Diterima Disetujui Dipublis Hal : 14 Mei 2024 : 24 Mei 2024 : 08 Juni 2024 : 967-974 Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.2, Juni 2024 ISSN 1978-0125 (Print); ISSN 2615-8116 (Online) KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI DALAM PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL B. FARHANA KURNIA LESTARI1)*, JAUHARI D.KUSUMA2), JURWAEIS MARJA SEKA3) Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar (corresponding), ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sanksi pidana mati dalam Pembaruan KUHP 2023 dan KUHP lama yang masih berlaku saat ini dan juga untuk mengetahui kepastian hukum kepastian hukum pidana mati dalam Pembaruan kitab undang-undang hukum pidana Nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum dengan menganalisa konsep pidana dan pemidanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian, bahwa perbandingan sanksi pidana mati dalam Pembaruan KUHP lama dan KUHP baru yakni KUHP lama pidana mati diatur dalam pasal 10 yang menerangkan bahwa pidana mati sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi. Sedangkan dalam KUHP baru, pidana mati bukan lagi termasuk ke dalam pidana pokok dan berubah menjadi pidana alternatif dengan diberikannya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Apabila terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Kepastian hukum Pembaruan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dapat dicapai dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang pidana mati. Dalam KUHP baru, ketentuan tentang pidana mati diatur dalam pasal 98, pasal 99, pasal 100 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), pasal 101 dan pasal 102. Pasal ini mengatur tentang formulasi pidana mati dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Kata kunci: Kebijakan Formulasi, Hukuman Mati, dan KUHP Nasional ABSTRACT This study aims to determine the comparison of death penalty sanctions in the 2023 Criminal Code Update and the old Criminal Code that is still in force today and also to determine the legal certainty of death penalty legal certainty in the National Criminal Code Update. The research method used in this study is a normative legal research method which is legal research conducted using a statutory approach and and analysis of legal concepts by analyzing criminal and penal concepts and applicable laws and regulations in Indonesia related to this research. From the results of the study, that the comparison of death penalty sanctions in the renewal of the old Criminal Code and the new Criminal Code, namely the old Criminal Code, the death penalty is regulated in article 10 which explains that the death penalty is the main crime and is the highest criminal sanction. Meanwhile, in the new Criminal Code, the death penalty is no longer included in the main crime and changes to an alternative crime with the provision of probation for 10 (sepulu) years. If the death row prisoner shows commendable attitudes and actions, the death penalty can be changed to life imprisonment by Presidential Decree after obtaining the consideration of the Supreme Court. Legal certainty The renewal of the death penalty in Indonesian criminal law can be achieved by referring to Indonesian laws and regulations governing the death penalty. In the new Criminal Code, provisions on the death penalty are regulated in article 98, article 99, article 100 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4), article 101 and article 102. This article regulates the formulation of the death penalty in the Criminal Code Reform which is threatened alternatively as a last resort to prevent the commission of criminal acts and protect the community. Keywords: Policy Formulation, Death Penalty, and National Criminal Code 967
PENDAHULUAN Hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 98 Undang-Undang itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja (Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020). Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan argument penerapan hukuman mati yang masih terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (Bungasan Hutapea, 2016). Hukuman mati yang masih terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang lainnya. Dari 193 jumlah anggota PBB, tercatat ada 71 (tujuh puluh satu) negara yang termasuk dalam kelompok retentionist country. Salah satu negara terbesar di dunia yang termasuk dalam retentionist country ini adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian, ada 38 (tiga puluh delapan) negara yang masih mempertahankan ancaman pidana mati. Sebagian besar terpidana mati di Indonesia dilakukan oleh kasus kejahatan narkotika. Pemerintah Indonesia memandang penjatuhan pidana mati bagi terpidana kasus narkotika adalah tanda bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas kejahatan narkotika sekaligus ingin menunjukan pada dunia internasional bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat mampu menegakan hukumnya secara konsisten terhadap kejahatan yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Ade Mahmud, 2021). Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 jumlah terpidana mati yang telah dieksekusi sejumlah 34 orang (Tim ICJR, 2017) terpidana mati yang telah di eksekusi dalam rentang tahun tersebut sebagian besar adalah terpidana kasus narkoba dan masih banyak terpidana mati kasus ini yang mengantri untuk di eksekusi. Sepanjang periode tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019 saja ada sedikitnya 98 terpidana mati kasus ini, sehingga Badan Narkotika Nasional (BNN) secara khusus atau Pemerintah Indonesia secara umum berkepentingan agar hukuman mati tetap dilanjutkan dan menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia, karena hukuman mati setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh para bandar narkoba karena mengingat dampak dari narkoba yang begitu merusak bagi generasi bangsa Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai hukuman mati penting dalam pemberantasan Narkoba agar jumlah korban dapat di tekan, sementara DPR dan Pemerintah mengambil jalan tengah dalam menyikapi pro dan kontra hukuman mati untuk kasus narkoba dengan cara memberikan pidana mati bersyarat. Apabila pelaku dinilai berkelakuan baik, maka hukuman mati bisa diubah menjadi pidana seumur hidup. Sebagian besar terpidana mati di Indonesia dilakukan oleh kasus kejahatan narkotika, pembunuhan berencana, dan terorisme. Pemerintah Indonesia memandang penjatuhan pidana mati bagi terpidana kasus narkotika adalah tanda bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas kejahatan narkotika sekaligus ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat mampu menegakkan hukumnya secara konsisten terhadap kejahatan yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat narkotika merupakan ancaman tersendiri terhadap generasi muda bangsa Indonesia. Terbukti dengan banyaknya kalangan remaja yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan tersebut. Untuk itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan sanksi pidana yang sekeras-kerasnya bagi setiap yang terlibat dalam bisnis gelap narkotika karena memberikan ancaman terhadap generasi bangsa. Menurut Gustav Radburch dalam bukunya yang bertajuk "Einführung in die Rechtswissenschaften" atau "Pengantar Yurisprudensi", mengemukakan bahwa di dalam hukum selalu terdapat tiga skala prioritas yang harus dijalankan, prioritas pertama selalu keadilan (gerechtigkeit), kemudian kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan yang terakhir barulah kepastian hukum (rechtssicherheit). Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat digambarkan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk kepastian hukum yang sebenarnya adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tidak peduli siapa yang melakukannya. Karena kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk mencapai Keadilan. (Agatha Jumiati dan Ellectrananda Anugerah Ash-sidiqqi, 2022). Dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan yang berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang bertujuan untuk memperoleh manfaat untuk melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan sosial. Tujuan pemidanaan bukan sebagai ajang balas dendam kepada pelaku tindak pidana, namun sanksi lebih ditekankan sebagai tujuan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Mengacu pada Pasal 64 KUHP baru disebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pasal 65 menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pada pidana tambahan diatur dalam Pasal 66 yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, 968
perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pasal 67 mengatur bahwa Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Sebagaimana sifat kekhususan pidana mati yang diatur dalam KUHP baru yakni secara otomatis dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun kemudian dilakukan assessmen perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup sehingga dalam periode tersebut eksekusi wajib ditunda menjadikan kondisi ini lebih meringankan dibandingkan dengan KUHP lama yang masih berlaku saat ini. Sehingga terjadi adanya pro dan kontra terhadap pidana mati yang dieksekusi mati diubah menjadi pidana seumur hidup. Menurut pendukung pro terhadap pidana mati, bahwa hukuman ini memiliki efek jera yang lebih besar dibandingkan hukuman lainnya, memberikan keadilan kepada korban dan keluarga mereka dengan menghukum pelaku kejahatan yang sangat serius, serta sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat dengan menyingkirkan pelaku kejahatan yang dianggap sangat berbahaya. Sedangkan menurut pendukung kontra terhadap pidana mati, pidana mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, hak untuk hidup dianggap hak asasi fundamental, dan eksekusi dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan sebagian besar negara di dunia telah menghapuskan atau mengurangi penggunaan pidana mati, dan hal ini mencerminkan tren menuju penghormatan hak asasi manusia secara global. Perubahan pengaturan sanksi pidana mati menandakan bahwa pengaturan pidana mati tetap menjadi salah satu Pembaruan hukum nasional. Perkembangan mengenai peraturan sanksi pidana mati juga menandakan bahwa pengaturan hukum pidana tersebut selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul "Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional". Rumusan Masalah Dengan melihat dan memahami latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perbandingan sanksi pidana mati dalam Pembaruan KUHP 2023 dan KUHP lama yang masih berlaku saat ini ? 2. Bagaimana kepastian hukum pidana mati dalam Pembaruan kitab undang-undang hukum pidana Nasional ? Tujuan Penelitian Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan mengenai pidana mati dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati ditinjau KUHP lama yang masih berlaku saat ini, sehingga mampu menyempurnakan konstruksi hukum kedepannya. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah yaitu untuk mengetahui perbandingan sanksi pidana mati dalam Pembaruan KUHP 2023 dan KUHP lama yang masih berlaku saat ini dan untuk mengetahui kepastian hukum kepastian hukum pidana mati dalam Pembaruan kitab undang-undang hukum pidana Nasional METODE PENELITIAN Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Secara spesifik penelitian ini memfokuskan pada analisa tentang analisis penerapan hukuman mati percobaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (analytical and conceptual approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian mengenai apa saja yang berkaitan dengan hukuman mati. 969
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan sistem kartu. Sistem kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu kutipan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum yang digunakan yang berisi nama pengarang, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teknik Analisis Bahan Hukum: Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe Deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu peristiwa akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. HASIL DAN PEMBAHASAN Perbandingan Sanksi Pidana Mati Dalam Pembaruan KUHP 2023 Dan KUHP Lama Kejahatan berkembang seiring juga dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pula upaya pembaruan Hukum Pidana yang diciptakan untuk menegakkan hukum secara adil serta sebagai sarana untuk memerangi kejahatan melalui hukum pidana yang berbasis pada berbagai rumusan tindak pidana, sehingga potensi kejahatan dapat dikurangi dalam rangka menciptakan dan menegakkan kebenaran, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang secara operasionalisasinya melalui beberapa tahap: 1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. 2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan 3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif) merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat- aparat pidana. Barda Nawawi Arief menguraikan makna dan hakikat pembaruan hukum apabila dilihat dari sudut pendekatan kebijakan yang terdiri atas: 1. Sebagai salah satu bagian dari kebijakan sosial, maka pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari penanganan masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional. 2. Sebagai bagian dari kebijakan krimunal, maka pembaruan hukum pidana merupakan bagian penting dari Upaya perlindungan 3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum untuk mengefektifkan hukum. KUHP yang digunakan Indonesia pada saat ini merupakan KUHP peninggalan pemerintah Belanda yaitu Wetboek van Strafrecht (WvS) yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Dalam Pasal 10 tentang jenis pidana masih mencantumkan hukuman mati pada pidana pokoknya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam hukuman mati diatur dalam pasal Pasal 11 dan 12 KUHP yang berbunyi: Pasal 11 "Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". Pasal 12 "(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidanannya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana seumur hidup, pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52. (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Perubahan tata cara pelaksanaan pidana mati yang sebelumnya dengan cara digantung diubah dengan cara ditembak telah diatur dalam Penpres Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Pasal 3 sampai dengan Pasal 16. Dalam pengaturan tersebut, Kepala Polisi Komisariat Daerah dan Jaksa Tinggi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pidana mati termasuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana dalam tiga kali dua puluh 970
empat jam. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. Jika terpidana dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati akan dilaksanakan 40 (empat puluh) hari setelah anaknya dilahirkan. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh regu penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, dipimpin oleh seorang Perwira. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut, atau diikat kepada sandaran yang telah dibuat dengan jarak antara regu penembak dan terpidana tidak lebih dari 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter. Dalam pelaksanaanya, Jaksa Tinggi memberikan isyarat menggunakan pedang dan komandan regu penembak langsung memberi perintah untuk membidik dan menembak. Jika terpidana masih kelihatan belum mati, maka komandan regu memerintahkan kembali regunya untuk melepaskan tembakan pengakhir. Ketentuan dalam hal penguburan terpidana diserahkan kepada keluarga atau sahabat terpidana. Apabila keluarga atau sahabat terpidana tidak ada kepastian dalam pelaksanaan penguburan, maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan cara penguburannya sesuai dengan agama yang dianut oleh terpidana. Pelaksanaan terakhir, Jaksa Tinggi/Jaksa harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati. Isi berita acara tersebut kemudian disalin ke dalam Surat Putusan Pengadilanyang telah ditandatangani dan mendapat kekuatan yang pasti. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang diancamkan secara alternatif diatur dalam pasal 98-102 yang berbunyi: Pasal 98 "Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi Masyarakat". Pasal 99 "(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum. (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pasal l00 "(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana. (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pasal 101 "Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama l0 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden". Pasal 102 "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang- Undang". Pembaruan hukum pidana yang ada dalam KUHP 2023 ini berlandaskan pula nilai keseimbangan dan nilai Pancasila. Berikut Penulis menjabarkan Perbedaan antara KUHP lama dan baru adalah penempatan hukuman mati. Pada KUHP lama, hukuman mati masuk ke dalam jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Hukuman mati atau pidana mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia (Roeslan Saleh, 1987). Sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif. Tabel 1. Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru No 1 2 3 KUHP Lama Hukuman mati merupakan pidana pokok. Dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak Presiden. Tidak mengenal masa percobaan dalam pelaksanaannya. KUHP Baru Hukuman mati bukan lagi pidana pokok. Dilaksanakan apabila dalam masa percobaan terpidana berkelakuan buruk dan grasinya ditolak Presiden. Mengenal masa percobaan dalam pelaksanaannya. Dalam KUHP lama meletakkan pidana mati sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi. Pelaksanaan pidana mati terjadi apabila grasi yang diajukan ditolak oleh presiden. Pengaturan mengenai Pidana mati diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 971
Mati dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer adalah dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Adapun penentuan waktu dan tempat dilaksanakannya. Undang- Undang ini merupakan pengaturan terbaru mengenai pidana mati dalam KUHP lama. Hal ini dikarenakan pada Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan dengan cara digantung dan tidak mengenal masa percobaan dalam pelaksanaannya. Sedangkan pidana mati dalam KUHP baru tidak menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif. Pidana mati akan dilaksanakan apabila dalam masa percobaan terpidana berkelakuan buruk dan grasinya ditolak Presiden. Namun, Terpidana mati dalam KUHP baru diberi kesempatan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun guna melihat apakah terpidana berubah atau tidak. Apabila selama masa percobaan terpidana terbukti berkelakuan baik atau menyesal dan bukti berkelakuan baik dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka pidana mati akan berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Kepastian Hukum Pidana Mati Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Kepastian hukum menjadi lebih umum ketika kepastian menjadi bagian dari terbentuknya hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan identitas dan makna keberadaan hukum yang sebenarnya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman atau contoh keberadaan seseorang dalam mengontrol perilaku di kehidupan schari-hari. Secara normatif, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang pasti dibuat dan diumumkan, artinya kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis sehingga perbedaan penafsiran terhadap peraturan tidak lagi menimbulkan keragu-raguan dan tidak menimbulkan konflik dalam norma-norma yang berlaku di Masyarakat (Mochtar Kusuma Atmadja dan B. Arif Sidharta, 2000). Dalam pedoman pemidanaan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 53 KUHP-2023 menyatakan: (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Indonesia memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi mati antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, hingga Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No. B- 235/E/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan. KUHP lama dan KUHP baru memiliki persamaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati yang tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) KUHP baru yang menyatakan bahwa pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang telah ditentukan dalam Undang- Undang. Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Apabila dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Menurut sudut pandang Penulis, dalam KUHP lama tidak memiliki kepastian hukum kapan dilaksanakan eksekusi pidana mati, hanya berlandasan hukum pada keputusan presiden setelah melalui proses hukum banding dan kasasi serta permohonan grasi. Jika permohonan grasi ditolak oleh presidan, maka eksekusi pidana mati akan dilakukan. Belum ada aturan yang mengatur masa atau jadwal yang telah ditetapkan menurut perundang-undangan. Berbeda dengan KUHP baru, Ketentuan pidana mati di dalam KUHP baru menjadi salah satu ketentuan yang mengalami perubahan secara fundamental dibandingan dengan KUHP lama, sebab memperkenalkan pidana mati sebagai pidana alternatif dan juga dengan adanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun penundaan eksekusi melalui masa tunggu. Terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh hakim, yakni rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan utuk memperbaiki diri serta peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Ketentuan pidana mati dalam KUHP baru jelas lebih meringankan jika dibandingan dengan KUHP lama, karena pidana mati di dalam KUHP baru tidak lagi dikategorikan sebagai jenis pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus. Dengan sifat kekhususan pidana mati yakni secara otomatis dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Sehingga Penulis berpendapat bahwa KUHP baru memberikan kepastian hukum dimana pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi Masyarakat diatur dalam pasal 98. Selain itu KUHP baru memberi kepastian hukum dengan adanya masa tunggu bagi terpidana yang dapat dilihat dari Pasal 100 ayat (1) yang mengatakan "Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana". Selanjutnya Pasal 100 ayat (2) "Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Lebih lanjut 972
pasal 100 ayat (3) disebutkan Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht)". Kepastian Hukum selanjutnya lebih dirincikan terkait dengan penilaian sikap terpidana mati untuk berkelakuan baik yang dapat mampu menentukan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dijelaskan pada pasal 100 ayat (4) yang berbunyi "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung". Begitupun sebaliknya, "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung" yang diatur dalam Pasal 100 ayat (6). Dalam pasal 100 ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah menunjukkan ketegasan untuk tetap mengeksekusi terpidana mati apabila tidak memiliki harapan untuk melakukan perilaku yang baik. Namun, pemerintah tidak mengatur jangka waktu eksekusi yang dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian permohonan grasi diatur dalam pasal 101 yang berbunyi "Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama l0 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden". Pasal ini menjelaskan bahwa, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup apabila masa percobaan terpidana dilihat dari rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa dalam Tindak Pidana., maka pidana mati dapat diubah dengan keputusan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal lain yang masih mengatur tindak pidana mati tertuang pada pasal 102 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang". Maksud dari pasal tersebut ialah untuk memberi kesempatan kepada para pembuat kebijakan dalam tahap formulasi untuk memperbaiki tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga apabila ada perubahan dalam pelaksanaan bahkan tata cara eksekusi akan lebih lanjut di atur dalam Undang- Undang. Berdasar pada pasal yang telah dijelaskan diatas, Penulis menarik kesimpulan bahwa KUHP baru memberikan kepastian hukum yang jelas walaupun tidak ada pengaturan jangka waktu eksekusi yang dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dikatakan kepastian hukum, karena KUHP baru mengatur bagaimana kebijakan formulasi pidana mati dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Pidana mati dapat dibatalkan apabila terpidana mati berkelakuan baik selama 10 (sepuluh) tahun sehingga, terdapat pemberian keringanan berupa penjara seumur hidup. Selain itu, KUHP baru juga menjelaskan bagaimana penilaian sikap terpidana mati untuk berkelakuan baik yang dapat mampu menentukan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. PENUTUP Simpulan Perbandingan Sanksi Pidana Mati Dalam Pembaruan KUHP 2023 Dan KUHP Lama : Pidana mati adalah pidana terberat menurut Perundang-undangan Indonesia karena mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Udang-Undang yang diancam dengan hukuman mati. Dalam KUHP lama, pidana mati diatur dalam pasal 10 yang menerangkan bahwa pidana mati sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi. Sedangkan dalam KUHP baru, pidana mati bukan lagi termasuk ke dalam pidana pokok dan berubah menjadi pidana alternatif. Dalam KUHP terbaru diataur dalam Pasal 100, pidana mati dapat dibatalkan apabila terpidana mati berkelakuan baik selama 10 tahun sehingga, terdapat pemberian keringanan berupa penjara seumur hidup. Kepastian Hukum Pidana Mati Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional : Kepastian hukum Pembaruan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dapat dicapai dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang pidana mati. Dalam KUHP baru, ketentuan tentang pidana mati diatur dalam pasal 98, pasal 99, pasal 100 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), pasala 101 dan pasal 102. Pasal ini mengatur tentang formulasi pidana mati dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Saran a. Pidana mati sebagai salah satu instrumen penghukuman yang memberikan efek jera bagi masyarakat umum, namun perlu adanya pengaturan hukum yang tidak tumpang tindih antara hukum yang satu dengan yang lainya. 973
b. Dalam penjatuhan hukuman mati penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) diharapkan mengambil tindakan yang tepat dapat melihat ada pengampunan dari negara (grasi) atau pelaksanaan pidana mati sesuai denga pasal 100 KUHP Baru DAFTAR PUSTAKA Atmadja, Mochtar Kusuma dan B. Arif Sidharta, (2000). pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. Dewi, Ni Komang Ratih Kumala, (2020), "Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", dalam Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Universitas Pendidikan Ganesha Volume 6, No. 1. Hukum Indonesia", dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 51, No. 2. Hutapea, Bungasan, (2016). Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Selatan. Jumiati, Agatha dan Ellectrananda Anugerah Ash-sidiqqi, (2022), "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia", dalam Jurnal Ius Civile, Volume 6, No. 1. Mahmud, Ade, (2021), "Problem Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Saleh, Roeslan, (1987), Stelsel Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2015). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 17, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 974