KECENDERUNGAN OTORITARIANISME DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK TURKI DI ERA PRESDIEN ERDOGAN Muhammad Fikri 20140510395 Dosen Pembimbing : Ali Muhammad, S.IP ., M.A ., Ph.D Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ABSTRAK Sejak AKP berkuasa di Turki dengan Recep Tayyip Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri selama 3 periode, Turki menjadi negara yang lebih demokratis dan mengalalami transisi demokrasi. Erdogan berhasil dalam kontrol militer dan adanya kebebasan mengekspresikan keyakinan serta kebebasan pers dibuka. Keberhasilan Erdogan dalam memimpin Turki memberikan kemajuan dalam ekonomi dan penegakkan demokrasi. Dengan kepopularitasannya inilah kemudian ia berhasil memenangkan pemilu presiden pada tahun 2014. Namun setelah Erdogan berkuasa sebagai Presiden, ia justru "mengikis" demokrasi yang telah dibangun. Ia menjadi pemimpin yang cenderung otoriter dan anti kritik. Demokrasi yang sudah dibangun justru kembali ke arah otoritarian, hingga terjadi upaya kudeta yang dilakukan oleh beberapa anggota militer terhadap pemerintah Erdogan yang dianggap melenceng dari nilai-nilai demokrasi dan sekular. Terjadinya peristiwa kudeta ini menjadi "pelicin" bagi Erdogan untuk semakin represif dan otoriter. Kata Kunci : Turki, Recep Tayyip Erdogan, Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP), Otoritarian, Kudeta Militer 1
Pendahuluan Republik Turki berdiri pada 29 Oktober 1923 setelah Mustafa Kemal Attaturk melakukan revolusi pengambil alihan kekuasaan dari Daulah Ustmaniyah. Pada praktiknya, Turki menjadi negara otoritarian dimana militer menjadi bagian utama elite kekuasaan. Peran militer dalam menjaga ideologi Sekuler sangat jelas terlihat dengan terjadinya beberapa kudeta kepada pemimpin yang dianggap tidak pro terhadap kemalis-sekuler.Tercatat terdapat empat kali kudeta yang dilakukan militer yakni tahun 1960, 1971, 1980,dan 1997.1 Pada pemilihan umum tahun 2002, AKP sebagai partai baru berhasil memenangkan pemilu. Semenjak itu partai yang didirikan oleh Erdogan pada tahun 2001 tersebut selalu memenangkan pemilu yakni pada tahun 2007 dan 2011. Kemajuan ekonomi yang pesat di Turki lah yang membuat simpati rakyat kepada AKP.2 Dibawah kekuasaan AKP, Turki menjadi lebih demokratis dan terjadinya transisi demokrasi dimana hak sipil mulai terlihat terang dan mendapat kebebasan mengekspresikan keyakinan. Erdogan menetralkan posisi militer, sehingga tidak bisa campur tangan dalam masalah pemerintahan secara berlebihan. Kebijakan ini harus diambil Turki sesuai dengan standart yang ditentukan oleh Uni Eropa agar Turki bisa bergabung dalam Uni Eropa.3Selain itu AKP membuka kebebasan pers dan mengadakan beberapa referendum, seperti tentang kedudukan militer, masalah kurdi, masalah jilbab yang dianggap kontroversial oleh kelompok Sekuler. Dengan adanya referendum- referendum tersebut yang melahirkan konstitusi baru di Turki, Uni Eropa menganggap adanya demokratisasi di Turki .4 1 Syarif Taghian, Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki, PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta ,2012, hal 97 2 Ahlul Almansyah, Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) vs Kemalis, Strategi AKP mengubah Arah Kebijakan Politik di Turki, GRAHA ILMU, Yogyakarta,2014, hal 45 3 Syarif Taghian, Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki, PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta ,2012, hal 111 4 Ibid, halaman 69 3
Pada 10 Agustus 2014, Erdogan berhasil terpilih sebagai presiden dengan mendapatkan dukungan sekitar 52 % pemilih.5Sejak berkuasa sebagai presiden, Erdogan cenderung represif dan anti kritik. Hingga pada tanggal 15 Juli terjadi upaya kudeta yang dilakukan oleh beberapa anggota militer terhadap pemerintahan Erdogan.Peristiwa kudeta yang gagal ini menjadi titik balik adanya perubahan politik dimana kekuasaan Erdogan cenderung mengarah ke otoritarian. Setelah terjadinya kudeta gagal tersebut, Erdogan menetapkan status keadaan darurat selama tiga bulan yang kemudian diperpanjang selama satu tahun. Dalam situasi darurat ini Erdogan meluncurkan operasi pembersihan massal kaum Gulenis, sebagai pihak tertuduh atas terjadinya kudeta. Erdogan menetapkan organisasi gerakan Hizmet yang didirekan Fethullah Gulen sebagai kelompok teroris dan semua pengikutnya disebut sebagai teroris.Tindakan ini membuat khawatir pihak posisi dan sebagian rakyat yang menganggap Erdogan menjadi otoriter.6 Terlebih pada hari Minggu 16 April 2017, Erdogan memenangkan referendum yang digelar untuk mengubah sistem parlementer menjadi presidensial sekaligus memberikan wewenang yang lebih besar untuk presiden. Erdogan menyatakankan ada 25 juta orang yang mendukung, atau sekitar 51,5 persen pemilih. Banyak yang khawatir kemenangan ini akan mengubah pemerintahan Erdogan menjadi otoriter. Terdapat 18 amandemen yang diajukan akan memberi kewenangan lebih besar bagi presiden dan menafikkan peran parlemen. Dalam amandemen tercakup perpanjangan kekuasaan presiden menjadi 5 tahun, dan boleh menjabat 2 periode, maka Erdogan bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019 dan 2024. Artinya, dia bisa terus berkuasa hingga 2029. Dengan adanya amandemen konstitusi ini maka peran eksekutif, yakni Presiden Erdogan dalam politik Turki menjadi semakin powerfull. 5 diakses pada 7 November 2017 6 diakses pada 7 November 2017 4
Konsep Kekuasaan Menurut Mohtar Mas'oed Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu pun rela melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan untuk melakukannya. Bagian penting dari pengertian kekuasaan ini yakni syarat adanya keterpaksaan, dimana keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pihak yang memengaruhi.7 Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang atau suatu negara terhadap pihak lain, membuat penguasa tersebut berupaya untuk mencapai keinginannya. Mempertahankan kekuasaan dilakukan dengan cara yang damai ataupun kekerasan. Cara damai yakni dengan demokrasi dan mencari dukungan pihak lain. Cara kekerasan, yakni dengan penindasan dan memerangi pihak yang menentang kekuasaannya, atau menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti yang disampaikan oleh Haryanto, dalam masyarakat yang dipimpin seorang diktator, penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan paksaan dan ada kecenderungan penguasa masuk terlalu jauh mengatur kehidupan hingga hal-hal pribadi warganya sesuai dengan keinginan dari penguasa. Dengan cara paksaan, warga diarahkan untuk patuh pada penguasa.8Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan politik merupakan hal yang paling penting untuk dipertahankan, karena penguasa dapat memengaruhi kebijakan umum sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan.9 Teori Transisi Demokrasi Menurut O' Donnell , transisi demokrasi adalah interval waktu antara satu rejim politik dengan yang lain, karena transisi menuju demokrasi merupakan ikhtiar mewujudkan 7 Mohtar Mas'oed dan Nasikun, Sosiologi Politik, PAU-Studi Sosial UGM, Yogyakarta , 1987 hal 22 8 Haryanto, Kekuasaan Elit, Suatu Bahasan Pengantar, S2 PLOD UGM dan JIP UGM , Yogyakarta, 2005, hal 57 9 Miriam Budiardjo, DASAR-DASAR ILMU POLITIK, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 61 5
pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokratis adalah yang mampu melewati masa transisi dan berkonsentrasi pada konsolidasi demokrasi. Maka hubungan sipil militer menjadi prasyarat penting. Sebagaimana disinyalir oleh Diamond , demokrasi tidak dapat terkonsolidasi hingga militer secara pasti berada dibawah kendali sipil dan taat pada tatanan konstitusi demokratis.10 Idealnya militer mundur dari dari politik dan berperan sebagai instrumen dan kepemimpinan sipil dapat membuat kebijakan -kebijakan negara. Namun transisi demokrasi juga bukan tidak berisiko. Menurut Guillermo O' Donnell & Philippe C. Schmitter , masa transisi tidak bisa dipastikan apakah masa sesudah transisi menjadi lebih baik. Transisi bisa saja menghasilkan sebuah pencerahan dengan berakhirnya rezim otoriter, namun juga dapat berkembang menjadi konfrontasi sengit dan meluas, yang membuka jalan bagi rezim-rezim revolusioner yang ingin melakukan perubahan drastis. Selain itu hal yang ditakutkan selama masa transisi demokrasi adalah terjadinya kudeta militer dan the return to the "good old time" of "order", "social peace", dan "respect for authority". Dalam perdebatan megenai daya tahan demokrasi di Timur Tengah, banyak diskusi yang menekankan bahwa demokrasi terjadi karena kondisi struktural, artinya transisi demokrasi diinisiasi oleh elit. Namun Waterbury dan Salame lebih menekankan pada elit yang berkuasa, yakni kalkulasi elit akan resiko transisi demokrasi. Elit politik sebagai aktor rasional hanya akan melakukan demokratisasi jika mereka berpikir bahwa kepentingan mereka akan bertahan. Para elit tidak perlu melakukan demokrat untuk memulai 10 Larry Diamond,"introduction: In Search of Concolidation." Dalam Larry Diamond, Marc F.Plattner, Yunhan Chu,dan Hungmao Tien (Ed).Consolidating the Third Wave Democracies; Regional Challenge,Baltimore: Johns.Hopkins University Press, 1997, hal 38 6
demokratisasi jika alternatifnya adalah situasi krisis atau buntu yang tidak diinginkan yang tidak dapat diatasi.11 Konsep Otoritarian Birokratik Konsep otoritarian birokratik ini semula digunakan oleh Juan Linz yang kemudian dikembangkan oleh Guillermo O"Donnell untuk memahami realitas masyarakat yang sedang melakukan pembangunan ekonomi-politik terutama di Amerika Latin12. Rezim birokratik otoritarian ini bertujuan membuat keputusan yang sederhana, tepat, tidak bertele-tele, dan efisien yang tidak memungkinkan adanya proses bargaining dan perdebatan-perdebatan berkepanjangan, melainkan mencukupkan diri pada pendekatan "teknokratik-birokratik" dengan pertimbangan semata-mata "efisiensi". Jadi alasan utama "ideologis" mengapa suatu negara atau pemimpin suatu negara mengambil pilihan otoritarianisme dalam politik adalah untuk kepentingan efisiensi politik dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik demi kepentingan yang lebih besar, yakni proses pembangunan negara untuk mewujudkan cita-cita kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Setidaknya, begitulah yang dipikirkan dan menjadi argumentasi para pemimpin negara berkembang yang menerapkan model sistim politik otoriter. Terjadinya Kecenderungan Otoritarianisme Dalam Politik dan Pemerintahan Republik Turki Di Era Presiden Erdogan A. Otoritarianisme Sebagai Cara Untuk Mempertahankan Kekuasaan Erdogan 1. Peristiwa Kudeta Memperkuat Kekuasaan Erdogan 11 For the transition literature and pacts, see G. O'Donnell, P. Schmitter and L. Whitehead, Transitions from Authoritarian Rule (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 4 vols, 1986); for Middle East applications, see Waterbury in Salame (note 5), pp. 33-41 and Jean Leca, 'Democratization in the Arab World: Uncertainty, Vulnerability and Legitimacy', in Salame (note 5), hal. 49-53. 12 Hertanto, Teori-Teori Politik dan Pemikiran Plitik di Indonesia, Tiara Wacana , 2006, Yogyakarta 7
Kurang dari satu tahun pasca peristiwa kudeta , tepatnya Minggu 16 April 2017, Erdogan berhasil memenangkan referendum yang digelar untuk mengubah sistem parlementer menjadi presidensial. Presiden Erdogan mendeklarasikan kemenangan dengan menyatakan ada 25 juta orang mendukung amandemen konstitusi dimana kubu "Ya" dengan 51,5 persen pemilih. Referendum ini tak bisa dipungkiri merupakan perkembangan politik paling penting di negeri itu sejak berdiri. Referendum ini dilaksanakan masih dalam kondisi darurat, maka kegagalan kudeta ini dimanfaatkan oleh Erdogan untuk menaikkan popularitasnya dan mendapat simpati dari masyarakat Turki hingga memenangkan referendum. Dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi presidensial berarti memberikan wewenang pemerintahan lebih besar untuk presiden dan jabatan perdana menteri akan dihapuskan. Semua urusan birokrasi berada dibawah kekuasaan presiden. Perubahan ini juga memungkinkan presiden untuk mengumumkan keadaan darurat, mengeluarkan dekrit di luar masa keadaan darurat, menunjuk menteri dan pejabat negara, serta membubarkan parlemen. Selain itu presiden juga boleh menjabat selama 2 periode, maka Erdogan diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019 dan 2024. Artinya ia bisa terus berkuasa hingga tahun 2029.13 Pihak oposisi mengkhawatirkan perubahan sistem pemerintahan akan menjadi ekspansi kekuasaan presiden dan sebagai jalan emas menuju otoritarianisme. Bahkan media - media Turki memberikan sebutan "Sultan Erdogan" baik dengan maksud positif atau negatif seperti oleh pihak yang khawatir akan kembalinya Ottoman baru di tangan Erdogan. Hal tersebut tidak berlebihan jika melihat saat ini Erdogan telah berhasil menguatkan perannya 13 diakses pada 17 Maret 2018 8
sebagai presiden yang paling berkuasa dan tidak bisa diganggu gugat serta semakin menguatkan cengkramannya di ranah politik Turki. 2. Motif Politik Erdogan Sesuatu yang menjadi menarik dengan otoritarianisme erdogan adalah kekuasaan Erdogan yang menjadi sangat besar ini justru berada diatas legitimasi rakyat, artinya ia terpilih sebagai presiden atas pemilihan umum dan juga memenangkan referendum melalui dukungan rakyat lebih dari 50 persen suara. Namun kemenangan Erdogan dalam referendum ini memang tidak lepas dari kontroversi dan kecurigaan kecurangan dari hasil pemungutan suara. Apalagi referendum dilaksanakan saat masih dalam kondisi darurat dimana musuh politik Erdogan sudah "dihabisi". Oposisi menganggap adanya kecurangan dari perhitungan suara. Erdogan telah berhasil semakin mencengkeram kekuasaannya di Turki. Karena dengan adanya amandemen konstitusi ini maka peran kepala negara tidak sekedar seremonial seperti sebelumnya, bahkani kekuasaan Presiden Erdogan dalam politik Turki menjadi semakin powerfull dan nyaris tanpa batas. Sebagian masyarakat dan pakar Turki meyakini bahwa kudeta militer yang terjadi cenderung sebuah peristiwa terorganisir ketimbang gerakan spontan dari militer yang tidak puas. Menurut mereka kudeta ini merupakan skenario Erdogan dan timnya di militer. Karena kudeta yang gagal ini menjadi titik balik dan "pelicin" perubahan politik Turki dimana kekuasaan Erdogan mengarah ke otoritarian. Fetullah Gulen sebagai pihak tertuduh telah berkali-kali membantah tudingan Erdogan.Ia juga justru menuding balik bahwa Erdogan telah merekayasa kudeta untuk menghabisi semua pengikut gerakan Hizmet. Dalam memperkuat kekuasaannya, Erdogan memang membutuhkan suatu legitimasi hukum untuk mewujudkannya. Maka referendum dilakukan di waktu yang sangat tepat ditengah masa darurat Turki pasca kudeta dimana adanya simpati rakyat yang besar terhadap Erdogan dan melemahnya lawan-lawan politik Erdogan. Seorang ahli politik Timur Tengah dan Afrika dari lembaga think tank the Council on Foreign Relations, Steven A. Cook, mengatakan bahwa amandemen konstitusi memang akan memberikan Erdogan wewenang yang besar seperti "sultan". Ia menyatakan "Erdogan butuh sampul hukum untuk 9
mewujudkan agenda perubahan miliknya. Dan satu-satunya cara mewujudkannya adalah membuat dirinya seperti sultan," kata Cook dalam tulisannya di jurnal Foreign Policy.14 Jika melihat dari rentetan peristiwa -peristiwa yang terjadi, banyak pihak yang meyakini bahwa terjadinya kudeta militer sampai pada terjadinya referendum adalah sesuatu yang memang sudah di rencanakan dan di design oleh Erdogan sendiri, artinya ada motif politik Erdogan dibalik semua itu hingga saat ini ia telah terlegitimasi sebagai pemimpin yang otoriter. Hal ini masuk akal jika mengingat kekuasaan Erdogan, secara konstitusi hanya bisa bertahan atau akan selesai di periode kedua presiden jika ia terpilih lagi pada tahun 2019, maka ia hanya bisa berkuasa sampai tahun 2024.Namun dengan amandemen konstitusi, penerapan pembatasan itu akan mulai pada tahun 2019.Dengan demikian Erdogan mulai tahun 2019, dapat memimpin dua periode sehingga masa jabatannya bisa berlangsung hingga tahun 2029 untuk dua periode lima tahunan. Erdogan penguasa Turki yang telah berkuasa belasan tahun sejak 2003 yang dimulai sebagai Perdana Menteri, tentu saja akan mengamankan status quo nya sebagai penguasa dengan mempertahankan kekuasaanya dengan waktu yang lebih lama. B. Menciptakan Kondisi Politik Yang Stabil dan Ketertiban Sosial di Turki 1.Keberhasilan dan Risiko Transisi Demokrasi Keberhasilan Erdogan dalam membangun Turki yang lebih demokratis dan modern tidak lepas dari dampak positif ataupun negative bagi kelangsungan nasional di internal negara Turki. Pada faktanya demokratisasi yang dilakukan Erdogan juga memberikan resiko dan berkembang menjadi konfrontasi sengit dan meluas, seperti banyak pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Erdogan, khususnya kelompok sekuler yang tidak suka dengan kebijakan- kebijakan Presiden Erdogan hingga terjadinya kudeta milter pada 15 Juli tahun 2016 untuk menggulingkannya. diakses pada 17 Maret 2018 10
a. Ancaman Gerakan Gulen (Hizmet) Fethullah Gülen adalah sosok ulama intelektual Turki yang memulai gerakan Hizmet pada tahun 70-an. Gerakan ini memiliki jaringan luas di berbagai sektor penting negara. Para pengikut Gulen disebar ke seluruh lini negara seperti militer, kepolisian, kejakasan dan birokrasi. Bahkan, jaringan mereka hingga ke luar negeri. Gulen memiliki cita-cita para pengikutnya menjadi para pemimpin masa depan melalui penetrasi kelembagaan negara dan birokrasi pemerintah. 15Seiring perjalanan waktu, gerakan Hizmet menjadi gerakan besar dan menyebar ke mancanegara melalui lembaga PASIAD yang melahirkan sekolah-sekolah di berbagai negara dengan aset ribuan sekolah sekolah di Turki maupun di luar negeri seperti di Indonesia.16 Erdogan pernah memiliki hubungan harmonis dengan Gulen bahkan merupakan pendukung Erdogan dan ikut memperjuangkan kemenangan AKP pada pemilu 2002. Keharmonisan keduanya berakhir pada 2010, dengan aksi Gulen mengkritik keras Erdogan yang mendukung pengiriman kapal Mavi Marmara untuk menembus blokade Jalur Gaza pada tahun 2010.17Sejak saat itu gerakan Gulenis tidak bisa bekerja sama dengan Erdogan sebagai pemegang kekuasaan Turki .Terlebih gerakan Gulen juga menyebar dalam bidang media, Jaringan ini memiliki kantor berita Cihan, Samanyolu Media Group yang membawahi enam stasiun televisi dan tiga radio, serta koran harian Zaman dan Zaman Today versi bahasa Inggris, sebagai media terbesar di Turki. Yang lebih menjadi ancaman bagi Erdogan yakni para pengikut Hizmet ini telah menyebar dan mengontrol lembaga-lembaga penting negara, seperti militer, kepolisian, 15 S. Shroff, 2009, Muslim Movements Nurturing A Cosmopolitan Muslim Identity: The Ismaili and Gülen Movement, Georgetown University, Washington D.C., hal. 71. 16 Novian Uticha Sally, 2014, PASIAD sebagai Soft Power Turki di Indonesia, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, hal.25. 17 diakses pada 16 Maret 2018 11
kehakiman, dan birokrasi. Jaringan Fethullah Gulen sering kali mengkritik Erdogan melalui media dan birokrasi. Jaringan Gulen juga menggunakan alat penyadap untuk merekam segala perilaku pemerintah Erdogan di semua jajaran birokrasi. Gerakan Hizmet yang dipimpin Fethullah Gulen telah menjadi gerakan transnational yang berpengaruh di dalam dan luar Turki dinilai sebagai ancaman serius bagi kekuasaan Presiden Erdogan. 2.Ancaman Militer Sejak Mustafa Kemal Ataturk mendirikan Republik Turki , Militer Turki menempatkan diri menjadi pengawal dan penopang ideologi Kemalisme. Maka dengan itu militer dapat menumbangkan pemerintah-pemerintah sipil yang terpilih jika dinilai menyimpang dari jalan yang merusak prinsip-prinsip Sekularisme.18 Militer Turki masuk dalam urusan politik dimulai saat terjadinya kudeta pertama untuk menggulingkan Perdana Menteri Adnan Menderez pada 27 Mei 1960 dan berujung pada eksekusi mati terhadap Adnan Menderes. Setelah melakukan eksekusi kepada Menderes, militer mengembalikan pemerintahan kepada sipil namun tetap mendominasi politik Turki dengan kemunculan undang-undang tindakan internal bagi militer. Undang-undang yang terbit pada 4 Januari 1961 ini memberi legitimasi bagi militer untuk melakukan intervensi politik. Sejak terbitnya undang-undang ini terbit, kemudian terjadi kudeta berturut-turut pada tahun 1971, 1980, dan 1997. Kudeta ini hampir saja menjadi tradisi sepuluh tahunan militer Turki untuk menjaga kekuasaan dan kendali atas pemerintah sipil. Alasan formal dari kudeta-kudeta tersebut adalah menjaga ideologi kemalisme dari rongrongan kelompok reaksioner atau kelompok yang tidak sejalan dengan sekularisme seperti kelompok Islam. 18 Syarif Taghian, Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki, PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta ,2012, hal 97 12
Di era kepemimpinan Erdogan, pemerintah Turki secara perlahan mencabut larangan- larangan yang diberlakukan pemerintah Turki sebelumnya yang sekuler. Banyak kebijakan erdogan yang bertentangan dengan ideologi sekuler. Para lawan politiknya menganggap Erdogan berupaya mengubah Turki yang sekuler menjadi negeri dengan asas Islam. Erdogan berulang kali selalu membantah tuduhan dari pihak-pihak yang menganggap bahwa Ia akan menggiring Turki untuk meninggalkan ideologi sekularisme. Kekhawatiran tentang negara Turki akan menjadi negara dengan asas Islam tidak bisa dihilangkan, terutama dari benak para militer. Kekhawatiran inilah yang juga patut dicurigai sebagai kemungkinan sebagian anggota militer Turki melakukan aksi kudeta. 2. Menciptakan Stabilitas Politik Atas terjadinya kegaduhan sosial dalam kudeta militer yang gagal ini Presiden Erdogan kemudian melakukan tindakan yang represif dengan menetapkan status darurat (state of emergency). Erdogan menyatakan kebijakan ini diambil untuk 'membersihkan' semua pihak yang terlibat dalam kudeta militer. Dengan status darurat, presiden dapat membuat aturan hukum tanpa persetujuan parlemen. Penerapan kondisi darurat dilakukan dengan tujuan membersihkan Turki dari semua individu dan kelompok yang terkait dengan gerakan Hizmet. Pemerintah melakukan operasi besar-besaran kepada pendukung Gulen dengan menangkap dan menahan warganya yang dituding sebagai kelompok Gulenis.Yang lebih menghebohkannya lagi , Erdogan berencana memberlakukan hukuman mati kepada pelaku kudeta.Padahal, sejak 1984 Turki tidak pernah lagi menjalankan hukuman mati dan pada 2004 hukuman mati dilarang sebagai syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Selama masa darurat, Pemerintah melakukan pembersihan di tubuh pemerintah dengan lebih dari 50.000 orang yang dicurigai ditangkap, dipecat, atau diberhentikan sementara.Pemerintah melalui pihak berwenang melarang semua akademisi untuk pergi ke 13
luar negeri dalam rangka pembersihan pegawai negeri yang dicurigai terkait atas upaya kudeta tersebut.Terdapat sekitar sekitar 1.577 dekan, 21.000 guru, dan 15.000 pejabat Kementerian Pendidikan sudah diminta mengundurkan diri.Lebih dari 2.000 lembaga terkait Gülen di seluruh negeri ditutup. Sebanyak 35 lembaga kesehatan dan organisasi serta 1.043 lembaga pendidikan swasta, organisasi, asrama, dan hostel ditutup karena memiliki hubungan dengan Gulen. Selain itu 1.229 yayasan dan asosiasi, 19 serikat, federasi dan konfederasi dan 15 sekolah dasar juga ditutup.Pemerintah juga melakukan "pembersihan" dalam lembaga Militer dan kehakiman.Tercatat ada 6.000 tentara ditahan, 99 jenderal didakwa, .500 orang militer dan orang-orang yang terlibat kudeta kemudian ditahan karena terlibat dengan Fethullah Gülen beserta 9.000 orang petugas polisi, dan 2.700 hakim dan jaksa ditahan yang diduga terlibat dalam upaya kudeta. Setelah hampir tiga bulan berlalu sejak diguncang kudeta, imbasnya masih belum berakhir sehingga membuat situasi politik di negara Turki tidak stabil. Perekonomian Turki juga terus melemah. Seperti Dilansir oleh Reuters, kesemrawutan dan kegaduhan politik dan ekonomi pasca kudeta yang belum juga berhasil dipulihkan mengakibatkan Presiden Recep Tayyip Erdogan secara mengejutkan memperpanjang masa darurat sampai satu tahun mendatang. Untuk tahap pertama, Erdogan akan memperpanjangnya selama tiga bulan, setelah itu dilanjutkan dengan tiga bulan lainnya sampai setahun Banyak anggota parlemen Turki dan politisi dari oposisi lainnya tak setuju dengan perpanjangan masa darurat tersebut.Seperti respon dari Partai Nasionalis oposisi CHP (Cumhuriyet Halk Partisi). Melalui Bülent Tezcan, CHP menyatakan bahwa pemerintah "kecanduan" untuk melakukan masa darurat dan mengibaratkannya sebagai drug addiction. Pemimpin partai oposisi Kemal Kilicdaroglu juga mengatakan, penetapan status darurat hanya boleh digunakan untuk membuat negara kembali normal, bukan untuk melakukan 14
operasi dengan menangkapi orang-orang yang tak bersalah.Erdogan mengabaikan protes dan kecaman dari para pengkritiknya itu.Dalam kasus ini banyak pihak yang mengkritik dan menyesali keputusan Presiden Erdogan.Namun jika dilihat dari situasi yang ada, tindakan represif dan otoriter yang dilakukan oleh Erdogan bertujuan untuk menciptakan stabilitas nasional dan menjaga pembangunan bidang sosial, ekonomi dan politik tetap berjalan dengan baik. 3. Otoritarianisme Sebagai Tindakan Rasional Dengan adanya ancaman-ancaman dari pihak yang menjadi musuh politik Erdogan hingga terjadi kudeta, Pemerintahan Erdogan dalam hal ini melakukan suatu tindakan yang represif dan cenderung otoriter dengan memberlakukan kondisi darurat selama 3 bulan yang kemudian diperpanjang selama 1 tahun untuk melakukan operasi pembersihan kaum Gulenis di seantero Turki. Dari perspektif pemerintahan Turki kehadiran Gulen menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi eksistensi pemerintahan AKP dan kekuasaan Presiden. Erdogan meyakini bahwa adanya unsur politik yang dilakukan oleh pengkudeta, diantaranya adalah para pejabat tinggi di birokrasi sipil, kejaksaan dan aparat keamanan yang bekerja dalam jaringan rahasia Gulen.Para pengikut Gülen dalam lembaga-lembaga pemerintah justru lebih loyal kepada perintah Fethullah Gulen daripada institusi tempat mereka bekerja, dimana tujuan mereka adalah ingin disejajarkan dengan kedudukan Erdogan di bawah pimpinan Fethullah Gülen.Hadirnya personil-personil dalam lembaga -lembaga pemerintahan yang berafiliasi dengan Gülen adalah upaya untuk melakukan pengawasan dan delegitimasi terhadap pemerintah. Erdogan tanpa ragu -ragu juga menuduh akan adanya gerakan negara tandingan (parallel state) berada di balik upaya percobaan kudeta yang gagal itu.Jika melihat kiprahnya 15
yang cukup dominan dan berpenbaruh di dalam maupun di luar negeri, maka tidak heran jika Erdogan menyebut Gulen dan para pengikutnya sebagai "negara dalam negara" atau musuh dalam selimut yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah dan menguasai Turki. Dengan kata lain, eksistensi nation state Turki terancam oleh gerakan transnasional Gulenis, dimana gerakan ini telah terlegitimasi secara internasional. Meskipun kecurigaan Erdogan lebih tertuju kepada gerakan Gulen, namun insiden kudeta militer kali yang mengancam pemerintahan Erdogan ini juga patut diduga motif di belakangnya adalah keresahan dari pihak militer terkait haluan politik Erdogan yang diyakini banyak kalangan berusaha menghilangkan budaya dan nilai-nilai. Karena saat terjadinya kudeta, Reuters melaporkan ketika tentara Turki berada dalam gedung Stasiun Radio dan Televisi Turki (TRT) di Ankara dan menguasai gedung tersebut, militer membacakan pernyataan yang berbunyi "prinsip demokrasi dan sekulerisme di Turki telah terkikis oleh pemerintahan saat ini" dan Turki sekarang dipimpin oleh "Dewan Perdamaian" yang akan "menjamin keselamatan warga.19Maka Erdogan juga melakukan pembersihan lembaga militer yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta. Atas apa yang terjadi ini nampaknya Erdogan banyak belajar dari pengalaman pahit yang terjadi di negara Mesir tentang adanya penggulingan Presiden Mursi.Sikap lemah terhadap lawan politik hanya akan berujung kejatuhan dari kepemimpinan dan terbunuhnya ribuan pendukungnya serta adanya "cap" sebagai organisasi teroris bagi partainya yang telah susah payah memenangkan pemilu secara demokratis, seperti yang disyaratkan oleh Barat jika ingin didukung. 19 diakses pada 17 Maret 2018 16
Erdogan dan AKP sebagai pemegang tampuk kekuasaan Turki melakukan kalkulasi politik dimana tindakan yang represif dan otoriter kepada lawan-lawan politik nampaknya menjadi jalan terbaik guna menangkal ancaman-ancaman baru di kemudian hari.Selain itu Pemerintah sebagai aktor rasional tentu mempertimbangkan resiko jika tindakan yang demokratis dijalankan .Maka dengan cara yang bersifat otoriter, kekuasaan dan kepentingan-kepentingan Erdogan dan AKP tetap bisa berjalan dengan mulus. C.Menciptakan Proses Pengambilan Keputusan Politik Yang Efisien Dalam Pemerintahan Turki Salah satu cara Presiden Erdogan untuk memperkuat kekuasaannya adalah dengan memperkuat peran Presiden selaku kepala negara yang semenjak Republik Turki berdiri Dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi presidensial berarti memberikan wewenang pemerintahan lebih besar untuk presiden dan jabatan perdana menteri akan dihapuskan. Semua urusan birokrasi berada dibawah kekuasaan presiden. Perubahan ini memungkinkan presiden untuk mengumumkan keadaan darurat, mengeluarkan dekrit di luar masa keadaan darurat, menunjuk menteri dan pejabat negara, serta membubarkan parlemen. Selain itu presiden juga boleh menjabat selama 2 periode, maka Erdogan diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019 dan 2024.Artinya, dia bisa terus berkuasa hingga tahun 2029.20 Menurut kubu yang mendukung perubahan konstitusi, dukungan untuk mengubah sistem pemerintahan Turki ini dianggap mampu menciptakan pemerintahan yang efisien dan mampu menstabilkan jalannya pemerintahan yang digoyang oleh tindakan terorisme, kudeta , konflik Turki-suku Kurdi dan protes-protes besar sejak 2014. Sedangkan pihak oposisi 20 diakses pada 17 Maret 2018 17 juga
mengkhawatirkan perubahan ini akan menjadi ekspansi kekuasaan presiden dan sebagai jalan emas menuju otoritarianisme. Seperti yang dilaporkan AFP ,Kepala Badan Pemilihan Umum Turki, Sadi Guven menegaskan bahwa hasil referendum tersebut sudah sah. Tetapi, pihak oposisi tetap meminta agar suara dihitung ulang. Namun Erdogan tidak merespon protes dari pihak oposisi. Adanya protes besar-besaran pun tidak terelakkan dan merebak di sebagian wilayah di kota-kota besar Turki seperti ibukota Ankara, Istanbul dan Izmir.Karena di ketiga kota ini lah justru suara yang 'tidak setuju' dengan perubahan kontitusi menang. Beberapa masyarakat dan pihak oposisi di Istanbul menunjukkan ketidakpuasannya dengan turun ke jalan dan melakukan aksi simbolis dengan memukul wajan dan panci, serta peralatan dapur lainnya sebagai cara perlawanan dan protes.21 Perubahan konstitusi baru yang dicanangkan melalui referendum tersebut terdapat 18 paket.Dengan konstitusi baru ini nantinya akan memberikan kekuasan nyaris absolut kepada presiden.Kekuasaan tersebut antara lain, menentukan kabinet , memilih atau memecat pejabat pemerintahan tanpa perlu persetujuan parlemen, hak menyusun anggaran negara, mengerahkan tentara , mengumumkan keadaan darurat, hingga mengeluarkan dekrit presiden.Kekuasaan ini juga menghapus jabatan perdana menteri yang sudah ada dalam pemerintahan Turki sejak kudeta militer pada 1978.Amandemen baru setidaknya akan diimplementasikan pada 2019 dalam pemilihan presiden.Presiden terpilih nantinya akan dapat menunjuk wakil presiden dan kabinetnya. Dalam amandemen juga terdapat Presiden boleh menjabat 2 periode. 21 diakses pada 17 Maret 2018 18
Perubahan sistem politik Turki dari parlementer menjadi presidensial telah menjadikan kekuasaan Erdogan semakin luas, namun bagi Erdogan dan koalisi ini merupakan cara untuk menciptakan politik yang efisien.Hal ini dikatakan Erdogan dan mantan Perdana Menteri Turki dan juga ketua AKP Ahmet Davutoglu saat pertama kali merencanakan amandemen konstitusi ,mereka mengatakan sistem presidensial diperlukan agar struktur pemerintahan menjadi lebih ramping.22Perdana Menteri saat ini, Binali Yildrim mengatakan dengan keberhasilan referendum ini, Erdogan akan bisa meningkatkan perekonomian, mempercepat pembangunan dan melawan musuh asing serta domestik.23Walau disisi lain , kubu oposisi dan penentang Erdogan percaya, keinginan tokoh-tokoh politik AKP itu untuk mengubah sistem politik di negara Turki berbeda secara substansial,karena hanyalah cara menjadikan Erdogan semakin berkuasa dan otoriter. Kesimpulan Semenjak Erdogan menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014 , ia menjadi sosok yang anti kritik dan cenderung otoriter hingga terjadi peristiwa kudeta militer pada 15 Juli 2016, namun peristiwa kudeta militer yang gagal ini justru menjadi jalan yang mulus bagi Erdogan untuk bertindak semakin otoriter. Atas terjadinya kegaduhan sosial dalam kudeta militer yang gagal ini Presiden Erdogan kemudian melakukan tindakan yang represif. Pemerintah Turki menetapkan status darurat (state of emergency) selama tiga bulan dan kemudian diperpanjang satu tahun untuk 'membersihkan' musuh-musuh politik dan semua pihak yang terlibat dalam kudeta, khususnya pengikut Fethullah Gulen yang dituding mendalangi Kudeta. Erdogan menyatakan dengan tegas bahwa yang melakukan aksi kudeta militer adalah gerakan Gulenist atau Hizmet, yang sudah tersebar di Turki hingga ke negara-negara lain. 22 idUSKCN0YE1M3 diakses pada 17 Maret 2018 23 diakses 17 Maret 2018 19
Erdogan menetapkan Hizmet merupakan teroris dan menyebutnya sebagai "negara dalam negara" atau musuh dalam selimut yang berusaha menjatuhkannya dan menguasai Turki. Selain itu Erdogan juga melakukan "pembersihan" pada lembaga militer, karena insiden kudeta juga patut dicurigai bahwa ada motif keresahan pihak militer terkait haluan politik Erdogan yang dianggap menghilangkan nilai-nilai sekulerisme Turki, walau Erdogan selalu membantahnya. Kurang satu tahun dari insiden kudeta, tepatnya Minggu 16 April 2017, Erdogan memenangkan referendum untuk mengubah sistem parlementer Turki menjadi presidensial sekaligus memberikan wewenang yang lebih besar untuk presiden. Dengan konstitusi baru tersebut peran Presiden tidak sekedar seremonial seperti sebelumnya, bahkan kekuasaan Presiden dalam politik Turki menjadi semakin powerfull dan nyaris tanpa batas.Media media Turki pun memberikan sebutan baru untuk Erdogan yakni "Sultan Erdogan". Referendum ini dilaksanakan masih dalam kondisi darurat yang diumumkan pemerintah sejak terjadinya kudeta militer yang gagal pada tahun 2016, maka kegagalan kudeta ini dimanfaatkan oleh Erdogan untuk menaikkan popularitasnya dan mendapat simpati dari masyarakat Turki hingga dapat memenangkan referendum. Banyak pihak yang meyakini bahwa terjadinya kudeta militer sampai pada terjadinya referendum adalah sesuatu yang memang sudah di rencanakan dan di design oleh Erdogan sendiri, artinya ada motif politik Erdogan dibalik semua hingga saat ini ia telah terlegitimasi sebagai pemimpin yang otoriter. Hal ini masuk akal jika mengingat kekuasaan Erdogan, secara konstitusi hanya bisa bertahan atau akan selesai di periode kedua presiden jika ia terpilih lagi pada tahun 2019, maka ia hanya bisa berkuasa sampai tahun 2024.Namun dengan amandemen konstitusi, penerapan pembatasan itu akan mulai pada tahun 2019.Dengan demikian Erdogan mulai tahun 2019, dapat memimpin dua periode sehingga masa jabatannya 20
bisa berlangsung hingga tahun 2029 untuk dua periode lima tahunan. Erdogan sebagai penguasa Turki yang telah berkuasa belasan tahun sejak 2003 yang dimulai sebagai Perdana Menteri, tentu saja akan mengamankan status quo nya sebagai penguasa dengan mempertahankan kekuasaanya dengan waktu yang lebih lama. Namun secara normatif, tindakan represif dan otoriter yang dilakukan oleh Erdogan bertujuan untuk menciptakan stabilitas nasional dan menjaga pembangunan bidang sosial, ekonomi dan politik tetap berjalan dengan baik. Mengingat setelah Turki diguncang kudeta, imbasnya membuat situasi politik di negara Turki tidak stabil. Terjadinya kegaduhan dan kesemrawutan dalam politik antara eksekutif dan legislatif , serta perekonomian Turki yang juga terus melemah. Selain itu Erdogan dan AKP sebagai elit dan pemegang tampuk kekuasaan Turki juga melakukan kalkulasi politik dimana tindakan yang represif dan otoriter kepada lawan-lawan politik nampaknya menjadi jalan terbaik guna menangkal ancaman-ancaman baru di kemudian hari.Selain itu Pemerintah sebagai aktor rasional tentu mempertimbangkan resiko jika tindakan yang demokratis dijalankan .Maka dengan cara yang bersifat otoriter, kekuasaan dan kepentingan Erdogan dan AKP tetap bisa berjalan. Perubahan sistem dari parlementer menjadi presidensial telah menjadikan kekuasaan Erdogan semakin luas, karena memungkinkan presiden mengumumkan keadaan darurat, mengeluarkan dekrit di luar masa keadaan darurat, menunjuk menteri dan pejabat negara, serta membubarkan parlemen. Kubu oposisi dan penentang Erdogan meyakini bahwa keinginan tokoh-tokoh politik AKP untuk mengubah sistem politik di negara Turki berbeda secara substansial, karena hanyalah cara menjadikan Erdogan semakin berkuasa dan otoriter. Namun bagi Erdogan dan koalisi ini merupakan cara untuk menciptakan politik yang efisien dan terciptanya struktur pemerintahan menjadi lebih ramping. Perdana Menteri Binali 21
Yildrim, yang juga politisi AKP juga meyakini bahwa dengan keberhasilan referendum tersebut maka Erdogan akan bisa meningkatkan perekonomian, mempercepat pembangunan dan melawan musuh asing serta domestik. DAFTAR PUSTAKA Buku, E-Book dan Jurnal Almansyah, Ahlul, Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) vs Kemalis, Strategi AKP mengubah Diamond, Larry, "introduction: In Search of Concolidation." Dalam Larry Diamond, Marc F.Plattner, Yunhan Chu,dan Hungmao Tien (Ed).Consolidating the Third Wave Democracies; Regional Challenge,Baltimore: Johns.Hopkins University Press, 1997, hal 103 Hertanto, Teori-Teori Politik dan Pemikiran Plitik di Indonesia, Tiara Wacana: Yogyakarta, 2006. Jacoby, Tim, Social Power and the Turkish State, London and New York, Frank Cass, 2004. Mughni, Syafiq, Sejarah Kebudayaan islam Di Turki, Jakarta ,Logos Wacana Ilmu, 1997. Rustow, Dankwart "Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model."dalam Lisa Anderson (Ed.),Transitions to Democracy, 1970. Sally, Novian Uticha 2014, PASIAD sebagai Soft Power Turki di Indonesia, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, 2014. Shroff, S, Muslim Movements Nurturing A Cosmopolitan Muslim Identity: The Ismaili and Gülen Movement, Georgetown University, Washington D.C, 2009. Stepan, Alfred, Militer dan Demokratisasi; Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Lain, Grafiti, Jakarta, 1996. 22
Taghian, Syarif, Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki, PUSTAKA AL- KAUTSAR, Jakarta ,2012. Wohlfeld , S. Calleya, M (ed), Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean, Malta: University of Malta, 2012. Online democracy-ipi-80247 39814262 unacceptable-idUSKBN1A80G6 gulen/ idUSL8N1A158X tinggalkan-sistem-parlementer 23
04
16/after
erdogans
referendum
victory
turkey
politics/turkey
shifts
to
presidential
system
even
without
constitutional
change
idUSKCN0YE1M3
vote
will
win
in
referendum
finishing
off
pkk
and
isil
turkish
pm
yildirim
110466 24