TRANSFORMASI LEMHANNAS RI: KETAHANAN NASIONAL ERA GEOPOLITIK 5.0
Daftar Isi Daftar Isi... . GEO V... . 1 BAB I KAJIAN PUSTAKA ... ... 3 A. Literatur Geo I: Hegemoni Kekaisaran ... 4 B. Literatur Geo II: Pemikiran Jerman vs AS ... .. 5 C. Literatur Geo III: Pertarungan Hegemoni vs Universalistik ... 6 D. Literatur Geo IV: Kepemilikan Sumber Daya ... 8 E. Literatur Geo V ... ... 9 BAB II EVOLUSI GEOPOLITIK NASIONAL ... .. 13 BAB III PROYEKSI GEOPOLITIK 2045 ... 15 A. Metodologi Penghitungan Kapasitas Geopolitik ... . . 16 B. Kapasitas Geopolitik Indonesia ... ..... . 16 C. Isu Strategis Geo V ... ..... 15 D. Tantangan Nasional Geo V ... ..... . 23 E. Peningkatan Kapasitas Ekonomi ... ..... 24 F. Pembangunan Ketahanan Nasional dari Kapasitas Geo V ... .. 25 G. Kapasitas Geo V Saat Ini ... ..... .. 25 H. Usulan Kapasitas Geo V ... ..... ... 25 Daftar Pustaka... .. 27 i i
GEO V Andi Widjajanto Narasi Geo V dirumuskan dengan satu tujuan: menegaskan lompatan strategis yang harus dilakukan Indonesia di lima ranah pertarungan, yaitu demokrasi, ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara. Lompatan ini dilakukan agar kapasitas Indonesia untuk melakukan proyeksi geopolitik bisa meningkat tajam dari kapasitas yang ada saat ini (Gambar 1) menuju kapasitas Geo V yang menampukkan Indonesia menjadi kekuatan regional di tahun 2045 (Gambar 2). Gambar 1. Geo V Saat Ini Gambar 2. Geo V 2045 1
Sebelum memulai lompatan strategis menuju Geo V, kita harus melakukan napak tilas konseptual dan menelusuri ulang jejak sejarah. Kita kembali ke 20 Mei 1965 yang ditetapkan sebagai titik nol Lemhannas. Di titik nol tersebut, Bung Karno menyampaikan gagasan strategis arah gerak Indonesia di tengah pertarungan keras ideologi antara Blok Barat melawan Blok Timur di era Perang Dingin. Lemhannas dibentuk sebagai sekolah Geopolik. Sekolah yang mempelajari interaksi antara geografi dan politik. Sekolah yang mengkaji bagaimana di lingkup geografis tertentu, terjadi pertarungan kekuatan politik keras. Lemhannas dibentuk untuk menyiapkan kepemimpinan strategis di tingkat nasional yang memiliki kemampuan tidak hanya melakukan analisis pertarungan politik geografi antar negara namun juga menawarkan proyeksi geopolitik Indonesia di ranah regional dan global. 57 tahun berlalu, Lemhannas terus berusaha menjalankan mandat Bung Karno untuk menempatkan Indonesia sebagai negara utama di Asia Tenggara, Asia Timur, Indo Pasifik, dan Dunia. 57 tahun berlalu, Lemhannas berupaya agar kajian-kajian geopolitik yang diserahkan ke Presiden tetap relevan untuk mengantisipasi kemunculan Perang Generasi V. Sekarang, Lemhannas harus melakukan transformasi institusional agar tetap relevan untuk menawarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan tentang proyeksi Geopolitik 5.0. Paparan Geo V akan menuturkan narasi 3 babak. Pertama, tentang evolusi kajian geopolitik 1.0 hingga geopolitik 5.0. Kedua, tentang evolusi pemikiran geopolitik Indonesia yang berwujud beberapa kebijakan strategis seperti negara integralistik, negara kepulauan, Wawasan Nusantara, hingga doktrin Poros Maritim Dunia. Dan ketiga, tawaran proyeksi geopolitik Indonesia di lima fokus kajian Lemhannas di era Geo V tentang Konsolidasi Demokrasi, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Transformasi Digital, dan Ketahanan Ibukota Nusantara. 2
KAJIAN PUSTAKA
BAB I KAJIAN PUSTAKA Kajian Pustaka Babak pertama ini berusaha menilik ulang kajian geopolitik, dimulai dari kajian Geo I yang dikembangkan setelah Perang Napoleon, saat negara-negara Eropa gelisah mencari bentuk perimbangan kekuatan yang bisa memastikan stabilitas kawasan Eropa. Hingga Geo V yang dikembangkan untuk mengantisipasi kemunculan dinamika kekuatan di era pasca Perang Dingin. Kajian Geo I yang menjadi titik pijak pemikiran geopolitik berkembang lebih lanjut setelah berakhirnya Perang Dunia I. Saat itu, muncul sentimen negatif berupa penolakan ahli-ahli geografi Amerika Serikat terhadap gagasan "geopolitik Jerman" yang dianggap menjadi salah satu pendorong kebijakan ekspansionis negara-negara Eropa yang berujung kepada meletusnya Perang Dunia I dan II. Walaupun terdapat penekanan-penekanan kontekstual yang berbeda antar kajian Geo I sampai Geo V, kajian-kajian geopolitik menunjukkan empat karakter utama yang sama. Pertama, kajian-kajian geopolitik cenderung menawarkan strategi ekspansionis. Kedua, strategi ekspansionis diarahkan untuk menguasai sumber-sumber daya global yang berada di ranah geografi tertentu. Ketiga, strategi ekspansionis ini cenderung mengarah kepada ambisi suatu negara utama untuk menjelma menjadi negara hegemoni. Keempat, strategi ekspansionis ini cenderung diwarnai dengan pertarungan kekuatan yang bisa bereskalasi menjadi perang terbuka antar negara. Gambar 3. Evolusi Konseptual Geopolitik 3
A. Literatur Geo I: Hegemoni Kekaisaran Kajian-kajian Geo I dilakukan di masa kebangkitan paham nasionalisme negara-bangsa di Eropa. Saat ini, negara-negara utama Eropa seperti Perancis, Inggris, Austro- Hungaria, dan Prusia berupaya bangkit dari dampak politik ekonomi Perang Napoleon dengan menerapkan politik luar negeri ekspansionis. Gambar 4. Peta Geopolitik Mackinder Tokoh-tokoh pemikir utama era Geo I seperti Ratzel dan Kjellen menawarkan konsepsi yang menganalogikan negara seperti makhluk hidup yang negara organik membutuhkan teritori sebagai ruang hidup (labensraum) untuk mempertahankan eksistensinya. Apabila dibutuhkan, negara dapat melakukan ekspansi ke negara lain untuk mencapai kepentingan politik dan ekonominya. Kajian geopolitik awal yang dilakukan oleh Ratzel dan Kjellen ini kemudian dikembangkan oleh Mackinder yang membawa nuansa penguasaan hegemoni global dengan menawarkan konsepsi Heartland - Rimland. Konsep ini mendorong negara-negara besar untuk mengembangkan diri sebagai kekuatan darat (land power) melalui instrumen invasi militer untuk mendapatkan penguasaan efektif wilayah Heartland seperti yang ditunjukkan dalam peta geopolitik Mackinder (Gambar 2). Gagasan dengan orientasi kontinental darat ini kemudian dimodifikasi oleh Mahan yang menawarkan strategi proyeksi kekuatan laut ke Amerika Serikat yang menekankan strategi kebebasan navigasi Samudra untuk dapat menjelma sebagai negara hegemoni. Gambar 5. Peta Kolonisasi Eropa Pasca Perang Napoleonik 4
Di era Geo I, konfigurasi kekuatan di sistem internasional cenderung terbentuk dari kebijakan ekspansionis negara-negara Eropa, terutama Inggris, Perancis, Belanda, dan Portugis seperti yang ditunjukkan di peta kolonisasi Eropa pasca Perang Napoleonik (Gambar 3). B. Literatur Geo II: Pemikiran Jerman vs AS Kajian Geo I yang cenderung berpusat di Eropa berkembang menjadi Geo II ditandai dengan pertarungan paradigmatis antara pemikiran geopolitik Jerman dan Amerika Serikat. Aliran geopolitik Jerman diwakili oleh Haushoffer yang mempermasalahkan keterbatasan luas wilayah Jerman untuk menopang kehidupan masyarakat Jerman. Haushoffer memodifikasi gagasan ruang hidup (labensraum) untuk memunculkan legitimasi paradigmatis bagi perluasan pengaruh Jerman yang berujung kepada cita-cita untuk mewujudkan hegemoni Jerman terutama di Eropa Tengah, Eropa Timur, dan pantai utara Afrika. Gambar 6. Peta Geopolitik Spykman Geo II juga ditandai dengan penguatan kajian tentang kekuatan maritim dan dirgantara. Kajian maritim dikembangkan oleh Spykman yang melihat bahwa kekuatan maritim lebih superior dari kekuatan darat terutama di sisi kemampuan mobilitas dan aksesibilitas wilayah geografi. Kemampuan penetrasi geografis yang harus dikembangkan suatu negara maritim diarahkan untuk memungkinkan perluasan pengaruh negara tersebut ke wilayah rimland seperti yang ditunjukkan di peta geopolitik Spkyman (Gambar 4). Penetrasi ini dilakukan dengan menguasai wilayah pesisir dan jalur lintas navigasi laut strategis sehingga diperoleh penguasaan mutlak atas produksi dan distribusi sumber daya strategis dunia. Kajian dirgantara dikembangkan oleh de Seversky yang menekankan pentingnya kendali ruang udara yang bersifat konsentrik yang diproyeksikan secara azimuthal 5
berpusat di kutub utara. Kajian dirgantara ini meramalkan pertarungan kekuatan udara antara Amerika Serikat dan Rusia yang akan terjadi di wilayah Amerika Selatan, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Sub-Sahara. Secara real-politik, kajian Geo II berkembang saat politik kolonialisasi Eropa pasca Perang Dunia I mencapai kulminasinya. Peta di bawah (Gambar 5) menggambarkan pertarungan utama saat itu terjadi antara politik kolonial Inggris dan Perancis terutama di Asia dan Afrika, serta kendali wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah oleh Rusia yang berbenturan dengan ambisi Jerman untuk menjelma menjadi negara hegemoni. Gambar 7. Kolonisasi Eropa Pasca PD I dan PD II C. Literatur Geo III: Pertarungan Hegemoni vs Universalistik Pertarungan Hegemoni Kajian geopolitik klasik mencapai titik puncak di era Geo III. Geo III mengeskalasi strategi geopolitik menjadi pertarungan hegemoni antar dua kekuatan utama dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kajian Geo III yang dilakukan oleh Kennan, Kissinger, dan O'Sullivan menyediakan landasan akademik untuk merumuskan strategi hegemoni yang bersifat operasional. Strategi pembendungan yang ditawarkan Kennan menjadi patokan dasar bagi Amerika Serikat untuk menjalankan kebijakan global untuk membendung perluasan pengaruh Uni Soviet ke luar wilayah Heartland. Strategi real- politik yang ditawarkan Kissinger memberikan kalkulasi strategis yang lebih operasional terutama untuk memastikan tercapainya kepentingan politik Amerika Serikat di suatu teritori tertentu. Strategi sentralitas jarak yang dikembangkan O'Sullivan menghadirkan variabel teknologi yang bisa menjawab permasalahan lingkaran konsentrik geopolitik terutama dengan menggelar persenjataan nuklir yang memiliki jangkauan daya hancur global. Peta dunia di era Geo III (Gambar 6) secara tegas menunjukkan dikotomi pertarungan kekuatan antara blok Barat dan Timur yang bersifat bipolar. Negara-negara dunia di era 6
Perang Dingin ini relatif tidak memiliki opsi strategis selain bergabung ke salah satu blok dalam pertarungan hegemoni antar Amerika Serikat dan Uni Soviet. Gambar 8. Peta Pertarungan Pengaruh selama Perang Dingin Universalistik Kajian geopolitik klasik yang terpusat pada pertarungan hegemoni antar Amerika Serikat dan Uni Soviet di era Geo III mendapat beberapa tantangan paradigmatis. Pertama, paradigma universalistik yang dikembangkan oleh Slater dan Taylor. Keduanya menggunakan kerangka analis ketimpangan negara-negara Utara dengan Selatan dalam melakukan kajian Geo III. Slater menyoroti terjadinya intervensi ekonomi politik negara-negara utara ke negara-negara selatan terutama di Amerika Latin. Slater melihat intervensi ini sebagai bentuk Imperialisme baru yang masih terkait dengan pertarungan adidaya antar Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di sisi lain, Taylor menggunakan kerangka analisis sistem dunia yang dikembangkan oleh Wallerstein untuk menggeser pertarungan Timur - Barat menjadi pertarungan Utara - Selatan. Pertarungan Utara - Selatan ini terjadi karena adanya politik eksploitasi sumber daya yang dilakukan oleh negara-negara inti kapitalis (Utara) ke negara-negara pinggiran (Selatan). Peta Geo III (Gambar 7) tentang pertarungan antara Utara dengan Selatan ini bersifat dikotomis yang bisa secara tegas memilah sistem dunia menjadi dua kategori ekstrem. Paradigma Universalistik di era Geo III juga dikembangkan oleh Nyerere dan Said. Nyerere menekankan pentingnya untuk menganalisis politik non-blok yang dilakukan terutama oleh Indonesia, India, dan Mesir sebagai alternatif utama dari geopolitik klasik yang menekankan pertarungan Timur - Barat. Sementara Said menawarkan konsep orientalisme untuk menjelaskan kesulitan negara-negara orient untuk mengembangkan dirinya karena adanya dominasi ekonomi politik yang dilakukan oleh negara-negara occident. 7
Gambar 9. Peta Geopolitik Utara-Selatan D. Literatur Geo IV: Kepemilikan Sumber Daya Paradigma baru geopolitik muncul di era Geo IV. Geo IV menekankan satu pertarungan utama, yaitu perang sumber daya. Potensi perang sumber daya ini menjadi perhatian utama dari Le Billon dan Klare. Le Billon memberikan peringatan bahwa kepemilikan sumber daya alam bisa menjadi sumber kerentanan saat negara tersebut tidak memiliki kapasitas untuk melalukan pengelolaan rantai pasok dan rantai produksi sumber daya yang memadai. Gambar 10. Cadangan Minyak Gambar 11. Cadangan Gas Gambar 12. Cadangan Batu Bara Gambar 13. Sebaran Infrastruktur Kilang Minyak 8
Klare juga memberikan peringatan serupa dengan menyatakan kompetisi sumber daya akan menjadi karakteristik konflik masa depan karena kemunculan tiga aspek, yaitu : (1) peningkatan permintaan atas sumber daya; (2) kelangkaan komoditas strategis; dan (3) persaingan pengelolaan sumber daya. Bagi Klare, perang sumber daya berpotensi membuat gelar militer di masa depan tidak lagi dilakukan berdasarkan pertarungan ideologi seperti masa Perang Dingin, namun akan bergeser menjadi pengamanan sumber daya. Peta-peta geopolitik perlu untuk dipertajam dengan memasukkan rantai pasok sumber daya sebagai variabel utama seperti yang ditunjukkan oleh peta dasar tentang cadangan minyak, gas, dan batu bara (Gambar 8, 9 dan 10). Peta-peta sebaran sumber daya Indonesia, misalnya tentang sebaran infrastruktur strategis kilang minyak (Gambar 11), juga harus diperdalam untuk membentuk kewaspadaan tentang potensi kerawanan nasional dari aspek rantai pasokan dan produksi sumber daya. E. Literatur Geo V Penguasaan dan Akses Sumber Daya Sekarang, geopolitik sudah masuk ke era Geo V. Geo V terkait dengan pergeseran batas geografi. Geo V terkait dengan perluasan makna kekuatan. Geo V mengidentifikasi kemunculan aktor non negara dalam sistem internasional. Geo V menganalisis keterkaitan antara sumber daya, rantai pasok, dan infrastruktur yang menggeser konflik teritorial menjadi konflik konektivitas. Khanna memperkenalkan teori Connectography yang menjabarkan perebutan kekuasaan saat ini lebih terfokus kepada upaya pengamanan rantai pasok global, pasar energi, serta pergerakan arus modal yang mengarah kepada pembentukan hegemoni rantai pasok dan rantai produksi global. Pertarungan Geo V saat ini terlihat nyata dengan melihat gelar konektivitas global yang dilakukan oleh Tiongkok melalui program Belt and Road Initiative yang bersaing dengan Free and Open Indo-Pacific yang diinisiasi Amerika Serikat dan sekutunya, utamanya Jepang. Perang konektivitas ini berlangsung secara horizontal ditandai dengan perluasan cakupan teritori yang menjadi sasaran pengembangan rantai pasok global. Perang konektivitas ini juga terjadi secara vertikal yang melibatkan pilar-pilar produksi, distribusi, konsumsi, dan daur ulang. Indonesia, melalui inisiasi doktrin Poros Maritim Dunia, juga berupaya untuk menerapkan gagasan konektivitas ini dengan, misalnya, membangun infrastruktur tol laut untuk memperbaiki konektivitas antar wilayah di dalam negeri yang diharapkan dapat mengamankan rantai pasok sumber daya nasional. Antariksa Kajian Geo V ditandai dengan perluasan batasan geografi antara lain dengan memasukkan antariksa sebagai ranah analisis geopolitik baru. Dollman menawarkan teori Astropolitik yang mengharuskan negara untuk memproyeksikan kedaulatannya dengan memperoleh kendali efektif atas lokasi strategis di empat kategori ruang angkasa 9
(Terra, Terran Space, Lunar Space, dan Solar Space). Klein melanjutkan kajian Dollman dengan mengungkapkan teori Perang Antariksa. Melalui kacamata perang antariksa, Klein menyejajarkan antariksa sebagai media kekuatan yang setara dengan matra darat, laut, dan udara. Kajian lebih operasional tentang perang antariksa dilakukan oleh Bowen yang menyarankan agar negara mengembangkan kekuatan antariksa dengan memanfaatkan konstelasi satelit di orbit bumi untuk mencapai kepentingan strategisnya di bumi. Bagi Bowen, perang antariksa akan terjadi melalui visualisasi jalur komunikasi di luar angkasa melalui pengadopsian konsep titik sumbat (chokepoints), blokade, dan posisi strategis orbit bumi. Saat ini penguasaan ruang geografi angkasa utamanya tercermin dari jumlah satelit yang ditempatkan di orbit. Amerika Serikat menjadi negara yang mengoperasikan satelit paling banyak secara global. Saat ini, pertarungan ruang angkasa terjadi antara tiga negara utama, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Berdasarkan data UCS, Indonesia belum menjadi pemain global, tercatat baru memiliki 8 satelit yaitu: BRISat, LAPAN A2, LAPAN A3,LAPAN-Tubsat, Merah Putih, Nusantara Satu (PSN-6), Palapa D1, dan Telkom 3S. Ruang Siber Ruang pertarungan utama di era Geo V adalah ruang siber. Oleh Lonsdale, ruang siber dipandang sebagai dimensi kelima yang berperan sebagai infosphere yang dikembangkan untuk memperkuat efektivitas operasional dimensi darat, laut, udara, dan antariksa. Penguatan ruang siber melalui perluasan penetrasi internet diyakini akan meningkatkan relevansi politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Di ruang siber ini, pertarungan utama global akan terjadi antara Amerika Serikat dengan China dalam bentuk perang teknologi yang sudah terjadi sejak tahun 2016. Perang terkini hingga akses teknologi pengembangan infrastruktur digital yang dilakukan oleh korporasi-korporasi di kedua negara. terkait dengan penguasaan inovasi teknologi Saat ini, dibandingkan dengan negara lain, penetrasi internet di Indonesia masih di bawah 30% yang tercermin dari belum meratanya ketersediaan jaringan 4G antar wilayah. Transnasionalisme - Kekuatan Ekonomi Kajian Geo V yang meruntuhkan batasan geografi konvensional dilakukan oleh Kaplan. Kaplan meramalkan bahwa peta dunia yang ada saat ini akan menjadi peta terakhir. Proyeksi negatif yang dibangun Kaplan merujuk kepada kekacauan di level global, nasional, bahkan sub-nasional yang terus menerus bermutasi. Perang tidak lagi terkungkung oleh batas wilayah dan entitas negara tertentu. Perang di masa depan akan juga melibatkan aktor non-negara untuk isu-isu non-fisik bahkan non-politik. Kekacauan ini antara lain terjadi karena eksploitasi yang dilakukan negara-negara kaya di utara terhadap negara-negara miskin di selatan terutama negara-negara Afrika. Berdasarkan 10
ramalan Kaplan ini, potensi kekacauan global akan muncul di kerentanan-kerentanan sosial ekonomi yang akan meledak di kawasan Afrika Tengah yang memang menjadi kawasan dengan ekonomi yang paling rentan. Transnasionalisme - Kultural Aspek Geo V lain yang berkembang di masa akhir Perang Dingin adalah geografi insani. Ada beberapa kajian utama yang mengawali kajian geografi insani ini. Pertama, Huntington yang mengembangkan paradigma geopolitik kultural yang meramalkan terjadinya perang antar peradaban. Perang antar peradaban ini merupakan bentuk baru pertarungan kekuatan yang cenderung lebih didominasi oleh gesekan entitas kultural saat sistem internasional keluar dari tahapan dominasi barat. Kedua, Pain yang meramalkan ada ledakan teknologi informasi yang akan menjadi katalis penyebaran informasi kompleks yang didominasi oleh nuansa ketakutan (fear) global. Sebaran informasi ketakutan global ini akan menerobos batas fisik teritorial yang secara signifikan akan melemahkan otoritas negara. Ketiga, Agnew yang mempertajam paradigma geopolitik kultural Huntington dengan memfokuskan kajiannya kepada kemunculan faktor agama yang terutama muncul di era perang generasi keempat antara Amerika Serikat dengan jejaring terorisme transnasional. Keempat, Fukuyama yang menegaskan berakhirnya perang ideologi dan meramalkan kemunculan faktor kultural sebagai penyebab konflik antar bangsa dan kelompok peradaban yang berbeda. Fukuyama juga memprediksi menguatnya Kembali sistem otoritarianisme di beberapa kawasan, terutama di Rusia dan Tiongkok. Peta Geo V yang menggunakan paradigma transnasionalisme - kultural di atas menunjukkan pemetaan peradaban dunia (Gambar 12). Para pengusung paradigma geopolitik kultural ini meramalkan bahwa konflik masa depan akan berpusat pada pertentangan antar peradaban yang dianut oleh entitas-entitas kultural. Gambar 14. Peradaban Dunia 11
Transnasionalisme - Lingkungan Kajian terbaru di era Geo V dikembangkan untuk menjawab tantangan perubahan iklim yang menjadi isu utama dunia sejak berakhirnya Perang Dingin. Dalby mengembangkan teori Anthropocene Geopolitics yang meletakan perubahan iklim sebagai variabel utama pendorong bencana-bencana besar yang secara signifikan mengubah peradaban dunia. Dalby berkeyakinan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi terutama yang terkait dengan pola produksi dan konsumsi global merupakan isu keamanan ekologi yang harus didekati dengan paradigma geopolitik lingkungan. Berdasarkan paradigma geopolitik lingkungan ini, dikembangkan indeks kerawanan ekologi global yang menunjukkan bahwa negara-negara Selatan di Asia dan Afrika cenderung menjadi kelompok yang paling rawan terhadap masalah perubahan iklim. Sejarah panjang evolusi ekonomi industrialis negara-negara inti menyebabkan terjadinya pemanasan global yang secara signifikan meningkatkan tingkat kerawanan ekologi di negara-negara Selatan. 12
EVOLUSI GEOPOLITIK NASIONAL
BAB II EVOLUSI GEOPOLITIK NASIONAL Evolusi Geopolitik Nasional Narasi babak 2 bercerita tentang evolusi geopolitik Indonesia. Ilustrasi di atas menunjukkan pertempuran di era perjuangan kemerdekaan 1945 yang menjadi titik rujukan utama dalam pengembangan wawasan geopolitik nasional. Gambar 15. Evolusi Pemikiran Geopolitik Indonesia Titik-titik penting pengembangan gagasan geopolitik Indonesia bisa dikelompokkan menjadi empat titik utama. Pertama, perumusan kerangka dasar kebangsaan Indonesia yang diawali dengan gagasan awal tentang Indonesia Merdeka, Persatuan Indonesia, hingga prinsip dasar negara integralistik yang digagas oleh Soekarno, Soepomo, Yamin, dan Natsir. Kedua, inisiatif global Bung Karno untuk membentuk Tata Dunia Baru yang menekankan pentingnya perjuangan kemerdekaan anti kolonialisme/imperialisme untuk bangsa-bangsa Asia Afrika. Ketiga, peluncuran pilar geopolitik negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda 1957 yang dilanjutkan hingga masa Mochtar Kusumaatmadja dalam bentuk rejim hukum laut internasional UNCLOS 1982. Di era ini, digagas pula kerangka kerja sama regional ASEAN untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara. 13
Keempat, era otonomi daerah yang dikembangkan di awal Reformasi untuk mengimplementasi paradigma desentralisasi pemerintah pusat sembari tetap menguatkan komitmen negara kesatuan. Dan kelima, era pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mewujudkan pembangunan Indonesia Sentris yang diawali oleh program MP3EI masa pemerintahan Yudhoyono yang kemudian diperkuat oleh doktrin Poros Maritim Dunia di masa pemerintahan Joko Widodo. Salah satu tonggak penting geopolitik Indonesia adalah pengembangan konsep Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa, tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional. Deklarasi Djuanda yang kemudian diwujudkan melalui Konvensi Hukum Laut Dunia telah memfasilitasi gagasan kesatuan wilayah. Deklarasi Djuanda menyatakan Indonesia menganut prinsip-prinsip kenegaraan berlandaskan kepulauan. Wawasan Nusantara terutama dibentuk dalam rangka mengantisipasi skenario terburuk berupa perang semesta yang diluncurkan oleh negara lain untuk menguasai titik-titik strategis kepulauan Nusantara. Skenario terburuk tersebut pernah dilakukan oleh armada Jepang dalam Perang Pasifik dengan menggelar operasi laut dari bulan Desember 1941 hingga April 1942 untuk secara total melumpuhkan dan menguasai semua benteng pertahanan dan fasilitas strategis Hindia Belanda. Guna mencegah berulangnya invasi total, Indonesia mengandalkan doktrin pertahanan rakyat semesta yang memadukan pilar mobilisasi, pertahanan berlapis, pertahanan dalam, strategi defensif aktif, hingga gelar operasi gabungan yang mengandalkan kemampuan untuk melakukan perang asimetris yang berlarut. Peta strategi pertahanan laut Nusantara (Gambar 13) serta peta gelar komando utama operasi TNI (Gambar 14) pada dasarnya menunjukkan bahwa geostrategi militer Indonesia sudah disiapkan untuk mengantipati gelar ekspansionis ofensif berskala perang semesta seperti yang dulu dilakukan Jepang dalam perang Pasifik. Gambar 16. Strategi Pertahanan Laut Nasional Gambar 17. Komando Utama Operasi TNI 14
PROYEKSI GEOPOLITIK 2045
BAB III PROYEKSI GEOPOLITIK 2045 Proyeksi Geopolitik 2045 Narasi babak III berupaya untuk melakukan proyeksi geopolitik Indonesia. Proyeksi tersebut dilakukan dengan dua metode. Pertama, mengembangkan metodologi perhitungan kapasitas geopolitik untuk membandingkan posisi Indonesia dengan negara-negara lain. Kedua, melakukan komparasi posisi Indonesia di lima topik strategis yaitu konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, dan ketahanan Ibukota Nusantara. A. Metodologi Penghitungan Kapasitas Geopolitik Metode pertama dilakukan dengan menciptakan indeks kapasitas geopolitik yang dibentuk dari penggabungan tiga kapasitas geopolitik, yaitu geografi fisik, geografi insani, dan instrumen geografi. Skor kapasitas geografi fisik dihitung dengan menggabungkan tiga indeks utama yaitu kualitas infrastruktur, kerawanan ekologis, dan keamanan energi. Skor kapasitas geografi insani dihitung dengan menjumlahkan enam ukuran, yaitu indeks perdamaian, PDB per kapita, indeks pembangunan manusia, indeks persepsi anti korupsi, indeks kerawanan pangan, dan indeks demokrasi. Terakhir, skor kapasitas instrumen geografi diukur dengan memadukan tiga indikator yaitu proporsi anggaran pertahanan, indeks keamanan siber, dan kendali pengindraan satelit. Gambar 17. Metode Penghitungan Indeks Kapasitas Geopolitik 15
Komparasi skor antar negara dari penggabungan tiga indeks kapasitas geopolitik menjadi dasar penempatan posisi kapasitas geopolitik Indonesia dalam sistem internasional. B. Kapasitas Geopolitik Indonesia Peta di bawah menunjukkan hasil penghitungan kapasitas geopolitik merujuk pada indikator tiga dimensi geopolitik, yakni geografi fisik, geografi insani, dan instrumen geografi. Secara agregat, Indonesia memiliki kapasitas geopolitik sedang. Guna memaksimalkan kapasitas Geopolitik, isu spesifik yang perlu diperbaiki antara lain: 1) Geografi Fisik, terus mendorong pembangunan berkelanjutan, seperti transisi energi, untuk meningkatkan kapasitas ekologi Indonesia mendukung kehidupan manusia di masa mendatang; 2) Geografi Insani, meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai lini (pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan) serta meningkatkan kematangan institusional pemerintahan; dan 3) Instrumen Geografi, meningkatkan kemampuan relatif pertahanan Indonesia di semua matra dan mengintensifkan penguasaan teknologi, khususnya di bidang siber dan pemanfaatan ruang angkasa. Gambar 18. Kapasitas Geopolitik Global Untuk meningkatkan kapasitas geopolitik Indonesia, Lemhannas akan fokus melakukan kajian di lima topik utama, yaitu konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, dan ketahanan Ibu Kota Nusantara. C. Isu Strategis Geo V Konsolidasi Demokrasi Isu strategis pertama yang harus dikaji Lemhannas untuk meningkatkan kapasitas geopolitik Indonesia adalah konsolidasi demokrasi. Peta di bawah (Gambar 15) menunjukkan bahwa implementasi Demokrasi Indonesia masih belum sempurna. 16
Kondisi ini tercermin dari pengukuran Indeks Demokrasi yang menggambarkan tingkat kematangan demokrasi global. Proses elektoral Indonesia relatif mumpuni tetapi masih lemah dalam aspek budaya politik. Poin yang menjadi perhatian adalah masih adanya tantangan mewujudkan kebebasan berpendapat serta masih tingginya perilaku koruptif di pemerintahan. Posisi ini juga tercermin dari pengukuran di tingkat nasional, mayoritas provinsi di Indonesia memiliki kualitas Demokrasi sedang. Gambar 19. Indeks Demokrasi Indonesia Untuk mewujudkan demokrasi matang, Indonesia harus berhasil melaksanakan 4 tahapan demokratisasi dalam 7 pemilihan umum demokratis secara berurutan tanpa putus. Indonesia mengawali proses demokratisasinya melalui tahapan inisiasi demokrasi yang terwujud melalui Pemilu 1999. Tahapan demokratisasi kedua adalah instalasi demokrasi yang menekankan pada prosedural demokrasi. Indonesia berhasil mencapai tahapan tersebut pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi yang mengutamakan demokrasi substansial yang sudah dilakukan di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Konsolidasi demokrasi ini akan tuntas jika Pemilu 2024 berhasil dilakukan dalam kerangka siklus demokratis untuk melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Jika Indonesia berhasil melaksanakan tahapan konsolidasi demokrasi pada Pemilu 2024, maka kualitas demokrasi Indonesia akan matang. Dengan demikian, Indonesia akan bergabung ke kelompok negara-negara dunia yang berhasil melakukan transisi demokrasi secara sistematis. Untuk memastikan konsolidasi demokrasi menuju tahap kematangan demokrasi berhasil dilakukan, Indonesia harus memperkuat kerangka kerja ketahanan nasional demokrasi. Lemhannas akan mengembangkan dua tipe kerangka kerja ketahanan nasional. Kerangka kerja pertama terkait dengan pembentukan mekanisme pengelolaan krisis yang memastikan Indonesia memiliki kemampuan untuk menjalankan strategi- strategi terobosan cepat yang dibutuhkan saat krisis terjadi, sehingga Indonesia bukan hanya mampu keluar dari situasi krisis namun berlanjut dengan ketahanan nasional yang lebih kokoh. Kerangka kerja kedua adalah penguatan tata Kelola teknokratik yang 17
memastikan dimensi strategis-operasional-taktis lengkap dimiliki oleh Indonesia untuk menjalankan program-program strategis nasional. Untuk isu konsolidasi demokrasi, kerangka kerja pengelolaan krisis dibentuk untuk memastikan agar ledakan partisipasi politik di era demokrasi digital tidak memunculkan masalah representasi elektoral karena adanya distorsi biaya politik dan marginalisasi politik. Dalam rangka mengatasi krisis tersebut, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk melakukan dua Langkah tanggap cepat untuk menguatkan kapasitas Lembaga demokrasi serta penguatan pilar kesetaraan dan kebebasan demokratis. Kerangka kerja pengelolaan krisis yang cenderung berorientasi jangka pendek tersebut harus dilengkapi dengan pembangunan institusi politik Demokratik dalam bentuk tata kelola teknokratik yang secara terstruktur menurunkan dimensi regulasi seperti UU Pemilu dan UU Partai Politik ke dalam bentuk yang lebih operasional. Regulasi-regulasi politik harus dilengkapi dengan kebijakan nasional untuk konsolidasi demokrasi, diperkuat dengan pembentukan mekanisme koordinasi lintas kementerian/Lembaga yang juga melibatkan masyarakat sipil, serta dukungan gelar dan alokasi sumber daya bagi penyelenggara pemilu yang memungkinkan adanya adopsi teknologi yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ekonomi Hijau Isu strategis kedua yang menjadi prioritas kajian Lemhannas adalah ekonomi hijau. Visi "Ekonomi Hijau" adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat berlandaskan keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial. Keberlanjutan adalah kondisi ketika manusia dan alam berada dalam keselarasan produktif untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan lainnya, untuk generasi sekarang dan mendatang. Pencapaian visi ini terhambat oleh model pembangunan konvensional yang cenderung merusak alam, seperti melalui emisi gas rumah kaca yang mendorong pemanasan global. Data di atas menunjukkan anomali suhu dunia meningkat signifikan beberapa periode terakhir. Berdasarkan data energi & climate intelligence unit, Indonesia menjadi salah satu negara kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Gambar 20. Emisi Gas Rumah Kaca 18
Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah mewujudkan netralitas karbon, khususnya untuk meminimalkan laju pemanasan global. Indonesia sudah berkomitmen untuk mencapai netralitas Karbon tahun 2060. Komitmen ini relatif lebih rendah dari rata-rata global yang umumnya memiliki visi netralitas karbon di tahun 2050. Salah satu cara untuk mewujudkan ekonomi hijau adalah transisi energi menuju sumber energi berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi sangat besar di sektor EBT tetapi masih belum dimanfaatkan secara optimal. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sudah memberi arahan umum pengembangan EBT nasional. Peta jalan transisi energi sudah ditetapkan untuk mewujudkan proporsi EBT sebesar 37,8% di tahun 2050. Rencana ini juga secara spesifik merancang tahapan pembangunan pembangkit EBT di berbagai wilayah yang akan tuntas di tahun 2030 (Gambar 21). Gambar 21. Proyek Pembangunan Pembangkit EBT 2030 Transisi energi merupakan pilar utama dalam pelaksanaan ekonomi hijau. Kerangka kerja pengelolaan krisis dibentuk untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Ketersediaan bahan bakar fosil terbatas untuk menopang kebutuhan energi yang terus bertambah. Selain itu, ketergantungan terhadap energi fosil juga memiliki dampak negatif yang harus diantisipasi. Dalam jangka pendek, ketergantungan bahan bakar fosil dapat menjadi beban bagi perekonomian negara, khususnya karena volatilitas harga di tingkat global. Dalam jangka Panjang, emisi bahan bakar fosil secara masif mengancam kehidupan manusia di masa mendatang. Eksploitasi bahan bakar fosil 19
secara besar-besaran akan merusak ekosistem, khususnya di sekitar pembangkit, serta berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global. Kerangka kerja pengelolaan krisis transisi energi secara ekologis bertujuan memitigasi dampak jangka panjang eksploitasi bahan bakar fosil yang tidak terkendali. Pengaturan umum pengelolaan energi tertuang dalam UU energi yang diturunkan dalam berbagai peraturan yang lebih operasional. Namun, regulasi yang secara spesifik membahas energi terbarukan masih dalam proses penyelesaian. Rancangan UU terkait energi terbarukan sudah ditetapkan sebagai Prolegnas serta diharapkan akan selesai dalam waktu dekat. Meskipun regulasi yang menjadi rujukan utama energi terbarukan masih dalam penyusunan, pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan transisi energi. Sudah banyak kebijakan pengembangan energi terbarukan diadopsi dan jumlah pembangkit EBT pun terus meningkat setiap tahun. Di tingkat Global, Indonesia telah mengadopsi visi pembangunan berkelanjutan serta netralitas karbon yang secara operasional telah diturunkan ke dalam rencana aksi di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang salah satu mandatnya adalah meningkatkan kapasitas energi terbarukan yang ketersediaannya belum dimanfaatkan secara optimal. Ekonomi Biru Prioritas kajian ketiga adalah ekonomi biru yang menggunakan paradigma Kesehatan Samudra (Ocean Health) sebagai paradigma utama (Gambar 22). Indeks Kesehatan Samudra menunjukkan bahwa Indonesia berada di kategori sedang. Untuk itu Indonesia perlu berfokus pada komponen-komponen ekonomi biru yang merupakan pedoman bagi perbaikan ekosistem laut, termasuk dalam mencapai pemenuhan target SDGs, terutama poin 14 Ekosistem Lautan. Gambar 22. Kondisi Kesehatan Samudera Saat Ini 20
Tujuan 14 SDGs berpijak pada besarnya peran laut dalam menopang kehidupan manusia, namun di saat bersamaan daya dukung laut kian tergerus sebagai akibat dari aktivitas manusia itu sendiri. Dalam menciptakan konservasi dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan secara lintas sektoral dan terpadu diperlukan implementasi instrumen internasional melalui kerangka hukum dan kelembagaan. Hingga saat ini upaya yang dijalankan telah menunjukkan kemajuan, namun peningkatan upaya perlu dilakukan untuk memastikan target mendatang tetap tercapai di tengah ketidakpastian situasi yang berlangsung. Untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi biru berbasis paradigma ekologis Kesehatan Samudra, Indonesia harus menjalankan empat strategi secara simultan, yaitu (1) konservasi perairan, (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota, (3) budidaya perikanan berkelanjutan, dan (4) pengelolaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. (KKP), Menteri KP Pada HUT ke-22 Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan KKP tengah mempersiapkan peta jalan jangka panjang pengelolaan sektor kelautan dan perikanan dengan prinsip ekonomi biru. Sebagai langkah awal, tahun 2022 diluncurkan kebijakan penangkapan terukur, yakni pengaturan area penangkapan WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal, dan penghobi. Penangkapan terukur menjadi satu langkah awal dan Indonesia dalam menerapkan gagasan ekonomi biru. Strategi penangkapan terukur ditujukan untuk memastikan tercapainya keseimbangan ekologi, ekonomi dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat serangkaian risiko yang berpotensi berubah menjadi krisis apabila tidak mampu dikelola secara tepat. Untuk itu, perlu disiapkan kerangka kerja pengelolaan krisis dalam memastikan ketahanan nasional penangkapan terukur, diawali dengan penguatan regulasi terkait, pembangunan infrastruktur pendukung hingga implementasi sistem monitoring evaluasi yang berbasis teknologi dengan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi memegang peran penting karena dapat berperan sebagai sistem peringatan dini atas hal-hal yang tidak diharapkan. Keberlanjutan penerapan gagasan ekonomi biru perlu dilengkapi dengan pembangunan institusi dan tata kelola sebagai perwujudan kebijakan pada tataran yang lebih operasional. Saat ini, sistem penangkapan terukur telah dilengkapi dengan regulasi operasional terkait zona penangkapan pembagian kuota, wilayah pengelolaan perikanan (WPP) hingga penggunaan alat penangkapan ikan. Selain penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan terkait, Indonesia diharapkan segera memiliki peta jalan ekonomi biru. Peta jalan ekonomi biru dipandang dapat menjadi kunci bagi perluasan penerapan gagasan ekonomi biru di Indonesia dalam rangka menuju skenario Laut Indonesia sehat bagi pembangunan nasional pada tahun 2050. 21
Transformasi Digital Topik kajian keempat adalah transformasi digital. Transformasi ini harus dilakukan Indonesia untuk memperkuat kapasitas keamanan siber Indonesia yang saat ini masih berada di level kurang baik, sekaligus mendorong inovasi dan investasi di bidang ekonomi digital yang antara lain ditujukan untuk mempercepat kemunculan unicorn- unicorn baru di Indonesia. Untuk mempercepat proses transformasi digital, Indonesia perlu menerapkan peta jalan kerja sama digital yang diinisiasi oleh PBB. Peta jalan ini mengusulkan 8 Langkah Kerja Sama global yang harus diperkuat untuk mempercepat proses transformasi digital. Indonesia telah memiliki peta jalan transformasi digital yang dirumuskan untuk memastikan arah perubahan Indonesia menjadi negara digital, yang ditandai dengan kemunculan pemerintah digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Untuk itu, pembangunan infrastruktur digital menjadi prasyarat dasar yang harus dipenuhi Indonesia. Pembangunan infrastruktur digital ini telah diawali dengan konstruksi jaringan Palapa Ring. Berwujud kabel optik sepanjang 12.148 km, Palapa Ring menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Proyek Palapa Ring telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019. Namun demikian, sehubungan dengan masih adanya daerah yang belum terjangkau, pemerintah mempersiapkan pembangunan Proyek Satelit Multifungsi (SMF) Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) yang sampai dengan akhir Februari 2022 telah mencapai kemajuan pembangunan 58,2% dengan target mulai beroperasi akhir 2023. Salah satu target transformasi digital Indonesia tercermin dalam upaya pembangunan dan pengelolaan keamanan siber nasional. Pembangunan kapasitas siber dapat menjadi katalis transformasi ekonomi nasional. Akan tetapi, hal tersebut hanya dapat tercapai apabila Indonesia mampu mempersiapkan kerangka kerja pengelolaan risiko untuk menghindari berbagai krisis yang menyertai, seperti keengganan investor asing menempatkan modalnya di Indonesia, fenomena brain drain talenta siber dan digital, praktik penyalahgunaan data pribadi, hingga ancaman kerawanan infrastruktur vital nasional. Selanjutnya, kelengkapan kerangka institusional dan tata kelola diperlukan agar pembangunan kapasitas siber mampu menopang ketahanan nasional secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek, pembahasan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber diharapkan dapat segera diselesaikan. Selanjutnya, perhatian lebih diperlukan terhadap pengembangan kemampuan serta pemupukan optimisme bagi talenta siber dan digital di Indonesia untuk berkontribusi mengembangkan kapasitas siber nasional. Ketahanan Ibu Kota Nusantara Kajian kelima yang akan menjadi prioritas Lemhannas adalah ketahanan Ibu Kota Nusantara. IKN dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju. IKN Indonesia-Sentris, serta bertujuan mengubah Orientasi Pembangunan menjadi mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia. Pembangunan IKN akan dilakukan dalam beberapa tahapan dimulai kelengkapan dimensi regulasi di tahun 2020-2020 22
hingga terwujudnya IKN sebagai kota dunia yang berkarakter kota hijau dan juga kota digital. Salah satu kajian strategis tentang ketahanan IKN yang akan dikaji lebih dalam adalah tentang gelar pertahanan IKN. Restrukturisasi gelar pertahanan juga akan berlangsung dalam beberapa tahap yang diharapkan tuntas di tahun 2035. Pemindahan Ibu Kota perlu disertai dengan perubahan paradigma pertahanan. Selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (in-depth defense). Paradigma ini dinilai tidak lagi optimal karena tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi Ibu Kota Nusantara. Secara geografis, Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal, khususnya yang bersumber dari udara. Oleh karena itu, kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar IKN perlu diperkuat. Lebih lanjut, Indonesia harus lebih mengedepankan prinsip forward presence untuk menjaga nusantara di sektor maritim. Kemudian struktur topografi Nusantara mengharuskan sistem pertahanan darat harus lebih diarahkan pada mobilitas strategis. Gambar 23. Rekomendasi Gelar Pertahanan IKN Kerangka kerja pengelolaan krisis pembangunan Ibu Kota Negara bertujuan untuk memitigasi faktor-faktor yang menghambat terwujudnya Nusantara sebagai "Kota Dunia untuk Semua". Tantangan terbesar pembangunan IKN adalah memastikan Nusantara tidak merusak ekosistem di sekitarnya serta menjamin ketersediaan pendanaan. Guna memastikan pembangunan Nusantara berjalan sesuai target, dibutuhkan sinergi dari seluruh kementerian dan lembaga untuk merincikan rencana induk yang menjadi dasar rujukan pengembangan Nusantara. Hal ini guna memastikan pembangunan fisik IKN yang sudah dimulai terus terlaksana secara berkelanjutan sehingga Nusantara dapat beroperasi optimal mendukung transformasi ekonomi Indonesia. D. Tantangan Nasional Geo V Kajian-kajian strategis Lemhannas tentang konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, dan ketahanan IKN pertama-tama ditujukan untuk membentuk kerangka kerja pengelolaan krisis. Kerangka kerja pengelolaan krisis seperti 23
yang tertera pada tabel di atas diarahkan untuk membentuk kemampuan tanggap cepat berorientasi jangka pendek yang ditandai dengan kapasitas institusional untuk mencari terobosan-terobosan segera. Keberadaan kerangka kerja pengelolaan krisis lintas isu ini akan menjadi indikasi utama tentang transformasi ketahanan nasional menjadi derivasi- derivasi kebijakan yang lebih operasional. E. Peningkatan Kapasitas Ekonomi Jika kerangka kerja pengelolaan krisis gagal diimplementasikan, maka Indonesia bisa terperangkap menjadi negara berpenghasilan menengah bawah yang gagal keluar dari middle-income trap. Berdasarkan Eichengreen, Park, dan Shin (2013) dan Ayiar et al. (2013) dalam Pruchnik dan Zowczak (2017), ambang batas bagi perekonomian suatu negara untuk keluar dari middle-income trap adalah GDP per Capita, PPP (Constant US$) sebesar US$15.000. Dengan rerata pertumbuhan ekonomi setidaknya 10,46%, Indonesia dapat menjadi negara high-income pada tahun 2027. Sebagai catatan, untuk Indonesia menjadi negara high-income pada tahun 2027, dibutuhkan lonjakan harga komoditas yang lebih dari tren saat ini dan investasi sebesar Rp799,6 triliun per tahun. Dalam skenario realistis, Indonesia baru keluar dari middle-income trap pada tahun 2047. Penyusunan skenario realistis, menggunakan angka pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir yakni sebesar 5,19%. Selain itu, penyusunan skenario turut melihat bahwa Geo V belum menjadi fokus Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika Geo V menjadi fokus Indonesia ke depan, terdapat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi realistis. Meskipun dengan potensi ini, Indonesia masih sulit untuk keluar dari middle-trap income pada tahun 2027. Oleh karena itu, berfokus pada kapasitas Geo V menjadi penting bagi Indonesia karena berpotensi membuat Indonesia keluar lebih awal dari middle-income trap yang berujung pada penguatan ketahanan nasional dan kapasitas geopolitik Indonesia. Terhadap potensi ini secara lebih mendalam, diperlukan kajian secara lebih lanjut. Gambar 24. Simulasi Empat Skenario Keluar dari Midlle-Income Trap 24
F. Pembangunan Ketahanan Nasional dari Kapasitas Geo V Narasi Geo V ini ditutup dengan mengusulkan tahapan komprehensif untuk meningkatkan kapasitas Geo V secara signifikan. Metodologi tahapan tulang ikan yang digunakan berusaha menggabungkan titik-titik target di lima isu strategis dari tahun 2020 hingga tahun 2070. Tahapan-tahapan di atas bersifat proyeksi optimis tentang (1) tercapainya kematangan demokrasi di tahun 2030, (2) tercapainya target pertumbuhan hijau berbasis netralitas karbon di tahun 2060, (3) tingginya indeks Kesehatan Samudra di tahun 2050, (4) terwujudnya arsitektur Indonesia Digital di tahun 2040, serta (5) selesai pembangunan IKN sebagai kota hijau dan kota digital di tahun 2045. G. Kapasitas Geo V Saat Ini Proyeksi optimis tentang kapasitas Geo V ditawarkan sebagai inisiasi awal untuk mulai merancang proyeksi geopolitik Indonesia di Kawasan Asia Timur hingga tahun 2045. Peta kapasitas Geo V saat ini yang masih berada di kategori sedang dilihat dari kapasitas geografi fisik, instrumen geografi, dan geografi insani diharapkan bisa ditingkatkan secara signifikan dengan melengkapi lima kerangka kerja ketahanan nasional. Gambar 25. Kapasitas Geo V Saat Ini H. Usulan Kapasitas Geo V Dengan melengkapi kerangka kerja ketahanan nasional baik yang berdimensi Pengelolaan Krisis dan Tata Kelola Kelembagaan untuk lima isu strategis, diharapkan Indonesia bisa melakukan lompatan kapasitas Geo V. Peta di bawah merupakan proyeksi optimis tentang akselerasi pembangunan kapasitas geopolitik Indonesia hingga tahun 2045. Saat itu, diharapkan Indonesia sudah dapat sepenuhnya menuntaskan proses konsolidasi demokrasi. Di tahun 2045, Indonesia sudah menjelma menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi hijau dunia. Dalam 20 tahun ke depan, Indonesia harus memiliki indeks Kesehatan Samudra yang tinggi sehingga bisa mengandalkan ekonomi biru sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Di tahun 2045, Indonesia sudah tuntas melakukan transformasi digital yang antara lain ditandai dengan keberadaan IKN sebagai kota dunia yang berkarakter kota hijau dan kota digital. 25
Gambar 26. Usulan Kapasitas Geo V Optimisme tentang lompatan kapasitas Geo V tersebut hanya akan menjadi mimpi jika konsepsi ketahanan nasional gagal menangkap pergeseran arah pertarungan geopolitik global. Sebaliknya, kapasitas Geo V akan meningkat cepat jika kerangka kerja ketahanan nasional mampu menyediakan turunan-turunan strategi untuk mengelola krisis serta sekaligus membangun tata kelola institusional yang lebih operasional. Jakarta, 19 Mei 2020 Dirgahayu 57 Tahun LEMHANNAS RI. 26
DAFTAR PUSTAKA Agnew, John. "Religion and Geopolitics." Geopolitics 11, No. 2 (2006): 183-191. Badan Pusat Statistik. "Indeks Demorkasi Indonesia Menurut Provinsi 2018-2020." BPS, menurut-provinsi.html Bowen, Bleddyn. War in Space: Strategy, Spacepower, Geopolitics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. BP. Statistical Review of World Energy 2021. London: BP, 2021. Dalby, Simon. "Environmental Geopolitics in the Twenty-first Century" Alternatives 39, No. 1 (2014): 3-16. De Seversky, Alexander. Air Power: Key to Survival. New York: Simon and Schuster, 1950. Dittmer, Jason, dan Joanne Sharp. Geopolitics. London: Routledge, 2014. Dolman, Everett. Astropolitik: Classical Geopolitics in the Space Age. London: Frank Cass 2002. Economist Impact. Global Food Security Index 2021. London: The Economist Group, 2021. Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2020. London: The Economist Group, 2021. Scorecard." ECIU, Energy and Climate Intelligence Unit. "Net Zero Failory. "Complete List of Unicorn." Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992. Harmes-Liedke, Ulrich dan Jose Oteiza di Matteo. Global Quality Infrastructure Index 2020. Berlin: Mesopartner & Analyticar, 2020. Haushofer, Karl. Wehr-Geopolitik: Geogr. Grundlagen e. Wehrkunde. Berlin: Junker and Dünnhaupt, 1941. Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon and Schuster, 1996. Institute for Economic and Peace. Ecological Threat Report 2021. London: IEP, 2021. ____________________________. Global Peace Index 2021. London: IEP, 2021. International Telecommunication Union. Global Cybersecurity Index 2020. Jenewa: ITU, 2022. Kaplan, Robert. Coming Anarchy. London: Knopf Doubleday Publishing Group, 2002. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Energi Baru Terbarukan." ESDM One Map, 25 Mei, 2022, "Minyak dan Gas Bumi." ESDM One Map, 25 Mei, 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Siaran Pers Menkominfo: Menkominfo Paparkan Roadmap Digital Indonesia dalam ATxSG." Kominfo, 13 Oktober, 2021, 27
Palapa Ring Menyatukan Indonesia. Jakarta: Kominfo, 2020. Kementerian PPN/Bappenas. Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030. Kementerian PPN/Bappenas, 2019. Kennan, George. "The Sources of Soviet Conduct." Foreign Affairs 25, No. 4 (1947): 566- 582. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, No. KP- DJPL 8 (2022) Khanna, Parag. Connectography: Mapping the Future of Global Civilization. New York: Random House, 2016. Kissinger, Henry. Diplomacy. New York: Simon and Schuster, 1994. Kjellen, Rudolf. Der Staat als Lebensform. Leipzig, 1917. Klare, Michael. Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict. New York: Henry Holt and Company, 2002. Klein, John. Space Warfare: Strategy, Principles and Policy. London: Routledge, 2006. Le Billon, Philippe. Geopolitics of Resource Wars: Resource Dependence, Governance and Violence. London: Frank Cass, 2005. Londsdale, David. "Information Power: Strategy, Geopolitics and the Fifth Dimension." Journal of Strategic Studies 22 (1999): 137-157. Mackinder, Halford. "The Geographical Pivot of History." The Geographical Journal 23 (1904): 175-194. Mahan, Alberth Thayer. The Influence of Seapower Upon History. Boston: Little, Brown and Company, 1890. Merics. "Mapping the Belt and Road Initiative: This Is Where We Stand." Mercator Institue for China Studies, 7 Juni, 2018, road-initiative-where-we-stand Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Free and Open Indo-Pacific Basic Thinking 2021, Material." Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1 Maret, Nyerere, Julius. "Non-Alignment and Its Future Prospects." India Quarterly 39, No. 1 (1983): 1-5 O'Sullivan, Patrick. Geopolitics. New York: St Martin Press, 1986. OHI. "Ocean Health Index" OHI, Ookla. "Indonesia's Mobile and Fixed Broadband Internet Speeds." Ookla Speedtest Intelligence. 25 Mei, 2022. 28 Jakara:
Pain, Rachel. "Globalized Fear? Towards and Emotional Geopolitics." Progress in Human Geography 33, No. 4 (2009): 466-486 Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 22 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (2017). Perusahaan Listrik Negara. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2040. Jakarta: PLN, 2020. Ratzel, Friedrich. Politische Geographie. Munchen: R. Oldenbourg, 1897. Said, Edward. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978. Slater, David. Geopolitics and the Post-Colonial: Rethinking North-South Relations. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. Spykman, Nicholas John. The Geography of Peace. New York: Harcourt, Brace and Company, 1944. Stockholm International Peace Research Institute. "Sipri Military Expenditure Database." SIPRI, Taylor, Peter. "Political Geography." Progress In Human Geography 3, No. 1 (1979): 139- 142 Transparency International. Corruption Perception Index 2021. Berlin: Trasparency International, 2021. Undang Undang, No. 3 tentang Ibu Kota Negara (2022). Union of Concerned Sciencetists. "UCS Satellite Database." UCSUSA, 1 Januari, 2022, United Nations Development Programme. Human Development Report 2020. New York: UNDP, 2020. United Nations Statistics Division Development Data and Outreach Branch. The Sustainable Development Goals Report 2021. New York: UNSTATS, 2021. United Nations. Report of Secretary-General Roadmap for Digital Cooperation United Nations. New York: UN, 2020. World Bank. "GDP Per Capita Current US$." World Bank Databank, World Bank. "The World by Income 2020." World Bank Development Indicators, income-and-region.html 29