KLIPING KLIPING BERITA HUKUM BERITA HUKUM 2023 2023
Sumber : Tanggal : 14 Januari 2023 Sebelumnya diberitakan, untuk kali ketiga, Revaldo tersandung kasus narkoba. Pada Rabu (11/1/2023) lalu, Revaldo ditangkap di kediamannya dalam kondisi masih dalam pengaruh narkoba. Setelah ditangkap aktor sinetron Ada Apa Dengan Cinta itu ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (13/1/2023) kemarin. Kepolisian merekomendasikan Revaldo menjalani rehabilitasi, namun dipastikan hal itu tidak menggugurkan proses pidananya. Kepolisan sendiri mengungkap pada dua kasus narkoba sebelumnya, Revaldo tidak pernah menjalani rehabilitasi. Dia hanya menjalani hukuman pidana dari putusan pengadilan. - Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Metro Jaya masih memburu dua pengedar sabu dan ganja yang menyuplai narkoba kepada aktor Revaldo. Hal tersebut diungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Timur pada Sabtu (14/1/2023). "Untuk penyuplai, kami masih terus dalami ya, karena dalam hal ini masih DPO penyidik," kata Trunoyudo. Meski begitu, ia menyatakan dua pengedar barang haram itu identitasnya telah dikantongi kepolisian. Keduanya terdiri dari seorang perempuan berinisial T yang menyuplai sabu dan seorang pria berinisial G yang menyuplai ganja. "Ada dua orang yang mau kami dalami untuk kami mintai keterangan, namun inisial itu masih dalam proses pencarian," ungkap Trunoyudo.
Sumber : Tanggal : 18 Januari 2023 - Bharada E atau Richard Elizer dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Tuntutan tersebut Sedari awal, Ronny mengemukakan, Richard telah konsisten dan berani mengambil sikap untuk berkata jujur. Hal itu dilakukan Richard dari proses penyidikan sampai proses persidangan. dinilai telah mengusik rasa keadilan buat masyarakat luas, tak terkecuali untuk Richard. Respons tersebut disampaikan Kuasa hukum Richard, Ronny Talapessy selepas sidang di "Hampir seluruh dakwaan ataupun berkas tuntutan itu adalah datangnya dari keterangan Richard Eliezer kemudian didukung alat bukti lainnya," katanya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (18/1/2023) sore. Pasalnya, sejak awal Ronny menyakini kalau kliennya tidak punya niat menghabisi nyawa Yosua. "Persidangan hari ini agenda tuntutan, ini terkait Dalam tuntutannya, JPU menyebut jika Richard terbukti melakukan bersalah tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Richard diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. dengan rasa keadilan ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas," kata Ronny. Ronny turut menyinggung status kliennya sebagai Justice Collaborator (JC) yang sejak awal "Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selama 12 tahun dipotong masa penangkapan," kata JPU di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. persidangan bersikap kooperatif. Hanya saja, status JC Richard tak dipandang oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Bahwa status Richard Eliezer sebagai Juctice Tuntutan 12 tahun penjara itu merujuk pada dakwaan premier Pasal 340 serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang mencapai pidana mati. Collaborator yang dari awal konsisten dan dia kooperatif bekerja sama kami pikir bahwa status dia sebagai Juctice Collaborator tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum," ucapnya.
Sumber : Serambinews Tanggal : 21 Januari 2022 Penjelasan Kemenpan RB Dilansir dari Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce menyebut, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS. Tetapi pengangkatan tersebut dilakukan melalui proses seleksi. "Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya," kata Averrouce sebagaimana diberitakan Jumat (21/1/2022). Kriteria pengangkatan honorer menjadi CPNS Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Mengacu pada PP 48/2005, tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut: SERAMBINEWS.COM - Pemerintah telah membuat kebijakan untuk meniadakan tenaga dengan status honorer di badan pemerintahan. Kebijakan tersebut akan dilangsungkan pada tahun 2023 mendatang. Kalau tenaga honorer dihapus, bagaimana nasib tenaga honorer yang sudah ada saat ini? Artikel ini telah tayang di dengan judul Akan Dihapus Tahun 2023, Bagaimana Nasib Tenaga Honorer yang Sudah Ada Saat Ini?, Tambahkan sedikit teks isi. Penulis: Yeni Hardika | Editor: Muhammad Hadi Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, melalui keterangan resminya, Selasa (18/1/2022), sebagaimana dikutip dari laman Kemenpan RB. "Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP," kata Tjahjo. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Kedepannya, pegawai pemerintah hanya akan ada dua kelompok, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian pekerjaan mendasar, seperti tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti), disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji. Lantas jika kebijakan tersebut diberlakukan pada tahun 2023, bagaimana dengan nasib pegawai atau tenaga honorer yang sudah ada saat ini? Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus -menerus. Namun demikian, pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS setelah lulus seleksi. Seleksi pengangkatan Dalam PP 48/2005 dijelaskan, seleksi yang dimaksud tersebut meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS. Mereka juga wajib mengisi/menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh Tim Koordinasi Tingkat Nasional. Selain diangkat CPNS, pegawai honorer juga mungkin diangkat menjadi PPPK, mengacu ketentuan yang ada di PP 49/2018. Hardika)
Sumber : Tanggal : 22 Januari 2023 "Hasil visumnya belum dikeluarkan dari pihak RS Polri, nanti kita sampaikan," tandasnya. Dijadikan Jaminan Utang Belakangan diketahui, sebelum tewas, balita AF disebut dijadikan jaminan utang sebesar Rp 300 ribu. Sang ibu balita AF yakni Sri Wahyuni mulanya memiliki utang sebesar Rp 300 ribu kepada pasangan kakek dan nenek tiri korban yakni Antonius Sirait dan Titin Hariyani. Hal itu sebagaimana diungkap ayah tiri korban, Sujatmiko. Ia mengaku pernah didatangi Sri Wahyuni memberitahu agar menengok AF. "Saya bilang ambil sendiri (balita AF), tetapi dia (Sri Wahyuni) tidak mau karena punya utang Rp 300.000," kata Sujatmiko dikutip, Sabtu (21/1/2023). Ia juga mengungkapkan, adiknya sempat datang ke rumah kakek dan nenek korban, maksudnya untuk mengambil AF, namun tak diberikan. - Nasib pilu menimpa seorang balita berumur 2 tahun berinisial AF, ia meninggal dunia setelah dianiaya oleh kakek dan nenek tirinya. Peristiwa memilukan itu terjadi di daerah Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Balita AF sebelumnya sempat dirawat di Puskesmas setempat, namun nyawanya tak tertolong hingga dinyatakan meninggal dunia. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Budi Sartono membenarkan adanya tindak penganiayaan ini. Menurutnya, kasus yang diterima oleh Polsek Pasar Rebo tersebut kini ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Alasannya, sang adik diminta menyerahkan uang Rp 5 juta, jauh lebih tinggi dari uang pinjaman awal sebesar Rp 300 ribu yang diberikan kepada Sri Wahyuni. Hingga akhirnya, Sujatmiko dikabari oleh Sri Wahyuni yang kini sudah jadi mantan istrinya, jika anaknya telah meninggal dunia dipukuli oleh kakek dan nenek tirinya. Atas kasus tersebut, sang ibu korban Sri Wahyuni serta kakek dan nenek tiri korban telah diamankan polisi. Sri ditahan karena telah menelantarkan AF dengan memberikannya kepada pasangan Sirait dan Titin. Sementara Sirait dan Titin dijerat tentang pasal penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Ia menjelaskan, penyidik Unit PPA sedang memeriksa tiga orang dari anggota keluarga bayi. Mereka di antaranya kakek dan nenek tiri serta anak perempuannya yang merupakan ibu korban. "Ada tiga orang, tapi memang sudah kita amankan. Tiga orang ini datang dari keluarga terdekat. Ini masih di BAP dan diinterogasi," katanya. Sementara jenazah balita AF, kata Budi, sudah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Sumber : Tanggal : 21 Februari 2023 "Untuk modusnya tersangka saudara MA, itu membuat PR kepada anak didiknya dan setelah sampai di kelas, dipanggil satu per satu," kata Fanani. MA kemudian memaksa para korban untuk duduk mengangkang untuk meningkatkan nafsunya. "Setelah itu anak didik tersebut, perempuan tersebut dipangku dan disuruh mengangkang dan posisi duduk saudara MA juga mengangkang juga sehingga mengakibatkan nafsunya tumbuh dan sampai alat kelaminnya berdiri," jelas Fanani. Aksi bejat berbuah status tersangka Para korban kini selangkah lagi memperoleh keadilan atas tindakan MA. Sebab kini MA telah menyandang status tersangka dan menanti ancaman pidana atas perbuatan jahatnya. - Seorang guru agama di Jakarta Timur berinisial MA melakukan aksi bejat yang tak mencerminkan profesinya yang mulia. Adapun MA mencabuli sejumlah siswi SD. Polisi juga kini tengah mengungkap modus bejat yang dilakukan oleh MA demi memuaskan nafsunya tersebut dengan mengorbankan beberapa anak di bawah umur di sekolah tempat ia bekerja. Jumlah korban mencapai 7 orang anak Tak tanggung-tanggung, setidaknya kini korban MA mencapai 7 orang anak. MA dijerat Pasal 76 huruf E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun MA akan mendapatkan hukuman maksimal 15 tahun penjara. "Ancaman hukuman 15 tahun (penjara)," tegas Fanani. Disdik beri sanksi tegas Tak hanya kepolisian, pihak Dinas Pendidikan atau Disdik DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada MA bila terbukti melakukan pelecehan seksual kepada siswi SD di Duren Sawit, Jakarta Timur. "Untuk korban sebanyak tujuh orang dari SD di Duren Sawit," ungkap Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Ahmad Fanani dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023). "Ini semuanya akan kami proses, nanti kalau terbukti, akan dijatuhkan sanksi tegas. Semuanya akan kami proses. Ini masih dalam proses," kata Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana, Jumat (10/2/2023). Modus bejat MA: Periksa PR muridnya Demi memuaskan nafsu liarnya, MA melancarkan modus licik yakni mencabuli muridnya saat memeriksa PR mereka. Para korban dipaksa untuk duduk dipangkuannya sembari MA berpura-pura memeriksa tugas rumah korban. Kini MA tengah dinonaktifkan dari kegiatan mengajar hingga kasusnya menemui titik terang. "Guru itu kan sedang dalam pemeriksaan, untuk mempermudah jalannya pemeriksaan, guru itu dinonaktifkan dulu sementara,"lanjut Nahdiana. Jika MA terbukti melakukan aksi pencabulan, maka dirinya akan diberhentikan secara permanen.
Sumber : Tanggal : 8 Maret 2023 JAKARTA, - Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Timur Iptu Stevano menyatakan bahwa kasus penganiayaan seorang lanjut usia (lansia) di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, yang dilaporkan pada 20 Januari 2023, saat ini sedang ditangani oleh pihaknya. Laporan tercatat dengan nomor: LP/B/183/I/2023/SPKT/Polres Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya. "Untuk laporan yang dimaksud, betul ditangani oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Namun, saat ini perkara masih dalam penyelidikan," terang dia ketika dikonfirmasi, Kamis (9/2/2023). Adapun H (74) adalah lansia yang dianiaya oleh pembantu rumah tangganya (PRT), M. Kejadian bermula pada 2020. Kala itu, H yang sudah ditinggal pergi suaminya, menumpang di rumah anaknya, A. Sejak saat itu, A kerap mencaci-maki H. Sedangkan H hanya bisa memendamnya dalam hati. Akhirnya, pada 18 Januari 2023, H beralasan hendak memperbaiki gigi di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. H lantas meninggalkan rumah A dan menghubungi E. Adik H itu menunggunya di kantor pegadaian di kawasan Utan Kayu. E langsung membawa H ke Puskesmas Penggilingan untuk divisum lantaran H mengeluhkan bahu kanannya. Namun, pihak puskesmas tidak berkenan. Melapor ke polisi Pada hari yang sama, E dan H beranjak ke Komnas HAM. Kakak beradik itu disambut baik oleh perwakilan Kombas HAM. Mereka disarankan untuk segera membuat laporan di Polres Metro Jakarta Timur. Pada 20 Januari 2023, E dan H menyambangi kantor polisi. E mengatakan bahwa penyidik sempat ragu menerima laporan pihaknya. Sebab, penganiayaan sudah terjadi beberapa bulan lalu. Beberapa bekas luka juga sudah hilang. Akan tetapi, ada seorang polisi wanita (polwan) yang iba melihat Namun, perlakuan yang diterimanya sudah terlampau jauh, H. Pada saat itu, H menangis kesakitan. terutama dari pihak PRT. Ada suatu waktu ketika H sedang duduk di lantai. Di depannya, M duduk sambil menyetrika. Secara tiba-tiba, M menggenggam bahu H dan mendorongnya ke lantai hingga M terjatuh ke depan. Pangkal bahu, lutut, dan pundak H pun cedera. Bahkan, Polwan tersebut menghampiri H, dan sempat mengirimkan pesan singkat ke nomor telepon anak H yang sempat menampung perempuan lansia itu. Namun, ia tidak mendapat balasan. Beberapa menit kemudian, sang anak menelepon ponsel itu. Menurut E, polwan tersebut berbicara panjang lebar dengan nada bicara yang agak kesal. sakitnya masih terasa hingga kini. "Bahu kakak saya direnggut, langsung didorong ke depan ke lantai. Ini bagian wajah depan pada lebam. Bekas-bekas masih ada," kata E, adik H, dalam keterangan tertulis, Kamis. "Ibu Polwan berkata tegas dan tutup telepon, Ibu Polwan sebut Pasal 352 KUHP pada penyidik," ujar E. Tidak lama waktu berselang, A datang ke Polres Metro Jakarta Timur. Tidak digubris dan dipasang CCTV H sempat mengadukan kejadian itu ke anak dan menantunya, meski tidak pernah digubris. Ia menjadi pendiam, ditambah merasa terkekang lantaran pagar rumah digembok dan diawasi kamera CCTV. Ia pun menjadi diawasi oleh PRT yang menganiayanya. Meski demikian, kata E, kakaknya tidak tinggal diam. Ada dua petugas yang meminta H menemui anak dan menantunya lantaran anak H meminta permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, H menolak dengan tegas. "Dia bilang, 'Lebih baik ambil golok dan gorok leher saya, saya tidak akan menuntut.'" kata E. Baik H maupun E berharap, kasus diusut tuntas dan pelaku penganiayaan mendapat hukuman yang setimpal. "Saya harap kasusnya selesai, pelakunya pun dihukum," pungkas E.
Sumber : Tanggal : 8 Maret 2023 JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil Kepala Kantor Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk diklarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada pekan depan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK itu pun mengatakan bahwa pihaknya bakal segera menghubungi jaringan data dari perbankan, asuransi, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendapatkan data demi kepentingan klarifikasi tersebut. Hal itu dilakukan setelah KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti bersama istri eks Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, Ernike Meike Tondorek. "Kemarin kita terbitkan surat tugas pemeriksaan LHKPN atas nama Wahono Saputro, kebetulan Beliau ada di Jakarta, jadi kita harapkan mungkin Minggu depan kita undang untuk klarifikasi," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih Adapun, Komisi Antirasuah itu menemukan banyak transaksi perbankan dan kepemilikan aset diatas namakan Ernie Meike, termasuk di antaranya adalah perusahaan properti seluas 6,5 hektar di Minahasa Utara. Terkini, PPATK telah membekukan transaksi janggal pada puluhan rekening terkait Rafael Alun mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, jumlah keseluruhan rekening yang diblokir lebih dari 40. Adapun nilai Rp 500 miliar itu terkait bukanlah nilai dana, melainkan nilai mutasi rekening mulai dari 2019 sampai 2023. KPK. Jakarta, Rabu (8/3/2023). Pahala mengungkapkan bahwa total harta kekayaan Wahono Saputro yang dilaporkan di dalam LHKPN tercatat sebesar Rp 14 miliar. "Itu mutasi rekening pada rekening yang kami bekukan. Bukan nilai dana. Itu hanya terkait RAT dan pihak-pihak yang kami duga terkait (individu atau badan hukum)," kata Ivan saat dihubungi Selasa (7/3/2023). Namun, klarifikasi terhadap harta kekayaan pejabat Pajak Jakarta Timur itu dilakukan bukan untuk menyelisik besar atau kecilnya harta tersebut. Ivan turut membenarkan bahwa rekening yang diblokir termasuk atas nama istri Rafael, Ernie Meike Torondek, dan anak-anak Rafael termasuk Mario Dandy Satrio. "Dia (Wahono Saputro) nyangkut di nama perusahaan ini, istrinya ada di sana bersama dengan istri RAT (Rafael Alun Trisambodo). Oleh karena itu, kita undang Beliau untuk klarifikasi Minggu depan," kata Pahala. PPATK sebelumnya juga telah membekukan sejumlah rekening nasabah yang diduga menjadi nominee Rafael. Salah satu di antaranya adalah konsultan pajak. Hingga kini, KPK dan PPATK masih mendalami dugaan adanya kepemilihan harta kekayaan Rafael Alun yang dinilai tidak wajar.
Sumber : Tanggal : 16 April 2023 JAKARTA, - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro, bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan oleh Ditjen Imigrasi lantaran permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Wahono Saputro, Ditjen Imigrasi juga mencegah Istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, dua anak Rafael Angelina Embun Prasasya dan Christofer Dhyaksa serta adik Rafael, Gangsar Sulaksono. "Saat ini, semua nama tersebut dalam sistem daftar pencegahan berlaku 13 April 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh kepada Jumat (14/4/2023). Diketahui, Rafael Alun merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menjadi tersangka KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi 90.000 dollar Amerika Serikat (AS). Sebagai informasi, Wahono Saputro Wahono tengah masuk radar KPK karena istrinya memiliki saham di perusahaan properti istri eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo. Ia juga pernah diperiksa KPK lantaran nama istrinya tercatat sebagai pemilik saham di perusahaan properti seluas 6,5 hektar milik Ernie Meike di Minahasa Utaru, Selasa Utara. Istri Wahono disebut memiliki saham di perusahaan properti semhas 6,5 hektar milik istri Rafael Alun di Minahasa Utara. Terkait kasus Rafael Alun, KPK mendung eks pejabat Ditjen Pajak itu menerima gratifikasi sebesar 90.000 dollar Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana (AME). Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, dugaan gratifikasi diterima dalam kapasitas Rafael sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada DJP, Kementerian Keuangan. Dalam posisi itu, Rafael berwenang meneliti dan memeriksa temuan perpajakan wajib pajak yang diduga melenceng dari ketentuan. "Dengan jabatannya tersebut, diduga Rafael menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya," ujar Firli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (3/4/2023). Selain itu, Dengan posisi tersebut, Rafael diduga aktif merekomendasikan para wajib pajak menggunakan perusahaan konsultan pajak miliknya, PT AME. Menurut Firli, klien PT AME merupakan para wajib pajak yang menghadapi permasalahan pelaporan pembukuan pajak kepada negara. "Rafael diduga aktif merekomendasikan PT AME," tutur Firli.
Sumber : Tanggal : 08 Mei 2023 Salah satu alasan dakwaan jaksa cacat formil, kata kubu Haris, adalah pihaknya pernah melaporkan Luhut pada 23 Maret 2022 tentang dugaan gratifikasi ke Polda Metro Jaya. Laporan itu seharusnya diproses lebih dulu dibandingkan laporan pencemaran nama baik dari kubu Luhut. Sebab hal itu sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor B/345/III/2005/Bareskrim tanggal 7 Maret 2005 mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi yang diprioritaskan. "Bahwa perkara ini sudah sepatutnya ditunda, karena seharusnya pemeriksaan perkara dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kabupaten Intan Jaya-Provinsi Papua dan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Luhut Binsar Panjaitan diperiksa terlebih dahulu," ujar tim kuasa hukum Haris. Sebelumnya, Haris dan Fatia didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan - Jaksa penuntut umum (JPU) membantah pernyataan Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty yang menyebut Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah diperiksa terkait kasus pencemaran pada tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya. Jaksa menyebut, Luhut merupakan pihak yang paling awal dimintai keterangan terkait perkara tersebut. Luhut diperiksa pada 20 Desember 2021. "Dalam tahap penyelidikan dan tahap penyidikan, saksi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi orang pertama yang dimintai keterangan oleh penyidik atau pun penyelidik Kepolisian Metro Jaya," kata jaksa dalam sidang tanggapan atas eksepsi Haris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/5/2023). Oleh sebab itu, jaksa menilai tidak ada yang keliru dalam surat dakwaan dibacakan dan proses oleh jaksa yang dibacakan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023). Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut. Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'. Keduanya didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. pengusutan perkata tersebut. Jaksa mengatakan, seseorang tidak wajib dimintai keterangan di kantor polisi. Pemeriksaan bisa berlangsung di suatu tempat yang lain. Selain itu, jaksa juga tidak diwajibkan untuk memaparkan rekaman CCTV saat Luhut diperiksa oleh penyidik kepolisian. Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Haris Azhar menilai dakwan jaksa dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan cacat formil. "Surat dakwaan jaksa penuntut umum cacat formil karena sarat akan pelanggaran prosedur hukum saat pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," kata anggota kuasa hukum Haris di ruang sidang.
Sumber : Tanggal : 12 Mei 2023 JAKARTA, - Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Timur Iptu Darwis Yunarta menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam menangani kasus ARP, anak perwira polisi tersangka penabrakan satu keluarga di Jalan RA Fadillah, Cijantung, Jakarta Timur, pada 2 Juli 2022. "Iya betul anak polisi, tapi penyidik independen. (Polisi) tetap akan memproses (kasus) secara proporsional, jadi enggak melihat itu anak polisi atau bukan," ucap dia ketika dikonfirmasi, Jumat (12/5/2023). "Walaupun dia anak polisi, kami tidak condong ke sana atau ke sini. Kami tetap netral," imbuh Darwis. Adapun ayah ARP adalah anggota Polri yang bertugas di Jakarta. Meski demikian, Darwis enggan membeberkan identitas ayah ARP, termasuk pangkatnya. Karena menurut dia, kasus kecelakaan di Cijantung tahun lalu hanya melibatkan ARP saja. "(Identitas ayahnya) enggak usah disebut karena secara hukum, yang bertanggung jawab adalah anaknya. Ini kan masalah anaknya," tegas dia. Sudah jadi tersangka ARP diketahui sebagai pelaku penabrakan satu keluarga yang terdiri dari seorang anak bernama Giuseppe, serta kedua orangtuanya. Giuseppe sekeluarga menjadi korban saat sedang memperbaiki mobil yang mogok di tepi kanan Jalan RA Fadillah. Mediasi terkait biaya pengobatan sudah dilakukan pada 8 Juli 2022, meski tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, ibu Giuseppe melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur pada 10 Juli 2022. Laporan bernomor METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA. bernomor METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA. bernomor METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA. Usai membuat laporan, mediasi kembali dilakukan pada September 2022 dan Maret 2023. Namun, mediasi masih belum berhasil. Meski begitu, proses penyidikan tetap berlanjut walaupun mediasi tidak berhasil. "Proses (penyidikan) terus berlanjut. Itu kan kasus lama, dan memang kemarin kami membuka mediasi kedua belah pihak," ucap Darwis. Menurut dia, pihak Giuseppe dan ARP sama-sama menghendaki mediasi. Akan tetapi, mediasi terakhir pada Maret 2023 mandek lantaran tidak membuahkan hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak. "Di bulan April 2023 kemarin, akhirnya mereka sepakat untuk menyelesaikan (kasus) lewat jalur hukum," Darwis berujar. Lebih lanjut, ARP sudah disebutkan sebagai tersangka penabrakan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima Giuseppe. Namun, Darwis mengatakan, ARP masih belum ditahan. Saat ini, ia masih berada di Jakarta. "Sekarang, prosesnya berkas sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 8 Mei 2023. Tinggal tunggu hasil pemeriksaan jaksa, petunjuk apa saja dari mereka, baru kami sesuaikan (langkah selanjutnya)," ujar Darwis.
Sumber : Tanggal : 22 Mei 2023 - Terdakwa Haris Azhar merasa dirugikan usai eksepsinya ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Padjaitan. "Jujur saja saya sebagai terdakwa putusan ini merugikan dan juga merugikan hukum di Indonesia," kata Haris kepada wartawan seusai persidangan di PN Jaktim, Senin (22/5/2023). Haria menyatakan pihaknya siap untuk menjalani tahapan persidangan selanjutnya. Dia menyebut ada fakta baru yakni pendapat Komnas HAM terkait perkara ini yang tidak menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. "Ya hakim menyatakan jalankan ya kita hadapi. Dan ini menurut saya kan, ternyata kita tahu ada fakta baru bahwa Komnas HAM sudah menyampaikan pendapatnya," ujar Haris. Haria menuturkan ada dugaan pelanggaran HAM yang ditemukan oleh Komnas HAM dalam perkara yang menyeret dia dan Fatia Maulidiyanty. "Terkait dengan dugaan pelanggaran HAM, maka dia patut untuk didengarkan dan disampaikan oleh majelis hakim," ungkap Haris. Sayangnya, pendapat Komnas HAM terkait hal itu tidak dibacakan oleh majelis hakim saat membacakan putusan sela. "Yang sayangnya tidak dibacakan oleh majelis hakim jadi ini saya bilang bahwa ada satu fakta hukum yang disembunyikan oleh majelis hakim," jelas Haris. "Harusnya ini menjadi pertimbangan tetapi tidak dijadikan pertimbangan jadi secara hukum," imbuhnya. Eksepsi Ditolak Sebelumnya, majelis hakim menolak eksepsi Haris Azhar atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Hal itu disampaikan Ketua Hakim Cokorda Gede Arthana saat membacakan amar putusan sela dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (22/5/2023). "Mengadili menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," ujar Hakim Cokorda. Saat membacakan putusan sela, Ketua Hakim Cokorda juga memutuskan agar persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. "Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana nomor 202/pidsus/2023/PN Jaktim untuk dilanjutkan. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," jelas Hakim Cokorda. Sebagai informasi, Haris Azhar didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa. Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023). Jaksa menyatakan pernyataan Haris dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut. Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'. Haris didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di-juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Sumber : Tanggal : 22 Mei 2023 - Majelis hakim menolak eksepsi Fatia Mauldiyanty atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Hakim Cokorda Gede Arthana saat membacakan amar putusan sela di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (22/5/2023). "Mengadili menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," ujar Hakim Cokorda. Saat membacakan putusan sela, Ketua Hakim Cokorda juga memutuskan agar persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. "Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana nomor 203/pidsus/2023/PN Jaktim untuk dilanjutkan. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," jelas Hakim Cokorda. Sebelumnya, majelis hakim lebih dulu menolak eksepsi Haris Azhar di kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. "Mengadili menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," kata Ketua Hakim Cokorda Gede Arthana saat membacakan amar putusan sela di PN Jaktim, Senin (22/5/2023). Didakwa Cemarkan Nama Baik Luhut Dalam perkara ini, Haris dan Fatia didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa. Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023). Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut. Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'. Keduanya didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Sumber : Tanggal : 9 Juni 2023 JAKARTA, - Amnesty Internasional Indonesia menilai Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan perlakuan khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Perlakuan khusus tersebut terlihat saat Luhut hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang digelar pada Kamis (8/6/2023). "Sidang ini menunjukkan bahwa pengadilan memberi perlakuan khusus terhadap pejabat tinggi. Sidang selama ini terbuka, hari ini menjadi sangat dibatasi dan diwarnai dengan pengamanan berlebih dari aparat," ujar Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Wirya Adiewan dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6/2023). Wirya mengatakan, ada prinsip fair trial atau asas praduga tak bersalah yang dilupakan dalam pengadilan tersebut, yaitu poin semua individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hal tersebut terlihat dari pengamanan berlebih menyulitkan warga umum hingga tim kuasa hukum terdakwa untuk melewati gerbang gedung PN Jakarta Timur dan pintu ruang sidang pengadilan. "Majelis hakim juga membatasi jumlah anggota tim kuasa hukum terdakwa dengan dalih kapasitas ruangan sidang tidak memungkinkan," imbuh Wirya. Amnesty Internasional Indonesia juga menyesalkan praktik diskriminasi dengan menggabungkan sidang Fatia dan Haris ketika menghadirkan Luhut sebagai saksi pelapor. "Ini bertentangan dengan keputusan majelis hakim sebelumnya yang menolak permintaan tim kuasa hukum terdakwa agar perkara kedua terdakwa digabungkan," ucapp Wirya. "Jangan sampai berbagai perlakuan khusus ini mengesankan adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak di dalam proses pengadilan yang melanggar prinsip- prinsip fair trial," pungkas dia. Sebagai informasi, Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, digelar tertutup untuk umum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023). Sebelumnya, penundaan sidang memang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) setelah memberikan surat dari Luhut Panjaitan. Surat tersebut merupakan balasan atas surat pemanggilan saksi yang dikirim JPU kepada Luhut pada 23 Mei 2023. "Kami penuntut umum telah melayangkan surat panggilan saksi. Namun, yang bersangkutan, saksi Luhut binsar Panjaitan menyatakan permohonan maaf," ujar jaksa dalam sidang. Dalam sidang tanggal 29 Mei 2023, majelis hakim PN Jakarta Timur diketahui menolak eksepsi yang disampaikan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Oleh karenanya, sidang selanjutnya adalah pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi. Sebagai informasi, dalam perkara pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan, Haris didakwa Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. Kemudian Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. Kemudian, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. Terakhir, Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Sementara itu, untuk Fatia didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar. Kecuali, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.
Sumber : Tanggal : 30 Juni 2023 JAKARTA, - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempuh jalur hukum soal penutupan rumah potong hewan (RPH) di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, oleh sekelompok anggota organisasi masyarakat (ormas). Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Renova Ida Siahaan mengatakan, pihaknya menyayangkan aksi penutupan RPH secara paksa. Sebab, tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat dan pedagang. Penutupan itu juga dapat berimbas pada terganggunya pasokan ayam di pasaran. "Kami ini kan pemerintah ya, boleh dikatakan harus diselesaikan secara hukum ya," kata Renova saat dihubungi, Jumat (30/6/2023). "Karena ini menghambat pelayanan masyarakat publik, merugikan pelaku usaha, pedagang di sana. Ketersediaan ayam terganggu," sambung dia. Renova menegaskan, aksi penutupan paksa disertai kekerasan oleh sekelompok anggota ormas ini telah dilaporkan ke kepolisian. Kasus ini disebut sedang ditangani oleh jajaran Polsek Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. "Sayang sekali ormas main tutup, kekerasan. Memang ormas bisa larang, (tapi) ini kan dengan kekerasan," kata Renova. "Sudah, sudah dilaporkan. Sudah masuk dalam penanganan Polsek Cakung di Jakarta Timur ya," imbuh dia. Sebelumnya, RPH yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Pulogadung ditutup paksa oleh sekelompok anggota ormas. Penutupan itu dikeluhkan sejumlah pengusaha ayam potong. Pasalnya, mereka tidak dapat beroperasi pada momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Salah satunya adalah Okki Sutanto, anak pemilik usaha ayam potong yang mengaku dipaksa libur oleh anggota ormas. Keluhan itu disampaikan melalui akun Twitter pribadinya. "Usaha orangtua saya, RPH ayam potong, hari ini DITUTUP paksa ormas gak jelas. tiba2 bbrp hr lalu dpt surat edaran gini, pdhl musyawarahnya aja gak diundang wkwk," demikian twit Okki dikutip pada Jumat. Dalam twitnya, Okki juga melampirkan foto surat pemberitahuan dari Komunitas Pedagang Ayam Eceran Pulogadung. Surat itu berisi pesan pemberitahuan kepada para pengusaha atau pedagang ayam potong untuk libur pada 27-30 Juni 2023. Tertulis juga bahwa surat itu sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Bos Pangkalan Ayam Pulogadung dengan para pedagang ayam eceran di Pulogadung dan sekitarnya. "RPHU ini dikelola resmi sama Pemprov @DKIJakarta lho. mosok kalah sama ormas sik. ehehehe," tulis Okki. Merespons hal itu, Dinas KPKP sudah melaporkan peristiwa itu ke kepolisian dan meminta bantuan pengamanan. "Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak Wali Kota dan Polres Metro Jakarta Timur untuk bantuan pengamanan," jelas Renova.
Sumber : Tanggal : 30 Juni 2023 JAKARTA, - Sebuah rumah potong hewan (RPH) yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, ditutup paksa oleh sekelompok anggota organisasi masyarakat (ormas). Penutupan RPH Pulogadung itu dikeluhkan sejumlah pengusaha ayam potong. Pasalnya, mereka tidak dapat beroperasi pada momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Salah satunya adalah Okki Sutanto, anak pemilik usaha ayam potong yang mengaku dipaksa libur oleh anggota ormas. Keluhan itu disampaikan melalui akun Twitter pribadinya. Dalam twitnya, Okki juga melampirkan foto surat pemberitahuan dari Komunitas Pedagang Ayam Eceran Pulogadung. Surat itu berisi pesan pemberitahuan kepada para pengusaha atau pedagang ayam potong untuk libur pada 27-30 Juni 2023. Surat itu disebut sebagai tindak lanjut dari kesempatan bersama antara Bos Pangkalan Ayam Pulogadung dengan para pedagang ayam eceran di Pulogadung dan sekitarnya. "RPHU ini dikelola resmi sama Pemprov @DKIJakarta lho. Mosok kalah sama ormas sik. Ehehehe," tulis Okki. Pemprov DKI lapor polisi Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) sudah melaporkan peristiwa itu ke kepolisian dan meminta bantuan pengamanan. "Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak Wali Kota dan Polres Metro Jakarta Timur untuk bantuan pengamanan," ujar Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas KPKP DKI Jakarta Renova Ida Siahaan, Jumat (30/6/2023). Selain itu, Dinas KPKP DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengawal pemasokan ayam hidup ke RPH. "Kami juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri dan Bapanas untuk bantuan pengawalan pemasokan ayam hidup ke RPH unggas," kata Renova. Menurut Renova, langkah ini diperlukan agar operasional RPH di kawasan Pulogadung bisa berjalan, dan tidak mengganggu pasokan ayam di pasaran. "Sekalipun pemasokan ayam sedikit terkendala, RPHU tetap membuka pelayanan. Tidak libur," kata Renova. Pilih tempuh jalur hukum Renova mengatakan, Pemprov DKI bakal menempuh jalur hukum soal penutupan paksa RPH di kawasan Pulogadung tersebut. Pasalnya, ucap Renova, penutupan paksa oleh ormas itu dilakukan secara paksa yang disertai dengan tindakan kekerasan yang dapat merugikan masyarakat dan pedagang. "Boleh dikatakan harus diselesaikan secara hukum ya. Karena ini menghambat pelayanan masyarakat publik, merugikan pelaku usaha, pedagang di sana. Ketersediaan ayam terganggu," ucap dia. Menurut Renova, kasus tersebut sedang ditangani oleh jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Cakung, Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Timur. "Sayang sekali ormas main tutup, kekerasan. Memang ormas bisa larang, (tapi) ini kan dengan kekerasan," kata Renova.
Sumber : Tanggal : 25 Juli 2023 "Dari penggugat, tetap bisa tinggal di sana. Paling tidak, ada kompensasi berupa rumah tinggal. Itu wajar karena sekarang, hukum ini bukan hanya normatif, tapi berkembang menjadi progresif," tutur Priyanto. "Hakim memutuskan perkara harus berdasarkan hati nurani dan keadilan. Dalam mediasi ini, saya akan memprioritaskan masalah keadilan ini agar betul-betul diperhatikan Prabowo," sambung dia. Priyanto menuturkan, pihaknya mengetahui bahwa dua rumah itu mulanya adalah tanah negara. Para penggugat kemudian mengajukan permohonan hak atas tanah itu ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur pada 2014. Namun, permohonan itu ditolak oleh Kantor Pertanahan Jakarta JAKARTA, - Sidang perdana gugatan perdata terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang dilayangkan dua anak pahlawan, Adam Wahyudi dan R Bernardus Heddy, berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa (25/7/2023). Gugatan ini terkait pengambilalihan tempat tinggal penggugat oleh Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya. Priyanto selaku kuasa hukum dua anak pahlawan itu mengatakan, agenda sidang perdana hari ini adalah mediasi atau upaya damai yang akan disampaikan kepada kuasa hukum Prabowo. "Akan disampaikan kepada kuasa hukum Pak Prabowo agar memperhatikan nasib pahlawan, pejuang kemerdekaan yang berjasa bagi NKRI, yang sudah menempati rumah itu lebih dari 60 tahun," kata dia di PN Jakarta Timur, Selasa. Adapun Adam Wahyudi adalah anak dari Kol (Purn) Ir Imam Soekoto, sedangkan R Bernardus Heddy adalah anak dari Letkol (Purn) E Juwono. Tempat tinggal peninggalan Imam Soekoto berlokasi di Jalan Slamet Riyadi Nomor 27 RT 005/RW 04, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Kemudian, tempat tinggal peninggalan E Juwono berlokasi di Jalan Slamet Riyadi Nomor 25 RT 005/RW 04, Kelurahan Kebon Manggis. Timur lantaran Kemenhan lebih dulu melakukan pendaftaran, tanpa sepengetahuan penggugat. Sejak saat itu, tidak ada ruang untuk komunikasi antara pihak- pihak terkait. Sertifikat Kemenhan pun terbit pada 2016. "Surat peringatan (SP) 1 dikeluarkan pada 16 Maret 2023, SP 2 pada 28 April 2023, dan SP 3 pada 23 Mei 2023. SP 3, para penghuni harus keluar (rumah) dalam waktu sebulan," tutur Priyanto. "Mereka takut dan menghubungi saya. Tidak ada cara selain ajukan gugatan (perdata) supaya ada jalan damai. Kami mengajukan gugatan perdata 12 Juni 2023. Hari ini sidang perdana, agendanya mediasi. Kalau para tergugat tidak datang, bakal dipanggil lagi untuk datang minggu depan," imbuh dia. Selain Prabowo Subianto, Panglima Kodam (Pangdam) Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Mohamad Hasan dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur Dony Novantoro juga menjadi tergugat II dan tergugat III. Namun, sidang perdana ini hanya dihadiri oleh Priyanto selaku kuasa hukum penggugat serta kuasa hukum Pangdam Jaya. Karena itu, sidang diundur sampai 15 Agustus 2023 lantaran tergugat I dan III tidak hadir. Gugatan anak pahlawan Adapun gugatan terhadap Prabowo terdaftar dengan nomor perkara 330/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM. Gugatan didaftarkan oleh anak dari Kol (Purn) Ir Imam Soekoto dan Letkol (Purn) E Juwono pada 12 Juni 2023 dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Adapun berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pendaftaran tersebut pun telah dilakukan oleh para penggugat, tetapi ditolak oleh tergugat III atau Kantor Pertanahan Jakarta Timur lantaran Kemenhan lebih dulu melakukan pendaftaran. Sementara itu, pendaftaran hak atas tanah oleh Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu tidak diberitahukan kepada para penggugat. "Padahal, para tergugat sangat patut dan layak untuk mendapatkan rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh penggugat tanpa adanya upaya pengosongan dari tergugat II (Kodam Jaya)," kata Priyanto, Kamis (13/7/2023). Priyanto berujar, tidak adil bagi keluarga dua pahlawan tersebut jika harus meninggalkan kediaman mereka. "Itu rumah warisan yang memang seharusnya pemerintah ini beri perhatian, dalam hal ini keadilan kepada para pahlawan kemerdekaan," terang Priyanto. "Ini mungkin salah satu contoh kasus. Kasus lainnya mungkin banyak, veteran yang enggak ada rumah tinggal, lalu veteran yang sudah tinggal puluhan tahun tetapi diusir," imbuh dia. Berharap kompensasi Melalui sidang gugatan perdata ini, pihak tergugat berharap Prabowo memberi perhatian kepada keluarga dua pahlawan itu.
Sumber : Tanggal : 10 Agustus 2023 "Yaitu adalah pegawai negeri atau anggota militer yang melakukan pekerjaan sebagai pembela atau penasihat hukum di muka pengadilan. Itu menjadi dasar kita untuk mengikuti mendampingi di pengadilan," jelas Kresno. Namun, untuk bisa menjadi penasihat hukum dalam persidangan, anggota TNI harus memenuhi sejumlah kualifikasi tertentu. "Perwira hukum itu dengan kualifikasi tertentu mestinya, itu dapat beracara di Pengadilan. Perwira hukum dapat mendampingi tersangka, terdakwa, dan terpidana di semua level pemeriksaan," ungkapnya. Kresno juga menjelaskan, seorang anghota TNI atau keluarga prajurit bisa mendapat perlindungan, jika sudah melakukan permohonan pada satuan kerja. "Mengenai prosedur pemberian bantuan hukum salah satunya garis besarnya pertama harus ada permohonan dari orang, orang itu bisa prajurit, orang itu bisa keluarga," kata Kresno. - Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI menjelaskan tentang bisa atau tidaknya seorang prajurit TNI dan keluarga anggota TNI, mendapat bantuan hukum. Pernyataan itu buntut ramainya kasus Mayor Dedi Hasibuan yang menggeruduk Polrestabes Medan untuk meminta penangguhan terhadap keponakannya yang ditahan dalam kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah. Kababinkum TNI Laksamana Muda (Laksda) Kresno Buntoro mengatakan, mengacu pada Pasal 50 ayat 3, UU TNI berbunyi jika keluarga prajurit dapat memperoleh perawatan kedinasan, yang meliputi perawatan kesehatan, pembinaan mental dan keagamaan, dan bantuan hukum. Surat tersebut nantinya bakal ke Kapuspen, dan Kababinkum. Setelahnya, surat itu bakal diteliti oleh Kababinkum. Jika mengacu pada perkara Mayor Dedi dalam memberikan pendampingan hukum pada keponakannya, kata Kresno, ada prosedur yang dilewati olehnya. "Kalau diteliti ada yang dilalui, ada yang di-skip proseduralnya. Sehingga ini dalam tanda kutip ada kesalahan dari aspek prosedural," tutupnya. "Sehingga tadi bahwa keluarga prajurit dan keluarganya itu punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum," kata Kresno di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (10/8/2023). Kemudian, Kresno melanjutkan, seorang anggota TNI juga dapat melakukan pendampingan saat persidangan. Hal tersebut, mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung bernomor 2 tahun 1971.
Sumber : Tanggal : 12 Agustus 2023 Pada video yang beredar itu, pelaku yang sudah berusia renta itu awalnya mengincar korban di sebuah gang. Tampak pelaku yang mengendarai sepeda menghampiri korban. Korban yang saat itu sedang sindirian dihampiri korban. Tampak pelaku berbincang ke arah korban sambil tangannya memegang arah tubuh korban. Di video yang pertama ini, aksi si kakek terhenti saat seorang ibu menggunakan sepeda motor melewati gang tersebut. Terlihat dalam video pertama, si kakek pergi tinggalkan korban. Namun pada video kedua yang viral di laman sosial media, terlihat si kakek pelaku pelecehan seksual itu sedang duduk bersama korban. Dalam tayangan yang beredar pelaku mengincar anak SD yang tengah duduk sendiri. Si kakek pelaku pelecehan seksual itu mencoba memegangi tubuh anak-anak. - Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) menangkap seorang kakek berinisial U (72) yang merupakan pelaku pencabulan bocah SD di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kekinian, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terlihat cuek melakukan aksinya di tempat umum. Pelaku juga terus melakukan pelecehan seksual meskipun korban sudah menepis perbuatannya. "Kita sudah tetapkan status tersangka," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata kepada wartawan, Sabtu (12/8/2023). Leonardus belum merinci terkait kasus tersebut. Namun dia menyebut pelaku mengakui telah mengakui perbuatan bejatnya. "(pelaku) mengakui dan langsung ditahan," ujarnya. Sebelumnya, beredar viral video yang memperlihatkan aksi kakek-kakek melakukan pelecehan seksual kepada seorang anak SD. Aksi bejat ini dilakukan pelaku di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.
Sumber : Tanggal : 21 Agustus 2023 "Apa saudara punya tanggungan keluarga, anak, orang tua?" tanya jaksa dan diamini Haris. "Anak berapa?" cecar jaksa. Mendengar pertanyaan tersebut, Haris secara terang-terangan enggan menjawabnya. "Saya keberatan menjawab majelis," pungkas Haris Azhar. Sebagai informasi, Haris didakwa oleh jaksa telah mencemarkan nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu. Jaksa menyatakan pernyataan Haris dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Video tersebut berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'. - Haris Azhar sempat berseloroh ketika dicecar jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun dalam sidang ini Haris diperiksa sebagai terdakwa. Haris didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di-juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Jaksa awalnya bertanya mengenai latar belakang Haris pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Haris menanggapi pertanyaan tersebut dengan santai. "Sebelumnya apa saudara pernah dihukum?" tanya jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (21/8/2023). "Tilang di pengadilan ini pernah saya, hukuman juga kan itu?" timpal Haris Merespons hal itu, hakim lalu meminta jaksa menjelaskan maksud pertanyaannya lebih detail. Sebaliknya, jaksa malah bertanya mengenai Haris pernah dipenjara atau tidak terkait kasus hukum. "Dipenjara pernah?" tanya jaksa lagi. "Nggak pernah, belum," jawab Haris.
Sumber : Tanggal : 24 Agustus 2023 - Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi resmi dieksekusi oleh pihak kejaksaam ke Lapas Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Rabu (23/8/2023). "Iya betul, sudah (dieksekusi)," kata Kepala Kejaksan Negeri Jakarta Selatan, Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan, Kamis (24/8/2023). Syaref belum menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu eksekusi terdakwa lain kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat "Nanti dulu," ucapnya. Putri Candrawathi awalnya divonis 20 tahun di kasus pembunuhan berencana Yosua. Vonisnya kini diturunkan menjadi 10 tahun penjara usai dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) lewat upaya hukum kasasi. Untuk diketahui, Ferdy Sambo lolos dari hukuman mati setelah hukumannya disunat MA. Sambo kini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara Kuat Maruf divonis 10 tahun penjara usai putusan kasasi diketok MA. Awalnya, mantan sopir Sambo itu divonis 15 tahun penjara. Sedangkan eks ajudan Sambo, Ricky Rizal Wibowo vonisnya diturunkan dari 13 tahun bui menjadi 8 tahun penjara.
SERAMBINEWS.COM - Sidang kasus pembunuhan terhadap seorang warga bernama Imam Masykur oleh seorang oknum Paspampres dan dua rekannya, digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, pada hari ini, Senin (30/10/2023). "Persidangan perkara atas nama Praka Riswandi Manik dkk 2 orang akan dilaksanakan pada Senin, 30 Oktober 2023," kata Kepala Oditurat Militer II Jakarta Kolonel (Kum) Riswandono Hariyadi, dikutip pada Senin ini. Sidang mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap ketiga terdakwa. TNI memastikan sidang akan digelar secara transparan. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono usai berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (23/10/2023). "Kami akan gelar ini secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Julius dalam keterangannya. Adapun berkas perkara pembunuhan terhadap Imam Masykur yang dilakukan anggota Paspampres Praka RM dan dua anggota TNI AD, Praka HS dan Praka J, telah diterima Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, pada Senin pekan lalu. Dalam berkas perkara, pera pelaku melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) subsider Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 (3) KUHP dan Pasal 328 KUHP. Semua pasal itu di- juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Sidang Digelar Terbuka Sidang kasus pembunuhan Imam Masykur oleh oknum Paspamres, RM, akan digelar secara terbuka. "Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan menyidangkan perkara ini secara terbuka untuk umum, profesional, dan akuntabel," ucap Hakim Juru Bicara Mayor Laut Hukum Awan Karunia Sanjaya di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (23/10/2023). Jadwal persidangan akan ditentukan hakim ketua setelah proses pelimpahan berkas perkara ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Senin pagi ini. "Setelah diterima, oleh PTSP akan diserahkan ke panitera untuk dilakukan pemeriksaan syarat formil dan materiilnya," jelas Awan. Jika berkas perkara dianggap lengkap, berkas akan diregister. Sumber : Serambinews Tanggal : 30 Oktober 2023 Kemudian, oleh Kepala Pengadilan Militer, akan ditetapkan majelis hakim. Awan melanjutkan, majelis hakim akan mempelajari berkas tersebut selama tiga hari usai penetapan terjadi. Langkah selanjutnya adalah penetapan hari sidang oleh hakim ketua, yang mana persidangan akan dilakukan secara terbuka. "Jadi, jangan khawatir. Perkara di persidangan ini akan dilakukan secara transparan, tidak ada intervensi, dan bisa diikuti oleh semua pihak termasuk rekan media," Awan berujar. Sebagai informasi, kasus tewasnya pemuda asal Aceh bernama Imam Masykur itu masih menjadi sorotan publik. Dia tewas usai diculik dari toko obatnya di kawasan Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan dan kemudian disiksa. Kemudian jasad Imam ditemukan meninggal dunia di sebuah sungai di Karawang, Jawa Barat. Penculikan terhadap Imam pun viral setelah beredar adanya dugaan pemerasan yang dilakukan para tersangka kepada keluarga Imam, dengan meminta biaya tebusan Rp 50 juta. Hingga saat ini, Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya) telah menetapkan tiga anggota TNI sebagai tersangka atas kasus tersebut. Ketiganya adalah Praka HS dari satuan Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dirtopad), Praka J dari Kodam Iskandar Muda Aceh, dan Praka RM dari satuan Paspampres. Sementara, Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka dari warga sipil atas kasus tersebut. Mereka adalah AM dan Heri, dua orang penadah dari hasil kejahatan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Imam. Satu lagi yakni Zulhadi Satria Saputra alias MS yang merupakan kakak ipar Praka RM. 14 saksi Diperiksa Sebelumnya, Berkas kasus tiga oknum TNI pembunuh warga Aceh, Imam Masykur telah diserahkan ke Oditurat Militer (Odmil) II-07/Jakarta, Jumat (6/10/2023). Ketiga pelaku pembunuh Imam Masykur, yakni Praka RM (Riswandi Manik), Praka HS, dan Praka J akan mejalani sidang hukuman di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Penyerahan berkas dilakukan Danpomdam Jaya, Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar kepada Kepala Oditur Militer II-07/Jakarta Kolonel Kum Riswandono Hariyadi, Jumat (6/10/2023) di Oditurat Militer (Odmil) II-07/Jakarta di Cakung, Jakarta Timur. Dalam berkas perkara di tingkat penyidikan yang dilakukan Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya, ada 14 saksi yang diperiksa penyidik dan mereka bakal dihadirkan dalam persidangan nanti. Diantara 14 saksi tersebut, termasuk orang tua Imam Masykur. "Akan kita panggil sebagai saksi, akan kita periksa yang sudah memberi keterangan di BAP itu akan kita panggil sebagai saksi," kata Riswandono, dikutip dari TribunJakarta. Nantinya, orangtua Imam Masykur akan dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh Oditur Militer selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses peradilan militer. Tidak hanya orangtua Imam Masykur, Oditur Militer juga akan menghadirkan tiga tersangka sipil terlibat dalam penculikan dan pembunuhan berencana Imam Masykur bersama tiga oknum anggota TNI. Mereka akan bersaksi atas kasus pembunuhan dilakukan Praka Riswandi Malik, Praka HS, dan Praka J. "Harus hadir, kalau tidak hadir kami jemput paksa nanti. Kami hanya melakukan kewenangan kami saja," "Karena kalau tidak hadir kan lama nanti, maunya kan cepat. (total) saksinya ada 14 orang," ujarnya. Riswandono menuturkan, pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk dihadirkan dalam persidangan dari penyidik Pomdam Jaya guna membuktikan dakwaan. "Barang bukti sudah kami sita, kami terima. Mobil yang dipakai untuk (membawa) dua orang korban (satu korban selamat dan Imam Masykur) ada," tuturnya. Imam Masykur diketahui diculik oleh tiga oknum TNI lalu diperas serta dianiaya hingga meninggal dunia. Jasadnya kemudian dibuang di sebuah jembatan sungai di kawasan Karawang, Jawa Barat. Adapun para pelaku berinisial Praka RM (Riswandi Manik), Praka HS, dan Praka J. Ketiga pelaku merupakan anggota aktif militer yang berbeda kesatuan. Praka Riswandi Manik merupakan anggota Ta Walis 3/3/11 Ki C Walis Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan (Yonwalprotneg) Paspampres. Sementara Praka HS adalah anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Sedangkan Praka J merupakan anggota TNI di Kodam Iskandar Muda Aceh. Riswandono mengatakan, ketiga pelaku Oknum TNi disangkakan pasal kombinasi atau istilah dalam kepolisian serupa pasal berlapis. Pasal tersebut meliputi Primer 340 KUHP juncto 55 KUHP ayat 1 ke 1 tentang pembunuhan berencana. Dilanjut subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang pembunuhan, subsider Pasal 351 ayat KUHP tentang penganiayaan, dan Pasal 328 tentang penculikan. "Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP ancaman pidananya adalah pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun," kata Riswandono, dikutip dari TribunTanggerang. "Subsider-nya 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ancamannya pidana paling lama 15 tahun, lalu Subsider pasal 35 ayat 1 kuhp junto pasal 55 ayat 1 KUHP ancaman tujuh tahun, dan pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP ini pasal penculikan ancaman pidananya paling lama 12 tahun," sebutnya. Riswandoni menambahkan, selain pidana pokok terhadap tiga pelaku pihaknya akan mengajukan pidana tambahan berupa pemecatan dinas. "Untuk militer selain hukuman pidana pokok ada pidana tambahan pemecatan. Pasti dipecat, saya bisa pastikan sudah pasti dipecat," kata Riswandono. Pidana tambahan pemecatan itu akan diajukan Oditur Militer selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam peradilan militer ke majelis hakim saat sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. TNI memastikan proses persidangan tiga oknum anggota TNI di Pengadilan Militer II-08 Jakarta nanti akan berjalan terbuka untuk umum, sehingga publik dapat memantau jalannya sidang. "Kami sampaikan peradilan militer bersifat terbuka untuk umum seperti peradilan lainnya," "Silakan nanti mau melihat monggo, mau mengikuti dari awal sampai akhir monggo," ujarnya.
SERAMBINEWS.COM - Anggota Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berencana mencabut laporannya yang dilayangkan terhadap akademisi Rocky Gerung di Bareskrim, Mabes Polri. Laporan yang akan dicabut terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan terdaftar dengan nomor polisi LP/B/217/VIII/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus 2023. Anggota Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDI-P, Johannes L Tobing mengungkapkan alasan laporan akan dicabut salah satunya karena Presiden Jokowi berubah menurutnya. "Jadi Pak Joko Widodo ini presiden yang kita agung-agungkan ini, yang hampir 10 tahun ini yang kita betul-betul jaga, hormati, saya pribadi juga berjuang berdarah-darah untuk memenangkan Beliau ini, nah sekarang sudah berubah nih tidak seperti Pak Joko Widodo yang kita kenal dulu," ucap Johannes saat dihubungi, Kamis (30/11/2023). Menurut Johannes, saat ini Jokowi sebagai Presiden sudah tidak konsentrasi mengurus dan menjaga kepentingan rakyat. Hal ini, menurut Johannes, tampak dari situasi politik yang dinilainya sedang tidak sehat. Johannes menyampaikan, salah satu indikator situasi politik yang tidak sehat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 soal persyaratan batas usia capres dan cawapres. Putusan ini dibuat ketika ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman menjadi Ketua MK. Belakangan, Anwar pun terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Lewat putusan itu, Wali Kota Surakarta sekaligus anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming bisa maju menjadi cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto. Sumber : Serambinews Tanggal : 30 November 2023 "Yang membuat saya sangat tidak terima situasi politik sekarang ini, dasarnya untuk di Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran itu. Kan itu sudah peraturan perundang- undangan kan salah satu persyararan cawapres usianya kan harus 40 tahun," ujar dia. "Jadi kalau (Anwar Usman) sudah pelanggaran kode etik ya ini paling sangat memalukan. Ini kan lembaga terhormat ini kan menjaga soal perilaku. Jadi lama-lama saya berpikir nih, oh Pak Jokowi sudah berubah," ujar dia. Dia pun mengutip dan sependapat dengan pernyataan Rocky yang menyebut Jokowi sedang mempertahankan legasinya. Oleh karena itu, setelah melakukan pertimbangan, Johannes menilai orasi Rocky saat acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), ada benarnya. Atas dasar ini, ia pun berniat mencabut laporannya. Menurut Johannes, permohonan pencabutan laporan akan segera diserahkan ke Bareskrim. Sebelumya Laporan terhadap Rocky ini imbas dari pernyataannya yang dinilai oleh sebagian pihak memuat unsur kebencian berbasis SARA dan menghina terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Bareskrim tidak mendalami soal dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Bareskrim fokus mendalami soal dugaan penyebaran berita bohong yang membuat keonaran. "Terkait dengan menyebarkan berita bohong kemudian di mana termaksud dalam Pasal 14, 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro pada 7 Agustus 2023. Dilihat dalam beleid itu, Pasal 14 dan 15 mengatur soal pemberitaan bohong yang kemudian membuat keonaran. Polri: Ada 26 Laporan ke Rocky Gerung, Beberapa di Antaranya Dicabut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima 26 laporan terhadap akademisi Rocky Gerung (RG) terkait dugaan penyebaran berita bohong yang memuat unsur kebencian berbasis SARA dan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut polisi, dari jumlah 26 laporan itu, beberapa di antaranya sudah dicabut oleh pelapornya. "Ada 26 LP dan ada beberapa LP yang dicabut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Kamis (30/11/2023). Namun, Ramadhan tak mengungkap siapa saja pelapor yang sudah mencabut laporannya itu. Meski ada sejumlah laporan ke Rocky yang dicabut, menurut Ramadhan, proses penyidikan akan tetap diproses. "Penyidikan tetap jalan. Alasan penyidik karena ini bukan delik aduan," ujar dia. Secara terpisah, salah seorang pelapor sekaligus anggota Tim Hukum dari DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Johannes L Tobing menyampaikan, pihaknya juga segera menyerahkan surat permohonan pencabutan laporannya di Bareskrim. Johannes membuat laporan kepada Rocky dan diterima Bareskrim dengan nomor polisi LP/B/217/VIII/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus 2023 lalu. "Jadi sudah saya teken ini tinggal menyerahkan ke penyidik Bareskrim. Sudah enggak lama lah, segera (diserahkan surat pencabutan laporan)," kata Johannes saat dihubungi. Johannes menyebut, pembuatan dan pencabutan laporan ini murni atas inisiatif dirinya. Alasannya, laporan dicabut karena ia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berubah dan situasi politik belakangan yang dinilai tidak sehat. Situasi politik tidak sehat itu di antaranya ketika muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU- XXI/2023 soal persyaratan batas usia capres dan cawapres. Putusan ini dibuat ketika ipar Presiden Jokowi Anwar Usman menjadi Ketua MK. Belakangan, Anwar pun terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Lewat putusan itu, Wali Kota Solo sekaligus anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming bisa maju menjadi cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto. "Maka saya mengutip kata-kata Rocky Gerung ini bahwa Rocky Gerung tadi itu saya coba ini, bahwa Joko Widodo ini sedang mempertahankan legasinya. Kan itu," ujar Johannes. "Saya pikir ya betul juga dia mempertahankan legasinya terus maka kemudian dia membuat sistem dinasti ini yang patut diduga menjadi oligarki agar keluarganya juga bisa semuanya berkuasa kan. Ini kan tentu sangat menciderai semangat reformasi kita," kata dia. "Saya pikir ya betul juga dia mempertahankan legasinya terus maka kemudian dia membuat sistem dinasti ini yang patut diduga menjadi oligarki agar keluarganya juga bisa semuanya berkuasa kan. Ini kan tentu sangat menciderai semangat reformasi kita," kata dia. Rocky Gerung diduga menghina Jokowi saat menjadi pembicara dalam sebuah acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi. Orasi Rocky Gerung yang kontroversi diutarakan dalam acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi SPSI di Bekasi pada Sabtu (29/7/2023). Di situ, Rocky menyinggung sejumlah mengenai langkah Presiden Jokowi di antaranya soal Jokowi pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata "bajingan" dan kata "tolol" yang dinilai sebagai kata makian dan menghina presiden. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Rocky Gerung selaku terlapor juga sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada 6 dan 13 September 2023. Pihak Bareskrim tidak mendalami soal dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Bareskrim fokus mendalami soal dugaan penyebaran berita bohong yang membuat keonaran. "Terkait dengan menyebarkan berita bohong kemudian di mana termaksud dalam Pasal 14, 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro pada 7 Agustus 2023. Dilihat dalam aturan itu, Pasal 14 dan 15 mengatur soal pemberitaan bohong yang kemudian membuat keonaran.
SERAMBINEWS.COM - Sejumlah oknum TNI terlibat pengeroyokan seorang pemuda. Seorang Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bernama Rizki Agus Saputra diduga dikeroyok oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dugaan tindak pidana tersebut terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat (15/12/2023). Para pelaku mengeroyok korban habis habisan tanpa ampun. Korban ditendang oleh orang yang berbeda. Pelipis matanya memar dan berdarah. Hidung dan bibir Rizki juga mengeluarkan darah. Dalam kejadian tersebut, anggota TNI itu diduga menggunakan seragam dinas. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya (Danpomdam Jaya) Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar membenarkan peristiwa tersebut. Ia memastikan pelaku sudah ditangkap. "Betul, sudah kami lidik. Pelakunya anggota TNI AU. Saat ini proses hukum dilakukan oleh Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma," ungkap Irsyad saat dihubungi Minggu (17/12/2023). Korban lapor ke polisi militer Rizki telah melaporkan anggota TNI tersebut ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) setelah menjadi korban pengeroyokan. "Sudah laporan di Denpom dan terbaru, sudah terkonfirmasi oknum dari AU," kata Ketua Umum PP KAMMI Zaky Rivai kepada Minggu (17/12/2023). Adapun anggota TNI itu sudah ditangkap Denpom. Menurut, Irsyad, proses hukum sudah ditangani oleh Satuan Polisi Polisi Militer (Satpom) Lanud Halim Perdana Kusuma. "Motifnya perselisihan di jalan raya," ungkap Irsyad. Bantah ada perselisihan di jalan Rizki telah melaporkan anggota TNI tersebut ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) setelah menjadi korban pengeroyokan. Sumber : Serambinews Tanggal : 18 Desember 2023 "Sudah laporan di Denpom dan terbaru, sudah terkonfirmasi oknum dari AU," kata Ketua Umum PP KAMMI Zaky Rivai kepada Minggu (17/12/2023). Adapun anggota TNI itu sudah ditangkap Denpom. Menurut, Irsyad, proses hukum sudah ditangani oleh Satuan Polisi Polisi Militer (Satpom) Lanud Halim Perdana Kusuma. "Motifnya perselisihan di jalan raya," ungkap Irsyad. Bantah ada perselisihan di jalan Aktivis PP KAMMI, Rizki Agus Saputra, membantah soal motif pengeroyokan oleh oknum TNI dilatarbelakangi perselisihan di jalan raya. "Sudah saya tegaskan di awal tadi bahwa tidak ada perselisihan di jalanan, saya bisa pastikan itu," tegas Rizki, Minggu (17/12/2023). Terlebih, orang yang mengenakan seragam TNI pada saat kejadian telah mengadang Rizki tiga kali. Apalagi, kata dia, kondisi jalanan luas dan waktu itu pukul 14.00. WIB. "Tidak ada macet sama sekali, mobil juga tidak lalu lalang, karena memang jam istirahat, bukan jam pulang (kerja)," tutur dia. Rizki berharap motif penganiayaan tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas politik yang ia jalani bersama PP KAMMI. "Pernyataan saya pada saat deklarasi Satgas KAMMI Jaga Demokrasi itu menyampaikan bahwa hadirnya Satgas ini untuk melakukan investigasi terhadap (dugaan) kebocoran data di KPU," kata dia. Diadang orang tak dikenal Kejadian bermula saat, Rizki hendak pulang dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan mengendarai sepeda motornya pukul 13.50 WIB. Setibanya di jembatan layang Pondok Kopi, Rizki diklakson oleh orang tidak dikenal secara berulang kali. Rizki tetap santai lantaran ia merasa sisi kanan jalan masih lebar. Setelah mendahului, orang itu menatap Rizki dengan penuh amarah. Namun, korban kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian, orang itu melintangkan kendaraannya sebanyak tiga kali. Rizki mencoba menghindar karena tujuannya adalah kembali pulang dan beristirahat. Rizki kemudian menyampaikan bahwa ia tidak memiliki urusan dengannya dan dia kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Rizki mengaku kakinya langsung diterjang atau ditendang oleh orang yang berbeda. Rizki tidak terima, akhirnya ia balas menendang motor orang tersebut. "Awalnya saya diamkan, sambil berpikir, 'kenapa TNI? Apa hubungannya dengan orang yang klakson tadi?' Saya tetap melakukan perlawanan," imbuh dia. Sementara, orang yang pertama kali mengklakson menunjuk Rizki sambil mengeluarkan kata-kata bernada provokatif. Kondisi itu Rizki karena ia tak tahu apa kesalahannya. Orang itu kemudian mengeroyok Rizki habis habisan tanpa ampun. Pelipis matanya memar dan berdarah. Hidung dan bibir Rizki juga mengeluarkan darah. "Kepala saya bengkak, paha saya memar biru. Kemudian leher saya dicekik, baju robek, laptop saya terlempar, motor saya tergeletak, sendal saya hilang sebelah," ungkap Rizki. Saat itu, Rizki berteriak meminta tolong. Warga di sekitar Jalan I Gusti Ngurah Rai arah Perumnas Klender depan Stasiun Buaran Lama langsung berdatangan. Diancam dibunuh Pada saat pengeroyokan terjadi, satu orang berseragam TNI bersama satu orang lain diduga sama-sama memukulinya. Rizki saat itu hanya bisa menangkis. Ia pun berhasil lolos karena ditarik warga yang berkumpul di lokasi. Tapi, Rizki kembali jadi sasaran pengeroyokan. "Kemudian didatangi lagi, saya dipukul lagi. Dia dengan pongahnya mengatakan, 'saya militer, saya bunuh kamu' atau 'kamu mau mati ya?'," tutur Rizki. Saat itu, tak ada warga yang berani melerai meski Rizki sudah meminta tolong dan meringis. Mobil patroli dan pengawal yang sempat lewat pun juga tak menolong. "Warga terus meminta saya untuk menjauh. Saya bilang ke warga, 'Pak, tolong ambilkan motor saya'. Tidak lama kemudian, motor saya diantarkan oleh orang yang tidak saya kenal juga," imbuh Rizki. Rizki meminta anggota TNI yang mengeroyoknya berhenti. Namun, perkataan Rizki tak diacuhkan. Anggota TNI itu justru mencekik Rizki kembali, lalu kembali dilerai warga. Usai motornya kembali, Rizki langsung menghubungi kakaknya melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, korban diarahkan untuk pergi ke pos polisi terdekat. Namun, pos polisi itu tidak ada petugas. Ia pun beranjak ke Kepolisian Sektor (Polsek) Cakung. Namun, ia diarahkan ke Kepolisian Resor (Polres) Jakarta Timur. "Mendengar penjelasan saya bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan adalah oknum TNI, saya langsung diarahkan ke Denpom Jaya, Cijantung, Jakarta Timur," kata Rizki. Dia langsung membuat laporan dan teregistrasi dengan nomor STTL/40/XII/2023 dengan penerima laporan Sersan Dua Haris Maulana. Kuasa hukum Rizki, Zainur Ridlo, mendesak Denpom Jaya membuka identitas anggota TNI yang diduga mengeroyok kliennya. Ia khawatir, jika tidak buka-bukaan, maka kasus dugaan pengeroyokan tersebut akan menghilang begitu saja. Ia juga berharap anggota TNI Angkatan Udara (AU) tersebut juga dijadikan tersangka dan ditahan.
Sumber : Tanggal : 18 Desember 2023 Diancam Dibunuh Sebelumnya Rizki mengaku mengalami luka lebam di mata, paha, bibir hingga kepala akibat dikeroyok satu anggota TNI AU dan dua orang tidak dikenal di Cakung, Jakarta Timur, Jumat (15/12). Dia bahkan mengklaim hingga kekinian masih merasa pusing karena luka akibat tindak penganiayaan tersebut. "Saya pada saat ini sedang pemulihan karena mata saya masih memar. Mohon maaf belum bisa hadir secara langsung, kemudian juga paha saya juga sedang memar besar, biru, terus bibir saya juga sama masih dalam tahap pemulihan dan kepala saya juga masih pusing-pusing," ungkap Rizki. Menurut penuturan Rizki, peristiwa pengeroyokan ini terjadi ketika dia hendak pulang ke rumahnya dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Sejak dua hari sebelumnya dia menjaga istrinya yang sedang dirawat di sana karena sakit. Kemudian dalam perjalanan di Flyover Pondok - Ketua Bidang Politik Hukum dan Kopi dua orang tidak dikenal tiba-tiba Keamanan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi membunyikan klakson hingga menghadangkan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Rizki Agus motor yang dikendarainya. Kedua orang tersebut Saputra memastikan pengeroyokan yang juga sempat melontarkan umpatan. dilakukan anggota TNI AU terhadapnya bukan "Terus berulang kali sampai dia ngomong kasar, dipicu perselisihan di jalan raya. dia bilang 'anjing kamu'. Kita balas spontan, Kepastian ini disampaikan Rizki saat jumpa pers akhirnya kita jalan terus karena saya tidak kenal secara daring yang digelar di Sekretariat Pimpinan siapa orang itu. Selanjutnya, untuk keempat Pusat (PP) KAMMI, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu kalinya, tiba-tiba dari samping, saya langsung (17/12/2023). Rizki dalam kesempatan itu ditendang," tuturnya. membantah pernyataan pihak TNI AU yang Setelah terjadi aksi saling tendang, Rizki kemudian menyebut peristiwa ini dipicu perselisihan di jalan berjalan perlahan menuju tempat ramai. Saat raya. menengok ke arah belakang, Rizki mengaku kaget "Ada pernyataan dari pihak militer atau Angkatan ternyata orang yang ada di belakangnya yang Udara yang menyatakan ini perselisihan di diduga menendangnya itu merupakan pria jalanan. Sudah saya tegaskan di awal tadi bahwa berseragam dinas TNI AU. tidak ada perselisihan di jalanan, saya bisa "Saya akhirnya menepi, akhirnya dia menarik baju pastikan itu," kata Rizki. saya, leher saya dicekik, kemudian saya langsung Kendati begitu, Rizki juga tidak mengetahui apa dipegang, ada yang meninju saya. Makanya mata motif sebenarnya di balik pengeroyokan tersebut. saya memar, di sebelah sini, kemudian kepala Dia hanya menegaskan tidak mengenal anggota saya juga dipukuli tanpa ampun. Dengan baju TNI dan dua orang tak dikenal yang turut seragam lengkap, menggunakan sepatu lengkap, mengeroyoknya. dengan atribut TNI," tuturnya. "Tidak ada motif terkait perselisihan di jalanan, tidak sama sekali. Apalagi, jalanan luas dan pukul Selain dianiaya, Rizki menyebut anggota TNI AU tersebut juga sempat mengancam membunuhnya. 14.00 WIB, tidak ada macet sama sekali, mobil juga "Dia sampai mengatakan, 'saya ini tentara, mati tidak lalu lalang, karena memang jam istirahat, kamu ya!'," pungkasnya. bukan jam pulang (kerja)," ungkapnya. Sementara kuasa hukum Rizki, Zainur Ridlo mengungkap bahwa kliennya belakangan ini memang tengah fokus melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Namun dia berharap apa yang terjadi ini tidak berkaitan dengan aktivitas Rizki bersama PP KAMMI tersebut. "Untuk motifnya kami duga penganiayaan biasa. Tapi di luar itu kami berharap, karena klien kami ini juga banyak berpartisipasi, juga melaporkan dugaan-dugaan kebocoran data Pemilu 2024 sehingga ini tidak menjadi motif yang lain," ujarnya.