KETENTUAN DAN MEKANISME PENGGUNAAN CEK Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Maret 2019
DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR----------------------------------------------------------------- DISCLAIMER DASAR HUKUM GLOSSARY vii BAB I GAMBARAN UMUM 1 BAB II UNSUR/SYARAT FORMAL CEK A. Teori Umum B. Tanya Jawab BAB III JENIS CEK A. Teori Umum B. Tanya Jawab BAB IV PENGALIHAN CEK A. Teori Umum B. Tanya Jawab BAB V PERUBAHAN CEK--------------------------------------------------- A. Teori Umum B. Tanya Jawab BAB VI PENGUNJUKAN DAN PEMBAYARAN CEK----------------- A. Teori Umum B. Tanya Jawab BAB VII PENOLAKAN DAN PENAHANAN CEK ----------------------- A. Teori Umum B. Tanya Jawab BAB VIII PEMBATALAN DAN PEMBLOKIRAN CEK------------------- A. Teori Umum i i iii iv v 3 3 3 7 7 8 11 11 12 14 14 14 16 16 17 20 20 22 24 24
B. Tanya Jawab 24 BAB IX SPESIFIKASI WARKAT CEK A. Teori Umum B. Tanya Jawab BAB X LAIN-LAIN 30 ii 26 26 27
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME karena hanya perkenannya Buku Frequently Asked Question (FAQ) Cek dapat terbit pada tahun 2019. Penerbitan Buku FAQ Cek diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pembaca, serta dijadikan sarana edukasi dalam penggunaan Cek di dalam kegiatan sehari-hari. Penerbitan Buku FAQ Cek ini berperan penting dalam mendukung kelancaran proses mewujudkan Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Sebagaimana kita ketahui bersama, secara prinsip pengaturan mengenai Cek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diadaptasi dari Wetboek van Kopphandel, di mana tata bahasa dalam KUHD menggunakan terjemahan dari bahasa Belanda. Hal ini menyebabkan beragam interpretasi hukum di masyarakat dalam penggunaan Cek. Oleh karena itu, penerbitan Buku FAQ Cek ini diharapkan dapat membangun persepsi yang sama di masyarakat dalam penggunaan Cek. Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Jakarta, Maret 2019 iii
DISCLAIMER DISCLAIMER : Buku Frequently Asked Question (FAQ) Cek ini merupakan sarana edukasi bagi pihak internal dan eksternal Bank Indonesia. Acuan dalam penyusunan Buku FAQ Cek adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Adapun interpretasi mengenai Cek yang diatur dalam KUHD merupakan hasil diskusi dengan pakar hukum dan praktisi perbankan. Buku FAQ ini merupakan "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan perubahan ketentuan. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Buku FAQ Cek ini. iv
DASAR HUKUM A. Pasal 178 s.d Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) B. Undang Undang Transfer Dana (UUTD) C. Ketentuan Bank Indonesia terkait Penggunaan Cek 1. Ketentuan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/12/DPSP tanggal 5 Juni 2015 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/39/DPSP tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. v
2. Ketentuan Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia. b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia. c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/15/PBI/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia. d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Perubahan SEBI SKNBI). vi
GLOSSARY 1. Cek adalah perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. 2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah (Ref. Angka 1 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 3. Penarik adalah orang perorangan atau badan pemilik Rekening Giro atau fasilitas Rekening Khusus yang menerbitkan Cek (Ref. Angka 6 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 4. Pemilik Rekening adalah orang atau badan yang memiliki Rekening Giro atau memiliki fasilitas Rekening Khusus pada Bank (Ref. Angka 7 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 5. Rekening Giro adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (Ref. Angka 8 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 6. Rekening Khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh Bank Tertarik bagi Penarik yang memiliki Rekening Giro yang telah ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenakan sanksi berupa pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam Daftar Hitam Nasional yang berlaku, dan hanya digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran vii
atau pemindahbukuan atas Cek yang masih beredar (Ref. Angka 10 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 7. Bank Tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan Cek (Ref. Angka 12 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 8. Pemegang adalah orang atau badan yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Bank Tertarik (Ref. Angka 13 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 9. Tanggal Penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Cek dan merupakan tanggal diterbitkannya Cek (Ref. Angka 16 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 10. Pengunjukan adalah penyerahan Cek oleh Pemegang kepada Bank Tertarik untuk memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan (Ref. Angka 17 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 11. Bank Penagih adalah Bank yang menerima Cek dan melakukan penagihan kepada Bank Tertarik melalui Kliring (Ref. Angka 18 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 12. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu yang disediakan bagi Pemegang untuk melakukan pengunjukan, yaitu selama 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan Cek (Ref. Angka 22 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). 13. Cek Kosong adalah Cek yang ditolak pembayaran atau pemindahbukuannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Ref. Angka 27 Pasal 1 Perubahan PBI DHN). viii
BAB I GAMBARAN UMUM Instrumen/alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi atas alat pembayaran non-tunai dengan paper-based instrument (seperti, Cek, Bilyet Giro, Wesel dan lain-lain), card-based instrument (seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain), serta electronic money. Instrumen pembayaran non-tunai dalam bentuk Cek merupakan instrumen pembayaran yang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi. Meskipun saat ini sudah cukup banyak ragam instrumen pembayaran baru yang lebih praktis dan efisien, namun pada segmen tertentu, masyarakat masih memilih untuk menggunakan Cek dalam bertransaksi. Cek merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank dalam bentuk buku Cek yang diberikan kepada nasabahnya untuk melakukan penarikan dana pada Rekening Giro yang bersangkutan. Cek itu sendiri tidak bersyarat dari nasabah kepada bank merupakan perintah penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat tunai atau diunjukkan. Pembayaran Cek dapat dilakukan secara pemindahbukuan. Pihak yang dapat menarik dana pada rekening gironya disebut Penarik. Berdasarkan jenisnya, Cek terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu Cek Atas Nama dan Cek Atas Unjuk/Pembawa. Untuk Cek Atas Nama, Bank Tertarik akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada Cek tersebut, sedangkan untuk Cek Atas Unjuk/Pembawa, Bank Tertarik akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa Cek tersebut. 1
Selain itu, dalam rangka pengamanan penggunaan Cek, Penarik atau Pemegang Cek dapat membatasi pihak yang dapat menerima pembayaran Cek dan metode/cara pembayaran Cek, yaitu dengan menggunakan Cek Silang dan Cek Perhitungan. Dalam menerbitkan Cek, harus diperhatikan pemenuhan unsur/syarat formal Cek, karena jika unsur/syarat formal Cek tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai Cek. Untuk menjamin pembayaran, Penarik wajib menyediakan dana yang cukup pada saat Cek diunjukkan. Pengunjukan Cek oleh Pemegang dapat dilakukan dalam tenggang waktu pengunjukan, yaitu 70 hari sejak Cek diterbitkan. Cek akan daluwarsa 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Jika Cek setelah tenggang waktu pengunjukan Cek tidak dibatalkan oleh Penarik maka Penarik tetap wajib menyediakan dana sampai dengan daluwarsa Cek. tidak mencukupi maka dapat dikategorikan sebagai Cek Kosong. Identitas Pemilik Rekening akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) apabila penarikan Cek Kosong memenuhi kriteria DHN. Adapun ilustrasi penggunaan Cek sebagaimana Gambar di bawah. Apabila pada saat pengunjukan, dana pada rekening 2
BAB II UNSUR/SYARAT FORMAL CEK A. Teori Umum 1. Cek harus memenuhi unsur Cek atau dikenal juga sebagai syarat formal Cek, yaitu sebagai berikut: a. Nama "Cek" harus termuat dalam warkat; b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. Nama pihak yang harus membayar (Bank Tertarik); d. Penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan; e. Pernyataan tanggal beserta tempat Cek ditarik; f. Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (Penarik). (Ref. Pasal 178 KUHD) Contoh: 2. Cek yang tidak memenuhi unsur/syarat formal Cek tidak berlaku sebagai Cek (Ref. Pasal 179 KUHD). B. Tanya Jawab 1. Q Apa yang dimaksud dengan "perintah tidak bersyarat" dalam salah satu unsur/syarat formal Cek? 3
A Yang dimaksud dengan "perintah tidak bersyarat" adalah penerbitan Cek oleh Penarik tidak boleh digantungkan pada suatu kondisi-kondisi atau syarat-syarat tertentu, misal: a. Cek hanya akan dibayarkan apabila aset Penarik berhasil dijual; atau b. Cek hanya akan dibayarkan apabila Pemegang telah melakukan pengiriman barang sesuai dengan perjanjian jual beli dengan Penarik. Hal pembayaran Cek. ini dimaksudkan untuk menjaga kelancaran 2. Q Apakah Cek dapat dibayarkan apabila pada Cek terdapat perbedaan tulisan, huruf, warna tinta dan/atau ketebalan tinta? A Ya, sepanjang memenuhi unsur/syarat formal Cek (Ref. Pasal 190 KUHD). 3. Q Bagaimana jika Cek tidak mencantumkan tempat pembayaran? A Apabila Cek tidak mencantumkan tempat pembayaran, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Jika tidak terdapat tempat dimana pembayaran harus dilakukan, maka tempat yang ditulis di samping nama Penarik dianggap sebagai tempat pembayaran. b. Jika pada Cek tidak mencantumkan sama sekali tempat pembayaran, maka Cek harus dibayarkan di tempat kedudukan kantor pusat Bank Tertarik. (Ref. Pasal 179 KUHD). 4. Q Dengan adanya perkembangan teknologi, apakah Cek yang tidak tercantum tempat pembayaran tetap harus dibayarkan di tempat kedudukan kantor pusat Bank Tertarik? A Mengacu pada KUHD seharusnya iya, Cek tersebut harus dibayarkan di tempat kedudukan kantor pusat Bank 4
Tertarik. Namun demikian dalam ketentuan SKNBI, diatur bahwa Cek dapat dikliringkan oleh Peserta ke seluruh Wilayah Kliring sepanjang Peserta yang menerbitkan Warkat Debit memiliki Perwakilan Peserta di wilayah tersebut (Ref. Butir VII.A.4 SEBI SKNBI). Dalam hal ini, apabila pencairan Cek melalui kliring dapat dilakukan bukan di tempat kedudukan kantor pusat Bank Tertarik. Dalam prakteknya, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang sudah memungkinkan Bank Tertarik dapat melakukan verifikasi data Penarik secara nasional maka Cek tidak harus dibayarkan di tempat kedudukan kantor pusat Bank Tertarik. 5. Q Bila terdapat perbedaan antara huruf dan angka dalam penulisan nominal pada Cek, bagaimana perlakuan terhadap Cek tersebut? A Bank dapat menolak atau membayarkan Cek (Ref. Pasal 65 Undang-Undang Transfer Dana). Jika Bank akan membayarkan Cek, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Nominal yang berlaku adalah nominal yang ditulis dalam huruf. b. Jika nominal pada Cek ditulis beberapa kali baik dalam huruf maupun angka terdapat perbedaan, berlaku jumlah yang terkecil. (Ref. Pasal 186 KUHD) 6. Q Siapakah yang berhak menandatangani Cek pada saat penerbitan Cek? 5
A Pihak yang berhak menandatangani Cek adalah Pemilik Rekening yang akan ditarik dananya dengan menggunakan Cek. 6
BAB III JENIS CEK A. Teori Umum 1. Berdasarkan jenisnya, Cek terdiri atas: a. Cek Atas Nama (Aan Order) Cek yang mencantumkan nama penerima dana. Bank Tertarik akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada Cek tersebut (Ref. Pasal 182 KUHD). Contoh: Namun, pada praktiknya Cek yang telah mencantumkan nama penerima Cek tetapi tidak mencoret kata "atau pembawa" maka Cek tersebut berlaku sebagai Cek atas Unjuk/Pembawa. b. Cek Atas Unjuk/Pembawa (Aan Tonder) Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana. Bank Tertarik akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa Cek tersebut dan mengunjukan kepada Bank Tertarik (Ref. Pasal 182 KUHD). 7
Contoh: 2. Penarik atau Pemegang Cek dapat membatasi pihak yang dapat menerima pembayaran Cek dan metode/cara pembayaran Cek, yaitu melalui: a. Cek Silang (Cek Bersilang), yaitu membatasi orang-orang dan/atau bank tertentu yang dapat menerima pembayaran atas Cek tersebut dengan menyilang Cek (Ref. Pasal 214 KUHD). b. Cek Perhitungan, yaitu membatasi pembayaran Cek hanya secara pemindahbukuan (Ref. Pasal 216 KUHD). B. Tanya Jawab 1. Q Bagaimana cara menyilang Cek? A Penyilangan Cek dilakukan dengan menempatkan 2 (dua) garis sejajar di halaman depan Cek (Ref. Pasal 214 KUHD). Pada praktiknya, penyilangan Cek ditempatkan pada area sudut kiri atas Cek. 2. Q Ada berapa jenis bentuk Cek Silang? A Cek Silang terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu: a. Cek Silang Umum, yaitu Cek yang di antara garis suatu petunjuk atau silangnya dicantumkan tulisan apapun (Ref. Pasal 214 KUHD). tidak dimuat 8
Contoh: Badu Saputra Tanda tangan (dan cap perusahaan) (jangan melewati garis batas ini) Rp 150.000.000,00 9876543210 Badusaputra Ani Santika Badu Saputra CEK No. 000001 Jakarta, 15 April 2017 Atas penyerahan Cek ini bayarlah kepada ..... .... ..... .... atau pembawa*) uang sejumlah rupiah dalam huruf ... ... ... *) coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek BANK MONAS Seratus Lima Puluh Juta Rupiah b. Cek Silang Khusus, yaitu Cek yang di antara garis silangnya dimuat atau dicantumkan nama suatu Bank (Ref. Pasal 214 KUHD). Contoh: Rp 150.000.000,00 9876543210 Badusaputra Ani Santika Badu Saputra Badu Saputra Tanda tangan (dan cap perusahaan) (jangan melewati garis batas ini) CEK No. 000001 Jakarta, 15 April 2017 Atas penyerahan Cek ini bayarlah kepada ..... .... ..... .... atau pembawa*) uang sejumlah rupiah dalam huruf ... ... ... *) coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek BANK MONAS Seratus Lima Puluh Juta Rupiah 3. Q Apa konsekuensi dari Cek Silang Umum? A Bank Tertarik hanya dapat membayarkan Cek tersebut dengan cara: a. pemindahbukuan kepada nasabah di bank selain Bank Tertarik; atau tunai maupun pemindahbukuan kepada nasabah di Bank Tertarik. (Ref. Pasal 215 KUHD). b. 9
4. Q Apa konsekuensi dari Cek Silang Khusus? A Bank Tertarik hanya dapat melakukan pembayaran kepada nasabah pada Bank yang namanya dicantumkan dalam Cek Silang Khusus. Jika nama Bank yang dicantumkan dalam Cek Silang Khusus adalah nama Bank Tertarik sendiri, maka Cek Silang Khusus tersebut dapat dibayarkan kepada nasabah Bank Tertarik (Ref. Pasal 215 KUHD). 5. Q Termasuk jenis apakah Cek yang mencantumkan nama penerima namun tidak mencoret "atau pembawa"? A Cek tersebut termasuk Cek Atas Unjuk/Pembawa (Ref. Pasal 182 KUHD). 6. Q Apakah Cek Silang hanya dapat dibayarkan melalui pemindahbukuan? A Tidak, Cek Silang dapat dibayarkan secara tunai atau pemindahbukuan (Ref. Pasal 214 KUHD). 7. Q Bagaimana cara membatasi pembayaran Cek hanya melalui pemindahbukuan? A Pembatasan pembayaran Cek dilakukan dengan menulis pada halaman depan Cek dengan arah miring, "untuk dimasukkan ke dalam rekening" atau pernyataan semacam itu (Ref. Pasal 216 KUHD). Contoh: 10
BAB IV PENGALIHAN CEK A. Teori Umum 1. Cek sebagai surat berharga atau negotiable instrument dapat dialihkan kepada pihak lain (Ref. Pasal 191 KUHD). 2. Pengalihan Cek Atas Unjuk/Pembawa dilakukan dengan cara penyerahan Cek secara fisik dari tangan ke tangan. 3. Pengalihan Cek Atas Nama dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: a. Cek Atas Nama dengan atau tanpa klausula yang tegas "kepada tertunjuk" dialihkan dengan cara endosemen (Ref. Pasal 191 KUHD). b. Cek Atas Nama dengan klausula "tidak kepada tertunjuk" (Cek Rekta), hanya dapat dialihkan dengan cara menerbitkan akta cessie1 (Ref. Pasal 191 KUHD). 4. Endosemen dilakukan dengan: a. membubuhkan tanda tangan dengan mencantumkan nama pihak yang diendosemenkan (endosemen biasa); atau b. membubuhkan tanda tangan tanpa mencantumkan nama pihak yang diendosemenkan (endosemen blangko). (Ref. Pasal 193 KUHD) 5. Dengan dialihkannya Cek, maka seluruh hak atas pembayaran Cek tersebut dialihkan kepada Pemegang baru (Ref. Pasal 194 KUHD). 1 Cessie adalah pengalihan hak berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 11
6. Jika menerima Cek yang terdapat endosemen, Bank Tertarik wajib meneliti urutan endosemen pada Cek namun tidak termasuk tanda tangan para endosemen (Ref. Pasal 212 KUHD). B. Tanya Jawab 1. Q Apakah Cek sebagai surat berharga dapat dijaminkan kepada pihak lain? A Tidak terdapat pengaturan mengenai Cek untuk dapat dijadikan sebagai jaminan kepada pihak lain. Dalam hal Cek akan dijadikan sebagai jaminan maka perlu dipertimbangkan oleh Penarik maupun Pemegang bahwa dalam penggunaan Cek terdapat potensi adanya penolakan Cek. 2. Q Apa konsekuensi Pemegang yang menerima Cek dengan endosemen blangko? A Pemegang Cek yang menerima Cek dengan endosemen blangko dapat: a. mengisi blangko itu baik dengan namanya sendiri ataupun dengan nama orang lain; b. mengendosemenkan lagi cek itu dalam blangko atau kepada orang lain; c. menyerahkan cek itu kepada orang ketiga tanpa mengisi blangkonya dan tanpa mengendosemenkannya. (Ref. Pasal 194 KUHD) 12
3. Q Di mana endosan membubuhkan tanda tangannya pada Cek? A Endosan membubuhkan tanda tangan di lembar belakang pada Cek atau di lembar sambungannya (Ref. Pasal 193 KUHD). 4. Q Berapa kali batas maksimal Cek dapat dialihkan? A Tidak ada batasan karena dalam KUHD tidak diatur batasan berapa kali Cek dapat dialihkan atas suatu Cek yang telah diterbitkan. 13
BAB V PERUBAHAN CEK A. Teori Umum Jika terdapat perubahan penulisan pada Cek, Penarik harus mencoret tulisan sebelumnya, menuliskan perubahannya, dan membubuhkan tanda tangannya pada tempat terdekat dari perubahan tersebut (Ref. Pasal 228 KUHD). Contoh: B. Tanya Jawab 1. Q Bagaimana jika Penarik tidak melakukan tanda tangan pada bagian yang diubah? A Cek harus ditolak karena tidak sesuai Pasal 228 KUHD, dengan alasan penolakan nomor 12, yaitu koreksi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 228 KUHD (Ref. butir II.A SEBI DHN). 2. Q Berapa kali perubahan penulisan pada Cek dapat dilakukan oleh Penarik? 14
A Dalam KUHD tidak diatur mengenai batasan berapa kali Cek dapat diubah. Sebagai referensi, koreksi pada Bilyet Giro diatur paling banyak 3 (tiga) kali (Ref. Butir IV.C SEBI Bilyet Giro) 3. Q Dalam hal terdapat lebih dari satu orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan Cek, siapakah yang dapat melakukan koreksi terhadap Cek yang telah diterbitkan? A Pihak yang dapat melakukan koreksi pada Cek adalah pihak yang menandatangani Cek tersebut. Contoh Kasus: PT ABADI adalah nasabah Bank X, dengan 4 orang pemilik spesimen tanda tangan yaitu A, B, C, D. Pada perjanjian pembukaan Rekening Giro terdapat ketentuan bahwa penarikan Cek dapat dilakukan apabila terdapat 2 diantara 4 tanda tangan dari pemilik spesimen. Dalam hal Cek ditandatangani oleh A dan C, yang dikemudian hari terdapat kesalahan penulisan informasi dalam Cek, maka yang dapat melakukan koreksi adalah A dan C (B dan D tidak dapat melakukan koreksi atas Cek tersebut). 15
BAB VI PENGUNJUKAN DAN PEMBAYARAN CEK A. Teori Umum 1. Cek dapat dibayarkan kepada: a. orang yang disebut namanya pada Cek; b. orang yang disebut nama dan "atau penggantinya"; c. orang yang disebut nama dan "tidak kepada pengganti"; d. orang yang membawa Cek; e. orang yang disebut namanya "atau kepada pembawa", yaitu Cek kepada pembawa; f. Cek tanpa penyebutan nama penerimanya, yaitu Cek kepada pembawa. (Ref. Pasal 182 KUHD) 2. Cek harus dibayarkan pada saat diunjukkan (Ref. Pasal 205 KUHD). 3. Tenggang Waktu Pengunjukan Cek adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penerbitan (Ref. Pasal 206 KUHD). 4. Penarik dapat membatalkan Cek setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan (Ref. Pasal 209 KUHD). 5. Jika Penarik meninggal atau tidak cakap hukum setelah diterbitkannya Cek, maka kewajiban pembayaran atas Cek yang telah diterbitkan tetap berlaku (Ref. Pasal 210 KUHD). 6. Cek daluwarsa setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan (Ref. Pasal 229 KUHD). 16
7. Pemegang memiliki hak atas pembayaran Cek sebelum Cek daluwarsa, sepanjang Cek tersebut tidak dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan. 8. Dalam hal tidak terdapat pembatalan Cek oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan maka Penarik tetap berkewajiban menyediakan dana sampai dengan Cek daluwarsa. Ilustrasi Pengunjukan dan Pembayaran Cek B. Tanya Jawab 1. Q Bagaimana cara menghitung Tenggang Waktu Pengunjukan Cek? A Tenggang Waktu Pengunjukan adalah 70 hari. Apabila tanggal penarikan Cek 1 Januari 2018, maka tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan Cek tersebut adalah 11 Maret 2018. 2. Q Bagaimana cara menghitung masa daluwarsa Cek? A Cek daluwarsa setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan. Apabila tanggal penarikan Cek 1 Januari 2018, maka tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan Cek tersebut adalah 11 Maret 2018. Dengan demikian, daluwarsa Cek adalah 11 September 2018. 17
3. Q Bagaimana jika Cek diunjukkan pada Tenggang Waktu Pengunjukan namun dana pada rekening Penarik tidak mencukupi? A Cek akan ditolak pembayarannya dan dikategorikan sebagai Cek kosong, sepanjang unsur/syarat formal Cek terpenuhi. 4. Q Jika Cek diunjukkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan Cek berakhir dan dana pada rekening Penarik tidak mencukupi, apakah dikategorikan sebagai Cek Kosong? A Dikategorikan sebagai Cek Kosong apabila Cek tersebut tidak dibatalkan oleh Penarik. 5. Q Dalam hal Cek yang diunjukan tepat pada waktunya tidak dibayarkan, apakah Pemegang masih dapat memiliki hak untuk menagih pembayaran Cek (hak regres) tersebut? A Ya, Pemegang masih memiliki hak untuk menagih pembayaran atas Cek tersebut (hak regres) sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan sepanjang Cek tidak dibatalkan. 6. Q Apakah Bank Tertarik wajib melakukan konfirmasi kepada nasabah pada saat pencairan Cek? A Tidak, Bank Tertarik tidak wajib melakukan konfirmasi atas pencairan Cek. Konfirmasi dilakukan mengikuti kebijakan internal yang berlaku di masing-masing bank. Selain itu, Cek merupakan surat berharga yang menganut legitimasi formal2, sehingga nasabah harus berhati-hati 2 Legitimasi Formal adalah bukti diri dari Pemegang Cek untuk memperoleh pembayaran atas Cek tersebut. Dalam hal ini, jika unsur/syarat formal Cek telah dipenuhi maka Bank Tertarik wajib melakukan pembayaran atas Cek tersebut kepada Pemegang Cek. 18
dalam menyimpan dan menggunakan Cek. Oleh karena itu, penyalahgunaan Cek menjadi tanggung jawab nasabah pemilik rekening. 19
BAB VII PENOLAKAN DAN PENAHANAN CEK A. Teori Umum 1. Bank Tertarik dapat menolak pembayaran Cek dengan alasan penolakan Cek sebagai berikut: a. Tidak tersedia dana yang cukup pada Rekening Penarik. b. Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup. c. Tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan. d. Tidak terdapat tanda tangan Penarik. e. Cek dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan. f. Cek sudah daluwarsa. g. Koreksi Cek dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 228 KUHD. h. Tanda tangan Penarik tidak cocok dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik. i. Bank Penagih bukan merupakan Bank Penagih yang disebut dalam Cek Silang Khusus. j. Cek diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri. k. Cek diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang. l. Rekening Penarik diblokir oleh instansi yang berwenang. m. Perintah dalam data elektronik Cek tidak sesuai dengan perintah dalam Cek. n. Penerimaan data elektronik Cek tidak disertai dengan penerimaan fisik Cek. o. Cek diduga palsu atau dimanipulasi. p. Cek yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk 20
Bank Tertarik. q. Tidak ada endosemen pada Cek Atas Nama yang dialihkan kepada pihak lain yang diunjukkan melalui loket Bank Tertarik. (Ref. Butir II.A Perubahan Kedua SEBI DHN). 2. Cek yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan dana tidak cukup, Rekening Giro telah ditutup, atau Rekening Khusus telah ditutup dikategorikan sebagai Cek Kosong. Namun demikian, kategori Cek Kosong tersebut tidak berlaku apabila: a. unsur/syarat formal Cek tidak dipenuhi; b. Cek telah daluwarsa; c. Cek dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan berakhir; d. Cek diduga palsu atau dimanipulasi. (Ref. Pasal 11 Perubahan PBI DHN) 3. Setiap penolakan Cek wajib diinformasikan kepada Pemegang melalui Surat Keterangan Penolakan (SKP) (Ref. Butir II.B.6 SEBI DHN). 4. Bank Tertarik yang melakukan penolakan terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro yang diduga palsu atau dimanipulasi wajib menahan dan menunda pembayaran Cek (Ref. Butir II.C Perubahan Kedua SEBI DHN). 5. Penahanan dan penundaan pembayaran Cek sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya (Ref. Butir II.C Perubahan Kedua SEBI DHN). 21
6. Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan atau manipulasi tidak terbukti, Cek diproses sesuai dengan ketentuan. B. Tanya Jawab 1. Q Siapakah yang menyampaikan SKP kepada Pemegang? A Penyampaian SKP kepada Pemegang dilakukan oleh: a. Bank Tertarik, jika penolakan Cek dilakukan melalui Loket Bank; dan b. Bank Penagih, jika penolakan Cek dilakukan melalui Kliring. (Ref. Butir II.B.6.b Perubahan Kesatu SEBI DHN) 2. Q Kapan Bank Tertarik wajib menahan dan menunda pembayaran Cek karena diduga palsu atau dimanipulasi? A Penahanan dan penundaan pembayaran Cek oleh Bank Tertarik dilakukan: a. Apabila pembayaran dilakukan melalui kliring, penahanan dan penundaan dilakukan oleh Bank Tertarik segera setelah menerima Cek dari penyerahan kliring dan menduga adanya pemalsuan atau manipulasi Cek. Penahanan dan penundaan tersebut dilakukan paling lambat sebelum kegiatan kliring pengembalian dimulai. b. Apabila pembayaran dilakukan melalui Loket Bank Tertarik, penahanan dan penundaan dilakukan oleh Bank Tertarik segera setelah menerima Cek dari 22
Pemegang dan menduga adanya pemalsuan atau manipulasi Cek. 3. Q Apa yang harus dilakukan Bank Tertarik apabila menahan dan menunda pembayaran Cek yang diduga palsu atau dimanipulasi? A Jika Bank Tertarik melakukan penahanan dan penundaan pembayaran Cek yang diduga palsu atau dimanipulasi, Bank Tertarik wajib: a. Melakukan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya. b. Menginformasikan penahanan/penundaan Cek kepada Pemegang atau Bank Penagih. c. Memproses pembayaran, jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti atau menolak pembayaran, jika hasil verifikasi terbukti adanya pemalsuan dengan menggunakan alasan "Cek diduga palsu atau dimanipulasi". (Ref. Butir II.C Perubahan Kedua SEBI DHN) 23
BAB VIII PEMBATALAN DAN PEMBLOKIRAN CEK A. Teori Umum 1. Penarik tidak dapat membatalkan Cek selama Tenggang Waktu Pengunjukan (Ref. Pasal 209 KUHD). 2. Pembatalan Cek hanya dapat dilakukan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan Cek berakhir (Ref. Pasal 5 ayat (2) Perubahan PBI DHN). 3. Penarik dapat mengajukan permintaan pemblokiran pembayaran Cek dengan alasan hilang atau dicuri (Ref. Butir II.A Perubahan Kedua SEBI DHN). B. Tanya Jawab 1. Q Apakah Cek yang sudah diterbitkan oleh Penarik dapat dibatalkan? A Ya, Cek yang telah diterbitkan dapat dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan Cek berakhir (KUHD Pasal 209; Pasal 5 ayat (2) Perubahan PBI DHN).5 2. Q Bagaimana cara untuk membatalkan Cek? A Pembatalan Cek hanya dapat dilakukan oleh Penarik dengan cara menyampaikan surat permohonan pembatalan Cek kepada Bank Tertarik secara tertulis, yang paling sedikit memuat informasi: a. nomor Cek; b. Tanggal Penarikan Cek; c. nilai nominal Cek; dan 24
d. tanggal mulai berlakunya pembatalan. Pada surat tersebut juga dilampirkan fotokopi identitas diri Pemilik Rekening (Ref. Butir I.F Perubahan Kedua SEBI DHN). 3. Q Bagaimana jika pada surat perintah pembatalan Cek tidak dicantumkan tanggal mulai berlakunya pembatalan Cek dimaksud? A Tanggal diterimanya surat perintah pembatalan oleh Bank Tertarik menjadi tanggal mulai berlakunya pembatalan (Ref. butir I.F SEBI DHN). 4. Q Kapan Bank Tertarik dapat melakukan pembatalan Cek? A Bank Tertarik dapat melakukan pembatalan Cek apabila terdapat surat permintaan pembatalan Cek dari Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan (Ref. Butir I.F Perubahan Kedua SEBI DHN). 5. Q Dalam kondisi apa Bank Tertarik dapat melakukan pemblokiran Cek dan bagaimana mekanismenya? A Pemblokiran Cek dapat dilakukan apabila Cek hilang atau Penarik diduga terkait dengan tindak pidana. Untuk pemblokiran Cek hilang, Bank Tertarik melakukan pemblokiran Cek berdasarkan surat permintaan pemblokiran Cek dari Penarik, yang disertai dengan surat asli keterangan dari Kepolisian. Untuk pemblokiran Cek karena Penarik diduga terkait dengan tindak pidana, Bank Tertarik melakukan pemblokiran Cek berdasarkan surat dari instansi yang berwenang (Ref. butir II.A.15 & II.A.16 Perubahan Kedua SEBI DHN). 25
BAB IX SPESIFIKASI WARKAT CEK A. Teori Umum 1. Warkat Cek wajib dicetak di Perusahaan Pencetakan Dokumen Sekuriti (PPDS) yang telah memperoleh izin dari otoritas atau lembaga yang berwenang (Ref. Pasal 28 ayat (5) PBI SKNBI). 2. Warkat Cek wajib memenuhi spesifikasi teknis dan rancang bangun (Ref. Butir XI.A.2 SEBI SKNBI). 3. Standar keamanan pada warkat Cek paling sedikit memuat 5 unsur pengamanan dari jenis fitur keamanan sebagai berikut: a. Guillosche; b. Roschette; c. Numismatic (line relief); d. Raster anti fotokopi; e. Micro text (huruf mikro); f. Hidden image; g. Hologram; h. Invisible ink; i. Visible ink; j. Tinta penetrasi merah ber-fluorescent; dan k. Fitur lain yang menurut pertimbangan Bank lebih efektif tingkat pengamanannya. 26
Rancang Bangun Warkat Cek Contoh Warkat Cek BANK MONAS Rp.................. .. B. Tanya Jawab 1. Q Siapakah otoritas atau lembaga yang berwenang memberikan izin kepada perusahaan pencetakan sebagai PPDS? A Otoritas atau lembaga yang berwenang memberikan izin adalah Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL). 27
2. Q Apakah Bank Indonesia menerbitkan daftar PPDS yang dapat mencetak Cek? A Tidak. Informasi perusahaan pencetakan yang telah memperoleh izin sebagai PPDS dapat diperoleh dari BOTASUPAL. 3. Q Pada ketentuan apa Bank Indonesia mengatur mengenai pencetakan warkat Cek? A Pencetakan warkat Cek diatur oleh Bank Indonesia dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. Dalam ketentuan tersebut, pencetakan warkat Cek antara lain mencakup spesifikasi teknis dan rancang bangun warkat Cek. 4. Q Sebelum melakukan pencetakan warkat Cek, apakah Bank harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia? A Ya, apabila pencetakan warkat Cek dilakukan untuk pertama kali dan terdapat perubahan spesifikasi teknis dan rancang bangun pada warkat Cek. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa warkat Cek yang akan dicetak telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia antara lain: 1. Syarat formal oleh Bank Tertarik. 2. Fitur keamanan. 3. Pencantuman informasi dalam bentuk Magnetic Ink Character Recognition (MICR) pada bagian clear band pada warkat Cek. 5. Q Apakah Bank Penagih harus menolak Cek yang tidak memenuhi spesifikasi teknis? 28
A Bank Penagih tetap harus meneruskan Cek yang tidak memenuhi spesifikasi teknis kepada Bank Tertarik, mengingat yang dapat menentukan bahwa suatu Cek memenuhi/tidak memenuhi spesifikasi teknis adalah Bank Tertarik. 29
BAB X LAIN-LAIN 1. Q Apakah terdapat batasan nilai nominal pada penggunaan Cek? A Tidak, penggunaan Cek tidak dibatasi nilai nominalnya. Namun demikian, saat ini Bank Indonesia menetapkan batas nominal apabila Cek diunjukan melalui kliring yaitu maksimal Rp500 juta (Ref. Butir VII.A.5 Perubahan SEBI SKNBI). 2. Q Bagaimana mekanisme penagihan Cek dengan nominal di atas Rp500 juta? A Penagihan Cek dengan nominal di atas Rp500 juta harus dilakukan di luar mekanisme kliring. Berdasarkan kesepakatan Bank yang dituangkan dalam Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI) mekanisme disepakati untuk penagihan Cek dengan nominal di atas Rp500 juta dilakukan secara bilateral antara Bank Penagih dan Bank Tertarik. 3. Q Apakah Cek yang ditolak melalui kliring dapat dikliringkan kembali? A Ya, sepanjang Cek masih dalam masa Tenggang Waktu Pengunjukan atau Cek belum dibatalkan oleh Penarik setelah Tenggang Waktu Pengunjukan Cek berakhir. 4. Q Apakah terdapat batas maksimal Cek yang telah ditolak melalui kliring dapat dikliringkan kembali? A Bank Indonesia tidak mengatur batas maksimal Cek yang dapat dikliringkan. Berdasarkan kesepakatan Bank yang dituangkan 30
dalam KASPI disepakati bahwa batas maksimal Cek dapat dikliringkan yaitu 3 (tiga) kali. Namun demikian, pengunjukan Cek yang pernah ditolak oleh Bank Tertarik melalui kliring lebih dari 3 (tiga) kali akan dikenakan kompensasi biaya administrasi yang dibebankan kepada Bank Penagih. 31