PRINSIP - PRINSIP UMUM ARBITRASE (Pertemuan Keempat) 1. Prinsip Umum Arbitrase Prinsip-prinsip arbitrase umum arbitrase telah dinormakan ke dalam UU No.30/1999 antara lain meliputi : a. Prinsip otonomi para pihak memilih : forum arbitrase, tempat arbitrase, hukum yang berlaku, arbitrator, bahasa; b. Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase; c. Prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain; d. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat "private and confidential"; e. Prinsip "audi et alteram Partem"; f. Prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif; g. Prinsip kebolehan penggabungan pihak ketiga dalam proses arbitrase; h. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat tertulis; i. Prinsip limitasi waktu proses arbitrase; j. Prinsip putusan arbitrase dan pendapat mengikat (binding opinion) bersifat "final and binding"; k. Prinsip religiusitas putusan arbitrase; l. Prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan "ex aequo et bono"; m. prinsip "dissenting opinions"; Penerapan prinsip-prinsip dasar arbitrase pada dasarnya merupakan kewajiban, sekaligus tanggung jawab, bagi semua pihak yang terkait dengan penggunaan arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa perdagangan. Betapapun idealnya prinsip-prinsip dasar arbitrase, akan menjadi kehilangan makna dan hakekatnya apabila dalam prakteknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sejalan dengan hal tersebut, perlu ditumbuhkembangkan kultur dan etika dalam perilaku bisnis di kalangan komunitas bisnis agar senantiasa menjunjung tinggi sikap-sikap kejujuran, kepercayaan, keterbukaan, kepatutan, itikad baik dan kesukarelaan dalam aktifitas bisnis. Arbitrase hanya mungkin berkembang dengan baik apabila kultur dan etika bisnis telah berkembang dengan baik pula.
Pengadilan memiliki arti yang sangat penting terhadap masa depan dan perkembangan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang di Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai "out of court dispute resolution", arbitrase tidak memiliki wewenang publik sebagaimana terdapat pada lembaga Pengadilan (state court). Pengadilan memiliki arti penting sebagai "supporting institution" terhadap kelancaran proses arbitrase maupun pelaksanaan putusan arbitrase. Pada prinsipnya UU No.30/1999 melarang campur tangan Pengadilan terhadap arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur undang-undang. Wewenang Pengadilan melakukan campur tangan dalam hal- hal : a. penunjukan arbitrator dalam hal para pihak tidak mencapai sepakat dalam pemilihan arbitrator; b. mengadili gugatan hak ingkar terhadap arbitrator; c. Mernberikan pengakuan atau penoaakan putusan arbitrase internasional; d. menjalankan (eksekusi) putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional; e. mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase. Gambar 1. Campur tangan pengadilan dalam arbitrase Wewenang pengadilan melakukan campur tangan terhadap arbitrase tidak dimaksudkan untuk mereduksi atau bahkan meniadakan samasekali kedudukan maupun peranan arbitrase, melainkan justru dimaksudkan untuk melancarkan proses-proses arbitrase agar berlangsung sebagaimana mestinya. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase bermanfaat untuk mengurangi sarat-beban pengadilan serta untuk memberikan pilihan menarik dalam penyelesaian sengketa perdagangan secara lebih efektif dan efisien. Campur tangan Pengadilan sedapat mungkin dihindari kecuali undang-undang membolehkan serta tidak bertentangan dengan prinsip¬prinsip yang berlaku.
Perlu dikembangkan pemahaman secara luas bahwa arbitrase bukanlah merupakan pesaing bagi pengadilan yang akan mereduksi peran serta wewenang Pengadilan. 2. Prinsip otonomi para pihak memilih: a. forum arbitrase, Merupakan implementasi asas kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pilihan atas forum arbitrase merupakan kesepakatan dari masing-masing pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang bersengketa adalah warga negara Indonesia maka akan lebih menguntungkan jika menggunakan forum arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).Jika salah satu pihak merupakan orang asing, maka dapat menggunakan forum yang lebih netral dan dipercaya seperti SIAC (Singapore International Arbitration Centre) yang ada di Singapura. Jika forum sudah disepakati tetapi kemudian akan diubah, maka hal ini dimungkinkan dimana kedua belah pihak kemudian membuat addendum perjanjian. Dalam konteks arbitrase juga dikenal istilah Acta Van Compromis dimana para pihak sepakat menentukan forum arbitrase setelah perjanjian dibuat dan timbul sengketa. b. tempat arbitrase Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. Hal ini berarti para pihak berhak sepenuhnya untuk menentukan tempat arbitrase. c. hukum yang berlaku, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat di diadakan perdamaian. Pada prinsipnya selama perkara yang dihadapi dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dapat menentukan hukum mana yang akan mereka gunakan dalam penyelesaian sengketa. Misalnya saja terjadi sengketa antara warga negara Indonesia dan warga negara Kanada, maka para pihak dapat bersepakat apakah akan menggunakan hukum Indonesia, Hukum Internasional, Konvensi Internasional dan sebagainya. . d. arbitrator, Para Pihak berhak menentukan arbitrator yaitu pihak ketiga dalam suatu perundingan yang mempunyai wewenang dalam memaksakan suatu kesepakatan. Arbitrasi dapat bersifat sukarela (diminta) atau wajib (dipaksakan pada kedua pihak oleh undang-undang atau kontrak). Otoritas arbitrator beraneka ragam menurut aturan yang ditentukan oleh para pihak e. bahasa; Para Pihak berhak menentukan bahasa apa yang digunakan dalam proses arbitrase. Bahasa netral yang biasa digunakan adalah bahasa Inggris Gambar 2. Prinsip otonomi para pihak memilih 3. Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka. Kewenangan ini disebut kewenangan absolut. Adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaiaan sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri. Menyangkut perjanjian atau klausul arbitrase merupakan fondasi atau dasar bagi arbitrase, menjadikan asas yang berkembang di bidang hukum kontrak yaitu pacta sunt servanda memiliki arti penting dalam arbitrase terkait dengan sifat dari perjanjian atau klausul arbitrase. 4. Prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang Arbitrase. Gambar 3. Prinsip larangan campur tangan pengadilan
5. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat "private and confidential" Private berarti tidak diketahui oleh publik dan rahasia serta tertutup. Proses arbitrase yang demikian dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa sebagai satu wujud prinsip partij autonomy, agar kerahasiaan tentang perusahaan para pihak tetap terjamin, kredibilitas mereka juga terjaga. Confidential atau rahasia berarti proses arbitrase dilaksanakan secara tertutup mulai dari pemeriksaan statement of claim, statement of defence, dokumen, saksi dan ahli maupun oral hearing. Karena dilakukan secara tertutup dan rahasia maka hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan hadir yaitu para pihak, utusan atau kuasa para pihak, arbiter, dan para saksi. Gambar 4. Pemeriksaan arbitrase bersifat private dan confidential 6. Prinsip "audi et alteram Partem" Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam proses arbitrase (pasal 28 UU 30/99). Masing - masing pihak, dalam proses beracara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih arbiter, mengemukakan pendapat, mengajukan bukti-bukti, maupun mempertahankan dalil-dalil dan argumentasinya dihadapan sidang arbitrase.
Gambar 5. Prinsip "audi et alteram Partem" 7. Prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif Proses arbitrase para pihak dapat diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa fakultatif khusus. Bukanlah suatu keharusan melainkan berlaku secara bergantung sepenuhnya kehendak pihak yang berperkara Berdasarkan pasal 29 (2) UU 30/99 dinyatakan bahwa para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Gambar 6. Prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif
8. Prinsip kebolehan penggabungan pihak ketiga dalam proses arbitrase Pasal 30 UU 30/99 menyatakan bahwa pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter majelis arbitrase yang memeriksa sengeka yang bersangkutan. Pihak ketiga disyaratkan harus terdapat unsur kepentingan dengan perkara tersebut dan disetujui oleh kedua belah pihak dan arbitrator atau mejelis arbiter Gambar 7. kebolehan penggabungan pihak ketiga dalam proses arbitrase 9. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat tertulis Pasal 36 UU 30/1999 menyatakan Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.
Gambar 8. pemeriksaan arbitrase bersifat tertulis 10. Prinsip limitasi waktu proses arbitrase Dalam ketentuan Pasal 48 (1) UU 30/1999 dinyatakan bahwa pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak arbitrator atau mejelis arbiter terbentuk. Sedangkan Pasal 48 (2) menyatakan bahwa diperbolehkan diperpanjang asalkan disepakati para pihak dan arbiter, dan berdasarkan alasan-alasan berikut : Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu Sebagai akibat ditetapkannya putusan sela Dianggap perlu oleh arbiter untuk kepentungan arbitrase Gambar 9. Limitasi waktu proses arbitrase
11. Prinsip putusan arbitrase dan pendapat mengikat (binding opinion) bersifat "final and binding" Akibat atau dampak hukum putusan arbitrase bagi para pihak adalah bersifat final dan binding. Prinsip ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Maksud putusan bersifat final adalah putusan Mahkamah Arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Artinya terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Maksud putusan bersifat binding adalah putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung mengikat kepada para pihak. Terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan binding ini memberikan keistimewaanberperkara melalui lembaga arbitrase karena dapat menghemat waktu, biaya, pikiran, dan tenaga bagi para pihak yang berperkara. Gambar 10. Prinsip putusan arbitrase final and binding 12. Prinsip religiusitas putusan arbitrase Keharusan putusan arbitrase untuk memuat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini tertuang dalam pasal 54 UU 30/1999. irah-irah
Gambar 11. Prinsip religiusitas putusan arbitrase 13. Prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan "ex aequo et bono" Putusan arbitrase dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan kepatutan dan keadilan (Ex Aequa Et Bono) berdasarkan pasal 56 UU 30/1999 yang berbunyi arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Gambar 12. Prinsip putusan arbitrase berdasarkan "ex aequo et bono" 14. Prinsip "dissenting opinions" Putusan arbitrase dapat dijatuhkan oleh majelis arbitrase berdasarkan suara bulat atau berdasarkan pemungutan suara Dalam putusan arbitrase memuat juga pendapat tiap-tiap arbitrator dalam hal terdapat perbedaan pendapat (pasal 54 (1) huruf g UU 30/1999)
Prinsip "dissenting opinions" mengandung makna tentang adanya transparansi dalam dinamika proses penjatuhan putusan arbitrase Daftar Referensi Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Penerbit Prenadamedia Group. Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, Penerbit Grasindo. Gunawan Widjaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penerbit Rajawali Pers.