MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENILAI AHLI, KEGAGALAN BANGUNAN, DAN PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85R Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun jdih.pu.go.id
2 - 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626); 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di jdih.pu.go.id
Menetapkan 3 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENILAI AHLI, KEGAGALAN BANGUNAN, DAN PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. 2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 3. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan. 4. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 5. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 6. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi jdih.pu.go.id
4 - dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. 7. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. 8. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. 9. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. 10. Pemilik Bangunan yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan. 11. Pengelola adalah unit organisasi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional bangunan, pelaksanaan pengoperasian, dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif. 12. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. 13. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. 14. Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli adalah norma, etika, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang didasarkan pada nilai dan budaya kerja sebagai Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya maupun menjalani kehidupan pribadi yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Penilai Ahli. 15. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. 16. Sertifikat Penilai Ahli yang selanjutnya disingkat SPA adalah tanda bukti pengakuan kompetensi Penilai Ahli jdih.pu.go.id
5 - yang diberikan kepada calon Penilai Ahli yang lulus uji kompetensi Penilai Ahli. 17. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait. 18. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja. 19. Registrasi Penilai Ahli yang selanjutnya disebut pencatatan Penilai Ahli adalah kegiatan mencatat Penilai Ahli sesuai dengan hasil uji kompetensi dan penetapan pengurus LPJK. 20. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. 21. Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan adalah laporan mengenai kejadian Kegagalan Bangunan yang diterima oleh Menteri melalui LPJK dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan. 22. Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan adalah laporan hasil pengumpulan dan pengolahan informasi secara berkeahlian terhadap kejadian Kegagalan Bangunan. 23. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 24. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. jdih.pu.go.id
6 - BAB II PENILAI AHLI Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Penilai Ahli yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan terdiri atas: a. orang perseorangan; b. kelompok; atau c. lembaga. Pasal 3 (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap: a. pelaksanaan pencatatan Penilai Ahli; dan b. penetapan penugasan Penilai Ahli yang tercatat dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPJK. (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPJK berwenang melaksanakan: a. menerima laporan terjadinya Kegagalan Bangunan; b. pendaftaran calon Penilai Ahli; c. pelatihan calon Penilai Ahli; d. uji kompetensi Penilai Ahli; dan e. pembinaan Penilai Ahli. Bagian Kedua Tugas, Hak dan Kewajiban, dan Wewenang Penilai Ahli Pasal 4 Tugas Penilai Ahli dalam penilaian kejadian Kegagalan Bangunan, meliputi: a. menetapkan tingkat pemenuhan terhadap ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; jdih.pu.go.id
7 - b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan; c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan; d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi; e. menetapkan besaran kerugian keteknikan, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab; f. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian; g. melaporkan hasil penilaiannya kepada penanggung jawab bangunan dan Menteri melalui LPJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan h. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan. Pasal 5 Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya berhak: a. berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait; b. memperoleh kompensasi, perlindungan dan fasilitas keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dari para pihak; c. menghentikan kegiatan investigasi dan penelitiannya, serta segera melaporkan segala sesuatu kepada pemberi tugas mengenai ancaman dan gangguan keamanan, keselamatan, dan kesehatan selama proses kerja; d. menjelaskan baik lisan maupun tulisan segala sesuatu penemuan bukti yang didapat dari hasil penilaian Kegagalan Bangunan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya kepada para pihak; dan e. mendapatkan pengawalan dan perlindungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bila diperlukan, untuk memasuki lokasi kejadian. jdih.pu.go.id
8 - Pasal 6 Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menjunjung tinggi nilai: 1. independensi; 2. profesionalitas; 3. keadilan; 4. kepastian hukum; 5. kemanfaatan; 6. kerahasiaan; 7. kejujuran; dan 8. objektif. b. menjalankan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli; c. menolak penugasan sebagai Penilai Ahli apabila terdapat benturan kepentingan pada Kegagalan Bangunan yang dinilai dengan memberikan alasan secara tertulis; d. melakukan peningkatan/pengembangan pengalaman profesional sebagai Penilai Ahli; dan e. tidak menyalahgunakan SPA dalam proses peradilan dan/atau untuk keperluan pribadi. Pasal 7 Dalam menjalankan tugasnya, Penilai Ahli berwenang: a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan; b. meminta data yang diperlukan; c. melakukan pengujian yang diperlukan; dan d. memasuki lokasi pekerjaan tempat terjadinya Kegagalan Bangunan. jdih.pu.go.id
9 - Bagian Ketiga Pendaftaran, Pelatihan, Uji Kompetensi, dan Pencatatan Penilai Ahli Paragraf 1 Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Penilai Ahli Pasal 8 (1) Pendaftaran sebagai calon Penilai Ahli dilakukan setiap saat dan disampaikan kepada LPJK melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (2) Informasi terkait pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi, media massa nasional, dan media sosial. (3) Informasi pendaftaran melalui media massa nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum proses uji kompetensi. (4) Pendaftaran calon Penilai Ahli dilaksanakan dengan pengisian formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan pendaftaran. (5) LPJK melakukan verifikasi dan validasi persyaratan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, LPJK memberitahukan kepada pemohon melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon. (7) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi dan validasi ditetapkan sebagai calon Penilai Ahli oleh LPJK dan diumumkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (8) Tata cara pendaftaran, verifikasi dan validasi, dan penetapan calon Penilai Ahli tercantum dalam Lampiran I jdih.pu.go.id
10 - yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 (1) Setiap pemohon yang mengajukan diri menjadi calon Penilai Ahli harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. warga negara Indonesia dan berdomisili di dalam wilayah Indonesia; b. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Penilai Ahli; c. tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus dalam partai politik; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e. tidak terlibat dalam tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan subkualifikasi paling rendah ahli madya atau jenjang 8 (delapan) dan/atau insinyur profesional madya; b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sebagai perencana, pelaksana dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dari bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; c. mampu bekerja secara profesional, jujur, objektif, dan independen; d. memiliki pemahaman terhadap standar konstruksi, regulasi jasa konstruksi, keprofesian, dan peraturan jdih.pu.go.id
11 - perundang-undangan dan aspek hukum lainnya terkait Kegagalan Bangunan; e. melampirkan surat pengantar dari pimpinan asosiasi profesi pemohon untuk menjadi Penilai Ahli; f. diutamakan mempunyai Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi paling rendah pada jenjang jabatan ahli madya Keselamatan Konstruksi atau jenjang 8 (delapan) dan/atau telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; g. diutamakan memiliki latar belakang: 1) pengetahuan atau pendidikan di bidang forensic engineering yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat nasional/ internasional; dan 2) pengalaman dalam investigasi Kegagalan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan. i. bersedia menandatangani pakta komitmen penugasan sebagai Penilai Ahli. Paragraf 2 Pelatihan Calon Penilai Ahli Pasal 10 (1) Calon Penilai Ahli yang sudah ditetapkan oleh LPJK harus mengikuti pelatihan calon Penilai Ahli yang dilaksanakan oleh LPJK. (2) Calon Penilai Ahli yang telah mengikuti pelatihan akan mendapatkan surat tanda tamat pelatihan yang diterbitkan oleh LPJK. (3) Pelatihan dilakukan dalam bentuk teori dan praktik berupa pemahaman materi, diskusi, dan praktik penilaian Kegagalan Bangunan yang didukung oleh peralatan investigasi. (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada ketentuan pelatihan berbasis kompetensi jdih.pu.go.id
12 - sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) LPJK dalam melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pakar dan/atau lembaga/institusi yang berkompeten di bidangnya. (6) Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh Sertifikat Kompetensi Kerja pada jabatan ahli utama atau jenjang 9 (sembilan), dan/atau insinyur profesional utama dan/atau memiliki pengalaman di bidang Jasa Konstruksi paling sedikit 15 (lima belas) tahun. (7) Pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 3 Uji Kompetensi Penilai Ahli Pasal 11 (1) Setiap pemohon yang mendapatkan surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus mengikuti uji kompetensi Penilai Ahli. (2) Uji kompetensi Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian manajerial, psikologi, dan keteknikan. (3) Uji kompetensi Penilai Ahli diselenggarakan 2 (dua) kali setiap tahunnya, dan/atau sesuai kebutuhan Penilai Ahli berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan. (4) Uji kompetensi dilakukan oleh LPJK dengan membentuk tim uji kompetensi Penilai Ahli. (5) Dalam hal uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPJK dapat bekerja sama dengan lembaga lain dan/atau pakar yang memiliki kompetensi di bidangnya. (6) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.pu.go.id
13 - Pasal 12 (1) Setiap calon Penilai Ahli yang telah lulus uji kompetensi Penilai Ahli berhak mendapatkan SPA. (2) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua LPJK. (3) Jangka waktu berlaku SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya. Paragraf 4 Pencatatan Penilai Ahli Pasal 13 (1) Penilai Ahli yang telah mendapatkan SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (2) LPJK melaporkan daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (3) Pelaporan oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Paragraf 5 Perpanjangan Sertifikat Penilai Ahli Pasal 14 (1) Penilai Ahli dapat mengajukan permohonan perpanjangan SPA kepada LPJK dengan mengisi formulir. (2) Setiap Penilai Ahli yang akan mengajukan perpanjangan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan catatan pengalaman pelatihan dan pengembangan kompetensi Penilai Ahli, termasuk pengalaman profesional. (3) Pelatihan dan pengembangan kompetensi Penilai Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) diselenggarakan oleh jdih.pu.go.id
14 - LPJK maupun institusi atau pihak lain terkait yang kompeten dalam pengembangan Jasa Konstruksi. (4) Batas usia Penilai Ahli yang akan mengajukan perpanjangan SPA paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) tahun dan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter. (5) Tata cara perpanjangan SPA oleh LPJK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Keempat Pembinaan Penilai Ahli Paragraf 1 Umum Pasal 15 LPJK melakukan pembinaan Penilai Ahli yang meliputi pemberdayaan dan pengawasan. Paragraf 2 Pemberdayaan Penilai Ahli Pasal 16 (1) Pemberdayaan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi Penilai Ahli. (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK dapat bekerja sama dengan institusi lain yang kompeten dalam melaksanakan pengembangan kompetensi. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelatihan formal; dan b. kegiatan pembekalan. (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pendidikan formal; jdih.pu.go.id
15 - b. pelaksanaan pendidikan non-formal; c. pelaksanaan pertemuan profesi; d. pelaksanaan seminar atau lokakarya; e. pelaksanaan sayembara atau kompetisi; f. penyusunan paparan dan karya tulis; dan g. penemuan atau inovasi yang dipatenkan. (5) Pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk praktik dan teoritis yang mencakup materi terkait manajerial dan teknik. (6) Hasil dari keikutsertaan Penilai Ahli dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi dicatat dan dimutakhirkan oleh LPJK. (7) Pemberdayaan Penilai Ahli tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 3 Pengawasan Penilai Ahli Pasal 17 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemberian sanksi Penilai Ahli. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap: a. tugas Penilai Ahli dalam pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; dan b. penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli. (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penilai Ahli dalam hal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: a. persiapan; b. pelaksanaan; jdih.pu.go.id
16 - c. pelaporan; dan d. tindak lanjut. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Kelima Sanksi Administratif Paragraf 1 Umum Pasal 18 (1) Penilai Ahli yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diberikan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. tidak diberikan penugasan; c. pemberhentian dari tugas; dan/atau d. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (3) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas Penilai Ahli; b. pemalsuan dokumen; c. pemalsuan data; d. keberpihakan; e. penyuapan; f. penipuan; dan/atau g. penekanan, ancaman, dan/atau intervensi. jdih.pu.go.id
17 - Paragraf 2 Tahapan Pemberian Sanksi Pasal 19 (1) LPJK menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Ahli saat: a. melaksanakan tugas; atau b. tidak sedang melaksanakan tugas. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Penilai Ahli yang dilaporkan, pelapor, dan/atau pihak lain terkait. (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan identitas diri dan jenis pelanggaran secara tertulis kepada LPJK. (4) LPJK melakukan rapat pengurus LPJK untuk merekomendasikan sanksi administratif atas pelanggaran Penilai Ahli yang telah terklarifikasi dan terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Rapat pengurus LPJK sebagaimana pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya laporan pelanggaran oleh Penilai Ahli. (6) Berdasarkan rekomendasi dari LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan pengenaan sanksi administratif. (7) Pengenaan sanksi atas pelanggaran saat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut: a. Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penilai Ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi kewajiban secara profesional dan menjadi bagian dari salah satu pihak, dan/atau melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli. b. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penilai Ahli tidak menjalankan kewajiban bekerja jdih.pu.go.id
18 - secara profesional dan menjadi bagian dari salah satu pihak, dan/atau melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli, diberikan sanksi pemberhentian dari tugas. c. Penilai Ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban bekerja secara profesional dan menjadi bagian dari salah satu pihak, dan/atau melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli sebanyak 3 (tiga) kali penugasan dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (8) Pengenaan sanksi atas pelanggaran tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut: a. Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penilai Ahli yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli. b. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penilai Ahli melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli, dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penugasan sebagai Penilai Ahli selama 1 (satu) tahun. c. LPJK melakukan evaluasi terhadap Penilai Ahli yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk dapat ditetapkan menjalankan tugas kembali sebagai Penilai Ahli. d. Penilai Ahli yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id
19 - Pasal 20 (1) Penilai Ahli yang sudah dikeluarkan dari daftar pencatatan Penilai Ahli harus mengajukan permohonan pendaftaran kembali sebagai calon Penilai Ahli. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan dari daftar pencatatan Penilai Ahli. Paragraf 3 Keberatan Pasal 21 (1) Penilai Ahli yang keberatan dengan sanksi yang diberikan oleh Menteri, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan menyertakan bukti pendukung. (2) Menteri dapat menolak atau menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Menteri menolak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan pemberian sanksi oleh Menteri tetap berlaku. (4) Dalam hal Menteri menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan pemberian sanksi tersebut. (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final. Pasal 22 Pemberian sanksi administratif tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.pu.go.id
20 - BAB III KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 23 (1) Kegagalan Bangunan dinilai dan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tolok ukur. (2) Kriteria dan tolok ukur sebagaimana ayat (1) mencakup: a. aspek struktural; dan b. aspek fungsional. (3) Aspek struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. kekuatan; b. stabilitas; c. durabilitas; dan d. spesifikasi material. (4) Aspek fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kemudahan layanan. (5) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 24 Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan; b. penugasan Penilai Ahli; c. pembuatan perjanjian kerja; d. pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; dan e. pelaporan hasil penilaian. jdih.pu.go.id
21 - Bagian Kesatu Pelaporan Kejadian Kegagalan Bangunan Pasal 25 (1) Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab Bangunan, Pengelola Bangunan dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang terdampak langsung akibat Kegagalan Bangunan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui LPJK dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender setelah terjadi Kegagalan Bangunan. (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila Kegagalan Bangunan mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk dalam penunjukan Penilai Ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan. (5) Laporan kejadian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pelapor; b. nama bangunan; c. pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; d. lokasi detil bangunan; e. jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan; f. waktu kejadian Kegagalan Bangunan; dan g. foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan. (6) LPJK melakukan verifikasi atas laporan kejadian Kegagalan Bangunan. (7) Pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.pu.go.id
22 - Bagian Kedua Penugasan Penilai Ahli Paragraf 1 Kriteria Penugasan Penilai Ahli Pasal 26 (1) Penugasan sebagai Penilai Ahli ditetapkan oleh LPJK. (2) Penugasan sebagai Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan berdasarkan: a. Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan dari Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, Pengelola Bangunan dan/atau pihak lain yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada LPJK; dan b. permintaan Menteri kepada LPJK. (3) Penugasan Penilai Ahli sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bersedia ditugaskan menjadi Penilai Ahli; b. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan subkualifikasi paling rendah ahli madya atau jenjang 8 (delapan) dan/atau insinyur profesional madya; dan c. diutamakan Penilai Ahli yang berlokasi terdekat dengan kejadian Kegagalan Bangunan. (4) Penugasan Penilai Ahli yang dilakukan secara kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri dari ketua dan anggota. (5) Kelompok harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. setiap personil dalam kelompok bersedia ditugaskan menjadi Penilai Ahli berdasarkan penetapan; dan b. ketua kelompok harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi pada jabatan ahli utama atau jenjang 9 (sembilan) dan/atau insinyur jdih.pu.go.id
23 - profesional utama dan/atau berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun di bidang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan. (6) Penugasan penilaian Kegagalan Bangunan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh LPJK. (7) LPJK dalam melaksanakan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat bekerja sama dengan pihak lain terkait. (8) Penugasan Penilai Ahli oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan mengenai kejadian Kegagalan Bangunan. Paragraf 2 Tahapan Penugasan Penilai Ahli Pasal 27 Penugasan sebagai Penilai Ahli dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut: a. LPJK menugaskan Penilai Ahli sesuai kompetensi dengan Klasifikasi Kegagalan Bangunannya berdasarkan Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan yang sudah terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6). b. LPJK menunjuk Penilai Ahli perorangan atau kelompok untuk melakukan penilaian Kegagalan Bangunan. c. Penilai Ahli yang ditunjuk sebagaimana huruf b menyampaikan surat penerimaan atau penolakan atas penunjukkan sebagai Penilai Ahli secara tertulis kepada LPJK paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal penunjukkan; d. LPJK melakukan penetapan penugasan Penilai Ahli melalui surat penugasan yang ditembuskan kepada Menteri; e. surat penugasan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Penilai Ahli yang bertugas jdih.pu.go.id
24 - dan ditembuskan kepada pelapor dan/atau pihak terkait lainnya; f. Pengguna Jasa atau Pemilik/penanggung jawab Bangunan, menyusun perjanjian kerja penilaian Kegagalan Bangunan dengan Penilai Ahli yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d. Paragraf 3 Pembahasan Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan Pasal 28 (1) LPJK memfasilitasi pembahasan Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) bersama dengan Penilai Ahli yang ditugasi untuk melaksanakan penilaian Kegagalan Bangunan. (2) Pembahasan laporan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gambaran umum tentang: a. Kegagalan Bangunan; b. lingkup penugasan; c. waktu penugasan; dan d. tahapan pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan. Paragraf 4 Perjanjian Kerja Pasal 29 (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f merupakan dokumen perjanjian yang mengatur hubungan kerja antara: a. Pengguna Jasa dan Penilai Ahli; atau b. Pemilik/penanggung jawab bangunan dan Penilai Ahli. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: jdih.pu.go.id
25 - a. nama dan alamat lengkap para pihak; b. lingkup penugasan; c. waktu pelaksanaan penugasan; d. biaya pelaksanaan penugasan; e. penanggung jawab biaya pelaksanaan penugasan; dan f. tanda tangan para pihak. (3) Selain menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, Penilai Ahli juga harus menandatangani pakta integritas. (4) Penyiapan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 5 Biaya Penilai Ahli Pasal 30 (1) Biaya Penilai Ahli meliputi: a. honorarium Penilai Ahli; b. biaya perjalanan dan biaya akomodasi yang dikeluarkan Penilai Ahli; c. biaya tenaga ahli dan pendukung lainnya yang diperlukan dalam penilaian ahli; d. biaya pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan dalam penilaian ahli; dan e. biaya administrasi yang meliputi pengadaan dokumen, sewa peralatan, dan pengadaan alat pelindung diri. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan berdasarkan penetapan Penilai Ahli. (3) Dalam hal pihak yang bertanggung jawab belum ditetapkan, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan terlebih dahulu kepada Pengguna Jasa jdih.pu.go.id
26 - dan/atau Pemilik/penanggung jawab bangunan yang dituangkan dalam perjanjian kerja penilaian Kegagalan Bangunan. (4) Ketentuan mengenai besaran tarif biaya Penilai Ahli ditetapkan oleh Menteri. Bagian Ketiga Pelaksanaan Penilaian Kegagalan Bangunan Pasal 31 (1) Penilaian terhadap kejadian Kegagalan Bangunan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Penilai Ahli. (2) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama atau dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung lainnya. (3) Penilaian Kegagalan Bangunan dilaksanakan dengan cara: a. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan; b. identifikasi Kegagalan Bangunan; c. investigasi Kegagalan Bangunan; d. analisis penyebab Kegagalan Bangunan; e. penilaian besaran ganti kerugian; f. penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan; dan g. penyusunan dan penyampaian laporan. Paragraf 1 Pemeriksaan Dokumen Legalitas dan/atau Perizinan Objek Bangunan Pasal 32 (1) Pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan: a. perencanaan kegiatan; b. identifikasi dan pemeriksaan dokumen legalitas; jdih.pu.go.id
27 - c. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait; dan d. penyediaan peralatan pendukung. (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan: a. jadwal kerja; b. rencana kebutuhan tenaga ahli; dan c. rencana kebutuhan sumber daya lain. (3) Penyusunan jadwal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. prosedur/tahapan pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; b. waktu kunjungan lapangan; c. koordinasi dengan pihak terkait; d. pemeriksaan terhadap objek Kegagalan Bangunan; e. pengujian terhadap objek Kegagalan Bangunan; f. analisis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian; dan g. pembuatan dan penyampaian laporan. (4) Prosedur/tahapan pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat daftar kerja pelaksanaan pemeriksaan Kegagalan Bangunan. (5) Penyusunan rencana kebutuhan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. menetapkan atau menentukan klasifikasi tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang diperlukan; dan b. membuat daftar tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan bidang subklasifikasi bangunan yang mengalami kegagalan. (6) Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. membuat daftar jenis peralatan untuk pemeriksaan dan pengujian yang dibutuhkan di lapangan; dan b. membuat daftar alat pelindung diri dan alat pelindung kerja. (7) Identifikasi dan pemeriksaan dokumen legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: jdih.pu.go.id
28 - a. persiapan pengumpulan data; dan b. identifikasi dan pemeriksaan dokumen. (8) Persiapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas: a. menyusun daftar simak dokumen yang dibutuhkan meliputi: 1) perencanaan dan pendanaan; 2) perancangan konstruksi; 3) perizinan; 4) data runtut waktu pencatatan kesehatan dari bangunan; 5) pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 6) gambar terbangun; 7) pengawasan pekerjaan konstruksi; 8) penerapan SMKK; 9) pengoperasian dan pemeliharaan; dan 10) data perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi stabilitas maupun fungsi bangunan. b. menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara kepada narasumber yang ada di lapangan; c. menyusun daftar simak standar prosedur; d. menyusun daftar simak alat uji; dan e. menyusun rencana pembagian tugas antara Penilai Ahli dengan tenaga ahli (jika ada). (9) Identifikasi dan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) meliputi kegiatan: a. pengumpulan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan yang mengalami kegagalan; dan b. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan yang mengalami kegagalan. (10) Pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disesuaikan dengan keabsahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. jdih.pu.go.id
29 - (11) Kerja sama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan antara Penilai Ahli dengan pihak terkait lainnya. (12) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi: a. pihak pemerintah/penyelenggara infrastruktur; b. Pengelola Bangunan; c. lembaga atau institusi; d. perguruan tinggi; e. kepolisian negara republik indonesia; f. laboratorium; g. tenaga ahli lainnya yang diperlukan; dan/atau h. komite dan komisi yang dibentuk oleh Menteri atau yang mempunyai tugas dalam pemeriksaan dan pengujian bangunan. (13) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (11) meliputi: a. pengumpulan dokumen dan data; b. pengumpulan data perizinan; c. fasilitasi/layanan sarana peralatan dan laboratorium uji; d. pelibatan pakar; dan e. pengajuan izin memasuki wilayah dan perlindungan keamanan. (14) Penyediaan peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. dokumen daftar simak; b. formulir prosedur teknis sesuai dengan aspek keruntuhan bangunan dan/atau fungsional bangunan; c. peralatan uji portable; d. alat pelindung diri dan alat pelindung kerja; dan e. peralatan khusus seperti drone. jdih.pu.go.id
30 - Paragraf 2 Identifikasi Kegagalan Bangunan Pasal 33 (1) Identifikasi Kegagalan Bangunan merupakan kegiatan pencarian data primer dan sekunder yang meliputi: a. gambaran kondisi lapangan lokasi Kegagalan Bangunan; b. pernyataan dari pihak terkait; dan c. pengujian terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan dengan menggunakan peralatan untuk pengamatan. (2) Gambaran kondisi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi dokumen dalam bentuk visual dan pengamatan langsung di lapangan. (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pengguna Jasa; b. instansi terkait; c. Pemilik Bangunan; d. Pengelola bangunan; e. Penyedia Jasa konsultansi perancangan Konstruksi; f. Penyedia Jasa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi; g. Penyedia Jasa konsultansi pengawasan dan/atau manajemen Konstruksi; h. pemasok; i. rantai pasok; j. aplikator; k. operator; l. penanggung jawab operasi; m. mandor; n. tukang; o. saksi fakta; dan p. masyarakat umum. jdih.pu.go.id
31 - Paragraf 3 Investigasi Kegagalan Bangunan Pasal 34 (1) Investigasi Kegagalan Bangunan paling sedikit dilaksanakan dengan: a. penentuan indikasi terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan; dan b. pengujian terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan dengan menggunakan peralatan untuk pengamatan. (2) Hasil investigasi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang disepakati bersama antara Penilai Ahli dengan Pengguna Jasa/Pemilik Bangunan/Pengelola bangunan/penanggung jawab bangunan dan Penyedia Jasa. (3) Isi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penetapan Kegagalan Bangunan dari aspek: a. keruntuhan bangunan; dan/atau b. fungsional bangunan. (4) Berita acara hasil investigasi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 4 Analisis Penyebab Kegagalan Bangunan Pasal 35 (1) Analisis penyebab Kegagalan Bangunan paling sedikit dilaksanakan dengan: jdih.pu.go.id
32 - a. membandingkan antara hasil pengujian dengan dokumen kontrak dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan; b. melakukan analisis perubahan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya Kegagalan Bangunan; dan c. melakukan analisis tingkat pemenuhan ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kesimpulan dalam menentukan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan. Paragraf 5 Penilaian Besaran Ganti Kerugian Pasal 36 (1) Penilaian besaran ganti kerugian yang diakibatkan kejadian Kegagalan Bangunan meliputi kegiatan: a. penghitungan besaran ganti rugi; dan b. penetapan jangka waktu pembayaran ganti rugi. (2) Penghitungan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. penghitungan besaran kerugian keteknikan; b. penghitungan besaran kerugian finansial yang dialami oleh pihak ketiga selain Pengguna jasa dan Penyedia jasa; dan/atau c. penghitungan kerugian ekonomi yang dialami oleh Pengguna Jasa atau Pemilik bangunan/ penanggung jawab bangunan. (3) Usulan besaran ganti kerugian ditetapkan berdasarkan jumlah penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara. jdih.pu.go.id
33 - (4) Ganti rugi yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan dari Penilai Ahli. (5) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan oleh pihak yang berwenang. (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 6 Penetapan Penanggung Jawab Kegagalan Bangunan Pasal 37 (1) Penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli dilakukan dengan mengkompilasi dan menyimpulkan hasil analisis penyebab Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan penilaian besaran kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 7 Pelaporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan Pasal 38 (1) Pelaporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf g terdiri atas: a. penyusunan laporan; b. penyampaian laporan; dan jdih.pu.go.id
34 - c. penyampaian usulan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan. (2) Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. pelaksanaan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan; c. penetapan besaran kerugian keteknikan, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab; d. penetapan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan; dan e. jangka waktu perbaikan dan pembayaran kerugian. (3) Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada LPJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas. (4) Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat. (5) Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada: a. Menteri; b. ketua LPJK; c. d. Pengguna Jasa; e. Pemilik/penanggung jawab Bangunan; dan/atau f. Pengelola Bangunan. (6) Penyampaian usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada jdih.pu.go.id
35 - Menteri untuk penyusunan kebijakan yang berisikan langkah yang terdiri atas: a. teknis untuk penanggulangan Kegagalan Bangunan yang disusun berdasarkan sebab akibat kejadian Kegagalan Bangunan; b. koordinasi dan peran serta pihak yang berhubungan langsung dengan kejadian Kegagalan Bangunan; dan c. pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan. (7) Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Penilai Ahli yang telah tercatat di dalam Sistem Informasi Konstruksi Indonesia sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus melakukan pengakuan terhadap kompetensi terkini di LPJK untuk melaksanakan tugas Penilai Ahli. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id
36 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2021 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 285 jdih.pu.go.id
37 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENILAI AHLI, KEGAGALAN BANGUNAN, DAN PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN PENILAI AHLI DAFTAR ISI HAL 1 PENDAFTARAN CALON PENILAI AHLI 2 VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENILAI AHLI 3 PENGAKUAN TERHADAP KOMPETENSI TERKINI 4 PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI CALON PENILAI AHLI 5 PERPANJANGAN SERTIFIKAT PENILAI AHLI (SPA) 6 PEMBERDAYAAN PENILAI AHLI 7 PENGAWASAN PENILAI AHLI jdih.pu.go.id
38 - 1. PENDAFTARAN CALON PENILAI AHLI A. Tata Cara Pendaftaran Calon Penilai Ahli 1) Setiap Calon Penilai Ahli harus melakukan pendaftaran di Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi dengan mengunduh form yang telah disediakan. 2) Informasi terkait pendaftaran sebagai calon Penilai ahli dipublikasikan pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang berada di website pendaftaran Penilai Ahli. 3) LPJK akan melakukan verifikasi dan validasi atas seluruh berkas yang dilampirkan oleh calon Penilai Ahli pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. 4) Setiap calon Penilai Ahli yang dinyatakan lulus administrasi sesuai dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus. 5) LPJK wajib memberikan notifikasi pada website dan peserta yang sudah mendaftar, paling sedikit 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi Penilai Ahli. 6) Melampirkan Salinan dokumen yang meliputi: a. KTP/SIM/Paspor; b. Kartu NPWP; c. Surat Izin dari Pimpinan Asosiasi; d. Surat Izin dari Pimpinan Unit (bagi calon Penilai Ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi atau Praktisi) e. KTA f. Tulisan Singkat terkait Penilaian Kegagalan Bangunan dalam bentuk PDF diketik dengan menggunakan MS. Word Font Tahoma ukuran 11, Left Margin: 1,25 cm, Right Margin: 1,25 cm, Up: 1,5 cm dan Bottom: 1,5 cm. Minimal tulisan sebanyak 2 halaman, maksimal sebanyak 3 halaman. B. Syarat Pendaftaran Penilai Ahli 1) Perorangan a. Melampirkan form pernyataan pendaftaran calon penilai ahli (berisi pernyataan kebenaran data yang disampaikan, kesediaan untuk mengikuti proses penilaian calon penilai ahli) jdih.pu.go.id
39 - b. Mengisi form pendaftaran data diri penilai ahli yang terdiri dari: nama lengkap (beserta gelar); nomor KTP/NIK;
tempat lahir;
tanggal lahir;
umur;
jenis kelamin;
alamat (sesuai identitas diri);
alamat domisili;
no.telepon;
email;
NPWP;
pekerjaan terakhir;
pendidikan;
pengembangan kompetensi;
pengalaman kerja professional;
kepemilikan sertifikat kompetensi;
daftar keikutsertaan dalam organisasi;
tulisan singkat terkait Penilaian Kegagalan Bangunan; surat Pernyataan Kebenaran Data yang Diberikan (bermeterai). c. Mengikuti proses penilaian manajemen, psikologi, dan teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPJK; d. Menandatangani Pakta Integritas sebagai Penilai Ahli; 2) Kelompok a. Pendaftar dalam kelompok akan diseleksi dengan mekanisme yang sama dengan pendaftar perorangan. b. Kelompok yang mengikuti seleksi harus lulus uji kompetensi secara keseluruhan sesuai jumlah anggota yang didaftarkan. c. Mengisi form pendaftaran data diri penilai ahli yang terdiri dari: jdih.pu.go.id
nama lengkap (beserta gelar);
nomor KTP/NIK;
tempat lahir;
tanggal lahir;
umur;
jenis kelamin;
alamat (sesuai identitas diri);
alamat domisili;
no. telepon;
email;
NPWP;
pekerjaan terakhir;
pendidikan;
pengembangan kompetensi;
pengalaman kerja professional;
kepemilikan sertifikat kompetensi;
daftar keikutsertaan dalam organisasi;
tulisan singkat terkait Penilaian Kegagalan Bangunan; surat Pernyataan Kebenaran Data yang Diberikan (bermaterai) d. Mengikuti proses penilaian manajemen, psikologi, dan teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPJK; e. Menandatangani Pakta Integritas sebagai Penilai Ahli; f. Dalam hal calon penilai ahli dalam kelompok yang diajukan tidak memenuhi syarat, sesuai dengan jumlah yang diusulkan, maka calon Penilai Ahli yang ditetapkan menjadi Penilai Ahli yakni yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi. 3) Lembaga Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). jdih.pu.go.id
No 41 - Bagan Alir Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Penilai Ahli Penilai Ahli Keterangan Mulai Pendaftaran sebagai Calon PA melalui SIKI/SIJKT: • Dibuka setiap saat/sesuai kebutuhan. • Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum proses uji kompetensi dan diinformasikan melalui media massa nasional. Pendaftaran Calon PA (pemohon) Wajib memenuhi Syarat Umum dan Khusus. Pengisian Form Perorangan Pendaftaran Calon PA dapat melalui: • Perorangan; • Kelompok; dan Kelompok LPJK melakukan verifikasi dan validasi: • Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. • Apabila didapati adanya berkas yang Verifikasi & Validasi Seluruh Dokumen Persyaratan Pendaftaran belum lengkap, LPJK memberitahukan kepada pemohon melalui SIJKT untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon. Yes Calon PA Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi dan validasi ditetapkan sebagai calon Penilai Ahli oleh LPJK dan diumumkan dalam SIJKT. Selesai jdih.pu.go.id
42 - FORMULIR PENDAFTARAN CALON PENILAI AHLI Foto Diri Berwarna Ukuran (4x6) I. Identitas Diri Nama Lengkap (beserta gelar) NIK Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur (tahun) Jenis Kelamin Alamat (sesuai identitas) Alamat Domisili No. Telepon HP No. Telepon Rumah No. Telepon Kantor Email NPWP Pekerjaan Saat Ini SKA/Surat Insinyur Profesional Muda yang dimiliki : : : : : : : : : : : : : : : Laki-Laki Perempuan (Nama Proyek dan Jabatan) Masa berlaku : Penerbit : II. Riwayat Pendidikan Tahun Lulus Tingkat Pendidikan Nama Universitas Program Studi III. Pengalaman Pekerjaan Tahun Nama Perusahaan/ Instansi Posisi IV. Pengembangan Kompetensi Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/Peserta/ Pembicara jdih.pu.go.id
43 - V. Pendaftaran Calon Penilai Ahli Melalui 1. Perorangan SKA Madya/ Utama Insinyur Profesional Madya/ Utama 2. Kelompok Nama Kelompok SKA Madya/ Utama Insinyur Profesional Madya/Utama VI. Pengalaman Kerja di Bidang Konstruksi Perencana/ Pelaksana/Pengawas Nama Proyek Jabatan VII. Asosiasi Pengusul Tahun Nama Asosiasi (dilampirkan : KTA dan Surat Izin Pimpinan Asosiasi) VIII. Pengalaman Organisasi Tahun Nama Organisasi Jenis Kegiatan IX. Tulisan singkat terkait Penilaian Kegagalan Bangunan Sertifikat (Terlampir - Ada/Tidak) Sertifikat (Terlampir - Ada/Tidak) Tahun Pelaksanaan Posisi Posisi jdih.pu.go.id
44 - X. Surat Pernyataan Bermeterai terkait Kebenaran Data yang Diberikan (Terlampir) Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam formulir isian ini adalah benar, apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. Jakarta, Tanggal Bulan Tahun Yang menyatakan, ( Nama Lengkap ) jdih.pu.go.id
45 - FORM PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan dibawah ini: N a m a : NIK : Tempat/tanggal lahir : Jenis kelamin : NPWP : Alamat domisili : Nomor telepon : Nomor SKA/Surat : Masa berlaku: Insinyur Profesional Penerbit : Muda yang dimiliki Bahwa dalam rangka pendaftaran calon Penilai Ahli, saya menyatakan akan melaksanakan tugas sebagai Penilai Ahli dan bersedia menjalankan tugas dengan: 1. Memperhatikan Kode Etik dan Kode Perilaku; 2. Bekerja dengan professional, independent, adil, jujur, obyektif dan tidak berpihak kepada pihak manapun; Demikian Pakta Integritas ini dibuat dalam keadaan sehat dan sadar. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atas Pakta, maka saya bersedia menerima pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. ............ [tempat], ..... [tanggal] ............ [bulan] 20.... [tahun] Yang membuat pernyataan, Materai cukup [tanda tangan], [nama lengkap] jdih.pu.go.id
46 - 2. VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENILAI AHLI Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan melalui: 1. Penilaian administrasi pemohon dilakukan dengan verifikasi dan validasi data terdiri atas: a. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen; b. Penelitian dan pemeriksaan keabsahan dokumen pendukung; c. Penilaian kesesuaian persyaratan dalam pendidikan dan pengalaman; d. Penilaian kompetensi sebagai Penilai Ahli. 2. Verifikasi dan validasi berkas dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. 3. Apabila didapati adanya berkas yang belum lengkap, LPJK akan menyampaikan informasi kepada Calon Penilai Ahli untuk melengkapi. 4. Informasi kelengkapan berkas disampaikan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi dan surat elektronik. 5. Jangka waktu atas kelengkapan berkas paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon. 6. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Calon Penilai Ahli tidak menyampaikan perbaikan, maka dinyatakan gugur. jdih.pu.go.id
47 - 3. PENGAKUAN TERHADAP KOMPETENSI TERKINI (RECOGNITION CURRENT COMPETENCY (RCC)) Penilai Ahli yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Konstruksi Indonesia sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dapat bertugas sebagai Penilai Ahli melalui proses RCC. Penilai Ahli dimaksud di atas harus melalui proses RCC yang dilakukan oleh LPJK. jdih.pu.go.id
48 - 4. PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI CALON PENILAI AHLI A. Pengumuman 1) LPJK mengumumkan informasi terkait pelatihan dan uji kompetensi kepada pemohon paling lambat 2 (dua) bulan sebelum uji kompetensi dilaksanakan. 2) Informasi terkait pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi, media massa nasional dan media sosial. 3) Selain melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi, LPJK juga menyampaikan pengumuman pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi kepada Calon Penilai Ahli secara tertulis melalui surat elektronik, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum proses uji Kompetensi dilaksanakan. B. Pelatihan Calon Penilai Ahli 1) Calon Penilai Ahli yang telah lulus verifikasi dan validasi akan mengikuti pelatihan sebelum dilakukan Uji Kompetensi oleh LPJK 2) Jangka waktu pelatihan dilakukan selama paling sedikit 30 jam pelajaran. 3) Pelatihan dilakukan dalam bentuk teori dan praktek berupa pemahaman materi, diskusi, dan praktek penilaian kegagalan bangunan yang didukung oleh peralatan investigasi. 4) Pelatihan dilakukan berbasis kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5) Program pelatihan yang dilakukan meliputi: a) kemampuan manajerial: 1) pemahaman terkait regulasi jasa konstruksi; 2) menyusun rencana kerja investigasi Kegagalan Bangunan; 3) menyusun laporan penilaian kegagalan bangunan; 4) Pelatihan terkait Kontrak Konstruksi; dan 5) Pelatihan terkait Sengketa Konstruksi. b) kemampuan teknis: i. perhitungan akibat kegagalan bangunan; ii. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; jdih.pu.go.id
49 - iii. melakukan survei awal kegagalan bangunan/rekayasa teknik (forensic engineering); iv. metodologi investigasi kegagalan bangunan; dan v. tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. 6) Modul pelatihan calon Penilai Ahli disusun oleh LPJK dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 7) Instruktur pelatihan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan SKA Utama, Insinyur Profesional Utama dan/atau memiliki pengalaman pengalaman kerja sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi paling sedikit 15 tahun. 8) Pendanaan pada pelatihan sektor jasa konstruksi berasal dari dana APBN. 9) Calon Penilai Ahli yang telah mengikuti Pelatihan dan lulus akan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pelatihan yang diterbitkan oleh LPJK. 10) LPJK dalam melaksanakan pelatihan, dapat bekerja sama dengan pakar dan/atau lembaga/institusi yang berkompeten di bidangnya. 11) Dalam kondisi pandemi maka pelatihan dapat dilakukan secara daring atau hybrid. jdih.pu.go.id
50 - Bagan Alir Pelatihan Calon Penilai Ahli Penilai Ahli Keterangan Mulai Pelatihan Calon PA: • dilakukan oleh LPJK. • mendapatkan surat tanda tamat pelatihan yang diterbitkan oleh LPJK. Calon PA mengacu pada ketentuan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan SKKNI dan ketentuan peraturan perundang- undangan. LPJK dalam melaksanakan pelatihan, dapat bekerja sama dengan pakar dan/atau lembaga/institusi yang berkompeten di bidangnya. Pelatihan PA Pelatihan PA dilakukan dalam bentuk Teori dan Praktik berupa: • pemahaman materi; • diskusi; dan • praktik penilaian Kegagalan Bangunan yang didukung oleh peralatan investigasi. Lulus Pelatihan PA Program pelatihan yang dilakukan meliputi: • kemampuan manajerial: 1) pemahaman terkait regulasi jasa konstruksi; Selesai 2) menyusun rencana kerja investigasi Kegagalan Bangunan; 3) menyusun laporan penilaian kegagalan bangunan; 4) pelatihan terkait Kontrak Konstruksi; dan 5) pelatihan terkait Sengketa Konstruksi. kemampuan teknis: 1) perhitungan akibat kegagalan bangunan; 2) sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; 3) melakukan survei awal kegagalan bangunan/rekayasa teknik (forensic engineering); 4) metodologi investigasi kegagalan bangunan; dan tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. 4) metodologi investigasi kegagalan bangunan; dan tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Lulus pelatihan akan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pelatihan yang diterbitkan oleh LPJK. C. Uji Kompetensi Calon Penilai Ahli 1) Uji kompetensi penilai ahli mencakup penilaian manajerial. Psikologi dan keteknikan. 2) Uji kompetensi penilai ahli dilakukan oleh LPJK dengan membentuk tim uji Penilai Ahli. 3) Metodologi uji kompetensi terdiri dari : a. Uji tertulis jdih.pu.go.id
51 - b. Wawancara c. Uji komprehensif yang dapat dilakukan dalam bentuk karya tulis dan paparan atas pandangan Calon Penilai Ahli terkait Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan. 4) Tim uji Penilai Ahli dapat membuat pedoman dalam rangka acuan teknis penilaian calon Penilai Ahli. 5) Uji kompetensi mencakup penilaian manajerial meliputi: No Komponen Kompetensi Nama Kompetensi Definisi 1 Thinking Ability 1 Analisa Strategis Mengidentifikasi, menguraikan, menghubungkan masalah- masalah utama yang dihadapi dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang organisasi Menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi berbagai situasi Membuat solusi alternatif dalam situasi kerja dengan mencoba cara yang berbeda dan orisinil untuk mengatasi masalah Menyampaikan pendapat/ide/informasi kepada orang lain dengan cara yang mudah dan penggunaan media yang tepat sehingga dimengerti, dipahami dengan baik secara tulisan maupun lisan. Managing Task Mengambil risiko Keberanian mengambil 2 2 Fleksibilitas Berpikir Inovasi Managing Self Komunikasi Perencanaan dan Pengorganisasian Pengambilan keputusan strategis tindakan untuk mendapat manfaat dengan telah mempertimbangkan kemungkinan kegagalan dari hasil yang buruk. Menyusun rencana kerja dan tindakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian tujuan organisasi. Membuat kebijakan dan tindakan yang cepat dan tepat sesuai kepentingan organisasi dengan mempertimbangkan jdih.pu.go.id
52 - Managing Relation Negosiasi Membangun Hubungan Kerjasama kepentingan semua pihak dan dampak jangka panjang. Meyakinkan orang lain melalui berbagai alternatif cara untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait 6) Uji Kompetensi Psikologi meliputi penilaian terkait Case Analysis, Leaderless Group Discussion (LGD), in-tray, Competency Based Interview (CBI). Pada tahapan ini juga akan dilakukan pengecekan terkait integritas dari Calon Penilai Ahli. 7) Uji Kompetensi Teknis meliputi penilaian terkait pemahaman dan kemampuan: a. Peraturan di bidang jasa konstruksi; b. Kegagalan Bangunan; c. Forensic Engineering; d. Metodologi investigasi; dan e. Hukum kontrak/Kontrak konstruksi. 8) Pembobotan penilaian didasari atas hasil uji kompetensi calon Penilai Ahli dalam uji kompetensi manajerial, psikologi dan teknis. D. Ketentuan Lain 1) Berkas pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik LPJK. 2) Selama proses pendaftaran hingga uji kompetensi, tidak dipungut biaya apapun. LPJK tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon (Calon Penilai Ahli). 3) LPJK tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya. 4) LPJK akan membiayai selama peserta mengikuti proses Uji Kompetensi. 5) Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara tatap muka. Apabila dalam kondisi pandemic dan epidemi, maka Uji dapat digantikan dengan cara tatap muka bermedia. 6) Seluruh informasi terkait pengumuman setiap tahapan dilakukan melalui website Penilai Ahli pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi. 7) Keputusan LPJK atas penetapan Penilai Ahli adalah final dan tidak dapat diganggu gugat. jdih.pu.go.id
53 - Bagan Alir Uji Kompetensi dan Pencatatan Penilai Ahli Penilai Ahli Keterangan Mulai Pelaksanaan Uji Kompetensi PA mencakup: • penilaian manajerial; • psikologi; dan • keteknikan. Calon PA (surat tanda tamat pelatihan) Uji kompetensi PA dilakukan oleh LPJK dengan membentuk tim uji PA. Uji Kompetensi PA Metodologi Uji Kompetensi terdiri dari : • Uji tertulis; • Wawancara; dan • Uji komprehensif yang dapat dilakukan dalam bentuk karya tulis dan paparan atas pandangan Calon PA terkait Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan. SPA Setiap calon PA yang telah lulus uji kompetensi Penilai Ahli berhak mendapatkan SPA. SIJKT Daftar PA SPA: • ditandatangani oleh Ketua LPJK. • dicatat dalam SIJKT. • Jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya. Menteri LPJK melaporkan daftar PA yang tercatat dalam SIJKT kepada Menteri. Selesai jdih.pu.go.id
54 - FORMULIR HASIL UJI KOMPETENSI CALON PENILAI AHLI (diisi oleh LPJK) I. IDENTITAS DIRI Nama Lengkap (beserta gelar) NIK Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur (tahun) Jenis Kelamin Alamat (sesuai identitas) Alamat Domisili No. Telepon HP No. Telepon Rumah No.Telepon Kantor Email NPWP Pekerjaan Saat Ini SKA/Surat Insinyur Profesional Muda yang dimiliki : : : : : : : : : : : : : : : Laki-Laki Perempuan (Nama Proyek dan Jabatan) Masa berlaku : Penerbit : KATEGORI PENDAFTARAN Perseorangan Kelompok P e r s e o r a n g a n CATATAN P e r s e o r a n g a n II. KELENGKAPAN DATA DUKUNG A. Riwayat Pendidikan : Lengkap Kurang Lengkap P e P r e s r e s P o e e P r o r e a r s r n a P e s g n e o e a g r r o n a s a r B. Pengalaman Pekerjaan: Lengkap Kurang Lengkap C. Pengembangan Kompetensi: Lengkap jdih.pu.go.id
55 - Kurang Lengkap D. Kepemilikan SKA: P e r s P e e P o r e r s r a e s P n o e e P g r o r e a a r s r n n a e s g n o e a g r o n a a r n n a g n a g n a n Lengkap Kurang Lengkap E. Pengalaman Kerja di Bidang Konstruksi: Sesuai Tidak Sesuai F. Penilaian atas tulisan singkat Kegagalan Bangunan: G. Uji Kompetensi: Manajerial Uji Psikologi: Keteknikan Lolos H. Catatan: Contoh: Pernah terkena sanksi administrasi atau pencabutan PA Keterlibatan dalam organisasi Ketidakabsahan SKA yang dimiliki Ditemukan terkait tindak pidana I. Rekomendasi (Hasil Rapat Pengurus Lembaga): Ditetapkan sebagai Penilai Ahli Ditinjau ulang Catatan: Tidak Lolos jdih.pu.go.id
56 - 5. PERPANJANGAN SERTIFIKAT PENILAI AHLI (SPA) A. Keanggotaan Penilai Ahli 1) Penilai Ahli yang memiliki SPA, melakukan tugas sebagai Penilai Ahli di Wilayah Republik Indonesia. 2) Batas usia maksimum sebagai Penilai Ahli adalah 75 tahun, dan dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani 3) Telah melalui seluruh proses yang ditetapkan sebagai Penilai Ahli. 4) Tercatat dalam sistem informasi yang diakui perundang-undangan yang berlaku. B. Perpanjangan SPA 1) Masa berlaku sertifikat adalah 5 (lima) tahun. 2) Setiap penilai ahli dapat melakukan perpanjangan SPA 3) Penilai Ahli yang akan melakukan perpanjangan mengisi form perpanjangan. 4) Penilai Ahli yang akan mengajukan perpanjangan SPA wajib menyertakan catatan pengalaman pelatihan dan pengembangan kompetensi Penilai Ahli, termasuk pengalaman professional 5) Pelatihan dan pengembangan kompetensi Penilai Ahli diselenggarakan oleh LPJK maupun institusi/pihak lain yang terkait dengan kompeten dalam pengembangan Jasa Konstruksi 6) Pelatihan dan Pengembangan kompetensi Penilai Ahli yang dilakukan oleh institusi/pihak lain terkait dilakukan oleh unit dan/atau Lembaga Pendidikan diakui kompetensinya. 7) Penilai Ahli dalam melakukan perpanjangan wajib melampirkan sertifikat/surat keterangan. jdih.pu.go.id
57 - FORMULIR PERPANJANGAN SERTIFIKAT PENILAI AHLI Foto Diri Berwarna Ukuran (4x6) I. Identitas Diri Nama Lengkap (beserta gelar) NIK Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur (tahun) Jenis Kelamin Alamat (sesuai identitas) Alamat Domisili No. Telepon HP No. Telepon Rumah No.Telepon Kantor Email NPWP Pekerjaan Saat Ini SKA/Surat Insinyur Profesional Muda yang dimiliki : : : : : : : : : : : : : : : Laki-Laki Perempuan (Nama Proyek dan Jabatan) Masa berlaku : Penerbit : II. No. Registrasi SPA No. Registrasi SPA : Tanggal diterbitkan SPA : III. Pengalaman Pelatihan Penilai Ahli Tahun Judul Pelatihan Penyelenggara Keterangan IV. Pengembangan Kompetensi Penilai Ahli Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/Peserta/ Pembicara jdih.pu.go.id
58 - V. Pengalaman Profesional Tahun Nama Perusahaan/ Instansi Posisi VI. Catatan Contoh: Pernah terkena sanksi administrasi atau pencabutan PA Keterlibatan dalam organisasi Ketidakabsahan SKA yang dimiliki Ditemukan terkait tindak pidana VII. Surat Pernyataan Bermaterai terkait Kebenaran Data yang Diberikan (Terlampir) Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam formulir isian ini adalah benar, apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. Jakarta, Tanggal Bulan Tahun Yang menyatakan, ( Nama Lengkap ) jdih.pu.go.id
59 - 6. PEMBERDAYAAN PENILAI AHLI A. Latar Belakang 1. Maksud Pemberdayaan Penilai Ahli bermaksud untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi. 2. Tujuan Kegiatan pemberdayaan Penilai Ahli bertujuan untuk: a. menjaga dan meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas Penilai Ahli; dan b. menjamin pelayanan penilaian Kegagalan Bangunan yang bermutu melalui sertifikasi Penilai Ahli. B. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Penilai Ahli 1. Pelatihan Penilai Ahli Pelaksanaan pelatihan Penilai Ahli meliputi: a. pelatihan formal; dan b. kegiatan pembekalan. 2. Pengembangan Kompetensi Penilai Ahli a. Pengembangan kompetensi Penilai Ahli dilakukan melalui bentuk kegiatan dalam bentuk praktik dan teoritis yang meliputi: a) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal; b) pelaksanaan pendidikan non-formal; c) pelaksanaan pertemuan profesi; d) pelaksanaan seminar atau lokakarya; e) pelaksanaan sayembara atau kompetisi; f) penyusunan paparan dan karya tulis; dan g) penemuan atau inovasi yang dipatenkan. b. Materi pengembangan kompetensi paling sedikit terdiri atas: a) kompetensi untuk melakukan penilaian ahli terhadap kejadian kecelakaan Konstruksi; b) kompetensi untuk melakukan penilaian ahli terhadap kejadian Kegagalan Bangunan; c) kompetensi untuk melakukan penilaian ahli terhadap kejadian penyelesaian sengketa konstruksi dan beda pendapat antara para pihak; d) peran dan tugas Penilai Ahli; e) Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli; f) kontrak konstruksi nasional dan internasional; jdih.pu.go.id
60 - g) pengantar hukum perdata dan hukum pidana; h) ajudikasi dan arbritase; i) Forensic engineering (pemahaman proses degradasi material, metode observasi, evaluasi dan penilaian eksisting struktur, non-destructive testing, laboratorium dan pengambilan sampel di lapangan, dan kemampuan investigasi dan penyelidikan); j) manajemen komunikasi; k) penyusunan laporan penilaian Kegagalan Bangunan; dan l) diskusi kelompok. c. Pengembangan kompetensi dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pemberian Sertifikat Penilai Ahli untuk melakukan penilaian Kegagalan Bangunan bagi Penilai Ahli. d. Pengembangan kompetensi Penilai Ahli dilakukan dengan memperhatikan unit kompetensi meliputi: a) kemampuan manajerial: 1) pemahaman terkait regulasi Jasa Konstruksi; 2) menyusun rencana kerja investigasi Kegagalan Bangunan; 3) menyusun laporan penilaian Kegagalan Bangunan; 4) pelatihan terkait kontrak konstruksi; dan 5) pelatihan terkait sengketa konstruksi. b) kemampuan teknis: 1) perhitungan akibat kegagalan bangunan; 2) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; 3) Melakukan survei awal Kegagalan Bangunan/rekayasa teknik (forensic engineering); 4) metodologi investigasi Kegagalan Bangunan; dan 5) tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi. C. Prosedur Pemberdayaan Penilai Ahli 1. Subjek Pemberdayaan Penilai Ahli Subjek pemberdayaan adalah Penilai Ahli yang terdiri atas: a. orang perseorangan, b. kelompok, atau c. lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. jdih.pu.go.id
61 - Penilai Ahli berasal dari asosiasi profesi yang telah diakreditasi oleh LPJK dan/atau tenaga ahli Konstruksi yang teregistrasi di LPJK. Penilai Ahli merupakan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan subkualifikasi paling kurang ahli madya atau jenjang 8 dan/atau insinyur profesional madya. 2. Pelaksana Pemberdayaan Penilai Ahli LPJK melaksanakan kegiatan pemberdayaan Penilai Ahli dapat bekerja sama dengan: a. kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota; b. asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, dan asosiasi lainnya yang terkait dengan Jasa Konstruksi; c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja; d. konsultan konstruksi dan kontraktor Pekerjaan Konstruksi; e. perakit (fabricator), distributor, aplikator material, dan peralatan konstruksi; atau f. lembaga/organisasi lain yang mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi Penilai Ahli. 3. Diagram Alir Pemberdayaan Penilai Ahli Tahapan pemberdayaan Penilai Ahli tertuang dalam: a. Diagram Alir Kegiatan Pemberdayaan Penilai Ahli yang Dilakukan oleh LPJK; dan b. Diagram Alir Kegiatan Pemberdayaan Penilai Ahli yang Dilakukan Mandiri oleh Penilai Ahli. jdih.pu.go.id
62 - Diagram Alir Kegiatan Pemberdayaan Penilai Ahli yang Dilakukan oleh LPJK Tidak Setuju Ya Mulai Selesai PENILAI informasi:- pengalaman kerja; dan- nomor SKKAkun Sementara2a.Pengumpulan data dan informasi Penilai Ahli3Akun SementaraAkun Aktif45- Klasifikasi kegiatan; - Detail kegiatan;- Durasi kegiatan;- Peran dalam kegiatan;- Dokumentasi: surat undangan, foto.Laporan Penilai Ahli6Laporan Penilai AhliLaporan Pengajuan Angka KreditBesaran angka kredit diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku7- Laporan Penilai Ahli; dan- Laporan Pengajuan Angka Kredit.Laporan Penetapan Angka Kredit8Laporan Penetapan Angka KreditAngka KreditMemperoleh validasi angka kredit berdasaran kegiatan pengembangan kompetensi Penilai Ahli yang dilakukanMelakukan registrasi akun di Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasiVerifikasi dan validasi akunMenyetujui registrasi akunMengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Penilai AhliMencatat kegiatan pengembangan kompetensi Penilai Ahli di SIJK terintegrasiMelakukan penilaian angka kredit mandiri atas kegiatan pengembangan kompetensi Penilai Ahli yang dilakukanMemverifikasi dan memvalidasi kegiatan pengembangan kompetensi Penilai Ahli dan penilaian angka kredit yang diajukan Penilai AhliNO.KEGIATANMUTU BAKUKETERANGAN2PELAKSANA Selesai jdih.pu.go.id
63 - Diagram Alir Kegiatan Pemberdayaan Penilai Ahli yang Dilakukan Mandiri oleh Penilai Ahli Instansi informasi: - NPWP;- nama instansi;- nama pengurus; dan- alamat kantorAkun Sementara2Data dan informasi instansi3Akun SementaraAkun Aktif4Dapat bekerja sama dengan instansi lain yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi5- Klasifikasi kegiatan- Detail kegiatan- Durasi kegiatan- Nama peserta kegiatanLaporan kegiatan pengembangan kompetensi6Laporan kegiatan pengembangan kompetensiLaporan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi7Laporan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensiBerita acara pelaksanaan pengembangan kompetensi8Berita acara pelaksanaan pengembangan kompetensiSertifikat kegiatan pengembangan kompetensiSertifikat kegiatan pengembangan kompetensi diberikan kepada Penilai AhliMembuat sertifikat kegiatan pengembangan kompetensiPELAKSANAMelakukan registrasi akun di Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasiVerifikasi dan validasi akunMenyetujui registrasi akunMelakukan kegiatan pengembangan kompetensi Penilai AhliMencatat kegiatan pengembangan kompetensi di SIJK terintegrasiMembuat berita acara pelaksanaan pengembangan kompetensiMelakukan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi NO.KEGIATANMUTU BAKUKETERANGAN2 Setuju Ya Tidak Selesai Mulai jdih.pu.go.id
64 - 7. PENGAWASAN PENILAI AHLI A. Latar Belakang 1. Maksud Pengawasan Penilai Ahli memiliki maksud untuk memantau kesesuaian pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan yang dilakukan oleh Penilai Ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli. 2. Tujuan Pengawasan Penilai Ahli memiliki tujuan sebagai berikut: a. melakukan pengawasan pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli; b. memberikan penilaian kinerja Penilai Ahli dalam melaksanakan penilaian Kegagalan Bangunan; dan c. memberikan sanksi kepada Penilai Ahli apabila dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran. 3. Indikator Sasaran Pengawasan Penilai Ahli dalam melaksanakan penilaian Kegagalan Bangunan dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut: a. ketentuan peraturan-perundangan yang meliputi: 1) pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas Penilai Ahli; 2) pemalsuan dokumen; 3) pemalsuan data; 4) keberpihakan; 5) penyuapan; 6) penipuan; dan/atau 7) penekanan, ancaman, dan/atau intervensi. b. Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli. B. Prosedur Pengawasan Penilai Ahli 1. Tahapan Pengawasan Penilai Ahli a. Persiapan pengawasan Penilai Ahli LPJK menugaskan pengawasan Penilai Ahli selama pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan. b. Pelaksanaan pengawasan Penilai Ahli jdih.pu.go.id
65 - 1) LPJK menginformasikan kepada Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, atau Pengelola bangunan terkait adanya pengawasan Penilai Ahli dalam menjalankan tugasnya; dan 2) LPJK melakukan pengawasan pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan dan melakukan klarifikasi melalui kunjungan lapangan menggunakan Formulir Checklist Pengawasan Pelaksanaan Penilaian Kegagalan Bangunan. jdih.pu.go.id
66 - Formulir Checklist Pengawasan Pelaksanaan Penilaian Kegagalan Bangunan 1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan No 1 Melanggar pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan dalam hal: Kriteria Ya Tidak Bukti/Acuan a. menetapkan tingkat pemenuhan terhadap ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan; c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan; d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi; e. menetapkan besaran kerugian keteknikan, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab; f. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian; g. melaporkan hasil penilaiannya kepada penanggung jawab bangunan dan LPJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan h. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan. 2 Memalsukan dokumen 3 Memalsukan data 4 Melakukan keberpihakan 5 Melakukan suap 6 Melakukan penipuan 7 Melakukan penekanan, ancaman, dan/atau intervensi 2. Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli No Kriteria Ya Tidak Bukti/Acuan jdih.pu.go.id
67 - 1 Mengutamakan Keselamatan Konstruksi dan menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan 2 Bekerja secara berkeahlian sesuai dengan kompetensinya 3 Mandiri dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi dalam menjalankan tugas 4 Bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual 5 Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya 6 Memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi 7 Melindungi kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pihak-pihak lain dalam melaksanakan tugas profesinya 8 Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan 9 Memanfaatkan sumber daya secara optimal dan efisien 10 Mengikuti kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan keterampilan di bidang profesinya 11 Mencurahkan segala perhatian, kemampuan, pengetahuan, kepandaian, dan pengalaman yang ada padanya untuk penyelesaian tugas 12 Bersifat jujur tentang keahlian dan kemampuannya dan tidak akan menerima tugas pekerjaan di luar keahlian dan kemampuannya 13 Memenuhi janjinya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya 14 Menolak suatu penugasan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan pemberi tugas, masyarakat dan lingkungan jdih.pu.go.id
68 - 15 Menyampaikan laporan secara jujur dan objektif berkaitan dengan tugasnya kepada pemberi tugas 16 Tidak menerima imbalan atau honorarium di luar ketentuan atau perjanjian kontraktual yang berlaku c. Pelaporan pengawasan Penilai Ahli 1) LPJK melaporkan hasil pengawasan Penilai Ahli; dan 2) Menteri memberikan sanksi administratif jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Ahli. 2. Tindak Lanjut Pengawasan Tindak lanjut pengawasan Penilai Ahli dalam bentuk: a. LPJK menyampaikan laporan kinerja Penilai Ahli sebagai bagian dari laporan berkala kepada Menteri; dan b. Laporan kinerja Penilai Ahli menjadi dasar pemberian sanksi administratif jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Ahli. 3. Diagram Alir Pengawasan Penilai Ahli Tahapan pengawasan Penilai Ahli tertuang dalam Diagram Alir Pengawasan Penilai Ahli. jdih.pu.go.id
69 - Diagram Alir Pengawasan Penilai Ahli Mulai penugasanPengurus LPJK yang ditugaskan mengawasi Penilai Ahli dalam menilai Kegagalan Bangunan21. Media komunikasi;2. Contact person Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, atau Pengelola bangunan;3. Surat pemberitahuan.Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, atau Pengelola bangunan mendapatkan informasi adanya pengawasan Penilai Ahli3Formulir Checklist Pengawasan Pelaksanaan Penilaian Kegagalan Bangunan1. Isian Formulir Checklist Pengawasan Pelaksanaan Penilaian Kegagalan Bangunan;2. Bukti pelanggaran Penilai Ahli jika ada.41. Isian Formulir Checklist Pengawasan Pelaksanaan Penilaian Kegagalan Bangunan;2. Bukti pelanggaran Penilai Ahli (jika ada).Laporan kinerja Penilai Ahli5Laporan kinerja Penilai AhliLaporan kinerja Penilai Ahli sebagai bagian dari laporan berkala kepada Menteri PUPR6Laporan kinerja Penilai AhliHasil evaluasi penilaian Kegagalan Bangunan oleh Penilai AhliLaporan kinerja Penilai Ahli menjadi dasar pemberian sanksi administratif jika terdapat pelanggaraan yang dilakukan oleh Penilai AhliMUTU BAKUKETERANGAN2Penugasan pengawasan Penilai Ahli selama pelaksanaan penilaian Kegagalan BangunanMenginformasikan kepada Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, atau Pengelola bangunan terkait adanya pengawasan Penilai Ahli dalam menjalankan tugasnyaNO.KEGIATANMelakukan pengawasan pelaksanaan Penilaian Kegagalan Bangunan dan melakukan klarifikasi melalui kunjungan lapanganMenyusun laporan hasil pengawasan Penilai AhliMelaporkan hasil pengawasan Penilai AhliEvaluasi hasil pengawasan Penilai Ahli dalam Rapat Pengurus LPJK Selesai jdih.pu.go.id
70 - C. Sanksi Penilai Ahli 1. Maksud dan Tujuan a. Maksud Sanksi bagi Penilai Ahli dimaksudkan untuk menjaga integritas Penilai Ahli. b. Tujuan Ketentuan sanksi bagi Penilai Ahli bertujuan untuk menertibkan Penilai Ahli dalam melaksanakan tugas atau tidak dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli. 2. Jenis Sanksi Penilai Ahli yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli diberikan sanksi, yang terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. tidak diberikan penugasan; c. pemberhentian dari tugas; dan/atau d. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi 3. Pemberian Sanksi Pemberian sanksi kepada Penilai Ahli dilakukan sebagai berikut: a. Dalam melaksanakan tugas 1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penilai Ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi kewajiban bekerja secara professional dan menjadi bagian dari salah satu pihak, dan/atau melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku. 2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penilai Ahli tidak menjalankan kewajiban bekerja secara professional dan menjadi bagian dari salah satu pihak, dan/atau melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku, diberikan sanksi pemberhentian dari tugas. jdih.pu.go.id
71 - 3) Penilai Ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban bekerja secara professional dan menjadi bagian dari salah satu pihak, dan/atau melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sebanyak 3 (tiga) kali penugasan dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. b. Tidak dalam melaksanakan tugas 1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penilai Ahli yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku. 2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penilai Ahli yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku, diberikan sanksi berupa tidak diberikan penugasan sebagai Penilai Ahli selama 1 (satu) tahun. 3) LPJK melakukan evaluasi terhadap Penilai Ahli yang dikenakan sanksi tidak diberikan penugasan, untuk dapat ditetapkan menjalankan tugas kembali sebagai Penilai Ahli. 4) Penilai Ahli yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan dan melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. 4. Tata Cara Pemberian Sanksi a. Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, Pengelola bangunan, atau Penyedia Jasa dapat memberikan laporan pelanggaran apabila ditemui adanya pelanggaran Penilai Ahli kepada LPJK. b. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi: 1) pelanggaran ketentuan perundang-undangan; dan/atau 2) pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; c. Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disampaikan akan ditindaklanjuti apabila: 1) identitas pemberi laporan pelanggaran jelas; dan 2) pelanggaran yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. jdih.pu.go.id
72 - d. Identitas pemberi laporan pelanggaran dijaga kerahasiaannya. e. Tindak lanjut laporan pelanggaran dilakukan sebagai berikut: 1) Tahapan penanganan laporan pelanggaran a) penerimaan laporan pelanggaran; b) perintah pelaksanaan klarifikasi dan konfirmasi laporan pelanggaran; c) klarifikasi dan konfirmasi laporan pelanggaran; d) rapat pengurus LPJK; e) penyusunan berita acara rapat pengurus LPJK; f) penyusunan rekomendasi; dan g) penetapan sanksi. Laporan pelanggaran dari Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, Pengelola bangunan, atau Penyedia Jasa berbentuk surat resmi disertai lampiran bukti pendukung. Setiap laporan pelanggaran yang masuk ke LPJK, dicatat dan diberi nomor urut laporan. f. Klarifikasi dan konfirmasi laporan pelanggaran 1) Untuk kebutuhan pemeriksaan, LPJK dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, Pengelola bangunan, atau Penyedia Jasa yang menyampaikan laporan pelanggaran. 2) Apabila diperlukan, LPJK dapat meminta keterangan tambahan kepada pihak lain yang terkait. g. Rapat pengurus LPJK Rapat dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya laporan pelanggaran. h. Pembuatan berita acara hasil rapat pengurus LPJK Hasil rapat pengurus LPJK dituangkan dalam berita acara hasil rapat pengurus LPJK dan ditandatangani oleh peserta rapat. i. Penyusunan rekomendasi Rekomendasi disusun oleh LPJK sesuai dengan hasil rapat pengurus LPJK dan disampaikan kepada Menteri. j. Penetapan sanksi Menteri menetapkan sanksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya laporan pelanggaran. Penetapan sanksi ditembuskan kepada asosiasi profesi Penilai Ahli yang bersangkutan. jdih.pu.go.id
73 - 5. Pengajuan Keberatan Penilai Ahli yang keberatan terhadap sanksi administratif yang diberikan oleh Menteri, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan mengajukan bukti-bukti pendukung. Menteri dapat menolak atau menerima pengajuan keberatan. Dalam hal Menteri menolak pengajuan keberatan, penetapan pemberian sanksi oleh Menteri tetap berlaku. Dalam hal Menteri menerima pengajuan keberatan, Menteri membatalkan pemberian sanksi tersebut. Keputusan Menteri bersifat final. 6. Diagram Alir Pemberian Sanksi Tahapan pemberian sanksi tertuang dalam Diagram Alir Pemberian Sanksi. jdih.pu.go.id
74 - Diagram Alir Pemberian Sanksi Ya Setuju Tidak Mulai SEKRETARIAT PENGURUS Penilai Ahli13456789101Laporan pelanggaran dan bukti pendukungInformasi pelanggaran Penilai Ahli1. Identitas pelapor jelas2. Pelanggaran dapat data dan informasi kinerja Penilai Ahli1. Laporan pelanggaran dan bukti pendukung;2. Informasi pendukung.1. Identitas para pihak;2. Informasi proyek.b.Verifikasi awal laporan pelanggaranValidasi laporan pelanggaranLaporan validasi341. Konsep surat penugasan2. Usulan nama yang ditugaskanKonsep surat penugasan5Konsep surat penugasanSurat penugasan61. Daftar pertanyaan untuk Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, Pengelola bangunan, atau Penyedia Jasa2. Checklist dokumen buktiHasil klarifikasi dan konfirmasiPaling lambat 2x24 jam setelah surat permohonan diterima, kecuali jika terdapat hambatan transportasi dan/atau BAKUKETERANGANMENTERI PUPRLPJKPENGGUNA JASA, PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB BANGUNAN, PENGELOLA BANGUNAN, ATAU KELENGKAPANHASIL2Menyampaikan laporan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Ahli Menerima laporan pelanggaranMenugaskan pelaksanaan klarifikasi dan konfirmasi laporan pelanggaranMenyusun dan mengusulkan surat penugasan klarifikasi dan konfirmasi laporan pelanggaranMenyetujui surat penugasan klarifikasi dan konfirmasi laporan pelanggaranProses klarifikasi dan konfirmasi laporan pelanggaran jdih.pu.go.id
75 - Setuju YaTidak Setuju YaTidakSetuju TidakYa SEKRETARIAT PENGURUS Penilai Ahli134567891061. Daftar pertanyaan untuk Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, Pengelola bangunan, atau Penyedia Jasa2. Checklist dokumen buktiHasil klarifikasi dan konfirmasiPaling lambat 2x24 jam setelah surat permohonan diterima, kecuali jika terdapat hambatan transportasi dan/atau administrasi7Hasil klarifikasi dan konfirmasiBerita acara rapat pengurus LPJKRapat dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan pelanggaran.Rapat Pengurus LPJK juga membahas laporan kinerja hasil 8Berita acara rapat pengurus LPJKKonsep surat rekomendasi9Konsep surat rekomendasiSurat rekomendasi 10Surat rekomendasiKonsep surat pemberian sanksi 11121. Surat rekomendasi2. Konsep surat pemberian sanksiSurat pemberian sanksiSurat pemberian sanksi paling lambat dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya laporan pelanggaran13Surat pemberian sanksiMenyetujui konsep surat pemberian sanksiMenetapkan surat pemberian sanksiMenerima surat pemberian sanksiProses klarifikasi dan konfirmasi laporan pelanggaran Rapat Pengurus LPJKMenyusun konsep surat rekomendasi Menandatangani surat rekomendasiMenyusun konsep surat pemberian sanksi berdasarkan surat BAKUKETERANGANMENTERI PUPRLPJKPENGGUNA JASA, PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB BANGUNAN, PENGELOLA BANGUNAN, ATAU KELENGKAPANHASIL jdih.pu.go.id
76 - Setuju YaTidakYaTidak Ya YaSetuju TidakSetuju SEKRETARIAT PENGURUS Penilai Ahli1345678910121. Surat rekomendasi2. Konsep surat pemberian sanksiSurat pemberian sanksiSurat pemberian sanksi paling lambat dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya laporan pelanggaran13Surat pemberian sanksi14Surat pemberian sanksi1. Apabila Penilai Ahli setuju, tahapan selesai2. Apabila Penilai Ahli tidak setuju, dapat mengajukan keberatan disertai bukti pendukung151. Surat pemberian sanksi;2. Surat keberatan;3. Bukti pendukung.161. Surat pemberian sanksi;2. Surat keberatan;3. Bukti pendukung.Nota dinas/arahan1. Apabila Menteri menolak pengajuan keberatan, penetapan pemberian sanksi tetap berlaku 2. Keputusan Menteri bersifat final17Nota dinas/arahanSurat pembatalan pemberian sanksi1. Apabila Menteri menerima pengajuan keberatan, Menteri membatalkan sanksi2. Keputusan Menteri bersifat finalKETERANGANMENTERI PUPRLPJKPENGGUNA JASA, PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB BANGUNAN, PENGELOLA BANGUNAN, ATAU BAKUMembatalkan pemberian sanksiMenetapkan surat pemberian sanksiMenerima surat pemberian sanksiMenyetujui/tidak menyetujuiPengajuan keberatanMenyetujui/tidak menyetujui surat keberatan Tidak TidakYa Selesai MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO jdih.pu.go.id
77 - LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENILAI AHLI, KEGAGALAN BANGUNAN, DAN PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN KEGAGALAN BANGUNAN DAFTAR ISI HAL 1 KRITERIA DAN TOLOK UKUR KEGAGALAN BANGUNAN SUMBER DAYA AIR 2 KRITERIA DAN TOLOK UKUR KEGAGALAN BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 3 KRITERIA DAN TOLOK UKUR KEGAGALAN BANGUNAN KECIPTAKARYAAN DAN PERUMAHAN jdih.pu.go.id
78 - 1. KRITERIA DAN TOLOK UKUR KEGAGALAN BANGUNAN SUMBER DAYA AIR NO JENIS BANGUNAN JENIS KEGAGALAN BANGUNAN KOMPONEN UTAMA Pemecah Gelombang ITEM Beton Struktural Dinding Penahan Tanah Beton, Baja 1 Bangunan Pengaman Pantai Revetment Pemecah Gelombang Beton Beton Fungsional Dinding Penahan Tanah Beton, Baja Revetment Beton Struktural Tubuh bendungan Pekerjaan Beton 2 Bendungan Fungsional Tubuh bendungan Pekerjaan Beton KRITERIA Ambruk Ambruk Ambruk Ambruk Sebagian Ambruk Sebagian Penurunan Struktur Pemecah Gelombang Tubuh bendungan ambruk, tubuh bendung patah Tubuh bendungan retak, tubuh bendungan rembes berlebih PENJELASAN Akibat material tidak sesuai, gempa bumi, tsunami, likuifaksi Akibat angkur tidak kuat, kesalahan pelaksanaan dalam pemadatan Terjadinya kesalahan desain, bencana alam (gempa bumi, tsunami, likuifaksi) Akibat material tidak sesuai, gempa bumi, tsunami, likuifaksi Akibat angkur tidak kuat, kesalahan pelaksanaan dalam pemadatan Terjadinya kesalahan desain, bencana alam (gempa bumi, tsunami, likuifaksi) Terjadinya kesalahan desain, bencana alam (gempa bumi, tsunami, likuifaksi) Terjadinya kesalahan desain, bencana alam (gempa bumi, tsunami, likuifaksi) jdih.pu.go.id
NO 3 JENIS BANGUNAN Bendung JENIS KEGAGALAN BANGUNAN Struktural Fungsional KOMPONEN UTAMA Tubuh bendung Tubuh bendung 79 - ITEM Pekerjaan Beton Pekerjaan Beton KRITERIA Tubuh bendung ambruk, tubuh bendung patah Tubuh bendung retak, tubuh bendungan rembes berlebih PENJELASAN Terjadinya kesalahan desain, bencana alam (gempa bumi, tsunami, likuifaksi) Terjadinya kesalahan desain, bencana alam (gempa bumi, tsunami, likuifaksi) jdih.pu.go.id
80 - 2. KRITERIA DAN TOLOK UKUR KEGAGALAN BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN NO JENIS BANGUNAN JENIS KEGAGALAN BANGUNAN KOMPONEN UTAMA ITEM Tiang Pancang Pondasi Tiang Bor Pile Cap Abutment Bangunan Bawah Pilar 1 Jembatan Struktural Pylon Angkur Gelagar Bangunan Atas Box Rangka dan rangka cantilever Pelengkung KRITERIA Patah, Roboh, Runtuh Patah, Roboh, Runtuh Patah, Runtuh Rebah Terguling, Patah Patah, Roboh, Runtuh Patah, Roboh, Runtuh Tercabut Patah Patah Runtuh Runtuh PENJELASAN Akibat ditabrak, terkena longsor, tergerus banjir, abrasi pantai, korosi, akibat pergerusan Akibat ditabrak, terkena longsor, tergerus banjir, abrasi pantai, korosi, akibat pergerusan Akibat ditabrak, terkena longsor, tergerus banjir, akibat pergerusan Tanah amblas, tanah naik, tanah bergerak, akibat pergerusan Tertabrak, terbawa arus, akibat pergerusan Akibat kesalahan pelaksanaan, akibat kesalahan desain, terbakar Pergerakan tanah, kesalahan desain, beban melebihi batas tarik Beban berlebih, kesalahan desain Beban berlebih, kesalahan desain Beban berlebih, terbakar, kegagalan ikatan Beban berlebih, terbakar, kegagalan ikatan, kabel hanger putus jdih.pu.go.id
NO JENIS BANGUNAN JENIS KEGAGALAN BANGUNAN Fungsional KOMPONEN UTAMA Pondasi Bangunan Bawah Bangunan Atas 81 - ITEM Gantung Cable-stayed Tiang Pancang Tiang Bor Pile Cap Abutment Pilar Pylon Angkur Gelagar KRITERIA Runtuh Runtuh Patah (tidak sampai roboh) Patah (tidak sampai roboh) Bergeser Bergeser, miring Bergeser, miring Miring Tercabut (tidak sampai lepas) Retak PENJELASAN Beban berlebih, terbakar, kegagalan ikatan, kabel utama putus, kabel hanger putus, Beban berlebih, terbakar, kegagalan ikatan, kabel utama putus Akibat ditabrak, terkena longsor, tergerus banjir, abrasi pantai, korosi, akibat pergerusan Akibat ditabrak, terkena longsor, tergerus banjir, abrasi pantai, korosi, akibat pergerusan Akibat ditabrak, terkena longsor, tergerus banjir, akibat pergerusan Tanah amblas, tanah naik, tanah bergerak, tertabrak, terbawa arus, akibat pergerusan Tanah amblas, tanah naik, tanah bergerak, tertabrak, terbawa arus, akibat pergerusan Akibat kesalahan pelaksanaan, akibat kesalahan desain, terbakar Pergerakan tanah, kesalahan desain, beban melebihi batas tarik Keretakan yang mempengaruhi perubahan bentuk jdih.pu.go.id
NO 2 JENIS BANGUNAN Jalan JENIS KEGAGALAN BANGUNAN Struktural KOMPONEN UTAMA Badan Jalan Underpass 82 - ITEM Box Rangka dan rangka cantilever Pelengkung Gantung Cable-stayed Perkerasan Lentur Perkerasan Kaku Dinding Penahan Tanah KRITERIA Retak Tidak berfungsinya beberapa elemen rangka Melendut melebihi ambang batas fungsional Melendut melebihi ambang batas fungsional Melendut melebihi ambang batas fungsional Putus Putus Ambruk PENJELASAN Beban berlebih, kesalahan desain Beban berlebih, kesalahan desain, kehilangan komponen, ikatan lepas Beban berlebih, kegagalan ikatan Beban berlebih, kegagalan ikatan, kabel hanger putus Beban berlebih, kegagalan ikatan, kabel utama putus Pergerakan tanah, banjir, longsor, heaving berlebih, likuifaksi, box culvert runtuh sebagian, akibat sinkhole Pergerakan tanah, banjir, longsor, heaving berlebih, likuifaksi, box culvert runtuh sebagian, akibat sinkhole Akibat angker putus, akibat terjadinya pergerusan tanah, akibat pergerakan tanah, akibat longsor, akibat rembesan air jdih.pu.go.id
NO JENIS BANGUNAN JENIS KEGAGALAN BANGUNAN Fungsional KOMPONEN UTAMA Jalan Layang Pile Cap Badan Jalan Underpass Jalan Layang Pile Cap 83 - ITEM Pile Cap Perkerasan Lentur Perkerasan Kaku Dinding Penahan Tanah Pile Cap KRITERIA Patah, Runtuh Putus Sebagian Putus Sebagian Retak Retak, bergeser PENJELASAN Akibat ditabrak, terkena longsor, tergerus banjir, akibat pergerusan Pergerakan tanah, banjir, longsor, heaving berlebih, likuifaksi, box culvert runtuh sebagian Pergerakan tanah, banjir, longsor, heaving berlebih, likuifaksi, box culvert runtuh sebagian Akibat angkur putus, akibat terjadinya pergerusan tanah, akibat pergerakan tanah, akibat longsor, akibat rembesan air Akibat ditabrak, terkena longsor, tergerus banjir, akibat pergerusan jdih.pu.go.id
84 - 3. KRITERIA DAN TOLOK UKUR KEGAGALAN BANGUNAN KECIPTAKARYAAN DAN PERUMAHAN NO JENIS BANGUNAN JENIS KEGAGALAN BANGUNAN KOMPONEN UTAMA ITEM KRITERIA Tiang Pancang Patah, Roboh, Runtuh Pondasi Tiang Bor Patah, Roboh, Runtuh Pile Cap Patah, Runtuh 1 Bangunan Gedung Struktur Balok Patah, Runtuh Struktur Utama Bangunan Kolom Patah, Runtuh Pelat Lantai Runtuh Rangka Baja Runtuh, Akibat Terbakar PENJELASAN Akibat tidak bisa menahan beban, akibat pergerakan tanah, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi, akibat likuifaksi Akibat tidak bisa menahan beban, akibat pergerakan tanah, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi, akibat likuifaksi Akibat tidak bisa menahan beban, akibat pergerakan tanah, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi, akibat likuifaksi Akibat tidak bisa menahan beban, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi Akibat tidak bisa menahan beban, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi Akibat tidak bisa menahan beban, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi Akibat kesalahan desain, akibat terbakar, akibat gempa bumi jdih.pu.go.id
NO JENIS BANGUNAN JENIS KEGAGALAN BANGUNAN Fungsional KOMPONEN UTAMA Rangka dan Penutup Atap Bangunan Pondasi Struktur Utama Bangunan Komponen Penunjang 85 - ITEM KRITERIA Atap Runtuh Tiang Pancang Bergeser, Miring Tiang Bor Bergeser, Miring Pile Cap Bergeser Balok Retak Kolom Retak, Miring Lift Jatuh, Terbakar PENJELASAN Akibat kesalahan desain, akibat terbakar, akibat gempa bumi, akibat angin Akibat tidak bisa menahan beban, akibat pergerakan tanah, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi, likuifaksi Akibat tidak bisa menahan beban, akibat pergerakan tanah, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi, likuifaksi Akibat tidak bisa menahan beban, akibat pergerakan tanah, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi, likuifaksi Akibat tidak bisa menahan beban, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi Akibat tidak bisa menahan beban, akibat kesalahan desain, akibat gempa bumi Akibat beban tidak sesuai, akibat pemeliharaan, akibat kebakaran, akibat gempa bumi jdih.pu.go.id
NO JENIS BANGUNAN JENIS KEGAGALAN BANGUNAN KOMPONEN UTAMA Rangka dan Penutup Atap Bangunan 86 - ITEM Mezanine atau struktur tergantung dengan kabel Rangka Baja Atap KRITERIA Runtuh Runtuh Sebagian Runtuh Sebagian PENJELASAN Akibat beban berlebih, kabel putus, akibat gempa bumi Akibat kesalahan desain, akibat terbakar, akibat gempa bumi Akibat kesalahan desain, akibat terbakar, akibat gempa bumi MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO jdih.pu.go.id
87 - LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENILAI AHLI, KEGAGALAN BANGUNAN, DAN PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN DAFTAR ISI HAL 1 PELAPORAN KEJADIAN KEGAGALAN BANGUNAN 2 PENUGASAN PENILAI AHLI 3 PERJANJIAN KERJA 4 BIAYA PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN 5 PEMERIKSAAN DOKUMEN LEGALITAS DAN/ATAU PERIZINAN OBJEK BANGUNAN 6 IDENTIFIKASI KEGAGALAN BANGUNAN 7 INVESTIGASI KEGAGALAN BANGUNAN 8 ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN BANGUNAN 9 PENILAIAN BESARAN GANTI KERUGIAN 10 PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN 11 PELAPORAN HASIL PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN
88 - 1. PELAPORAN KEJADIAN KEGAGALAN BANGUNAN A. Pihak yang wajib melaporkan adalah: 1) Pemilik bangunan meliputi: a. Pengguna Jasa; b. Pemilik/Penanggung jawab bangunan; dan c. Pengelola bangunan. 2) Pihak lain meliputi: a. Masyarakat yang dirugikan atau pihak yang terkena dampak langsung, masyarakat yang terkena dampak Kegagalan Bangunan dapat melapor seperti: rumahnya kebanjiran akibat tanggul atau bendungan jebol. Rumahnya yang ikut roboh akibat tertimpa bangunan yang runtuh dan lain sebagainya. b. Masyarakat yang menyaksikan kejadian atau pihak yang tidak dirugikan boleh melaporkan sebagai Saksi Mata yang melihat kejadian Kegagalan Bangunan dengan melaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan (Sesuai Peraturan dalam Permen Penilai Ahli dan Kegagalan Bangunan). B. Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan Laporan kejadian Kegagalan Bangunan paling sedikit berisikan sebagai berikut: 1) Nama Bangunan merupakan Identitas Bangunan Seperti: Perkantoran A, gedung hotel B, universitas C, Mall D, pabrik E. 2) Pihak yang melaporkan kejadian kegagalan bangunan terdiri atas: a. Pengguna Jasa (pemilik/penanggung jawab bangunan dan/atau pengelola bangunan); dan/atau b. Pihak lain (Masyarakat yang dirugikan dan/atau Saksi Mata). 3) Lokasi Detail Bangunan menunjukkan tempat atau Alamat kejadian terjadinya Kegagalan Bangunan meliputi: a. Alamat lengkap seperti: jalan, blok, nomor rumah, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi; dan b. Denah/peta letak lokasi kejadian seperti: di utara A, di selatan B, di timur C, di barat D. 4) Waktu kejadian Kegagalan Bangunan meliputi: a. Tanggal kejadian Kegagalan Bangunan (tanggal,bulan,tahun); dan b. Pukul atau waktu kejadian.
89 - 5) Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan meliputi: a. Gambar/Foto; dan b. Video. 6) Identitas Pelapor berupa: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / SIM; dan b. Kartu lainnya, sebagai dokumen pendukung dari Pihak yang melaporkan kejadian Kegagalan Bangunan. C. Jenis Bangunan Yang Mengalami Kegagalan Bangunan 1) Bangunan Gedung meliputi: a. Bangunan hunian tunggal dan kopel; b. Bangunan multi atau banyak hunian; c. Bangunan gudang dan industri; d. Bangunan komersial; e. Bangunan hiburan publik; f. Bangunan hotel, restoran , dan bangunan serupa lainnya; g. Bangunan pendidikan; h. Bangunan kesehatan; dan i. Bangunan gedung lainnya. 2) Bangunan air meliputi: a. Waduk/bendungan; b. Irigasi; c. Saluran drainase; d. Bangunan bagi; dan e. Gorong-gorong. 3) Bangunan jalan meliputi: a. Jalan umum; b. Jalan tol; c. Jalan rel kereta api; d. Jalan layang (fly over); dan e. Terowongan. 4) Jembatan meliputi: a. Jembatan bambu/kayu ( jembatan gantung); b. Jembatan beton; dan c. Jembatan baja. 5) Pelabuhan meliputi: a. Pelabuhan umum/nasional;
90 - b. Pelabuhan khusus (untuk instansi pemerintah seperti: tni al, pemda dati i/dati ii, swasta); c. Pelabuhan internasional; d. Pelabuhan regional; e. Pelabuhan lokal. 6) Bandar udara meliputi: a. Gedung Terminal b. Runway c. Apron d. Air Traffic Controller e. Curb (tempat penumpang naik turun dari kendaraan darat ke bangunan terminal) f. Parkir Kendaraan Pengantar. 7) Bangunan khusus, diantaranya: a. Menara Jaringan Listrik Tegangan Tinggi; b. Menara Pemancar Telepon/Radio/TV; c. Anjungan Lepas Pantai; d. Bangunan Instalasi Pengelolaan Air; e. Bangunan Pengelola Sampah. D. Jenis Keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan 1) Jenis keruntuhan bangunan meliputi: a. Keruntuhan tanah dasar meliputi: i. Longsor (berlubang); ii. Bergeser (shear Failure); iii. Likuifaksi; iv. Keluarnya Zat beracun dari dalam tanah; dan v. Dinding Penahan Tanah runtuh. b. Keruntuhan Pondasi meliputi: i. Pondasi runtuh (vertikal); ii. Pondasi Miring atau bergeser; dan iii. Pondasi berguling. c. Keruntuhan Badan Bangunan meliputi: i. Keruntuhan Kolom; ii. Keruntuhan Balok; iii. Dinding Penopang; iv. Pelat Lantai Bangunan; dan v. Lift atau Tangga.
91 - d. Keruntuhan Rangka Atap Bangunan, meliputi: i. Keruntuhan Kuda-kuda; ii. Keruntuhan Gording Kasau; iii. Keruntuhan Reng Balok; iv. Keruntuhan Lisplank; v. Keruntuhan Pelapis atap; dan vi. Keruntuhan Penutup atap. 2) Keruntuhan Bangunan Air meliputi: a. Bendungan Jebol (runtuh); b. Bangunan Pelimpah rusak; c. Kelongsoran Lereng pada Bendung; d. Gorong-gorong runtuh (hancur); e. Pintu Air rusak; dan f. Waduk Jebol. 3) Keruntuhan Jalan meliputi: a. Badan Jalan Terputus; b. Badan Jalan Berlobang Besar; c. Jalan Longsor; d. Badan Jalan tergenang Air minimal 30 Cm; e. Tiang Jalan Layang Miring; f. Badan Jalan Layang runtuh; dan g. JPO runtuh (Jalan Tol). 4) Keruntuhan Jembatan meliputi: a. Badan Jembatan Ambruk; b. Tiang Jembatan Ambruk; c. Jembatan Gantung runtuh; d. Runtuhnya Pilar Jembatan; e. Bergesernya Abutment jembatan; dan f. Kabel Penopang Jembatan Cable Stayed Putus. 5) Keruntuhan Pelabuhan meliputi: a. Bangunan Dermaga runtuh; b. Gudang Penyimpanan runtuh; dan c. Crane yang runtuh. 6) Keruntuhan Bandara Udara meliputi: a. Bangunan Terminal Ambruk/runtuh; dan b. Runway berlobang atau tergenang air.
92 - 7) Keruntuhan Bangunan Khusus lainnya: a. Menara Jaringan Listrik Tegangan Tinggi runtuh; b. Menara Telepon/Radio/TV runtuh; c. Anjungan Lepas Pantai runtuh; d. Bangunan Pengelola Air Minum runtuh; dan e. Bangunan Pengelola sampah rusak. 8) Tidak berfungsinya bangunan meliputi: a. Tidak sesuai dengan yang direncanakan; b. Tidak sesuai pemanfaatan; c. Tidak dipenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. E. Bagan Alir Pelaporan Kejadian Kegagalan Bangunan No. Kegiatan Pelaksana Pelapor LPJK Keterangan 1. Laporan Pengguna Jasa, Pemilik Bangunan/Penanggung Jawab Bangunan dan Pengelola Bangunan dan/atau pihak yang dirugikan dan saksi mata 2. Pelapor Membuat Laporan Kegagalan Bangunan Mengisi format laporan yang telah tersedia 3. Laporan Diterima Oleh Pihak LPJK 4. Selesai
93 - F. Format Pelaporan Kejadian Kegagalan Bangunan FORMULIR LAPORAN KEGAGALAN BANGUNAN NAMA KEJADIAN: FORM NO TANGGAL I 1 Nama 2 Pekerjaan 3 4 Nomor Telepon 5 Jenis Kelamin 6 No. KTP / SIM 7 Alamat IDENTITAS PELAPOR Instansi : : : : : : : II 1 Nama Bangunan IDENTITAS BANGUNAN : Pemilik/Penanggung Jawab Bangunan 3 Pengelola Bangunan 4 Pengguna Bangunan 5 Alamat 6 Detail Lokasi a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat 2 : : : : : : : : III LAPORAN KEGAGALAN BANGUNAN 1 2 Foto/Video/Bukti Waktu Kejadian : : Terlampir/Tidak Terlampir Kejadian Kegagalan Bangunan 3 Jenis Kegagalan Bangunan 4 Jenis Bangunan : A. Keruntuhan Bangunan 1) Sebagian Bangunan 2) Seluruh Bangunan B. Tidak Berfungsinya Bangunan 1) Tidak Sesuai Rencana 2) Tidak Berfungsi : A. Bangunan Gedung 1) Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2) Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3) Bangunan Gudang dan Industri 4) Bangunan Komersial 5) bangunan Hiburan Publik 6) Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya 7) Bangunan Pendidikan 8) Bangunan Kesehatan 9) Bangunan Gedung Lainnya B. Bangunan Sipil .../.../... (V)
5 Jenis Keruntuhan Bangunan 94 - 1) Bangunan Saluran Air 2) Bangunan Pelabuhan 3) Bangunan Dam/Bendungan 4) Bangunan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya: 5) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Minum 6) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah 7) Bangunan Pengolahan Sampah 8) Bangunan Jalan Raya, Jalan 9) Bangunan Rel Kereta Api 10) Bangunan Landas Pacu Bandara 11) Bangunan Jembatan 12) Bangunan Jalan Layang 13) Bangunan Terowongan 14) Bangunan Subways 15) Bangunan Perpipaan Air Minum Jarak Jauh 16) Bangunan Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh 17) Bangunan Perpipaan Air Minum Lokal 18) Bangunan Perpipaan Air Limbah Lokal 19) Bangunan Perpipaan Minyak dan Gas Lokal 20) Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 21) Bangunan Fasilitas Olahraga Indoor 22) Bangunan Fasilitas Rekreasi C. Bangunan Lainnya 1) Bangunan..... .. 2) Bangunan..... .. : A. Keruntuhan Bangunan Gedung 1) Keruntuhan Tanah Dasar a. Longsor b. Bergeser (Shear Failure) c. Likuifaksi d. Keluarnya Zat beracun dari dalam tanah, e. Lainnya:... .... 2) Keruntuhan Pondasi a. Pondasi runtuh (vertikal) b. Pondasi Miring atau bergeser c. Pondasi berguling d. Lainnya: ... . 3) Keruntuhan Struktur a. Struktur utama b. Lainnya: ... . 4) Keruntuhan Arsitektur a. Keruntuhan...
95 - b. Keruntuhan ... 5) Keruntuhan Mekanikal dan Elektrikal a. Keruntuhan... b. Keruntuhan... A. Keruntuhan Bangunan Sipil (Saluran Air) a. Keruntuhan... b. Keruntuhan... B. Keruntuhan Bangunan Sipil (Pelabuhan) a. Keruntuhan... b. Keruntuhan... 6 Jenis Tidak : A. Tidak Sesuai Rencana Berfungsinya Bangunan 1) terpasangnya (tidak tulangan tumpuan plat dan detail sambungan tulangan utama balok) 2) ... Tidak Sesuai Pemanfaatan 1) Gedung Perkantoran digunakan sebagai Gudang Penyimpanan 2) ... C. Tidak Dipenuhi Aspek Keamanan, Keselamatan, dan Keberlanjutan 1) ... 2) ... Kesehatan, Struktur 7 Deskripsi Singkat : Kejadian Saya bersedia untuk dipanggil dalam rangka tindak lanjut laporan tersebut di atas. Demikian surat laporan kejadian Kegagalan Bangunan ini dibuat sebenar benarnya. ... .,... ./... /... .. Yang membuat Laporan Saksi* Penerima Laporan (... .) (... .) (... .)
96 - 2. PENUGASAN PENILAI AHLI A. PERAN PARA PIHAK 1) LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI a. merencanakan penugasan Penilai Ahli berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor; b. melakukan penunjukkan dan penetapan Penilai Ahli berdasarkan daftar Penilai Ahli yang teregistrasi; c. menyampaikan penugasan Penilai Ahli kepada pelapor; d. memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja antara Penilai Ahli dengan Pengguna Jasa; dan e. menyusun jadwal penugasan dan mobilisasi bersama Penilai Ahli dalam hal penilaian Kegagalan Bangunan. 2) PENILAI AHLI a. menyampaikan konfirmasi Penilai Ahli; b. mengisi form kelengkapan data Penilai Ahli dan melampirkan dokumen pendukung bila bersedia ditugaskan; c. menyusun jadwal penugasan dan mobilisasi bersama LPJK dalam hal penilaian Kegagalan Bangunan; dan d. menandatangani perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa dan pakta integritas sebagai Penilai Ahli. 3) PENGGUNA JASA a. Melaporkan kepada LPJK dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan; b. menandatangani perjanjian kerja dengan Penilai Ahli dalam hal penilaian Kegagalan Bangunan; c. memfasilitasi mobilisasi Penilai Ahli ke lokasi kejadian Kegagalan Bangunan. d. menandatangani perjanjian kerja dengan Penilai Ahli; e. memfasilitasi sementara penilaian Kegagalan Bangunan yang dilakukan Penilai Ahli sampai ditetapkannya pihak yang menanggung biaya atas Kegagalan Bangunan; dan
97 - f. memberikan perlindungan termasuk pengawalan bila diperlukan dari pihak yang berwenang untuk memasuki lokasi kejadian dalam segala kondisi. B. TAHAPAN PENUGASAN PENILAI AHLI Bagan alir tahapan penugasan Penilai Ahli Menteri LPJK Penilai Ahli (PA) Pengguna Jasa Mulai Penerimaan laporan Kegagalan Bangunan Perencanaan Penugasan Penunjukkan Penilai Ahli Konfirmasi Penilai Ahli Tdk Ya Surat penetapan PA Penyampaian surat penetapan PA Penyusunan perjanjian kerja penilaian ahli Penyusunan jadwal dan mobilisasi PA Mobilisasi PA Selesai i
98 - Penjelasan bagan alir tahapan penugasan Penilai Ahli a. Penerimaan laporan Kegagalan Bangunan LPJK dapat menerima laporan kejadian Kegagalan Bangunan dari Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab bangunan, pengelola bangunan, dan/atau pihak lain yang dirugikan. b. Merencanakan penugasan Penilai Ahli Berdasarkan laporan Kegagalan Bangunan tersebut, LPJK melakukan rencana penunjukkan Penilai Ahli yang sudah teregistrasi sesuai dengan kompetensinya. Penilai Ahli dapat berupa orang perorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. LPJK melakukan rencana penugasan penilai ahli sesuai dengan kompetensinya berdasarkan daftar penilai ahli paling lama 2 (dua) hari setelah surat permohonan diterima. c. Menyusun surat penunjukkan kesediaan Penilai Ahli LPJK mengajukan surat penunjukkan Penilai Ahli atas kejadian Kegagalan Bangunan disampaikan paling lama 2 (dua) hari setelah menerima laporan kejadian Kegagalan Bangunan. d. Penyampaian Konfirmasi Penilai Ahli Penilai Ahli wajib memberikan keterangan penerimaan atau penolakan atas surat penunjukkan pada butir c kepada LPJK paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penunjukkan. e. Penetapan Tim Penilai Ahli Pembentukan dan penetapan tim Penilai Ahli oleh LPJK melalui surat Penugasan yang ditembuskan kepada Menteri. LPJK membentuk dan menetapkan tim Penilai Ahli melalui surat penugasan yang ditembuskan kepada Menteri paling lama 1 (satu) hari. Penugasan Penilai Ahli oleh LPJK ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan. f. Penyampaian penugasan Penilai Ahli Penetapan penugasan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada butir e disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ditembuskan kepada pelapor dan/atau pihak terkait lainnya paling lama 3 (tiga) hari sejak surat tugas Penilai Ahli ditandatangani oleh Ketua LPJK.
99 - g. Penyusunan Perjanjian Kerjasama LPJK menyusun perjanjian kerja penilaian ahli antara Pengguna Jasa dengan Penilai Ahli paling lama 3 (tiga) hari sejak penyampaian surat penugasan Penilai Ahli kepada pihak pelapor dan/atau pihak terkait lainnya dan disertai pakta integritas. h. Penyusunan jadwal penugasan dan mobilisasi Penilai Ahli LPJK bersama Penilai Ahli dan Pengguna Jasa menyusun jadwal penugasan dan mobilisasi Penilai Ahli ke lokasi terjadinya Kegagalan Bangunan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama. i. Mobilisasi Penilai Ahli Penilai Ahli melakukan mobilisasi ke lokasi kejadian Kegagalan Bangunan.
100 - FORMAT RENCANA KEBUTUHAN PENILAI AHLI DAN TENAGA AHLI DAN/ATAU TENAGA PENDUKUNG LAINNYA. No Kompetensi Level Kompetensi Pengalaman Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) 1 Ahli... 2 Ahli... Keterangan: (1) merupakan pengisian nomor urut. (2) merupakan jabatan kerja yang dibutuhkan dalam penilaian Kegagalan Bangunan berdasarkan kompetensinya yang merujuk pada lampiran XI. (3) merupakan level kompetensi keahlian (utama/madya). (4) merupakan pengalaman yang dimiliki dalam keterlibatan kejadian Kegagalan Bangunan atau penilaian Kegagalan Bangunan. (5) merupakan jumlah ahli yang ditugaskan dalam melaksanakan penilaian Kegagalan Bangunan.
101 - FORMAT KELENGKAPAN DATA PENILAI AHLI 1. Nama : 2. Nomor SPA : 3. Sertifikat Kompetensi : 4. Alamat : 5. Email : 6. No Telp/HP : 7. Nomor KTP : 8. Nomor NPWP : 9. Nomor Rekening : Berikut terlampir dokumen pendukung lainnya, meliputi: Curriculum Vitae dan Portofolio Sertifikat Kompetensi Sertifikat Penilai Ahli KTP NPWP Keterangan: Seluruh dokumen pendukung menjadi lampiran dari kelengkapan data diri Penilai Ahli.
102 - FORMAT SURAT PENUNJUKKAN SEBAGAI PENILAI AHLI ATAS KEJADIAN KEGAGALAN BANGUNAN Nomor : ..... ..(1) Lampiran : ... .. (2) berkas Hal : Penunjukkan Sebagai Penilai Ahli Kepada Yth. ... .. (3) di-... . (4) Sehubungan dengan terjadinya Kegagalan Bangunan... . (5) berlokasi di... (6) pada tanggal ... . (7) dengan anggaran berasal dari ... . (8) tahun... . (9), diperlukan bantuan Penilai Ahli untuk melakukan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud. Untuk itu, dengan menimbang kompetensi yang Saudara miliki, kami menunjuk Saudara menjadi Penilai Ahli guna membantu proses penilaian Kegagalan Bangunan. Kami mohon konfirmasi Saudara paling lambat paling lama 3 (tiga) hari sejak surat ini diterima dengan mengirimkan format sebagaimana terlampir. Koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi... . (10). Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ... (11) Keterangan: (1) diisi lokasi, tanggal, bulan. (2) diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan, dalam hal ini format konfirmasi Penilai Ahli. (3) diisi nama Penilai Ahli. (4) diisi lokasi penilai ahli. (5) diisi nama bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan.
103 - (6) diisi nama lokasi berupa kota/kabupaten/provinsi kejadian Kegagalan Bangunan. (7) diisi tanggal terjadinya Kegagalan Bangunan. (8) diisi sumber pembiayaan bangunan dengan APBN/APBD/Swasta. (9) diisi tahun pendanaan atas bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan. (10) diisi nama dan kontak personil yang menangani kejadian Kegagalan Bangunan di LPJK. (11) diisi nama dan ditandatangani oleh Ketua LPJK.
104 - FORMAT KONFIRMASI MENJADI PENILAI AHLI DALAM HAL KEJADIAN KEGAGALAN BANGUNAN (bila bersedia ditugaskan menjadi Penilai Ahli) ... .. (1) Kepada Yth. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di- Jakarta Dengan hormat, Sehubungan dengan adanya penunjukkan sebagai Penilai Ahli dalam kejadian Kegagalan Bangunan pada... ., bersama ini saya sampaikan bahwa: Nama : ... (2) Nomor SKA : ... (3) Nomor SPA : ... (4) SKA : ... (5) Alamat : ... (6) Email : ... (7) No. Telp/HP : ... (8) saya ini saya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk menjadi Penilai Ahli atas kejadian Kegagalan Bangunan dimaksud. bersedia menjadi Penilai Ahli dan bahwa dengan Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ... .., ... (9) Yang membuat pernyataan, ... (11)
105 - Keterangan: (1) diisi lokasi, tanggal, bulan. (2) diisi nama Penilai Ahli. (3) diisi nomor sertifikat kompetensi keahlian yang terdaftar di LPJK. (4) diisi nomor sertifikat penilai ahli yang terdaftar di LPJK. (5) diisi bidang kompetensi yang dimiliki sesuai dengan sertifikat kompetensi keahlian yang terdaftar di LPJK. (6) diisi alamat rumah Penilai Ahli. (7) diisi alamat email Penilai Ahli. (8) diisi alamat nomor telepon dan/atau handphone Penilai Ahli yang bertugas. (9) diisi lokasi dan tanggal ditandatanganinya kesediaan menjadi Penilai Ahli. (10) diisi nama jelas dan tanda tangan Penilai Ahli. (11) Sebagai catatan, lampiran dari surat konfirmasi ini berupa format kelengkapan data Penilai Ahli serta dokumen pendukung apabila bersedia ditugaskan menjadi Penilai Ahli. '
106 - FORMAT KONFIRMASI MENJADI PENILAI AHLI DALAM HAL KEJADIAN KEGAGALAN BANGUNAN (bila tidak bersedia ditugaskan menjadi Penilai Ahli) ... .. (1) Kepada Yth. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di- Jakarta Dengan hormat, Sehubungan dengan adanya penunjukkan sebagai Penilai Ahli dalam kejadian Kegagalan Bangunan pada... .., bersama ini saya sampaikan bahwa Nama : ... (2) Nomor SKA : ... (3) Nomor SPA : ... (4) SKA : ... (5) Alamat : ... (6) Email : ... (7) No. Telp/HP : ... (8) tidak bersedia menjadi Penilai Ahli dalam kejadian Kegagalan Bangunan dimaksud dikarenakan... ... Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ... .., ... (9) Yang membuat pernyataan, ... (11)
107 - Keterangan: (1) diisi lokasi, tanggal, bulan. (2) diisi nama Penilai Ahli. (3) diisi nomor sertifikat kompetensi keahlian yang terdaftar di LPJK. (4) diisi nomor sertifikat penilai ahli yang terdaftar di LPJK. (5) diisi bidang kompetensi yang dimiliki sesuai dengan sertifikat kompetensi keahlian yang terdaftar di LPJK. (6) diisi alamat rumah Penilai Ahli. (7) diisi alamat email Penilai Ahli. (8) diisi alamat nomor telepon dan/atau handphone Penilai Ahli. (9) diisi lokasi dan tanggal ditandatangani surat pernyataan. (10) diisi nama jelas dan tanda tangan Penilai Ahli.
108 - FORMAT SURAT PENUGASAN PENILAI AHLI DALAM HAL TERJADI KEGAGALAN BANGUNAN Sehubungan dengan adanya kejadian Kegagalan Bangunan pada... . (1) yang berlokasi di... (2), bersama ini Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menugaskan kepada: Nama : ... (3) Nomor SKA : ... (4) Nomor SPA : ... (5) SKA : ... (6) Alamat : ... (7) Email : ... (8) No. Telp/HP : ... (9) Dalam penugasan agar memperhatikan tugas, wewenang, kode etik dan kode perilaku sebagai Penilai Ahli. Demikian surat Tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ... (10) Tembusan: 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 2. Pihak Pengguna Jasa/pelapor. Keterangan: (1) diisi nama bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan. (2) diisi nama lokasi berupa kota/kabupaten/provinsi kejadian Kegagalan Bangunan. (3) diisi nama Penilai Ahli yang ditugaskan. (4) diisi nomor sertifikat kompetensi keahlian yang terdaftar di LPJK.
109 - (5) diisi nomor sertifikat penilai ahli yang terdaftar di LPJK. (6) diisi bidang kompetensi yang dimiliki sesuai dengan sertifikat kompetensi keahlian yang terdaftar di LPJK. (7) diisi alamat rumah Penilai Ahli yang bertugas. (8) diisi alamat email Penilai Ahli yang bertugas. (9) diisi alamat nomor telepon dan/atau handphone Penilai Ahli yang bertugas. (10) diisi nama jelas dan tanda tangan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
110 - FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENUGASAN SEBAGAI PENILAI AHLI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ... (1) Jabatan Kerja : ... . (2) Alamat Rumah : ... (3) No. Identitas (KTP) : ... (4) Sehubungan dengan penugasan sebagai Penilai Ahli dalam kejadian Kegagalan Bangunan pada... (5), dengan ini menyatakan bahwa: 1. mengutamakan Keselamatan Konstruksi dan menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; 2. bekerja secara berkeahlian sesuai dengan kompetensinya; 3. dalam menjalankan tugas bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi; 4. bertanggung jawab berdasarkan prinsip- prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual; 5. menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya; dan 6. memegang teguh kehormatan, integritas, serta martabat profesi; dan 7. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. ... (6) Penilai Ahli (meterai) ... (7) Keterangan: (1) diisi nama Penilai Ahli yang bertugas (2) diisi jabatan kerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki yang merujuk pada Lampiran XI. (3) diisi alamat rumah Penilai Ahli yang bertugas.
111 - (4) diisi nomor identitas berupa NIK berdasarkan KTP Penilai Ahli yang bertugas (5) diisi nama bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan. (6) diisi lokasi, tanggal, bulan, dan tahun pakta integritas ditandatangani. (7) diisi nama jelas Penilai Ahli yang bertugas. (8) Dokumen pakta integritas ditandatangani oleh Penilai Ahli dan menjadi bagian dalam dokumen perjanjian kerja.
112 - FORMAT JADWAL PENUGASAN DAN MOBILISASI PENILAI AHLI KE LOKASI TERJADINYA KEGAGALAN BANGUNAN Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 3 No Kegiatan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 Koordinasi dengan berwenang terkait awal pihak yang 2 Pemeriksaan dokumen dan/atau objek legalitas perizinan bangunan 3 4 Identifikasi Kegagalan Bangunan Investigasi Kegagalan Bangunan/Kunjungan lapangan CONTOH 5 Analisis penyebab Kegagalan Bangunan 6 Penilaian besaran ganti kerugian 7 Penetapan penanggung Kegagalan Bangunan jawab 8 Penyusunan laporan Catatan: a. Pengisian lama masa pelaksanaan tiap tahapan penilaian disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. b. Jadwal penugasan dan mobilisasi menjadi lampiran dari dokumen perjanjian kerja. c. Penugasan Penilai Ahli oleh LPJK paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari.
113 - DAFTAR JABATAN KERJA KEAHLIAN BIDANG INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Bidang Infrastruktur Jenis Pekerjaan Konstruksi Penilai Ahli Keahlian Utama Keahlian Tambahan Jalan dan Jembatan Pekerjaan konstruksi Jalan Pekerjaan konstruksi Jembatan Ahli Teknik Jalan Ahli Teknik Jembatan Diutamakan Memiliki keahlian dibidang Forensic Engineering Bangunan Air - Pekerjaan konstruksi Bendungan; Pekerjaan konstruksi Irigasi; Ahli Teknik Bendungan Besar Ahli Teknik Sumber Daya Air Ahli Teknik Diutamakan Memiliki keahlian dibidang Forensic Engineering Perencanaan Irigasi dan Rawa Pekerjaan konstruksi Sungai dan Pantai; dan Ahli Teknik Sumber Daya Air Ahli Teknik Hidrolika Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai Pekerjaan Ahli Teknik Sumber konstruksi Air Tanah dan Air Baku. Daya Air Bangunan Gedung dan Infrastruktur Permukiman Pekerjaan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum; Ahli Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Diutamakan Memiliki keahlian dibidang
Bidang Infrastruktur Jenis Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALD dan Jaringan Perpipaan); Pekerjaan konstruksi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Pekerjaan Konstruksi Prasarana Strategis (Stadion Olahraga, Gelanggang Olahraga, Pasar, dll) Pekerjaan konstruksi Rumah Susun; 114 - Penilai Ahli Keahlian Utama Keahlian Tambahan Ahli Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALD dan Jaringan Perpipaan) Forensic Engineering Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah) Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah Ahli Perencana Pengelolaan Sampah Ahli Teknik Bangunan Gedung Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung Ahli Teknik Bangunan Gedung Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung
Bidang Infrastruktur Jenis Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan konstruksi Rumah Swadaya; Pekerjaan konstruksi Rumah Khusus; dan Pekerjaan konstruksi Rumah Umum dan Komersial 115 - Penilai Ahli Keahlian Utama Ahli Teknik Bangunan Gedung Keahlian Tambahan
116 - 3. PERJANJIAN KERJA FORMAT PERJANJIAN KERJA PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN... .. (1) LOKASI... . (2) Nomor: ... (3) Pada hari ini ... (4), tanggal ... (5), bulan ... (6), tahun... (7) bertempat di ... (8), yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ... . (9) Alamat : ... . (10) No KTP : ... . (11) Jabatan : ... . (12) Instansi : ... (13) dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK KESATU Nama : ... . (14) Alamat : ... . (15) No KTP : ... . (16) dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK KEDUA kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: RUANG LINGKUP KERJA Pasal 1 Ruang lingkup pekerjaan terdiri atas: 1. perencanaan penilaian Kegagalan Bangunan, meliputi penyusunan rencana kerja, jadwal rencana kerja, dan rencana kebutuhan tenaga ahli; 2. pengumpulan data termasuk pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan; 3. pelaksanaan survei awal; 4. pelaksanaan pengujian kondisi bangunan yang meliputi struktur dan non struktur bangunan, serta dokumen bangunan; 5. penyusunan analisis penyebab Kegagalan Bangunan; 6. penentuan penyebab dan penanggung jawab Kegagalan Bangunan;
117 - 7. penyusunan perhitungan besaran kerugian akibat Kegagalan Bangunan; dan 8. penetapan pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan. MASA BERLAKU PERJANJIAN Pasal 2 Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK waktu pelaksanaan dari kegiatan penilaian atas kejadian Kegagalan Bangunan ini selama paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak ditandatanganinya perjanjian ini. HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU: a. menerima laporan atas hasil penilaian Kegagalan Bangunan termasuk penetapan pihak yang bertanggung jawab dan besaran ganti rugi atas kejadian Kegagalan Bangunan; b. memfasilitasi sementara penilaian Kegagalan Bangunan yang dilakukan Penilai Ahli sampai ditetapkannya pihak yang menanggung biaya atas Kegagalan Bangunan; dan c. memberikan perlindungan termasuk pengawalan bila diperlukan dari pihak yang berwenang untuk memasuki lokasi kejadian dalam segala kondisi. 2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA: a. berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait; b. memperoleh kompensasi, perlindungan dan fasilitas keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dari pemberi tugas; c. menghentikan kegiatan investigasi dan penelitiannya, serta segera melaporkan segala sesuatu kepada pemberi tugas mengenai ancaman dan gangguan keamanan, keselamatan, dan kesehatan selama proses kerja; d. menjelaskan dapat dipertanggungjawabkan hanya kepada para pihak, segala sesuatu penemuan bukti-bukti yang didapat dari hasil penilaian Kegagalan Bangunan; baik lisan maupun tulisan yang e. mendapatkan perlindungan, termasuk pengawalan bila diperlukan dari pihak yang berwenang untuk memasuki lokasi kejadian dalam segala kondisi; dan d. menyampaikan laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan termasuk penetapan pihak yang bertanggung jawab dan besaran ganti rugi atas kejadian Kegagalan Bangunan. PEMBIAYAAN
118 - Pasal 4 (1) Pembiayaan penilaian Kegagalan Bangunan yang dilakukan Penilai Ahli ditanggung oleh PIHAK KESATU yang meliputi: a. honorarium Penilai Ahli; b. biaya perjalanan dan biaya akomodasi yang dikeluarkan Penilai Ahli; c. biaya Tenaga Ahli dan pendukung lainnya yang diperlukan dalam penilaian ahli; d. biaya pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan dalam penilaian ahli; dan e. biaya administrasi. (2) Dalam hal pihak yang bertanggung jawab atas ganti rugi atas Kegagalan Bangunan adalah pihak penyedia jasa, maka biaya penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diganti oleh penyedia jasa. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 5 Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK baik yang berhubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK. P E N U T U P Pasal 6 Perjanjian Kerja ini dibuat dalam dua rangkap, asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA (JABATAN) (JABATAN) ... .... . (17) ... . (18) Keterangan: (1) diisi nama bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan. (2) diisi lokasi kejadian bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan.
119 - (3) diisi nomor perjanjian kerja. (4) diisi hari dalam Kalender saat perjanjian kerja penilaian kejadian Kegagalan Bangunan ditandatangani. (5) diisi tanggal dalam Kalender saat perjanjian kerja ditandatangani. (6) diisi bulan dalam kalender saat perjanjian kerja ditandatangani. (7) diisi tahun dalam kalender saat perjanjian kerja ditandatangani. (8) diisi lokasi tempat perjanjian kerja ditandatangani. (9) diisi nama dari PIHAK KESATU, dalam hal ini Pengguna Jasa. (10) diisi nama instansi Pengguna Jasa. (11) diisi alamat PIHAK KESATU, dalam hal ini Pengguna Jasa. (12) diisi Nomor KTP PIHAK KESATU, dalam hal ini Pengguna Jasa. (13) diisi jabatan PIHAK KESATU, dalam hal ini Pengguna Jasa. (14) diisi nama penilai ahli. (15) diisi alamat penilai ahli. (16) diisi nomor kartu identitas penduduk nama penilai ahli. (17) diisi nama jelas dan tanda tangan PIHAK KESATU. (18) diisi nama jelas dan tanda tangan PIHAK KEDUA.
120 - 4. BIAYA PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN Biaya untuk kejadian Kegagalan Bangunan dibebankan kepada Pengguna Jasa atau pemilik/ penanggung jawab bangunan atau penyedia jasa jika dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian Kegagalan Bangunan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Ahli. Adapun komponen biaya meliputi: a. Honorarium Penilai Ahli Besaran biaya honorarium Penilai Ahli akan diatur lebih lanjut. b. Biaya perjalanan dan biaya akomodasi yang dikeluarkan Penilai Ahli Biaya ini dihitung berdasarkan lama Hari pelaksanaan penilaian ahli di lokasi kejadian Kegagalan Bangunan. 1) Komponen biaya perjalanan meliputi: a. tiket pesawat/kereta/bus (PP) jika lokasi kejadian Kegagalan Bangunan di luar kota asal Penilai Ahli yang ditugaskan; b. biaya satuan taksi atau transportasi (at cost); dan c. Biaya akomodasi merupakan uang penginapan/hotel. 2) Besaran komponen sesuai at cost atau mengacu pada Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. d. Biaya Tenaga Ahli dan pendukung lainnya yang diperlukan dalam penilaian ahli Besaran biaya honorarium Tenaga Ahli dan pendukung lainnya akan diatur lebih lanjut. e. Biaya pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan dalam penilaian ahli Biaya pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan dalam penilaian ahli Kegagalan Bangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bersifat at cost. f. Biaya administrasi Biaya administrasi pada penilaian ahli meliputi biaya pelaporan dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam keperluan penilaian Kegagalan Bangunan.
121 - 5. PEMERIKSAAN DOKUMEN LEGALITAS DAN/ATAU PERIZINAN OBJEK BANGUNAN Pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan. Keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan dapat dilihat di bagan struktur pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan. Bagan struktur pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan. Pelaksanaan Penilaian Kegagalan Bangunan Pemeriksaan Dokumen Legalitas dan/atau Perizinan Objek Bangunan Identifikasi Kegagalan Bangunan Investigasi Kegagalan Bangunan Analisis Penyebab Kegagalan Bangunan Penilaian Besaran Ganti Kerugian Penetapan Penanggung Jawab Kegagalan Bangunan Pelaporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan 1. Perencanaan kegiatan 2. Identifikasi dan pemeriksaan dokumen legalitas 3. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait 4. Penyediaan peralatan pendukung 1. Gambaran kondisi lapangan lokasi Kegagalan Bangunan 2. Pernyataan dari pihak terkait 3. Pengujian terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan dengan menggunakan peralatan untuk pengamatan visual 1. Penentuan indikasi terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan; dan 2. Pengujian terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan dengan menggunakan peralatan untuk pengamatan 3. Melakukankukan pengujian terhadap Kegagalan Bangunan dari sisi keruntuhan dan/atau fungsional 1. Membandingkan antara hasil pengujian dengan dokumen kontrak dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan; 2. Melakukan analisis perubahan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya Kegagalan Bangunan; dan 3. Melakukan analisis tingkat pemenuhan ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan 1. Penghitungan besaran ganti rugi 2. Penetapan jangka waktu pembayaran ganti rugi Merupakan kesimpulan dari hasil analisis penyebab Kegagalan Bangunan dan penilaian besaran kerugian 1. Penyusunan laporan 2. Penyampaian laporan 3. Penyampaian usulan rekomendasi kebijakan kepada Menteri
122 - Bagan Alir Pemeriksaan Dokumen Legalitas dan/atau Perizinan Objek Bangunan Penilai Ahli Keterangan Dokumen Perencanaan Kegiatan Mulai meliputi: a. jadwal kerja; Perencanaan kegiatan Dokumen Perencanaan Kegiatan b. daftar simak untuk pengumpulan dokumen; dan c. kebutuhan tenaga ahli yang Persiapan pengumpulan data dibutuhkan. Identifikasi dan pemeriksaan dokumen legalitas Daftar simak dokumen, meliputi: a. perencanaan dan pendanaan; Identifikasi dan pemeriksaan dokumen b. perancangan konstruksi; c. perizinan; d. data runtut waktu pencatatan Pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait kesehatan dari bangunan; e. pelaksanaan pekerjaan konstruksi; f. gambar terbangun (as built drawing); Penyediaan peralatan pendukung g. pengawasan pekerjaan konstruksi; h. penerapan SMKK; i. teknis pengoperasian dan Selesai pemeliharaan; dan j. data perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi stabilitas maupun fungsi bangunan.
123 - A. Perencanaan Kegiatan 1) Format Jadwal Kerja No Uraian Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan 1 Menyusun rencana prosedur penilaian Kegagalan Bangunan 2 Kunjungan lapangan sesuai dengan tolok ukur Kegagalan Bangunan baik dari jenis kegagalan pada aspek keruntuhan maupun fungsional 3 Koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya; 4 Pemeriksaan terhadap objek Kegagalan Bangunan 5 Pengujian terhadap objek Kegagalan Bangunan 6 Analisis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian 7 Melakukan perhitungan ganti rugi dan penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan 8 Pembuatan dan penyampaian laporan Bulan ke- Bulan ke- Minggu ke- Minggu ke- 1 2 3 4 1 2 3 4 Dibuat Oleh, (ttd) (Nama Penilai Ahli) Tanggal: ... CONTOH Keterangan
124 - 2) Daftar Simak untuk Pengumpulan Dokumen Ketersediaan No Jenis Dokumen Dokumen Ada Tidak Ada 1 Dokumen Perencanaan dan Pendanaan 2 Dokumen Perancangan Konstruksi 3 Dokumen Perizinan 4 Dokumen terkait Data Runtut Waktu Pencatatan Kesehatan dari Bangunan 5 Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 6 Dokumen Gambar Terbangun (as built drawing) 7 Dokumen Pengawasan Pekerjaan Konstruksi 8 Dokumen Penerapan SMKK a. RKK b. RMPK c. RKPPL d. RMLLP 9 Dokumen Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan 10 Dokumen terkait Perubahan Lingkungan 11 ... 12 ... Dibuat Oleh, (ttd) (Nama Penilai Ahli) Tanggal: ... CONTOH Ket
125 - 3) Daftar Simak Standar Prosedur Teknis Bidang Jalan/Jembatan/Gedung Dst CONTOH Pemenuhan No Kegiatan Uraian Kegiatan Langkah Kerja / Prosedur Teknis Prosedur Teknis Tidak Dilakukan Dilakukan 1 Pekerjaan 1. Menentukan 1. Kecepatan rencana Perencanaan klasifikasi jalan ditentukan berdasarkan Geometrik lokasi pekerjaan jalan. Jalan 2. Parameter potongan melintang ditentukan sesuai dengan kriteria perencanaan. 3. Lebar median ditentukan sesuai dengan kriteria perencanaan. 4. Parameter alinyemen horizontal dan vertikal ditentukan sesuai dengan kriteria perencanaan. 5. Jarak pandang ditentukan sesuai dengan kriteria perencanaan. 2.Merencanakan alinyemen horizontal 1... ... jalan 2... ... 2 Pekerjaan 1. Melakukan 1... ... Perencanaan metode perencanaan 2... ... Perkerasan perkerasan lentur Jalan pada struktur perkerasan baru 2.Menganalisis 1... ... perencanaan 2... ... perkerasan kaku 3 Dibuat Oleh, (ttd) (Nama Penilai Ahli) Tanggal: ...
126 - 4) Daftar Identifikasi Prosedur Non Teknis Bidang Jalan/Jembatan/Gedung dst CONTOH Langkah Pemenuhan Prosedur No Kegiatan Uraian Kegiatan Kerja/ Prosedur Teknis Teknis Dilakukan Tidak Dilakukan 1 Peraturan Pemahaman Peraturan Menteri 21 Konsep SMKK perundangan 2 ... 1... ... 2... ... 3 4 Dibuat Oleh, (ttd) (Nama Penilai Ahli) Tanggal: ...
127 - 5) Daftar Simak Alat Uji No Jenis Peralatan Pengujian Kebutuhan Peralatan 1 Lab aspal / beton. Pengujian struktur beton 2 ... 3 Ketersediaan Alat Uji Ada Tidak Ada ... Dibuat Oleh, (ttd) (Nama Penilai Ahli) Tanggal: ... CONTOH Tanggal Penggunaan Peralatan (mulai ... s.d. ... ) ...
128 - 6) Format Pembagian Tugas Antara Penilai Ahli dengan Tenaga Ahli (Jika Ada) CONTOH No Nama Tenaga Ahli Bidang Keahlian Tugas Kegiatan Jadwal Kerja 1 ... Jalan Pengujian kepadatan (mulai ... s.d. ... ) 2 ... 3 Dibuat Oleh, (ttd) (Nama Penilai Ahli) Tanggal: ...
No 1 2 129 - 7) Format Rencana Kebutuhan Tenaga Ahli CONTOH Nama Klasifikasi Kualifikasi Tugas dan Tanggung Jawab ... Dibuat Oleh, (ttd) (Nama Penilai Ahli) Tanggal: ...
130 - 8) Format Rencana Kebutuhan Sumber Daya Lain CONTOH No Jenis Peralatan/Pemeriksaan/ Pengujian/APK/APD Kebutuhan Peralatan Tanggal Penggunaan Peralatan 1 Alat berat Penggalian/Pengerukan (mulai ... s.d. ... ) 2 Drone Pemetaan udara (mulai ... s.d. ... ) 3 Dibuat Oleh, (ttd) (Nama Penilai Ahli) Tanggal: ...
131 - 6. IDENTIFIKASI KEGAGALAN BANGUNAN Bagan Alir Identifikasi Kegagalan Bangunan Penilai Ahli Mulai Pencarian data primer dan sekunder Gambaran kondisi lapangan lokasi Kegagalan Bangunan Pernyataan dari pihak terkait Pengujian terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan dengan menggunakan Selesai Keterangan Data primer dan sekunder pada aspek keruntuhan dan/atau aspek fungsional yang meliputi a. gambaran kondisi lapangan dari Kegagalan Bangunan; b. kondisi geologi dan geoteknik; c. komponen struktur dan nonstruktur bangunan; dan d. komponen struktur bangunan yang sulit dilihat secara visual dengan menggunakan peralatan khusus untuk pengamatan Pihak terkait, meliputi: a. Pengguna Jasa; b. instansi terkait; c. Pemilik Bangunan; d. Pengelola Bangunan; e. Penyedia Jasa konsultansi perancangan Konstruksi; f. Penyedia Jasa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi; g. Penyedia Jasa konsultansi pengawasan dan/atau manajemen Konstruksi; h. pemasok; i. rantai pasok; j. aplikator; k. operator; l. penanggung jawab operasi; m. mandor; n. tukang; o. saksi fakta; dan p. masyarakat umum/saksi fakta.
132 - A. Pernyataan Dari Pihak Terkait 1) Formulir Daftar Pertanyaan untuk Wawancara kepada Narasumber yang Ada di Lapangan CONTOH No Nama/Jabatan Atau Klasifikasi Waktu Wawancara (tanggal, bulan, tahun) Daftar Pertanyaan Jawaban 1. Pengguna Jasa 1. Apakah kontrak sudah 1. Sudah ditandatangani? 2... 2... 3... 3... Apakah perizinan 2. Instansi terkait sudah Sudah dikeluarkan 3. Pemilik Bangunan 4. Pengelola/Penanggung Jawab Bangunan 5. Penyedia Jasa Konsultansi Perancangan Konstruksi 6. Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Penyedia Jasa Konsultansi 7. Pengawasan dan/atau Manajemen Konstruksi 8. Pemasok 9. Rantai Pasok 10. Aplikator 11. Operator 12. Penanggung Jawab Operasi 13. Mandor 14. Tukang 15. Masyarakat Umum/Saksi Fakta 16 ... 17 ... Dibuat Oleh, (ttd) (Nama Penilai Ahli) Tanggal: ...
133 - 7. INVESTIGASI KEGAGALAN BANGUNAN Bagan Alir Investigasi Kegagalan Bangunan Penilai Ahli Keterangan Berita Acara Hasil Investigasi Mulai Kegagalan Bangunan disepakati bersama antara Penilai Ahli dengan Penentuan indikasi terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan Pengguna Jasa/Pemilik Bangunan/Pengelola Bangunan/penanggung jawab Pengujian terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan dengan menggunakan peralatan untuk pengamatan. bangunan dan Penyedia Jasa, yang berisikan tentang penetapan dari jenis aspek Kegagalan Bangunan: a. aspek keruntuhan bangunan; dan/atau Berita Acara Investigasi Kegagalan Bangunan b. aspek fungsional bangunan. Selesai
134 - Format Berita Acara Hasil Investigasi Kegagalan Bangunan CONTOH BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI KEGAGALAN BANGUNAN Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini: Tim Penilai Ahli yang dibentuk berdasarkan: a) Surat Penugasan oleh LPJK Nomor: ... Tanggal: ... b) Surat Perjanjian Kerja Nomor: ... Tanggal: ... Atas dasar investigasi yang telah dilakukan terhadap ... (nama bangunan yang gagal bangunan).... yang terdiri atas: a) pengujian terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan; b) pengujian dengan menggunakan peralatan khusus untuk pengamatan pada komponen struktur bangunan yang sulit dilihat secara visual; c) pengujian terhadap Kegagalan Bangunan dari sisi keruntuhan dan/atau fungsional; d) ... ;dan e) ... ; untuk itu didapatkan penetapan awal mengenai jenis Kegagalan Bangunan pada ... (nama bangunan yang gagal bangunan).... termasuk pada aspek Kegagalan Bangunan pada jenis..... (keruntuhan bangunan dan/atau fungsional bangunan*) ... .. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk diketahui bersama. TIM PENILAI AHLI PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB BANGUNAN (... ..) (... ..) pilih salah satu atau isi kedua-duanya
135 - 8. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN BANGUNAN Bagan Alir Analisis Penyebab Kegagalan Bangunan Penilai Ahli Keterangan Hasil analisis digunakan sebagai Mulai kesimpulan dalam menentukan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan Membandingkan antara hasil pengujian dengan dokumen kontrak dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan Melakukan analisis perubahan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya Kegagalan Bangunan Melakukan analisis tingkat pemenuhan ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Selesai
136 - 9. PENILAIAN BESARAN GANTI KERUGIAN Bagan Alir Penilaian Besaran Ganti Kerugian Penilai Ahli Keterangan Penetapan jangka waktu pembayaran Mulai ganti rugi paling sedikit meliputi: a. penghitungan besaran kerugian Penghitungan besaran ganti rugi Berita Acara usulan besaran ganti kerugian keteknikan; b. penghitungan besaran kerugian finansial yang dialami oleh pihak ketiga selain Pengguna jasa dan Penyedia jasa; dan/atau Penetapan jangka waktu pembayaran ganti rugi c. penghitungan kerugian ekonomi yang dialami oleh Pengguna Jasa atau Pemilik bangunan/ Selesai penanggung jawab bangunan. Pembayaran ganti rugi harus dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
137 - Format Berita Acara Usulan Besaran Ganti Kerugian CONTOH BERITA ACARA USULAN BESARAN GANTI KERUGIAN Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini: Tim Penilai Ahli yang dibentuk berdasarkan: a) Surat Penugasan oleh LPJK Nomor: ... Tanggal ... b) Surat Perjanjian Kerja Nomor: ... Tanggal ... Atas dasar perhitungan ganti rugi yang telah dilakukan terhadap ... (nama bangunan yang gagal bangunan).... yang terdiri atas: a) penghitungan besaran kerugian keteknikan, sebesar (Rp... ) atau (sebutkan nominal); b) penghitungan besaran kerugian finansial yang dialami oleh pihak ketiga selain Pengguna jasa dan Penyedia jasa, sebesar (Rp... ) atau (sebutkan nominal); c) penghitungan kerugian ekonomi yang dialami oleh Pengguna Jasa atau Pemilik bangunan/ penanggung jawab bangunan sebesar (Rp... ) atau (sebutkan nominal); d) kerugian... sebesar (Rp... ) atau (sebutkan nominal); dan e) kerugian... sebesar (Rp... ) atau (sebutkan nominal); untuk itu ditetapkan usulan besaran ganti rugi yang diakibatkan dari Kegagalan Bangunan pada ... (nama bangunan yang gagal bangunan).... adalah sebesar (Rp... ) atau (sebutkan nominal). Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk diketahui bersama. TIM PENILAI AHLI PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB BANGUNAN (... ..) (... ..)
138 - 10. PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN Bagan Alir Penetapan Penanggung Jawab Kegagalan Bangunan Penilai Ahli Mulai Hasil kesimpulan analisis penyebab Kegagalan Bangunan Penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan Hasil penilaian besaran kerugian Berita Acara penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan Selesai
139 - Format Berita Acara Penetapan Penanggung Jawab Kegagalan Bangunan CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini: Tim Penilai Ahli yang dibentuk berdasarkan: a) Surat Penugasan oleh LPJK Nomor: ... Tanggal ... b) Surat Perjanjian Kerja Nomor: ... Tanggal ... Atas dasar analisis, perhitungan dan pemeriksaan kembali yang telah dilakukan terhadap ... (nama bangunan yang gagal bangunan).... yang terdiri atas: a) analisis penyebab Kegagalan Bangunan; dan b) penilaian besaran kerugian; untuk itu ditetapkan pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan pada ... (nama bangunan yang gagal bangunan).... adalah ... .. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk diketahui bersama. TIM PENILAI AHLI PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB BANGUNAN (... ..) (... ..)
140 - 11. PELAPORAN HASIL PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN Bagan Alir Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penilai Ahli Keterangan Laporan hasil pelaksanaan penilaian Mulai Kegagalan Bangunan menjelaskan hal- hal terkait paling sedikit meliputi: a. pelaksanaan pemenuhan Standar Penyusunan laporan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan; Laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan c. penetapan besaran kerugian keteknikan, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab; d. penetapan pihak yang bertanggung Penyampaian laporan jawab atas Kegagalan Bangunan; dan e. jangka waktu perbaikan dan pembayaran kerugian. Penyampaian usulan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Penyampaian usulan rekomendasi dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan berikan langkah: Selesai a. teknis untuk penanggulangan Kegagalan Bangunan yang disusun berdasarkan sebab akibat kejadian Kegagalan Bangunan; b. koordinasi dan peran serta dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung terhadap terjadinya Kegagalan Bangunan; dan c. pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan
141 - 12. PELAPORAN HASIL PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN A. Penyusunan Laporan 1) Format Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan Cover Lembar Pengesahan Daftar Isi Daftar Tabel BAB I Pendahuluan Latar Belakang Ruang Lingkup Maksud dan Tujuan BAB II Pelaksanaan Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan BAB III Penyebab Terjadinya Kegagalan Bangunan 3.1 Analisis Uji Konstruksi Dengan Dokumen Kontrak Dibandingkan 3.2 Analisis Pengujian Terhadap Perubahan Lingkungan yang Mempengaruhi Terjadinya Kegagalan Bangunan 3.3 Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan 3.4 Penyebab Terjadinya Kegagalan Bangunan Bab IV Penetapan Besaran Kerugian Keteknikan 4.1 Penghitungan Besaran Kerugian Keteknikan 4.2 Penghitungan Besaran Kerugian Finansial Pihak Ketiga 4.3 Penghitungan Kerugian Ekonomi 4.4 Usulan Besaran Ganti Kerugian BAB V Penetapan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Kegagalan Bangunan BAB VI Jangka Waktu Perbaikan dan Pembayaran Kerugian Kesimpulan Saran LAMPIRAN CONTOH
142 - 2) Format Cover Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan CONTOH Logo dan Nama Penyedia Jasa LOGO Kementerian Pekerjaan PUPR Konstruksi LAPORAN HASIL PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN BIDANG KEGAGALAN BANGUNAN ... Bangunan ... Kota ... Provinsi ... ASPEK KEGAGALAN BANGUNAN ... DISUSUN OLEH: 1. Nama Penilai Ahli... No. Registrasi Penilai Ahli... 2. Nama Penilai Ahli... No. Registrasi Penilai Ahli... 3... 4... Surat Tugas No... MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO