KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait dengan pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ada saat ini diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif; b. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Mengingat Menetapkan 2- Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286); MEMUTUSKAN: PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.
3- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan : 1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Deputi Pencegahan adalah pejabat setingkat Eselon I yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan, membawahkan para direktur dan pegawai di lingkup kedeputian pencegahan.
4- 4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan fmansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami. 7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5- 9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi. 10. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi. 11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik. 12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau d. masih menjabat. (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
6- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. (5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara. 3. Pasal 5 dihapus. 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi. (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan; g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan; h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
7- i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara. (3) Dihapus. (4) LHKPN merupakan dokumen milik negara. 5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga sebagai berikut: Pasal 7 (1) Komisi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan. 6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Komisi akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan. (2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka Komisi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara. (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
8- (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN. 7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 LHKPN dinyatakan lengkap, Komisi memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara. (2) Format Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non- elektronik melalui media pengumuman resmi Komisi dan/atau instansi.
9- (3) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 9. Pasal 11 dihapus. 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Pemeriksaan oleh Komisi dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Deputi Pencegahan atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Komisi dapat meminta bantuan tenaga ahli/profesional. 11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Komisi dapat melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait pelaksanaan Peraturan Komisi ini. (2) Komisi membuka akses dan menerima informasi publik terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan dan penerimaan data yang ditetapkan oleh Komisi. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendaftaran dan pengumuman LHKPN, Komisi dapat meminta lembaga/instansi terkait untuk membentuk Unit Pengelolaan LHKPN.
10- 12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Komisi membuka akses informasi data kepatuhan penyampaian LHKPN secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media resmi Komisi. Pasal II 1. Pada saat peraturan Komisi ini mulai berlaku, LHKPN yang disampaikan pada Tahun 2020 tetap diverifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 2. Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
11 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal *■) Juni 2020 KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI FIRLI BAHURI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 5 7 2
1 - LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA t. KLrunitan Persada 4, SctlatuxJI Jakarta J79&0 TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Atm Nama : XX XX XXX NIK : XXXXXXXXX XXXXXXX Lem bag a : Unit Kerja : Sub Unit Kerja : Jabatan : lent* Laparan : XXXXXXXX XXXX Tanggal Kirim : XXXXXXXXX XX fc.'oro." Tandy TrrmtO ira1 iltorrlttw trfiuyai iukr> ptrttnrrpauirt Inti'S. PrnrinVviiltKn-D ftnjura IrJbh mnnr.mlil Irr nn.iiiu-' Direktorat PP LIIKPN I Call Center: 198 I email: elhkpngkpk.go.lll | fcp<L"0-id Email ini dikirim secara atomatis oleh siitem e-LMKPN dan ar*da 1 "dak nerlu membala* email Lii. KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, FIRLI BAHURI
2- LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampalan/Jenls Laporan - Tahun: XXXXXXXXX / XXXXXXXX - XXXX) BIDANG : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEMBAGA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIT KERJA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1. DATA PRIBACH 1. Nama 2. Jabatan 3. NHK xxxxxxxxxxxxxxx : XXXXXXXXXXXXXXX : xxxxxx II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. XXXXXXXXX Tanah dan Bangunan Seluas XXX m'/XXX m! di Kota/Kab XXXXX, XXXXXXXX Rp. XXXXXXXXX Tanah Seluas XXX m* di Kota/Kab XXXXX, XXXXXXXX Rp. XXXXXXXXX B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 1. 2. Rp. XXXXXXXXX 1. 2. Mobil. XXXXXXXXX Tahun XXXX, XXXXXXXXX Rp. XXXXXXXXX Motor. XXXXXXXXX Tahun XXXX, XXXXXXXXX Rp. XXXXXXXXX C. HARTA BERGERAK LAIN NY A Rp. XXXXXXXXX D. SURAT BERHARGA Rp. XXXXXXXXX E. KAS DAN SETARA KAS Rp. XXXXXXXXX F. HARTA IAINNYA Rp. XXXXXXXXX Sub Total Rp. XXXXXXXXX III. HUTANG Rp. XXXXXXXXX IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (ll-lll) Rp. XXXXXXXXX Catalan: 1. Rlncian harta kekayaan dalam lembar Ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkon.kDk.oo.id. Scluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen Ini sesual dcngan IHKPN yang diisi dan dikirlmkan sendirl oleh Pcnyelenggara Negara melalul elhkon.kok.ao.kl. serta tldak dapat di)adlkan dasar oleh Penyelcnggara Negara yang bersangkutan atau slapapun ]uga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidakterkait tlndak pldana. Apabila dlkemudian hari terdapat harta kekayaan millk Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajlb untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 2. Pengumuman Ini telah dltempatkan dalam media pengumuman resml KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas darl Korupsl, Kolusl dan Nepotlsme. 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI FIRLI BAHURI