Volume 5 Number 1 (2023) January-June 2023 Page: 241-254 E-ISSN: 2686-4819 P-ISSN: 2686-1607 DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2084 Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia Melisa1, Elmi Khoiriyah2, Bagus Priyono Pamungkas3, Inas Hardianti4, Raesitha Zildjianda5 1 Universitas Lampung, Indonesia; 2 Universitas Lampung, Indonesia; 3 Universitas Lampung, Indonesia; 4 Universitas Lampung, Indonesia; 5 Universitas Lampung, Indonesia; Received: 15/10/2022 Revised: 28/01/2023 Accepted: 22/02/2023 Abstract Tujuan hukum sendiri meliputi 3 nilai yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun sayangnya, praktik nyata dunia hukum seringkali tidak menekankan seluruh nilai dan cenderung melupakan satu nilai. Maka dari itu, telah timbul satu pemahaman dimana nilai keadilan adalah nilai yang paling utama dalam dunia hokum Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui Konsep Keadilan dalam Negara hukum di Indonesia , dan mendeskripsikan Kedudukan Hukum Dapat Mewujudkan Sistem Hukum Yang Ideal di Indonesia Sehingga Konteks Welfare State Dapat Terwujud. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah harus terlihat dalam materi Undang-Undang dalam integritas moral aparat penegak hukum. Keywords Law; Justice; walfare Corresponding Author Melisa Universitas Lampung; 1. PENDAHULUAN Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiripun bermacam macam, dalam berbagai bidang , misalnya ekonomi, maupun hokum (Handayani, Johannes, Kiki. 2018) banyaknya peraturan hukum yang tumpul dalam memotong kesewenang-wenangan, hukum tak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai masalah yang seharusnya menjadi tugas hukum untuk Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu (Muhammad Helmi.2015) Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya (Muhammad Helmi.2015) Keseimbangan keadilan antara © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the license Attribution Creative Commons 4.0 International License (CC BY) Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia Accredited Sinta 4
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Menyelesaikannya (Laurensius Arliman S,2016) Dalam praktik peradilan di Indonesia, aparat penegak hukum cenderung berpikir legalistic, seperti halnya dengan kasus Nenek Minah di mana pemetikan buah kakao berujung pada proses hukum. Vonis yang diberikan berdasarkan pembuktian formal perkara pidana menyimpulkan bahwa petinggi hanya mengutamakan kepastian hukum. Aparat penegak hukum jika dilihat dari sisi legalistik tidaklah keliru. Namun, jika dilihat dari sisi mencapai keadilan, tentu hal tersebut telah menimbulkan luka yang besar di hati masyarakat Indonesia. Hukum dianggap tidak sejalan dengan keadilan hukum yang berkembang di masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi ironi, seolah-olah hukum dipisahkan dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Padahal hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia yang mengabdikan pada hokum Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan upaya dalam mewujudkan penegakan hukum Indonesia yang responsif. Maka dari itu, para aparat penegak hukum tidak dapat hanya memperhatikan dan merujuk pada teks Undang-Undang Dasar (UUD). Para aparat harus bisa melihat dan memperhatikan lebih jauh nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat luas. Dengan kata lain, hukum haruslah mengabdi pada masyarakat sendiri Keadilan sebenarnya ada dimana-mana, sebagaimana hukum-pun juga ada dimana-mana. Keadilan dapat muncul dalamberbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional (yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif), tidak bisa menjadi penjamin terwujudnya keadilan itu (Sudjito) Keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, terkadang manusia (baik secara individu maupun kelompok) telah berusaha secara maksimal dengan mendayagunakan akal pikirannya, akan tetapi keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan tetap jauh juga dari kenyataan. Kenyataan dan berbagai pengalaman pahit yang hadir dalam kehidupan, kiranya semakin menyadarkan kita bahwa kehidupan di dunia ini memang sekedar sebuah permainan. Terserahalah pada kita, mau berperan sebagai apa dalam permainan itu. Apakah kita menjadi sutradara, pemeran yang serakah, sekedar pemain komedi, ataukah penonton? Dari permasalahan diatas maka penulis mencoba menyajikan mengenai Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. 242
Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda / Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia 2. METODE Penelitian ini fokus pada kajian tentang kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekataan fenomenologi deskriptif. Dengan pendekatan tersebut maka peneliti ingin mengungkap kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. Data yang digunakan adalah dari literatur berupa referensi dari beberapa artikel atau dokumentasi dari berbagai situs atau aplikasi market place terkait, buku, maupun jurnal yang dipublikasikan berkaitan dengan predatory pricing. Dimulai dengan mengumpulkan data- data dan informasi terkait dengan fenomena permasalahan, kemudian, data-data dan informasi tersebut dievaluasi guna memberikan keakuratan informasi dan analisis yang akan ditulis (Sugiyono, 2017). Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif, yakni digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau menjelaskan kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia 3. HASIL DAN PEMBAHAN 3.1 Konsep Keadilan dalam Negara Hukum di Indonesia Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri (Moh. Mahfud MD) Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat (Yovita A. Mangesti & Bernard L.2014) Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, didalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan 243
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan. Karena keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan harus berpangkal hukum positif dan harus juga menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hokum (Bernard L Tanya dkk,2013) Namun bila mengacu pada asas prioritas, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dalam memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hokum (Satjipto Rahardjo.2012) Kajian mengenai keadilan dirasa sangat umum dan luas. Oleh karena itu perlu pembatasan yang lebih ringkas terkait konsep keadilan terutama konsep keadilan di Indonesia. Indonesia yang berfalsafah Pancasila memiliki konsep keadilan tersendiri yaitu keadilan bermartabat sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Keadilan bermartabat adalah "keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sitem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia (Teguh Prasetyo. 2015) Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum, ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (conflict within the law). Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, fiat jutitia bereat mundus. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: 244
Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda / Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia 1. keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. 2. keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang (Ansori, Abdul Gafur, 2006). Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak) Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundangundangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal ituAdil menyangkut relasi manusia dengan yang lain (Suparmono, Rudi 2006.) Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hokum (Dardji Darmohardjo, Shidarta (2006). Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari yunani. Dari zaman yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan (Suwardi Sagama. 2016). Keadilan dapat tercapai jika, pertama, negara menegakkan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan dasar. Kedua, negara memberikan pengaturan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi sehingga memberikan manfaat kepada yang tidak beruntung. Keadilan sebagai kesetaraan diulas oleh Thomas Aquinas, yang membedakan keadilan dalam dua kelompok yaitu keadilan umum (justitia generalis) dan keadilan khusus (justitia specialis). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu: a. Keadilan distributif (justitia distributiva) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum; b. Keadilan komutatif (justitia commutativa) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi. c. Keadilan vindikatif (justitia vindicativa) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil 245
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya kedua, diakses, 10 Nopember 2022) 1. Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yg bersifat umum menyatakan:Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang (neminem laedere)". Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentuk an oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam. 2. Paradigma Positivisme Hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah Suum jus, summa injuria; summa lex, summa crux. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. 3. Dalam paradigma hukum Utiliranianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesauatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (human welfare). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi 3.2 Hukum yang ideal dapat Mewujudkan Konteks Welfare State di Indonesia Teori Negara Kesejahteraan (welfare state) pernah diperkenalkan oleh Spicker, yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Negara kesejahteraan ditujukkan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). Sekurang-kurangnya ada lima bidang utama yang disebut Spicker untuk menjelaskan konsep 246
Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda / Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia kesejahteraan, yaitu:bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti, yakni: 1. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan kondisi manusia yang baik, di mana orang- orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai; 2. Dalam tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara formatif dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi); 3. Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara kesejahteraan (welfare state); 4. Dalam tinjauan lain (seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), sejahtera menunjuk ke aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja; atau yang keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak cukup atau tidak layak secara manusiawi; atau jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; atau bisa juga karena memiliki kondisi khusus, seperti adanya bukti sedang mencari pekerjaan (menganggur); atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban untuk menafkahi keluarga atau menjaga anak (yang mencegahnya untuk dapat/bisa bekerja), karena di beberapa kasus negara penerima dana diharuskan bekerja, yang dikenal dengan istilah workfare. Dalam suatu konsep negara berdasar hukum, maka hukum harus dilihat secara fungsional, sehingga pada akhirnya hukum dimengerti atau dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai kehidupan bernegara dan bermasyarakat . Nilai-nilai yang baik tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka penyelenggatraan ketatanegaraa, dalam hal ini terkait pembuatan suatu kebijakan dalam bidang hokum (Asep Warlan Yusup, 2008 ) Indonesia telah memilih Negara hukum (welfarestaat) sebagai bentuk negara. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan dan akibatnya, harus didasarkan atas hukum.Konsep negara hukum Indonesia telah termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang merupakan amandemen ketiga dari Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum. Oleh karenanya dalam setiap bentuk pelaksanaan penyelenggaraan negara, aspek hukum sudah seharusnya dijadikan sebagai pedoman. Dalam suatu Negara yang berbentuk demikian, maka hukum merupakan sarana utama yang oleh bangsa itu disepakati sebagai sarana untuk mengatur kehidupan .Hal ini sesuai dengan 247
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam pandangan Locke dalam Laski Yang berpendapat mengenai negara yang seharusnya, locke mengatakan ; state that thought it had alreadywon its freedom that power must be limited by its service to the purposes it is intended to accomplish (Harold J.2000). Jadi negara secara teknis kemerdekaannya dibatasi oleh apa yang disebut dengan pelayanan terhadap rakyatnya dan pelayanan tersebut dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Tujuan negara Republik Indonesia tidak menganut/mengacu pada teori tujuan negara dari Eropa Kontinental Barat yang pada awalnya bertujuan mencari kekuasaan semata, kemudian berkembang menjadi tujuan kemakmuran individu (paham liberal). Sejarah bangsa Indonesia menunjukan bahwa, setelah melalui penderitaan penjajahan selama tiga setengah abad, perjuangan kemerdekaan yang semula bersifat kedaerahan kemudian bersifat menyeluruh, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Latar belakang sejarah bangsa Indonesia ini, tentu sangat mempengaruhi rumusan tujuan negara Indonesia yang dirumuskan secara lengkap dalam Alinea 4 Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, meliputi: 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2) Memajukan kesejahteraan umum. 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan negara Indonesia, seluruhnya harus berdasar dan diukur dengan nilai- nilai Pancasila. Mengenai tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, merupakan tujuan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang amat heterogen. Artinya, persatuan bangsa yang dapat mengatasi perbedaan suku, agama dan ras. Tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, sebenarnya merupakan tujuan kemanusian universal. Hal ini karena negara tidak hanya melindungi seluruh warga Indonesia, tetapi juga seluruh penduduk asing yang berada dalam wilayah hukum negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan kemanusiaan universal lainnya, yaitu tujuan turut melaksanakan ketertiban dunia, berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seluruh rakyat Indonesia juga harus bersatu padu dalam melindungi serta mempertahankan wilayah negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Sebagai negara kepulauan, wilayah negara Indonesia amat luas, juga strategis dilihat dari sudut kepentingan perdagangan dan pertahanan intemasional. Oleh karena itu, negara harus bersikap sangat tegas terhadap segala tindakan yang ingin menghalangi dan menghambat persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia (Nurtjahjo, Hendra. 2005) Tujuan memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan negara kesejahteraan. Artinya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari segi material/ekonomi saja tetapi juga dari segi spiritual. Kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan tutunan agama, sehingga 248
Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda / Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia akan membawa keselamatan serta kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Selain itu, sesuai dengan nilai luhur Pancasila, tujuan kesejahteraan ekonomi harus dicapai dengan mendahulukan nilai-nilai keadilan sosial. Karena kesejahteraan tanpa keadilan tidak ada artinya, tidak berbeda dengan tujuan kemakmuran individu yang dianut oleh paham negara-negara barat. Selanjutnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya menjadi tugas utama negara. Rakyat Indonesia juga dengan penuh kesadaran harus turut aktif dalam us aha mencerdaskan diri. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas, mampu memahami teori kenegaraan Indonesia sehingga menjadi bangsa yang sadar bernegara, memiliki kesadaran hukum yang baik, dan memahami untuk mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Selain itu, juga mampu memahami sejarah kenegaraan Indonesia yang merupakan proses terjadinya negara Indonesia. Rakyat Indonesia harus menyadari bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, dan akan memilih wakil-wakil rakyat dan pimpinan negara yang benar-benar memahami kebutuhan rakyatnya. Bangsa Indonesia sewajamya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mengadakan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain di dunia internasional. Hal ini karena negara Indonesia mampu memenuhi seluruh unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai negara yang memiliki "power" dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Seorang sarjana dalam bidang politik internasional bernama Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politic Among Nations menyatakan, setiap negara harus memenuhi 8 ( delapan ) unsur negara agar dapat turut aktif dalam kerja sama/hubungan internasional. Kedelapan unsur negara tersebut disebut "elements of national power"( Padmo Wahjono. 1966). Sedangkan hukum internasional menyatakan setiap negara hams mendapat pengakuan atas pemerintahannya dari negara-negara lain, disamping unsur-unsur negara lainnya. Dengan demikian, setiap negara dalam politik internasional memenuhi 9 ( sembilan ) unsur negara, yang meliputi: 1. Unsur wilayah, yang mempakan unsur strategis ditinjau dari sudut kepentingan perang dan ekonomi. Wilayah Indonesia sangat strategis dari sudut kepentingan ekonomi, karena terletak antara dua benua dan dua samudra. Dari segi kepentingan perang, sudah sejak lama negara super power ingin menjadikan salah satu wilayah di Indonesia sebagai pangkalan militernya. 2. Unsur sumber alam, yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri juga kepentingan ekspor. karena sumber-sumber alam yang melimpah, bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama tiga setengah abad. Hal ini menunjukan, negara Indonesia amat kaya dengan sumber alam, sehingga tentu akan sangat mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, sepanjang dikelola dengan baik sehingga akan mendukung dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan. 249
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3. Unsur kapasitas industri, kondisi perindustrian di negara Indonesia amat lengkap. Industri berat,seperti industri baja di Cilegon, galangan kapal di Surabaya yang merupakan industri pembuatan kapal laut, industri pembuatan senjata di Bandung. Industri kimia (pupuk, semen), gas (kebutuhan dalam negeri dan ekspor), cooking oil (kebutuhan dalam negeri dan ekspor). Industri perkayuan, baik yang setengah jadi (plywood) maupun sudah jadi (mebel), untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor, dan masih banyak lagi industriindustri lainnya, yang membuktikan kapasitas industri di Indonesia cukup baik. 4. Jumlah penduduk yang memadai sesuai dengan luas wilayahnya. jumlah penduduk Indonesia, merupakan nomor lima terbesar di dunia. 5. Pemerintah yang stabil untuk mendapat pengakuan dunia internasional. Hubungan internasionaI negara Indonesia baik dalam lingkup regional maupun internasional, menunjukan adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap pemerintahan yang stabil dari negara Indonesia. 6. Angkatan bersenjata yang kuat dari segi moral dan material. Berbagai persyaratan dan jenjang pendidikan yang harus dilalui dalam program angkatan bersenjata menunjukan, pemerintah Indonesia berusaha secara maksimaI membentuk angkatan bersenjata yang kuat. Turut sertanya tentara Indonesia dalam kegiatan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (antara lain di Lebanon akhir-akhir ini), menunjukan pengakuan dunia internasional pada kualitas angkatan bersenjata Republik Indonesia. 7. Memiliki kepribadian nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila, selain merupakan pandangan hidup juga merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Misalnya, dalam menyelesaikan masalah, bangsa Indonesia mengutamakan cara musyawarah yang mungkin tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain. 8. Merupakan bangsa bermoral. Dengan berpedoman pada nilainilai luhur Pancasila, bangsa Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang bermoraI tetapi juga berperikemanusiaan dan beradab. 9. Kualitas diplomasi, dalam arti aktif dalam kegiatan di dunia internasional. Negara Indonesia menjadi anggota dalam barbagai organisasi internasional, baik yang bersifat regional (ASEAN) maupun internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menunjukan kegiatan diplomasi negara Indonesia di dunia internasional. Dengan kondisi mampu memenuhi unsur-unsur negara berdasar politik internasional, akan sangat membantu bagi negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rumusan tujuan negara Indonesia diarahkan pada segi nasional dan internasional. Seluruhnya berdasar serta diukur menurut nilai-nilai luhur Pancasila, yang merupakan dasar negara dan 250
Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda / Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, bllkan tujuan llntuk mencari kekuasaan semata, tujuan kemakmuran penguasa atau tujuan kemakmuran individu seperti di negara barat. Tujuan kesejahteraan negara Indonesia bersifat menyeluruh, mencakup kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan spiritual. Untuk tujuan kemakmuran ekonomi, harus dicapai dengan cara adil dan merata. Tujuan negara Indonesia juga diarahkan agar menjadi bangsa yang cerdas, sehingga mampu mempertahankan persatuan bangsa, melindungi wilayah negara dan mampu turut aktif dalam kegiatan diplomasi internasioanal tetapi tetap dalam koridor nilai-nilai luhur Pancasila (MD, M. (2009). 4. KESIMPULAN 1) keadilan menurut konsep Aristoteles mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. John Rawl menegaskan bahwa program penegakkan keadilan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung 2) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state).Negara Kesejahteraan (welfare state) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya Dalam suatu konsep negara berdasar hukum, maka hukum harus dilihat secara fungsional, sehingga pada akhirnya hukum dimengerti atau dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. REFERENSI I Gusti Agung Alit Suryawati. Literasi budaya Bali: Kajian Filsafat Ilmu Tentang Keadilan Dalam Sistem Subbab. JURNAL NOMOSLECA Volume 6 Nomor 1, April 2020 Isno.2016 Kedudukan dan Sistematika Filsafat Ilmu dalam Rasionalisasi Ilmu Pengetahuan. TA'DIBIA Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Vol. 6 No. 2 Nop 2016 Laurensius Arliman S,2016. "Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum",Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2016. Handayani, Johannes, Kiki. 2018. Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewuudkan Keadilan. Jurnal Muara 251
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 2, Oktober 2018 Mahir Amin.2014. Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam . Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014 Muhammad Helmi.2015. Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Dalam Filsafat Hukum Islam . Mazahib, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015 Suwardi Sagama. 2016. Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemamfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. Mazahib,Vol XV, No. 1 (Juni 2016) Sudjito, "Critical Legas Studies(CSL) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum", Jurnal Ultimatum, Edisi II,2008, hlm. 3. Zakki Adlhiyati, Achmad. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019) Abdul latif dan Hasbi Ali,Politik Hukum,Jakarta, Sinar Grafika, 2011,hlm. 15 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta,2012, hlm.40 Ansori, Abdul Gafur, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta Asep Warlan Yusup, Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 222 Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm.117. Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum : Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004). h. 239. Dwisvimiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", hlm. 528. F Isjwara,Pengantar Ilmu Politik, cetakan kesembilan, Bandung, Putra Abardin, 1999, hlm.80 Fuady, Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, Garvey, James, 2010, 20 Karya Filsafat Terbesar, Penerbit Kanisius, Yogyakarta Harold J. Laski,Authority in the Modern State, Canada,Yale University Press, 2000, hlm. Muhammad, "Teori Keadian John Rawls", hlm. 141. Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the Orientalists, (Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah, 1985), 42. Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009 252
Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda / Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia Nurtjahjo, Hendra. Ilmu Negara (Pengembangan Teori Bernegara Dan Suplemen), Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005 Padmo Wahjono, SH., '·Kuliah - Kuliah llmu Negara", eel. I, (Jakarta: Indo Hill, 1966), hal. 260. Md, M. (2009). Capaian Dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(3), 291-310. Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.20 Suparmono, Rudi, Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum, Varia Peradilan edisi Mei 2006 Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme", Respons, 23, 1 (2018), hlm. 11. Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm. 74. Angkasa, 2010, Filsafat Hukum ( Materi Kuliah ), Magister Ilmu Hukum Hukum UNSOED, Perwokerto, hal.106- Dardji Darmohardjo, Shidarta., Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) h.155. Umar Falahul Alam, (2013), pemikiran filsafat "teori kritis " jürgen habermas blog. walisongo. ac. diakses tanggal 6 Desember 2021. kedua, diakses, 10 Nopember 2014. 253
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 254