SALIN AN WALi KOTA BANDUNG PROVINS! JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2022 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN W ALI KOTA BANDUNG NOMOR 828 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWATANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILlK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang a. bahwa Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2019; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali tentang Kota Bandung Nomor 122 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, pelaksanaan sewa tanah dan/ atau bangunan menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sumber Daya dan Bina Marga Kota Bandung Nomor Air KD.04.03/0146-DSDABM/I/2022 Hal Usulan revisi Peraturan W ali Kota ten tang Tata cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah dan Nomor KD.04.03/0147-DSDABM/I/2022 Hal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Sewa, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan; d. bahwa ...
Mengingat 2 d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 828 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tahun 2008 Tanah dan/ atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah; berdasarkan pertimbangan 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); telah beberapa ka.li diubah 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republi.k 2014 Nomor 292, Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan ...
3 5. Peraturan Pemerint.a.h Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia telah diubah dengan Nomor 5533) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Harang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembara.n Daerah Kota Bandung Tahun telah diubah dengan 2016 Nomor 8) sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembara.n Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ((Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12); 9. Peraturan W ali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung (Betita Daerah Kota Bandung telah diubah Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana dengan Peraturan Wali Kata Bandung Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali tentang Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisa.si, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung (Berit.a Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 122); 10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 59); MEMUTUSKAN ...
Menetapkan 4 MEMUTUSKAN: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALi KOTA BANDUNG NOMOR 828 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH. Pasa1 I Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 41) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota: 1. Nomor 427 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 29); 2. Nomor O 10 Tahun 2019 (Serita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 10); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pa.sa1 1 Dalam Peraturan Wall Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 2. Pemerint.ah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung. 3. Wali Kot.a adaJsh Wall Kot.a Bandung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung. Sekretariat Daerah ada]ah Sekretariat Daerah Kota Bandung. 5. 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya clisingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 7. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta hagian-begiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur tumbuh atau ditimbang tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. tennasuk hewan dan 8. Pengelola ...
5 8. Pengelola Ba.rang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adaJah Sekretaris Daerah yang dan bertanggungjawab menetapkan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pejabat penatausahaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pejabat penatausahaan barang adalah Kepala Bad.an Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang karena jabatannya berwenang dan bert.anggung jawab dalam membantu Pengelola Bara.ng menetapkan kebijakan dan pedoman serta mela.kukan pengelolaan barang milik daerah. jabatannya berwenang kebijakan karena 9. 10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. 11. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adaJah Kepala Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan Pengguna Barang Milik Daerah. 12. Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang beriai perjanjian dengan nama Pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk suatu memberikan hak sewa tanah dan/ atau bangunan kepada pihak Penyewa, jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak Penyewa disanggupi pembayarannya. selama 13. Nilai JuaJ Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi juaJ beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi juaJ beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. ditetapkan 14. Nilai Koefisien ada)ab suatu bilangan pokok yang kualifikasi peruntukan dan/ atau bangunan milik pemakaian Pemerintah Daerah berkisar antara 0, 1 o/o (nol koma satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen]. berdasarkan tanah 15. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan jaringan utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah. 2. Ketentuan ...
6 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2} huruf e cliubah sehingga Pasa.12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Objek sewa tanah dan/atau bangunan meliputi: a. b. tanah sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Wall Kota; dan aehagian masih dipergunakan oleh Pengguna Barang. dan./atau bangunan yang tanah dan/ atau bangunan yang (2) Objek sehagairnana climaksud pada ayat (1), meliputi pemaofaatan untuk: a. sarana penl>adatan mumi yaitu sarana yang dipergunakan uotuk Mesjid, Gereja dan. tempat peribadatan agama lain yang tidak bemaung di bawah pengelolaan Yayasan; sarana sosial seperti Sekolah, Yayasan, Rumah Sakit, Koperasi, Perkantoran Pemerintah Non Pemerintah Daerah; nirnah tinggaJ; usaha yang meliputi lokasi industri, pertokoan, bidang jasa, perkantoran swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milil< Daerah, yang Pompa dikontrakkan yang dikontrakkan/ clikerjasamakan dengan pihak lain; utilitas umum, yang terdiri dari: b. c. d. Bensio, rumah tinggal sosial dan sarana e. 1) 2) 3) kontrol/gardu/bangunan utilitas box umum lainnya di atas permukaan tanah; tiang utilitas umum; penempatan bangunan utilitas di bawah permukaan tanah yaitu penanaman kabel dan infrastruktur utilitas terpadu di dalarn tanah; 4) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu m.ilik Pemerintah Daerah; dan reklame /billboard dihitung berdasarkan luas bidang reklame / billboard. (3) Pemanfaatan objek sewa sebagaimana climaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan. 5) 3. Ketentuan ...
7 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 sewa Tanah dan/atau Besa.ran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebagai berikut: a. biaya untuk sarana peribadatan mumi: 0, 1 % x NJOP x Luas Tanah. untuk sarana aosia1 seperti Sekolah, Yayasan, Rumah Sakit, Koperasi, Perkantoran Pemerintah Non Pemerintah Daerah: 0,3°A> x NJOP x Luas Tanah. untuk rumah tinggal: 0,5°/o x NJOP x Luas Tanah. untuk industri, yang meliputi pertokoan, bidang jasa., perkantoran swasta, Badan U saha Millie Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pompa Bensin, rumah tinggal yang dikontrakkan dan yang dikontrakkan/dikerjasamakan dengan pihak lain: 1 o/o x NJOP x Luas Tanah. untuk utilitas umum: 1) box kontrol/gardu/bangunan b. c. usaha d. lokasi sarana sosial e. utilitas umum lainnya di atas permukaan tanah: 1 °/o x Nilai Tengah NJOP Rata-rata Daerah Kota x Luaa Tanah yang dimanfaatkan per tahun; tiang utilltas umum: 3% x Biaya Relokasi Tiang dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan Daerah Kota per tiang per tahun; penempatan permukaan tanah: 1 % x NJOP Terendah Daerah Kota x Luas Tanah yang climanfaatkan per meter persegi per t.ahun; 4) Sarena 2) bangunan utilitas di bawah 3) Jaringan Utilitas Terpadu milik 5) Pemerintah Daerah: 0, 1 % x Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Utilitas Terpadu per meter lari; dan reklame / billboard: 1% x NJOPx Luas bidang reklame per meter persegi. 4. Ketentuan ...
8 4. Ketentuan Pasa1 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 sewa sebagaimana dimaksud sebagai Tata cara pelaksanaan dalam Pasal 7, harus mengikuti ketentuan berikut: a. pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang hendak menyewa ta.nab dan/atau bangunan milik harus mengadalcan perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atau dapat didelegasikan kepada Pengguna Barang dengan pihak penyewa; untuk mengadakan perjanjian sewa seba.gaimana dimaksud harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang up. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dalam hal Barang Milik Daerah yang akan dimanfaatkan berada pada Pengguna Barang maka penyewa harus mengajukan pennohonan tertulis kepada Pengguna Barang; untuk pemohonan perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, harus diajukan oleh penyewa 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan berakhir; dan proses pennohonan sejak dilakukannya sewa pembayaran aewa sampai dengan penandata.nganan surat perjanjian sewa menyewa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Pemerintah Daerah, b. a, huruf pada penyewa c. d. e. 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Proses sehagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, melalui tahapan sebagai berikut: a. pemobon mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi Dokumen dengan benar dan Persyaratan kepada Badan lengkap, selanjutnya diserahkan Keuangan dan Aset Daerah; yang disyaratkan b, Badan ...
9 b. Badan Keuangan dan Aset Daerah memeriksa kebenaran clan kelengkapan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, maka Formulir Permohonan dan Dokumentasi dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan persyaratannya; Persyaratan akan Dokumentasi Formulir Persyaratan yang benar dan lengkap akan ditelaah lebih lanjut baik dari aspek administrasi maupun teknis, apabila lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan rencana kota maka permohonan ditolak; d. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya menyiapkan surat perjanjian sewa menyewa dengan dilengkapi Fonnulir Permohonan, Dokumentasi Persyaratan, basil survey lokasi, gambar situasi dan surat oleh rekomendasi untuk ditandatangani Pengelola Barang atas nama Wali Kota dengan pihak penyewa; dapat dalam hal dikabulkan, maka penolakan sura.t dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima; dan apabila setelah berakhimya surat perjanjian sewa menyewa masih tidak mengajukan perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian sewa menyewa diri dan surat dianggap perjanjian sewa menyewa tersebut tidak berlaku lagi, selanjutnya pihak penyewa wajib menyerahkan objek sewa kepada Pemerintah Daerah. c. dan Permohonan pennohonan e. tidak sewa jawaban f. telah mengundurkan 6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 sewa menyewa surat perjanjian Bentuk dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 tercantum da]am Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. isi 7. Ketentuan ...
10 7. Ketentuan Pasal 22 diubah aehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa122 Pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah dan/ at.au tersebut kepada pihak Bangunan yang diaewanya tidak mengajukan Pemerintah tuntuta.n/1claim dan/atau teraebut diperlukan oleh pihak Pemerint.ah bangunan Daerah sebagaimana a)asan-alasan berdasarkan dimaksud dalam Pasal 21. dengan Daerah apapun apabila tanah 8. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 {satu) BAB yakni BAB VIA serta diantara Pasal 22 dan Pa881 23 1 (aatu) pual yalmi Pasal 22A, sehingga disisipkan berbunyi aebagai berikut: BAB VIA PENOOSONGAN OBYEK SEWA Paaal 22A (1) Pihak penyewa wajib menyerahkan objek sewa dalarn keadaan koaong kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhimya perjanjian sewa menyewa, tennaauk dari bangunan maupun barang-barang lainnya milik pihak penyewa. (2) Apabila pada saat berakhimya perjanjian sewa tidak penyewa menyewa ba.ngunan maupun mengosongkan/membongkar lain miliknya, maka Pemerint.ah barang-barang untuk Daerah memlliki atau selanjutnya membongkar, menggunakan tindakan apapun atas barang-barang melakukan tersebut, dan Pemerint.ah milik pihak penyewa Daerah dibebaskan dari tuntut.an perdata, pidana, maupun tuntutan apapun dari pihak penyewa. (3) Pihak penyewa dengan perjanjian sewa menyewa memberi kuasa aepenuhnya kepada Pemerint.ah Daerah pengoaongan, pembongkaran, penggunaan, maupun perbuatan lainnya atas bangunan maupun barang-barang lainnya milik pihak penyewa apa.bila pada saat berakhimya perjanjian ini berakhir objek sewa tidak dalain keadaan kosong. pihak kewenangan penuh untuk melakukan Pasal ...
11 Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan W a1i Kota ini pengundangan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. dengan Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Februari 2022 Plt. WALI KOTA BANDUNG, TTD. YANA MULYANA Diundangkan di Bandung pada tanggal 8 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. EMASUMARNA BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRE'FARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, . - .Pepaci Tingkat I NIP. 19760604 200604 1 002
LAMPIRAN IV PERATURAN WALi KOTA BANDUNG NOMOR TANGGAL 14 Tahun 2022 : 8 Februari 2022 PERJANJIAN SEWA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DENOAN ... ) NOMOR: **) TENTANO SEWA MENYEWA TANAH Pada hari ini, bertanda tangan di bawah ini: , tanggal buJan tahun... ( - - ), yang I. . , Sekret:aris Daerah Bandung berdasarkan Keputusan Gubemur Jawa tentang Barat Nomor ... (Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris jo Keputusan Daerah Kata Bandung) ... , . Wali Kota Bandung Nomor tanggal ten tang ... (pengangkatan Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang MiWc Daerah) ... , dalam hal ini bertindak untuk dan at.as nama Pemerintah Daerah Kot.a Bandung, berkedudukan Jalan Wastukancana Nomor 2, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Kota tanggal Bandung, di ATAU***) Kepala , berdasarkan Keputusan Wall Kot.a Bandung Norn.or . tanggal (pengangkat.an selaku Kepala Perangkat Daerah), jo Keputusa.n Wall Kota Bandung Nomor .. (pengangkatan Kepa]a Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, Jalan berkedudukan Wastukancana No. 2, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU Perangkat Daerah tentang Tentang tanggal di Bandung,
2 II . tempat/tanggal Jahir Kependudukan be~111pat titl~ R:r / RW Kecarnatan ... , sebagai PIHAK KEDUA. , Nomor Induk , , pekerjaan <ii •.••.••••••... ••••••• Kelurahan . Kabupaten/Kota disebut selanjutnya Perseroan Direkur Terbatas/CV /Firma/ Ketua Akta Yayasan/Koperasi*), Pendirian Perseroan Terbatas/CV /Firma./ Yayasan/Koperasi*), Nomor tanggal ... ( - ... - ... ), ... bulan... tahun ... Sarjana yang dibuat dihadapan Hukum, Notari& di , oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Direksi/Pengurus Terbatas/CV /Firma/ Yayasan/Koperasi*) ... , }'ang ~ JJE!tld:iJ:iJlll mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bulan Republik Indonesia tertanggal ( ... - ... - ), }'ang , berkedudukan di jalan ... nomor selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Utama berdasarkan mewakili tahun ATAv"***J Direktur Utama BUMN/BUMD Berdasarkan Keputusa.n . ten tang tanggal Nomor Pengangkatan BUMN/BUMD Direksi ... , oleh karenanya sah bertindak untuk nama Direksi mewakili clan BUMN/BUMD, yang didirikan berdasarkan ... , berk~:lld\lkan di ... jalan ... nomor .... , PIHAK KEDUA. atas selanjlltnya disebut Dengan Memperhatikan:*****) 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir dengan Undang sebagaimana Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; telah beberapa kali diubah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; sebagaimana
3 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Harang Milik Daerah; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Harang Milik Daerah; 6. Peraturan Menteri daJam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik: Daerah; 8. Peraturan Wall Kota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/Bangunan Milik Pemerintah terakhir dengan Daerah, sebagaimana tentang Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Ataa Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/Bangunan Milik Pemerintah Daerah; telah beberapa kali diubah 9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Ba.rang Milik Daerah; PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama sama disebut PARA PIHAK , terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: *****} 1. PIHAK KEDUA telah mengajukan pennohonan sewa kepada PIHAK KESATU sebagaimana temyata daJam Surat Tertanggal ; 2. Bahwa PIHAK KESATU untuk me1aksa.nakan tindakan 2. Bahwa PIHAK KESATU untuk me1aksa.nakan tindakan barang milik daerah melalui mekanisme tanggal tentang ; Ataa uuu) Bahwa PIHAK KESATU untuk melaksanakan hukum pemanfaatan sewa sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, telah memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana temyata dari Surat Sekretaris Daerah Kota Bandung ae1aku Pengelola Barang Nomor . tan~ tindakan daerah melalui mekanisme barang milik ; te11tang 3. Bahwa PIHAK KESATU clan PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimana termaksud di atas bersepakat untuk mengadakan sewa . menyewa atas Kecarnatan . . .. .. . . . .. . .. Kota Bandung, Provinsi Jawa Kelurahan . Barat, sebagaimana dan selanjutnya PIHAK KESATU dan Tahtrn PIHAK KEDUA saling mengikatkan diri, dengan roemakai ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: tanah yang terletak di Jalan temyata dalam Sertifikat Tanggal Nomor Nomor
4 BABI POKOK PERJANJIAN Bagian Kesa.tu ObjekSewa Pasal 1 (1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA clan sebaliknya PIHAK KEDUA menerima menyewa dari PIHAK KESATU berupa : Tanah hak... terletak di , Kelurahan Jalan... Nomor , K<>1ll ~andung, ... •... Provinsi Jawa Barat, aehegaimana ternyata dalam Sertifikat Hale . , berikutt fasilitas-fasilitas yang menyatu clan tanggal yaitu bagian menjadi seluas m:2, ... •... RT ... RW .... •.•..•..••.•.. yang , K~JIJJl1llll atas nama ... Nomor dari Tanah tersebut, (2) Sewa menyewa tanah dimaksudkan untuk dimanfaatkan sebagai aebagaimana dimaksud pada ayat Bagjan Keclua Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Pasa12 (1) Jangka waktu perjanjian sewa ini ditetapkan selama ... ( .... ) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa ini, yaitu mulai ), sampai dengan tahun... tanggal - tanggal bulan - ). ( - tahun 1:>ulan ( (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berakhir apabila: a. Jangka waktu perjanjian aewa aebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, atau; b. Dilakukan peml>atalan Perjanjian Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 8. (3) Dalam hal Perjanjian Sewa berakhir karena ketentuan pada ayat (2) huruf a, 1:>erdasarkan kesepakatan Para Pihak, maka Perjanjian Sewa dapat diperpanjang, dengan ketentuan PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Permohonan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya jangka waktu Perjanjian Sewa. (1) .
5 ( 4) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakh.imya Perjanjian Sewa PIHAK KEDUA tidak mengajukan Surat Permohonan perpanjangan, maka PIHAK KEDUA dianggap telah mengundurkan diri, dan Perjanjian Sewa teraebut tidak berlaku ]agi. Bagian Ketiga Besaran Biaya Sewa clan Tata Cara Pembayaran Pasal 3 (1) PIHAK KESATU membebankan kepada PIHAK KEDUA untk membayar biaya sewa atas objek sewa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana (1) dan peruntukan objek sewa dim.aksud daJam Pasal 2 ayat (2), yang jumlahnya sebagaimana dim.aksud daJarn Pasal 1 ayat ditetapkan sebesar: Untuk Tanah = ( •••• % x KJOP Tamm x Luaa Tan.ah) per tabun = Rp ,00 ( .•..•..... rapfah)/Tahun Sehingga seluruh biaya aewa selama jangka waktu sewa yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA adalah sebesa.r Rp. . ,00 ( r11~, (2) Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada sekaligus/seluruhnya secara Perjanjian Sewa ini, yaitu selambatnya pada tanggal Tah.un ayat tunai ( 1) wajib sebelum (
). telah dilaksanakan ditandatanganinya . bulan (3) Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA wajib disetorkan ke tersebut rekening Kas Daerah clan diserahkan kepada PIHAK KESATU. fotocopy bukti pembayaran BABII HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Bagian Kesatu Hale dan Kewajiban PIH.AK KESATU Pasal 4 Dalam Perjanjian Sewa ini, PIHAK KESATU mempunyai hale clan kewajiban untuk: a. Menerima pembayaran biaya sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan daJam Pasa1 3; b. Menerima kembali objek sewa dari PIHAK KEDUA dalam keadaan utuh, baik dan terpelihara pada akhir masa Perjanjian Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 2
6 atau Petugas untuk mengawasi pelaksanaan pemanfaatan objek sewa oleh PIHAK KEDUA agar teta.p sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Sewa ini; c. Menunjuk Pejabat d. Memberikan Surat Peringatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau persyara.tan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA Pasal 5 Dalam Perjanjian Sewa ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk: a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Perjanjian Sewa ini ditandatangani. PIHAK KEDUA harus segera mempergunakan tanah tersebut sesuai dengan rencana peruntukan sebagaimana diatur da1am Pasal 1 ayat (2); b. PIHAK KEDUA harus mengizinkan kepada Pejabat atau Petugas yang rangka ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KESATU dalam pengawasan terhadap tan.ah yang disewanya; c. PIHAK KEDUA wajib memelihara, menjaga dan mcngambil langkah langkah pengamanan yan!r:;:!ggap perlu dan bermanfaat terhadap seluruh biaya yang timbul dalam tanah yang disewanya, pelaksanaan kegiatan-kegiata.n tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA;
d. PIHAK KEDUA harus membuat tanda-tanda batas/pa.tok secara jelas dan kuat berdasarkan petunjuk dari PIHAK KESATU dan wajib memelihara tanda-tancla batas/patok tersebut dengan baik sehingga tidak mengaburkan batas-batas tanah yang disewanya; e. PIHAK KEDUA wajib membayar semua tagihan atas pemakaian fasilitas yang menyatu dan menjadi bagjan dari tanah seperti instalasi listrik, mstalasi ledeng (PDAM) serta saluran telepon selama masa sewa hingga satu bulan setelah rnasa sewa berakhir; f. Menanggung semua biaya ~g pelaksanaan sewa menyewa mi. diperlukan dalam rangka persiapan Pasa.l 6 PIHAK KEDUA diperbolehkan mendirikan bangunan di atas tanah yang disewa dari PIHAK KESATU, dengan ketentuan: a. Bangunan yang akan didirikan barns sesuai dengan peruntukan sebaga.imana diatur daJarn Pasa1 1 ayat (2) dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan/atau Peraturan Zonasi Kota, dan sesuai dengan rencana detail sebagaimana terlampir da1am Perjanjian Sewa ini; b. Bangunan yang akan didirikan harus mem.iliki Surat Persetujuan Bangunan Gedung atau d/h Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan perizinan lainnya seauai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
7 c. Apabila jangka waktu sewa se~irnaoa dimaksud daJam Pasal 2 ayat (1) telah berakhir maka PIHAK DUA wajib mengosongkan bangunan yang clibangun diatas tan.ah objek sewa tersebut da1am keadaan baik, terhadap bangunan di atas tanah dan jika diperlukan ~mbongkaran objek sewa, maka bJB.ya pembongkaran sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA; BAB Ill PEMBATASAN HAK SEWA Pasal 7 (1) Selama masa sewa berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan hak sewa kepada Pihak Lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK KESATU. (2) Selama masa sewa berlangsung dengan dalih dan/atau aJasan apa.pun PIHAK KEDUA dilarang mengontrakan atau menjaminkan objek sewa kepada Pihak Lain. baik sebagian maupun tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK KESATU. seluruhnya (3) PIHAK KEDUA dilarang mengubah fungsi peruntukan objek sewa sehingga bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan/atau Peraturan Zonasi Kota), baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK KESATU. (4) Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA clilarang untuk membuat saluran air, melakukan kegiatan penggaUan seperti tanah Hat dan/atau benda-benda iain yang menggali batu-batuan, terdapat di atas dan/atau di daJam tanah yang disewanya. BAB IV PEMBATALAN SEWA Pasal 8 ( 1) Perjanjian Sewa ini dapat dibatalkan apabila: a. PIHAK KEDUA melanggar kelentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud da1am Perjanjian Sewa ini, maka PIHAK KESATU dapat memba.talkan perjanjian secara sepihak. b. PIHAK KESATU memerlukan kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum. tanah untuk clipergunakan bagi c. PIHAK KEDUA atas kehendaknya sendiri menghentikan hak sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa. (2) Dalam hal terjacli pembatalan Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PIHAK KESATU harus terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali da1am jangka waktu 15 (lima betas) hari kalender aejak pcringa.tan pertama.
8 (3) Dalam hal terjadi pemba.ta1an Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) huruf b, PIHAK KESATU aka.n memberitahukan kepada sebelum jangka waktu 6 PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pembangunan dimulai. (enam) bulan (4) Dalam hal terjadi pemba.taJan Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kehendalmya tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU. Pasal 9 ( 1) Dalam hal terjadinya pemba.taJa.n perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan dan menyerahkan seluruh obyek sewa menyewa kepada PIHAK KESATU dalam jangka waktu paling lama · · · · · · < · · · · · • · · · · · • · · · ) hari terhitung mulai tanggal Surat Pemberitahuan Pemba.talan diterima oleh masing-masing pihak. (2) Apabila di atas tanah yang disewa tersebut terdapat bangunan yang menjadi milik PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus segera melakukan pembongkaran bangunan termaksud dengan beban biaya pembongkaran ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, sehingga pada saat diserahkan kepada PIHAK KESATU kondisi objek sewa kembali pada keadaan semula (kosong). (3) Bilamana PIHAK KEDUA sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana djmaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU akan memberikan Surat Peringatan Pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 15 (lima betas) hari kalender. (4) Bilamana sampai bataa waktu yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan Pembongkaran yang ketiga (terakhir), PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan ketentuan sehagaimsna dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan pembongkaran oleh PIHAK KESATU dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebagahnana dimaksud pada ayat (2). (5) Semua kerugian akiba.t terjadinya pemba.talan merupakan tanggung jawab sepenuhnya masing-masing Pihak, dan tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim apapun kepada masing-masing pihak secara mutatis mutandis. BABV PENGOSONGAN Pasal 10 (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek sewa dalam keadaan kosong kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya perjanjian ini, termasuk dari bangunan atau barang-barang lainnya milik PIHAK KEDUA. (2) Apabila pad.a saat berakhirnya perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak lain barang-barang ba.ngunan mengosongkan/membongkar miliknya, maka PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan penuh untuk selanjutnya membongkar, menggunakan atau melakukan tindakan apapun atas barang-barang milik PIHAK KEDUA tersebut, dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tuntutan perdata, pidana, maupun tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA. atau
9 ini memberi kuasa sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengosongan, pembongkaran, penggunaan, maupun perbuatan lainnya atas bangunan dan barang-barang lainnya milik PIHAK KEDUA apabila pada saat berakhimya perjanjian ini berakhir objek sewa tidak da1am keadaan kosong. (3) PIHAK KEDUA dengan BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 11 (1) Dalam rangka perjanjian sewa ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) Apabila PIHAK KEDUA masih menempati/menghuni objek sewa setelah berakhimya jangka waktu sebaga.imana climaksud dalam Pasal 2, maka akan dikenakan denda sebesar 10,33% (sepuluh koma tiga puluh tiga persen persen) setiap bulan dari nilai sewa per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan PIHAK KEDUA menyerahkan objek sewa kepada PIHAK KESATU atau sampai dengan dilakukan perpanjangan sewa berikutnya oleh PIHAK KEDUA. (3) PIHAK KEDUA dengan disertai alasan yang tepat dan dapat diterima, dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan denda keterlambatan kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang. (4) Apabila berdasarkan penilaian PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA terbukti telah memberikan data dan keterangan yang tid.ak benar /palsu da1am ini, maka PIHAK rangka pengajuan permohonan Perjanjian Sewa KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 15 (lima betas) hari kalender sejak peringatan pertama. (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan terakhir tidak sebagaimana dimakaud pada ayat mengindahkannya, maka PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian Sewa sewa sebagaimana dimaksud daJam Pasal 1, sedangkan jika ada bangunan milik PIHAK KEDUAyang dibangun di atas tanah sewa tersebut, maka oleh PIHAK KESATU aka.n dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut dan PIHAK KESATU berhak untuk menunjuk pihak lain yang akan menyewa tanpa mendapatkan klaim/tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA. (4) PIHAK KEDUA tetap ini dan berhak mencabut kembali hak
10 BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12 (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara. musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila dengan cara musyawarah eebagaimana dimaksud pada ayat { 1) tidak tercapai penyelesaian, rnaka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung. sepenuhnya upaya penyelesaiannya BAB VII1 KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 (l} PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian Sewa ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA. (2) Pi.HAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan isi perjanjian ini meskipun terjadi perubahan organisasi dan pimpinan pada kedua belah pihak. Pasal 14 Biaya yang berhubungan dibebankan kepada PIHAK KEDUA. dengan pelaksanaan Perjanjian Sewa Pasal 15 Apabila terjadi perubahan da)am ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang mempengaruhi Perjanjian Sewa menyewa ini, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan-perubahan dan penyesuaian atas Perjanjian Sewa ini. Pasal 16 Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur di dalam Perjanjian Sewa ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak daJam perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini. Pasal 17 Tentang Perjanjian Sewa ini dan segata akibat hukumnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri K.elas IA Khusus Bandung. ini
11 Demikian Perjanjian Sewa ini disepakati clan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Sewa ini. Perjanjian Sewa ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Keterangan ) Diisi oleh Nama Pihak Penyewa **) Nomor Perjanjian Sewa ***) Komparisi Pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung, disesuaikan dengan status barang milik daerah ada pada status pengguna barang atau pengelola barang. ****) Komparisi Penyewa disesuaikan dengan pihak penyewa, perseorangan ataukah badan hukum ataukah BUMN/BUMD, tennasuk kelengkapan administrasi legal standingnya .. *****) Daftar regulasi dapat menyesuaikan berdasarkan kondisi pada saat perjanjian sewa ditandatangani. ******) Premis dapat disesuaikan menurut apa yang akan diterangkan oleh Para Pihak terlebih dahulu. Selain itu disesuaikan juga dengan siapa subjek hukum dari pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung (pengelola barang atau pengguna barang) Plt. WALI KOTA BANDUNG, TTD. YANA MULYANA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, ARIEF, SH Penata Tmgkat I NIP. 19760604 200604 1 002
LAMPIRAN V PERATURAN WALi KOTA BANDUNG NOMOR 14 Tahun 2022 TANGGAL : 8 Februari 2022 PERJANJIAN SEWA ANT ARA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN ... ) NOMOR: **) TENT ANG SEWA MENYEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Pada hari ini, bertanda tangan di bawah ini: , tanggal.. bulan tahun .. ( ... - ... - ... ), yang I. .. Sekretaris Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor... tentang ... (Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris jo Keputusan Daerah Kota Bandung) ... , Wali Kota Bandung Nomor ... tanggal ... tentang ... (pengangkatan Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah) ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, Jalan berkedudukan Wastukancana Nomor 2, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Daerah Kota tanggal... di Bandung, ATAU***) , Kepala berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor . tanggal. (pengangkatan selaku Kepala Perangkat Daerah), jo Keputusan Wali Kota Bandung Nomor .. (pengangkatan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, berkedudukan Jalan Wastukancana No. 2, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Perangkat Daerah tentang tanggal Tentang di Bandung,
2 II . tempat/tanggal Jahir Kependudulmn ~pat R:r /RW Kecamatan ... , sebagai PIHAK KEDUA. , Nomor Induk , ti.ttggal <ii . Kabupaten/Kota disebut , pekerjaan Kelurahan selanjutnya ATAU"**J Perseroan Direkur Terbatas/CV /Firma/ Ketua Yayasan/Koperasi*), Akta Pendirian Perseroan Terbatas/CV /Firma/ tanggal Yayasan/Koperasi*), Nomor ), ( - - tahun ... bulan ... Sarjana yang dibuat dihadapan Hukum, Notaris di , oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Direksi/Pengurus Terbatas/CV /Firma/ Yayasan/Koperasi*) Utama berdasarkan ~--~~··~~~~~t =e~~ mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bulan Republik Indonesia tertanggal yang ... ), ( ... - ... - berkedudukan di jalan ... nomor , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA tahun ... ATA(lffff'J Direktur Utama BUMN/BUMD Berdasarkan Keputusan . Nomor tentang Pengangkatan BU~~'BUMD ... , oleh karenanya sah bertin untuk dan nama Direksi mewakili ~~-~~.~~~~~~=1ut~~i ~~~~ nomor .... , PIHAK KEDUA. tanggal Direksi atas selanjutnya disebut Dengan Memperhatikan:*****) 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undans-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakh.ir dengan Undang eebagalmana telah beberapa kali diubah Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, aehagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Keuangan Daerah; tentang Pengelolaan 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Norn.or 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Telaris Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3 8. Peraturan Wall Kota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Milik Pemerintah Daerah, terakhir dengan tentang Peraturan Wali Kota Bandung Norn.or 010 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nam.or 828 Tahun Sewa Tanah tentang dan/Bangunan Milik Pemerintah Daerah; telah beberapa kali diubah Tata Cara Pelaksanaan 2008 Sewa Tanah dan/Bangunan sebagaimana 9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah; PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang aecara bersama sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: *****} 1. PIHAK KEDUA telah mengajukan pennohonan sewa kepada PIHAK KESATU sebagaimana temyata dalam Surat Tertanggal ; 2. Bahwa PIHAK KESATU untuk melaksanakan barang milik 1 di atas, 2. Bahwa PIHAK KESATU untuk melaksanakan barang milik 1 di atas, hukum pemanfaatan sewa sebagaimana dimaksud pada angka telah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, dan telah Wali Kota Bandung sehagaimana temyata dari Keputusan Wali Kota Bandung Nomor tindakan tanggal tentang ; Atau uuu) hukum Bahwa PIHAK KESATU untuk melaksanakan sewa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pe.da angka telah memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana temyata dari Surat Sekretaris Daerah Kota Bandung aelaku Pengelola Barang Nomor . tanggal... ten tang tindakan daerah melalui mekanisme barang milik 1 di atas, ; 3. Bahwa PIHAK KESAru dan PIHAK KEDUA dalarn kedudukan termaksud di atas bersepakat untuk mengadakan sewa sebagaimana . menyewa atas tanah yang terletak di Jalan . . . Kecamatan ... Kota Bandung, Provinsi Jawa Kelurahan . Barat, sebagaimana Tahun dan selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengikatkan diri, dengan memakai ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: ternyata dalam Sertifikat ... Nomor Tanggal Nomor BABI POKOK PERJANJIAN Bagian Kesa.tu ObjekSewa Pasal 1 (1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan sebalilmya PIHAK KEDUA menerima menyewa dari PIHAK KESATU berupa : m2, yang RT RW terletak di Tanah hak... , Kelurahan Jalan... , KCJtll Bandung, ... •. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana temyata dalam Sertifikat Hak ... tanggal seluas Nomor ..•..•... , ~tlill atas nama ... Nomor ,;
4 dan/atau Bangunan yang terdiri dari ( ) lantai, dengan luas bangunan di atas Tanah hak sebesar m2, yang keseluruhannya seluas m2, yang berdiri terletak di Nomor Jalan... Kecamatan Jawa Barat, sehagaimana atas , K.elurahan RT , Kota Bandung, Provinsi temyata dalam Sertifikat Hak Nomor RW nama tanggal , berikut fasilitas-fasilitas yang menyatu dan menjadi bagian dari Tanah dan/ atau Bangunan tersebut, yaitu . (2) Sewa menyewa tan.ah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada sebagai ayat dimaksudkan untuk dimanfaatkan (1) Bagian Kedua Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Pasal 2 (1) Jangka waktu perjanjian sewa ini ditetapkan selama ... ( .... ) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa ini, yaitu mulai ), sampai dengan tahun... tanggal tan~al bulan bulEtlt ( - - ). t1lllun ( - - (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimakaud da1arn Pasal 1 berakhir apabila: a. Jangka. waktu perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) berakhir, atau; b. Dilakukan pembatalan Perjanjian Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 8. (3) Dalam hal Perjanjian Sewa berakhir karena ketentuan pad.a ayat (2) huruf a, berdasarkan kesepakatan Para Pihak, m.aka Perjanjian Sewa PIHAK KEDUA harus dapat mengajukan Surat Pennohonan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU dalern jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelurn berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa. diperpanjang, dengan ketentuan (4) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhimya Perjanjian Sewa PIHAK KEDUA tidak mengajukan Surat Pennohonan perpanjangan, maka PIHAK KEDUA dianggap telah mengundurkan diri, dan Perjanjian Sewa tersebut tidak berlaku lagi.
s Begian Ketiga Besaran Biaya Sewa dan Tata Cara Pembayaran Pasal 3 (1) PIHAK KESATU membebankan kepada PIHAK KEDUA untk membayar biaya sewa atas objek sewa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat sewa sebagaimana dimaksud daJam Pasal 1 ayat (2), yang jumlahnya ditetapkan sebesar: (1) dan peruntukan objek a. Uatuk Tanah = ( •••• % a RJOP Tanah a Lau Tanah) per tabua = Rp. ••••••••••• ,()() ( naplah)/Tahan daa/ataa b. Uatuk Banpaaa = ( .... % a IIJOP Banpnan x Luaa Bancunan) pert.ban = Rp ,00 ( •••••••••• rupiah)/Tahaa Sehingga seluruh biaya sewa selama jangka waktu sewa yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA adaJah ,00 ( •••••••••••••••••••• r11i,IILII) sebesar Rp. .. (2) Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah dilaksanakan sebelum ditandatanganinya . sebagaimana dimaksud pada ayat sekaligus/seluruhnya Perjanjian Sewa ini, yaitu sela.mbatnya pa.da tanggal.... bulan Tahun (1) wajib aecara tunai
).
(3) Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA wajib disetorkan ke tersebut rekening Kas Daerah dan diserahkan kepada PIHAK KESATU. fotocopy bukti pembayaran BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU Pasa14 Dalam Perjanjian Sewa ini, PIHAK KESATU mempunyai hak clan kewajiban untuk: a. Menerima pembayaran biaya sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3; b. Menerima kembali objek aewa. dari PIHAK KEDUA dalam keadaan utuh, terpelihara pada akhir masa Perjanjian Sewa sebagaimana baik dan diatur dalain Pasal 2; c. Menunjuk Pejabat atau Petups pelaksanaan pemanfaatan objek sewa oleh PIHAK KEDUA agar tetap sesuai dengan ketentuan yang tercantum daJarn Perjanjian Sewa ini; untuk mengawasi d. Memberikan Surat Peringatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau persyaratan sebagairnana dimaksud dalam Perjanjian Sewa dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa.
6 Bagian Kedua Hak clan Kewajiban PIHAK KEDUA Pasal 5 Dalam Perjanjian Sewa ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak clan kewajiban untuk: a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Perjanjian Sewa ditandatangani. PIHAK KEDUA harus segera mempergunakan dan/atau peruntukan sebagaimana diatur deJam Paaal 1 ayat (2); bangunan... tersebut sesuai dengan ini tanah rencana b. PIHAK KEDUA harus mengizinkan kepada Pejabat atau Petugas yang ditunjuk dan/ atau ditugaskan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pengawasan terhadap tan.ah dan/atau bangunan yang disewanya; c. PIHAK KEDUA wajib memelibara, menjaga. dan mcngambil langkah langkah pengamanan yang dianggap perlu dan bermanfaat terhadap tanah clan bangunan yang disewanya, climana seluruh biaya yang timbul tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA; da)am pelaksanaan kegiatan-kegiatan d. PIHAK KEDUA harus membuat tanda-tanda batas/patok secara. jelas dan kuat berdasarkan petunjuk dari PIHAK KESATU dan wajib tersebut dengan baik sehingga memelihara tanda-tanda hatas/pe.tok dan/ata.u bangunan yang tidak mengaburkan batas-batas disewanya; tanah e. PIHAK KEDUA wajib membayar semua tagihan atas pemakaian fasilitas yang menyatu dan menjadi bagian dari tanah seperti instalasi listrik, instalasi ledeng (PDAM) aerta saluran telepon selama masa sewa hingga satu bulan setelah rnasa sewa berakhir; f. Menanggung semua biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan sewa menyewa ini. Pasal 6 (1) PIHAK KEDUA diperbolehkan mendirikan dan/atau penambahan bangunan di atas tanah yang disewa dari PIHAK KESATU, dengan ketentuan: a. Bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur daJam Paaa1 tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan/ atau Peraturan Zonasi Kota., dan aesuai dengan rencana detail sebagairnana terlampir da1.am Perjanjian Sewa ini; ayat 1 (2) dan b. Bangunan yang akan didirikan harus memiliki Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBO) atau d/h Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan perizinan 1ainnya sesuai dengan ketentuan peratura.n perundang-undangan; c. Apabila jangka waktu aewa sehagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah berakhir rnaka PIHAK KEDUA waiib mengosongkan objek sewa tersebut bangunan yang dibangun diatas tanah dalam keadaan baik, dan jika diperlukan pembongkaran terhadap bangunan di atas tanah objek sewa, maka biaya pembongkaran aepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA;
7 (2) Apabila terhadap bangunan yang menjadi objek sewa akan dilakukan perubahan bentuk oleh PIHAK KEDUA, maka hal tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, dan harus dilaksanakan dengan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan. (3) Dalam hal perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (S)mengakibatkan adanya penambahan, maka bagian yang clitambahkan tersebut menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima pada saat berakhimya jangka waktu sewa. terhadap bangunan BAB ID PEMBATASAN HAK SEWA Pasal 7 ( 1) Selama masa sewa ber1angsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan hale sewa kepada Pihak La.in, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK KESATU. (2) Selama masa sewa ber1angsung dengan dalih dan/ atau alasan apapun PIHAK KEDUA dilarang mengontrakan atau menjaminkan objek sewa tanpa kepad.a Pihak Lain. baik sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK KESATU. sebagian maupun seluruhnya (3) PIHAK KEDUA dilarang mengubah fungsi peruntukan objek sewa sehingga bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan/atau Peraturan Zonasi Kota), baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK KESATU. (4) Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dilarang untuk membuat saluran air, meJakukan kegiatan penggaHan seperti liat dan/atau benda-bend.a iain yang menggali batu-batuan, terdapat di atas dan/ atau di dalam tanah yang disewanya. tanah BABIV PEMBATALAN SEWA Pasal8 ( 1) Perjanjian Sewa ini dapat dibatalkan apabila: a. PIHAK KEDUA melanggar kelentu.an atau persyaratan sebagaimana dimaksud daJam Perjanjian Sewa ini, maka PIHAK KESATU dapat membata.lkan perjanjian aecara sepihak. b. PIHAK KESATU memerlukan tanah dan/atau bangunan untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/ atau kepentingan umum. c. PIHAK KEDUA atas kehendalatya sendiri menghentikan hak sewa tanah dan/ atau sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa. (2) Dalam hal terjad.i pemba.talan Perjanjian Sewa seba.gaimana d.imaksud terlebih dahulu ( 1) huruf a, PIHAK KESATU harus pada ayat memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender aejak peringatan pertam.a.
8 (3) Dalam hal terjadi pembataJan Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PIHAK KESATU akan memberitahukan kepada sebelum jangka waktu 6 PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pembangunan dimulai. (enam) bulan (4) Dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka PIH.AK KEDUA harus memberitahukan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU. Pasal 9 (1) Dalam hal terjadinya pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 8, maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan clan menyerahkan seluruh obyek sewa menyewa kepada PIHAK KESATU c1a1arn jangka waktu paling lama ······ ) hari terhitung mulai tanggal Surat Pemberitahuan Pembatalan diterima oleh masing masing pihak. ( ··············· (2) Apabila di atas tanah yang disewa tersebut terdapat bangunan yang menjadi mili.k PIHAK KEDUA, maka PIH.AK KEDUA harus segera melakukan pembongkaran bangunan termaksud dengan beban biaya pembongkaran ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, sehingga pada saat diserahkan kepada PIHAK KESATU kondisi objek sewa kembali pada keadaan semula (kosong). (3) Bilamana PIH.AK KEDUA sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU akan memberikan Surat Peringatan Pembongkaran 3 {tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender. (4) Bilamana sampai batas waktu yang telah ditentukan c1a1arn Surat Peringatan Pembongkaran yang ketiga (terakhir), PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan ketentuan aebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka. akan dilakukan pembongkaran oleh PIH.AK KESATU dengan ketentuan biaya pembongkaran dfbebankan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Semua kerugian akibat terjadinya pembatalan merupakan tanggung jawab sepenuhnya masing-masing Pihak, dan tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim apapun kepada masing-masing pihak secara mutatis mutandis. BABV PENGOSONGAN Pasal 10 (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek sewa dalam keadaan kosong kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhimya perjanjian ini, tennasuk dari bangunan atau barang-barang lainnya milik PIHAK KEDUA.
9 ini PIHAK KEDUA tidak (2) Apabila pada saat berakhimya mengosongkan/membongkar Jain bangunan miliknya, maka PJHAK PERTAMA memiliki kewenangan penuh untuk selanjutnya membongkar, menggunakan atau melakukan tindakan apapun atas barang-barang milik PIHAK KEDUA tersebut, dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tuntutan perdata, pidana, maupun tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA. perjanjian atau barang-barang (3) PIHAK KEDUA dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengoeongan, pembongkaran, penggunaan, maupun perbuatan lainnya atas bangunan dan barang-barang lainnya milik PIHAK KEDUA apabila pada saat berakhimya perjanjian ini berakhir objek sewa tidak dalam keadaan kosong. BAB VI KETENTUAN SANKS! Pasal 11 (1) Dalatn rangka perjanjian sewa mi, PlHAK KESATU clan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengese.mpingkan ketentuan Pasal 1266 clan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2} Apabila PIHAK KEDUA masib menempati/menghuni objek sewa setelah berakh.imyajangka waktu sebagaimana dimsksud dalam Pasal 2, maka akan dikenakan denda sebesar 10,33o/o (sepuluh koma tiga puluh tiga persen persen) setiap bulan dari nilai sewa per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan PIHAK KEDUA menyerahkan objek sewa kepada PIHAK KESATU atau sampai dengan dilakukan perpanjangan sewa berikutnya oleh PIHAK KEDUA. (3) PIHAK KEDUA dengan disertai alasan yang tepat dan dapat diterima, dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan denda keterlambatan kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang. (4) Apabila berdasarkan penilaian PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA terbukti telah memberikan data dan keterangan yang tidak benar / palsu dalam rangka pengajuan permohonan Perjanjian Sewa ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali datam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan pertama. (5) Apabila d.a1am jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan terakhir tidak sebagaimana dimaksud pada ayat PIHAK KESATU dapat memutuskan mengindahkannya, maka Perjanjian Sewa sewa sebagaimana dimaksud da]arn Pasa1 l, sedangkan jika ada bangunan milik PIHAK KEDUA yang dtbangun di atas tanah sewa tersebut, maka oleh PIHAK KESATU akan terhadap bangunan tersebut clan PIHAK KESATU berhak untuk menunjuk pihak lain yang akan menyewa tanpa mendapatkan klaim/tuntutan ape.pun dari PIHAK KEDUA. (4) PIHAK KEDUA tetap ini dan berhak mencabut kembali hak di1akukan pembongkaran
10 BABVII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12 (3) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (4) Apabila dengan cara musyawarah sehagairnana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA ke sepakat menyerahkan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung. aepenuhnya upaya penyelesaiannya BAB VlII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian Sewa ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA. (2) Pi.HAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan isi perjanjian ini meskipun terjadi perubahan organisasi dan pimpinan pada kedua belah pihak. Pasal 14 Biaya yang berhubungan dibeban.kan kepada PIHAK KEDUA. dengan pelaksanaan Perjanjian Sewa Pasal 15 Apa.bila terjadi perubahan da)arn ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang mempengaruhi Perjanjian Sewa menyewa ini, Para Pihak sepakat untuk mengadakan dan penyesuaian atas Perjanjian Sewa ini. perubahan-perubahan Pasa116 Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur di dalam Perjanjian Sewa ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan hapn yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewaini. Pasa117 Tentang Perjanjian Sewa ini clan segala akibat hukumnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelaa IA Khusus Bandung. ini
11 Demikian Perjanjian Sewa ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Sewa ini. Perjanjian Sewa ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk P1HAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Keterangan ) Diisi oleh Nama Pihak Penyewa. **) Nomor Perjanjian Sewa ***) Komparisi Pihak Pemerintah Daerah Kata Bandung, disesuaikan dengan status barang milik daerah ada pada status pengguna barang atau pengelola barang. ****) Komparisi Penyewa disesuaikan dengan pihak penyewa, perseorangan ataukah badan hukum ataukah BUMN/BUMD, termasuk kelengkapan administrasi legal standingnya *****) ******) Daftar regulasi dapat menyesuaikan berdasarkan kondisi pada saat perjanjian sewa ditandatangani. Premis dapat disesuaikan menurut apa yang akan diterangkan oleh Para Pihak terlebih dahulu. Selain itu disesuaikan juga dengan siapa subjek hukum dari pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung (pengelola barang atau pengguna barang). Pit. WALi KOTA BANDUNG, TTD. YANA MULYANA Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIA1 DAERAH KOTA BANDUNG, ARIEF, SH Penata Tingkat 1 N1P. 19760604 200604 1 002
LAMPIRAN VI PERATURAN WAU KOTA BANDUNG NOMOR TANGGAL 14 Tahun 2022 : 8 Februari 2022 PERJANJIAN SEWA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN ... •.•••••..•..•....•..•... •....•....• ) NOMO~: ... •..•... **) TENTANG SEWA MENYEWA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN UNTUK UTILITAS UMUM Pada hari ini, bertanda tangan di bawah ini: , tanggal bulan tahun... (
), yang I. . . Sekretaris Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor tentang ... (Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris jo Keputusan Daerah Kota Bandung) ... , Wall Kota Bandung Nomor ... tanggal ... tentang ... (pengangkatan Sekretaris Daerah sebagai. Pengelola Ba.rang Milik Daerah} ... , da]am hal ini bertindak untuk clan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, berkedudukan Jal.an selanjutnya Wastukancana disebut PIHAK KESATU. Daerah Kota tanggal di Nomor Bandung, 2, ATAU"*) Kepala , berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung . tangga.1 Nomor (pengangkatan selaku Kepala Perangkat Daerah], jo Keputusan Wali Kota Bandung . Nomor (pengangkatan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah], dalsm hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, berkedudukan Jalan Wastukancana No. 2, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Perangkat Daerah tentang tanggal Tentang di Bandung,
2 II. . . tempat/tanggal Kependudukan lahir , Nomor Induk , . Kabupaten/Kota disebut , pekerjaan tiJl~ di Kelurahan ~)Jilt rIT/RW Kecamatan ... sebagai PIHAK KEDUA. , selanjutnya Perseroan Direkur Ketua Terbatas/ CV /Firma/ Yayasan/Koperasi*), Akta Pendirian Perseroan Terbatas/CV /Firma/ Yayasan/Koperasi*), Nomor tanggal ), - tahun ... bulan ... Sarjana yang dibuat dihadapan , oleh karenanya Hukum, Notaris di atas nama sah bertindak Direksi/Pengurus Perseroan Yayasan/ Koperasi*) Terbatas/CV /Firma/ , yang ~ ... penclirian mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hale Asasi Manusia ... bulan Republik Indonesia tertanggal yang , Utama berdasarkan (
untuk dan mewakili ( ... - ... - ... ), berkedudukan di jalan ... nomor selanjutnya diaebut sebagai PIHAK KEDUA tahun Direktur Utama BUMN /BUMD . ~asarl<iin ten tang Nomor Pengangkatan BUMN/BUMD , oleh karenanya sah bertindak untuk ... Direksi mewakili dan BUMN/BUMD, yang didirikan berdasarkan ... , berkedudukan di ... jalan ... nomor .... , KEDUA. Keputu~ tanggal Direksi atas nama selanjutnya disebut PIHAK Dengan Memperhatikan:*****) 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah, sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, aebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Ata.s Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Telekomunika.si dan Penyiaran; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Telekomunika.si dan Penyiaran; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Ja1an; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Ja1an; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 11. Peraturan Wall Kota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/Bangunan Milik Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wall Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/Bangunan Milik Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah; PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama sama disebut PARA PIHAK , terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: *****) 1. Dalam rangka optimaliaaai barang milik daerah berupa sa.rana utilitas umum sebagai bagian dari ruang milik jalan, serta dalem upaya meningkatkan estetika Kota Bandung, maka PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan aewa tanah dan/ atau bangunan untuk utilitas umum kepa.da PIHAK KESATU aebagaimana temyata dalam Surat . Tertanggal ..... ; 2. Bahwa PIHAK KESATU untuk melaksanakan barang milik 1 di atas, 2. Bahwa PIHAK KESATU untuk melaksanakan barang milik 1 di atas, hiikum sewa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka telah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Daerah aelaku Pengelola Barang, dan telah Wali Kota Bandung sebagaimana temyata dari Keputusan Wali Kota Bandung Nomor tindakan tanggal tentang ; Atau uuu) hukum Bahwa PIHAK KESATU untulc melaksanakan sewa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, telah memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang aebagaimana temyata dari Surat Sekretaris Daerah Kota Bandung aeJaku Pengelola Barang Nomor . tan~ tindakan daerah melalui mekanisme barang milik ; tentang
4 3. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA d.alam kedudukan sebagaimana termaksud di atas bersepakat untuk mengadakan sewa tanah dan/atau bangunan untuk utilitas umum menyewa atas milik/dikuasai PIHAK K.ESATU yang terletak di sepanjang ruas jalan ... Kelurahan ... Kata Bandung, temyata dalam Kartu Inventaris Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Tanggal Nomor Barang Perangkat Daerah.... ··················· dan selanjutnya PIHAK KESATU clan PIHAK KEDUA saling mengikatkan diri, dengan memakai ketentuan-ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut: Kecamatan Tahun . BABI POKOK PERJANJIAN Bagian Kesa.tu ObjekSewa Pasal 1 (1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan sebalilmya PIHAK KEDUA menerima menyewa dari PIHAK KESATU berupa : Tanah dan/atau bangu.nan untuk utilitas umum yang terdapat tanah, yang terletak di sepanjang ruas di bawah permukaan , Kecamatan jalan ... , Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sepanjang aebagaimana ternyata dalam Kartu lnventaris ... meter Iari, Barang Perangkat Daerah . Nomor berikut faailitas-fasilitas yang menyatu dan Tanggal menjadi bagian dari tanah dan/atau bangunan untuk utilitas umum terse but, yaitu Tahun . , Kelurahan (2) Sewa menyewa tanah dan/atau bangunan untuk utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimanfaatkan . sebagai Bagian Kedua Jangka Waktu dan Berakhimya Perjanjian Sewa Pasal 2 (1) Jangka waktu perjanjian aewa ini ditetapkan selama ... ( .... ) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa ini, yaitu mulai tanggal ), sampai dengan tahun... tanggal .. bulan
( t>ulan tahun ). (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berakhir apabila: a. Jangka. waktu perjanjian sewa sebageimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, atau; b. Dilakukan pembatalan Perjanjian Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 8. (3) Dalam hal Perjanjian Sewa berakhir karena ketentuan pada ayat (2) huruf a, berdasarkan kesepekatan Para Pihak, maka Perjanjian Sewa dapat PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Pennohonan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan aebelum berakhimya jangka waktu Perjanjian Sewa. diperpanjang, dengan ketentuan
5 (4) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Perjanjian Sewa PIHAK KEDUA tidak mengajukan Surat Permohonan perpanjangan, maka PIHAK KEDUA dianggap telah mengundurkan diri, dan Perjanjian Sewa tersebut tidak berlaku lagi. setelah Bagian Ketiga Besaran Biaya Sewa dan Tata Cara Pernbayaran Pasal 3 (1) PIHAK KESATU membebankan kepada PIHAK KEDUA untk membayar biaya sewa atas objek sewa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud sebagaimana ditetapkan sebesar: dalam Pasal 2 ayat objek (1) dan peruntukan sewa dalam Pasal 1 ayat dimaksud (2), yang jumlahnya Box Kontrol/ gardu/bangunan utilltas umum lainnya di atas permukaan tanah = (1 °/ox Nilai tengah NJOP Rata-rata Daerah Kota x Luaa Tanah yang dimanfaatkan) per tahun = lli, ... Tahun ,()() ( ••..•.•.•. rupiah) per Atau *"***"*) Tiang Utilitaa Umum = (3o/o x Biaya Relokasi Tiang dalam Analisa Barga Satuan Pekerjaan Daerah Kota) per tiang per tahun = ~i, .•... •..•. ,<><> ( .•... •.• rupillh) per TllhUD Atau *"*****) &ngunlln UtilltllS Umum = (1°/o x NJOP Terendah Dae rah Kot a di dimanf1llltkan) per meter peraegi tanllh per tahun taDllh YllDg x permukaan Lulls dalam = lti, ... ,()() Tahun ( •..•.••••• rupiah) per Atau *"*****)
6 Sarana Jartn,an utlUt- millk Dae rah la.frutru.ktur terpadu Pemerlntah = (0,1% x Ana II• Harp 8atwm Pembulpnan UtWtu Terpaclu) per meter lad = llJI .•..•••••••• ,()() Tah1111 ( •••••••••• r11~) per Atau uu•u) Reldame/ billboard = .x RJOP x Luu Bl clang (1% Reldame) per meter penelf llJI •••••••••..• ,()() Taban ( •••••••••• r11pt.all) per Sehingga seluruh biaya sewa selama jangka waktu sewa yang harus ,00 dibayar oleh PIHAK KEDUA adalah ( •••••••••••••••••••• l'IIJI~) sebesar Rp.
(2) Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah dilaksanakan sebelum ditandatanganinya . sebagaimana dimaksud pada ayat sekaligus/seluruhnya Perjanjian Sewa ini, yaitu aelambatnya pada tanggal.... bulan Tahun ( 1) wajib tunai eecara ( - - ). (3) Pemba.yaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA wajib disetorkan ke tersebut rekening Kas Daerah dan diserahkan kepada PIHAK KESATU. fotocopy bukti pembayaran BABII HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU Pasal 4 Dalam Perjanjian Sewa ini, PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk: a. Menerima pemba.yaran biaya sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Pasa.13; b. Menerima kembali objek aewa dari PIHAK KEDUA daJam keadaan utuh, baik dan terpelihara pada akhir masa Perjanjian Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
7 c. Menunjuk Pejabat atau Petugas untuk mengawasi pelaksa.naan pemanfaatan objek sewa oleh PIHAK KEDUA agar tetap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Sewa ini; d. Memberikan Surat Peringatan kepada PIHAK KEDUA daJam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa dalam pe)aksanaan Perjanjian Sewa. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PlHAK KEDUA Pasal 5 Dalarn Perjanjian Sewa ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk: a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Perjanjian Sewa ini tan.ah tersebut sesuai dengan ditandatangani. PIHAK KEDUA harus segera mempergunakan dan/ atau bangunan untuk utilitas umum rencana peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2); b. PIHAK KEDUA harus mengizinkan kepada Pejabat atau Petugas yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dalam rangka ditunjuk dan/atau pengawasan terhadap tanah yang disewanya; c. PIHAK KEDUA wajib memelihara, menjaga dan mengambil langkah langkah pengamanan yang dianggap perlu dan bermanfaat terhadap tanah yang disewanya, diroana seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA; d. PIHAK KEDUA wajib clan bertanggung jawab untuk memelibara kondisi kebersihan yang lokasi dipergunakannya, terutama pada seat clan setelah dilakukan kegiatan grounding kabel jaringan atau fiber optic milik PIHAK KEDUA ke dalam sarana infrastruktur jaringan utilitas terpadu tersebut. area sekitar sarana utilitas umum e. Menanggung semua biaya yang diperlukan daJam rangka persiapan pelaksanaan sewa menyewa ini, termasuk biaya penurunan jaringan kabel/ fiber optic milik PIHAK KEDUA ke dalam sarana infrastruktur jaringan utilitas terpadu milik PIHAK KESATU, menjadi be ban PIHAK KEDUA termasuk tapi tidak terbatas pada membersihkan tiang-tiang penyangga kabel jaringan/ fiber optic yang sebe)umnya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA.
8 BABffi PEMBATASAN HAK SEWA Pasal6 (1) Selama masa sewa berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan hak aewa kepada Pihak Lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK KESATU. (2) Selama masa sewa berlangsung dengan dalih dan/ atau alasan apapun PIHAK KEDUA dilarang mengontrakan atau menjaminkan objek sewa kepada Pihak La.in. baik tanpa aepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK KESATU. sehagian maupun seluruhnya (3) PIHAK KEDUA dilarang merubah fungsi peruntukan objek sewa sehingga bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan/atau Peraturan Zonasi Kota), baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepenget.ahuan dan seizin tertulis dari PIHAK KESA TU. (4) PIHAK KEDUA dilarang untuk membuat bangunan pendukung utilitas tertulis dari PIHAK umum yang dipandang perlu, tanpa peraetujuan KESATU. BAB IV PEMBATALAN SEWA Pasal 7 ( 1) Perjanjian Sewa ini dapat dibe.taJkan apabila: a. PIHAK KEDUA melanggar kelentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa ini, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian seeara aepihak. b. PIHAK KESATU memerlukan sarana utilitas umum untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum. c. PIHAK KEDUA atas kehendaknya sendiri menghentikan hak sewa tanah sebagaimana. dimaksud dalam Perjanjian Sewa. (2) Dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian Sewa sebagairoana dimaksud terlebih dahulu (1) huruf a, PIHAK KESATU harus pada ayat memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali daJam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan pertama.
9 (3) Dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PJHAK KESATU akan memberitahukan kepada jangka waktu 6 sebelum PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pembangunan dimulai. (enam) bulan (4) Dalam ha1 terjadi pembataJan Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka. PIHAK KEDUA harus memberitahukan kehendalmya tersebut aecara tertulis kepada PIHAK KESATU. Pasal 8 ( 1) Dalam hal terjadinya pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 7, maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan clan menarik kabel/ fiber optic milik PIHAK KEDUA dan kembali menyerahkan seluruh obyek sewa kepada PIHAK KESATU daJam jangka waktu paling lama · ·· · · · C ) hari terhitung mulai tanggal Surat Pemberitahuan PembataJan diterima oleh masing-masing pihak. jaringan • • • • • • • • • • • • • • (2) Apabila di atas sarana utilitas umum yang disewa tersebut terdapat bangunan yang menjadi milik PlliAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus segera melakukan pembongkaran bangunan termaksud dengan beban biaya pembongkaran ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, sehingga pada saat cliserahkan kepada PIHAK KESATU kondisi objek sewa kembali pada keadaan semula (kosong). (3) Bilamana PIHAK KEDUA sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan sebapimana dimaksud pada ayat · (2), PIHAK KESATU akan memberikan Surat Peringatan Pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut daJam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender. (4) Bilamana sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan Pembongkaran yang ketiga (terakhir), PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan ketentuan sehagairoana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan pembongkaran oleh PIHAK KESATU dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepad.a PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Semua kerugian aldbat terjadinya pembatalan merupakan tanggung jawab sepenuhnya masing-masing Pihak, dan tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim apapun kepeda masing-masing pihak secara mutatis mutandis. BABV PENGOSONGAN Pasa19 {l) PIHAK KEDUA wajib menyerabkan objek sewa dalam keadaan kosong kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhimya perjanjian ini, termasuk dari bangunan atau barang-barang lainnya milik PIHAK KEDUA.
10 (2) Apabila pada saat berakhimya perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak mengosongkan/membongkar lain barang-barang bangunan mililmya, maka PIHAK PERTAMA memj)ik:i kewenangan penuh untuk selanjutnya membongkar, menggunakan tindakan apapun atas barang-barang milik PlHAK KEDUA tersebut, dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tuntutan perdata, pidana, maupun tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA. atau atau melakukan (3} PIHAK KEDUA dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengoaongan, pembongkaran, penggunaan, clan barang-barang lainnya maupun perbuatan lainnya atas bangunan milik PIHAK KEDUA apabila pada saat berakhimya perjanjian ini berakhir objek sewa tidak daJam keadaan kosong. BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 10 (1) Dal.am rangka perjanjian sewa ini, PIHAK KESATU clan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasa.1 1266 clan Pasa.1 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) Apabila PIHAK KEDUA masih menempati/menghuni objek sewa setelah berakhimya jangka waktu aehagairnana dimaksud daJam Pasa.1 2, maka akan dikenakan denda eebesar 10,330.4> (sepuluh koma tiga puluh tiga persen persen) setiap bulan dari ni1ai sewa per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan PIHAK KEDUA menyerahkan objek sewa kepada PIHAK KESATU atau sampai dengan dilakukan perpanjangan eewa berikutnya oleh PIHAK KEDUA. (3) PIHAK KEDUA dengan diaertai alasan yang tepat dan dapat diterima, dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan denda keterlambatan kepada Wali Kot.a melalui Pengelola Barang. (4) Apabila berdasarkan penilaian PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA terbukti telah memberikan data dan keterangan yang tidak benar / palsu dalam rangka pengajuan permohonan Perjanjian Sewa ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali daJam jangka waktu 15 (lima betas) hari kalender sejak peringatan pertama. (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan terakhir tidak sebagaimana dimaksud pada ayat mengindahkannya, maka PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian Sewa sewa sebagairnana dimaksud dalarn Paaal 1, sedangkan jika ada bangunan milik PIHAK KEDUA yang dibangun di atas tanah sewa tersebut, maka oleh PIHAK KESATU akan di1akukan terhadap bangunan tersebut dan PIHAK KESATU berhak untuk menunjuk pihak lain yang akan menyewa tanpa mendapatkan klaim/tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA. (4} PIHAK KEDUA tetap ini clan berhak mencabut kembali hak pembongkaran
11 BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pa.sal 11 (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila dengan cara musyawarah aebagairoana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA ke sepakat menyerahkan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung. aepenuhnya upaya penyelesaiannya BABVIIl KETENTUAN IAIN-LAIN Pasal 12 (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian Sewa ini tid.ak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA. (2) PiHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan isi perjanjian ini meskipun terjadi perubahan organisasi dan pimpinan pada kedua belah pihak. Pasal 13 Biaya yang berhubungan dibebankan kepada PIHAK KEDUA. dengan pelaksanaan Perjanjian Sewa Pa.sal 14 Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang mempengaruhi Perjanjian Sewa menyewa ini, dan Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan-perubahan penyesuaian atas Perjanjian Sewa ini. Pasal 15 Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur di dalam Perjanjian Sewa ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini. Pasal 16 Tentang Perjanjian Sewa ini dan segala akibat hukumnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih tempa.t kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung. ini
12 Demikian Perjanjian Sewa ini disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana pada awal Perjanjian Sewa ini. Perjanjian Sewa ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing berlaku 1 sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK KESATU. bersama oleh termaksud PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Keterangan *) **) ***) Diisi oleh Nama Pihak Penyewa Nomor Perjanjian Sewa Komparisi Pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung, disesuaikan dengan status barang milik daerah ada pada status pengguna barang atau pengelola barang. Komparisi Penyewa disesuaikan dengan pihak penyewa, perseorangan ataukah termasuk kelengkapan administrasi legal badan hukum ataukah BUMN/BUMD, standingnya. Daftar regulasi dapat menyesuaikan berdasarkan kondisi pada saat perjanjian sewa ditandatangani. ****) *****) ******) Premis dapat disesuaikan menurut apa yang akan diterangkan oleh Para Pihak terlebih dahulu. Selain itu disesuaikan juga dengan siapa subjek hukum dari pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung (pengelola barang atau pengguna barang). *******) Besaran biaya sewa disesuaikan dengan jenis utilitas umum. Pit. WALi KOTA BANDUNG TID. YANA MULYANA Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, ~ SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH Penata Tingkat I NIP. 19760604 200604 1 002