PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANG TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ruang terbatas merupakan tempat kerja yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja/buruh; b. bahwa untuk melindungi pekerja/buruh yang berada di ruang terbatas dari potensi bahaya dan untuk menciptakan tempat kerja yang selamat, aman, nyaman, dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perlu mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas; c. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
2 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 2. Ruang Terbatas adalah ruangan yang cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya, mempunyai akses keluar masuk yang terbatas dan tidak dirancang untuk bekerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya. 3. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana Pekerja/Buruh bekerja, atau yang sering dimasuki Pekerja/Buruh untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya. 4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5. Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut Teknisi K3 Ruang Terbatas adalah setiap Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas. 6. Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas adalah setiap Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melaksanakan pengukuran dan pemantauan Gas Atmosfer Berbahaya di Ruang Terbatas. 7. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penyelamat Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut Petugas K3 setiap Penyelamat Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melakukan penyelamatan di Ruang Terbatas. Terbatas adalah Ruang 8. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; b. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
3 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 9. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas langsung suatu Tempat Kerja atau memimpin bagiannya yang berdiri sendiri. 10. Penanggung Jawab Area Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Penanggung Jawab Area adalah Pengurus atau wakil Pengurus yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Pengurus untuk menyetujui Izin Masuk. 11. Memasuki Ruang Terbatas adalah suatu kegiatan dimana sebagian atau keseluruhan anggota tubuh Pekerja/Buruh berada di dalam Ruang Terbatas. 12. Izin Masuk Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Izin Masuk adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Pengurus untuk memperbolehkan kegiatan dan mengawasi kegiatan dalam Ruang Terbatas. 13. Gas Atmosfer Berbahaya adalah gas berupa oksigen dengan konsentrasi kurang dari 19,5% (sembilan belas koma lima persen) dan melebihi 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen) volume udara, bahan mudah terbakar atau mudah meledak dengan konsentrasi melebihi 10% (sepuluh persen) konsentrasi batas bawah dapat meledak, bahan beracun dengan konsentrasi melebihi nilai ambang batas, yang terdapat dalam Ruang Terbatas dan dapat menyebabkan kematian atau ketidakmampuan Pekerja/Buruh untuk menyelamatkan diri. 14. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri. 16. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
4 - Pasal 2 Pengusaha dan/atau Pengurus yang melaksanakan pekerjaan pada Ruang Terbatas wajib menerapkan syarat K3 di Ruang Terbatas. Pasal 3 (1) Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. pesawat bejana, tangki dan/atau dapur/tanur, silo, cerobong; jaringan perpipaan, terowongan, dan konstruksi bawah tanah lainnya yang serupa; sumur atau lubang yang memiliki bukaan di bagian atasnya, baik alamiah ataupun buatan yang melebihi kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter; dan/atau ruangan lainnya yang ditentukan sebagai Ruang Terbatas oleh Pengurus dan/atau Pengusaha. b. c. d. (2) Pengawas dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian untuk menentukan Ruang Terbatas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. Ketenagakerjaan (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menetapkan Ruang Terbatas. (4) Pengurus dan/atau Pengusaha yang tidak menetapkan Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1) Pelaksanaan syarat K3 di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. penetapan klasifikasi; b. pembatasan akses Memasuki Ruang Terbatas; c. d. prosedur kerja aman; e. f. Izin Masuk; peralatan dan perlengkapan; dan personel K3. (2) Syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada pekerjaan pemeriksaan dan pengujian, pemeliharaan/perawatan, dan penyelamatan. perbaikan, BAB II PENETAPAN KLASIFIKASI Pasal 5 (1) Pengurus dan/atau Pengusaha harus menetapkan klasifikasi Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melalui identifikasi potensi bahaya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN uap,
5 - (2) Klasifikasi Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Ruang Terbatas dengan Izin Masuk; dan b. Ruang Terbatas tanpa Izin Masuk. (3) Ruang Terbatas dengan Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki karakteristik sumber bahaya: a. Gas Atmosfer Berbahaya; b. bahan cairan atau padatan yang berpotensi (engulfment) Pekerja/Buruh di memerangkap dalamnya; bentuk atau struktur ruangan sedemikian rupa yang berpotensi menyebabkan Pekerja/Buruh terperangkap (entrapment); dan/atau sumber yang mengakibatkan cedera atau kematian. c. d. bahaya lainnya berpotensi (4) Ruang Terbatas Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ruangan yang tidak terdapat sumber bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). tanpa BAB III PEMBATASAN AKSES MEMASUKI RUANG TERBATAS Pasal 6 Pembatasan akses Memasuki Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. penutupan, penguncian, dan penandaan; b. pemasangan pembatas pasif atau penghalang; c. dan/atau pemasangan rambu larangan masuk. BAB IV IZIN MASUK RUANG TERBATAS Pasal 7 (1) Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus dimiliki setiap orang yang Memasuki Ruang Terbatas berdasarkan klasifikasi Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a. (2) Pekerjaan pada Ruang Terbatas tidak dapat dilakukan sebelum Izin Masuk diterbitkan. (3) Penanggung Jawab Area di Tempat Kerja wajib memastikan setiap orang yang akan Memasuki Ruang Terbatas telah memiliki Izin Masuk. Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penanggung Jawab Area setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian syarat K3 oleh Ahli K3. (4) (5) Pemeriksaan kesesuaian syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang sebagaimana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
6 - Pasal 8 (1) Pemeriksaan kesesuaian syarat K3 oleh Ahli K3 (4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat meliputi: a. pengujian dan pemantauan Gas Atmosfer Berbahaya; b. pengaliran udara secara terus-menerus; c. d. komunikasi; e. penguncian dan penandaan sumber energi; sumber daya dengan tegangan tidak lebih dari 50 (lima puluh) volt untuk kondisi kering dan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) volt untuk kondisi lembab; alat pelindung diri; f. g. penyelamatan dalam keadaan darurat; dan h. peralatan lain yang diperlukan. (2) Dalam hal syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat terpenuhi, Penanggung Jawab Area (1) menerbitkan Izin Masuk. Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada lokasi pekerjaan. telah (3) Pasal 9 Selama pekerjaan pada Ruang Terbatas berlangsung harus dilakukan pemantauan oleh Penanggung Jawab Area dan/atau Ahli K3 terhadap perubahan Gas Atmosfer Berbahaya, kondisi Pekerja/Buruh, durasi pekerjaan, dan kemungkinan penyimpangan dari syarat K3 yang tertuang dalam Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). Pasal 10 (1) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditemukan kondisi yang membahayakan lain, pekerjaan, Pekerja/Buruh, dan/atau orang Pengurus harus melakukan penghentian pekerjaan untuk sementara dan/atau pencabutan Izin Masuk. (2) Dalam hal terjadi pencabutan Izin Masuk sebagaimana Pengurus wajib dimaksud ayat mendokumentasikan pencabutan izin paling singkat 1 (satu) tahun untuk dikaji ulang. pada (1), BAB V PROSEDUR KERJA AMAN Bagian Kesatu Umum Pasal 11 (1) Prosedur kerja aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diterapkan melalui analisis pekerjaan berdasarkan K3 (job safety analysis). (2) Prosedur kerja aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
7 - a. pengujian Gas Atmosfer Berbahaya; b. pembersihan dan/atau pembilasan bahan berbahaya; penguncian dan/atau isolasi sumber energi; c. d. penyediaan sirkulasi udara; e. f. penyediaan sistem komunikasi; dan penyediaan rencana tanggap darurat. (3) Prosedur kerja aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan untuk Memasuki Ruang Terbatas. Bagian Kedua Pengujian Gas Atmosfer Berbahaya Pasal 12 (1) Pengujian Gas Atmosfer Berbahaya di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan: a. b. sebelum dilakukan pekerjaan; dan selama dilakukan pekerjaan. (2) Pengujian Gas Atmosfer Berbahaya di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan: a. b. metode uji sesuai standar teknis. alat uji yang terkalibrasi sesuai standar teknis; dan (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi: a. b. standar nasional Indonesia; atau standar internasional. (4) Dalam hal belum terdapat standar nasional Indonesia sebagaimana dan/atau dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan standar negara lain yang direkomendasikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki spesialisasi di bidang lingkungan kerja. standar internasional (5) Hasil pengujian Gas Atmosfer Berbahaya sebagaimana formulir dimaksud pada ayat sebagaimana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (1) dimuat dalam tercantum dalam Lampiran Bagian Ketiga Pembersihan dan/atau Pembilasan Bahan Berbahaya Pasal 13 (1) Pembersihan dan/atau pembilasan bahan berbahaya di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan media dan metode sesuai dengan standar teknis. (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi: a. b. standar nasional Indonesia; atau standar internasional. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
8 - (3) Dalam hal belum terdapat standar nasional Indonesia dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan standar negara lain yang direkomendasikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki spesialisasi di bidang lingkungan kerja. standar internasional Bagian Keempat Penguncian dan/atau Isolasi Sumber Energi Pasal 14 (1) Penguncian dan/atau isolasi sumber energi di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan: a. menggunakan alat pengunci yang sesuai pada setiap sumber energi; dan b. memberikan tanda atau label yang terbaca dengan jelas, tidak mudah rusak, dan tidak mudah lepas. (2) Setelah dilakukan penguncian dan/atau isolasi sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengisian formulir isolasi energi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Kelima Penyediaan Sirkulasi Udara Pasal 15 (1) Sirkulasi udara dalam pekerjaan di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, disediakan guna menghindari Gas Atmosfer Berbahaya melalui memaksimalkan sumber ventilasi alami dengan membuka semua akses udara yang memungkinkan. (2) Dalam hal ventilasi alami tidak dapat memenuhi kebutuhan udara bagi Pekerja/Buruh di Ruang Terbatas, digunakan alat ventilasi mekanis yang dilengkapi dengan saringan udara yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. (3) Dalam hal ventilasi alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ventilasi mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterapkan, digunakan sistem sirkulasi udara perorangan dengan respirator suplai udara. Bagian Keenam Penyediaan Sistem Komunikasi Pasal 16 (1) Penyediaan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi: a. metode komunikasi; dan b. alat komunikasi yang sesuai. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
9 - (2) Metode komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara verbal dan/atau non verbal. (3) Alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat komunikasi manual dan/atau elektronik. Bagian Ketujuh Penyediaan Rencana Tanggap Darurat Pasal 17 (1) Rencana tanggap darurat di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f merupakan dokumen tertulis yang wajib dibuat dan paling sedikit memuat: a. b. prosedur keadaan darurat; c. identifikasi potensi keadaan darurat; daftar nama petugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas; d. peralatan yang wajib disediakan untuk menangani e. f. keadaan darurat; fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dan sarana evakuasi; nomor telepon pihak terkait dalam penanganan tanggap darurat pada Ruang Terbatas; dan g. denah lokasi dan jalur evakuasi korban menuju unit pelayanan kesehatan kerja yang tersedia di perusahaan pelayanan kesehatan terdekat. dan/atau fasilitas (2) Rencana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. diberitahukan dan dijelaskan kepada Pekerja/Buruh yang bekerja di Ruang Terbatas; b. dilampirkan dalam Izin Masuk; dan c. dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Ruang Terbatas. BAB VI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Pasal 18 (1) Peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib disediakan Pengusaha dan/atau Pengurus pada setiap pekerjaan di Ruang Terbatas. (2) Peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peralatan pengujian dan pemantauan Gas Atmosfer Berbahaya; b. peralatan pengaliran udara secara terus-menerus; c. peralatan penguncian dan penandaan sumber energi; d. peralatan komunikasi; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
10 - e. alat pengukur tegangan tembus; f. peralatan penerangan; g. peralatan tanggap darurat; h. alat pelindung diri; dan i. peralatan lain yang diperlukan. (3) Peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar teknis. (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memenuhi: a. b. standar nasional Indonesia; atau standar internasional. (5) Dalam hal belum terdapat standar nasional Indonesia dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan standar negara lain yang direkomendasikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki spesialisasi di bidang lingkungan kerja. standar internasional BAB VII PERSONEL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 19 Personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi: a. Teknisi K3 Ruang Terbatas; b. Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas; dan c. Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas. Bagian Kedua Kompetensi Personel Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 20 (1) Personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kompetensi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai SKKNI yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 21 (1) Dalam hal SKKNI untuk personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c belum ditetapkan, personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c dapat menggunakan surat keterangan telah mengikuti pembinaan K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Surat keterangan telah mengikuti pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pembinaan sesuai dengan pedoman pembinaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
11 - (3) SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Bagian Ketiga Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 22 (1) Personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memiliki lisensi K3. (2) Untuk memperoleh lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha, Pengurus, atau pejabat yang ditunjuk pada kementerian/lembaga mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara daring. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan: a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun b. c. yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; surat keterangan sehat untuk bekerja di Ruang Terbatas dari dokter; sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan d. pas foto ukuran 2x3 berwarna latar belakang warna merah. (4) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Direktur Jenderal melakukan verifikasi paling lambat 2 (dua) hari kerja. (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan benar dan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan lisensi K3 paling lambat 2 (dua) hari kerja. (7) Lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Bagian Keempat Perpanjangan Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 23 (1) Perpanjangan lisensi K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dilakukan oleh Pengusaha, Pengurus, atau pejabat yang ditunjuk pada kementerian/lembaga dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara daring. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan: a. b. lisensi K3 yang akan diperpanjang; surat keterangan sehat dari dokter untuk bekerja di Ruang Terbatas; surat keterangan masih bekerja di perusahaan yang sama; c. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
12 - d. e. sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan pas foto ukuran 2x3 berwarna latar belakang warna merah. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku lisensi K3 berakhir. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan melewati batas waktu masa berlaku lisensi K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), pemohon perpanjangan harus mengajukan permohonan baru. Pasal 24 (1) Lisensi K3 hanya berlaku selama personel K3 Ruang Terbatas atau di kementerian/lembaga yang mengajukan permohonan. (2) Dalam hal personel K3 Ruang Terbatas pindah tempat bekerja sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi K3 maka dapat dilakukan perubahan lisensi K3. bekerja perusahaan (3) Perubahan lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha, Pengurus, atau pejabat yang ditunjuk pada kementerian/lembaga tempat personel K3 bekerja mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara daring. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan: a. b. c. lisensi K3 yang masih berlaku; sertifikat kompetensi yang masih berlaku; dan surat keterangan pindah kerja. Bagian Kelima Pencabutan Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 25 (1) Lisensi personel K3 sebagaimana dimaksud dalam jika yang bersangkutan Pasal 19 dapat dicabut terbukti: a. melakukan tugasnya tidak sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan/atau b. melakukan kesalahan, kelalaian, atau kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja. (2) Pencabutan lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas Pengawas ayat rekomendasi Ketenagakerjaan. hasil pemeriksaan Bagian Keenam Tugas dan Wewenang Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
13 - Pasal 26 (1) Teknisi K3 Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan Pekerja/Buruh yang memiliki tugas: a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan K3 Ruang Terbatas dan/atau standar yang telah ditetapkan; b. melaksanakan identifikasi potensi bahaya Ruang Terbatas dengan konfigurasi terbuka; c. melaksanakan identifikasi potensi bahaya Ruang Terbatas; d. melaporkan kepada atasan langsung berkenaan e. kondisi pekerjaan yang tidak aman; bertanggung pekerjaannya; dan jawab atas kegiatan dan hasil f. membantu Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan Ruang Terbatas. (2) Teknisi K3 Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melaksanakan pekerjaan pemasangan, perakitan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan/atau pemeriksaan instalasi, perlengkapan, peralatan, dan/atau komponen di Ruang Terbatas; dan terhadap rangkaian, b. melakukan tindakan korektif atau memberikan rekomendasi untuk menghentikan pekerjaan jika ditemukan potensi bahaya untuk terjadi keadaan darurat. Bagian Ketujuh Tugas dan Wewenang Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas Pasal 27 (1) Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Pekerja/Buruh yang memiliki tugas: a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan K3 Ruang Terbatas dan/atau standar yang telah ditetapkan; b. melaksanakan identifikasi potensi bahaya Ruang Terbatas; c. melaporkan kepada atasan langsung berkenaan kondisi pekerjaan yang tidak aman; d. bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil pekerjaannya; e. membantu Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan Ruang Terbatas. (2) Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pengukuran Gas Atmosfer Berbahaya; dan b. memberikan rekomendasi atas hasil pengukuran Gas Atmosfer Berbahaya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
14 - Bagian Kedelapan Tugas dan Wewenang Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penyelamat Ruang Terbatas Pasal 28 (1) Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan Pekerja/Buruh yang memiliki tugas: a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan K3 Ruang Terbatas dan/atau standar yang telah ditetapkan; b. melaksanakan identifikasi potensi bahaya Ruang Terbatas; c. melaporkan kepada atasan langsung berkenaan kondisi pekerjaan yang tidak aman; d. bertanggung jawab atas kegiatan penyelamatan dan hasil pekerjaannya; dan e. membantu Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan Ruang Terbatas. (2) Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan penyelamatan Pekerja/Buruh yang bekerja di Ruang Terbatas; dan b. memberikan rekomendasi atas tindakan penyelamatan yang dilakukan. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 29 Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
15 - BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 (1) Lisensi K3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Lisensi K3 Teknisi K3 Utama Ruang Terbatas dan lisensi K3 Teknisi K3 Madya Ruang Terbatas yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan menjadi lisensi K3 Teknisi K3 Ruang Terbatas. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Menteri diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar pengundangan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan Menteri Peraturan ini Penanggung Jawab Pembuat Konsep (Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan) Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Aspek Teknis (Dirjen PPK dan K3) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal) Paraf Tanggal Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2023 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 936 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Reni Mursidayanti NIP 19720603 199903 2 001 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
16 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANG TERBATAS DAFTAR FORMULIR 1. FORMULIR BEBAS GAS BERBAHAYA KOP/NAMA PERUSAHAAN FORMULIR BEBAS GAS BERBAHAYA No. ... .. Formulir ini diterbitkan atas dasar pengujian Gas Atmosfer Berbahaya yang dilakukan oleh Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas yang memiliki lisensi K3. Formulir ini harus selalu dilekatkan pada akses jalan masuk ke suatu Ruang Terbatas atau di sekitar area kerja untuk dapat dipantau secara berkala dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Izin Masuk Ruang Terbatas yang berlaku. No. Register Ruang Terbatas : Lokasi : Merk/tipe alat uji: Unit Kerja: Tanggal kalibrasi alat uji: Formulir ini dinyatakan valid pada: Jam... . Tanggal:... Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap parameter volume oksigen, konsentrasi bahan- bahan mudah terbakar/meledak dan bahan-bahan beracun. Area pengujian Metode pengujian O2 (%) Hasil (Keterangan) BRDM (%) H2S (bds) CO (bds) Berdasarkan hasil pengujian diatas terhadap Ruang Terbatas yang dimaksud, dinyatakan: TIDAK terbebas dari bahan-bahan berbahaya berupa: Telah terbebas dari bahan-bahan berbahaya berupa: Catatan / syarat -syarat khusus: Nama Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas: Tandatangan: Unit Kerja/Instansi : Sertiifikat Bebas Gas Berbahaya ini berlaku sampai dengan jam... .. pada tanggal... ... (Masa berlaku TIDAK LEBIH dari 8 (delapan) jam sejak waktu penerbitan formulir ini) Formulir Bebas Gas Berbahaya ini dapat dijadikan sebagai dasar pengesahan Izin Kerja Panas dan Izin Masuk Ruang Terbatas sebagai bagian dari Izin Induk (master permit) dan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku. Tanda tangan Ahli K3 / Pengawas yang bertugas ... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
17 - 2. FORMULIR ISOLASI ENERGI KOP/NAMA PERUSAHAAN FORMULIR ISOLASI ENERGI No. ... .. 1. Detail Pekerjaan 1.1 1.2 1.3 2. Tindakan Isolasi Energi 2.1 Lokasi Pekerjaan : Deskripsi Pekerjaan : Peralatan yang diisolasi: Sekering NO AMP Lokasi 1. Detail Pekerjaan 1.1 1.2 1.3 2. Tindakan Isolasi Energi 2.1 Lokasi Pekerjaan : Deskripsi Pekerjaan : Peralatan yang diisolasi: Sekering NO AMP Lokasi No Breaker Tindakan No Gembok Tag BUKA BUKA BUKA TUTUP TUTUP TUTUP YA YA YA TIDAK TIDAK TIDAK Tindakan Pencegahan Lain yang Dilakukan: Dengan ini saya menyatakan bahwa tindakan isolasi energi dan pencegahan lainnya yang diperlukan diatas telah dilaksanakan sesuai prosedur. Tindakan verifikasi / pengujian juga telah dilakukan terhadap peralatan tersebut untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi pelepasan energi elektrikal yang tidak terkendali serta semua orang yang terlibat dalam pekerjaan ini telah diberikan informasi yang sesuai. Nama Petugas/Teknisi: Tandatangan: Tanggal: Jam: 2.2 Mekanisme Kendali Jenis Isolasi Energi Lainnya Lokasi Inlet / Outlet / Drain O O O Flensa Keran I I I YA YA YA Tindakan Pencegahan Lain yang Dilakukan: D D D TIDAK BUKA TUTUP TIDAK BUKA TUTUP TIDAK BUKA TUTUP No Gembok Tag YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK Dengan ini saya menyatakan bahwa tindakan isolasi energi dan pencegahan lainnya yang diperlukan diatas telah dilaksanakan sesuai prosedur. Tindakan verifikasi / pengujian juga telah dilakukan terhadap peralatan tersebut untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi pelepasan energi yang tidak terkendali serta semua orang yang terlibat dalam pekerjaan ini telah diberikan informasi yang sesuai. Nama Petugas/Teknisi: Tandatangan: Tanggal: Jam: Nama Ahli K3: Tandatangan: Tanggal: Jam: 3. Penerimaan Formulir oleh Pekerja Dengan ini saya menyatakan telah menerima salinan formulir isolasi energi ini dan memahami bahwa peralatan yang telah diisolasi berada dalam kondisi aman dan pekerjaan dapat dilanjutkan. Saya sendiri telah memeriksa bahwa semua peralatan tersebut telah diisolasi dengan baik. a. Nama : Tandatangan : Tanggal : Jam: b. Nama : Tandatangan : Tanggal : Jam: c. Nama : Tandatangan : Tanggal : Jam: Jika terjadi pergantian shift, maka formulir ini harus diserahkan kepada pekerja pada shift berikutnya. 4. Penyelesaian Pekerjaan Dengan ini saya menyatakan bahwa pekerjaan sebagaimana terdapat dalam bagian 1 telah selesai dilaksanakan, oleh karenanya semua personel yang terlibat dapat dikembalikan pada posisinya dan peralatan yang diisolasi dalam pekerjaan ini dapat diaktifkan kembali oleh petugas yang berwenang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
18 - a. Nama Pekerja: Tandatangan : Tanggal : Jam: 5. Konfirmasi Deaktifasi Dengan ini saya menyatakan bahwa tindakan isolasi sebagaimana terdapat dalam bagian 2 telah dapat dikembalikan dan peralatan dapat diaktifkan kembali. a. Nama Petugas/Teknisi: Tandatangan : Tanggal : Jam: 6. Dengan ini saya menyatakan bahwa pekerjaan sebagaimana terdapat dalam bagian 1 belum selesai dilaksanakan, oleh karenanya peralatan yang terlibat dalam pekerjaan tersebut akan dimasukkan dalam daftar "isolasi jangka panjang" dan salinan dari formulir ini akan ditempatkan dalam dokumen "isolasi jangka panjang" a. Nama Pekerja: Tandatangan : Tanggal : Jam: Isolasi Jangka Panjang b. Nama Petugas/Teknisi: Tandatangan : Tanggal : Jam: c. Nama Ahli K3: Tandatangan : Tanggal : Jam: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
19 - 3. FORMULIR IZIN MASUK RUANG TERBATAS KOP/NAMA PERUSAHAAN FORMULIR IZIN MASUK RUANG TERBATAS Tanggal dan waktu izin dikeluarkan Lokasi pekerjaan Peralatan kerja yang dipergunakan Nama Teknisi K3 Ruang Terbatas 1 3 Tanggal dan waktu izin berakhir Supervisor Jenis Pekerjaan 2 4 1 Pengujian gas atmosfer Waktu Oksigen Gas mudah meledak % % BRDM 4 Apakah petugas /Teknisi Teknisi K3 Ruang Terbatas Teknisi Deteksi Gas Ya Tidak Gas beracun H2S BDS CO BDS Telah lulus pelatihan yang dipersyaratkan Tanda tangan Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas 5 Peralatan N/A Ya Tidak 2 3 Sumber isolasi yang ada Keran/Valve Elektrikal Sorokan Buta/Blind Flange Ventilasi N/A N/A Ada Ada Tidak Tidak Alat pengukur gas atmosfer (baca langsung) Pelindung badan, tali pinggang keselamatan, kelengkapan penyelamatan. Alat komunikasi Pelindung kepala, mata, tangan, kaki, pendengaran Pelindung pernapasan dilengkapi dengan oksigen dan alat bantu pernapasan Peralatan listrik 6 Mekanis Hanya Alami Pengujian gas atmosfer setelah isolasi dan ventilasi Oksigen % >19.5% Gas mudah meledak % BRDM < 10% 8 Pengujian berkala gas atmosfer O2 BRD M % % % % % 19.5%-23.5% % < 10% Gas beracun < 1 bds H2S < 25 bds CO CO bds bds bds 35bds+ Waktu Tanda tangan Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas HC HCN H2S SO2 NH3 bds bds bds bds bds bds bds bds BDS BDS bds bds bds bds BDS 1bds*; 5bds+ 4bds* 10bds*; 15bds+ 2bds*; 5bds+ 35bds+ 7 Prosedur komunikasi 9 Prosedur Penyelamatan darurat 10 Pengesahan Setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi pekerjaan kemudian memahami isi dari izin ini dan telah adanya instruksi ataupun prosedur penyelamatan darurat maka diberikan izin untuk memulai pekerjaan di Ruang Terbatas. dipersiapkan oleh Nama Ttd Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
20 - (Teknisi K3 Ruang Terbatas) disetujui oleh (Manajer Unit/Area) diawasi oleh (Ahli K3) Nama Nama Ttd Ttd 11 Penghentian Pekerjaan Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan sebagaimana tertera pada formulir izin ini telah dihentikan, oleh karenanya izin pekerjaan ini dicabut. (Teknisi K3 Ruang Terbatas) (Manajer Unit/Area) (Ahli K3) Nama Ttd Nama Nama Ttd Ttd 12 Penyelesaian Pekerjaan Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan sebagaimana tertera pada formulir izin ini telah selesai/belum selesai dilaksanakan, oleh karenanya izin pekerjaan ini dapat ditutup/dilanjutkan* kembali apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dalam formulir izin ini. (Teknisi K3 Ruang Terbatas) (Manajer Unit/Area) Nama Ttd Nama Ttd (Ahli K3) Nama Ttd MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IDA FAUZIYAH Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Reni Mursidayanti NIP 19720603 199903 2 001 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN