Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.3 Agustus 2024 e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 434-441 DOI: Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah Ade Zuki Damanik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka No.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50185, Indonesia. Korespondensi penulis: 2102036018@student.walisongo.ac.id Abstract: This study discusses the role of Islamic economic law in regulating Islamic business transactions by emphasizing the principles of justice, transparency, and compliance with Islamic values. Islamic economic law functions to create Islamic regulations and guidelines that must be adhered to in every business transaction, prohibiting practices such as usury, maysir, and gharar. Within this framework, the principles of tauhid, khilafah, justice, tazkiyah, and al-falah become the main foundations underlying all economic activities. This study uses a qualitative method with a literature study to analyze various related literature sources. The main findings show that Islamic economic law not only provides a clear legal framework but also effectively prevents haram practices, resulting in fairer and more ethical transactions. The application of Islamic principles in business transactions can increase trust and stability in the Islamic business ecosystem. This study contributes in the form of concepts and methods that can be used to implement Islamic economic principles. The limitation of this study lies in its focus mainly on general theory and principles, while further research can explore more deeply the practical implementation of Islamic economic law in various business sectors. The implication of this study is the importance of education, regulatory development, and increasing transparency in business transactions to create a fairer and more sustainable business environment. Keywords: Sharia Economic Law, Transactions, Sharia Business. Abstrak: Penelitian ini membahas peran hukum ekonomi syariah dalam mengatur transaksi bisnis syariah dengan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi syariah berfungsi untuk menciptakan peraturan dan pedoman syariah yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi bisnis, melarang praktik-praktik seperti riba, maysir, dan gharar. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip tauhid, khilafah, keadilan, tazkiyah, dan al-falah menjadi landasan utama yang mendasari semua kegiatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis berbagai sumber literatur terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya menyediakan kerangka hukum yang jelas tetapi juga secara efektif mencegah praktik-praktik haram, sehingga menghasilkan transaksi yang lebih adil dan etis. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnis dapat meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam ekosistem bisnis syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk konsep dan metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang terutama pada teori dan prinsip-prinsip umum, sementara penelitian lanjutan dapat lebih mendalam mengeksplorasi implementasi praktis hukum ekonomi syariah di berbagai sektor bisnis. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya edukasi, pengembangan regulasi, dan peningkatan transparansi dalam transaksi bisnis untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi, Bisnis Syariah.
Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah LATAR BELAKANG Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dengan tiga prinsip dasar yang mengatur kehidupan manusia secara universal dan komprehensif yakni moralitas (akhlak), hukum syariah, dan keyakinan (aqidah). Hukum Islam adalah kerangka hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dua sumber utama keyakinan Islam. Ditekankan bahwa hukum Islam secara inheren terkait dengan ajaran agama Islam dengan demikian, mempelajari hukum Islam mengharuskan pemahaman dan pengkajian ajaran agama Islam. Sebagai bagian dari muamalah, ekonomi syariah berkaitan dengan pemeriksaan dan penafsiran masalah ekonomi masyarakat dari sudut pandang Islam (Muhammad Ayub, 2009, h. 48). Dampak globalisasi saat ini sudah terasa. Di era globalisasi saat ini, perekonomian menjadi komponen yang tidak terpisahkan. Secara umum, ekonomi Islam bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan dan ketimpangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Tiga prinsip utama ekonomi Syariah adalah kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Tindakan ekonomi yang menjauhi riba, perjudian, gharar, zalim, dan haram (Nugraha, 2015, h. 44). Transaksi bisnis yang sesuai dengan Syariah adalah usaha manusia yang menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi individu atau kelompok dengan tetap berpegang pada Hadits dan petunjuk Al-Qur'an sebagai dasar dalam menjalankan bisnis. Septarina Budiwati juga menyatakan bahwa transaksi bisnis syariah memungkinkan semua kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Islam, melalui aturan syariahnya, menyediakan pedoman berupa akad-akad yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan kegiatan bisnis. Dengan demikian, transaksi bisnis syariah membantu menghindari praktik- praktik yang tidak diinginkan seperti kebohongan, penipuan, dan penggelapan (Toyyibi & Mawardi, 2021, h. 51). Penjualan adalah kegiatan komersial yang dilegalkan untuk memerangi praktik riba dan mengejar keuntungan materi. Secara linguistik, al-Bai' (jual) digambarkan sebagai pertukaran barang dengan barang dalam kitab Fiqh Muamalah karya Dimyaudin Djuwaini. Secara terminologis, penjualan menurut mazhab Hanafiyah diartikan sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lain melalui teknik tertentu. Barang-barang yang bermanfaat dan kemungkinan besar akan digunakan oleh orang lain disebut sebagai barang dalam konteks ini. Dan cara khusus yang dimaksud adalah melalui proses ungkapan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) (Wafa, 2020, h. 17). Dalam sebuah artikel yang di tulis oleh Septarina Budiwati yang berjudul "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah" (Budiwati, 2018, h.152-159). Mengungkapkan 435 EKSEKUSI - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 434-441 bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat dengan menyingkirkan ketidakadilan dan ketimpangan. Tiga prinsip utama ekonomi syariah kesejahteraan, keseimbangan, dan keadilan memungkinkan terwujudnya tujuan tersebut. Praktik ekonomi yang menjauhi riba, maisir, gharar, zalim, dan barang haram. Dalam ekonomi syariah, akad berperan sebagai kerangka transaksi, yang memungkinkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits untuk memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan manusia. Prinsip dasar hukum Islam, atau syariah, adalah tauhid, yang menjadi dasar bagi semua peraturan moral dan agama yang mengatur perilaku dan hubungan manusia. Ini adalah kerangka metodis yang mengintegrasikan banyak aspek kehidupan. Selanjutnya, artikel yang di tulis oleh Djohar Arifin yang berjudul "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah" (Arifin, 2016). Mengungkapkan Dalam bisnis syariah, akad (shighoh ijab-qabul) merupakan pilar penting untuk menjamin sahnya transaksi. Proses ini meliputi pernyataan penjual menawarkan produk dan penerimaan pembeli menerima produk sehingga kedua belah pihak merasa puas dan jujur. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang memperbolehkan pertukaran dan menekankan pentingnya kemauan kedua belah pihak. Akad transaksi syariah berbeda dengan akad non-syariah karena berfokus pada kepuasan kedua belah pihak yang terlibat langsung. Setelah adanya perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku terhadap transaksi syariah, termasuk bagi hasil, persentase dan margin, serta tetap halal menurut syariah, meskipun besarnya keuntungan sama atau mungkin lebih tinggi dari bunga bank konvensional. Sebab, kontrak telah disesuaikan dengan kapasitas dan kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam kerangka hukum ekonomi Islam, akad sangat penting untuk mengendalikan transaksi bisnis. Dalam parameter syariah Islam, akad berfungsi sebagai perjanjian formal yang mengikat para pihak dalam suatu transaksi dan berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur semua kegiatan ekonomi. Kontrak menguraikan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi semua pihak dalam transaksi ekonomi Islam. Syarat dan ketentuan ini mencakup ajaran moral dan etika Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Akad mengatur alokasi risiko dan manfaat yang adil di antara para pihak terkait, sehingga mendorong keseimbangan dan keuntungan bersama bagi masyarakat. Dengan demikian, dalam parameter hukum ekonomi Islam, akad berfungsi sebagai formalitas dan alat penting untuk menjamin bahwa setiap transaksi bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keuntungan bersama. 436 KAMI YANG SESUAIKAN +62 895-3957-33773 - VOLUME 5, NO. 2, JANUARI 2022
Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting hukum ekonomi syariah dalam mengatur transaksi bisnis syariah. Melalui artikel ini, pembaca akan memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dapat membentuk kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan dalam melakukan transaksi bisnis. Diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca untuk memahami bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah tidak hanya relevan secara agama, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam ekosistem bisnis syariah. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif studi pustaka, di mana data dikumpulkan dan diperiksa dari berbagai sumber literatur terkait untuk membahas masalah penelitian atau mengevaluasi hipotesis tertentu. Tujuan utama tinjauan literatur adalah untuk meringkas dan memberikan pemahaman menyeluruh tentang suatu masalah atau topik penelitian dengan meninjau keseluruhan literatur yang ada. Dalam penelitian ilmiah, metodologi ini sering digunakan, terutama pada tahap awal penyelidikan untuk menetapkan kerangka teoritis atau memahami latar belakang yang lebih luas dari pokok bahasan yang diteliti (Darmalaksana, 2020, h. 3-4). HASIL DAN PEMBAHASAN Menetapkan Kepatuhan Syariah Fungsi utama Hukum Ekonomi Syariah adalah menciptakan peraturan dan pedoman Syariah yang perlu dipatuhi dalam setiap transaksi bisnis syariah. Ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), riba jahiliyah (bunga dalam segala bentuknya), maysir (perjudian), dan gharar (spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan). Menurut Hukum Ekonomi Syariah, transaksi bisnis syariah harus dilakukan dengan cara yang menghormati keyakinan Islam. Menurut M. Umar Chafra yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, terdapat beberapa unsur penting yang terkandung dalam dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu (Kholid, 2018, h. 150-151) : 1. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan). Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip dasar ini, yang menyatakan bahwa hubungan antar pribadi atau hubungan horizontal harus dihargai sama tingginya dengan hubungan antarpribadi dengan Allah SWT atau hubungan vertikal. Landasan kegiatan ekonomi haruslah keadilan sosial, yang bersumber dari Al-Qur'an. 437 EKSEKUSI - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 434-441 2. Prinsip Khilafah (Perwakilan). Manusia dipandang sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Manusia memiliki kualitas mental, spiritual, dan material yang diperlukan untuk menyelesaikan misinya dengan sukses. 3. Prinsip 'adalah (Keadilan). Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan. Pendekatan ekonomi yang adil tidak hanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga pada hukum alam, yang diciptakan dengan mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan. 4. Prinsip Tazkiyah (pembersihan atau penyucian). Sebelum manusia dapat berfungsi sebagai agen pembangunan, penyucian ini mutlak diperlukan dalam konteks pembangunan. Setiap pembangunan yang dilakukan oleh manusia akan memberikan manfaat bagi dirinya, masyarakat, dan lingkungan jika proses pemurnian ini dilakukan dengan benar. 5. Prinsip Al-Falah (Keberhasilan). Menurut prinsip ini, setiap pencapaian dalam kehidupan ini akan membantu seseorang untuk berhasil di kehidupan berikutnya, asalkan dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Memberikan Keadilan dan Keseimbangan Hukum Ekonomi Syariah juga berperan dalam memberikan keadilan dalam transaksi bisnis. Ini termasuk prinsip keadilan dalam pembagian risiko, manfaat, dan beban antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Misalnya, dalam kontrak Syariah seperti mudarabah (kerjasama antara investor dan pengusaha), Hukum Ekonomi Syariah mengatur pembagian keuntungan dan risiko secara adil. Islam menuntut keadilan dalam setiap transaksi perdagangan dan perjanjian bisnis, dan melarang segala bentuk bisnis yang melibatkan ketidakadilan. Tidak seperti sistem kapitalis, sistem ekonomi Islam tidak menindas masyarakat, khususnya yang kurang beruntung. Lebih jauh, ekonomi Islam menghormati hak atas kebebasan individu, tidak seperti rezim komunis khususnya Marxisme. Di antara keduanya, ekonomi Islam tidak mengabaikan atau melampaui; tidak melewati batas apa pun atau melakukan kerusakan apa pun. Semangat dan dedikasi Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi bertentangan dengan ketimpangan kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat (Srisusilawati & Eprianti, 2017, h. 18). Mencegah Praktik Haram Hukum ekonomi syariah berperan dalam mencegah praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian). Dengan demikian, hukum ini bertujuan untuk menjaga integritas moral dan etika 438 KAMI YANG SESUAIKAN +62 895-3957-33773 - VOLUME 5, NO. 2, JANUARI 2022
Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah dalam kegiatan bisnis. Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 secara khusus mengatur tata cara memilih investasi yang sesuai dengan syariat serta melarang aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam dunia investasi dan bisnis, yaitu (Inayah, 2020, h. 96) : 1. Maisir adalah setiap aktivitas yang melibatkan unsur perjudian, di mana pemenangnya memperoleh taruhan dari pihak yang kalah. 2. Gharar merupakan ketidakpastian dalam suatu transaksi, baik terkait kualitas atau kuantitas objek transaksi tersebut maupun mengenai waktu penyerahannya. 3. Riba adalah penambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang yang termasuk dalam kategori ribawi (al-amwal al-ribawiyyah) dan penambahan yang diberikan atas pokok utang sebagai kompensasi untuk penundaan pembayaran. 4. Batil adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad, atau yang tidak diizinkan oleh syariat Islam. 5. Bay'i ma'dum adalah praktik melakukan jual beli untuk barang yang belum dimiliki oleh penjual. 6. Ihtikar adalah tindakan membeli barang-barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat (barang pokok) pada saat harga tinggi, lalu menyimpannya dengan tujuan untuk menjualnya kembali ketika harga telah meningkat lebih tinggi. Mengatur Transparansi Hukum ekonomi syariah juga mengatur transparansi dalam transaksi bisnis, sehingga semua pihak yang terlibat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas dan etis. Transparansi adalah bentuk penyampaian informasi yang sempurna antara pihak yang berakad. Jika tidak ada transparansi, perselisihan dapat terjadi di kemudian hari akibat salah satu pihak menyembunyikan informasi tertentu dari pihak lain (informasi asimetris). Kesepakatan yang adil hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka dan transparan mengenai semua fakta yang relevan (Effendi, 2022, h. 76). Pembahasan ini mengungkap bahwa hukum ekonomi syariah berperan penting dalam mengatur transaksi bisnis syariah melalui beberapa fungsi utama. Fungsi tersebut meliputi penciptaan peraturan dan pedoman syariah, pemberian keadilan dan keseimbangan dalam transaksi, pencegahan praktik haram, dan pengaturan transparansi. Hukum ekonomi syariah memastikan bahwa semua transaksi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindari praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti riba, gharar, dan maysir. Pembahasan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan 439 EKSEKUSI - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 434-441 pentingnya prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam transaksi bisnis. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada implementasi praktis dari hukum ekonomi syariah dalam mencegah praktik-praktik haram, yang kurang dibahas secara mendetail dalam beberapa penelitian lain. Fenomena ini menandakan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah-masalah etika dalam bisnis. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya pedoman dan aturan yang jelas, kegiatan bisnis dapat berjalan lebih adil dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam transaksi bisnis syariah. Implikasi dari pemabahasan ini adalah bahwa penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi bisnis dapat memberikan kerangka kerja yang lebih adil dan etis. Ini dapat membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi. Selain itu, hasil ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih baik dalam bisnis syariah. Hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan jelas dari Al- Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap aspek transaksi bisnis. Prinsip-prinsip ini telah dirancang untuk menghindari segala bentuk ketidakadilan dan praktik haram yang dapat merugikan masyarakat. Tindakan yang perlu diambil dari hasil penelitian ini adalah memperkuat implementasi hukum ekonomi syariah dalam berbagai sektor bisnis. Ini bisa dilakukan melalui edukasi dan pelatihan tentang prinsip-prinsip syariah, pengembangan regulasi yang mendukung, dan peningkatan transparansi dalam transaksi bisnis. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait perlu memastikan bahwa setiap pelaku bisnis memahami dan mematuhi hukum ekonomi syariah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. KESIMPULAN DAN SARAN Salah satu temuan terpenting penelitian ini adalah bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya menciptakan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi bisnis, tetapi juga secara efektif mencegah praktik-praktik haram seperti riba, maysir, dan gharar. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum syariah dapat menghasilkan transaksi yang lebih adil dan etis, sekaligus menjaga integritas moral dalam kegiatan bisnis. Penelitian ini memberikan nilai lebih berupa konsep yang jelas dan metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi bisnis. Dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap syariah dan prinsip- 440 KAMI YANG SESUAIKAN +62 895-3957-33773 - VOLUME 5, NO. 2, JANUARI 2022
Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah prinsip keadilan, penelitian ini memperkaya literatur tentang ekonomi syariah dan memberikan panduan praktis bagi pelaku bisnis. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang terutama pada teori dan prinsip-prinsip umum hukum ekonomi syariah. Penelitian lanjutan dapat lebih mendalam mengeksplorasi implementasi praktis dari hukum ekonomi syariah di berbagai sektor bisnis dan menganalisis dampaknya terhadap efisiensi dan keadilan dalam transaksi bisnis. DAFTAR REFERENSI Arifin, J. (2016). Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 6(1). Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(2), 152-159. Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre- Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Effendi, B. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 8(2), 70-81. Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY), 2(2), 88-100. Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. Jurnal Asy-Syari'ah, 20(2), 147-148. Muhammad Ayub. (2009). Understanding Islamic Finance. PT Gramedia Pustaka Utama. Nugraha, A. (2015). Hukum Perbankan Syariah. Aswaja Pressindo. Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Law and Justice, 2(1), 12-23. Toyyibi, A. M., & Mawardi, I. (2021). Resiko Transaksi Bisnis Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Studi Kasus Produk Pembiayaan. BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam, 6(01), 50-62. Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(01), 16-30. 441 EKSEKUSI - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024