Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Penyunting Dinna Prapto Raharja, Ph.D
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Penyunting Dinna Prapto Raharja, Ph.D
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Penyunting Dinna Prapto Raharja, Ph.D Diterbitkan oleh: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia Jalan Kemang Selatan II No. 2 A | Jakarta 12730 Telepon : +62-21-7193711 Fax : +62-21-71791358 Email : info@fes.or.id Website: ISBN 978-602-8866-27-9 Oktober 2020 Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun, termasuk fotokopi tanpa ijin tertulis dari penerbit Tidak untuk diperjualbelikan
Daftar Isi Pengantar dari Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia Pengantar dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Daftar Singkatan BAB SATU Inklusi Sosial dalam Demokrasi Masa Kini Dinna Prapto Raharja BAB DUA Kepercayaan dan Keyakinan dalam Demokrasi Syahredzan Johan BAB TIGA Eksklusifitas dan Penurunan Demokrasi di Asia Tenggara Naruemon Thabchumpon BAB EMPAT Melampaui Angka, Memastikan Inklusifitas dalam Ranah Demokrasi yang Semakin Eksklusif Sylvia Yazid dan Mireille Marcia Karman BAB LIMA Demokrasi, Kapitalisme, dan Media Baru Andina Dwifatma BAB ENAM Hoaks, Polarisasi, dan Demokrasi: Perspektif Masyarakat Sipil Anita Ashvini Wahid BAB TUJUH Upaya ke Depan Dinna Prapto Raharja Profil Penulis [h. 6] [h. 9] [h. 12] [h. 15] [h. 31] [h. 45] [h. 55] [h. 67] [h. 77] [h. 87] [h. 94]
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Pengantar dari Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia Kantor Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia merasa gembira ketika Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia (KEMLU) mengundang FES untuk kedua kalinya menjadi salah satu pihak penyelenggara Forum Demokrasi Bali untuk Media dan Masyarakat Sipil (Bali Civil Society and Media Forum - BCSMF), yang kembali dilaksanakan secara paralel dan merupakan bagian integral dari Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum - BDF). Trek pertama dari BDF ke-12 berlangsung pada 5-6 Desember di Nusa Dua, Bali, dengan topik menyeluruh "Demokrasi dan Inklusifitas". Para pembuat kebijakan, diplomat, serta pakar dari Asia dan berbagai bagian dunia lain mencoba menjawab pertanyaan: tingkat inklusifitas seperti apa yang dibutuhkan untuk menjamin hadirnya demokrasi yang stabil dan berkembang. Ini mencerminkan konsensus bahwa demokrasi tidak dapat berkelanjutan jika hanya terbatas pada proses pemilihan, debat parlemen, dan/atau pembuatan undang-undang. Sebaliknya, keberhasilan demokrasi dinilai oleh adanya budaya demokrasi yang hidup, oleh sejauh mana semua orang dapat berkontribusi dalam proses-proses demokrasi, serta sejauh mana akses mereka yang setara untuk memperoleh manfaat dari buah-buah demokrasi. Kesejahteraan dan kepedulian setiap anggota masyarakat, terutama yang kurang mampu, terpinggirkan dan tereksklusi, perlu dipertimbangkan. Demokrasi inklusif harus terus dikembangkan menjadi pembangunan inkslusif, sementara pembangunan tidak boleh dilihat secara sempit hanya sebagai kemajuan ekonomi saja, tetapi seharusnya juga memastikan keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat. Singkatnya, HAM di bidang politik 6
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 dan sipil saling bergantung dengan HAM di bidang sosial, ekonomi dan budaya, serta perlu dikembangkan secara bersamaan. Dalam pidato pembukaannya pada BDF, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi oleh karenanya menekankan kuatnya korelasi antara kebebasan, inklusifitas, dan demokrasi. Berdasarkan hal ini, ia mendiagnosis tingkat kerapuhan dan keresahan yang lebih tinggi di seluruh kawasan serta di seluruh dunia. Sebagai salah satu resep untuk mengatasinya, ia menyarankan untuk memberdayakan generasi milenial serta melibatkan lebih banyak perempuan dalam pengambilan keputusan politik serta penjagaan perdamaian dan inklusi. Sejalan dengan hal itu,area fokus perdebatan lain pada BDF 2019 adalah kepemimpinan perempuan; yang disoroti secara tajam dalam diskusi panel Ibu Retno bersama dengan Marise Payne, Menteri Urusan Luar Negeri dan Perempuan Australia; Monica Juma, Sekretaris Kabinet untuk Urusan Luar Negeri Republik Kenya; serta Nandi Ndaitwah, Menteri untuk Hubungan dan Kerja sama Internasional Namibia. Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2019 (#BCSMF) yang dilaksanakan secara paralel membahas tema "Meningkatnya Eksklusifitas dan Menurunnya Demokrasi". Para pakar dari masyarakat sipil dan media membahas tantangan-tantangan terkini yang dihadapi oleh negara-negara demokrasi di seluruh dunia serta kemungkinan cara- cara untuk mengatasinya. Dalam semangat ini, mereka juga memperdebatkan eksklusi yang terjadi di ruang digital, tantangan yang muncul dari pembentukan opini yang memecah-belah akibat gelembung filter informasi, dan ujaran kebencian serta hoaks. Menurut Anita Wahid, perwakilan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesian (MAFINDO) dan putri mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid, kita ditantang oleh suatu era pasca-kebenaran, yang menganggap bahwa lebih penting apakah pesan tertentu mendukung kelompok saya atau tidak, daripada apakah pesan itu benar dan berdasarkan fakta. Syahredzan Johan, pengacara HAM dari Malaysia, di dalam presentasinya menjelaskan tentang pengalaman Malaysia dengan pemberlakuan dan penghapusan undang-undang yang mengatur berita palsu. Diberlakukan oleh pemerintah Malaysia sebelumnya yang otoriter, undang-undang tersebut kemudian dicabut oleh penggantinya, pemerintah Malaysia yang disahkan secara demokratis. Namun, seperti dijelaskan oleh Syahredzan, pemerintahan yang dipilih secara demokratis tersebut juga harus mencari formula yang tepat untuk menjamin kebebasan berbicara di satu sisi, sambil mencegah maraknya ujaran kebencian dan hoaks di sisi lain. Dr. Hasan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Indonesia (2001 - 2009) dan pendiri Forum Demokrasi Bali, di dalam presentasinya menunjukkan bahwa AS bukan suar demokrasi 7
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 lagi, Eropa sedang berjuang sebagian besar untuk mengatasi masalahnya sendiri, sementara negara-negara yang berhasil secara ekonomi tetapi otoriter seperti Tiongkok menantang negara-negara demokrasi liberal yang sedang lunglai. Dengan latar belakang ini, Wirajuda menekankan perlunya bagi negara-negara demokrasi liberal untuk menjamin tingkat inklusi yang tinggi dan, sejalan dengan itu, keadilan sosial yang tinggi pula. "Keadilan Sosial tidak lain adalah demokrasi ekonomi," katanya. Prof. Mohammad Nuh, ketua Dewan Pers Indonesia, di dalam presentasinya merefleksikan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan pers yang berkualitas di bawah tantangan saat ini. Ia menekankan, "keberlanjutan media di era digital ini menjadi sangat penting". Andina Dwifatma menunjukkan bahwa kebebasan dan literasi media membantu warga negara untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi dan, jika diperlukan, mengorganisasi diri mereka untuk menuntut hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. BCSMF 2019 dibangun di atas BCSMF 2018, yang didedikasikan untuk topik "Populisme, Politik Identitas, dan Erosi Demokrasi". Sebagai kesaksian BCSMF 2018, kantor FES Indonesia, bersama dengan KEMLU dan dengan dukungan Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menghasilkan sebuah buku berisi makalah-makalah terkait yang ditulis oleh para pakar kehormatan dari BCSMF 2018. Buku tersebut secara resmi diluncurkan pada BCSMF 2019 dalam upacara serah terima antara FES dan ikon BDF Hasan Wirajuda. Publikasi BDF 2019 yang sekarang akan dilanjutkan dengan dokumentasi yang disambut baik atas pertukaran yang penuh semangat ini di Bali. Terutama karena para perwakilan dari KEMLU juga mendukung ide untuk mendistribusikan publikasi ini pada BDF 2020. Sebagai kesimpulan, pertukaran gagasan pada BDF 2019 secara mengesankan memperlihatkan bahwa dibutuhkan keputusan strategis oleh para politisi serta upaya seluruh masyarakat untuk mewujudkan tingkat inklusifitas yang tinggi dan melestarikan demokrasi. Pertukaran gagasan dengan para raksasa media sosial dan pengkritiknya juga menggambarkan dengan jelas bahwa pemerintah, tetapi juga perusahaan- perusahaan berpengaruh seperti Facebook harus menemukan formula yang tepat untuk menjamin kebebasan berekspresi di satu sisi, sambil mencegah ujaran kebencian dan hoaks di sisi lain. Di tengah tantangan nasional, regional dan global saat ini, tentu patut dipuji bahwa BDF terus diperkuat oleh pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia untuk mempromosikan demokratisasi, inklusifitas, dan kebebasan media. Friedrich- Ebert-Stiftung merasa bangga menjadi bagian dari ikhtiar ini. Jakarta, Juli 2020 Sergio Grassi Direktur Residen Kantor Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia 8
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Pengantar dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Selama lebih dari satu dekade, Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum - BDF) telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai sebuah agenda strategis di Asia-Pasifik. BDF telah menjadi forum utama bagi pembahasan mengenai demokrasi. Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno L.P. Marsudi telah menyatakan pada acara pembukaan Forum Demokrasi Bali ke-12 bahwa faktor kunci keberhasilan bagi demokrasi adalah evolusi dan inklusifitas. Inklusifitas merupakan inti dari demokrasi dan prinsip yang mendasarinya, yaitu partisipasi yang setara bagi semua. Sejak didirikan pada 2018, Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali (Bali Civil Society and Media Forum - BCSMF) telah menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari BDF. Hal ini dikarenakan, mengawal demokrasi adalah upaya multi-pihak pemangku kepentingan yang tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan upaya lembaga pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh aspek masyarakat yang demokratis, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan media. Dalam pengertian ini, setiap tahun Kementerian Luar Negeri mencoba untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil, serta memberdayakan mereka agar memainkan peran yang lebih signifikan dalam BDF. Di bawah naungan tajuk BDF ke-12, "Demokrasi dan Inklusifitas", tema yang dipilih untuk BCSMF ke-2 pada 2019 adalah "Meningkatnya Eksklusifitas dan Menurunnya Demokrasi". Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pernah melakukan penelitian tentang korelasi antara kualitas kebebasan (demokrasi), inklusifitas dan kerentanan. Asumsi dasarnya adalah bahwa ketiga konsep tersebut saling berkaitan. Penelitian tersebut 9
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Foto: Dok. FES 10
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 menyimpulkan bahwa 49 persen dari subyek penelitian menunjukkan kecenderungan terhadap korelasi antara kebebasan, inklusifitas, dan tingkat kerapuhan. Saat ini, kita melihat kebangkitan nasionalisme dan populisme yang sempit. Hal ini menghambat proses-proses demokrasi di beberapa negara maju di seluruh Eropa. Ruang gema, hoaks, dan disinformasi (terutama melalui media sosial) juga semakin menjadi masalah bagi lembaga-lembaga demokrasi. Disinformasi menimbulkan kesulitan baru bagi para pemilih untuk memahami semua informasi yang dapat mereka akses untuk mengambil keputusan politik, terlepas dari tingkat kepakaran dan pendidikan mereka. Karenanya, masyarakat sipil dan media perlu memperkuat peran mereka, terutama dengan melawan berbagai wacana palsu, mendorong inovasi-inovasi kelembagaan, mendorong perubahan-perubahan struktural, membentuk koalisi-koalisi sosial baru, dan menggiatkan berbagai perubahan budaya. Masyarakat sipil dan media juga perlu memperluas pengaruh mereka dengan menjadi lebih lintas disiplin, lintas perbatasan, dan transparan. Hal yang sama pentingnya adalah mengajarkan publik untuk selalu memverifikasi sumber-sumber informasi dan/atau hanya mengakses informasi dari sumber-sumber terpercaya. Ini dapat dilakukan dengan mempromosikan jurnalisme yang baik, mengembangkan masyarakat sipil yang kuat, dunia akademik yang kokoh, dan pemeriksa fakta independen yang diprakarsai oleh masyarakat sendiri. Selain itu, berbagai perusahaan media sosial berpotensi untuk menjadi mitra demokrasi. Sebagai sebuah platform, perusahaan-perusahaan media sosial tidak dapat tetap netral, apalagi menjauhkan diri dari isu-isu kritis seperti inklusi dalam negara demokrasi. Ini merupakan tahun ke-2 Kementerian Luar Negeri mendukung penerbitan buku refleksi dari BCSMF. Para penulis dalam publikasi tahun ini telah mendiskusikan penurunan dan perkembangan demokrasi secara menyeluruh. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penulis yang dalam refleksi ini telah juga mengangkat dampak pandemic COVID-19, sebuah disrupsi yang dahsyat dalam era saat ini. Akhir kata, saya menyambut baik publikasi ini. Saya berharap buku ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi wacana intelektual dan menjadi rujukan penting bagi semua orang untuk mempromosikan demokrasi inklusif. Jakarta, Juli 2020 Dindin Wahyudin Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 11
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Daftar Singkatan ADN AICHR : Asia Democracy Network, atau Jaringan Demokrasi Asia : Intergovernmental Commission on Human Rights, atau Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang HAM AJI ANM ARCM : Aliansi Jurnalis Independen, atau Alliance of Independent Journalists : Action Network for Migrants, atau Jaringan Aksi untuk Migran : Asian Research Center for Migration, atau Pusat Penelitian Asia untuk Migrasi AS ASEAN BCSMF : Amerika Serikat, atau United States of America : Association of Southeast Asian Nations : Bali Civil Society and Media Forum, atau Forum Demokrasi Bali untuk Media dan Masyarakat Sipil BDF BDSC : Bali Democracy Forum, atau Forum Demokrasi Bali : Bali Democracy Student Conference, atau Konferensi Mahasiswa Demokrasi Bali BLM BN CBO : Black Lives Matter, atau Kehidupan Orang Kulit Hitam itu Penting : Barisan Nasional, atau National Front : Community-Based Organizations, atau Organisasi Berbasis Komunitas CSDS CSOs DAP Daring EIU : Centre for the Study of Developing Societies : Civil Society Organizations, atau Organisasi Masyarakat Sipil : Democratic Action Party, atau Partai Aksi Demokrasi : Dalam jaringan (online) : Economist Intelligence Unit 12
FES GDP GMS HAM ILO Kemenko PMK KEMLU KPK KPU Lansia LGBT LSM Luring MAFINDO MKVL NCPO NGOs OFW OMS PDB PH PHK POs SAFENet US(A) UU Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 : Friedrich-Ebert Stiftung : Gross Domestic Product, atau Produk Domestik Bruto : Greater Mekong Subregion, atau Subwilayah Mekong Raya : Hak Asasi Manusia, atau Human Rights : International Labour Organization : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atau Coordinating Ministry of Human Development and Culture : Kementerian Luar Negeri, atau Ministry of Foreign Affairs : Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Corruption Eradication Commission : Komisi Pemilihan Umum, atau General Election Commission : Lanjut usia : Lesbian Gay Biseksual Transgender : Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Non-Governmental Organizations : Luar jaringan (offline) : Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, atau Indonesian Anti-hoax Association : Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Laos, atau Myanmar, Cambodia, Vietnam and Laos : National Council for Peace and Order : Non-Governmental Organizations, atau Lembaga Swadaya Masyarakat : Overseas Foreign Workers, atau Pekerja Filipina di Luar Negeri : Organisasi Masyarakat Sipil, atau Civil Society Organizations : Produk Domestik Bruto, atau Gross Domestic Product : Pakatan Harapan, atau Alliance of Hope : Pemutusan Hubungan Kerja : People's Organizations, atau Organisasi Rakyat : Southeast Asia Freedom of Expression Network : United States (of America), atau Amerika Serikat : Undang-Undang, atau Law 13
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 14
BA B S atu Inklusi Sosial dalam Demokrasi Masa Kini Dinna Prapto Raharja Inklusi sosial adalah jaminan partisipasi sosial dan politik bagi seluruh warga negara, bagian dari budaya demokrasi yang hidup dan dasar dari demokrasi yang berfungsi. Sebagai suatu prinsip, uraian di atas mudah untuk dikatakan, tetapi ada banyak tantangan dan perspektif yang bersaing, yang dapat menghalangi terciptanya demokrasi yang inklusif. Bahkan ada beberapa situasi yang lebih menantang lagi. Masyarakat masih percaya pada gagasan demokrasi, tetapi banyak orang yang kecewa terhadap kinerja beberapa lembaga publik, dan oleh karenanya menjadi skeptis terhadap kompetensi lembaga demokrasi dalam menanggapi warga negara. Ada banyak contoh di mana pengkritik pemerintah dipandang "terlalu kritis" oleh mereka yang berkuasa. Dalam membela dirinya, rezim yang demokratis dapat menanggapi kritik tersebut dengan menekan, membatasi, menyensor, dan mengorbankan inklusi berbagai pandangan tentang isu-isu yang sedang marak. Beberapa pemerintah bahkan menjadi kurang demokratis karena menolak untuk menjadi inklusif dan berpikiran terbuka. Forum Demokrasi Bali (Bali Demoracy Forum - BDF) ke-12, yang diselenggarakan pada 5-6 Desember 2019, mengangkat tema "Demokrasi dan Inklusifitas" ("Democracy and Inclusivity"). Forum ini merupakan sebuah platform dialog untuk berbagi pengalaman di antara para aktor negara dan non-negara, dengan tujuan untuk memahami tantangan untuk menciptakan demokrasi yang inklusif. Seperti yang disampaikan oleh Kementrian Luar Negeri Indonesia, BDF adalah pertemuan antarnegara demokrasi yang terbesar dan paling bergengsi. Pemerintah meyakini bahwa dukungan berkelanjutan sangat penting, bukan hanya bagi demokrasi saja, tetapi juga untuk menginspirasi negara- negara lain tentang cara melibatkan negara-negara demokratis. Dalam hal inklusifitas, 15
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 penyelenggara percaya bahwa keberhasilan demokrasi dinilai dari adanya kesempatan bagi semua orang untuk berkontribusi dalam proses demokrasi; serta sampai sejauh mana anggota masyarakat, bahkan ketika mereka kurang mampu, terpinggirkan, dan tersisih, untuk didengarkan suaranya dan dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Buku ini adalah refleksi dari sesi-sesi paralel BDF: Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali (Bali Civil Society and Media Forum - BCSMF), suatu forum yang didedikasikan untuk menyambut masukan dan pemikiran dari masyarakat sipil, akademisi, dan profesional media tentang isu-isu yang telah ditentukan, yaitu meningkatnya eksklusifitas dan menurunnya demokrasi, dengan melibatkan perwakilan dari jalur pertama (pemerintah) dalam BDF dalam pembahasan tentang demokrasi infklusif. Sama seperti setahun sebelumnya, BCSMF sekarang telah menjadi bagian integral dari BDF; di mana para pembicara dari BCSMF tampil sebelum BDF dan poin-poin yang diangkat di BCSMF dipresentasikan dalam kesimpulan BDF. Tingkat partisipasi pada BCSMF 2019 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peserta datang dari berbagai daerah di Indonesia, belahan Asia (Thailand, Malaysia, India, Pakistan, Indonesia, Korea Selatan, Singapura, dan Timor Leste), Timur Tengah (Tunisia), Eropa (Inggris, Swedia), Amerika Serikat, dan Australia. Individu-individu tersebut berpartisipasi atas sponsor mandiri dan sponsor bersama dari kelompok-kelompok yang hadir. Singkatnya, ada antusiasme untuk bergabung dalam forum itu, dan penulisan buku ini ditujukan untuk mengumpulkan poin-poin yang diangkat oleh para peserta dan pembicara, serta merefleksikannya terhadap tren demokrasi di berbagai negara, terutama di Asia. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) adalah salah satu mitra penyelenggara BCSMF ke- 12, dan FES berkomitmen untuk mendokumentasikan dialog-dialog dalam forum tersebut melalui penerbitan buku ini. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkaya berbagai program dan kegiatan mendatang masyarakat sipil dan pemerintah yang bertemakan mendukung demokrasi. Secara umum, forum sepakat bahwa suatu negara demokrasi membutuhkan kerja sama dari negara demokrasi yang lain, dan pengalaman dari suatu kawasan dapat membantu kawasan lain untuk membangun keputusan tentang bagaimana menghadapi tantangan yang mereka hadapi sendiri dalam mempraktikkan demokrasi. Kerja sama regional dan multilateral membina praktik demokrasi dan memeliharanya. Publikasi ini merupakan buku kedua mengenai BCSMF dan BDF, oleh karenanya akan memasukkan poin-poin yang diangkat dalam buku pertama yang sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh peserta forum 2019. Buku sebelumnya yang diterbitkan pada 2019 secara mendalam membahas populisme dan politik identitas, termasuk aspek- aspek cara mitigasi hoaks, sensasionalisme, dan bias politik. Memasukkan isu tentang peran masyarakat sipil yang diangkat pada 2018 akan membantu karena tetap relevan dengan apa yang terjadi pada tahun berikutnya. Tujuannya adalah menghubungkan diskusi melintasi periode waktu. 16
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Topik tambahan dalam buku ini adalah mengenai pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bermula di Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok. Walaupun penyakit ini belum muncul ketika BDF dan BCSMF ke-12 diselenggarakan, masa-masa penulisan buku ini bertepatan dengan masa penyebaran pandemi dan tekanan berat ekonomi yang mengikutinya. Saat buku ini diterbitkan, pandemi dan krisis multidimensi yang terkait mungkin telah meninggalkan bekas luka yang dalam di berbagai belahan dunia, sehingga sudah selayaknya dampak malapetaka yang sangat tidak terduga tersebut diberi perhatian yang sepadan. Ketika buku ini akan diproses naik cetak pada Juli 2020, sebanyak 210 negara di seluruh dunia telah melaporkan kasus penularan COVID-19 dan kematian yang diakibatkannya. Lebih dari 10,9 juta orang dilaporkan terinfeksi, sebuah peningkatan signifikan dari 2,2 juta pada pertengahan April 2020 (Worldometers, 3 Juli 2020). Sebuah virus yang pada awalnya dianggap dan diperlakukan hanya sebagai "virus flu biasa", COVID-19 ternyata kemudian tercatat sebagai salah satu penyakit paling mematikan dan paling cepat menyebar di seluruh dunia. Akan tetapi, berbeda dengan penyakit lain, dampak mematikan dari COVID-19 tidak hanya ditentukan oleh "kekuatan relatif" atau daya penularan virus tersebut yang luar biasa, tetapi juga oleh kapasitas relatif suatu negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan ternyata postur kesehatan masyarakat juga berpengaruh. Virus ini juga "menyerang" ekonomi secara serius. Dengan protokol yang membatasi mobilitas untuk mencegah penyebaran virus, banyak sektor ekonomi yang mendadak terhenti beroperasi. Sementara beberapa bisnis memilih untuk merampingkan operasi, yang lain bahkan tidak mampu bertahan. Akibatnya, setidaknya 25 juta orang kehilangan pekerjaan, yang menambahkan jumlah pengangguran global yang sudah mencapai 190 juta jiwa, menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 8 April 2020. Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) menyatakan betapa tingginya tingkat pengangguran saat ini di antara negara-negara G7, dari 30 juta di Amerika Serikat hingga 1,7 juta di Jepang. Dampak krisis seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ketidakpastian berdampak pada ekonomi dan investasi, ini saatnya untuk mengevaluasi tentang bagaimana memperoleh manfaat dari pasar global dan bagaimana pemerintah dapat menjembatani warga negara untuk mengakses pasar-pasar tersebut. Target untuk mencapai ekonomi inklusif menjadi semakin sulit diraih. Jumlah pekerja yang tidak menerima upah, yang sebetulnya ingin dilindungi oleh para pemerintah, semakin meningkat di negara berkembang dan para pekerja ini membutuhkan bantuan untuk dapat pulih kembali. ILO juga melaporkan munculnya "generasi lockdown", yaitu orang-orang yang terkena dampak guncangan pandemi ganda: disrupsi akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja; kehilangan pendapatan; dan semakin sulitnya mencari pekerjaan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa atu di antara enam orang muda telah berhenti bekerja sejak awal pandemi COVID-19 (ILO Monitor, 2020). 17
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Sementara diskusi tentang pengendalian penularan sedang berlangsung, pelajar demokrasi tidak boleh meremehkan dampak COVID-19 terhadap praktik-praktik demokrasi. Transparansi krisis, pemantauan dan evaluasi penanganan krisis, serta kebebasan berbicara dan berekspresi adalah beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini. Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia dan Dewan Eropa telah mengeluarkan peringatan bahwa kesehatan manusia tergantung pada tersedianya akses ke informasi akurat tentang sifat ancaman dan sarana untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, hak warga untuk mengakses media dengan tujuan untuk mencari, menerima, dan membagi segala jenis informasi dan gagasan yang melampaui batas-batas negara hanya boleh dikenakan pembatasan yang sempit (OHCHR, 2020, Dewan Eropa, 2020). Komisi tersebut juga menyebutkan betapa pentingnya akses internet sehingga tidak boleh diblokir, perlindungan terhadap wartawan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari hoaks dan disinformasi. Dewan Eropa menawarkan panduan mengenai perlindungan kebebasan berekspresi di masa- masa krisis. Pengingat ini memang penting karena ada berbagai indikator bahwa beberapa negara telah mengalami kemunduran dalam hal praktik demokrasi selama terjadinya krisis. Pemerintah Bolivia akan menjatuhkan hukuman penjara satu sampai sepuluh tahun bagi setiap informasi yang dianggap "tidak benar" oleh pemerintah; Thailand mengancam akan mengambil tindakan disipliner terhadap tenaga kesehatan yang buka suara tentang kekurangan persediaan kebutuhan mendasar di rumah sakit di seluruh negeri tersebut, sementara undang-undang "anti-berita palsu" digunakan untuk menuntut orang-orang yang kritis terhadap respons pemerintahan atas pandemi dan dianggap menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat. Di Tunisia, rancangan undang-undang untuk memerangi disinformasi selama COVID-19 diajukan dengan mempertaruhkan aliran informasi di platform media sosial karena pihak yang berwenang lebih suka mengantisipasi dampak yang dapat ditimbulkan oleh informasi seperti itu terhadap "keamanan dan ketertiban nasional". Pelapor pelanggaran dalam jurnalisme, masyarakat sipil, dan sektor kesehatan sedang menghadapi ancaman ganda: perlindungan yang lemah dari virus COVID-19 serta ancaman hukuman karena bersuara menentang pilihan-pilihan yang diambil pemerintah. Sayangnya, bukan sesuatu yang berlebihan bahwa melakukan penilaian tentang penanganan krisis global seperti COVID-19 memang dapat menghimpit negara- negara demokrasi. Peraturan-peraturan yang belum pernah merasuk sedalam ini sebelumnya untuk mengatur kehidupan warga sekarang dianggap "normal" dan "memang sudah seharusnya". Orang menyandarkan nasib mereka pada pemimpin negara, sementara kenyataannya ini berisiko mengingat para pemimpin juga masih berjuang untuk menyesuaikan diri dengan struktur peluang yang berubah (Körösényi, 2013), menanggalkan stres hingga mereka pun gagal untuk segera menanggapi krisis (Kapucu, 2009), dan berusaha untuk menghindari tuduhan bersalah (Weaver, 1986) sehingga langkah-langkah yang mereka ambil untuk melindungi masyarakat 18
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 jadi kurang maksimal. Larry Diamond (2020) berpendapat bahwa jika institusi-institusi demokrasi negara tidak dapat berfungsi secara efektif dalam masa krisis, khususnya ketika ada pandangan bahwa rezim otoriter dapat menangani krisis dengan lebih tegas, masa depan demokrasi ke depan menjadi suram. Diamond mengacu pada kegagalan negara-negara demokrasi untuk saling membantu di masa krisis; di mana alih-alih membantu, negara-negara tersebut justru mengisolasi diri dan bertindak menyelamatkan diri daripada bekerja sama. Bab ini menyediakan kerangka kerja sederhana untuk bab-bab selanjutnya. Saya akan memberikan pengantar tentang demokrasi dan para demokrat, serta bagaimana mereka secara "tradisional" diharapkan memperlakukan perbedaan dan mencegah terjadinya pengecualian atau eksklusi. Latar belakang ini akan menyoroti tradisi demokrasi dan bagaimana norma-norma demokrasi telah membentuk wacana tentang inklusi. Hal-hal apa saja yang telah dikategorikan bertentangan dengan demokrasi ketika memperlakukan pihak oposisi atau orang dengan orientasi politik yang berbeda? Hal-hal apa saja yang dapat diterima dan bagaimana caranya menangani perbedaan? Konteks masing-masing negara demokrasi pasti akan memengaruhi apa yang diharapkan, khususnya di Asia Tenggara. Orang-orang yang menjadi bagian dari masyarakat sipil dan profesional media di negara dengan demokrasi terkonsolidasi mungkin akan melihat tantangan dengan cara yang berbeda dari mereka yang berasal dari negara yang demokrasinya kurang terkonsolidasi. Perhatian forum untuk membahas konteks regional dan internasional juga akan ditinjau di sini. Bab ini akan menyoroti beberapa kelemahan demokrasi, kesenjangan antara praktik prinsip ini dan aspirasinya, serta kesulitan negara demokrasi yang lebih baru untuk mereplikasi praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh negara yang demokrasinya sudah lebih terkonsolidasi. Demokrasi dan Pencegahan Eksklusi: Apakah Kita Masih Melihat Demokrasi Berfungsi? Demokrasi bukan hanya bersifat sosial dan politis, tetapi juga dinamis. Itulah titik awal saya ketika merefleksikan demokrasi seperti yang diangkat di dalam BCSMF ke-12. Demokrasi adalah karya banyak pihak, mulai dari kepemimpinan hingga birokrasi, partai politik, bisnis, kelompok masyarakat sipil, dan tentunya komunitas akar rumput. Memiliki peraturan dan lembaga demokrasi saja tidak cukup memadai, apalagi untuk menjamin terciptanya praktik demokratis, karena warga sebagai individu dan sebagai bagian masyarakat adalah faktor utama dalam memastikan bahwa semua orang tanpa terkecuali dapat menikmati buah dari aturan dan institusi demokrasi. Buku ini, seperti juga para peserta BCSMF, tidak melihat demokrasi semata-semata sebagai praktik menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur, memperoleh persetujuan pemilih bagi para politisi untuk mewakili mereka di lembaga demokrasi, atau menjalankan kegiatan-kegiatan di masa pemilihan sebagai sarana para politisi untuk menawarkan perspektif, kegiatan, dan aturan untuk mencapai apa yang diinginkan 19
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 pemilih. Demokrasi di sini dilihat sebagai substansi dan identitas suatu bangsa, yang para penganutnya yakini harus dijunjung tinggi dan dikawal dari berbagai cara yang memungkinkan untuk mengikisnya. Ketika demokrasi dilihat sebagai substansi dan identitas, partisipasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan para pemimpin dan wakil rakyat terpilih, menjadi tidak dapat diganggu gugat. Persaingan menjadi lebih luas, bukan hanya yang terjadi secara horizontal di antara para pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga secara vertikal antara para pemilih aktif, aktivis, media, dan taipan bisnis. Perspektif mengenai arah dan tujuan, tentang apa yang pantas dan apa yang berbahaya, akan meningkat berlipat ganda sesuai dengan dinamika interaksi dan hubungan di antara para aktor ini. Namun, dalam definisinya yang minimal, inklusifitas dalam demokrasi dipahami sebagai hak pilih universal, yaitu memperluas hak pilih kepada semua orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Peserta BCSMF ke-12 berasal dari berbagai latar belakang. Dari aktivis masyarakat sipil, akademisi, pelaku bisnis, media, dan pensiunan aparatur sipil negara, dengan satu hal yang jelas, mereka semua adalah pendukung fanatik demokrasi. Mereka menyuarakan hasrat yang kuat untuk mempertahankan demokrasi. Beberapa peserta secara vokal menyampaikan pengalaman mereka sendiri berjuang untuk demokrasi, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ada pembicara yang secara lugas menyebutkan daftar pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menurutnya telah dilakukan oleh negaranya. Ada juga peserta yang menanyakan apakah negaranya peduli terhadap kelompok minoritas? Sementara itu, peserta lain sangat skeptis terkait monopoli kekuasaan di negaranya, yang dikatakannya telah menciptakan eksklusi politik, ketimpangan ekonomi, dan diskriminasi sosial. Ketika mereka yang berkuasa menutup diri dari rakyat dan memperkuat integrasi elit dengan jejaring elit lainnya, pusat kekuasaan akan menjadi koersif dan ekslusif. Ada beberapa refleksi terhadap kondisi organisasi masyarakat sipil (OMS) yang mencatat bahwa organisasi-organisasi tersebut seringkali telah menjadi pragmatis, terpecah-belah, lebih bersifat filantropis daripada melakukan advokasi, atau bahkan didanai sebagian oleh negara sehingga semangat mereka untuk berjuang bagi demokrasi mungkin menjadi lebih terbatas daripada yang diharapkan. Wartawan mempertanyakan bagaimana media sosial mengambil alih pekerjaan jurnalisme yaitu menyebarkan informasi, sehingga verifikasi berita menjadi hilang dan peredaran hoaks meningkat berlipat ganda. Ada perdebatan sengit tentang tanggung jawab perusahaan media sosial untuk memelihara demokrasi alih-alih hanya "menjalankan bisnis". Pertanyaan yang paling mewakili perasaan yang mengganggu peserta adalah: apakah kita masih melihat demokrasi berfungsi? Atau, apakah pemerintah-pemerintah ini hanya mengucapkan di bibir saja bahwa mereka demokrat dan negara mereka adalah negara demokrasi, tetapi sebetulnya bukan? Jika kita ingin demokrasi berfungsi, apa yang perlu kita lakukan lebih baik secara bersama-sama? 20
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Aliran studi tentang demokrasi memahami inklusifitas dari sedikitnya empat sudut pandang. Pertama, inklusifitas demokrasi yang memfokuskan pada aktor eksekutif, dengan membandingkan model konsensus dan prinsip mayoritas dalam pengambilan keputusan di dalam cabang eksekutif, yaitu antara model presidensial dan parlementer. Ini termasuk karya Lijphart (1997). Kedua, inklusifitas demokrasi yang memfokuskan pada aktor legislatif, dengan mencatat inklusifitas di dalam proses, di mana semua kelompok yang relevan berkesempatan menyampaikan pendapat mereka berdasarkan pertimbangan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki sumber daya untuk memajukan kepentingan mereka bahkan jika mereka tidak memiliki hak veto atas hasilnya (Ganghof, 2010). Ketiga, inklusifitas demokrasi yang menyambut baik partisipasi masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada tingkat pengambilan keputusan. Di segmen ini ada beberapa studi tentang bagaimana musyawarah dilakukan di tingkat lintas negara setelah munculnya rezim tata kelola pemerintahan global yang membuat peluang untuk menanggapi masalah menjadi transnasional alih- alih nasional saja. Pada titik ini, diskusi tentang inklusifitas menyinggung sumber daya yang tersedia bagi pemangku kepentingan, kesenjangan teknis dan pengetahuan, serta lembaga (Steffek and Nanz, 2008). Keempat, inklusifitas demokratis berarti akuntabilitas pembuat kebijakan terhadap pasar, rekan-rekan, atau konstituen (Blair, 2000). Jika demokrasi tidak terbuka terhadap pengawasan dan keseimbangan (checks and balances), maka akuntabilitasnya, dan oleh karenanya legitimasinya, akan tetap 21 S E F . k o D : o t o F
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 dipertanyakan. Ketidaksabaran masyarakat dengan rendahnya kualitas pelayanan publik dapat menurunkan kepercayaan terhadap demokrasi, seperti yang terjadi di Brazil (Hagopian, 2016). Studi-studi lain melihat tantangan dalam mengimplementasikan inklusifitas. Pertama, ada kompromi antara memiliki partisipasi kompetitif dan perwakilan dalam partisipasi (Rahat, Hazan, and Katz 2008). Jika persaingan dimaksimalkan, yang terjadi adalah defisit dalam perwakilan, dan sebaliknya. Kedua, ada banyak nilai yang tidak selalu saling kompatibel; mereka berantakan, dan ketika berinteraksi di antara berbagai tingkatan pemerintahan atau di antara kelompok, mereka dapat menimbulkan kekhawatiran (Rahat, Hazan, and Katz, 2008). Ketiga, musyawarah berbeda dengan praktik-praktik pemahaman dan transformasi (Healy, 2011). Partisipasi muncul dalam berbagai bentuk dan jika tidak disertai metode dan mekanisme, hasilnya akan jauh dari harapan. Lembaga perantara menyarankan dampak berbeda terhadap demokrasi, dengan memisahkan demokrasi representatif dari demokrasi delegatif, yang menurut O'Donnel merupakan entitas berbeda dari demokrasi terkonsolidasi (O'Donnell, 1994). Dengan demikian, inklusifitas bukan sesuatu yang bermakna tunggal dalam dunia demokrasi. Setidaknya studi yang ada berpendapat demikian. Beberapa melihat inklusifitas dari aspek partisipasi dan bagaimana keputusan diambil oleh kelompok atau individu yang berpartisipasi, apakah lewat konsensus atau lewat pengambilan suara melalui aturan mayoritas. Pihak lain melihat inklusifitas sebagai musyawarah untuk memaksimalkan keragaman kognitif, yaitu dengan menambahkan keragaman memandang dan menafsirkan dunia karena adanya kumpulan informasi yang lebih luas (Hong and Page, 2001), dan itulah sebabnya mengapa memaksimalkan representasi dianggap lebih penting daripada memilih representasi (Mill, 2010) atau melalui penyortiran (Landemore, 2013). Sebagai akibatnya, inklusifitas menjadi terbatas atau diatur. Konsultasi yang dilembagakan dengan masyarakat luas dilakukan hanya pada tahap tertentu atau pada aspek-aspek terbatas. Pengambilan keputusan di tingkat keamanan, misalnya, cenderung bersifat rahasia. Perundingan antarpemerintah adalah salah satu contoh yang menggambarkan bagaimana perwakilan pemerintah amat sangat enggan untuk menyerahkan posisi istimewa mereka sebagai pengambil keputusan (Kissling and Steffek, 2008). Dalam beberapa hal, inklusifitas berlawanan dengan gagasan memiliki pemimpin yang kompeten. Dalam teori-teori kepemimpinan, kualifikasi seorang individu, integritas pribadi dan visinya penting karena suatu waktu akan ada saatnya keputusan perlu diambil dalam waktu singkat sementara begitu banyaknya atau kurangnya masukan. Dari studi-studi ini, orang dapat melihat bahwa mengelola inklusi mendapat penekanan yang besar, mungkin lebih besar daripada membahas perlunya memperluas cakupan 22
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 inklusifitas. Perluasan inklusifitas lebih banyak muncul dalam studi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan dalam studi tentang media dan komunikasi. Para peserta BCSMF ke-12 terdiri dari mereka yang melihat inklusi yang diatur sebagai pertanda buruk bagi demokrasi dan mereka yang menganggap inklusi sulit dilaksanakan tanpa adanya peraturan. Para pembicara dan peserta yang berasal dari masyarakat dengan keragaman di mana-mana, tetapi kemiskinan tinggi dan akses terhadap pendidikan terbatas, seperti dari India dan Indonesia. Mereka membahas sejarah tata kelola pemerintahan serta partisipasi OMS, media, dan akademisi. Peserta yang berasal dari masyarakat yang lebih homogen seperti Korea Selatan lebih berfokus pada aspek positif teknologi dan media sosial. Pada waktu yang bersamaan, peserta dari kelompok yang kedua ini juga membahas bagaimana teknologi menciptakan sebuah arus utama baru: sementara 70-80 persen orang mungkin memiliki pendapat yang sama tentang sesuatu, pandangan yang berbeda akan dengan mudah "diserang" oleh sisanya. Disinformasi dan ruang gema menjadi ancaman bagi demokrasi. Peserta memang merasakan beberapa kesamaan terkait tantangan terhadap demokrasi setelah penggunaan teknologi dan media sosial menjadi semakin lazim, tetapi pertimbangan jalan keluarnya berbeda antara satu negara dengan yang lain. Di arus HAM, di mana hak setiap individu penting agar dapat mengamalkan dan mengamankan nilai-nilai HAM, inklusifitas berarti peluang yang sama bagi semua jenis kelompok dan individu untuk menyuarakan kebutuhan dan saran bagi kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Setiap individu yang berbeda patut mendapat perhatian karena bahkan satu korban dianggap sudah terlalu banyak bagi aktivis HAM manapun. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penting dalam pengamalan HAM. Mengekang suara, menyensor, menekan pendapat, dan membatasi transparansi dalam proses pengambilan keputusan adalah awal penghambatan inklusifitas. Inklusi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, kelompok difabel, dan kelompok miskin akan mencerminkan kemauan para penguasa untuk memahami apa yang dialami individu di kelompok-kelompok tersebut; mendorong pihak berwenang untuk mempertanyakan kebijaksanaan konvensional mereka tentang apa yang benar dan pantas bagi individu atau masyarakat. Studi media dan komunikasi, di sisi lain, melihat keunggulan media dalam meningkatkan partisipasi demokratis dan keterlibatan masyarakat. Salah satu di antara para pakar teori komunikasi terkemuka adalah Jürgen Habermas (1962), yang berpendapat bahwa media menjalankan peran menentukan dalam membentuk konstituen dan sebagai katalisator bagi keberadaan ruang publik. Media dianggap sebagai perwujudan keterbukaan isu-isu yang menjadi perhatian publik. Mengungkapkan isu ke publik dapat mencegah dampak kebijakan yang terburuk mengingat media diasumsikan tertarik untuk memastikan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu mengikuti perkembangan media swasta, pemerintah mulai mengendalikan kepemilikan media 23
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 oleh pihak swasta hingga titik pengendalian konten. Bukan hanya rezim otoriter yang mengendalikan media, tetapi bahkan negara-negara demokrasi pun mengalami propaganda dan disinformasi. Munculnya media digital telah mengubah lanskap bagi keterlibatan masyarakat, dan mengirimkan lebih banyak energi kepada warga negara biasa untuk menyampaikan pendapat dan meneruskan konten yang mereka anggap layak diberitakan. Pesatnya penurunan biaya telekomunikasi dan penyebaran teknologi komunikasi baru telah memungkinkan komunikasi yang lebih interaktif antara para penguasa dan pengikut mereka. Pemimpin mengirimkan informasi melalui Twitter dan update melalui Instagram, bahkan menari di TikTok dan mengirim update dan laporan program melalui Facebook. Sementara komunikasi dengan masyarakat mungkin jadi lebih intensif dan informasi diperbaharui secara lebih teratur, tantangan bagi media digital ini juga cukup serius: dari gempuran hoaks dan disinformasi yang mengaduk emosi dan menyebabkan perdebatan sengit, hingga kematian perlahan-lahan media konvensional karena mereka juga harus bersaing untuk mendapatkan pemasang iklan alih-alih berinvestasi dalam mempromosikan isu yang menjadi perhatian di wilayah pedesaan, kelompok miskin dan kelompok minoritas lainnya; prioritas komersial meningkat dan keuntungan menjadi motif utama media mana pun saat ini (Deane, 2005). Peserta BCSMF ke-12 menangkap banyak perhatian pemerintah tentang inklusifitas dan melihat inklusi sebagai sebuah tantangan alih-alih sebagai sebuah peluang untuk memperkuat nilai-nilai dan praktik-praktik demokrasi. Global State of Democracy 2019 yang disusun oleh International IDEA mengungkapkan tren yang memprihatinkan mengenai penurunan indeks demokrasi baik di negara demokrasi yang sudah tua maupun yang masih muda. Negara demokrasi muda seringkali lemah, tidak efektif, dan rapuh, sementara negara demokrasi tua berjuang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sudah dijanjikan dengan dikepung oleh kebijakan populis. Kebangkitan nasionalisme dan populisme yang sempit telah menghambat demokrasi yang sudah ada di negara-negara maju dan demokrasi yang terkonsolidasi di seluruh Eropa dan di Amerika Serikat dalam mempertahankan inklusifitas. Diskusi sampai pada kesimpulan sementara bahwa kurangnya kepemimpinan dalam mempromosikan demokrasi cenderung mengeksklusi beberapa pihak di negara demokrasi. Bab-bab selanjutnya dalam buku ini akan menangkap pandangan-pandangan pihak yang berwenang ketika memperluas partisipasi dalam pengambilan keputusan ke ruang publik. Beberapa negara lebih khawatir daripada negara yang lain bahwa inklusifitas dapat menciptakan ketidakstabilan tatanan nasional tertentu, sehingga mempertaruhkan capaian "yang lebih penting" seperti pertumbuhan ekonomi dan kepastian ekonomi agar bisnis dapat berkembang dan perlindungan sosial dapat diberikan bagi wajib pajak. Di BCSMF ke-12 ada diskusi yang cukup luas tentang bagaimana negara membatasi akses warga ke media sosial, khususnya suara kelompok minoritas, dan menutup mata terhadap tindakan perusahaan teknologi yang membatasi akses individu atau warga ke 24
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 platform media sosial karena telah membuat pihak lain tidak senang dengan apa yang ditulis oleh warga tersebut. Ada juga yang berbagi tentang hoaks dan disinformasi. Ada pula yang berbicara tentang kebenaran yang tidak menyenangkan dari negara-negara di Asia Tenggara, yang dianggap menjauhkan beberapa negara dari demokrasi. Hanya saja pada tahun ini pembahasannya lebih mendalam untuk memahami bagaimana hoaks bekerja pada kelompok-kelompok berbeda. Persis seperti tahun sebelumnya, kemungkinan menemukan hoaks lebih tinggi di masa pemilihan. Peserta dari Indonesia berbagi pengalaman selama pemilihan 2014 dan 2019, di mana hoaks menggunakan agama, ras, dan suku untuk membangkitkan emosi orang. Semakin banyak hoaks yang beredar, semakin kuat dampak ruang gemanya, yaitu kecenderungan orang untuk hanya mendengarkan informasi yang sejalan dengan apa yang sudah mereka percayai. Fenomena ini diangkat sebagai hal yang buruk bagi demokrasi karena kontraproduktif dengan gagasan partisipasi dan kebebasan berekspresi. Baru-baru ini kita juga mengenal doxing, penyalahgunaan daring yang disengaja dengan cara pihak jahat membahayakan pihak lain dengan merilis informasi sensitif yang dapat mempermalukan, mengancam, mengintimidasi, atau menghukum individu yang diidentifikasi (Douglas, 2016), dan praktik ini sudah dikomersialisasi (Snyder, et al., 2017). Doxing sudah terjadi di Indonesia, dengan target para wartawan dan aktivis yang kritis terhadap para penguasa. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengeluarkan laporan pada 2018 yang didedikasikan untuk mendokumentasikan munculnya praktik doxing. Dan memang penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi menjadi perdebatan sengit selama BCSMF ke-12. Perwakilan Facebook berbagi pengalaman tentang bagaimana perusahaan tersebut mempekerjakan orang untuk menangani hubungan dengan pemerintahan di setiap negara untuk memberi ruang bagi pertukaran pendapat tentang pemberlakuan aturan untuk pengguna yang seharusnya tidak mengorbankan kebebasan berekspresi. Menariknya, diskusi kemudian berkembang menjadi sesi berbagi tentang betapa sulitnya menegakkan standar tertentu dalam pertukaran informasi melalui media sosial; bahkan di tingkat masyarakat hal ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Facebook juga memiliki keterbatasan dalam menangani hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian. Wartawan dari media konvensional cukup kritis terhadap media sosial, dengan mengangkat isu komersialisasi informasi alih-alih kualitas informasi dan mendorong media konvensional untuk bersaing dalam perebutan pangsa iklan agar dapat bertahan hidup, walaupun mereka adalah pihak yang menjunjung tinggi etika jurnalisme. Ada keinginan agar perusahaan media sosial dan platform media daring lainnya mulai ikut bertanggung jawab terhadap demokrasi melampaui kegiatan operasi bisnisnya sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan semata. 25
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Konteks yang Memengaruhi Negara Demokrasi Demokrasi tidak pernah terisolasi dari konteks di mana ia tumbuh. Di dalam buku BCSMF tahun lalu (Wisnu, 2019), secara spesifik disebutkan tentang perlunya kerja sama seluruh dunia untuk memelihara demokrasi. Itu karena demokrasi saling belajar dari satu sama lain, tentang yang baik dan yang buruk. Ketika pemimpin negara yang demokrasinya lebih terkonsolidasi melakukan praktik eksklusifitas, dengan menolak pengakuan atas hak-hak migran serta mempraktikkan disinformasi, ujaran kebencian, dan ujaran stereotip, ini menjadi preseden bahwa demokrasi mungkin pada akhirnya dapat memprioritaskan kepentingan diri sendiri yang sempit alih-alih mendorong nilai- nilai demokrasi yang universal. Forum juga membahas tentang bagaimana kapitalisme pasar liberal dan internasionalisasi ekonomi memang telah meningkatkan peluang kerja sama antarnegara, tetapi pada saat bersamaan juga menempatkan demokrasi di bawah tekanan. HAM dan kebebasan sipil telah ditekan untuk mengejar pembangunan ekonomi yang pesat. Kaum muda di negara demokrasi yang lebih tua merasa kecewa dan apatis terhadap proses demokrasi di negara mereka, seperti yang dapat dilihat melalui rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam beberapa dekade. Mereka yang berada di negara demokrasi yang lebih muda dihadapkan dengan disinformasi yang membuat mereka terpolarisasi, sehingga menciptakan citra yang salah tentang demokrasi yang sebenarnya. Pada sesi pertama ada tiga pembicara mewakili belahan dunia yang berbeda, yaitu Dr. Martin Brusis dari International IDEA, Nejib Friji dari Lembaga Perdamaian Internasional (International Peace Institute) Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Dr. Peter de Souza dari CSDS India (Centre for the Study of Developing Societies), yang berbagi tentang praktik demokrasi komparatif. Demokrasi bisa saja menjalankan aturan dan partisipasi yang beragam, tetapi International IDEA mengajukan pendapat bahwa legitimasi dari rakyat adalah hal yang paling penting dalam demokrasi. Pengukuran demokrasi, menurut International IDEA, bukan sekedar berdasarkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi mencakup juga tujuan pembangunan berkelanjutan dan masyarakat yang inklusif. Pemeriksaan terhadap pemerintah juga disebutkan sebagai ukuran demokrasi. Sesi pertama ini juga membahas bahwa transisi menuju demokrasi adalah hal yang sulit dan dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai konsolidasi demokrasi. Poin-poin di tahun 2019 entah mengapa menggemakan yang menjadi perhatian di tahun sebelumnya yaitu tentang populisme dan politik identitas. Politik adalah hal tentang perspektif terhadap masalah dan membicarakannya dari sudut itu dapat dengan mudah memecah-belah negara dan rakyat; ketika elit politik berbicara tentang masalah migrasi, bukan migrasi yang menjadi masalah, tetapi nasionalisme dan perspektif kerja sama (Wisnu, 2019, 20-21). Andreas Ufen (2019) di dalam buku yang sama memberi tahu kita tentang bagaimana politik yang akan selalu memobilisasi konstituennya akan menantang elit yang sudah mapan. Polarisasi dan konflik memang bagian dari politik, 26
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 tetapi ketika persaingan membenci lembaga demokrasi yang ada, dampaknya akan dirasakan secara luas, bahkan secara global. Titik Buta Inklusifitas Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta menunjukkan bahwa sementara para pendukung fanatik demokrasi telah mendengar uraian tentang variasi dalam demokrasi dan memahami bahwa negara-negara demokrasi memerangi tantangan mereka sendiri secara teratur serta bagaimana tantangan serupa mungkin perlu diperlakukan secara berbeda tergantung konteks masyarakat dan konteks regional maupun internasional, ada hal-hal yang lebih sulit untuk didamaikan di antara para pendukung demokrasi. Pertanyaannya kemudian berujung pada cara-cara untuk mewujudkan inklusifitas sebagai prinsip demokrasi. Di sini forum mengungkapkan kelemahan inklusifitas. Pertama, diskusi menyinggung prasyarat nasional bagi inklusifitas, dengan mengakui bahwa tingkat nasional perlu menyambut baik inklusifitas untuk menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi. Nejib Friji meyebutkan pentingnya hak-hak perempuan. Tunisia diambil sebagai contoh satu-satunya negara Islam yang secara hukum melarang poligami; perempuan diberikan alat yang berbeda, termasuk alat hukum, untuk menghindari keputusan sewenang-wenang terhadap mereka, dalam hal perceraian, warisan, adopsi, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, apa yang dapat dilakukan negara-negara di kawasan untuk mendukung demokrasi. Nejib menyebutkan pentingnya integrasi regional untuk menghindari konflik terburuk antarnegara tetangga dan untuk memelihara praktik demokrasi. Tentu saja, konteks usulannya adalah pengalaman kawasan Timur Tengah. Tindakan saling mendukung satu sama lain, termasuk dalam hal aspek pembangunan ekonomi, akan mengurangi beban dalam membuat demokrasi berfungsi. Sementara itu, Peter Souza melihat pentingnya platform kerjasama internasional dan regional seperti International IDEA dan BDF dalam membantu demokrasi untuk mengatasi tantangan. Dia berargumen tentang pentingnya kerangka kerja untuk demokrasi, sehingga keragaman mungkin masih dihargai, namun prinsip-prinsipnya bersifat universal. Negara-negara di Asia Tenggara memperoleh manfaat kerangka kerja sama keamanan politik di ASEAN (Association of South East Asian Nations) yang termasuk dalam prinsip demokrasi dalam HAM. Tetapi, karena mayoritas negara di kawasan ini bukan negara demokrasi, dukungan bagi demokrasi akan datang dari tingkat nasional atau dari tingkat internasional. Ketiga, apa yang dilakukan tren dunia untuk memengaruhi demokrasi lainnya. Ketika demokrasi yang sudah tua menyimpang dari demokrasi, dengan memperlihatkan tanda-tanda intoleransi, eksklusifitas, stereotip, dan penolakan terhadap pandangan yang berbeda, serta pragmatisme yang kuat dalam politik, demokrasi yang lebih muda 27
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 menjadi goyah ketika terlibat dengan demokrasi yang lebih tua. Tidak seorang pun akan mennyamakan kemunduran demokrasi yang lebih tua dengan apa yang terjadi pada demokrasi yang lebih muda; dengan kata lain, demokrasi yang lebih muda akan terus dilihat sebagai demokrasi yang lebih rendah, bahkan ketika negara itu tetap setia pada nilai-nilai demokrasi. Bahkan jika International IDEA mengatakan bahwa ada perkembangan yang mengkhawatirkan di AS atau negara-negara Eropa, perhatian ketika membahas negara-negara demokrasi di Asia cenderung meremehkan. Peraturan dan regulasi yang disarankan untuk Asia tidak didasarkan pada pengalaman yang berkembang, tetapi pada resep sukses yang dirasakan telah behasil di tempat lain. Ini membawa kita sampai pada keinginan panitia penyelenggara, yaitu mencari cara yang lebih baik untuk mendukung demokrasi, walaupun kita selalu hanya memiliki sedikit waktu untuk membahasnya. Para aktivis benar-benar menjaga citra tertentu tentang demokrasi yang ideal, sehingga kenyataan di lapangan, baik di tingkat masyarakat, nasional, atau internasional sering luput dari perhatian mereka. Lebih mudah untuk mengatakan bahwa demokrasi itu bukan hanya satu jenis daripada menentukan cara mana yang lebih baik untuk mendukung satu sama lain. Menurut saya, inilah yang harus disoroti dalam forum BCSMF yang berikutnya. Referensi Blair, Harry. 2000. Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries. World Development 28 (1): 21-39. Council of Europe. 2020. Media in times of health crisis. Deane, J. 2005. Media, Democracy and the Public Sphere in Media and Glocal Change: Rethinking Communication for Development by Oscar Hemer & Thomas Tufte (eds.). Argentina: CLACSO. Douglas, David M. 2016. Doxing: A Conceptual Analysis. Ethics Information Technology 18: 199-2010. O'Donnell, Guillermo. 1994. Delegative Democracy. Journal of Democracy 5 (1): 55-69. OHCHR. 2020. COVID-19: Governments must promote and protect access to information during pandemic - international experts. Ganghof, Steffen. 2010. Review Article: Democratic Inclusiveness: A Reinterpretation of Lijphart's Patterns of Democracy. British Journal of Political Science 40: 679-692. Habermas, Jurgen. 1962. Hagopian, Frances. 2016. Delegative Democracy Revisited: Brazil's Accountability Paradox, Journal of Democracy 27 (3): 119-128. Healy, Paul. 2011. Rethinking deliberative democracy: from deliberative discourse to transformative dialogue. Philosophy and Social Criticism 37 (3): 295-311. Hong, Lu and Scott Page. 2001. Problem solving by heterogeneous agents. Journal of Economic Theory 97 (1): 123-163. 28
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Kapucu, Naim. 2009. Leadership under stress: presidential role in emergency and crisis management in the United States. International Journal of Public Administration 32: 767-772. Kissling, Claudia and Jens Steffek. 2008. CSOs and the Democratization of International Governance: Prospects and Problems in Civil Society Participation in European and Global Governance: A Cure for the Democratic Deficit? By Jens Steffek, Claudia Kissling dan Patrizia Nanz (eds.). New York: Palgrave Macmillan. Körösényi, András. 2013. The impact of crises and states of emergency on political leadership. Paper prepared for the 7th ECPR General Conference Section on Elites and Transatlantic Crisis, Bordeaux, 4-7 September 2013. Landemore, Helen. 2013. Deliberation, cognitive diversity and democratic inclusiveness: an epistemic argument for the random selection of representatives. Synthese. Springer. Larry Diamond. 2020. America's COVID-19 disaster is a setback for democracy. The 16 April. Lijphart, Arend. 1997. Back to Democratic Basics: Who really practices majority rule? In Axel Hadenius, ed., Democracy's Victory and Crisis. Cambridge: Cambridge University Press. Mill, John Stuart. 2010. [1861]. Considerations on Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press. Rahat, Gideon, Reiven Y. Hazan, and Richard S Katz. 2008. Democracy and Political Parties: on the uneasy relationships between participation, competition and representation. Party Politics 14 (6): 663-683. Snyder, Peter, Chris Kanich, Periwinkle Doerfler, and Damon McCoy. 2017. Fifteen Minutes of Unwanted Fame: Detecting and Characterizing Doxing. Proceedings of IMC'17. New York: USA. Steffek, Jens and Patrizia Nanz. 2008. Emergent Patterns of Civil Society Participation in Global and European Governance in Civil Society Participation in European and Global Governance: A Cure for the Democratic Deficit? By Jens Steffek, Claudia Kissling and Patrizia Nanz (eds.). New York: Palgrave Macmillan. Ufen, Andreas. Populism and Its Ambivalent Economic and Political Impacts. In Populism, Identity Politics and The Erosion of Democracies in the 21st Century: A Reflection from Bali Civil Society and Media Forum 2018 by Dinna Wisnu (ed.). Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kementrian Luar Negeri Indonesia. Weaver, R. Kent. 1986. The politics of blame avoidance. Journal of Public Policy 6 (4): 371-398. Wisnu, Dinna. 2019. Democracy and its challenges. In Populism, Identity Politics and The Erosion of Democracies in the 21st Century: A Reflection from Bali Civil Society and Media Forum 2018 by Dinna Wisnu (ed.). Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. 29
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 30
Ba b D ua Kepercayaan dan Keyakinan dalam Demokrasi Syahredzan Johan Pengantar: Pengalaman Malaysia Tahun 2019 adalah tahun pemilihan yang sibuk. Kerajaan Inggris, salah satu demokrasi tertua di dunia, menyelenggarakan pemilihan umum yang membawa partai Konservatif, di bawah pimpinan Boris Johnson, kembali memegang tampuk kekuasaan dengan mandat kuat untuk 'menyelesaikan Brexit'. Banyak negara-negara demokrasi baru di Asia dan Afrika juga menyelenggarakan pemilihan. Tunisia menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen, sementara Sri Lanka juga menyelenggarakan pemilihan presiden di tahun tersebut. India dan Indonesia, dua dari negara demokrasi terbesar di dunia, juga melaksanakan pemilihan umum pada 2019. Namun, terlepas dari perayaan demokrasi ini, banyak komentator mencatat bahwa demokrasi di seluruh dunia sedang mengalami kemunduran. Pemilihan bebas telah dilaksanakan (walau sebagian bahkan tidak sepenuhnya berlangsung adil), tetapi di sebagian besar negara demokrasi ini berbagai isu muncul, yang mengikis kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap demokrasi. Isu-isu tersebut akan dieksplorasi lebih jauh di dalam bab ini. Dalam mengeksplorasi isu-isu tersebut, agaknya juga berguna untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah dialami Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, perlu dijelaskan beberapa konteks tentang apa yang terjadi di Malaysia. 31
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Tanggal 9 Mei 2018 adalah hari bersejarah bagi Malaysia. Hari itu adalah hari penyelenggaraan Pemilihan Umum ke-14. Kira-kira 12 juta orang datang memilih. Pada saat penghitungan suara selesai, saat itu telah larut malam, jelas bahwa koalisi Barisan Nasional (National Front), yang telah memenangkan 13 Pemilihan Umum secara berturut-turut dan memegang tampuk kekuasaan selama 60 tahun, mengalami kekalahan. Aliansi oposisi Pakatan Harapan (Alliance of Hope) menyapu kekuasaan di tingkat federal, dan juga memenangkan pemilihan di beberapa negara bagian. Kekalahan Barisan Nasional (BN) dapat dikaitkan dengan banyak faktor. Salah satunya adalah mega-skandal penyalahgunaan dana investiasi milik negara 1MDB dan semakin meningkatnya biaya hidup yang sering dianggap sebagai alasan utama dari kekalahan BN. Namun, dalam beberapa tahun menjelang pemilu yang bersejarah itu, pemerintah Malaysia telah menjadi semakin otoriter. Dalam upayanya untuk mendongrak dukungan yang semakin menipis, pemerintah menindak tegas kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Banyak pembangkang ditangkap dan didakwa karena mengkritik pemerintah. Banyak wartawan ditahan dan sebuah publikasi batal diterbitkan karena berisi laporan skandal 1MDB. Pada hari-hari terakhir pemerintahan Barisan Nasional, demokrasi di Malaysia benar-benar merosot. Ini berkontribusi pada kejatuhan BN. Kemenangan bersejarah Pakatan Harapan (PH) mewakili semacam kelahiran kembali bagi Malaysia. Istilah 'Malaysia Baharu' atau 'Malaysia Baru' digunakan untuk membedakan Malaysia era BN dan Malaysia 'baru' di bawah pemerintahan PH. Saat itu tampak seperti Malaysia telah menekan tombol atur ulang dan akhirnya dapat menahan penurunan demokrasi. Selama 'Malaysia Baru' bertahan, semua indikator internasional tampak menunjukkan bahwa demokrasi di Malaysia telah dihidupkan kembali. Peringkat Malaysia naik 44 tingkat pada Indeks Kebebasan Pers (Press Freedom Index) RSF 2018. Malaysia naik 9 tingkat dalam 2 tahun terakhir pada Indeks Supremasi Hukum (Rule of Law Index) WJP. Sementara itu, skornya 52/100 pada Indeks Kebebasan Dunia (Freedom of the World Index) 2019 yang dikeluarkan Freedom House, dibandingkan dengan 45/100 pada 2018. Namun, meskipun manifesto pemilunya bersifat reformis, termasuk janji akan mencabut beberapa undang-undang tertentu yang kejam dan represif, pemerintah yang baru harus berjuang keras dalam menangani kebebasan dalam lingkungan yang lebih terbuka setelah pemilu. Beberapa pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok memanfaatkan ras dan agama untuk menyerang pemerintah PH, serta membakar narasi bahwa pemerintah yang baru telah gagal mengurus kepentingan kelompok etnis dan agama mayoritas di Malaysia, yaitu orang Melayu. Politik identitas, yang selalu menjadi bagian dari politik Malaysia, menjadi semakin buruk di era 'Malaysia baru' ini. 32
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Media sosial menjadi media utama untuk menyebarkan kebencian ras dan agama terhadap kelompok minoritas. Berita palsu dan hoaks juga disebarkan dengan efek yang luar biasa, dan kebanyakan ditujukan untuk melanjutkan narasi bahwa mayoritas orang Melayu sedang dikepung. Kasus 'Malaysia Baru' ini adalah kasus yang aneh, di mana negara menjadi lebih toleran dalam banyak hal, tetapi demokrasi tetap berada di bawah tekanan para aktor non-negara. Namun, pada akhirnya 'Malaysia Baru' berakhir sebelum waktunya. Pada akhir Februari 2020, Barisan Nasional kembali berkuasa ketika beberapa anggota parlemen dari Pakatan Harapan membelot. Raja mengangkat Perdana Menteri yang baru, salah satu dari pembelot, dan perubahan pemerintahan di Malaysia terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Pemerintah baru ini dibangun atas dasar politik identitas yang begitu lazim selama 22 bulan Pakatan Harapan berkuasa. Ini adalah 'Pemerintah Melayu-Muslim' yang diinginkan banyak orang, yang merupakan hasil dari narasi identitas yang telah memberikan tekanan berat kepada demokrasi di Malaysia. Lebih penting lagi untuk tujuan bab ini, pengalaman ini mengikis kepercayaan dan keyakinan terhadap demokrasi di Malaysia. Bukan hanya dari pembentukan pemerintah baru ini, yang dijuluki 'Perikatan Nasional'/PN (National Alliance), tetapi juga dari lambatnya langkah reformasi dan apa yang dilihat sebagai 'kebebasan yang tak terkendali'. Kegagalan pemerintahan PH dalam menawarakan reformasi yang 33 S E F . k o D : o t o F
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 berarti di lembaga-lembaga publik, bersama dengan semakin terpolarisasinya ruang publik, berarti bahwa sikap apatis dan kekecewaan yang dalam sedang meningkat di Malaysia. Dengan perubahan pemerintahan, perasaan kecewa yang dirasakan secara umum berubah menjadi kehampaan. Perasaan ini menjadi semakin lazim karena kenyataannya tindakan pemungutan suara dianggap tidak berarti dengan perubahan pemerintahan yang terjadi di tengah masa jabatan pemerintahan berjalan. Sepanjang bab ini, saya akan mengacu kepada pengalaman Malaysia, negara demokrasi baru, yang mengganti rezim lama berusia setengah abad hanya untuk kembali lagi ke situasi politik yang sama hanya dalam kurun waktu dua tahun. Ini bertujuan memberikan contoh bagaimana kepercayaan dan keyakinan dalam demokrasi dapat terkikis, dan mengapa hal ini penting untuk dipertahankan dan dipelihara. Pengalaman Malaysia ini juga relevan bagi negara demokrasi baru lainnya untuk diperhatikan dalam rangka memastikan inklusifitas. Forum Demokrasi Bali (BDF) 2019 Forum Demokrasi Bali ke-12 diselenggarakan pada tanggal 5-6 Desember 2019. Sejak terbentuk pada tahun 2008, forum ini berupaya untuk menciptakan 'arsitektur demokrasi progresif di kawasan Asia-Pasifik'. Menurut penyelenggara, forum ini memfasilitasi dialog melalui berbagi pengalaman dan pengalaman terbaik dalam mengelola keragaman yang mendorong kesetaraan, saling pengertian dan saling menghormati. Ini telah menjadi dasar forum selama bertahun-tahun. Pemerintah Indonesia meyakini pentingnya dukungan pemerintah terhadap demokrasi. Dukungan ini bukan hanya penting bagi negara-negara demokrasi, tetapi juga bertujuan untuk menginspirasi negara-negara lain tentang cara terbaik melibatkan negara-negara demokrasi. Tema forum tahun ini adalah "Demokrasi dan Inklusifitas". Menurut Retno L.P Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, pendekatan pemerintah Indonesia terhadap inklusifitas yang pertama adalah memelihara kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Menurut menteri, ini hanya dapat dicapai dengan menjamin bahwa lembaga-lembaga demokrasi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. "Kita juga harus bekerja untuk memastikan bahwa ada tetap tersedianya ruang yang cukup agar semua suara didengarkan. Selain itu, jika muncul pandangan bahwa demokrasi telah gagal, pandangan itu harus ditangani secara demokratis, bukan melalui aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi," katanya. Pendekatan kedua untuk mencapai demokrasi yang inklusif, menurut pemerintah Indonesia, adalah dengan memastikan keterlibatan perempuan. Pendekatan ketiga adalah memberdayakan dan melibatkan orang muda. Pemerintah Indonesia melihat masa depan demokrasi berada di tangan orang muda. Bersamaan dengan BDF, ada dua forum lain yang juga berlangsung: Konferensi Mahasiswa Demokrasi Bali (BDSC) dan Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali (BCSMF). 34
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Tema BCSMF 2019 adalah "Meningkatnya Eksklusifitas dan Menurunnya Demokrasi". Tema ini dapat dikaitkan kembali dengan fokus pada tantangan terhadap demokrasi yang berasal dari populisme, politik identitas, hoaks, sensasionalisme, dan bias politik. Kemunduran Demokrasi Di dalam Indeks Demokrasi tahun 2019 yang setiap tahun diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), yang memberikan gambaran singkat tentang keadaan demokrasi di seluruh dunia, skor global rata-rata turun dari 5,48 pada tahun 2018 menjadi 5,44 (pada skala 0-10). Menurut mereka, "Ini adalah skor terburuk sejak indeks tersebut dibuat untuk pertama kalinya pada 2006". Laporan itu, antara lain, memuat contoh-contoh kemunduran demokrasi di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika, dan kemandekannya di kawasan-kawasan lain. Di dalam "Populism, Identity Politics and the Erosion of Democracies: A Reflection from the Bali Civil Society and Media Forum 2018", ("buku 2018") Dr. Dinna Wisnu (sekarang Dinna Prapto Raharja) menulis tentang 'meningkatnya tantangan terhadap demokrasi'. Salah satu tantangannya adalah rezim otoriter yang menekan kebebasan. Namun, bahkan di negara-negara yang sudah lebih lama memiliki tradisi demokrasi tantangan tetap ada. Ia mengutip erosi terhadap kebebasan di Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang disebabkan oleh perang melawan terorisme dan rendahnya tingkat partisipasi politik dalam pemilihan serta keanggotaan partai politik. Akan tetapi, rezim otoriter, yang selalu menjadi kutukan demokrasi, tidak lagi menjadi satu-satunya alasan bagi erosi demokrasi di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan meningkatnya politik identitas, hoaks, dan populisme, yang semuanya mengakibatkan erosi terhadap demokrasi. Seperti disebutkan sebelumnya, Menteri Retno L.P Marsudi menyebutkan bahwa kepercayaan rakyat terhadap demokrasi harus dipelihara. Demokrasi hanya dapat berfungsi secara efektif jika ada kepercayaan dan keyakinan terhadap demokrasi. Tidak perlu dijelaskan lagi bahwa ini bukan semata-mata kepercayaan terhadap proses pemilihan, tetapi juga terhadap lembaga-lembaga negara lainnya yang menjalankan fungsi demokrasi. Ini juga termasuk kepercayaan dan keyakinan bahwa Negara akan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam melayani demokrasi. Seorang warga negara tidak hanya harus mengetahui bahwa ia berhak atas kebebasan berbicara, tetapi juga percaya diri dengan mengetahui bahwa ia tidak akan dituntut karena berbeda pendapat dengan pemerintahnya. Ia juga harus memiliki kepercayaan bahwa proses hukum bebas dari intervensi, dan bahwa jika ia memang dituntut, ia akan perlakukan secara adil. Seorang warga negara tidak boleh merasa bahwa kebebasan adalah hak eksklusif kelompok yang memiliki hak istimewa; kelompok minoritas (berdasarkan etnis, agama, dan orientasi seks), serta orang-orang yang tertindas dan 35
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 terpinggirkan, harus diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam praktik-praktik demokrasi. Demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik jika bersifat inklusif, dan inklusifitas mengarah kepada kepercayaan dan keyakinan yang lebih besar terhadap demokrasi. Eksklusifitas Mengikis Demokrasi Selama berlangsungnya BCSMF, beberapa peserta mencatat jenis-jenis eksklusi tertentu yang merebak seiring dengan berkembangnya media sosial. Dua di antaranya adalah eksklusi yang dilakukan oleh aktor negara dan yang dilakukan oleh aktor non-negara atau kelompok warga negara. Eksklusi yang dilakukan oleh negara bukanlah fenomena baru, karena pemerintahan di 'demokrasi yang cacat' selalu berusaha untuk mengekang ekspresi yang kritis terhadap mereka atau dianggap mengusik status quo. Kelompok masyarakat sipil dan pers yang bebas selalu berperan untuk menolak upaya negara untuk mempersempit ruang demokrasi. Apa yang dimaksud dengan 'demokrasi cacat' di sini merujuk kepada kategori yang digunakan oleh EIU dalam Indeks Demokrasinya. Menurut EIU, demokrasi cacat adalah negara yang menyelenggarakan pemilihan secara adil dan bebas, serta menghormati kebebasan warga sipil, tetapi mungkin masih memiliki beberapa masalah (misalnya, pelanggaran terhadap kebebasan pers dan minimnya tekanan terhadap oposisi politik dan kritik). Sementara itu, baik di negara yang sepenuhnya demokratis maupun di negara demokrasi yang cacat (sekali lagi merujuk ke kategorisasi EIU), dunia juga telah menyaksikan munculnya pemimpin populis seperti Donald Trump. Pemimpin politik seperti ini dipilih karena mereka memiliki daya tarik bagi kelompok mayoritas, biasanya dengan menjelekkan atau mengesampingkan kelompok minoritas. Kelompok etnis minoritas dan perempuan biasanya menjadi target pemimpin seperti ini. Sulit bagi kelompok minoritas untuk memiliki kepercayaan yang besar terhadap demokrasi jika hak mereka dilucuti oleh politik populis. Di dalam buku 2018, Andreas Ufen menulis tentang populisme dan dampak politiknya. Menurutnya, populisme berhubungan dengan polarisasi, dramatisasi dan moralisasi politik. Populisme adalah 'sub-tipe' politik identitas. Ufen menulis bahwa begitu kelompok populis memenangkan pemilihan, mereka cenderung memperkuat kekuasaan mereka, yang mengacaukan sistem pemeriksaan dan keseimbangan, dan merusak lembaga-lembaga demokrasi yang sudah mapan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kelompok populis yang berkuasa dapat menumbuhkan eksklusi yang dilakukan oleh negara. Misalnya, Associated Press melaporkan bahwa orang berkulit hitam dan beretnis Amerika Latin berpendapat 36
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 bahwa tindakan-tindakan Donald Trump sebagai presiden telah membuat hidup orang- orang seperti mereka jadi lebih buruk, menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research pada 2019 have-n1062821). Fenomena yang lebih baru, terutama dengan berkembangnya media sosial, adalah munculnya eksklusi yang dilakukan oleh aktor non-negara. Eksklusi yang dilakukan oleh aktor negara adalah tindakan membatasi akses warga negara ke media sosial; sedangkan, eksklusi di antara kelompok warga negara adalah membatasi suara minoritas dan pandangan yang berbeda. Sebagai contoh, di Malaysia kelompok konservatif dan kelompok sayap kanan telah menggunakan media sosial untuk mencemooh, meremehkan, dan menyerang individu dan kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi pandangan dunia yang lebih liberal terhadap beberapa isu. Dalam beberapa tahun terakhir, Pawai Perempuan (Women's March) yang diselenggarakan setiap tahun oleh berbagai organisasi masyarakat sipil telah menjadi target serangan daring yang diatur oleh kelompok-kelompok konservatif dan sayap kanan. Orang-orang dengan pandangan dunia yang serupa cenderung berkelompok bersama-sama dan memperkuat keyakinan bahwa sudut pandang mereka mutlak. Apabila ditambah dengan politik identitas, efeknya adalah eksklusi terhadap kelompok minoritas tertentu dari partisipasi demokratis arus utama. Dampak dari gagasan bahwa kelompok tertentu, biasanya kelompok etnis mayoritas, memiliki hak istimewa yang mengesampingkan hak minoritas adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Seperti dicatat oleh salah satu panel BDF ke-12, demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik ketika ada keragaman pandangan dan pendapat, dan bukan ketika eksklusifitas diberlakukan dan dibangun. Kembali ke pengalaman Malaysia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, 'Malaysia Baru' adalah kasus aneh tentang rezim yang secara relatif lebih 'toleran' yang harus bergulat dengan isu-isu eksklusifitas yang ditimbulkan oleh aktor-aktor non-negara. Ini dapat dilihat ketika pemerintahan PH yang berkuasa saat itu melakukan pendekatan terhadap UU (Undang-Undang) Pemberontakan (Sedition Act) yang represif, yaitu undang-undang warisan era kolonial yang dibiarkan tetap hidup oleh pemerintah sebelumnya. Di dalam janji pemilihannya, koalisi PH telah berjanji untuk menghapus UU tersebut, termasuk mengakhiri UU kejam lainnya. Namun ketika berkuasa, rezim tersebut mendapatkan perlawanan dari dalam koalisi dan dari kebanyakan masyarakat dalam upaya mencoba memenuhi janji ini. Penyebab utama perlawanan itu adalah anggapan keliru bahwa UU tersebut dipertahankan untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok mayoritas masyarakat Melayu-Muslim dipertahankan. Aktor-aktor non-negara memperkuat keyakinan ini 37
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 selama rezim PH berkuasa, dan menyulitkan negara untuk menghapus UU tersebut karena takut akan reaksi politiknya. Pandangan berbeda yang datang dari kelompok minoritas dikesampingkan dan diberi label sebagai anti-nasional, yang kemudian membungkam mereka secara efektif. Sampai kejatuhannya di akhir Februari 2020, pemerintahan PH tidak menghapus UU Pemberontakan. Ada diskusi lebih luas di sini yang perlu dieksplorasi tentang apa yang terjadi di Malaysia. Tantangan terhadap demokrasi bukan hanya datang secara vertikal (dari negara terhadap rakyat), tetapi juga secara horizontal (antarindividu). Seperti dicatat oleh para peserta dalam diskusi di BCSMF, eksklusi yang dilakukan oleh aktor non-negara dapat juga mengurangi kepercayaan dan keyakinan terhadap demokrasi. Hoaks dan Disinformasi Donald Trump memopulerkan istilah 'berita palsu' dengan menggunakan istilah itu untuk menyerang kebebasan pers di negerinya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa 'berita palsu', hoaks, dan disinformasi yang disebarkan melalui media sosial adalah ancaman besar bagi demokrasi. Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers Indonesia, berbagi dalam salah satu panel tentang hoaks yang beredar selama Pemilihan Presiden Indonesia yang terakhir (Pilpres 2019). Menurut pendapatnya, ada unsur-unsur spesifik yang sering menjadi target serangan terhadap kedua calon presiden, Jokowi dan Prabowo. Namun, seperti dicatat oleh Agus Sudibyo, kelihatannya hoaks tidak menyebabkan para pendukung mengalihkan dukungan dari satu calon ke calon yang lain, tetapi justru memperkuat dukungan untuk masing-masing calon dan menciptakan efek ruang gema. Dalam salah satu panel, peserta mencatat bahwa disinformasi memengaruhi kemampuan pemilih untuk memahami informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan politik. Mereka mencatat bahwa ada bahaya nyata bahwa nilai dan prinsip demokrasi dapat dirusak oleh disinformasi. Jika hal itu dikaitkan kembali dengan pengalaman Malaysia, pemerintah PH menghapus UU Anti-Berita Palsu (Anti-Fake News Act), sebuah UU yang sangat dikritik ketika diberlakukan tepat sebelum pemilihan pada 2018. Para pengkritiknya mengatakan bahwa UU tersebut memungkinkan negara untuk menentukan apa yang merupakan 'kebenaran', dan menindas pandangan yang berbeda dengan alasan 'memerangi berita palsu'. Namun, selama 22 bulan masa jabatannya, pemerintahan PH mengalami kesulitan dalam membendung maraknya disinformasi dan hoaks, yang banyak di antaranya mengandung unsur ras dan agama. Kegagalan pemerintah PH dalam menangani kepalsuan-kepalsuan yang beredar di ranah daring di luar penegakan hukum adalah berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap 38
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 prinsip-prinsip dasar demokrasi yang patut disayangkan, termasuk terhadap kekebasan berbicara. Rakyat mulai mendambakan intervensi negara untuk mengendalikan disinformasi dan hoaks, dan beberapa orang bahkan menyesalkan bahwa UU Anti- Berita Palsu sudah tidak lagi menjadi bagian dari kitab undang-undang. Membangun Kepercayaan dan Keyakinan Kita tidak dapat menyangkal bahwa isu meningkatnya eksklusifitas, populisme, dan disinformasi memiliki banyak kesamaan di seluruh dunia. Namun, kesalahan terbesar yang dapat kita lakukan adalah berpikir bahwa ada sebuah solusi universal bagi tantangan yang kita hadapi. Kita tidak boleh terperangkap dalam pemikiran bahwa cara mempraktikkan demokrasi seharusnya sama secara keseluruhan. HAM mungkin bersifat universal, tetapi praktik demokrasi terbaik berbeda dari satu negara ke negara lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Negara seperti Indonesia, yang demokrasinya relatif baru, memiliki demokrasi yang lebih hidup daripada Singapura, misalnya, meskipun pengalaman Singapura dengan demokrasi sudah lebih lama dan lebih berakar. Masalahya di Singapura adalah bahwa tidak ada cukup jalan untuk ekspresi demokratis, sementara di Indonesia, masalahnya adalah bagaimana mengatasi ekspresi demokratis yang semakin terpolarisasi. Singapura tidak membutuhkan sebuah dewan pers. Singapura membutuhkan pers yang independen. Seharusnya juga ada pembedaan dalam pendekatan antara demokrasi dengan sikap apatis terhadap politik yang tinggi dibandingkan dengan demokrasi dengan sikap apatis terhadap politik yang lebih rendah. Bandingkan, misalnya, pemilihan presiden di Indonesia dan di AS, seperti disebutkan oleh Dindin Wahyudin dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pidato penutupnya. Dari jumlah penduduk, AS memiliki 330 juta, sedangkan Indonesia 270 juta. Akan tetapi, pemilihan presiden di Indonesia menunjukkan partisipasi lebih dari 80 persen jumlah pemilih, sementara pemilihan di AS hanya dapat mengumpulkan tidak lebih dari 60 persen jumlah pemilih. Namun, terlepas dari konteks berbeda yang berlaku di negara-negara ini, kepercayaan dan keyakinan terhadap demokrasi tidak dapat dirawat jika tidak ada kepercayaan dan keyakinan terhadap lembaga publik. Pembahasan apa pun mengenai penguatan demokrasi tidak dapat menghindar dari kebutuhan untuk memberdayakan lembaga- lembaga tersebut sehingga masyarakat percaya kepada mereka. Dalam hal ini, tampaknya kurang ada diskusi di antara peserta BCSMF mengenai bagaimana cara untuk memberdayakan lembaga-lembaga ini. Mungkin ini disebabkan oleh pembahasan yang didominasi oleh peserta dari negara-negara di mana lembaga-lembaganya memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, dan di mana lembaga-lembaga tersebut setidaknya dianggap independen. 39
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Namun, bagaimana dengan negara-negara dengan tingkat kepercayaan yang lebih rendah, atau yang lembaga-lembaganya tidak independen? Negara-negara seperti ini harus fokus kepada pendidikan masyarakat tentang peran lembaga-lembaga tersebut dan bagaimana lembaga-lembaga itu, dalam keadaannya sekarang, telah gagal memainkan peran penting yang diharapkan dari mereka. Dr. Martin Brusis di BCSMF 2019 menyinggung bagaimana warga negara menjadi sangat kecewa dengan lembaga-lembaga demokrasi dalam menjalankan tugasnya. Di Malaysia, ada dua faktor yang telah berkontribusi terhadap sentimen seperti itu. Pertama, selama 22 bulan masa jabatan pemerintahan PH, lambatnya langkah reformasi demokrasi telah memberi kesan bahwa tidak ada yang berubah secara berarti melalui proses pemilihan. Kedua, setelah terjadinya perubahan pemerintahan di sela-sela masa jabatan, kenyataan bahwa pemerintah yang telah dipilih secara demokratis dapat digulingkan oleh elit politik juga telah berkontribusi terhadap perasaan bahwa pada akhirnya demokrasi sangat kecil artinya bagi orang biasa. Sentimen-sentimen ini harus ditangani. Sekali keyakinan terhadap lembaga-lembaga ini terkikis, akan sulit untuk meraihnya kembali, yang dapat menimbulkan sikap apatis yang sedang kita saksikan di negara-negara tertentu. Atau, yang lebih buruk lagi, sikap tersebut dapat memicu sentimen anti-demokrasi dan membuat masyarakat beralih ke bentuk-bentuk pemerintahan yang lain seperti teokrasi. Media Sosial Sebagai Penyetara Demokratis Selain lembaga publik, media sosial juga harus dikembalikan fungsinya sebagai penyetara demokratis seperti dulu. Pada masa awal munculnya revolusi media sosial lebih dari satu dekade yang lalu, media sosial menyediakan keseimbangan kekuasaan yang kuat terhadap terhadap kekuasaan negara. Jika sebelumnya informasi pernah dikendalikan oleh negara, dengan adanya media sosial negara sekarang hanya menjadi salah satu dari para saudagar informasi, walau kekuatannya tetap besar. Media sosial memastikan bahwa negara tidak lagi memegang monopoli atas 'kebenaran' atau 'kepalsuan'. Pemilihan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura khususnya telah memperlihatkan bagaimana media sosial memainkan peran kunci dalam hal bagaimana pemilih memberikan suara mereka. Media sosial juga memberikan suara bagi mereka yang biasanya dipinggirkan dari wacana arus utama. Di Malaysia, suara mereka yang bermukim di negara bagian Sabah dan Sarawak di Borneo sekarang dapat didengarkan dengan nada yang sama kerasnya dengan suara yang datang dari Malaysia Barat. Jarak fisik geografis yang biasanya menghambat keterlibatan tidak ditemukan di ruang maya. Demikian juga dengan suara minoritas yang biasanya dijauhkan dari media arus utama; media sosial memberi mereka jalan untuk berekspresi. 40
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Namun, seperti dikemukakan di atas, kira-kira di separuh dekade terakhir, media sosial telah dipergunakan untuk menciptakan perpecahan dan membuat masyarakat terpolarisasi. Media sosial tidak lagi mendorong diskusi yang bernas dan jujur, tetapi malah telah menjadi tempat di mana pandangan menjadi mengakar dan dalam beberapa contoh, bahkan mendorong ekstremisme. Selain itu, media sosial juga telah berkontribusi terhadap semakin meningkatnya eksklusifitas dalam demokrasi, dengan merebaknya politik identitas dan disinformasi. Seperti dikatakan sebelumnya, ada 'efek ruang gema', di mana orang hanya mendengar dan mencari informasi yang memperkuat atau meningkatkan keyakinan dan pandangan dunia mereka, alih-alih menggali hal-hal yang menantang keyakinan dan pandangan dunia mereka. Dengan demikian, media sosial harus kembali menjadi alat untuk memberdayakan demokrasi, bukan sarana bagi elit untuk menghambat demokrasi. Selama pembahasan BCSMF, forum juga mendiskusikan bagaimana media sosial dapat menjadi mitra bagi demokrasi. Perusahaan media sosial, seperti dicatat peserta, tidak boleh tetap bersikap netral, apalagi menarik jarak dari isu penting seperti inklusi dalam demokrasi. Salah satu usulan menarik yang diajukan selama diskusi adalah untuk mengembangkan sebuah konvensi internasional tentang penggunaan media sosial yang dapat diberlakukan secara global. Agaknya, konvensi ini akan berupa semacam kode etik umum, atau praktik terbaik, untuk penggunaan media sosial. Media konvensional sudah memiliki standar dan etika jurnalistik, jadi ini akan berlaku untuk media 'baru'. Usulan ini perlu dieksplorasi lebih lanjut, walaupun jelas akan sulit menentukan seperti apa standar itu seharusnya dan bagaimana memastikan bahwa sifatnya cukup universal untuk diberlakukan secara menyeluruh. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk membuat media sosial lebih inklusif. Hanya ketika media sosial menjadi lebih inklusif seperti dulu, baru orang akan yakin dengan demokrasi. Peran Masyarakat Sipil dan Media Peran apa yang dapat dimainkan oleh masyarakat sipil dan media untuk membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap demokrasi? Peran organisasi masyarakat sipil juga disinggung selama forum 2018, seperti dicatat oleh Indrasari Tjandraningsih di dalam buku 2018. Tentu saja, solusi ideal adalah pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil dan media untuk mencapai tujuan ini. Ini bukan berarti bahwa masyarakat sipil dan media seharusnya tidak bersikap kritis terhadap pemerintah, karena mereka dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa harus mengorbankan peran masing-masing. 41
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Namun, seringkali kerja sama seperti itu tidak mungkin dilaksanakan. Hubungan antara masyarakat sipil, media dan pemerintah bisa jadi tidak bersahabat atau tidak ada sama sekali. Dalam situasi seperti itu, masyarakat sipil dan media harus mengupayakan cara untuk membangun kepercayaan dengan mendorong inklusifitas dalam demokrasi terlepas dari pemerintah. Para peserta BSCMF mencatat bahwa media memainkan peran kunci: mereka harus tetap vokal dan independen, dan mereka perlu mengambil inisiatif yang berani untuk mempromosikan demokrasi yang inklusif. Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi harus dirawat dan dipelihara selama proses transisi, yakni melalui edukasi warga yang komprehensif serta kinerja lembaga demokrasi yang harus terus-menerus transparan. Masyarakat sipil dan media juga seharusnya terus berupaya untuk bekerja bersama perusahaan media sosial demi edukasi publik dan inisiatif yang membangun kesadaran. Mengenai masalah hoaks dan disinformasi, jelas dari diskusi di BCSMF bahwa ada organisasi masyarakat sipil di Indonesia, seperti MAFINDO, yang menangani gangguan informasi dan hoaks. Media di Indonesia juga memiliki divisi pemeriksa fakta untuk memverifikasi berita palsu. Ini memungkinkan warga untuk memverifikasi informasi yang beredar di media sosial. Malaysia, sebaliknya, tidak memiliki organisasi masyarakat sipil yang secara khusus menangani masalah hoaks dan disinformasi. Organisasi media di Malaysia jarang memeriksa klaim, dan tentunya tidak mempunyai wartawan yang ditugaskan khusus untuk menjalankan peran itu. Tanpa masyarakat sipil dan media yang memainkan peran ini, warga negara meyakini bahwa ruang yang kurang demokratis lebih baik bagi tatanan sosial masyarakat dan mulai mendambakan intervensi negara. Malaysia dapat belajar dari Indonesia bagaimana menangani hoaks dan disinformasi. Masih tentang hal yang sama, pengalaman di negara-negara lain dapat menyediakan titik awal bagi masyarakat sipil dan media untuk mengeksplorasi solusi serupa di negara mereka masing-masing. Menjadi sangat penting untuk ketahui dan diingat bahwa tidak akan pernah ada satu solusi yang dapat menyelesaikan masalah untuk semua. Keterlibatan yang terus-menerus antara kelompok masyarakat sipil dan media lintas negara, perlu ada. BCSMF adalah sebuah titik awal, langkah berikutnya dibutuhkan kerangka yang lebih permanen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Hal itu secara singkat telah disinggung oleh beberapa peserta BCSMF, tetapi belum sepenuhnya dieksplorasi dalam diskusi. Kesimpulan Tantangan terhadap demokrasi harus diatasi. Peserta BCSMF juga menyadari bahwa masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dalam membangun atau 42
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 mengembalikan kepercayaan terhadap demokrasi, yang sedang diserang. Diskusi yang signifikan juga terjadi tentang bagaimana menahan semakin meningkatnya eksklusifitas dalam demokrasi, serta masalah hoaks dan disinformasi. Tidak akan ada jawaban yang jelas atau mudah terhadap pertanyaan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu. Pekerjaan-pekerjaan terkait sedang berproses. Hal yang pasti adalah bahwa demokrasi harus taktis dan praktis. Jika rakyat merasa bahwa lembaga demokrasi telah mengecewakan mereka, atau rakyat merasa bahwa demokrasi adalah sebuah kutukan bukan anugerah, ada kemungkinan mereka akan berpaling dari demokrasi. Ini akan mengakibatkan ketegangan di tatanan sosial negara, dan bahkan dapat berakhir dengan pergolakan dengan kekerasan. Agar dapat berhasil, demokrasi harus mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari rakyat. Demokrasi tidak boleh gagal di mata rakyat. 43
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 44
BA B T i ga Eksklusifitas dan Penurunan Demokrasi di Asia Tenggara1 Naruemon Thabchumpon2 Pengantar Bab ini mengkaji demokratisasi di negara-negara Asia Tenggara dan eksklusifitas yang sedang dialaminya. Kajian ini merupakan bagian dari refleksi atas Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2019 yang dilengkapi dengan analisis atas dinamisme kawasan ini sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Selain itu, bab ini juga akan membahas berbagai proyek politik dan ekonomi serta platform kebijakan untuk menangani pandemi COVID-2019 sebagai sebuah proyek politik, bahkan jika situasi tersebut terjadi setelah Forum Demokrasi Bali 2019. Sepanjang bab ini, kajian di dalamnya berpendapat bahwa demokrasi di Asia Tenggara sedang mengalami penurunan dan negara otoriter sedang meningkat atau dalam proses konsolidasi kekuatan dalam menghadapi tantangan persaingan dari masyarakat sipil dalam hal norma-norma universal demokrasi. 1 Bab ini adalah bagian dari refleksi atas Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2019. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Thailand dan Fakultas Ilmu Politik Universitas Chulalongkorn atas dukungan bagi seluruh pekerjaan dan kesabaran terkait segala keterlambatan akibat COVID-19 dan berbagai dampaknya. 2 Naruemon Thabchumpon adalah Wakil Direktur Urusan Riset Lembaga Studi Asia (the Institute of Asian Studies) dan Asisten Profesor bidang Politik pada Fakultas Ilmu Politik, Universitas Chulalongkorn, Thailand. 45
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Inklusifitas dan Demokrasi Bab ini mengartikan inklusifitas sebagai praktik atau kebijakan yang melibatkan warga masyarakat yang jika tidak akan tereksklusi atau terpinggirkan. Dalam kaitannya dengan demokrasi, bab ini menganggap demokrasi sebagai konsep tunggal dan menyatu (Rousseau 1762: 14-57; Schumpeter 1976: 269-283; Pateman 1970: 1-14; Dahl 1985: 372-373, dan Beetham 1999: 1-30). Namun, dalam politik kontemporer, beberapa pakar teori politik, seperti Pizano (1970: 29-61), Wolin (1994: 11-25) dan Blaug (2001: 1-21), berpendapat bahwa demokrasi bukan terminologi dengan satu makna tunggal yang dapat diklaim oleh semua orang sebagai terminologi universal. Seperti komentar Blaug (2001: 17), "demokrasi, sebagai suatu perjuangan kekuasaan, memberikan pengalaman yang berbeda antara mereka yang memegang tampuk kekuasaan dan mereka yang tidak". Oleh karenanya, demokrasi dan inklusifitas melibatkan peluang yang terbuka bagi semua orang, termasuk mereka yang kurang mampu, terpinggirkan, dan tereksklusi, agar dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Untuk mengkaji eksklusifitas, perlu diketahui unsur gabungan dari eksklusi itu, yaitu sebagai berikut -: 1. Multidimensi: konsep eksklusi yang terdiri dari dimensi sosial, kewarganegaraan, politik, budaya dan ekonomi. Dengan kata lain, ia mengkaji pelayanan sosial, kehidupan ekonomi, dan jaringan sosial serta partisipasi sebagai salah satu cara untuk melihat in/eksklusifitas dari negara tersebut. 2. Dinamis: eksklusi bukan suatu keadaan statis yang dialami oleh suatu kelompok yang sama dan dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Proses eksklusi terjadi dengan cara-cara yang berbeda, dialami pada tingkat yang berbeda dan dengan intensitas yang berbeda, serta dilakukan pada tingkat sosial yang berbeda. 3. Relasional: eksklusi menganggap hubungan kekuasaan antara orang dan masyarakat mengakibatkan kerugian dan / atau ketidakmampuan untuk menikmati peluang bersama yang tersedia bagi orang lain sebagai akibat dari hubungan sosial yang tidak setara karena kekuasaan diferensial. 4. Kontekstual: eksklusi sering dipahami sebagai ketidakmampuan untuk berpartisipasi dan menikmati peluang-peluang ekonomi, sosial dan kewarganegaraan yang dianggap "normal" dalam masyarakat tertentu. Peluang yang sama tersebut bervariasi di berbagai negara dan waktu karena dibentuk oleh berbagai faktor budaya, kelembagaan, dan sosioekonomi (Rothman, 2002). Dalam konteks Asia Tenggara, politik eksklusi jelas terlihat melalui keputusan-keputusan politik yang diambil oleh negara untuk memutuskan tingkat inklusi atau eksklusi warga negara dan kelompok minoritas. Oleh karena itu, tantangan inklusi politik di dalam bab ini membahas hubungan kekuasaan tidak setara yang dialami rakyat dengan alasan gender, kekayaan, kemampuan, lokasi, etnis, bahasa, dan agensi, atau kombinasi dari beberapa dimensi tersebut. Untuk menciptakan demokrasi yang inklusif , sistem yang ada perlu menyeimbangkan kembali hubungan kekuasaan, mengurangi kesenjangan 46
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 dan menjamin persamaan hak, peluang dan penghormatan bagi semua individu tanpa memandang identitas politik, ekonomi, dan sosial mereka. Pada bagian-bagian berikutnya, bab ini pertama akan membahas politik eksklusi di Asia Tenggara dan tantangannya. Kedua, mengkaji peran organisasi masyarakat sipil dan media digital dalam menghadang eksklusi sosial. Bagian terakhir, akan mempertimbangkan cara masyarakat sipil menggunakan berbagai penataan inovatif untuk menciptakan bentuk kemitraan yang berbeda agar dapat melawan kekuatan arus utama yang dominan demi terciptanya proses demokratisasi yang lebih baik. Eksklusi di Asia Tenggara: Politik dan Masyakarat Politik di Thailand dan di negara-negara tetangganya telah dipusatkan oleh kekuatan eksekutif di bawah payung militer atau elit terpilih yang kuat atau sistem satu partai. Dalam kasus Thailand, sistem politik negara ini telah menjadi sistem otoritarianisme profesional baru, sebuah terminologi yang diciptakan oleh Alfred Stepan (1973) dalam argumennya bahwa junta memiliki peran aktif dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya memonopoli entitas politik, tetapi juga membuat ekonomi dan masyarakat menjadi terpusat. Skenario kudeta, konstitusi, dan pemilihan yang berulang kali terjadi, ada hubungan antara bisnis dan politik, dan politik eksklusi yang berdampak pada kualitas demokrasi. Ini menegaskan bahwa militer dan birokrasi terus memainkan peran besar dalam urusan politik negara, termasuk politik pemilihan, dan mengungkapkan bahwa kekuasaan yang sebenarnya berada di belakang panggung pemilu. Sebagai perbandingan, Kamboja, Myanmar, dan Malaysia telah mentransformasikan sistem politik mereka menjadi 'rezim hibrida' atau 'otoritarianisme elektoral', yang selain dihadang oleh kelompok-kelompok di dalam negerinya sendiri, juga tunduk kepada tekanan dari lembaga-lembaga internasional (Levitsky and Way, 2010). Negara- negara ini terus fokus untuk memperjuangkan demokrasi dan menghadapi rintangan panjang dalam penyelesaian konflik antara kekuatan-kekuatan yang terpilih dan tidak terpilih, khususnya dalam konteks tantangan globalisasi dan hubungan antara proses-proses demokrasi dan lembaga-lembaga inti negara. Semua pemerintahan di atas telah memberlakukan sejumlah besar peraturan dan keputusan untuk mengendalikan gerakan politik dan menerapkan beberapa kebijakan ekonomi dan politik yang memfasilitasi pemusatan kekuatan. Mereka menggunakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebagai pembenaran untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti pembahasan Tilly (2007), masalah penurunan demokrasi dapat juga dilihat dari penggabungan antara jejaring kepercayaan (kekerabatan, agama) dan politik publik, pengisolasian kesenjangan kategoris pokok (gender, ras, kelas) dari politik publik dan otonomi pusat-pusat kekuasaan (terutama mereka yang memiliki kekuatan koersif seperti kerajaan atau militer dalam perpolitikan publik di Thailand). Sejak 2014 hingga 2019, di Thailand, ada beberapa masalah yang mengindikasikan bahwa di 47
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 dalam struktur politik oligarkis terjadi pergeseran dari jejaring politisi-pengusaha ke arah jejaring militer dan jejaring bisnis terkait. Ini termasuk jejaring bisnis yang dapat memengaruhi arah Thailand, yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan militer dan hubungan dengan negara-negara tetangga dan enam zona ekonomi khusus sepanjang perbatasan wilayah dengan Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia (sebagai contoh, lihat Thabchumpon, dkk, 2014). Sebagai perbandingan, naiknya Duterte di Filipina tentu saja menantang gagasan sebelumnya tentang arah dan tujuan perjuangan demokratisasi Filipina. Selama 10 tahun terakhir, proses demokratisasi di Filipina telah mengalami kemandekan, yang secara konsisten terseret oleh ketidaksetaraan yang terus berlanjut, dan kemudian masyarakat sipil kelihatannya semakin melemah. Dalam hal eksklusi sosial dan ketidaksetaraan, ada kebenaran yang tidak menyenangkan di Asia Tenggara. Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar antara orang 'berpunya' dan 'tidak berpunya' tampak jelas di kawasan ini. Sementara satu persen kelompok orang terkaya di Thailand menguasai 58 persen kekayaan negara dan 10 persen kelompok orang terkaya berpenghasilan 35 kali lebih banyak dari 10 persen kelompok terendah, di Indonesia 50 persen kekayaan negara berada di tangan satu persen kelompok orang terkaya. Meskipun hanya 0,6 persen dari 31 juta orang di Malaysia hidup di bawah garis kemiskinan, 34 persen dari penduduk asli negeri itu dan 7 persen anak-anak yang tinggal di kompleks perumahan murah di perkotaan hidup dalam kemiskinan. Sebagian besar orang mengakui bahwa ketidaksetaraan pendapatan atau kepemilikan aset di Filipina tetap sangat tinggi; dan beberapa orang bersedia mengatasi isu ketidaksetaraan ini melalui gerakan sukarela atau melalui pilihan mereka sendiri dalam pemilihan. Di Vietnam, orang terkaya berpenghasilan lebih banyak dalam satu hari dibandingkan dengan penghasilan orang termiskin dalam sepuluh tahun, sementara 10 persen orang terkaya di Filipina memperoleh pendapatan keluarga per tahun rata- rata sembilan kali lebih besar dari 10 persen yang termiskin Seperti banyak negara lain di Asia Timur dan Pasifik, Thailand telah berhasil mengurangi kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir. Tahun 2017, tingkat kemiskinan ekstrim di Thailand hanya 0,03 persen dan jumlah orang miskin ekstrim sekarang berada di angka ribuan. Dengan penduduk yang cepat menua, wilayah Selatan yang terdampak konflik, dan sepertiga dari angkatan kerja aktif masih bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas yang rendah, kemiskinan dan keadilan di Thailand masih menjadi topik relevan bagi negara berpendapatan menengah ke atas ini. Karena kekeringan yang parah dan kemerosotan ekonomi, masyarakat miskin di pedesaan di Thailand menjadi semakin rentan, sejalan dengan meningkatnya kemiskinan karena musim pertanian yang buruk. Di antara wilayah-wilayah itu, wilayah Selatan yang terdampak konflik memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. 48
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Masyarakat Sipil, Media Arus Utama, dan Ranah Publik Iklim politik di Asia Tenggara telah menjadi salah satu faktor yang paling menentukan dalam membentuk peran terbatas dan kondisi terpecah yang dialami oleh masyarakat sipil dalam proses demokratisasi. Salah satu contohnya adalah rendahnya tingkat kebebasan warga negara dari intervensi pemerintah untuk melakukan kegiatan sosial, yang mencerminkan tingginya intervensi pemerintah dalam pertemuan sosial dan politik warga negara di ruang publik. Dalam kasus Thailand, penggunaan Dewan Penjaga Perdamaian dan Ketertiban Nasional (National Council for Peace and Order/NCPO) pasal 44 (sejak pemilu 2014 hingga 2019) dan keputusan darurat eksekutif (selama mewabahnya COVID-19) telah menjadi salah satu alat politik yang memungkinkan staf pemerintah, terutama militer dan polisi, untuk mengklaim legitimasi mereka untuk melakukan pemeriksaan, mengusik, dan menahan siapa pun yang mereka anggap mengambil bagian dalam kegiatan yang dianggap mengancam keamanan bangsa, atau bahkan pemerintah itu sendiri. Dalam kasus Filipina, negara ini sedang dalam transisi menuju puncak kebangkitan masyarakat sipil, dengan harapan didukung oleh sayap kiri dari kabinet Duterte, yang mungkin akan memaksa pemerintahan Duterte agar lebih transparan dan bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum yang terus menerus terjadi, meskipun Duterte terlihat cenderung kontra-demokratis. Sementara pemerintah tampaknya mendominasi peran dan sejauh mana masyarakat sipil dapat mengungkapkan keprihatinan mereka di arena publik, sektor swasta juga dianggap penting dalam menyediakan pendanaan dan pada waktu yang sama memengaruhi beberapa organisasi masyarakat sipil berdasarkan agenda perusahaan mereka sendiri. Pendanaan dari perusahaan-perusahaan swasta untuk mendukung berbagai kegiatan filantropi telah menjadi pokok pembahasan terkait apakah tujuannya berkaitan dengan hubungan masyarakat atau sebagai proyek tanggung jawab sosial untuk mendukung masyakarat sipil. Beberapa kampanye konsumen melalui melalui siaran televisi dan media sosial seperti Facebook , Twitter, dan Instagram menjadi semakin populer dan dapat mulai membentuk berbagai jenis jejaring baru dan berbeda di dalam masyarakat Thai. Kelompok-kelompok masyarakat yang baru ini secara bertahap membangun kegiatan berdasarkan kepentingan mereka untuk meningkatkan pemahaman sosial, toleransi, dan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Prakarsa masyarakat ini telah memperoleh popularitas dan pengaruh selama setahun belakangan, khususnya di kota-kota besar. Ketika beberapa organisasi non-pemerintah harus berjuang untuk mendapatkan pendanaan demi keberlanjutan kegiatan dan kampanye mereka, prakarsa masyarakat yang independen dan longgar strukturnya ini mendapatkan dukungan lebih besar dari perusahaan-perusahaan swasta dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dulu bergantung pada dana asing, namun sebagian besar donor asing meyakini bahwa negara berpendapatan menengah seperti Thailand sudah mampu untuk mendapatkan dukungan pendanaan lokal. Pengalokasian 49
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 kembali dana-dana Uni Eropa adalah contoh utama keyakinan ini dan pergeseran ini juga terlihat dalam keputusan beberapa donor untuk mendukung kegiatan-kegiatan OMS di negara-negara MKVL (Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos). Sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Filipina dibedakan dari organisasi rakyat (People's Organization/PO), yang keanggotaan asosiasinya berasal dari tingkat akar rumput yang diorganisir oleh rakyat sendiri. Sebetulnya secara umum tidak terdapat banyak perbedaan antara LSM akar rumput dan OMS dalam kasus Thailand. Di antara negara-negara Asia Tenggara, beberapa cendekiawan berpendapat bahwa OMS yang diarahkan oleh negara sedang meningkat dan hal itu membuat sejumlah OMS akar rumput tetap terpecah-pecah dan tidak dapat membentuk gerakan besar yang mandiri dari negara dan masyarakat politik yang berkuasa. Dan karena tidak ada distribusi kekuatan yang merata di antara para anggota masyarakat sipil, mereka yang berada lebih dekat dengan sumber-sumber kekuatan politik dan keuangan pada umumnya lebih diuntungkan daripada yang lebih jauh. Dengan mempertimbangkan proses pluralisasi bagi demokrasi inklusif dalam masyarakat sipil, media arus utama dapat dijadikan contoh yang baik untuk menggambarkan perpecahan dalam masyarakat Thai (dan mungkin di negara-negara tetangga). Media arus utama dianggap telah berpihak pada partai politik, gerakan politik, atau perusahaan swasta. Dengan kata lain, media arus utama yang netral dan obyektif dianggap langka, baik dalam bentuk siaran maupun cetak harian. Dalam kasus Thailand dan Malaysia, kebebasan berpendapat dan informasi tampaknya mengalami kemunduran akibat diberlakukannya tuntutan hukum atas tuduhan fitnah yang ditujukan negara kepada OMS. Sebagai konsekuensinya, banyak surat kabar, baik yang luring maupun daring, menerapkan sensor mandiri dan menahan diri untuk tidak mempublikasikan berita yang dapat menyinggung para penguasa. Dalam kasus Thailand, ada beberapa tuntutan hukum atas tuduhan fitnah yang ditujukan kepada akademisi, penggiat LSM, pemimpin masyarakat dan editor surat kabar atas nama 'keamanan nasional', termasuk pasal pelindung keluarga kerajaan (lèse majesté) dan undang-undang keamanan terkait lainnya. Kepentingan lokal secara tegas telah disubordinasi oleh kepentingan nasional, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Retorika 'kedaulatan nasional' sangat sering dipakai untuk melindungi kroni-kroni pemerintah alih-alih melindungi rakyat biasa. Meskipun semakin banyak orang yang memiliki akses terhadap informasi melalui kanal-kanal media yang berbeda dan lebih ekonomis, khususnya berbasis digital, tetapi tetap saja ada kesenjangan informasi yang diakibatkan oleh keterikatan orang pada ranah media yang mereka pilih. Intervensi pemerintah untuk mentransformasi akses internet menjadi apa yang dinamakan "gerbang tunggal" di Thailand, yang ditentang oleh masyarakat umum, dipandang sebagai sebuah langkah menuju sentralisasi media - termasuk media sosial - dengan tujuan penguatan regulasi, pengendalian, dan pengawasan media di bawah kewenangan pemerintah. 50
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Oleh karena itu, untuk menjadikan platform daring sebagai medan perang politik demi demokratisasi, dibutuhkan dukungan-dukungan tertentu. Karena internet dapat meningkatkan daya dukung alaminya, pihak lain, terutama kelompok lansia, mungkin tidak berada di ruang itu mereka tidak memiliki dukungan yang cukup atau mereka tidak melek secara digital. Mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi secara aktif karena keterbatasan kapasitas teknologi dan ekonomi. Selain itu, biaya akses ke moda komunikasi dan pembelian daring masih cukup mahal dibandingkan dengan ruang fisik publik. Situasi ini akan terlihat serupa di Thailand, Filipina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kemungkinan Kemitraan Baru dan Tantangannyanya Pandemi global COVID-19 memiliki dampak dasyat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia, walaupun orang menghadapi dampak tersebut dengan proporsi yang berbeda-beda berdasarkan kelas dan status sosial mereka. Pandemi ini menyebabkan disrupsi terhadap keterhubungan sosial dan ekonomi di daratan, penutupan wilayah udara, pembatasan pergerakan, penguncian, karantina, hingga kemandekan ekonomi yang berdampak pada lapangan kerja dan rantai pasok global. Di dalam kawasan ASEAN, wabah COVID-19 secara khusus merugikan kelompok- kelompok sosial yang berada dalam situasi paling rentan terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan, para lansia, orang-orang berkebutuhan khusus, pemuda, dan penduduk asli. Contohnya, orang yang tidak memiliki tempat tinggal sangat rentan untuk terekspos kepada bahaya virus. Orang terlantar, pengungsi, dan para migran mungkin menderita karena pandemi dan dampaknya - seperti terbatasnya pergerakan, berkurangnya kesempatan kerja, meningkatnya xenofobia atau bahkan rasisme penduduk lokal terhadap imigran. Hal tersebut juga menunjukkan masalah semakin mendalamnya ketidaksetaraan dan eksklusi sosial dalam masyarakat. Namun, kejadian ini juga membawa peluang untuk menjadi lebih saling terhubung secara virtual karena internet dan sarana lainnya, yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja dari rumah sambil tetap terhubung ke tempat lain. Karena situasi baru setelah COVID-19, pertanyaan yang tertinggal adalah apakah teater daring dapat dilihat sebagai batas wilayah perjuangan baru bagi inklusi demokratis. Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya telah menerima pujian atas kemampuan mengelola situasi pandemik dengan baik melalui langkah-langkah otoriter yang diambil oleh teknokrat medis bekerja sama dengan peraturan darurat. Terdapat argumen lawan yang menganggap bahwa model otoriter yang berasal dari Tiongkok, lebih berhasil melawan wabah virus dengan membatasi dan mengelola pergerakan masyarakat. Pemerintah-pemerintah di kawasan ini mengikuti jejak yang sama dan mereka kemudian dikritik karena langkah-langkah otoriter seperti itu adalah 51
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 hal yang mereka lakukan dengan paling baik - dengan mengeluarkan HAM dari pertimbangan tata kelola. Perdebatan antara pendekatan yang dipimpin oleh teknokrat dan pendekatan liberal HAM juga terlihat selama masa pandemi. Mekanisme otoriter Filipina, misalnya, menggunakan konsep "kapitalisme bencana" dengan menggunakan teknologi baru, memberlakukan penutupan perbatasan dan mendorong larangan keluar. Karena ini semua dapat membahayakan HAM, mekanisme peraturan dan tata kelola harus dilembagakan untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut hanya akan digunakan untuk mengendalikan dampak-dampak pandemi saja. Sebagai bagian dari dampak COVID-19, masalah jaring pengaman yang setara bagi perempuan sangat penting karena sektor jasa dan pertanian merupakan sektor di mana sebagian besar perempuan dan pekerja migran berisiko terdampak oleh pandemi tersebut. Jadi, pandemi ini diperkirakan berdampak buruk terhadap perempuan. Sementara sedikitnya 20 persen dari pendapatan ekspor dan 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Filipina berasal dari pengiriman uang para Pekerja Filipina di Luar Negeri (Overseas Foreign Workers/OFW) sekitar 2,8 juta pekerja migran berada di Thailand, menjalankan ekonomi lokal Thailand dan negara-negara di Subwilayah Mekong Raya (Greater Mekong Subregion/GMS). Namun, para pekerja migran ini memiliki akses terbatas untuk memperoleh peralatan pelindung jika majikan mereka tidak menyediakan peralatan pelindung yang diperlukan. Masalah paling umum yang dilaporkan oleh pekerja migran adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemutusan kontrak. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai OMS seperti Jaringan Aksi untuk Migran ( Action Network for Migrants/ANM), yang merupakan jaringan LSM nasional yang bekerja dengan para migran dari Burma, Laos dan Kamboja di Thailand telah mencoba untuk mempromosikan migrasi yang aman dan pekerjaan yang adil, termasuk perlindungan bagi para pekerja migran selama dan setelah COVID-19. Jejaring tersebut dianggap sebagai gerakan lintas perbatasan di kawasan untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara anggota ASEAN. Meskipun ada beberapa kasus HAM berkaitan dengan masyarakat marginal dan politik sumber daya dalam hal mata pencaharian masyarakat miskin di kawasan ini, proses hukum dan sistem peradilan masih meragukan. Di bawah badan regional Komisi Antar- Pemerintah ASEAN tentang HAM (Intergovernmental Commission on Human Rights/ AICHR), prospek bagi peningkatan perlindungan HAM, termasuk hak-hak sipil dan politik bagi warga negara anggota ASEAN telah dibahas. OMS lokal berpendapat bahwa ASEAN perlu menyediakan lebih banyak ruang lagi bagi masyarakat sipil alih- alih bergantung pada negara-negara anggotanya untuk melakukan hal tersebut untuk mewujudkan ASEAN 'yang sebenarnya' bagi masyarakat sejalan dengan Visi 2020. Masalah lainnya adalah wajah baru globalisasi sebagai ungkapan 'hubungan global- modern dan hubungan lokal-rural' (dikutip oleh Development Discourse) menjadi sangat relevan setelah merebaknya COVID-19. Dengan meluasnya teknologi digital, orang dapat saling berhubungan secara virtual. Dengan lebih memperhatikan kesehatan dan 52
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 kualitas hidup, orang dapat memutuskan untuk memperlambat cepatnya akumulasi modal tetapi lebih banyak menggunakan waktu luang dan melakukan hal-hal yang benar-benar penting di lapangan. Orang dapat bekerja lebih sedikit dan lebih terhubung dengan masyarakat mereka di lapangan, rantai pasok dan pasar yang terlokasisasi. Dengan kata lain, menciptakan "Glokalisasi" di lapangan. Dalam pengertian ini, COVID-19 adalah sebuah peluang bagi kemajuan sosial yang mungkin dapat kita perkenalkan di era pasca-globalisasi ke depannya. Platform daring dan gerakan digital dapat dilihat sebagai suatu kemitraan yang baru antara berbagai gerakan sosial yang berbeda-beda. Sejak tahun 2000-an, aktivisme internet telah menjadi fenomena baru bagi perjuangan demi demokrasi dan inklusifitas. Beberapa kampanye digital dengan menggunakan teknologi internet dan platform daring telah dikembangkan dan diperluas sebagai bagian dari gerakan, bahkan sebelum masa pandemic COVID-19. Dalam kasus Thailand, misalnya, Facebook telah menjadi platform utama bagi pertarungan politik sejak 2005. Sebagai perbandingan, aplikasi Twitter, Instagram dan TikTok telah digunakan oleh generasi baru untuk mengangkat keprihatinan sosial terkait gender, ras, kesetidaksetaraan, dan demokrasi. Gerakan sosial yang baru ini dapat dilihat sebagai kemitraan baru bagi gerakan demokrasi karena sifatnya yang tidak memiliki pemimpin, mendesentralisasi, dan bergantung pada keberagaman anggotanya untuk menciptakan berbagai kegiatan pada platform daring. Gerakan tersebut memungkinkan adanya inovasi baru untuk memperjuangkan demokrasi. Dalam kasus Asia Tenggara, salah satu contoh gerakan pemuda yang dinamakan Gerakan Pemuda Bebas di Thailand, yang menarik lebih dari 2000 aktivis melibatkan LGBTQ, mahasiswa dan pelajar SMA, dipandang sebagai protes anti-pemerintah terbesar sejak kudeta pada 2014. Gerakan pemuda ini menggunakan parodi, gimmick baru, dan semboyan sarkasme untuk mewakili kegelisahan mereka dan menuntut perubahan struktural. Ketika para mahasiswa menggunakan gimmick Harry Potter pada Pemakan Kematian (Death Eater) untuk menggambarkan kebutuhan akan reformasi kerajaan, gerakan pelajar SMA hadir dengan taktik inovatif yang menggunakan jingle film kartun Jepang dengan lirik yang mengolok-olok pemerintah sebagai hamster lapar yang berpesta dengan memakan uang pembayar pajak. Mereka ditampilkan menyanyikan lirik, "Makanan yang paling enak adalah uang pembayar pajak". Lalu disambung dengan, "Bubarkan parlemen! Bubarkan parlemen!" Kesimpulan Bab ini mengkaji demokratisasi di negara-negara Asia Tenggara dan eksklusifitasnya. Bab ini mengamati politik eksklusi, peran dan isu-isu masyarakat sipil dan media dengan kemungkinan membangun kemitraan sebagai hasil dari masalah lintas perbatasan dan generasi baru yang menggunakan teknologi internet sebagai upaya ke depan yang baru. Karena adanya dampak politik dan sosial pandemi COVID-19 dan percepatan teknologi digital, kajian ini berpendapat bahwa negara-negara otoriter di Asia 53
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Tenggara sedang mengalami proses pertandingan antara kekuatan pemerintah dengan masyarakat sipil dan gerakan digital tentang hak-hak politik dan demokrasi. Platform pertarungan ini melampaui bidang ekonomi, politik, dan sosial untuk menggunakan teknologi internet. Gerakan sosial yang baru ini dapat dilihat sebagai suatu kemitraan baru untuk demokrasi. Referensi Anwar, Dewi Fortuna. (2010). The Habibie Presidency: Catapulting towards reform in book on Suharto's New Order and its legacy by Edward Aspinall and Greg Fealy (penyunting). Australia: ANU Press. Beetham, D. (1999), 'Defining and Justifying Democracy', in Democracy and Human Rights, Cambridge: Polity. Blaug, R. (2002), 'Engineering Democracy', Political Studies, 50, 1, March 2002, hlm. 102-116. Dahl, R.A. (1985), A Preface to Economic Democracy, Cambridge: Polity Press. Pateman, C. (1970), Participation and Democratic Theory, Cambridge: Cambridge University Press. Pizzorno, A. (1970), 'An Introduction to the Theory of Political Participation', Social Science Information, 9/5, hlm. 29-61. Rousseau, J.J. (1977), Discourse on Inequality (1755), part II, quoted in Becker, L. Property Rights: Philosophic Foundations, London: Routledge and Kegan Paul. Schumpeter, J. (1976), Capitalism, Socialism and Democracy (5th edition), London: Allen and Unwin. Thabchumpon, et al. (2014), "The Polarization of Thai Democracy: Asian Democracy Index in Thailand" dalam Asian Democracy Review, Volume 3: 2014, hlm. 65-80. Wolin, S. (1994), 'Fugitive Democracy', Constellations, 1/1, hlm. 11-25. World Bank (2019) Thailand Economic Monitor: Inequality, Opportunity and Human Capital Summary-Jan.pdf 54
BA B E mpat Melampaui Angka, Memastikan Inklusifitas dalam Ranah Demokrasi yang Semakin Eksklusif Sylvia Yazid dan Mireille Marcia Karman BDF dan BSCMF 2019: Hasrat Meningkatkan Inklusifitas di Tengah Eksklusi yang Terus Berlanjut Di tahun ke-12 pelaksanaanya pada tahun 2019, Forum Demokrasi Bali (BDF) telah diperluas secara signifikan dengan keikutsertaan mahasiswa, masyarakat sipil, media, dan entitas bisnis di sesi-sesi paralelnya. Dengan demikian, tema "Demokrasi dan Inklusifitas " menjadi sangat relevan. Seperti dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, dalam sesi BDF ke-12 yang diisi oleh pemimpin yang seluruhnya perempuan, setiap orang dapat memperoleh manfaat dari buah demokrasi, oleh karenanya inklusifitas harus ditingkatkan dan kerapuhan dikurangi. Ini adalah tugas mulia dan menantang di tengah-tengah situasi yang menyedihkan dengan meningkatnya eksklusifitas dan menurunnya demokrasi. Inklusifitas sangat berpengaruh untuk memastikan bahwa demokrasi menepati apa yang dijanjikannya. Agar demokrasi dapat berkembang, diperlukan kepercayaan dari rakyat yang percaya bahwa lembaga-lembaga demokrasi akan memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Untuk mewujudkannya, demokrasi perlu secara aktif melibatkan semua anggota masyarakat di setiap tahapan prosesnya, yang membutuhkan lingkungan yang mendukung, budaya demokrasi yang hidup, dan aksi-aksi kolaboratif. Seperti dinyatakan oleh Menteri Marsudi selama BDF ke-12, agar perempuan dapat memainkan peran penting, mereka perlu memperoleh dukungan pendidikan, komunitas, dan pembuat kebijakan. Lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan 55
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 perlu memastikan bahwa dalam setiap proses demokrasi, tidak satu seorang pun tertinggal dan tidak satu orang pun terpinggirkan. Dalam demokrasi, isu-isu yang ada di tengah masyarakat harus dilihat sebagai saling berhubungan, bukan terpisah berdasarkan kelompok yang mengalaminya. Marise Payne, Menteri Urusan Luar Negeri dan Perempuan Australia, dalam menyampaikan sambutannya kepada para peserta BDF ke-12, menggarisbawahi dampak kekerasan berbasis gender, yang menurutnya bukan hanya isu perempuan, tetapi isu juga bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, negara, dan ekonomi. Perempuan, pemuda, difabel, orang miskin, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya di dalam masyarakat harus dipertimbangkan, hadir, dan secara aktif terlibat dalam diskusi-diskusi yang sedang berlangsung tentang perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, atau keamanan. Sementara itu, sesi paralel Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali (BSCMF), lebih hati- hati, atau mungkin realistis, dalam menilai kondisi demokrasi saat ini. Salah satu poin penting yang diangkat selama BSCMF adalah bahwa pemahaman tentang demokrasi tidak hanya berupa satu definisi untuk semua. Dengan demikian, setiap negara akan dan sudah seharusnya memiliki pemahamannya sendiri tentang demokrasi. Pada saat sekarang ini, tantangan demokrasi lebih berat daripada sebelumnya, ketika diuraikan oleh Hassan Wirajuda, Pendiri dan Penasehat Institute for Peace and Democracy (Lembaga untuk Perdamaian dan Demokrasi), karena demokrasi di Asia sekarang tumbuh lebih lambat, atau sedang mengalami serangan balik, dan ada tren kemunduran demokrasi ketika populisme dan nasionalisme sempit meningkat, kepemimpinan dalam mempromosikan demokrasi rendah, dan eksklusifitas meningkat. Sebagai sebuah gagasan, demokrasi masih dipercayai oleh rakyat, tetapi mereka tidak lagi percaya pada lembaga-lembaganya. Lembaga yang seharusnya mendorong, menjalankan, dan menjaga demokrasi justru tercemar, atau lebih parah lagi, melanggar pinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Kondisi ini dapat dilihat sebagai ancaman terhadap inklusifitas, ketika anggota masyarakat yang relatif berpartisipasi dalam proses demokrasi kemudian memilih untuk menjauhkan diri karena ketidakpercayaan terhadap lembaganya. Sementara kelompok yang terpinggirkan dikucilkan, kelompok ini malah mengucilkan diri mereka sendiri. Fenomena ini sering ditemukan di antara masyarakat kelas menengah yang menjadi semakin pesimis terhadap sistem politik dan demokrasi. Bagaimana melibatkan kelompok minoritas secara substansial menjadi fokus setiap diskusi tentang promosi demokrasi. Peter de Souza dari CSDS India menyoroti 4 unsur dalam model inklusi India: UU yang menjamin pengakuan dan perlindungan bagi kelompok minoritas, lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk mengurus kelompok minoritas, kebijakan yang inklusif dan melindungi aspek budaya kelompok minoritas, serta wacana berkelanjutan tentang kelompok-kelompok minoritas. 56
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Kasus India menggarisbawahi perlunya untuk mengakui bahwa kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk, suatu isyarat yang dapat menuntun ke arah tumbuhnya kelompok minoritas dan berujung pada tumbuhnya politik demokrasi. Namun, kasus India juga menimbulkan pertanyaan, apakah kelompok minoritas bergantung pada kemurahan hati mayoritas? Kebijakan nasional tentang pendaftaran tempat tinggal warga negara yang terkenal buruk itu telah memperlihatkan meningkatnya eksklusi di India. Di Indonesia, tren meningkatnya eksklusi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal ekonomi, yang berakibat meningkatnya oligarki dan ketimpangan pemerataan kekayaan. Diskusi selama BSCMF menekankan perlunya membingkai ulang perdebatan tentang inklusifitas dalam demokrasi, khususnya di era digital ini. Ada dua poin yang perlu disoroti, yaitu pentingnya agensi dalam perjuangan menuju inklusifitas, dan cara baru dalam melakukan eksklusi di era digital. Poin pertama memberikan penekanan kuat pada perlunya memungkinkan demokrasi untuk tumbuh dan menjadi dewasa dari akar rumput, yang diprakarsai dan dipimpin oleh rakyat, dengan dukungan pemerintah. Inklusi bukan sekedar menghitung siapa yang hadir dan berapa jumlahnya, tetapi lebih tentang bagaimana mereka dilibatkan dan apakah suara mereka didengarkan dan ditampung. Inklusifitas dalam demokrasi harus menjamin akses yang setara dan kontribusi substansial dari semua pihak dalam proses demokrasi. Mereka yang kurang mampu, terpinggirkan, dan terkucilkan dalam konteks pembangunan seperti perempuan, pemuda, difabel, dan banyak lainnya tidak boleh diperlakukan hanya sebagai penerima manfaat dari inisiatif internasional dan nasional saja. Mereka seharusnya dilibatkan dan diberdayakan sejak awal sebagai aktor penentu dalam memutuskan arah kebijakan dan secara aktif dilibatkan dalam pelaksanaan. Seruan untuk menggeser fokus diskusi ini menggemakan konsep politik yang ditawarkan oleh Hannah Arendt, yang berfokus pada agen individu di dalam ranah politik (Lang, 2014, p. 197). Dalam pengertian ini, kegiatan politik yang sifatnya demokratis bukan hanya diukur oleh keberadaan individu di dalam ranah politik, tetapi melalui kapasitas individu tersebut sendiri untuk bertindak dan berbicara secara setara di ranah tersebut. Hanya melalui pemberdayaan dan pelibatan berkelanjutan dalam perdebatan publik lah perempuan dan kelompok-kelompok minoritas dapat memajukan kepentingan mereka dan memperbaiki posisi mereka menjadi setara dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Poin kedua adalah diskusi tentang ruang digital sebagai ruang politik baru yang perlu dikelola dan dilindungai oleh masyarakat dan negara. Pertanyaan apakah ruang digital dapat menjadi ruang politik yang ideal juga menarik karena di banyak negara, elit politik, media, dan kelompok masyarakat sipil memperlakukan ruang ini sebagai ranah politik alternatif karena secara geografis dapat menjangkau peserta yang lebih luas untuk dilibatkan dalam perdebatan dan diskusi dengan biaya minimum. Namun, memperlakukan ruang digital sebagai ranah politik alternatif memiliki tantangan tertentu, terutama karena ruang yang sama yang dapat menjangkau banyak orang 57
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 di seluruh wilayah geografis berpotensi pula untuk mengeksklusi banyak orang lain melalui oligopoli korporat, mekanisme eksklusi seperti rintangan ekonomi untuk mengakses ruang digital, kemudahan menepis pendapat tertentu dan menciptakan ruang gema, serta kapasitas yang tidak sama untuk terjun ke dalam budaya digital dengan lalu-lintas informasi yang cepat serta topik yang membeludak (Lim, 2013, p. 9). Seperti diuraikan di atas, baik aktor negara maupun aktor non-negara yang datang ke Bali pada Desember 2019 tampaknya sepakat tentang satu tujuan, yaitu untuk terus meningkatkan inklusifitas di tengah-tengah dunia yang semakin eksklusif. Sayangnya, perkembangan global yang terjadi hanya beberapa bulan setelah forum telah membuat misi ini jadi semakin berat. Penyebaran COVID-19, yang tiba-tiba berubah menjadi situasi pandemi, semakin meningkatkan sifat eksklusif negara. Walaupun ada desakan terus-menerus untuk melakukan aksi kolaboratif antara aktor dan negara, inisiatif yang langsung dilakukan adalah menarik batas wilayah sendiri dan melakukan isolasi. Prakarsa untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pandemi sampai saat ini didasarkan pada pengaturan bilateral atau multilateral terbatas yang sangat dipengaruhi oleh keputusan politik. Keputusan beberapa negara besar dan ketegangan di antara mereka, seperti misalnya antara AS dan Tiongkok, sayangnya telah menghalangi jalan bagi inisiatif global yang lebih terpadu untuk memerangi penyebaran virus dan mengantisipasi, serta mengatasi dampak yang diakibatkannya. Selain itu, kebijakan-kebijakan pembatasan jarak dapat berubah dari bentuk fisik ke bentuk politik dan sosial, yang kontraproduktif terhadap inisiatif yang ditujukan untuk membuat demokrasi lebih inklusif. Seperti telah dibahas di berbagai platform dan media, jarak sosial adalah keistimewaan yang tidak dapat dinikmati oleh mereka yang telah terpinggirkan karena kemampuan ekonomi mereka yang terbatas seperti mereka yang bergantung pada pendapatan harian. Kondisi ini dapat menciptakan tantangan lebih lanjut bagi misi untuk membuat demokrasi lebih inklusif. Ketika negara membatasi mobilitas, orang dipaksa menjadi penganggur dengan terhentinya kegiatan ekonomi, yang menciptakan rangkaian kelompok terpinggirkan baru di masyarakat. Sebuah situasi yang akan semakin dalam menguji lembaga-lembaga demokrasi. Ini membuat upaya untuk memastikan bahwa demokrasi melibatkan semua pihak dan tidak meninggalkan seorang pun di belakang menjadi bertambah penting, seperti yang dibahas di bawah ini. Strategi-Strategi Umum untuk Memastikan Inklusifitas dalam Ranah Politik Demokrasi Inklusifitas adalah istilah yang melekat pada konsep demokrasi yang seimbang secara sosial. Secara umum, tingkat inklusifitas dapat diukur dengan tingkat partisipasi publik pada saat pemilihan, serta peluang hidup dan hak-hak sosial dan ekonomi yang partisipatif. Namun, pengukuran tersebut bukan satu-satunya cara untuk mengukur kualitas demokrasi, karena Dahl mengusulkan dimensi lain dari perilaku demokratis, 58
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 yaitu keberadaan persaingan publik (Dahl, 1971, p. 4). Masyarakat politik bisa saja meningkatkan partisipasi publik dalam hal jumlah, tetapi melarang oposisi kompetitif memasuki ranah politik. Kondisi ini dinamakan hegemoni inklusif yang memarginalkan pendapat tertentu kelompok minoritas (Dahl, 1971, pp. 5-7). Ini memantulkan diskusi di bagian sebelumnya bahwa masalah inklusifitas timbul bukan hanya karena ranah politik melarang kelompok minoritas untuk bergabung dalam kegiatan politik, tetapi lebih karena kelompok mayoritas dan pemerintah mendiskriminasi pandangan yang bertentangan dan pandangan kelompok minoritas. Oleh karena itu, bagian ini menawarkan empat strategi umum untuk memperluas ranah politik, bukan hanya dengan menambah jumlah peserta, tetapi juga membiarkan beragam gagasan masuk. Strategi pertama adalah mengubah arah ranah politik yang seringkali terobsesi berlebihan untuk mencapai konsensus dan menjunjung tinggi prinsip rasionalitas. Orientasi seperti itu tidak sepenuhnya salah, karena ia membantu orang untuk memperioritaskan pendapat yang paling penting. Namun, ketika konsensus dan rasionalitas menjadi satu-satunya dasar politik, ia bukan hanya akan bertindak sebagai filter, tetapi juga sebagai penghalang yang mengucilkan beberapa pendapat dan kepentingan tertentu dari musyawarah publik. Ranah politik berdasarkan rasionalitas dan konsensus cenderung mengabaikan ensensi politik yang mendasar, yaitu kebebasan berekspresi dan perlakuan yang sama terhadap semua pendapat (Heather and Stolz, 1979, 21; Fish, 1999, 89-92; Lowndes and Paxton, 2018, 13). Dalam jangka panjang, pelaksanaan politik berdasarkan konsensus, yang menolak pandangan radikal apa pun, akan menciptakan ranah politik otoriter yang meneguhkan gagasan jalan tengah dan dengan keras mendiskriminasi gagasan alternatif. Bahkan dalam masyarakat demokrasi liberal dewasa, praktik ini tetap ada, dan ini menjelaskan alasan mengapa kelompok minoritas dengan pandangan yang bertentangan mencari cara lain untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan memperkuat identitas promiordial dan bahkan menggunakan kekerasan. Seperti yang dicatat Lipset dengan benar, eksklusi berkepanjangan atas kelompok minoritas akan mendorong penggunaan kekerasan untuk mendeligitimasi seluruh struktur demokrasi (Lipset, 1959, pp. 88-89). Untuk mencegah perkembangan seperti itu, ranah politik demokrasi perlu mengubah orientasinya dengan mengubah fondasi dasarnya dari konsensus dan rasionalitas menjadi kesetaraan dan kebebasan berekspresi. Gagasan yang bertentangan dan suara yang berbeda perlu dipelihara di dalam ranah politik karena lebih bijak membiarkan sudut pandang yang bertentangan diwujudkan dalam perdebatan dan musyawarah daripada membiarkannya berkembang menjadi hubungan bermusuhan di tengah masyarakat, yang mungkin akan mencari penyaluran di luar prosedur demokrasi (Mouffe, 2002, p. 58). Pencapaian konsensus tetap merupakan tujuan akhir dari perdebatan publik namun ini harus dilakukan melalui proses yang panjang, dan bahkan ketika perdebatan itu tidak menghasilkan konsensus apa pun, koeksistensi damai masih dapat dicapai melalui kesepakatan untuk hidup saling bertoleransi, 'to live and let live' ('hidup dan membiarkan hidup') (Galston, 1999, p. 42). Mengundang semua 59
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 orang untuk bergabung dalam perdebatan publik memang dapat jadi berantakan dan melelahkan, tetapi rasa percaya dan masyarakat sendiri dapat diperkuat melalui perdebatan tersebut, yang kemudian memberdayakan mereka untuk menemukan konsensus di beberapa bagian sambil menoleransi beberapa perbedaan di bagian lain. Kedua, kapasitas lembaga politik sama pentingnya dengan orientasi ranah politik. Lembaga politik yang kuat diperlukan untuk mengelola hubungan kekuasaan di dalam ranah politik karena ketimpangan di luar dapat memengaruhi hubungan setara di antara warga negara di dalam ranah politik. Dalam pengertian ini, negara perlu mengakui adanya ketimpangan struktural dalam kehidupan sosial dan ekonomi dan bahwa merestrukturisasi kehidupan sosioekonomi untuk menutup kesenjangan memerlukan upaya berkelanjutan. Selama upaya tersebut terus-menerus dilakukan, negara juga perlu memastikan bahwa kesenjangan sosioekonomi tidak merembes ke ruang politik (Tilly, 2007, pp. 117-118). Kegagalan untuk melakukan upaya tersebut akan memungkinkan aktor sosioekonomi yang kuat untuk mendominasi, memanipulasi, memarginalkan, dan bahkan menghentikan proses musyawarah di dalam ranah politik demi kepentingan pribadi mereka sendiri (Shapiro, 2003, p. 148). Schumpeter mencatat bahwa lembaga politik yang kuat membutuhkan tradisi demokrasi yang kuat dan birokrat yang terlatih dengan baik (Schumpeter, 2003, pp. 292-293). Selain itu, lembaga politik juga perlu memiliki kekuatan infrastruktur yang memadai, yang merujuk kepada kapasitas lembaga untuk membangun otoritas yang efektif di seluruh wilayahnya, dan di antara masyarakatnya melalui koherensi organisasi (Slater & Fenner, 2011, p. 19). Dengan memiliki kekuatan infrastrukur dalam jumlah yang memadai, menegakkan kebijakan untuk melindungi kebebasan dan kesetaraan di dalam ranah politik akan sama efektifnya bagi semua warga negara di seluruh wilayah negara. Sebaliknya, negara-negara demokrasi yang kekuatan infrastukturnya terbatas hanya dapat melindungi kebebasan dan kesetaraan warga negara yang tempat tinggalnya dekat dengan pemerintah pusat atau hanya di antara kelompok orang tertentu. Oleh karena itu, bahkan dengan adanya birokrat yang trampil dan tradisi demokrasi yang kuat, beberapa negara demokrasi mungkin masih tetap menghadapi isu eksklusi karena kekuatan infrastruktur mereka yang terbatas. Strategi ketiga adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas musyawarah publik alih- alih sepenuhnya bergantung pada demokrasi agregatif. Sementara musyawarah mendorong saling pengertian dan kemungkinan untuk menemukan konsensus, demokrasi agregatif cenderung mendorong persaingan dan permusuhan di antara kelompok, yang dapat memperluas perpecahan politik. Dengan kata lain, musyawarah memberi jalan untuk mencapai permainan yang bukan sekedar kalah-menang melalui interaksi yang kompleks, sementara menyederhanakan perilaku demokratis menjadi prosedur pemungutan suara mendorong perspektif menang-kalah yang lebih mendukung kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas (Humphrey, 2017, pp. 201-202). Musyawarah mendorong inklusifitas dengan cara yang menanyakan bukan 60
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 hanya apa yang lebih dipilih rakyat, tetapi juga justifikasi di balik pilihan tersebut (Gutmann & Thompson, 2004, p. 13). Dengan cara ini, perempuan dan kelompok minoritas memperoleh ruang lebih luas untuk memaparkan pilihan mereka dan justifikasi atas pilihan tersebut, dengan demikian memberi mereka kesempatan untuk memengaruhi orang lain untuk mengubah pilihan awal mereka dan bertemu di tengah- tengah, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan untuk mongonvergensikan pilihan-pilihan yang tidak kompatibel di dalam ranah politik. Jika pilihan tidak dapat diubah, biasanya pilihan tersebut berakar pada nilai-nilai moral seperti ajaran agama atau tradisi yang mengakar, proses musyawarah tetap dibutuhkan untuk menyortir masalah yang muncul dari nilai moral yang tidak kompatibel dan masalah-masalah yang lebih dapat diselesaikan (Gutmann & Thompson, 2004, p. 11). Masalah yang pertama hanya dapat diselesaikan melalui saling toleransi dan kesabaran, sementara yang kedua memerlukan proses musyawarah terus-menerus. Hanya dengan memahami justifikasi pilihan individual melalui musyawarah lah kita dapat membedakan antara keduanya dan merumuskan keputusan politik yang tidak merusak pilihan dan nilai-nilai dasar warga negara. Namun demikian, kami tidak mengusulkan untuk sepenuhnya menggantikan semua perilaku demokrasi agregat dengan musyawarah. Kami menyadari bahwa demokrasi agregatif memiliki keutamaannya sendiri. Salah satunya, ia menawarkan mekanisme yang paling efektif dan efisien untuk memastikan adanya partisipasi politik yang setara untuk semua orang. Di negara dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar seperti Indonesia atau India, demokrasi agregatif menawarkan mekanisme yang memberdayakan semua warga negara di seluruh wilayah untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik secara setara. Selain itu, demokrasi agregatif memiliki cara yang lebih mudah untuk merumuskan mekanisme yang memastikan akuntabilitas karena kuantifikasi pilihan memberdayakan warga negara untuk melihat bagaimana pilihan mereka memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, alih- alih meniadakan mekanisme agregatif yang sudah ada, kami malah mengusulkan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam perilaku musyawarah yang mendahului perilaku demokrasi agregatif. Seperti yang dicatat oleh Dewey, penting diingat bahwa pemungutan suara dalam pelibatan publik adalah titik puncak dari kegiatan pelibatan sipil seperti kampanye publik, perdebatan publik, dan musyawarah publik (Macedo & al., 2005, p. 7). Kegiatan pemungutan suara sama pentingnya dengan kegiatan- kegiatan yang mendahuluinya. Strategi keempat adalah meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan kewarganegaraan, sehingga warga negara dapat menyuarakan pilihan dan nilai-nilai mereka secara lebih baik. Kapasitas demokratis warga negara di dalam ranah politik yang lebih luas perlu terus-menerus dipelihara, sehingga nilai-nilai demokrasi dapat dipertahankan dan proses musyawarah dapat dijalankan secara damai, efektif, dan efisien (Fesnic, 2015, p. 6). Tujuan dari musyawarah dan kegiatan demokratis lainnya adalah tetap untuk mencapai keputusan yang mengikat untuk periode waktu tertentu 61
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 (Gutmann & Thompson, 2004, p. 5), dan hanya dengan menjamin kapasitas musyawarah yang setara lah ranah politik dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan pilihan- pilihan yang beragam. Pendidikan kewarganegaraan di negara demokrasi perlu melatih warga negara untuk bekerja sama, berkompromi, dan membujuk orang lain dengan pilihan berbeda lintas ras, kelompok etnis, dan agama. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus memasukkan pembelajaran tentang isu publik, sistem politik, dan keragaman, sehingga setiap warga negara dapat bertoleransi terhadap perbedaan dalam ranah politik, sambil pada waktu yang sama, memahami ikatan bersama mereka yang tercermin dalam sistem dan konstitusi politik (Macedo & al., 2005, p. 9). Keempat strategi yang disarankan di atas saling terkait dan harus dilaksanakan secara bersamaan untuk meningkatkan tingkat inklusifitas, bukan hanya dalam hal jumlah peserta, tetapi juga dalam hal perilaku menyambut baik gagasan-gagasan alternatif. Memenuhi Hasrat akan Ranah Politik yang Inklusif dalam Demokrasi Sebuah ranah politik yang inklusif adalah tujuan akhir bagi semua masyarakat politik yang demokratis, dan harus diakui bahwa belum ada masyarakat politik yang telah berhasil mencapai inklusifitas yang paripurna. Oleh karena itu, di setiap masyarakat demokrasi, harus ada upaya yang terus-menerus dan konsisten untuk menaikkan tingkat inklusifitas di semua kegiatan politik. Kami mencatat bahwa BDF sendiri secara konsisten meningkatkan inklusifitas dengan memperluas pesertanya setiap tahun. Dimulai pada 2008 dengan keikutsertaan 40 negara, jumlah negara yang berpartisipasi di forum tahunan ini telah meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Selain itu, forum-forum paralel sekarang juga dilaksanakan, antara lain Konferensi Demokrasi Mahasiswa Bali (Bali Democracy Students Conference - BDSC) sejak 2017, Forum Masyarakat Sipil dan Media (Bali Civil Society and Media Forum - BSCMF) sejak 2018, dan yang terbaru Forum Komunitas Bisnis (Business Community Forum) (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia, n.d.). Namun, sekali lagi, inklusifitas bukan hanya diukur dalam hal keberadaan kelompok yang beragam di dalam forum, tetapi juga apakah mereka secara signifikan saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Selama diskusi dalam BSCMF 2019, perwakilan dari masyarakat sipil dan media mendorong forum untuk memberikan lebih banyak peluang untuk melakukan diskusi lintas panel yang interaktif dengan forum paralel lainnya. Mereka juga menyarankan agar forum seperti itu diadakan lebih sering, sehingga lebih banyak isu dapat dibahas dalam upaya mencari solusi yang lebih nyata untuk mengawal demokrasi di arena nasional, regional, dan global. Akhirnya, diusulkan juga untuk menawarkan kepada organisasi yang berpartisipasi untuk menampilkan dan membagikan publikasi mereka selama forum berlangsung. 62
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Hasrat untuk meningkatkan inklusifitas dalam hal kebebasan yang setara untuk mendengarkan dan didengarkan, serta kebebasan untuk menaikkan isu-isu baru untuk dimusyawarahkan, juga dirasakan di dalam ranah politik. Meninjau ulang arah ranah politik dan memperkuat lembaga politik juga merupakan dua strategi jangka panjang yang membutuhkan perubahan bertahap dan upaya konsisten baik dari negara maupun dari masyarakat. Sementara itu, tindakan afirmatif tertentu perlu di ditegakkan agar dapat melibatkan kelompok minoritas dan memberi mereka kesempatan untuk menyuarakan kepedulian mereka dalam ranah politik. Gagasan alternatif tidak boleh disudutkan tetapi sebaliknya harus didorong karena semua pendapat penting adanya. Para moderat politik perlu bersikap toleran terhadap spektrum pilihan yang lebih luas, melibatkan mereka dalam proses musyawarah, dan melihat pilihan mereka sebagai gagasan yang sah. Mendengarkan gagasan yang berpikiran sama mungkin dapat membantu menjalin ikatan dan menciptakan aksi kolektif, tetapi mendengarkan gagasan alternatif dapat menciptakan kemungkinan untuk membangun hubungan lintas kelompok ketika ditemukan kepedulian yang sama (Hendriks, Ercan, & Duus, 2019, p. 143). Dalam pengertian ini, mendengarkan gagasan alternatif dapat membantu dalam menemukan kepentingan yang sama dalam bidang tertentu. Penemuan tersebut dapat menghasilkan kerja sama antara kelompok moderat dan kelompok yang lebih ektrem, yang menghasilkan kekuatan dan legitimasi lebih besar untuk melakukan aksi kolektif. Misalnya, kerja sama antara kelompok sekuler-liberal dan kelompok keagamaan jadi dimungkinkan untuk mendukung rencana undang-undang melawan pelecehan seksual dalam rumah tangga karena kedua kelompok memiliki kepedulian yang sama untuk melindungi perempuan dan anak-anak di dalam ranah privat (The Conversation, 2019). Ada kemungkinan bahwa beberapa gagasan tertentu dari kelompok yang tadinya dieksklusi tidak dapat disuarakan dengan baik karena mereka tidak terlatih dalam hal musyawarah publik. Kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat memberdayakan mereka dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan sosial yang tepat untuk membekali mereka dengan keterampilan bermusyawarah, yang pastinya tidak bertujuan mengubah nilai atau pilihan mereka. Munculnya era digital menyediakan metode yang lebih mudah untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan warga negara di seluruh negeri. Ini memungkinkan inklusifitas karena lebih banyak orang yang mendengar dan didengarkan di ruang yang sama. Selama proses musyawarah, ikatan masyarakat dari seluruh negeri juga dapat diperkuat dan saling pengertian di antara pilihan-pilihan yang bertentangan dapat dicapai. Akan tetapi, jika ruang digital dimanfaatkan sebagai ruang politik, negara, bersama-sama dengan para pemangku kepentingan politik lainnya seperti sektor swasta, kelompok masyarakat sipil, dan masyarakat umum, bertanggung jawab untuk memberikan dan mendukung pembentukan akses universal ke ruang seperti itu bagi semua warga negara, sementara juga memastikan keamanan kegiatan warga negara di ranah digital. Selain itu, koalisi multi-pihak pemangku kepentingan juga penting untuk menjamin kualitas ruang politik tersebut dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan universal untuk semua, termasuk pengenalan ke ruang digital 63
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 sebagai alternatif ranah politik baru. Warga negara perlu dibekali dengan baik untuk menyaring informasi dan menggunakan kebebasan berekspresinya di ranah digital. Ranah politik digital perlu dilihat sebagai peluang alih-alih sebagai ancaman karena ia menawarkan bentuk kegiatan politik baru dan sebagai hasilnya, meningkatkan frekuensi kegiatan politik diiringi dengan meningkatnya volume informasi dari media (Ercan, Hendriks, & Dryzek, 2019, p. 21). Namun, peluang seperti itu perlu dikelola dengan bijak oleh pihak yang berwenang, persis seperti mengelola ranah politik fisik. Adanya lembaga politik sebagai pihak yang berwenang di ranah politik sama sekali bukan untuk mendukung penggunaan teknologi untuk mengawasi massa. Sebaliknya, hal itu menganjurkan bahwa ranah digital perlu dikelola bukan hanya untuk memberikan kebebasan berekspresi dan akses ke informasi, tetapi juga mendorong orang untuk mendengarkan dan melakukan refleksi atas ekspresi orang lain (Ercan, Hendriks, & Dryzek, 2019, p. 21). Terlalu banyak penekanan pada kebebasan berekspresi mengubah musyawarah menjadi ruang gema, di mana orang hanya ingin mendengar pandangan serupa untuk memperkuat pilihan mereka tanpa keinginan untuk mendengarkan pandangan yang bertentangan. Pada akhirnya, kondisi ini menyebabkan terjadinya segregasi di tengah masyarakat karena masing-masing kelompok lebih suka mengeksklusi kelompok lain di ranah digital. Oleh karena itu, lembaga politik perlu menjadi pihak berwenang yang mampu membaurkan bermacam-macam kelompok di dalam ruang digital dan mendorong mereka untuk tidak hanya mengeskpresikan pendapat, tetapi juga mendengarkan pihak lain untuk menemukan kesamaan. Selain itu, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (OMS) juga perlu mendukung upaya lembaga politik untuk mengelola dan mengamankan ranah politik digital. Pihak berwenang di ranah politik demokratis perlu terus-menerus mencermati masyarakatnya agar dapat memastikan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, masyarakatnya perlu mendorong lembaga politik agar juga memanfaatkan ranah politik digital sebagai cara untuk meningkatkan transparansi kelembagaan. Selain untuk mencermati lembaga politik, ranah politik digital juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan OMS untuk meningkatkan kualitas demokrasi komunitas mereka dengan membangun jejaring masyarakat lintas bangsa, sehingga mereka dapat belajar melalui pengalaman berdemokrasi di komunitas lain, mendiskusikan hambatan- hambatan kemajuan demokrasi, dan melaksanakan inisiatif positif di komunitas mereka sendiri. Pembentukan jejaring semacam ini dapat dilihat dalam forum masyarakat sipil regional dan internasional seperti yang dapat kita lihat selama pelaksanaan BSCMF 2019. Ruang digital yang menawarkan informasi luas dan interaksi antarmasyarakat yang lebih mudah melampaui batas-batas politik menciptakan peluang tanpa batas bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman demokratis, dan pada akhirnya, memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keyakinan mereka terhadap sistem demokrasi. Lebih penting lagi, dengan situasi dunia sekarang ini, yang dibayang-bayangi kenyataan bahwa menjaga jarak fisik akan harus dilakukan lebih lama dari perkiraan, platform digital tampaknya menjadi alternatif yang memungkinkan untuk mempertahankan 64
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 dan mengembangkan konektivitas. Dengan ranah dan inisitatif digital, konsolidasi demokrasi masih mungkin dicapai. Di tengah tren penurunan demokrasi yang memprihatinkan dan meningkatnya intoleransi, ekslusivisme, dan populisme yang sering diperburuk oleh teknologi digital, forum-forum seperti BDF terus berkembang dengan lebih banyak perwakilan dari negara dan masyarakat karena forum ini meyakini pentingnya musyawarah inklusif untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi. Aspirasi itu juga dirasakan oleh para pesertanya. Walaupun demokrasi bukan lah sistem politik yang paling ideal, ia tetap merupakan sistem politik terbaik yang ada. Sistem demokrasi menjamin kebebasan setiap individu untuk memutuskan nasib mereka sendiri melalui ujaran dan tindakan dalam ranah politik. Selain itu, demokrasi juga percaya pada kekuatan kolektivitas untuk mengarahkan masa depan komunitas. Dengan demikian, kita harus percaya pada demokrasi sama seperti demokrasi percaya pada rakyat. Masa depan demokrasi selalu ada di tangan rakyat dan jika kita masih percaya pada demokrasi, kita akan selalu dapat membuat demokrasi berfungsi. Referensi Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press. Ercan, Selen, Hendriks, Carolyn, & Dryzek, John S. (2019). Public deliberation in an era of communicative plenty. Policy & Politics 47 (1), pp. 19-36. Fesnic, Florin N. (2015). Can Civic Education Make a Difference for Democracy? Hungary and Poland Compared. Political Studies, pp. 966-978. Fish, Stanley. (2019). Mutual Respect as a Device of Exclusion in book on Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement by Stephen Macedo (editor). New York: Oxford University Press. Galston, William A. (1999). Diversity, Toleration, and Deliberative Democracy: Religious Minorities and Public Schooling in book on Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement by Stephen Macedo (editor) New York: Oxford University Press. Gutmann, Amy, & Thompson, Dennis F. (2004). Why Deliberative Democracy? Princeton: Princeton University Press. Heather, Gerard P., & Stolz, Matthew. (1979). Hannah Arendt and the Problem of Critical Theory. The Journal of Politics 41 (1), pp. 2-22. Hendriks, Carolyn M., Ercan, Selen A., & Duus, Sonya. (2019). Listening in polarised controversies: a study of listening practices in the public sphere. Policy Sciences, pp. 137-151. Humphrey, John F. (2017). Democracy: Exclusion or Inclusion? In book on Digital Transformation in Journalism and News Media: Media Management, Media Convergence and Globalization by Mike Friedrichsen, & Yahya Kamalipour (editors). Cham: Springer International Publishing. 65
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Lang, Anthony F., Jr. (2014). Arendt and the question of revolution in book on Hannah Arendt: Key Concepts by Patrick Hayden (editor). New York: Routledge. Lim, Merlyna. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, pp. 1-22. Lipset, Seymour M. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. The American Political Science Review 53 (1), pp. 69-105. Lowndes, V., & Paxton, M. (2018). Can agonism be institutionalised? Can institutions be agonised? Prospects for democratic design. The British Journal of Politics and International Relations, pp. 1-18. Macedo, Stephen, et al. (2005). Democracy at Risk: How Political Choices Undermine Citizen Participation, and What We Can Do About It. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Bali Democracy Forum. Available at Mouffe, Chantal. (2002). Which Public Sphere for a Democratic Society? Theoria: A Journal of Social and Political Theory, pp. 55-65. Schumpeter, Joseph A. (2003). Capitalism, Socialism, and Democracy. Taylor & Francis e-Library. Shapiro, Ian. (2003). The State of Democratic Theory. Princeton: Princeton University Press. Slater, Dan, & Fenner, Sofia. (2011). State Power and Staying Power: Infrastructural Mechanisms and Authoritarian Durability. Journal of International Affairs, pp. 15- 29. The Conversation. (2019, March 14). Why both conservative and liberal Indonesians must support bill against sexual violence, 14 March 2019. Available at Tilly, Charles. (2007). Democracy. Cambridge: Cambridge University Press 66
BA B L i ma Demokrasi, Kapitalisme, dan Media Baru Andina Dwifatma Keterbukaan informasi publik dan kebebasan berekspresi merupakan salah satu prasyarat demokrasi. Dalam teori demokrasi yang ideal, kedua prasyarat ini dikawal oleh media sebagai pilar keempat. Selain memastikan ketiga pilar lain yakni eksekutif (presiden dan kabinet), legislatif (majelis dan dewan perwakilan rakyat), dan yudikatif (mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan komisi yudisial) optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, media juga mewadahi suara publik dalam bentuk kritik, gagasan, dan komentar terhadap pemerintah. Berita dari media juga membantu warga negara mengambil keputusan berbasis informasi (informed decision) dan, saat diperlukan, mengorganisasi diri untuk menuntut hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Kemudian, datanglah teknologi bernama internet, bertepatan dengan rendahnya partisipasi politik warga sipil. Akibatnya, internet dianggap sebagai "ramuan ajaib" yang dapat meningkatkan minat orang pada politik, dan akhirnya membuktikan demokrasi yang partisipatoris (Stromer-Galley, 2000). Media secara umum telah beralih dari luring (offline) ke daring (online). Orang semakin jarang membaca koran dan majalah, dan semakin sering memanfaatkan situs web atau media sosial untuk mengakses informasi. Bagi para komunikator politik, hal ini jelas lebih menguntungkan karena mereka bisa menyasar audiens secara individual, tidak lagi berwujud 'massa' seperti pada media konvensional. Audiens sendiri kini jauh lebih bebas dalam berekspresi karena difasilitasi dengan kolom komentar, blog, maupun forum diskusi daring. Keberadaan internet menjadikan barrier to entry ke ruang diskusi publik lebih rendah. 67
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Logika media konvensional pun telah digantikan oleh logika jaringan media baru. Audiens media konvensional lebih luas, anonim, dan mereka menerima informasi satu arah dari media sebagai sumber. Sementara itu, dalam media baru, pengguna melakukan sendiri proses produksi dan seleksi konten sehingga lebih murah, mendistribusikan konten tersebut di kelompoknya sendiri, dan membentuk jaringan yang berinteraksi atas dasar kesamaan minat dan nilai (Klinger and Svensson, 2015). Intinya, media baru meletakkan kendali dan otoritas yang lebih besar di tangan audiens. Tetapi, apakah dengan demikian ruang publik dapat dikatakan lebih inklusif? Konsekuensi apa saja yang muncul dari model 'demokrasi digital' semacam ini? Pertanyaan-pertanyaan ini antara lain didiskusikan dalam Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) 2019. Bab ini mencoba merangkum sejumlah poin penting di dalamnya, serta menyoroti berbagai peristiwa terkait di Indonesia sebagai ilustrasi. Media Baru Istilah media baru digunakan dalam bab ini sebagai payung besar untuk memahami berbagai fenomena dalam ranah media sejak kedatangan internet. Terminologi lain memiliki keterbatasan, misalnya media digital yang lebih berfokus pada aspek teknologi sebagai lawan dari analog, media dalam jaringan (daring) pada aspek konektivitas, dan media sosial pada aspek interaktivitas di kalangan pengguna. Media baru mencakup seluruh teknologi, platform, dan pengguna yang terus berubah (Siapera, 2017). Media arus utama (mainstream), media alternatif, media warga, dan media sosial yang akan kita bicarakan dalam bab ini seluruhnya termasuk dalam kategori media baru. Dalam panel "Rising Exclusivity and Declining Democracy", Prof. Sook Jong Lee (Direktur, Asia Democracy Research Network) mengutarakan bahwa media sosial kian berperan penting dalam politik. Pengguna media sosial kian terbiasa membicarakan pilihan politik dan berekspresi menanggapi situasi di negara, kawasan, maupun global, melalui platform media sosial. Akibatnya, menjadi sulit untuk membedakan antara kebenaran (truth) dan disinformasi. Sementara itu, menurut Michael Bak (Head of Public Policy, Facebook Thailand) Facebook sebagai platform media sosial memang tidak akan melalukan periksa-fakta untuk setiap posting. Fungsi verifikasi informasi seharusnya dilakukan oleh pengguna atau media. Facebook hanya akan mengambil langkah menurunkan konten tertentu apabila ada laporan atau sedari awal unggahan (post) tersebut memang melanggar standar Facebook sebagai komunitas. Agar dapat memahami bagaimana media sosial memainkan peran yang sangat krusial dalam pembentukan opini, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana era digital membawa perubahan besar bagi lanskap media. Untuk itu, mari kita pelajari industri media di Indonesia sebagai contoh kasusnya. Riset-riset mengenai aspek ekonomi politik media di Indonesia menunjukkan bahwa kepentingan bisnis dan minat politik para pemilik media banyak menentukan pola pemberitaan yang ada (Lim, 2012) (Tapsell, 2017). Dari delapan konglomerat media 68
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 di Indonesia, Chairul Tanjung (CT Corp); Hary Tanoesoedibjo (Global Mediacom); Eddy Kusnadi Sariaatmadja (EMTEK); Bakrie Group (Visi Media Asia); Surya Paloh (Media Group); Keluarga Riady (BeritaSatu Media Holding); Dahlan Iskan (Jawa Pos); dan Jakoeb Oetama (Kompas Group), tiga adalah juga pemilik partai politik. Praktik pembingkaian isu (framing) juga bukan sekali-dua kali terjadi. Misalnya, Metro TV secara konsisten menyebut bencana menyemburnya lumpur panas di Porong (Jawa Timur) pada 2006 sebagai 'lumpur Lapindo', sementara TV One menyebutnya sebagai 'lumpur Sidoarjo'. Penyebutan 'lumpur Lapindo' menunjukkan Metro TV ingin menunjuk PT Lapindo Brantas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana tersebut, sementara TV One menggunakan istilah 'lumpur Sidoarjo' untuk membingkai peristiwa tersebut sebagai bencana alam, serupa dengan 'tsunami Aceh' atau 'banjir Jakarta'. Analisis ini merujuk pada kepemilikan kedua media: Surya Paloh sebagai lawan bisnis Aburizal Bakrie, dan PT Lapindo Brantas sebagai anak usaha dari Bakrie Group. Selain kepemilikan media yang terkonsentrasi di tangan penguasa/pengusaha, masalah lain dengan media arus utama adalah kontennya yang cenderung Jakartasentris dan Jawasentris (CIPG, 2013). Analisis terhadap 10 televisi swasta menunjukkan, pemberitaan mengenai Jawa mencapai 69,9 persen dengan Jakarta mencakup 49 persen di antaranya. Dari segi etnisitas pun, Jawa mendominasi dengan 42,8 persen, disusul Betawi (8,5 persen), dan Sunda (8 persen). Ada dua masalah dari temuan ini. Pertama, seolah-olah Indonesia itu cuma Jawa, sementara etnis lain hanya memainkan peran pendukung. Hal ini tentu tidak sehat bagi keberagaman budaya di Indonesia yang sesungguhnya sangat kaya. Kedua, dengan banyak memberitakan tentang Jakarta/ Jawa, warga yang tinggal di daerah lain tidak punya kesempatan untuk membicarakan masalah publik di lingkungan masing-masing. Jurnalisme yang tadinya berfungsi untuk menyediakan informasi sebagai amunisi masyarakat untuk bergerak, menjadi tumpul. Era digital memberi peluang bagi kemunculan media non-arus utama yang dapat menjadi alternatif masyarakat dalam mengakses berita. Media asing yang membuka waralaba di Indonesia seperti Vice, atau media alternatif yang tidak terafiliasi dengan konglomerasi media besar seperti Tirto.id atau Asumsi, mengangkat isu-isu yang tak tersentuh (atau kalau pun dibahas, biasanya dengan narasi usang) oleh media arus utama, misalnya komunisme, rasisme di Papua, atau Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) (Sasmita, 2019) (Perkasa and Iman, 2018). Internet juga menyediakan platform bagi media warga untuk mengangkat isu-isu yang penting bagi komunitas tersebut. Riset mengenai media komunitas menunjukkan bahwa jurnalisme warga mampu mendorong diskusi warga tentang masalah di lingkungan terdekat mereka, bahkan mendatangkan solusi konkret seperti bantuan pemerintah desa (Birowo, Mario Antonius; Saraswati, Idha; Nuswantoro, Ranggabumo; Putra, 2016). Dengan kehadiran media warga, masyarakat tidak perlu hanya menaruh perhatian pada masalah-masalah di 'pusat' alias di Jakarta. Masyarakat belajar mengenali, mendiskusikan, dan bergerak bersama untuk mencari solusi atas persoalan sendiri. 69
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Namun, masalah yang dihadapi baik oleh media alternatif maupun media warga hampir sama, yaitu uang. Media alternatif berdarah-darah untuk membiayai operasional dengan kue iklan yang sedikit. Sebenarnya, persoalan ini dialami pula oleh media arus utama, tetapi mereka relatif lebih kuat secara modal dan memiliki unit bisnis yang lebih beragam. Adapun media warga biasanya hanya mengandalkan urunan para relawan. Militansi seperti ini sangat mengagumkan, tetapi jika tidak ada cara lain untuk membayar sekurang-kurangnya biaya operasional, hampir pasti media tersebut tidak akan berumur panjang. Efek Ruang Gema Internet juga memberi ruang untuk bentuk media baru yang lain, yaitu media sosial. Berbeda dengan media arus utama dan media alternatif yang berpegang pada pedoman jurnalistik dalam memproduksi berita, dalam media sosial konten adalah segalanya. Siapa yang menghasilkannya dan bagaimana cara membuatnya, tidak lagi penting. Di media sosial orang bisa menjadi prosumer, yaitu produsen (producer) dan konsumen (consumer) sekaligus (McQuail, 2010). Platform media sosial seperti YouTube, misalnya, merupakan user-generated content. Video-video yang muncul di YouTube merupakan hasil karya dari penggunanya, dan dinikmati juga oleh sesama pengguna. Pengguna bebas memilih konten mana yang hendak mereka nikmati dan dengan siapa mereka ingin terhubung. 70 S E F . k o D : o t o F
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Kebebasan ini mendatangkan berbagai problem baru, di antaranya efek ruang gema (echo chamber) dan gelembung (filter bubble). Efek ruang gema terjadi saat pengguna media sosial hanya terhubung dan berinteraksi dengan pengguna lain yang memiliki nilai dan pandangan serupa (Quattrociocchi, Scala and Sunstein, 2016). Akibatnya, mereka seperti berada di sebuah ruang yang terus menerus memantulkan suara yang sama. Hal ini dimungkinkan dengan berbagai fitur di media sosial, misalnya 'mute' di Twitter untuk meniadakan konten yang mengandung kata kunci tertentu atau pengguna tertentu yang kita ikuti ('follow') tapi tidak ingin cuitannya muncul di linimasa ('timeline') kita. Sebagai contoh, seorang pendukung Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat mendatang dapat menggunakan fitur 'mute' untuk kata kunci yang terkait dengan Joe Biden. Pendukung Trump juga dapat tidak lagi mengikuti ('unfollow') para pendukung Biden dan aktif mencuitkan kehebatan- kehebatan jagoannya itu. Hasilnya, linimasa simpatisan Partai Republik tersebut akan penuh dengan dukungan terhadap Trump. Dia jadi merasa bahwa Trump lebih unggul dan lebih baik dari Biden, padahal itu tak lebih dari efek ruang gema karena dia sendiri yang menyeleksi linimasa sedemikian rupa. Konsep lain yang mirip dengan efek ruang gema adalah gelembung (filter bubble), sebuah metafora bagi cara kerja platform media sosial. Facebook dan Google, misalnya, menyajikan informasi bagi pengguna berdasarkan data yang pengguna masukkan sendiri, seperti dokumentasi pencarian (search history), perilaku klik (past click behavior), atau lokasi (Pariser, 2011). Akibatnya, pengguna seperti hidup dalam sebuah gelembung yang berisi hal-hal yang dia sukai, yakini, dan percayai. Dampak dari gelembung ini sangat besar. Misalkan, anda seorang penggemar teori konspirasi. Dari data yang anda masukkan ke mesin pencari, artikel yang anda baca dan foto yang anda klik, Facebook dan Google akan membombardir anda dengan konten-konten serupa yang menyuarakan kebenaran dari teori konspirasi. Sekali anda mengklik kata seperti 'konspirasi COVID' di YouTube, misalnya, Anda akan terus mendapat rekomendasi video serupa. Anda pun jadi semakin yakin bahwa COVID-19 sebenarnya hanyalah akal-akalan elit global. Platform media sosial tidak punya urusan terhadap kepercayaan Anda, sebab mereka bekerja berdasarkan prinsip kapitalisme pengawasan, yang tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan. Efek ruang gema dan gelembung bukan hal yang mudah untuk diatasi karena manusia memiliki kecenderungan bias konfimasi. Orang suka menerima informasi baru yang sesuai dengan keyakinan dia sebelumnya, dan sebaliknya, lebih mungkin menolak apa pun yang tidak sesuai kepercayaannya, sekali pun informasi itu didukung dengan berbagai fakta ilmiah dan bukti yang sahih. Kalau pun orang menjadi sadar dan ingin mengetahui narasi lain di luar keyakinannya, gelembung media sosial berdasarkan algoritma mempersulit hal ini. Kemudahan beropini di Twitter kadang juga bisa menyebabkan pengguna merasa kewalahan dengan derasnya arus pendapat. Situasi seperti perang tagar (hashtags), misalnya, bisa mendorong orang lebih emosional dalam 'menyeragamkan' linimasa mereka (unfollow pengguna yang tidak sepaham 71
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 dan mute kata-kata kunci tertentu). Opsi menjadi anonim atau menggunakan nama samaran (pseudonym) membuat orang lebih mudah menghakimi dan menyerang opini yang tidak sejalan dengan pendapat mereka. Pengguna lalu memakai fitur mute/block/ unfollow dan hanya bicara kepada orang-orang yang sepaham sehingga kemungkinan pendapatnya diserang menjadi lebih kecil. Di satu sisi, media sosial memang memberikan platform bagi kebebasan berekspresi, tapi di sisi lain juga mengancam fungsi deliberasi dalam demokrasi. Matinya Kepakaran Media sosial juga menjadi lahan subur tumbuhnya profesi buzzers dan influencers. Keduanya serupa tapi tak sama. Buzzers adalah pemilik akun media sosial dengan jumlah pengikut di atas 2.000 orang, yang dibayar untuk menaikkan isu tertentu (Paramaditha, 2013) sementara influencers adalah third-party endorser yang membentuk perilaku audiens melalui blog, cuitan, dan penggunaan media sosial lain (Freberg et al., 2011). Influencers biasanya mempromosikan produk atau layanan tertentu, tapi ada juga yang ikut membahas tren sosial terkini di masyarakat dengan sudut pandang yang sengaja dibuat berbeda dari bahasan media arus utama. Kesuksesan buzzers biasanya dilihat dari keberhasilan mereka menaikkan tagar (#) tertentu menjadi trending topic di media sosial. Pemerintahan Jokowi khususnya, sering memanfaatkan buzzers untuk menggiring opini masyarakat meski seringkali buzzers ketahuan menggunakan strategi kotor seperti menggunakan nomor palsu dan mengirim pesan bohongan (Dwifatma, 2019). Para buzzers juga sering memakai teknik bagi-bagi (giveaway) pulsa gratis atau saldo uang elektronik untuk menaikkan tagar. Rupanya tidak penting bagaimana konten atau nada dari cuitan, yang penting secara jumlah cukup untuk menaikkan tagar menjadi trending topik. Apabila buzzers lebih mudah dikenali dari bahasa dan tagar yang diusungnya, menghadapi influencers lebih rumit. Popularitas influencers di platform media sosial biasanya diikuti dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap konten yang disampaikan. Celakanya, berhubung influencers memanfaatkan platform media sosial untuk mencari uang, mereka cenderung menaikkan konten yang kontroversial. Seorang YouTuber asal Indonesia bernama Deddy Corbuzier mengunggah wawancara bersama mantan Menteri Kesehatan Indonesia sekaligus terpidana korupsi, Siti Fadilah Supari, pada Mei 2020, dan hingga bab ini dibuat, video tersebut sudah ditonton hampir tujuh juta kali. Konten tersebut menjadi kontroversial karena sang mantan menteri menggambarkan dirinya sebagai korban dari konspirasi elit global: dia mengatakan dirinya dipenjara karena dianggap melawan WHO dalam kasus flu burung. Meskipun faktanya Siti Fadilah dijerat masalah pengadaan alat kesehatan, sudut pandang yang segera menjadi tren di kalangan penonton adalah COVID-19 hanyalah kebohongan belaka. Hal serupa terjadi juga di Amerika Serikat. Sejumlah pesohor seperti aktor Woody Harrelson dan musisi Keri Hilson menggunakan platform mereka untuk 72
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 menyebar teori konspirasi, bahwa COVID-19 ditularkan lewat gelombang jaringan 5G. Akibatnya, orang enggan memakai masker, tetap berkerumun, bahkan merusak menara 5G di beberapa tempat di Inggris. Fenomena influencers dan buzzers ini merupakan contoh nyata dari konsep matinya kepakaran (the death of expertise) yang digaungkan profesor hubungan internasional asal Amerika Serikat, Tom Nichols. Dalam bukunya yang berjudul sama, Nichols mengungkap bagaimana kebebasan beropini di media sosial justru menyuburkan antagonisme publik terhadap kepakaran. Orang tidak lagi mempercayai pakar, dan sebaliknya, merasa tidak perlu menjadi pakar untuk turut berkomentar. Menggunakan contoh kasus di Amerika Serikat, Nichols menyoroti bagaimana demokrasi yang sebenarnya bermakna 'kesetaraan politik' (satu orang, satu suara) berubah menjadi 'kesetaraan aktual' yang bermakna opini setiap orang (entah berbasis fakta ilmiah atau tidak) adalah setara (Nichols, 2017). Pergeseran makna ini berdampak besar. Jika ada orang percaya bahwa vaksin menyebabkan anak menderita autisme, atau bumi sebenarnya datar, atau virus corona sesungguhnya fiksi belaka, dan kita menyanggah pendapat mereka dengan dukungan fakta ilmiah, kita bisa dituduh 'elitis' atau 'tidak demokratis'. Orang merasa bebas memercayai pesohor yang tidak punya latar belakang kepakaran apa pun untuk membicarakan topik tertentu, seperti selebriti penggemar teori konspirasi yang membahas pandemi, dan kemudian bertindak sesuai kepercayaannya itu. Itulah sebabnya mengapa di mana-mana ada saja orang yang tidak memakai masker, menolak menjaga jarak fisik, dan tetap berkerumun. Bagi mereka, virus corona itu tidak ada dan sudah menjadi hak mereka untuk tidak percaya. Nichols punya istilah yang menarik untuk fenomena ini, yaitu 'kedunguan yang menindas' ('oppresive ignorance'). Literasi Media Baru Persoalan demokrasi, kapitalisme, dan media baru tidaklah sesederhana memerangi mis/disinformasi dengan ilmu pengetahuan. Era digital telah membuktikan, kekurangan informasi bukanlah pangkal kebodohan dan akses menuju informasi tidak otomatis membuat orang menjadi lebih pintar. Bias konfirmasi, misalnya, menghalangi kita dari informasi yang berseberangan dengan sudut pandang sendiri dan justru mendorong kita untuk membaca sumber-sumber yang semakin memperkuat keyakinan sebelumnya. Algoritma media sosial juga akan tetap menyajikan informasi yang selaras dengan jejak digital seseorang karena cara ini yang terbukti paling mengutungkan secara bisnis. Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus, polarisasi dalam masyarakat akan semakin tajam dan terus terpelihara. Orang akan semakin nyaman dalam gelembung virtual masing- masing dan demokrasi yang deliberatif akan jauh dari harapan. Terlepas dari permasalahan tersebut, media sosial akan terus eksis. Manusia era digital sudah terbiasa untuk berbagi pengalaman dan mencari informasi melalui internet. Karena itu, para pegiat demokrasi dan akademisi khususnya di bidang komunikasi 73
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 harus mengupayakan solusi. Untuk saat ini, solusi yang paling berkelanjutan dan organik adalah perjuangan semesta bernama literasi media (baru). Literasi media dimaknai sebagai pendidikan bagi pengguna untuk mengkonsumsi konten media secara lebih kritis. Pengguna didorong untuk menggali lebih dalam makna konten media, memeriksa produsennya, dan mencari tahu konteksnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam literasi media baru, pendidikan ini harus dibuat dengan lebih spesifik, seperti penjelasan berikut. Pertama, pengguna perlu dilatih untuk mengenali sumber berita. Di tengah gelombang informasi dari berbagai situs media daring, orang perlu mengetahui karakter dari situs media yang tepercaya, misalnya ada sertifikasi Dewan Pers, ada alamat redaksi, ada jajaran redaksi, ada profil media, dan seterusnya. Audiens juga perlu bisa membedakan ciri-ciri buzzers dan influencers dari pengguna media sosial biasa. Ada logika kapitalisme dalam konten mereka dan hal ini perlu dipahami oleh audiens. Cuitan atau video yang dibuat oleh buzzers dan influencers sangat tergantung dari siapa yang membayar atau kelompok masyarakat mana yang mereka jadikan pasar. Kedua, pengguna perlu memahami bahwa mereka sangat mungkin memiliki kecenderungan bias konfirmasi yang, pada akhirnya, akan membuat mereka nyaman berada dalam ruang gema dan gelembung di media sosial masing-masing. Begitu sadar akan hal ini, audiens kemudian didorong untuk mengonsumsi informasi yang di luar zona nyaman keyakinannya dan berkomunikasi dengan orang-orang di luar lingkaran pertemanan mereka. Ketiga, audiens perlu dilatih untuk berdebat secara positif. Kebiasaan mencela orang yang berpandangan berbeda dengan kata-kata kasar dan ad hominem harus diberantas. Mendiskusikan perbedaan pendapat di media sosial dengan kedewasaan berpikir harus menjadi normal yang baru. Kesimpulan Dengan segala persoalan yang melingkupinya, demokrasi rasanya masih menjadi sistem bernegara yang paling ideal. Demokrasi beda dengan sistem otoritarian yang menekan suara warga negara. Demokrasi berjalan dengan anggapan bahwa negara bukan Tuhan dan karena itu, bisa saja salah. Dalam demokrasi, ada keterbukaan informasi. Kinerja pemerintah dikawal bersama-sama oleh pers dan rakyat. Kekuasaan negara tidak boleh absolut. Semua orang diperlakukan sama di mata hukum tanpa terkecuali. Warga negara bebas mengekspresikan diri sejauh sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tetapi itu hanyalah cita-cita, dan cita-cita memang mesti ideal. Kenyataannya, menurut riset The Economist Intelligence Unit, negara-negara demokrasi di kawasan Asia mengalami tahun yang fluktuatif sepanjang 2019. Thailand mengalami peningkatan skor indeks demokrasi sebanyak 38 dan mengalami perubahan status dari "hybrid regime" menjadi "flawed democracy", sementara itu skor India justru turun 10peringkat akibat regresi demokrasi yang dipicu terkikisnya kebebasan sipil. Singapura 74
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 juga mengalami penurunan skor setelah memberlakukan hukum anti berita palsu (fake news) yang mengorbankan banyak warga sipil. Hal serupa juga terjadi di Hong Kong akibat banyaknya unjuk rasa warga sipil yang berakhir dengan kekerasan. Agar cita-cita demokrasi terpelihara, kekerasan terhadap warga sipil, pembungkaman hak berekspresi, dan pembatasan akses informasi harus segera disudahi. Dari perspektif komunikasi dan media baru, pembatasan atau pemblokiran internet dan/atau media sosial sama sekali tidak perlu dilakukan. Kita harus selalu mengingat bahwa keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi adalah denyut nadi dari demokrasi itu sendiri. Hal yang perlu dilakukan adalah menyusun regulasi yang produktif, misalnya mendesak platform media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk memberi tanda bagi konten- konten mis/disinformasi yang membahayakan penggunanya, kemudian memberi tautan informasi ke sumber yang tepercaya dan relevan di laman pengguna yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sembari terus menjalankan upaya literasi media baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Rasanya sudah waktunya literasi media baru dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Hanya ketika kita membiasakan anak-anak Indonesia untuk memilih dan memilah sumber berita, mengenali bias konfirmasi sendiri, dan berdebat dengan kedewasaan berpikir tanpa saling menjatuhkan di internet, barulah media baru punya kesempatan untuk menjadi platform yang mampu menyuburkan demokrasi deliberatif. Referensi Birowo, Mario Antonius; Saraswati, Idha; Nuswantoro, Ranggabumo; Putra, F. F. (2016) Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru. 1st edn. Jogjakarta: Combine Resource Institution. CIPG (2013) Produksi Konten, Penentuan Hidup Bersama: Sejauh mana media menjunjung prinsip kewarganegaraan? Jakarta. Dwifatma, A. (2019) 'Indonesia's Social Media Sphere: From the Government's Image to Networked Street Protests', SocDem Asia Quarterly, 8(2), p. 39. Available at: Freberg, K. et al. (2011) 'Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality', Public Relations Review. Elsevier, 37(1), pp. 90-92. Klinger, U. and Svensson, J. (2015) 'The emergence of network media logic in political communication: A theoretical approach', New media & society. Sage Publications Sage UK: London, England, 17(8), pp. 1241-1257. Lim, M. (2012) 'The league of thirteen: Media concentration in Indonesia'. Ford Foundation. McQuail, D. (2010) McQuail's mass communication theory. Sage publications. Nichols, T. (2017) The death of expertise: The campaign against established knowledge and why it matters. Oxford University Press. Paramaditha, A. (2013) 'In Indonesia, buzzers are not heard, but tweet for money', Reuters. com. 75
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Pariser, E. (2011) The filter bubble: How the new personalized web is changing what we read and how we think. Penguin. Perkasa, A. and Iman, M. (2018) 'Analisis Resepsi Active Audience Dalam Memaknai Konten Vice Indonesia'. Master Program in Communication Science. Quattrociocchi, W., Scala, A. and Sunstein, C. R. (2016) 'Echo chambers on Facebook', Available at SSRN 2795110. Sasmita, W. A. (2019) 'Strategi redaksi Tirto. id dalam penyajian berita di media online'. UIN Sunan Ampel Surabaya. Siapera, E. (2017) Understanding new media. Sage. Stromer-Galley, J. (2000) 'On-line interaction and why candidates avoid it', Journal of communication. Oxford University Press, 50(4), pp. 111-132. Tapsell, R. (2017) Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution. Rowman & Littlefield International. 76
BA B E nam Hoaks, Polarisasi, dan Demokrasi: Perspektif Masyarakat Sipil Anita Ashvini Wahid Hoaks adalah istilah yang digunakan secara luas di Indonesia, terutama karena alasan bahwa masyarakat Indonesia menanggapinya secara lebih baik daripada istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang sama. Istilah-istilah lain yang juga sering digunakan di belahan dunia lain, antara lain berita palsu, berita sampah, berita semu, berita bohong, berita hoaks, polusi informasi, dan sebagainya. Sementara hoaks berhubungan dengan pemalsuan berita secara umum, berita palsu menyasar target informasri yang lebih spesifik, yaitu berita untuk menipu masyarakat. Informasi diciptakan, dan dipresentasikan dengan cara penyajian menyerupai teks media berita. Sebagai definisi yang masih dalam pengembangan, MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) memfokuskan pada istilah Gangguan Infornasi (Information Disorder) yang diadopsi oleh First Draft dan Dewan Eropa (Council of Europe), untuk menggambarkan fenomena polusi informasi yang kompleks. Kerangka konseptual Gangguan Informasi mengidentifikasi tiga jenis yang berbeda: misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Jika menggunakan dimensi kerusakan dan kepalsuan, perbedaan dari ketiga tipe informasi ini adalah sebagai berikut: • Misinformasi adalah ketika informasi palsu dibagikan, tetapi tanpa niat merusak. • Disinformasi adalah ketika informasi palsu secara sengaja dibagikan untuk menyebabkan kerusakan. Malinformasi adalah ketika informasi yang asli dibagikan untuk menyebabkan kerusakan, dan seringkali dilakukan dengan memindahkan informasi yang dirancang untuk tetap bersifat pribadi ke ranah publik. 77
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 GA NGGUAN INFORMASI SA LAH BER BAHAYA Misinformasi Disinformasi Malinformasi Koneksi yang salah Konten menyesatkan Konten yang salah Konten tiruan Konten yang dimanipulasi Konten palsu Kebocoran Pelecehan Ujaran kebencian Indonesia, seperti banyak negara demokrasi lainnya di seluruh dunia, telah menyaksikan bagaimana hoaks digunakan sebagai senjata dalam persaingan politik dan ideologi. Penggunaan hoaks sebagai senjata politik dan ideologi itu sendiri adalah bagian penting dari propaganda komputasi (Woolley & Howard, 2019; Neudert & Marchal, 2019; Bradshaw & Howard, 2019; Howard, 2020). Propaganda komputasi digambarkan sebagai penggunaan alat teknik yang jadi tersedia dengan adanya platform media sosial, seperti algoritma, otomasi, dan data besar, untuk membentuk kehidupan masyarakat. Di negara-negara berbeda di seluruh dunia, aktor pemerintah dan non-pemerintah telah menggunakan media sosial untuk memproduksi konsensus, memanipulasi dan menggiring pendapat dan perilaku masyarakat, dan menyebarkan informasi yang direkayasa untuk mencapai tujuan agenda politik. Dalam laporan studi Tatanan Disinformasi Global (The Global Disinformation Order), Bradshaw dan Howard (2019) menemukan bahwa selama tiga tahun studi yang mereka lakukan dengan memantau perorganisasian secara global manipulasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan partai politik, ada bukti yang mengungkapkan bahwa manipulasi media sosial yang terorganisasi telah dilakukan di 70 negara pada 2019. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan 48 negara pada 2018, dan 28 negara pada 2017. Angka yang terus meningkat ini saja seharusnya membuat kita bertanya- tanya: bagaimana penggunaan hoaks (dan strategi propaganda komputasi lainnya) berpengaruh terhadap demokrasi? Hoaks sebagai senjata persaingan politik dan ideologi telah lama digunakan di Indonesia. Kebanyakan konflik yang terjadi di negeri ini didahului dan/atau disertai dengan hoaks. Namun, baru pada masa pemilihan presiden pada 2014 masyarakat menjadi 78
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 sadar akan kemampuan hoaks yang sebenarnya; penggunaan kampanye hitam besar- besaran dan informasi bermusuhan yang sengaja digunakan dengan tujuan untuk mengelabui pemilih dan mengurangi elektabilitas para calon menjadi lazim, dengan bantuan teknologi digital, dan khususnya media sosial. Cara luar jaringan (luring) juga biasa digunakan, dengan menggunakan pamflet yang disebarkan ke ruang-ruang publik seperti masjid, pasar, dan sebagainya, serta dari mulut ke mulut. Di Indonesia, penggunaan hoaks selalu menjadi bagian dari persaingan kekuasaan apa pun, tidak harus selama pemilihan saja. Selama era Orde Baru, misalnya, hoaks disebarkan dari mulut ke mulut tentang orang yang mencoba melawan pemerintah. Hoaks juga merajalela dalam pergulatan ideologi, dan sering digunakan oleh para pendukung negara khilafah untuk menentang demokrasi. Namun, sebelum tahun 2014, penggunaan hoaks, baik untuk tujuan peristiwa persaingan politik atau bukan, lebih sering dilakukan dengan cara dari mulut ke mulut, majalah, koran, dan pamflet. Pemilihan presiden pada 2014 merekam banjirnya hoaks yang merebak cepat dan luas, karena adanya teknologi digital dan platform media sosial. Pada saat itu, Joko Widodo (Jokowi) sedang menjalankan kampanye presidennya yang pertama dan dengan gencar diserang oleh hoaks. Sebagian besar hoaks yang digunakan untuk menyerangnya berkisar tentang masalah agama dan etnis. Beberapa dari hoaks yang mengkhawatirkan tentang Jokowi antara lain adalah klaim bahwa ia merupakan keturunan Tiongkok dan/atau beragama Kristen, bahwa ayahnya anggota Partai Komunis Indonesia, dan bahwa usia ibunya hanya terpaut 10 tahun dari usianya sendiri. Dua tahun setelah pemilihan presiden, Jakarta memasuki masa pemilihan gubernur, di mana penggunaan hoaks semakin meningkat, khususnya disebabkan oleh, sekali lagi, isu identitas. Sang petahana, Basuki Tjahaja Purnama (atau dikenal luas sebagai Ahok), seorang keturunan Tionghoa beragama Kristen, adalah wakil gubernur Jokowi. Sebelum pemilihan, ia mengutip ayat Qur'an di depan sekelompok nelayan dengan mengajak orang agar 'jangan sampai tertipu oleh mereka yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51'. Dalam konteks kampanye pemilihan, ia sedang mengkritik lawan politiknya menggunakan isu agama sebagai alat kampanye. Seminggu setelah itu, potongan video pidatonya menjadi viral dan memicu kemarahan umat Muslim Indonesia yang konservatif. Ahok kemudian dituduh melakukan penistaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Sentimen anti-Ahok memicu munculnya sejumlah besar hoaks terkait dengan pemilihan, yang menyerang Ahok dan para pendukungnya. Pemilihan itu sendiri menciptakan polarisasi ideologi antara kelompok Islam konservatif dan pihak nasionalis. Di kuartal ketiga 2018, Indonesia memasuki masa kampanye pemilihan presiden dengan masyarakat yang sudah terpecah-belah. Benih-benih polarisasi yang telah ditaburkan selama pemilihan presiden 2014, dan kemudian menjadi tumbuh subur selama pemilihan gubernur Jakarta 2017, menciptakan jurang perpecahan yang 79
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 dalam antara dua kelompok ideologi, jauh sebelum proses pemilihan dimulai. Selain itu, pemilihan presiden 2019 merupakan pertandingan ulang antara Jokowi dan Prabowo Subianto, yang membawa efek dari pertarungan abadi sejak 2014. Namun, walaupun kedua calon presidennya tetap sama, dan pendukung masing-masing calon presiden juga kurang lebih serupa, ada beberapa perbedaan antara pemilihan 2014 dan pemilihan 2019 dalam hal penggunaan hoaks sebagai senjata, seperti yang diamati oleh MAFINDO. Selama proses pemilihan 2014, hoaks digunakan untuk habis- habisan menyerang satu kandidat, yaitu Jokowi. Karena permainan hoaks dalam skala digital masih lumayan baru, tim kampanye Jokowi tampaknya agak terkejut dengan serangan agresif itu dan kurang berhasil menciptakan langkah balasan yang efektif. Namun, pada pemilihan 2019, karena polarisasinya telah cukup kuat terbentuk, MAFINDO menyaksikan penyerangan dengan menggunakan hoaks sebagai senjata dari dua arah, di mana kelompok pendukung kedua kandidat saling menyerang satu sama lain. MAFINDO mencatat bahwa sejak Januari hingga Juli 2019, perbedaan jumlah hoaks yang menyerang Jokowi dan Prabowo hanya sebesar 17,8 persen, yang menunjukkan tingginya jumlah hoaks dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa para pendukung Jokowi pun telah beralih menggunakan hoaks sebagai senjata untuk menyerang Prabowo (Astuti dkk., 2019). Perbedaan kedua adalah efektivitas hoaks dalam mengurangi elektabilitas para kandidat. Penggunaan hoaks pada 2014 secara efektif mengurangi elektabilitas Jokowi dari sekitar 70 persen ketika masa kampanye dimulai hingga hanya 53,2 persen pada akhir masa kampanyenya. Namun, pada 2019, penggunaan hoax tidak menghasilkan pengurangan yang signifikan terhadap elektabilitas kedua kandidat. Banyak penyurvei yang mencatat bahwa selama masa kampanye fluktuasi elektabilitas kedua kandidat tidak terlalu berarti. Selain itu, para penyurvei juga mencatat bahwa perubahan terjadi setelah setiap pelaksanaan debat antarkandidat, yang memperlihatkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan perubahan adalah performa masing-masing kandidat selama debat. Namun, MAFINDO mengamati bahwa sementara hoaks yang digunakan untuk menyerang kandidat tidak berkontribusi pada pergeseran dalam hal elektabilitas, terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan dari ketegangan di tengah masyarakat, khususnya di antara kelompok pendukung kedua kandidat. Perbedaan ketiga adalah penggunaan hoaks untuk mendelegitimasi pemilihan itu sendiri. Pada 2014, hoaks yang muncul ke permukaan pertama kali untuk menyerang pemilihan dilakukan pada hari pemilihan, dengan hanya dua atau tiga hoaks yang bernada kurang lebih sama. Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada 2019, di mana bahkan sebelum masa kampanye dimulai, hoaks sudah banyak disebarkan dalam jumlah yang luar biasa. Ini dapat dilihat sebagai upaya-upaya untuk mendelegitimasi pemilihan, yang dengan demikian mendelegitimasi hasil pemilihan. Selama masa kampanye sampai akhir Juli 2019, MAFINDO mencatat adanya 110 hoaks yang secara spesifik digunakan terhadap pemilihan itu sendiri sebagai targetnya. Hoaks-hoaks yang secara khusus diproduksi dan disebarkan untuk mendelegitimasi pemilihan topiknya 80
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 terdiri dari tuduhan penipuan dan ketidakadilan, kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemilihan yang demokratis dan adil, pembunuhan karakter dan perusakan atas reputasi anggota KPU, hingga dugaan tindakan kejahatan disengaja (seperti sengaja menyebabkan kecelakaan, meracuni para relawan di tempat pemilihan sampai meninggal, dll), yang ditujukan untuk menyembunyikan hasil pemilihan yang sebenarnya. Seperti yang telah diungkapkan dalam banyak studi, manusia pada dasarnya bersifat irasional, bukan rasional. Hoaks secara sempurna dan efektif digunakan sebagai senjata untuk mengeksploitasi pikiran dan perasaan, karena hoaks menjejalkan energi ke emosi. Dengan mengamati cara kerja hoaks dalam ruang lingkup Indonesia, saya mengategorikan sedikitnya dua kelompok emosi yang dimanipulasi dengan menggunakan hoaks: 1. Emosi yang muncul ketika ada ancaman yang dirasakan terhadap kesejahteraan kita. Emosi seperti kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan mendorong orang untuk meneruskan informasi dengan harapan untuk menjaga orang-orang yang mereka cintai agar aman dan sehat. Hoaks tentang kejahatan, bencana alam, dan terkait masalah kesehatan sangat efisien dalam memanipulasi kelompok emosi ini dan mendorong kita untuk bertindak berdasarkan emosi alih-alih melakukan verifikasi atas informasi tersebut sebelum membagikannya. 2. Emosi yang muncul ketika ada ancaman yang dirasakan terhadap identitas kita. Emosi seperti perasaan tersinggung, kecurigaan, kemarahan, ketidakpercayaan, 81 S E F . k o D : o t o F
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 dan kebencian dengan mudah dimanipulasi oleh hoaks yang berhubungan dengan identitas; dalam kasus Indonesia meliputi identitas agama, etnis, dan ideologi. Emosi-emosi ini lah yang dapat memicu orang untuk bukan hanya membagi informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, tetapi juga menghasut ujaran kebencian dan kekerasan terhadap ancaman-ancaman yang dirasakan tersebut. Kalau melihat kembali pada perbedaan yang kedua antara penggunaan hoaks pada pemilihan 2014 dan 2019, saya cenderung meyakini bahwa hoaks yang digunakan untuk menyerang kandidat bukan ditujukan untuk menggembosi elektabilitas lawan, tetapi lebih untuk mempertahankan kebencian yang sudah dibangun sejak 2014. Karena emosi datang dan pergi, mereka harus dipelihara agar dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang ditargetkan. Kebencian ini kemudian mendorong orang untuk menyerang lawan dan pendapat yang berbeda dari pendapatnya sendiri di media sosial, melancarkan ujaran kebencian terhadap pihak lain, melecehkan, merundung, membantai beramai-ramai, doxing, dan bahkan penganiayaan fisik, seperti telah kita saksikan dalam tiga pemilihan utama di Indonesia. Kemarahan, kecurigaan, ketidakpercayaan, dan kebencian ini mendorong masyarakat terpecah dalam polarisasi. Banyak yang meyakini bahwa polarisasi ini tidak secara langsung disebabkan oleh hoaks, tetapi lebih oleh isu-isu yang sudah menimbulkan masalah di tengah masyarakat tetapi kemudian menjadi semakin besar dan melonjak akibat kombinasi hoaks dan strategi propaganda komputasi lainnya, seperti penggunaan algoritma media sosial, memanfaatkan perilaku utama yang mendorong pengguna, pengiriman iklan kapada target sasaran (microtargeting), peretasan perhatian, bot, dan troll. Strategi-strategi ini menciptakan tribalisme politik, di mana konteks masyarakat menjadi Kami vs. Mereka, yang mendorong orang ke ekstrem politik. Dalam konteks seperti ini, tidak ada kelompok lain yang ada, dan masing-masing kelompok meyakini bahwa segala hal yang mereka lakukan dimotivasi oleh rasa cinta terhadap negeri, sementara segala hal yang dilakukan oleh pihak lain dimotivasi oleh kebencian terhadap mereka. Masing- masing kelompok tidak mampu melihat ketidakadilan yang pihak mereka sendiri lakukan, sementara mereka melihat dengan jelas setiap detail ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak lain. Ini karena kedua pihak melihat segala hal dari kaca mata tribalisme, hanya melihat hal-hal yang bagus di sisi mereka, dan hal-hal yang buruk di sisi pihak lain. Kalau itu ditambahkan dengan era pasca-kebenaran, fenonema ruang gema dan gelembung filter, orang dari masing-masing pihak secara kognitif membela kelompok mereka untuk apa pun yang mereka lakukan dan dengan mudah mengabaikan fakta yang memperlihatkan kesalahan pihak mereka lakukan. Semakin dalam orang terperangkap dalam polirasisasi, semakin rentan mereka terhadap hoaks dan propaganda. Dampak yang disebabkan oleh hoaks dan strategi propaganda komputasi lainnya terhadap individu, masyarakat, dan bangsa sudah jelas. Individu menjadi tidak rasional, kurang berpikir kritis, penuh rasa benci, curiga, dan dengki, serta mudah dimanipulasi 82
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 dalam agenda-agenda politik dan ideologi. Masyarakat berubah menjadi masyarakat yang bermusuhan dan jahat yang tidak dapat menoleransi perbedaan. Secara kebangsaan, disintegrasi nasional dipertaruhkan, dan bangsa ini telah kehilangan kemampuannya untuk percaya, jujur, berlaku jujur, saling menghormati, saling pengertian, dan adil. Bangsa ini juga kehilangan kemampuannya untuk menemukan tempat berpijak yang sama dan memutuskan suatu visi yang sama. Dan di jantung semua itu, bangsa ini telah kehilangan prinsip dasar kemanusiannya, yaitu keadilan, kesetaraan, dan persatuan. Demokrasi tumbuh subur di tengah keragaman pendapat. Namun, penggunaan hoaks dan strategi propaganda komputasi lainnya mengurangi akses ke sumber informasi dan perspektif beragam yang memungkinkan pembebasan demokratis. Dalam konteks demokrasi berdasarkan pemilihan umum, hoaks dan propaganda jelas menimbulkan ancaman yang sangat nyata: perusakan atas integritas pemilu. Penggunaan hoaks sebagai senjata telah membuat pemilih menerima misinformasi tentang orang-orang yang akan mereka pilih, dan mungkin akan memilih kandidat yang tidak memenuhi preferensi mereka. Ketika pemilih memperoleh informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan mereka, mereka memahami akibat pilihan itu dan dapat menuntut akuntabilitas dari pemilihan. Hoaks, khususnya dalam situasi yang terpolarisasi, menyingkirkan akuntabilitas dari pemilihan. Hoaks juga merusak kepercayaan yang seharusnya hadir dalam pemilihan yang adil, bebas, dan terbuka, dengan menebarkan keragu-raguan tentang integritas pemilihan, badan-badan penyelenggara pemilihan, dan menyebarkan desas-desus dan tuduhan-tuduhan tentang legitimasi dan akurasi hasil pemilihan. Negara yang sangat terpolarisasi dan diperburuk dengan penggunaan hoaks juga meninggalkan banyak permasalahan, bahkan jauh setelah proses pemilihan telah usai. Dalam konteks polarisasi, orang jadi dikotomik dalam berpikir, mengikuti pola Kami vs. Mereka. Informasi dipercaya tidak berdasarkan fakta, tetapi pada apakah informasi itu sesuai dengan apa yang telah mereka yakini di dalam kelompok mereka atau tidak. Mereka melihat pendapat bukan berdasarkan kepakaran pembicaranya, tetapi berdasarkan apakah pembicaranya diidentifikasi sebagai 'anggota', 'pembela', atau 'pemimpin terpercaya yang pendapatnya berpengaruh' ('trusted opinion leaders') kelompok mereka atau bukan. Pola ini terus berlanjut dalam setiap aspek kehidupan dan tata kelola masyarakat, khususnya ketika membahas kebijakan publik dan regulasi. Selain itu, karena hoaks dan propaganda komputasi telah terbukti efektif dalam masa pemilihan, mereka juga dimanfaatkan di luar masa pemilihan. Beberapa isu publik yang memperlihatkan pemanfaatan polarisasi bersama dengan propaganda komputasi muncul ke permukaan tidak lama setelah proses pemilihan selesai. Proses seleksi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimanipulasi oleh narasi proses radikalisasi Islam yang telah berlangsung lama di dalam tubuh KPK, untuk membiarkan masyarakat setuju dan mendukung keputusan untuk memilih kandidat 83
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 yang diduga telah melanggar kode etik di masa lalu karena mereka dituntun untuk meyakini bahwa figur-figur ini cukup kuat untuk memerangi dugaan radikalisasi. Dalam kasus ini, masyarakat yang terpolarisasi dimanipulasi oleh 'trusted opinion leaders' di kelompoknya sehingga mereka hanya melihat dua cara untuk memeriksa isu tersebut: membela radikalisasi atau menolak radikalisasi. Kasus revisi UU KPK juga kurang lebih sama. 'Trusted opinion leaders'' memanipulasi kelompok sehingga berpikir bahwa revisi UU sangat penting untuk memerangi radikalisasi; oleh karenanya mendorong kelompok mereka agar percaya bahwa revisi UU tersebut adalah hal yang baik, tanpa merasa perlu untuk memeriksa ayat-ayat di dalam revisi UU tersebut, yang pada akhirnya mengurangi kewenangan dan fleksibilitas KPK dalam melakukan pekerjaan mereka. Sekali lagi, cara berpikir dikotomik yang berlangsung: membela atau menolak radikalisasi. Kasus Papua juga demikian, di mana publik dituntun untuk meyakini bahwa unjuk rasa dan huru-hara di Papua disebabkan oleh kelompok separatis. Tanpa menghapus kemungkinan bahwa klaim ini tidak benar, kelompok yang terpolarisasi diarahkan untuk percaya bahwa satu-satunya posisi yang dapat diambil tentang Papua adalah pro-Indonesia atau pro-separatisme. Kelompok yang telah dipolarisasi ini tidak merasa perlu untuk memeriksa dan mempelajari kondisi Papua dan orang Papua yang sebenarnya sebelum terjadinya huru-hara, kesenjangan perlakuan yang mereka terima dari pemerintah pusat, dan pelanggaran HAM yang sering terjadi. Cara berpikir dikotomis semacam ini menimbulkan ancaman bagi demokrasi, karena membatasi adanya kemungkinan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut yang berbeda. Dengan demikian, cara berpikir dikotomis hanya mendorong orang untuk melihat isu publik sebagai 'cara kami atau cara mereka' dan tidak memungkinkan untuk dipertimbangkan dan dibahas. Pemikiran lain apa pun yang tidak sejalan dengan 'cara saya' secara otomatis dianggap sebagai 'cara mereka'. Lebih seringnya, 'cara mereka' dianggap sebagai 'cara Anda untuk menghancurkan kami', alih-alih dianggap sebagai pandangan alternatif. Jadi, cara berpikir dikotomis melenyapkan pandangan- pandangan lain untuk didengarkan, dihormati, dan dimasukkan ke dalam diskusi. Masalahnya tidak hanya berhenti pada cara berpikir dikotomis. Polarisasi telah menjadi begitu kuat sehingga memprovokasi para pengguna media sosial untuk menyerang orang yang berpendapat berbeda tentang berbagai kasus. Sudah menjadi sangat normal melihat orang yang pendiriannya berbeda dilecehkan, dirundung, dibantai secara massal di berbagai platform media sosial, dan bahkan dipermalukan dengan membuka rahasianya ke publik dan difitnah. Ini merupakan ancaman luar biasa terhadap demokrasi inklusif, karena masyarakat menjadi terbiasa dengan praktik membungkam pihak lain dengan cara-cara intimidasi yang kadang-kadang dilakukan secara terorganisasi ini, yang membahayakan kebebasan berekspresi dan berpendapat. 84
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Pada saat Indonesia menutup bab pemilihan umum 2019, penggunaan propaganda komputasi, termasuk hoaks tetap kuat, dengan mengambil keuntungan dari polarisasi yang telah terbentuk selama 5 tahun. Buzzer (pemberi pengaruh sosial media), bot, dan troll bekerja keras untuk melayani banyak agenda politik, seperti tampak jelas dalam kasus pemilihan anggota KPK, revisi UU KPK dan demonstrasi mahasiswa menentangnya, serta kejadian di Papua. Hoaks juga digunakan untuk kampanye kotor terhadap orang atau lembaga yang berseberangan pandangan dengan pemerintah dan badan legislatif, termasuk wartawan yang melaporkan kejadian. Serangan dunia maya - seperti peretasan akun media sosial dan aplikasi obrolan - menjadi metode yang sering dilakukan. Salah satu serangan dilakukan dengan cara menyalip akun obrolan dan menyebarkan pesan provokatif dari akun tersebut. Pada September 2019, selama masa demonstrasi mahasiswa, dua akun WhatsApp yang dimiliki dua mahasiswa yang berpartisipasi dalam demokrasi dibajak, dan dari dari akun mereka dikirim persan-pesan yang mendorong orang untuk membuat bom bunuh diri untuk diledakkan saat demonstrasi untuk menciptakan kekacauan, serta mengundang orang untuk menganiaya dan membunuh Kapolri. Pada April 2020, seorang aktivis kehilangan akun WhatsApp-nya, dan selama ia tidak dapat mengakses akunnya, nomor telepon genggamnya mengirimkan pesan yang mengundang orang untuk menjarah toko swalayan di seluruh negeri untuk menciptakan kekacauan. Ketika masyarakat mulai bersuara menentang serangan itu, serangkaian fitnah muncul ke permukaan di media sosial untuk membunuh karakter aktivis tersebut. Tidak jelas siapa yang mungkin berada di balik serangan-serangan itu; namun demikian, kejadian-kejadian tersebut tanpa dapat diragukan lagi memperlihatkan bagaimana ruang warga sipil telah menjadi semakin menyusut, dan ada peningkatan upaya untuk membungkam suara-suara yang bertentangan. Jaringan Demokrasi Asia (Asian Democracy Network/ADN) melaporkan bahwa di antara 5 pelanggaran HAM teratas di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berasosiasi, di mana 3 korban teratas dan orang paling berisiko adalah para pembangkang dan lawan politik, kelompok minoritas, serta masyarakat miskin dan terpinggirkan. Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (Southeast Asia Freedom of Expression Network/ SAFENet-) juga melaporkan meningkatnya jumlah undang-undang Indonesia yang bertangan besi, khususnya pasal-pasal tentang ujaran kebencian dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang digunakan terhadap wartawan. Aktivis, OMS, dan wartawan menjadi semakin rentan di era manipulasi demokrasi dan propaganda komputasi. Namun, kejadian-kejadian ini tidak menghalangi OMS dan wartawan untuk terus bekerja atas isu-isu yang menimbulkan ancaman dan tantangan terhadap HAM dan demokrasi. Beberapa OMS seperti SAFEnet fokus pada hak-hak digital, sementara beberapa yang lain seperti ADN pada demokrasi. MAFINDO bekerja dengan wartawan jejaring CekFakta untuk memastikan agar masyarakat mendapat informasi yang valid dengan melakukan cek fakta terhadap hoaks dan menyelenggarakan lokakarya pendidikan publik untuk melakukan cek fakta. SiberKreasi, 85
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 sebuah jejaring lebih dari 110 OMS, perusahan yang berhubungan dengan teknologi informasi, pembuat konten, dan lembaga pemerintah, mengerjakan isu literasi digital. Namun, dengan teknologi digital yang terus berkembang, demokrasi di seluruh dunia akan menghadapi banyak tantangan di masa depan, termasuk di antaranya tantangan terhadap integritas demokrasi pemilihan, populisme yang terus bertumbuh karena dimungkinkan oleh teknologi digital, peningkatan identitas sektarian, ujaran kebencian, intoleransi, kekerasan, ektremisme, dan pembungkaman pendapat yang bertentangan, serta strategi propaganda komputasi lainnya. Oleh karena itu, langkah kolektif perlu diambil untuk memastikan bahwa hak-hak digital dikawal, termasuk hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mengetahui siapa saja yang mencoba memengaruhi pandangan politik kita dan bagaimana mereka melakukannya, hak untuk melakukan pengawasan publik terhadap dampak sosial teknologi yang mengotomasi pengendalian atas pasar informasi massa, dan hak atas privasi data. Selain itu, negara demokrasi di seluruh dunia memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari komunikasi yang curang, tugas untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi kekuatan pasar yang terkonsentrasi, tugas untuk melindungi integritas lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, tugas untuk mengedukasi publik tentang dampak sosial dan politik dari teknologi-teknologi baru, serta tugas untuk mengembangkan ranah publik yang kokoh dan pemilih yang berpengetahuan. Referensi Astuti, Santi Indra, Anita Ashvini Wahid, Nuril Hidayah, Cahya Suryani, dan Priska Safitri. 2019. Laporan Mapping Tahunan MAFINDO 2019. Bradshaw, Samantha dan Philip N. Howard. 2019. The Global Disinformation Disorder: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Working Paper 2019.2. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda. Howard, Philip N. 2020. Lie Machines: How to Save Democracy from Troll Armies, Deceitful Robots, Junk News Operations, and Political Operatives. New Haven and London: Yale University Press. Laporan Tahunan SAFEnet 2018: Jalan Terjal Memperjuangkan Hak Digital. Neudert, Lisa Maria dan Nahema Marchal. 2019. Polarisation and The Use of Technology in Political Campaigns and Communication. Brussels: European Union. Supriyadi, Ichal. 2019. Rising Exclusivity and Declining Democracy: Urgency Pushback is Needed. Makalah, dipresentasikan pada Bali Civil Society and Media Forum, 6 Desember, 2019. Wardle, Claire dan Hossein Derakhshan. 2017. Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Strasbourg Cedex: Council of Europe. Woolley, Samuel C. dan Philip N. Howard. 2019. Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media. New York: Oxford University Press. 86
BA B T u juh Upaya ke Depan Dinna Prapto Raharja Sebagai penutup, saya akan mulai dengan mengatakan bahwa demokrasi ditopang oleh banyak faktor, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat regional dan internasional. Dan keutamaan demokrasi adalah ketidakpastian bagaimana para aktor memengaruhi sistem dan membentuk struktur politik, serta keluaran dan hasil dari proses tersebut. Kita mungkin tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada negara-negara demokrasi dan batu sandungan seperti apa yang harus ditangani oleh orang-orang yang tinggal di negara demokrasi, tetapi kita tahu bahwa dengan banyaknya aktor yang penting dalam demokrasi, membayangkan jalur analisis demokrasi linear menjadi sekedar angan-angan. Oleh karena itu, mengusulkan upaya ke depan untuk mempertahankan keberlanjutan atau meningkatkan inklusifitas dalam negara demokrasi adalah tugas yang menakutkan. Dengan mempertimbangkan hal ini, saya berupaya untuk menyoroti poin-poin yang diangkat dalam bab-bab sebelumnya sebagai poin-poin sementara yang perlu ditekankan dan diingat. Alurnya seperti ini: saya akan mencatat kejadian-kejadian di sekitar kita selama 2019-2020 yang berbicara tentang inklusifitas di negara-negara demokrasi: serangan AS ke Iran, Tiongkok dan demonstrasi di Hong Kong, pandemi COVID-19, dan gerakan Black Lives Matter (Kehidupan Orang Kulit Hitam itu Penting). Kemudian saya akan merefleksikan bagaimana negara-negara demokrasi dapat bekerja bersama-sama untuk meningkatkan inklusifitas. Pertama, serangan AS ke Iran. Pada tahun lalu, di dalam buku tentang BCSMF ke-11, saya mengangkat poin tentang harapan bahwa negara-negara demokrasi cenderung damai dan berusaha menjalin perdamaian di tengah-tengah ketidaksepakatan karena norma seperti itu lah yang dapat menopang demokrasi. Ironisnya, saya mengamati 87
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Ternyata negara-negara demokrasi dapat percaya diri dalam pemutusan tindakan sepihak terhadap negara lain dengan berbagai alasan yang berkaitan dengan keamanan. Kita melihat kasus invasi AS ke Irak, Afghanistan, Syria, dan pada tahun ini kasus serangan ke Iran. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan balasan ke basis militer AS, yang memicu pertanyaan apakah Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi. Pelajaran apa yang kita dapat ambil dari aksi dan reaksi ini? Dengan Iran, AS memang memiliki hubungan yang merepotkan. Terlepas dari teori- toeri bahwa demokrasi mempererat hubungan antarnegara, demokrasi tidak pernah menjadi faktor yang mempersatukan Iran dan AS. Dalam analisis saya (Wisnu, 2020a, Wisnu, 2020b), saya menyoroti ironi bagaimana upaya mendorong inklusifitas dalam politik suatu negara selama rezim Mossadegh (Iran) menghalangi negara lain (AS) untuk bekerja sama dengan negara tersebut (Iran). Demokrasi di Iran menumbuhkan gerakan dan kelompok-kelompok, sehingga menantang konsentrasi kekuatan politik dan menguncang kepastian akses ke energi dan sumber-sumber lain yang biasanya merupakan akses eksklusif AS. Program atom untuk perdamaian yang diperkenalkan oleh AS untuk membekali Iran dalam upaya menghadapi pengaruh dari Rusia menjadi program yang menaikkan ketegangan antara AS dan Iran. Mungkin ada korelasi negatif antara peningkatan inklusifitas di tingkat domestik sebuah negara dengan dukungan inklusifitas dari negara-negara lain. Bagaimanapun, demokrasi tidak pernah terbentuk dalam semalam; sekali diperkenalkan, akan tercipta 88 S E F . k o D : o t o F
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 tarik-menarik antara kekuatan politik yang mungkin digunakan sebagai alasan, baik oleh kekuatan eksternal maupun kekuatan internal, untuk menghentikan demokrasi agar tidak mengakar. Bagi negara-negara yang penting secara geopolitis bagi dunia dan memiliki sumber alam yang kaya, tidak mudah untuk memiliki demokrasi inklusif yang stabil dan dilihat dari luar relatif dapat diterima. Iran belajar tentang kenyataan ini dengan cara yang sulit. Sekarang tentang peristiwa kedua pada 2020: Tiongkok dan demonstrasi di Hong Kong. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa Hong Kong mengalami gelombang demonstrasi di jalan yang tampaknya tidak dapat dihentikan sejak Februari 2019 hingga Mei 2020. Semua dimulai dengan keputusan Tiongkok untuk memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong, yang dilihat masyarakat Hong Kong sebagai erosi kebebasan di kota tersebut, dan sebagai cara untuk membungkam suara-suara anti-pemerintah. Puluhan ribu orang berdemonstrasi di Hong Kong untuk memprotes UU tersebut. Kekacauan demi kekacauan terjadi, tetapi Tiongkok bergeming. Pada Mei 2020, Beijing memberlakukan UU tersebut di Hong Kong. Ketidaksepakatan sekarang dikaitkan dengan pemberontakan, subversi, terorisme, dan campur tangan asing. Apa yang terjadi di Hong Kong, kota yang berharap untuk tetap berbeda dari Tiongkok dalam hal sistem politik, mengilustrasikan betapa rapuhnya gerakan rakyat ketika secara hukum peraturannya menentang perbedaan pendapat. Orang-orang yang tinggal di wilayah itu mungkin menginginkan kebebasan berbicara dan memilih, tetapi suara- suara ini dapat dikekang dengan alasan kestabilan politik, loyalitas, serta intervensi dalam upaya anti-terorisme dan campur tangan asing. Sekali lagi, isu dukungan luar negeri terhadap demokrasi di sini nampaknya menjadi batu sandungan terhadap demokrasi alih-alih faktor yang justru mendukungnya. Peristiwa ketiga pada 2020 adalah pandemi COVID-19. Sebagai sebuah krisis kesehatan, mungkin ada kesimpulan tentatif bahwa dunia perlu bekerja secara lebih baik lagi untuk mencegah penyebaran penyakit yang sangat menular dan mematikan. Tidak ada negara di dunia yang cukup siap untuk menghadapi penyakit seperti itu. Tetapi, sebagai sebuah isu politik, COVID-19 mengangkat teori konspirasi. Beberapa orang mengatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah hoaks, suatu masalah yang dibesar-besarkan. Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa orang-orang Partai Demokrat menyebar hoaks itu setelah gagal menjatuhkan Trump dengan skandal intervensi Rusia dalam pemilihan. Di Kanada, separuh populasi penduduk percaya bahwa virus itu hanya isu yang dibuat Tiongkok untuk menutupi dampak buruk teknologi 5G yang dibanggakan Tiongkok. Ada lagi kelompok lain yang meyakini bahwa virus tersebut tersebar akibat kebocoran dari laboratorium Wuhan dan bahwa virus tersebut buatan manusia. Teori konspirasi adalah keyakinan bahwa sesuatu yang buruk telah direncanakan dengan baik untuk menghasilkan manfaat tertentu bagi segmen atau kelompok masyarakat tertentu. Setiap kali teori konspirasi muncul, ada sedikit saja fakta yang mengaitkan 89
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 satu hal dengan yang lain; tidak satu pun dari isu tersebut didasarkan pada riset, tetapi orang percaya pasti ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak diungkapkan kepada publik. Dengan kata lain, teori konspirasi tumbuh subur pada waktu tertentu di masyarakat tertentu. Semakin rendah rasa percaya masyarakat terhadap penguasa, semakin mudah bagi teori konspirasi untuk bertumbuh. Apakah masyarakat sedang sakit? Saya pikir lebih tepat untuk mengatakan bahwa ada pihak yang mengambil keuntungan dari kerentanan dan keingintahuan masyarakat. Membentengi masyarakat kita dari hoaks dan spekulasi sulit dilakukan. Kenyataan bahwa kecurigaan tentang sesuatu yang disembunyikan dari publik menunjukkan bahwa inklusifitas adalah juga tentang perasaan, tentang persepsi merasa tidak dilibatkan alih-alih tentang apakah negara memiliki undang-undang untuk mencegah agar tidak ada orang yang ditinggalkan atau tanpa informasi. Akses yang menyebar cepat ke informasi dan teknologi berkontribusi terhadap persepsi merasa ditinggalkan ini, yang harus disadari oleh negara-negara demokrasi. Terakhir, gerakan Black Lives Matter (BLM): gerakan melawan kekerasan dan rasisme serta diskriminasi sistemik terhadap orang Kulit Hitam. Gerakan BLM dimulai pada 2013, tetapi salah satu kasus kematian warga sipil Kulit Hitam terkini, George Floyd, membuat gerakan ini jadi viral. Floyd bukan lah orang Kulit Hitam pertama yang mengalami perlakuan diskriminasi dan kekerasan berlebihan oleh polisi; kasus Floyd juga bukan kasus yang paling parah, tetapi penyebaran video menit-menit terakhir kehidupannya begitu menyentuh hingga bahkan orang-orang di luar AS pun merasa marah dan berdemonstrasi di jalan-jalan. Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai kota di AS dan negara-negara lain, terutama di negara-negara demokrasi Barat, sampai ke London, Berlin, Sydney, Toronto, Stockholm, dan banyak kota lain. Gerakan BLM menunjukkan sedikitnya tiga hal. Pertama, bahwa inklusifitas masih menghadapi tantangan, bahkan bermasalah, termasuk di negara-negara yang demokrasinya "paling maju" di belahan bumi bagian Barat. Kedua, bahwa mempertahankan inklusifitas agar tetap konsisten di seluruh pelayanan publik masih merupakan tantangan. Masalah-masalah yang dihadapi terdiri dari ketepatan alokasi anggaran, prosedur polisi menangani tersangka, sampai ke laporan masyarakat yang salah serta kecurigaan berlebihan terhadap orang Kulit Hitam. Ketiga, kebebasan berbicara dan berekspresi memang membantu untuk menyalurkan keluhan dan energi untuk mendorong perubahan di negara demokrasi. Ketika kedua kebebasan ini dikekang, bukan hanya melalui kontra-kekerasan dan disinformasi (misalnya seperti di AS), tetapi juga melalui undang-undang (misalnya seperti di Hong Kong), inklusifitas berada di bawah ancaman serius. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa kemajuan di dalam bernegara dan berpemerintahan secara demokratis mungkin memang dibuat untuk meningkatkan inklusifitas, contohnya melalui amandemen undang-undang, negosiasi seperti dua sistem di bawah satu pemerintahan, tindakan afirmatif atau pemilihan perwakilan Kulit 90
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Hitam untuk memegang kekuasan sebagai seorang presiden, tetapi semua kemajuan ini belum tentu mengubah masalah struktural di dalam masyarakat. Inklusifitas bahkan bukan hanya masalah struktural, tetapi juga masalah relasional dan sosial. Disrupsi seperti teknologi dan media dapat mengubah dinamika relasi, masalah sosial, atau masalah struktural, akan tetapi tidak semua akan berubah menjadi lebih baik; lebih sering keadaan berubah ke arah yang belum pernah diprediksi sebelumnya. Orang Kulit Putih di AS menyambut baik orang Kulit Hitam, tetapi sebagian orang Kulit Putih menganggap tindakan menyambut baik orang Kulit Hitam sebagai tindakan yang berbahaya mengingat masalah-masalah sosial yang masih tersisa di kalangan komunitas Kulit Hitam, sama halnya dengan orang Kulit Hitam yang mengaggap bahwa orang Kulit Putih tetap memperlakukan mereka dengan kekerasan yang berlebihan. Teknologi seperti ponsel pintar dapat membantu menangkap kekerasan dan mendokumentasikannya sebagai dasar pembenaran klaim, tetapi dokumentasi juga memicu kemarahan secara lebih cepat dan luas. Memang manusiawi bahwa kita mungkin tergoda untuk mengategorikan fenomena "baru" di sekitar kita sebagai sesuatu yang "baik" atau "buruk", "menguntungkan" atau "tidak menguntungkan". Namun, para penulis dalam buku ini juga mengingatkan kita bahwa jika ingin tetap inklusif, memiliki pola pikir yang dikotomis sifatnya kontraproduktif terhadap gagasan demokrasi. Syahredzan mencatat bagaimana kebencian berdasarkan ras dan agama terhadap kelompok minoritas muncul selama masa pemilihan. Anita Ashvini Wahid memperingati kita tentang disinformasi, hoaks, dan informasi buatan. Andina menyebutkan bahaya efek ruang gema. Naruemon menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Thailand dan mungkin juga di negara-negara tetangga. Semua memperingatkan kita bahwa yang disebut media netral itu jarang. Naruemon juga menyebutkan bagaimana beberapa media memberlakukan swasensor untuk menghindari menyinggung petahana. Dalam bab 1, saya juga menyebutkan bagaimana kita dapat menyaksikan bahwa berbicara menentang pilihan pemerintah dapat ditekan dalam demokrasi, yang dengan sendirinya mengekang inklusifitas. Inilah beberapa jenis tantangan yang melekat pada demokrasi. Kita tidak boleh lupa bahwa ekonomi yang stabil menarik orang untuk pindah melintasi batas negara. Secara praktik, ini bukan hal yang "buruk" karena ekonomi yang stabil juga membutuhkan pekerja dan karena tenaga kerja yang sudah lebih baik posisinya akan meningkatkan keterampilan mereka untuk naik di tangga produksi. Yang akan tetap menjadi tantangan adalah bahwa struktur pendistribusian kembali di dalam masyarakat tidak beradaptasi dengan cepat. Ada suatu kesenjangan dalam hal perubahan secara struktural dan penyesuaian kelembagaan. Jika saya dapat menyederhanakan agar analisisnya lebih tajam, para penulis dalam buku ini telah merasakan bawa demokrasi sebagai sebuah konsep memiliki banyak dimensi inklusi: 91
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 1. Pada tingkat elit dan kepemimpinan (partai politik dan pemerintah). Di tingkat ini, inklusi ditujukan untuk memperluas dan mempertahankan pengikut dan pengaruh politik. Mereka tidak dapat memiliki daya tarik sampai ke titik terjauh dalam spektrum ideologi atau program karena mereka kemudian dapat kehilangan dukungan dari pengikut tradisional mereka. Negara yang sedang melalui transisi menjadi demokrasi dan yang demokrasinya cacat secara khusus akan menghadapi tantangan jika bersifat inklusif di tingkat ini, yang dapat berakhir dengan meniadakan inklusifitas di tingkat-tingkat yang disebutkan di bawah ini. 2. Tingkat elit dan kepemimpinan (masyarakat sipil). Di tingkat ini, inklusi di kalangan elit dan kepemimpinan masyarakat ditujukan untuk mempertahankan simpati, kalau bukan dukungan, dari pemerintah demi tujuan yang mereka perjuangkan. Beberapa dari orang-orang ini mungkin akan terserap ke dalam kekuasaan. Tingkat ini memiliki keterbatasan dalam hal daya tariknya bagi seluruh kelompok masyarakat sipil karena ada juga persaingan di antara kelompok-kelompok yang berbeda ini. Beberapa dari elit ini, seperti sudah disinggung dalam bab-bab sebelumnya, dapat juga tertarik pada kegiatan filantropis dengan mendanai proyek, sehingga inklusifitas dapat dikompromikan. 3. Tingkat sarana: teknologi, media. Pada tingkat ini, inklusi dapat disaring oleh kesamaan ide. Ruang gema adalah salah satu contoh bagaimana sekarang orang lebih suka mendengarkan atau membaca apa yang memperkuat sudut pandang mereka. Tingkat massa sebagai kerumunan dan sebagai pengikut. Pada tingkat kerumunan dan pengikut, loyalitas kepada pemimpin menjadi penting. Cukup menantang untuk membayangkan kerumunan dan pengikut menyimpang dari apa yang pemimpin mereka serukan. Dialog seperti BDF dan BCSMF mencapai tingkat 1 dan tingkat 2. Sebagai sebuah prosedur dan dalam hal sumber daya, BDF dan BCSMF menghadapi tantangan di tingkat sarana agar dapat menjadi sepenuhnya inklusif dalam dialog-dialog mereka. Mengaktifkan Dukungan Lintas Negara untuk Demokrasi Pada akhirnya, kita harus mengembangkan gagasan mengenai bagaimana cara untuk memungkinkan dukungan lintas negara bagi negara-negara demokrasi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tantangan bagi dukungan lintas negara adalah agenda demokrasi yang seringkali sangat tidak selaras dengan isu keamanan nasional, regional, apalagi keamanan internasional. Demokrasi suatu negara tidak selalu dilihat sebagai sesuau yang bermanfaat oleh negara lain. Di tingkat diplomasi, perlu dipertimbangkan adanya sebuah terobosan. Wacana tentang demokrasi seharusnya tidak lagi terbatas pada standar dan praktik seperti yang dilihat di negara-negara Barat. Demokrasi bervariasi sesuai dengan masyarakat yang 92
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 menopangnya. Sarana untuk "menilai" dan "mengevaluasi" negara demokrasi di Asia atau ASEAN, misalnya, harus didasarkan pada pengalaman dan tahap pertumbuhan yang telah dilalui oleh negara-negara tersebut. Prinsip-prinsip inklusifitas dalam buku ini harus memandu kita tentang apa yang harus dihindari agar dapat memelihara inklusifitas dalam negara-negara demokrasi. Disrupsi seperti pandemi COVID-19 terbukti berbahaya bagi negara demokrasi, yang disebutkan oleh Sylvia & Mireille telah membuat negara-negara menarik diri mundur dari perbatasannya dan melakukan isolasi diri. Jadi, orang harus bertanya-tanya, apakah negara demokrasi belum memiliki alat dan kesiapan untuk berhadapan dengan berbagai peristiwa tak terduga dalam sejarah. Ini adalah salah satu alasan lain untuk menyatukan demokrasi dalam forum. 93
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Profil Penulis Associate Prof. Dinna Prapto Raharja, Ph.D adalah Lektor Kepala (Associate Professor) jurusan Hubungan Internasional dengan spesialisasi politik ekonomi komparatif; Anggota Fakultas di Universitas Bina Nusantara; salah satu Pendiri Sekolah Diplomasi Paramadina, Pusat Studi Jaminan Sosial (Center for Social Protection Studies) Universitas Indonesia, Program Eksekutif tentang Jaminan Sosial antara Universitas Gajah Mada dan Universitas Melbourne, dan Institut Kebijakan Publik (Institute of Public Policy) Universitas Atma Jaya; serta Pendiri lembaga konsultan dan pelatihan Synergy Policies. Dinna memperoleh gelar doktor (Doctoral degree of Philosophy) dan magisternya (Master of Arts) dari Departemen Ilmu Politik, The Universitas Negeri Ohio di Amerika Serikat. Gelar Sarjana Ilmu Politik didapatnya dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Aktif sebagai penulis dan pembicara, Dinna juga meberi pelatihan kepada para diplomat dan pembuat kebijakan tentang berbagai isu strategis termasuk kebijakan luar negeri, pembangunan, dan jaminan sosial. Ia merupakan Perwakilan Indonesia dalam Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang HAM (2016-2018). Ia dapat dihubungi melalui email atau Twitter: @Dinna_PR. Syahredzan Johan mempelajari Ilmu Hukum di Universitas Cardiff di Inggris dan lulus pada 2005. Ia menyelesaikan Kursus Kejuruan Praktik Hukum (Bar Vocational Course) pada 2006 dan kemudian dipanggil untuk bergabung dengn Bar of England and Wales. Pada tahun yang sama, ia kembali ke Malaysia dan berpraktik di Messrs RamRais & Partners. Ia diterima sebagai pengacara (advocate and solicitor) di Pengadilan Tinggi Malaya pada 5 October 2007. Saat ini, ia adalah mitra (partner) di Messrs Ram Caroline Sha & Syah (sebelumnya dikenal sebagai RamRais & Partners), sebuah firma hukum di Kuala Lumpur. Wilayah keahlian Syahredzan mencakup litigasi umum dan litigasi kriminal dan kepentingan public terkait HAM dan Konstitusi. Pada 2009, ia ditunjuk menjadi salah satu Wakil Ketua Bar Council's Constitutional Law Committee, sebuah komite di belakang keberhasilan kampanye MyConstitution. Bar Council kemudian menunjukknya menjadi Ketua Komite tersebut untuk periode 2011/2012, dan ia ditunjuk kembali untuk periode keduanya pada 2012. Pada 2011, ia dipilih untuk menjadi anggota Kuala Lumpur Bar Committee. Ia kemudian ditunjuk menjadi Ketua Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Kuala Lumpur Bar. 94
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Syahredzan merupakan anggota terpilih dari Bar Council untuk periode 2012 hingga 2017. Ia kemudian mengepalai Bar Council National Young Lawyers Committee untuk tiga periode. Pada 2017, Syahredzan adalah salah satu penerima Penghargaan Pemimpin Muda Yang Menginspirasi (Inspiring Young Leaders Awards) yang dianugerahkan oleh The Edge. Ia juga dipilih sebagai salah satu dari "40 tokoh berusia di bawah 40 tahun (the 40 under 40)" pada 2018 oleh Majalah Prestige. Tatler memilih Syahredzan sebagai salah satu pemimpin muda di Asia dalam daftar tahunan Generation.T Asia mereka pada 2019. Sejak 2018, ia memulai karir politiknya dengan bergabung dengan Partai Aksi Demokrasi (Democratic Action Party/DAP) dan kemudian ditunjuk sebagai sekretaris politik untuk anggota veteran DAP dan Iskandar Puteri, Yang Berhomat Lim Kit Siang. Syahredzan juga menulis berbagai artikel yang dipublikasikan di media arus utama dan di internet. Ia memiliki kolum dua-mingguan, The Star, sejak 2011 hingga 2018 dan saat ini menulis untuk harian berbahasa Melayu, Sinar Harian, serta portal berita berbahasa Inggris, Malaysiakini. Pandangan dan komentarnya atas isu-isu hukum dan HAM telah dipublikasikan di berbagai media. Naruemon Thabchumpon, Ph.D adalah Asisten Profesor bidang politik pada Fakultas Ilmu Politik dan Wakil Direktur Urusan Penelitian pada Lembaga Studi Asia, Univertias Chulalongkorn. Ia adalah pakar dalam perbandingan politik dan demokrasi, migrasi lintas perbatasan, dan pembangunan manusia. Ia memperoleh gelar magister (M.A.) dan doktornya (Ph.D) dari Fakultas Politik dan Studi Internasional dari Universitas Leeds di Inggris. Selain kegiatan penelitian, mengajar dan kerja sosial, Naruemon adalah salah satu pendiri dan mantan Direktur Program Magister pada Studi Pembangungan Internasional di Universitas Chulalongkorn chula.org) dan Direktur Pusat Penelitian Asia untuk Migrasi (Asian Research Center for Migration/ARCM) mysite. Contoh berbagai artikelnya dan bab dalam buku yang telah dipublikasikan adalah: Urbanized Villagers in the 2010 Thai Redshirt Protests: Not Just Poor Farmers, 'Living with and against Floods: Socio-Economic Adaptation of Communities in Bangkok and Thailand's Central Plain; dan 'Militant Far-right Royalist Groups on Facebook in Thailand: Methodological and Ethical Challenges of Internet-based Research'. Saat ini, ia sedang melakukan penelitian berjudul Multilateral Knowledge Networks of Transdisciplinary Studies dengan universitas-universitas di Eropa dan Asia Tenggara dan memulai penelitian baru berjudul Economic and Social Impacts of Covid-19 Crisis: People, Planet and Inclusive Society. Ia dapat dihubungi di naruemon.t@chula.ac.th 95
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Sylvia Yazid, Ph.D adalah Dosen dan Peneliti di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, dengan focus pada isu-isu migrasi, organisasi masyarakat sipil, demokrasi, dan HAM. Sylvia memiliki gelar sarjana bidang hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, magister (Master of Public Policy and Management) dari Universitas Monash, dan doctoral (Doctor of Philosophy) dari Sekolah Penyelidikan Politik dan Sosial (School of Political and Social Inquiry), Universitas Monash. Ia merupakan Profesor Tamu di TU Dortmund di Jerman di bawah paying program Gambrinus Fellowship. Selain mengajar, meneliti, dan menerbitkan tulisan terkait isu-isu migrasi, demokratisasi, dan HAM, Sylvia juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan pembangunan yang dibiayai oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional seperti Australia Awards Indonesia, Save the Children Indonesia, Friedrich-Ebert-Stiftung Korea dan Indonesia, dan Raoul Wallenberg Institute. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Program Studi Jurusan Hubungan Internasional dan mengepalai Kantor Urusan Kerja Sama Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Ia dapat dihubungi melalui email s_yazid@unpar.ac.id. Mireille Marcia Karman adalah Dosen Muda di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Gelar sarjana diperolehnya dari Universitas Indonesia di bidang Hubungan International dan gelar magisternya dari Universitas St. Andrew di Inggris di bidang Teori Politik Internasional. Fokus ketertarikan dan penelitiannya mencakup isu-isu demokrasi dan kekerasan politik, termasuk pertanyaan tentang kebebasan dan kewenangan dalam sebuah rezim demokratis. Artikel opininya dipublikasikan di surat kabar berbahasa Inggris The Jakarta Post pada 2017 dengan judul "Restoring Peace and Order in Jakarta: A Choice for Anies-Sandiaga." Pada 2018, ia mempublikasikan sebuah artikel dengan Sylvia Yazid dalam Jurnal Tentang Konflik dan Integrasi (Journal of Conflict and Integration) yang berjudul "The Persistent Horizontal Antagonism within the Democratic Regime: The Case of Indonesia post-1998." Sejak 2019 hingga kini, Mireille merupakan anggota tim penelitian yang memperhatikan dan mendukung pembentukan kota HAM di Bandung, khususnya tentang kemungkinan untuk mengadopsi konsep demokrasi deliberatif dalam rezim demokrasi di Indonesia. Mireille dapat dihubungi melalui email mireille.marcia@unpar.ac.id atau telepon +62811-1772608. 96
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 Andina Dwifatma adalah Dosen di Jurusan Komunikasi, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Penelitian dan perhatian pedagogisnya mencakup kajian media, jurnalisme, dunia digital, dan kebebasan berpendapat. Andina memperoleh gelar magister dari Program Studi Komunikasi, Universitas Indonesia, dan gelar Sarjana Komunikasi dari Universitas Diponegoro. Ia ikut mendirikan laman jurnalisme bentuk panjang, PanaJournal. com. Laman ini, di mana dia sekarang menjadi editor, mengumpulkan fitur non-fiksi dari pendongeng dari seluruh Indonesia, dan juga dari kontributor asing. Sebelum bergabung dengan Universitas Atma Jaya, Andina bekerja sebagai jurnalis di Kompas Gramedia, di mana dia pernah memenangkan penghargaan nasional untuk jurnalisme, yaitu Anugrah Adiwarta 2011. Andina juga menekuni penulisan kreatif. Novel debutnya berjudul "Semusim, dan Semusim Lagi" memenangkan Lomba Penulisan 2012 yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Anita A. Wahid adalah aktivis isu-isu HAM dan demokrasi, terutama terkait antikorupsi, toleransi beragama, dan kekacauan informasi. Ia memperoleh gelar sarjananya dari Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional, dan gelar magisternya dari Rühr-Universität-Bochum di Jerman di bidang Manajemen Pembangunan. Ia kini menjabat sebagai Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), sebuah organisasi berbasis sukarela yang berfokus pada kekacauan informarsi. MAFINDO bergerak di dua ranah, yakni daring dan luring. Anita juga terlibat dalam SiberKreasi sebagai Wakil Ketua Bidang Pengembangan Riset dan Kurikulum. SiberKreasi merupakan sebuah gerakan literasi digital nasional yang terwujud sebagai kolaborasi 120 organisasi dan komunitas. Ia juga berperan aktif dalam Jaringan Gusdurian (Gusdurian Network), sebuah jejaring lebih dari 130 komunitas Gusdurian (sebutan untuk murid Gus Dur) di seluruh Indonesia. Jaringan Gusdurian berjuang untuk mewujudkan cita-cita Gus Dur bagi Indonesia dan menjadikan kerja nyatanya sebagai inspirasi dan tuntunan untuk memperkuat demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme berdasarkan 9 Prinsip Gus Dur yang terdiri dari antara lain kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Ia dapat dihubungi melalui akun Twitter @AnitaWahid. 97
Demokrasi dan Inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019 98