PELAKU PENGADAAN ( PA, KPA DAN PPK ) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Berdasarkan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tipologi Pejabat Pembuat Komitme (PPK) dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat komitmen (PPK). Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang perlu dipedomani : 1. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tidak menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menggunakan anggaran belanja dari APBD untuk melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa maka: (1) PA memiliki tugas dan kewenangan: a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; c. menetapkan perencanaan pengadaan; d. menetapkan dan mengumumkan RUP; e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ J asa; f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal; g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; h. menetapkan PPK; i. menetapkan Pejabat Pengadaan; j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; k. menetapkan tim teknis; l. menetapkan tim juri / tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes; m. menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dan
n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1) Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) PA dapat menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan kepada KPA atau PPK (3) PA bertindak sebagai PPK. (4) PA yang bertindak sebagai PPK dalam Pengadaan Barang/ Jasa memiliki tugas dan kewenangan : a. menyusun perencanaan pengadaan; b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa; c. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK); d. menetapkan rancangan kontrak; e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; g. melakukan perubahan jadwal kegiatan; h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); i. mengendalikan Kontrak; j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; k. melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan; l. menerima hasil pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan; m. menilai kinerja Penyedia; n. menetapkan tim pendukung; o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; q. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan r. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(5) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m. (6) PPTK yang melaksanakan tugas PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK dan/atau wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa tingkat dasar / level- 1. (7) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. (8) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. (9) Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. (10) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. 2. Dalam hal Pengguna Anggaran sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menggunakan anggaran belanja dari APBD untuk melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa maka: (PA) melimpahkan (1) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada point 1 (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA. (2) KPA dapat merangkap dan bertindak sebagai PPK sesuai dengan tugas dan kewenangan PPK. (3) KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. 3. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menggunakan anggaran belanja dari APBD untuk melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa maka: (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK dan/atau wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa tingkat dasar / level- 1. (2) PPK dapat berasal dari Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional. (3) PPK dapat dirangkap oleh PPTK sesuai dengan ketentuan pada point 1 (6). (4) PPK mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan pengadaan; b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
c. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK); d. menetapkan rancangan kontrak; e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; g. melakukan perubahan jadwal kegiatan; h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); i. mengendalikan Kontrak; j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepadaPA/KPA; l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; m. menilai kinerja Penyedia; n. menetapkan tim pendukung; o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; (5) Selain melaksanakan PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: tugas sebagaimana dimaksud, a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BEKASI