Nur Rahmad Yahya Wijaya PERBUATAN MORAL DAN PERTIMBANGAN BATIN IDEAL: MENELUSURI FILSAFAT ETIKA DI DALAM STUDI ISLAM Nur Rahmad Yahya Wijaya Dosen STIT Al Karimiyyah Sumenep Abstract Sebagai bagian dari kajian yang membicarakan segala sesuatu "sebagaimana seharusnya", filsafat etika khusus mempelajari perbuatan manusia. Yang ditanyakannya setidaknya tiga hal. Pertama, apa ukuran perbuatan yang tepat? Kedua, "apa" yang seharusnya manusia perbuat? Ketiga, "mengapa" manusia harus berbuat? Pertanyaan kedua dapat dijawab dengan menjawab pertanyaan pertama: yang harus diperbuat manusia adalah perbuatan yang "benar", atau perbuatan yang "baik"; dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Sedangkan pertanyaan ketiga dapat dijawab dengan memberikan itu alasan yang menjelaskan pertimbangan batin mengapa perbuatan dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, istilah-istilah teknis di dalam kajian etika, baik yang berasal dari Islam sendiri, maupun yang berasal dari Barat, dipaparkan, dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai patokan ideal. Uraian singkat atas aliran-aliran etika dan model etika, baik di dalam filsafat etika Barat, maupun filsafat etika Islam, yang ditemukan di dalam kajian Ilmu Kalam, Filsafat Islam, Tasawuf, dan Ilmu Akhlak demikian juga, dijabarkan. Penjabaran atas aliran-aliran dan model-model etika ini selanjutnya dianalisis, dikritik, dan dicari sintesisnya. Setelah diuraikan sintesisnya, dirumuskan kemudian poin-poin terbaik di antara pemikiran etika tersebut. Dan pertanyaan keempat yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah apa poin-poin terbaik di antara aliran-aliran dan model- model etika tersebut yang dapat dirumuskan menjadi model etika utama di dalam Islam? Keywords: filsafat etika, etika, moralitas, moral, perbuatan moral Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019 | 109
Nur Rahmad Yahya Wijaya Pendahuluan Di dalam etika Barat, ada dua cara untuk mengukur perbuatan moral. Pertama, melalui kerangka baiknya perbuatan pada konsekuensinya, yang disebut kemudian sebagai pertimbangan batin. Di sini, perbuatan moral (baca: perbuatan yang benar) dicari di luar perbuatan karena hubungannya dengan kebaikan. Kedua, melalui kerangka benarnya perbuatan, menurut prinsip-prinsip universal-objektif, dan syarat bagi perbuatan moral dicari di dalam perbuatan an sich karena hubungaannya dengan kewajiban. Kedua aliran Etika Teleologis dan Etika Deontologis yang saling bertolak belakang ini tidak mampu memberikan penjelasan mengenai dasar perintah dan kewajiban yang menuntut manusia untuk berlaku moral. Etika Teologis mengisi kekosongan kedua doktrin sebelumnya, dan menegaskan bahwa otoritas eksistensial yang berwibawa ini hanyalah Tuhan Yang Maha Baik, dan karena Dia juga merupakan sumber kebaikan. Tetapi, Etika Teologis gagal mempertahankan doktrin tentang Kebaikan Tuhan, dan di dalam sistemnya sendiri tidak dapat menunjukkan kriteria apa yang menetukan kebaikan dan keburukan, persis seperti yang dikehendaki Tuhan. Etika, dengan demikian, berhajat pada penjelasan wahyu, dan Alquran beserta Sunnah Nabi-Nya, di dalam Islam, merupakan pedoman etika yang lengkap di dalam sistemnya sendiri. Dari sinilah diketahui bahwa perbuatan moral bukan hanya ditentukan oleh prinsip-prinsip universal etika, tetapi juga sekaligus sesuai dengan Perintah Allah, karena Dia sendirilah yang menciptakan akal manusia untuk dapat menangkap kebenaran, Dia juga yang menciptakan kebenaran, dan atas kebenaran yang diciptakan-Nya itulah Perintah-Nya sesuai dengan Kebenaran-Nya. Di dalam Islam, perbuatan moral adalah perbuatan yang dilakukan hanya karena mau memenuhi Perintah-Nya. Perbuatan seperti ini disebut juga sebagai perbuatan akhlak, atau perbuatan yang dilakukan tanpa pertimbangan, yang dalam bahasa agama disebut sebagai perbuatan ikhlas. Perbuatan ikhlas ini akan lebih baik, meskipun lebih sulit, jika diberi rasa cinta kepada Tuhan, satu-satunya alasan untuk berbuat moral. Perbuatan yang dilakukan hanya karena mengharap surga, takut akan neraka, atau pertimbangan-pertimbangan batin lainnya, meski dapat menjadi alasan-alasan praktis yang baik bagi perbuatan moral, dengan demikian, tidak berstatus moral dan tidak dapat dianggap sebagai perbuatan moral. 110 | Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Nur Rahmad Yahya Wijaya Pengertian Akhlak, Moral, Moralitas, Etika, dan Filsafat Etika Sebelum menjawab empat pertanyaan dalam tulisan ini, ada baiknya jika definisi filsafat etika dan pengertian atas beberapa istilah utama di dalam filsafat etika didedah terlebih dahulu. Ini amat penting mengingat pemaknaan atas istilah- istilah tersebut tidak selalu mencapai kesepakatan bulat di antara para ahli. Di sini, perselisihan atas perbedaan pengertian istilah-istilah tersebut agak dihindari, tetapi penegasan atas pemaknaan masing-masingnya mendesak dilakukan. Istilah-istilah yang sering digunakan di dalam kajian filsafat etika Islam dan Barat di antaranya adalah akhlak, moral, moralitas, etika, dan filsafat etika. Di dalam kajian Islam, istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan perbuatan manusia adalah "akhlak".1 Dapat disimpulkan bahwa akhlak bukanlah perbuatan; melainkan suatu keadaan jiwa yang kokoh, yang tanpa lahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan mudah darinya pertimbangan, perenungan, pemikiran, dan pilihan - singkatnya, tanpa pertimbangan. Keadaan jiwa yang kokoh ini, pada sebagian orang sudah merupakan watak, pembawaan, atau tabiat asli; tetapi, pada sebagian lainnya, 1 Menurut al-Faidh al-Kasyani (w. 1091 H), akhlak adalah: "Ungkapan tentang bentuk yang mandiri di dalam jiwa yang darinya bersumber perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu perenungan dan pemikiran." (Lihat teks Arabnya dalam Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 14.). Menurut Ibn "Arabi (w. 1165-1240 M), akhlak adalah: "Keadaan jiwa yang dengannya orang melakukan perbuatan-perbuatannya tanpa pertimbangan dan pilihan. Akhlak terkadang pada sebagian manusia adalah watak dan tabiat, dan pada sebagian lainnya tidak terjadi kecuali dengan latihan dan perjuangan." (Lihat teks Arabnya dalam ibid.). Menurut Ibn Miskawaih (941-1030 M), akhlak adalah: "Keadaan jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan- perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Keadaan ini tebagi kepada dua bagian. Di antaranya adalah apa yang merupakan tabiat dari pembawaan asli..., dan di antaranya ada juga yang diperoleh dengan kebiasaan dan latihan, dan barangkali permulaannya adalah (dengan) pemikiran, kemudian terus-menerus atas keadaan itu setahap demi setahap sehingga menjadi bakat dan akhlak." (Lihat teks Arabnya dalam ibid., 13.). Menurut Imam al-Gazali (1055-1111 M): "Akhlak adalah suatu perkataan tentang suatu bentuk yang ada di dalam jiwa yang kokoh di mana perbuatan-perbuatan bersumber darinya dengan gampang dan mudah tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Jika bentuk tersebut menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji secara akal dan syara", maka bentuk tersebut disebut akhlak yang baik. Dan jika yang kembali dari bentuk tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, maka bentuk yang menjadi sumber tersebut disebut akhlak yang buruk. Sesungguhnya kami hanya mengatakan bahwa akhlak itu adalah bentuk yang kokoh, karena perbuatan mendermakan harta karena nadzar untuk hajat yang dihajatinya tidaklah dikatakan bahwa akhlaknya adalah dermawan, selama belum benar-benar sungguh tetap akhlak kedermawanan itu di dalam jiwanya. Dan sesungguhnya kami hanya mensyaratkan agar perbuatan-perbuatan itu bersumber dari akhlak dengan mudah tanpa pertimbangan, karena orang yang terbebani dengan mendermakan hartanya, atau diam ketika marah, dengan usaha keras dan pertimbangan, tidaklah dikatakan bahwa akhlaknya adalah dermawan dan penyabar. Maka di sini terdapat empat perkara: Yang pertama, perbuatan baik dan buruk; kedua, kemampuan untuk melakukan keduanya; ketiga, pengetahuan tentang perbuatan yang baik dan buruk; dan yang keempat, bentuk jiwa yang dengannya cenderung pada salah satu sisi tersebut, dan salah satu dari urusan ini menjadi mudah dilakukan, apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk." (Al-Imam al-Gazali, Ihya' 'Ulum al-Din (Indonesia: Dar Ihya" al- Kutub al-ʻArabiyyah, tt.), 52.). Dan Ahmad Amin mengatakan: "Sebagian dari mereka memberikan pengertian akhlak bhawa akhlak itu adalah kehendak yang dibiasakan. Yaitu, sesungguhnya, jika kehendak itu membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itulah yang dinamakan sebagai akhlak." (Lihat teks Arabnya dalam A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 13.). Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019 | 111
Nur Rahmad Yahya Wijaya watak asli ini tidak terjadi kecuali dimulai dengan pertimbangan, melalui latihan, pembiasaan diri, dan perjuangan keras, sampai akhirnya menjadi bakat dan akhlak. Melalui latihan dan pembiasaan diri, keadaan jiwa yang menjadi sumber perbuatan tanpa pertimbangan ini dapat terjadi, dan pada saat itulah akhlak mulai terbentuk. Ada tiga hal yang perlu ditekankan tentang pengertian akhlak. Pertama, akhlak bukanlah perbuatan, melainkan sumber lahirnya perbuatan. Kedua, akhlak, sebagai sumber lahirnya perbuatan, disebut juga sebagai keadaan jiwa yang kokoh yang melahirkan perbuatan tanpa pertimbangan. Singkatnya, akhlak adalah keadaan jiwa yang merupakan sumber lahirnya perbuatan tanpa pertimbangan. Ketiga, akhlak, sebagai keadaan jiwa yang menjadi sumber lahirnya perbuatan tanpa pertimbangan ini dapat dicapai oleh manusia, baik karena tabiat aslinya, atau melalui perjuangan keras sampai akhirnya perbuatan-perbuatan yang dilahirkan dari jiwanya dilakukan tanpa pertimbangan. Namun demikian, hanya satu hal yang paling esensial berkenaan dengan pengertian akhlak ini. Perbuatan yang lahir dari dalam jiwa tersebut, di mana perbuatan hanyalah manifestasi dari jiwa, haruslah dilakukan tanpa pertimbangan. Dengan kata lain, sebuah perbuatan dapat dikatakan sesuai dengan akhlak, merupakan akhlak, sebagai "perbuatan berakhlak", atau "perbuatan akhlak", jika perbuatan tersebut bersumber dari dalam batin tanpa pertimbangan. Pertanyaannya adalah: apa yang dimaksud dengan tanpa pertimbangan, sehingga tanpanya, sebuah perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan akhlak? Jawaban tegas atas pertanyaan ini dari sumber-sumber di atas tidak ditemukan, dan karenanya perlu dicarikan jawabannya dari sumber-sumber lain. Jawaban atas pertanyaan ini akan dijawab belakangan. Istilah "moral" sendiri berasal dari bahasa Inggris: moral, dari bahasa Latin: moralis, berasal dari kata mos, moris (adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan), atau mores (adat-istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup). Setidaknya, dua pengertian perlu diungkapkan di sini. Pertama, moral itu menyangkut perbuatan-perbuatan manusia yang dipandang sebagai baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Kedua, moral itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bajik, adil dan pantas.2 Ketiga - agak berbeda dengan yang di atas yang mengatakan bahwa moral itu berkenaan dengan kedua kriteria tersebut, yaitu yang 2 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000), 672. 112 | Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Nur Rahmad Yahya Wijaya baik atau buruk, atau benar atau salah - moral itu berkenaan dengan yang "benar" (right), sedangkan amoral (immoral) berkenaan dengan yang "salah" (wrong).3 Sedangkan istilah "moralitas" (Inggris: morality), atau sering disebut ethos, ialah "sikap" manusia di dalam berbuat berkenaan dengan hukum moral yang didasarkan atas keputusan bebasnya. Ethos terkadang diartikan untuk menunjukkan karakter tertentu. Sebuah perbuatan yang baik secara moral ialah perbuatan bebas manusia yang mengafirmasikan nilai etis objektif dan yang mengafirmasikan hukum moral; buruk secara moral jika perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai etis objektif dan hukum moral; dan dikatakan tidak peduli atau indiferen secara moral jika pelakunya tidak mau tahu berkenaan dengan kesesuaian atau pertentangannya dengan nilai etis objektif dan hukum moral. Di dalam banyak pemakaian, istilah moralitas adalah sinonim istilah etika.4 Istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani: ethikos, ethos (adat, kebiasaan, praktek). Sebagaimana digunakan oleh Aristoteles, istilah ini mencakup ide "karakter" 5 dan "disposisi" (kecondongan). Sedangkan kata moral, berasal dari kata moralis (Inggris: moral), yang diperkenalkan ke dalam kosa kata filsafat oleh Cicero, yang baginya, kata ini ekuivalen dengan kata ethikos yang diangkat oleh Aristoteles.6 Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa "moral" dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang dipandang sebagai perbuatan bernilai, apakah sebagai perbuatan yang benar, atau yang baik, karena kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah perbuatan. Tetapi, di situ terdapat perselisihan. Pendapat lain mengatakan bahwa moral itu hanya berkenaan dengan yang benar. Dalam hal ini, "yang benar" dan "yang baik", keduanya harus dibedakan. Dengan perselisihan ini, maka perkataan seperti "perbuatan moral" 3 Lihat misalnya apa yang dikatakan oleh Louis O. Kattsoff bahwa etika adalah cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan masalah predikat-predikat nilai "benar" (right) dan "salah" (wrong) dalam arti "susila" (moral) dan "tidak susila" (immoral)(Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 341.). 4 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 673. 5 Karakter (Inggris: character, Yunani: charakter, dari charassein, yang berarti membuat tajam, membuat dalam), memiliki beberapa pengertian. Berikut di antara pengertiannya. Pertama, nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi hal-hal seperti prilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai, dan pola-pola pemikiran. Kedua, suatu struktur atau segi yang relatif mapan dari suatu kepribadian yang menyebabkan ciri-ciri tersebut. Ketiga, suatu kerangka kepribadian yang relatif mapan yang memungkinkan ciri-ciri semacam ini mewujudkan dirinya. Keempat, pada dasarnya, karakter bersifat sosio-psikologis dan dipengaruhi pandangan terhadap dunia yang dimiliki oleh seseorang, pengetahuan, dan pengalamannya. Ia juga dipengaruhi prinsip-prinsip yang diterima (Ibid., 392.). 6 Ibid., 217. Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019 | 113
Nur Rahmad Yahya Wijaya ("moral act"), dengan demikian, masih mengandung pertanyaan, apakah yang dimaksud adalah perbuatan yang benar, atau perbuatan yang baik? Sebelum menjawab pertanyaan ini, setidaknya, kata "moral act" harus dimaknai begitu saja sebagai perbuatan moral, karena kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah perbuatan. Sedangkan "moralitas", yang sebanding dengan "etika", ialah sikap manusia di dalam melakukan perbuatan bebas yang dilakukannya. Sikap dari perbuatan bebas ini berkenaan dengan karakter, kecondongan, watak, atau, pertimbangan batin, yang melahirkan perbuatan. Dari poin ini dapat dimengerti bahwa etika dan moralitas berbeda dengan akhlak. Telah dikatakan bahwa etika dan moralitas adalah pertimbangan batin dari perbuatan. Kajian filsafatnya dapat disebut sebagai filsafat etika dan atau filsafat moralitas. Sedangkan akhlak, sebagaimana dijelaskan, adalah keadaan jiwa yang tanpa pertimbangan, dan dengan tanpa pertimbangan tersebut, perbuatan lahir dari jiwa yang seperti itu. Jika di dalam etika dan atau moralitas dibenarkan adanya - dan demikianlah pengertian keduanya dimaknai sebagai - pertimbangan batin dari perbuatan moral, di dalam akhlak dikehendaki sebaliknya. Di dalam akhlak, perbuatan yang mengandung motif, alasan, tujuan, atau pertimbangan batin, tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sesuai dengan akhlak. Jika etika membenarkan perbuatan dengan pertimbangan, akhlak menuntut perbuatan tanpa pertimbangan. Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan akhlak, jika perbuatan itu dilakukan tanpa pertimbangan apapun. Apa yang dimaksud bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan tanpa pertimbangan akan dituturkan belakangan. Aliran-aliran Etika, Ukuran Perbuatan, Yang Seharusnya Dilakukan, dan Alasan Pertimbangan Batin Perbuatan Di antara pertanyaan penting di dalam filsafat etika adalah "apa" yang seharusnya manusia perbuat? Apakah manusia harus berbuat yang baik, ataukah berbuat yang benar? Apakah perbedaan di antara keduanya? Sebenarnya, pembahasan pokok di dalam filsafat etika adalah membicarakan predikat-predikat nilai "benar" ("right") dan "salah" ("wrong") dalam arti "moral" ("moral") dan "amoral" ("immoral").7 Perkataan seperti "perbuatan moral", dengan demikian, harus dimaknai sebagai perbuatan yang benar, dan "perbuatan amoral" sebagai perbuatan yang salah. Tetapi, apa syaratnya agar sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai 7 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, 341. 114 | Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Nur Rahmad Yahya Wijaya perbuatan yang benar? Apakah syarat itu terdapat di dalam perbuatan an sich, ataukah harus dicari di luar perbuatan? Untuk itulah, maka di dalam filsafat etika, kedua kata ini, "baik" dan "benar" dibedakan sebagai dua kata kunci yang berbeda untuk menilai perbuatan, dan analisis filsafati cenderung berpusat pada keduanya.8 Jika filsafat etika mendasarkan dirinya pada dua kata kunci benar atau baik, maka lahirlah dua aliran besar filsafat etika. Aliran yang pertama, disebut Etika Deontologis atau Etika Formalistis, mendasarkan dirinya pada benarnya suatu perbuatan.9 Kata "benar" (Inggris: "right") berasal dari bahasa Latin, "rectus" yang berarti lurus, dan di dalam pemakaian biasa mengandung arti "sesuai dengan suatu ukuran".10 Jika kebenaran dianggap sebagai kata kunci perbuatan moral, maka filsafat etika berkiblat pada ide kewajiban dan tugas, berkisar pada pernyataan tentang prinsip-prinsip perbuatan, dan bukan pada penelusuran konsekuensi-konsekuensi, atau pertimbangan-pertimbangan batin. Etika yang menjadikan kebenaran sebagai ukuran perbuatan moral ini disebut deontologis (karena menekankan kewajiban), atau formalistis (karena menekankan prinsip).11 Pendapat ini menyatakan bahwa di dalam bidang filsafat etika, benar atau salah itu tidak dapat diperas menjadi sesuatu yang lain, tetapi dapat dimengerti secara langsung.12 Aliran yang kedua, disebut Etika Teleologis atau Etika Aksiologis, bertentangan dengan yang sebelumnya, menjadikan kebaikan sebagai ukuran atau pertimbangan batin dari perbuatan moral.13 Kata "baik" (Inggris: good) menunjuk pada sesuatu yang mempunyai kualitas yang diinginkan, memuaskan suatu hajat, dan bernilai bagi manusia.14 Filsafat etika yang dihasilkannya ditandai dengan kepenuhan nilai, karena kebenaran menjadi satu aspek dari kepenuhan tersebut, yaitu seperangkat kewajiban kepada yang lain yang mesti dihormati dalam pencapaian kebaikan. Aliran filsafat etika ini berkiblat pada maksud atau tujuan akhir (karenanya disebut teleologis), atau mendasarkan dirinya pada nilai (karenanya disebut aksiologis) dari perbuatan yang mengarah pada kebaikan 8 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000), 217. 9 Ibid., 218. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Filsafat Etika Deontologis, terutama melalui Kant, baca misalnya, Frans Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad Ke-19 (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 137-158. 10 Harold H. Titus, Marilyn S. Smith, dan Richard T. Nolan, Persoalan-persoalan Filsafat, terj. H. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 141. Selanjutnya akan disingkat Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat. 11 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 218. 12 Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, 141. 13 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 218. 14 Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, 141. Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019 | 115
Nur Rahmad Yahya Wijaya manusia.15 Suatu perbuatan itu benar atau salah, tegasnya merupakan perbuatan tujuan, atau imoral, dalam hubungannya dengan maksud, moral atau pertimbangan batin yang dianggap baik.16 Tindakan yang benar, menurut aliran ini, harus memberi sumbangan bagi kebaikan manusia dan dunia.17 Etika Teleologis mendasarkan etikanya pada baiknya perbuatan. Suatu perbuatan adalah perbuatan yang benar, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Sesuatu itu baik, karena hubungannya dengan maksud, tujuan, konsekuensi, atau pertimbangan batin yang baik. Jika di dalam pertimbangan- pertimbangan batin bagi perbuatan terdapat kebaikan yang dimaksudkan, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang benar (perbuatan moral). Jika hasil dari perbuatan itu adalah baik, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang benar. Benarnya suatu perbuatan dicari di luar perbuatan karena hubungannya dengan kebaikan yang dihasilkan. Etika Teleologis bersepakat dalam dua hal. Pertama, mereka menyatakan bahwa manusia harus berbuat yang benar. Kedua, pertimbangan batin yang itu menuntut suatu perbuatan untuk dilakukan adalah karena perbuatan menghasilkan kebaikan. Namun begitu, mereka berselisih dalam menafsirkan apa yang baik. Di antara mereka, ada yang menegaskan bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang memberikan kenikmatan jasmani (Hedonisme), yang memberikan kenikmatan ruhani (Epicureanisme), atau yang membawa manfaat bagi banyak orang (Utilitarianisme). Pada sisi yang berbeda, Etika Deontologis mendasarkan diri pada benarnya perbuatan. Yang benar adalah sesuatu yang sesuai dengan suatu ukuran, atau apa yang disebut sebagai prinsip. Jika secara prinsip suatu perbuatan adalah perbuatan yang benar, maka, perbuatan itu adalah perbuatan yang benar, dan karenanya wajib dilakukan, terlepas dari konsekuensinya, baik atau buruk. Prinsip yang dimaksud secara subjektif disebut maxime; dan maxime ini harus sama dengan apa yang secara objektif disebut sebagai prinsip penguniversalisasian, atau hukum moral.18 Etika Deontologis menegaskan. Pertama, yang harus diperbuat manusia adalah perbuatan yang benar. Syarat bagi benarnya perbuatan itu haruslah 15 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 218. 16 Bandingkan Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, 147. 17 Ibid., 141. 18 Lihat dalam Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika: sejak Zaman Yunani sampai Abad Ke-19 (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 147-148. 116 | Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Nur Rahmad Yahya Wijaya ditemukan di dalam perbuatan itu sendiri, yaitu yang sesuai dengan prinsip. Dengan demikian, perbuatan moral ini ditegaskan sebagai bersifat ontologis, yang sepenuhnya bersifat objektif dan mandiri terhadap kecondongan dan kesenangan; tegasnya, pertimbangan batin untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, baik yang terrendah berupa hasrat-hasrat kebinatangan dan kenikmatan material duniawi (Hedonisme), yang menengah untuk memelihara kesejahteraan sosial (Utilitarianisme), atau yang paling tinggi untuk menggapai kebahagiaan abadi dan kesempurnaan ruhani (Idealisme Amerika).19 Perbuatan moral itu tidaklah ditentukan oleh hasilnya, maksudnya, atau apa yang mau dicapai, tetapi pada kehendak yang ditentukan oleh kenyataan bahwa perbuatan itu adalah kewajiban. Kehendak ini disebut sebagai "otonomi kehendak", karena kehendak sendirilah yang memberikan hukum. Jika suatu perbuatan ditinjau dari sisi ontologisnya yang memunculkan akibat-akibat (nyata dan objektif), konsep-konsep kewajiban dan keharusan terabstraksikan darinya.20 Kedua, oleh karena itu, "pertimbangan batin" - walaupun istilah ini sulit dimengerti dalam kerangka Immanuel Kant, juru bicara Etika Deontologis - yang menuntut suatu perbuatan untuk dilakukan adalah karena itu adalah kewajiban.21 Dalam bahasa filsafat, namun demikian, kewajiban itu ditafsirkan sebagai kemestian nisbi.22 Dari penjelasan ini diketahui bahwa baik Etika Teleologis maupun Etika Deontologis sebenarnya sama-sama mengaku bahwa manusia harus berbuat yang benar; perbuatan moral adalah perbuatan yang benar. Hanya saja, mereka berselisih mengenai syarat bagi benarnya perbuatan. Jika Etika Teleologis mencarinya di luar perbuatan, Etika Deontologis menemukannya di dalam perbuatan itu sendiri. Dalam kerangka Etika Deontologis, semua prinsip yang tidak ditetapkan sendiri, tetapi mendahuluinya, atau mau menentukannya dari luar, bersifat "heteronom". Di dalam kehendak yang heteronom, kehendak berhadapan dengan hukum yang bukan hukumnya sendiri, bukanlah kehendak otonom, dan bertentangan dengan hakikat moralitas. Semua pertimbangan heteronom dari luar itu disebut "materi kehendak". Jika materi menentukan kehendak, kehendak 19 Bandingkan Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} Yazdi>, Buku Daras Filsafat Islam, terj. Musa Kazhim dan Saleh Bagir (Bandung: Mizan, 2003), 157-158. 20 Ibid., 158. 21 Lihat dalam Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika..., 143-144. 22 Bandingkan Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} Yazdi>, Buku Daras Filsafat Islam, 158. Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019 | 117
Nur Rahmad Yahya Wijaya berada di bawah hukum dari luar, dan karena itu terkena heteronomi dan tidak lagi berstatus moral, karena tidak lagi universal dan tidak lagi tidak bersyarat.23 Di atas telah dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sesuai dengan akhlak jika perbuatan tersebut bersumber dari dalam batin yang "tanpa pertimbangan". Apa yang dimaksud dengan tanpa pertimbangan ini dapat dimengerti melalui Kant. Suatu perbuatan dikatakan sesuai dengan akhlak, jika perbuatan tersebut tidak ditentukan oleh hasilnya, maksudnya, atau apa yang mau dicapai, tetapi pada kehendak yang ditentukan oleh kenyataan bahwa perbuatan itu adalah kewajiban. Kehendak ini, dalam bahasanya Kant, disebut sebagai "otonomi kehendak". Sebaliknya, perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan, dan karena itu tidak susuai dengan akhlak, adalah perbuatan di mana semua tetapi mendahuluinya, atau mau prinsipnya menentukannya dari luar, yang dalam bahasanya Kant disebut bersifat "heteronom". Kehendak yang heteronom inilah yang di dalam Islam disebut dengan pertimbangan batin, dan karena itulah bertentangan dengan hakikat akhlak. Semua pertimbangan batin yang berasal dari luar itu, dalam bahasanya Kant, disebut "materi kehendak". Jika pertimbangan batin yang seperti ini menentukan kehendak, kehendak berada di bawah pertimbangan batin, dan karena itu tidak lagi tidak bersyarat, dan karenanya tidak lagi sesuai dengan akhlak. Otonomi kehendak ini, yang dalam wacana ilmu akhlak disebut dengan "tanpa pertimbangan", dalam bahasa yang berbeda disebut juga sebagai ikhlas. Kehendak yang heteronom, atau yang dalam ilmu akhlak disebut "dengan pertimbangan", oleh karena itu, dapat disamakan dengan pamrih atau tanpa keikhlasan. tidak ditetapkan sendiri, Setidaknya, ada dua cara untuk mengklasifikasikan model-model etika. Pertama, objektivisme moral atau subjektivisme moral. Di sini dikatakan bahwa perbuatan baik maupun perbuatan benar dapat dilihat sebagai objektif, jika dilihat di dalam perbuatan itu sendiri sebagai mengandung prinsip-prinsip moral, menggantikan faktor-faktor real lainnya di luar perbuatan itu sendiri. Dan dapat dilihat sebagai subjektif, jika hanya mewakili proposal manusia. Dari sini, dua kecenderungan harus dibedakan: objektivisme moral atau subjektivisme moral.24 23 Lihat dalam Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika..., 149-150. 24 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 218. 118 | Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Nur Rahmad Yahya Wijaya Jika menggunakan klasifikasi ini, Etika Teleologis menganut subjektivisme moral, dan Etika Deontologis memeluk objektivisme moral. Kedua, etika prinsip atau etika sistem. Di sini dimaksudkan bahwa proposisi-proposisi etika (1). Menerangkan kehakikian dan "perkaranya sendiri" (prinsip-prinsip universal moral [dan hukum]), terlepas dari benar-salahnya menurut sistem nilai tertentu.25 Prinsip- prinsip ini bermuara pada proposisi-proposisi swabukti akal praktis. Sebagaimana proposisi-proposisi swabukti akal teoretis, mereka berasal dari fitrah dan watak dasar akal, yang tidak membutuhkan bukti atau dalil. Kriteria benar-salahnya adalah kesesuaian atau pertentangannya dengan hati nurani;26 (2). Menerapkan aturan-aturan tertentu dalam suatu sistem. Kriteria benar-salah dalam proposisi- proposisi etika ini ialah kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan rujukan dan sumber etika (dan hukum) tersebut. Cara mengetahuinya ialah dengan merujuk langsung pada sumber-sumber yang terkait dengan sistem yang bersangkutan.27 Di dalam klasifikasi ini, Etika Deontologis jelas menganut etika prinsip. (dan hukum) bisa diungkapkan dengan: Sebelumnya dikatakan bahwa Etika Deontologis menganut objektivisme moral. Di dalam objektivisme moral, ide kewajiban ditemukan. Tetapi, kewajiban, dalam terang Etika Deontologis, hanya dapat ditafsirkan sebagai kemestian nisbi, dan itu adalah kekurangan.28 Kekurangan ini diisi oleh Etika Teologis, dan selanjutnya disempurnakan oleh doktrin-doktrin wahyu di dalam agama. Bagi Etika Teologis (Etika Ketuhanan), kualitas penentu, ukuran kebaikan, atau pertimbangan batin dari perbuatan moral, semestinya adalah sesuatu yang abadi, yang mutlak, dan yang merupakan satu-satunya kebaikan yang sejak semula kebaikan sudah terkandung di dalam dirinya. Tuhan merupakan penentu kebaikan, karena Diri-Nya sendiri adalah kebaikan.29 Menurut Etika Teologis, di dalam semua teori tentang hakikat tanggapan moral terdapat makna kewajiban dan perintah. Tetapi, dasar semua kewajiban itu 25 Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} Yazdi>, Buku Daras Filsafat Islam, 154. Yazdi> memberikan beberapa contoh proposisi hukum moral: "Keadilan adalah kebaikan" atau "Seseorang tidak boleh berbuat zalim pada sesamanya" dan "Setiap manusia berhak hidup" atau "Tidak seorang pun boleh dibunuh tanpa alasan" (Ibid., 154-155.). 26 Ibid., 156. 27 Ibid., 154. 28 Itulah kekurangan pertama dari Etika Deontologis, bahwa ide kewajiban hanya bersifat kemestian nisbi. Melalui Etika Teologis ditemukan celah bahwa ide kewajiban tidak dapat memerintahkan manusia untuk berbuat moral. Kekurangan ini, yang mengusulkan perlunya suatu otoritas yang benar-benar existensial, tetapi juga berwibawa, yaitu Tuhan. Melalui filsafat etika keagamaan tertentu, kekurangan Etika Deontologis yang kedua ditemukan. Tentang ini, baca misalnya Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} Yazdi>, Buku Daras Filsafat Islam, 156-158. 29 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, 361. Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019 | 119
Nur Rahmad Yahya Wijaya tidak selalu jelas.30 Apakah yang menyebabkan manusia merasa dituntut untuk berbuat moral? Dapatkah kebaikan atau kewajiban memaksa orang secara berwibawa untuk berbuat moral? Di sini dikehendaki adanya dasar bagi aturan moral yang di dalamnya sekaligus sudah terkandung sumber kewajiban. Yang diperlukan bagi perbuatan yang berwibawa adalah suatu hal atau suatu kekuasaan yang kewibawaannya tidak dapat ditentang. Dan kekuasaan itu sendiri haruslah baik, merupakan sumber kebaikan, dan sekaligus memerintahkan agar manusia berbuat baik, dengan suatu kewibawaan yang tidak akan ditentang oleh mereka yang mengakui kewibawaannya. Kiranya, hanya Tuhanlah yang memiliki syarat- syarat tersebut, dan berhubung karena Dia merupakan sumber kebaikan yang sebenarnya.31 Etika Teologis memang berhasil menunjukkan bahwa dasar yang sungguh eksistensial atas perintah dan kewajiban perbuatan moral hanyalah Tuhan. Namun, di dalam Etika Teologis ini beberapa kegagalan dapat ditemukan.32 Karena hanya mengandalkan akal semata, Etika Teologis gagal dalam mengungkapkan penerapan aturan-aturan moral di dalam sistemnya sendiri. Jika etika ini bersifat teologis (ketuhanan), semestinya ia mampu menunjukkan aturan- aturan yang semacam itu, persis seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Etika Teologis benar ketika menyatakan bahwa ukuran perbuatan moral yang tidak ditentukan oleh benar-salahnya suatu perbuatan (Etika tepat Deontologis), dan tidak juga oleh baik-burunya perbuatan (Etika Teleologis), tetapi oleh suatu otoritas yang berwibawa, yaitu Tuhan. Kedua macam etika tersebut tidak mampu menjawab apa dasar dari perintah dan kewajiban yang menuntut manusia untuk berbuat yang tepat secara moral. Etika Teologis menghendaki perlu adanya suatu dasar moral, atau otoritas, yang di dalamnya 30 Ibid. 31 Bandingkan ibid. 32 Berikut adalah di antara kegagalan Etika Teologis. Pertama, berkenaan dengan usaha pendasaran Tuhan - tegasnya, Kewibawaan Tuhan yang memerintah dan mewajibkan - sebagai ukuran moral. Usaha ini tidak berhasil karena tidak mampu menjawab apa makna Kebaikan Tuhan (Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, 361- 364, dan Nur Rahmad Yahya Wijaya, Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Volume 06, Nomor 01, Juni 2018, 153-154.). Kedua, etika yang semacam ini - yang hanya mengandalkan akal semata - hanya berlaku bagi paham yang mengakui keberadaan Tuhan dan beriman kepada-Nya (theisme), namun, tidak berlaku bagi paham yang mengingkari keberadaan-Nya (atheisme), dan yang menangguhkan keputusan tentang ada atau tidak adanya Dirinya (agnostisme). Ketiga, adalah berkenaan dengan kemampuan di dalam menentukan kriteria moral perbuatan manusia di dalam sistemnya sendiri, persis seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan sendiri. Karena hanya menyandarkan pemikiran moral perbuatan pada akal semata, atas dasar apa filsafat etika yang semacam ini dapat memberitahukan jenis-jenis perbuatan mana yang moral dan amoral, persis seperti yang disetujui oleh Tuhan sendiri? 120 | Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Nur Rahmad Yahya Wijaya sekaligus sudah terkandung sumber kewibawaan. Otoritas berwibawa yang menuntut manusia untuk berbuat moral, menurut Etika Teologis, adalah Tuhan. Namun, pertanyaan apa kriteria moral dari perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga sesuai atau tidak sesuai dengan perintah atau larangan-Nya, tidak dapat dijawab oleh etika ini di dalam sistemnya sendiri. Dari sinilah dimulai perlu adanya suatu etika yang didasarkan atas ajaran-ajaran agama tertentu, atau yang di sini disebut Scriptural Ethics Philosophy, karena hubungannya dengan kitab suci. Etika Teologis, meskipun merupakan kajian teologis (ketuhanan) tentang etika, tidaklah berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari Teologi Natural Barat, yang pemikiran-pemikirannya tidak didasarkan pada wahyu, tetapi kepada akal semata. Di bawah ini akan dibicarakan aliran-aliran etika berdasarkan pada wahyu di dalam Islam. Di dalam Islam, sebagian besar kontroversi bidang etika bersumber dari perdebatan-perdebatan teologis (baca: ilmu kalam) yang paling pokok.33 Dan salah satunya terjadi antara Asyʻariyyah dan Muʻtazilah menyangkut makna soal-soal filsafat etika.34 Namun, persoalan ini diawali dengan perselisihan mengenai masalah akal dan wahyu. Yang dipermasalahkan adalah sejauh mana kesanggupan akal dan fungsi wahyu terhadap dua persoalan dalam agama, yaitu tentang Tuhan, dan tentang kebaikan dan keburukan. Ada empat pertanyaan yang diajukan oleh kedua mazhab teologi-dialektis Islam ini, tetapi hanya satu yang perlu dikemukakan di sini. Pertanyaannya adalah: Dapatkah akal mengetahui yang baik dan yang buruk?35 Adagium terkenal dari Muʻtazilah mengenai persoalan ini berbunyi: "kebaikan dan keburukan bersifat rasional dan intrinsik" (al-h}usn wa al-qubh} al- 'aqliyya>n al-z\atiyya>n). Sementara antitesisnya, Asy"ariyyah, mengambil posisi tradisionalistik dengan menyatakan bahwa yang baik dan yang buruk ditetapkan oleh doktrin keagamaan dan tidak mesti rasional.36 Bagi Asyʻariyyah, jika perbuatan moral dijalankan menyimpang dari keinginan Allah, itu berarti amoral. Yang dimaksud dengan moralitas adalah bertindak sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, sebagai lawan amoralitas, yang berarti larangan-larangan Allah. Jika kaidah ini tidak dimengerti, tidak ada 33 Lihat pendapat M. Fakhry ini dalam Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis, terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan, 2002), 127. 34 Lihat pendapat George F. Hourani ini dalam ibid. 35 Lihat Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam ( Jakarta: UI-Press, 1986), 75-76. 36 Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam (Bandung: Mizan, 2006), 193. Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019 | 121
Nur Rahmad Yahya Wijaya peluang untuk berbuat dengan alasan atau pertimbangan batin yang benar, yang sangat penting bagi watak kebajikan. Perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan batin yang keliru tidaklah pantas. Sebaliknya, perbuatan salah yang dilakukan dengan pertimbangan batin yang benar, bisa dimaafkan.37 Sebaliknya, Muʻtazilah mengambil pendekatan berbeda. Menurut mereka, semua perintah Allah itu benar adanya, dan sifat Benar-nya terpisah dari Perintah- Nya. Dia memerintahkan manusia untuk berbuat sesuatu yang benar, karena perbuatan itu an sich memang perbuatan yang benar, berdasarkan landasan- landasan objektif; dengan kata lain, sesuai dengan prinsip-prinsip universal moral, dan bukan terutama karena itu merupakan Perintah-Nya. Dia tidak bisa menuntut manusia berbuat sesuatu yang tidak benar, karena aturan-aturan moral bukanlah hal yang berada di bawah Kekuasaan-Nya. Memang, menurut Muʻtazilah, Allah lebih tahu perbuatan mana yang harus dilakukan oleh manusia, dan manusia harus terus mencari Bimbingan-Nya. Hanya saja, yang lebih Dia ketahui tinimbang kita hanyalah menyangkut jalan menuju kebajikan, yang disebut syariʻah. Dia tidak mengetahui kebajikan dalam arti menciptakannya. Oleh karena itu, peran agama adalah menuntun manusia untuk berbuat sepatutnya. Agama berperan menyediakan tata aturan dan menunjukkan bagaimana seharusnya manusia memikirkan tugas-tugasnya, namun agama tidak menentukan hakikat tugas manusia. Hakikat tugas manusia ditentukan oleh prinsip-prinsip universal moral itu sendiri.38 Bagi Muʻtazilah, misalnya, Allah harus mengganjar seorang saleh dengan pahala atas semua perbuatan baiknya. Karena, jika Dia tidak membalasnya dengan pahala, berarti Dia telah berbuat zalim. Dia tidak mempunyai pilihan lain, selain mengganjarnya dengan surga kelak di hari akhir atas semua perbuatan baiknya di dunia. Hal sebaliknya berlaku bagi orang jahat. Dengan begitu, Dia terpaksa berbuat dengan aturan tertentu. Karena, jika Dia bersifat adil - dan Dia an sich bersifat adil -, Dia harus mengikuti tata aturan keadilan.39 Namun demikian, menurut Asyʻariyyah, Allah mampu melakukan apa saja yang Dia sukai. Bisa saja Dia menyiksa orang yang tidak berdosa, dan memberi pahala kepada orang yang berdosa. Ini tidak berarti bahwa Dia zalim. Ini karena semua Perbuatan-Nya pastilah keadilan an sich. Makna keadilan adalah 37 Bandingkan pendapat D. Frank ini dalam Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam...,127-128. 38 Bandingkan Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam...,128. 39 Ibid. 122 | Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Nur Rahmad Yahya Wijaya perbuatan yang dilakukan oleh-Nya.40 Lebih jauh, Asyʻariyyah mengklaim bahwa Dialah yang menentukan makna keadilan. Dan, begitulah semestinya jika Dia betul-betul Maha Kuasa. Dia tidak hanya berkuasa atas segala sesuatu, karena semuanya adalah ciptaan-Nya dan milik-Nya, tetapi juga harus berkuasa menentukan semua makna.41 Di dalam agama, sebagaimana telah dikatakan, dikehendaki bahwa kriteria kebenaran dan kesalahan proposisi-proposisi etika ditentukan oleh kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan rujukan dan sumber etika yang dimaksud. Cara mengetahuinya adalah dengan merujuk langsung kepada sumber- sumber yang terkait dengan sistem yang bersangkutan. Di dalam Islam, cara mengetahui benar-salahnya kaidah-kaidah etika ialah dengan merujuk langsung kepada Alquran dan Sunnah.42 Di dalam Islam, ukuran yang tepat bagi perbuatan moral bukanlah terutama pada benar-salah atau baik-buruknya perbuatan. Kedua kriteria ini, barangkali, tidak dibedakan secara tegas. Ini, terutama, karena manusia tidak berhak untuk menentukan ukuran moral atau hukum moral. Ukuran perbuatan moral adalah Otoritas Allah, yang Kewibawaan-Nya menuntut manusia untuk melakukan perbuatan yang tepat sesuai dengan Perintah-Nya. Ukuran perbuatan moral adalah Allah Yang Maha Baik dan Maha Benar, yang dengan kedua sifatnya itu Dia sendiri yang menentukan baik-buruk dan benar-salahnya perbuatan. Etika Islam, dengan ini, dapat diklasifikasikan pada kategori theistic subjectivism.43 40 Ibid. 41 Ibid., 129. 42 Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} Yazdi>, Buku Daras Filsafat Islam,154. 43 Klasifikasi dan kategori etika Islam dengan nama seperti di atas adalah rumusan George F. Hourani (Lihat Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 63.). Mengenai pengertian theistic subjectivism ethics atau etika subjektivisme ketuhanan ini, berikut penjelasannya. Menurut Lorens Bagus, perbuatan baik maupun perbuatan benar dapat dilihat sebagai objektif, jika dilihat di dalam perbuatan itu sendiri sebagai mengandung prinsip-prinsip moral, menggantikan faktor-faktor real lainnya di luar perbuatan itu sendiri. Dan dapat dilihat sebagai subjektif, jika hanya mewakili proposal manusia. Dari sini, dua kecenderungan harus dibedakan: objektivisme moral atau subjektivisme moral (Bandingkan Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 218.). Penggunaan kedua istilah ini agak disetujui oleh Oliver Leaman. Pasalnya, pada poin tentang subjektivisme moral, Leaman tidak memaknai subjeknya sebagai manusia, tetapi Allah. Menurut Leaman, makna moral murni bersifat subjektif, dalam arti bermakna dengan adanya subjek, jika penekanannya ditujukan pada subjek ini. Dan subjek yang dimaksud dalam hal ini adalah Allah. Etika yang seperti ini, dan ini berlaku di dalam Etika Keagamaan, menegaskan bahwa satu-satunya tujuan di dalam bertindak moral adalah mematuhi Allah (Lihat dan bandingkan Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam..., 127). Dan lihat penggunaan Leaman sendiri atas kedua istilah ini dalam ibid., 127-139. Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019 | 123
Nur Rahmad Yahya Wijaya Namun demikian, bahwa Etika Islam dapat dimasukkan sebagai theistic subjectivism, Muʻtazilah dapat dijadikan sebagai pengecualian. Sebagaimana telah dikatakan, Asy"ariyyah mengambil posisi tradisionalistik dengan menyatakan bahwa yang baik dan yang buruk ditetapkan oleh doktrin keagamaan dan tidak mesti rasional. Doktrin theistic subjectivism. Namun, Muʻtazilah mengambil posisi yang sama sekali berlawanan dengan mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan itu rasional dan intrinsik. ini memang bersifat Di dalam Asyʻariyyah, dan di dalam Islam secara umum, sumber asal hukum moral itu berasal dari aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri di dalam sistem-Nya (baca: Wahyu-Nya). Muʻtazilah, secara berbeda, mengambil posisi minoritas dengan menegaskan bahwa itu berasal dari prinsip-prinsip universal moral. Pada sisi ini, Asyʻariyyah mempertahankan etika sistem, dan Muʻtazilah menganut etika prinsip. Pada sisi yang lain, Asyʻariyyah mendukung pandangan subjektivisme moral - terutama jika yang dimaksud dengan subjek di sini adalah Tuhan, dan karenanya, etikanya lebih tepat disebut theistic subjectivism. Sedangkan Muʻtazilah, sebaliknya, mendukung pandangan objektivisme moral, karena perbuatan moral dilihat sebagai objektif, di dalam perbuatan itu sendiri, menggantikan faktor-faktor real lainnya di luar perbuatan. Bagi Asyʻariyyah, nilai moral itu murni bersifat subjektif. Maksudnya, bisa bermakna dengan adanya subjek, yang dalam hal ini adalah Allah. Satu-satunya tujuan berbuat moral adalah mematuhi Allah. Tujuan berbuat moral yang lain - yang muncul sebagai alasan-alasan praktis yang baik untuk berbuat, yang mungkin dapat juga menjadi faktor - tidak sejati sifatnya, dan bukan merupakan raison d'etre manusia di dalam berbuat moral.44 Tujuan berbuat moral yang lain, alasan-alasan praktis yang baik, dan faktor-faktor lainnya inilah yang dalam bahasanya Kant disebut sebagai kehendak yang "heteronomous'. Sintesis Melalui Etika Teologis Barat disadari bahwa semua etika yang mendasarkan ukuran perbuatan moral pada baik atau benar adalah etika yang rapuh. Perbuatan moral membutuhkan adanya dasar otoritas-eksistensial yang berwibawa di dalam perintahnya, dan sekaligus juga merupakan sumber kebaikan dan kebenaran, dan itu adalah Tuhan. 44 Ibid., 127. 124 | Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Nur Rahmad Yahya Wijaya ukuran perbuatan moral bukanlah baik atau benar, melainkan Allah Yang Maha Baik dan Maha Benar. Ukuran yang tepat bagi perbuatan moral bukanlah baik-buruk atau benar-salah. Kedua kriteria ini mungkin tidak perlu dibedakan secara tegas, karena manusia memang tidak berhak untuk menentukan ukuran moral atau hukum moral. Ukuran perbuatan moral adalah Allah Yang Maha Baik dan Maha Benar, yang dengan kedua sifatnya itu Dia sendiri yang menentukan baik-buruk dan benar-salahnya perbuatan. Pada sisi ini, Islam menganut etika theistic subjektivism, karena makna etika itu murni bersifat ketuhanan, dan satu-satunya tujuan berbuat moral adalah untuk mematuhi Perintah-Nya. Baik-buruk dan benar-salahnya perbuatan diketahui melalui sistem-Nya (Wahyu-Nya) sendiri yang serba mencukupi. Pada sisi ini, Islam menganut etika sistem. Di dalam Islam, melalui Asyʻariyyah, ditegaskan bahwa Namun, meskipun Islam menganut etika theistic subjektivism dan sekaligus etika sistem, Allah tidak mungkin memerintahkan manusia untuk berbuat yang buruk, atau berbuat yang salah, yang bertentangan dengan hakikat dan prinsip- prinsip universal moral. Suatu perbuatan adalah perbuatan moral karena perbuatan itu sesuai dengan prinsip-prinsip universal-objektif yang terdapat di dalam perbuatan itu an sich, dan karena itulah perbuatan itu menjadi Perintah- Nya. Kedua alasan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada satu sisi, suatu perbuatan moral itu benar karena itu memang perbuatan yang benar, dan kebenarannya dibenarkan oleh akal manusia. Pada sisi lain, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang benar, tentulah Dia memerintahkan manusia untuk melakukannya. Dengan demikian, ketika Allah memerintahkan manusia berbuat yang benar, bukan berarti bahwa sifat Benar-Nya terpisah dari Perintah-Nya. Di sini harus dinyatakan bahwa Allah-lah yang menciptakan akal manusia untuk dapat menagkap kebenaran, Dia juga yang menciptakan kebenaran, dan atas kebenaran yang diciptakan-Nya itulah Perintah-Nya sesuai dengan Kebenaran-Nya. Hanya dengan pemahaman demikianlah, kiranya, prinsip-prinsip universal moral dapat diselaraskan dengan Kehendak Allah mengenai mana perbuatan moral dan mana perbuatan amoral. Mengenai kejelasan keduanya, benar dan salah di dalam perbuatan, Wahyu-Nya - yaitu Alquran dan Sunnah Nabi-Nya - tentu menjadi satu-satunya pedoman yang baik, bukan hanya bagi manusia yang berakal, tetapi juga sekaligus mau beriman. Melalui al-Farabi dimengerti bahwa kebaikan itu bukan hanya mengacu kepada kebaikan moral, tetapi terutama juga kepada keimanan kepada Allah. Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019 | 125
Nur Rahmad Yahya Wijaya Ditegaskannya bahwa kekufuran atau penyangkalan akan eksistensi-Nya juga merupakan keburukan. Dengan demikian, perbuatan moral itu, setidaknya, terdiri dari dua bagian: beriman kepada-Nya, dan mematuhi Perintah-Nya. Satu-satunya pertimbangan batin yang tepat bagi manusia dalam berbuat moral hanyalah untuk mematuhi Perintah Allah. Etika Deontologis, terutama melalui Kant, menyadarkan bahwa kepatuhan ini haruslah dicari dari dalam diri sendiri sebagai kehendak yang otonom, dan bukan dari luar. Alasan-alasan praktis yang baik untuk bermoral, seperti agar terhindar dari siksa dan neraka, atau untuk mencari kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan di hari akhir, tidaklah sejati sifatnya. Ketaatan kepada Allah yang tidak dicari sumbernya di dalam diri sendiri melalui kehendak otonom, adalah heteronom sifatnya, tidak bersifat moral, dan karena itu tidak pantas. Dengan membebaskan diri dari materi kehendak, kehendak yang murni inilah yang disebut sebagai akhlak, dan dalam bahasa berbeda disebut sebagai ikhlas. Perbuatan ikhlas yang dibumbui rasa cinta kepada Tuhan, sebagaimana diajarkan di dalam tasawuf, terutama oleh Ra>biʻah al- Adawiyyah, justru lebih baik daripada keikhlasan biasa yang tanpa rasa. Kesimpulan Di dalam Islam, ukuran moral bukanlah baik atau benar, melainkan Allah Yang Maha Baik dan Maha Benar. Yang harus diperbuat manusia, terutama, bukanlah perbuatan yang baik, atau perbuatan yang benar, tetapi perbuatan yang diperintahkan-Nya. Mematuhi Perintah-Nya, karena itu, adalah satu-satunya tujuan, alasan, dan pertimbangan batin yang tepat di dalam berbuat moral. Allah, namun demikian, tidak mungkin memerintahkan manusia untuk berbuat yang buruk, atau berbuat yang salah. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, atau perbuatan yang benar, tentulah Allah memerintahkan manusia untuk melakukannya. Perintah-Nya tentu tidak mungkin bertentangan dengan hakikat moral atau prinsip-prinsip universal-objektif pada perbuatan. Mematuhi Perintah- Nya dengan kehendak yang murni, tanpa pertimbangan, atau dengan keikhlasan, merupakan etika atau moralitas ideal. 126 | Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Nur Rahmad Yahya Wijaya DAFTAR PUSTAKA A. Mustofa, A., Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2014). Abdullah, Amin, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Ali, Yunasril, "Tasawuf" dalam Taufik Abdullah, ed., Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Jilid 4: Pemikiran dan Peradaban (Jakarta: Ichtiar Baru Van Voeve, tt.). Anwar, Rosihon, Akhlak Tasawuf (Bandung, Pustaka Setia, 2010). Bagir, Haidar, Buku Saku Filsafat Islam (Bandung: Mizan, 2006). Bagus, Lorens, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000). Bakar, Osman, Hierarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al- Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazi, terj. Purwanto (Bandung: Mizan, 1997). Gaza>li>, Al-Ima>m al-, Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n (Indonesia: Da>r Ih}ya>' al-Kutub al- ʻArabiyyah, tt.). Kattsoff, Louis O., Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004). Leaman, Oliver, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis, terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan, 2002). Magnis-Suseno, Frans, 13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad Ke-19 (Yogyakarta: Kanisius, 2001). Nasution, Harun, Akal dan Wahyu dalam Islam ( Jakarta: UI-Press, 1986). ______, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya: Jilid II (Jakarta: UI-Press, 1985). Schimmel, Annemarie, Dimensi Mistik dalam Islam, terj. Sapardi Djoko Damono dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). Syukur, Amin, Menggugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019 | 127
Nur Rahmad Yahya Wijaya Titus, Harold H., Marilyn S. Smith, dan Richard T. Nolan, Persoalan-persoalan Filsafat, terj. H. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). Wijaya, Nur Rahmad Yahya, Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Volume 06, Nomor 01, Juni 2018. Yazdi>, Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h}, Buku Daras Filsafat Islam, terj. Musa Kazhim dan Saleh Bagir (Bandung: Mizan, 2003). 128 | Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019