VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 LISENSI KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DAN ASPEK HUKUMNYA Hulman Pandjaitan Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jalan Cipinang Besar No.2. 68 Jakarta Timur 13410, Indonesia Email: pandjaitan ABSTRAK Hak Cipta merupakan bagian yang sangat penting dari Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang karya kreatif musik dan lagu; pelanggaran tersebut sangat memprihatinkan dan serius di Indonesia. Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak khusus yang berarti bahwa orang lain tidak dapat memanfaatkan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Konsekuensinya dalam setiap penggunaan musik untuk usaha komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan usaha/tujuan komersial seperti kafe, hotel, restoran dan lain sebagainya harus terlebih dahulu meminta persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan ciptaan musik tersebut. Penelitian ini dibuat dan disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi hak cipta (musik dan lagu) sebagai suatu hak yang eksklusif (khusus) adalah bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya penggunaan yang bersifat komersil diwajibkan menurut hukum untuk meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. Akibat hukum penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tnpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti rugi secara perdata melalui Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta yang menurut undang undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan. Kata Kunci: Lisensi, Karya Cipta, Musik, Lagu, Akibat Hukum PENDAHULUAN Bagi setiap pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Dari keahlian yang dimiliki, pencipta memperoleh nafkah. Sama halnya dengan manusia lain yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Manusia disekitarnya bukan saja ikut menikmati, tetapi juga untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya atau bahkan kepentingan ekonominya. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang, pada kesempatan ini, penulis akan lebih mengkhususkan pembahasan pada hak cipta 33
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 musik dan lagu, mengingat maraknya pelanggaran yang terjadi atas hak cipta ini, baik pelanggaran dalam hal mechanical right (hak untuk mengumumkan) maupun dalam hal performing right (hak untuk memperbanyak). Menurut Pasal 40UUHC, ciptaan yang dilindungi adalah: a). buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya; b). ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; c). alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d). lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; e). drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; f). karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; g). karya seni terapan; h). karya arsitektur; i). peta; j). karya seni batik atau seni motif lain; k). karya fotografi; 1). potret; m). karya sinematografi; n). terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 0). Terjemahan, adaptasi. aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p). kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q). kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r). permainan video, dan; s). program komputer. Melihat maraknya pelanggaran hak cipta, Hulman Panjaitan pernah mengemukakan bahwa khusus untuk hak cipta lagu atau musik dapat dikatakan perlindungannya menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik tersebut. Hulman Panjaitan, Lisensi Pengumuman Musik / Lagu dan Aspek Hukumnya, dalam Majalah POTRET, Nopember-Desember 2009, halaman 61. Lihat juga artikel "Pemahaman Hak Cipta Rendah, Pembajakan Lagu Marak" oleh Hulman Panjaitan dalam harian Suara Pembaruan, 3 Agustus 2009). Sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat (USTR atau United States Trade Representative) sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu- satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori Priority Watch List. Priority Watch List adalah suatu peringkat dimana pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (HKI) tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HKI di suatu negara mitra dagangnya. Tahun 2000 atas rekomendasi IIPA (Internaional Intellectual Property Aliance), USTR menyetujui Indonesia masuk peringkat Watch List. Watch List adalah 34
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 suatu peringkat dimana negara yang bersangkutan cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HKI terutama hak cipta, paten dan merek masih belum terlalu berat. Namun demikian, kembali pada tahun 2001 dan tahun 2002, IIPA merekomendasikan kepada USTR dan WIPO untuk tetap memasukkan Indonesia dalam peringkat Priority Watch List yang kemudian disetujui dengan alasan bahwa tingkat pembajakan dipasar Indonesia begitu luas terhadap hak cipta dan barang- barang merek merupakan yang tertinggi di dunia. Secara garis besar, ada dua kategori pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik, bentuk yaitu pelanggaran dalam penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya yang sah dan tindakan perbanyakan atau penggandaan tanpa ijin pencipta dan atau pemegang hak cipta yang sah, yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan pembajakan. Berkaitan dengan pengelompokan pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik diatas, secara garis besar ada 2 (dua) hak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya dari segi ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan (performing right) dan hak untuk memperbanyak (mechanical right). Khusus di bidang ciptaan atas karya cipta musik dan lagu, persoalan yang dihadapi para pencipta sangat konvensional, yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan (user) yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu- lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalty. Mereka beranggapan, kalau telah membeli kaset, CD atau VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta, padahal dalam aktivitas mereka, para "pengusaha" tersebut menjual hiburan dengan memanfaatkan dan tidak jarang dari karya cipta orang lain. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang terdapat undang undang dan kurangnya kesadaran terhadap penghargaan karya cipta orang lain dan karenanya perlu ditumbuhkan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan musik. Belum lagi kurangnya pemahaman untuk membedakan performing right dengan mechanical right semakin menambah permasalahan yang ada terkait dengan karya cipta musik dan lagu. Dilatar belakangi pelanggaran terhadap hak cipta musik, baik bidang performing right maupun mechanical right, dirasakan perlu memberikan pemahaman 35
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 kepada masyarakat, khususnya para user atau para pelaku usaha hiburan yang telah banyak mengambil manfaat ekonomi dari karya cipta musik dan lagu orang lain yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. PERMASALAHAN Adapun yang merupakan permasalahan yang ingin perlu dianalisa kepada adalah bagaimanakah konsekwensi hukum dari hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif. Bagaimana akibat hukum dari penggunaan karya cipta music dan lagu tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. METODE PENELITIAN Penelitian ini dibuat dan disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.1 Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif-naratif,2 dengan menekankan pada penggunaan data sekunder3 yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif.4 Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan tema penelitian. PEMBAHASAN Karya Cipta Musik dan Lagu Di dalam UUHC tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian ciptaan lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UUHC. 1Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. 1, (Jakarta: Badan Penebit FHUI, 2005), hlm. 69. 2Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10: Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. 3Mamudji, op.cit., hlm. 28: Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. 4Mamudji, op.cit., hlm. 32: dengan menggunakan metode kualitatif seorang peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. 36
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), yaitu ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUHC ini khususnya sub (d) ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya mempunyai perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi rendahnya nada nada tersebut, disamping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu. (Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dan Aspek Hukumnya, Indo Hill Co, Jakarta, 2010 ; 86). Bintang Sanusi mengemukakan bahwa dalam istilah populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental. (Bintang Sanusi, 1998 ; 96). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 ; 624) yang dimaksud dengan lagu adalah: 1). Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya); 2). Nyanyian; 3). Ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya) keroncong asli; 4). Tingkah laku; cara; lagak. Sedangkan musik adalah : 1). Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; 2). Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian itu). Sebagaimana dikutip Rooseno Hardjowidigdo, pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu rhythm, melody, harmoni dan form. Rhythm meliputi jangka waktu atau panjang suara musik. Isi dari rhythm adalah getaran atau gerakan irama yang tetap (steady beat), ukuran (meter), dan tekanan 37
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 (accent). Jika gerakan irama (beat) digabung dalam satu kumpulan dua, tiga atau lebih dalam satu ukuran, hasilnya disebut meter. Ukuran dari ketukan kuat atau lemahnya tekanan diulang terus menerus sebagai irama satu, dua, tiga, ... satu, dua, tiga. Melody, terdiri dari pola titi nada (pitch) atau tinggi rendahnya nada (tone). Beberapa macam musik atau tipe musik hampir kesemuanya terdiri dari melody. Tipe yang lain mungkin juga berdasarkan pada suatu tema (motif) atau pengulangan rangkaian nada-nada (notes). Jika melody dalam komposisi yang panjang diulang pada bentuk yang berbeda, nada dasar ini disebut tema atau pokok. Harmony, tertuju pada bentuk bunyi paduan nada (chord) yang dimainkan bersama dan diperoleh dari ukuran dasar musik. Hal itu juga meliputi perintah rangkaian bentuk bunyi paduan nada yang menyertai melodi. Awal melodi adalah lagu (tone) nada dasar yang sama (monotone) atau hampir dengan tiada suatu selingan (variation), tetapi perubahan harmoni ditambah warna, getaran dan pelepasan gubahan (composition). Sedangkan form, merupakan hasil dari rhythm, melody dan harmony yang disetel atau dipasang (to put together). Musik yang bagus memiliki kesatuan untuk memuaskan telinga pendengar dan selingan untuk memelihara minat. Bahkan sebuah aransemen dari suatu musik jika dengan mengikuti irama sebuah musik tertentu dapat dipakai sebagai terapi penyembuhan penderita narkoba. Sekalipun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Di dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah musical work. Konvensi Bern menyebutkan salah satu work yang dilindungi adalah komposisi musik (music compositions) dengan atau tanpa kata-kata (with or without words). Tidak ada uraian yang tegas dalam Konvensi Bern tentang apa sesungguhnya musical work itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik arransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, arransemen dan notasi. Dalam kaitannya dengan perlindungan suatu karya cipta lagu dan/atau musik, yang sering dipersoalkan adalah, lagu atau musik yang bagaimanakah yang dilindungi sebagai suatu ciptaan menurut undang-undang. Permasalahan ini menjadi penting 38
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 karena bisa saja banyak orang menyanyikan lagu yang melodi dan liriknya sembarangan atau dapat memainkan alat musik yang menghasilkan nada-nada yang tidak jelas. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk (psycal form) dan asli (original). Perlindungan hak cipta tidak pernah diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca dan didengar. Sehingga dengan demikian, lagu yang dinyanyikan dengan melodi dan lirik yang sembarangan bukanlah suatu ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bandingkan dengan rumusan hak cipta menurut Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku). Artinya adalah hak yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta dan atau pemegang hak ciptanya untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dan karenanya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau dari pemegang hak ciptanya. Hendra Tanu Atmadja mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta. (Hendra Tanu Atmadja, 2003 ; 293) 39
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai konsekwensi dari hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan karya cipta lagu dan/atau untuk suatu kegiatan komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil seperti halnya hotel, restauran, pub, karaoke, dan sebagainya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang oleh pencipta diberi kuasa untuk itu. Dengan kata lain, untuk memanfaatkan hak ekonomi pencipta tersebut, harus minta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Lebih lanjut, Hulman Panjaitan mengemukakan bahwa dengan demikian, penggunaan karya cipta lagu atau musik oleh pihak lain untuk kegiatan usaha yang bersifat komersil wajib hukumnya menurut undang-undang untuk meminta izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak cipta. Pemberian izin dimaksud dilakukan dalam bentuk pemberian lisensi yang menurut Pasal 1 angka 14 UUHC No. 19 Tahun 2002 merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Melalui Pasal 9 ayat (2) UUHC dinyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan. (Pasal 9 ayat (1) UUHC menetapkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : a). penerbitan ciptaan; b). penggandaan ciptaan; c). penerjemahan ciptaan; d) pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan; e). pendistribusian ciptaan atau salinannya; f). pertunjukan ciptaan; g). pengumuman ciptaan; h). komunikasi ciptaan, dan; i). penyewaan ciptaan). Pasal 1 angka 24 UUHC menentukan bahwa penggunaan secara komersil adalah pemanfaatan ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan mengadaptasi, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, memamerkan, menerjemahkan, mengaransemen, mengimpor, mempertunjukkan 40
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Permasalahan selanjutnya adalah siapakah yang dimaksud dengan "setiap orang" atau "pihak lain" dalam Pasal 9 UUHC yang oleh undang-undang dilarang mengambil manfaat dari karya cipta musik dan lagu tersebut tanpa seizin dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya. Pihak lain yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan karya cipta musik untuk suatu kegiatan komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil, seperti halnya hotel, rumah sakit, mal, pertokoan, retail business, salon, spa & fitness, restoran, pub dan café, karaoke dan discotheque, transportasi, terminal, digital transmission, cinema, broadcaster, one off event, tiket selling background music, dan sebagainya. Pengguna (user) tersebut dapat dikategorikan menjadi: 1. featuring music, yaitu kegiatan usaha tersebut tidak akan berjalan tanpa menggunakan lagu atau musik, seperti, tempat hiburan, karaoke, pub/night club, konser musik dan sebagainya; 2. Background music, yaitu suatu tempat usaha dimana musik memberi nilai tambah bagi kegiatan usahanya tersebut, yaitu demi kenyamana pengunjung, seperti cafe, restorant, hotel dan sebagainya; 3. Entertainment music, yaitu suatu kegiatan usaha yang tidak dapat berjalan dengan baik tanpa menggunakan musik, seperti stasiun televisi, stasiun radio, dan sebagainya. Usaha-usaha seperti dikemukakan diatas, sudah barang tentu baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah mendapatkan manfaat ekonomis dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut dan karenanya mereka wajib meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya serta melakukan pembayaran royalty sebagai kewajiban hukumnya. Pemberian izin dalam penggunaan karya cipta musik dan lagu oleh para pengguna (user) sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan perjanjian lisensi. Lisensi itu sendiri adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta (musik) kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya syarat tertentu. Lisensi pengumuman musik diberikan berdasarkan surat perjanjian lisensi disertai kewajiban pembayaran royalty kepada pemegang hak cipta. Royalty adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemegang hak cipta (musik) karena tidak 41
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 dapat sendiri memanfaatkan kepemilikannya. Jumlah royalty yang wajib dibayar kepada pemegang hak cipta musik oleh penerima lisensi sesuai undang-undang ditetapkan berdasarkan kelaziman dalam praktik yang berlaku dengan memenuhi unsur keadilan. Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa konsekwensi hak cipta (karya cipta musik dan lagu) sebagai suatu hak yang eksklusif adalah dilarangnya pihak lain dalam memanfaatkan hak ekonomi dari karya cipta musik dan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut diatas, oleh UUHC telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai pasal 113 UUHC, yang selengkapnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau hak cipta melakukan pemegang pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah). 4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk yang pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). 42
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 Sesuai Pasal 120 UUHC, maka tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah merupakan delik aduan. Atas pelanggaran hak eksklusif pencipta musik, undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Pemegang hak cipta dapat meminta ke Pengadilan Niaga untuk menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak ciptanya. Termasuk menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan ditetapkannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa hak cipta, maka asas peradilan cepat dan kepastian hukum dapat segera diwujudkan, mengingat ditetapkannya batas waktu untuk menyelesaikan dan memutus tuntutan ganti rugi tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan MARI. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya tersedia upaya hukum kasasi yang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima, MA RI harus memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut. PENUTUP Kesimpulan 1. Konsekuensi hak cipta (musik dan lagu) sebagai suatu hak yang eksklusif (khusus) adalah bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya penggunaan yang bersifat komersil diwajibkan menurut hukum untuk meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. 2. Akibat hukum penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tnpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti rugi secara perdata melalui Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta yang menurut undang undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan. Saran 1. Perlu sosialisasi lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang undangan bidang hak cipta, khususnya Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 43
VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2020 Cipta serta sejumlah aturan organik lainnya, sehingga masyarakat khususnya penggugat atau pelaku usaha dapat memahaminya komprehensif. 2. Mengingat maraknya pelanggaran hak cipta musik yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam bidang performing right, sudah saatnya para aparat penegak hukum mempunyai komitmen yang tegas dalam penegakan hukumnya (enforcement law) yang diimbangi dengan sosialisasi atas ketentuan-ketentuan yang terdapat secara dalam peraturan perundang-undangan hak cipta. DAFTAR PUSTAKA Adisumarto Harsono, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Jakarta : Akademika Pressindo, 1990. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. Eddy Damian, Hukum hak Cipta Menurut Konvensi Internasional, Undang Undang Hak Cipta 1987 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung: Alumni, 1999. Hendra Tanu Hendra, Hak Cipta Musik atau lagu, Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003. Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya, Jakarta : Indohill-co, 2010. M. Soeharto, Kamus Musik, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 1992. Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia, Tijauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neightboring Rights dan Collecting Society, Bandung : PT. Alumni, 2008. Rooseno Hardjowidigdo, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman, Jakarta Perum Percetakan Negara RI. Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998. 44