KATA PENGANTAR Sampah dan limbah B3, baik dari sumber domestik maupun industri, masih merupakan masalah yang dihadapi dunia saat terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Persoalan sampah sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menghasilkan sampah tersebut. Jumlah, jenis, dan karakteristik sampah sangat berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, teknologi dan sistem pengelolaan sampah dan limbah B3 tidak bisa serta-merta yang diaplikasikan di Indonesia. ini, telah terbukti berhasil di negara-negara maju, Masalah sampah dan limbah B3 di DIY sudah sangat mendesak untuk dikelola dengan pendekatan modern baik dari sisi aplikasi teknologi maupun mekanisme manajemen pengelolaannya. Mekanisme konvensional pengelolaan sampah yang mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan yang dikelola Pemerintah DIY, sudah tidak memadai untuk mengatasi masalah sampah, termasuk komponen B3-nya, yang semakin kompleks. TPA Regional Piyungan terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. TPA Regional Piyungan melayani pembuangan sampah dari seluruh wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Jarak dengan daerah pelayanan terjauh lebih kurang 35 km. Rata-rata per hari sampah yang dibuang ke TPA adalah 450-550 ton/hari dengan jenis sampah dominan adalah sampah organik sebesar kurang lebih 72% dari total sampah yang ada. TPA Regional Piyungan mempunyai luas area 12,5 ha, dengan rincian 10 ha merupakan luas lahan landfill yang terdiri dari 3 sel. Sel I mencakup area seluas 3 ha, sel II seluas 3 ha dan sel III seluas 4 ha. Di samping ketiga sel tersebut, terdapat 2,5 ha untuk sarana pendukung yaitu kantor, bengkel, IPL, jembatan timbang dan zona penyangga (buffer zone). Pada tahun 2016 ada perluasan lahan kurang lebih 2,3 ha. Kondisi TPA Regional Piyungan pada saat ini masih jauh dari kondisi ideal. Pada TPA Regional Piyungan tumpukan sampah terlihat menggunung disebabkan belum adanya penataan sel sampah secara optimal. Selain itu jumlah sapi yang digembalakan di TPA Regional Piyungan cukup banyak sehingga dari pagi sampai sore zona aktif pembuangan sampah dipadati oleh sapi. Pada saat unloading truk sampah, sampah yang diturunkan langsung jatuh ke bawah disambut oleh ratusan pemulung dan sapi. Selain gangguan pada daerah zona pembuangan sampah, rombongan sapi yang menuju ke TPA pada pagi hari dan meninggalkan TPA pada siang dan sore hari juga kadang-kadang mengganggu antrian truk sampah yang hendak membuang sampah. TPA Regional Piyungan saat ini memerlukan perbaikan dan optimalisasi dari berbagai aspek permasalahan yang ada dengan harapan
permasalahan-permasalahan TPA akan terselesaikan bahkan meningkatnya kinerja dari TPA Regional Piyungan itu sendiri. Dalam jangka pendek, diperlukan segera upaya optimalisasi lokasi TPA lokasi, Regional perbaikan/pemasangan geomembran, dan pemanenan gas metan (landfill gas). Upaya ini perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang akan dibangun di TPA Regional Piyungan karena teknologi yang akan diterapkan akan berada di tengah lokasi TPA lama, sehingga perlu dirancang lingkungan TPA yang tidak kumuh/bau serta secara estetik tampak serasi dengan sistem pengolahan sampah modern yang akan diterapkan. Piyungan berupa pengurukan pada beberapa Kompleksitas masalah sampah dan limbah B3 di DIY terutama bersumber pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) sebagai penghasil sampah dan limbah B3 yang dominan di Provinsi tersebut. Luasan KPY sebesar 19.651,8 (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Koma Delapan) hektar dan terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) Desa/Kelurahan saat ini dihuni oleh 1.074.714 penduduk dengan tingkat pertumbuhan kurang lebih 1,50% per tahun. Dengan rata-rata timbulan sampah 0,7-0,8 kg/orang/hari, maka jumlah sampah domestik saja sudah mencapai kurang-lebih 700 ton/hari. Dari jumlah ini, baru kurang-lebih 60% yang terkelola di TPA Piyungan, itu pun masih dalam kondisi tidak terpilah antara sampah non B3 dan sampah B3. telah dijalankan oleh Pemerintah untuk mengurangi sampah di sumbernya, belum terlihat efektivitas upaya-upaya tersebut dalam menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA Piyungan. Sementara itu, umur TPA Piyungan yang sudah melebihi umur desainnya, sebetulnya sudah tidak memadai untuk mengelola timbunan sampah, baik dari sisi teknologi yang sudah kuno maupun luasan TPA yang sudah sangat sulit untuk diperluas mengingat kawasan pemukiman yang sudah semakin mendekat di sekeliling TPA. Oleh karena itu, beban Pemerintah sebagai pengelola TPA saat ini sudah sangat berat, baik dari sisi operasional maupun pembiayaan yang bergantung pada APBD. Walaupun berbagai program Selain masalah sampah domestik, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, tuntutan terhadap kesejahteraan pun semakin tinggi, terutama dari aspek pelayanan kesehatan dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini mendorong pertumbuhan jumlah fasilitas layanan kesehatan dan perkembangan industri di wilayah DIY, yang tentunya membawa konsekuensi peningkatan limbah B3 yang harus dikelola. Selama ini, pengelolaan limbah B3 mengandalkan pihak ketiga. Mekanisme ini bukan solusi ideal karena ketergantungan yang sangat besar pada pihak lain dan kebutuhan biaya yang sangat tinggi. Sebagai contoh, untuk pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan saja, jumlah limbah B3 mencapai 4-5 ton/hari dari 199 rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di kawasan DIY. Timbulan limbah B3 juga masih lain yang selama ini belum mengandalkan pihak ketiga, yaitu fasilitas pendidikan dan industri. termasuk dari sumber-sumber ini 1
Uraian di atas menggarisbawahi pentingnya dilakukan kajian untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan inovasi dalam pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan sekaligus memperluas fungsinya sebagai fasilitas pengelolaan limbah B3 dengan memperhatikan ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, kajian ini juga mengevaluasi kemungkinan nilai ekonomi dari proyek ini, yang memungkinkan mekanisme baru pengelolaan sampah dan limbah B3 di DIY dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Keterbatasan lahan yang tersedia menjadi tantangan tersendiri untuk mengoptimalkan pilihan teknologi dan skema operasional dalam rencana modernisasi TPA Regional Piyungan, dengan menambahkan fungsi sebagai pengolah limbah B3. Kajian ini diharapkan dapat mengakselerasi upaya Pemerintah DIY untuk mengatasi problem sampah dan limbah B3 serta menjadikan DIY model percontohan dan rujukan di Indonesia untuk keberhasilan pengelolaan sampah dan limbah B3. Yogyakarta, Agustus 2018 2
DAFTAR ISI 1 BAB I. RUANG LINGKUP PROYEK ... 8 2 BAB II. ANALISA KEBUTUHAN ... 9 2.1 Kepastian KPBU Memiliki Dasar Pemikiran Teknis dan Ekonomi ... 9 2.2 Kepastian KPBU Mempunyai Permintaan yang Berkelanjutan ... 38 2.3 Kepastian KPBU Mendapatkan Dukungan dari Pemangku Kepentingan yang Berkaitan ... 54 3 BAB III. ANALISA KEPATUHAN ... 60 3.1 Analisa Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan ... 60 3.2 Analisa Penentuan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) ... 61 3.3 Kesesuaian KPBU dengan Dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ... 63 3.4 Analisa Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ... 69 3.5 Analisa Keterkaitan antar Sektor-sektor Infrastruktur dan Antar Wilayah . 72 4 BAB IV. ANALISA FAKTOR PENENTU MANFAAT UANG (VALUE FOR MONEY) ... 90 4.1 Sektor Swasta Memiliki Keunggulan dalam Pelaksanaan KPBU Termasuk dalam Pengelolaan Resiko ... 92 4.2 dalam Jangka Panjang ... 93 4.3 Alih Pengetahuan dan Teknologi ... 93 4.4 Proses Pengadaan ... 94 Terjaminnya Efektifitas, Akuntabilitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Terjaminnya Persaingan Sehat, Transparansi dan Efisiensi dalam 5 BAB V. ANALISA POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN PROYEK ... 95 5.1 Kemampuan Fiskal Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 95 5.2 Kemampuan Pengguna untuk Membayar ... 96 5.3 Potensi Pendapatan Lainnya ... 97 5.4 Bentuk Dukungan Pemerintah ... 99 6 BAB VI. RENCANA TINDAK LANJUT ... 100 6.1 Rekomendasi Bentuk KPBU ... 100 6.2 Struktur Proyek dengan Skema KPBU ... 102 6.3 Rekomendasi Kriteria Utama dalam Pemilihan Badan Usaha ... 103 6.4 Rencana Jadwal Kegiatan Penyiapan dan Traksaksi KPBU ... 104 7 PENUTUP ... 105 8 DAFTAR PUSTAKA ... 106 3
DAFTAR TABEL Tabel 1-1 Ruang Lingkup Proyek KPBU TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan .... 8 Tabel 2-1 Cakupan Wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta ... 11 Tabel 2-2 Jumlah Penduduk di KPY dan Pertumbuhannya ... 13 Tabel 2-3 Jumlah Penduduk KPY perlima tahun ... 13 Tabel 2-4 Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan Yogyakarta tahun 2015 ... 14 Tabel 2-5 Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) ... 16 Tabel 2-6 Jumlah limbah B3 yang dihasilkan UGM (2012-2017) beserta biaya pengolahan oleh pihak ketiga ... 19 Tabel 2-7 Potensi Timbulan Limbah B3 Fasyankes ... 21 Tabel 2-8 Timbulan Sampah 5 Tahun Terakhir ... 26 Tabel 2-9 Komposisi dan berat timbulan sampah domestik di TPA Piyungan ... 26 Tabel 2-10 Proyeksi volume timbulan sampah di KPY (m3/hari) ... 27 Tabel 2-11 Proyeksi Timbulan Sampah dan Penambahan Infrastruktur Persampahan. Sumber: Bappeda DIY (2014) ... 29 Tabel 2-12 Sebaran Cakupan Seluruh Jenis Infrastruktur di KPY ... 37 Tabel 2-13 Potensi Reduksi Sampah dengan Metode Anaerobic Digester (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 41 Tabel 2-14 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Material Recovery Facility (MRF) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 42 Tabel 2-15 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Anaerobic Digestion (AD) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) .... 42 Tabel 2-16 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Biogas (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 43 Tabel 2-17 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Komposting dari Anaerobic Digestion (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 43 Tabel 2-18 Karakteristik dan Efisiensi Residu yang Menuju Landfill (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 43 Tabel 2-19 Total Biaya Investasi untuk Keseluruhan Sistem Pengolahan Anaerobic Digestion (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 44 Tabel 2-20 Potensi Reduksi Sampah dengan Metode Refuse Derived Fuel (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 44 Tabel 2-21 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Refused Derived Fuel (RDF) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 45 Tabel 2-22 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Materials Recovery Facility (MRF) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 45 4
Tabel 2-23 Total Biaya Investasi untuk Keseluruhan Sistem Pengolahan Refused Derived Fuel (RDF) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 46 Tabel 2-24 Komparasi kualitatif kemungkinan aplikasi teknologi di TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan... 46 Tabel 2-25 Kode dan Keterangan Limbah B3 (Sumber: data Dinas Kesehatan DIY) ... 47 Tabel 2-26 Biaya Investasi Fasilitas Pengolah Limbah B3 (Sumber: data Dinas Kesehatan DIY) ... 48 Tabel 2-27 Spesifikasi Alat Pengolah Limbah B3 (Sumber: data Dinas Kesehatan DIY) ... 49 Tabel 2-28 Teknologi yang diperlukan untuk pengembangan TPST ideal (dengan visi waste to energy dan tidak ada residu/zero-waste) ... 50 Tabel 2-29 Analisa SWOT Pengolah limbah B3 di DIY ... 52 Tabel 2-30 Pilihan Strategi berdasarkan analisa SWOT ... 52 Tabel 2-31 Bentuk dukungan pemangku kepentingan di daerah ... 56 Tabel 3-1 Sasaran RPJMN 2015-2019 untuk DIY Tahun 2017-2019 ... 63 Tabel 3-2 Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY ... 66 Tabel 3-3 Daftar Proyek-Proyek Besar Pembangunan Sarana Prasarana ... 68 Tabel 3-4 Hirarki Kota dan Peranan Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Primer .... 75 Tabel 3-5 Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa ... 79 Tabel 3-6 Proyeksi kebutuhan listrik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta hingga tahun 2037... 83 Tabel 3-7 Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon di Kawasan Perkotaan Yogyakarta hingga tahun 2037 ... 84 Tabel 3-8 Proyeksi Kebutuhan Air Minum DIY s.d. 2030 ... 85 Tabel 4-1 Analisis Value for Money untuk Proyek TPA Sampah dan Limbah B3 (Arti lambang: = manfaat nilai uang relatif kecil, = manfaat nilai uang relatif sedang, = manfaat nilai uang relatif besar) ... 91 Tabel 5-1 Pendapatan dari Retribusi Sampah yang masuk ke TPA Piyungan ... 97 Tabel 5-2 Harga yang Harus Dibayarkan oleh Pihak Ketiga per Satuan Massa Limbah B3 ... 98 Tabel 6-1 Perbandingan dari Beberapa Skema KPBU... 101 Tabel 6-2 Tahapan Kegiatan KPBU ... 104 5
DAFTAR GAMBAR Gambar 2-1 KSP (Kawasan Strategis Provinsi) Kawasan Perkotaan Yogyakarta ... 12 Gambar 2-2 Peta spasial Sarana perdagangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) ... 17 Gambar 2-3 Peta spasial Sarana perhotelan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) . 18 Gambar 2-4 Peta spasial Sarana pendidikan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) .. 20 Gambar 2-5 Peta spasial sarana fasilitas pelayanan kesehatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) ... 22 Gambar 2-6 Jumlah timbulan limbah medis dan jumlah limbah medis yang belum terkelola di DIY (Diolah dari data Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan) ... 23 Gambar 2-7 Jumlah industri di Provinsi DIY (mencakup 4 kabupaten dan 1 limbah pencemar kotamadya) yang berpotensi menghasilkan (Sumber: olahan data Badan Lingkungan Hidup DIY, 2012) ... 24 Gambar 2-8 Aliran materi limbah B3 di wilayah Kabupaten Sleman (Sumber: Iswanto, 2016 (Disertasi)) ... 25 Gambar 2-9 Pertumbuhan Timbulan Sampah yang masuk ke TPA Piyungan (Sumber: Laporan Akhir Review Masterplan TPA Piyungan, 2017) .... 28 Gambar 2-11 Detail Gambar Pipa Portable Penangkap Gas Metan (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 39 Gambar 2-12 Rencana Peta Titik Pipa Gas Metana TPA Piyungan (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 39 Gambar 2-13 Rencana Pemanfaatan Biogas ... 40 Gambar 2-14 Skema Umum Teknologi Anaerobic Digester (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 41 Gambar 2-15 Skema Umum Teknologi Refused Derived Fuel (RDF) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ... 45 Gambar 3-1 Peta Rencana Kawasan Strategis di DIY (Sumber: Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY (2015)) ... 71 Gambar 3-2 Jaringan infrastruktur jalan yang dapat mendukung akses ke lokasi (Sumber: Fakta dan Analisa TPST Piyungan Kab Bantul Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ... 74 Gambar 3-3 Visualisasi Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sekunder (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ... 74 Gambar 3-4 Sistem Jaringan Jalan Primer (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ... 75 6
Gambar 3-5 Skema hubungan transportasi dan guna lahan di dalam kawasan perkotaan (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ... 78 Gambar 3-6 Skema sistem jaringan pergerakan penumpang (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ... 80 Gambar 3-7 Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa (Sumber: Kepmen PU Nomor 369/KPTS/M/2005 dalam Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ... 80 Gambar 3-8 Jalan Tol yang melewati DI Yogyakarta (Sumber: Kepmen PU Nomor 369/KPTS/M/2005 dalam Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ... 81 Gambar 3-9 Struktur ruang sistem jaringan transportasi antar wilayah (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ... 82 Gambar 3-10 Skema sistem Bantar dan Kebonagung di Sungai Progo ((Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DOY KSP KPY, 2017) ... 86 Gambar 5-1 Komposisi APBD DIY Rentang Tahun 2012 - 2016 (Sumber: Raperda, RPJMD DIY Tahun 2017-2022) ... 95 Gambar 5-2 Pendapatan Asli Daerah DIY dan Perbandingannya dengan Realisasi Anggaran Pendapatan (Sumber: Raperda, RPJMD DIY Tahun 2017-2022) ... 96 Gambar 6-1 Struktur DBFOT ... 102 Gambar 6-2 Skema Stakeholder dalam KPBU ... 103 7
1 BAB I. RUANG LINGKUP PROYEK Ruang lingkup proyek dirangkum dalam Tabel 1-1. Tabel 1-1 Ruang Lingkup Proyek KPBU TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan No. Rincian Proyek Keterangan 1. 2. 3. 4. Nama Proyek Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Lokasi Proyek Cakupan Proyek a. Pengembangan TPA dengan penambahan teknologi baru KPBU Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah B3 Piyungan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta TPA Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY Instalasi teknologi pemanenan gas metana (landfill gas) dan utilisasinya - Unit produksi Refuse Derived Fuel (RDF) - Optimalisasi lahan sanitary landfill b. Integrasi Pengolahan Limbah B3 Pemisahan penampungan sampah B3 dan non B3 - Instalasi insinerator dengan kapasitas minimal 7 ton/hari - Pengolahan limbah B3 dapat melayani limbah B3 dari luar DIY juga, dengan melalui pengajuan perijinan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Pengelola juga berfungsi sebagai transporter dengan perijinan dan persyaratan mengikuti regulasi yang berlaku - Pengelola juga memanfaatkan limbah daur ulang DBFOT 5. 6. Rekomendasi bentuk KPBU Dasar pemikiran Kapasitas TPA sudah terlampaui sementara terus terjadi peningkatan volume sampah yang masuk ke TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan, sehingga diperlukan aplikasi teknologi yang sesuai dan manajemen operasional oleh personel yang profesional - Penghasil limbah B3 di DIY yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Kesehatan relatif besar. - Pertumbuhan industri kecil di DIY perlu difasilitasi dengan instalasi pengolahan limbah B3 dengan biaya yang terjangkau sehingga menjamin kepatuhan pengusaha pada regulasi lingkungan. - Pemisahan sampah rumah tangga kategori B3 perlu ditertibkan mulai dari sumbernya, sehingga diperlukan fasilitas pengolahan limbah B3 untuk sampah rumah tangga kategori B3. 8
2 BAB II. ANALISA KEBUTUHAN 2.1 Kepastian KPBU Memiliki Dasar Pemikiran Teknis dan Ekonomi Pemikiran teknis dan ekonomi KPBU Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan didasarkan pada pertimbangan visi dan filosofi pembangunan di DIY dengan mengacu pada cakupan wilayah yang akan menjadi wilayah operasional ekonomis KPBU, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sumber-sumber sampah domestik dan limbah B3 baik dari segi jenis maupun jumlah, serta kondisi TPA Piyungan saat ini. Berikut ini uraian terperinci dari masing-masing aspek dasar pemikiran teknis dan ekonomi KPBU Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan. 2.1.1 Visi dan Filosofi Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Sampah tidak lepas dari kemajuan kegiatan manusia. Semakin maju manusia, semakin banyak jenis dan jumlah sampah yang dihasilkannya. Infrastruktur pengelolaan sampah bukan lagi sekedar menyediakan syarat minimum kondisi kesehatan lingkungan (sanitasi) domestik/rumah tangga masyarakat namun sampah industri, pelayanan kesehatan dan sektor pariwisata. tujuan wisata yang diperhitungkan di Asia Tenggara dan kota Pendidikan, menjadi andalan penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai kota pariwisata menuntut kondisi lingkungan yang asri indah dan bersih; sebagai salah satu kota target Smart City tentunya butuh kelengkapan infrastruktur pengelolaan sampah yang baik, apalagi dengan dicanangkannya program Indonesia bebas sampah tahun 2020 oleh Wakil Presiden RI pada Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 23 November 2017 di Surabaya. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai Semua itu selaras dengan makna filosofi pembangunan di DIY yaitu Hamemayu Hayuning Bawana, pembangunan dan kegiatan perekonomian serta tata ruang yang mampu melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia, bukan hanya manusianya namun juga lingkungan alam yang perlu dikonservasi, dijaga dan dipelihara oleh manusia (Naskah KPY, 2017). Salah satu kawasan strategis Provinsi bagi pertumbuhan ekonomi yang dibentuk dalam (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 di DIY adalah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Meningkatnya kegiatan perekonomian dari sektor pendidikan, pariwisata, pelayanan kesehatan dan industri dibarengi dengan semakin tingginya jumlah penduduk, dan padatnya bangunan-bangunan untuk tempat tinggal di kawasan tersebut maka peningkatan pelayanan dasar pengelolaan sampah dan jaringan sistem persampahannya perlu dilakukan untuk mendukung visi pembangunan di DIY. 9
Adanya perkembangan serta percepatan di beberapa sektor kegiatan ternyata sampah tanpa disadari telah menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan baru dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2.1.2 Kawasan Strategis DIY yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta Lingkup kajian perencanaan Pengelolaan Sampah dan B3 berada di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 14 dan pasal 27) Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, pasal 98 huruf a tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Menurut Perda tersebut cakupan kegiatan di kawasan tersebut menangkup kegiatan utama bukan pertanian yakni fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi, yang menjadi ranah kewenangan provinsi atau kewenangan kota. Kawasan tersebut adalah daerah strategis dengan tingkat perkembangan pembangunan dan perekonomian yang sangat pesat (Fakta dan Analisa Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, 2017). Rencana Tata Ruang Wilayah KPY memiliki konsekuensi logis yang bisa mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, yaitu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan juga masyarakat. Secara geografis, Kawasan Perkotaan Yogyakarta ini terletak antara sekian derajat bujur timur dan lintang selatan. Adapun batas-batas dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta yakni: a. Sebelah Utara Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Mlati; b. Sebelah Selatan Kecamatan Sewon dan Kecamatan Pleret; c. Sebelah Timur Kecamatan Kalasan; dan d. Sebelah Barat Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping. Sebagai gambaran luasan wilayah yang mendasari pemikiran teknis dan ekonomi terkait pengelolaan sampah dan B3, berikut ini diuraikan cakupan wilayah sumber utama sampah dan B3 di DIY, yaitu wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Berdasarkan administrasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta merupakan gabungan dari tiga wilayah, yaitu seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul, dan Sebagian Kabupaten Sleman. Kawasan Perkotaan Yogyakarta memiliki luas 19.651,8 (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Koma Delapan) hektar, terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) Desa/Kelurahan, dengan rincian pada Tabel 2.1. Lahan yang dimaksud dalam Tabel 2.1. di atas ditunjukkan dalam Peta pada Gambar 2.1. 10
Tabel 2-1 Cakupan Wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta Kabupaten Kota Yogyakarta Bantul Sleman No. Kecamatan 14 Kecamatan Sewon 1 Sewon 2 Banguntapan 3 Banguntapan 4 Banguntapan 5 Banguntapan 6 Banguntapan 7 Banguntapan 8 9 Kasihan 10 Kasihan 11 Kasihan 12 Depok 13 Depok 14 Depok 15 Mlati 16 Mlati 17 Ngaglik 18 Ngaglik 19 Ngaglik 20 Kalasan 21 Ngemplak 22 Gamping 23 Gamping 24 Gamping 25 Gamping 26 Godean Desa/Kelurahan 45 Kelurahan Bangunharjo Panggungharjo Banguntapan Tamanan Singosaren Wirokerten Potorono Baturetno Ngestiharjo Tirtonirmolo Tamantirto Catur tunggal Maguwoharjo Condong catur Sendangadi Sinduadi Sinduharjo Minomartani Sariharjo Purwomartani Wedomartani Trihanggo Nogotirto Banyuraden Ambarketawang Sidoarum (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) 11
Gambar 2-1 KSP (Kawasan Strategis Provinsi) Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) 12
2.1.3 Sumber sampah domestik dan sampah B3 serta Kondisi Fisik Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Piyungan Sampah kawasan perkotaan berasal dari kegiatan domestik rumah tangga, perdagangan (pasar tradisional dan modern), kegiatan pariwisata, kegiatan industri. Jenis dan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan komponen sampah dibedakan antara a) sampah organik non B3 seperti sisa makanan, sampah sayur mayur, daging dan buah-buahan, b) sampah inorganik non B3 seperti plastik, kaca, kertas, logam, c) sampah B3 baik organik dan inorganik. Potensi besaran timbulan sampah perkotaan dan jenis/komponen sampah dari KPY yang dapat menjadi suplai untuk dikelola ke TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan dijelaskan berikut ini. A. Timbulan sampah domestik dan sampah B3 dari rumah tangga dan perdagangan Gambaran perkembangan penduduk dan kegiatan perekonomian memberikan gambaran perkiraan timbulan sampah dari rumah tangga dan kegiatan perdagangan. Beberapa informasi kependudukan dijelaskan berikut ini. Kawasan Perkotaan Yogyakarta secara keseluruhan mengalami dinamika pertambahan penduduk yang cukup besar dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan data tahun 2010 dan 2015 jumlah penduduk di KPY mengalami rerata peningkatan sebesar 1.5% pertahun (Tabel 2-2). Tabel 2-2 Jumlah Penduduk di KPY dan Pertumbuhannya Kota/Kabupaten Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Jumlah Penduduk KPY Jumlah Penduduk 2010 (Jiwa) 396.389 359.935 254.802 1.011.126 Jumlah Penduduk 2015 (Jiwa) 409.661 382.357 282.696 1.074.714 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk 0,652% 1,648% 2,191% 1,50% (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) Tabel 2-3 Jumlah Penduduk KPY perlima tahun Tahun 2017 2022 2027 2032 2037 Proyeksi Jumlah Penduduk 1.105.214 1.194.692 1.304.651 1.437.564 1.596.698 (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) 13
Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kota Yogyakarta, disusul oleh Kabupaten Sleman dan Bantul. Adßapun kepadatan penduduk di KPY pada tahun 2015 (Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) disajikan dalam Tabel 2-4. Sementara proyeksi jumlah penduduk disajikan pada Tabel 2-3. Adapun proyeksi kepadatan penduduk di kawasan perkotaan Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2-5 Tabel 2-4 Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan Yogyakarta tahun 2015 No KABUPATEN KECAMATAN DESA Luas Kawasan Terbangun (Ha) Jumlah Penduduk (Jiwa)* Kepadatan Penduduk Netto (Jiwa /Km2) 1 Bantul Banguntapan Banguntapan 759,306 54.910 7.232 2 Bantul Banguntapan Tamanan 373,270 14.669 3.930 3 Bantul Banguntapan Singosaren 104,899 4.913 4.684 4 Bantul Banguntapan Wirokerten 422,693 14.953 3.538 5 Bantul Banguntapan Potorono 386,504 13.932 3.605 6 Bantul Banguntapan Baturetno 385,550 18.756 4.865 7 Bantul Kasihan Ngestiharjo 466,649 39.959 8.563 8 Bantul Kasihan Tirtonirmolo 570,861 26.339 4.614 9 Bantul Kasihan Tamantirto 643,379 28.408 4.415 10 Bantul Sewon Bangunharjo 704,016 30.695 4.360 11 Bantul Sewon Panggungharjo 548,159 35.162 6.415 12 Kota Yogyakarta Danurejan Suryatmajan 31,069 4.786 15.404 13 Kota Yogyakarta Danurejan Bausasran 33,418 7.420 22.203 14 Kota Yogyakarta Danurejan Tegal panggung 29,413 9.271 31.520 15 Kota Yogyakarta Gedongtengen Pringgokusuman 47,056 12.742 27.078 16 Kota Yogyakarta Gedongtengen Sosromenduran 44,525 7.791 17.498 17 Kota Yogyakarta Gondokusuman Klitren 84,774 9.359 11.040 18 Kota Yogyakarta Gondokusuman Baciro 109,643 12.036 10.977 19 Kota Yogyakarta Gondokusuman Demangan 67,875 8.607 12.681 20 Kota Yogyakarta Gondokusuman Kotabaru 70,908 2.659 3.750 21 Kota Yogyakarta Gondokusuman Terban 81,821 9.108 11.132 22 Kota Yogyakarta Gondomanan Prawirodirjan 66,561 9.308 13.984 23 Kota Yogyakarta Gondomanan Ngupasan 35,754 5.770 16.138 24 Kota Yogyakarta Jetis Bumijo 62,946 10.283 16.336 25 Kota Yogyakarta Jetis Cokrodiningratan 66,897 8.915 13.326 26 Kota Yogyakarta Jetis Gowongan 48,162 8.252 17.134 27 Kota Yogyakarta Kotagede Rejowinangun 133,876 12.161 9.084 28 Kota Yogyakarta Kotagede Purbayan 87,807 9.942 11.323 29 Kota Yogyakarta Kotagede Prenggan 95,992 10.922 11.378 30 Kota Yogyakarta Kraton Panembahan 74,444 9.309 12.505 31 Kota Yogyakarta Kraton Patehan 40,035 5.885 14.700 14
No KABUPATEN KECAMATAN DESA Luas Kawasan Terbangun (Ha) 32 Kota Yogyakarta Kraton Kadipaten 43,425 33 Kota Yogyakarta Mantrijeron Gedongkiwo 91,863 34 Kota Yogyakarta Mantrijeron Mantrijeron 96,619 35 Kota Yogyakarta Mantrijeron Suryodiningratan 89,782 36 Kota Yogyakarta Mergangsan Wirogunan 103,962 37 Kota Yogyakarta Mergangsan Brontokusuman 100,938 38 Kota Yogyakarta Mergangsan Keparakan 41,986 39 Kota Yogyakarta Ngampilan Ngampilan 42,614 40 Kota Yogyakarta Ngampilan Notoprajan 32,420 41 Kota Yogyakarta Pakualaman Purwokinanti 48,237 42 Kota Yogyakarta Pakualaman Gunung ketur 31,030 43 Kota Yogyakarta Tegalrejo Kricak 89,401 44 Kota Yogyakarta Tegalrejo Tegalrejo 86,778 45 Kota Yogyakarta Tegalrejo Karangwaru 78,430 46 Kota Yogyakarta Tegalrejo Bener 62,780 47 Kota Yogyakarta Umbulharjo Muja muju 159,713 48 Kota Yogyakarta Umbulharjo Giwangan 138,100 49 Kota Yogyakarta Umbulharjo Sorosutan 161,968 50 Kota Yogyakarta Umbulharjo Pandeyan 142,409 51 Kota Yogyakarta Umbulharjo Warungboto 76,741 52 Kota Yogyakarta Umbulharjo Tahunan 74,259 53 Kota Yogyakarta Umbulharjo Semaki 63,142 54 Kota Yogyakarta Wirobrajan Pakuncen 76,542 55 Kota Yogyakarta Wirobrajan Patangpuluhan 37,606 56 Kota Yogyakarta Wirobrajan Wirobrajan 68,719 57 Sleman Depok Catur tunggal 1057,677 58 Sleman Depok Maguwoharjo 1535,786 59 Sleman Depok Condong catur 880,984 60 Sleman Gamping Trihanggo 579,577 61 Sleman Gamping Nogotirto 334,148 62 Sleman Gamping Banyuraden 403,450 63 Sleman Gamping Ambarketawang 685,083 64 Sleman Godean Sidoarum 374,619 65 Sleman Kalasan Purwomartani 1205,000 66 Sleman Mlati Sinduadi 691,059 67 Sleman Mlati Sendangadi 569,396 68 Sleman Ngaglik Sinduharjo 598,230 69 Sleman Ngaglik Sariharjo 611,170 70 Sleman Ngaglik Minomartani 158,602 71 Sleman (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) Ngemplak Wedomartani 1300,496 Jumlah Penduduk (Jiwa)* 6.842 13.838 10.205 10.897 10.665 9.923 11.245 10.481 8.185 6.219 4.439 12.996 9.009 9.832 4.784 10.564 7.346 14.843 11.961 9.020 9.035 5.113 10.735 7.554 9.404 46.613 34.204 42.335 17.580 17.015 16.237 21.252 14.465 35.769 38.575 18.658 18.845 20.610 13.128 27.071 Kepadatan Penduduk Netto (Jiwa /Km2) 15.756 15.064 10.562 12.137 10.259 9.831 26.783 24.595 25.247 12.892 14.306 14.537 10.382 12.536 7.620 6.614 5.319 9.164 8.399 11.754 12.167 8.098 14.025 20.087 13.685 4.407 2.227 4.805 3.033 5.092 4.025 3.102 3.861 2.968 5.582 3.277 3.150 3.372 8.277 2.082 15
Data dan perhitungan proyeksi jumlah penduduk di atas menggunakan data yang bersumber pada data BPS, belum memasukan jumlah penduduk yang merupakan pendatang namun menetap di KPY. Para pendatang tersebut seperti, mahasiswa, wisatawan, dan pekerja. Sarana prasarana yang aksesibel di sekitaran kawasan perkotaan yang lengkap serta terus berkembang menjadikan penduduk terus bertambah untuk tinggal di daerah perkotaan. Kegiatan MICE, pendidikan dan pariwisata yang semakin marak dan kelengkapan sarana prasaean menjadi faktor penarik penduduk sementara/tamu dan penduduk untuk berdatangan. Meskipun bersifat penduduk sementara, jumlah sampah yang dihasilkan dan proyeksi jumlah timbulan sampah tentu disesuaikan dengan padatnya aktivitas-aktivitas kekotaan agar dapat terwujud pengelolaan sampah yang lebih nyata di lapangan. Tabel 2-5 Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) Kabupaten Proyeksi Kepadatan Penduduk (netto) Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta 2017 60.581 671.217 2022 65.306 684.556 2027 72.713 735.930 2032 80.989 800.544 2037 90.239 881.001 Kabupaten Sleman 60.332 65.650 71.827 79.520 88.941 Jumlah 792.130 815.512 880.470 961.053 1.060.180 (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) Departemen Pekerjaan Umum telah menetapkan SK SNI S-04- 1993-03 tentang Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang, di mana timbulan sampah untuk kota sedang adalah sebesar 2,75-3,25 besarnya liter/orang/hari atau 0,7- 0,8 kg/orang/hari. Berdasarkan Hasil Kajian Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul (KDP-1), diperoleh bahwa jumlah timbulan sampah rata-rata Kabupaten Bantul adalah 1,95 liter/orang/hari. Berdasarkan kajian PTMP Kota Yogyakarta, diperoleh bahwa timbulan sampah sampah rata - rata Kota Yogyakarta (2016) mencapai 2,12 liter/orang/hari dan dijadikan asumsi timbulan sampah Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Dengan perkiraan jumlah penduduk dan besar timbulan sampah setiap orang dalam 1 hari, maka dapat diperkirakan proyeksi jumlah sampah dari penduduk di KPY. Sumber sampah domestik selain dari rumah tangga juga datang dari sektor perdagangan dan jasa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang saat ini semakin berkembang pesat. Terdapat total pasar sebanyak 175 pasar, dimana 27 pasar berada di Kota Yogyakarta, 8 pasar berada di wilayah Kabupaten Bantul, dan sebanyak 140 pasar berada di Kabupaten Sleman. Selain keberadaan pasar, sektor perdagangan juga didominasi oleh pertokoan sebanyak 1777 buah, ada 890 toko berada di Kabupaten Sleman, 692 toko berada di Kota Yogyakarta, dan 195 toko berada di Kabupaten Bantul. Saat ini telah tumbuh pula beberapa pusat perdagangan modern (Mall, super/hipermarket). 16
Prosentase jenis sampah yang dihasilkan dari sektor rumah tangga dan perdagangan umumnya mayoritas sampah organik sisa makanan yang cepat busuk dan berbau, selebihnya adalah sampah inorganik berupa plastik kertas kain kaca dan lainnya yang sulit terurai secara biologi. Timbulan sampah inorganik kategori B3 dari rumah tangga serta perdagangan umumnya berupa tissue toilet, pembalut, popok kertas yang bersifat infeksius dan bahan berbahaya lain seperti, baterai, sisa obat terbuang, komponen komputer atau peralatan elektronik lainnya; komponen kendaraan bermotor dari usaha bengkel seperti suku cadang bekas, minyak/oli, aki bekas, dan usaha perdagangan lain di kawasan pemukiman misal percetakan, usaha loundry dan lainnya. Berdasarkan tinjauan lapangan (Mei 2018) pada beberapa toko pusat perbaikan peralatan komputer dan elektronik lain ada banyak potensi sampah elektronik dan lainnya menumpuk, belum dapat terkuantifikasikan berat dan volumenya. Sampah kertas toilet bekas, pembalut, popok kertas sudah menjadi masalah penyebab banjir dan pencemaran air karena dibuang di saluran-saluran air (drainase, irigasi dls) serta di sumber-sumber air permukaan (sungai, danau dan lainnya). Peta sebaran sektor perdagangan yang ditunjukkan oleh pasar dan pertokoan/mall ditunjukkan oleh Gambar 2-2. Gambar 2-2 Peta spasial Sarana perdagangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) 17
Dengan gambaran cakupan wilayah dan kependudukan sebagaimana telah diuraikan, selanjutnya pada bagian berikutnya disajikan evaluasi timbulan sampah domestik dan B3 dari beberapa sektor yang mendominasi dari sisi jumlah entitas bisnis/institusinya di KPY, yaitu sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor pelayanan kesehatan, dan sektor industri lain. B. Timbulan sampah domestik dan sampah B3 sektor Pariwisata Gambar 2-3 Peta spasial Sarana perhotelan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) Yogyakarta menjadi kota tujuan pariwisata penting di Asia Tenggara menjadi salah satu pendorong banyaknya bangunan hotel dan restoran. Banyaknya hotel di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu 306 bangunan, dimana 236 berada di Kota Yogyakarta, 10 hotel berada di Kabupaten Bantul, dan 60 hotel berada di Kabupaten Sleman. Sarana hotel yang paling banyak terdapat di Kecamatan Gedong Tengen sebanyak 50 hotel, yang dipengaruhi oleh adanya kawasan Malioboro sebagai pusat pariwisata dan perdagangan Kota Yogyakarta (KPY, 2017). Selain hotel berbintang dan non bintang saat ini ada banyak bertumbuh apartemen/condominium serta maupun penginapan skala rumah tangga (Home Stay). Jenis sampah yang dihasilkan dari sektor ini yaitu a) sampah organik, b) sampah inorganik berupa plastik/styrofoam dll, kertas, kaleng, botol kaca dan lainnya. Hotel juga menghasilkan sampah inorganik tergolong infeksius yang 18
berasal dari kertas toilet, popok/pembalut dan lain sebagainya. Sementara itu sampah organik dan inorganik dihasilkan dari pelengkap jasa pariwisata yaitu restauran besar dan kecil serta skala UKM. Gambar 2-3 menunjukkan peta sebaran sarana perhotelan di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta serta peta sebaran restauran di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. C. Timbulan sampah domestik dan sampah B3 Fasilitas Pendidikan Jumlah perguruan tinggi di Kota Yogyakarta telah mencapai 65 (KPY, 2017). Sementara, pertumbuhan sarana pendidikan didominasi oleh wilayah utara Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Jumlah perguruan tinggi yang terdapat di Sleman saat ini berjumlah 30 perguruan tinggi swasta serta 5 perguruan tinggi negeri. Beberapa perguruan tinggi yang menempati lahan di pinggiran kota, antara lain Sanata Dharma di Paingan di wilayah Kabupaten Sleman dan STIE Kerja Sama di Jalan Parangtritis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Gamping di wilayah Kabupaten Bantul. Dari hasil analisis, sarana pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki 547 Sarana pendidikan yang tersebar di 14 kecamatan. Sementara di wilayah Kabupaten Sleman memiliki 495 Sarana pendidikan, dan sisanya hanya 180 fasilitas pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah fasilitas pendidikan mulai SMP hingga Perguruan Tinggi (PT) selain memunculkan sampah organik dan inorganik, juga menjadi timbulan sampah untuk sampah organik/inorganik B3 dari layanan laboratorium. Sampah B3 dari sarana pendidikan diduga masih banyak masuk ke TPA Piyungan tanpa dikelola secara baik dan benar, sementara limbah cair dari Laboratorium dari sarana pendidikan diduga saat ini hanya diolah dengan sistem Septic Tank (Anaerob proses). Tabel 2-6 Jumlah limbah B3 yang dihasilkan UGM (2012-2017) beserta biaya pengolahan oleh pihak ketiga NoPeriodeDrumJumlah Limbah (kg)PalletBekas kemasan (kg)Biaya (Rp)120121009,980 521,280 198,330,000 2201310013,520 101,320 190,108,000 32014508,000 7700 106,425,000 42015 (1)538,220 101,180 118,888,000 52015 (2)10012,640 101,400 197,505,000 62016 (1) 506,160 5620 119,047,000 72016 (2)404,700 3640 93,750,000 82017 (1)606,340 81,140 149,077,500 92017 (2)70800 121,300 182,187,000 62370,360 1179,580 1,355,317,500 (Sumber : UGM, 2017) 19
Gambaran jumlah sampah (dan limbah cair B3) yang dihasilkan perguruan tinggi diwakili oleh kondisi di UGM (Tabel 2-6) yang saat ini dikerjasamakan dengan pihak lain untuk transportasi dan pengolahannya ke IPAL limbah B3 di Cilengsi Bogor. Jika dianggap bahwa seluruh perguruan tinggi di Provinsi DIY menghasilkan kurang lebih sejumlah sama limbah B3, maka sudah dirasa sangat perlu Provinsi DIY memiliki unit pengolahan limbah B3 sendiri. Hal ini tidak hanya dalam rangka menjamin bahwa seluruh limbah B3 ini akan tertangani dengan benar, tetapi juga untuk mengurangi resiko tercecer di jalan jika pengelolaan limbah B3 harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang lokasinya jauh dari Yogyakarta. tingkat SD sampai perguruan tinggi di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2-4. Adapun peta Sebaran Sarana pendidikan dari Gambar 2-4 Peta spasial Sarana pendidikan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) D. Timbulan sampah dan limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sarana kesehatan dapat berupa rumah sakit, puskesmas, poliklinik ataupun praktek dokter. Persebaran rumah sakit paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta yang merupakan pusat Kawasan. Rumah sakit yang tersedia berupa 20
rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus yang menangani dalam bidang ibu dan anak ataupun kejiwaan. Sarana kesehatan yang disediakan oleh pemerintah di tiap kecamatan berupa puskesmas. Untuk wilayah yang jauh dari jangkauan puskesmas maka disediakan puskesmas pembantu. Total Sarana kesehatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) sebesar 62 buah, dimana 33 berada di Kota Yogyakarta, 10 lokasi berada di Kabupaten Bantul, dan 19 lokasi berada di Kabupaten Sleman. Selain sampah domestik, Fasyankes menghasilkan sampah B3. Berdasarkan data pada tanggal 2 Januari 2018, potensi timbulan limbah B3 medis yang ada di DIY disajikan pada Tabel 2-7. Tabel 2-7 Potensi Timbulan Limbah B3 Fasyankes No. Jenis Fasyankes Jumlah Timbulan limbah ( kg/hari ) 1. Rumah Sakit 78 3.761 2. Puskesmas 121 307 Jumlah 4.008 (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) Timbulan limbah B3 dari fasyankes diperkirakan lebih dari 4 ton/hari, dengan prediksi timbulan sekitar 4,5 - 5 ton/hari karena data di atas belum termasuk dari layanan kesehatan lainnya seperti klinik kesehatan, laboratorium, dokter/dokter gigi praktek dan bidan praktek mandiri. Peta sebaran rumah sakit dan puskesmas (Sarana kesehatan) di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2-5. 21
Gambar 2-5 Peta spasial sarana fasilitas pelayanan kesehatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) Saat ini, sampah B3 fasyankes menimbulkan problema pelik bagi mereka, hampir seluruh fasyankes yang ada di DIY menyerahkan pengolahan limbahnya kepada pihak ketiga yang lokasinya ada di luar DIY. Berdasarkan pengalaman yang ada, ketika pengolah limbah B3 tergantung dari pihak lain, maka akan timbul potensi permasalahan sebagai berikut : 1. Penghasil limbah B3 di DIY akan memusnahkan limbah B3 nya sangat tergantung kuota yang tersedia dari pengolah atau pihak 3, sehingga beresiko terjadi penumpukan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang ada di penghasil. 2. Harga pengolahan limbah sangat fluktuatif dan jika terjadi kenaikan, maka penghasil di DIY tidak punya alternatif lain selain menyetujui tarif tersebut, sehingga biaya pengolahan limbah menjadi tidak rasional. 3. Penghasil limbah cenderung tidak mentaati peraturan pengelolaan limbah, karena untuk beberapa limbah B3 yang seharusnya maksimal disimpan dalam waktu 48 jam, namun karena pengangkut (transporter) dan atau pengolah mengambil limbah dari penghasil lebih dari 48 jam, maka limbah tersebut menumpuk di TPS dan berpotensi menimbulkan pencemaran terutama limbah medis infeksius dan mengganggu estetika. 22
Gambar 2-6 Jumlah timbulan limbah medis dan jumlah limbah medis yang belum terkelola di DIY (Diolah dari data Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan) Gambar 2-6 menggarisbawahi problem serius dalam pengelolaan limbah medis di DIY mengingat tingginya jumlah timbulan setiap harinya dan kenyataan bahwa masih ada sisa limbah medis yang belum terkelola dengan baik. E. Timbulan sampah dan sampah B3 dari Industri Menurut definisi pada UU RI No. 32 th.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; PP No. 101 th. 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifatnya, konsentrasinya atau jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusakkan/membahayakan: lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia/makhluk hidup lain. Menurut karakternya adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, Uji TCLP nya. Sumber limbah B3 bisa berasal dari sumber spesifik dan sumber non spesifik ataupun bahan kimia kadaluwarsa. Pengelolaan limbah B3 sejak mulai pewadahan, pengangkutan, penyimpanan sementara, pengolahan dan pemanfaatan kembali limbah B3 sesuai peruturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup DIY, jumlah industri yang berpotensi menimbulkan limbah pencemar (baik B3 maupun non B3) disajikan dalam Gambar 2-7. Gambar 2-7 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, jumlah industri yang berpotensi mencemari lingkungan di DIY mencapai lebih dari 600 industri. Jumlah ini belum mencakup industri kecil atau mikro yang juga berpotensi menghasilkan limbah, misalnya industri laundry dan berbagai industri kerajinan. 23
Data terperinci tentang jumlah sampah B3 dari masing-masing industri belum terdokumentasi dengan akurat. Untuk mendapatkan gambaran kasar tentang aliran limbah B3 yang selama ini masuk ke TPA Piyungan (dari berbagai sumber), Gambar 2-8 mengilutrasikan data dari Kabupaten Sleman. Gambar 2-7 Jumlah industri di Provinsi DIY (mencakup 4 kabupaten dan 1 kotamadya) yang berpotensi menghasilkan limbah pencemar (Sumber: olahan data Badan Lingkungan Hidup DIY, 2012) 24
Pola Perdesaan2,4 ton/hari(85,52%) SEBAGAI PENCEMAR LINGKUNGAN 0,01 ton/hari(14,29%)Ke TPA Piyungan0,06 ton/hari(85,71%)0,265 ton/hari(80,3%) Pola Perkotaan0,33 ton/hari(11,85%) Pola Mandiri0,07 ton/hari(2,63%) 0,065 ton/hari(19,70%)Ke TPA Piyungan SEKTOR INFORMAL (daur ulang) Timbulan limbah B3 di sumbernya2,81 ton/hari (100%) 1,14 ton/hari(47,55%)1,26 Gambar 2-8 Aliran materi limbah B3 di wilayah Kabupaten Sleman (Sumber: Iswanto, 2016 (Disertasi)) Gambar 2-8 adalah data kasar yang diperoleh untuk keperluan studi (disertasi) sehingga belum terjamin akurasinya. Walaupun demikian, data yang tercantum pada Gambar 2-8 mengindikasikan bahwa jumlah sampah domestik yang dikategorikan B3 (misalnya batu baterai bekas, neon dan bohlam bekas, kemasan cat, kosmetik atau pelumas kendaraan yang umumnya mengandung bahan-bahan yang menyebabkan iritasi atau gangguan kesehatan lainnya seperti logam merkuri yang terkandung di dalam batu baterai pada umumnya) mencapai 2,81 ton/hari di satu kabupaten saja, yaitu Kabupaten Sleman. Kondisi di ketiga kabupaten dan satu kotamadya diperkirakan kurang lebih sama, dengan kecenderungan lebih tinggi di Kotamadya Yogyakarta jika mengacu pada kepadatan penduduk. Oleh karena itu, secara total di seluruh DIY, jumlah timbulan sampah B3 diperkirakan bisa mencapai kurang lebih 6-8 ton/hari (termasuk limbah B3 yang berasal dari Fasyankes). Gambar 2-8 juga memberikan informasi bahwa aliran limbah B3 ini belum termonitor dengan baik. Sejumlah kecil masuk TPA Piyungan, tetapi di sana pun belum ada unit khusus pengolahan sampah B3. Dengan mencermati angka timbulan yang cukup besar, maka kebutuhan pengolahan limbah B3 di DIY sudah sangat mendesak. Data yang lebih akurat perlu diperoleh dengan survey yang lebih mendalam pada saat studi kelayakan untuk pengolahan limbah B3 di TPA Piyungan. F. TPA Piyungan, Proyeksi Sampah dan Permasalahan serta arah pembangunan 25
TPA Regional Piyungan yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas area 12,5 Ha. Saat ini di TPA Piyungan jumlah sampah domestik masih menjadi penyumbang terbesar sampah, yang umumnya berasal dari rumah tangga, perkantoran, pendidikan, dan perdagangan, jasa pariwisata, dan sampah organik dan inorganik serta sampah B3 dari rumah tangga, sebagian industri kecil menengah (IKM) dan fasilitas pelayanan kesehatan juga ditampung di lokasi tersebut. Berdasarkan studi Kajian PTMP Kota Yogyakarta Tahun 2016 dan Kajian Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul tahun 2016, timbulan sampah domestik sebagian besar masih didominasi oleh sampah organik sekitar 60 - 70% volume, akan tetapi sampah anorganik secara total bisa mencapai 30 - 40% volume dari total sampah secara keseluruhan. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran konsumsi masyarakat di perkotaan. Hal ini disebabkan karena peningkatan produk - produk baru, sehingga meningkat pula daya beli masyarakat di perkotaan. Tabel 2-8 menyajikan data timbulan sampah yang masuk di TPA Piyungan untuk 5 tahun terakhir dan Tabel 2-9 menyajikan komposisi rerata dari timbulan sampah domestik. Tabel 2-8 Timbulan Sampah 5 Tahun Terakhir No. 1 2 3 4 5 6 Daerah Asal Kodya Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Non Dinas Kodya Yogyakarta Non Dinas Sleman Non Dinas Bantul Jumlah 2012 71.316.347 Total berat sampah tiap Tahun (kg) 2015 2014 2013 51.867.590 53.222.836 64.286.172 41.715.669 43.824.419 40.357.808 48.146.670 13.668.456 15.880.509 15.522.800 17.241.210 677.063 13.553.969 18.323.719 22.723.512 2.110.080 5.249.530 7.155.015 5.708.855 3.226.260 130.826.234 147.811.049 139.229.093 148.914.097 1.338.080 5.016.450 4.646.915 2016 65.278.911 55.020.910 21.335.040 11.013.872 3.664.115 932.975 157.245.823 (Sumber: TPST Piyungan, 2017) Tabel 2-9 Komposisi dan berat timbulan sampah domestik di TPA Piyungan Komponen Komposisi Berat (ton/hari) Organik 0,37 277,37 Plastik 0,22 166,09 Kertas 0,15 111,97 Kayu 0,02 12,54 Kaleng 0,01 0,65 Kaca/gelas 0,02 14,81 Kain 0,08 57,05 26
Karet 0,03 21,40 Besi 0,01 6,26 B3 0,1 77,87 100 672,13 (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan) Rata-rata per hari sampah yang dibuang ke TPA adalah 450-550 ton (Fakta dan Analisa KPY, 2017) dengan jenis sampah dominan adalah sampah organik sebesar kurang lebih 72% dari total sampah yang ada. Namun berdasarkan studi pengelolaan dan teknologi pengolahan sampah (2017), diketahui berat ton sampah dan komposisi sampah (% berat) di TPA Piyungan sebagaimana tersaji dalam Tabel 2-9. Menurut Tabel 2-9 ada 672,13 ton sampah perhari yang akan dikelola oleh TPA Piyungan, dimana diperkirakan 37% berupa sampah organik, ± 54% sampah inorganik sementara ± 10 % atau 77,87 ton/hari berupa sampah B3. Sementara data lain menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan di DIY sebesar 230 ribu ton/hari atau dalam pencatatan selama setahun total ada 2,8 juta ton. Permasalahan yang ada di TPA Piyungan juga tidak hanya keterbatasan lahan saja akan tetapi masih banyaknya sarana prasarana yang rusak dan tidak berfungsi optimal sehingga memerlukan pergantian atau perbaikan sarana dan prasarana. Permasalahan lain selain dari segi teknis adalah ketersediaannya SDM dan sistem operasi yang ada di TPA Piyungan. Kurangnya SDM yang mengoperasionalkan TPA Piyungan baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga mempengaruhi operasional sehari-hari. Sementara itu data proyeksi volume timbulan sampah di TPA Piyungan disajikan pada Tabel 2-10 dan Gambar 2-9. Tabel 2-10 Proyeksi volume timbulan sampah di KPY (m3/hari) Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Volume (m3/hari) 1013.1 1105.7 1206.7 1316.9 1437.2 1568.5 1711.8 1868.2 2038.9 2225.2 2428.5 2650.3 2818.0 2965.2 3112.4 Volume (m3/tahun) 369781.5 403580.5 440445.5 480668.5 524578.0 572502.5 624807.0 681893.0 744198.5 812198.0 886402.5 967359.5 1028570.0 1082298.0 1136026.0 Berat (ton/hari) 550.1 600.4 655.2 715.1 780.4 851.7 929.5 1014.4 1107.1 1208.3 1318.7 1439.1 1530.2 1610.1 1690.0 Berat (ton/tahun) 200786.5 219146.0 239148.0 261011.5 284846.0 310870.5 339267.5 370256.0 404091.5 441029.5 481325.5 525271.5 558523.0 587686.5 616850.0 27
2032 3259.5 1189717.5 1770.0 646050.0 (Sumber: Laporan Akhir Review Masterplan TPA Piyungan, 2017) 0.01000.02000.03000.04000.02017202220272032Volume (m3/hari)Tahun Gambar 2-9 Pertumbuhan Timbulan Sampah yang masuk ke TPA Piyungan (Sumber: Laporan Akhir Review Masterplan TPA Piyungan, 2017) Dengan luas lahan area 12,5 Ha, TPA Piyungan hanya bisa menampung sampah hingga tahun 2019. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pengelolaan tepat guna untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perencanaan yang perlu dilakukan terkait pengelolaan sampah di TPA Piyungan secara umum adalah sebagai berikut: a. Rencana sistem jaringan persampahan diarahkan sesuai dengan arah pengembangan atau rencana pemanfaatan ruang KPY, khususnya pada daerah perdagangan, pasar, terminal serta obyek- obyek wisata. b. Pelibatan peran masyarakat dalam pengolahan persampahan mandiri atau sistem 3R. Fasilitas sarana dan prasarana perlu dikembangkan, antara lain Bank Sampah, TPS-3R, dan TPST. c. Pengembangan atau pengolahan sampah di TPA Piyungan diarahkan berbasis teknologi dan bernilai ekonomi dengan membuka peluang investasi atau kersajama swasta. Studi detail perlu dilakukan guna mengetahui kelayakannya. d. Alternatif TPA diarahkan berlokasi di wilayah yang berada di KPY yang belum padat penduduknya, yaitu di Kabupaten Sleman ataupun Kabupaten Bantul. Studi lebih lanjut mengenai pengadaan TPA perlu dilakukan. 28
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabupaten /Kota Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Tabel 2-11 Proyeksi Timbulan Sampah dan Penambahan Infrastruktur Persampahan. Sumber: Bappeda DIY (2014) Selisih Proyeksi Kondisi Eksisting (Tahun 2015) Proyeksi Jumlah Proyeksi Timbulan Timbulan Dan Kecamatan Desa/ Kelurahan Penduduk (Jiwa) Sampah Harian (M3) Kapasitas Infrastruktur 2014 (M3/Hari) Jumlah Penddk (Jiwa) Kapasitas Infr. Pertmbhn Penduduk Persmphn (%) (M3) 2017 2027 2037 2017 2027 2037 2017 2027 2037 Banguntapan Banguntapan 54.910 2,51 6 57702 73935 94735 190,42 243,99 312,63 184,4 2 237,9 9 306,63 Banguntapan Singosaren 4.913 2,53 6 5165 6631 8513 17,04 21,88 28,09 11,04 15,88 22,09 Banguntapan Baturetno 18.756 2,52 0 19714 25284 32429 65,06 83,44 107,02 65,06 83,44 107,02 Banguntapan Wirokerten 14.953 2,52 6 15717 20158 25854 51,87 66,52 85,32 45,87 60,52 79,32 Banguntapan Tamanan 14.669 2,52 6 15418 19775 25363 50,88 65,26 83,70 44,88 59,26 77,70 Banguntapan Potorono 13.932 2,53 6 14646 18803 24140 48,33 62,05 79,66 42,33 56,05 73,66 Kasihan Ngestiharjo 39.959 1,99 12 41566 50619 61643 137,17 167,04 203,42 125,1 7 155,0 4 191,42 Kasihan Tamantirto 28.408 1,99 12 29550 35986 43824 97,52 118,75 144,62 85,52 106,7 5 132,62 Penambahan Infrastruktur Sampah (Buah) JENIS* 2017 2027 2037 LDU S 8 10 13 LDU S 0 1 1 LDU S 3 3 4 LDU S 2 3 3 LDU S 2 2 3 LDU S 2 2 3 LDU S 5 6 8 LDU S 4 4 6 29
No 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 Kabupaten /Kota Bantul Bantul Bantul Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Kecamatan Desa/ Kelurahan Kasihan Tirtonirmolo Sewon Bangunharjo Sewon Panggungharjo Danurejan Suryatmajan Danurejan Tegal Panggung Danurejan Bausasran Gondomanan Prawirodirjan Gondomanan Ngupasan Gedongtenge n Pringgokusuma n Kondisi Eksisting (Tahun 2015) Jumlah Penddk (Jiwa) Kapasitas Infr. Pertmbhn Penduduk Persmphn (%) (M3) 26.339 1,99 24 30.695 1,51 0 35.162 1,51 24 4.275 0,61 100 7.809 0,61 7,56 6.417 0,61 18,36 8.275 0,72 100 4.794 0,72 16,2 10.650 0,98 108,64 2017 27398 31629 36232 4328 7905 6496 8395 4864 10860 Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) 2027 33365 36743 42091 4599 8401 6903 9019 5226 11973 2037 40632 42684 48896 4887 8927 7336 9690 5614 13199 Proyeksi Timbulan Sampah Harian (M3) 2017 2027 2037 90,41 110,10 134,09 104,38 121,25 140,86 119,57 138,90 161,36 14,28 15,18 16,13 26,09 27,72 29,46 21,44 22,78 24,21 27,70 29,76 31,98 16,05 17,25 18,53 35,84 39,51 43,56 Selisih Proyeksi Timbulan Dan Kapasitas Infrastruktur 2014 (M3/Hari) 2017 2027 2037 66,41 86,10 110,09 104,3 8 121,2 5 140,86 95,57 114,9 0 137,36 85,72 84,82 83,87 18,53 20,16 21,90 3,08 4,42 5,85 72,30 70,24 68,02 0,15 1,05 2,33 72,80 69,13 65,08 Penambahan Infrastruktur Sampah (Buah) JENIS* 2017 2027 2037 LDU S 3 4 5 LDU S 4 5 6 LDU S 4 5 6
3 TPST
0 1
1 TPST
0 30
No 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 Kabupaten /Kota Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Kecamatan Desa/ Kelurahan Gedongtenge n Sosromendura n Gondokusum an Baciro Gondokusum an Terban Gondokusum an Klitren Gondokusum an Demangan Gondokusum an Kotabaru Jetis Bumijo Jetis Cokrodiningrat an Jetis Gowongan Kraton Patehan Kondisi Eksisting (Tahun 2015) Jumlah Penddk (Jiwa) Kapasitas Infr. Pertmbhn Penduduk Persmphn (%) (M3) 6.240 0,98 29,16 12.808 0,67 118,36 9.203 0,67 128,68 10.320 0,67 10,32 10.995 0,67 18,96 2.506 0,67 30,84 8.906 0,32 24,36 7.898 0,32 6 6.567 0,32 4,32 4.733 0,09 112,96 2017 6363 12981 9327 10459 11143 2540 8964 7949 6610 4742 Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) 2027 7015 13877 9971 11181 11913 2716 9255 8207 6824 4785 2037 7734 14835 10660 11954 12735 2903 9555 8474 7046 4828 Proyeksi Timbulan Sampah Harian (M3) 2017 2027 2037 21,00 23,15 25,52 42,84 45,79 48,96 30,78 32,90 35,18 34,51 36,90 39,45 36,77 39,31 42,03 8,38 8,96 9,58 29,58 30,54 31,53 26,23 27,08 27,96 21,81 22,52 23,25 15,65 15,79 15,93 Selisih Proyeksi Timbulan Dan Kapasitas Infrastruktur 2014 (M3/Hari) 2017 2027 2037 8,16 6,01 3,64 75,52 72,57 69,40 97,90 95,78 93,50 24,19 26,58 29,13 17,81 20,35 23,07 22,46 21,88 21,26 5,22 6,18 7,17 20,23 21,08 21,96 17,49 18,20 18,93 97,31 97,17 97,03 Penambahan Infrastruktur Sampah (Buah) JENIS* 2017 2027 2037
4 TPST
1 TPST
3 TPST
0 31
No 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 Kabupaten /Kota Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Kecamatan Desa/ Kelurahan Kraton Kadipaten Kraton Panembahan Kotagede Prenggan Kotagede Rejowinangun Kotagede Purbayan Mantrijeron Gedongkiwo Mantrijeron Suryodiningrata n Mantrijeron Mantrijeron Mergangsan Keparakan Mergangsan Wirogunan Kondisi Eksisting (Tahun 2015) Jumlah Penddk (Jiwa) Kapasitas Infr. Pertmbhn Penduduk Persmphn (%) (M3) 5.533 0,09 6,48 7.339 0,09 15,72 11.222 2,52 106 12.075 2,52 4,32 9.124 2,52 0 12.393 0,96 122,2 10.294 0,96 12,96 8.752 0,96 16,2 8.770 0,66 104,32 11.045 0,66 0 2017 5543 7353 11795 12692 9590 12633 10493 8921 8887 11192 Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) 2027 5594 7419 15128 16278 12300 13899 11545 9816 9491 11953 2037 5644 7486 19403 20878 15776 15292 12702 10800 10136 12765 Proyeksi Timbulan Sampah Harian (M3) 2017 2027 2037 18,29 18,46 18,63 24,26 24,48 24,70 38,92 49,92 64,03 41,88 53,72 68,90 31,65 40,59 52,06 41,69 45,87 50,46 34,63 38,10 41,92 29,44 32,39 35,64 29,33 31,32 33,45 36,93 39,44 42,12 Selisih Proyeksi Timbulan Dan Kapasitas Infrastruktur 2014 (M3/Hari) 2017 2027 2037 11,81 11,98 12,15 8,54 8,76 8,98 67,08 56,08 41,97 37,56 49,40 64,58 31,65 40,59 52,06 80,51 76,33 71,74 21,67 25,14 28,96 13,24 16,19 19,44 74,99 73,00 70,87 36,93 39,44 42,12 Penambahan Infrastruktur Sampah (Buah) JENIS* 2017 2027 2037 TPST 2 2 2 TPST 1 1 1
5 7
9 TPST
4 TPST
6 32
No 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 Kabupaten /Kota Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Kecamatan Desa/ Kelurahan Mergangsan Brontokusuman Ngampilan Notoprajan Ngampilan Ngampilan Pakualaman Purwo Kinanti Pakualaman Gunung Ketur Tegalrejo Kricak Tegalrejo Tegalrejo Tegalrejo Bener Tegalrejo Karangwaru Umbulharjo Tahunan Kondisi Eksisting (Tahun 2015) Jumlah Penddk (Jiwa) Kapasitas Infr. Pertmbhn Penduduk Persmphn (%) (M3) 9.706 0,66 16,2 7.509 0,62 119,44 8.947 0,62 6,48 5.269 0,04 9,72 4.191 0,04 14,04 12.518 1,31 15,72 8.292 1,31 109,72 4.942 1,31 6 9.375 1,31 23,22 9.005 2,44 106,48 2017 9835 7603 9059 5274 4195 12849 8511 5073 9623 9450 Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) 2027 10504 8088 9636 5295 4212 14634 9694 5778 10960 12026 2037 11218 8603 10251 5316 4229 16669 11042 6581 12484 15305 Proyeksi Timbulan Sampah Harian (M3) 2017 2027 2037 32,46 34,66 37,02 25,09 26,69 28,39 29,89 31,80 33,83 17,40 17,47 17,54 13,84 13,90 13,96 42,40 48,29 55,01 28,09 31,99 36,44 16,74 19,07 21,72 31,76 36,17 41,20 31,19 39,69 50,51 Selisih Proyeksi Timbulan Dan Kapasitas Infrastruktur 2014 (M3/Hari) 2017 2027 2037 16,26 18,46 20,82 94,35 92,75 91,05 23,41 25,32 27,35 7,68 7,75 7,82 0,20 0,14 0,08 26,68 32,57 39,29 81,63 77,73 73,28 10,74 13,07 15,72 8,54 12,95 17,98 75,30 66,79 55,97 Penambahan Infrastruktur Sampah (Buah) JENIS* 2017 2027 2037 TPST 2 2 3
4 TPST
2 TPST
0 33
No 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 Kabupaten /Kota Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Yogyakart a Sleman Kecamatan Desa/ Kelurahan Umbulharjo Pandeyan Umbulharjo Giwangan Umbulharjo Warungboto Umbulharjo Sorosutan Umbulharjo Semaki Umbulharjo Muja Muju Wirobrajan Pakuncen Wirobrajan Wirobrajan Wirobrajan Patangpuluhan Depok Catur Tunggal Kondisi Eksisting (Tahun 2015) Jumlah Penddk (Jiwa) Kapasitas Infr. Pertmbhn Penduduk Persmphn (%) (M3) 14.426 2,44 9,24 8.368 2,44 121 11.687 2,44 6,48 16.118 2,44 40,86 5.279 2,44 9,72 11.535 0,65 31,92 10.362 0,65 0 10.171 0,65 4,32 6.437 0,65 6 62.454 0,28 323,24 2017 15139 8782 12265 16915 5540 11686 10498 10304 6521 62805 Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) 2027 19266 11176 15608 21526 7050 12468 11200 10994 6958 64586 2037 24518 14222 19863 27394 8972 13303 11950 11730 7424 66417 Proyeksi Timbulan Sampah Harian (M3) 2017 2027 2037 49,96 63,58 80,91 28,98 36,88 46,93 40,47 51,51 65,55 55,82 71,04 90,40 18,28 23,27 29,61 38,56 41,14 43,90 34,64 36,96 39,44 34,00 36,28 38,71 21,52 22,96 24,50 207,26 213,13 219,18 Selisih Proyeksi Timbulan Dan Kapasitas Infrastruktur 2014 (M3/Hari) 2017 2027 2037 40,72 54,34 71,67 92,02 84,12 74,07 33,99 45,03 59,07 14,96 30,18 49,54 8,56 13,55 19,89 6,64 9,22 11,98 34,64 36,96 39,44 29,68 31,96 34,39 15,52 16,96 18,50 115,9 8 110,1 1 104,06 Penambahan Infrastruktur Sampah (Buah) JENIS* 2017 2027 2037 TPST 5 7 10
5 6
8 TPST
7 TPST
3 TPST
2 TPST
5 TPST
5 TPST
0 34
No 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 Kabupaten /Kota Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Kecamatan Desa/ Kelurahan Depok Maguwoharjo Depok Condong Catur Gamping Ambarketawan g Gamping Banyuraden Gamping Nogotirto Gamping Trihanggo Godean Sidoarum Kalasan Purwomartani Mlati Sinduadi Kondisi Eksisting (Tahun 2015) Jumlah Penddk (Jiwa) Kapasitas Infr. Pertmbhn Penduduk Persmphn (%) (M3) 34.204 4,08 96 42.335 3,51 308 21.252 0,92 48 16.237 1,21 60 17.015 0,07 72 17.580 1,11 206 14.465 1,89 6 35.769 1,25 38.575 3,45 60 2017 37052 45360 21645 16633 17039 17973 15017 36669 41283 Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) 2027 55270 64046 23721 18759 17159 20071 18110 41520 57953 2037 82444 90430 25996 21156 17279 22413 21838 47011 81354 Proyeksi Timbulan Sampah Harian (M3) 2017 2027 2037 122,27 182,39 272,07 149,69 211,35 298,42 71,43 78,28 85,79 54,89 61,90 69,81 56,23 56,62 57,02 59,31 66,23 73,96 49,56 59,76 72,07 121,01 137,02 155,14 136,23 191,24 268,47 Selisih Proyeksi Timbulan Dan Kapasitas Infrastruktur 2014 (M3/Hari) 2017 2027 2037 26,27 86,39 176,07 158,3 1 96,65 9,58 23,43 30,28 37,79 5,11 1,90 9,81 15,77 15,38 14,98 146,6 9 139,7 7 132,04 43,56 53,76 66,07 121,0 1 137,0 2 155,14 76,23 131,2 4 208,47 Penambahan Infrastruktur Sampah (Buah) JENIS* 2017 2027 2037 LDU S 1 4 7
0 LDU S 1
0 LDU S 2
LDU S 5
LDU S 3
5 9
No 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 Selisih Proyeksi Kondisi Eksisting (Tahun 2015) Proyeksi Jumlah Proyeksi Timbulan Timbulan Dan Kabupaten /Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan Penduduk (Jiwa) Sampah Harian (M3) Kapasitas Infrastruktur 2014 (M3/Hari) Jumlah Penddk (Jiwa) Kapasitas Infr. Pertmbhn Penduduk Persmphn (%) (M3) 2017 2027 2037 2017 2027 2037 2017 2027 2037 Sleman Mlati Sendangadi 18.658 2,97 48 19783 26510 35523 65,28 87,48 117,23 17,28 39,48 69,23 Sleman Mlati Tlogoadi 12.488 2,11 13021 16044 19770 42,97 52,95 65,24 42,97 52,95 65,24 Sleman Ngaglik Minomartani 15.381 2,35 36 16113 20326 25640 53,17 67,08 84,61 17,17 31,08 48,61 Sleman Ngaglik Sinduharjo 18.845 4,22 78 20470 30947 46787 67,55 102,13 154,40 10,45 24,13 76,40 Sleman Ngaglik Sari Harjo 20.610 4,37 30 22451 34434 52814 74,09 113,63 174,29 44,09 83,63 144,29 Sleman Ngemplak Wedomartani 27.071 1,44 224 27857 32138 37078 91,93 106,06 122,36 132,0 7 117,9 4 101,64 Jumlah Total 1.088.71 5 3.577 1.128.05 5 1.357.34 5 1.654.99 6 3722,5 8 4479,2 4 5461,4 9 145,8 6 902,5 2 1884,77 Keterangan: Data ini masih menggunakan istilah "LDUS" karena mengambil data dari tahun 2014. Sejak tahun 2015, LDUS di DIY hanya ada di UGM sebagai konsep akademik untuk TPST dengan residu yang tidak habis. Penambahan Infrastruktur Sampah (Buah) JENIS* 2017 2027 2037 LDU S 1 2 3 LDU S 2 2 3 LDU S 1 1 2 LDU S 0 1 3 LDU S 2 3 6 0 0 0 36
Penyediaan prasarana persampahan merupakan salah satu aspek penting di dalam operasional pengelolaan persampahan. Teknik operasional persampahan meliputi pewadahan sampah, penumpulan sampah, pemindahan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir. Pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA. Tujuan Pewadahan yaitu (1) untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga tidak berdampak buruk kepada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan estetika (2) memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpul sampah. Tabel 2-12 Sebaran Cakupan Seluruh Jenis Infrastruktur di KPY Kabupaten Kecamatan JENIS Jumlah Kontainer Depo LDUS TPS TPST Bantul Bantul Bantul Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Banguntapan Kasihan Sewon Bantul Total Depok Gamping Godean Mlati Ngaglik Ngemplak Sleman Total Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Danurejan Gedongtengen Gondokusuman Gondomanan Jetis Kotagede Kraton Mantrijeron Mergangsan Ngampilan Pakualaman Tegalrejo Umbulharjo Wirobrajan Yogyakarta Total Jumlah 5 4 4 13 8 3 1 6 4 22 4 1 3 1 1 2 1 4 5 1 23 58 0 2 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 15 20 0 1 1 1 3 0 3 2 3 1 6 8 7 4 19 7 9 24 4 6 1 9 14 5 8 7 9 19 1 123 148 0 9 4 13 1 3 4 17 5 5 4 14 28 11 1 11 9 2 62 8 10 30 5 8 3 11 16 6 9 7 14 27 2 156 232 (Sumber: BAPPEDA DIY (2014)) Jenis infrastruktur persampahan di KPY terdiri dari 2 kewenangan yaitu kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Infrastruktur persampahan yang menjadi kewenangan provinsi adalah TPST dan TPA. Di dalam KPY infrastruktur persampahan yang ada hanya TPST yang terbagi menjadi 3 kapasitas, yaitu kapasitas 7,5 m3 berjumlah 3 unit, kapasitas 12 m3 berjumlah 13 unit dan kapasitas 22,5 m3 berjumlah 1unit. Infrastruktur persampahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota terbagi menjadi 4 jenis yaitu TPS, container, Depo dan lahan daur ulang sampah (LDUS). TPS dibagi menjadi 4 kapasitas yaitu 3 m3, 4 m3 dan 24 m3. Depo dibagi menjadi 2 kapasitas yaitu 100 m3 dan 200 m3 37
Sebaran infrastruktur persampahan di KPY tidak merata atau tidak semua kecamatan memiliki minimal satu infrastruktur untuk semua ukuran atau jenis yang memadahi. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4.19 Sebaran Cakupan Seluruh Jenis Infrastruktur per Kecamatan dan Kabupaten/kota di KPY tersaji pada Tabel 2-12. Pembangunan sistem persampahan di KPY tertuang dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang menyebutkan bahwa Pengembangan atau pengolahan sampah di TPA Piyungan diarahkan berbasis teknologi dan bernilai ekonomi dengan membuka peluang investasi atau kerjasama swasta. Studi detail perlu dilakukan guna mengetahui kelayakannya 2.2 Kepastian KPBU Mempunyai Permintaan yang Berkelanjutan 2.2.1 Konsep Pengembangan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan Dalam bagian ini akan diuraikan konsep pengembangan TPA Piyungan menjadi TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan terlebih dahulu sebagai gambaran potensi-potensi pendapatan yang dimungkinkan untuk diperoleh dari teknologi yang diaplikasikan. Berdasarkan evaluasi oleh pengelola TPA Piyungan saat ini, yaitu Dinas PUP ESDM, dan dengan memperhatikan masukan dari Dinas Kesehatan akan perlunya DIY memiliki instalasi pengolahan Limbah B3, maka konsep pengembangan TPA Piyungan menjadi TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan mencakup: a. Penambahan teknologi baru b. Instalasi insinerator dan kelengkapannya sebagai sarana pengolahan limbah B3 Uraian untuk masing-masing komponen teknologi dalam konsep pengembangan TPA Piyungan ini disajikan berikut ini A. Pengelolaan gas metana Pengelolaan gas metana akan dilaksanakan dengan pemasangan pipa portable dan tahap awal akan dipasang di area rencana awal penimbunan sel. Detail pipa portable yang dibutuhkan adalah pipa HDPE. Jumlah titik pipa gas metana untuk tahap awal dibutuhkan sebanyak 154 titik. Untuk detail gambar pipa portable dan peta titik pipa gas dapat dilihat pada Gambar 2-10 dan Gambar 2-11. 38
Gambar 2-10 Detail Gambar Pipa Portable Penangkap Gas Metan (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) Gambar 2-11 Rencana Peta Titik Pipa Gas Metana TPA Piyungan (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) Gas metan kemudian direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai biogas. Biogas pada tahap pertama akan diujicoba pemakaiannya untuk keperluan sebagai berikut: 1. Penerangan area TPA pada malam hari 2. Bahan bakar kompor gas metana untuk memasak 3. Apabila gas yang dihasilkan cukup besar dapat di distribusikan ke masyarakat sekitar TPA Rencana pemanfaatan biogas dapat dilihat pada Gambar 2-12. 39
Gambar 2-12 Rencana Pemanfaatan Biogas B. Pilihan penambahan teknologi baru di TPA Regional Piyungan B.1. Anaerobic digester Proses anaerobic digestion adalah proses produksi gas bio dari material organik dengan bantuan bakteri dengan kondisi tidak adanya oksigen. Sebagian besar gas yang dihasilkan berupa metana. Proses anaerobic digestion ini dibagi menjadi dua tahap dengan bantuan dua jenis bakteri. Tahap pertama material organik akan diurai menjadi asam lemah. Setelah material organik berubah menjadi asam maka bakteri kedua menguraikan asam lemah menjadi gas metana. Potensi reduksi sampah menggunakan metode anaerobic digester dapat dilihat pada Tabel 2-13. Umumnya materi yang diolah di anaerobic digester adalah materi organik. Oleh karena itu sebelum diolah harus dilakukan pemilahan sampah agar efisiensi pengolahan menjadi lebih besar. Skema umum teknologi aerobic digester dapat dilihat pada Gambar 2-13. Untuk karakteristik, efisiensi, dan biaya investasi masing-masing unit pada proses Aerobic Digester dapat dilihat pada Tabel 2-14 sampai Tabel 2-19. 40
Tabel 2-13 Potensi Reduksi Sampah dengan Metode Anaerobic Digester (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) Gambar 2-13 Skema Umum Teknologi Anaerobic Digester (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) 41
Tabel 2-14 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Material Recovery Facility (MRF) (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) Tabel 2-15 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Anaerobic Digestion (AD) (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) 42
Tabel 2-16 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Biogas (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) Tabel 2-17 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Komposting dari Anaerobic Digestion (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) Tabel 2-18 Karakteristik dan Efisiensi Residu yang Menuju Landfill (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) 43
Tabel 2-19 Total Biaya Investasi untuk Keseluruhan Sistem Pengolahan Anaerobic Digestion (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) B.2. Refuse derived fuel (RDF) Refuse Derived Fuel (RDF) merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari daur ulang material yang menghasilkan energi panas yang tinggi dan sering juga disebut dengan istilah briket ataupun pellet. Istilah lain untuk bahan bakar dari sampah padat kota seperti bahan bakar daur ulang (Recovered Fuel), bahan bakar dari pembungkus (Packaging Derived Fuel), bahan bakar dari potongan kertas dan plastik (Paper and Plastic Fraction), dan bahan bakar dari proses mesin (Process Engineered Fuel). Potensi reduksi sampah menggunakan metode ini dapat dilihat pada Tabel 2-20. Untuk skema umum pengolahan sampah menggunakan teknologi RDF dapat dilihat pada Gambar 2-14. Karakteristik, efisiensi, dan biaya investasi dengan metode RDF dapat dilihat pada Tabel 2-20 sampai Tabel 2-23. Tabel 2-20 Potensi Reduksi Sampah dengan Metode Refuse Derived Fuel (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) 44
Gambar 2-14 Skema Umum Teknologi Refused Derived Fuel (RDF) (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) Tabel 2-21 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Refused Derived Fuel (RDF) (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) Tabel 2-22 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Materials Recovery Facility (MRF) (Sumber Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) 45
Tabel 2-23 Total Biaya Investasi untuk Keseluruhan Sistem Pengolahan Refused Derived Fuel (RDF) (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) C. Komparasi prioritas teknologi telah diuraikan di atas, perlu dipertimbangkan keterbatasan ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk instalasi teknologi ini, yaitu hanya sebesar 2.3 ha. Oleh karena itu, perlu dipikirkan prioritas teknologi yang akan direalisasikan terlebih dahulu. Sebagai bahan pertimbangan, disajikan komparasi kualitatif di Tabel 2-24. Di antara ketiga teknologi di yang Tabel 2-24 Komparasi kualitatif kemungkinan aplikasi teknologi pengolahan sampah di TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan Aspek Komparasi Luas lahan Biaya operasional Kerumitan teknologi Potensi manfaat teknologi Pengelolaan landfill gas dan utilisasi << (hanya memerlukan jejaring pemipaan) << (blower/kompresor dan generator listrik) << (sangat sederhana berupa jaringan pemipaan) >> (biogas bisa langsung digunakan untuk mengurangi biaya energi di TPA) Anaerobic digester >>> (memerlukan area besar untuk loading dan ukuran reaktor besar) >>> (diperlukan penghancuran, mekanisme pengadukan, dan pengeringan sludge) >> (belum ada best practice teknologi lokal dengan skala besar di TPA Indonesia) >> (biogas bisa langsung digunakan untuk mengurangi biaya energi di TPA) RDF < (peralatan mekanis tidak memakan banyak tempat JIKA sampah organik sudah terpilah di sumbernya, lahan di TPA diperlukan untuk peralatan dan gudang RDF). < (peralatan mekanis relatif sederhana jika sampah terpilah) < (sudah ada beberapa contoh teknologi dengan komponen lokal tinggi di Indonesia) > (RDF bisa dijual tetapi tergantung market, bisa digunakan sendiri di TPA tetapi memerlukan investasi tambahan untuk gasifikasi/pembakaran) Berdasarkan analisis kualitatif di Tabel 2-24, maka teknologi yang disarankan adalah dengan urutan prioritas sebagai berikut: 1) teknologi produksi RDF 46
dikombinasikan dengan sistem pemanenan biogas landfill untuk mengurangi biaya energi, 2) teknologi digester anaerobik untuk fraksi organik jika sisa lahan memungkinkan. Pilihan spesifikasi teknologi dan perhitungan keekonomian perlu dikaji dengan lebih mendalam pada studi kelayakan, dengan disarankan mengacu pada saran-saran dan pertimbangan yang disajikan pada bagian Penutup kajian ini. Terkait ketersediaan lahan yang saat ini tersedia 2.3 ha di lokasi TPA Piyungan, perlu dipertimbangkan juga hal-hal berikut ini: 1. Dengan aplikasi teknologi pengolahan yang sesuai, lahan yang masih tersedia tidak perlu dialokasikan sebagai landfill karena sampah akan terolah dengan teknologi yang dipilih. 2. Jika sampah tidak lagi dikelola dengan metode landfill, maka problem lindi yang selama ini menjadi problem TPA akan sangat berkurang. Air lindi yang masih muncul adalah air lindi dari sel-sel sampah lama yang akan semakin berkurang jumlahnya jika tidak ada lagi tumpukan sampah baru. Dengan demikian, kolam- kolam penampung lindi yang memakan area TPA cukup besar bisa secara bertahap dikonversi menjadi area untuk teknologi baru di masa depan TPA. D. Insinerasi limbah B3 Dalam konteks TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan, insinerator limbah B3 adalah komponen yang diprioritaskan karena keperluan di pengolahan limbah B3, terutama dari fasilitas pelayanan kesehatan, sudah sangat mendesak. Teknologi pembakaran merupakan salah satu teknologi yang sering digunakan di industri di Indonesia. TPS pada skala kecamatan maupun rumah sakit sering menggunakan insinerasi untuk membakar beberapa jenis sampah yang sulit didegradasi secara biologis. Energi yang dihasilkan dari insinerasi juga dapat digunakan untuk membangkitkan listrik dan sebagai pemanas melalui uap. Limbah B3 yang dapat diolah dalam insinerator meliputi limbah dengan kode dan keterangan dalam Tabel 2-25. Gambaran spesifikasi insinerator disajikan dalam Tabel 2-27, sementara estimasi investasi disajikan di Tabel 2-26. Tabel 2-25 Kode dan Keterangan Limbah B3 (Sumber: data Dinas Kesehatan DIY) No. 1. 2. Jenis Industri Baterai kering, Baterai bekas, baterai tidak memenuhi spesifikasi teknis, baterai kadaluwarsa Industri penyamak kulit Kode Limbah A 326-1 Baterai bekas, baterai tidak Uraian Limbah memenuhi spesifikasi teknis, baterai kadaluwarsa A 334-1 Limbah dari proses taning dan finishing yang mengandung Cr 47
3. Fasyankes A 337-1 Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius 4. 5. 6. 7. Fasyankes Fasyankes Fasyankes Fasyankes A 337-2 Produk farmasi kedaluwarsa A 337-3 Bahan kimia kedaluawarsa A 337-4 Peralatan lab terkontaminasi B3 A 337-5 Peralatan medis mengandung logam berat 8. 9. 10. 11. 12. Fasyankes Laboratorium komersial Laboratorium komersial Laboratorium komersial Fotografi riset riset riset dan dan dan B 337-1 Kemasan produk farmasi A 338-1 Bahan kimia kedaluwarsa A 338-2 Peralatan lab terkontaminasi B3 A 338-4 Sludge IPAL A 339-1 Larutan developer, fixer bekas fotografi 13. 14. 15. Fotografi Fotografi Fotokopi B 339-1 Off set B 339-2 Tinta toner B 353-1 Toner bekas Tabel 2-26 Biaya Investasi Fasilitas Pengolah Limbah B3 (Sumber: data Dinas Kesehatan DIY) No. Kebutuhan Satuan Volume Harga satuan Harga Total 1. Ruang Persiapan 1 Unit 30.000.000 30.000.000 2. Ruang Incinerator 1 Unit 90.000.000 90.000.000 3. Incinerator dengan anti polusi udara (dengan kapasitas pengolahan per hari 7 ton maka hanya butuh 1 incenerator sebagai investasi awal) 1 Unit 3.000.000.000 (harga kapasitas 3m³ ± 3 miliar) data dari sebuah penawaran 3.000.000.000 4. CCTV pemantau 3 Unit 35.000.000 105.000.000 5. 6. asap yang terkoneksi dengan KLHK Alat pemantau emisi digital Alat timbang sampah 2 3 Unit Unit 120.000.000 15.000.000 360.000.000 30.000.000 7. IPAL 1 Unit 50.000.000 50.000.000 8. 9. Alat kebersihan/desinfeksi APD 1 10 paket paket 10.000.000 500.000 10.000.000 5.000.000 10. Kamar mandi/WC petugas 1 Unit 10.000.000 10.000.000 48
11. Ruang Tamu 1 Unit 20.000.000 20.000.000 12. Kendaraan roda 4 mobil box dengan pendingin 13 Kendaraan roda 3 5 5 Unit Unit 250.000.000 25.000.000 1.250.000.000 125.000.000 14. Forklift 2 Unit 150.000.000 300.000.000 15. Pos Keamanan 1 Unit 10.000.000 10.000.000 16. Dispobin 240 liter merk Maspion 17. Sewa Coldstorage 20 16. Dispobin 240 liter merk Maspion 17. Sewa Coldstorage 20 200 1 Buah Buah 1.500.000 20.000.000 20.000.000 feet 18. Sarana Penampung Abu 1 Unit 15.000.000 15.000.000 19. Sarana Cuci Peralatan 1 Unit 15.000.000 15.000.000 20. Biaya Pembuatan AMDAL Jumlah Total 20. Biaya Pembuatan AMDAL Jumlah Total dokumen 500.000.000 6.245.000.000 Perlu digarisbawahi bahwa biaya investasi seperti tersebut pada Tabel 2-26 perlu dikaji ulang pada tahapan studi kelayakan karena beberapa biaya investasi sarana pendukung masih merupakan "harga perkiraan" berdasarkan informasi pada website penyedia jasa instalasi peralatan. Tabel 2-27 Spesifikasi Alat Pengolah Limbah B3 (Sumber: data Dinas Kesehatan DIY) No. Data Teknis 1. Primary Chamber 2. Temperatur Primary Chamber 3. Temperatur Secondary Chamber Spesifikasi 10 m3 800 - 1.200 oC 1.000 - 1.200 oC 4. Tinggi Cerobong 18 meter 5. Sampling Emisi 8 D 6. Fuel Kerosene/|Oil Diesel/Natural Gas 7. Waste Type Solid/Liquid/Sludge Waste 8. Electrical SHP/220-380V/3ph 9. Body Fame Mild-Steel 10. Insulation Material Ceramic Fiber 11. Refractory Castable/Fire Brick 12. Fuel Tank 200 liter Sumber : Spesifikasi alat yang sesuai Permen LHK No. P/56 Tahun 2015 49
2.2.2 Estimasi kapasitas ekonomis teknologi pengolahan di TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan Tidak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan memerlukan aplikasi teknologi yang berbiaya tinggi baik untuk investasi peralatan maupun biaya operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan operasional teknologi yang diinvestasikan, diperlukan skala operasi yang cukup besar untuk mencapai kelayakan ekonominya. Besarnya skala operasional ini harus dihitung dengan terperinci dalam proses pemilihan teknologi yang akan digunakan dan seyogyanya menjadi studi tersendiri. Dalam kajian awal ini, disajikan estimasi kapasitas ekonomis teknologi- teknologi persampahan berdasarkan data ukuran komersial peralatan yang lazim digunakan saat ini. Dengan membandingkan kapasitas ekonomis tersebut dan jumlah sampah/limbah B3 yang berasal dari DIY akan diperoleh gambaran apakah timbulan sampah/limbah B3 dari DIY sendiri sudah memenuhi kapasitas ekonomis tersebut atau harus mengolah sampah/limbah B3 dari area di sekitar DIY agar mencapai keekonomian peralatan. Tabel 2-28 Teknologi yang diperlukan untuk pengembangan TPST ideal (dengan visi waste to energy dan tidak ada residu/zero-waste) Unit Peralatan Anaerobic digestion Produksi Refuse- Derived Fuel (RDF) Insinerator untuk residual MSW dan limbah B3 (tidak untuk penimbunan) Kapasitas komersial (terbukti ekonomis) 300 ribu - 2 juta ton sampah organik/tahun1) Sangat bervariasi (kalkulasi keekonomian perlu mempertimbangkan market size RDF di Indonesia) Sangat bervariasi (kalkulasi keekonomian perlu mempertimbangkan kebutuhan bahan bakar yang juga sangat bervariasi pada berbagai insinerator) Jumlah sampah/limbah dari internal DIY 125 ribu ton sampah organik/tahun2) 125 ribu ton sampah anorganik non logam/tahun2) 7-8 ton/hari3) Keterangan Mengkonversi sampah organik menjadi biogas Mengkondisikan fraksi non- biodegradable sebagai bahan bakar padat Mengeliminasi limbah B3 dan fraksi sampah yang tidak bisa diproses dengan anaerobic digestion dan RDF 50
Catatan: 1) Sumber: Anaerobic digestion of food waste (L. Arsova, tesis Columbia University, 2010) 2) Asumsi 50% sampah masuk TPA Piyungan adalah fraksi organik biodegradable dan 50% berupa sampah non-biodegradable non-logam non-B3 3) Data Dinas Kesehatan DIY Tabel 2-28 menunjukkan daftar teknologi yang diaplikasikan pada sebuah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ideal. Dalam kondisi riil di berbagai daerah/negara, tidak selalu semua komponen teknologi tersebut harus dipasang, karena tergantung pada karakteristik dan jumlah sampah yang sangat bervariasi antar daerah. Untuk pemilihan teknologi yang tepat, akan diperlukan studi tersendiri. 2.2.3 Analisis SWOT pilihan skema KPBU untuk menjamin keberlanjutan operasional Proyek TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan Belajar dari pengalaman sukses kota Surabaya mengelola sampah domestik di sumber-sumber sampah dengan melibatkan masyarakat, hanya mampu mengurangi 10 hingga 20% dari 1500 ton sampah setiap hari yang dikelola di TPA Benowo Surabaya1. Artinya ada sejumlah 80 -90% sampah perkotaan yang tetap memerlukan penanganan sampah akhir, apalagi dengan pencanangan Indonesia Bebas Sampah 2030 sebesar 30 % sejak dari sumber sampah, Ada sejumlah proyeksi sampah domestik (organik dan inorganik) dari pemukiman, perdagangan, pendidikan, jasa pariwisata dimana berdasarkan data survei 2017 paling tidak 10% berat diantaranya berupa sampah B3. Timbulan sampah B3 dari fasyankes diperkirakan sekitar 4,5 - 5 ton/hari belum termasuk dari layanan kesehatan lainnya seperti klinik kesehatan, laboratorium, dokter/dokter gigi praktek dan bidan praktek mandiri. Juga sampah industri berupa sisa bahan baku B3, lumpur B3 dari IPAL di setiap industri misal pabrik kulit, pabrik gula, pabrik susu, juga limbah B3 industri kecil menengah (IKM) dari sentra-sentra kulit, batik, kerajinan perak dan logam lainnya, limbah B3 dari fasilitas laboratorium sekolah-sekolah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang sampai saat ini belum tertangani. Adanya permasalahan-permasalahan teknis dan sosial serta keterbatasan kapasitas tampungan TPA Piyungan saat ini, serta banyaknya penghasil limbah B3 di DIY yang jika semua penghasil sampah/limbah B3 harus melakukan pengolahan sendiri-sendiri tentu sangat tidak efektif dan efisien. Belum lagi potensi pencemaran terhadap lingkungan tinggi serta sulitnya melakukan pengawasan atas pengolahan limbah B3 di masing-masing industri tersebut. Permasalahan sampah B3 dari fasyankes yang tidak mampu lagi terkelola dengan baik oleh pihak ke tiga (pengolahan sampah B3 di Jawa Barat) oleh karena DIY belum memiliki Instalasi Pengolahan sampah B3 terpusat. Berdasarkan pertimbangan teknis disimpulkan 1 sampah-harus-dilakukan/, 10 May 2018 51
bahwa sangat perlu kebutuhan pengembangan dan penyempurnaan TPA Piyungan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk sampah non B3 dan sampah B3. Membangun TPST memerlukan biaya yang cukup besar, namun produsen/penghasil sampah dan sampah B3 jelas (antara lain Fasyankes dls) yang membutuhkan pengolahan sampah B3 jelas. Ada kelemahan dan kelebihan lainnya juga peluang dan tantangan yang perlu dikaji sesuai dalam Tabel 2-29. Tabel 2-29 Analisa SWOT Pengolah limbah B3 di DIY STRENGTH WEAKNESS Produsen sampah jelas Peraturan dan Perundangan tersedia cukup Kebijakan ada High cost High technology Lokasi dengan persya-ratan khusus OPPORTUNITY THREATS Usaha sejenis belum ada di wilayah DIY Biaya produksi lebih rendah (biaya berkurang) transport Pesaing Perubahan peraturan perundangan Kepatuhan penghasil limbah lebih terjamin (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) Strategi penyelesaian masalah dengan mengkombinasikan komponen SWOT tersebut dan menghasilkan kesimpulan perlunya model kemitraan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebagai pemisahan regulator-operator dengan menempatkan badan usaha sebagai operator dalam pembangunan dan pengelolaan TSPT sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2-30. Tabel 2-30 Pilihan Strategi berdasarkan analisa SWOT S-O Membangun pengolah limbah B3 di DIY Menetapkan skema KPBU dengan pemerintah sebagai regulator dan badan usaha sebagai operator W-O Menetapkan badan usaha sebagai operator langsung yang mengelola pendapatan dengan tarif yang ditentukan pemerintah daerah S-T Mengatur model kemitraan badan usaha sebagai operator dan beberapa penghasil limbah Menetapkan badan usaha sebagai operator dalam skema KPBU beserta tanggungjawab peningkatan sumberdaya kapasitas manusia di dalamnya W-T Menggandeng asosiasi para penghasil limbah untuk mengolah limbah B3 di DIY Memberikan inovasi layanan pengolah limbah Mengatur perencanaan pengembangan kelembagaan KPBU selanjutnya (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) Pengelolaan dan pengolahan sampah non B3 dan B3 dengan teknologi insinerator dan atau teknologi maju lainnya, memerlukan kegiatan pelayanan antara lain: 1. Pengolah menempatkan wadah limbah B3 di penghasil yang menjadi konsumen dengan ketentuan sesuai regulasi. Ukuran dan jenis wadah tergantung volume limbah yang dihasilkan penghasil. 52
2. Pengolah juga sebagai penjemputan limbah di TPS penghasil. transporter dengan melakukan pengangkutan/ 3. Pengolah melakukan penyimpanan sementara limbah di depo yang ada di tiap kab/kota untuk mengumpulkan limbah dari penghasil yang volume limbahnya kecil. 4. Pengolah melakukan daur ulang beberapa limbah yang masih dapat dimanfaatkan setalah ada perlakuan (treatment) sesuai regulasi yang mengatur untuk daur ulang limbah B3. Hal tersebut akan menjadi masalah jika: 1. Jumlah konsumen sedikit namun potensi cakupan wilayah layanan tersebar sehingga biaya transportasi cukup tinggi, 2. Penyimpanan sementara pada depo membutuhkan lahan dan TPS yang besar atau bisa jadi membutuhkan coldstorage, 3. Pengolah juga harus mempunyai ijin transporter dan menyediakan kendaraan yang sesuai regulasi, 4. Pengolahan limbah dengan insinerasi dan metode maju lainnya membutuhkan lahan yang luas dan uji emisi yang ketat. Oleh karenanya TPST sampah dan limbah diperlukan model kemitraan dengan KPBU dengan catatan semua kelemahan tersebut di atas diatasi sehingga kesinambungan pasokan dari konsumen sarana TPST terjadi, yaitu antara lain dengan: 1. Menyelesaikan permasalahan sistem transportasi lalulintas dan sistem jaringan jalan, dan aksesibilitas menuju lokasi TPA Piyungan dan pengolahan sampah B3 terpusat. 2. Menyiapkan sistem jaringan mulai pewadahan dan pengambilan sampah B3 dan sampah lain, yang efektif dan efisien dan memenuhi syarat, serta 3. Bekerjasama dan memotivasi pemerintah kota dan kabupaten dalam membuat sistem pengumpulan yang terintegrasi untuk sampah B3 dari rumah tangga dan perdagangan. 4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah Jawa Tengah, untuk menjaga kesinambungan pasokan sampah B3 dari produsen2/ usaha komersial misal industri besar, bengkel besar, fasyankes besar dan usaha komersial lainnya, yang lokasinya berdekatan dengan DIY, agar Badan Usaha dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan TPST dengan baik. 5. Dukungan perijinan dari pemerintah pusat dan kementerian terkait dibangunnya TPST sampah B3 6. Dukungan regulasi terkait pengolahan sampah B3 dan usaha Reuse, Recycle sampah non B3 dan sampah B3 7. Pemberian instentif dari pemerintah bagi pengelolaan sampah non B3 dan sampah B3 dari domestik dan industri kecil. 53
8. Bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk memotivasi pemerintah kota dan kabupaten dalam mensukseskan program reduksi sampah domestik hingga 30% sehingga jumlah sampah non B3 yang dikelola dalam TPST sesuai dengan kapasitas rencana pengelolaan dan pengolahan. 2.3 Kepastian KPBU Mendapatkan Dukungan dari Pemangku Kepentingan yang Berkaitan limbah B3 perlu melibatkan kerjasama pemerintah pusat, Provinsi juga kerjasama antar-pemerintah di tingkat kabupaten/kota, kerjasama dengan pihak swasta (badan usaha), kerjasama masyarakat (universitas/NGO) terutama dalam berbagai hal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap pemangku kepentingan. Pembagian urusan Pekerjaan Umum dan urusan lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah dan limbah B3 dan pembagian wewenang pemerintah pusat, Provinsi, kabupatenkota diatur dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan kementerian Pekerjaan Umum baik di pusat maupun daerah adalah dalam hal membangun dan mengembangkan sistem jaringan dan pengelolaan persampahan sebagai mana tercantum dalam peraturan di bawah ini: Pembangunan pengelolaan sampah dan 1. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Srategi Nasional Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan. 2. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup sangat diperlukan terkait pengelolaan limbah B3 khususnya mengenai regulator tata cara penerbitan ijin, standar-standar, tata cara, pengawasan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam regulasi berikut ini: 1. Keputusan No. 68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpangan Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 2. Keputusan No. 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 3. Keputusan No. 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3 4. Keputusan No. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 5. Keputusan No. 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3 6. Keputusan No. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3 54
7. Keputusan No. 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas 8. Edaran Keputusan BAPEDAL No. 08/SE/02/1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas 9. Keputusan No. 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah 10. Keputusan No. 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan Dalam Pengolahan Limbah B3 11. Keputusan No. 04/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Prioritas Limbah B3 12. Keputusan Menteri LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis 13. Peraturan Menteri LH No. 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan 14. Peraturan Menteri LH No. 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 15. Peraturan Menteri LH No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun 16. Peraturan Menteri LH No. 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan 17. Peraturan Menteri LH No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 18. Peraturan Menteri LH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah 19. Peraturan Menteri LH No.33 Tahun 2009 tentang Tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun 20. Peraturan Menteri LH No.02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi bahan berbahaya dan beracun dalam Rangka Indonesia Nasional Single window di kementerian Lingkungan Hidup. Adapun dukungan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam pasal 5 wewenang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah no 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga adalah: 1. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan lintas kabupaten/kota; 2. memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; 3. memfasilitasi penyelesaian sengketa/masalah antar pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; 55
4. memfasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota; dan 5. menetapkan retribusi pelayanan atau kontribusi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan daerah merujuk pada beberapa peraturan/regulasi pemerintah pusat (lihat Bab 3.1.). Dukungan, keterpaduan dan sinkronisasi perlu dilakukan untuk tujuan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di DIY dari berbagai sumber/penghasil sampah dan limbah B3 di sektor domestik, industri, perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan lainnya. Di pihak pemerintah daerah ada beberapa pemangku kepentingan terkait yaitu dinas PUP ESDM DIY, Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas ingkungan Hidup dan lainnya. Dukungan dari stakeholder terkait (Perangkat Daerah) Pengembangan Prasarana Pengelolaan Sampah Domestik dan Limbah B3 dengan altenatif pembiayaan KPBU tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2017-2022 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). tahun 2017 -2022. Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Rencana (Renstra-OPD) adalah dokumen Strategis Organisasi Perangkat Daerah perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan. Bentuk dukungan instansi terkait di daerah dijelaskan lebih rinci dalam Tabel 2-31. Tabel 2-31 Bentuk dukungan pemangku kepentingan di daerah No. Pemangku Daerah Bentuk dukungan 1. Pemda DIY Menyediakan Lahan lokasi TPA Sampah dan Limbah B3. Membantu dukungan proses limbah B3 ke Pemerintah Pusat, Penyusunan Regulasi pengelolaan sampah di daerah (Hak kewajiban, tata laksana, pembinaan dan sanksi bagi berbagai pihak. ijin pengelolaan 2. Dinas Pemda Kab/Kota Menyediakan lahan dan Menyusun sistem jaringan pengumpulan sampah dan limbah 56
3. 4. 5. 6. 7. Dinas Pendapatan Daerah Dinas Prop/Kab/Kota Lingkungan Dinas PUP ESDM Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan B3 mulai dari RT hingga ke TPS, agar mudah diakses oleh transporter ke TPA Piyungan. Operator transportasi sampah ke domestik TPS/Depo/Storage. dan limbah B3 Pembiayaan dalam pembangunan dan pengoperasian pengolahan sampah dan limbah B3 sesuai Dokumen kerjasama Pemda dengan KPBU. Hidup target Menetapkan standar/baku mutu pengolahan, lingkungan hidup di daerah dengan mengacu peraturan pada ada. Melakukan yang perundangan Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengumpulan sementara limbah B3 dan pengumpulan dalam 1 kabupaten, kinerja hasil pelayanan pengolahan TPA Sampah dan Limbah B3 oleh swasta, Pemantauan lingkungan hidup dan Pembinaan/penyuluhan dan insentif kepada masyarakat. Membantu pemda menyediakan TPS limbah B3 domestik di setiap lokasi strategis yang aman dan representatif. dan dan Menyediakan sistem pengelolaan sampah dengan standar tertentu sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah dalam upaya mensukseskan program Pemerintah Pusat dalam pengurangan sampah di sumber sampah hingga 30% untuk meningkatkan pelayanan kinerja TPA sampah dan limbah B3. Menjamin penyediaan jalan, sumber energi dan kelistrikan, penyediaan sistem drainase kota/kabupaten dan pengendalian banjir dll.. layanan aksesibilitas pelayanan Meningkatkan (mengendalikan titik jenuh pelayanan jalan) dari sumber timbulan sampah ke TPA Piyungan dan Mendidik siswa dan mahasiswa peduli 57
8. 9. 10. 11. 12. Kebudayaan, serta Perguruan Tinggi Dinas Industri Perdagangan dan Dinas Pariwisata Dinas Kesehatan Industri, domestik/masyarakat, RS, Sekolah/PT, dll Swasta/BU limbah B3 dan dalam sampah dan menerapkan pemilahan sampah dan limbah B3 serta melakukan penelitian aplikatif peningkatan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3 serta melakukan "capacity building" para pemangku kepentingan di daerah Mendorong setiap industri besar dan IKM dalam mengelola, memilah dan 3 R sampah dan limbah B3 ke TPA Sampah dan Limbah B3 Menyediakan infrastruktur tempat sampah lokasi yang pariwisata, membantu menyampaikan pesan "sadar dan buang sampah" pada tempat yang ditentukan. terpilah-pilah di setiap Mendorong setiap Fasyankes melakukan pemilahan, pewadahan dan kontribusi limbah B3 ke TPA Sampah dan Limbah B3. Pengawasan dan pembinaan kepada fasyankes dalam tertib pengelolaan limbah B3 RS. Pemilahan sampah dan limbah B3. Rumah melakukan tangga, pewadahan sampah dan limbah B3 sesuai standar dan tata cara pengangkutan ke TPS dan atau TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan. Industri, RS, Menerapkan usaha 3 R di sumber sampah dalam usaha membantu mengurangi 30% volume sampah. Industri besar dan Fasyankes besar mendukung dalam pembiayaan retrubusi pengolahan sampah/limbah B3. dana, Mencari Pengolahan Membangun Operatot Sampah dan Limbah B3. Transportasi limbah B3 dari sumber timbulan industri/RS dan TPS/Depo/LDUS ke TPA Sampah dan Limbah B3. sumber dukungan infrastruktur 58
Operator Pengelolaan dan Pengolahan Sampah dan Limbah B3. Peningkatan Kompetensi (Capacity Building) SDM di TPA Sampah dan Limbah B3 59
3 BAB III. ANALISA KEPATUHAN 3.1 Analisa Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan Beberapa peraturan perundangan yang menekankan pentingnya sampah dan limbah B3 untuk dikelola dengan baik: 1. Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan sistem pengelolaan sampah dengan standar tertentu sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah. kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan TPA (Tempat Pengolahan Akhir) yang masih menggunakan sistem terbuka (open dumping) dalam upaya untuk mewujudkan citra lingkungan kota yang sehat dan bebas dari sampah. 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 6. Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 7. Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 9. Peraturan Pemerintah no 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 10. Peraturan Presiden no 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 12. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Srategi Nasional Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 13. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan; 60
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no : P.56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknik Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Secara khusus untuk rencana TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan dalam rangka memenuhi UU No 8 tahun 2008, PP no 81 tahun 2012, dan PP No 101 tahun 2014, serta pelaksanaan Perda DIY no 3 tahun 2013. Adapun yang perlu mendapat perhatian sebelum rencana tersebut dibangun adalah perlunya izin lingkungan (PP No 27 tahun 2012) dan melakukan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (PerMenLH no 5 tahun 2012). 3.2 Analisa Penentuan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) jawab proyek kerja sama (PJPK) dalam skema pembiayaan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) sangat penting untuk keberlangsungan proyek pembangunan. Studi komparasi yang bisa dilakukan terkait penentuan PJPK dapat dijadikan perbandingan siapakah yang menjadi PJPK dalam proyek KPBU untuk sektor tertentu di daerah dan bagaimana landasan hukumnya. Perpres KPBU menyebutkan bahwa Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang sektor. Pada saat ini, peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur KPBU adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 (Perpres 38/2015) yang ditetapkan pada bulan Maret 2015. Perpres 38/2015 meliputi KPBU yang dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) jenis infrastruktur atau lebih. Dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Infrastruktur yang Daerah yang memiliki kewenangan dikerjasamakan berdasarkan peraturan perundangundangan, bertindak bersama- sama sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). BUMN dan/atau BUMD dapat bertindak sebagai PJPK, sepanjang diatur dalam peraturan perundang- undangan sektor. Dalam hal BUMN atau BUMD menjadi PJPK, KPBU dapat dilaksanakan melalui perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana. Peran penanggung terhadap sektor Pengembangan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan bukan merupakan penggabungan 2 infrastruktur. Pengembangan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menurut Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang jenis 61
Pemerintahan Daerah pasal 11 adalah Infrastruktur dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih spesifik tentang kewenangan pengelolaan limbah B3, Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan B3 dan limbah B3 termasuk bidang lingkungan hidup. Pasal 12 UU 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa bidang lingkungan hidup termasuk urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi kewenangannya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Lampiran UU 23 Tahun 2014, pengelolaan B3 dan limbah B3 adalah kewenangan Pemerintah Pusat, sementara pengumpulannya adalah kewenangan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan ini bukan hal yang kaku, karena dalam Pasal 13 ayat 3 UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa suatu urusan bisa menjadi kewenangan Pemerintah Daerah jika penggunaan sumber daya akan lebih efisien jika dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan limbah B3 dalam kajian ini, sumber daya terkait lokasi akan lebih efisien jika dikelola Pemerintah Daerah karena akan sangat mengurangi biaya transportasi limbah B3 yang sangat mahal jika lokasi pengolahannya berada dalam Provinsi DIY sendiri. Selanjutnya Pasal 19 UU 23 Tahun 2014 membuka peluang bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dimungkinkan untuk diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat atau dilimpahkan kepada gubernur. Menurut RPJMN DIY 2017-2022 Pengembangan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan bukan program strategis pembangunan infrastruktur nasional karena utamanya untuk mengolah sampah dan limbah B3 dari Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang lintas kota/kabupaten. Upaya keberlanjutan dan peningkatan operasional TPA Sampah dan Limbah B3 di Piyungan dapat juga dikembangkan untuk menampung sampah dan limbah B3 dari kawasan strategis lainnya di DIY maupun wilayah Jawa Tengah yang berdekatan. Dengan demikian Pengelolaan sampah dan Limbah B3 di Piyungan berskala regional dimana kewenangan pengelolaan ada di tingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal No 13 menurut UU No. 23 tahun 2014, dan PJPK Pembangunan Prasarana TPA Sampah dan limbah B3 adalah Gubernur DIY. Gubernur DIY telah menindaklanjuti pesan Pasal 7 PP No 81 tahun 2012 dengan menetapkan Perda no 3 tahun 2013, khusus terkait TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan tercantum pada Pasal 26, yang menyebutkan sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPST dan/atau TPA. 2. TPST atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPST dan/atau TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah. 3. Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat lingkungan dan/atau merugikan kepentingan tidak boleh merusak (1) masyarakat. 62
3.3 Kesesuaian KPBU dengan Dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 didasarkan pendekatan perencanaan pembangunan nasional dan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (HITS) dalam lingkup kewilayahan lintas bidang dan antar bagian urusan pemerintahan. Penyelarasan secara perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilaksanakan dengan menggunakan prinsip money follows program. Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilaksanakan dengan:2 1. Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah 2. Penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah 3. Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 4. Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah 5. Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah dan 6. Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah A. Kesesuaian dengan Dokumen RPJMN DIY Pembangunan RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Indonesia menghadapi tiga masalah pokok dan tantangan, yaitu: (1) merosotnya kewibawaan negara/pemerintah; (2) lemahnya sendi-sendi perekonomian; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. RPJMN 2015-2019 telah mengidentifikasi beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional, termasuk DIY. Sasaran penting pembangunan kewilayahan DIY yang termuat dalam RPJMN 2015-2019 ialah sasaran makro yang perlu mendapat perhatian yakni Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Tabel 3-1): Tabel 3-1 Sasaran RPJMN 2015-2019 untuk DIY Tahun 2017-2019 Sasaran 2017 Tahun 2018 2019 2 Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPn/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengeh Nasional 2015- 2019 63
Pertumbuhan ekonomi (%) Tingkat kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran (%) 5,9 - 6,3 10,8 - 10,2 4,4 - 4,1 6,1 - 6,7 9,6 - 8,8 4,3 - 3,9 6,2 - 6,9 7,6 - 6,9 4,2 - 3,8 (Sumber: RPJMD DIY 2017-2022) RPJMN 2015-2019 menjadi pedoman bagi RPJMD DIY 2017-2022 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan strategis dalam Program pembangunan di DIY yang sesuai dengan Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2015-2019 ialah, "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" melalui Misi Pembangunan antara lain yaitu Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Pembangunan Pengelolaan Sampah sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar diarahkan pada tujuan peningkatan ekonomi masayarakat yang juga selaras dengan Tujuan pembangunan nasional dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo antara lain meningkatkan kualitas Indonesia serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan hidup manusia menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Tema Pembangunan Jawa-Bali dalam RPJMN 2015-2019 dimana DIY berada di dalamnya ialah, sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari. Gerbang destinasi wisata di DIY akan terkait dengan destinasi Jawa Tengah untuk wisata religi bagi penganut agama Budha Candi Borobudur Magelang dan pengembangan industri kreatif yang menonjol di DIY antara lain barang antik, dan seni pertunjukan3. Sementara itu, pembangunan berbasis maritim selaras dengan tema mendasar dari visi Gubenur DIY dalam "Menyongsong Abad Samudera." Adapun sasaran RPJMD DIY apabila diselaraskan dengan sasaran RPJMN Indonesia digambarkan dengan tercapainya sasaran indikator/impact Pertumbuhan Ekonomi dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dimana Sasaran Pokok: Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; serta aspek Lingkungan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penyelarasan RPJMN dan RPJPD DIY tekait dengan Pembangunan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan adalah dalam memenuhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan dalam rangka pemenuhan Visi RPJMN yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, dengan misi mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, serta mencapai pemenuhan Visi lain meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta Nawacita antara meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional terhadap produk-produk hasil industri dan lainnya. 3Buku III RPJMN 64
Pembangunan sarana prasana TPA Sampah dan pengolahan B3 terdapat dalam Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 dimana memiliki visi "Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera" dengan misi "Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif". Pembangunan infrastruktur strategis yang akan dikembangkan pada Tahun 2017-2022 sebagai keberlanjutan implementasi RPJMN yaitu: a. Pembangunan Bandar Udara Kulon Progo (New Yogyakarta International Airport) b. Tindaklanjut Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto (penyelesaian breakwater) c. Penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) d. Pengembangan Transportasi Umum Massal (Kereta Api Pendukung Bandara termasuk dalam hal ini pembangunan Mono Rail Transport, Pengembangan Bus Rapid Transit) e. Pembangunan jalan lingkar Kota Yogyakarta (Jogja Outer Ring Road) Konsep pembangunan sarana prasarana di atas khususnya pembangunan jalan/transportasi akan sangat mendukung Program Pembangunan Infrastruktur lainnya. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur dasar akan mempengaruhi peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sector pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Rencana konsep pembangunan sarana prasarana tersebut di atas selanjutnya dirinci lebih lanjut dalam Dokumen RPJMD DIY ini. A. Kesesuaian dengan Dokumen RPJMD DIY tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 memiliki visi "Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera" dengan Misi antara lain "Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif". Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2005-2025 terdapat Penekanan 5 tersebut dipedomani dalam Rencana Tahunan. Penekanan 5 Tahunan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 65
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan pada Tabel 3-2. Tabel 3-2 Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY Penekanan 5 Tahun Pertama 2005-2009 Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan. Keyword: Menyiapkan fondasi/meletak kan dasar Penekanan 5 Tahun Kedua 2010-2014 Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (backward effect and forward effect) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Keyword: Membangun/mela njutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan. Penekanan 5 Tahun Ketiga 2015-2019 Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Keyword: Mendayagunaka n dan menguatkan yang telah dibangun. Penekanan 5 Tahun Keempat 2020-2025 Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. Keyword: Menguatkan dan mengoptimalka n yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita. Implementasi dalam RPJMD DIY/ Rancangan Awal RPJMD DIY 66
Penekanan 5 Tahun Pertama 2005-2009 Visi Penekanan 5 Tahun Kedua 2010-2014 RPJMD DIY 2009 -2013 "Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika". Penekanan 5 Tahun Ketiga 2015-2019 RPJMD DIY 2012 -2017 "Jogja Renaisans" "Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru" Penekanan 5 Tahun Keempat 2020-2025 Visi Misi Gubernur DIY 2017 -2022 "Abad Samudera Hindia" (Rancangan Awal) "Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja" (Sumber: Sudaryono (2017), Bahan Rapat Visi Misi Gubernur DIY 2017-2022, dalam Dokumen RPJMD DIY 2017-2012) Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah dilantik pada tanggal 10 Oktober 2017. Periodesasi RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2017-2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005- 2025, dan rnemperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi Gubernur DIY 2017 - 2022 dalam rumusan Panca Mulia, adalah "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja, Misi Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban" dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal- ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta dengan sasaran Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan. 67
Pembangunan Sarana Prasarana sebagai bagian dari Pemenuhan Infrastruktur Dasar, tercermin dalam Visi Gubernur DIY tersebut. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan bertujuan untuk isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam hal Pengelolaan mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 adalah upaya untuk menyelesaikan salah satu dari 5 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di DIY (Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)) yaitu isu pencemaran lingkungan, dimana sasaran tujuan TPB ke-11 yaitu penanganan sampah dan limbah perkotaan. Pembangunan Prasarana tersebut juga merupakan salah satu upaya mitigasi terkait KLHS semua pembangunan yang termaktub dalam RPJMD. Pengembangan Pengelolaan Sampah merupakan pengembangan dan terprogram di dalam Program pembangunan Pembangunan Daerah, instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD 2017 -2022, yang selaras dengan arah kebijakan program strategis nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3-3. infrastruktur yang antara lain Tabel 3-3 Daftar Proyek-Proyek Besar Pembangunan Sarana Prasarana No. Kelompok Pembangunan Infrastruktur Rincian Kegiatan 1 Pembangunan dan Jembatan Jalan Pembangunan Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) Pembangunan Jogjakarta Outer Ring Road (JORR) Pembangunan Jalan/Jembatan Prambanan - Gading Pembangunan Akses Bandara Internasional baru Pembangunan Akses Kawasan Industri Piyungan Bantul Pembangunan Underpass Gejayan, Monjali dan Kentungan Pengembangan Jalan Selokan Mataran Pembangunan Bendung Kamijoro 2 Penyediaan Air Baku 3 4 SPAM Regional Pembangunan Bandara Internasional baru Pembangunan Jaringan Distribusi Air Baku, Jaringan Distribusi Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama Pembangunan Sisi Udara dan Sisi Darat Airport City 68
No. Kelompok Pembangunan Infrastruktur Rincian Kegiatan 5 6 7 8 Pembangunan Stasiun Interchange Pembangunan Terminal Angkutan Barang Pengembangan Pengelolaan Sampah Pengembangan Jalan Bebas Hambatan Pengembangan Stasiun KA Palbapang, Stasiun Kedundang dan Stasiun Pathukan Pembangunan Terminal Angkutan Barang Pengembangan TPA Regional Piyungan Pembangunan jalan tol Jogjakarta - Solo, Bawen - Jogjakarta dan Jogjakarta - Cilacap (Sumber : RPJMD DIY, 2017-2022) 3.4 Analisa Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Lokasi Pengembangan Sistem Prasarana wilayah diwujudkan dalam arahan pengembangan rencana tata ruang wilayah. Potensi pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY tahun 2009-2029, berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri dari : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Dijelaskan menurut regulasi tersebut bahwa penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.4 Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan kawasan strategis provinsi terdiri atas: kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Program Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan 4 Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). 69
keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya). Arahan Perencanaan Sistem Jaringan Sampah Domestik dan Limbah B3 dalam RPJMD DIY adalah rencana sistem jaringan persampahan dan limbah B3 diarahkan sesuai dengan arah pengembangan atau rencana pemanfaatan ruang KPY, khususnya pada daerah perdagangan (-pasar pertokoan), pemukiman, industri, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Pelibatan peran pariwisata, masyarakat dalam pengolahan persampahan mandiri atau sistem 3R. Fasilitas sarana dan prasarana perlu dikembangkan, antara lain Bank Sampah, TPS-3R, dan TPST. Pengembangan atau pengolahan sampah di TPST Piyungan diarahkan berbasis teknologi dan bernilai ekonomi dengan membuka peluang investasi atau kersajama swasta. Lokasi TPST Piyungan diarahkan berlokasi di wilayah yang berada di KPY yang belum padat penduduknya, yaitu di Kabupaten Bantul yang mendukung pengembangan kawasan strategis Provinsi di Kawasan Perkotaan DIY. KPY menuju smart city merupakan arahan dari RTRW Yogyakarta mengenai strategi DIY dalam menuju smart province, yang diungkapkan oleh Menteri PUPR (2015) terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut: Smart development planning, Smart green open space, Smart transportation, Smart waste management, Smart water Management, Smart Building, Smart energy. Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Kawasan ekonomi lainnya Kawasan Temon- Prambanan, Kawasan Tempel-Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi terdiri atas Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. 70
Gambar 3-1 Peta Rencana Kawasan Strategis di DIY (Sumber: Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY (2015)) TPA Piyungan di Kabupaten Bantul sangat dekat lokasi dengan rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi DIY Kawasan Selatan, yang sejalan dengan tema visi Gubernur DIY 2017-2022 yaitu Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah DIY, yang terbagi menjadi tiga segmen berdasarkan wilayah administrasi yaitu Pantai Selatan Kulon Progo dikembangkan dengan basis kegiatan industri dan energi, juga memiliki potensi pasir besi dan wisata serta diarahkan untuk kegiatan ekonomi berupa pusat pelelangan ikan di wilayah Pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga menjadi basis perikanan DIY dan kemudahan akses dengan adanya bandara Temon; Kawasan Pantai Selatan Bantul dikembangkan dengan basis kegiatan budaya dan ekologi, pariwisata pantai juga pengembangan industri kreatif di beberapa sentra industri kecli; dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidu dikembangkan dengan basis kegiatan wisata ekologi dengan wisata pantai dengan bentang alam karst serta mempunyai potensi energi gelombang laut. Pembangunan prasarana Sampah dan Limbah B3 di Piyungan Kabupaten Bantul juga sangat berkaitan dengan strategi pengembangan wilayah Jawa Tengah yaitu Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki dan arah kebijakan wilayah Jawa Tengah yaitu Peningkatan kapasitas pelayanan prasarana sarana dasar wilayah. Potensi pengembangan wilayah di Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) sistem perwilayahan (regionalisasi), 2 (dua) wilayah yang berbatasan dengan DIY, yaitu: (1) 71
Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Subosukowonosraten adalah potensi: (1) primer meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan; (2) sekunder terdiri dari industri kayu, Tekstil Produk Tekstil, batik, jamu, kerajinan; dan (3) tersier berupa perdagangan dan pariwisata.; serta (2) Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Simpul utama sebagai penggerak ekonomi adalah Kota Magelang dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan berskala nasional, didukung oleh koridor perkotaan Magelang-Mungkid Borobudur-Muntilan-Salam, koridor perkotaan Purworejo- Kutoarjo, koridor perkotaan Temanggung-Parakan, Wonosobo, Kertek, dan Wadas Lintang. Sedangkan potensi regional yang dimiliki antara lain berupa industri kayu dan pengolahan buah; dan berupa pariwisata (termasuk dalam rangka mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur). 3.5 Analisa Keterkaitan antar Sektor-sektor Infrastruktur dan Antar Wilayah Untuk mendukung program pembangunan dalam RPJMD DIY yang selaras dengan RPJMN 2015 dan 2019 Prospek Kerjasama (KPBU) pembangunan infrastruktur di dalam suatu wilayah pembangunan strategis (WPS) harus berbasis sudut pandang keterpaduan wilayah dan keterpaduan infrastruktur sehingga perlu diidentifikasi pembangunan infrastruktur apa saja dalam suatu wilayah yang diperlukan dan perlu disediakan, dikerjasamakan dan mendukung keterpaduan infrastruktur wilayah. Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Piyungan berada di Kabupaten Bantul, sesuai dengan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang tertuang dalam KepMen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002, rencana pengembangan sistem utilitas memuat sistem jaringan utilitas dalam kawasan perkotaan sampai akhir tahun perencanaan. Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian; pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan; menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha/swasta; pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan inventasi masyarakat lainnya; melakukan capacity building terkait pembiayaan non APBD dengan intensif Pengembangan sistem Pengelolaan Sampah dan limbah B3 merupakan satu dari beberapa sistem infrastruktur yang perlu disediakan untuk pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mendukung kegiatan perekonomian di KPY. Sektor-sektor infrastruktur lain terkait dengan pengembangan Prasarana pengelolaan sampah adalah: sektor sistem transportasi darat, sistem drainase, sistem energi dan kelistrikan, sistem suplai air bersih, dan lainnya sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang yang diatur dalam KepMen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002. 72
Sistem transportasi dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Dengan adanya transportasi suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Fungsi utama sistem jaringan transportasi adalah mewadahi pola hubungan kegiatan dan pergerakan yang diwujudkan dalam jalur jalan sehingga kegiatan dan pergerakan saling terkait secara utuh dan terpadu. Tujuan pengembangan sistem jaringan pergerakan tersebut mensyaratkan adanya pengembangan yang terpadu meliputi sistem transportasi darat, udara di dalam tatanan struktur tata ruang kawasan perkotaan (Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 37 Tahun 2016). Pembangunan infrastruktur khususnya aspek aksesibilitas jalan diperlukan untuk meningkatkan/ mengembangkan keterpaduan antar wilayah di KPY maupun antar daerah dan nasional perlu terkoneksikan secara maksimal. Rencana jaringan transportasi didasarkan pada rumusan konsep struktur ruang Kawasan Perkotaan sebagaimana disajikan dalam Gambar 3-2. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta, pengembangan sistem jaringan pergerakan dapat dijelaskan ke dalam hal berikut: 1. Mendukung pertumbuhan wilayah secara terpadu yang meliputi: Meningkatkan eksternalitas Kawasan Perkotaan Yogyakarta Menunjang perkembangan sektor - sektor utama, meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, serta pendidikan yang telah terangkum dalam sistem pelayanan perkotaan. 2. Memeratakan pembangunan yang meliputi Memperlancar distribusi barang dan jasa dan mobilitas penduduk Mempermudah akses ke wilayah-wilayah yang didorong untuk berkembang. Sistem jaringan pergerakan secara internal di KPY ditunjukkan dengan jaringan jalan primer dan sekunder yang terdiri atas arteri yang melayani angkutan utama antar kota dan kolektor yang berfungsi sebagai pengumpul/pembagi, keduanya membujur arah utara-selatan dan barat-timur (Gambar 3-3). Sistem angkutan penumpang regional telah melayani Kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Sementara yang dikembangkan di internal Kota Yogyakarta merupakan sebuah sistem yang masih bercampur karena beragam jenis moda angkutan kerap berada di jalan yang sama. lingkup Menurut peranan pelayanan jasa distribusinya, sistem jaringan jalan terdiri dari: a. Sistem jaringan jalan primer, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota b. Sistem jaringan jalan sekunder, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. tujuan 73
Gambar 3-2 Jaringan infrastruktur jalan yang dapat mendukung akses ke lokasi TPST Piyungan Kab Bantul (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) Gambar 3-3 Visualisasi Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sekunder (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) 74
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444), terdapat beberapa klasifikasi fungsi jalan yang akan direncanakan untuk dikembangkan guna memperlancar sistem pergerakan dan distribusi manusia dan barang, yaitu jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal dan lingkungan, sementara jaringan jalan yang lain hanya ditingkatkan kualitasnya saja untuk pengembangan. Jaringan jalan merupakan suatu sistem yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki. Sistem Pelayanan Wilayah terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), seperti dapat dilihat pada Gambar 3-4 dan Tabel 3-4. Tabel 3-4 Hirarki Kota dan Peranan Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Primer PKW Arteri Kolektor Kolektor Lokal (Sumber: Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungi Jalan di Kawasan Perkotaan, 2004 dalam Dokumen Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DOY KSP KPY, 2017) Kota PKN PKW PKL Persil PKN Arteri Arteri - Lokal PKL - Kolektor Lokal Lokal Persil Lokal Lokal Lokal Lokal Gambar 3-4 Sistem Jaringan Jalan Primer (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) 75
Pembagian kelas jalan berdasarkan ukuran lebar, panjang kendaraan dan muatan kendaraan, tersebut adalah Jalan kelas I (jalan arteri dengan kendaraan lebar ≦ 2.500 mm, panjang ≦ 10.000 mm, muatan ≦10 ton), Jalan kelas II (jalan arteri dengan kendaraan lebar ≦ 2.500 mm, panjang ≦ 18.000 mm, muatan ≦ 10 ton), Jalan kelas IIIA (Jalan kolektor, kendaraan lebar ≦ 2.500 mm, panjang ≦ 18.000 mm,. muatan ≦ 8 ton, Jalan kelas III (Jalan kolektor kendaraan lebar ≦ 2.500 mm, panjang ≦12.000 mm, muatan ≦ 8 ton, Jalan kelas III (Jalan kolektor kendaraan lebar ≦ 2.500 mm, panjang ≦ 9.000 mm, muatan ≦ 8 ton). Arahan pengembangan jaringan jalan dan sarana transportasi didasarkan pada hal berikut : a. Perencanaan jaringan jalan serta angkutan memenuhi persoalan transportasi b. yang saat ini ada maupun diprediksi dengan tetap memperhatikan perannya sebagai bagian integral dari proses pengembangan wilayah kota. c. Perencanaan jaringan transportasi merespon arahan pembangunan regional di mana Kawasan Perkotaan Yogyakarta memiliki koneksi dengan kawasan sekitarnya dalam perannya sebagai PKN untuk wilayah Jawa bagian selatan. d. Perencanaan sistem transportasi didasarkan pada pendekatan ekonomi, sosial- budaya dan teknis. Arahan sistem transportasi di di KPY dan keterpaduannya antar wilayah, menurut Fungsi jalan ditetapkan sebagai berikut a. Jalan Arteri Primer, yaitu: 1) Jalan yang melingkari wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta; 2) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kota Semarang dimulai dari ringroad utara melalui Kecamatan Mlati; 3) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta dimulai dari ringroad timur melalui Kecamatan Kalasan; 4) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dan Kota Cilacap dimulai dari ringroad barat melalui Kecamatan Gamping; 5) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Wonosari dimulai dari ringroad timur melalui Berbah; dan 6) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Bantul dimulai dari ringroad selatan melalui Panggungharjo b. Arteri Sekunder, yaitu 1) Jalan di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta terdiri dari ruas jalan: Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Bugisan, Jalan Bantul, Jalan Gambiran, Jalan Ngeksigondo, Jalan Gedongkuning; 2) Jalan yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta dengan pusat pelayanan primer pergudangan dan terminal barang yaitu Jalan Wates; 76
3) Jalan yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta dengan pusat pelayanan primer Terminal Giwangan yaitu Jalan Pramuka dan Jalan Imogiri Timur; 4) Jalan yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta dengan pusat pelayanan primer Terminal Jombor yaitu Jalan Magelang; 5) Jalan yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta dengan pusat pelayanan primer Bandara Adisucipto yaitu Jalan Laksda Adisucipto; dan 6) Jalan yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan peruntukan industri yaitu Jalan Godean c. Kolektor Sekunder, yaitu 1) Pengembangan jalan kolektor arah utara - selatan di bagian barat kawasan yang menghubungkan ring road utara dan ring road selatan yaitu Jalan Kabupaten dimulai dari ring road utara menuju ke Jalan Godean, dari Jalan Godean menuju Jalan Wates, dan dari Jalan Wates menuju ring road selatan; 2) Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Letjend MT Haryono, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan; 3) Jalan Gambiran dan Jalan Veteran; 4) Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, Jalan P. Senopati, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan RE Martadinata; 5) Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro; 6) Jalan Tentara Pelajar, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Jalan Letjen Suprapto, Jalan KH Wakhid Hasyim, Jalan Suryowijayan, dan Jalan Dongkelan; 7) Jalan Sisingamangaraja dan Jalan DI Panjaitan; 8) Jalan Tri Tunggal, Jalan Sorogenen dan Jalan Tegal Turi; 9) Jalan Lowanu, Jalan Tamansiswa, Jalan Suryopranoto, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Jalan Prof. Ir. Herman Yohanes; 10) Jalan Affandi, Jalan Timoho, Jalan Ipda Tut Harsono, dan Jalan Warungboto; 11) Jalan Kaliurang, Jalan Cik Di Tiro, Jalan Suroto, Jalan Yos Sudarso, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Kleringan, Jalan Pangeran Mangkubumi; 12) Jalan Pasar Kembang, Jalan Malioboro, Jalan Mataram, Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan Parangtritis; dan 13) jalan kolektor sekunder dari pertigaan Janti menuju ring road utara Langkah-langkah penyesuaian fungsi jalan diarahkan sebagai berikut: a. Peningkatan fungsi beberapa ruas jalan 1) Pembangunan arteri primer berupa JORR yang letaknya setidaknya 5 km dari ring road yang sekarang di sebelah selatan. Berdasarkan 77
pola jaringan jalan yang ada, yang layak di tingkatkan sebagai outer ring road dapat dijelaskan sebagai berikut: Bagian Selatan dimulai dari jalan arteri primer di Prambanan ke selatan, melalui Pleret belok ke barat melalui beberapa desa di utara Kota Bantul, kemudian ke utara lewat Bangunjiwo dan bertemu dengan jalan arteri primer Yogya-Bandung di Gamping. Bagian Utara, di mana daerah utara yang berfungsi sebagai area tangkapan air akan mensyaratkan pengendalian perubahan wilayah-wilayah di sekitar penetapan jalan arteri tersebut. 2) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Bantul ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer. b. Peningkatan kapasitas serta penataan geometri jalan pada sistem jaringan jalan arteri dan kolektor Pertambahan jalan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta sangat kecil sekali baik pembukaan jalan baru, ataupun peningkatan atau pelebaran jalan yang sudah ada. Bagi tempat-tempat yang dibangun fasilitas baru ada skala mempunyai dan pembangunan/pengembangan arus transportasinya, seperti : Pembangunan Stadion Maguwoharjo pelayanan jalan luas, baru wadah sebagai di Paingan, Desa Maguwoharjo, jalan lebar bermedian ke arah timur menyambung jalan kolektor. Pembangunan Induk Giwangan, jalan yang menuju pusat Kota Yogyakarta ditingkatkan menjadi arteri sekunder. terminal Kelas A Giwangan dan Pasar Pembangunan JEC (Jogja Expo Center), di Wonocatur, maka jalan di utaranya yang terhubung ke ringroad timur ditingkatkan menjadi kolektor sekunder. industri Fasilitas perdagangan skala kota KAWASAN PERKOTAAN Pusat kota Zona industri jalur kendaraan besar Arteri primer atau by pass Arteri sekunder Fasilitas perdagangan skala regional Gambar 3-5 Skema hubungan transportasi dan guna lahan di dalam kawasan perkotaan (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) 78
c. Penurunan fungsi beberapa ruas jalan Jalan yang perlu diturunkan fungsinya adalah arteri primer yang mengeliling kota, yaitu ring road menjadi arteri sekunder ketika Jogja Outer Ringroad (JORR) telah direalisasikan sepenuhnya. Pembangunan ini juga akan berimplikasi pada penggal jalan yang berada di antara kedua ring road tersebut. Wacana Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta Bawen terdapat dalam rencana umum jaringan jalan nasional yang terdiri dari jaringan jalan nasional bukan jalan tol dan jaringan jalan nasional jalan tol di Pulau Jawa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 369/KPTS/M/2005 tanggal 18 Agustus 2005. Rencana tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran keputusan serta peninjauan kembali rencana jaringan jalan nasional secara berkala sesuai dengan perkembangan wilayah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana tersebut sampai dengan tahun 2007 belum ada pengubahannya, sehingga gambaran jaringan jalan tol yang berada di Pulau Jawa dan melalui wilayah DI Yogyakarta seperti pada Tabel 3-5 dan Gambar 3-7 jika direalisasikan akan sangat mendukung prospek ekonomi dari keberlanjutan KPBU Pengelolaan TSPT Piyungan. Tabel 3-5 Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa Panjang (km) No Nama Ruas Jalan Tol Operasi Utama Akses Rencana 1 Yogyakarta-Bawen 2 Yogyakarta-Solo V V 104 46 (Sumber: Kepmen PU Nomor 369/KPTS/M/2005 dalam Dokumen Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) 79
Gambar 3-6 Skema sistem jaringan pergerakan penumpang (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) KPY Gambar 3-7 Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa (Sumber: Kepmen PU Nomor 369/KPTS/M/2005 dalam Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) Keberadaan lintasan jalan tol yang berada di Yogyakarta bagian utara (Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan) adalah seperti tampak pada Gambar 3-8. Kws. APY 80
Gambar 3-8 Jalan Tol yang melewati DI Yogyakarta (Sumber: Kepmen PU Nomor 369/KPTS/M/2005 dalam Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat pada sistem jaringan jalan dilakukan dengan pengembangan jaringan jalan nasional dan pengembangan jaringan jalan provinsi juga sangat mendukung peningkatan aksesibilitas dan mobilitas pengangkutan sampah dan limbah B3 dari kawasan sekitar DIY. Sistem pengembangan jaringan jalan Provinsi dan nasional ditunjukkan dalam Gambar 3-9 Berdasarkan Gambar 3-9, mengamati struktur ruang di DIY dan lokasi TPST Piyungan di kabupaten Bantul perlu dibangun sistem transportasi yang lebih efisien dari sisi jarak tempuh dan jalur tempuh tanpa perlu melewati tengah perkotaan KPY. Pembangunan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan DIY yang mendukung aksesibilitas ke pengangkutan sampah dan limbah B3 ke TPST Piyungan kabupaten Bantul adalah pembangunan JJLS (Jaringan Jalan Lingkar Selatan). Mega proyek JJLS dibangun dari wilayah Anyer sampai Panarukan. DIY yang wilayah bagian selatan juga dilalui oleh JJLS ini memanfaatkan momentum adanya mega proyek yang digagas oleh pemerintah pusat tersebut. Dengan latar belakang dan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai selatan pemerintah DIY menggagas JJLS sebagai pintu masuk ke wilayah Provinsi DIY. Sehingga dengan adanya tujuan tersebut, pemerintah menggagas untuk membuka pintu masuk ke Provinsi DIY dari sisi selatan. Infrastruktur juga diarahkan mendukung pengembangan wilayah sebagai upaya mewujudkan Wilayah Selatan DIY sebagai halaman depan DIY. Namun demikian, berkenaan dengan orientasi pembangunan tersebut perlu dipertimbangkan berkenaan dengan potensi bisnis dan hubungan dagang maupun hubungan politik dengan wilayah lain diluar DIY yang terkoneksi dengan DIY, serta pertimbangan terkait dengan potensi wilayah dan aspek-aspek kebencanaan mengingat pada Wilayah Selatan DIY rawan gempa bumi dan tsunami. 81
Gambar 3-9 Struktur ruang sistem jaringan transportasi antar wilayah (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) 3.5.1 Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Pengembangan Sistem jaringan energi diilakukan dengan mengembangkan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan. Pengembangan Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan cara pengamanan fungsi Terminal BBM dan Stasiun Rewulu di Kec. Sedayu, pengamanan fungsi jalur pipa penyalur BBM Cilacap-Boyolali sebagai jalur suplai BBM, pengembangan depot penyuplai BBM Bandara di Kec. Temon, dan Pengembangan jaringan gas perkotaan dan industri di DIY. TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan akan menjadi pelanggan besar kebutuhan listrik di DIY. Kemampuan produksi listrik DIY hingga saat ini mengandalkan pasokan listrik dari sistem interkoneksi Pembangkitan Jawa Bali (PJB), dimana terdapat 8 buah Gardu Induk dengan daya terpasang total sebesar 646 MVA. Beban puncak DIY rerata sebesar 400 MVA sehingga ada cadangan listrik rerata sebesar + 246 MVA, sehingga rata-rata load factor mencapai 74,20 %. Sementara rata-rata losses yang disebabkan oleh masalah teknis maupun non teknis rata-rata sebesar 6,7 %. Distribusi listrik dilakukan melalui jaringan SUTET, SUTT, dan SKTT. Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (2015) dan Profil Kelistrikan PLN Yogyakarta, pasokan Istimewa Yogyakarta (DIY) dari interkoneksi sistem Pembangkitan Jawa Bali (PJB) tahun 2015 mencapai 2,66 GWH, sedangkan konsumsi listrik yang terjual mencapai 2,48 GWH. listrik di Daerah Untuk kebutuhan listrik khusus di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) diperkirakan sekitar 45% dari total kebutuhan listrik di DIY. Untuk melihat kondisi perkembangan kebutuhan listrik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), maka dilakukan proyeksi kebutuhan energi listrik sampai dengan tahun 2037 (20 82
tahun dari tahap perencanaan) dengan beberapa asumsi (KPY, 2017). Tabel 3-6 menyajikan hasil analisis proyeksi kebutuhan energi listrik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) tahun 2022, 2027, 2032, dan 2037 (selama 20 tahun ke depan). Dari hasil proyeksi kebutuhan energi listrik di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) sampai dengan tahun 2037 (20 tahun dari tahap perencanaan), dimana perkembangan kebutuhan listrik total di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) diperkirakan sekitar 2,01 % per tahun. Nilai tersebut masih terlalu kecil dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan listrik secara keseluruhan di wilayah DI. Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2037, kebutuhan listrik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta sudah mencapai 701.383.293 VA. Jika mengacu analisa dari RTRW Provinsi DI. Yogyakarta didapatkan bahwa kebutuhan listrik DI. Yogyakarta tahun 2035 sudah mencapai 1.336.466.288,68 VA. Hal ini artinya bahwa kebutuhan listrik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) mencapai 52,48 % dari total listrik di DI. Yogyakarta secara keseluruhan. Kecenderungan kebutuhan pertumbuhan rumah tangga serta kebutuhan daya, di masa mendatang pasokan listrik harus ditingkatkan lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan daya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Hingga tahun 2017, mungkin pasokan yang tersedia masih lebih banyak dibandingkan dengan jumah pelanggan dan masih memiliki kapasitas berlebih untuk kepentingan pengembangan kegiatan-kegiatan baru. Tabel 3-6 Proyeksi kebutuhan listrik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta hingga tahun 2037 Uraian 2017 2022 Tahun 2027 2032 Proyeksi Penduduk (Jiwa) Jumlah RT (KK) Cakupan Pelayanan (%) Kebutuhan Daya (VA/KK) Kebutuhan domestik (VA) Kebutuhan Bisnis dan Industri (VA) Kebutuhan Pelayanan Umum (VA) Kebutuhan Listrik Total (VA) 1.248.647 1.369.999 1.507.894 312.180 342.519 376.988 90 90 90 1.300,00 1.300,00 1.300,00 365.250.600 400.747.230 441.075.960 91.312.650 100.186.808 110.268.990 18.262.530 20.037.362 22.053.798 474.825.780 520.971.399 573.398.748 1.665.004 416.268 90 1.300,00 487.033.560 121.758.390 24.351.678 633.143.628 (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) Adapun rencana pengembangan prasarana energi kelistrikan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) adalah sebagai berikut mengembangkan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan jaringan listrik nasional; Mengembangkan jaringan transmisi listrik dengan pembangunan gardu listrik, SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang; Mengembangkan jaringan distribusi listrik melalui SUTM (Saluran Udara Tegangan 2037 1.844.459 461.133 90 1.300,00 539.525.610 134.881.403 26.976.281 701.383.293 83
Menengah) dan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo, dan saluran irigasi Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, pengembangan energi listrik tenaga bayu dan tenaga surya di pantai selatan, peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industry, pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY. 3.5.2 Sistem Jaringan Telematika Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta memegang peranan penting dalam kegiatan masyarakat sehari - hari, terutama untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat secara lebih luas. Saat ini penyebaran sarana dan prasarana komunikasi tidak hanya dilayani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Telkom, tetapi juga Badan Usaha Milik Swasta. Layanan telekomunikasi sekarang juga telah tampil dalam jaringan telepon seluler serta koneksi internet. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menciptakan regulasi yang dapat mengendalikan peningkatan pelayanan telekomunikasi, termasuk dalam penyediaan pelayanan jaringan internet. Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta, diantaranya: 1. Menyusun rencana pengembangan untuk mendukung kebijakan nasional mengenai sistem jaringan telematika, 2. Mengembangkan jaringan telematika sebagai bagian sistem jaringan nasional di setiap kawasan permukiman, 3. Merencanakan Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagai pusat jaringan pelayanan telematika dan teknologi informasi daerah; dan 4. Memfasilitasi aksesibilitas masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi, terutama untuk sektor pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Istimewa trend Yogyakarta mengalami fluktuasi setiap tahun. Kondisi ini dikarenakan telepon genggam yang mengakibatkan berpindahnya pengguna penggunaan sambungan telepon. Padahal menurut SNI 03-1733-2004, tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terkait penyediaan kebutuhan sambungan telepon, (RPJMD, 2017). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka proyeksi kebutuhan sambungan telepon di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) tahun 2022, 2027, 2032, dan 2037 (selama 20 tahun ke depan) dapat dilihat pada Tabel 3-7. Ketersediaan jumlah sambungan saluran telepon di Daerah Tabel 3-7 Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon di Kawasan Perkotaan Yogyakarta hingga tahun 2037 Uraian 2022 2027 Tahun 2032 2037 84
Proyeksi Penduduk (Jiwa) Jumlah Rumah Tangga (KK) Sambungan Telepon Rumah (/jiwa) Sambungan Telepon Umum (/jiwa) Kebutuhan Telepon Rumah (Unit) Kebutuhan Telepon Fasilitas Umum (Unit) 1.260.834 315.226 0,13 0,004 163.908 5.043 1.387.677 346.931 0,13 0,004 180.398 5.551 1.532.206 383.067 0,13 0,004 199.187 6.129 1.697.310 424.344 0,13 0,004 220.650 6.789 (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) Berdasarkan perencanaan menurut SNI 03-1733-2004, dari hasil proyeksi kebutuhan sambungan telepon untuk wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta hingga tahun 2037 menunjukkan bahwa total kebutuhan telepon rumah sebesar 220.650 unit, sedangkan untuk kebutuhan telepon fasilitas umum sebesar 6.789 unit. Dari hasil proyeksi juga didapatkan bahwa rata-rata peningkatan kebutuhan telepon rumah dan telepon fasilitas umum direncanakan bisa mencapai 2,01 % per tahun. Rencana pengembangan prasarana jaringan telekomunikasi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem jaringan telematika untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) sebagai kawasan smart city. Pengembangan sistem jaringan telematika di KPY menuju smart city merupakan arahan dari RTRW Yogyakarta mengenai strategi DIY dalam menuju smart province, yang diungkapkan oleh Menteri PUPR (2015). terdiri dari beberapa elemen, Smart development planning, Smart green open space, Smart transportation, Smart waste management , Smart water Management, Smart Building, Smart energy. 2. Menjaga jaringan telepon kabel tetap berfungsi. 3. Mengembangkan jaringan telematika dengan teknologi serat optik. 4. Mengatur dan mengembangkan menara BTS (Base Transceiver Station) dan pertumbuhan telekomunikasi industri dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang, 5. Mengembangkan jaringan telematika pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata, dan 6. Mengatur dan mengembangkan menara radio komunikasi 3.5.3 Sistem Jaringan Air Minum Kondisi pelayanan air minum di DIY menurut data RISPAM Kab./Kota dan Roadmap MDGs DIY baru mencapai sekitar 72,78%. Padahal, kebutuhan air minum di wilayah DIY mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Tabel 3-8 menyajikan proyeksi kebutuhan air minum DIY menurut data RISPAM Kab./Kota dan Roadmap MDGs DIY. Tabel 3-8 Proyeksi Kebutuhan Air Minum DIY s.d. 2030 85
No Kabupaten/Kota Tahun 2013 (l/dt) Tahun 2015 (l/dt) Tahun 2020 (l/dt) Tahun 2025 (l/dt) Tahun 2030 (l/dt) 1 2 3 4 5 Kulon Progo Sleman Bantul Gunungkidul Yogyakarta Total 271 486 392 658 550 2357 597 1073 534 968 328 3500 853 1491 1050 993 558 4945 1166 2044 1628 1020 815 6673 1966 2682 2518 1047 1142 9355 (Sumber: data RISPAM Kab./Kota dan Roadmap MDGs DIY dalam Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) Adapun rencana pengembangan jaringan air minum diarahkan pada perluasan pelayanan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta: 1. Penambahan sumber air baku baru yang bisa memenuhi kebutuhan untuk pelayanan Kawasan Perkotaan Yogyakarta pada sistem Bantar, sistem Kebon Agung, dan sistem Karangtalun di Sungai Progo, dan sumber air lainnya. Secara umum, penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum domestik dan non domestik meliputi: a. Penyediaan air baku dari air permukaan, seperti pada sistem Bantar, sistem Kebon Agung, dan sistem Karang Talun di Sungai Progo (Gambar 3-10). Gambar 3-10 Skema sistem Bantar dan Kebonagung di Sungai Progo ((Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DOY KSP KPY, 2017) b. Air hujan melalui sistem penampung air hujan 86
Kolam pengumpul air hujan adalah kolam atau wadah yang dipergunakan untuk menampung air hujan yang jatuh di atap bangunan (rumah, gedung perkantoran atau industri) yang disalurkan melaluitalang. Kebutuhan kolam pengumpul air hujan baik di atas permukaan tanah maupun dibawah permukaan tanah yaitu sebesar 1 unit (1,5 m3) per 50 m2luas tutup bangunan dan setiap tambahan 25- 50 m2 luas tutup bangunan diperlukan tambahan 1 unit atau volume 1,5 m3. 3.5.4 Sistem Jaringan Drainase Sistem jaringan drainase yang terdapat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta saat ini terbagi menjadi 4 tipe, yaitu saluran drainase pembuangan utama (makro), saluran drainase primer, saluran drainase sekunder, dan saluran drainase tersier. Saluran pembuang utama (makro) yang ada diwilayah KPY berupa kali-kali yang alirannya berasal dari utara ke selatan melalui wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : 1) Kali Kuning, wilayah yang dilalui adalah Desa Maguwoharjo (Kabupaten Sleman) dan kali Kuning merupakan batas wilayah KPY dengan Kabupaten Klaten. 2) Kali Tambak Bayan wilayah yang dilalui adalah Desa Condong Catur, Desa (Kec.Depok,Kab.Sleman), Desa Banguntapan, Desa Maguwoharjo Baturetno Desa Jagalan (Kab.Bantul). 3) Kali Gajah Wong wilayah yang dilalui adalah Desa Minomartani, Desa Condong Catur (Kab. Sleman), Desa Banguntapan (Kab.Bantul), Kelurahan Jagalan, (Kec.Kotagede), Kec.Pakualamam, Kec.Gondokusuman (Kota Yogyakarta), Desa Singosaren (Kab.Bantul). 4) Kali Belik wilayah yang dilalui adalah Desa Caturtunggal (Kab.Sleman), Kec.Danurejan, Kec.Gondokusuman, Kec. Pakualaman, Kec.Umbulharjo (Kota Yogyakarta), Desa Tamanan (Kab. Bantul). 5) Kali Code wilayah yang dilalui adalah Ds.Siduharjo, Ds.Sariharjo, Kec.Ngaglik (Kab. Sleman), Kec.Jetis, Kec.Danurejan, Kec.Gedongtengen, Kec.Gondomanan, Kec. Mergangsan, Kec.Umbulharjo (Kota Yogyakarta), Ds.Bangunharjo 6) Kali Buntung wilayah yang dilalui adalah Ds.Sariharjo, Kec.Ngaglik, Ds.Sinduadi (Kab.Sleman), Kec.Tegalrejo, Kec.Jetis (Kota Yogyakarta). 7) Kali Winongo wilayah yang dilalui adalah Ds.Sendangadi, Ds.Sariharjo, Ds.Sinduadi (Kab.Sleman), Kec.Tegalrejo, Kec.Jetis, Kec.Gedongtengen, Kec.Ngampilan, Kec.Wirobrajan, Kec.Mantrijeron (Kota Yogyakarta), Ds.Tirtonirmolo, Ds. Panggungharjo, Kec.Sewon, Ds. Pendowoharjo (Kab.Bantul). 8) Kali Penggung, wilayah yang dilalui adalah Ds.Sendangadi, Ds.Trihanggo (Kab. Sleman), Kec.Gamping, Kec.Tegalrejo (Kota Yogyakarta). 87
9) Kali Widuri wilayah yang dilalui adalah Kec.Tegalrejo, Kec.Wirobrajan (Kota Yogyakarta), Ds.Ngestiharjo, Ds.Tirtonirmolo (Kab.Bantul). 10) Kali Ngalang wilayah yang dilalui adalah Ds.Tlogoadi, Ds.Sidomulyo, Ds. Nogotirto, Ds.Sidoarum, Ds.Banyuraden (Kab.Sleman) Ds. Ambarketawang, Ds.Tamantirto (Kab.Bantul). 11) Kali Konteng wilayah yang dilalui adalah Ds.Sidomoyo, Ds.Sidokarto, Ds. Sidoagung, Kec. Gamping (Kab.Sleman). 12) Kali Prangkok wilayah yang dilalui adalah Ds.Sidoagung (Kab.Sleman). 13) Kali Krusuk wilayah yang dilalui adalah Ds.Sidoluhur (Kab.Sleman). langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah-rumah, pada umumnya, berada di kanan kiri jalan perumahan. Saluran sekunder merupakan saluran tertutup yang berfungsi menerima aliran dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran - saluran sekunder. Biasanya relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsung dialirkan ke badan air. Penanganan masalah banjir di perkotaan dilakukan dnegan menyusun Dasar Perencanaan sistem saluran drainase meliputi kepada kondisi yang terjadi pada ketiga wilayah administrasi dengan mempertimbangkan kondisi topografis wilayah di mana wilayah Kabupaten Sleman- Kota Yogyakarta serta Kabupaten Bantul berada pada satu jalur dengan wilayah Kabupaten Bantul berada pada titik yang terendah. Sistem jaringan drainase perlu dikembangkan dengan berwawasan lingkungan. Prinsip dasar sistem drainase berwawasan lingkungan adalah mengendalikan kelebihan air permukaan dan alirannya serta lebih banyak meresapkannya ke dalam tanah. Pengembangan sistem drainase tidak boleh meningkatkan permasalahan genangan bagi daerah yang menerima buangan. Perencanaan sistem dranase harus disesuaikan dengan tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Saluran tersier menerima aliran air terbuka atau Arahan Sistem Jaringan Drainase bahwa, Jaringan drainase merupakan jaringan yang pokok dalam perencanaan tata ruang karena menjadi pengaman bagi investasi pembangunan yang telah dilakukan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air dan atau ke bangunan resapan buatan. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia. Arahan dalam perencanaan sistem jaringan drainasi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu: a. Mengembangkan prasarana drainase berwawasan lingkungan untuk mengatasi genangan air yang terjadi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan menata daerah aliran sungai sebagai bagian penting dari sistem drainase. b. Tidak mengubah peruntukan badan air berupa saluran, sungai, dan embung. 88
3.5.5 Sistem jaringan persampahan Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional di Kec. Piyungan Kabupaten Bantul, dan juga kabupaten lainnya direncanakan dengan mengembangkan sistem jaringan persampahan dari sumber timbulan sampah berupa pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R (reduce, reuse, recycle), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Intermediate Treatment Facilities (ITF) untuk mendukung sistem 3R di seluruh Kabupaten dan kota. 89
4 BAB IV. ANALISA FAKTOR PENENTU MANFAAT UANG (VALUE FOR MONEY) Dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas umum, Pemerintah memiliki beberapa pilihan sebagai alternatif pendanaan dan pelaksanaan, yaitu pembiayaan dengan skema konvensional melalui APBN/APBD dan pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Analisis Value for Money dilaksanakan untuk menilai apakah skema KPBU lebih baik daripada pembiayaan melalui APBN/APBD dengan memperhatikan aspek ekonomis, efektivitas dan akuntabilitas, alih pengetahuan dan teknologi serta transparansi dan efiensi. a) APBN/APBD Pembiayaan dilakukan secara penuh oleh Pemerintah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran negara merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen dan lembaga, dan DPR sehingga memakan proses persetujuan yang sangat lama. Saat ini, banyak proyek pengembangan infrastruktur yang akan dilakukan di Indonesia. Di sisi lain, kemampuan APBN untuk membiayai kegiatan tersebut sangat terbatas. Tata kelola yang rendah dengan akuntabilitas yang rendah sering terjadi dalam pengelolaan APBN dimana gaya pengelolaan bersifat regulator ditambah kurang berpengalaman dalam mengelola resiko. Proses pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya pembangunan cenderung tidak profesional memberikan efek rugi dan kurangnya layanan (level of services). tinggi ditambah dengan pengelolaan operasional Dalam skema KPBU, pembiayaan, pelaksanaan, dan operasional dan perawatan dapat dilakukan oleh Badan Usaha dengn adanya dukungan dari Pemerintah, baik berupa dukungan dana maupun pembagian penjaminan risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Saat ini, banyak proyek pengembangan infrastruktur yang akan dilakukan di Indonesia. Di sisi lain, kemampuan APBN untuk membiayai kegiatan tersebut sangat terbatas. Tata kelola yang rendah dengan akuntabilitas yang rendah sering terjadi dalam pengelolaan APBN dimana gaya pengelolaan bersifat regulator ditambah kurang berpengalaman dalam mengelola resiko. Proses pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya pembangunan cenderung tidak profesional memberikan efek rugi dan kurangnya layanan (level of services). tinggi ditambah dengan pengelolaan operasional Dalam skema KPBU, pembiayaan, pelaksanaan, dan operasional dan perawatan dapat dilakukan oleh Badan Usaha dengn adanya dukungan dari Pemerintah, baik berupa dukungan dana maupun pembagian penjaminan risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Analisis Value for Money (VFM) dilaksanakan untuk menilai apakah skema KPBU lebih baik daripada pembiayaan melalui APBN/APBD dengan memperhatikan aspek ekonomis, efektifitas dan akuntabilitas, alih pengetahuan dan teknologi serta transparansi dan efiensi. Error! Reference source not found. merangkum analisis FM secara kualitatif untuk proyek TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan. 90
Tabel 4-1 Analisis Value for Money untuk Proyek TPA Sampah dan Limbah B3 (Arti lambang: = manfaat nilai uang relatif kecil, = manfaat nilai uang relatif sedang, = manfaat nilai uang relatif besar) Konvensional Isu Terkait KPBU Terbatasnya SDM dengan kompetensi yang sesuai menjadi kendala
Operasional dan Capaian Pemenuhan Standar Mutu Lingkungan
Lebih profesional dan dukungan SDM yang lebih memadai sehingga memberikan kepastian akan beroperasinya TPA Sampah dan Limbah B3 dengan baik Bergantung pada Anggaran Belanja Daerah
Pengelolaan Manajemen
Mempunyai pendapatan usaha Kurang fleksibel
Pengelolaan Anggaran
Lebih fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan orientasi profit Terbatas pada kemampuan tim
Inovasi desain dan atau praktik konstruksi
Mendapatkan berbagai opsi teknologi dari peserta lelang Kurang berjalan dengan baik
Operasional dan Perawatan
Lebih baik karena termotivasi oleh orientasi profit dan pembayaran berdasarkan pemenuhan kriteria kepuasan Bergantung pada APBD
Kemudahan dan Pengelolaan Pembiayaan
Lebih fleksibel dalam pencairan pendanaan pembangunan proyek Bergantung pada mekanisme penganggaran
Waktu Penyelesaian Proyek
Lebih tepat waktu, jika ada keterlambatan akan menghasilkan 91
Konvensional Isu Terkait KPBU
pencairan APBD penalti
Optimasi Antara Kualitas dan Biaya Pekerjaan
Dari APBD dan retribusi
Kemudahan Mendapatkan Pendapatan
Badan Usaha berhak untuk menarik retribusi atas sampah dan limbah B3 yang masuk ke TPA
Alokasi Risiko
Risiko keterlambatan proyek dan kegagalan operasional menjadi tanggung jawab Badan Usaha Mitra
Fleksibilitas untuk Pengembangan Bisnis
Badan Usaha lebih leluasa dalam menentukan skema bisnis Kesimpulan: Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk proyek pembangunan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan akan memberikan Value For Money (VFM) yang lebih baik jika menggunakan skema KPBU daripada menggunakan skema konvensional. 4.1 Sektor Swasta Memiliki Keunggulan dalam Pelaksanaan KPBU Termasuk dalam Pengelolaan Risiko Swasta mempunyai peluang yang lebih besar dan dapat lebih fleksibel menarik dana dari luar negeri yang terkena pengaruh negative interest yield untuk dapat diinvestasikan dengan imbal hasil investasi yang lebih menarik di Indonesia tersebut harus dilakukan sendiri oleh Pemerintah dibandingkan apabila hal Indonesia (karena adanya pembatasan lebar defisit anggaran). 92
lebih efisien Korporasi swasta dapat melakukan proses dibandingkan Pemerintah sehingga dengan pendanaan yang sama dapat digunakan untuk melakukan investasi beberapa kali lebih besar dibandingkan apabila kegiatan investasi tersebut dilakukan sendiri oleh Pemerintah. Swasta yang sehat, kuat, dan tumbuh berkembang secara wajar dengan dukungan regulasi pengawasan dan pengendalian yang kondusif dari Pemerintah merupakan sumber dan mitra pertumbuhan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. leveraging secara Hal ini yang menjadi pertimbangan untuk melibatkan pihak Swasta dalam mengembangkan kinerja TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan. Di samping Pihak Swasta memiliki keunggulan dalam mengelola baik aktifitas operasi dan resiko- resikonya. Oleh karena itu Pihak swasta yang dilibatkan dalam pengembangan kinerja TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan harus memiliki pengalaman. Keterlibatan Pihak Swasta ini, diharapkan kecukupan modal untuk investasi peningkatan kinerja TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan bisa terpenuhi dan peningkatan standard layanan pengelolaan di TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan. 4.2 Terjaminnya Efektifitas, Akuntabilitas dan Pemerataan Pelayanan Publik dalam Jangka Panjang Proses pengadaan pada Proyek KPBU mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No. 19 Tahun 2015, sehingga dapat terjaminnya beberapa aspek berikut: 1. Efektifitas, Badan Usaha akan berupaya untuk melakukan optimasi antara dana dan kualitas pekerjaan. 2. Akuntabilitas, Badan usaha harus dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 4.3 Alih Pengetahuan dan Teknologi terjadi alih Dengan menerapkan Kerjasama dengan Pihak Swasta, akan pengetahuan dan teknologi. Karena dalam kerjasama tersebut, pihak swasta diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pihak swasta yang terpilih semaksimal mungkin menggunakan local content dalam pembangunan dan pengelolaan sampah TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan. 2. Pihak swasta yang terpilih wajib menggunakan, memperkenalkan dan mentransfer teknologi yang mutahir didalam pengelolaan sampah 93
3. Pihak Swasta dipersyaratkan untuk menggunakan tenaga kerja local. Tenaga kerja lokal tersebut harus dikembangkan dengan melakukan pelatihan. 4.4 Terjaminnya Persaingan Sehat, Transparansi dan Efisiensi dalam Proses Pengadaan Untuk menjamin bahwa pemilihan Pihak Swasta untuk mengelola TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan, proses seleksi dilakukan dengan persaingan yang sehat, transparansi dan efisien dengan merujuk kepada Perpres No. 38 Tahun 2015 dan Perka LKPP No.19 Tahun 2015. 94
5 BAB V. ANALISA POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN PROYEK 5.1 Kemampuan Fiskal Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Kemampuan daerah dalam hal keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan Aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Gambar 5-1 Komposisi APBD DIY Rentang Tahun 2012 - 2016 (Sumber: Raperda, RPJMD DIY Tahun 2017-2022) Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam struktur APBD, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak 95
langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam kurun waktu 2012 - 2016, realisasi belanja Pemerintah DIY mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,31 persen per tahun. Pertumbuhan rata-rata yang baik dari APBD DIY menunjukkan kesehatan fiskal Pemda DIY yang juga dapat dijadikan dasar bahwa Pemda DIY mempunyai kemampuan fiskal untuk Availability Payment (AP) pada skema KPBU. 5.2 Kemampuan Pengguna untuk Membayar Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendanaan dari pemerintah pusat yang disebut sebagai dana transfer yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Gambar 5-2 Pendapatan Asli Daerah DIY dan Perbandingannya dengan Realisasi Anggaran Pendapatan (Sumber: Raperda, RPJMD DIY Tahun 2017-2022) Dalam era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah jangka waktu 2012-2016, terhadap dana transfer pusat ke daerah. Dalam 96
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah DIY tumbuh dengan baik dengan rata-rata sebesar 13,85 persen per tahun. Pada tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 1.004.063.125.812,33 sedangkan di tahun 2016 penerimaan PAD mencapai Rp 1.673.749.196.521,51. Selama lima tahun terakhir (2012-2016) pendapatan asli daerah tumbuh rata-rata 16,42 persen per tahun, sedangkan total pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 20,64 persen per tahun. Adanya peningkatan pendapatan daerah berarti Pemerintah DIY memiliki kinerja yang bagus dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga elemen utama yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kondisi keuangan yang sehat tersebut dapat menjadi salah satu ruang fiskal untuk pengadaan pembayaran ketersediaan layanan Availability Payment untuk skema KPBU. 5.3 Potensi Pendapatan Lainnya Berdasarkan kondisi aktual operasional TPA Piyungan saat ini, anggaran untuk pembiayaan operasional TPA Piyungan bersumber dari APBD Pemda DIY melalui DIP Balai PISAMP. Pembayaran retribusi oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama. Selain itu untuk besaran tarif setiap tonase sampah yang dibuang oleh orang pribadi dan atau lembaga swasta di TPA Piyungan sebesar Rp. 24.383,- (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Pemungutan retribusi harus langsung dibayarkan setelah truk sampah masuk dan ditimbang secara tunai. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari retribusi sampah yang masuk ke TPA Piyungan dapat dilihat pada Tabel 5-1. Tabel 5-1 Pendapatan dari Retribusi Sampah yang masuk ke TPA Piyungan Tahun Pendapatan dari Retribusi (Rp) Kota Yogyakarta (Rp) Kabupaten Bantul (Rp) Kabupaten Sleman (Rp) Swasta /Perorangan (Rp) 2016 3.561.110.052,- 1.832.401.000,- 1.137.657.000,- 468.879.000,- 122.173.052,- Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2017 Potensi pendapatan lainnya yang dapat diperoleh dari hasil operasional TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan adalah apabila TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan dapat menghasilkan energi (mandiri energi), maka: 97
1. Dapat mengurangi biaya operasional untuk energi, dan; 2. Jika terdapat surplus energi, dapat dijual kepada sektor terkait sehingga dapat menghasilkan pendapatan tersendiri. Sedangkan berdasarkan fakta lapangan untuk limbah B3, fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) DIY sebagai penghasil limbah mempunyai kemampuan untuk membayar (ability to pay) yang dilihat dari harga yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga dapat dilihat pada Tabel 5-2. Tabel 5-2 Harga yang Harus Dibayarkan oleh Pihak Ketiga per Satuan Massa Limbah B3 No. Pihak Ketiga Harga/kg Limbah (Rp) 1. PT. Tenang Jaya Sejahtera 25.000 2. PT. Wastec 13.000 3. PT. Jasa Prima Perkasa 20.000 4. PT. Arah 18.000 5. PT. Tiga Putra Berlian 16.000 6. PT. Nur Anisa Kemikal 16.000 7. PT. Sarana Patra Jasa 16.000 Rata-rata 18.000 Kemampuan membayar pada situasi tidak biasa saat ini paling murah Rp. 13.000 dan paling mahal Rp. 25.000, sedangkan rata-rata sebesar Rp. 18.000/kg limbah. Potensi untuk membayar ini masih bisa dihitung dengan pendekatan lain. Dua peraturan daerah yang terkait dengan retribusi dan denda, terdapat pada Perda DIY No. 3 Tahun 2013. Pada Pasal 5, tentang Wewenang Pemerintah Daerah, pada poin k, disebutkan bahwa "menetapkan retribusi pelayanan atau kontribusi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan". Selain itu, peraturan terkait dengan denda, disebutkan pada Pasal 30 tentang Pengurangan Sampah, yaitu: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan/atau Pasal 24 diberi sanksi administratif berupa teguran. (2) Jika pelanggar mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan. 98
(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) meter kubik dengan jumlah volume sampah. (4) Besaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 5.4 Bentuk Dukungan Pemerintah Tidak semua kegiatan pemberian layanan di bidang infrastruktur melalui skema KPBU memberikan tingkat pengembalian yang wajar. Untuk meningkatkan kelayakan finansial tersebut diperlukan campur tangan Pemerintah Daerah berupa pemberian dukungan Pemerintah Daerah. Pemberian dukungan pemerintah dilakukan dalam bentuk : 1. Penyediaan lahan, Pemerintah DIY telah menyediakan lahan untuk proyek Pembangunan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan di desa Sitimulyo, Piyungan. 2. Perizinan, Pemerintah DIY berkomitmen akan memberikan perizinan yang diperlukan oleh investor dalam pelaksanaan proyek Pembangunan dan Operasional TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan. 3. Dukungan regulasi untuk menjamin kelancaran operasional TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan. 4. Pembinaan sosial budaya untuk peningkatan peran masyarakat (community development). 5. Dukungan dalam kebijakan pembangunan keterpaduan infrastruktur terkait pengelolaan sampah. 99
6 BAB VI. RENCANA TINDAK LANJUT 6.1 Rekomendasi Bentuk KPBU Di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa opsi untuk skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Perbandingan antara beberapa skema KPBU tersaji pada Tabel 6-1. Penjelasan Tabel 6-1: BOT: Build-Operate-Transfer DBFOT: BT: Build-Transfer BOOT: Build-Own-Operate-Transfer BOO: Build-Own-Transfer Rekomendasi: Untuk pembangunan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan, skema KPBU dapan infrastruktur dan SDM untuk berupa skema berbasis ketersediaan operasional. Skema KPBU yang direkomendasikan pada proyek pembangunan TPA dan Pengolahan Limbah B3 Piyungan adalah DBFOT (Design-Build-Finance- Operate-Transfer) atau BOT yang lebih diperluas lingkupnya. Pada opsi ini PJPK akan mendelegasikan dalam mendesain, membangun, mencari pembiayaan, melaksanakan pemeliharaan pada masa tertentu dan transfer pada akhir perjanjian kerjasama. layanan 100
Tabel 6-1 Perbandingan dari Beberapa Skema KPBU 101
Setelah PJPK mengalokasikan berbagai fungsi dan risiko proyek, selanjutnya diagram struktur hukum dan keuangan proyek indikatif juga dibuat. Diagram struktur tersebut bermanfaat untuk memperoleh pengaturan aspek keuangan dan hukum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu contoh struktur standar dari sebuah proyek DBFOT sederhana adalah sebagaimana diuraikan dalam Gambar 6-1 dibawah ini. Gambar 6-1 Struktur DBFOT 6.2 Struktur Proyek dengan Skema KPBU Opsi KPBU pada pengelolaan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan telah memiliki landasan yuridis pada Perda DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 38 huruf b mengatur bahwa penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS). Bentuk kerjasama tersebut dirinci dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi: a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana; b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan; c. Pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat; d. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; 102
e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan f. Pemeliharaan; dan/atau g. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Gambar 6-2 Skema Stakeholder dalam KPBU 6.3 Rekomendasi Kriteria Utama dalam Pemilihan Badan Usaha Aktivitas yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian dalam kerangka strategi ini adalah Call for Proposals dan Penyusunan Perjanjian Kerjasama Pemerintah DIY dan Badan Usaha. Badan Usaha yang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan KPBU adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas Swasta, Badan Hukum Asing, maupun Koperasi. Sesuai dengan skema KPBU yang direkomendasikan untuk proyek Pembangunan TPA dan Pengolahan Limbah B3 adalah DBFOT (Design-Build-Finance-Operate- Transfer), maka ditetapkan beberapa kriteria kualifikasi Badan Usaha uang dapat berpartisipasi dalam lelang KPBU tersebut: 103
1. Badan Usaha berkewajiban untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. 2. Badan Usaha/Perusahaan diharuskan memiliki neraca keuangan yang sehat dan arus kas yang memadai sehingga memiliki kemampuan dalam pembiayaan dan pelaksanaan Proyek KPBU. 3. Badan Usaha sudah memiliki pengalaman pelaksanaan Proyek KPBU. 4. Badan Usaha memahami regulasi dan perundangan yang berlaku terkait limbah B3 dan berkomitmen untuk memenuhi segala aspek yuridis terkait transportasi, penyimpanan dan pengloahan limbah B3. 5. Badan Usaha memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) kualifikasi ahli madya 1 orang sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan minimal 1 orang sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) telah memliki SKA Madya selama 3 tahun. 6.4 Rencana Jadwal Kegiatan Penyiapan dan Traksaksi KPBU Tabel 6-2 menyajikan pembangungan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan: jadwal tahapan persiapan dan transaksi proyek Tabel 6-2 Tahapan Kegiatan KPBU No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tahapan Kegiatan Identifikasi Proyek Studi Pendahuluan Kajian Awal Pra-Studi Kelayakan (OBC) Kajian Akhir Pra-Studi Kelayakan (FBC) Pra Kualifikasi Permohonan Proposal Penunjukan Pemenang Lelang Penandatanganan Perjanjian KPBU Pemenuhan Pembiayaan Durasi Pelaksanaan (bulan) 1 3 5 5 2 2 1 1 9. 10. Konstruksi (mulai) 6 24 7 104
8 PENUTUP Berdasarkan kajian pendahuluan yang telah diuraikan, berikut ini dirangkum saran- saran untuk dikaji lebih mendalam dalam studi kelayakan (FS): 1. Pemilihan teknologi/inovasi memerlukan kajian mendalam terkait permasalahan tinggal dan sosial kemasyarakat dan kependudukan masyarakat yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari mengais sampah di TPA Piyungan. 2. Instalasi insinerator untuk limbah B3 memerlukan kajian lebih seksama tentang potensi jumlah limbah B3 dari wilayah KPY dan wilayah sekitarnya termasuk Jawa Tengah dalam mendukung keberlangsungan KPBU pengolahan limbah B3. 3. Pemilihan tipe dan kapasitas insinerator limbah B3 memerlukan analisis secara rinci jumlah sampah B3 dari domestik dan industri kecil menegah (IKM) yang di masa operasional TPA Sampah dan Limbah B3, mereka potensial mendapatkan subsidi pembiayaan dalam pengolahan sampah/limbah B3 4. Kajian analisis kelayakan perlu mencakup evaluasi kemampuan Pemda Kabupaten/Kota dalam meyusun dan membangun sistem jaringan infrastrutur sampah dan limbah B3 di setiap kabupaten/kota, kemampuan dalam upaya tertib memilah sampah sejak di sumber timbulan sampah, penyimpanan sementara, penyimpanan limbah B3 dalam 1 kabupaten dan potensi kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain dan membangun titik-titik pengolah/pemanfaat hasil 3R. 5. Diperlukan kajian fisik lokasi areal TPA Sampah dan limbah B3 dalam mendukung syarat kelayakan sebagai lokasi pengolahan sampah B3. Hal ini juga menyangkut revisi AMDAL TPA Piyungan untuk mengakomodasi perubahan fungsinya yang tidak lagi hanya mengelola sampah tetapi juga mengelola limbah B3. 6. Dibutuhkan kajian regulasi di tingkat daerah dalam memayungi ijin, kemudahan dan keefektifan dalam pengelolaan sampah dan limbah B3 7. Dibutuhkan kajian sistem transportasi lalulintas dan sistem jaringan jalan, dan aksesibilitas menuju lokasi TPA Piyungan dan pengolahan sampah B3. 105
9 DAFTAR PUSTAKA 1. Naskah KPY, 2017 2. Fakta dan Analisa Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan, 2017 3. Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan (Pemda DIY, 2017) 4. Anaerobic digestion of food waste (L. Arsova, tesis Columbia University, 2010) 5. Identifikasi Sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Rumah Tangga dan (Iswanto, Disertasi Alternatif Pengelolaannya di Kabupaten Sleman Universitas Gadjah Mada, 2016) 6. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 (Pemda DIY, 2018) 7. Laporan Akhir Review Masterplan TPA Piyungan (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, 2017) 106