KONFLIK SULU-MALAYSIA: ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN KAWASAN? Vol. V, No. 05/I/P3DI/Maret/2013 Rizki Roza*) H U B U N G A N I N T E R N A S I O N A L Abstrak Upaya Sultan Sulu untuk menghidupkan kembali klaim kekuasaannya atas wilayah Sabah telah memicu pertikaian berdarah dan membawa hubungan diplomatik Malaysia dan Filipina ke titik terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Pihak-pihak yang bertikai harus segera berunding untuk menyelesaikan persoalan sebelum pertikaian meluas dan mengganggu stabilitas kawasan. A. Pendahuluan B. Klaim Kesultanan Sulu kita terakhir menyaksikan yang memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan di wilayah Sabah, Malaysia. Sejumlah korban jiwa telah jatuh akibat konflik bersenjata antara pihak Polis Diraja Malaysia dengan kelompok bersenjata yang mengakui sebagai Tentara dirinya Kesultanan Sulu. Situasi ini telah membawa hubungan diplomatik Malaysia-Filipina ke titik terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik bersenjata tersebut? Bagaimana dampak yang ditimbulkannya? Bagaimana sikap pemerintah Malaysia dan Filipina? Akankah konflik tersebut dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan? Apa langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut, termasuk oleh Indonesia sebagai Negara yang paling mungkin terdampak? Beberapa pekan situasi 2013, sekelompok orang bersenjata yang dipimpin oleh Datu Raju Muda Agbimuddin Kiram menyebut dirinya Tentara Kesultanan Sulu (Royal Sulu Army) mendarat di desa pesisir Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Tujuan mereka adalah untuk mengklaim wiayah tersebut sebagai milik mereka, serta menuntut pemerintah Malaysia meningkatkan pembayaran uang sewa tanah mereka. Pada tanggal 12 Februari Wilayah Sabah masuk menjadi kekuasaan Kesultanan Sulu pada tahun 1658 atas pemberian Sultan Brunei sebagai tanda terima kasih atas bantuan para pejuang Tausug asal Sulu dalam menghapuskan pemberontakan pada 1660- 1700-an di Brunei. Kemudian pada tahun 1878, di masa penjajahan Inggris, wilayah Sabah disewa oleh British North Borneo Company dengan ) Peneliti Pertama Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rizki.roza.@dpr.go.id. Info Singkat © 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ISSN 2088-2351 5 -
membayarkan uang sewa senilai USD1.600 per tahun. Berdasarkan kontrak tersebut, uang sewa akan terus dibayarkan selama Sabah masih dikuasai perusahaan tersebut. Setelah Inggris pergi, dan Sabah kemudian menjadi bagian dari wilayah negara Malaysia sejak tahun 1963, pembayaran tersebut masih terus berlangsung. Sampai saat ini, pemerintah Malaysia masih membayar sekitar 5.000 Ringgit Malaysia per tahun kepada pewaris Kesultanan Sulu. Akan tetapi terdapat perbedaan interpretasi atas kontrak yang disepakati sebelumnya. Bagi pihak Inggris, uang yang dibayarkan pada Kesultanan Sulu merupakan pembayaran untuk pengalihan kepemilikan Sabah, sementara pihak Kesultanan Sulu menganggap uang tersebut sebagai uang sewa wilayah mereka di Sabah tanpa merubah status kepemilikan. Bertentangan sejumlah uang Sultan Sulu, dengan berlandaskan pada fakta sejarah sebagian pihak berpandangan bahwa kekuasaan Kesultanan Sulu atas wilayah Sabah sudah sejak lama gugur. Di antara pandangan tersebut, salah satunya berlandaskan pada Traktat Bates. Traktat Bates merupakan perjanjian yang ditandatangani pada 1899 oleh Sultan Jamalul Kiram II dan Jenderal John C Bates (Komandan Pasukan AS di Filipina) yang pada praktiknya melucuti kekuasaan Kesultanan Sulu di wilayah kekuasaannya sendiri. Sejak saat itu, praktis kekuasaan Sultan Sulu dibatasi menjadi sekedar simbol kepemimpinan agama dan adat. dengan klaim yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Sultan Sulu memutuskan ini? untuk melancarkan aksi Sejumlah salah satunya mengaitkan dengan proses perundingan damai antara Pemerintah Filipina dengan kelompok separatis Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Filipina Selatan. Perundingan damai yang difasilitasi oleh Malaysia tersebut berujung pada penandatanganan kesepakatan damai pada Oktober 2012. Diketahui bahwa Jamalul Kiram III dikecualikan dari proses perundingan itu kemudian menimbulkan kekecewaan Jamalul Kiram III, sehingga mendorongnya untuk memisahkan diri dan berupaya mengumpulkan kembali seluruh wilayah kerajaannya yang tersebar di sejumlah kepulauan di Filipina Selatan hingga Sabah. Kemudian saat tersebut analisis pun berkembang, tersebut. Hal 6 - Kondisi kerajaan yang terus melemah sehingga tak mampu memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya diduga juga menjadi salah satu faktor pendorong. C. Sikap Pemerintah Malaysia dan Filipina Sejak awal pasukan Sulu masuk, Pemerintah Malaysia menolak tuntutan dan meminta mereka untuk meninggalkan wilayah Sabah. Malaysia telah memberikan mereka waktu menunda serangan guna memberi kesempatan kelompok tersebut untuk menyerahkan diri. Pemerintah Filipina pun melakukan hal yang sama, berulang kali mengatakan kepada kelompok itu bahwa Filipina siap untuk berunding, serta mendesak mereka untuk meletakkan senjata dan pulang ke kampung halaman. Sampai pada tahap ini, Sultan Sulu menyatakan tidak akan menyerah dan siap berperang sampai tentara terakhir. Ketegangan meningkat setelah pecahnya antara Tentara Kesultanan kontak Sulu dengan Polis Diraja Malaysia yang mengakibatkan tewasnya delapan personel polisi Malaysia. Peristiwa tersebut memicu kemarahan kemudian pemerintah Malaysia, pemerintah Malaysia melakukan operasi militer dan pencarian besar-besaran terhadap tentara kesultanan Sulu dan orang-orang lainnya yang dianggap terlibat. senjata sehingga Merespon keputusan Malaysia untuk menggelar operasi militer, Filipina mengutus Menlu Albert Del Rosario ke Kuala Lumpur pemerintah Malaysia untuk mendesak memberikan kepada kelompok bersenjata Sulu yang berada di Negara bagian Sabah. Menlu Filipina juga mengajukan permintaan langsung kepada Malaysia agar diizinkan mengirimkan kapal angkatan laut guna mengangkut bantuan kemanusiaan dan medis ke Sabah, juga untuk memberikan bantuan konsuler serta mengangkut warga Filipina pulang. Terhadap kelompok bersenjata Kesultanan Sulu, ia kembali meminta mereka untuk menyerahkan diri secara damai. toleransi maksimum Presiden Filipina secara pribadi meminta Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk memastikan bahwa 800.000 warga Filipina tidak
dianiaya. Filipina juga meminta secara resmi kepada Malaysia untuk memastikan warganya yang ditahan diperlakukan secara manusiawi, serta meminta akses penuh bagi diplomat Filipina ke tahanan asal Filipina untuk memberi mereka bantuan konsuler, terlebih lagi bagi warga Filipina yang tidak terlibat. Akan tetapi sejumlah laporan menunjukkan hal yang sama sekali berbeda dengan harapan Presiden Filipina. Beredar laporan dari media yang menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan terhadap warga Filipina tak bersalah yang terjebak dalam pertempuran di Sabah. Pemerintah Filipina menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, dan menganggapnya sebagai sebuah tindakan yang tidak dapat diterima. Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan bahwa lembaga pemerintah akan mengkaji laporan tersebut, dan akan meminta penjelasan pihak Malaysia, meskipun Kepala Kepolisi Sabah, Hamza Taib membantah tuduhan tersebut. Operasi militer yang dilakukan oleh kekhawatiran dan Malaysia menimbulkan keprihatinan banyak pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Ban mendesak agar kekerasan di Sabah segera dihentikan dan jalur perundingan kedua pihak menempuh untuk menyelesaikan sengketa. Sekjen PBB mengkhawatirkan dampak situasi tersebut pada warga sipil, termasuk para pekera migran di wilayah itu. Ia mendesak semua pihak untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dan bertindak dengan menghormati penuh asasi manusia standar hak serta norma internasional. Merespon himbauan Sekjen PBB serta laporan yang menyatakan bahwa telah terjadi pembantaian 40 warga sipil di Lahad Datu oleh militer Malaysia, Sultan Sulu melalui juru bicaranya Abraham Idjirani menyerukan gencatan senjata demi menghindari pertumpahan darah lebih lanjut di Sabah. Namun pihak Malaysia menolak gencatan senjata dan terus melakukan pengejaran. Malaysia menegaskan bahwa bentrokan hanya dapat dihentikan jika Tentara Kesultanan Sulu menyerah tanpa syarat. penangkapan dan 7 - D. Ancaman terhadap Kawasan? Langkah Sultan Sulu dianggap telah memicu insiden berdarah yang telah berlangsung dalam satu bulan terakhir. Apakah konflik ini akan menjadi ancaman keamanan di kawasan? Menurut laporan, sampai dengan hari Minggu, 10 Maret 2013, sejumlah 1.200 warga negara (WNI) yang berada di Sabah Indonesia dinyatakan aman. Mereka merupakan para pekerja ladang sawit yang berada di sekitar lokasi konflik. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga telah melakukan berbagai langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan WNI yang berada di sekitar wilayah konflik. Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia masih aman dari dampak konflik yang terjadi di Sabah. Tidak terlihat pula arus eksodus tenaga kerja Indonesia melalui Pulau Sebatik, ataupun aktivitas lainnya yang berkaitan dengan konflik tersebut. Dari Tawau, Konsul RI Muhammad Soleh memastikan bahwa tidak ada arus eksodus WNI pekerja ladang akibat konflik tersebut. Pulau Sebatik memang rentan dijadikan pintu masuk bagi eksodus, baik dari TKI, warga Malaysia, maupun kelompok bersenjata asal Filipina. Sejumlah laporan yang mengkhawatirkan sempat muncul, misalnya yang menyatakan bahwa telah dikirimkan 10 ribu pendukung Sultan Sulu ke Sabah untuk memperkuat pasukan di sana. Akan tetapi laporan-laporan semacam itu tidak terbukti. Meskipun pendiri Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), Nur Misuari mengakui bahwa terdapat pejuang dari kelompoknya ikut tergabung dalam pasukan yang masuk ke Sabah, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam masalah tersebut. Dengan segala keterbatasan Kesultanan Sulu maka tidak perlu dikhawatirkan konflik tersebut dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa aksi Sultan Sulu tersebut telah membawa hubungan diplomatik Malaysia dan Filipina ke titik terburuk dalam beberapa dekade terakhir, tetapi ini bukan karena sengketa kepemilikan laporan- Sabah melainkan disebabkan oleh
laporan yang menyatakan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap warga Negara Filipina yang tidak bersalah. Pada saat Sabah bergabung dengan Malaysia, Pemerintah Filipina sempat mengajukan klaimnya, tetapi pada tahun 1977 telah menyetujui untuk tidak lagi mempersoalkan kepemilikan Sabah. Jadi dapat dikatakan konflik yang saat ini terjadi sepenuhnya antara Pemerintah Malaysia dengan Kesultanan Sulu, bukan konflik antara kedua Negara. akan E. Penutup Tindakan Sultan Sulu mengirimkan kelompok untuk ke menghidupkan kembali klaim kekuasaannya terhadap wilayah Sabah dapat dikatakan sebagai kekeliruan yang telah mengganggu hubungan diplomatik Malaysia dan Filipina. Respon pemerintah Malaysia yang menggunakan kekuatan militer sehingga menimbulkan banyak korban jiwa serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan kekeliruan lainnya. Filipina pun telah dianggap lamban merespon situasi yang berkembang sehingga menyebabkan telah penggunaan tidak kekerasaan bersalah di daerah konflik. Sekalipun konflik ini dapat dikatakan tidak cukup signifikan untuk stabilitas kawasan, pemerintah mengancam Indonesia dalam hal ini kiranya perlu mengambil inisiatif untuk memfasilitasi pihak-pihak yang bertikai agar dapat menyelesaikan persoalan ini perlu melalui meja perundingan. Hal dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi keselamatan warga negaranya serta dalam upaya turut menjaga stabilias kawasan. bersenjata Sabah terjadi kemungkinan terhadap warganya yang 8 - Rujukan: 1. "Filipina Nilai Terjadi Pelanggaran HAM oleh Malaysia di Sabah," diakses 13 Maret 2013. 2. "Pulau Sebatik Aman dari Konflik Sulu- Malaysia," diakses 13 Maret 2013. 3. "1.200 WNI di Sabah Dipastikan Aman," diakses 13 Maret 2013. 4. "Malaysia Tolak Seruan Gencatan Senjata," diakses 13 Maret 2013. 5. "Liku-liku Sejarah Klaim Sabah," diakses 13 Maret 2013. 6. "PBB Minta Kekerasan di Sabah Diakhiri," diakses 13 Maret 2013. 7. "Malaysia diminta menahan diri atasi kelompok Sulu," indonesia, diakses 13 Maret 2013.