INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1) 15-30 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: ©Komisi Pemberantasan Korupsi Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis Edi Subkhan Universitas Negeri Semarang edi.subkhan@mail.unnes.ac.id Abstract At schools, campuses, or class-based courses, anti-corruption education seems to focus mainly on transferring theoretical knowledge that is included into various subjects. As such, anti- corruption contents and behaviors might not be substantially addressed across courses. Consequently, student acquisition of anti-corruption knowledge and behaviors are not properly assessed. Drawing on literature review method, this article examines such reports that are based on critical pedagogy. It found that critical pedagogy is relevant to bring anti-corruption learning practices into real action against corruption. Therefore, by employing critical pedagogy perspective, the learning practice will build students' critical consciousness about the disadvantages and losses caused by corruption and how they should take into action against it properly. Based on the principles of stand-point theory, democratic attitude, contextuality, and action-oriented outlook, critical pedagogy can work as a guide for the anti-corruption education program and it could be organized collaboratively by engaging many stakeholders (inside and outside the schools) and using a cross-curricular approach. Keywords: Action, Anti-Corruption Education Program, Critical Consciousness, Critical Pedagogy, Curriculum, Learning Practices Abstrak Pendidikan antikorupsi selama ini tampak berjalan sebatas teoretis yang dipelajari dalam beberapa mata pelajaran di sekolah, perguruan tinggi, atau program-program khusus tertentu. Orientasi praktik pendidikan antikorupsi belum sampai pada membelajarkan sungguh-sungguh bagaimana siswa harus bersikap dalam menolak praktik korupsi dan sistem yang toleran terhadap perilaku korup. Artikel ini menggunakan metode telaah pustaka mengacu pada beberapa laporan mengenai praktik Pendidikan Antikorupsi yang mendasarkan pada pedagogi kritis. Dalam hal ini pedagogi kritis layak dihadirkan sebagai perspektif kritis pendidikan yang mendorong pembelajaran, siswa, dan juga guru serta sekolah untuk membelajarkan nilai-nilai antikorupsi hingga pada sikap dan aksi antikorupsi. Melalui perspektif pedagogi kritis pembelajaran diarahkan untuk membangun kesadaran kritis siswa mengenai kerugian akibat korupsi dan bagaimana seharusnya mereka bersikap dan bertindak. Teori sudut pandang, demokrasi, kontekstual, dan sikap atau tindakan riil menjadi pegangan pembelajaran yang dapat dilakukan secara lintas kurikulum dan kolaborasi melibatkan banyak pihak. Kata Kunci: Kesadaran Kritis, Kurikulum, Pedagogi Kritis, Pembelajaran, Pendidikan Antikorupsi, Tindakan 15
Edi Subkhan Pendahuluan jelas merugikan orang banyak, yang semestinya dapat digunakan untuk kepentingan publik dikorupsi untuk kepentingan upaya penegakan hukum yang dikenakan kepada para pelaku korupsi, upaya pencegahan korupsi juga sangat penting. Dalam hal ini dunia pendidikan memegang peran penting dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi (Asmorojati, 2017). Dalam menunjang pendidikan pelaksanaan antikorupsi tersebut beberapa pihak telah untuk mengembangkan pendidikan persekolahan formal (schooling system), terutama oleh Komisi (KPK) dan Pemberantasan Korupsi kementerian yang menaungi pendidikan dasar, menengah, dan (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2020). Jika dilihat jauh, beberapa orientasi dari lebih antikorupsi panduan siswa cenderung mengarahkan agar menjadi pribadi yang tidak korup ketika kelak di masyarakat dan mengandaikan sistem sekolah sudah baik dan mampu memberikan keteladanan implementasi nilai-nilai antikorupsi. contoh Praktik korupsi karena dana pribadi. Selain panduan tinggi pendidikan yang diterbitkan oleh KPK dan diedit oleh Farid dan Hasanudin (2017a, 2017b, 2017d, 2017c). Pada panduan pembelajaran jenjang antikorupsi Sekolah untuk (SMP) misalnya Menengah Pertama ditekankan pembelajarannya bahwa menekankan pada pengkondisian, dimulai dari guru memberikan teladan baik, tidak korup, sekolah juga didesain mendukung, demikian juga keluarga dan masyarakat. Orientasi pembelajaran yang lintas-mata pelajaran tampak akhirnya jatuh pada upaya menjadikan siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang tidak secara langsung berkaitan dengan gerakan antikorupsi, misal mempelajari nilai-nilai jawab, integritas, kejujuran, tanggung Ambil panduan 16 kerja keras, jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan lainnya. Indikator capaian kompetensi juga misalnya sekadar menyebutkan dan memerinci norma-norma yang berlaku di masyarakat, satu hal yang tidak terkait langsung dengan praktik korupsi. Arah penilaian melalui observasi terhadap kemampuan pemahaman dan presentasi siswa juga sama, tidak langsung terkait dengan perilaku dan sikap antikorupsi. tahun 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menerbitkan pendidikan panduan antikorupsi untuk kalangan perguruan tinggi. Di dalamnya dijelaskan beberapa pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat dilakukan, termasuk peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika ditelisik lebih jauh, arah panduan tersebut paling jauh adalah memberikan pemahaman dan dapat bekal menghindari dan perilaku mengingatkan pihak yang hendak/terlihat melakukan praktik korupsi. Orientasi ini dapat dilihat dari metode diskusi, pembiasaan, dan metode penilaian yang disarankan, mahasiswa misal mengemukakan opini untuk dikumpulkan dan dinilai (Puspito et al., 2011). Agaknya orientasi pembelajaran antikorupsi di perguruan tinggi juga tidak jauh berbeda dengan orientasi pembelajaran antikorupsi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sama-sama diterbitkan oleh KPK. Pada kampus, keluarga, untuk mahasiswa korupsi substansi dan Substansi dari beberapa panduan pembelajaran tersebut antikorupsi memiliki beberapa kelemahan, antara lain Pertama, tidak tegas dan tidak langsung mengajak siswa/mahasiswa bersikap dan bertindak melawan korupsi, sebaliknya cenderung berputar-putar pada nilai-nilai, norma, dan standar moralitas seperti kejujuran, jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, tanggung
Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Fokus pembelajaran di kelas agar dapat terinternalisasi dalam sikap, perilaku, dan karakter siswa, akan menjadikan siswa lebih tersebut, namun justru menjauhkan dari sikap dan tindakan antikorupsi langsung. Siswa yang jujur dan sederhana misalnya, ketika mereka masuk dalam dunia kerja tentu akan mencegah mereka melakukan praktik korupsi. Namun, yang dibutuhkan untuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) seperti korupsi tidak hanya butuh individu yang tidak korup, melainkan gerakan melawan korupsi. Dengan kata lain, tidak hanya perlu gerakan kultural, melainkan juga struktural yang ideologis dan politis (Gerakan Antikorupsi, 2004). Sebagai gerakan tentu akan lebih tepat langsung sasaran ketika siswa diajak untuk menjadi bagian dari kader antikorupsi yang paham apa itu korupsi dan bagaimana melawannya. nilai-nilai tersebut fokus pada nilai-nilai Kedua, tidak mengantisipasi potensi dan kemungkinan bahwa guru, sekolah, lingkungan keluarga, tindak masyarakat korupsi. Pada panduan-panduan tersebut yang ditekankan adalah pengkondisian agar nilai-nilai antikorupsi terinternalisasi di dalam diri siswa, caranya: guru harus jadi teladan, segenap warga sekolah, keluarga, dan masyarakat harus jadi lingkungan yang baik yang menunjukkan nilai-nilai terimplementasikannya tidak antikorupsi. Pembelajaran yang akan soal korupsi langsung pada membiaskan/mendistraksi fokus belajar siswa (sebenarnya mau belajar apa), penekanan pada pengkondisian juga akan menjadikan siswa tampak dilihat sebagai objek belajar yang pasif saja. dan bahkan justru melakukan Di sisi lain, pengandaian bahwa guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat pasti dapat menjadi lingkungan belajar nilai-nilai antikorupsi bagi siswa tidak sesuai dengan fakta bahwa kasus korupsi juga banyak terjadi di sekolah. Sekian banyak oknum guru dan/atau pimpinan tindak terbukti melakukan sekolah korupsi. penelusuran Darmaningtyas (2008) sejak awal 2000 praktik pungutan liar, korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sejenisnya banyak dilakukan di lingkup sekolah. Praktik korupsi tersebut tampak belum mereda hingga beberapa tahun terakhir. KPK bahkan menyatakan bahwa korupsi justru paling banyak ditemukan di sektor pendidikan, walau tidak semuanya dilakukan di lingkup sekolah atau kampus ("KPK Temukan Korupsi," 2018). Mengacu pada data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Marthunis (2019) bahkan mengatakan bahwa kondisi korupsi dana pendidikan sudah gawat darurat. Artinya, antikorupsi ketika mengandaikan sudah baik, sekolah sejatinya hal itu tidak sesuai fakta, dan konsekuensinya guru dan pimpinan sekolah dulu yang harus lulus pendidikan antikorupsi, alias harus bersih tidak korupsi. Dalam pendidikan pembelajaran antikorupsi tersebut seolah menghindar dari terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah dan kampus. Belum tampak adanya orientasi pembelajaran yang setidaknya akan dapat membawa siswa menyadari potensi dan praktik korupsi di sekolahnya, apa dan berapa kerugian yang menimpa siswa, dan bagaimana harus bersikap tegas melawan praktik korupsi tersebut. Sayangnya disorientasi pendidikan dan pembelajaran antikorupsi di lingkungan pendidikan tersebut belum atau bahkan tidak banyak yang mengkritik. Modul-modul fakta korupsi juga Beberapa kajian yang menyasar konsep pendidikan praktik antikorupsi di jenjang pendidikan dasar dan menengah telaah tidak kritisnya. Misalnya yang dilakukan oleh dan tampak 17
Edi Subkhan Widodo (2019), Sakinah dan Bakhtiar (2019), juga Mustofa dan Akhwani (2019) dalam kajiannya terhadap pendidikan antikorupsi di jenjang Sekolah Dasar (SD). Senada dengan itu misal kajian pendidikan antikorupsi di jenjang Sekolah Menengah Pertama oleh Nugraheni (2016), Gurning, Mudjiman, dan Haryanto (2014), dan Bau (2018) yang relatif berkutat pada tataran metodologi yang sudah jamak dilakukan. jenjang Sekolah Menengah Atas Pada (SMA) tidak jauh berbeda, misal kajian yang dilakukan Aria dan Harmanto (2018), (2017), dan Pratama dan Sutrisno Sumaryati (2015), demikian juga di level perguruan tinggi seperti telah dilakukan oleh Ulya dan kawan-kawan (2016), Kristiono (2018), Mukti (2018), dan Kadir (2018). Beberapa publikasi tersebut relatif dapat menggambarkan orientasi kajian terhadap pendidikan antikorupsi yang belum terlihat dimensi kritiknya terhadap arah yang didesain oleh pemerintah, termasuk KPK. Sebagian besar publikasi mengenai pendidikan antikorupsi di jenjang SD, SMP, lebih SMA, dan perguruan didominasi pada upaya menyisipkan nilai- nilai antikorupsi dalam beberapa mata pelajaran atau program tertentu. Beragam teknik, media dikembangkan, namun semua tampak berkutat pada hal-hal yang tidak langsung menyasar pada praktik korupsi dan bagaimana siswa dapat menjadi bagian dari gerakan antikorupsi secara riil dimulai dari lingkungan kelas, sekolah, keluarga, hingga masyarakat sekitar. pendidikan antikorupsi tinggi metode, bahkan Berdasarkan pada temuan tersebut, artikel ini mencoba mengajak pembaca untuk bergerak lebih jauh secara kritis bagaimana caranya agar pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dan tidak sekadar kampus di berputar-putar mempelajari nilai-nilai antikorupsi saja di kelas, melainkan Indonesia 18 antikorupsi pendidikan menjadikan memiliki daya dobrak yang kuat dalam ini akan memerangi korupsi. Artikel agar memberikan pembelajaran antikorupsi tak sekadar teori-teori belaka di kelas, karena sejauh apapun diskusinya di kelas soal kasus- kasus korupsi, jika tidak ditarik ke realitas empiris kehidupan siswa, maka nilai-nilai antikorupsi yang dipelajari akan sekadar jadi pemahaman saja, belum menjadi tindakan. Di titik ini artikel ini berpijak pada perspektif pedagogi kritis (critical pedagogy) sebagai satu perspektif yang punya dalam mengembangkan strategi pendidikan dan pembelajaran antikorupsi yang tidak sekadar kata-kata belaka, namun hingga pada tindakan nyata. dasar teoretis potensi besar lanjut, pengertian korupsi yang digunakan dalam artikel ini diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi, termasuk dan terutama terkait dengan uang (Begovic, 2005; Liu, 2016; Rose, 2017; What Is Corruption?, n.d.). Dalam konteks ini terutama korupsi keuangan sebagaimana banyak kasus korupsi yang menjadi sorotan publik di Indonesia terkait penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan publik, dan semuanya terkait dengan korupsi keuangan. Artikel ini juga mendasarkan konsepsi pendidikan dan pembelajaran pada perspektif pedagogi kritis yang memahami pendidikan tidak sekadar upaya dan proses budaya untuk mendidik manusia menjadi lebih berbudaya dan mendapatkan pekerjaan yang layak, melainkan memahami pendidikan dan pembelajaran sebagai tindakan politis yang berorientasi pada perubahan sosial. Penjelasan lebih lanjut mengenai perspektif pedagogi kritis dalam artikel ini terdapat pada bahasan-bahasan berikut. Lebih menggunakan ini pendekatan atau metode telaah pustaka Artikel
Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis (literature review) (Hart, 1998; Snyder, 2019) untuk dapat merumuskan beberapa prinsip yang tepat dari pedagogi kritis untuk program Pendidikan Antikorupsi di sekolah, konteks pembelajaran di kelas secara lebih luas di sekolah atau kampus. Terdapat dua laporan utama yang menjadi sasaran dari telaah pustaka ini, yaitu (1) "Mengajar untuk Perubahan" (Wisudo, 2017) dan (2) "Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pedagogi Kritis" (Haetami et al., 2019). Kedua tersebut merupakan laporan pengalaman praktik pembelajaran antikorupsi untuk para guru yang mendasarkan pada perspektif pedagogi kritis dan sebelumnya diinisiasi oleh Antikorupsi program Indonesian Corruption Watch (ICW). Laporan-laporan kemudian ditelaah kembali menggunakan perspektif pedagogi kritis yang berkembang di kalangan praktisi dan akademisi pedagogi kritis, antara lain Freire (1982, 1984, 2005; Landkammer, 2019), Shor (1987), dan Au (2012). khususnya untuk laporan Pendidikan tersebut Pembahasan Pada dasarnya pedagogi kritis dalam pendidikan antikorupsi di Indonesia bukan hal baru. Kesadaran mengenai potensi pedagogi kritis untuk dijadikan pegangan pengembangan pendidikan antikorupsi sudah muncul terutama di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organization (NGO), yaitu Indonesian Corruption Watch (ICW). Pada 2018 ICW Akademi meluncurkan Antikorupsi menggandeng dengan beberapa aktivis dan akademisi yang mendalami pedagogi kritis. Sebelumnya ICW memang sudah memiliki satu divisi yang mengkaji pendidikan, terutama awalnya persoalan korupsi di dunia pendidikan. Divisi ini kemudian bergerak lanjut mendiskusikan tema-tema lebih dalam program kritis pendidikan, termasuk menyokong program pendampingan guru-guru di beberapa untuk menjadi kader/aktivis antikorupsi di sekolahnya masing-masing. Hanya saja perspektif pedagogi kritis ini belum banyak diangkat dalam diskursus akademik dan digunakan antikorupsi di dalam pembelajaran banyak tempat. daerah Pengalaman-pengalaman kelompok ICW tersebut telah dipublikasikan dalam beberapa praktik pengalaman pembelajaran antikorupsi yang menjadi fokus telaah utama dari artikel telah dikemukakan sebelumnya (Haetami et al., 2019; Wisudo, 2017). Berikutnya, pemaparan dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni (1) terkait dengan prinsip-prinsip pedagogi kritis yang relevan digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran antikorupsi dan (2) beberapa kemungkinan serta potensi strategi pembelajaran yang dapat dilakukan. buku laporan ini yang Prinsip-Prinsip Pedagogi Kritis Pedagogi kritis merupakan suatu yang dalam aliran menitikberatkan pentingnya membangun kesadaran kritis siswa dan mengarahkan praktik pendidikan untuk dapat mendorong perubahan sosial (Freire, 1982, 2005; Giroux, 2011). Secara teoretis, pedagogi kritis mendasarkan perspektifnya pada teori-teori sosial kritis dalam memandang pendidikan, baik yang berasal dari tradisi Marxian, neo-Marxian, post-strukturalisme, posmodernisme, poskolonialisme, dan lainnya. Termasuk di dalamnya sebagai contoh pedagogi kritis juga menggunakan berbagai perspektif kritis dari para pemikir, filosof, dan teoretisi sosial seperti Gramsci, Bourdieu, Foucault, dan lainnya. Berdasarkan pada telaah yang dibantu oleh berbagai varian teori sosial kritis itulah pedagogi kritis ideal pendidikannya merumuskan visi pendidikan pada 19
Edi Subkhan yang humanis, demokratis, kontekstual, emansipatoris, dan berkeadilan sosial (Apple et al., 2009; Darder et al., 2009; Hidayat, 2013; Kanpol, 1999; Subkhan, 2016; Tilaar, 2011). transformatif, Salah satu hal yang membedakan pedagogi kritis dengan aliran pendidikan pada adalah lain atau karakterstik dan oreintasinya yang berupaya membangun kesadaran kritis siswa dan mendorong perubahan sosial. Pedagogi kritis menolak anggapan bahwa untuk dapat memperbaiki masyarakat, siswa harus fokus belajar dan lulus dulu, baru kemudian di masyarakat akan dapat melakukan perubahan. Misalnya problem korupsi di masyarakat, maka pedagogi kritis menganggap bahwa tidak cukup jika kita harus menunggu siswa lulus dulu untuk dapat berkontribusi mencegah dan melawan korupsi di masyarakat dan tempat kerja. Pedagogi kritis menolak pandangan praktik pendidikan yang memisahkan apa yang dipelajari dengan realitas sekitar siswa. pedagogi Ketika problematika di masyarakat, termasuk korupsi, terjadi saat siswa masih juga belajar di bangku sekolah dan potensial terjadi di lingkungan terdekat siswa, yakni sekolah, maka pedagogi kritis salah satunya yaitu merekomendasikan siswa belajar nilai-nilai antikorupsi dengan menjadikan sekolahnya sendiri sebagai sasaran belajar. Pedagogi kritis meyakini bahwa siswa ketika mempelajari suatu hal dapat sekaligus melakukan perubahan sosial dan memecahkan masalah masyarakat. Syaratnya, hal yang dipelajari dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat tempat tersebut berada dan orientasi siswa belajarnya mengarah pada pemecahan masalah dan mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih baik, lebih adil, demokratis, dan humanis. lokus dan Beberapa prinsip pedagogi kritis yang relevan untuk digunakan sebagai 20 pegangan dalam mengembangkan dan menjalankan antikorupsi pendidikan antara lain (1) teori sudut pandang (standpoint theory), (2) demokratis, (3) kontekstual, dan (4) mengarahkan pada sikap atau tindakan riil. Pertama, teori sudut pandang. Au (2012) mengemukakan bahwa teori sudut pandang sangat penting sebagai dasar untuk mendorong agar pendidikan memiliki daya kritis, daya ubah, dan daya dobrak melalui tindakan sosial tertentu. Secara ringkas teori sudut pandang merupakan suara dari kelompok sosial yang memperoleh perlakuan tidak adil, tertindas, dan terpinggirkan. Suara tersebut valid dan punya daya kritis serta daya dobrak karena mereka betul-betul mengalami kondisi ketidakadilan, mereka mengalami ditindas dan dipinggirkan. Dalam pedagogi kritis, agar sebuah praktik pembelajaran dapat membangun kesadaran kritis siswa, maka teori sudut pandang ini patut digunakan. Au (2012) misalnya mengajak siswanya melakukan refleksi kritis atas pengalaman dan kehidupan mereka sehari-hari, hingga akhirnya mereka sadar bahwa mereka selama ini sebetulnya telah mendapat perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Kesadaran tersebut menjadi amunisi bagi mereka untuk belajar lebih dalam dan melakukan sesuatu agar mereka tidak lagi diperlakukan tidak adil dan diskriminatif (Subkhan, 2019). Dalam (standpoint theory) betul-betul pendidikan konteks antikorupsi, secara teoretis siswa yang akan belajar nilai-nilai tergerak mendalami materi ketika mengetahui dan sadar bahwa apa yang ternyata mereka memposisikan mereka sebagai korban dari praktik korupsi. Merujuk pada teori sudut pandang sebagaimana dijelaskan oleh Au (2012), maka materi mengenai korupsi yang dibahas harus yang berkenaan dengan kehidupan siswa itu antikorupsi alami sehari-hari
Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis sendiri, baik kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun sekolah mereka sendiri. Dengan begitu siswa sejatinya juga berada dalam posisi sebagai kelompok yang mendapat perlakuan tidak adil atau dirugikan oleh praktik korupsi, dan oleh karena apa yang dipelajari sangat berkaitan dengan kehidupan sehari- harinya, maka mereka akan lebih antusias belajar. Dalam hal ini tidak ada hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari- hari siswa kecuali keluarga, sekolah, dan lingkungan Oleh karenanya guru harus berani mengajak siswa untuk melakukan refleksi kritis mengenai perilaku potensi-potensi korupsi di tiga lokus kehidupan mereka tersebut. pertemanannya. Kedua, demokratis. Dalam pedagogi kritis, demokrasi dipandang penting sebagai prinsip yang harus dijalankan dalam pembelajaran. Hanya dengan menjalankan secara demokratis, maka dialog yang humanis dan didasari oleh rasa cinta, kepercayaan, antara guru dan siswa dapat terjadi (Freire, 2005; Shor, 1987). Pembelajaran yang demokratis juga menjadi prasyarat tumbuhnya rasa dihargai sebagai manusia, karena dibuka ruang untuk berbicara dan berpendapat berbeda, hingga akhirnya muncul keberanian bersuara mengenai masalah-masalah yang menimpa mereka. Jika sudah begitu sejatinya sudah muncul kepercayaan siswa pada guru, dan jika hal ini sudah dicapai maka akan memudahkan guru dan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Prinsip demokrasi dalam pembelajaran artinya juga membuka ruang bersuara bagi siswa. Prinsip ini juga "memaksa" sekolah untuk terbuka bagi kritik dan koreksi dari siswa. Tanpa prinsip demokrasi dalam pembelajaran, teori sudut pandang juga hanya akan menjadi kasak-kusuk siswa di kelas dan kantin saja. pembelajaran pendidikan praktik antikorupsi, prinsip demokrasi dalam pembelajaran harus dibawa tidak sekadar di kelas dalam bentuk diskusi terbuka dan sejenisnya, melainkan ke luar kelas, ke lingkup manajemen di sekolah. Berkaitan dengan teori sudut pandang yang telah diuraikan sebelumnya, kesadaran siswa bahwa di sekolahnya terdapat potensi praktik korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) misalnya, akan betul-betul dapat mendorong siswa belajar serius mengenai nilai-nilai antikorupsi dan menjadi agen antikorupsi ketika manajemen atau pimpinan sekolah demokratis. Wujudnya: menjadikan sistem penganggaran di sekolah terbuka untuk diakses secara demokratis oleh siswa - bahkan orang tua siswa. Hal ini tidak hanya menjadikan belajar antikorupsi menjadi menarik dan betul-betul dipraktikkan di lingkungan terdekat siswa (baca: sekolah), melainkan juga menjadi alat untuk memaksa guru dan pengelola sekolah untuk berperilaku antikorupsi dan menjalankan manajemen yang antikorupsi. Prinsip kontekstual. Ketiga, kontekstual pembelajaran dalam mendasarkan pada asumsi bahwa apa yang dipelajari oleh siswa akan mubazir jika tidak dikaitkan dengan konteks kehidupan mereka sendiri. Di tahun 1980- an Shor (1987) misalnya mengkritik pemberian materi liberal arts bagi siswa sekolah vokasi yang tidak memiliki relevansi atau urgensi dalam mengatasi masalah mereka sehari-hari. Di tengah kerasnya hidup anak-anak sekolah vokasi yang harus juga bekerja di luar jam belajar di sekolah, memaksa mereka belajar hal- hal yang tak punya andil dalam mengatasi keseharian mereka hanya problem membuang Prinsip kontekstual artinya juga mendorong agar praktik pembelajaran langsung tertuju pada apa yang dimaksud. Dengan kata lain, Dalam waktu saja. 21
Edi Subkhan menjauhkan skenario pembelajaran dari belajar hal yang mengawang-awang atau sekadar teori-teori belaka, serta lebih berupaya menjadikan pokok bahasan bukan sekadar dibahas sebagai bidang ilmu pengetahuan, melainkan punya akar kontekstual yang jelas. Pendidikan akan tumpul - dan sebagaimana kritik di bagian awal/pendahuluan ini - dan sekadar berputar-putar pada nilai-nilai, norma, dan moralitas yang absurd ketika pembelajarannya kontekstual. Dikatakan absurd karena menjadikan upaya siswa mengenali dan melawan perilaku korupsi di sekitarnya menjadi bias atau terdistraksi pada pengutamaan atau pemfokusan siswa untuk menjadi pribadi yang jujur, disiplin, adil, dan sejenisnya. Siswa akan merasa tidak ada gunanya belajar nilai-nilai antikorupsi di kelas, ketika potensi praktik korupsi yang mungkin terjadi di sekolahnya atau lingkungan terdekat mereka lainnya tak menjadi objek bahasan. Panduan-panduan yang dikembangkan oleh KPK maupun Kementerian (Farid & Pendidikan Hasanudin, 2017b, 2017d, 2017c, 2017a; Puspito et al., 2011) memang tampak tidak tegas soal ini. Alhasil, ketika siswa belajar nilai-nilai antikorupsi di kelas namun tidak diperkenankan untuk mempertanyakan soal anggaran sekolahnya misalnya, maka siswa akan meremehkan pembelajaran tersebut. Dalam jangka panjang - dan hal ini yang paling berbahaya - mereka akan belajar nilai-nilai antikorupsi di sekolah sejatinya hanya formalitas belaka. Hanya belajar nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan sejenisnya tapi tidak mengaitkan langsung dengan kasus korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan terdekatnya. antikorupsi artikel tidak bahwa belajar Keempat, mengarahkan pada sikap atau tindakan riil. Pedagogi kritis selalu mengarahkan praktik pendidikan sebagai alat untuk dapat mendorong perubahan 22 sosial. Apa yang telah diinisiasi oleh Freire ketika mendampingi para petani di Brasil melalui pendidikan jelas tidak sekadar mengarahkan para petani untuk dapat membaca, menulis, berhitung, melainkan mampu berdaulat atas dirinya sendiri dan menggunakan literasi mereka (baca, tulis, hitung) sebagai alat untuk memberdayakan melawan penindasan, dan memperjuangkan keadilan sosial (Freire, 1984, 2005). Orientasi pada tindakan riil ini menjadikan pendidikan tidak sekadar menganggap bahwa pembelajaran merupakan proses memberi bekal bagi siswa untuk dapat berbuat sesuatu kelak ketika lulus dan menjadi dari masyarakat, melainkan melihat dan memposisikan praksis pendidikan itu sendiri sebagai alat perubahan - tanpa harus menunggu siswa lulus. Orientasi ini penting sebagaimana pengalaman Freire bahwa kesadaran kritis yang muncul pada diri siswa tidak otomatis menjadi gerak perubahan sosial (Au, 2012; Freire, 1982, 1984, 2005). dan diri, bagian Selain punya akar dalam tradisi pedagogi kritis, upaya pembelajaran yang mengarahkan pada perlunya belajar sampai pada melakukan hal yang riil ini pada juga dasar berbasis pendekatan pengalaman (experiential learning) (Kolb & Kolb, 2009) dan belajar sembari melakukan (learning by doing) yang akarnya sampai pada pemikiran Dewey (1966). Secara garis besar intinya jika dikaitkan dengan pendidikan antikorupsi adalah: belajar nilai-nilai antikorupsi harus sampai pada sikap dan tindakan antikorupsi. Bukan sekadar mengarahkan siswa jujur, disiplin, dan beberapa nilai lain yang dirumuskan oleh KPK dan Kementerian Pendidikan, melainkan langsung pada sikap dan tindakan tidak melakukan korupsi dan berani melawan praktik korupsi. Ketika dihadapkan pada potensi dan praktik korupsi oleh oknum punya teoretis pembelajaran
Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis tertentu di sekolah, maka pembelajaran harus mengarahkan siswa untuk berani bersikap melawan korupsi juga ketika tersebut. Hal yang sama potensi tersebut bisa muncul di beberapa instansi desa, kecamatan, kabupaten, atau kota di mana siswa dan sekolah mereka berada. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri nantinya. praktik layanan publik di Strategi Implementasi Implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan dapat menggunakan beberapa strategi atau pendekatan sebagai berikut, antara lain (1) lintas kurikulum atau mata pelajaran, (2) melibatkan sekolah dan pihak lain di luar sekolah secara kolaboratif. Strategi lintas kurikulum atau mata pelajaran jamak dilakukan dalam relatif sudah pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Indonesia, bentuk praktisnya misal: menyisipkan materi antikorupsi di beberapa mata pelajaran (misal Aria & 2018; Harmanto, Nugraheni, itu, pelibatan sekolah dan pihak lain relatif jarang dilakukan dalam pembelajaran antikorupsi di sekolah-sekolah formal dan kampus, tapi justru strategi ini yang perlu dikembangkan dan implementasikan lebih lanjut. Strategi lain seperti Warung Kejujuran tidak menjadi perhatian dalam artikel ini karena tidak terkait langsung dengan pedagogi ruang kelas yang selama ini pembelajaran antikorupsi di sekolah dan hasilnya tampak tidak signifikan. 2018; Kristiono, 2016). Sementara mendominasi Terdapat dua fragmen dalam buku pengalaman membelajarkan nilai-nilai antikorupsi yang kiranya dapat menjadi contoh pelibatan sekolah dan pihak lain (Haetami et al., 2019; Wisudo, 2017). Pertama, pengalaman dari Haetami, guru Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar, Lebak. Dalam membelajarkan nilai-nilai ia pertama menayangkan antikorupsi, beberapa gambar dan berita mengenai anak-anak usia SMP yang berjuang ke yang sekolah melewati berbahaya. Anak-anak kemudian diminta pendapatnya mengenai tayangan tersebut. Ada yang bertanya, kejadiannya di mana, ada yang merasa sedih, ada pula yang tertawa. Kemudian ditayangkan gambar dan berita gizi buruk. Anak-anak ekspresinya beragam, namun banyak yang termangu, bersedih. Dalam diskusi mengemuka bahwa problem serupa juga lingkungan sekitar mereka terjadi di menurut pengakuan mereka sendiri. Berangkat dari hal itu anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari data, antara lain data Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD), data kemiskinan, remaja putus sekolah, kasus gizi buruk, dan sejenisnya (Haetami et al., 2019, pp. 2-7). jembatan investigasi kemudian didiskusikan di kelas. Tentu ada saja halangannya. Misal, kelompok yang bertugas mencari data APBD kesulitan memperolehnya. Hal menarik lain, para siswa menemukan rumah yang tidak layak huni. Gambar rumah ditayangkan di kelas dan jadi bahan diskusi: apa yang dapat dilakukan untuk membantu pemilik rumah? Kelas sepakat untuk menggalang dana untuk keluarga pemilik rumah tersebut. Ada pula kelompok yang memperoleh data anak putus sekolah. Data tersebut diperoleh dari petugas Program Keluarga Harapan (PKH). Isu mengenai program PKH salah sasaran mengemuka. Terakhir, disebabkan karena sulit mencari data APBD, akhirnya Haetami menelusurinya dan memperoleh data tahun sebelumnya. Data itulah yang dibedah di kelas. Data itu juga yang dijadikan bahan untuk bertanya ketika audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Audiensi ini direncanakan oleh Haetami dan anak-anak Hasil dari 23
Edi Subkhan untuk memberikan pengalaman riil soal pengelolaan anggaran daerah (Haetami et al., 2019, pp. 9-21). Pembelajaran berprespektif pedagogi kritis yang dilakukan oleh Haetami potensial menjadikan siswa mengenali betul potensi terjadi dalam korupsi yang dapat kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menjadi lebih tahu ada potensi korupsi dalam program PKH, alokasi dana APBD, dan sejenisnya. Coba bandingkan misal siswa sekadar belajar di kelas mengenai nilai-nilai antikorupsi dalam bentuk kedisiplinan, tidak tanggung mencontek, tidak plagiat, dan sejenisnya, maka otomatis mereka akan terfokuskan pada pada upaya internalisasi nilai-nilai tersebut dalam diri mereka. Dominasi orientasi antikorupsi selama ini yang fokus pada internalisasi nilai-nilai tersebut akan menjauhkan siswa dari mengenal betul potensi-potensi korupsi di sekitar mereka dan bagaimana melawannya. Apa yang dilakukan oleh Haetami sekali lagi menunjukkan prinsip kontekstual dan langsung ke sasaran. terlihat lebih jawab, pembelajaran Kedua, lain lagi dengan pengalaman Deny Surya Permana, yang mengajar di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pandeglang. Ketika mengajar, Deny mengajak siswa mendiskusikan problem kehidupan mereka, pokok bahasannya mengenai hak dan kewajiban. Diskusi mengalir hingga beberapa anak berseloroh mengenai kondisi kelas yang tidak ada AC-nya, padahal hak siswa untuk belajar di ruang yang nyaman, padahal mereka juga sudah membayar SPP. Deny akhirnya berseloroh, "Bagaimana kalau di sekolah terjadi korupsi? Apa yang akan kalian yang menimpali, "Tidak mungkin di sekolah terjadi korupsi Pak." Justru Deny menjawab, "Mungkin saja, toh guru juga manusia biasa" (Wisudo, 2017, pp. 58-61). Pembelajaran berlanjut hingga bermain lakukan?" Ada siswa 24 peran dalam memperjuangkan hak. Hal yang tidak diduga-duga justru muncul, yakni anak-anak melakukan demonstrasi sungguhan meminta Kepala Sekolah dipecat. Pasalnya, menurut anak-anak, mereka telah diminta sumbangan Rp. 60.000,- per siswa untuk komputer, namun tidak ada wujudnya (Wisudo, 2017, pp. 68-75). Fragmen kedua ini bergerak lebih jauh dengan menjadikan sekolah tempat siswa belajar sendiri sebagai lokus atau sasaran belajar. Hal ini merupakan Langkah yang lebih berani ketimbang arah dari panduan pembelajaran antikorupsi yang selama ini beredar dari pemerintah siswa dan KPK. Dengan mengajak atas kritis melakukan kemungkinan di korupsi potensi lingkungan tempat mereka belajar, siswa jadi paham bahwa pelajaran antikorupsi yang mereka lakukan bukan sekadar basa- basi atau formalitas menuntaskan target kurikulum saja, melainkan betul-betul berguna dalam memahami potensi korupsi yang merugikan hak mereka sebagai siswa. Sekali lagi, coba bandingkan dengan ketika siswa difokuskan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tidak mencontek, dan sejenisnya, tentu daya dobrak dan potensi untuk menjadikan siswa sebagai kader antikorupsi tidak akan sebesar ketika siswa diajak untuk langsung mempelajari potensi kemungkinan-kemungkinan korup di lingkungan terdekatnya sendiri. fragmen dari pembelajaran antikorupsi di sekolah terlihat bahwa tersebut, yang pembelajaran praktik, diupayakan kontekstual, demokratis, serta mengaitkan dengan posisi sosial siswa di sekolah dan masyarakat akan menjadikan siswa antusias dan berhasil baik. Contoh pertama menggambarkan pembelajaran yang kontekstual dan kolaborasi antara refleksi Berkaca dua setidaknya antikorupsi hingga ke
Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis guru dengan pihak pemerintah daerah untuk dapat menyertakan siswa mengikuti rapat DPRD soal anggaran. Contoh kedua mencoba menggambarkan membangun kesadaran kritis siswa hingga bahkan mereka berani mendemo Kepala Sekolah karena diduga mengkorup uang sumbangan, walau sebenarnya dugaan tersebut tidak secara implisit dibahas di kelas. Di sinilah tantangannya, sekali pedagogi kritis dijalankan sebagai acuan pembelajaran antikorupsi, maka sekolah harus siap untuk dikritik, dikoreksi, atau bahkan didemo siswa, karena harus tidak ada yang ditutup-tutupi perihal anggaran yang potensial dikorupsi, semua harus transparan dan dapat diakses secara demokratis. guru fragmen tersebut, dapat dirumuskan secara lebih teoretis dan metodologis bagaimana praktik pembelajaran antikorupsi di kelas, di sekolah, terutama ketika disisipkan dalam mata pelajaran tertentu. Mengacu pada contoh Pertama, pembelajaran dimulai dari hal yang menarik siswa atau bermula dari siswa. Pada fragmen pertama ketika Guru Haetami menampilkan gambar dan berita, sejatinya ia sedang mencoba menarik perhatian siswa sekarang yang memang lebih suka hal-hal yang sifatnya visual, terutama tontonan. Satu tayangan yang menarik sebenarnya adalah aksi siswa SMA 3 Surakarta yang membongkar praktik korupsi di sekolahnya (lihat DrestaJumena, 2016). Di sinilah mengajak siswa mendiskusikan diri dan lingkungan juga menarik dan menjadikan materi yang dibahas bermula dari siswa. Tidak sebaliknya, bermula dari guru yang seolah narsistik, bercerita pengalamannya saja dan siswa sekadar jadi pendengar. Dengan demikian, secara umum hal yang dapat dilakukan di awal pertemuan di kelas tayangan yang adalah: menayangkan menarik, bisa video atau berita dari website yang terkait materi dan berkaitan erat dengan kehidupan siswa. Guru jangan mengawali dengan bicara soal teori atau pengertian korupsi, mulailah dari apa yang sedang menjadi perhatian khalayak ramai, terutama siswa-siswi, mulailah dari konteks. Kedua, refleksi kritis. Tayangan jadikanlah video atau berita tersebut sebagai bahan refleksi kritis oleh siswa. fragmen contoh pembelajaran Seperti sebelumnya diuraikan telah yang (Haetami et al., 2019; Wisudo, 2017), namun ketika membahas ketimpangan sosial yang disinyalir disebabkan oleh korupsi atau kasus-kasus korupsi yang terjadi di beberapa lembaga negara dan kerugian negara, jangan lantas sekadar berhenti di situ. Namun ajak siswa untuk refleksi kritis: adakah kasus ketimpangan sosial yang telah ditayangkan tersebut juga terjadi di sekitar kita (baca: siswa dan sekolah), apakah ada kaitannya dengan praktik korupsi? Prinsip kontekstualisasi dan demokrasi dijalankan di sini. Di sesi ini guru membuka ruang lebar bagi siswa untuk berbicara mengenai berbagai kemungkinan dan mengaitkannya dengan betapa korupsi telah merugikan banyak pihak, termasuk hak-hak warga negara, hak-hak siswa. Jangan lupa kaitkan dengan hak dan kewajiban siswa, guru, dan sekolah. Topik ini biasanya mampu membangkitkan kesadaran kritis siswa, karena jika betul terjadi korupsi, maka mereka adalah kelompok yang dirugikan akibat korupsi dan mereka sudah merasakan akibatnya selama ini (lihat Au, 2012). informasi, menelaahnya, dan menyajikannya. Di tahap ketika ini siswa sejatinya belajar substansi materi (content) dengan cara mencari informasi, baik langsung dari lapangan maupun dari berbagai sumber informasi yang tersedia di dunia maya dan lainnya. Di tahap ini pula pembelajaran yang dilakukan tidak sekadar teoretis, Ketiga, mencari 25
Edi Subkhan melainkan mendorong siswa untuk aktif menelusuri informasi. Artinya, jika yang ditelusuri informasinya terkait problem atau dugaan kasus korupsi, sejatinya mereka sedang praktik untuk menjadi agen atau kader antikorupsi. Secara tidak langsung ketika siswa memperoleh informasi, kemudian mendiskusikannya dengan sesama teman dan guru, maka otomatis di sesi/tahap ini siswa belajar pengertian, konsep-konsep dasar, dan kasus-kasus yang terkait dengan problem korupsi. Jadi, modelnya tidak ceramah melainkan korupsi, pengertian penelusuran ilmiah-investigatif. Di tahap ini, penyajian hasil telaah informasi dapat dilakukan dengan presentasi di kelas. Keempat, merumuskan aksi. Wujud riil dari pemahaman, karakter, sikap, dan tindakan antikorupsi adalah adanya aksi terhadap hal-hal yang punya potensi munculnya praktik korupsi di situ. Sebagaimana diceritakan dalam dua fragmen contoh pembelajaran antikorupsi sebelumnya (Haetami et al., 2019; Wisudo, 2017) instansi atau lembaga yang selama ini potensial dijadikan ajang korupsi harus dijadikan sasaran aksi, misal DPRD, kantor Kepala Desa, bahkan sekolah sendiri. Di tahap ini guru perlu mendampingi siswa agar menentukan target sasaran aksi secara jelas dan tepat. Ukurannya adalah: sasaran lembaga, institusi, atau program yang paling banyak berkaitan dengan kehidupan siswa di mana jika betul terjadi korupsi di dalam lembaga atau program tersebut maka siswa menjadi pihak utama yang paling dirugikan. Bentuk aksi bisa berupa tuntutan agar ada perwakilan siswa rapat penyusunan disertakan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau evaluasi APBS, memiliki akses ke data keuangan desa, APBD, dan lainnya. tersebut berupa guru Hal yang perlu diperhitungkan oleh siswa ketika mendampingi 26 merumuskan aksi adalah keselamatan siswa dan guru sendiri. Guru perlu mengukur kira-kira bagaimana respons pimpinan sekolah atau yayasan - jika di sekolah swasta - ketika siswa melakukan aksi tuntutan soal transparansi dana. Jika memang tidak terdapat indikasi kasus dan sudah transparan dapat saja guru melobi pimpinan sekolah agar siswanya dapat belajar menjadi pengawas penggunaan dan pengelolaan APBS, atau menentukan sasaran lain, misal ke kebijakan anggaran. Aksi tidak selalu berwujud demonstrasi di lapangan. Aksi dapat pula jalan atau berwujud menulis dokumen evaluasi dan rekomendasi ke sekolah, yayasan, Dinas Pendidikan, Kepala Desa, anggota DPRD, atau bahkan Menteri. Oleh karena itu, guru perlu memiliki jaringan komunikasi dengan banyak pihak untuk mendukung pembelajaran, juga untuk "mengamankan" siswa dan dirinya. Kelima, melakukan aksi dan refleksi. Tahap pembelajaran antikorupsi adalah menjalankan aksi tersebut dan dilanjutkan dengan refleksi kritis oleh siswa. Aksi harus dilakukan dan secara mengedepankan dialog yang demokratis, terutama ketika jika wujud aksinya misal transparansi anggaran di menuntut sekolah. Melakukan aksi riil, bahkan walau akhirnya adalah pengalaman tersendiri yang bermakna bagi siswa. Setidaknya mereka telah melakukan aksi riil untuk ikut serta mencegah atau melawan praktik korupsi di lingkungan terdekat mereka sendiri, sekolah - jika sasaran aksinya di sekolah. Pengalaman belajar riil ini akan betul-betul bermakna ketika siswa diminta refleksi: bagaimana pendapat mereka mengenai aksi mereka, respons pihak atau instansi sasaran aksi, bagaimana pendapat mereka mengenai potensi praktik korupsi dan kerugian- kerugian yang diakibatkannya. Refleksi "akhir" dari elegan, beretika, gagal,
Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis kritis diutarakan oleh tiap siswa. tersebut perlu ditulis atau Beberapa catatan penting terkait tahap pembelajaran dengan rumusan antikorupsi tersebut yaitu, (1) kelima tahap tersebut tidak lantas selesai dalam satu dapat pertemuan, melainkan dilaksanakan dalam beberapa pertemuan, (2) penilaian hasil belajar dilihat dari kesungguhan siswa dalam berproses, terutama dalam berdiskusi, mencari informasi, menelaahnya, menyajikannya di kelas, serta usaha mereka untuk bertindak atau beraksi riil, serta tentu saja dari refleksi kritis mereka atas apa yang telah mereka pelajari - termasuk refleksi atas usaha dan aksi mereka, dalam contoh fragmen kedua dari guru Deny (Wisudo, 2017, pp. 58-73) keberhasilannya adalah ketika siswa-siswinya telah membuktikan gerakan diri antikorupsi secara riil terhadap dugaan adanya praktik korupsi di sekolah, dan (3) guru harus membiasakan diri untuk berhadapan dengan situasi yang tidak terprediksi, gagal memperoleh informasi, guru mendapat tekanan dari Kepala Sekolah untuk menghentikan yang membuat mereka tidak nyaman, dan sebagainya. sebagai bagian dari misal: siswa pembelajaran kritis menempatkan konteks sosio-kultural sebagai hal penting yang harus dipertimbangkan dalam merancang skenario pembelajaran. Oleh langkah praktik karena pembelajaran antikorupsi yang telah dirumuskan dalam artikel ini perlu dibaca kembali konteks pembelajaran antikorupsi yang beragam. Boleh jadi di suatu sekolah atau perguruan tinggi objek pembelajaran yang perlu disasar bukan pengelolaan dana sekolah oleh guru, tapi pengelolaan dana oleh organisasi siswa, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka atau acara pentas seni yang dikelola siswa misalnya. Di Pedagogi itu kelima dalam tiap-tiap konteks lain, objek sasaran yang penting bisa jadi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, guru perlu berangkat dari pengalaman atau suara siswa agar tahu konteks sosio-kultural yang dihadapi. Termasuk tahu betul problem yang penting dan tepat dijadikan sasaran belajar dalam pembelajaran antikorupsi, skenario pembelajaran yang dikembangkan juga tepat. sehingga Soal posisi guru yang barangkali menjadi siswa berhadapan vis a vis dengan pimpinan sekolah, pengalaman Deny Surya Permana (lihat Wisudo, 2017, pp. 58-73) dapat jadi pelajaran menarik dan penting. Deny juga menunjukkan melakukan pendekatan ke pihak sekolah, bukan ke Kepala Sekolah yang didemo, melainkan ke Komite Sekolah dan guru- guru lainnya. Bahkan ia juga meminta bantuan media massa. Topik ini menarik dibahas, karena agaknya hampir di tiap instansi sekolah atau kampus selalu ada resistensi dari pimpinannya terhadap hal- hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan harmoni, atau setidaknya dapat mencoreng citra atau nama baik lembaga. Ke untuk perlu mengidentifikasi dan mengembangkan strategi apa yang tepat dan dapat dilakukan oleh guru sebagai penggerak gerakan antikorupsi di sekolah. Agaknya perlindungan dan bantuan hukum dari aktivis gerakan sosial, termasuk organisasi profesi jadi penting perannya - kecuali jika organisasi profesinya dijadikan alat politik status quo oleh para elite oknum guru dan pimpinan sekolah. tidak aman ketika bagaimana ia depan riset Penutup pembelajaran antikorupsi sudah selayaknya bergeser dari sekadar teori tanpa banyak aksi riil menjadi pembelajaran yang sampai pada riil mencegah dan melakukan aksi Pendidikan dan 27
Edi Subkhan melawan praktik korupsi. Dalam hal ini pedagogi kritis menjadi pegangan kuat dengan beberapa prinsipnya yang relevan untuk keperluan pendidikan antikorupsi, yaitu teori sudut pandang, demokrasi, kontekstual, dan mengarahkan pada sikap atau tindakan riil. Prinsip-prinsip tersebut saling terkait dan saling membutuhkan satu lain. Dalam praktiknya, pendidikan dan pembelajaran antikorupsi bertele-tele hendaknya membahas pengertian-pengertian dan norma-norma saja, melainkan harus mengajak siswa untuk aktif mencari informasi dan kemudian merumuskan aksi, melakukan aksi, dan refleksi. Dengan begitu, pendidikan antikorupsi akan memiliki daya ubah dan daya dobrak, termasuk dan terutama terhadap kultur korup yang masih ada di beberapa sekolah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pedagogi kritis ini pula pembelajaran antikorupsi jadi lebih punya makna bagi siswa, karena mereka punya pengalaman riil bersikap tegas dalam mencegah dan melawan praktik korupsi. sama juga tidak atau moralitas Referensi Apple, M. W., Au, W., & Gandin, L. A. (Eds.). (2009). Routledge The International Handbook of Critical Education. Routledge. Aria, (2018). F., & Pendidikan Implementasi Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah di SMA Negeri 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan 6(2): 520-534. Harmanto. Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. The 6th University Research Colloquium 2017: 491-498. 28 Au, W. (2012). Critical Curriculum Studies: Education, Consciousness, and the Politics of Knowing. Routledge. Bau, N. (2018). Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Yusra Gorontalo. Jurnal Ilmiah AL-Jauhari 3(1), 79-96. Antikorupsi Begovic, B. (2005). Corruption: concepts, types, causes and consequences. Documentos III(26): 1-9. Darder, A., Baltodano, M. P., & Torres, R. D. Critical (2009). ed.). (Eds.). Pedagogy Reader Routledge. The (2nd Darmaningtyas. (2008). Utang dan Korupsi Racun Pendidikan. Yashiba. Dewey, J. (1966). Democracy and Collier-Macmillan Education. Canada, Ltd. Canada. DrestaJumena. (2016). Aksi Berani Murid SMA 3 Surakarta Membongkar Korupsi Gurunya [Video]. YouTube. v=6u4guDaFjX8 Farid, A., & Hasanudin, A. H. (Eds.). (2017a). Pendidikan Antikorupsi: Modul Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat SD/MI Kelas 1-3. Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Penguatan Komisi Farid, A., & Hasanudin, A. H. (Eds.). (2017b). Pendidikan Antikorupsi: Modul Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat SD/MI Kelas 4-6. Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Penguatan Komisi Farid, A., & Hasanudin, A. H. (Eds.). (2017c). Pendidikan Antikorupsi: Nilai-nilai Modul Antikorupsi pada Pendidikan Dasar Tingkat dan Penguatan Menengah
Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis SMA/MA/SMK/MAK. Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Komisi Farid, A., & Hasanudin, A. H. (Eds.). (2017d). Pendidikan Antikorupsi: Modul Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat SMP/MTs. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Penguatan Freire, P. (1982). Education for Critical Consciousness. Continuum. Freire, P. (1984). Pendidikan sebagai (A. A. Gramedia. Praktek Nugroho Jakarta. Pembebasan (Trans.). Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed. Continuum. Gerakan Antikorupsi. (2004). Antikorupsi. ws/gerakan-antikorupsi Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. Continuum. Gurning, N. L. M., Mudjiman, H., & Haryanto, S. (2014). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung SMP Kejujuran Keluarga Kudus. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran, 2(1): 93-102. di Haetami, Nurlelah, Laksana, M. H., Mulyawan, R., Gunawan, G. G., Permana, D., Saleha, D., Wisudo, B., Irawan, A., Paat, J. P., Subkhan, E., & Paat, L. F. (2019). Pendidikan Antikorupsi Perspektif dalam Pedagogi Kritis. Intrans Publishing. Hart, C. (1998). Doing a Literature Review: Science the Social SAGE Imagination. Releasing Research Publications. Hidayat, R. (2013). Pedagogi Kritis: dan Sejarah, Perkembangan Pemikiran. Rajawali Press. Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Gorontalo Law Review 1(1): 25-38. Kanpol, B. (1999). Critical Pedagogy: An Introduction (2nd ed.). Bergin & Gavey. Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2009). learning theory: A Experiential dynamic, holistic approach to management learning, education J. and development. Armstrong & C. V. Fukami (Eds.). The of Management Learning, Education and Development: 42-68. SAGE Publications Inc. In S. SAGE Handbook KPK Temukan Korupsi Paling Banyak di Sektor (2018). Pendidikan. Detiknews. berita/d-3923898/kpk-temukan- pendidikan. Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi. Refleksi Edukatika: Ilmiah Kependidikan 9(1): 40-45. Jurnal Landkammer, N. (2019). Reengaging Freire: Decoding and Re-coding Freire's "Generative Images" and Critical Education- Intertwining Histories. Another Roadmap School. Arts Liu, X. (2016). A Literature Review on the Definition of Corruption and Factors Affecting the Risk of Corruption. Open Journal of Social Sciences 4: 171-177. Marthunis. (2019). Gawat Darurat Korupsi Pendidikan. Dana Mediaindonesia.Com. 20609-gawat-darurat-korupsi- dana-pendidikan. 29
Edi Subkhan Mukti, T. A. (2018). Mendorong Penerapan di Perspektif Pendidikan Perguruan Hukum 18(2): 328-346. Antikorupsi Tinggi. Mustofa, & Akhwani. (2019). Strategi Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar. Education and Human Development Journal 5(1): 43-60. Nugraheni, M. W. (2016). Pendidikan Model Antikorupsi Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Semester 1 Ajaran Tahun Tembarak 2010/2011. Transformatika 12(1): 14-27. dalam Pratama, A., & Sumaryati. (2015). Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Jurnal Citizenship 4(2): 155-168. di Pusat Edukasi Antikorupsi. (2020). Komisi Korupsi. Pemberantasan Puspito, N. T., Elwina-S, M., Utari, I. S., & (2011). Y. Kurniadi, Pendidikan Anti Korpusi untuk Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. (Eds.). Rose, J. (2017). The Meaning of Corruption: Testing the Coherence and Adequacy of Corruption Definitions. Public Integrity 20(3): 220-223. Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi dan Bersih Sejak Dini. El- Berintegritas Ibtidaiy: Primary of Education 2(1): 39-49. yang Journal Shor, I. (1987). Critical Teaching & Everyday Life. The University of Chicago Press. Chicago. 30 Snyder, H. (2019). Literature review as a research An overview and guidelines. Journal of Business Research 104: 333-339. methodology: Subkhan, E. (2016). Pendidikan Kritis: Kritik atas Praksis Neo-Liberalisasi dan Standardisasi Pendidikan. Ar- Ruzz Media. Subkhan, E. (2019). Restoring the Critical Power of Curriculum Studies to Transform the Society. Indonesian Journal and Educational Technology Studies 7(2): 109-113. of Curriculum Sutrisno. Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Civics 14(2): 166-175. (2017). Tilaar, H. A. R. (2011). Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia. In L. Tilaar, H.A.R., Paat, Jimmy Ph., (Ed.). Pedagogik Kritis: Paat Substansi, dan Perkembangan, Perkembangannya di Indonesia: 13-58. Ulya, C., W, N. E., & Mujiyanto, Y. (2016). Muatam Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pengkajian dan Apresiasi Puisi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Indonesian Language Education and Literature: 2(1): 60- 75. What (n.d.). Corruption? Transparency.Org. Retrieved May 22, is-corruption# is 2020, from Widodo, (2019). Membangun Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Dasar 10(1): 35-44. S. Wisudo, B. (Ed.). (2017). Mengajar untuk Perubahan: Pedagogi Kritis di Ruang Kelas. Intrans Publishing.