada okupasi oleh negara- negara asing (Purnama et al., 2021; Susetyorini, 2019). Masalah lain juga berkaitan dengan lintas batas sumber daya manusia dimana warga negara Indonesia yang justru tidak berasal dari pulau terluar menjadikan kawasan perbatasan sebagai 197
198 tempat untuk menyeberang ke negara tetangga untuk menjadi tenaga kerja secara ilegal. Sebaliknya, kondisi ini justru dapat dimaksimalkan oleh pemerintah ketika sumber daya tersebut digunakan untuk pengembangan kawasan perbatasan khususnya bidang pariwisata dan niaga seperti pada perbatasan dengan Malaysia, Singapura dan Australia (Kurnia et al., 2021). Oleh karena itu, yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan pemerintahan kususnya dalam pengelolaan pemerintahan di daerah perbatasan adalah pemenuham kondisi sarana prasarana berupa jaringan jalan dan angkutan perairan di Pelabuhan yang dapat membangun konektivitas sosial dan ekonomi dengan pulau-pulau lain. Selain itu, kondisi sarana prasarana komunikasi seperti televisi, transmisi radio dan pemancar serta jaringan telepon yang masih sangat terbatas pada daerah perbatasan negara (Janparvar, 2014; Muvva et al., 2022; Shakeri, 2022). 2. Pengawasan Laut Pengawasan kawasan perbatasan toritorial laut Indonesia dengan negara lain meliputi Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Ekonomi Eklusif (ZEE), Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Perikanan Khusus (Special Fisheries Zone), dan Batas Zona Tambahan (BZT) (Seran, 2022). Garis-garis tersebut telah ditentukan lebar dan panjangnya berdasarkan posisi dan lokasi pulau-pulau kecil yang ada di perbatasan sekaligus berfungsi sebagai titik pangkal kepulauan. Fakta menunjukkan belum efektifnya pengawasan laut (Keamanan laut) termasuk pengawasan perbatasan darat disebabkan karena sarana dan prasarana /fasilitas Pos Pengawas
Batas Laut, telah menyebabkan terjadinya pelanggaran batas laut baik yang dilakukan oleh aparat negara tetangga maupun nelayan/masyarakatnya dan kegiatan illegal lainnya seperti pencurian ikan, pencurian pasir laut, dan lain sebagainya. Beberapa bagian dari garis batas terutama di perbatasan laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan laut adalah berubahnya/bergesernya garis pangkal yang diakibatkan oleh pergeseran titik dasar/titik pangkal dari pulau- pulau kecil terpencil yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Pengelolaan kawasan perbatasan khususnya perbatasan laut belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Sampai saat ini, permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara ad hoc, sementara (temporer) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (security) melalui beberapa kepanitiaan (committee) tanpa menyertakan aspek kesejahteraan (prosperity), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Sebagai konsekuensi terbatasnya sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia di bidang pertahanan dan keamanan (aparatur TNI/Polri) beserta kapal patrolinya, telah menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan laut dan perairan disekitar pulau-pulau terluar, sehingga mengakibatkan dampak negatif yang lebih jauh dengan sering terjadinya pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan secara besar-besaran (Bappeda Kabupaten 199
200 Anambas, 2012). Perbatasan laut Indonesia memiliki posisi strategis dalam hal peluang mengembangkan ekonominya. Beberapa hal yang menjadikan posisi perbatasan laut penting dalam menciptakan peluang pengembangan ekonomi diantaranya; sumberdaya alam kelautan yang melimpah, akses pasar internasional yang relatif dekat, keberagaman budaya dan keterbukaan masyarakatnya, dan sudah ada jalinan perdagangan tradisonal antarnegara yang telah berlangsung lama, tetapi posisi strategis yang dimiliki oleh beberapa wilayah yang terdapat di kawasan perbatasan tersebut belum dimanfaatkan secara baik dan optimal.
BAB VI ARAH PENATAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BERKARAKTER KEPULAUAN A. Penataan Urusan Pemerintahan Pembagian urusan adalah isu yang strategis karena pembagian urusan berimplikasi pada hubungan antar susunan pemerintahan, pengorganisasian dan pembiayaan. Ketidakjelasan pembagian urusan dapat menimbulkan konflik antar susunan pemerintahan, menimbulkan tumpang tindih, duplikasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, diatur urusan- urusan pemerintahan pada masing-masing jenjang pemerintahan. Dalam praktek timbul perselisihan karena pembagian kewenangan telah sangat membatasi tindakan yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah yang paling dekat dengan wilayah perbatasan, terutama untuk merespon berbagai masalah yang timbul. Sementara pemerintah pada jenjang yang lebih tinggi tidak hadir secara fisik dalam bentuk unit kerja. Akibatnya, bidang- bidang urusan tidak implementatif di wilayah perbatasan negara yang relatif terisolir. Agar implementasi urusan pemerintahan di wilayah perbatasan dengan arah sebagai beriktu. Pertama, Rekonstruksi urusan bidang-bidang pemerintahan di daerah- daerah yang memiliki perbatasan antar negara. Urusan-urusan provinsi yang orientasinya pada pelayanan masyarakat diserahkan menjadi urusan kabupaten/kota. Urusan karantina hewan dan 201
202 tumbuhan misalnya menjadi urusan kabupaten/kota. Urusan- urusan yang bersifat inklusif menjadi urusan pemerintah pusat dapat diserahkan menjadi urusan provinsi atau kabupaten/kota. Formulasi urusan yang bersifat asimetris pada daerah-daerah perbatasan antar negara yang memberi otoritas lebih besar pada pemerintah kabupaten/kota akan lebih efektif. Urusan yang asimetris tentu diikuti dengan alokasi pembiayaan yang juga asimetris karena beban urusan telah beralih kepada pemerintah kabupaten/kota perbatasan. Formula pembiayaan yang asimetris diberikan dalam bentuk penerimaan khusus daerah perbatasan, di luar dana alokasi umum yang diperoleh dari formula yang umum. Kedua, Urusan pemerintahan umum memiliki cakupan yang luas di wilayah perbatasan antar negara. Terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan perbatasan antar negara seperti pelintas batas, terutama yang bersifat tradisional dengan berbagai implikasinya. Ketidak hadiran unit kerja pemerintah dan pemerintah provinsi di wilayah perbatasan antar negara memberi ruang yang terbuka bagi pelaksanaan tugas-tugas vrijbestur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam ruang lingkup urusan pemerintahan umum. Karena unit pemerintah yang relevan dengan pengelolaan perbatasan tidak selalu hadir pada lokasi-lokasi prioritas dengan intensitas lintas batas yang cukup tinggi, maka yang paling mungkin menangani pengelolaan perbatasan atau masalah-masalah lintas batas adalah kecamatan. Realitas tersebut menuntut perlunya pengaturan kedudukan kecamatan yang juga asimetris, karena kecamatan adalah perangkat daerah terdepan yang harus menyelesaikan masalah. Kecamatan di wilayah perbatasan antar negara perlu pengaturan dengan memberi
kedudukan dengan dua fungsi (dual role), yaitu sebagai wilayah kerja kabupaten/kota, dan sebagai unit kerja dekonsentrasi yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum sebagai wilayah kerja, kecamatan menjadi lini teritory dari pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas-tugas urusan daerah yang dilimpahkan secara hierarkhis bertanggungjawab kepada kepala daerah, sedangkan sebagai perangkat wilayah, secara hierarkhis bertanggungjawab kepada kepala pemerintahan. A. Penataan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah/wilayah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pembangunan daerah didasarkan atas prinsip; 1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sisten perencanaan pembangunan nasional. 2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan 203
204 rencana pembangunan daerah. 4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Prinsip satu kesatuan perencanaan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dalam prakteknya tidak cukup dipahami dalam proses MUSRENBANG di kabupaten maupun di provinsi tentang isu perbatasan antar negara. Bahkan kebijakan nasional di wilayah perbatasan negara tidak teridentifikasi sehingga pada proses perencanaan pembangunan daerah, masing- masing pemangku kepentingan tidak membahas isu perbatasan secara spesifik. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan rancangan awal, pelaksanaan MUSRENBANG, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana tidak secara spesifik mengatur perencanaan wilayah-wilayah perbatasan negara. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perlu penataan perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan negara ke dalam proses perencanaan sebagai berikut. 1. Perencanaan bersifat spesifik dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di wilayah perbatasan negara hendaknya disusun tersendiri yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah perbatasan, program prioritas pembangunan perbatasan, rencana kerja dan pendanaannya dan pagu indikatif, yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan juga mendorong partisipasi masyarakat. RKRMD untuk wilayah perbatasan negara adalah dokumen perencanaan yang terintegrasi antara perencanaan nasional dan perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang dielaborasi ke dalam rencana kerja pembangunan (RKP) dari tiga jenjang pemerintahan yang memiliki urusan di wilayah perbatasan. Masing-masing RKP dilaksanakan oleh perangkat yang memiliki wilayah kerja di wilayah perbatasan negara. 2. Model Perencanaan Asimetris Kondisi, potensi dan masalah pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara berbeda dengan daerah lain dan memiliki karakter yang karena kedudukannya sebagai serambi depan negara dengan posisi simbolik dari negara. Karena karakteristiknya dan posisi simbolik tersebut seharusnya terdapat perlakuan yang berbeda baik pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan dan pengawasan. Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah telah dibakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Karena bersifat perencanaan umum atau tidak bersifat spesifik, maka perlu pengaturan perencanaan yang spesifik tentang wilayah perbatasan negara. Perencanaan disusun asimetris dengan penyusunan RPJP, RPJM dan RKP yang ada dalam mekanisme MUSRENBANG. Penyusunan rencana pembangunan wilayah perbatasan negara dilakukan dalam suatu mekanisme bersama oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah perbatasan negara. Keseluruhan wilayah 205
206 perbatasan negara ditempatkan sebagai lokasi prioritas pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata dalam segala aspek. Kawasan perbatasan dengan kondisi yang relatif tertinggal dan terisolasi seharusnya menjadi kawasan prioritas sebagai pusat- pusat pertumbuhan lokal maupun nasional. Rencana pembangunan yang ditetapkan dalam forum asimetris kemudian dimasukan sebagai bagian dari RPJP, RPJM, dan RKP. B. Penataan Pengorganisasian Pemerintah di Wilayah Perbatasan Negara Dalam desain organisasi pada semua jenjang pemerintahan terdapat konfigurasi yang menjadi elemen dasar organisasi. Unsur-unsur organisasi terdiri dari unsur lini, unsur staf dan unsur fungsional (H. Mintzberg, 1989). Klasifikasi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mintzberg yang terdiri dari strategic apex, middle line, operating core, technostructure, dan supporting staff (H. P. Mintzberg, 1983). Dalam praktek klasifikasi tidak selalu konsisten dipedomani. Selain kerancuan dalam klasifikasi juga terdapat pengorganisasian pemerintah yang tidak memiliki operating core (lini) di wilayah-wilayah yang dibentuk sebagai wilayah kerja. Organisasi perangkat daerah dan perangkat pusat memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan pengelolaan wilayah perbatasan dan penyelenggaraan pemerintahan. Ketepatan desain, struktur dan mekanisme kerja untuk menjalankan fungsi secara efisien, efektif dan sinergis menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wilayah perbatasan.
Realitas pengorganisasian pemerintahan di wilayah perbatasan negara adalah ketidak hadiran pemerintah secara paripurna, bahkan di lokasi-lokasi prioritas. Apabila peningkatan kesejahteraan menjadi agenda utama pemerintah di wilayah perbatasan yang relatif tertinggal dan terisolir, maka kehadiran unit kerja pemerintah pada semua jenjang yang memiliki urusan di wilayah perbatasan negara wajib dibentuk dan bekerja dengan prioritas pelayanan masyarakat. Penataan organisasi di wilayah perbatasan negara mencakup pembentukan unit kerja lini (oprating core) dinas-dinas di wilayah kerja kecamatan. Terutama seksi-seksi yang bergerak dalam pelayanan dasar mutlak harus dibentuk terutama di lokasi- lokasi prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dengan unit pelaksana teknis kesehatan, pertanian, perikanan dan sosial. kehadiran unit-unit kerja yang bergerak pada pelayanan dasar akan dapat secara bermakna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan mengembangkan potensi ekonomi wilayah. Pembentukan unit kerja harus diikuti dengan relokasi sumber daya manusia dari provinsi atau kabupaten/kota ke kecamatan-kecamatan perbatasan dengan prioritas pada tenaga- tenaga fungsional. Sebagai wilayah prioritas pengembangan, pembentukan unit kerja diikuti dengan alokasi pembiayaan yang sepadan dengan peletakan prioritas pengembangan wilayah perbatasan negara. Wilayah perbatasan adalah wilayah kerja dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam ruang lingkup yang menjadi bidang urusan masing-masing. Karena prinsip dasar pengorganisasian harus terdapat organisasi lini 207
(operating core), maka semua jenjang pemerintahan hendaknya membentuk unit lini dalam bentuk unit pelaksana teknis di wilayah perbatasan. Unit kerja teknis mutlak harus dibentuk, terutama yang melaksanakan fungsi-fungsi regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti pos lintas batas negara (PLBN), imigrasi, bea cukai dan karantina di lokasi-lokasi prioritas dengan sarana dan prasarana yang memadai. 1. Penataan Wilayah Kerja Kecamatan dan Peran Desa Terluar Kecamatan sebagai wilayah pemerintahan di masa lalu dibentuk berdasarkan azas dekonsentrasi yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, mencakup pembinaan politik dalam negeri, pembinaan ketentraman dan ketertiban, koordinasi, pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, dan tugas-tugas lain yang tidak menjadi tugas suatu instansi atau daerah otonom. Kedudukan kecamatan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah menjadi wilayah pemerintahan (amsk'ring) yang melaksanakan tugas pemerintahan umum. Perubahan kedudukan yang berimplikasi pada pengorganisasian dan pembiayaan, dan pengaturan yang tidak jelas dan kurang konsisten menimbulkan masalah dalam implementasi yang mendorong peluang penataan kembali kecamatan agar kecamatan efektif melaksanakan fungsinya. Kecamatan adalah unit kerja pemerintahan yang terdepan yang perlu ditata ulang di wilayah perbatasan negara. Penataan wilayah kerja kecamatan melalui pelimpahan tugas-tugas yang urgen dalam hubungannya dengan pelayanan masyarakat, terutama tugas-tugas yang bersifat implementasi yang diikuti dengan pengorganisasian sesuai pelimpahan. Pelimpahan tugas-tugas hendaknya 208
didasari prinsip-prinsip mendekatkan pelayanan di tengah masyarakat melalui unit kerja yang paling dekat dengan masyarakat (one stop work services). Wilayah kerja hanya efektif melaksanakan pelayanan masyarakat jika terdapat pengorganisasian yang tepat, anggaran yang konkrit berbasis kinerja dan diatur dalam mekanisme APBD dan didukung sumber daya aparatur yang memadai. Selain pelimpahan tugas-tugas yang menjadi urusan daerah, pelimpahan juga mencakup bidang-bidang tugas pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintahan (bestuurdienst active). Agar kecamatan efektif melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan, maka perlu reorganisasi dengan melakukan konstruksi ulang organisasi kecamatan, menggunakan nomenklatur yang konkrit, tidak abstrak dengan uraian tugas yang jelas sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Unit kerja kecamatan harus berorientasi pada pembentukan unit kerja lini yang melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan dalam bentuk unit pelaksana kecamatan. Memposisikan Camat sebagai manajer wilayah pelayanan (integrative prefectorat system) atau semua tugas yang dilimpahkan dengan bimbingan teknis dinas terkait. Agar pengorganisasian kecamatan efektif perlu relokasi pegawai yang memiliki kualifikasi teknis atau fungsional. Pengorganisasian, dan relokasi pegawai harus diikuti dengan alokasi anggaran yang memadai untuk setiap kecamatan yang besaran anggaran ditentukan berdasarkan anggaran pelimpahan tugas, bukan berdasarkan pagu. Kecamatan ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) yang merupakan bagian dari sistem dalam APBD. Dalam konteks pembangunan kawasan perbatasan, pemahaman tentang peran desa ini ditambah dengan pemahaman bahwa desa adalah ujung tombak dari upaya untuk mentransformasikan ruang sosial-politik 209
frontier menjadi border. Transformasi frontier menjadi border ini pada dasarnya adalah langkah untuk mengubah sebuah kawasan yang sebelumnya identik dengan situasi inhabitable, sparsely populated, dan isolated menjadi layak ditinggali, menjadi pusat aktifitas sosial, dan terkoneksi dengan entitas sosialpolitik yang mengklaim kawasan tersebut sebagai border secara keseluruhan. Paradigma yang selama ini dianut di Indonesia, setidaknya secara normatif, melihat desa sebagai unit sosial, politik, dan pemerintahan yang memiliki otonomi yang bersifat asli. Selain itu sebagai unit ekonomi, desa juga dilihat sebagai unit yang bersifat self-sufficient atau mandiri. Model yang disampaikan dalam tulisan ini berangkat dari paradigma yang sama, tetapi melangkah lebih jauh dengan meletakkan pemikiran otonomi asli dan kemandirian desa dalam konektifitasnya dengan desa-desa yang lain dan unit pemerintahan diatasnya, terutama kabupaten, sebagai simpul yang berperan mengkoordinasikan pembangunan desa-desa tersebut di kawasan perbatasan. Di sini ―kemandirian‖ desa dilihat bukan sebagai sesuatu yang bersifat esensial, melainkan sebagai sebuah realitas yang harus terus menerus dikonstruksi. Dalam proses mengkonstruksi kemandirian inilah kabupaten, sebagai simpul dari desa-desa yang ada diwilayahnya diharapkan dapat berperan maksimal. Sebagai unit yang mandiri, aktifitas produksi dan konsumsi lebih banyak difokuskan di desa. Ini akan memunculkan adanya kebutuhan infrastruktur yang menjadi pra-syarat aktifitas produksi dan konsumsi tersebut mencapai level efektifitas dan efisiensi yang maksimal. Salah satu peran penting kabupaten sebagai simpul adalah menjamin tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan tersebut. 210
Dalam menjalankan peran ini, kabupaten bisa menjalan fungsi lainnya sebagai penghubung antara desa yang satu dengan desa yang lain. Melalui proses ini, kabupaten berperan menstruktur pola distribusi surplus barang dan jasa yang diproduksi oleh desa- desa di kawasan perbatasan bisa mengalir keluar ke desa-desa yang lain, ke kabupaten, ke wilayah Indonesia yang lain, bahkan ke wilayah di seberang garis perbatasan. Geliat ekonomi desa sebagai lokus utama aktifitas ekonomi juga didorong dengan menjadikan desa sebagai pusat aktifitas konsumsi. Selain aktifitas konsumsi kebutuhan sehari- hari, perlu didorong untuk aktifitas konsumsi yang muncul sebagai efek berantai keberadaan pusat pelayanan publik. Ini dilakukan dengan membuat pusat pelayanan publik, seperti puskesmas/klinik/rumah sakit; sekolah dsb. sedekat mungkin dengan desa. Mungkin tidak harus ada di setiap desa, tetapi bisa diletakkan di kecamatan. Bisa juga diletakkan secara menyebar, di mana pusat untuk satu jenis layanan publik diletakkan di wilayah sebuah desa, sementara pusat untuk jenis layanan berbeda diletakkan di desa yang lain. Secara simultan, pemerintah kabupaten memastikan ketersediaan infrastruktur komunikasi dan transportasi untuk menjamin aksesibilitas pusat-pusat layanan publik tersebut. Desain ini memfasilitasi upaya pencapaian sejumlah tujuan besar secara simultan. Pertama, merealisasikan tujuan membangun konektifitas antara desa-desa dan kawasan perbatasan secara umum dengan kawasan Indonesia yang lain. Kedua, mendorong mobilitas SDM, modal, dan teknologi di kawasan perbatasan. Harapannya dengan mobilitas semacam itu, 211
212 permasalahan keterisolasian dan ketertinggalan bisa dijawab. Dengan kata lain, setting semacam ini memastikan trickle down effect yang diharapkan muncul dari langkah membangun pusat pertumbuhan baru benar-benar diupayakan sedari awal, bukannya menunggu kesejahteraan terakumulasi di kabupaten, sebagai simpul pembangunan kawasan perbatasan, dan baru dibagikan ke desa-desa di kawasan perbatasan. Hal penting yang menjadi pra-syarat dasar agar semua ini bisa terealisasi adalah meyakinkan agar orang bersedia untuk terlibat dalam proses ini, terutama mereka yang tinggal di desa- desa di kawasan perbatasan. Kekecewaan yang selama ini terakumulasi telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara di wilayah tersebut. Untuk merespon situasi ini, negara; baik di level nasional maupun lokal, harus memulai langkah pendekatan yang konkrit dengan membangun infrastuktur yang melayani pemenuhan kebutuhan dasar desa-desa di kawasan perbatasan. Ini dibarengi dengan upaya membangun bingkai ideologis yang mewadahi gerak langkah pengembangan kawasan perbatasan, sekaligus menyediakan acuan umum bersama baik bagi kabupaten dan desa di kawasan perbatasan untuk menggerakkan pembangunan didaerahnya maupun bagi pemerintah nasional untuk memastikan bahwa dinamika di kawasan perbatasan berkorelasi positif dengan kepentingan nasional. 2. Revitalisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) BNPP dan BPPD dibentuk dengan maksud untuk
menyelesaikan masalah-masalah tata kelola perbatasan antar negara. Sebagai badan yang dibentuk untuk fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) terhadap berbagai program di wilayah perbatasan negara. Realitasnya, badan ini tidak efektif menjalankan fungsi KISS. Masalahnya bersumber pada ketidak jelasan otoritas yang mengikat semua pihak, sektor dan pemerintah daerah. Tidak terdapat otoritas yang memiliki kekuatan memaksa. Pada tahap koordinasi perencanaan program di wilayah perbatasan tidak efektif karena tidak terdapat forum yang secara spesifik mengkoordinasikan program di wilayah perbatasan negara baik di pusat maupun di daerah sehingga tidak terdapat integrasi dan sinkronisasi pada tingkat perencanaan. Pada tahap implementasi, badan tidak efektif melaksanakan pengintegrasian program/kegiatan karena masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki prioritas yang berbeda, dan daerah tidak melihat bahwa masalah-masalah pengelolaan perbatasan negara sebagai prioritas daerah. Agar fungsi-fungsi badan efektif dilaksanakan, diperlukan: 1. perubahan kedudukan BNPP dari badan koordinasi menjadi kementerian yang diintegrasikan dengan fungsi pengelolaan daerah tertinggal. Pengintegrasian dengan fungsi pengelolaan daerah tertinggal selain berada pada rumpun organisasi dengan tujuan yang relatif sama, juga penting dalam rangka reformasi birokrasi yang lebih efektif dan ramping (right rizing) 2. perubahan kedudukan BPPD yang semula adalah perangkat daerah yang dibentuk di provinsi atau 213
214 kabupaten/kota menjadi unit kerja pemerintah pusat di daerah menjadi UPT perbatasan. Perubahan status menjadi unit pelaksana teknis pusat diikuti dengan pengalihan status pegawai negeri sipil yang ada di badan tersebut. C. Integrated Border Management (IBM) dalam Pengelolaan Perbatasan Negara pada Negara berciri Kepulauan Pengelolaan perbatasan terintegrasi menurut Uni Eropa dapat dilihat dari 3 (tiga) jenis Kerjasama yaitu kerjasama internal pelayanan, Kerjasama antar organisasi pemerintah, dan Kerjasama internasional. Ketiga jenis Kerjasama tersebut akan dipaparkan dalam buku ini menurut sub dimensi yang bermanfaat sebagai penggerak proses Kerjasama diantaranya kerangka hukum, kerangka kelembagaan, sumber daya, komunikasi dan keterbukaan informasi, prosedur, dan Kerjasama dengan stakeholder. 1. Intra Service Cooperation Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk salah satunya di kawasan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau telah diatur dalam beberapa peraturan baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut: a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; d) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT); e) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Terluar; f) Perka BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Peraturan daerah dibutuhkan dalam menindaklanjuti kebijakan yang makro dan meso. Prakteknya di daerah, hal tersebut belum menjadi perhatian bagi daerah perbatasan mengingat adanya persepsi pemerintah daerah bahwa pengelolaan perbatasan negara merupakan kewenangan pemerintah sehingga khawatir akan melanggar peraturan perundang-undangan (Rusmiyati et al., 2022). Selain itu, dalam konteks Kerjasama intra pemerintah, kerangka organisasi atau kelembagaan dalam suatu pemerintahan menjadi satu hal pokok dan penting. Tentu dalam menjalankan pemerintahan, perlu adanya pembagian kewenangan serta tugas pokok dan fungsi yang jelas pada tiap unit atau bagian- bagian di dalam kerangka organisasi pemerintahan tadi, dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara tata 215
216 efektif dan efisien. Kejelasan yang dimaksud tersebut perlu diperhatikan mengingat pada beberapa pemerintah daerah cenderung menganggap pemerintah tidak konsisten dalam mengatur kelembagaan pengelola perbatasan negara di daerah. Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah untuk memasukkan kewenangan pengelolaan perbatasan yang ada di daerah pada Biro Pemerintahan Provinsi dan pada Bagian Tata Pemerintahan di Kabupaten/Kota. Namun pada 2019, Kemendagri mengeluarkan instruksi baru bahwa dalam rangka pengelolaan perbatasan negara yang ada di daerah, perlu dibentuk lembaga khusus pengelolaan perbatasan yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) agar dapat berkoordinasi langsung dengan BNPP. Secara kelembagaan, hal ini berpotensi untuk terjadi miskoordinasi mengingat BPPD adalah perangkat daerah dibentuk menggunakan peraturan daerah sehingga tidak berkaitan dengan BNPP sebagai pengelola perbatasan nasional (Rusmiyati et al., 2022). Akibatnya adalah BPPD dalam menyelenggarakan tugasnya menjadi tidak maksimal karena harus mementingkan kepentingan daerah dan kepala daerah dibandingkan dengan kepentingan nasional (Rusmiyati et al., 2022). 2. Kerjasama antar Organisasi Pemerintah (Inter-Agency Cooperation) Kerja sama antarlembaga dalam pengelolaan perbatasan dapat terjadi dimana saja, baik pada tingkat loka, nasional bahkan internasional. Kasus perbatasan darat dan laut membutuhkan Kerjasama antar lembaga terkait (stakeholder) yang kemudian
dikoordinasikan oleh BNPP. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perbatasan negara merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah pusatlah yang bertanggungjawab atas pengelolaan perbatasan negara. Hukum dan kerangka peraturan yang mengatur mengenai perbatasan negara di Indonesia tidak terlepas dari hukum internasional sehingga perlu dibahas mengenai kerangka hukum internasional terkait perbatasan negara. Konvensi hukum laut tahun 1982, yang selanjutnya disebut Konvensi Hukla, merupakan konvensi internasional (multilateral) yang pesertanya terdiri antara lain dari Negara, Entitas pemerintahan sendiri, dan Organisasi Internasional sesuai ketentuan Art.1 Annex IX. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan: Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah. Konvensi Hukla tersebut mengikat Indonesia secara sah berdasarkan UU No.17 tahun 1985, dan mulai berlaku sejak November tahun 1994 (Art.308 Unclos). Pada dasarnya peserta konvensi tersebut adalah Negara. Pengertian ―negara peserta‖ dalam konvensi multilateral ini terdapat dalam Art.1 paragraph (2) Konvensi 1982, sebagaimana terlihat dalam uraian dibawah. Definisi mengenai ―negara peserta‖ juga terdapat dalam Konvensi tentang Perjanjian Internasional tahun 1969 (Law of the Treaties, 1969), meskipun konvensi tentang perjanjian internasional ini hanya dimaksudkan untuk perjanjian yang dibuat antar negara. Pengertian ―negara‖ secara umum, pada awalnya terdapat dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak dan kewajiban negara, yang menyebutkan beberapa unsur daripada 217
218 suatu negara sebagai subjek hukum Internasional (characteristic of State as a person of International Law) : a) permanent population; b) a defined territory; c) a Government; and d) a capacity to enter into relations with other States. Pengertian mengenai negara sangatlah luas tergantung dari sudut mana pengertian tersebut akan ditinjau. Dari ke-empat unsur yang disebut oleh konvensi tersebut diatas, yang banyak terkait dengan pelaksanaan konvensi adalah unsur ke-dua, yaitu ―a defined territory‖, karena ―defined territory‖ ini memerlukan kejelasan dan kepastian hukum. Dalam Pasal 2 (1) Konvensi Hukla terlihat bahwa setiap negara memiliki ―land territory‖ dan ―internal waters‖. Konvensi Hukla 1982 ini telah menjawab sebagian daripada unsur ke-dua, khususnya tentang bagaimana suatu negara menetapkan ―defined territory‖ di laut, yang berbatasan dengan laut territorial. Penetapan ―defined territory‖ serta status hukumnya yang terkait dengan udara diatasnya, selain terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi Chicago tentang Civil Aviation tahun 1944, juga diatur ―kembali‖ tatanannya dalam Konvensi Hukla 1982 ini. Dapat dikatakan bahwa hak-hak dan kewajiban negara di laut, khususnya yang berkaitan dengan kewilayahan negara, tumbuh secara stabil sejak Konperensi Kodifikasi hukum laut di Den Haag tahun 1930, dimana Law Commission mencatat bahwa prosedur tehnis mengenai penetapan laut teritorial oleh banyak negara memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan mengenai prosedur tehnis penetapan laut teritorial masing- masing negara tersebut, kemudian telah banyak dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa ―wilayah perikanan‖ antara Inggris dan Norwegia. Bahkan Mahkamah telah membuat
Putusan bersejarah yang kemudian dikodifikasikan dalam Konvensi Genewa tahun 1958 mengenai ―territorial sea and contiguouse zone‖. Kebutuhan negara-negara di dunia untuk menetapkan batas laut teritorialnya terpenuhi sudah, serta memberikan keadilan yang universal. Akan tetapi bagi negara-negara seperti Indonesia, Philippina serta beberapa negara kepulauan lainnya, ketentuan Konvensi Geneva 1958 tersebut tidaklah memuaskan, karena apabila diterapkan untuk negara kepulauan akan menimbulkan celah-celah wilayah perairan yang statusnya menjadi semacam ―laut bebas‖ yang pemanfaatannya bagi dunia pelayaran akan membahayakan integritas nasional. Perobahan perjalanan hukum kewilayahan pada Konvensi Hukla hanya terlihat pada lahirnya ketentuan hukum tentang ―Archipelagic State‖. Tidak ada kaedah hukum mengenai ―Island State‖ ataupun ―Continental State‖ dalam Konvensi Hukla. Tidak ada hak dan kewajiban khusus yang harus diberikan oleh Konvensi Hukla kepada kedua macam negara ini, karena semuanya telah dipenuhi dan tidak menimbulkan masalah. Istilah Island State dan Continental State hanya merupakan istilah tehnis yang muncul dalam pembahasan di sidang-sidang komisi, antara lain dalam rangka membuat konstruksi hukum mengenai ―Archipelagic State‖. Munculnya beberapa istilah legal maupun teknis mengenai negara dalam Konvensi Hukla, disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk mengisi beberapa masalah dalam pengaturan, agar ada kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Timbulnya berbagai istilah tersebut terutama 219
220 disebabkan oleh Pertama, karena adanya azas bahwa laut merupakan ―common heritage of mankind‖, sehingga perlu adanya keadilan universal dalam pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam lautnya secara adil dan merata bagi semua negara didunia tanpa kecuali, tanpa melihat apakah negara itu memiliki laut ataupun tidak. Istilah yang kemudian relevan untuk memenuhi hal ini misalnya, adalah: ―landlocked state‖, yaitu negara yang dikelilingi oleh daratan negara lain, sehingga negara itu tidak berpantai, seperti misalnya Afganistan, atau Laos dan istilah ―geographically disadvantage state‖, yaitu negara yang secara geografis tidak menguntungkan, seperti Singapura. Kedua, adanya azas bahwa setiap negara memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya yang bersambungan dengan daratannya. Kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara tersebut harus juga memenuhi keadilan yang universal bagi semua negara yang berpantai (coastal state), seperti misalnya negara yang bentuk geografisnya berbeda dengan bentuk pada umumnya, seperti bentuk negara kepulauan. Untuk kepastian hukum diperlukan lembaga hukum baru yaitu ―Archipelagic State‖. Sebagaimana diketahui cara penarikan garis pangkal lurus ini untuk pertama kalinya memperoleh pengakuan dalam hukum internasional dalam putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam perkara sengketa perikanan Inggris-Norwegia (Anglo Norwegian Fisferies Case) di tahun 1951, dan kemudian dikukuhkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (Kusumaatmadja, 1978). Maksudnya adalah bahwa persyaratan tentang Negara Kepulauan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan perluasan hukum yang
telah ada sebelumnya. Dahulu pada Konvensi Geneva 1958, belum dikenal ―Archipelagic State‖, sehingga negara-negara yang bentuk geografisnya seperti Indonesia atau Philippina, dirugikan dalam penetapan laut teritorialnya. Kini hal tersebut sudah dapat diatasi dengan adanya pelembagaan hukum Negara Kepulauan dalam Unclos 1982, khususnya Bab IV. Demi keadilan yang universal, masyarakat internasional wajib untuk memberikan suatu pengaturan yang bersifat umum bagi semua negara berpantai seperti halnya yang terdapat dalam Konvensi Geneva 1958, dan memberikan aturan-aturan khusus bagi negara-negara berpantai yang secara geografis menyimpang dari ketentuan umum tersebut (Negara Kepulauan). Ketentuan tentang tata-cara penetapan laut teritorial pada Negara Kepulauan, merupakan perluasan hukum dari hukum umum yang berlaku. Hanya unsur geografis yang berbeda dengan unsur geografis negara pada umumnya itulah yang memerlukan pengaturan khusus. Jumlah Negara Kepulauan yang menikmati aturan khusus di dunia hanyalah ± 6% dari jumlah negara-negara yang menikmati ketentuan umum. Meskipun demikian peraturan khusus bagi Negara Kepulauan yang boleh menyimpang dari aturan umum, pada dasarnya hanya berkaitan dengan penerapan penetapan laut teritorial yang disebabkan oleh adanya perbedaan geografis yang tidak terdapat pada negara-negara pada umumnya. Yang perlu mendapat perhatian adalah sistem pertanggungan jawab negara dalam pelaksanaan semua ketentuan Konvensi Hukla ini dihubungkan dengan semua ketentuan undang-undang negara, seperti antara lain pelaksanaan Undang 221
222 Undang Pemerintahan Daerah yang pada saat ini adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Pemerintahan Daerah menempatkan perbatasan negara adalah kewenangan pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 361 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat di kawasan perbatasan adalah seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terkait wilayah negara. Adapun kewenangan pemerintah dalam Undang Undang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008 adalah: 1) menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 2) mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; 3) membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara; 4) melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; 5) memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan; 6) memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam
peraturan perundangundangan; 7) melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang- undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial; 8) menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; 9) membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan 10) menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan. Kewenangan tambahan pemerintah pusat disebutkan dalam Undang Undang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 361 ayat (3) meliputi a) penetapan rencana detail tata ruang; b) pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c) pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Sementara kewenangan pemerintah provinsi dalam kawasan perbatasan negara adalah sebagai berikut: 1) melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; 223
224 3) melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintahdaerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan 4) melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara kewenangan pemerintah kota/kabupaten dalam kawasan perbatasan negara adalah sebagai berikut: 1) melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) menjaga dan memelihara tanda batas; 3) melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan 4) melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Terkait dengan kegiatan Kerjasama antar organisasi, pengelolaan perbatasan yang dilakukan di Indonesia termasuk di Kepulauan Riau dilakukan oleh BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan yang melakat pada Biro Tata Pemerintahan Provinsi dan Badan tersendiri di setiap kabupaten. Untuk Kerjasama antar Lembaga tidak diatur secara Khusus, melainkan diatur secara umum melalui Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Perbatasan Nasional. Sebagaimana dimaksud
dalam konsep Integrated Border Management (IBM) bahwa: ―...implementasi pengaturan antar-lembaga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kerjasama antara badan- badan perbatasan sering terjadi atas dasar sukarela dan ad hoc karena tantangan yang terjadi tiba-tiba ditangani oleh tindakan bersama ad hoc seperti perencanaan arus lalu lintas di masa puncaknya atau menggunakan lebih banyak sumber daya di daerah yang tampaknya menjadi hambatan dll. Berbeda otoritas perbatasan sering menggunakan MOU sebagai dasar kerja sama mereka. Namun, pengaturan yang lebih maju antara lembaga biasanya memerlukan dasar hukum yang cukup untuk bertindak dan mungkin memerlukan amandemen hukum untuk berbagai undang-undang nasional‖. Kutipan tersebut tampak pada aktor yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan di perbatasan sebagaimana terlihat dalam Perka BNPP dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6.1 Organisasi yang Terlibat dalam Pembangunan dan Pengelolaan pada Kawasan Perbatasan Negara Kementerian/ Provinsi Kabupaten/Kota Lembaga Luar Negeri Aceh Aceh Besar Kupang Pertahanan Sumatera Utara Kota Sabang Rote Ndao Hukum Dan Ham Riau Kota Langsa Sabu Raijua Keuangan Kepulauan Serdang Kep Talaud Riau Bedagai 225
226 Dikbud Kesehatan Perindustrian Perdagangan ESDM PU PR Perhubungan Kominfo Pertanian LHK Kelautan Perikanan Desa, Pdtt ATR/BPN BAPPENAS BUMN Kukm TNI POLRI BIN Dan Kalimantan Batu Bara Kep Sangihe Barat Kalimantan Kep Siau Timur Rokan Hilir Tagulandang Biaro Kalimantan Kota Dumai Minahasa Utara Utara Bolaang NTT Bengkalis Mongondow Utara Sulawesi Utara Kep meranti Gorontalo Utara Gorontalo Karimun Toli-Toli Sulawesi Kota Batam Maluku Barat Tengah Daya Maluku Bintan Kepulauan Aru Maluku Maluku Utara Kep Anambas Tenggara Barat (Kep Tanimbar) Papua Barat Natuna Maluku Tenggara Papua Sambas Pulau Morotai Bengkayang Halmahera Tengah Sanggau Raja Ampat Sintang Tambrauw Kapuas Hulu Mimika Mahakam Ulu Merauke Berau Boven Digoel Malinau Pegunungan Bintang Nunukan Keerom
Kementerian/ Provinsi Kabupaten/Kota Lembaga BNN Alor Kota Jayapura BIG Belu Sarmi BNPT Malaka Biak Numfor BAKAMLA Timor Tengah Supiori Utara Asmat Sumber: Perpres 44 Tahun 2017. Untuk wilayah perbatasan lokus penelitian dimana terdapat Provinsi Kepulauan Riau dengan 5 kabupaten/kota perbatasan negara yaitu Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna. Keterlibatan aktor dalam pengelolaan daerah perbatasan tersebut tidak dipayungi oleh peraturan Khusus untuk koordinasi pembangunan kawasan perbatasan sehingga masing-masing kementerian/Lembaga membuat kebijakan sesuai dengan proses bisnis masing-masing. Sebagai contoh rencana pembangunan yang disusun oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau yang menetapkan 3 pulau terluar menjadi kecamatan perbatasan, justru dianggap bukan sebagai lokasi prioritas (lokpri) oleh BNPP. Akibatnya adalah status bukan lokpri tersebut berdampak pada distribusi dan alokasi anggaran pembangunan dan perbaikan dari pemerintah terhadap 3 pulau tersebut. Terkait dengan dasar hukum pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga, tidak ditemukan adanya payung hukum pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dalam pengelolaan perbatasan, melainkan membuat aturan sendiri. Satu-satunya dasar 227
228 hukum adalah peraturan presiden pembentukan BNPP yang mengamanhkan adanya koordinasi dalam pembangunan perbatasan negara. Jika terdapat keperluan Lembaga terhadap Lembaga lainnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan, maka yang dilakukan adalah membentuk tim koordinasi dan/atau Lembaga ad hoc atas pengelolaan perbatasan tersebut. Adapun kerangka peraturan terkait pengelolaan kawasan perbatasan pada masing-masing kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut: Tabel 6.2 Daftar Peraturan pada Kementerian/Lembaga terkait Pengelolaan Perbatasan Negara Kementerian Peraturan Kementerian Luar Peraturan Menteri Keuangan Nomor Negeri 178/Pmk.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan Kementerian Penetapan Jenis Barang Yang Diangkut Perdagangan Dalam Program Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan
Kementerian Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Perikanan Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/Permen-Kp/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/Permen-Kp/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu 229
230 Kementerian Kementerian Pertanian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kementerian Pertahanan dan Peraturan Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Dalam Rangka Perdagangan Perbatasan Pemenuhan Kebutuhan,Peningkatan Profesionalisme Dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah Pengawas Di Kawasan Perbatasan Dan Pulau Terkecil Terluar Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tni Dan Pns Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulaupulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Daerah Prioritas Pertahanan Dan Keamanan Negara, Serta Jalur Inspeksi Dan Patroli Perbatasan Di
Sepanjang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Kementerian ESDM Peraturan Menteri Esdm No. 38 Tahun 2016 Tentang Percepatan Elektrifikasi Di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, Dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil Kementerian Peraturan Kementerian Peraturan Menteri Perhubungan Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Jalan Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Kementerian Peraturan Menteri Keuangan Nomor Keuangan 178/Pmk.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi 231
232 Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/Pmk.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan. Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2022. Secara kelembagaan, kawasan perbatasan negara dibentuk badan pengelola perbatasan nasional dan daerah yang berwenang a) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; c) mengoordinasikan pelaksanaan; dan d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dalam undang undang wilayah negara dilaksanakan dengan tugas pembantuan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). Defenisi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam undang undang pemerintahan daerah dalam ketentuan umum adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Tugas pembantuan sebagai ―...pemberian kemungkinan kepada pemerintah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut)‖ (Koswara, 1999). Urusan rumah tangga dalam tugas pembantuan hanya mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibantu, sedangkan substansi tetap ada pada satuan pemerintahan yang dibantu (Manan, 2004). Selain asas tugas pembantuan, setiap tahun BNPP melakukan dekonsentrasi kepada gubernur pada daerah provinsi yang berada pada wilayah perbatasan negara melalui peraturan kepala BNPP tentang Pelimpahan sebagian Pengelolaan Perbatasan Negara lingkup BNPP setiap tahun anggaran. Kewenangan yang dilimpahkan meliputi a) batas wilayah negara; b) lintas batas negara; c) pembangunan kawasan perbatasan; dan d) kelembagaan (Puteri, 2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 mengatur bahwa BNPP dimpimpin oleh kepala badan yang bertanggungjawab kepada presiden. Selain itu diatur juga tugas BNPP untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Untuk melaksanakan tugasnya, BNPP 233
234 memiliki fungsi: 1) penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 2) pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 3) pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; 4) inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; 5) penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; 6) penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; 7) pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Secara kelembagaan internal, BNPP telah mengalami perubahan sejak awal pembentukannya. Melalui peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Pengelola
Perbatasan, struktur organisasi BNPP dapat dilihat pada bagan berikut: Kepala BNPP Sekretaris Biro Biro Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Deputi Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan Gambar 6.1 Struktur Organisasi BNPP berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 Disebutkan dalam peraturan pembentukan BNPP tahun 2010 bahwa masing-masing deputi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten deputi, dan masing-masing asisten deputi terdiri atas palinag banyak 3 (tiga) kepala bidang, serta masing-masing kepala bidang terdiri atas paling banya 2 (dua) kepala sub bidang, beserta kelompok jabatan fungsional. Sementara dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP, struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut: 235
236 Kepala BNPP Sekretaris Karo Perencanaan dan Kerjasama Karo Keuangan, Umum dan Hubungan Masyarakat Karo Hukum, Organisasi dan Kepegawaian Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Gambar 6.2 Struktur Organisasi BNPP berdasarkan Perpres 44 Tahun 2017 Perbedaan yang signifikan dari struktur kelembagaan BNPP adalah adanya penambahan biro dalam secretariat BNPP yang pada awalnya maksimal 2 (dua) sekarang menjadi maksimal 3 (tiga). Hal ini sebagaimana perubahan Pasal 12 yang mengatakan bahwa ―...Sekretariat BNPP terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro, masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional‖. Secara rinci, terkait dengan kelembagaan, perubahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 6.3 Perbandingan BNPP menurut Perpres 12 Tahun 2010 dengan Perpres 44 Tahun 2017 Aspek Perpres 12 Tahun Perpres 44 Tahun 2017 2010 Keanggotaan Ketua Pengarah, oleh Ketua Pengarah, Menko Menko Polhukam Polhukam Wakil Ketua Wakil Ketua Pengarah I, Pengarah I, Menko Menko Perekonomian Perekonomian Wakil Ketua Pengarah Wakil Ketua II, Menko PMK Pengarah II, Menko Wakil Ketua Pengarah Kesra III, Menko Kepala BNPP, Kemaritiman Mendagri Kepala BNPP Anggota, sebanyak 14 Anggota, sebanyak 27 K/L dan Gubernur K/L, dan gubernur terkait terkait Struktur Tiap-tiap Deputi Sama, dikecualikan BNPP terdiri paling banyak pada asdep yang 3 (tiga) Asisten menangani fungsi Deputi; masing- pengelolaan lintas batas masing Asisten negara pada Deputi Deputi terdiri paling Bidang Pengelolaan banyak 3 (tiga) Batas Wilayah Negara Kepala Bidang; sesuai kebutuhan. masing-masing 237
238 Aspek Pendanaan Kepala Bidang terdiri paling banyak 2 (dua) Kepala Subbidang; dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat BNPP Sekretariat BNPP terdiri terdiri paling banyak atas paling banyak 3 2 (dua) Biro, masing- (tiga) Biro, masing- masing masing Biro terdiri atas Biro terdiri paling paling banyak 3 (tiga) banyak 3 (tiga) Bagian, dan masing- Perpres 12 Tahun Perpres 44 Tahun 2017 2010 Bagian, dan masing- masing Bagian terdiri masing atas paling banyak 3 Bagian terdiri paling (tiga) Subbagian dan banyak 3 (tiga) kelompok jabatan Subbagian. fungsional. Dikecualikan pada bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan. Pendanaan Pendanaan belanja operasional BNPP operasional BNPP
dibebankan kepada dibebankan kepada Anggaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan dan Belanja Negara Belanja Negara pada Bagian Anggaran BNPP. Sumber: diolah oleh Penulis, 2022. Secara kelembagaan juga, BNPP sebagai LNS atau State Auxiliary organ yang dibentuk oleh Peraturan presiden atas amanat Undang Undang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008 tidak memiliki kewenangan eksekusi dan mengingat seperti halnya pada LNS lain contohnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lain-lain. BNPP hanya fungsi koordinasi pelaksanaan pembangunan perbatasan yang anggaran dan pengalokasiannya berada pada kementerian teknis. Selain itu, adanya terdapat juga mispersepsi antara pemerintah daerah dalam memaknai Pasal 361 Undang Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini yang mengakibatkan persepsi pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan negara berbeda satu dengan yang lain. Sebagaimana wawancara dengan deputi 1 BNPP, bahwa terdapat pemerintah daerah provinsi perbatasan yang pada tahun anggaran 2020 tidak memiliki alokasi anggaran pembangunan perbatasan dalam APBD. Hal dilakukan dengan alasan bahwa dengan Undang Undang Pemerintahan daerah, hal itu mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, secara kelembagaan, organisasi pengelola perbatasan di daerah yakni BPPD menjadi seolah-olah organisasi yang tidak jelas posisinya. BPPD memiliki wewenang membantu 239
240 koordinasi pembangunan perbatasan di daerah sementara menjadi perangkat daerah, bukan sebagai organ BNPP dalam rangka dekonsentrasi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan deputi 1 BNPP bahwa bentuk dan status organisasi pengelola perbatasan di daerah tidak tetap, terdapat organisasi pengelola perbatasan yang melekat pada bagian/biro pemerintahan, ada yang berbentuk unit pelaksanan teknis, dan ada yang berbentuk bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan berbentuk badan tersendiri. 3. Kerjasama Internasional (International Cooperation) Kerjasama internasional saat ini menganut konsep manajemen perbatasan terintegrasi sebagaimana telah diselenggarakan di negara-negara di Eropa. European Commission (EC) pertama kali mencetuskan konsep Integrated Border Management (IBM) pada program perencanaan Negara-Negara Balkan Barat (Commission, 2010). Kerjasama negara-negara Eropa dalam rangka IBM meliputi keamanan dan perdagangan di wilayah perbatasan antarnegara. Kolaborasi Indonesia dengan negara lain khususnya yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia telah diselenggarakan, yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara tetangga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan negara. Kolaborasi antarwilayah antarnegara salah satunya adalah Sosial Ekonomi Malaysia- Indonesia (Sosekmalindo), antara Provinsi Riau-Kepulauan Riau Indonesia dan Johor-Melaka Malaysia. Kerjasama kedua negara
ini dalam lingkup provinsi yang meliputi bidang sosial dan kebudayaan; ekonomi, perdagangan dan perhubungan; keselamatan dan pengelolaan perbatasan. Kepri dan Singapura pun telah bekerjasama di bidang perekonomian (Mansyur, 2021; Nur, 2021). Kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral perlu lebih digalakkan dalam rangka pengelolaan perbatasan yang efektif dan menyeluruh dengan negara yang bebatasan langsung dengan Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana diketahui bahwa Negara- negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah Malaysia, Singapura. Manajemen perbatasan terintegrasi salah satunya dapat dilihat dari kriteria kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang merupakan bagian dari kriteria IBM dapat dilihat dari: hukum dan kerangka peraturan; kerangka organisasi/kelembagaan; prosedur; sumber daya manusia dan pelatihan; dan infrastruktur dan peralatan. Kerjasama internasional di Indonesia telah diatur pada banyak perundang-undangan dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Menteri, hingga peraturan daerah. Undang-Undang yang dijadikan dasar tentang kerjasama internasional adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama internasional dan terdapat klausul yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sebagai salah satu pelaku dalam 241
242 pelaksanaan kerjasama internasional. Hal ini menjadi dasar untuk pengembangan kerjasama Sosekmalindo antara provinsi Kepri Indonesia dan Johor-Melaka Malaysia. Kerjasama regional antar negara seperti yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepri RI dan Negeri Johor-Melaka Malaysia, provinsi Kepri telah mengacu pada panduan umum hubungan luar negeri dan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Sistem pengawasan dan pelayanan lintas batas negara agar efektif, efisien, tertib, nyaman dan aman diperlukan pos lintas batas negara (PLBN). PLBN diatur dalam Peraturan Kepala BNPP Nomor 7 tahun 2017 dan lebih lanjut tipologinya diatur dalam Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi PLBN. Pihak terlibat kerjasama internasional di Provinsi Kepri meliputi grup/organisasi/Lembaga/kantor baik dari level pusat maupun daaerah. Di level daerah, mencakup pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Natuna, di level pemerintah provinsi terdapat biro pemerintahan dan perbatasan, di level nasional terdapat Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri (Rusmiyati et al., 2022). Kerjasama internasional antara Provinsi Kepri dengan Malaysia dalam rangka Sosekmalindo meliputi beberapa pihak, yaitu Pemerintah Provinsi Kepri RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Luar Negeri, RI, Pemerintah Negeri
Johor/Melaka, Kementerian Luar Negeri Malaysia. Perjanjian kerjasama perbatasan Sosekmalindo dibentuk sejak tahun 1985 dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan (Konsulat RI di Tawau Malaysia, n.d.) (Mubarak, 2021; Nur, 2021; Seran, 2022). Ketua Kerjasama (KK) Sosek Tingkat Pusat Indonesia membawahi KK Sosek Tingkat Provinsi Kalbar, Kaltim, Riau dan Kepulauan Riau, meliputi perbatasan Negeri Sarawak, Sabah, Johor dan Melaka. Berdasarkan Keputusan Ketua Bersama General Border Committee (GBC) Sosekmalindo tersebut dan untuk mengisi pembangunan sosial ekonomi yang dilaksanakan bersama sepanjang perbatasan Kalimantan Barat - Serawak dibentuk pula joint Malaysia - Indonesia Border Socio Economic Development Comité, yang lazim disebut Kelompok kerja Social Ekonomi Malaysia - Indonesia. Dipihak Indonesia disebut KK Sosekmalindo. Kerjasama antar negara-bilateral yang telah diselenggarakan adalah Sosekmalindo tingkat provinsi antara Provinsi Kepualaun Riau dan Johor/Melaka (Rusmiyati et al., 2022). Kerjasama yang diselenggarakan di bidang social dan kebudayaan; ekonomi, perdagangan dan perhubungan; keselamatan dan pengelolaan perbatasan. Kedudukan Pemerintah Daerah dalam kerjasama internasional, khususnya terkait dengan kerjasama Sosek-Malindo dari hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pemerintah daerah meskipun dapat melaksanakan kerjasama internasional, tetapi kedudukannya tidak bisa dipandang sebagaimana layaknya subjek hukum internasional. Pemerintah daaerah (pemda) lebih merupakan perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah pusat. 243
244 Dalam konteks hukum internasional, beban pertanggungjawaban perjanjian internasional tetap berada di pemerintah pusat. Mekanisme hubungan kerjasama luar negeri dalam bidang tertentu oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, kerjasama internasional dengan pemerintah daerah di luar negeri berupa: kerja sama provinsi kembar /bersaudara; kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan/atau kerja sama lainnya, berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama Sosekmalindo baru sebatas MoU dari hasil pertemuan setiap tahunnya. Adapun implementasinya belum banyak diselenggarakan. Pedoman perencanaan, pengelolaan, koordinasi masih sebatas dan berdasar pada MoU dan belum ditindaklanjuti secara rinci agenda kegiatan kerjasama kedua negara ini. Sebagaimana diketahui bahwa Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Integritas dan budaya disiplin serta berwawasan nusantara sangat dibutuhkan. pada pengelolaan batas negara berbasis IBM. Sumber daya manusia yang memiliki integritas dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dibutuhkan agar keamanan dan keutuhan wilayah NKRI tetap terjaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan
salah satu masyarakat Kota Tanjungpinang, masih ada pihak asing yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mengambil ikan di laut Indonesia secara ilegal, tetapi masih bisa masuk karena ada oknum aparat penjaga keamanan laut Indonesia yang malah melindungi mereka ketika masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang berintegritas perlu lebih ditingkatkan agar nelayan atau orang asing segan dan tidak masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Pertemuan terjadwal dalam rangka komunikasi dan pertukaran informasi sudah dilakukan secara internasional dari pihak Indonesia dan Malaysia. Kerjasama Sosekmalindo terdapat pertemuan terjadwal setiap tahunnya yang membahas kegiatan kerjasama yang akan diselenggarakan. Komunikasi dan pertukaran informasi sudah memadai karena meskipun kerjasama internasional melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berjalan baik karena dari pemerintah pusat seperti BNPP, mengadakan pertemuan dan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaharui data dan informasi terbaru terkait perbatasan wilayah antar negara. Partisipasi dalam inisiasi internasional dalam rangka keamanan telah diselenggarakan pihak Indonesia pada pertemuan Sosekmalindo dengan Malaysia tahun 2019. Adapun pada pertemuan/sidang ke-37 Sosekmalindo, kedua negara membahas tentang kerjasama terkait keamanan, seperti isu terorisme, penyelundupan senjata api, rokok, dan minuman keras (sumber risalah Sosekmalindo 39). 245
246 Komunikasi dan pertukaran informasi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau dengan negara Singapura hingga saat ini juga sudah baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, hubungan dengan Singapura sudah terjalin baik, bahkan lebih cepat dan komunikatif ketika bertukar informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah Singapura dibandingkan dengan pemerintah pusat yang dianggap lebih sulit dan berbelit- belit. Hal ini terjadi karena birokasi di pemerintah Indonesia begitu kaku. D. Faktor Kunci dalam Tata Kelola Perbatasan Berciri Kepulauan Batas dibedakan dalam dua hal utama, yaitu fungsi batas, dan bentuk batas (fisik). Batas secara fungsional merupakan manifestasi daripada suatu sistem yang berkaitan dengan adanya diferensiasi antara hak dan kewajiban dalam suatu tatanan lingkungan. Diferensiasi hak dan kewajiban tersebut dapat bersumber dari adanya berbagai pengelompokan sosial seperti kultur, demografi, bahasa, agama, hukum, politik, adat, tradisi, administrasi, yurisdiksi, dan seterusnya. Pada dasarnya yang menjadi objek dalam tatanan lingkungan yang menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban adalah wilayah. Secara fungsional, pada umumnya garis batas dimaksudkan untuk memisahkan beberapa hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah. Garis batas merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban
tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan hukum kelompok sosial masyarakat (adat) dengan wilayahnya, seperti misalnya lingkungan masyarakat hukum adat. Di laut tidak dikenal batas berkaitan dengan hak-hak hukum adat, meskipun hak-hak tradisional menangkap ikan itu ada. Hal tersebut disebabkan karena selain batas konkrit tidak pernah jelas, juga tidak pernah sesuai dengan batas yang di klaim masyarakat adat lainnya. Hak-hak tradisional diperairan negara lain yang kemudian melibatkan hak dan kewajiban negara itu dapat diterima sebagai hak-hak tradisional yang sah oleh negara tersebut, akan tetapi lingkungannya diberi batas-batas serta ketentuan- ketentuan lainnya yang membatasi hak-hak tradisional tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada kedua perjanjian RI-Australia Tahun 1974 di laut Timor dan RI-Malaysia Tahun 1983 di laut Natuna. Dalam kehidupan sehari-hari, pemberian batas dapat terjadi untuk hal-hal yang elementer, seperti pemberian batas yang dapat dilakukan sendiri, tanpa bantuan subjek hukum lain, sampai penetapan batas yang harus dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, melalui kesepakatan karena batas tersebut merupakan batas yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Batas yang memerlukan kesepakatan dari pihak lain, mempunyai fungsi sebagai milik bersama atau ―res communis‖. Negara merupakan suatu entitas politik yang diakui keberadaannya oleh hukum internasional. Diluar wilayah suatu negara, dapat berupa wilayah negara lain, ataupun wilayah entitas lembaga masyarakat internasional. Meskipun perwujudan batas itu sendiri secara fisik 247
248 hanyalah merupakan persoalan tehnis belaka, akan tetapi tata cara penetapannya memerlukan kesepakatan atau mengikuti prinsip- prinsip yang diletakkan dalam hukum internasional. Batas-batas antara negara seperti terdapat didaratan Eropa, Afrika, Amerika, umumnya terjadi di daratan, sehingga para negosiator dapat memilih sendiri bentuk apa yang dikehendakinya, yang sesuai dengan tujuan penetapan batas (Susetyorini, 2019). Ada yang memilih bentuk ―artificial boundary‖ atau ada yang memilih bentuk ―natural boundary‖, seperti lingkungan geografi terestrial/aquatik, flora atau fauna, sungai, thalweg, garis pantai, pemisah air (watershed) atau bentuk-bentuk alam lainnya yang dianggap bahwa eksistensinya relatif permanen (Hong, 2018). Bagi negara- negara yang berbatasan dengan laut, batas negara tersebut juga berfungsi sebagai ―pemisah‖ hak dan kewajiban antara kedaulatan negara bersangkutan dengan kedaulatan entitas masyarakat internasional. Hubungan antara daratan dan perairan wilayah negara memang tidak terbebas dari hubungannya dengan hukum internasional. Meskipun laut teritorial tumbuh dari kepentingan nasional seperti keamanan, komunikasi dan sumber alam, tetapi penetapannya tetap dilakukan oleh masyarakat internasional berdasarkan hukum internasional, berbeda dengan wilayah daratannya termasuk perairan pedalamannya. Masyarakat bangsa- bangsa hanya dapat mengakui kedaulatan penuh suatu negara atas daratan dan perairan pedalamannya. Dengan demikian masyarakat internasional, tentunya tidak dapat mengatur hak dan kewajiban negara lain di wilayah daratan dan perairan pedalaman suatu negara.
Bentuk batas wilayah antar negara yang bersumber dari hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut 1982, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat bangsa-bangsa. Banyak sengketa perbatasan antar negara yang masuk ke lembaga arbitrasi, ataupun mahkamah internasional. Dari putusan-putusan lembaga peradilan inilah lahir prinsip-prinsip keadilan dalam penetapan perbatasan yang kemudian sering dikukuhkan kembali oleh Konvensi Multilateral (Hong, 2018; Susetyorini, 2019). Batas wilayah negara tidak terpisah dengan status hukum wilayah negara itu sendiri. Wilayah negara dalam konteks pembahasan tentang ―batas wilayah negara‖ sebagaimana dimaksud oleh judul naskah ini tentunya adalah wilayah negara dalam berbagai bentuknya seperti daratan dan perairan pedalamannya (termasuk udara diatasnya), perairan teritorial, zona tambahan dan perairan kepulauan. Secara fungsional batas antara negara akan membagi kawasan yang bersambungan, berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum, atau yurisdiksi yang berbeda. Batas-batas wilayah negara sangat diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban negara baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional (Susetyorini, 2019). Batas- batas wilayah negara ditetapkan berdasarkan konvensi hukum laut 1982, yang sebelumnya ditetapkan oleh konvensi Geneva tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan. Akan tetapi dalam konvensi Geneva tersebut perangkat hukum bagi penetapan batas- batas wilayah negara kepulauan belum ada. Pengelolaan perbatasan terluar dan pulau-pulau kecil 249
250 melibatkan banyak pemangku kepentingan baik di pusat dan di daerah (lokal), mengingat daerah tersebut masih tertinggal jauh dari yang lain daerah dan selalu menjadi fokus berbagai kerawanan sosial. Ketidakberdayaan dari pemerintah pusat dalam menyikapi kompleksitas permasalahan di daerah ini telah menyebabkan perlunya untuk pencarian alternatif yang melibatkan peran semua pihak yang berkepentingan. Kegagalan system dan perhatian yang menerapkan pengelolaan satu aktor dominan, yaitu pusat pemerintah, masih menyisakan kawasan ini tetap terabaikan dan terbelakang dari berbagai bidang perkembangan. Pembangunan yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial dan sangat sectoral. Namun koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pengelolaan perbatasan program baik di pusat maupun di daerah belum efektif dilaksanakan, serta tidak efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antar negara untuk mendukung kegiatan lintas batas dan integrasi pengelolaan perbatasan dengan negara tetangga dan terbatas sumber daya, pendukung, dan sumber daya manusia lembaga pengelola perbatasan. kondisi masyarakat di sekitar perbatasan negara seperti terpisah dari perhatian pemerintah daerah dan penanganan masalah batas wilayah menjadi domain pemerintah pusat saja. Fakta ini menunjukkan banyak kebijakan yang tidak saling menguntungkan mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Pengelolaan perbatasan dan luar pulau yang melibatkan banyak lembaga (Kementerian), baik di tingkat pusat maupun antar pemerintah pusat dan daerah menjalankan kepentingannya masing-masing. Berkenaan dengan kewenangan pemerintah pusat dalam
pengelolaan perbatasan selama ini hanya ada di pintu gerbang perbatasan yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki potensi untuk mengembangkan dan meningkatkan perbatasan selain pintu masuk tersebut. Namun demikian, kewenangan yang terbatas sehingga pemerintah tidak dapat berperan penuh dalam pengelolaan daerah. Faktor lainnya adalah belum memadainya kapasitas dalam pengelolaan perbatasan, mengingat penanganannya bersifat lintas administratif dan lintas sektor, sehingga masih memerlukan koordinasi dari hierarki yang lebih tinggi institusi. Perbatasan Indonesia sampai saat ini memiliki dimensi yang kompleks, ada beberapa faktor krusial terlibat di dalamnya, baik dari segi yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan bela negara. Secara garis besar, ada tiga isu utama dalam pengelolaan perbatasan antar negara, yaitu penetapan batas wilayah baik di darat maupun di laut; keamanan perbatasan; dan pembangunan perbatasan. Banyak perbatasan tunduk pada keterbelakangan ekonomi karena tidak adanya program dan proyek pemerintah dan swasta. Panjang garis batas baik di darat maupun di lautan sangat sulit dipantau secara berkala oleh aparat keamanan. Akibatnya, pelanggaran perbatasan, penyelundupan, dan lintas ilegal lainnya kegiatan perbatasan sering terjadi. Jika perbatasan tidak segera dikelola dengan baik dan efektif, tentu kedaulatan negara akan segera dipertaruhkan. Selain itu, penduduk wilayah perbatasan memiliki kedekatan emosional dan sosial ekonomi yang lebih berinteraksi dengan masyarakat negara tetangga 251
252 . Dalam praktiknya, ada masalah di perbatasan, seperti yang dijelaskan oleh Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau antara lain sebagai berikut: 1. Perbatasan sangat luas; 2. Masih kurangnya pengelolaan potensi dan sumber daya alam baik oleh negara maupun sektor swasta; 3. Penanganan perbatasan belum maksimal dan masih bersifat parsial atau sektoral; 4. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan dibandingkan dengan masyarakat sekitar seperti Malaysia dan Singapura; 5. Kurangnya sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan, hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan atas berbagai pelanggaran perbatasan negara; 6. Program dan kegiatan pembangunan perbatasan yang tidak rumit.
Tabel 6.4 Perbandingan Pengelolaan Perbatasan Negara Lain dengan Indonesia Difference Countries Policy Regulations with Institution Indonesia Philippines Cabinet UNCLOS 1982 Not Committee establishing on Maritime special and Ocean institutions Affairs such as Indonesia, causing many oceans to be unmanned, and lacking 253
254 United Kingdom Ministry of ZEE/UNCLOS Building Foreign 1982 infrastructure Affairs in the outer islands. Building military bases and placing communities
Countries China Policy Institution Department of Defense Regulations Inserting Spratly and paracel into its maritime area of 200 miles from the Sea, causing the seizures of Spratly islands Difference with Indonesia to inhabit and manage small outer islands, while Indonesia still has many outer islands uninhabited and untouched Not obeying UNCLOS 1982, then building islands in the Spratly region and sending Chinese residents to inhabit there as well as build military bases 255
256 Malaysia Ministry of UNCLOS 1982 Builds Foreign infrastructure Affairs on the outer islands and places residents and military bases Sumber: diolah oleh berbagai sumber, 2022. Dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, pemerintahan negara-negara sebagaimana dimaksud di atas merupakan temuan yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia dalam memperbaiki manajemen pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, terutama dengan membangun infrastruktur, menempatkan penduduk dan membangun pangkalan militer di pulau pulau-pulau kecil untuk memudahkan penguasaan kedaulatan negara. Selain itu, hal utama yang perlu diperhatikan dalam merancang lembaga pengelolaan perbatasan negara adalah keterlibatan manajemen multi-stakeholder, dalam kerangka kerja sama sistem tata kelola perbatasan, yaitu pendekatan pengelolaan perbatasan yang mengundang banyak pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah bersama. Tata pemerintahan negara perbatasan harus dirumuskan dan komprehensif, dengan: 1. untuk mendefinisikan secara tepat dan jelas lingkungan kelembagaan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan negara perbatasan;
2. merumuskan jaringan dan kebijakan jaringan yang diperlukan untuk mendukung kinerja pengelolaan perbatasan negara; 3. merumuskan dan menetapkan standar kemampuan kelembagaan yang diperlukan untuk pengelolaan batas negara; dan 4. merancang badan pengelola perbatasan mutakhir yang sesuai. Urusan di perbatasan umumnya masih ditangani oleh pemerintah pusat dan jajarannya. Namun selain sifatnya yang masih parsial dan kurang terkoordinasi, kinerja yang dicapai adalah juga tidak menggembirakan. Setiap instansi yang berkepentingan dengan pembangunan perbatasan berusaha untuk memperjuangkan programnya demi institusinya, dan sangat sulit untuk dilepaskan atau dibagikan lembaga lain. Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian dan tidak memiliki keterkaitan yang jelas dalam koordinasi yang mantap, sehingga hasilnya tidak menunjukkan kemajuan yang berarti di perbatasan. Penanganan perbatasan selama ini belum dapat dilakukan secara optimal dan tidak terintegrasi, dan seringkali terjadi kepentingan antar pihak, baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Yang belum optimal adalah mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan baik di pusat maupun di daerah. Ketidakefektifan upaya pengelolaan kelembagaan antar negara dalam mendukung lintas kegiatan perbatasan dan integrasi pengelolaan perbatasan dengan negara tetangga dan keterbatasan sumber daya, infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusia 257
258 pengelolaan perbatasan institusi. Terkait dengan kewenangan, Pasal 1 angka 28 UU no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengklasifikasikan kawasan perbatasan menjadi kawasan strategis nasional, yaitu sebagai kawasan yang diprioritaskan pengaturan prioritasnya karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bahwa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang provinsi, dan kabupaten/kota, serta pelaksanaan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota yaitu perbatasan, termasuk penataan, penataan ruang, pemanfaatan, dan pengendalian. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2007, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui tugas pembentukan, dan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (6) UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa jika pemerintah daerah kabupaten/kota belum dapat memenuhi standar pelayanan minimal penataan ruang, pemerintah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Perbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 43 Tahun 2008 merupakan bagian dari wilayah NKRI Negara yang terletak di bagian dalam perbatasan Indonesia dengan negara lain, dalam hal perbatasan negara di darat, perbatasannya berada di kecamatan. Kewenangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan wilayah negara dan perbatasan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 43 Tahun 2008. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Deputi Perbatasan dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa: ... kepala biro hingga deputi, sudah ada usulan perbedaan defenisi batas negara antara batas negara daratan dan laut. Tetapi dalam Undang undang wilayah negara nomor 43 Tahun 2008, ketentuan umum menyebutkan batas negara hanya darat saja dan pada prakteknya semua treatment atas batas darat tersebut juga diterapkan kepada batas laut. Hal ini berlaku hingga saat ini. Pasal 11 UU no. 43 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lain dalam rangka otonomi daerah dan tugas bantuan; mengkoordinasikan pembangunan di Perbatasan; melakukan pembangunan Perbatasan antardaerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Perbatasan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota; Pemerintah. Selain Pemerintah Provinsi wajib menetapkan biaya Pembangunan perbatasan. Hal ini jika dikaitkan dengan konsep Integrated Border Management (IBM) yang digunakan oleh Uni Eropa yang itu, 259
260 (Eropa Daratan) dalam diimplementasikan di Uni Eropa mengingat konteks perbatasan disana adalah perbatasan daratan (Lawson, 2020; Rukanova, 2017). Terkait dengan penerapan hukum positif, penerapan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perbatasan, secara bersamaan dapat menimbulkan disharmoni hukum, yaitu dengan tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan antar lembaga pemangku kepentingan (Chêne, 2017; Wagner, 2021c). Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sebagai peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perbatasan sangat diperlukan, atau dengan kata lain pemerintahan diperlukan agar tidak berbenturan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretris Bappeda provinsi Kepulauan Riau, berikut adalah faktor-faktor terjadinya ketidakharmonisan hukum: a. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan daerah pesisir. b. Keberadaan hukum adat semakin terpinggirkan dalam pengelolaan daerah pesisir. c. Pluralisme dalam penerapan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan wilayah pesisir. d. Perbedaan kepentingan dan perbedaan interpretasi pemangku kepentingan sumberdaya alam wilayah pesisir. e. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum pengelolaan pesisir. f. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, terdiri dari peraturan mekanisme,
pengaturan administratif, perubahan yang diantisipasi, dan penegakan hukum. g. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan yaitu berupa tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan. h. Implementasi legislasi dapat menimbulkan empat kemungkinan dampak terhadap pemangku kepentingan: i. manfaat biaya yang tersebar tersebar, manfaat terkonsentrasi biaya yang tersebar, biaya yang terkonsentrasi manfaat tersebar, dan manfaat terkonsentrasi biaya terkonsentrasi. Permasalahan yang telah diungkapkan diatas, menjadi dasar untuk merekonstruksi manajemen perbatasan negara yang terintgerasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ideal. Adapun manajemen perbatasan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 6.3 Manajemen Perbatasan Terintegrasi di Indonesia Sumber: (Rusmiyati et al., 2022) 261
262 Beberapa bentuk manajemen pengelolaan perbatasan yang terintegrasi seperti IBM di Uni Eropa tidak memperhatikan karakteristik wilayah perbatasan. Hal ini menjadi kewajaran mengingat karakter perbatasan antar negara memiliki kesamaan. Yang menarik adalah Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki perbatasan darat dan laut sehingga membutuhkan perlakuan yang berbeda satu sama lain. Perlakuan tersebut dapat dimulai dari perubahan perspektif pembangunan wilayah perbatasan, yang pada awalnya adalah berbasis sektor, akan lebih baik jika berbasis wilayah. Konsekuensinya adalah perubahan kelembagaan dan penganggaran (Rusmiyati et al., 2022; Wagner, 2021b, 2021a). Dalam rangka mewujudkan hal ini, tentu akan menghadapi banyak tantangan mulai dari resistensi K/L akan diambilnya beberapa kewenangan dan program pengembangan serta pembangunan perbatasan, hingga pada kompleksitas komunikasi dan koordinasi antar organ yang memiliki urusan pada wilayah perbatasan. Komunikasi dan pertukaran informasi menjadi dimensi penting dalam Kerjasama pengelolaan perbatasan, baik internal, antar organisasi maupun Kerjasama internasional. Dengan memanfaatkan TIK ditambah dengan inovasi pelayanan publik, dapat meminimalisir mispersepsi antar organ. Tidak hanya pada komunikasi dan pertukaran informasi, mekanisme dan prosedur Kerjasama juga dapat lebih diefektifkan dengan inovasi, baik infrastruktur maupun jejaring kerja stakeholder.
DAFTAR PUSTAKA Adyatama, E. (2021, September 12). Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan. Tempo.Co. perbatasan Aeni, S. N. (2022). UMR Tertinggi di Indonesia 2022 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. kabupaten kota Agung & Yanyan. (2013). Hubungan Kerjasama wilayah perbatasan Suatu Negara. 1-31. Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis - Selat Malaka. Gema Publica, 3(2), 111. Amalia, S. (2021, November 11). Komitmen Indonesia-Australia Berantas Illegal Fishing di Perbatasan. Rri.Co.Id. 263
264 Antara. (2022). TNI Gagalkan Penyelundupan Sabu di Perbatasan Negara, Pelaku Kabur ke Wilayah Malaysia. malaysia/2 Aronowitz, A. A. (2009). Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings (Google eBook). QC&pgis=1 Aulia, D. D. (2022). LaNyalla Minta Pemerintah Tertibkan TKI Ilegal Karena Rugikan Negara. Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. Tanjungpura Law Journal, 1(1), 52-63. BNPP. (2019). Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan. Ceposonline. (2021). Jalan Non Formal dan Illegal Logging Jadi Isu Panas Perbatasan RI - PNG.
Chêne, E. Le. (2017). Integrated border management: Circulation and international projection of a european ―model‖: The case of Turkey. Revue Francaise d'Administration Publique, 161(1), 117-132. CNBC. (2021). Pungli dan Premanisme Pelabuhan Masih Terjadi, Ini Kondisinya! kondisinya Doyle, T. (2010). Collaborative border management. World Customs Journal, 4(1), 15-22. Edy, Y. J., Usman, S., & Azca, M. N. (2017). JEJARING ILLEGAL FISHING. Jurnal Asia Pasific Studies, 1(1), 106- 124. Epperly, J. (2018). Relationships between borders, management agencies, and the likelihood of watershed impairment. PLoS ONE, 13(9). GFP. (2005). Integrated Border Management. F 265
266 Guo, R. (2015). Cross-border management: Theory, method and application. In Cross-Border Management: Theory, Method and Application. Guo, Rongxing. (2015). Cross-border management: Theory, method and application. In Cross-Border Management: Theory, Method and Application. Hidayat, F. (2022). Indonesia Gunakan Integrated Border Control Management untuk Cegah Pidana Lintas Batas. lintas-batas Hukmana, S. Y. (2021). Pengedaran 302 Kg Sabu Jaringan Tiongkok-Malaysia-Indonesia Digagalkan. Medcom.Id. indonesia-digagalkan IMT-GT. (n.d.). About IMT-GT. Irawan, G. (2022). Kondisi Alutsista Memprihatinkan, Kemhan: Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Mutlak Dilakukan.
Ishar, D. P. A., Sardini, N. H., & Astrika, L. (2017). PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BANTAR GEBANG TAHUN 2015-2016 PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BANTAR GEBANG TAHUN 2015-2016 Oleh : Dheevanadea P . A . I. Journal of Politic and Government Studies, 6(4), 1-15. Jones, S. B. (1945). Theory of Boundary Making:A Handbook for Statesmen, Treaty Editors, and Boundary Commissioners. Carnegie Endowment for International Peace. Division of International Law. Kemlu. (2020). Penanganan Kasus Pelarungan Jenazah Alm. H, WNI/ABK Kapal Lu Qing Yuan Yu 623. yuan-yu-623 Kencana, M. R. B. (2021). Heboh Pulau Indonesia Dijual Online, Begini Aturan Hukumnya. Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127, 221-232. 267
268 Koslowski, R. (2006). Information Technology and Integrated Border Management. Borders and Security Governance: Managing Borders in a Globalised World, January 2003, 59-78. Koswara, E. (1999). Bahan Pembahasan Dalam Seminar Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat. Departemen Dalam Negeri. KPPPA, B. H. dan H. (2021). KEMEN PPPA: PEREMPUAN DAN ANAK BANYAK MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Kuswandi. (2021). Secuil Kisah Para pengawal Perbatasan RI- Timor Leste. Laksono, M. Y. (2022). Dianggarkan Rp 885,28 Miliar, 4 PLBN Terpadu Sedang Dibangun di Kaltara. Kompas.Com. dibangun-di-kaltara
Lantamal XII Gagalkan Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi. (2020). Lawson, C. (2020). Collaborative border management. World Customs Journal, 14(1), 31-40. Luthfi, M. (2021, November 2). Ditangkapnya Penyelundup Narkoba di Perbatasan, GPM Minta Pemerintah Pusat Beri Perhatian Serius. pusat-beri-perhatian-serius Manan, B. (2004). Menyongsong Fajar otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum FH UII. Mangku, D. G. S. (2017). P Erspektif Peran Border Liasion Committee ( Blc ) Dalam Pengelolaan Perbatasan. 22(2), 80-95. Martinez, O. . (1994). Border people. Life and socjety in the U.S. - Mexico borderlands. The University of Arizona Press, Tucson. Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan. Jurnal Pengabdian Kepada 269
270 Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement), 1(2), 204. Mclinden, G., Fanta, E., Widdowson, D., & Doyle, T. (2010). Border Management Modernization. In Border Management Modernization. McLinden, G., Fanta, E., Widdowson, D., & Doyle, T. (2010). Border Management Modernization. World Bank Publications. mediaindonesia. (2021). Infrastruktur di Indonesia Cepat Rusak? KPK: Nilai Riilnya Kurang dari 50%. nilai-riilnya-kurang-dari-50 Meyers, D. (2000). Border management at the millennium. American Review of Canadian Studies, 30(2), 255-268. Migration, I. U. (n.d.). Integrated Border Management.
Mintzberg, H. P. (1983). Structure in Fives: Designing Effective Organization. Prentice Hill. Mubarak, M. M. (2021a). Analisis Evaluasi Ketersediaan Infrastruktur Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kasus Kabupaten Nunukan). Indonesian Journal of Spatial Planning, 2(1), 45. Mubarak, M. M. (2021b). ANALISIS EVALUASI KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (KASUS KABUPATEN NUNUKAN). In Indonesian Journal of Spatial Planning (Vol. 2, Issue 1, p. 45). Universitas Semarang. Muluk, K. M. . (2009). Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. ITS Press. Muta'ali, L. D. M. J. C. (2018). Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI. Gadjah Mada University Press. Muzwardi, A., Muhammad, A. S., Awangga, R. M., & Rizaldi, A. (2020). Analisis jejaring Sosial untuk Manajemen Pengelolaan Perbatasan antara Negara. Jurnal Agregasi, 8(2), 168-187. 271
272 National Strategy on Integrated Border Management & its Action Plan National Strategy on Integrated Border Management & its Action Plan. (2006). November. Nikodemus, N., & Purnama, D. T. (2020). Fenomena Drugs Trafficking di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia- Malaysia Kalimantan Barat. Jurnal Sosiologi Nusantara, 6(1), 1-12. Nugraheny, D. E. (2020). Mendagri Ungkap Sejumlah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga. dengan-negara?page=all Nur, N. S. (2021). PENGELOLAAN PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS. In Jurnal Yustisiabel (Vol. 5, Issue 1, p. 34). Universitas Muhammadiyah Luwuk. Ogen. (2022). Pembangunan PLBN di Natuna bukti kehadiran negara di daerah perbatasan. Antaranews.Com. perbatasan#:~:text=Ia menyampaikan pula PLBN Serasan dibangun di Pelabuhan,2020 dan ditargetkan selesai pada akhir Februari 2022.
Palma, Mary Ann; Tsamenyi, M. (2008). Case Study on the Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Sulawesi Sea. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. Kementerian Dalam Negeri, 1-72. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Permatasari, A. (2014). Otonomi Khusus Daerah Masalah Perbatasan. Jurnal Media Hukum, 21(2), 225-240. Phillips, J. D. (2005). Improving border management. In International Journal (Vol. 60, Issue 2, pp. 407-415). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, (2010). Purwadinata, S., & Batilmurik, R. W. (2020). PENGANTAR ILMU EKONOMI Kajian Teoritis dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian. Literasi Nusantara. 273
274 Puteri, D. N. (2021). Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perbatasan Indonesia ( The Role Of The National Border Management Authority Republic Of Indonesia In Supervising Indonesia ' s Borders ). 5(1). Rahadi, P. (2022). Indonesia dan Papua Nugini Sepakat Perkuat Kerjasama. Robyanti, Z. F. (2020). Pencemaran Sungai Citarum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 1urHoN1LdOb Rukanova, B. (2017). Coordinated border management through digital trade infrastructures and trans-national government cooperation: The FloraHolland case. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 10428, pp. 240-252). 319-64677-0_20 Rusmiyati et al. (2022). Integrated Border Management to Achieve Community Welfare of Kepulauan Riau Province. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 24(1), 130-139.
Rusmiyati, R., Hendiyani, M. F., Nooraini, A., & Alma'arif, A. (2022). INTEGRATED BORDER MANAGEMENT TO ACHIEVE COMMUNITY WELFARE OF KEPULAUAN RIAU PROVINCE. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 24(1), 130-139. Santoso, P., Marfai, M. A., Nugroho, A. S., & Tapiheru, J. (2015). Sabuk Kesejahteraan Nusantara: Merajut Desa-Desa Perbatasan Sebagai Beranda Depan Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 30(1). SEM, S. für M. (2020). Integrated Border Management. Sitohang, J. E. Y. A. R. R. A. I. A. W. A. R. D. (2016). Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Graha Ilmu. Stefanakis, A., & Nikolaou, I. (2021). Circular Economy and Sustainability: Volume 1: Management and Policy. Elsevier Science. Sudirmansyah, H. (2021). Narkoba 10,4 Miliar Masuk Singkawang dari Hutan Perbatasan Paloh. 275
276 Sumardiman, A., Kehakiman, D., & Sumardiman, A. (2021). Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. 1(3). Umar, R. (2021). Pelindungan Hukum Terduga / Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses. 6(1), 1-11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang- Und. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UNHCR. (n.d.). Border Management and The Role of IOM. Victory, F. H. (2019). IMPLEMENTASI HEART OF BORNEO OLEH INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENGATASI ILLEGAL LOGGING DI HUTAN PERBATASAN
KALIMANTAN TIMUR. Wagner, J. (2021a). Border Management in Transformation. In Advanced Sciences and Technologies for Security Applications (pp. 327-346). 030-62728-7_15 Wagner, J. (2021b). Coordinated Border Management. In Advanced Sciences and Technologies for Security Applications (pp. 195-210). 030-62728-7_8 Wagner, J. (2021c). The European Union's model of Integrated Border Management: preventing transnational threats, cross- border crime and irregular migration in the context of the EU's security policies and strategies. In Commonwealth and Comparative Politics (Vol. 59, Issue 4, pp. 424-448). Wahyudi, N. (2022). Ungkap Kasus Illegal Logging di Perbatasan Sumsel-Jambi. Widodo, B., & Winarti, W. (2020). MANAJEMEN PEMBANGUNAN DESA DAERAH PERBATASAN KOTA. In Public Administration Journal of Research (Vol. 2, Issue 1). University of Pembangunan Nasional Veteran 277
278 Jawa Timur. Yulianingsih, T. (2017). RI dan 5 Negara Sepakat Kerjasama Memerangi Terorisme. Yunus, R., & Anwar, A. I. (2021). EKONOMI PUBLIK. Penerbit NEM. Zuraya, N. (2021). JICT Pastikan Terus Investigasi Praktik Pungli di Pelabuhan. Republika.Co.Id.
BIODATA PENULIS 1 i Nama : Dr. Dra. Rusmiyati, M.Hum Alamat Kantor : IPDN Kampus Jakarta Jl. Ampera Raya Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta 12560 Alamat Rumah : Komplek IPDN Kampus Jakarta Blok A 22 Jl. Ampera Raya Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta 12560 Nomor Telepon : - Kantor Nomor Telepon : - Rumah Email : ii Mata Kuliah yang : Pelayanan Publik diampu iii Penelitian/Judul : Manajemen Perbatasan Buku yang Pernah Terpadu (Integrated Border Disusun beserta Management-IBM) Dalam Sponsor yang Mewujudkan Kesejahteraan Membiayai Masyarakat Studi Provinsi Kepulauan Riau - IPDN 279
280 iv Majalah Ilmiah 2 i Nama Alamat Kantor Alamat Rumah Nomor Telepon Kantor Nomor Telepon Rumah Email ii Mata Kuliah yang diampu : Integrated Border Management to Achieve Community Welfare of Kepulauan Riau Province : Mesy Faridah Hendiyani, S.STP, M.PA : IPDN Kampus Jakarta Jl. Ampera Raya Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta 12560 : Komplek IPDN Kampus Jakarta Wisma Nusantara 17 A6 Jl. Ampera Raya Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta 12560 : 081221100853 : 081221100853 : mesy_farida@Ipdn.ac.id / : Pengantar Ilmu Pemerintahan Inovasi Pemerintahan Manajemen Kinerja Ilmu Administrasi Negara
iii Penelitian/Judul Buku yang Pernah Disusun beserta Sponsor yang Membiayai iv Majalah Ilmiah Kepengikutan Pemerintahan : Manajemen Perbatasan Terpadu (Integrated Border Management-IBM) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Provinsi Kepulauan Riau - IPDN Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Publik Berbasis IT Melalui E-RKPD di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat - IPDN Book Chapter Komunikasi Organisasi Sektor Publik pada Buku Komunikasi Organisasi - CEL KodeLn : Inovasi Pelayanan Publik di Kota Kreatif dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap 281
282 3 i Nama Alamat Kantor Alamat Rumah Nomor Telepon Kantor Nomor Telepon Rumah Pemerintah di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Integrated Border Management to Achieve Community Welfare of Kepulauan Riau Province Pengembangan Wisata Budaya Kampung Adat Cireundeu di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat How Local Authorities Implement Decentralization Policy on Education Sector : Afni Nooraini, S.IP, M.Si : Kampus IPDN Jakarta, Jln. Ampera Raya No. 1, Kel. Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 : Komplek Kampus IPDN Jakarta, Jln. Ampera Raya No. 1, Kel. Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 : - : 081221849262
Email ii Mata Kuliah yang diampu iii Penelitian/Judul Buku yang Pernah Disusun beserta : afni.na@ipdn.ac.id : 1. Seminar Manajemen Keuangan 2. Pengantar Ilmu Administrasi 3. Manajemen Strategis 4. Ilmu Administrasi Negara 5. Praktikum Tata Naskah Dinas : 1. Encourage Regional Economic Improvement by Constructing Rural Communities Economy (Case Study in Independent Village Program on Nagrog Village West Java) (International Conference On Indonesia Development (ICID) 2013) 2. Implementasi Program Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung) (Jurnal Manajemen Pembangunan, ISSN 2407-6228, Desember 283
284 2015) 3. Sustainable Development in Bandung City: Opportunity and Challenges pada (International Conference on Social Politics (ICSP), ISBN 978-602-73900-1-0 (jil.1)) 4. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sekitar Kawasan Industri Pulogadung DKI Jakarta (Jurnal Manajemen Pembangunan, ISSN 2407- 6228, 2017) 5. Buku Kajian Ilmu Manajemen, judul chapter: Lingkungan Manajemen (halaman 45-68), (2021) 6. The Impact of The Government Revolution4.0 on District Integrated Administration Service (DIAS) (Jurnal Ilmu Sosial
volume 19 Issue 2 (page 160-179) 2020) 7. Intergrated Border Management To Achieve Community Welfare of Kepulauan Riau Province (Jurnal Sosiohumaniora volume 24 No.1, page 130- 139, 2022) 8. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Blended Learning Tingkat Sekolah Dasar dan Taman Kanak- Kanak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia (Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan volume 4 No.3, halaman 3624-3637, 2022) 9. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasca Peralihan di Kabupaten Katingan (Jurnal Akuntansi dan Keuangan volume 1 No.2 (halaman 186-194) 2022) 285
286 10. Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara (Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau volume 2 No.1, 2022) 11. Exploring the Development of Poverty Eradication Efforts in Southeast Asia: A Scientometric Perspective (International Conference on Sustainability and Technology in Climate
4 i Nama Alamat Kantor Alamat Rumah Nomor Telepon Kantor Nomor Telepon Rumah Email ii Mata Kuliah yang diampu : Alma'arif, S.IP, MA : Kampus IPDN Jakarta, Jln. Ampera Raya No. 1, Kel. Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 : Komplek Kampus IPDN Jakarta, Jln. Ampera Raya No. 1, Kel. Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 : : 085255587954 : almaarif@ipdn.ac.id : 1. Dasar Ilmu Administrasi 2. Metodologi Penelitian Sosial 3. Kepemimpinan Kepamongprajaan 4. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 5. Teori Pemerintahan Daerah 6. Perencanaan Pembangunan 287
288 iii Penelitian/Judul Buku yang Pernah Disusun beserta Sponsor yang Membiayai : 1. Leadership Technique of Sub-District Head in Increasing Employee's Work Discipline at Sub-District of Bacukiki Barat, Indonesia (4th International Conference on Public Organization, Malaysia - 2014) 2. Manajemen Konflik Sosial di Indonesia (Studi pada Penanganan Konflik Sosial Keagamaan di Provinsi Banten) - (Journal of Government Management, IPDN - 2014) 3. Coastal Community Empowerment in Parepare City (Journal of Government and Politics, Muhammadiyah University of Jogjakarta - 2015) 4. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kota Parepare (Journal of Government Management, IPDN - 2015) 5. Prioritas Pembangunan di Papua dan Rasa Kesatuan Bangsa (Arysuta Paper -
2015) 6. Community Conflict Management in Indonesia (Ministry of Home Affairs - 2015) 7. Papua's Development Priority and Sense of Nationalism as Indonesians (5th International Conference on Public Organization, Philippines - 2015) 8. Adaptive Public Leadership on Facing the Challenges of Asean Economic Community (1st International Conference of Social and Politics, Indonesia - 2016) - Proceeding 9. Functional Decentralization Construct in Decentralization Policy in Indonesia (Study on Irrigation, Education, and Free Trade Sectors) - Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, UGM 2017 10. The Influence of Personal Religiosity Level against 289
290 Corruption Behavior in the Province of Bangka Belitung Islands (Journal of Public Administration and Governance, Macrothink Institute - 2018) 11. Peran dan Fungsi BUMDES dalam Pembangunan Perdesaan (Jurnal Manajemen Pembangunan - 2019) 12. Tata Kelola Perkotaan Ibukota: Pendekatan Kelembagaan (Jurnal Manajemen Pembangunan - 2019) 13. Rethinking Integrated urban Governance: an Institutional Approach (International Journal of Kybernology - 2019) 14. Is government internal control system effective to prevent corruption today? 15. Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah di Ibukota: Antara Gubernur dan Penjabat
16. Adopting Open Government in Local Development Planning 17. Factors determining low financial independent of local government 291