YUSTITIABELEN Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli ) 2021 E-ISSN : 2799-5703 P- ISSN : 1979-2115 PERAN BHABINKAMTIBMAS UNTUK MEWUJUDKAN TERPELIHARANYA KAMTIBMAS Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, SH.,MH. Hukum/Universitas Tulungagung Abstraksi Kejahatan merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap masyarakat biarpun masih banyak gangguan yang terdapat dalam keamanan yang ada di masyarakat seperti kesenjangan social merupakan salah satu sebab adanya gangguan yang ada di masyarakat oleh karena itu harus adanya bentuk untuk mencegahnya. Dalam pencegahan terhadap gangguan yang ada di masyarakat diperlukan Kerjasama antara apparat penegang hukum dalam hal ini polisi dengan masyarakat setempat, hal ini untuk menjaga di sekitar lingkungan akan lebih baik di lakukan oleh masyarakat itu sendiri seperti adanya polisi masyarakat sedangkan polisi yang terdapat di masyarakat sebagai bhabinkabtibmas hanya dalam pembinaan. Pelaksanaan Program Polri dengan mengoptimalisasi peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Polmas guna meningkatkan partisipasi masyarakatdalam rangka terpeliharanya Kamtibmasbelum maksimal dilaksanakan mengingat keterbatasan jumlah anggota dan cara berfikir (mind set) serta bersikap (culture set) baik anggota Polri maupun masyarakat masih belum meahami dan mengerti arti pentingnya perubahan. Program ini juga merupakan upaya Polres Tulungagung untuk mewujudkan masyarakat dan terbentuknya lagi karakter masyarakat yang santun, tepo seliro saling menghormati / berbudi pekerti, yang dapat memberikan sumbang sih sebagai warga negara Indonesia sebagai warga negara yang berpancasilais untuk menjadikan target pencapaian sasaran strategis Polri. Peran yang diharapkan adalah perilaku yang memenuhi harapan masyarakat, mengikuti norma- norma yang berlaku, dapat mewujudkan perilaku yang menjadi panutan dalam pelaksanaan tugas, mendapatkan penilaian hasil kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi apabila ada tindakan dan perbuatan yang melukai hati masyarakat Kata Kunci : Bhabinkabtibmas, Terpelihara dan Kamtibmas Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 51
THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS TO REALIZE MAINTENANCE OF KAMTIBMAS Abstract Crime is a form of disturbance to society, even though there are still many disturbances in the security that exist in society such as social inequality is one of the causes of disturbances in society, therefore there must be a form to prevent it. In preventing disturbances in the community, cooperation between law enforcement officials in this case the police and the local community is needed, this is to protect the environment it will be better to be done by the community itself such as the community police while the police in the community as bhabinkabtibmas only under construction. The implementation of the National Police Program by optimizing the role of Bhabinkamtibmas to realize community police in order to increase community participation in the context of maintaining Kamtibmas has not been maximally implemented considering the limited number of members and the way of thinking (mind set) and attitude (culture set) both members of the Police and the community still do not understand and understand the importance of change. This program is also an effort by the Tulungagung Police to create a society and re-establish the character of a polite community, mutual respect / good character, who can contribute as Indonesian citizens as citizens who are Pancasila citizens to make targets for achieving the strategic goals of the Police. The expected role is behavior that meets community expectations, follows applicable norms, can manifest behavior that is a role model in carrying out tasks, gets an assessment of performance results in accordance with what has been determined and is willing to accept sanctions if there are actions and actions that hurt the community. Keywords: Bhabinkabtibmas, Maintained and Kamtibmas A. PENDAHULUAN Polisi sebagai salah satu penegak hukum merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat serta memberikan kenyamanan dan keamanan serta perlindungan, pengayoman serta pelayan kepada masyarakat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian bahwa polisi merupakan pelindung, pengayom serta pelayan yang selalu melindungi masyarakat dari gangguan seperti kalau ada penncuri yang meresahan, maka polisi harus segera bertindak. Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai pelayan, pengayom serta pelindung bagi masyarakat mempunyai peran yang sangat fital, hal ini sebagai polisi sebagai pengayom masyarakat dapat memberikan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 52
pengayoman bagi masyarakat yang selalu membutuhkan terhadap gangguan ketertiban ataupun masalah-masalah yang dihadapinya. Bagi masyarakat sendiri mempunyai karaktetistik tersendiri, hal ini karena social budaya setiap masyarakat akan berlainnan antara satu dengan yang lainnya seperti misalnya pergaulan anak muda dengan orang yang sudah dewasa tidak bisa disatukan bahkan budaya anak muda dan orang yang sudah dewasa sering bertentangan. Dengan budaya yang berlainan tersebut dibutuhnya sosok sebagai penengah untuk mempersatukan satu pendapat dan dapat di terima kedua belah pihak yaitu hadirnya sosok polisi sebagai bhabinkabtibmas. Sebagai polisi yang ditugaskan sebagai bhabinkabtibmas yang di tempatkan atau ditugaskan di desa atau kelurahan tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pekerjaan yang sangat komplek dan berat akan tetapi harus ada kerja sama berkesinambungan antara masyarakat dengan polisi sebagai bhabinkabtibmas. Kemitraan polisi sebagai bhaninkabtibnas dengan masyarakat diperlukan seiring dengan perkembangan permasalahan yang terdapat dimasyarakat selalu meningkat, sehingga diperlukan suatu wadah yaitu misalkan polmas atau sering disebut dengan polisi masyarakat. Keberadaan polmas sangat penting karena untuk memberikan dan mengetahui situasi terkini keberadaan masyarakat apakan ada gangguan ataukan aman. Keberadaan polisi masyarakat juga tidak bisa melakukan sendiri tindakan, hal ini masih ada hukum yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif, sehingga untuk main hakim sendiri bagi polisi masyarakat tidak di perbolehkan seiring dengan keberadaan kepolisian Indonesia mengalami perubahan yaitu sistim perpolisian yang bersifat militeristik, seperti kekerasan, penindasan, arogan, pemaksaan dan tertutup. Hal seperti inilah yang mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat kepada polisi. Sekarang ini berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam seperti ditempatkan di desa atau kelurahan sebagai bhabinkabtibmas rangka mereformasi diri menuju Polri yang mandiri, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Sekarang Polri harus merubah diri dalam rangka untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat agar terbinanya hubungan harmonis antara polisi dan masyarakat. Memang tidak mudah membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada polisi, semua itu Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 53
memerlukan waktu dan usaha. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang terlihat mudah dilakukan dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Salah satu usaha yang dilakukan Polri sekarang ini adalah dengan menerapkan membentuk polisi masyarakat. Model polisi masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri, yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat menukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani kejahatan. Polisi masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi yang terdapat di masyarakat yang tidak lepas dari bimbingan dan arahan bhabinkabtibmas selaku aparat hukum yang ditugaskan oleh instansinya, dengan tugas dan kewenangannya. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis polisi masyarakat yang diterapkan oleh petugas Babinkamtibmas dalam membina siskamling. Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk membahas peran bhabinkabtibmas dalam pembinaan terhadap polisi masyarakat dalam pembinaan sistim keamanan lingkungan. B. Identifikasi Masalah Dengan latar belakan tersebut diatas, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi selaku aparat yang salah satunya tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan bukan berarti bahwa polisi selalu terus menerus melakukan siskamling, karena keterbatasan jumlah personil yang terdapat di kepolisian khususnya Polres Tulungagung tidak sebanding dengan jumlah penduduknya sehingga diperlukan peran serta masyarakat oleh karena itu saya tertarik untuk membahas masalah bagaimana peran bhabinkabtibmas dalam pembinaan terhadap polisi masyarakat terkait sistim keamanan lingkungan? Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 54
C. Ruang Lingkup Pembahasan Polisi merupakan aparat penegak hukum terdepan, dalam penegakan untuk diperlukan tindakan baik pencegahan maupun penindakan. Setiap pencegahan polisi terdapat beberapa cara yang dilakukan, hal ini karena polisi dalam melakukan tidak bisa melakukan sendiri akan tetapi diperlukan peran serta masyarakat. Dalam makalah ini supaya tidak meluas pembahasannya, maka ruang lingkup pembahasan perlu dibatasi yaitu hanya membahas masalah peran polisi dalam pembinaan siskamling terdapat dimasyarakat yang merupakan salah satu dari tindakan polisi profesional D. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Untuk mewujudkan bhabinkamtibmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan yang terdapat di masyarakat dengan melibatkan sebagian masyarakat serta langkah-langkah dan peran serta Paur Lat untuk memberi masukan dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif 2. Tujuannya Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan- pelatihan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas, agar aman dan tertib. E. Metode Penelitian Untuk dapat mempermudah mendapatkan data dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan metode yang dianggap mudah dalam memperoleh data dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu : 1. Tahap memperoleh data. a. Tahapan yang pertama kali dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan bhabinkabtibmas yang disebut dengan studi kepustakaan. Dengan membaca literatur-literatur dan aturan hukumnya diharapkan dapat memperoleh kajian terhadap bhabinkabtibmas dalam pembinaan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 55
terhadap polisi masyarakat dalam kaitannya untuk kenyamanan dan ketentraman lingkungan dengan cara sistim keamanan lingkungan. b. Setelah melakukan tahapan pertama dengan melakukan studi kepustakaan, maka selanjutnya penulis melakukan tahapan berikutnya dengan melakukan wawancara terhadap responden yang sudah diprogramkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dapat dipeloleh hasil yang diharapkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Cara yang digunakan oleh penulis adalah menganalisa permasalahan setelah melakukan membaca literatur-literatur dan perundang- undangan yang berlaku kaitannya dengan penerapan polmas yang dilakukan oleh babinkamtibmas dalam pembinaan siskamling yang terdapat di Desa. Selain menggunakan metode pendekatan yang dapat digunakan dalam pengkajian tentang peran bhabinkabtibmas yang terdapat di Desa. 2. Analisis Data Setelah memperoleh serta melengkapi data tersebut diatas, maka dilakukan pengolahan data dengan cara yang dianggap mudah oleh penulis yaitu dengan diskriptif analitis, yang mempunyai ciri yaitu : a. Dapat memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ddianggap aktual. b. Data yang diperoleh dikumpulkan serta disusun dan dijelaskan kemudian dianalisa sesuai dengan permasalahan yaitu peran bhabinkabtibmas. Untuk pengadaan data dengan menggunakan metode tersebut diatas, maka setelah data dikumpulkan penulis akan menganalisa dengan cara memberikan tanggapan maupun komentar kaitannya dengan permasalahan pembinaan polisi masyarakat oleh bhabinkabtibmas setelah itu penulis akan melakukan pembahasan secara sistematis supaya dalam pembahasan tidak keluar dari apa yang penulis inginkan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 56
3. Tahapan Sumber Hukum yang di pakai oleh penulis. Langkah selanjutnya dalam melengkapai memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yaitu : a. Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum primer ini merupakan sumber bahan hukum yang berkaitan peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan objek yang diteliti yaitu peran bhabinkabtibmas yang terdapat di desa dalam melakukan pembinaan terhadap polisi masyarakat. b. Bahan hukum Sekunder Keberadaan sumber bahan hukum sekunder sangat diperlukan oleh penulis yang berupa pendapat ahli hukum yang diperoleh dari membaca dan mempelajari berbagai buku-buku, artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penerapan pembinaan polisi masyarakat dilakukan oleh babinkamtibmas dalam sistim keamanan lingkungan yang terdapat di desa. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus hukum yang dapat digunakan untuk memjelaskan bahan hukum primer dan sekunder dalam kaitannya pembinaan yang dilakukan polisi sebagai bhabinkabtibmas. 4. Lokasi Penelitian Dalam melakukan penelitian ini terdapat lokasi sebagai obyek penelitian yaitu beberapa Desa yang terdapat di Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu sampel instansi yang memiliki fungsi pembinaan polisi masyarakat terhadap keamanan yang ada di lingkungan sekitarnya. 5. Teknik Pengumpulan Data Setelah penulis melakukan kegiatan-kegiatan untuk menperoleh data baik data yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, maka selanjutnya penulis melakukan pembahasan yang kaitannya dengan permasalahan yaitu pembinaan polisi masyarakat oleh bhabinkabtibmas kaitannya dengan sistim keamanan lingkungan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 57
F. Kondisi Realita Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk mengoptimalkan keberadaan Bhabinkamtibmas di desa dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif di desa-desa wilayah hukum Kabupaten Tulungagung. Untuk memberdayakan serta mengoptimalkan potensi yang ada tetap berdasar pada ketentuan normatif berupa undang-undang dasar 1945, undang-undang lain serta kebijakan-kebijakan pimpinan. Tetapi perlu juga disadari bahwa dalam memberdayakan potensi yang ada di Polres Tulungagung, terdapat faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan faktor-faktor menjadi kelemahan yang ada di internal organisasi Polri maupun yang ada di luar organisasi Polri (faktor eksternal) antara lain : 1. Faktor Internal a. Kekuatan 1) Motivasi anggota mulai dari Kapolres sampai dengan anggota pelaksana lapangan secara bersama-sama dan bergandengan tangan melaksanakan kegiatan guna mewujudkan sosok Polri yang dicintai dan dibutuhkan oleh masyarakat; 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Program Kegiatan seluruh fungsi dan bagian serta Polsek-polsek jajaran yang didalamnya melibatkan seluruh anggota dan memasukkan program dalam setiap produk perencanaan; 3) Proses reformasi di tubuh Polri untuk menjadi Polisi sipil serta meninggalkan paradigma lama yang lebih mengedepankan aspek kekuasaan dan kekerasan, dengan mengedepankan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; 4) Perubahan strategi Polri dalam merespon secara cepat pelayanan kepada masyarakat. b. Kelemahan 1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Polres yang berkaitan dengan program bintara pembina dusun. 2) Rencana kerja dan program kegiatan yang dibuat belum terpadu antar fungsi sehingga hasilnya belum optimal. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 58
3) Terbatasnya baik secara kualitas maupun kuantitas yang menguasai dan memahami secara mendalam tentang perpolisian masyarakat. 4) Masih ada anggota yang belum memahami tentang Polmas. 5) Anggaran untuk mendukung program bintara pembina dusun belum maksimal. 2. Faktor Ekstenal a. Peluang 1) Semakin bertumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat yang antusias dalam menerima anggota Polri / Bhabinkamtibmas; 2) Adanya kesadaran masyarakat tentang perlunya menjalin kemitraan dengan Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban; 3) Berkembangnya forum kemitraan polisi masyarakat karena kesadaran masyarakat tentang ketertibatannya untuk menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat setempat; 4) Semakin banyaknya kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dengan Polres dalam mewujudkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sekitarnya dengan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia; 5) Adanya dukungan dari Presiden Republik Indonesia dengan adanya penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; 6) Adanya peran tokoh masyarakat yang selalu mendukun adanya ketertiban masyarakat di sekitarnya; 7) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri atas keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih. b. Kendala 1) Adanya lembaga dan kelompok masyarakat tertentu yang sengaja mendeskriditkan Polri dengan mengeksploitasi kekurangan dan kelemahan anggota dalam pelaksanaan tugas. 2) Terdapat sebagian masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam keamanan lingkungan. 3) Belum maksimalnya dukungan dari instansi lainnya.. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 59
4) Adanya keinginan masyarakat yang tergabung dalam FKPM untuk difasilitasi dengan sarana prasarana seperti pakaian seragam, atribut dan honor. 5) Adanya persepsi dari lembaga-lembaga adat yang telah ada dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat bahwa FKPM sebagai pesaing. 6) Kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan program revolusi mental (sabung ayam, minum minuman keras dll). G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam pelaksanaannya Polri (internal) tidak bisa berjalan dan bekerjadengan sendiri, harus ada dukungan dari beberapa pihak baik pemerintah maupun masyarakat (eksternal) diperlukan sekali lagi secara bersama-sama melakukan berbagai upaya menangani segala bentuk permasalahan sosial di masyarakat : 1. Faktor Internal a. Peluang 1) Semakin bertumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat yang antusias dalam menerima anggota Polri / Bhabinkamtibmas; 2) Adanya kesadaran masyarakat tentang perlunya menjalin kemitraan dengan Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban; 3) Berkembangnya forum kemitraan polisi masyarakat karena kesadaran masyarakat tentang ketertibatannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang terdapat di lingkungan setempat; 4) Semakin banyaknya kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dengan Polres dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melakukan pembinaan; 5) Adanya dukungan dari Presiden Republik Indonesia dengan adanya penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; 6) Masih adanya tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, cedekiawan yang mendukung dimasyarakat; Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 60
7) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri atas keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih. b. Kendala 1) Adanya lembaga dan kelompok masyarakat tertentu yang sengaja mendeskriditkan Polri dengan mengeksploitasi kekurangan dan kelemahan anggota dalam pelaksanaan tugas. 2) Terdapat sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam ketertiban yang terdapat di lingkungan. 3) Belum maksimalnya dukungan dari instansi lainnya dalam rangka pelaksaanaan program. 4) Adanya keinginan masyarakat yang tergabung dalam FKPM untuk difasilitasi dengan sarana prasarana seperti pakaian seragam, atribut dan honor. 5) Adanya persepsi dari lembaga-lembaga adat yang telah ada dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat bahwa FKPM sebagai pesaing. 6) Kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan program revolusi mental (sabung ayam, minum minuman keras dll). Adapun fungsi dari Bhabinkamtibmas yang terdapat di Desa maupun di Kelurahan, yaitu : 1. mampu serta dapat menjadi juru penerang dan penyuluh di masyarakat desa maupun kelurahan di bidang hukum dan kamtibmas; 2. mampu untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat terutama yang berkaitan dengan kamtibmas; 3. mampu dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan ancaman serta gangguan keamanan yang ada; 4. mampu menjadi contoh terhadap tertib hukum dan norma-norma masyarakat yang kaitannya dengan keamanan dan ketertiban yang terdapat di lingkungan masyarakat desa atau kelurahan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 61
2. Faktor Eksternal a. Peluang 1. Semakin bertumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat yang antusias dalam menerima anggota Polri / Bhabinkamtibmas; 2. Adanya kesadaran masyarakat tentang perlunya menjalin kemitraan dengan Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban; 3. Berkembangnya forum kemitraan polisi masyarakat karena kesadaran masyarakat tentang ketertibatannya dalam menjaga keamanan serta ketertiban yang terdapat di lingkungan masyarakat setempat; 4. Semakin banyaknya kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dengan Polres dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia; 5. Adanya dukungan dari Presiden Republik Indonesia dengan penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; 6. Adanya tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, cedekiawan dan sebagainya yang mendukung ketertiban lingkungan; 7. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri atas keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih. b. Kendala 1. Adanya lembaga dan kelompok masyarakat tertentu yang sengaja mendeskriditkan Polri dengan mengeksploitasi kekurangan dan kelemahan anggota dalam pelaksanaan tugas. 2. Masih terdapat adanya masyarakat yang belum menyadari untuk terlibat langsung aktif dalam kegiatan lingkungan. 3. Belum maksimalnya dukungan dari instansi lainnya dalam rangka pelaksaanaan program. 4. Adanya keinginan masyarakat yang tergabung dalam FKPM untuk difasilitasi dengan sarana prasarana seperti pakaian seragam, atribut dan honor. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 62
5. Adanya persepsi dari lembaga-lembaga adat yang telah ada dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat bahwa FKPM sebagai pesaing. 6. Kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan program revolusi mental (sabung ayam, minum minuman keras dll). H. Kondisi Yang Diharapkan Posisi aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi Bhabinkamtibmas dalam masyarakat, yaitu perilaku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan stakeholder yang lain dalam hubungan masing-masing peran. Peran Bhabinkamtibmas sabagai wujud perilaku yang diharapkan masyarakat memiliki lima istilah yang harus dilaksanakan sehingga peran yang diharapkan dapat terlaksana. Lima perilaku dalam kaitannya dengan peran Bhabinkamtibmas yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dansanksi. Apabila kelima perilaku dapat di laksanakan sesuai yang diharapkan dan mendapat dukungan dari semua pihak maka program Polri Profesional Dengan Mengoptimalisasi Peran Bhabinkamtibmas, Untuk Mewujudkan PolmasGuna, Meningkatkan Partisipasi Masyarakatdalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmasakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pelaksana program dalam hal ini Bhabinkamtibmas adalah merupakan suatu proses yang rumit sangat serta memerlukan perencanaan yang matang dan manajemen perubahan yang baik sesuai dengan situasi lingkungan dan setiap kebijakan dan kegiatan yang diambil oleh masyarakat yang dilakukan oleh organisasi harus berdasar pada komitmen konsistensi lingkungan dari semua lapisan masyarakat. a. Pertama dengan melakukan perencanaan kemudian implementasikan opsi ini dengan memerlukan suatu penyusunan rencana yang matang dengan jangka panjang secara detail yang meliputi kegiatan, sasaran, waktu, serta penanggung jawab pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dalam perencanaannya memerlukan dan memakan waktu yang lama, bulanan atau tahunan terutama dalam suatu organisasi yang besar. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 63
Dengan adanya kelemahan yang sulit memprediksi rintangan serta hambatan yang akan dialami adalah kemungkinan terjadi kegagalan yang dapat terjadi akibat kurang pengalaman dalam melakukan kegiatan dan perencanaan yang matang. b. Kedua, dalam perencanaan dan langsung mengimplementasikan dalam melakukan pendekatan ini perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan secara terus menerus. Metode ini memungkinkan dapat mengimplementasikan serta dapat dilaksanakan dengan cepat serta dapat melibatkan personil dengan jumlah yang banyak, dan mendapatkan umpan balik yang langsung dapat diperbaiki. Adanya risiko yang selalu dihadapi yaitu implementasi yang selalu dimulai dengan asal-asalan serta dapat menimbulkan kebingungan, kecualui terdapat komunikasi secara intensif, cepat dan teratur antara perencana dan pelaksana yang sesuai. c. Ketiga, dalam implementasikan dengan perencanaan yang sedikit dalam hal ini untuk dilakukan oleh organisasi dengan sedikit pengetahuan dapat berakibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan langsung memasuki fase implementasi. Selanjutnya terdapat adanya umpan balik dan saran-saran proses implementasi dapat terus menerus diperbaiki adanya kesalahan. Pendekatan ini bahwa pada tahap tidak mungkin dilakukan perencanaan yang baik karena belum adanya pengetahuan yang cukup dikalangan anggota masyarakat. Implementasi langsung akan membangkitkan motifasi dikalangan anggota polisi. Untuk Polres Tulungagung berdasarkan lingkungan strategik dan kondisi eksternal serta internal, terhadap program Polri Profesional Penggerak Dengan Mengoptimalisasi Peran Bhabinkamtibmas, Untuk Mewujudkan PolmasGuna, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas. Perencanaan sebagai salah satu upaya akselerasi dimana dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan secara terus temerus dapat dilaksanakan dengan cepat yang melibatkan personil dalam jumlah yang banyak serta mendapatkan umpan balik secara langsung dapat memperbaiki. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 64
Risiko yang selalu dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah dapat mengimplementasikan serta dimulai asal-asalan yang selalu menimbulkan kebingungan, namun diupayakan ada komunikasi secara intensif, cepat dan teratur antara dalam melakukan perencana dan pelaksana program. Pemahaman yang baik tentang konsep Polri Profesional dengan mengoptimalisasi peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Polmasguna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas adalah merupakan sesuatu program yang mutlak dilakukan sebelum kegiatan lainnya. Para pejabat yang melakukan program kamtibmas adalah Perwira, Bintara dan karyawan Sipil Polri tanpa kecuali yang harus mempunyai pemahaman yang sama tentang bhabinkabtibmas. Wujud nyata yang diharapkan adalah dapat ditunjukkan dengan tumbuh dan berkembangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap berbagai masalah seperti kamtibmas yang merupakan masalah dalam masyarakat. Selanjutnya masyarakat ikut berperan aktif bersama dengan Polri dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas di wilayahanya Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan, harus adanya indikator keberhasilan adalah sebagai berikut: a. mudah dihubungi oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap Pimpinan kesatuan dan atau anggota Bhabinkamtibmas / Polmas. b. Petugas Polri tidak arogan, simpatik, sopan, santun dan bermitra dengan warga masyarakat. c. Setiap petugas Bhabinkamtibmas / Polmas cepat dan tanggap atas setiap informasi yang diterima dari warga, baik langsung maupun melalui alat telekomunikasi. d. Terjalinnya komunikasi intensif dan berkelanjutan antara Polri dengan masyarakat e. Menfasilitasi pemberdayaan lembaga-lembaga sosial yang ada dan hidup di masyarakat. f. Pembentukan FKPM dalam masyarakat yang belum terdapat lembaga-lembaga adat yang hidup dan berfungsi efektif. g. Meningkatnya kesadaran / kepedulian dan kepatuhan warga terhadap situasi lingkungannya. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 65
h. Aktif dan cepat melaporkan kejadian kamtibmas yang diketahuinya serta bersedia menjadi saksi di pengadilan. i. Berusaha mengambil langkah-langkah yang positif terhadap masalah yang terjadi di lingkungan wilayah hukumnya. j. Masyarakat ikut serta aktif dalam upaya pemecahan masalah dengan mengeliminasi akar masalah di wilayahnya. k. Menurunnya kasus main hakim sendiri. l. Menurunnya penyimpangan sosial.. m. Setiap masalah yang terjadi cepat diidentifikasi kemudian dapat teratasi dan terlokalisir. n. Angka kriminalitas menurun. I. Pembahasan Pemecahan Permasalahan Berkaitan Dengan Bhabinkabtibmas Sebagai aparat penegak hukum seperti polisi terdapat beberapa pelayanan yang harus dilakukan seperti sebagai penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban yang terdapat di masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu polisi yang harmonis murah senyum dan dapat menberikan suritauladan. Tugas yang begitu berat ini seorang polisi harus dapat memberikan tindakan-tindakan yang dapat memberikan contoh bagi masyarakat. Bentuk tindakan nyata anggota Polri untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan, mengarahkan menuju kebaikan serta memberikan contoh sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa mengembalikan masyarakat kita menjadi bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong sehingga terwujudnya stabilitas keamanan ketertiban di Masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tindakan yang berkaian dengan terwujudnya stabilitas keamanan yang terdapat di masyarakat yaitu : a. Terdeteksinya segala bentuk potensi yang mendorong terjadinya kerawanan sosial di masyarakat; Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 66
b. Terselesaikannya setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat tanpa adanya unsur kekerasan dan tindakan diluar aturan yang mengganggu kondusifitas Kamtibmas; c. Terlayaninya pelayanan publik kepada masyarakat dengan mempermudah birokrasimenghindari pungli dan lain sebagainya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri; d. Terbentuknya lagi karakter masyarakat yang santun, tepo seliro saling menghormati dan berbudi pekerti; e. Dapat menumbuhkembangkan kembali dalam masyarakat nilai-nilai Patroitisme, Heroisme, Rela Berkorban dan sebagai teladan, untuk mengembalikan jati diri sebagai warga negara bangsa Indonesia yang berkrakter yang memiliki dan memahami nilai Ideologi Pancasila; f. Restorasi Justice dalam melakukan upaya-upaya setiap penyelesaian konflik / persoalan hukum yang terjadi di masyarakat dengan mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat dalam setiap menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dari beberapa Tindakan yang dilakukan oleh polisi sebagai bhabinkabtibmas tersebut diatas dapat memberikan rasa aman dan pengayoman bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Ada beberapa cara Polisi di Tulungagung bertindak sebagai Bhabinkabtibmas seperti : 1. Cara Bertindak a. Pembinaan/pemberdayaan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang bermasalah atau mantan narapidana, keluarga dan elemen masyarakata lainnya; b. melaporkan dan atau menyelesaikan permasalahan sesuai dengan data / informasi yang telah diperoleh menyangkut bencanadan permasalahan IPOLESKOSBUD HANKAM; c. Melakukan upaya-upaya penyelesaian masalah yang berimplikasi hukum dengan mempertemukan para pihakyang terlibat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat; d. Dalam penyelesaian masalah mengedepankan instansiteknis sesuai dengan bentuk/jenis permasalahan yang terjadi; Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 67
2. 3. e. Mengedepankan persuasif, preemtif preventif, tindakan pendataan, pembinaan dan konsultan serta mengayomi masyarakat. Tahapan Persiapan a. Tindakan Polres Tulungagung melakukan peninjauan ke seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung dan kesiapan untuk mengetahui organisasi dalam rangka pengambilan keputusan strategik; b. Setelah melakukan peninjauan dilakukan pemetaan jumlah dusun- dusun yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung secara riil dan aktual; c. Menempatkan Polisi yang telah dipetakan dengan pertimbangan tempat tinggal anggota, tempat dinas anggota dan hirarki kepangkatan; d. Menyusun ploting polisi yang telah ditentukan dan memberikan kesempatan kepada anggota yang keberatan dengan ploting dengan alasan yang dapat diterima untuk penyempurnaan ploting anggota tersebut; e. Melaksanakan pengenalan dan pengarahan berkaitan dengan program Bhabinkamtibmas; f. Melaksanakan anev hasil kegiatan dan membuat rencana kerja Tahapan Kegiatan a. Berkunjung, bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan warga masyarakat di Desa / Kelurahan yang menjadi tanggung jawab bersama. b. Menghadiri giat masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan / keinginan masyarakat sesuai peran,kapasitas dan kemampuan; c. Menerima info dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat untuk diserahkan kepada Pimpinan; d. Memfasilitasi dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapi warga masyarakat seperti dalam penyelesaian perselisihan antara warga masyarakat; Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 68
e. Selalu Bersama-sama dengan warga masyarakat di lingkungannya dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap timbulnya penyakit masyarakat; f. Menfasilitasi kegiatan masyarakat ( Pertandingan olah raga, pementasan seni dan budaya serta pertemuan - pertemuan sosial ); g. Menyelenggarakan Tatap Muka menggunakan Fasilitas Kantor Desa /Ruang Sekolah untuk membangun Komunikasi yang baik; h. Bersama-sama dengan masyarakat mengembangkan model-model usahakecil yang dapat mendatangkan hasil; i. Selalu memberikan contoh serta mengajak masyarakat untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan bermanfaat terhadap lingkungan; j. Memelopori Giat Forum Kemitraan Masyarakat dalam rangka menangkal Gangguan Kamtibmas; k. Memberdayakan dan mengendalikan peran Pranata Sosial dalam melakukan suatu perbuatan di masyarakat yang ada sebagai wadah untuk penyelesaian masalah-masalah Sosial namun tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku; l. Bersama-sama melakukan pembinaan dan pemacahan masalah IPOLEKSOSBUD HANKAM; m. Menerapkan Restorative Justice dengan menempatkan keadilan sebagai nilai dasar dalam merespon setiap perkara pidana, dengan mengupayakan setiap permasalahan dengan mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak yang berperkara; sehingga dapat diselesaikan dengan baik dengan tidak melibatkan proses hukum. J. Kesimpulan Setelah saya uraikan dari sub-sub penelitian tersebut di atas, maka saya menyimpulkan bahwa : a. Pelaksanaan Program Polri dengan mengoptimalisasi peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Polmasguna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamtibmasbelum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 69
maksimal dilaksanakan mengingat keterbatasan jumlah anggota dan cara berfikir (mind set) serta bersikap (culture set) baik anggota Polri maupun masyarakat masih belum meahami dan mengerti arti pentingnya perubahan. b. Program ini juga merupakan upaya Polres Tulungagung untuk mewujudkan masyarakat dan terbentuknya lagi karakter masyarakat yang santun, tepo seliro saling menghormati / berbudi pekerti, menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai Patroitisme, Heroisme, Rela Berkorban dan sebagai teladan, untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang berkrakter memiliki nilai Ideologi Pancasila yang menjadi target pencapaian sasaran strategis Polri. c. Peran yang diharapkan adalah perilaku yang memenuhi harapan masyarakat, mengikuti norma-norma yang berlaku, dapat mewujudkan perilaku yang menjadi panutan dalam pelaksanaan tugas, mendapatkan penilaian hasil kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi apabila ada tindakan dan perbuatan yang melukai hati masyarakat K. Saran-Saran Setelah melakukan penelitian kaitannya dengan bhabinkabtibmas, maka terdapat saran yaitu : a. Dilaksanakannya sosialisasi ke semua anggota Polres Tulungagung sebagai pengemban Polmas dan para Bhabinkamtibmas semua jajaran secara terus menerus, melalui berbagai cara. b. Perlunya ketegasan dari Pimpinan untuk komitmen melaksanakan Program Polri dengan memberikan Reward dan punishment. c. Semua yang telah diuraikan diatas harus didukung oleh niat tulus ikhlas dari seluruh anggota Polri untuk berbuat baik dengan melakukan yang terbaik untuk Polri, dengan niat yang tulus ikhlas 2 segala tantangan tugas akan teratasi dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat dapat terus bertambah mewujudkan Polri yang bermitra dengan masyarakat dalam mengatasi semua masalah sosial yang terjadi. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 70
DAFTAR PUSTAKA Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti, 2011, Jakarta Faisal Sanafiah, Format-format penelitian sosial, dasar- dasar dan aplikasi, Ed. 1, cet, Rajawali, 2019, Jakarta. Suparman I.A, M.Sc, Statistik Sosial, Manajemen, P.T. Raya Grafindo Persada, 2018 Jakarta. Tjipto Atmoko. Operasional Prosedur (SOP) dan Akun tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2010. Mamangkey, A.(2016). Peranan Camat dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsa yang Kabupaten Minahasa Selatan, 2016 Nurjaya, I. Antara Polisi, Masyarakat dan Pembinaan Kamtibmas. Hukum dan Pembangunan. 2000, Jakarta Undang-Undang dan Peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Perubahannya. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah beserta Perubahannya. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisan Sektor beserta Perubahannya. Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/ Kelurahan (Oktober 2011) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 71