Menimbang SALINAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2018 - 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui perencanaan strategis secara terencana, sistematis, dan terpadu sebagai arah dan prioritas bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang
2- Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 - 2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2018 - 2023. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renstra BPIP adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPIP untuk periode 5 (lima) tahun.
3- 2. Rencana Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renja BPIP adalah dokumen perencanaan BPIP untuk periode 1 (satu) tahun. 3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 4. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP. Pasal 2 (1) Renstra BPIP memuat kondisi umum, nilai-nilai, visi, misi, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan secara menyeluruh sebagai dokumen perencanaan strategis yang bersifat indikatif dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023. (2) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan Renja BPIP. Pasal 3 Renstra BPIP dilaksanakan oleh setiap unit kerja dan sumber daya manusia di lingkungan BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 4 (1) Setiap pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama wajib menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan Renja BPIP setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sesuai kebutuhan kepada Pimpinan melalui Sekretaris Utama. (2) Pimpinan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian Renstra BPIP dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023 berdasarkan laporan pelaksanaan Renja BPIP.
4- (3)Hasil pengawasan dan evaluasi dimaksud Renstra dasar dalam penyesuaian dengan kebutuhan. sebagaimana pada ayat (2) menjadi BPIP sewaktu-waktu sesuai Pasal 5 Badan ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan Badan ini dengan penempatannya Ditetapkan 6 Juni 2018 pada tanggal di Jakarta KEPALA BADAN PEMBINAAN REPUBLIK IDEOLOGI PANCASILA INDONESIA, ttd YUDI LATIF di Jakarta Diundangkan 8 Juni 2018 pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 758 Salinan dengan aslinya sesuai �� DEOLOGI PANCASILA dan Org · si, BADA �'t'D-.1,, BP no
LAMPIRAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2018 - 2023 SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM B. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA C. URGENSI HADIRNYA LEMBAGA PEMANTAPAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA D. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS SWOT 1. Isu Strategis a) Kurangnya Pemahaman Pancasila b) Terjadinya Eksklusivisme Sosial c) Masih Tingginya Kesenjangan Sosial d) Belum Terlembaganya Pancasila e) Belum Diarusutamakannya Keteladanan Pancasila 2. Analisis SWOT E. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS BAB II NILAI, MISI, VISI, TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN A. NILAI B. MISI C. VISI D. TUJUAN E. SASARAN STRATEGIS F. HASIL YANG DIHARAPKAN
2 - BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN B. KERANGKA REGULASI C. KERANGKA KELEMBAGAAN BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BAB V PENUTUP
3 - BAB I PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM Indonesia yang multikultur membutuhkan konsepsi atau cita yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai cita menjadi landasan statis sekaligus sebagai leitstar atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar, falsafah, atau pandangan hidup (weltanschauung) negara Indonesia, Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dan diwariskan kepada kita untuk menjadi penunjuk sekaligus pengarah. Namun sayangnya, kondisi kita sekarang ini cita ideal tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini akibat deraan globalisasi, meningkatnya eksklusivisme, masih tingginya kesenjangan ekonomi, dan ancaman segregasi sosial. Dalam situasi seperti sekarang ini maka kebutuhan untuk melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila menjadi persoalan urgen untuk dilakukan segenap elemen bangsa, baik warga negara terlebih penyelenggara negara. Eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum. Oleh karenanya, Pancasila harus menjadi "titik temu" yang mempersatukan keragaman bangsa, menjadi "titik pijak" yang mendasari ideologi dan norma negara, serta menjadi "titik tuju" yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan negara-bangsa Indonesia. B. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi atau cita mengenai hakikat yang paling dalam dari negara, sebagai cita negara (staatsidee) serta konsepsi mengenai hakikat yang paling dalam dari tatanan hukum negara, sebagai cita hukum (rechtsidee). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: "Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam
4 - bahaya". Senafas dengan itu, seorang cendekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengatakan, "Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar." Konsepsi kenegaraan dan cita hukum setiap negara-bangsa memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan latar kesejarahan, kondisi sosial- budaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya, baik dalam dimensi antropologis maupun sosiologis. Sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa, ragam agama, budaya dan kelas sosial di sepanjang sekitar 17.508 pulau, yang membentang dari 6˚08΄ LU hingga 11˚15΄ LS, dan dari 94˚45΄ BT hingga 141˚05΄ BT diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan adekuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan. Atas segala kebesaran, keluasan, dan kemajemukan itu, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepsi tentang dasar negara yang dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis atau "meja statis", sekaligus dapat memberi tuntunan yang dinamis, bintang penuntun (leitstar). Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan konsepsi negara persatuan yang berwatak gotong- royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalisme- kapitalisme atau negara golongan atau kelas seperti konsepsi komunisme. Dalam ungkapan Soekarno, "Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu"." Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang melindungi hak dasar segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat kekeluargaan itu, konsepsi tentang dasar atau falsafah negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama sebagai "titik temu', yang mempersatukan keragaman bangsa, 'titik pijak', yang mendasari ideologi dan norma negara, serta 'titik tuju', yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan, negara-bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan Pancasila. Kelima nilai dasar Pancasila itu sebagai berikut:
5 - 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sejak Era Reformasi bergulir dan dalam perkembangannya, keyakinan warga terhadap relevansi dan adekuasi Pancasila dirasakan semakin berkurang, seiring dengan arus pengaruh dan dinamika perubahan secara internal dan eksternal. Secara internal, penurunan keyakinan itu bisa terjadi manakala terdapat kesenjangan yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan. Untuk masa yang panjang, ketiga lapis ideologis, yakni keyakinan, pengetahuan, dan tindakan Pancasila kurang diaktualisasikan secara efektif. Namun pada sisi lain, realitasnya, juga banyak komunitas yang sudah menjalankan Pancasila secara konkret. Kendati keyakinan akan ketepatan Pancasila sebagai landasan normatif kehidupan berbangsa dan bernegara begitu kuat didengungkan, pada kenyataannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak selalu konsisten diikuti dengan produk perundang-undangan dan kebijakan publik. Berbeda pula dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori. Pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif, komprehensif, dan kontekstual, yang dapat mewarnai konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas- kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan seyogyanya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Hal yang lebih memprihatinkan terjadi dalam kerangka operatif Pancasila. Dimensi tindakan dalam penyelenggaraan negara masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan normatif dan pengetahuan Pancasila. Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan penyelenggara negara dan warga negara. Kelemahan dalam mewujudkan imperatif keyakinan, pengetahuan dan tindakan ideologi Pancasila itu membuat efektivitas kesaktian Pancasila kurang mampu dibumikan dalam realitas kehidupan. Pancasila diajarkan
6 - dengan bahan dan metodologi penyampaian yang kurang menarik. Pancasila direduksi sekadar pengetahuan hapalan, kurang mampu diinternalisasikan sebagai pendirian hidup. Sosialisasi Pancasila dijalankan secara vertikal: negara yang mengambil inisiatif, negara yang menafsir, negara pula yang menatar; kurang memberdayakan partisipasi masyarakat dalam usaha pengisian dan pembudayaan Pancasila; membuat Pancasila menjadi ideologi tertutup. Pancasila sering diseru sebagai resep "pemadam kebakaran" konflik sosial. Sering dilupakan bahwa Pancasila bukan sekadar alat persatuan. Pancasila harus menjadi praksis-ideologis yang memiliki kekuatan riil dalam melakukan perombakan mendasar pada ranah material-mental-politikal sebagai katalis bagi perwujudan cita-cita nasional. Untuk itu, harus ada ikhtiar perubahan mendasar pada sistem sosial, meliputi ranah material, mental, dan politikal, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, dalam usaha mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur secara material dan spiritual. Secara eksternal, intensitas dan ekstensivitas arus globalisasi bisa menguatkan pengaruh nilai-budaya dari luar, yang dapat membawa dampak pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan. Bagi Indonesia, globalisasi pasca-modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari kekuatan "liberalisme pasar" dan revivalisme politik identitas. Pada posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" (winners) dan "yang kalah" (losers), serta menumbuhkan ketidaksetaraan, baik dalam relasi internasional maupun relasi domestik. Selain menimbulkan ketercerabutan atau deprivasi sosial bagi pihak yang kalah, hidup dalam sebuah dunia pasca-modern, juga berarti hidup dalam sebuah gerak interpenetrasi pengalaman kultural dan pluralisasi alam kehidupan yang dialami manusia sehingga melahirkan ketidakjelasan nilai-nilai ideal dan menumbuhkembangkan gaya hidup materialisme-konsumerisme yang menyebabkan terjadinya diferensiasi dan fragmentasi dalam pandangan dunia. Keretakan dalam pandangan dunia ini diperburuk oleh distorsi
7 - komunikatif dalam ruang publik akibat penaklukan rasionalitas nilai kebajikan hidup bersama oleh rasionalitas instrumental dari dunia sistem kapitalisme. Distorsi komunikatif ini menimbulkan keterasingan atau alienasi sosial, yang melemahkan hubungan permusyawaratan dengan hikmat-kebijaksanaan dalam kehidupan bersama. Meluasnya gejala deprivasi dan alienasi sosial membawa dampak yang serius pada corak kehidupan kebangsaan di Indonesia. Arus pengaruh penyebaran teknologi baru bersama seni dan konsekuensi nilai-etis dan gaya hidup yang ditimbulkannya membuka jalan bagi revivalisme identitas primordial. Dengan politisasi identitas keagamaan atau kesukuan, manusia yang pada dasarnya bersifat multi-identitas direduksi habis-habisan ke dalam satu identitas. Dalam kerangka politik identitas, fanatisisme dirayakan dengan menolak rasionalitas, perbedaan tafsir, prinsip representasi dan inklusivitas, serta pemerintahan konstitusional sebagai bantalan vital demokrasi. Pandangan dunia keagamaan menjadi hitam-putih, kawan-lawan, kehilangan elan vital etos klasik keagamaan di Indonesia yang bersifat adaptif, estetis, dan toleran.Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum Pancasila. Proses "radikaliasi" atau pengakaran Pancasila harus dilakukan dengan jalan, memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk peraturan perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, membuat Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal-negara menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal-masyarakat, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara. C. URGENSI HADIRNYA LEMBAGA PEMANTAPAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang
8 - merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Dalam menjalankan pembangunan berlandaskan konsepsi Pancasila, perlu adanya keserasian dan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik-material dengan suprastruktur nilai-ideologi. Dalam usaha memenuhi keseimbangan ini, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla hadir dengan menawarkan visi transformatif, "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong atau Pancasila." Upaya untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui misi sebagai berikut: 1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam kerangka visi-misi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong atau Pancasila maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawacita. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
9 - 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Tujuh misi dan sembilan agenda prioritas tersebut bisa dikategorisasikan ke dalam tiga ranah, ranah mental-kultural, ranah material atau ekonomi dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintahan akan berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif atau dipercepat, berlandaskan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga ranah revolusi atau perubahan dipercepat tersebut selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno. Revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia bisa berdikari atau mandiri dalam perekonomian, revolusi mental, agar bangsa Indonesia bisa berkepribadian dalam kebudayaan, revolusi politik, agar bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam politik. Dalam bidang kebudayaan, Pemerintahan mencanangkan gerakan "Revolusi Mental". Bagaimana pun juga, revolusi mental yang dicanangkan pemeritahan ini bukanlah sesuatu yang terlepas dari dasar filsafat dan ideologi negara, Pancasila. Oleh karena itu, gerakan revolusi mental ini harus ditempatkan dalam kerangka Revolusi Pancasila. Pembangunan mental-budaya tersebut diharapkan menjadi koreksi terhadap konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada pembangunan ideologi-mental. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan maka gatra ideologi merupakan gatra yang paling rawan. Indeks Ketahanan Nasional yang disusun Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional mengindikasikan melemahnya ketahanan ideologi dan politik dalam kurun tujuh tahun terakhir, tahun 2010-2016.
10- Indeks ketahanan ideologi, meliputi variabel toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, dan persatuan bangsa, telah merosot dari skornya 2,31 pada 2010 menjadi 2,06 pada 2016. Gambaran yang sama diperlihatkan oleh hasil Survei Nilai-Nilai Kebangsaan oleh Badan Pusat Statistik, 2015, survei pertama kali di Indonesia. Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tidak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia, 53% (lima puluh tiga persen) orang Indonesia tidak hafal seluruhnya lirik lagu kebangsaan, 24 dari setiap 100 orang Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, 42% (empat puluh dua persen) orang Indonesia terbiasa menggunakan barang bajakan, 55% (lima puluh lima persen) orang Indonesia jarang bahkan tidak pernah ikut kerja bakti. Menurunnya ketahanan ideologi ini berbanding terbalik dengan hakikat ancaman dalam era peperangan non-konvensional, yang kerap disebut sebagai "war by proxy". Dalam peperangan non-konvensional ini, sumber ancaman yang memiliki kapasitas untuk merongrong ketahanan nasional dan keselamatan warga bukan hanya berasal dari kekuatan aktor-aktor negara, melainkan juga non-negara atau korporatokrasi. Dalam peperangan generasi terakhir ini, ancaman nyata atas ketahanan nasional tidaklah berasal dari serangan bersenjata, melainkan berupa serangan ideologis dan "kekuatan lunak" lainnya dengan menggunakan "pemain pengganti" (proxy) untuk mempengaruhi pusat-pusat pengambilan keputusan (the center of gravity) dan para pemuka pendapat (critical mass), yang pada gilirannya bisa mempengaruhi pikiran, sikap dan tindakan masyarakat luas yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan "pemain-pemain" kuat (major powers). Ketika negara-bangsa dihadapkan pada tantangan seperti itu, pengalaman traumatis instrumentasi Pancasila di masa lalu membuat kepercayaan penyelenggara dan warga negara terhadap Pancasila merosot. Selama belasan tahun terakhir, Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah, bahkan ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara untuk mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Situasi demikian membiarkan pasokan moral bagi peserta didik hanya diisi oleh moral partikularitas keagamaan yang cenderung diisi oleh kelompok-kelompok militan, yang membuat peserta didik kurang terpapar dan terbudayakan dalam moral publik. Kalaupun ada program bina ideologi dan mental yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara selama ini pada umumnya bersifat permukaan atau superfisial dan kompartementalis, tanpa adanya kejelasan arah, sistematik, struktur dan koordinasi. Oleh karena itu, dirasa
11- perlu adanya lembaga koordinasi yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terpimpin, terencana, terstruktur, sistematik dan terpadu atau sinergik. Adapun materi pembelajaran Pancasila dalam pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan kurang dipersiapkan secara sungguh- sungguh, baik dari segi isi, metodologi dan daya tarik. Untuk itu, perlu ada lembaga yang mempersiapkan materi pembelajaran Pancasila sesuai dengan ragam dan taraf perkembangan masyarakat dan peserta didik. Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak pluralisasi, polarisasi dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya dan instan kecepatannya. Dalam menghadapi perkembangan ini, eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas cita negara dan cita hukum Pancasila. Untuk itu, perlu ada lembaga yang memimpin pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan penyelenggara negara dan masyarakat. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila hendaknya tidak berhenti sebatas seremoni, namun perlu diisi dengan bobot substansi. Untuk itu pula, perlu ada lembaga yang sungguh-sungguh menangani substansi atas cita negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtsidee) dari peringatan hari Pancasila itu sebagai momentum pengungkit gerakan kebajikan Pancasila. Berbagai alasan tersebut bersama dengan pertimbangan strategis lainnya mendorong Presiden untuk membentuk lembaga khusus, yaitu BPIP. Tugas badan ini memang berat di tengah skeptisisme masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha pemantapan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja (taken for granted). Kehadiran badan ini merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha pembinaan ideologi Pancasila secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terstruktur. D. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS SWOT 1. Isu Strategis Terdapat 5 (lima) pokok soal yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis BPIP, yaitu: a) kurangnya pemahaman Pancasila: 1) intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda; 2) kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila
12- secara isi dan metodologi; 3) masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik; 4) sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga selama ini pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi; 5) rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis; 6) pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisplin, multidisiplin, dan transdisiplin; 7) kurang intensifnya pemanfaatan ruang kebudayaan sebagai akselerasi pemahaman Pancasila; b) terjadinya eksklusivisme sosial: 1) arus globalisasi membawa kontestasi nilai atau ideologi dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas; 2) menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial; 3) lemahnya budaya kewargaan; 4) Indonesia sebagai masyarakat plural kurang mengembangkan wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme; 5) lemahnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial; c) masih tingginya kesenjangan sosial: 1) kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan; 2) masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu; 3) meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antar wilayah;
13- 4) kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah; 5) tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial; 6) lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional; 7) masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi; d) belum terlembaganya Pancasila: 1) lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya; 2) kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; 3) masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila; 4) masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; e) belum diarusutamakannya keteladanan Pancasila: 1) semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal negatif di ruang publik; 2) kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik; 3) kurang pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik; 4) masih kurangnya keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; 5) tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip kebajikan kehidupan publik; 2. Analisis SWOT Analisis SWOT merupakan analisis atas kekuatan (strenghts), tantangan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Faktor yang berasal dari internal organisasi BPIP yang bersifat 14-
14- kekuatan (strength) dan juga tantangan (weakness) diuraikan sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut ini. Gambar 1 Analisa SWOT BPIP Secara umum, berikut ini uraian dari gambar di atas: a) kekuatan (strengths): 1) BPIP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga mengoptimalkan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) Dewan Pengarah BPIP yang menentukan, baik dalam pemikiran maupun dalam upaya publik sehingga mendukung BPIP dalam upaya melaksanakan visi dan misi; 3) BPIP memiliki sumber daya manusia, meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Ahli yang terdiri atas Tenaga Ahli
b) c) 15- Utama, Madya, dan Muda, yang kompeten dan berdedikasi yang mampu mengolah ragam input dan pengalaman menjadi upaya strategis sekaligus kreatif; tantangan (weakness): 1) Pimpinan, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Ahli BPIP mempunyai beragam pengalaman dan pemikiran yang masih belum diolah menjadi pengembangan kapasitas individual dan organisasional-internal, sehingga membutuhkan sebuah upaya mensinergikan seluruh potensi yang ada di lembaga BPIP sehingga terjalin harmoni antar kedeputian, agar proses penyesuaian dan kesesuaian satu dengan lainnya tercapai dan juga dibutuhkan komunikasi intensif antar personel di organisasi BPIP untuk menyatukan kesamaan pandang dalam mendukung visi dan misi BPIP dengan didukung oleh nilai-nilai untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan; 2) luasnya kewenangan BPIP yang masih perlu diatur dan diselenggarakan dalam relasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar lembaga negara, sehingga pembinaan ideologi Pancasila merupakan kerja besar dan jangka panjang; 3) masih perlunya proses pendalaman mengenai Pancasila termasuk dalam ideologi, subyek ilmu atau paradigma, kesejarahan, nilai-nilai hidup (living values), pendidikan secara pedagogi dan andragogi; 4) pascareformasi yang situasinya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa cenderung tidak dirawat dengan baik sehingga akibatnya, rongrongan berbagai ideologi tidak dapat dihindarkan dan untuk itu Pancasila sebagai ideologi terbuka masih perlu dikaji secara ilmiah sebagai ilmu sehingga nantinya mampu dikembangkan sebagai keyakinan dan laku hidup tiap warga bangsa; kesempatan (opportunities): 1) antusiasme dan harapan publik yang tinggi sehingga harapan ini menjadi satu kesempatan untuk dapat merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-
d) 16- sama melakukan revitalisasi dan reaktualisasi ideologi Pancasila, terutama disesuaikan dengan konteks kekinian; 2) Pancasila dikuatkan kembali sebagai perekat dalam kebhinekaan, sehingga Pancasila yang digali dari bumi pertiwi oleh pendiri bangsa sebagai perekat keragaman, mengikat segala perbedaan dari penjuru nusantara, baik perbedaan agama, suku, golongan dan kesadaran untuk mengikat keragaman menjadi 1 (satu) bangsa Indonesia menjadi modal dasar pembangunan Indonesia dan selayaknya menjadi kesempatan untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia; 3) pengakuan internasional atas relevansi Pancasila sebagai solusi krisis global, sebagaimana telah diperkenalkan oleh Soekarno di kancah global dengan menegaskan bahwa bangsa Indonesia memilih "the five guiding priciples" dan juga merujuk dalam perjalanan sejarah dan budaya Nusantara dimana Pancasila mencerminkan kekayaan dan sumbangan tak ternilai Indonesia terhadap dunia yang didesak oleh polarisasi dan anarki, sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia/pegangan hidup/pedoman hidup (way of life, weltanschauung) yang merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika bangsa Indonesia serta berdasarkan hal tersebut Pancasila selayaknya menjadi solusi krisis global untuk menghadang berbagai upaya yang mengarah pada inklusivisme dan intoleransi bahkan radikalisme global; ancaman (threat): 1) maraknya gerakan intoleransi yang menggunakan keragaman sebagai alat pemisah dan sebagai ketakutan, antara lain terdapatnya fenomena kecenderungan politisasi identitas, terutama yang dilandasi pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan menjadi ancaman memprihatinkan akhir ini sehingga secara langsung, gerakan intoleran ini menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai rumah bersama dan perekat keberagaman Indonesia;
2) 3) 4) 5) 6) 7) 17- politik kenegaraan yang diwarnai dengan fragmentasi elit politik dan politik kenegaraan tersebut justru ditanggapi dengan sinis atau malah dimanipulasi karena elit politik yang gemar mempermainkan emosi masyarakat demi capaian jangka pendek; sebagian masyarakat yang resisten, apatis, dan pragmatis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta terdapatnya eksklusivitas atas dasar golongan dan keyakinan menjadi kecenderungan yang mengkotak- kotakkan bangsa, padahal secara alamiah, bangsa Indonesia merupakan entitas multikultur, namun ironisnya justru yang dikembangkan adalah kebudayaan yang monokultur; praktik korupsi di segala bidang, baik yang menggunakan alat kekuasaan atau yang memanfaatkan lemahnya kontrol hukum dan masyarakat, sehingga praktik korupsi penyelenggara negara, baik di pusat hingga daerah menjadi fenomena yang memprihatinkan karena korupsi merupakan tindakan nyata yang bertentangan dengan seluruh nilai-nilai Pancasila; pendidikan Pancasila, baik melalui pembelajaran maupun pembimbingan yang hilang atau terlebur sejak masa Reformasi, meskipun indoktrinasi Pancasila yang dilakukan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun ternyata tidak banyak menyentuh pemahaman publik atas dasar negara Indonesia itu dan Pancasila lebih banyak dimaknai sebagai konsepsi dan alat politik penguasa sehingga pembelajaran dan pengembangan Pancasila kemudian pasca reformasi menjadi "hilang" dalam kurikulum pendidikan; Pancasila tidak mempunyai distingsi karena dilebur ke dalam proses ajar yang lain dan sebagaimana dijelaskan di atas maka pascareformasi, Pancasila yang sudah tidak lagi menjadi ideologi yang diajarkan kepada anak muda melalui pengajaran dalam sistem pendidikan sehingga ideologi Pancasila pada akhirnya tidak diakrabi oleh generasi muda; pengajar dan dosen Pancasila yang tidak diakui dalam struktur dan lembaga sehingga pengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan hingga sekarang ini sulit
8) 18- mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional, termasuk dalam format akademik, bentuk pengakuan/kepangkatan dan remunerasi yang tidak mencerminkan pentingnya Pancasila sebagai mata kuliah wajib serta adanya status dosen mata kuliah Pancasila yang secara kelembagaan tidak berada di dalam lingkup fakultas sendiri, yang mengakibatkan para pengajar mata kuliah Pancasila tidak akan pernah mendapatkan akreditasi dan tidak akan memiliki kompetensi memadai yang menguasai Pancasila secara keilmuan; post-globalisasi yang tidak terbendung sehingga masa post- globalisasi diwarnai pertarungan legitimasi dengan memelintir semua pranata dan medium modern, yang berdampak pada kepatutan dan keadaban publik dipandang sebagai kelemahan serta klaim dengan kekerasan dan komunikasi viral diputar-putar di ruang publik untuk mendapatkan "kebenaran" dan dominasi.
19-
20-
21- E. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS Renstra BPIP merupakan tindak lanjut pasca dibentuknya BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari 2018. Dalam upaya mewujudkan mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Selain itu, program pembinaan ideologi Pancasila hendaknya dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu maka disusunlah Renstra BPIP, Arah Kebijakan Umum, Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, Peta Jalan (Roadmap), Rencana Kerja dan Anggaran BPIP. Renstra BPIP sebagai dokumen perencanaan BPIP yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, yaitu tahun 2018 - 2023 dan telah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi BPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Renstra BPIP dibuat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terutama dalam kerangka meneguhkan kembali jalan ideologis yang menjadi bagian dari rencana pembangunan menengah Indonesia dan selaras dengan Visi, Misi dan Program Aksi Presiden/Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Renstra BPIP disusun berdasarkan analisis situasi kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kelembagaan BPIP sebagai sebuah unit kerja yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Indikator keberhasilan atau kinerja, luaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) BPIP menjadi perhatian utama hadirnya lembaga ini dalam tata kelola penyelenggaraan negara di Indonesia. BPIP yang berwenang mengurusi pembinaan dan implementasi Pancasila, baik pada penyelenggara negara maupun warna negara, memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan khususnya yang terkait pada Nawacita butir ke-8 (delapan) dan ke-9 (sembilan). Indikator keberhasilan tersebut haruslah tampak nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh penyelenggara negara dan warga negara Indonesia secara
22- keseluruhan, baik di kota maupun di pedesaan, dari Sabang hingga Merauke. Perilaku keseharian yang hidup di masyarakat harus dicapai, memerlukan metode pembelajaran yang intensif, merangkul dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maupun optimalisasi potensi sarana dan prasarana yang ada dengan menyesuaikan perkembangan sosial-budaya masyarakat di seluruh nusantara. Prioritas kesejahteraan sosial sebagai modal dasar bangsa dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, memerlukan usaha keras, terencana, dan berkesinambungan. Hakikat pengembangan pembinaan Ideologi Pancasila merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan manusia seutuhnya. Di dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prinsip penyelenggaran pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu: kualitas informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan, independen, tidak berpihak (fairness), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Nawacita Pemerintahan. Renstra BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi diri yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategik eksternal. Hasil síntesis tersebut dapat diidentifikasikan berbagai problematika atau isu strategis yang kemudian diteruskan dengan menentukan alternatif pemecahannya dalam bentuk skala prioritas strategi pengembangan terpilih. Langkah selanjutnya adalah penjabaran dari seluruh butir strategi pembinaan ideologi Pancasila, untuk kemudian dituangkan dalam Rencana Operasional Tahunan, Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Menengah Tahun 2018 - 2023, dan Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Panjang Tahun 2018 - 2025. Selanjutnya dalam rangka pengembangan kepemimpinan yang
23- demokratis serta menggerakkan partisipasi, Renstra BPIP akan dijadikan tolak ukur guna memberikan arah serta memberikan penilaian tingkat keberhasilan dan kinerja perangkat Pelaksana BPIP dalam semua jenjang dan lini. Renstra BPIP juga diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan internal maupun eksternal serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi negara dan bangsa Indonesia dalam satu dasawarsa mendatang khususnya yang terkait dengan pembinaan atau pemantapan ideologi Pancasila di seluruh kehidupan bangsa dan negara di seluruh pelosok nusantara. Oleh karenanya, sangat diharapkan seluruh organ BPIP dapat memahami dan melaksanakan Renstra BPIP di bidang dan unit kerja masing-masing secara bertanggung jawab, disiplin, beretika, dan berintegritas penuh demi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24- BAB II NILAI, MISI, VISI, TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA A. NILAI Dalam upaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi BPIP, maka dibutuhkan pedoman perilaku dalam bentuk nilai sebagai budaya organisasi BPIP, bahwa setiap insan BPIP meyakini dan menjalankan nilai BPIP sebagai berikut: 1. Ketuhanan (yang welas asih) Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan YME, dengan mengembangkan sikap saling memahami dan menghormati serta bekerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan demi terbinanya kerukunan hidup. 2. Kemanusiaan (yang adil dan beradab) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki sikap tenggang rasa serta berkomitmen membela kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan (dalam kebhinekaan) Mencintai tanah air, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperkuat persatuan dalam kebhinekaan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Permusyawaratan (dengan hikmat kebijaksanaan) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dengan dibimbing oleh akal sehat dan kebijaksanaan serta bertanggung jawab dalam mengemban amanah publik. 5. Keadilan Sosial Mengembangkan perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan melalui usaha bersama dengan semangat tolong-menolong, bekerja keras dan menghargai karya sesama untuk mewujudkan kesejahteraan umum. B. MISI Nilai BPIP menjadi dasar untuk menyusun Misi BPIP. Oleh karena itu maka dirumuskanlah Misi BPIP sebagai berikut: "Membudayakan nilai-nilai Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan warga negara Indonesia agar menjadi pendirian hidup dan laku hidup membangsa dan menegara."
25- C. VISI Dalam rangka untuk mewujudkan Renstra BPIP 2018-2023 maka dirumuskan Visi BPIP sebagai berikut: "Menjadi institusi penyemai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan cita-cita nasional". D. TUJUAN Untuk menerjemahkan nilai, visi, dan misi yang dianut dan dipedomani organisasi BPIP maka ditetapkan tujuan BPIP sebagai berikut: 1. terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui perumusan peta jalan (roadmap), arah kebijakan, dan Garis-garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila; 2. menyusun konsepsi dan acuan pembudayaan berupa keyakinan, pengetahuan dan tindakan atas nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila, baik isi dan metodologi melalui pendekatan intradisplin, multidisiplin, dan transdisiplin; 3. melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila secara terkoordinasi, sinkron dan terkendali di seluruh kementerian/lembaga, serta di lingkungan masyarakat; 4. melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembudayaan berupa keyakinan, pengetahuan dan tindakan atas nilai-nilai Pancasila guna mengurangi kecenderungan politisasi identitas, mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial guna menguatkan budaya kewargaan; dan 5. menyemai nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan kewargaan untuk mendorong kebijakan yang mengarah inklusi sosial dengan menguatkan konsistensi kebijakan yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
26- E. SASARAN STRATEGIS Untuk mencapai visi, yang diterjemahkan ke depan misi dan tujuan dari BPIP maka keseluruhan program dan kerja BPIP diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2023 sebagai berikut: 1. terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila: a) meningkatkan intensitas pembelajaran Pancasila, termasuk pendidikan dan pelatihan serta standardisasi pendidikan dan pelatihannya guna memperluas wawasan Pancasila di kalangan pelajar, kaum muda dan mahasiswa; b) meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila, baik isi dan metodologi; c) meningkatkan akses terhadap sumber otentik untuk menetralisasi distorsi sejarah; d) meningkatkan sosialisasi Pancasila di kalangan oleh kementerian/lembaga yang lebih terencana, terstruktur dan terkoordinasi; e) meningkatnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang hubungan positif antara Pancasila dan agama yang saling bersinergi, tidak berbenturan; f) meningkatkan kedalaman literasi masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan daya pikir dan nalar kritis; g) meningkatkan pemahaman Pancasila secara ilmiah, baik melalui pendekatan intradisplin, multidisiplin, dan transdisiplin; h) meningkatkan pengkajian materi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; 2. terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat: a) mengurangi kecenderungan politisasi identitas; b) mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial; c) mengkuatkan budaya kewargaan; d) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; e) menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke
3. 4. 27- arah inklusi sosial; f) menguatkan praktik kehidupan bersama yang setara, adil, dan saling menghargai, serta menghormati; terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila; a) menguatkan kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pemerataan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi; b) menguatkan desentralisasi untuk memeratakan pembangunan ekonomi; c) mengurangi kesenjangan atau disparitas sosial antar pelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antar sektor, dan antar wilayah; d) menguatkan kebijakan ekonomi yang memberikan nilai tambah daripada mengedepankan sektor ekstraktif; e) berpartisipasi pada pengurangan korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial; f) menguatkan kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional; g) menguatkan kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi; h) menguatkan kerja sama antarelemen masyarakat untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia; terwujudnya pelembagaan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan: a) menguatkan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya; b) menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; c) memberikan masukan pada bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila; d) menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; e) merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila;
28- 5. teraktualisasikannya nilai-nilai pancasila melalui keteladanan Pancasila: a) mempromosikan perilaku positif di ruang publik; b) meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik; c) meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik; d) menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; e) mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik; f) melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pengawasannya. F. HASIL YANG DIHARAPKAN (outcome) 1. Terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan warga negara. 2. Terciptanya kerangka regulasi, perencanaan ruang interaksi sosial dan politik kebudayaan yang kondusif bagi inklusi sosial. 3. Terciptanya kerangka regulasi, kebijakan, kemitraan dan tata kelola pemerintahan yang mendorong keadilan sosial. 4. Terjadinya sinergi antar elemen dalam masyarakat dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kehidupan terkait praktik kebajikan. 5. Terwujudnya produk hukum, kebijakan, dan kelembagaan yang dijiwai oleh nilai Pancasila, baik di lingkungan penyelenggara negara maupun warga negara. 6. Makin berkembangnya praktik ketauladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat.
29- BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN Arah kebijakan BPIP tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan strategi nasional terutama dalam pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu: "terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong". Dalam rangka upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka salah satu misi pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPIP adalah "mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan." Visi dan Misi Pembangunan Nasional ini kemudian diejawantahkan dalam Nawacita dan juga realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi mental bagi seluruh komponen bangsa. Berdasarkan analisis keadaan internal dan situasi eksternal serta strategi yang dibangun maka disusunlah arah kebijakan dan strategi pencapaian pembinaan ideologi Pancasila 2018-2023 berikut ini. 1. Mengembangkan Pancasila Sebagai Ilmu Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan (logos) yang mampu mengimbangi perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan kekinian. Oleh karena Pancasila sebagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas sumber. Pancasila sebagai ilmu itu sendiri sangat terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut: a) melakukan pengkajian Pancasila secara ilmiah dengan pendekatan intradisplin, multidisiplin, dan transdisiplin; b) mendorong berbagai kajian dan paradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila; c) menjajaki Pancasila sebagai paradigma Ilmu Pengetahuan; d) menyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan;
2. 30- e) mengembangkan dapur pemikiran/kajian yang menyiapkan bahan ajar untuk pendidikan dan sosialiasi Pancasila serta melakukan dan menggalakkan pengkajian Pancasila secara multidisiplin; f) mengembangkan sistem pembelajaran Pancasila yang lebih tepat- guna, baik dari segi isi, metodologi, dan teknologi, sesuai dengan tingkat pendidikan, bidang profesi dan perkembangan zaman, agar lebih menarik, partisipatif dan efektif, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan sebagai nara sumber; g) melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila di dunia pendidikan, kementerian/lembaga, dan lingkungan komunitas; h) melakukan penyelenggaraan pengkajian di kalangan kelompok/komunitas keagamaan yang ada di Indonesia dalam pendekatan multidisplin. Pelembagaan Pancasila Dalam Setiap Penyusunan Program Pembangunan Nasional, Dasar Peraturan, Perundang-Undangan, serta Kebijakan Pemerintah Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila menjiwai seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan yang diterbitkan oleh kementrian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan badan usaha. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar atau falsafah negara (philosophische grondslag), ideologi negara, dan pandangan hidup (weltanschauung) bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (rechtsidee) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut: a) menyusun alat ukur/instrumen penilaian pelaksanaan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila; b) melakukan "audit hukum (legal audit)" terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik pusat maupun daerah;
3. 4. 31- c) menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; d) menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Peningkatan dan Pengembangan Pemahaman Terhadap Pancasila Terutama Terhadap Generasi Milenial Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya pemahaman Pancasila melalui upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praksis kehidupan dan pemerintahan. Pemahaman ini menjadi masalah yang perlu dicermati mengingat pemahaman ini berkembang seturut lingkup sosial-masyarakat, komunitas epistemik, dan tingkat kedewasaan. Dalam hal ini, pemahaman atas Pancasila perlu dikembangkan dalam upaya tanggap dan kreatif. Sekaligus, pemupukan perlu dilakukan sehingga pemahaman terhadap Pancasila dapat tumbuh sebagai taman asri kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut: a) mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (life style); b) menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, peristiwa (event), festival, kunjungan, dan diplomasi budaya; c) penyerapan pandangan dan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; d) pembudayaan nilai-nilai Pancasila; e) merevitalisasi permainan tradisional nusantara untuk dikolaborasikan dengan permainan kontemporer. Pengembangan Kewargaan Inklusif Agar Setiap Anak Bangsa Dapat Berkontribusi Terhadap Kebangsaan Indonesia Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penghargaan terhadap hak dasar apapun latar belakangnya, sekaligus aktif dalam perjuangan
32- perdamaian dunia demi kemanusiaan. Dengan mencermati terhadap tren, gejala, dan menyebarnya kehidupan eksklusif, antara lain berupa daerahisme, sukuisme, praktek intoleran, dan akuisme maka kewargaan inklusif ini dibangun dengan mendorong peran ketokohan, organisasi, pemangku kepentingan, kelompok untuk selalu menyelenggarakan dan mempromosikan ruang bersama. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut: a) melakukan penguatan inisatif, partisipasi, dan jejaring komunitas dalam pembinaan ideologi Pancasila melalui pembuatan direktori lembaga/komunitas dan tokoh yang memiliki kepedulian dalam melaksanakan program terkait Pancasila dan Kebangsaan; b) membuka ruang perjumpaan antar individu dan komunitas (live in) antara lain berupa pertukaran pelajar/dosen/aparatur negara lintas daerah, aksi-aksi bersama lintas budaya dan agama, untuk menguatkan budaya kewargaan; c) membangun agenda bersama dalam pengarusutamaan Pancasila; d) mengurangi kecenderungan politisasi identitas; e) mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial; f) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; g) menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial; h) mempromosikan inisiatif praktik terbaik (best practices) implementasi nilai-nilai Pancasila dari seluruh warga negara di seluruh pelosok nusantara. 5. Membangun Inklusi Sosial dan Praksis Solidaritas Antar dan oleh Anak Bangsa Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun kapasitas kelompok- kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai tambah dalam setiap inklusi sosial dan praktis solidaritas ini dilihat sebagai proses menuju keberadaban bangsa. Kehidupan sosial yang menghasilkan eksklusi sosial dan marjinalisasi adalah tantangan terhadap pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Eksklusi sosial dan
33- marjinalisasi dapat menjadi sumber dan lapangan keraguan, sinisme, dan apatisme terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut: a) melakukan pemantauan terhadap potensi konflik kebangsaan dan mencari kerangka penyelesaian konflik melalui permusyawaratan, yang lebih mengedepankan kerangka keadilan restoratif; b) melakukan advokasi dan afirmasi terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, pembangunan, dan pengembangan potensi diri; c) berpartisipasi dalam mediasi kepada kelompok yang berkonflik di masyarakat, mulai dari preventif, mediasi dan rehabilitasi melalui pemberian saran dan rekomendasi dalam perspektif Pancasila; d) membangun kemandirian warga negara, secara sendiri dan secara bersama-sama, dan mempromosikan kemitraan dalam beragam tingkat dan lapangan sosial ekonomi; e) pengembangan kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil- menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan. 6. Membangun Pelembagaan Pancasila Yang Didirikan dan Diupayakan Dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun pelembagaan Pancasila yang diarahkan pada ranah kebudayaan, ranah politik, dan ranah ekonomi. Pelembagaan ini amat penting dalam mentransformasikan nilai- nilai Pancasila sebagai sebuah habitus, sebagai sebuah penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaaan. Pelembagaan ini dapat dicermati dalam bagaimana menilai, mengolah penyelenggaraan negara dan partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praksis berkelanjutan. Upaya sejenis panduan (guidance), pengukuran dengan model indeks (indexing), dan pencermatan terhadap kepranataan penyelenggaraan negara dapat menjadi pendukung penting dalam proses pelembagaan tersebut. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut: a) melaksanakan kerja sama, sinkronisasi, dan koordinasi antar proses
34- lembaga/institusi dalam pembinaan ideologi Pancasila; b) memberikan masukan pada bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila; c) menguatkan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya; d) menguatkan pelembagaan nilai-nilai Pancasila di institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, institusi keagamaan dan masyarakat sipil. 7. Menyemai Keteladanan Yang Terinspirasi dari Pancasila. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penguatan praktik positif (positive reinforcement) dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (reward). Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang dapat dilihat, dicontoh, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Keteladanan ini dibangun dengan membangun banyak upaya bersama, serta mendorong promosi hal-hal positif. Dalam hal ini, keteladanan merupakan praktek langsung dalam Pancasila. Sekaligus, keteladanan ini diolah untuk membangun penguatan praktik positif (positive reinforcement). Keteladanan ini juga dibangun dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (reward). Keteladanan tidak hanya dicermati, tetapi diolah dan dipromosikan terus-menerus. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut: a) mempromosikan perilaku positif dan advokasi positif terhadap inisiatif masyarakat dan kaum muda dalam berbagai bidang kehidupan; b) meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi kepada perseorangan maupun kelompok/lembaga yang melaksanakan praktik baik implementasi Pancasila di seluruh Nusantara; c) meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik; d) menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; e) mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik.
35- B. KERANGKA REGULASI Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan berikut ini. 1. Undang-Undang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Urgensi pembentukan: Untuk mengefektifkan dan ruang lingkup yang lebih luas dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dibutuhkan peningkatan legalitas kewenangan dan kelembagaan BPIP yang memiliki kewenangan ke seluruh elemen bangsa dan menjamin keberlanjutan pembinaan ideologi Pancasila. 2. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Urgensi pembentukan: Untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila yang menjangkau daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cata Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, secara menyeluruh dan berkelanjutan Urgensi pembentukan: Untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila. 4. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antarlembaga, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Urgensi pembentukan: Untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, hubungan antar lembaga, dan pengendalian pembinaan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 5. Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 6. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi)
36- 8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi) Urgensi pembentukan: Meskipun sudah diberlakukan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 - 2023 namun masih disadari perlunya penyempurnaan materi muatannya terutama dalam rangka penyesuaian dengan perubahan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu dicermati kembali nilai, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan seiring dengan kompleksitas perkembangan masyarakat. 9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli (Revisi) 10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Dewan Pakar 11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Urgensi pembentukan: Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerja sama dalam pembinaan ideologi Pancasila, baik di tingkat pusat maupun daerah. 13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Urgensi pembentukan: Untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. 15. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 16. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 17. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
37- 19. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 20. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pakar, Kelompok Ahli, dan Satuan Tugas Khusus. C. KERANGKA KELEMBAGAAN Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, BPIP harus didukung oleh seperangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPIP secara efektif dan efsien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dalam rangka menjaga agar organisasi BPIP mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, BPIP juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu, BPIP perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu, BPIP memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan. 1. Penataan Organisasi a) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPIP BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala. BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi,
b) 38- sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Adapun fungsi BPIP terdiri dari: 1) perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; 2) penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; 3) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila; 4) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; 5) pengaturan pembinaan ideologi Pancasila; 6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; 7) pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; 8) pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila; 9) advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi; 10) penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan 11) perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Pengarah Sruktur organisasi BPIP terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari 9 orang yang mewakili tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah
c) 39- melalui mekanisme internal Dewan Pengarah. Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Oleh karenanya Kepala BPIP selaku pelaksana dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan arahan dari Dewan Pengarah. Pelaksana Pelaksana terdiri atas: 1) Kepala; 2) Wakil Kepala; 3) Sekretariat Utama; 4) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; 5) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi; 6) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi; 7) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan 8) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP. Pada unsur organisasi sebagai pendukung maka Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP. Sedangkan fungsi Sekretariat Utama sebagai berikut: 1) koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP; 2) koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP; 3) pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
40- serta pelaksanaan advokasi hukum; 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; 7) pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. Pada tingkat pelaksanaan pengorganisasian, masing-masing Kedeputian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan a)) Tugas Melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila. b)) Fungsi 1)) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; 2)) pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila; 3)) pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila; 4)) pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya; 5)) pengembangan komunikasi dengan media massa; 6)) peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah; 7)) pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan 8)) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
41- 2) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi a)) Tugas Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi. b) Fungsi 1)) perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi; 2)) penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara; 3)) pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila; 4)) pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasisosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; 5)) penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan 6)) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan 3) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi a)) Tugas Menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila. b)) Fungsi 1)) perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; 2)) penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; 3)) pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; 4)) perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila;
42- 5)) pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; 6)) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; 7)) penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan 8)) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan 4) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan a)) Tugas Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. b)) Fungsi 1)) penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; 2)) penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; 3)) penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; 4)) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan 5)) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan 5) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi a)) Tugas Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. b)) Fungsi 1)) pengendalian Pancasila; pelaksanaan pembinaan ideologi 2)) pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
43- 3)) pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara; 4)) pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan 5)) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Selain kesekretariatan dan kedeputian tersebut di atas, BPIP juga memiliki unit kerja pada tingkat kepala biro, kepala pusat, dan direktorat. Mempertimbangkan pula bahwa berdasarkan keterbatasan sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka Pelaksana dibantu oleh Kelompok Ahli yang terdiri atas Tenaga Ahli yang pada masing-masing deputi, jumlahnya ditentukan sesuai dengan persetujuan Dewan Pengarah. Tenaga Ahli tersebut terdiri atas: 1) Tenaga Ahli Utama; 2) Tenaga Ahli Madya; dan 3) Tenaga Ahli Muda. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP maka juga dibantu oleh Dewan Pakar, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Satuan Tugas Khusus. Untuk Satuan Tugas Khusus maka sifatnya ad hoc.
44- BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Untuk mewujudkan visi dan misi BPIP dan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pembinaan ideologi Pancasila dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2018-2023 maka BPIP menetapkan tujuan BPIP yang telah dilengkapi dengan sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BPIP dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil yang diharapkan (outcome) dari 1 (satu) atau beberapa program. Tabel 2 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja BPIP Tahun 2018-2023 No. Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 2019 2020 2021 2022 1. Merumuskan peta jalan (roadmap), arah kebijakan, dan Garis-garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila (GBHIP) Terciptanya pemahaman nilai- nilai Pancasila yang pada bersumber dokumen-dokumen otentik sejarah; a. Terpublikasikannya sumber- sumber primer dan bahan- bahan otentik yang berkaitan dengan studi Pancasila; b. Minimalisasi distorsi 50% 100% 10% 50% 65% 75% 85% sejarah; c. Tersedianya kepustakaan Pancasila di ruang publik; d. Terumuskannya metodologi 25% 45% 50% 100% 65%
85%
dan pembelajaran Pancasila yang menarik dan atraktif; 50% 75% 100% e. Tersedianya clearing house f. Pancasila; Tersusunnya peta jalan, arah kebijakan dan Garis- garis Besar DeHaluan Pembinaan Ideologi Pancasila 50% 100% 25% 45% 65% 75% 85% g. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan 2. Menyusun konsepsi dan acuan pembudayaan (keyakinan, pengetahuan dan tindakan) nilai-nilai Pancasila; Terciptanya sosial di masyarakat; inklusi 1. Terbentuknya model rekognisi sosial kalangan yang Pancasilais. 2. Terwujudnya hubungan sosial yang lebih integratif dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam 3. Terciptanya budaya kewargaan (civic culture) yang inklusif 25% 15% 15% 50% 25% 25% 75% 100% 45% 65% 35% 45% 85% 75% 4. Terpromosikannya praktik2 terbaik (best practices) toleransi dalam budaya toleran. 25% 50% 75% 100% 2023 100%
100% 100% 100% PJ Dep I,III, IV, V Dep I, III, V
45- 3. Melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila secara terkoordinasi, sinkron dan terkendali di seluruh K/L, serta di lingkungan masyarakat; Terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila; 1. Terukurnya indeks pembangunan yang Pancasilais; 2. Terkordinasinya antar lembaga dalam memfasilitasi program kemitraan dan pemberdayaan perekonomian. 50% 100% 35% 75%
3. Terumuskannya konsepsi Pancasila sebagai paradigma Pembangunan nasional; 4. Terumuskannya kajian restorasi koperasi sebagai soko guru pembangunan 25% 100% 20% 100%
5. Terkordinasinya K/L dalam mensikronisasi per-UU, kebijakan penyelenggaraan negara agar selaras dengan Pancasila 30% 70%
4. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembudayaan (keyakinan, pengetahuan dan tindakan) nilai- nilai Pancasila; Terwujudnya pelembagaan Pancasila setiap perundang- undangan; 1. Terwujudnya Pancaila menjadi batu uji bagi perumusan per-UU pada 2. Tersusunnya instrumen/pedoman/ produk panduan/tools menjadikan Pancasila sebagai acuan pembuatan UU 3. Terkajinya hukum dalam bentuk kodifikasi yang sesuai dengan Pancasila 20% 100% 35% 100% 30% 50%
70%
4. Tersosialisasi dan terinternalisasi nilai-nilai Pancasila 20% 40% 60% 80%
5. Terlaksananya analsis dan sinkronisasi Pancasila terhadap per- UU 20% 40% 60% 75% 85% 6. Tersedianya rekomendasi per-UU yang bertentangan dengan Pancasila 20% 40% 60% 75% 85% 5. Menyemai nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan kewargaan. Teraktualisasikannya nilai-nilai pancasila melalui keteladanan Pancasila. 1. Semakin banyak figur-figur keteladanan penyelenggara negara 2. Semakin banyak institusi keteladanan lembaga negara 3. Tumbuhnya budaya optimis dan apresiasi terhadap prestasi dan praktik-praktik kebajikan. 4. Terselenggaranya program-program pengarus-utamaan keteladanan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 25% 30% 25% 20% 35% 50% 45% 40% 55% 70% 65% 60% 75% 85% 80% 100% 75% 100% 80% 100% 5. Terwujudnya BPIP sebagai lembaga yang mengevaluasi, mengidentifikasi dan mempromosikan - apreasi - figur/lembaga/komunitas yang mempraktikkan keteladanan Pancasila 25% 45% 65% 85% 100% Dep I, II, III, IV, V
Dep I, II, III, V
100% 100% 100% Dep I, II, III, IV, V
46- Dalam rangka mencapai sasaran strategis di atas, telah ditetapkan beberapa program di lingkungan BPIP, yaitu dikemukakan berikut ini. 1. Program Penumbuhan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Sasaran Program (Outcome): Terciptanya pemahaman nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari dokumen otentik sejarah; Indikator Kinerja Program: a. teridentifikasinya sumber primer dan bahan otentik tentang Pancasila; b. terpublikasikannya sumber primer dan bahan otentik yang berkaitan dengan studi Pancasila; c. minimalisasi distorsi sejarah; d. tersedianya kepustakaan Pancasila di ruang publik; e. terumuskannya metodologi dan pembelajaran Pancasila yang menarik dan atraktif; f. tersedianya clearing house Pancasila; g. tersusunnya peta jalan, arah kebijakan, dan Garis-garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila; h. tersusunnya modul pendidikan dan pelatihan; i. terselenggaranya pendidikan dan pelatihan. 2. Program Penciptaan Inklusi Sosial di Kalangan Masyarakat Sasaran Program (Outcome): Terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat Indikator Kinerja Program: a. terbentuknya model rekognisi sosial yang Pancasilais; b. terwujudnya hubungan sosial yang lebih integratif dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam; c. terciptanya budaya kewargaan (civic culture) yang inklusif; d. terpromosikannya praktik terbaik (best practices) toleransi dalam budaya toleran; e. global civic culture yang inklusif.
3. 4. 47- Program Upaya Perwujudan Keadilan Sosial Melalui Pembangunan Berbasis Pancasila Sasaran Program (Outcome): Mewujudkan keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila Indikator Kinerja Program: a. terukurnya indeks pembangunan yang Pancasila; b. terkoordinasinya antar lembaga dalam memfasilitasi program kemitraan dan pemberdayaan perekonomian; c. terumuskannya konsepsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional; d. terumuskannya kajian restorasi koperasi sebagai soko guru pembangunan. Program Upaya Mewujudkan Pelembagaan Pancasila Pada Setiap Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sasaran Program (Outcome): Terwujudnya pelembagaan Pancasila pada setiap produk hukum dan peraturan perundang-undangan. Indikator Kinerja Program: a. terkordinasinya kementerian/lembaga dalam mensikronisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan penyelenggaraan negara agar selaras dengan Pancasila; b. terwujudnya Pancasila menjadi batu uji bagi perumusan peraturan perundang-undangan; c. tersusunnya menjadikan Pancasila sebagai acuan pembuatan peraturan perundang-undangan; d. terkajinya hukum dalam bentuk kodifikasi yang sesuai dengan Pancasila; e. tersosialisasi dan terinternalisasi nilai-nilai Pancasila; f. terlaksananya analisis dan sinkronisasi Pancasila terhadap peraturan perundang-undangan; g. tersedianya rekomendasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.
5. No 1. 2. 3. 4. 48- Program Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Keteladanan Pancasila Sasaran Program (Outcome): Teraktualisasinya nilai-nilai Pancasila melalui Keteladanan Pancasila Indikator Kinerja Program: a. terwujudnya keteladanan dalam kehidupan masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila; b. terselenggaranya etika dalam penyelenggaraan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila; c. semakin banyak figur keteladanan penyelenggara negara; d. semakin berkembangnya kebijakan penyelenggara negara yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila; e. semakin banyak institusi keteladanan lembaga negara; f. tumbuhnya budaya optimis dan apresiasi terhadap prestasi dan praktik kebajikan; g. terselenggaranya program pengarus-utamaan keteladanan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; h. terwujudnya BPIP sebagai lembaga yang mengevaluasi, mengidentifikasi dan mempromosikan - apreasi
figur/lembaga/komunitas yang mempraktikkan keteladanan Pancasila. Tabel 3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPIP Tahun 2018-2023 Indikator Kebutuhan Pendanaan (Rp) Program 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (= 2023) Pembudayaan nilai- nilai Pancasila di lingkungan internal BPIP
2,340,000,000 2,574,000,000 2,808,000,000 5,382,000,000 16,380,000,000 BPIP mendengar
5,890,000,000 6,479,000,000 7,068,000,000 13,547,000,000 41,230,000,000 Kajian arah kebijakan umum pembinan ideologi Pancasila
3,509,000,000 3,859,900,000 4,210,800,000 1,000,000,000 2,000,000,000 Merumuskan Garis- garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
2,550,000,150 2,805,000,165 3,060,000,180 5,865,000,345 2,000,000,000
(GBHIP) 5. Menyusun peta jalan "roadmap" pembinaan ideologi Pancasila (2018- 2025) 6. Mengembangkan dapur pemikiran/kajian bahan ajar pendidikan dan Sosialisasi Pancasila 7. Menyebarluaskan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila (media, medsos, media interpersonal, reklame, festival, diplomasi budaya, dll) 8. Mengembangkan sistem pembelajaran Pancasila yang lebih tepat guna 9. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 10. Menyusun alat ukur/instrumen penilaian pelaksanaan pembangunan nasional berlandasarkan nilai-nilai Pancasila 11. Melakukan pengukuran dan penilaian pembangunan nasional 12. Melakukan analisis dan sinkronisasi Pancasila terhadap per-UU 13. Menyusun rekomendasi per- UU yang bertentangan dengan Pancasila 14. Penguatan inisiatif, partisipasi dan jejaring komunitas dalam pembinaan ideologi Pancasila 15. Melaksanakan kerjasama, sinkronisasi, dan koordinasi antar
2,603,000,000 3,567,000,000 25,678,900,000 3,598,000,000 5,598,000,000 2,568,000,000 1,345,000,000 1,345,000,000 1,345,000,000 1,245,896,000 6,570,000,000 49- 2,863,300,000 3,923,700,000 28,246,790,000 3,957,800,000 6,957,800,000 2,824,800,000 1,479,500,000 1,479,500,000 1,479,500,000 1,370,485,600 7,227,000,000 3,123,600,000 4,280,400,000 30,814,680,000 4,317,600,000 7,317,600,000 3,081,600,000 1,614,000,000 1,614,000,000 1,614,000,000 1,495,075,200 7,884,000,000 1,000,000,000 8,204,100,000 59,061,470,000 8,275,400,000 9,275,400,000 5,906,400,000 3,093,500,000 3,093,500,000 3,093,500,000 2,865,560,800 15,111,000,000 2,000,000,000 24,969,000,000 179,752,300,000 25,126,000,000 25,126,000,000 17,976,000,000 9,414,500,000 9,414,500,000 9,414,500,000 8,720,636,000 45,990,000,000
lembaga/institusi dalam pembinaan ideologi Pancasila 16. Melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap penyelenggaraan ideologi Pancasila di dunia pendidikan, K/L dan komunitas 17. Melakukan pemantauan terhadap potensi konflik kebangsaan dan mencari kerangka penyelesaian konflik melalui proses permusyawaratan, mengedepankan kerangka keadilan 18. Melakukan advokasi dan afirmasi terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, pembangunan dan pengembangan potensi diri 19. Mengkoordinasikan tema-tema peringatan hari raya besar nasional 20. Mengembangkan aplikasi TI 21. Pembentukan produk hukum 22. Layanan perencanaan 23. Layanan manajemen keuangan 24. Layanan manajemen SDM 25. Gaji dan tunjangan 26. Operasional perkantoran
2,980,000,000 1,345,000,000 2,376,800,000 15,987,000,000 3,560,000,000 1,345,000,000 133,910,000 205,686,000 1,673,576,000 33,217,074,000 8,445,023,000 50- 3,278,000,000 1,479,500,000 2,614,480,000 17,585,700,000 3,916,000,000 1,479,500,000 147,301,000 226,254,600 1,840,933,600 44.298.432.000 9,289,525,300 3,576,000,000 1,614,000,000 2,852,160,000 19,184,400,000 4,272,000,000 1,614,000,000 160,692,000 246,823,200 2,008,291,200 70,821,423,000 10,134,027,600 6,854,000,000 3,093,500,000 5,466,640,000 36,770,100,000 8,188,000,000 3,093,500,000 307,993,000 473,077,800 3,849,224,800 78,616,896,000 19,423,552,900 20,860,000,000 9,414,500,000 16,636,800,000 111,908,500,000 24,920,000,000 9,414,500,000 937,370,000 1,439,802,000 11,714,516,000 345,914,000,000 59,114,000,000
51- BAB V PENUTUP Renstra BPIP 2018-2023 ini menjadi dokumen induk dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah diundangkan pada tanggal 28 Februari 2018. Renstra ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPIP untuk 5 tahun ke depan. Selain penetapan suprastruktur lembaga berupa visi, misi, nilai, tujuan serta sasaran yang terangkum dalam Renstra, keberhasilan pelaksanaan kegiatan BPIP sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, penatalaksanaan, kapasitas sumber daya manusia, sumber pendanaan, dukungan info data, serta komitmen staf internal BPIP, termasuk menjalin koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan akan dilakukan, apabila diperlukan, dan dapat dilakukan perubahan materi muatan Renstra. Dalam bentuk evaluasi paruh waktu (mid term review) juga bisa mengkaji kembali indikator capaian yang dilaksanakan sesuai kondisi yang berkembang. Mekanisme penyesuaian tersebut sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah arah kelembagaan BPIP sebagaimana dituangkan dalam visi BPIP yaitu "Menjadi institusi penyemai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan cita-cita nasional". Renstra BPIP ini juga menjadi acuan kerja bagi setiap kelompok kerja dan tim bidang kedeputian, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan sasaran dan program kegiatan yang telah disusun di dalam Renstra. Bentuk pertanggungjawaban kegiatan BPIP diserahkan dalam bentuk Laporan Tahunan (annual report) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA, ttd YUDI LATIF