KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN DINAS JAGA BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995 1
Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 PARA PIHAK PADA KONVENSI INI, MEMPERHATIKAN Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertfikasi, dan Dinas Jaga bagi Para Pelaut, 1978 (yang kemudian disebut "Konvensi STCW 1978"). BERKEINGINAN untuk terus meningkatkan keselamatan jiwa dan harta benda di laut serta perlindungan lingkungan laut dengan menetapkan melalui kesepakatan bersama standar-standar internasional pelatihan, sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi orang yang bertugas di atas kapal penangkap ikan, MENIMBANG bahwa keinginan tersebut dapat dicapai melalui Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, yang selanjutnya disebut sebagai "Konvensi" TELAH MENYETUJUI hal-hal berikut: Pasal 1 Kewajiban Umum 1. Semua Pihak bertanggung jawab memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Lampirannya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi ini. Setiap rujukan pada Konvensi ini, berlaku pada saat yang sama, sebagai suatu rujukan pada Lampirannya. 2. Semua Pihak berkewajiban menyebarluaskan semua undang-undang, ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan dan aturan-aturan dengan mengambil langkah lain apapun yang mungkin perlu untuk memberlakukan Konvensi ini secara menyeluruh, sedemikian rupa untuk dapat menjamin bahwa ditinjau dari segi keselamatan jiwa, harta benda di laut dan perlindungan lingkungan laut, awak kapal penangkap ikan berkualifikasi dan mampu menjalankan tugasnya dalam pelayaran. Pasal 2 Definisi Untuk tujuan Konvensi ini, kecuali dinyatakan lain : 1. Pihak adalah suatu negara yang telah memberlakukan Konvensi. 2. Administrasi adalah Pemerintahan dari suatu negara yang bersangkutan yang memberi kuasa kepada sebuah kapal untuk mengibarkan benderanya. 3. Sertifikat adalah dokumen yang sah apapun namanya yang dapat diketahui, yang dikeluarkan atau diakui sesuai ketetapan Konvensi, yang diberi wewenang kepada pemegang untuk bertindak seperti yang dinyatakan dalam dokumen ini atau sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan nasional. 4. Bersertifikat adalah memiliki sertifikat secara sah. 5. Organisasi adalah Organisasi Maritim Internasional. 6. Sekertaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Organisasi. 7. Kapal Penangkap Ikan atau kapal adalah kapal yang digunakan secara komersil untuk menangkap ikan atau sumberdaya laut hidup lainnya. 8. Kapal Penangkap Ikan Berlayar di Laut adalah kapal penangkap ikan selain dari kapal yang dilayarkan secara khusus di perairan pedalaman atau perairan yang berdekatan dengan perairan yang terlindung, atau perairan-perairan dimana pelabuhan diberlakukan. 2
Pasal 3 Penerapan Konvensi wajib berlaku bagi awak kapal yang bekerja di atas Kapal Penangkap Ikan Berlayar di Laut berhak mengibarkan bendera suatu negara Pihak. Pasal 4 Penyampaian Informasi Masing-masing Pihak wajib menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal mengenai hal berikut: 1. laporan tentang tindakan yang telah diambilnya untuk memberikan pengaruh sepenuhnya dan lengkap terhadap ketetapan Konvensi ini termasuk contoh sertifikat yang dikeluarkan dalam pemenuhan Konvensi ini; dan 2. informasi lain yang dapat ditetapkan atau ditentukan untuk peraturan I/5. Pasal 5 Perjanjian dan Interpretasi lainnya 1. Semua perjanjian, konvensi dan pengaturan sebelum diberlakukannya standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal penangkap ikan, wajib diberlakukan secara penuh selama jangka waktu yang telah ditetapkan, sehubungan dengan: 1. awak kapal penangkap ikan yang kepadanya Konvensi ini tidak diberlakukan; dan 2. awak kapal penangkap ikan yang kepadanya diberlakukan Konvensi ini, namun belum ditetapkan dengan tegas. 2. Dalam batas tertentu, seperti perjanjian-perjanjian konvensi-konvensi atau penyelenggaraan- penyelenggaraan yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Konvensi ini, semua Pihak wajib meninjau kembali kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian, konvensi-konvensi dan penyelenggaraan tersebut dengan suatu pertimbangan untuk menjamin bahwa tidak ada pertentangan antara kesepakatan-kesepakatan dan kewajiban-kewajiban terhadap Konvensi. 3. Semua hal-hal yang tidak dengan tegas ditentukan dalam Konvensi ini, tetap harus tunduk kepada perundang-undangan yang belaku di negara Pihak tersebut. Pasal 6 Sertifikasi Bagi awak kapal penangkap ikan wajib dilakukan sertifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Konvensi ini. Pasal 7 Ketetapan-ketetapan Nasional 1. Setiap Pihak wajib menetapkan proses dan prosedur penyelidikan menyeluruh dari setiap laporan penyimpangan yang tidak sesuai dengan kompetensi, setiap tindakan atau kelalaian, yang dapat mengakibatkan suatu ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa atau harta benda di laut, atau lingkungan laut yang dilakukan oleh para pemegang sertifikat atau pengukuhannya yang diterbitkan Pihak dalam kaitannya dengan kinerja dari pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan sertifikat mereka masing-masing dan juga proses dan prosedur untuk mencabut, menangguhkan, atau membatalkan sertifikat tersebut untuk menghindari pemalsuan. 2. Setiap Pihak wajib menentukan denda atau sanksi hukum disiplin untuk kasus-kasus yang peraturan perundang-undangan nasionalnya berdampak pada Konvensi ini yang tidak dipatuhi oleh kapal yang telah diberi hak untuk mengibarkan benderanya atau awak kapal penangkap ikan yang telah disertifikasi oleh Pihak tersebut. 3
3. Secara khusus, hukuman atau tindakan disiplin tersebut wajib ditentukan dan ditegakkan pada kasus-kasus dalam hal: 1. pemilik kapal, agen pemilik kapal atau Nakhoda yang telah melibatkan seseorang yang tidak bersertifikat sebagaimana yang disyaratkan oleh Konvensi; nakhoda telah mengizinkan suatu fungsi atau tugas yang wajib dilakukan oleh orang yang memegang sertifikat yang sesuai, tetapi dilakukan oleh orang yang tidak memegang sertifikat atau dispensasi yang sesuai; atau 2. 3. melalui suatu kecurangan atau dokumen-dokumen palsu, seseorang yang telah melaksanakan fungsi atau tugas menggantikan suatu kedudukan yang oleh peraturan yang akan diberlakukannya pada orang yang memegang sertifikat atau dispensasi. 4. Pihak yang wilayah hukumnya terdapat pemilik kapal, agen pemilik atau setiap orang yang diyakini dengan dasar yang jelas untuk bertanggung jawab atas atau mengetahui suatu ketidakpatuhan yang jelas terhadap Konvensi yang diatur dalam ayat 3, wajib meneruskan semua kerjasama yang memungkinkan pada Pihak lainnya yang menyatakan hal ini sebagai kehendaknya untuk menginisiasi penyelidikan di bawah wilayah hukumnya. Pasal 8 Pengawasan 1. Kapal-kapal penangkap ikan sewaktu berada di pelabuhan Pihak lainnya tunduk pada pengawasan para Petugas yang berwenang di wilayah tersebut untuk memverifikasi bahwa semua awak kapal perikanan yang berada di atas kapal diwajibkan untuk disertifikasi berdasarkan Konvensi ini atau mendapatkan dispensasi yang tetap. 2. Dalam hal terjadi kesalahan untuk memperbaiki tingkat kesalahan seperti disebutkan pada ayat 3 Peraturan 1/4 sepanjang peraturan tersebut membahayakan awak kapal penangkap ikan, harta benda, dan lingkungan laut maka Pihak-Pihak yang mengawasi wajib mengambil tindakan guna menjamin bahwa kapal tersebut tidak akan berlayar sepanjang hal itu membahayakan untuk dilaksanakan sampai persyaratan dipenuhi. Fakta yang terjadi segera dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dan Administrasi. 3. Saat melaksanakan pengawasan: 1. Semua upaya yang memungkinkan harus dilakukan untuk menghindari penahanan atau penundaan. Jika kapal tertahan atau tertunda akan diberikan kompensasi untuk beberapa kerugian atau kerusakan yang terjadi; dan 2. kebijaksanaan yang diizinkan dalam hal ini bagi personil kapal ikan asing adalah tidak boleh kurang dari yang diperbolehkan kepada personil yang mengibarkan bendera negara pelabuhan tersebut. 4. Pasal ini wajib diterapkan seperlunya untuk menjamin bahwa tidak ada lagi perlakuan yang menguntungkan diberikan kepada kapal yang mengibarkan bendera bukan Pihak, dengan yang diberikan kepada kapal yang mengibarkan bendera Pihak. Pasal 9 Peningkatan Kerja Sama Teknik 1. Pihak Konvensi wajib mengembangkan konsultasi dengan asistensi dari Organisasi guna mendukung negara yang membutuhkan bantuan teknik untuk: 1. pelatihan personil administrasi dan personil teknik; 2. pembentukan institusi lembaga pelatihan bagi personil kapal penangkap ikan; 3. mensuplai penyediaan perlengkapan dan fasilitas institusi lembaga pelatihan; 4. mengembangkan program pelatihan termasuk latihan praktek yang memadai di Kapal Penangkap Ikan Berlayar di Laut; dan 4
5. mengatur fasilitas dan lainnya cara untuk meningkatkan kualifikasi personil kapal penangkapan ikan. Terutama pada tingkat nasional, Sub Regional atau Regional untuk maksudnya dan tujuan dari Konvensi ini, lebih diutamakan bagi kebutuhan negara-negara berkembang Dalam bagian ini. Organisasi wajib meningkatkan, upaya-upaya apa yg telah disepakati, bila memungkinkan melakukan konsultasi atau kerjasama dengan Organisasi, khususnya internasional di bawah naungan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional dan Organisasi Pangan dan Pertanian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 10 Amendemen 1. Konvensi dapat diamendemen dengan salah satu prosedur yang diatur dalam pasal ini. 2. Amendemen-amendemen, setelah melalui pertimbangan di dalam Organisasi: 1. Setiap amendemen yang diusulkan oleh Pihak wajib diserahkan ke Sekretaris Jenderal yang kemudian akan diserahkan ke semua anggota Organisasi, kantor Direktur Jenderal Organisasi Ketenagakerjaan Internasional dan Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, paling (enam) bulan sebelum Organisasi mengadakan pertimbangannya. lambat 6 2. Setiap amendemen yang diusulkan dan disebar-luaskan seperti tersebut diatas wajib mengacu kepada Komisi Keselamatan Maritim (the Maritime Safety Committee) dari Organisasi untuk bahan pertimbangan. 3. Pihak baik anggota maupun bukan anggota Organisasi diperbolehkan turut serta dalam sidang- sidang Komisi Keselamatan Maritim untuk mempertimbangkan dan mengadopsi amendemen tersebut. 4. Amendemen wajib diadopsi oleh dua pertiga mayoritas Pihak yang hadir dan memberikan suaranya dalam Komisi Keselamatan Maritim yang diperluas sebagaimana terdapat pada ayat 2.3 (yang selanjutnya disebut Komite Keselamatan Maritim yang diperluas), dengan syarat paling sedikit sepertiga Para Pihak pada waktu pemungutan suara wajib hadir. 5. Amendemen yang diadopsi sesuai dengan ayat 2.4 wajib disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Para Pihak. 6. Amendemen terhadap pasal-pasal wajib dianggap diterima pada tanggal ketika disahkannya oleh dua pertiga Pihak. 7. Amendemen terhadap lampiran atau terhadap tambahan wajib dianggap telah diterima: 7.1 pada akhir dua tahun sejak tanggal diadopsi; atau 7.2 pada akhir periode yang berbeda yang tidak kurang dari satu tahun jika ditentukan pada saat pengadopsiannya oleh dua pertiga mayoritas Para Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam Komisi Keselamatan Maritim yang diperluas. Jika dalam periode tertentu lebih dari sepertiga Para Pihak memberitahukan Sekretaris Jenderal bahwa mereka menolak amendemen, amendemen ini wajib dianggap tidak diterima. 8. Amendemen terhadap suatu pasal wajib berlaku bagi Para pihak yang menerimanya, enam bulan berikutnya Para pihak dianggap menerima, enam bulan berikutnya berlaku bagi Para Pihak lainnya. 9. Amendemen terhadap tambahan dan lampiran akan diberlakukan sehubungan dengan semua Pihak kecuali Pihak yang menolak amendemen tersebut sesuai ayat 2.7 dan yang belum mencabut penolakannya, enam bulan setelah tanggal dimana amendemen tersebut dipertimbangkan untuk diterima. Namun demikian sebelum tanggal pemberlakukan setiap Pihak dapat menyampaikan catatan kepada Sekretaris Jenderal dalam periode kurang dari satu tahun sejak tanggal pemberlakuan atau dalam waktu yang lebih lama setelah ditentukan oleh dua pertiga mayoritas Pihak melalui pemungutan suara pada Komisi Keselamatan Maritim yang diperluas pada saat disetujui amendemen. 5
3. Amendemen melalui suatu Konferensi 1. Atas permintaan Pihak yang disetujui paling sedikit sepertiga dari Pihak maka Organisasi bersama-sama atau melalui konsultasi dengan kantor Ketenagakerjaan Internasional dan Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelenggarakan suatu Konferensi dari para Pihak untuk mempertimbangkan amendemen Konvensi yang ada. 2. Setiap amendemen yang diadopsi Konvensi melalui dua pertiga mayoritas Pihak yang hadir dan memberikan suaranya wajib disampaikan kepada seluruh Pihak melalui Sekretaris Jenderal. 3. Kecuali jika Konferensi memutuskan lain, amendemen wajib dianggap telah diterima dan diberlakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam ayat 2.6 dan 2.8 atau 2.7 dan 2.9 asalkan memuat acuan dalam ayat tersebut yang digunakan oleh Komite Keselamatan Maritim yang diperluas wajib dijadikan referensi bagi Konferensi. 4. Setiap pernyataan menerima atau menolak terhadap suatu amendemen atau setiap catatan yang diberikan pada ayat 2.9 dapat di usulkan dalam bentuk tertulis kepada Sekretaris Jenderal yang selanjutnya akan menginformasikan kepada Pihak-Pihak terkait. 5. Sekretaris Jenderal wajib menginformasikan ke semua Pihak tentang setiap amendemen yang diberlakukan. bersama tanggal pemberlakuannya. Pasal 11 penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, penyetujuan dan aksesi 1. Konvensi wajib tetap terbuka untuk penandatanganan di Kantor Pusat Organisasi dari 1 Januari 1996 hingga 30 September 1996 dan selanjutnya kembali terbuka untuk Aksesi. Suatu negara dapat menjadi Pihak Konvensi melalui: 1. penandatanganan tanpa pensyaratan mengenai ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan; atau 2. penandatangan dengan wajib mengikuti ratifikasi, penerimaan, penyetujuan dan diikuti dengan ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan; atau 3. aksesi. 2. Ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi wajib dilaksanakan dengan memasukkan instrumen ke Sekretaris Jenderal. Pasal 12 Pemberlakuan 1. Konvensi wajib berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tidak kurang dari lima belas negara menandatangani tanpa pensyaratan sebagai ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan atau telah menyampaikan instrumen, ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi sesuai pasal 11. 2. Untuk negara-negara yang telah menyampaikan instrumen mengenai ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi dalam kaitan dengan Konvensi, setelah persyaratan-persyaratan pemberlakuan telah dipenuhi sebelum tanggal berlakunya ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi hendaknya berlaku pada tanggal berlakunya Konvensi ini atau akan berlaku tiga bulan sesudah tanggal penyampaian instrumen, yang mana yang merupakan tanggal terakhir adalah tanggal yang dipilih. 3. Bagi negara-negara yang telah menyerahkan instrumen, ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi setelah tanggal dimana Konvensi ini mulai berlaku, Konvensi ini akan efektif tiga bulan sesudah tanggal penyampaian instrumen. 4. Setelah tanggal diterimanya amendemen Konvensi sesuai pasal 11, setiap instrumen ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi yang disampaikan wajib diterapkan amendemen Konvensi. Pasal 13 Pengakhiran masa berlaku 1. Konvensi dapat dimintakan untuk diakhiri masa berlakunya oleh setiap Pihak, setelah lima (lima) tahun dari tanggal berlakunya Konvensi bagi Pihak yang bersangkutan. 2. Permintaan untuk mengakhiri masa berlakunya, wajib dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal. 6
3. Permintaan untuk mengakhiri masa berlakunya, akan diberlakukan 12 bulan setelah penerimaan oleh Sekretaris Jenderal atau setelah melalui periode waktu yang telah ditentukan. Pasal 14 Lembaga Penyimpan 1. Konvensi ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi (selanjutnya disebut "Lembaga Penyimpan"). 2. Lembaga Penyimpan wajib: 1. Menginformasikan Pemerintah semua negara yang telah menandatangani Konvensi ini atau menyetujui tentang: 1.1 Setiap penandatanganan baru atau penyampaian instrumen ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi bersamaan dengan tanggal tersebut; 1.2 Tanggal mulai berlakunya Konvensi; 1.3 Penyimpanan setiap instrumen pengakhiran Konvensi bersamaan dengan tanggal dimana pengakhiran diterima dan tanggal dimana pengaduan terjadi; dan 2. Mengirimkan salinan Konvensi yang sah kepada pemerintahan semua negara yang telah menandatangani Konvensi, atau yang telah menyetujuinya; 3. Segera setelah Konvensi diberlakukan, salinan yang sah wajib dikirimkan oleh Bagian Penyimpanan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pendaftaran dan publikasi sesuai pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Pasal 15 Bahasa Konvensi disusun dalam suatu teks asli berbahasa Arab, Mandarin, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, setiap masing-masing teks memiliki keaslian yang sama. SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah masing-masing untuk maksud ditanda tanganinya Konvensi ini. DITETAPKAN DI LONDON, pada tanggal tujuh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima. ANNEX BAB I Ketentuan - Ketentuan Umum Peraturan 1 Definisi Untuk maksud Lampiran ini berlaku definisi berikut : 1. Peraturan adalah adalah peraturan-peraturan yang termuat dalam lampiran Konvensi ini. 2. Disetujui adalah disetujui oleh Pihak sesuai dengan peraturan. 3. Nakhoda adalah orang yang memegang komando pada sebuah kapal penangkap ikan. 4. Perwira adalah seorang anggota Awak kapal selain Nakhoda yang ditunjuk berdasarkan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan atau, ketiadaan penunjukan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama atau kebiasaan. 5. Perwira Jaga Navigasi adalah seorang perwira yang memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai peraturan II/2 atau II/4 dari Konvensi ini. 6. Perwira Mesin adalah seorang perwira yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan II/5 Konvensi ini. 7
7. Kepala Kamar Mesin adalah perwira mesin senior yang bertanggung jawab atas propulsi mekanis dan pengoperasian serta pemeliharaan dari instalasi mekanis dan instalasi listrik kapal. 8. Masinis II adalah perwira mesin di bawah pangkat Kepala Kamar Mesin dan kepadanya diberikan tanggung jawab untuk daya dorong tenaga kapal dan pengoperasian serta perawatan mekanik maupun instalasi listrik kapal pada saat Kepala Kamar Mesin berhalangan. 9. Operator radio adalah orang yang memegang sertifikat yang dikeluarkan atau diakui oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Radio. 10. Peraturan Radio adalah aturan-aturan tentang radio yang telah ditambahkan dalam Konvensi Telekomunikasi Internasional paling baru yang dapat berlaku sewaktu-waktu. 11. Konvensi SCTW 1978 adalah Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Pelaut, tahun 1978 sebagaimana diamendemen. 12. Protokol Torremolinos 1993 adalah Protokol Torremolinos tahun 1993 yang berhubungan dengan Konvensi Internasional Torremolinos tentang Keselamatan bagi Kapal Penangkap Ikan tahun 1977. 13. Tenaga Penggerak adalah jumlah tenaga maksimum terus menerus dalam kilowatt yang dihasilkan oleh mesin penggerak utama kapal yang tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran Kapal atau dokumen resmi lainnya. 14. Perairan terbatas adalah perairan di sekitar Pihak yang ditentukan oleh Administrasi dimana tingkat keselamatan menjadi bahan pertimbangan Administrasi yang memungkinkan standar kualifikasi dan sertifikasi bagi Nakhoda dan Perwira Kapal penangkap ikan ditetapkan lebih rendah dari tingkatan yang diperuntukan bagi daerah pelayaran di luar yang ditentukan batasnya. Dalam menentukan luas perairan terbatas, Administrasi wajib mempertimbangkan pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi. 15. Perairan tak terbatas adalah selain dari perairan terbatas. 16. Panjang (L) wajib dihitung 96% dari panjang total pada 85% lebar kedalaman yang diukur dari garis lunas kapal atau jika lebih besar, panjang diukur dari linggi depan sampai poros daun kemudi pada garis air tersebut. Pada kapal-kapal yang dirancang dengan lunas yang melengkung, maka garis air dalam hal ini panjangnya harus diukur sejajar dengan garis air dirancang. 17. Lebar kedalaman adalah jarak vertikal yang diukur dari lunas kapal sampai bagian atas balok geladak kerja di bagian sisi. Peraturan 2 Penerapan Administrasi suatu Pihak, jika Pemerintah mempertimbangkan regulasi ini tidak beralasan atau sulit untuk diterapkan, maka untuk menerapkan keseluruhan persyaratan peraturan 11/3, 11/4, 11/5 dan persyaratan penggunaan bahasa Inggris bagi awak kapal penangkap ikan dengan panjang kurang dari 45 meter yang beroperasi dari pelabuhan pangkalannya dan menangkap ikan di perairan terbatas, dapat menentukan yang mana dari peraturan ini yang tidak harus diterapkan seluruhnya atau sebagian kepada personil, tanpa menghilangkan prinsip - prinsip keselamatan dalam Konvensi. Dalam hal ini Administrasi yang berkepentingan wajib melaporkan ke Sekretaris Jenderal tentang rincian tindakan yang telah dilakukan berkaitan dengan pelatihan dan sertifikasi personil tersebut. Peraturan 3 Sertifikat dan Pengukuhan 1. Sertifikat untuk awak kapal penangkap ikan wajib hanya diterbitkan jika persyaratan pengalaman berlayar, umur, kesehatan secara medis, pelatihan, kualifikasi, dan ujian memenuhi peraturan ini. 2. Sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak sesuai ayat 1 wajib dikukuhkan oleh Pihak tersebut guna membuktikan penerbitannya seperti contoh sebagaimana dijelaskan pada lampiran 1 atau lampiran 2. 3. Sertifikat-sertifikat dan pengukuhannya wajib diterbitkan dalam bahasa resmi atau bahasa negara yang menerbitkannya. Jika bahasa yang dipergunakan bukan bahasa Inggris, maka naskah wajib disertakan suatu terjemahan dalam bahasa tersebut. 8
4. Untuk para operator radio, Para Pihak dapat: 1. menyertakan pengetahuan tambahan yang disyaratkan oleh peraturan II/6, dalam ujian untuk penerbitan sertifikat yang memenuhi Peraturan Radio; atau 2. menerbitkan sertifikat tersendiri yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki pengetahuan tambahan yang disyaratkan oleh peraturan II/6. 5. Administrasi yang telah mengakui sertifikat yang diterbitkan oleh atau dibawah kewenangan Pihak lain sesuai dengan peraturan 7 wajib menerbitkan pengukuhan guna membuktikan pengakuan terhadap sertifikat itu dalam bentuk sebagaimana tercantum pada lampiran 3. 6. Pengukuhan wajib berakhir masa berlakunya, jika sertifikat yang dikukuhkan telah habis masa berlakunya atau telah dicabut, ditangguhkan atau dibatalkan oleh Pihak yang menerbitkannya dan dalam hal ini tidak lebih dari lima tahun setelah tanggal penerbitan. 7. Setiap sertifikat yang sesuai diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi STCW 1978 bagi seorang pemegang sertifikat untuk bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin, Perwira Mesin atau Petugas radio wajib dipertimbangkan sebagai sertifikat yang sesuai untuk tujuan ayat 1 yang terkait dengan kapal penangkap ikan. 8. Berdasarkan bentuk-bentuk yang diatur pada apendiks 1, 2 dan 3. Administrasi dapat menggunakan sebuah format yang berbeda dari format yang terdapat dalam apendiks-apendiks tersebut dengan ketentuan bahwa format tersebut memuat, paling sedikit, informasi yang disyaratkan dan kekhususan tersebut disisipkan dalam huruf Romawi dan Arab. Peraturan 4 Prosedur Pengawasan 1. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang berdasarkan pasal 8 wajib dibatasi untuk hal berikut: 1. verifikasi bahwa seluruh awak kapal penangkap ikan yang bertugas di atas kapal penangkap ikan adalah mereka yang dipersyaratkan untuk memiliki sertifikat sesuai dengan Konvensi ini atau memegang dispensasi yang yang dipersyaratkan. Sertifikat semacam itu wajib diterima kecuali jika ada alasan yang jelas dan untuk dipercaya bahwa sertifikat tersebut diperoleh secara curang atau pemegang sertifikat tersebut bukan orang yang berhak atas sertifikat yang secara asli diterbitkan; dan 2. menilai kemampuan awak kapal penangkap ikan untuk mempertahankan standar dinas jaga sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Konvensi jika ada alasan yang jelas dan dapat dipercaya bahwa standar tersebut tidak dapat dipertahankan, disebabkan oleh kejadian berikut: 2.1 kapal telah mengalami tubrukan, kandas atau terdampar; atau 2.2 telah terjadi pembuangan bahan-bahan tertentu dari kapal ketika berlayar, berlabuh jangkar atau bersandar yang melanggar ketentuan konvensi-konvensi internasional; atau 2.3 kapal yang telah diolah gerak secara tidak menentu atau tidak aman, sementara jalur pelayaran telah diadopsi oleh Organisasi, atau prosedur dan praktik pelayaran yang aman tidak diikuti; atau 2.4 kapal dioperasikan dalam kondisi membahayakan banyak orang, harta benda atau lingkungan. 2. Dalam hal terjadi adanya kekurangan yang ditemukan berdasarkan ayat 1, perwira yang melakukan pengawasan wajib segera menginformasikan secara tertulis kepada Nakhoda kapal dan Administrasi, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat. Pemberitahuan demikian wajib menyebutkan secara detail keterangan tentang kekurangan yang ditemukan dan alasan Pihak menentukan bahwa kekurangan demikian dapat membahayakan banyak orang, harta benda atau lingkungan. 3. Kekurangan yang mungkin dianggap dapat membahayakan banyak orang, harta benda atau lingkungan termasuk hal berikut: 1. kurangnya orang-orang, yang dipersyaratkan untuk memegang sertifikat, untuk memiliki atau dispensasi yang sesuai; 2. 3. 4. kurangnya pengaturan dinas jaga navigasi atau permesinan untuk memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Administrasi; ketidakhadiran orang yang memenuhi kualifikasi dalam dinas jaga untuk mengoperasikan peralatan yang penting dalam rangka pelayaran yang aman, komunikasi radio yang aman atau pencegahan pencemaran; atau ketidakmampuan menyediakan orang-orang yang telah istirahat untuk melaksanakan dinas jaga pertama suatu pelayaran, dan tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. 9
Peraturan 5 Penyampaian Informasi 1. Sekretaris Jenderal wajib, berdasarkan permintaan, menyediakan setiap informasi kepada para Pihak yang disampaikan kepadanya berdasarkan pasal 4. 2. Suatu Pihak yang tidak dapat menyampaikan informasi yang dipersyaratkan oleh pasal 4 dalam waktu 24 bulan setelah tanggal diberlakukannya Konvensi untuk suatu Pihak tidak berhak menuntut hak istimewa dari Konvensi ini sampai waktu informasi tersebut telah diterima oleh Sekretaris Jenderal. Peraturan 6 Administrasi Pengaturan Sertifikasi 1. Setiap Pihak berusaha untuk mendirikan dan mempertahankan program guna menjamin bahwa program terpadu petunjuk dan praktik pelatihan merupakan hal penting untuk mencapai standar kompetensi dan selalu dipantau secara teratur untuk menjamin efektivitasnya. 2. Setiap Pihak berusaha semaksimal mungkin, untuk hal yang dapat dilaksanakan, menyelenggarakan suatu daftar atau daftar-daftar seluruh sertifikat dan pengukuhannya sesuai dengan peraturan 3 dan II/1 sampai II/6 yang diterbitkan, yang telah habis masa berlakunya, atau yang telah diberlakukan kembali, dilaporkan hilang, ditunda atau dibatalkan, dan dispensasi yang diterbitkan, serta menyediakan informasi mengenai status dari sertifikat-sertifikat, pengukuhan-pengukuhan dan dispensasi-dispensasi yang diminta oleh Pihak lain. Peraturan 7 Pengakuan Sertifikat 1. Setiap Administrasi wajib menjamin, untuk memberi pengakuan, dengan cara pengukuhan sesuai dengan peraturan 3, sertifikat yang diterbitkan oleh atau di bawah kewenangan Pihak lain, yang persyaratan standar kompetensinya, sebagaimana penerbitan dan pengukuhan sertifikat oleh Pihak tersebut, dipenuhi sebagaimana mestinya. 2. Sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh atau di bawah kewenangan suatu negara bukan Pihak wajib tidak diakui. 3. Meskipun persyaratan sebagaimana pada ayat 1 peraturan ini dan ayat 5 dari Peraturan 3, Administrasi dapat, jika keadaan mensyaratkan, memperbolehkan seseorang bertugas selama jangka waktu tidak lebih dari tiga bulan di atas kapal yang berhak mengibarkan bendera negaranya dimana kepemilikan sertifikat yang sesuai dan berlaku yang diterbitkan oleh Pihak tanpa adanya pengukuhan sebagaimana dipersyaratkan oleh ayat 5 dari peraturan 3 dengan syarat terdapat bukti dokumen yang menyatakan bahwa permohonan untuk suatu pengukuhan telah diserahkan pada Administrasi tersebut. Peraturan 8 Ketentuan Peralihan 1. Sertifikat kompetensi atau tugas dalam suatu kapasitas untuk tujuan Konvensi ini mempersyaratkan suatu sertifikat dan diterbitkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Pihak tersebut atau Peraturan-Peraturan Radio sebelum diberlakukannya Konvensi bagi suatu Pihak, wajib diakui secara sah untuk bertugas setelah Konvensi berlaku bagi suatu Pihak. 2. Setelah diberlakukannya Konvensi bagi suatu Pihak, dapat melanjutkan penerbitan sertifikat-sertifikat kompetensi sesuai dengan praktik-praktik sebelumnya dalam periode tidak lebih dari lima tahun. Sertifikat- sertifikat tersebut wajib diakui sebagai sertifikat yang sah untuk tujuan Konvensi. Selama periode peralihan ini sertifikat tersebut wajib diterbitkan hanya untuk orang yang memiliki pengalaman tugas berlayar sebelum Konvensi berlaku bagi suatu Pihak dalam jabatan khusus pada kapal untuk sertifikat-sertifikat terkait. Pihak wajib menjamin calon-calon untuk sertifikasi wajib diuji dan bersertifikat sesuai dengan Konvensi. 10
3. Suatu Pihak dapat, dalam waktu dua tahun setelah Konvensi berlaku bagi suatu Pihak, menerbitkan suatu sertifikat tugas sebagai awak kapal penangkap ikan yang memiliki baik sertifikat yang sesuai Konvensi maupun yang diterbitkan berdasarkan hukum Pihak tersebut sebelum diberlakukannya Konvensi bagi suatu Pihak tetapi telah: 1. bertugas dalam kapasitas bagi mereka mencari suatu sertifikat tugas untuk jangka waktu tidak kurang dari 3 tahun di laut dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sebelum diberlakukannya Konvensi untuk Pihak tersebut; 2. menghasilkan bukti bahwa mereka telah melakukan tugas dengan memuaskan; dan 3. memenuhi Pihak mengenai kesehatan medis termasuk penglihatan dan pendengaran, dengan mempertimbangkan usia mereka pada saat mengajukan permohonan. Untuk tujuan Konvensi, suatu sertifikat tugas yang diterbitkan berdasarkan paragraf ini wajib dianggap sebagai sertifikat yang setara yang di terbitkan berdasarkan Konvensi. Peraturan 9 Dispensasi 1. Dalam kondisi khusus, Administrasi, apabila menganggap hal ini tidak akan membahayakan banyak orang, harta benda dan lingkungan, dapat menerbitkan suatu dispensasi yang mengizinkan seseorang bertugas pada kapal penangkap ikan tertentu selama periode tidak lebih dari enam bulan dalam suatu kapasitas, selain dari pada itu operator radio, kecuali sebagaimana yang tercantum dalam peraturan radio bagi awak kapal yang tidak memiliki sertifikat yang sesuai, tersedia orang yang diberi dispensasi wajib memenuhi syarat untuk menduduki jabatan yang kosong tersebut dengan cara yang aman, untuk memenuhi persyaratan Administrasi. 2. Dispensasi yang diberikan bagi suatu jabatan wajib diberikan hanya kepada orang yang bersertifikat yang pantas untuk mengisi jabatan yang ada setingkat dibawahnya. Bilamana sertifikasi jabatan di bawahnya tidak dipersyaratkan oleh Konvensi, dispensasi dapat diterbitkan kepada orang yang memiliki keahlian dan pengalaman, menurut pandangan Administrasi yang bersangkutan, setara untuk mengisi jabatan yang ditempatinya, jika sesorang tidak memiliki sertifikat yang sesuai, prang tersebut wajib dipersyaratkan lulus ujian yang disetujui oleh Administrasi sebagai menunjukkan sebagai pembuktian bahwa dispensasi dapat diterbitkan dengan aman. Sebagai tambahan Administrasi wajib menjamin bahwa jabatan tersebut harus sesegera mungkin diisi oleh pemegang sertifikat yang sesuai. 3. Masing-masing Pihak wajib sesegera mungkin mengirim laporan setiap tahun kepada Sekretaris Jenderal setelah tanggal 1 Januari untuk menyampaikan informasi tentang jumlah dispensasi dalam kaitannya dengan kapasitas sertifikat yang dipersyaratkan termasuk yang dikembalikan. Peraturan 10 Penyetaraan 1. Konvensi wajib tidak menghalangi suatu Pihak untuk mempertahankan atau mengadopsi pengaturan pelatihan dan pendidikan yang lain, termasuk yang terkait pengalaman berlayar di laut dan organisasi di kapal khususnya yang disesuaikan dengan perkembangan teknik dan jenis-jenis kapal khusus, dengan syarat tingkat pengalaman berlayar, pengetahuan dan efisiensi yang terkait dengan navigasi dan penanganan kapal secara teknik menjamin tingkat keselamatan di laut dan memiliki efek pencegahan terkait dengan polusi paling sedikit setara dengan persyaratan Konvensi. 2. Pengaturan lebih detail wajib dicantumkan dalam laporan berdasarkan Pasal 4. 11
BAB II Sertifikasi Nakhoda, Perwira, Perwira Mesin dan Operator Radio Peraturan 1 Persyaratan Minimum yang Diwajibkan untuk Sertifikasi Nakhoda pada Kapal Penangkap Ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Tak Terbatas 1. Setiap nakhoda pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas wajib memiliki sertifikat yang sesuai. 2. Setiap calon yang akan mengikuti sertifikasi wajib: 1. memenuhi persyaratan Pihak, mengenai kesehatan, khususnya menyangkut penglihatan dan pendengaran; 2. memenuhi persyaratan untuk sertifikasi sebagai seorang perwira jaga navigasi pada kapal penangkap ikan yang panjangnya 24 atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas dan memiliki pengalaman berlayar yang sah tidak kurang dari dua belas bulan sebagai perwira jaga navigasi atau nakhoda pada kapal penangkap ikan dengan panjang tidak kurang dari 12 m. Namun demikian Pihak dapat mengijinkan untuk mengganti periode pengalaman berlayar tidak lebih dari enam bulan sebagai perwira jaga navigasi sesuai dengan Konvensi STCW 1978; dan 3. telah lulus ujian atau ujian-ujian yang sesuai dalam rangka penilaian kompetensi untuk keberterimaan Pihak. Ujian atau ujian-ujian tersebut wajib mencantumkan materi yang diatur dalam apendiks peraturan ini. Seorang calon peserta ujian yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang sah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi STCW 1978 tidak perlu diuji kembali untuk mata pelajaran yang tercantum dalam apendiks yang telah ditempuhnya setingkat lebih tinggi atau setara tingkatnya untuk penerbitan sertifikat konvensi. Apendiks Peraturan 1 Pengetahuan Minimum yang Dipersyaratkan untuk Sertifikasi Nakhoda pada Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang 24 m atau lebih yang Beroperasi di Perairan Tak Terbatas 1. Silabus yang diberikan di bawah ini disusun dalam rangka ujian bagi para calon untuk sertifikasi sebagai para nakhoda pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 m atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas. Perlu diingat bahwa nakhoda memiliki tanggung jawab dalam hal keselamatan kapal dan awak kapalnya sepanjang waktu termasuk selama operasi penangkapan, ujian dalam mata pelajaran tersebut wajib dirancang untuk menguji kemampuan calon dalam hal menyerap semua informasi yang ada yang berpengaruh kepada keselamatan kapal dan awak kapalnya sesuai dengan silabus. 2. Navigasi dan Penentuan Posisi 2.1 Perencanaan pelayaran dan navigasi untuk segala kondisi: 1. dengan metode yang dapat diterima dalam penentuan trek pelayaran; 2. dalam perairan sempit; 3. apabila dapat diterapkan, di perairan yang terdapat es; 4. dalam jarak pandang yang terbatas; 5. apabila dapat diterapkan, dalam skema alur pelayaran berpemisah; dan 6. area yang dipengaruhi oleh pasang surut atau arus. 2.2 Penentuan Posisi : 1. dengan pengamatan benda angkasa. 2. dengan pengamatan benda darat, termasuk kemampuan menggunakan baringan dari tanda-tanda daratan dan sarana bantu navigasi seperti menara suar, rambu-rambu, dan pelampung-pelampung dalam hubungannya dengan peta-peta, berita pelaut, dan publikasi lainnya yang sesuai untuk menilai ketepatan penentuan posisi sejati; dan 3. dengan menggunakan, untuk keberterimaan Pihak, alat bantu navigasi elektronik kapal modern seperti yang terdapat pada kapal-kapal penangkap ikan, khususnya berkenaan dengan 12
pengetahuan tentang prinsip-prinsip cara pengoperasian, keterbatasan- keterbatasan, sumber- sumber kesalahan, pendeteksian informasi yang salah dan metode pembetulan untuk memperoleh posisi sejati yang tepat. 3. Dinas Jaga 3.1 Mendemontrasikan pengetahuan menyeluruh menyangkut isi, aplikasi dan maksud dari Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, 1972, khususnya tambahan II dan IV mengenai navigasi yang aman. 3.2 Mendemontrasikan pengetahuan mengenai Prinsip-prinsip Dasar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Dinas Jaga Navigasi sebagaimana diuraikan pada Bab IV. 4. Navigasi Radar 4.1. Mendemontrasikan pengetahuan kemampuan pengoperasian dan menggunakan radar dengan menggunakan simulator radar atau bila tidak memungkinkan, papan olah gerak, pengetahuan dasar tentang radar dan menginterpretasikan serta menganalisa informasi yang diperoleh dari peralatan tersebut, termasuk berikut ini: 1. 2. mengatur dan memelihara monitor; 3. mendeteksi informasi yang salah, gema palsu dan riak laut; 4. 5. 6. haluan dan kecepatan kapal-kapal lain; 7. waktu dan jarak terdekat dari kapal lain dalam situasi silang, berhadapan, atau saling menyusul; 8. mendeteksi perubahan haluan dan kecepatan kapal lain; 9. pengaruh perubahan haluan atau kecepatan kapal sendiri atau kedua-duanya; dan 10. penerapan Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut, 1972. faktor-faktor yang mempengaruhi tampilan gambar dan keakuratan; jarak dan baringan; identifikasi gema-gema kritis; 5. Kompas Magnet dan Kompas Gasing 5.1. Kemampuan menggunakan benda angkasa dan benda darat untuk menentukan dan mengoreksi kalibrasi kesalahan pedoman magnet dan pedoman gasing. 6. Meteorologi dan oseanografi 6.1 Pengetahuan tentang peralatan meteorologi dan penggunaannya. 6.2 Kemampuan menerapkan informasi meteorologi yang tersedia. 6.3 Pengetahuan tentang ciri-ciri berbagai sistem cuaca, termasuk, berdasarkan kebijakan dari Pihak, badai tropis dan penghindaran badai dan kuadran-kuadran berbahaya dari angin siklon. 6.4 Pengetahuan tentang kondisi-kondisi cuaca, seperti kabut, yang cenderung membahayakan kapal. 6.5 Kemampuan menggunakan publikasi-publikasi navigasi yang sesuai tentang pasang surut dan arus. 6.6 Kemampuan menghitung waktu dan ketinggian-ketinggian pasang tinggi dan pasang rendah dan memperkirakan arah dan kecepatan arus pasang. 7. Olah gerak dan penanganan kapal penangkap ikan 7.1 Olah gerak dan penanganan kapal penangkap ikan dalam semua kondisi, meliputi: 1. sandar, lepas sandar dan berlabuh jangkar pada berbagai kondisi angin dan air pasang; 2. olah gerak di perairan dangkal; 3. pengelolaan dan penanganan kapal penangkap ikan dalam cuaca buruk, termasuk kecepatan yang sesuai, khususnya pada perairan saling menyusul dan pada perairan tertentu, membantu kapal atau pesawat udara dalam keadaan bahaya, cara untuk menjaga kapal yang tidak terkendali untuk keluar dari suatu perairan-perairan bergelombang dan terbebas dari hanyut; 4. olah gerak kapal selama melakukan operasi penangkapan ikan, dengan memperhatikan secara khusus faktor-faktor yang dapat berpengaruh negatif terhadap keselamatan kapal selama kegiatan operasi penangkapan ikan; 5. kehati-hatian dalam olah gerak untuk peluncuran sekoci penolong atau rakit penolong dalam cuaca buruk; 6. metode pengangkatan penyintas ke atas kapal dari sekoci penolong atau rakit penolong; 7. apabila dapat diterapkan, tindakan-tindakan praktis untuk dilakukan ketika berlayar di perairan ber-es, gunung es atau terjadi penimbunan es di atas kapal. 8. penggunaan, dan olah gerak kapal di, skema alur pelayaran berpemisah; 9. pentingnya bernavigasi dengan cara mengurangi kecepatan berlayar untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh ombak depan kapal atau ombak buritan kapal itu sendiri; 13
10. memindahkan ikan di laut ke kapal pabrik pengolahan ikan atau kapal-kapal lain; and 11. pengisian bahan bakar di laut. 8. Bangunan dan stabilitas kapal penangkap ikan 8.1 Pengetahuan umum tentang struktur bagian utama dari kapal dan nama-nama berbagai bagian dari kapal. 8.2 Pengetahuan tentang teori dan faktor-faktor yang mempengaruhi trim dan stabilitas dan tindakan yang perlu untuk memelihara trim dan stabilitas yang aman. 8.3 Mendemonstrasikan kemampuan penggunaan data stabilitas, tabel stabilitas dan trim serta memperhitungkan kondisi stabilitas awal. 8.4 Pengetahuan tentang pengaruh permukaan bebas dan penimbunan es, apabila diterapkan. 8.5 Pengetahuan tentang pengaruh air di atas geladak. 8.6 Pengetahuan tentang pentingnya kedap cuaca dan kedap air yang terintegrasi. 9. Penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan 9.1 Penyimpanan dan pengamanan hasil tangkapan di atas kapal, termasuk alat penangkap ikan; 9.2 Kegiatan muat dan bongkar, khususnya berkaitan dengan momen kemiringan pengaruh dari alat tangkap dan hasil tangkapan. 10. Tenaga penggerak kapal penangkap ikan 10.1 Prinsip-prinsip pengoperasian tenaga penggerak kapal di laut pada kapal penangkap ikan; 10.2 Mesin bantu kapal; 10.3 Pengetahuan umum tentang istilah-istilah mesin kapal di laut. 11. Pencegahan kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran 11.1 Pengorganisasian latihan pemadam kebakaran; 11.2 Bahan kimia dan kelas-kelas kebakaran; 11.3 Sistem pemadam kebakaran; 11.4 Partisipasi dalam pelatihan pemadaman kebakaran yang disetujui; 11.5 Pengetahuan tentang peraturan mengenai perlengkapan pemadam kebakaran. 12. Prosedur darurat 12.1 Tindakan-tindakan kehati-hatian pada saat mengandaskan kapal. 12.2 Tindakan yang harus diambil sebelum, dan sesudah, kandas. 12.3 Tindakan yang harus dilakukan bila alat tangkap tersangkut didasar perairan atau benda lain. 12.4 Mengapungkan kapal yang kandas, dengan dan tanpa alat bantu. 12.5 Tindakan yang akan diambil setelah tabrakan. 12.6 Penyumbatan sementara terhadap kebocoran-kebocoran. 12.7 Tindakan perlindungan dan keselamatan awak kapal dalam keadaan bahaya. 12.8 Membatasi kerusakan dan menyelamatkan kapal setelah suatu kebakaran atau ledakan. 12.9 Meninggalkan kapal. 12.10 Sistem kemudi darurat, cara-cara pemasangan dan penggunaan tali dalam sistem kemudi serta cara-cara yang digunakan untuk mengatur kemudi, apabila diterapkan. 12.11 Menolong orang-orang dari kapal dalam keadaan bahaya atau kapal karam. 12.12 Prosedur cara menolong orang jatuh ke laut. 12.13 Menunda dan sedang ditunda. 13. Pelayanan medis 13.1 Pengetahuan tentang prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan; 13.2 Pengetahuan tentang prosedur untuk memperoleh petunjuk medis melalui radio; 13.3 Pengetahuan menyeluruh tentang penggunaan publikasi-publikasi berikut ini: 1. Petunjuk Medis Internasional untuk Kapal-kapal atau publikasi-publikasi nasional yang setingkat; dan 2. Bagian medis dalam Isyarat Kode Internasional. 14
14. Hukum Maritim 14.1 Pengetahuan tentang hukum Maritim Internasional seperti yang tercantum dalam perjanjian dan konvensi-konvensi internasional karena mempengaruhi kewajiban dan tanggung jawab tertentu dari nakhoda khususnya yang menyangkut keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. Hal khusus hendaknya diberikan dalam hal berikut : 1. 2. 3. 4. sertifikat-sertifikat dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk dibawa di atas kapal internasional, cara memperolehnya dan penangkap keabsahan masa berlakunya; tanggung jawab berdasarkan persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan Protokol Torremolinos 1993; tanggung jawab berdasarkan persyaratan yang berhubungan dengan Bab V Konvensi Internasional tentang Mengesahkan International Convention for the Safety of life at Sea 1974, sebagai hasil Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Rwpublik Indonesia, di London pada Tanggal 1 Nopember 1974, yang merupakan pengganti International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960; tanggung jawab berdasarkan Tambahan I dan Tambahan V Konvensi Internasional tentang Pengesahan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, beserta Protokol (the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973). ikan berdasarkan konvensi-konvensi 5. deklarasi kesehatan maritim dan persyaratan peraturan-peraturan kesehatan internasional; 6. tanggung jawab berdasarkan konvensi . . . peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut, 1972 (mengesahkan "convention on the international regulations for preventing collisions at sea, 1972"); dan tanggung jawab berdasarkan dokumen Internasional resmi lainnya yang mempengaruhi keselamatan kapal dan awak kapal. 7. 14.2 Batas pengertian dan perundang-undangan kemaritiman nasional diserahkan pada kebijakan Pihak, tetapi wajib meliputi pengaturan nasional untuk menerapkan sesuai dengan perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional. 15. Bahasa Inggris Pengetahuan bahasa Inggris yang memadai memungkinkan nakhoda untuk menggunakan peta-peta dan publikasi-publikasi pelayaran lain, untuk memahami informasi meteorologi dan tindakan menyangkut keselamatan dan pengoperasian kapal dan untuk berkomunikasi dengan kapal-kapal lain atau stasiun- stasiun pantai. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan Istilah-istilah Komunikasi Maritim Standar IMO. 16. Komunikasi 15.1 Pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor dasar yang diperlukan untuk penggunaan secara aman dan efisien terhadap semua subsistem dan perlengkapan yang dipersyaratkan dalam global maritime distress and safety system (GMDSS). 15.2 Pengetahuan tentang sistem peringatan navigasi dan meteorologi dan pemilihan pelayanan komunikasi yang sesuai. 15.3 Pengetahuan tentang pengaruh negatif terhadap pengggunaan yang salah dari perlengkapan komunikasi. 15.4 Apabila Pihak telah menguji para calon dalam mata ujian ini pada tingkat-tingkat sertifikasi lebih rendah, para calon dapat mempunyai pilihan untuk tidak diuji kembali dalam mata ujian ini. 15.5 Mampu menerima dan mengirim isyarat-isyarat Morse dengan cahaya dan menggunakan Isyarat Kode Internasional. 17. Penyelamatan 15.6 Pengetahuan menyeluruh tentang alat-alat penyelamatan dan pengaturannya. 15.7 Pengetahuan menyeluruh tentang prosedur darurat, kumpulan-kumpulan orang dan latihan-latihan. 18. Pencarian dan pertolongan 18.1 Pengetahuan menyeluruh tentang Manual Pencarian dan Pertolongan Kapal Niaga (Merchant Ship Search and Rescue Manual /MERSAR). 19. Tata Laksana Keselamatan FAO/ILO/IMO untuk Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan. 19.1 Pengetahuan tentang bagian A dari tata laksana FAO/ILO/IMO untuk Nelayan dan Kapal Penangkap 15
Ikan. 20. Metode untuk mendemonstrasikan keterampilan 20.1 Navigasi 20.1.1. Mendemonstrasikan penggunaan sekstan, pelorus, azimuth mirror kemampuan menentukan posisi, haluan dan baringan. 20.2 Mendemonstrasikan secara menyeluruh pengetahuan isi, penerapan dan maksud dari Konvensi tentang Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut, 1972. 20.2.1. Dengan menggunakan model-model yang berukuran kecil untuk peragaan isyarat-isyarat yang tepat atau cahaya atau dengan menggunakan simulator isyarat cahaya navigasi. 20.3 Radar 20.3.1 dengan pengamatan melalui simulasi radar atau papan olah gerak. 20.4 Pemadaman Kebakaran 20.4.1. Berpartisipasi dalam pelatihan pemadam kebakaran yang telah disetujui. 20.5 Komunikasi 20.5.1 Ujian Praktik 20.6 Penyelamatan 20.6.1 Penanganan alat-alat penyelamat, memungkinkan pakaian cebur. termasuk pemakaian jaket penolong dan, bila Peraturan 2 Persyaratan Minimum yang Dipersyaratkan untuk Sertifikasi Perwira yang Melaksanakan Dinas Jaga Navigasi pada Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Tak Terbatas. 1. Setiap perwira yang melaksanakan tugas jaga navigasi pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih dan beroperasi di perairan tak terbatas, wajib memiliki sertifikat yang sesuai. 2. Setiap calon pemegang sertifikat wajib: 1. usia paling rendah 18 tahun; 2. memenuhi persyaratan Pihak mengenai kesehatan medis, terutama menyangkut penglihatan dan pendengaran; 3. memiliki pengalaman berlayar yang sah tidak kurang dari dua tahun, di bagian dek pada kapal penangkap ikan dengan panjang tidak kurang dari 12 meter. Namun demikian, Administrasi dapat mengizinkan penggantian pengalaman berlayar tersebut dengan periode pelatihan khusus tidak lebih dari satu tahun, pelatihan tersebut wajib setara nilainya dengan periode pengalaman berlayar yang digantikannya atau dengan periode masa berlayar yang sah, dibuktikan dengan buku catatan pelatihan di atas kapal yang disetujui sesuai dengan Konvensi STCW 1978; 4. telah lulus ujian atau ujian-ujian yang sesuai dalam rangka penilaian kompetensi untuk keberterimaan Pihak. Ujian atau ujian-ujian tersebut wajib mencantumkan materi yang diatur dalam apendiks peraturan ini. Seorang calon peserta ujian yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang sah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi STCW 1978 tidak perlu diuji kembali untuk mata pelajaran yang tercantum dalam apendiks yang telah ditempuhnya setingkat lebih tinggi atau setara tingkatnya untuk penerbitan sertifikat konvensi. 5. Memenuhi persyaratan peraturan 6, layak untuk melaksanakan Dinas Jaga radio sesuai Peraturan Radio. Lampiran Peraturan 2 Pengetahuan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi Perwira yang Melaksanakan Tugas Jaga (Navigasi) pada Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Tak Terbatas. 1. Silabus yang diberikan dibawah ini disusun untuk ujian sertifikasi bagi calon perwira tugas jaga (Navigasi) pada kapal penagkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas. 16
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Pelayaran Astronomi Pelayaran datar dan kemampuan menggunakan benda bumi/daratan dan navigasi pesisir 3.1 Kemampuan untuk menentukan posisi kapal dengan menggunakan: 1. Benda-benda darat; 2. Benda-benda bantu navigasi, termasuk menara suar, rambu-rambu dan pelampung-pelampung; dan 3. Menentukan posisi duga dengan memperhitungkan pengaruh angin, air pasang, arus dan kecepatan oleh RPM baling-baling dan oleh topdal. 3.2 Pengetahuan yang mendalam dan kesanggupan menggunakan peta laut dan arah-arah pelayaran, table pasang, publikasi navigasi misalnya Kepanduan Bahari, Daftar pasang/surut, berita pelaut dan peringatan navigasi radio. Navigasi Radar 4.1 Mendemontrasikan pengetahuan kemampuan pengoperasian dan menggunakan radar dengan menggunakan simulator radar atau bila tidak memungkinkan, papan olah gerak, pengetahuan dasar tentang radar dan menginterpretasikan serta menganalisa informasi yang diperoleh dari peralatan tersebut, termasuk berikut ini: 1. 2. mengatur dan memelihara monitor; 3. mendeteksi informasi yang salah, gema palsu dan riak laut; 4. 5. 6. haluan dan kecepatan kapal-kapal lain; 7. waktu dan jarak terdekat dari kapal lain dalam situasi silang, berhadapan, atau saling jarak dan baringan; identifikasi gema-gema kritis; menyusul; 1. 2. mengatur dan memelihara monitor; 3. mendeteksi informasi yang salah, gema palsu dan riak laut; 4. 5. 6. haluan dan kecepatan kapal-kapal lain; 7. waktu dan jarak terdekat dari kapal lain dalam situasi silang, berhadapan, atau saling jarak dan baringan; identifikasi gema-gema kritis; menyusul; faktor-faktor yang mempengaruhi tampilan gambar dan keakuratan; 8. mendeteksi perubahan haluan dan kecepatan kapal lain; 9. pengaruh perubahan haluan atau kecepatan kapal sendiri atau kedua-duanya; dan 10. penerapan Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut, 1972. Dinas Jaga 5.1 Mendemontrasikan pengetahuan tentang isi, penerapan dan maksud Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut, 1972, khususnya lampiran II dan IV tentang pelayaran yang aman. 5.2 Mendemontrasikan pengetahuan tentang Prinsip-prinsip Dasar untuk pengamatan dalam melaksanakan Dinas Jaga seperti yang diuraikan dalam Bab IV. Sistem elektronik untuk penentuan posisi dan navigasi. Kemampuan menentukan posisi kapal dengan menggunakan alat bantu navigasi elektronik untuk memenuhi keberterimaan Pihak. Meteorologi 7.1 Pengetahuan tentang peralatan meteorologi kapal dan cara penggunaannya 7.2 Pengetahuan tentang karakter berbagai sistem cuaca. Kompas Magnit dan Kompas Gasing Perawatan dan penggunaan kompas serta peralatan yang terkait. Komunikasi 9.1 Pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor dasar yang diperlukan untuk penggunaan secara aman dan efisien terhadap semua subsistem dan perlengkapan yang dipersyaratkan dalam global maritime distress and safety system (GMDSS). 9.2 Pengetahuan tentang sistem peringatan navigasi dan meteorologi dan pemilihan pelayanan komunikasi yang sesuai. 9.3 Pengetahuan tentang pengaruh negatif terhadap pengggunaan yang salah dari perlengkapan komunikasi. Pencegahan kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran. 10.1 Pengetahuan tentang bahan kimia dan kelas-kelas kebakaran. 10.2 Pengetahuan tentang sistem pemadaman kebakaran dan prosedur-prosedurnya. 10.3 Mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran yang mendapat persetujuan. 17
11. Penyelamatan Kemampuan menunjukan latihan-latihan cara meninggalkan kapal dan pengetahuan tentang cara mengoperasikan alat-alat penyelamat dan perlengkapan-perlengkapannya, termasuk perlengkapan radio jinjing, teknik penyelamatan diri di laut termasuk kehadiran pada latihan menyelamatkan diri di laut. 12. Prosedur darurat dan praktek keselamatan kerja bagi awak kapal penangkap ikan Pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam seksi-seksi sesuai ketentuan FAO/ILO/IMO untuk Keselamatan Nelayan dan Kapal-kapal Penangkap Ikan, bagian A dan Pasal VIII lampiran Naskah Persetujuan tahun 1993 menyangkut Konvensi Internasional Torremolinos tentang Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, 1977). 13. Olah Gerak dan Penanganan Kapal Penangkap Ikan 13.1 Pengetahuan dasar tentang olah gerak dan penanganan kapal penangkap ikan, sebagai berikut: 1. sandar, lepas sandar, berlabuh jangkar dan olah gerak merapat pada lambung kapal-kapal lain di laut; 2. olah gerak selama operasi penangkapan dengan memperhitungkan secara khusus faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan kapal selama operasi penangkapan; 3. pengaruh-pengaruh angin, arus dan pasang pada saat penanganan kapal; 4. olah gerak di perairan dangkal; 5. pengelolaan kapal ikan dalam cuaca buruk; 6. menolong orang dan membantu kapal atau pesawat udara yang berada dalam bahaya; 7. Sedang menunda dan ditunda; 8. Prosedur menolong orang jatuh ke laut; 9. Melakukan tindakan-tindakan praktis yang harus diambil ketika berlayar di perairan es atau dalam kondisi terjadi penimbunan salju di kapal. 14. Konstruksi Kapal Penangkap Ikan Pengetahuan umum tentang struktur bagian-bagian utama kapal 15. Stabilitas kapal Mendemonstrasikan kemampuan penggunaan data stabilitas, tabel stabilitas dan trim serta memperhitungkan kondisi stabilitas saat beroperasi. 16. Penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan Pengetahuan tentang penanganan yang aman dan penyimpanan hasil tangkapan dan pengaruh faktor- faktor ini terhadap keselamatan kapal. 17. Bahasa Inggris Pengetahuan bahasa Inggris yang memadai tentang memungkinkan perwira untuk menggunakan peta- peta dan publikasi-publikasi pelayaran lainnya, untuk memahami informasi meteorologi dan pesan-pesan mengenai keselamatan dan pengoperasian kapal. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan Kamus Pelayaran berdasarkan IMO 18. Pertolongan medis Pengetahuan tentang prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan. Penerapan secara praktis pedoman dan petunjuk medis melalui radio. 19. Pencarian dan pertolongan Pengetahuan yang memadai tentang prosedur regu penolong berdasarkan Manual Pencarian dan Pertolongan Kapal Niaga (Merchant Ship Search and Rescue Manual /MERSAR). 20. Pencegahan terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Pengetahuan tentang tindakan-tindakan pencegahan yang diamati untuk mencegah polusi lingkungan laut. 21. Metode pendemonstrasian kecakapan Para Pihak harus membuat metode demonstrasi kecakapan yang relevan dengan persyaratan apendiks ini. 18
Peraturan 3 Persyaratan minimum yang diwajibkan untuk sertifikasi nakhoda pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas 1. Setiap Nakhoda kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas harus memiliki sertifikat yang memadai yang dikeluarkan sesuai dengan aturan ini kecuali sertifikat yang dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan I. 2. Setiap calon pemegang sertifikat wajib : 1. Memenuhi keberterimaan Pihak dalam hal kesehatan, terutama penglihatan dan pendengaran.; 2. Memenuhi persyaratan-persyaratan untuk sertifikasi sebagai seorang perwira yang melaksanakan dinas jaga navigasi pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas atau tidak terbatas dan memiliki pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 bulan sebagai nakhoda atau perwira jaga navigasi pada kapal penangkap ikan dengan panjang tidak kurang dari 12 m. Namun demikian Pihak dapat mengijinkan untuk mengganti periode pengalaman berlayar tidak lebih dari enam bulan sebagai perwira jaga navigasi pada kapal niaga; 3. Telah lulus ujian atau ujian-ujian yang sesuai untuk asesmen kompetensi sesuai keberterimaan Pihak. Ujian atau ujian-ujian tersebut wajib mencantumkan materi yang tercantum dalam apendiks aturan ini. 4. Pihak perlu mengingat dampak keselamatan pelayaran pada setiap kapal dan bangunan-bangunan yang beroperasi pada perairan terbatas yang sama, harus mempertimbangkan definisi perairan terbatas sebagaimana dijelaskan pada peraturan I dan menetapkan setiap tambahan bahan tersebut masuk dalam bahan ujian atau ujian-ujian. 5. Seorang calon yang akan mengikuti ujian yang memiliki sertifikat sah yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi STCW 1978 tidak perlu diuji kembali untuk mata pelajaran yang tercantum dalam apendiks yang telah ditempuhnya setingkat lebih tinggi atau setara tingkatnya untuk penerbitan sertifikat konvensi . Lampiran Peraturan 3 Pengetahuan minimum yang disyaratkan untuk sertifikasi nakhoda pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas. 1. Silabus yang diberikan di bawah ini disusun dalam rangka ujian bagi para calon untuk sertifikasi sebagai para nakhoda pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 m atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas. Perlu diingat bahwa nakhoda memiliki tanggung jawab dalam hal keselamatan kapal dan awak kapalnya sepanjang waktu termasuk selama operasi penangkapan, ujian dalam mata pelajaran tersebut wajib dirancang untuk menguji kemampuan calon dalam hal menyerap semua informasi yang ada yang berpengaruh kepada keselamatan kapal dan awak kapalnya sesuai dengan silabus. 2. Navigasi dan Penentuan Posisi 2.1 Perencanaan pelayaran dan navigasi untuk semua kondisi 1. dengan metode yang dapat diterima dalam penentuan trek pelayaran; 2. dalam perairan sempit; 3. apabila dapat diterapkan, di perairan yang terdapat es; 4. dalam jarak pandang yang terbatas; 5. apabila dapat diterapkan, dalam skema alur pelayaran berpemisah; dan 6. area yang dipengaruhi oleh pasang surut atau arus. 2.2 Penentuan Posisi 1. dengan pengamatan benda darat, termasuk kemampuan menggunakan baringan dari tanda- tanda daratan dan sarana bantu navigasi seperti menara suar, rambu-rambu, dan pelampung- pelampung dalam hubungannya dengan peta-peta, berita pelaut, dan publikasi lainnya yang sesuai untuk menilai ketepatan penentuan posisi sejati; dan 2. dengan menggunakan, untuk keberterimaan Pihak, alat bantu navigasi elektronik kapal modern seperti yang terdapat pada kapal-kapal penangkap ikan dimaksud. 19
3. Dinas Jaga 3.1 Mendemontrasikan pengetahuan menyeluruh menyangkut isi, aplikasi dan maksud dari Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, 1972, khususnya tambahan II dan IV mengenai navigasi yang aman. 3.2 Mendemontrasikan pengetahuan mengenai Prinsip-prinsip Dasar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Dinas Jaga Navigasi sebagaimana diuraikan pada Bab IV. 4. Navigasi Radar 4.1 Pihak hendaknya memutuskan apakah memasukan atau tidak sylabus radar di bawah ini dalam persyaratan umum untuk sertifikasi para nakhoda. Jika Pihak memutuskan tidak memasukan sylabus dalam persyaratan umum, wajib dijamin bahwa silabus diperhitungkan untuk maksud sertifikasi nakhoda yang melayani kapal yang dilengkapi dengan radar dan diberlakukan di perairan terbatas. 4.2 Mendemontrasikan pengetahuan kemampuan pengoperasian dan menggunakan radar dengan menggunakan simulator radar atau bila tidak memungkinkan, papan olah gerak, pengetahuan dasar tentang radar dan menginterpretasikan serta menganalisa informasi yang diperoleh dari peralatan tersebut, termasuk berikut ini: 1. 2. mengatur dan memelihara monitor; 3. mendeteksi informasi yang salah, gema palsu dan riak laut; faktor-faktor yang mempengaruhi tampilan gambar dan keakuratan; 4. 5. 6. haluan dan kecepatan kapal-kapal lain; 7. waktu dan jarak terdekat dari kapal lain dalam situasi silang, berhadapan, atau saling menyusul; 8. mendeteksi perubahan haluan dan kecepatan kapal lain; 9. pengaruh perubahan haluan atau kecepatan kapal sendiri atau kedua-duanya; dan 10. penerapan Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut, 1972. jarak dan baringan; identifikasi gema-gema kritis; 5. Kompas-kompas 5.1 Kemampuan untuk menentukan dan mengoreksi kalibrasi kesalahan kompas 6. Meteorologi dan Oceanografi 5.2 Pengetahuan tentang peralatan meteorologi dan penggunaannya. 5.3 Kemampuan menerapkan informasi meteorologi yang tersedia. 5.4 Pengetahuan tentang ciri-ciri berbagai sistem cuaca, termasuk, berdasarkan kebijakan dari Pihak, badai tropis dan penghindaran badai dan kuadran-kuadran berbahaya dari angin siklon. 5.5 Pengetahuan tentang kondisi-kondisi cuaca, seperti kabut, yang cenderung membahayakan kapal. 5.6 Kemampuan menggunakan publikasi-publikasi navigasi yang sesuai tentang pasang surut dan arus. 7. Olah gerak dan penanganan kapal penangkap ikan 8.7 Olah gerak dan penanganan kapal dalam semua kondisi meliputi : 1. 2. olah gerak di perairan dangkal; 3. pengelolaan dan penanganan kapal penangkap ikan dalam cuaca buruk, termasuk kecepatan yang sesuai, khususnya pada perairan saling menyusul dan pada perairan tertentu, membantu kapal atau pesawat udara dalam keadaan bahaya, cara untuk menjaga kapal yang tidak terkendali untuk keluar dari suatu perairan-perairan bergelombang dan terbebas dari hanyut; 4. olah gerak kapal selama melakukan operasi penangkapan ikan, dengan memperhatikan secara khusus faktor-faktor yang dapat berpengaruh negatif terhadap keselamatan kapal selama kegiatan operasi penangkapan ikan; kehati-hatian dalam olah gerak untuk peluncuran sekoci penolong atau rakit penolong dalam cuaca buruk; 5. sandar, lepas sandar dan berlabuh jangkar pada berbagai kondisi angin dan air pasang; 6. metode pengangkatan penyintas ke atas kapal dari sekoci penolong atau rakit penolong; 7. apabila dapat diterapkan, tindakan-tindakan praktis untuk dilakukan ketika berlayar di perairan ber-es, gunung es atau terjadi penimbunan es di atas kapal. 8. penggunaan, dan olah gerak kapal di, skema alur pelayaran berpemisah; 20
9. pentingnya bernavigasi dengan cara mengurangi kecepatan berlayar untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh ombak depan kapal atau ombak buritan kapal itu sendiri; 10. memindahkan ikan di laut ke kapal pabrik pengolahan ikan atau kapal-kapal lain; and 8. Bangunan dan stabilitas kapal penangkap ikan 8.1 Pengetahuan umum tentang struktur bagian utama dari kapal dan nama-nama berbagai bagian dari kapal. 8.2 Pengetahuan tentang teori dan faktor-faktor yang mempengaruhi trim dan stabilitas dan tindakan yang perlu untuk memelihara trim dan stabilitas yang aman. 8.3 Mendemonstrasikan kemampuan penggunaan data stabilitas, tabel stabilitas dan trim serta memperhitungkan kondisi stabilitas awal. 8.4 Pengetahuan tentang pengaruh permukaan bebas dan penimbunan es, apabila diterapkan. 8.5 Pengetahuan tentang pengaruh air di atas geladak. 8.6 Pengetahuan tentang pentingnya kedap cuaca dan kedap air yang terintegrasi. 9. Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkapan 9.1 Penyimpanan dan pengamanan hasil tangkapan di atas kapal, termasuk alat tangkap; 9.2 Kegiatan muat dan bongkar, khususnya berkaitan dengan momen kemiringan pengaruh dari alat tangkap dan hasil tangkapan. 10. Tenaga penggerak kapal penangkap 10.1 Prinsip-prinsip pengoperasian tenaga penggerak kapal di laut pada kapal penangkap ikan; 10.2 Mesin bantu kapal; 10.3 Pengetahuan umum tentang istilah-istilah mesin kapal di laut. 11. Pencegahan kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran 11.1 Pengorganisasian latihan pemadam kebakaran; 11.2 Bahan kimia dan kelas-kelas kebakaran; 11.3 Sistem pemadam kebakaran; 11.4 Partisipasi dalam pelatihan pemadaman kebakaran yang disetujui; 11.5 Pengetahuan tentang peraturan mengenai perlengkapan pemadam kebakaran; 12. Prosedur Darurat 12.1 Tindakan-tindakan kehati-hatian pada saat mengandaskan kapal. 12.2 Tindakan yang harus diambil sebelum, dan sesudah, kandas. 12.3 Tindakan yang harus dilakukan bila alat tangkap tersangkut didasar perairan atau benda lain. 12.4 Mengapungkan kapal yang kandas, dengan dan tanpa alat bantu. 12.5 Tindakan yang akan diambil setelah tabrakan. 12.6 Penyumbatan sementara terhadap kebocoran-kebocoran. 12.7 Tindakan perlindungan dan keselamatan awak kapal dalam keadaan bahaya. 12.8 Membatasi kerusakan dan menyelamatkan kapal setelah suatu kebakaran atau ledakan. 12.9 Meninggalkan kapal. 12.10 Sistem kemudi darurat, cara-cara pemasangan dan penggunaan tali dalam sistem kemudi serta cara-cara yang digunakan untuk mengatur kemudi, apabila diterapkan. 12.11 Menolong orang-orang dari kapal dalam keadaan bahaya atau kapal karam. 12.12 Prosedur cara menolong orang jatuh ke laut. 12.13 Menunda dan sedang ditunda. 13. Pelayanan medis 13.1 Pengetahuan tentang prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan; 13.2 Penerapan secara praktis tentang pedoman medis dan petunjuk medis melalui radio, termasuk kemampuan untuk bertindak secara efektif berdasarkan pengetahuan tersebut jika terjadi kecelakaan atau sakit mungkin terjadi di atas kapal. 14. Hukum Maritim 14.1 Memperhitungkan perairan terbatas sebagaimana didefinisikan oleh Pihak, pengetahuan tentang hukum maritim seperti yang tercantum dalam perjanjian internasional dan konvensi yang berdampak pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab spesifik seorang nakhoda pada perairan dimaksud khususnya yang terkait dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. 21
14.2 Pengetahuan yang luas tentang perundang-undangan kemaritiman nasional diserahkan kepada kebijaksanaan Pihak, tapi harus meliputi rencana nasional untuk mengimplementasikan perjanjian dan konvensi-konvensi internasional. 15. Pengetahuan tentang ikan. Latihan-latihan pengorganisasian cara meninggalkan kapal dan pengetahuan tentang cara mengoperasikan alat-alat penyelamat dan perlengkapan-perlengkapannya. 16. Pencarian dan pertolongan Pengetahuan tentang prosedur pencarian dan pertolongan tersedia di kapal penangkap alat-alat penolong yang Penyelamatan 17. Tata laksana FAO/ILO/IMO tentang Keselamatan Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan, Bagian A Pengetahuan seksi - seksi atau bagian dari Kode FAO/ILO/IMO tentang Keselamatan Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan, Bagian A 18. Metode untuk mendemonstrasikan keterampilan Pihak wajib menentukan metode demontrasi kecakapan sesuai dengan kebutuhan apendiks ini. Peraturan 4 Persyaratan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi Perwira Jaga Navigasi Pada Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Terbatas. 1. Setiap perwira yang melaksanakan dinas jaga navigasi pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih dan beroperasi di perairan terbatas, wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan sesuai peraturan 2, atau memiliki sertifikat yang sesuai tepat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. 2. Setiap calon pemegang sertifikat wajib: 1. usia paling rendah 18 tahun; 2. memenuhi persyaratan Pihak mengenai kesehatan medis, terutama menyangkut penglihatan dan pendengaran; 3. memiliki pengalaman berlayar yang sah tidak kurang dari dua tahun, di bagian dek pada kapal penangkap ikan dengan panjang tidak kurang dari 12 meter. Namun demikian, Administrasi dapat mengizinkan penggantian pengalaman berlayar tersebut dengan periode pelatihan khusus tidak lebih dari satu tahun, pelatihan tersebut wajib setara nilainya dengan periode pengalaman berlayar yang digantikannya atau dengan periode masa berlayar yang sah, dibuktikan dengan buku catatan pelatihan di atas kapal yang disetujui sesuai dengan Konvensi STCW 1978; 4. telah lulus ujian atau ujian-ujian yang sesuai dalam rangka penilaian kompetensi untuk keberterimaan Pihak. Ujian atau ujian-ujian tersebut wajib mencantumkan materi yang diatur dalam apendiks peraturan ini. Seorang calon peserta ujian yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang sah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi STCW 1978 tidak perlu diuji kembali untuk mata pelajaran yang tercantum dalam apendiks yang telah ditempuhnya setingkat lebih tinggi atau setara tingkatnya untuk penerbitan sertifikat konvensi. 5. Memenuhi persyaratan peraturan 6, layak untuk melaksanakan Dinas Jaga radio sesuai Peraturan Radio. 22
Lampiran Peraturan 4 Pengetahuan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi Perwira Jaga Navigasi pada Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Terbatas 1. Silabus yang diberikan dibawah ini disusun untuk ujian sertifikasi bagi calon perwira tugas jaga (navigasi) pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas. 2. Pelayaran datar dan kemampuan menggunakan benda bumi/daratan dan navigasi pesisir 2.1 Kemampuan untuk menentukan posisi kapal dengan penggunaan: 1. Benda - benda darat 2. Benda-benda bantu navigasi, termasuk menara suar, rambu-rambu dan pelampung-pelampung; dan 3. Menentukan posisi duga dengan memperhitungkan pengaruh angin, air pasang, arus dan kecepatan oleh RPM baling-baling dan oleh topdal. 2.2 Pengetahuan yang mendalam dan kesanggupan menggunakan peta laut dan arah-arah pelayaran, table pasang, publikasi navigasi misalnya Kepanduan Bahari, Daftar pasang/surut, berita pelaut dan peringatan navigasi radio. 3. Navigasi Radar 3.1 Pihak hendaknya memutuskan apakah memasukan atau tidak sylabus radar di bawah ini dalam persyaratan umum untuk sertifikasi petugas jaga navigasi. Jika Pihak memutuskan tidak memasukan sylabus dalam persyaratan umum, wajib dijamin bahwa silabus diperhitungkan untuk maksud sertifikasi nakhoda yang melayani kapal yang dilengkapi dengan radar dan diberlakukan di perairan terbatas. 3.1 Mendemontrasikan pengetahuan kemampuan pengoperasian dan menggunakan radar dengan menggunakan simulator radar atau bila tidak memungkinkan, papan olah gerak, pengetahuan dasar tentang radar dan menginterpretasikan serta menganalisa informasi yang diperoleh dari peralatan tersebut, termasuk berikut ini: 1. 2. mengatur dan memelihara monitor; faktor-faktor yang mempengaruhi tampilan gambar dan keakuratan; 3. mendeteksi informasi yang salah, gema palsu dan riak laut; 4. 5. 6. haluan dan kecepatan kapal-kapal lain; 7. waktu dan jarak terdekat dari kapal lain dalam situasi silang, berhadapan, atau saling menyusul; 8. mendeteksi perubahan haluan dan kecepatan kapal lain; 9. pengaruh perubahan haluan atau kecepatan kapal sendiri atau kedua-duanya; dan 10. penerapan Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut, 1972. jarak dan baringan; identifikasi gema-gema kritis; 4. Dinas Jaga 4.1 Mendemontrasikan pengetahuan menyeluruh menyangkut isi, aplikasi dan maksud dari Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut, 1972, khususnya tambahan II dan IV mengenai navigasi yang aman. 4.2 Mendemontrasikan pengetahuan mengenai Prinsip-prinsip Dasar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Dinas Jaga Navigasi sebagaimana diuraikan pada Bab IV. 5. Sistem elektronik untuk penentuan posisi dan navigasi. 5.1 Kemampuan menentukan posisi kapal dengan menggunakan alat bantu navigasi elektronik untuk memenuhi keberterimaan Pihak. 6. Meteorologi 6.1 Pengetahuan tentang peralatan meteorologi di kapal dan penggunaannya 6.2 Pengetahuan tentang karakter berbagai sistem cuaca yang mempengaruhi perairan terbatas bersangkutan. 7. Kompas-kompas Kemampuan untuk menentukan dan mengoreksi kalibrasi kesalahan kompas 23
8. Pemadam kebakaran 8.1 Pengetahuan tentang pencegahan kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran 8.2 9. Penyelamatan diri 9.1 Partisipasi dalam pelatihan pemadaman kebakaran yang disetujui Pengetahuan tentang alat-alat penolong yang tersedia di kapal penangkap ikan. Latihan-latihan pengorganisasian cara meninggalkan kapal dan pengetahuan tentang cara mengoperasikan alat-alat penyelamat dan perlengkapan-perlengkapannya. 9.2 Mengikuti pelatihan penyelamatan diri di laut yang mendapat persetujuan. 10. Prosedur darurat dan praktek keselamatan kerja bagi awak kapal penangkap ikan. 10.1 Pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam seksi-seksi sesuai ketentuan kode-kode FAO/ILO/IMO untuk Keselamatan Nelayan dan Kapal-kapal Penangkap Ikan, bagian A dan Pasal VIII lampiran Naskah Persetujuan tahun 1993 menyangkut Konvensi Internasional Torremolinos tentang Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, 1977). 11. Olah gerak dan penanganan kapal penangkap ikan 11.1 Pengetahuan dasar tentang olah gerak dan penanganan kapal penangkap ikan, sebagai berikut: 1. sandar, lepas sandar, berlabuh jangkar dan olah gerak merapat pada lambung kapal-kapal lain di laut; 2. olah gerak selama operasi penangkapan dengan memperhitungkan secara khusus faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan kapal selama operasi penangkapan; 3. pengaruh-pengaruh angin, arus dan pasang pada saat penanganan kapal; 4. olah gerak di perairan dangkal; 5. pengelolaan kapal ikan dalam cuaca buruk; 6. menolong orang dan membantu kapal atau pesawat udara yang berada dalam bahaya; 7. Sedang menunda dan ditunda; 8. Prosedur menolong orang jatuh ke laut; 9. Melakukan tindakan-tindakan praktis yang harus diambil ketika berlayar di perairan es atau dalam kondisi terjadi penimbunan salju di kapal. 12. Stabilitas Kapal 12.1 Mendemonstrasikan kemampuan penggunaan data stabilitas, tabel stabilitas dan trim serta memperhitungkan kondisi stabilitas saat beroperasi. 13. Penanganan Hasil Tangkapan 13.1 Pengetahuan tentang penanganan yang aman dan penyimpanan hasil tangkapan dan pengaruh faktor- faktor ini terhadap keselamatan kapal. 14. Konstruksi Kapal Penangkap Ikan 14.1 Pengetahuan umum tentang struktur bagian-bagian utama kapal 15. Pertolongan medis 15.1 Pengetahuan tentang prosedur PPPK. Penggunaan praktis pedoman medis dan pelayanan medis melalui radio. 16. Pencarian dan pertolongan 16.1 Pengetahuan yang memadai tentang prosedur regu penolong 17. Pencegahan terhadap Pencemaran Lingkungan Laut 17.1 Pengetahuan tentang tindakan awal untuk diamati dalam mencegah polusi lingkungan laut. 18. Metode pendemonstrasian kecakapan. Para Pihak harus membuat metode demonstrasi kecakapan yang relevan dengan persyaratan apendiks ini. Peraturan 5 Persyaratan minimum yang disyaratkan untuk sertifikasi kepala kamar mesin dan masinis ii pada kapal penangkap ikan yang digerakkan oleh mesin penggerak utama dengan daya dorong 750 kw atau lebih 24
1. Setiap Kepala Kamar Mesin dan Masinis II yang bekerja pada kapal penangkap ikan yang digerakkan oleh mesin penggerak utama sebesar 750 Kilowatt atau lebih wajib memiliki sertifikat yang sesuai. 2. Setiap calon pemegang sertifikat wajib: 1. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun; 2. memenuhi persyaratan Pihak mengenai kesehatan medis, terutama menyangkut penglihatan dan pendengaran; 3. Untuk sertifikasi sebagai Masinis II, memiliki masa berlayar yang sah tidak kurang dari 12 bulan di bagian kamar mesin. Namun demikian jangka waktu ini dapat dikurangi sampai tidak kurang dari 6 bulan jika Pihak mensyaratkan pelatihan khusus yang dianggap setara dengan pengalaman berlayar yang digantikannya. 4. untuk sertifikasi sebagai Kepala Kamar Mesin, wajib memiliki pengalaman berlayar yang sah tidak kurang dari 24 bulan, dimana tidak kurang dari 12 bulan dari pengalaman tersebut bertindak sebagai Masinis II. telah berpartisipasi dalam pelatihan pemadaman kebakaran yang disetujui; dan telah lulus ujian atau ujian-ujian yang sesuai dalam rangka penilaian kompetensi untuk keberterimaan Pihak. Ujian atau ujian-ujian tersebut wajib mencantumkan materi yang diatur dalam apendiks peraturan ini. Kecuali Pihak ingin menambahkan materi dalam ujian dan pelayaran untuk perwira pada kapal penangkap ikan yang ditetapkan dalam lampiran aturan ini, kecuali Pihak dapat menvariasikan persyaratan ujian dan pengalaman berlayar untuk perwira kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan terbatas dengan memperhatikan tenaga mesin penggerak serta pengaruhnya terhadap keselamatan awak kapal penangkap ikan yang mungkin beroperasi di perairan yang sama. 5. 6. 3. Pelatihan untuk memperoleh pengetahuan teori yang diperlukan dan pengalaman praktis wajib diperhitungkan berkaitan dengan peraturan-peraturan Internasional dan rekomendasi-rekomendasi. 4. Tingkat pengetahuan yang diinginkan oleh tiap-tiap paragraf dari apendiks dapat berbeda tergantung apakah sertifikast tersebut diterbitkan sebagai kepala kamar mesin atau masinis II. Lampiran Peraturan 5 Pengetahuan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi Kepala Kamar Mesin dan Masinis II pada Kapal Penangkap Ikan yang Digerakkan oleh Mesin Penggerak Utama dengan Daya Dorong 750 kW atau lebih. 1. Silabus yang diberikan di bawah ini disusun dalam rangka ujian bagi para calon untuk sertifikasi sebagai Kepala Kamar Mesin dan Masinis II pada kapal penangkap ikan yang digerakan oleh mesin penggerak utama sebesar 750 kilowatt atau lebih. Mengingat bahwa suatu saat masinis II akan berada dalam posisi mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Kamar Mesin, ujian dalam mata pelajaran ini hendaknya dirancang untuk menguji kemampuan calon dengan memadukan semua informasi yang ada yang berhubungan dengan pengoperasian mesin kapal secara aman. 2. Dengan memperhatikan paragraph 3.4 dan 4.1. dibawah ini, Pihak dapat meniadakan persyaratan pengetahuan tentang jenis-jenis mesin penggerak selain instalasi permesinan yang mana sertifikat tersebut diberikan masih berlaku. Suatu sertifikat yang diberikan dengan dasar demikian tidak berlaku untuk kategori instalasi permesinan yang telah ditiadakan hingga masinis tersebut terbukti ahli dalam hal ini menurut Pihak, pembatasan demikian wajib dinyatakan dalam sertifikat. 3. Setiap calon wajib memiliki pengetahuan dan teori dasar serta memahami prinsip-prinsip dasar yang termasuk dalam hal berikut : 1. Proses pembakaran; 2. Perpindahan Panas; 3. Mekanik dan hydromekanika; 4. Bila memungkinkan: 4.1 Mesin diesel kapal; 4.2 Instalasi Mesin uap kapal; 4.3 Turbin gas kapal; 5. Sistem peralatan kemudi; 25
6. Sifat-sifat bahan bakar dan pelumas; 7. Sifat-sifat bahan; 8. Bahan Pemadam Kebakaran; 9. Perlengkapan listrik kapal; 10. Sistem otomatis, Instrumentasi dan kontrol; 11. Konstruksi kapal penangkap ikan, termasuk kontrol stabilitas dan kerusakannya; 12. Sistem pesawat bantu; dan 13. Sistem pendinginan. 4. Setiap calon wajib memiliki pengetahuan praktis yang memadai sekurang-kurangnya dalam bidang : Operasi dan Pemeliharaan, yang tepat; 1. 1.1 Mesin diesel kapal; 1.2 1.3 Turbin gas kapal 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 1.1 Mesin diesel kapal; 1.2 1.3 Turbin gas kapal 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Instalasi penggerak uap kapal; dan 10. Fungsi dan penggunaan alat-alat penyelamat. 11. Metode pengontrolan kerusakan dengan berpatokan khusus kepada tindakan yang diambil dalam peristiwa air laut masuk ke dalam ruang mesin dan 12. Praktek keselamatan kerja. 5. Setiap calon wajib memiliki pengetahuan tentang hukum Internasional yang diundangkan dalam Konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional dimana perundangan tersebut berhubungan erat terhadap kewajiban dan tanggung jawab bagian permesinan, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. lingkup pengetahuan tentang perundangan meliputi penataan nasional dalam rangka penerapan Konvensi dan persetujuan internasional. 6. Setiap calon wajib memiliki pengetahuan tentang pengelolaan awak kapal, pengorganisasian dan latihan- latihan pada kapal penangkap ikan Peraturan 6 Persyaratan minimum yang disyaratkan untuk sertifikasi GMDSS bagi petugas radio komunikasi pada kapal penangkap ikan Catatan Penjelasan Persyaratan-persyaratan wajib menyangkut dinas jaga radio diatur dalam Peraturan Radio dan Protocol Torremolinos 1993. Ketentuan mengenai perawatan radio diatur dalam Protokol Torremolinos dan petunjuk yang diadopsi oleh Organisasi. Penerapan 1. Kecuali yang tertera pada paragrap 2, ketetapan aturan ini wajib diterapkan bagi petugas radio sesuai dengan persyaratan internasional atau hukum nasional untuk membawa alat radio dengan teknik Global Maritine Distress and Safety System (GMDSS). 2. Petugas jaga radio tidak diwajibkan berdasarkan perjanjian internasional atau hukum nasional untuk memenuhi persyaratan peraturan ini, namun agar memenuhi kebutuhan peraturan radio. Administrator wajib memastikan bahwa sertifikat yang diterbitkan dan dimiliki oleh pemilik sertifikat telah memenuhi ketentuan peraturan radio Persyaratan Minimum untuk sertifikasi petugas radio GMDSS 1. Setiap orang yang bertugas atau pelaksanakan tugas radio komunikasi di atas kapal wajib memiliki sertifikat 26
atau sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh administrator yang diakui berdasarkan ketentuan radio. Pengetahuan minimum, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sertifikasi berdasarkan peraturan ini cukup memadai bagi petugas radio dalam melaksanakan tugas radio mereka dengan aman dan efisien 3. Persyaratan minimum untuk sertifikasi petugas radio GMDSS wajib: 1. Berusia tidak kurang dari 18 tahun; 2. memenuhi persyaratan Pihak mengenai kesehatan medis, terutama menyangkut penglihatan dan pendengaran; dan 3. Memenuhi persyaratan pada apendiks peraturan ini. 4. Setiap calon untuk sertifikasi wajib lulus ujian atau ujian-ujian yang memenuhi persyaratan Pihak. 5. Untuk pengukuhan semua jenis sertifikat yang diterbitkan sesuai dengan peraturan radio untuk memenuhi persyaratan Konvensi, diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan seperti tercantum apendiks peraturan ini. Dalam menentukan tingkat pengetahuan dan pelatihan yang tepat, Pihak wajib mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari Organisasi. Lampiran Peraturan 6 Tambahan pengetahuan dan pelatihan minimum yang disyaratkan bagi petugas radio gmdss 1. Sebagai tambahan guna memenuhi persyaratan untuk penerbitan sertifikat sesuai dengan Peraturan Radio, setiap calon wajib mempunyai pengetahuan : 1. 2. Peraturan pelayanan radio dalam keadaan darurat ; Pencarian dan pertolongan dalam komunikasi radio termasuk prosedur-prosedur dalam the Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) 3. Cara-cara mencegah transmisi marabahaya yang salah dan prosedur-prosedur untuk mencegah pengaruh kesalahan marabahaya tersebut; Sistem pelaporan kapal; Pelayanan medis melalui radio; 4. 5. 6. Penggunaan the International Code of Signals dan Standard Marine Communication Phrase; dan 7. Tindakan pencegahan untuk keselamatan kapal dan awak kapal sehubungan dengan bahaya dari peralatan komunikasi, termasuk bahaya listrik dan bahaya radio non-ionizing. Peraturan 7 Persyaratan wajib minimum untuk menjamin keberlanjutan kecakapan dan pemutakhiran pengetahuan bagi nakhoda, perwira dan perwira kamar mesin 1. Setiap nakhoda atau perwira yang memiliki sertifikat yang bekerja pada kapal penangkap ikan atau bermaksud untuk kembali setelah beberapa lama ada di darat, supaya berlanjut kecakapan bekerja di kapal disyaratkan pada selang waktu yang teratur tidak melebihi 5 tahun agar memenuhi persyaratan Administrasi, yaitu: 1. memenuhi persyaratan Pihak mengenai kesehatan medis, terutama menyangkut penglihatan dan pendengaran; dan 2. Memiliki pengalaman berlayar sebagai nakhoda atau perwira paling tidak selama satu tahun dalam periode lima tahun sebelumnya; atau 3. Mampu melaksanakan tugas-tugas operasional kapal penangkap ikan sesuai dengan tugas-tugas yang sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dimilikinya dengan pertimbangan paling tidak sama atau setara dengan pengalaman berlayar yang disyaratkan dalam paragraph 1.2 atau dengan: 3.1 Lulus ujian yang sah, atau 3.2 Menyelesaikan pelatihan dengan baik yang sesuai bagi Nakhoda dan perwira yang bekerja pada kapal penangkap ikan terutama bagi mereka yang ingin kembali ke kapal guna untuk berlayar. 3.2 Telah menyelesaikan tugas berlayar yang sah sebagai perwira dalam jangka waktu tidak kurang dari tiga bulan pada kapal ikan dalam jabatan pengganti/cadangan, sebelum memegang jabatan sesuai dengan validitas sertifikatnya. 27
2. Kursus penyegaran dan pemutakhiran yang dipersyaratkan oleh peraturan ini wajib disahkan oleh Administrasi dan termasuk perubahan naskah terbaru mengenai peraturan Internasional tentang keselamatan jiwa di laut dan perlindungan lingkungan laut. 3. Administrasi wajib meyakinkan bahwa perubahan-perubahan naskah terbaru mengenai peraturan internasional tentang keselamatan jiwa di laut dan perlindungan lingkungan laut tersedia untuk kapal-kapal yang berada dibawah kedaulatan hukumnya. Peraturan 8 Persyaratan Minimum yang Disyaratkan untuk Menjamin Keberlangsungan Kecakapan dan Pemutakhiran Pengetahuan bagi Petugas Radio GMDSS 1. Setiap petugas radio GMDSS yang memiliki sertifikat atau sertifikat-sertifikat yang diterbitkan atau yang diakui oleh Pihak, harus memenuhi persyaratan-persyaratan keselamatan yang dipersyaratkan Pihak agar dapat bekerja pada kapal penangkap ikan yang melakukan operasi, sebagai berikut: 1. memenuhi persyaratan Pihak mengenai kesehatan medis, terutama menyangkut penglihatan dan pendengaran, tidak lebih dari 5 tahun interval; dan 2. memiliki kemampuan profesional: 2.1 masa berlayar yang sah dan sebagai petugas komunikasi radio paling sedikit selama satu tahun dalam jangka waktu lima tahun sebelumnya; atau 2.2 Berdasarkan pada pelaksanaan fungsi menyangkut tugas-tugas yang sesuai dengan tingkat sertifikat yang dimiliki dan dianggap setara dengan pengalaman berlayar yang disyaratkan pada paragraf 1. 2.1; atau 2.3 Lulus ujian atau menyelesaikan suatu kursus atau kursus-kursus di laut atau di darat yang wajib meliputi unsur-unsur yang ada kaitan langsung dengan keselamatan jiwa di laut, dan yang dapat diterapkan bagi pemegang sertifikat tersebut, menurut persyaratan Protokol Torremolinos tahun 1993. 2. Apabila terdapat perlengkapan atau praktek baru menjadi hal yang wajib di kapal-kapal yang berhak mengibarkan bendera Pihak. Pihak dapat merekomendasikan personil radio GMDSS untuk lulus tes atau lulus dalam kursus latihan atau kursus-kursus dilaut atau didarat dengan materi menyangkut tugas-tugas keselamatan. 3. Administrasi wajib menjamin bahwa perubahan naskah yang baru dalam aturan internasional menyangkut komunikasi radio dan yang terkait dengan keselamatan jiwa di laut, tersedia pada kapal-kapal yang berhak mengibarkan benderanya. BAB III Pelatihan Keselamatan Tingkat Dasar bagi Seluruh Awak Kapal Penangkap Ikan Peraturan 1 Pelatihan Keselamatan Tingkat Dasar bagi Seluruh Awak Kapal Penangkap Ikan 1. Awak kapal penangkap ikan, sebelum bertugas di kapal wajib menerima pelatihan tingkat dasar yang disetujui oleh Administrasi dalam hal berikut: 1. Teknik penyelamatan diri, termasuk memakai jaket penolong, dan apabila memungkinkan memakai pakaian cebur; 2. Pencegahan dan pemadaman kebakaran; 3. Prosedur darurat; 4. Dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan; 5. Pencegahan polusi lingkungan laut; 6. Pencegahan kecelakaan pelayaran. 2. Dalam pelaksanaan peraturan paragrap 1, Administrasi wajib menentukan luasan atau cakupan aturan yang wajib diterapkan bagi awak kapal penangkap ikan berukuran kecil atau awak kapal yang telah bekerja pada kapal penangkap ikan. 28
BAB IV Dinas Jaga Peraturan 1 Prinsip Dasar yang harus Diamati dalam Jaga Navigasi pada Kapal Penangkap Ikan 1. Administrasi wajib mengarahkan perhatian pemilik dan operator kapal penangkap ikan, nakhoda dan petugas jaga pada prinsip-prinsip berikut ini, yang wajib diamati untuk menjamin bahwa keselamatan navigasi terjaga sepanjang waktu. 2. Nakhoda setiap kapal penangkap ikan wajib menjamin bahwa pengaturan dinas jaga memadai untuk mempertahankan navigasi yang aman. Dibawah pengarahan langsung nakhoda, perwira jaga bertanggung jawab melayarkan kapal penangkap ikan dengan aman selama periode dinas jaganya agar terhindar dari tubrukan dan kandas. 3. Prinsip-prinsip dasar, termasuk tapi tidak terbatas terhadap yang berikut ini, wajib diperhitungkan pada semua kapal-kapal penangkap ikan. Namun demikian Pihak dapat mengecualikan kapal-kapal penangkap ikan kecil yang beroperasi di perairan terbatas dari pengaturan prinsip-prinsip dasar secara penuh. 4. Pelayaran dari dan Ke daerah penangkapan 4.1 Pengaturan dinas jaga navigasi : 4.1.1 Komposisi penjagaan wajib memadai dan sesuai dengan keadaan dan kondisi-kondisi dengan wajib memperhitungkan kebutuhan untuk mempertahankan pengamatan yang tepat. 4.1.2 Pada saat menetukan komposisi Dinas Jaga faktor-faktor berikut, wajib menjadi bahan pertimbangan : 1. setiap saat anjungan tidak boleh ditinggalkan tidak terjaga; 2. kondisi cuaca, jarak pandang dan keadaan kecerahan siang hari atau keadaan gelap kegelapan; 3. Bahaya navigasi yang ada di sekitar alur pelayaran sehingga memerlukan tugas-tugas tambahan bagi perwira 4. menggunakan alat Bantu navigasi dalam keadaan operasional seperti radar atau alat elektronik penentu posisi lainnya dan alat lainnya yang mempengruhi tingkat keselamatan bernavigasi kapal 5. apakah kapal dilengkapi dengan kemudi otomatis, dan 6. Kebutuhan lain yang tidak biasanya pada pelaksanaan jaga yang mungkin dapat menimbulkan hasil yang khusus dalam kaitan dengan operasional; 4.2 Kebugaran dalam melaksanakan tugas Pengaturan dinas jaga wajib dilakukan sedemikian rupa sehingga efisiensi dinas jaga tidak menurun karena letih. Dinas jaga wajib diatur sedemikian rupa sehingga penjagaan pertama pada permulaan pelayaran dan penjagaan-penjagaan selanjutnya cukup untuk istirahat oleh karenanya bugar untuk berdinas. 4.3 Pelayaran 4.3.1 Pelayaran yang direncanakan, sejauh dapat dilaksanakan, direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan semua informasi yang berkaitan dengan setiap haluan yang dikemudikan wajib dicek sebelum pelayaran dilakukan. 4.3.2 Sebelum penjagaan haluan dikemudikan, posisi dan kecepatan wajib dicek dengan selang waktu secukupnya, penggunaan alat Bantu navigasi yang ada perlu untuk dipastikan bahwa kapal berada pada haluan yang direncanakan. 4.3.3 Perwira yang berdinas jaga wajib mempunyai pengetahuan yang luas tentang lokasi dan pengoperasian atas semua peralatan keselamatan dan peralatan navigasi di atas kapal dan wajib hati-hati dan menyadari terbatasnya kemampuan operasional alat-alat tersebut. 4.3.4 Perwira yang melakukan dinas jaga tidak boleh diberikan atau melakukan tugas lain yang akan mengganggu keselamatan pelayaran dan kapal tersebut. 29
4.4 Peralatan Navigasi 4.4.1 Perwira yang melaksanakan Dinas Jaga wajib menggunakan semua peralatan navigasi secara efektif. 4.4.2 Apabila menggunakan radar, perwira yang berdinas jaga wajib mengingat pada keadaan mendesak untuk mematuhi setiap saat terhadap syarat-syarat tentang penggunaan radar yang terdapat dalam penerapan aturan pencegahan tubrukan di laut. 4.4.3 Jika diperlukan perwira jaga tidak boleh ragu-ragu untuk menggunakan kemudi, mesin dan alat-alat isyarat bunyi dan cahaya. 4.5 Tugas-tugas Navigasi dan Tanggung Jawab 4.5.1 Perwira yang berdinas jaga wajib : 1. Tetap dalam Dinas Jaganya di anjungan 2. Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan ruang kemudi sampai ada pergantian 3. Bertanggung jawab penuh atas pelayaran kapal secara aman walaupun ada nakhoda di anjungan sampai nakhoda menginformasikan secara khusus bahwa ia telah menerima tanggung jawab tersebut dan ini diketahui satu sama lain. 4. Memberi tahu nakhoda bila ragu-ragu mengenai tindakan yang diambil demi kepentingan keselamatan pelayaran. 5. Tidak menyerahkan penjagaan kepada perwira pengganti jika ia mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa yang tersebut jelas-jelas tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, maka dari itu dalam hal ini wajib memberi tahu nakhoda 4.5.2 Dalam pengambilalihan Dinas Jaga perwira pengganti wajib memastikan pergerakan kapal atau posisi sejati kapal dan mencocokkannya dengan garis haluan yang direncanakan, haluan dan kecepatan dan wajib mencatat adanya bahaya-bahaya terhadap pelayaran yang dihadapi selama Dinas Jaganya. 4.5.3 Apabila dipandang praktis wajib dilaksanakan catatan yang tepat tentang olah gerak dan semua tindakan dan kegiatan selama penjagaan yang berhubungan dengan navigasi kapal. 4.6 Pengamatan keliling 4.6.1 Suatu pengamatan keliling wajib selalu diadakan sesuai 5 Peraturan Internasional untuk mencegah tubrukan di laut, 1972 dan wajib berlaku untuk maksud : 1. Tetap waspada terus menerus melalui penglihatan dan pendengaran maupun semua peralatan yang tersedia, dengan menganggap perubahan apapun penting dalam melaksanakan tugas keadaan sekeliling; 2. Memperkirakan sepenuhnya situasi dan resiko tubrukan, kandas dan bahaya-bahaya navigasi lain; dan 3. Mendeteksi kapal atau pesawat udara dalam keadaan bahaya, orang-orang kecelakaan kapal, rongsokan kapal dan puing-puing. 4.6.2 Dalam menentukan susunan Dinas Jaga navigasi wajib memadai untuk menjamin agar pengamatan sekeliling selalu diadakan, nakhoda wajib memperhitungkan seluruh factor yang berhubungan, termasuk factor yang diuraikan pada bagian 4.1 aturan ini, maupun faktor-faktor sebagai berikut : 1. Jarak tampak, keadaan laut dan cuaca; 2. Kepadatan lalu lintas, dan kegiatan-kegiatan lain di daerah dimana kapal sedang berlayar; 3. 4. 5. Perhatian yang diperlukan bila berlayardi atau dekat bagan pemisah lalu lintas dan tindakan pada jalur yang dilalui; Tambahan beban kerja yang disebabkan oleh sifat fungsi kapal, tuntutan yang mendesak dilaksanakan dan perkiraan olah gerak untuk antisipasi keadaan kontrol kemudi dan baling-baling dan sifat-sifat olah gerak kapal; 6. kebugaran anak buah kapal selama melaksanakan tugas sebagai anggota dinas jaga; 7. 8. pengetahuan dan kepercayaan dalam kemampuan profesional perwira-perwira dan anak Buah Kapal; pengalaman perwira dalam Dinas Jaga navigasi dan kebiasaan perwira dengan perlengkapan- perlengkapan kapal, prosedur dan kemampuan mengolah gerak kapal 30
9. Kegiatan yang terjadi di atas kapal pada waktu tertentu dan dapat diminta bantuan segera ke anjungan bila diperlukan; 10. Keadaan yang berkenaan dengan peralatan dan pengendalian dari anjungan termasuk sistem alarm; 11. ukuran kapal dan batas jarak pandang yang diperoleh dari posisi duga; 12. tata letak anjungan kapal, sebagian anjungan mungkin menghalangi anggota dinas jaga dari pendeteksian dengan mata atau pendengaran terhadap setiap perkembangan di luar kapal; dan 13. hal-hal pokok, prosedur dan pedoman yang berhubungan dengan pengaturan dinas jaga dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang telah diterapkan oleh Organisasi. 4.7 Perlindungan lingkunga laut Nakhoda dan perwira yang melaksanakan dinas jaga wajib mengetahui akibat-akibat yang serius yang berkaitan atau kebetulan berhubungan dengan pencemaran lingkungan laut dan wajib mengambil semua kemungkinan pencegahan untuk menghindari pencemaran sekecil mungkin dalam rangka kaitannya dengan Peraturan Internasional dan peraturan-peraturan kepelabuhanan 4.8 Kondisi Cuaca Perwira yang melakukan dinas jaga wajib mengambil tindakan-tindakan yang relevan dan memberi tahu nakhoda bila ada perubahan cuaca kurang menguntungkan dan dapat mempengaruhi keselamatan kapal, termasuk kondisi-kondisi yang menjurus ke penimbunan es. 5. Navigasi dengan pandu di atas kapal Kehadiran pemandu di atas kapal, tidak menggantikan tugas nakhoda dan perwira jaga dari tugas dan kewajibannya demi keselamatan kapal. Nakhoda dan pandu wajib bertukar informasi menyangkut prosedur navigasi, kondisi setempat dan sifat-sifat kapal. Nakhoda dan perwira jaga wajib saling bekerja sama dengan pandu dan menjaga dengan akurat posisi dan laju kapal. 6. Kapal yang sedang menangkap ikan atau mencari gerombolan ikan 6.1 Disamping prinsip yang dikemukakan dalam bagian 4, faktor-faktor berikut hendaknya dipertimbangkan dan wajib diikuti dengan tepat oleh perwira yang sedang bertugas 1. Kapal lain yang sedang mengoperasikan alat tangkap, sifat gerak, khususnya jarak henti, diameter lingkaran putar pada kecepatan layar tertentu 2. Keselamatan anak buah kapal di dek; 3. Akibat-akibat yang merugikan atas keselamatan kapal dan anak buah kapal melalui pengurangan keseimbangan dan lambung timbul yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan luar biasa yang disebabkan oleh operasi penangkapan, penanganan hasil tangkapan dan penyimpanan serta kondisi cuaca dan laut yang tidak biasanya; 4. Dekatnya struktur lepas pantai menyangkut daerah yang aman; dan 5. Kerangka kapal atau rintangan lain yang dapat membahayakan alat tangkap. 6.2 Bila memuat hasil tangkapan, perhatian wajib diberikan kepada persyaratan-persyaratan penting untuk lambung timbul yang memadai, stabilitas yang memadai dan kedap air yang utuh ada setiap saat selama pelayaran ke tempat pendaratan dan memperhitungkan konsumsi bahan bakar dan persediaannya, resiko kondisi cuaca yang tidak menguntungkan dan khususnya di musim dingin resiko penambahan es pada atau di atas dek-dek yang terbuka di daerah-daerah dimana pertambahan es kemungkinan terjadi 1. Jaga Berlabuh Pada kapal penangkap ikan yang berlabuh, nakhoda wajib menjamin dengan tujuan keamanan kapal dan anak buah kapal bahwa dinas jaga semestinya dilakukan setiap saat dari anjungan atau geladak. 8. Jaga Radio Nakhoda wajib menjamin bahwa jaga radio dipertahankan selama di laut dengan frekuensi yang tepat dan memperhatikan peraturan radio. 31
Tambahan 1 Formulir yang dipergunakan sebagai bukti diterbitkan sertifikat wajib mencantumkan, kata-kata di bawah ini, "atau sampai tanggal kadaluwarsa perpanjangan masa berlaku sertifikat ini sebagaimana tercantum pada halaman berikut", yang terdapat pada bagian depan formulir dan ketentuan tentang pencatatan perpanjangan masa berlaku, yang tercantum pada bagian belakang formulir wajib ditiadakan apabila sertifikat dipersyaratkan untuk diganti pada saat kadaluwarsa. (Segel resmi/embos/materai) (Negara) SERTIFIKAT DITERBITKAN BERDASARAKAN KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN DINAS JAGA BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995 Pemerintah ... menyatakan bahwa pemilik sertifikat ini telah terbukti memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan ... .. , ... .. Konvensi di atas dan telah terbukti cakap untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang tersebut di bawah ini dengan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan sampai ... atau sampai dengan tanggal kadaluwarsanya perpanjangan masa berlaku sertifikat ini sebagaimana tercantum pada halaman berikut. Pemilik sah sertifikat dapat berdinas pada jabatan atau jabatan-jabatan berikut ini: Jabatan Batas pemberlakuan Sertifikat, ... diterbitkan pada ... .. (segel resmi) ... .... Tanda tangan pejabat berwenang ... Nama pejabat yang berwenang Tanggal lahir pemilik sertifikat ... Tanda tangan pemilik sertifikat ... Pas photo pemilik sertifikat 32
Masa berlaku sertifikat ini diperpanjang sampai dengan ... . (segel Resmi) ... ..... Tanda tangan pejabat yang berwenang Tanggal Validasi ulang ... . ... Nama pejabat yang berwenang Masa berlaku sertifikat ini diperpanjang sampai dengan ... .. (segel resmi) ... .. Tanda tangan pejabat yang berwenang Tanggal validasi ulang ... , Nama pejabat yang berwenang 33
Tambahan 2 Formulir yang dipergunakan sebagai bukti diterbitkan sertifikat wajib mencantumkan kata-kata di bawah ini, " atau sampai tanggal kadaluwarsa perpanjangan masa berlaku sertifikat ini sebagaimana terlihat pada halaman berikut", yang terdapat pada bagian depan formulir dan ketentuan tentang pencatatan perpanjangan masa berlaku, yang tercantum pada bagian belakang formulir wajib ditiadakan apabila sertifikat dipersyaratkan untuk diganti pada saat kadaluwarsa. (Segel Resmi) (NEGARA) PENGUKUHAN YANG MEMBUKTIKAN PENERBITAN SERTIFIKAT BERDASARKAN KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN DINAS JAGA BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995 Pemerintah... .menyatakan bahwa sertifikat No ... . Telah diterbitkan kepada ... . Yang telah terbukti memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan... .., ... . Konvensi di atas dan telah terbukti cakap untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang tersebut di bawah ini dengan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan sampai ... .. atau sampai dengan tanggal kadaluwarsanya perpanjangan masa berlaku pengukuhan ini sebagaimana tercantum pada halaman berikut. Pemilik sah sertifikat pengukuhan dapat berdinas pada jabatan atau jabatan-jabatan berikut dalam persyaratan pengawakan yang aman oleh Administrasi. Batas pemberlakuan Jabatan No Pengukuhan... diterbitkan pada,... (segel resmi) ... .... Tanda tangan pejabat berwenang ... Nama pejabat yang berwenang Tanggal lahir pemilik sertifikat ... .. Tanda tangan pemilik sertifikat ... .. Pas photo pemilik sertifikat 34
Masa berlaku pengukuhan sampai dengan ... . (segel resmi) ... ..... Tanda tangan pejabat yang berwenang Tanggal Revalidasi ... .... Nama pejabat yang berwenang Masa berlaku pengukuhan ini diperpanjang sampai dengan ... .. (Segel Resmi) ... .. Tanda tangan pejabat yang berwenang Tanggal Revalidasi ... ..... , Nama pejabat yang berwenang Lampiran 3 Formulir yang dipergunakan sebagai bukti diterbitkan sertifikat wajib mencantumkan kata-kata di bawah ini, "atau sampai tanggal kadaluwarsa perpanjangan masa berlaku sertifikat ini sebagaimana tercantum pada halaman berikut", yang terdapat pada bagian depan formulir dan ketentuan tentang pencatatan perpanjangan masa berlaku, yang tercantum pada bagian belakang formulir wajib ditiadakan apabila sertifikat dipersyaratkan untuk diganti pada saat kadaluwarsa. (Segel resmi) (NEGARA) PENGUKUHAN YANG MEMBUKTIKAN PENERBITAN SERTIFIKAT BERDASARKAN KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN DINAS JAGA BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995 Pemerintah ... menyatakan bahwa sertifikat No. ... telah diterbitkan kepada terbukti memenuhi ... .. Yang telah syarat dengan ketentuan 35 peraturan
... .. ... .. Konvensi di atas dan telah terbukti cakap untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang tersebut di bawah ini dengan tunduk pada pembatasan yang di tetapkan hingga sampai dengan ... atau sampai dengan tanggal kadaluwarsanya perpanjangan masa berlaku pengukuhan ini sebagaimana tercantum pada halaman berikut. Pemilik sah sertifikat pengukuhan dapat berdinas pada jabatan atau jabatan-jabatan berikut yang disebutkan dalam persyaratan pengawakan yang aman oleh Administrasi. JABATAN BATAS PEMBERLAKUAN No. Pengukuhan... .Diterbitkan pada ... . (segel resmi) ... ...... Tanda tangan pejabat yang berwenang ... ..... Nama pejabat yang berwe Tanggal lahir pemilik sertifikat ... Tanda tangan pemilik sertifikat ... .. Pas photo pemilik sertifikat 36
Masa berlaku pengukuhan sampai dengan ... . (segel resmi) ... ..... Tanda tangan pejabat yang berwenang Tanggal Revalidasi ... .... Nama pejabat yang berwenang Masa berlaku pengukuhan ini diperpanjang sampai dengan ... .. (Segel Resmi) ... .. Tanda tangan pejabat yang berwenang Tanggal Revalidasi ... ..... , Nama pejabat yang berwenang 37