BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Strategi Istilah strategi banyak disebutkan oleh para pakar sebagai istilah yang berasal dari Yunani. Secara bahasa, kata strategi dalam Bahasa Yunani dibentuk oleh dua kata, yaitu stratos (tentara) dan ageiri (memimpin). Menurut gabungan dua kata tersebut, maka arti dari strategi adalah cara memimpin tentara (untuk memenangkan perang). Dalam konteks peperangan, maka strategi disebut sebagai salah satu bagian penting yang menentukan tercapainya tujuan perang, yaitu untuk mengalahkan lawan dan memperoleh kemenangan. Penerapan strategi perang meliputi tahapan awal hingga akhir perang, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga pelaksanaan operasi-operasi penyerangan, pertahanan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur pemanfaatan sumber daya secara efektif merupakan salah satu inti dari strategi serta bentuk keberhasilan dari implementasi strategi. Jika tidak terdapat strategi yang tepat, maka ketersediaan sumber daya melimpah tidak akan menjadi penentu kemenangan peperangan. Sebaliknya, meskipun sumber daya yang dimiliki terbatas, namun jika didukung dengan strategi yang tepat, maka akan terdapat kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai kemenangan (Noor, 2020; Yam, 2020). Strategi adalah instrumen penting yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yang di dalamnya terdapat penetapan metode atau tata cara yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan, penentuan tindak lanjut atas berbagai skenario dalam proses tersebut, serta penetapan alokasi berbagai jenis sumber daya penting yang dibutuhkan. Strategi harus bersifat adaptif atau fleksibel terhadap berbagai perubahan yang mungkin ditemui selama proses pencapaian tujuan. Berdasarkan sifat tersebut, 18
19 maka strategi dapat juga dipahami sebagai respon terencana yang sifatnya berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan, memanfaatkan peluang yang ditemui, serta memberikan landasan bagi pengambilan keputusan penting (Mintzberg & Quinn, 1991). Perumusan dan penerapan setiap strategi perlu mempertimbangkan beragam faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan strategi. Salah satu faktor tersebut adalah faktor geografi atau faktor karakteristik lingkungan strategis, yang dalam lingkup militer dapat dijelaskan sebagai bagian dari konstelasi penyebaran kekuatan militer atau yang merupakan panggung tempat dilaksanakannya berbagai operasi dan kegiatan militer (Gray, 2006). Dalam konteks yang sama, Clausewitz (1986) memaknai strategi sebagai penyusunan cara-cara bertempur untuk dapat mencapai kemenangan. Dapat juga dikatakan, bahwa strategi adalah metode yang diterapkan dalam peperangan untuk memastikan semakin besarnya peluang untuk menjadi pemenang perang. Berdasarkan beberapa pengertian strategi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa strategi adalah suatu cara yang dirumuskan dan diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks militer, strategi menjadi penentu keberhasilan pencapaian tujuan perang, yaitu menjadi pihak yang memenangkan perang, yang dirumuskan dan diterapkan dengan mempertimbangkan beragam faktor penting, termasuk faktor geografis. Sesuai dengan pengertian mengenai strategi, maka dapat juga ditarik beberapa tujuan utama dari perumusan dan penerapan strategi dalam ranah militer, antara lain adalah (Clausewitz, 1986): 1. Memenangkan suatu peperangan 2. Memberdayakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memenangkan perang 3. Mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses mencapai kemenangan Universitas Pertahanan RI
20 4. Mempersiapkan seluruh sumber daya agar dapat digunakan dengan segera ketika dibutuhkan Menurut penjelasan di atas, dapat diketahui juga bahwa suatu strategi diterapkan dengan cara memberdayakan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategi (Clausewitz, 1986). Sumber daya tersebut dapat beragam jenis dan jumlahnya sesuai dengan konteks perencanaan dan penerapan strategi. Contohnya dalam suatu peperangan di darat, maka strategi untuk memenangkan perang tersebut diterapkan dengan cara memberdayakan berbagai jenis sumber daya perang yang khusus untuk dilaksanakan di darat, mulai dari persenjataan, personil, komando, dan lain sebagainya. 2.1.2 Pengembangan Dalam Bahasa Inggris, kata pengembangan disebut dengan development yang berarti tindakan, proses, atau hasil dari upaya mengembangkan. Pengembangan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang telah berkembang (dari kondisi awal) menjadi kondisi yang sesuai dengan keinginan atau target pengembangan yang ditetapkan 2022). Pengembangan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendorong terjadinya penambahan dalam berbagai aspek penting dari suatu objek. Pengembangan dilaksanakan berdasarkan rencana yang disusun secara matang dengan pertimbangan atas aspek logis, sistematis, dan karakteristik dari objek (Abdul Majid, 2005). Berdasarkan beberapa arti pengembangan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dari suatu objek. Kualitas yang dimaksud mencakup kualitas dalam aspek penting yang dapat menjadikan objek yang dikembangkan menjadi lebih berdaya guna, lebih kuat, dengan cakupan yang lebih luas. Universitas Pertahanan RI
21 Pengembangan dapat dipandang sebagai sebuah proses yang diawali oleh tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi (David & David, 2007). Sesuai dengan konteks penelitian ini, maka kajian difokuskan pada tahap formulasi yang memuat beberapa aktivitas di bawah ini: 1. Penetapan visi dan misi 2. Identifikasi peluang dan ancaman 3. Analisis kekuatan dan kelemahan internal 4. Penetapan tujuan jangka panjang 5. Penentuan alternatif rencana 6. Penetapan strategi utama 2.1.3 Postur Pertahanan Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2014), postur pertahanan memiliki tiga komponen pokok, yaitu kekuatan pertahanan, kemampuan pertahanan, dan gelar pertahanan. Kekuatan pertahanan dalam postur pertahanan Indonesia dapat dilihat dari besaran kekuatan yang dimiliki oleh TNI, yaitu alutsista dan jumlah personil. Sesuai dengan kategori dari United Nations Registration of Conventional Arms (UNROCA), alutsista terdiri dari tujuh kategori senjata konvensional, yaitu BattleTanks, Armoured Combat Vehichels, Large Calibre Artilery Systems, Combat Aircraft, Attack Helicopters, Warships, dan Missiles. Kemampuan pertahanan sebagai bagian dari postur pertahanan merupakan aspek kualitatif dan fungsional dari kekuatan pertahanan yang dikelompokan ke dalam empat kemampuan utama. Keempatnya adalah kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan logistik, dan kemampuan intelijen (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2014). 1. Kemampuan Pertahanan. Kemampuan Pertahanan mencakup mempertahankan udara nasional, pemukul strategis, dan peperangan elektronika. Kemampuan mempertahankan udara nasional dikembangkan dengan melaksanakan pendeteksian, Universitas Pertahanan RI
22 pengamatan, pengintaian dan perlindungan terhadap seluruh wilayah udara nasional. Kemampuan ini diselenggarakan oleh Kohanudnas dan unsur-unsur pertahanan udara dengan memaksimalkan sistem senjata pertahanan udara yang digelar di tiap matra. 2. Kemampuan Keamanan. Kemampuan Keamanan mencakup: Pertama, kemampuan untuk mengamati dan mengamankan wilayah udara, laut, dan wilayah daratan, serta menempatkan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan dan terpencil sebagai daerah yang mendapat perlakuan khusus. Kedua, kemampuan penegakan hukum di laut dan udara nasional untuk mencegah dan mengatasi setiap pelanggaran-pelanggaran dan ancaman yang membahayakan kepentingan masyarakat dan nasional secara utuh. Ketiga, kemampuan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, seperti gerakan separatis, terorisme, pemberontakan bersenjata, insurjensi, perompakan, pembajakan, konflik komunal, dan gangguan keamanan lainnya yang penanganannya melalui operasi militer selain perang. 3. Kemampuan Dukungan. Kemampuan Dukungan mencakup: Pertama, kemampuan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan di luar fungsi pertahanan militer, seperti bantuan kemanusiaan dalam mengatasi dampak bencana alam dan buatan, pemogokan massal, dan bantuan lain dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Kedua, kemampuan untuk menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara dalam rangka Pertahanan Negara. Ketiga, kemampuan untuk memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Keempat, kemampuan untuk membantu fungsi pertahanan nir-militer dalam rangka penyediaan logistik pertahanan, memperkuat diplomasi, survei dan pemetaan wilayah negara, penataan ruang nasional, kegiatan bela negara, serta Universitas Pertahanan RI
23 penelitian dan pengembangan teknologi dan industri nasional untuk pertahanan. Kelima, kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia atau tugas kemanusiaan pada lingkup internasional dan regional. 4. Kemampuan Intelijen. Kemampuan Intelijen yang dikembangkan ke depan adalah keterpaduan 7 kemampuan, yakni Human Intelligent (Humint), Imagery Inteligent (Imint), Measurement and Signal Intelligent (Masint), Communication Intelligent (Comint), Telemetry Intelligent (Telint), Electronic Intelligent (Elint) dan Open Source Intelligent (Osint). Kemampuan intelijen dikembangkan untuk menghindari pendadakan dan kegiatan spionase lawan, mendukung proses dan implementasi kebijakan dan strategi pertahanan negara, serta menyediakan informasi secara tepat dan akurat. Gelar kekuatan pertahanan sebagai elemen ketiga postur pertahanan diarahkan untuk menghasilkan efek penangkalan (deterrent effect) dengan memperhatikan faktor ancaman, posisi geografis, dan efisiensi sumber-sumber yang tersedia. Untuk kepentingan ini, doktrin dan strategi pertahanan atas dasar keterpaduan tiga matra (darat, laut, dan udara) menjadi pilihan yang rasional yang operasionalisasinya diselenggarakan dengan membentuk Komando Wilayah Pertahanan (Hikam, 2014). Sebagaimana makna dari kata gelar yaitu hamparan, bentangan, atau pertunjukkan (kbbi.web.id, 2022), maka gelar kekuatan pertahanan dapat dimaknai sebagai pertunjukkan atau penghamparan kekuatan dalam lini pertahanan yang dimiliki suatu negara. Dalam Bahasa Inggris, kata gelar identik dengan ranah militer, sehingga kata tersebut disandingkan dengan kata militer dan membentuk istilah military deployment. Makna dari military deployment adalah bagian dari operasi persiapan untuk perang. Dalam gelar kekuatan, para prajurit diinstruksikan untuk melaksanakan kegiatan persiapan perang dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi serangan musuh Universitas Pertahanan RI
24 yang mungkin datang secara tiba-tiba. Sasaran utama dari gelar kekuatan adalah untuk memastikan bahwa kekuatan militer memiliki kecukupan kekuatan untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari serangan musuh (Departement of Army, 2019). Menurut Keputusan Menteri Pertahanan dalam Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017, gelar kekuatan pertahanan militer dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI dengan tujuan untuk mengamankan dan mengawasi setiap wilayah. Adapun pelaksanaan gelar kekuatan pertahanan militer adalah secara terintegrasi dan sinergis antara gelar kekuatan terpusat dan kewilayahan. Secara khusus disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 tahun 2009, bahwa gelar kekuatan TNI AD mencakup gelar kekuatan terpusat (Divisi Infanteri Kostrad, Satuan Kopassus), gelar kekuatan kewilayahan (seluruh Kodam), dan gelar kekuatan satuan pendukung. 2.1.4 Pertahanan Pulau-Pulau Besar Makna dari tatanan P3B yang dimuat dalam Jakum Hanneg adalah suatu tatanan pertahanan yang menekankan pada kemampuan dari setiap pulau besar di Indonesia untuk mewujudkan pertahanan negara secara mandiri (Suprapto, 2019). Hakekat dari tatanan pertahanan tersebut merujuk pada dasarnya merujuk pada kedudukan dari Kodam sebagai kompartemen strategis (Departemen Pertahanan-Keamanan RI, 1984). Kodam menjadi penyelenggara fungsi pembinaan terhadap unsur- unsur kekuatan TNI-AD yang ada di wilayahnya agar dapat menjaga pertahanan dan keamanan secara mandiri. Aspek kewilayahan tersebut menjadi acuan dari tatanan pertahanan dari setiap pulau yang dipandang sebagai kompartemen strategis, yang harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mengamankan wilayahnya sendiri (Departemen Pertahanan-Keamanan RI, 1984). Universitas Pertahanan RI
25 Berdasarkan konsepsi tersebut, maka tatanan P3B dan rangkaian pulau-pulau menjadi tumpuan dari pembagian wilayah pertahanan darat, yaitu menjadi 15 Kodam. Sesuai dengan konsep kompartemen strategisnya, maka Kodam harus mampu mengerahkan seluruh potensinya secara mandiri untuk mempertahankan dan mengamankan integritas wilayahnya. Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya untuk mempersiapkan seluruh potensi wilayah dan pulau berdasarkan pembinaan wilayah atau pembinaan teritorial (Departemen Pertahanan- Keamanan RI, 1984). Tatanan P3B ditetapkan sebagai orientasi pembangunan pertahanan negara sesuai dengan yang dijelaskan dalam Jakum Hanneg, serta dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021, tepatnya pada halaman 5 poin d dari sasaran Strategis Pertahanan Negara, bahwa salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terelenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan yang bertumpu pada seluruh pulau-pulau besar yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara mandiri serta dapat berkontribusi maksimal dalam perang berlarut. Inti dari strategi tersebut antara lain: 1. Penyiapan kawasan sebagai mandala pertahanan dalam satu kesatuan Tri Matra Terpadu untuk melaksanakan peperangan secara mandiri pada mandala luar, mandala utama, dan mandala dalam untuk menyelenggarakan perang berlarut; 2. Penyiapan wilayah P3B secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional, guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI; dan 3. Mewujudkan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif serta, peningkatan sarana transportasi penghubung antarpulau bagi seluruh kompartemen. Universitas Pertahanan RI
26 2.1.5 Pertahanan Negara (National Defense) yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tetap keadaannya (kedudukannya dan sebagainya) meskipun mengalami berbagai hal (dipengaruhi oleh banyak faktor); tidak cepat berubah; atau kuat atau mampu menanggung sesuatu. Berdasarkan arti dari kata dasar tersebut, maka pertahanan berarti perihal bertahan (mempertahankan); pembelaan terhadap suatu hal (negara atau hal lainnya); tempat (berupa benteng atau kubu) yang digunakan untuk membela diri atau melawan serangan yang datang dari luar. Selanjutnya dari arti pertahanan tersebut, sesuai dengan konteks penelitian ini, maka didapatkan arti dari pertahanan negara sebagai segala usaha untuk mencegah dan menangkis lawan, melindungi dan membela kepentingan nasional terhadap segala macam paksaan dengan kekerasan dan serangan dari pihak lain (kbbi.web.id, 2022). Berdasarkan makna secara etimologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertahanan mencakup upaya, metode, kemampuan, hingga sistem dan struktur yang memungkinkan dilakukannya perlindungan diri dari serangan dan mencegah terjadinya dampak negatif dari akibat tindakan agresif dari pihak lain. Dalam konteks nasional, maka pertahanan tidak hanya cukup pada tindakan yang dilakukan untuk membela negara, namun harus mencapai keadaan mampu untuk merealisasikan tindakan tersebut secara efektif, sehingga kepentingan nasional benar-benar terlindungi dari berbagai potensi ancaman. Pengertian pertahanan negara menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut dengan UU Pertahanan Negara) adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya dalam Pasal 2 dijelaskan juga mengenai strategi Universitas Pertahanan RI
27 pertahanan negara yang mencakup segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dapat juga diartikan sebagai kondisi dinamik dari negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan nasional berdasarkan integrasi secara menyeluruh dari seluruh aspek bangsa, yang dapat diberdayakan untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, yang dilancarkan secara langsung atau tidak langsung. Dengan adanya pertahanan negara, maka negara dapat terlindungi keamanannya, sehingga berbagai proses penting dapat dilaksanakan secara optimal demi mencapai tujuan bangsa (Pranowo, 2010). Pertahanan negara adalah upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan integritas wilayah dari seluruh bentuk ancaman dan gangguan. Pada dasarnya, penyelenggara pertahanan negara adalah pihak yang memiliki wewenang dan kedudukan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya pertahanan secara optimal, yaitu pemerintah. Namun dalam kenyataannya, yaitu ketika benar-benar terjadi perang, maka seluruh elemen masyarakat akan turut serta melaksanakan pertahana negara. Oleh karena itu, Hoppe (2003) dalam bukunya yang berjudulب "The myth of national defense"ب menyatakanب bahwaب pertahanan negara selayaknya dikaji menurut sumber atau penyelenggaranya, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah merupakan sumber pertahanan negara yang ditetapkan oleh konstitusi, yang secara formal memiliki wewenang dan kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya negara dapat dioptimalkan untuk menyelenggarakan pertahanan negara secara optimal. Adapun masyarakat, selain menjadi komponen pendukung, juga merupakan sumber pertahanan negara yang dituntut partisipasi aktifnya ketika dalam situasi perang. Sesuai dengan artinya, maka tujuan dari pertahanan negara pada dasarnya adalah untuk melindungi keamanan kepentingan dari seluruh Universitas Pertahanan RI
28 bagian dari bangsa. Perlindungan tersebut dapat berupa upaya antisipatif untuk mencegah terealisasinya potensi ancaman menjadi ancaman nyata, maupun upaya dalam bentuk penangangan untuk mengatasi ancaman yang telah memiliki dampak kerusakan yang dirasakan (Pranowo, 2010). Jika mengacu pada UU Pertahanan Negara, maka tujuan dari pertahanan negara dapat dikategorikan menjadi beberapa poin sebagai berikut: 1. Menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan negara untuk gai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hakhak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera. 4. Membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. 5. Mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Universitas Pertahanan RI
29 dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 6. Mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. 2.1.6 Ancaman Ancaman terhadap pertahanan negara mengalami perkembangan seiring dengan terjadinya perubahan dunia secara global. Ancaman yang dahulu hanya didominasi dari ranah militer saat ini menjadi semakin bervariasi dengan munculnya beragam sumber ancaman baru. Ancaman tersebut antara lain dapat berupa (Pranowo, 2014): 1. Ancaman bahaya alam Ancaman pertama terhadap ketahanan nasional adalah berupa ancaman bahaya alam yang dapat berupa banjir, pemanasan global, tsunami, dan lain-lain. Ancaman ini dapat terjadi sewaktu- waktu dan menimbulkan dampak kerusakan yang beragam, dari skala kecil hingga skala sangat besar dengan cakupan wilayah yang luas. 2. Ancaman penyakit Ancaman kedua berupa wabah penyakit menular yang dapat berupa penyakit mematikan seperti flu burung, HIV/AIDS, dan lain- lain. Ancaman ini dapat diatasi dengan mengetahui karakteristik penyakit, baik terkait dengan tingkat bahayanya, cara penyebarannya, gejala penyakit yang terlihat pada orang yang terkena, maupun keadaan lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat penyebaran penyakit. 3. Ancaman kemiskinan dan pengangguran Ancaman ketiga ini merupakan ancaman yang banyak dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia, yaitu berkaitan dengan tingginya jumlah pengangguran dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Universitas Pertahanan RI
30 4. Ancaman dari narkotika dan zat aditif lainnya Narkotika dan zat aditif lainnya merupakan ancaman yang sangat berbahaya karena dampak negatifnya yang dapat merusak generasi masa depan bangsa. 5. Ancaman faktor sosial politik Ancaman kelima ini dapat berupa ancaman terjadinya konflik antar etnis, agama, budaya, hingga terorisme dan kejahatan terorganisasi lainnya. Ancaman faktor sosial politik juga memiliki potensi dampak kerusakan yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan upaya yang sifatnya pencegahan daripada penanganan paska terealisasinya ancaman. 6. Ancaman faktor militer Ancaman faktor militer termasuk ke dalam ancaman tradisional yang saat ini sudah sangat jarang terjadi. Namun demikian, potensi dari ancaman ini masih tetap ada meskipun dalam bentuk-bentuk yang berbeda dari agresi militer yang mengerahkan kekuatan bersenjata oleh negara lain. Bentuk ancaman militer yang umumnya terjadi adalah berupa gangguan terhadap kedaulatan negara dengan cara memasuki wilayah negara tanpa izin sebagai bentuk meremehkan terhadap kekuatan pertahanan Indonesia. Ancaman dan kemanan nasional merupakan dua hal yang saling berdampingan dengan dinamika yang berjalan selaras seiring dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan global. Dampak dari globalisasi secara nyata dirasakan oleh setiap negara dalam tiga aspek, yaitu otonomi dan kapasitas, perimbangan kekuatan, dan pemecahan konflik. Meskipun terdapat beragam sisi positif dari globalisasi yang memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, namun terdapat juga sisi negatifnya yang harus disikap dengan bijak. Dalam hal otonomi dan kapasitas misalnya, globalisasi dapat dipandang sebagai sumber ancaman karena mampu menurunkan kapasitas suatu negara dalam mengendalikan masyarakatnya karena adanya beragam Universitas Pertahanan RI
31 produk teknologi yang dapat didayagunakan sebagai media kejahatan dan produksi ancaman (Amaritasari, 2015). Ancaman juga dapat muncul karena terjadinya pergeseran kekuatan antar negara sebagai dampak globalisasi. Negara-negara dengan kemampuan absorsif tinggi terhadap globalisasi akan mampu memperoleh manfaat maksimal, sehingga memengaruhi peningkatan dan pengembangan kekuatan militernya. Sebaliknya, negara-negara yang gagap terhadap globalisasi akan semakin tertinggal dalam hal kekuatan militer dan pertahanan, sehingga akan menciptakan gap atau ketimpangan kekuatan militer yang semakin besar dengan negara lainnya (Amaritasari, 2015). Ancaman juga dapat muncul dari proses pemecahan konfilk yang tidak tuntas. Konflik yang terjadi pada ranah internasional maupun domestik dapat meningkatkan intensitasnya seiring dengan globalisasi yang terjadi. Konflik tersebut dapat melahirkan ancaman besar bagi suatu negara jika tidak dapat diatasi dengan segera dan secara tuntas. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat wajib bersinergi untuk mengidentifikasi ancaman dan mengatasinya (Amaritasari, 2015). 2.1.7 Teori Operasi Militer Secara harfiah, operasi militer merujuk pada setiap gerakan atau tindakan yang dilaksanakan dalam ranah militer oleh para pihak yang menjadi anggota militer (kbbi.web.id, 2022). Operasi militer adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan atau personil militer yang terlatih dan dipersenjatai untuk mencapai sasaran militer, politik, atau ekonomi yang melibatkan kepentingan negara (Schultz, 1984). Sesuai dengan UU TNI, terdapat dua kategori operasi militer, yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Universitas Pertahanan RI
32 1. Operasi Militer untuk Perang OMP adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. 2. Operasi Militer Selain Perang OMSP merupakan operasi militer dengan lingkup selain OMP, yang secara spesifik terdiri dari operasi untuk: a. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata b. Mengatasi pemberontakan bersenjata c. Mengatasi aksi terorisme d. Mengamankan wilayah perbatasan e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri g. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta i. Membantu tugas pemerintahan di daerah j. Membantu kepolisian NKRI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan Universitas Pertahanan RI
33 n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi, baik dalam hal fokus penelitian, objek yang diteliti, teori yang dijadikan pisau analisis, atau metode penelitian. Berikut ini penjelasan mengenai beberapa penelitian terdahulu tersebut: 1. Mulyadi et al. (2021) denganب judulب "Pemberdayaanب wilayahب pertahanan darat di Kodam II/SWJ guna mewujudkan strategi pertahanan pulau-pulauبbesar". Tujuan penelitian Mulyadi et.al. (2021) adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tatanan P3B yang merupakan salah satu orientasi pembangunan pertahanan yang ditetapkan dalam Jakum Hanneg 2020-2024. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tatanan P3B adalah tatanan pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyelenggaraan pertahanan dari seluruh elemen pertahanan. Upaya untuk mewujudkan tatanan tersebut dilakukan dengan memberdayakan wilayah pertahanan Kodam II/Swj yang berfokus pada: 1) Penyiapan kawasan sebagai mandala pertahanan; 2) Penyiapan wilayah pertahanan untuk menjadi pusat logistik; dan 3) Mewujudkan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif. 2. Ardi et al. (2022) Indonesia". Tujuan penelitian Ardi et.al. (2022) adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan perubahan dari kebijakan publik Indonesia yang secara spesifik memuat penjelasan mengenai pertahanan negara. Universitas Pertahanan RI
34 Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kebijakan Publik Pertahanan Negara yang lebih terbarukan sesuai dengan perkembangan teknologi dan jenis ancaman yang semakin hari semakin tidak terprediksi yaitu Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2021, Postur Pertahanan Negara 2021, Strategi Pertahanan Negara 2021, Buku Putih Pertahanan Negara 2021, adjustment MEF, dan MEF TNI 2020- 2024. 3. Sumandiyar (2019) denganب judulب "Sinergitas pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman non militer dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara". Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sinergitas pembangunan di Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai jenis ancaman non militer yang akan muncul. Jenis penelitian kualitatif kontruktivisme. Hasil penelitian menyatakan adanya tujuh jenis ancaman non militer yang berpotensi muncul, yaitu ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keselamatan umum, dan penegakan hukum. Ancaman yang dirasa paling membahayakan adalah ancaman dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum. Ancaman dalam bidang ekonomi berupa rendahnya indeks pembangunan manusia, sedangkan ancaman dalam bidang penegakan hukum berupa rendahnya efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pencegahan karena kurangnya personil pertahanan. 4. Nugraha (2017) denganب judulب "Indonesia future strategic defense planning".ب Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis rencana pengembangan dan penguatan pertahanan Indonesia dalam kawasan strategis Asia Tenggara (ASEAN) pada periode 2015- Universitas Pertahanan RI
35 2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menyatakan bahwa rencana pengembangan dan penguatan pertahanan Indonesia di masa depan dipengaruhi oleh permasalahan dan fenomena yang mengemuka di wilayah Asia Tenggara. Rencana tersebut berfokus pada peningkatan anggaran pertahanan dan pembelanjaan persenjataan untuk memperkuat struktur dan postur pertahanan, yang juga diikuti dengan peningkatan diplomasi pertahanan dan penetapan kebijakan pertahanan yang berorientasi pada pencapaian Minimum Essential Force (MEF). 5. Larosa (2017) denganب judulب "The future of defense system for Indonesian nation state".ب Penelitianب bertujuanب untukب mengkaji konsep pertahanan yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia di masa depan berdasarkan beragam tantangan yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia perlu menerapkan konsep pertahanan terpusat di masa depan yang meliputi defense belt internal dan eksternal. Konsep pertahanan tersebut diterapkan dengan membangun tiga kemampuan dasar TNI untuk menjamin keamanan nasional dan membangun global strategic partnership, yang menempatkan Indonesia sebagai initial buffer of regional stability. Berdasarkan deskripsi atas tiga penelitian terdahulu di atas, selanjutnya dapat disajikan ringkasan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut: Universitas Pertahanan RI
No Peneliti (tahun), Judul 1 Mulyadi et.al. (2021), Pemberdayaan wilayah pertahanan darat di Kodam II/SWJ guna mewujudkan strategi pertahanan pulau- pulau besar 2 Ardi et al. (2022), Kebijakan publik pertahanan negara Indonesia Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian Persamaan Tatanan P3B adalah tatanan pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyelenggaraan pertahanan dari seluruh elemen pertahanan. Upaya untuk mewujudkan tatanan tersebut dilakukan dengan memberdayakan wilayah pertahanan Kodam II/Swj yang berfokus pada: 1) Penyiapan kawasan sebagai mandala pertahanan; 2) Penyiapan wilayah pertahanan untuk menjadi pusat logistik; dan 3) Mewujudkan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif Kebijakan Publik Pertahanan Negara yang lebih terbarukan sesuai dengan perkembangan teknologi dan jenis ancaman yang semakin hari semakin tidak terprediksi yaitu Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2021, Postur Pertahanan Negara 2021, Strategi Pertahanan Negara 2021, Memiliki fokus pembahasan pemberdayaan wilayah pertahanan negara memiliki fokus sama, memberdayakan wilayah pertahanan dan pendekatan organisasi paralel antara Angkatan Darat dengan Pemda 36 Perbedaan Relevansi 1. Objek penelitian Mulyadi et.al. (2021) adalah Kodam II/SWJ, sedangkan penelitian ini Kodam XIII/Merdeka dan Kodam IV/Hasanuddin. Menganalisis tatanan pertahanan pulau-pulau besar dengan menggunakan pendekatan kualitatif 2. Penelitian ini berfokus pada pengembangan postur pertahanan, sedangkan Mulyadi et.al. (2021) berfokus pada pemberdayaan wilayah pertahanan 1. Penelitian ini meneliti objek Kodam XIII Merdeka dan Kodam XIV Hasanuddin, sedangkan Ardi et.al. (2022) tidak meneliti lokasi atau satuan secara spesifik Kedua penelitian sama-sama meneliti kebijakan pertahanan negara 2. Penelitian ini menganalisis pengembangan postur pertahanan Universitas Pertahanan RI
No 3 Peneliti (tahun), Judul Sumandiyar (2019), Sinergitas pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman non militer dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Hasil Penelitian Buku Putih Pertahanan Negara 2021, adjustment MEF, dan MEF TNI 2020-2024 Terdapat tujuh jenis ancaman non militer yang berpotensi muncul, yaitu ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keselamatan umum, dan penegakan hukum. Ancaman yang dirasa paling membahayakan adalah ancaman dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum. Ancaman dalam bidang ekonomi berupa rendahnya indeks pembangunan manusia, sedangkan ancaman dalam bidang penegakan hukum berupa rendahnya efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pencegahan karena kurangnya personil pertahanan. Persamaan Menganalisis pertahanan negara di Pulau Sulawesi 37 Perbedaan Relevansi berdasarkan tatanan pertahanan pulau- pulau besar, sedangkan Ardi et.al. (2022) menganalisis kebijakan pertahanan negara yang terbaru 1. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pertahanan negara yang ditetapkan dalam Jakum Hanneg 2020- 2024, sedangkan Sulistyo (2014) berfokus pada kebijakan pertahanan periode 1998-2010. Sama-sama menganalisis pertahanan Indonesia dan menjadikan Pulau Sulawesi sebagai lokasi penelitian 2. Penelitian ini juga menganalisis pengembangan postur pertahanan matra Darat di Pulau Sulawesi dalam tatanan pertahanan pulau-pulau besar, sedangkan Sumandiyar (2019) hanya menganalisis penyelenggaraan pertahanan negara. Universitas Pertahanan RI
No 4 5 Peneliti (tahun), Judul Nugraha (2017), Indonesia future strategic defense planning Larosa (2017), The future of defense system for Indonesian nation state Hasil Penelitian pengembangan postur pertahanan Indonesia dilakukan pada tahun 2003, 2007, dan 2008. Pada tahun 2003, pengembangan postur pertahanan di titik-beratkan pada penguatan persenjataan dalam bentuk pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia dan rencana pembelian empat kapal selam. Pada tahun 2007 dan 2008, pengembangan postur pertahanan dilakukan dalam bentuk penetapan kebijakan pertahanan negara, postur pertahanan, strategi pertahanan, dan doktrin pertahanan. Namun secara keseluruhan, kekuatan pertahanan Indonesia pada periode 1998-2010 masih tertinggal dibandingan negara Asia Tenggara lainnya karena industri pertahanan nasional masih belum mampu memenuhi kebutuhan alutsista bagi tiga matra pertahanan Indonesia Indonesia perlu menerapkan konsep pertahanan terpusat di masa depan yang meliputi defense belt internal dan eksternal. Konsep pertahanan tersebut diterapkan dengan membangun tiga kemampuan dasar TNI untuk menjamin keamanan nasional dan Persamaan memiliki persamaan fokus postur Darat dalam rangka pertahanan negara pemberdayaan pulau- pulau besar di Indonesia dalam rangka pertahanan negara 38 Perbedaan Relevansi Pengembangan strategi pertahanan negara yang dilaksanakan Nugraha (2017) didasarkan pada pertimbangan terhadap faktor-faktor eksternal, yaitu terkait permasalahan yang mengemuka di wilayah Asia Tenggara, sedangkan penelitian ini mengkaji tatanan pertahanan pulau-pulau besar yang ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, serta berfokus pada pengembangan pertahanan Matra Darat di Sulawesi Menganalisis pengembangan strategi pertahanan negara Larosan (2017) menganalisis pengembangan kekuatan pertahanan Indonesia di masa depan yang berfokus pada pertahanan terpusat, sedangkan penelitian ini Kedua penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep pertahanan negara Universitas Pertahanan RI
No Peneliti (tahun), Judul Sumber: Diolah Peneliti (2022) Hasil Penelitian membangun global strategic partnership, yang menempatkan Indonesia sebagai initial buffer of regional stability Persamaan 39 Perbedaan Relevansi mengkaji tatanan pertahanan pulau-pulau besar yang ditetapkan dengan mengacu pada konsep pertahanan mandiri, serta berfokus pada pengembangan pertahanan Matra Darat di Sulawesi Universitas Pertahanan RI
2.3 Kerangka Pemikiran INPUT Perkembangan peningkatan berbagai ancaman dan jenis Ancaman Militer Ancaman Non Militer Perlu pengembangan postur pertahanan darat berdasarkan tatanan pertahanan pulau- pulau besar Kondisi Geografis Pulau Sulawesi PROSES OUTPUT PengembanganبPosturب PertahananبMiliterبdanب NirmiliterبMatraبDarat,ب komcad,بdanبkomdukبpadaب aspek: Pengembanga nبPosturب Pertahananب MatraبDaratبdiب PulauبSulawesi Kekuatan • Kemampuan • Gelar Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Sumber : Diolah oleh Peneliti (2022) 40 OUTCOME Posturب Pertahananب MatraبDaratب mampuب mewujudkanب P3BبdiبPulauب Sulawesiب secaraبmandiri Universitas Pertahanan RI