PRAKATA Politik secara umum, merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengapai kehidupan yang lebih baik. Situasi kondisi saat ini, memberikan asumsi yang keliru pada masyarakat awam, tentang politik, politik lebih diartikan pada perbuatan-perbuatan yang negatif, seperti terjadinya konflik, terjadinya demonstrasi yang arogan. Kesemua tindakan arogan ini tentu bukan merupakan tujuan dari ilmu politik, ilmu politik berupaya memikirkan bagaimana karena kehidupan manusia untuk lebih baik dari berbagai aspek, dan bagaimana menciptkan kedamaian di muka bumi. Ilmu politik merupakan metode dalam mencari jalan atau cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti menyelesaikan konflik yang terjadi antar kelompok atau negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Ilmu politik menurut Aristoteles, bertujuan untuk "membahagiakan hidup manusia" yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Tujuan dari penyusunan buku Pengantar Ilmu ini, bertujuan untuk Politik dan Ruang Lingkupnya memberikan pemahaman bahwa ilmu politik mendidik manusia untuk hidup secara ideal, serta mempunyai strategi dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan kelompok, maupun tujuan negara. Berkenaan dengann tujuan negara ini, perlu tanggungjawab semua pihak untuk merealisasikannya. Dalam konteks indonesia tujuan negara kita tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, i
yang meliputi 1) melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial . Tujuan ini tentu belum terealisasikan secara menyeluruh, untuk itu diperlukan peran serta semua aspek yang ada dalam masyarakat. tumpah darah indonesia, Buku literatur bahan ajar mata kuliah "Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan" ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi pembaca dan khususnya Praja IPDN agar dapat memahami dan berinteraksi dengan berbagai pihak yang berbeda secara kepentingan maupun profesi serta mampu berkomunikasi secara komunikatif dalam mencapai visi dan misi dalam rangka pencapaian kinerja pemerintahan yang akuntabel, kredibel, dan amanah, sehingga focus bahasan dalam buku ajar ini memberikan gambaran komprehensif tentang; (1) pengertian politik dan dan ilmu politik; (2) ruang lingkup ilmu politik; (3) konsep-konsep ilmu politik; (4) pendekatan ilmu politik; (5). hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya; (6). Konflik dan konsensus; (7) partisipasi politik; (8). Bangsa dan negara; (9) ideologi negara; (10) partai politik dan pemilu; (11) Demokrasi; (12). Budaya Politik di tersebut dielaborasi ke dalam sub-sub pokok bahasan pengayaan pemahaman materi bahan ajar Pengantar Ilmu Politik. Indonesia Keseluruhan bahasan ii
DAFTAR ISI BAB 1 ... 1 PENGERTIAN POLITIK DAN ILMU POLITIK ... 1 1. Pengertian Politik Secara Etimologi ... 2 1.1 Pengertian Politik Menurut Para Ahli ... 4 1.2 Pengertian Ilmu Politik ... 5 1.2.1 Negara ... 6 1.2.2 Kekuasaan... 6 1.2.3 Pengambilan Keputusan ... 7 1.2.4 Kebijakan Umum ... 8 1.2.5 Pembagian (Distribution) ... 8 2. Aspek Ilmu Politik ... 11 3. Syarat & Hakikat Ilmu Politik ... 12 4. Objek Ilmu Politik ... 16 5. Metode Ilmu Politik ... 18 6. Tugas Ilmu Politik ... 31 BAB 2 ... 34 RUANG LINGKUP ILMU POLITIK... 34 1. Teori & Filsafat Politik ... 35 2. Lembaga Politik ... 36 3. Hubungan Internasional ... 40 4. Hukum Internasional ... 43 BAB 3 ... 46 KONSEP-KONSEP ILMU POLITIK ... 46 1. Teori Politik ... 47 iii
2. Masyarakat ... 49 3. Kekuasaan ... 50 4. Negara ... 51 BAB 4 ... 64 PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK ... 64 1. Pendekatan Legal (Institusional) ... 65 2. Pendekatan Perilaku (Behavioralis) ... 67 3. Pendekatan Pascaperilaku (Post Behavioral Approach) 70 4. Pendekatan Neo-Marxis... 72 5. Pendekatan Ketergantungan (Depedency Theory) ... 73 6. Pendekatan Pilihan Rasional (Rational Choice) ... 74 7. Pendekatan Institusionalisme Baru ... 75 (New Institutionalism) ... 75 8. Pendekatan Lainnya ... 77 MODUL 5 ... 88 HUBUNGAN ILMU POLITIK ... 88 DENGAN ILMU-ILMU SOSIAL LAINNYA ... 88 1. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi ... 90 2. Hubungan Ilmu Politik dengan Antropologi Budaya ... 91 3. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi ... 92 4. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi Sosial ... 93 5. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum ... 94 6. Hubungan Ilmu Politik dengan Filsafat ... 95 7. Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah ... 96 8. Hubungan Ilmu Politik dengan Geografi ... 98 9. Hubungan Ilmu Politik dengan Etika ... 99 BAB 6 ... 101 iv
KONFLIK DAN PROSES POLITIK ... 101 1. Pengertian Konflik ... 101 2. Penyebab Konflik Politik ... 105 3. Tipe - Tipe Konflik ... 106 4. Struktur Konflik... 108 5. Tujuan Konflik ... 109 6. Intensitas Konflik ... 112 7. Pengaturan Konflik ... 115 8. Konflik dan Proses Politik ... 118 BAB 7 ... 123 PARTISIPASI POLITIK & ... 123 PERILAKU POLITIK ... 123 1. Sifat dan Definisi Partisipasi Politik ... 125 2. Gambaran Partisipasi Politik ... 130 3. Faktor Partisipasi Politik ... 131 4. Tipologi Partisipasi Politik ... 135 5. Bentuk Partisipasi Politik ... 139 6. Landasan Partisipasi Politik ... 147 7. Mode Partisipasi Politik ... 148 8. Tujuan Partisipasi Politik ... 149 9. Dimensi Subyektif Individu ... 150 10. Perilaku Pemilih ... 152 BAB 8 ... 155 BANGSA DAN NEGARA ... 155 1. Proses Pembentukan Bangsa dan Negara ... 158 2. Faktor-faktor Pembentukan Identitas Bangsa... 162 3. Asal Mula Negara ... 165 v
BAB 9 ... 169 IDEOLOGI NEGARA ... 169 1. Ideologi Pancasila ... 172 2. Macam-Macam Ideologi Negara di Dunia ... 175 BAB 10 ... 183 PARTAI POLITIK & PEMILU ... 183 1. Partai Politik ... 183 2. Pemilihan Umum ... 191 BAB 11 ... 198 DEMOKRASI ... 198 1. Sejarah dan Konsep Demokrasi ... 198 2. Prinsip-prinsi Demokrasi ... 203 3. Demokrasi Pancasila ... 212 BAB 12 ... 220 BUDAYA POLITIK DI INDONESIA ... 220 1. Memahami Budaya Politik ... 220 2. Hubungan Pancasila Dan Budaya Politik ... 232 3. Tipe-Tipe Budaya Politik ... 240 DAFTAR PUSTAKA ... 257 vi
BAB 1 PENGERTIAN POLITIK DAN ILMU POLITIK Berbicara mengenai politik dan ilmu politik pada umumnya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan pakar politik memberikan definisi atau pemahaman yang berbeda pula. Untuk memahami perbedaan dari kedua istilah tersebut, maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan politik dan ilmu politik. Harold D. Laswell mengutarakan bahwa politik merupakan sebuah pengetahuan yang membahas siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana1. Selanjutnya Syarbaini dkk menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang membahas mengenai hubungan kekuasaan, yang mencakup sesama warga negara, antar warga negara dan negara serta hubungan sesama warga negara2. tersebut, maka dapat diketahui bahwa politik mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan urusan yang ada dalam negara baik itu kekuasaan, kebijakan, tuntutan, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu politik adalah lingkup pengetahuan (ilmu) yang mengkaji dan mempelajari mengenai politik itu sendiri. Untuk lebih memahami perbedaan keduanya, dapat dibaca pada uraian berikut: Terkait kedua pernyataan 1 Harold Dwight Laswell, Politics: Who Gets What, When, How (Newyork: Wold Publishing Co, 1972). 2 Syahrial Syarbaini, Rusdiayanta, and Doddy Wihardi, Pengetahuan Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011). 1
1. Pengertian Politik Secara Etimologi Yunani merupakan tempat lahirnya politik maka tidak heran bahwa politik merupakan sebuah kata yang berasal dari greek (Bahasa Yunani). Dalam bahasa yunani politik dipahami sebagai polis yang memiliki arti kota, negara kota. Dari polis berkembang konsep polites yang memiliki makna warga negara serta konsep politikos yang berarti kewarga negaraan. Akar kata politik berasal dari bahasa Inggris politics yang bermankna bijaksana3. Sehingga politik dapat dipahami sebagai suatu proses serta sistem penentuan maupun pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan negara dan warga dalam sebuah negara, seperti hal-hal yang terlait dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, serta kebijakan, pembagian dan pengalokasian nilai dalam masyarakat. Perlu dipahami bahwa politik memiliki arti ataupun pemahaman yang berbeda-beda, tentunya hal ini dipegaruhi berbagai faktor, seperti konteks penggunaan maupun unsur kepentingan dari penggunanaya. Adapun pengertian dan definisi yang berbeda terkait politik, semuanya bermuara kepada bagaimana cara mewujudkan tujuan negara, atau dengan kata lain bagaimana upaya yang dilakukan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Dalam kenyataannya terdapat politik baik dan kotor. Politik yang bersifat baik terjadi apabila aktor politik menjalankan wewenang dan kekuasaannya secara bersih dan amanah. Sedangkan politik yang bersifat kotor terjadi apabila aktor politik melakukan penyimpangan dalam menjalankan wewenang dan kekuasaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa politik di dunia ini memiliki pro dan kontra atau dua 3 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010). 2
unsur yang saling bertentangan, yang diilustrasikan pada gambar berikut: Gambar 1 Politik Kotor Politik Bersih Berdasarkan gambaran di atas, manusialah yang menentukan politik yang baik atau yang kotor yang akan direalisasikan dalam usaha-usaha yang akan ditempuh untuk memperoleh sesuatu atau tujuan tertentu. Konsekuensi dari pilihan tersebut juga akan berdampak kepada si pemilih, kalau ingin memetik hasil yang baik ikuti dan pilihlah sesuatu yang baik pula, karena kalau anda salah memilih sesuatu yang tidak baik, otomatis keburukan akan menghantui dan membuat ketidaknyamanan dan ketidakteraman yang dirasakan secara pribadi, belum termasuk sanksi social dan hukum yang akan dirasakan sesudahnya. Untuk itu, perlu diwaspadai bahwa politik yang ada di muka bumi ini, juga berpasangan sebagaimana halnya dengan ciptaaan Tuhan 3
lainnya. Namun dengan memahami politik ini memberikan pengetahuan dan wawasaan kepada aktor politik, politik yang manakah sebaiknya diterapkan agar diperoleh kedamaian dan ketentraman di muka bumi. 1.1 Pengertian Politik Menurut Para Ahli Secara normatif politik merupakan sebuah bentuk usaha untuk mewujudkan serta mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik, di dalam polity manusia akan hidup damai serta bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi (Aristoteles & Plato)4. Budiardjo menyatakan bahwa politik merupakan berbagai kegiatan dalam sebuah sistem politik (atau negara) yang terkait proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Decision making atau pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sebuah sistem politik berkenaan dengan seleksi antara beberapa alternatif serta skala prioritas dari berbagai tujuan yang telah ditentukan5. Selanjutnya Budiardjo juga mengemukakan bahwa dalam melaksanakan tujuan-tujuan politik maka perlu ditentukan public policies atau kebijakakan umum yang berkenaan dengan pengaturan serta pembagian (distribution & allocation) terhadap sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan tentunya diperlukan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), kedua aspek ini dapat 4 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 5 Miriam Budiardjo. 4
membantu pihak yang melaksanakan atau menerapkan politik (misalnya pemerintah) untuk membina kerjasama ataupun hubungan baik maupun untuk menyelesaikan konflik yang sekiranya timbul dalam proses politik. Dimana cara yang diggunakannya dapat bersifat menyakinkan (persuation) atau paksaan (coertion). Tanpa unsur paksaan kebijakan dapat diibaratkan sebagai perumusan keinginan atau statement of intent belaka6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik selalu berkenaan dan menyangkut tujuan-tujuan dari masyarakat serta kegiatan berbagai kelompok masyarakat seperti kegiatan individu hingga partai politik. Perbedaan pengertian serta pemahan mengenai politik dari para ahli tentunya dipengaruhi oleh latar belakang serta kaca mata masing-masing pakar tersebut. Selain itu para ahli umumnya mendefinisikan politik hanya dari satu aspek atau unsur saja. Unsur tersebut menjadi landasan konsep utama yang digunakan untuk mendefinisikan unsur politik lainnya. Konsep-konsep utama tersebut meliputi negara (state), kekuasaan (decision (power), Pengambilan keputusan making), kebijakan (policy, beleid), pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)7. 1.2 Pengertian Ilmu Politik ilmu politik memberikan pernyataan maupun pemahaman yang berbeda mengenai ilmu politik. Pakar ilmu politik mendefinisikan ilmu politik berdasarkan konsep utama politik yang telah dijabarkan sebelumnya. Para pakar 6 Miriam Budiardjo. 7 Miriam Budiardjo. 5
Berikut ini beberapa pendapat para pakar mengenai ilmu politik berkaitan dengan konsep pokok politik: 1.2.1 Negara Para ahli yang menekankan negara sebagai sebuah inti dari ilmu politik memusatkan perhatian pada lembaga kenegaraan serta berbagi bentuk formilnya. Definisi ilmu politik terkait negara bersifat tradisionil. Pendekatan ini dikenal dengan institutional approach atau pendekatan institusional. Berikut ini pengertian ilmu politik dari para ahli terkait pendekatan institusional: sebutan Merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan negara, antara lain negara itu sendiri, tujuan-tujuan negara serta berbagai lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan tersebut dan hubungan antara negara dengan warga negaranya maupun dengan negara lainnya (Roger F. Soltau)8. Ilmu politik mempelajari kehidupan negara, dimana negara merupakan bagian dari kehidupan masyarakat seta mempelajari negara dalam melakukan tugasnya (J. Barents)9.
1.2.2 Kekuasaan Para ahli yang memandang kekuasaan sebagi sebuah inti dari politik beranggapan bahwa politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan merebutkan dan mempertahankan 8 Roger F. Soltau, An Introduction to Politics (London: Longman, 1961). 9 J. Barents, Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan (Jakarta: P.T. Pembangunan, 1965). 6
kekuasaan. Dimana kekuasaan dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah hal atau upaya menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh ilmu sosiologi, selain itu pendekatan ini dinilai lebih dinamis dibandingkan pendekatan insttusional karena memperlihatkan proses. Berikut ini pengertian ilmu politik dari para ahli terkait kekuasaan:
Ilmu politik mempelajari mengenai pembentukan serta pembagian kekuasaan (Harold D. Laswell & A. Kaplan)10 Ilmu politik mempelajari kekuasaan yaitu sifat hakiki, dasar, prose, ruang lingkup serta hasil yang ada dalam masyarakat (W.A Robson)11. 1.2.3 Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan merujuk pada proses yang terjadi hingga keputusan tersebut tercapai. Pengambilan keputusan sebagai salah satu konsep utama berkenaan dengan keputusan yang diambil secara kolektif serta mengikat masyarakat. Berikut ini pengertian ilmu politik dari para ahli terkait pengambilan keputusan: Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau untuk masyarakat umum pembuat seluruhnya (Joyce Mitchell)12. kebijakan 10 Harold D. Laswell and Abraham Kaplan, Power and Society: A Framework for Political Inquiry, ed. Transaction Publisher (London, 2014). 11 W.A. Robson, The University Teaching of Social Sciences (Paris: Unesco, 1954). 12 Joyce Mitchell, Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science (Chicago: Rand Mc. Nally, 1969). 7
Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (Karl W. Deutsch)13. 1.2.4 Kebijakan Umum Para ahli yang menekankan aspek kebijakan umum memiliki anggapan bahwa setiap masyarkat memiliki tujuan bersama, dimana tujuan bersama ini dicapai melalui usaha bersama. Sehingga diperlukan rencana yang mengikat yang berbentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berikut ini pengertian ilmu politik dari para ahli terkait pengambilan kebijakan umum: Obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya serta akibatnya (Hoogerwerf)14. Ilmu politik merupakan sebuah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (David Easton)15.
1.2.5 Pembagian (Distribution) Para ahli yang menekankan mengenai pembagaian serta alokasi beranggapan jika politik merupakan sebuah usaha ataupun aktifitas membagikan serta mengalokasikan nilai-nilai yang mengikat masyarkat. Berikut ini pengertian ilmu politik dari para ahli terkait pembagiannya: 13 Karl W. Deutsch, Politics and Government: How People Decide Their Fate (Boston: Houghton Mifflin Company, 1972). 14 A. Hoogerwerf, Politicologie: Begrippen En Problemen, 1972. 15 David Easton, The Political System (New York: Alfred A. Knopf Inc, 1971). 8
Ilmu politik merupakan sebuah pengetahuan yang membahas siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (Harold D. Laswell)16 Pada awal kemunculan ilmu politik, banyak pakar yang memberdebatkan apakah politik itu dapat dikatakan sebagai ilmu, karena dianggap tidak general dan testable, dengan alasan objek ilmu politik tidak konsisten sehingga sulit digeneralisasikan disebabakan Istilah yang digunakan dalam ilmu politik seringkali memiliki makna ganda atau konotasi lain, seperti power atau kekuasaan dalam politik ditafsirkan secara berbeda oleh ilmu pengetahuan lain bisa bermakna kekuatan atau kecepatan (fisika), atau beberapa istilah memiliki makna yang sama seperti nation dan state yang artinya adalah negara. Terdapat pertentangan antara generality dan testability, terkait generality, semakin umum suatu kesimpulan maka semakin sulit dibuktikan, semakin dapat dibuktikan dengan data, semakin sulit digeneralisasikan. Keraguan terhadap ilmu politik ini, diperkuat oleh beberapa orang pakar, diantaranya Vernon Van Dyke yang mengemukan keraguan tentang ilmu politik, Walter Lipmen yang menyatakan tidak ada yang memperhatikan ilmu politik, karena tidak ada yang yakin bahwa ilmu politik adalah ilmu, selanjutnya Soltau menyatakan ilmu politik bukan tetapi sama dengan ilmu politik, government, serta Mc Iver juga menyatakan ilmu politik disanksikan keilmuannya yang obyek studinya adalah hubungan-hubungan kenegaraan. Kelemahan yang dikemukakan tentang ilmu politik ini terbantahkan dengan pendekatan institusional, pendekatan ini melihat ilmu politik dari institusi politiknya seperti lembaga- 16 Laswell, Politics: Who Gets What, When, How. 9
lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif atau mengkaji kenyataan-kenyataan politik. Tujuan pendekatan institusional memberikan deskripsi secara details tentang Institusi-institusi dan bukan sekedar menjelaskan sistem ilmu politik kemudian ilmu politik dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan politik seperti negara, pemerintah, DPR dan lembaga negara lainnya. Berkaitan pendekatan ini beberapa pakar yang memperkuat seperti Wilbur White yang institusional, pendekatan menyatakan ilmu yang ilmu politik merupakan suatu mempelajari asal mula, bentuk, dan proses negara serta pemerintahan17. Selain itu Gilchrist menyatakan jika ilmu politik merupakan ilmu mengenai negara dan pemerintahan, yang dilihatnya adalah stuktur formalnya, dengan menitik beratkan pada dokumen, hukum, dan UU. Setelah pendekatan institusional lahirlah pendekatan fungsional yang merupakan reaksi terhadap pendekatan institusional yang berusaha melepaskan diri dari dogmatisme serta sifat yudiris dari institusionalisme dan lebih menekankan pada fungsi dan aktifitas, serta memandang lembaga politik sebagai lembaga yang dipengaruhi oleh kekuasaaan riil, sehingga titik berat perhatian ilmu politik bergeser pada hal-hal yang dinamis, yaitu faktor-faktor politik seperti membahas masalah demografi, psikologi, kultural dan ekonomi. Dari pendekatan fungsional ini maka ilmu politik dapat didefinisikan sebagai sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia, dimana manusia tersebut berusaha memperoleh kekuasaan selain itu ilmu politik juga dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji tentang kekuasaan sebagai gejala sosial, yaitu gejala yang ada dalam masyarakat, sehingga ilmu politik 17 Wilbur W. White, White's Political Dictonary (Newyork: The World Publishing Company, 1948). 10
merupakan ilmu yang positif yaitu ilmu yang mengemukakan kenyataan empirik dan dapat dikatakan bersifat "Testable". behavioralism memiliki and penekanan pada pendekatan relevance & action (relevansi & orientasi bertindak). Pendekatan ini menjadikan ilmu politik sebagai ilmu yang dapat memberi manfaat bagi manusia, misalnya mengenai perdamaian, demokrasi, HAM, dan sebagainya. Manfaat pendekatan post and behavioralism antara lain dapat menggambarkan dan mempelajari mekanisme yang menjalankan fungsi-fungsi serta kegiatan maupun susunan politik di berbagai negara, sehingga ilmu politik dapat digeneralisasikan kare kesimpulan yang di dapat berdasarkan fakta. Hal ini membuat ilmu politik selalu testable karena teorinya empiris atau sesuai dengan fakta. Pendekatan post 2. Aspek Ilmu Politik Sebagaimana halnya politik, ilmu politik pun dipahami dan didefinisikan berbeda-beda oleh para pakar politik. Menurut Syahrial Syarbaini dkk, ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari aspek negara, kekuasaan, dan kelakuan politik 18. Dari pernyataan ini maka ilmu politik dapat ditinjau dari tiga aspek, antara lain: Aspek kenegaraan, ilmu politik mempelajari hal-hal terkait kenegaraan, seperti negara, tujuan negara, lembaga negara, hubungan negara dengan warganya, serta hubungan antar negara. Aspek kekuasaan, ilmu politik mempelajari kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat, menyangkut sifat dan hakikatnya, dasar kekuasaan 18 Syarbaini, Rusdiayanta, and Wihardi, Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. 11
serta prosesnya, hingga ruang lingkup maupun hasil dari kekuasaan tersebut. Aspek kelakuan, politik, ilmu politik mempelajari kelakuan politik dalam suatu sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan, serta kebijaksanaan. Dari penjabaran di atas terlihat jelas bahwa aspek yang dibahas dalam ilmu politik meliputi segala sesuatu tentang konsep politik, yaitu kekuasaan dan arena berlangsungnya tidak kalah kegiatan politik yakni negara, serta yang pentingnya perilaku dari aktor dan masyarakat yang terlibat dalam proses kegiatan politik dalam suatu negara. 3. Syarat & Hakikat Ilmu Politik Untuk lebih memahami perbedaan politik dengan ilmu politik maka secara mudah dapat dipahami bahwa ilmu politik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang politik itu sendiri serta memenuhi syarat dan hakikat sebagai ilmu, antara lain: Ontologi ilmu Segala sesuatu hal yang manusia diketahui dinamakan pengetahuan. Terdapat dua sifat pengetahuan, yakni fisik dan metafisik. Apabila dikaitkan dengan ilmu politik, sesuatu yang bersifat yang menyimpulkan gejala-gejala politik yang dapat dilihat secara nyata seperti proses pelaksanaan PEMILU, proses pembuatan kebijakan oleh lembaga legislatif, dan sebagainya yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan yang ada dalam suatu negara. Sedangkat syarat ontologi yang bersifat metafisik fisik berkaitan dengan pengamatan 12
berhubungan dengan hal yang tidak tampak dan tidak bisa diamati oleh panca indera tetapi bisa diprediksi, misalnya terdapat sebuah kebijakan yang akan diterapkan, namun tidak sesuai dengan siatuasi dan kondisi, sehingga apabila dipaksakan untuk diterapkan maka dapat menimbulkan konflik. Epistimologi ilmu yang menggunakan nalar manusia, hal ini dinamakan kegiatan berpikir. Berkaitan dengan syarat epistimologi ilmu ini maka jelas ilmu politik memilikinya, hal ini dapat diketahui dari perkembangan ilmu politik. Politik pertama kali muncul di Yunani tepatnya di Kota Polis. Pada mulanya politik didefinisikan secara sederhana, yaitu mengenai upaya yang dilakukan agar kelompok masyarakat dapat memenuhi terancam keamanannya. Sesuai kebutuhan dan perkembangan peradaban manusia, juga mengalami perkembangan yang pesat. Pokok pembahasan ilmu politik sudah sangat meluas hingga mengkaji hubungan internasional terkait politik antar satu negara dengan berbagai negara lain di belahan dunia. Berikut ini ilustrasi untuk menggambarkan perkembangan ilmu politik: Ilmu diproses dengan metode ilmiah tidak ilmu politik 13
Gambar 2 Perkembangan Ilmu Politik POLIS (NEGARA KOTA) POLITIK POLITE (WARGA NEGARAS) POLITICOS (KEWARGANEGARAAN) POLITIKE TECHNIE (KEMAHIRAN POLITIK) AR POLITICA (KEMAHIRAN TTG MASALAH KENEGARAAN) Sumber : Modifikasi Penulis (Madiri Thamrin, 2010) Aksiologi ilmu Berkenaan dengan bagaimana ilmu dimanfaatkan. Ilmu politik memiliki manfaat bagi umat manusia, diantaranya adalah menyelesaikan konflik yang terjadi baik antar warga 14
masyarakat di suatu negara ataupun antar negara. Ilmu politik juga bermanfaat dalam mencegah terjadinya konflik, yaitu dengan cara melakukan perjuangan diplomasi serta berbagai pendekatan agar konflik mereda dan tidak meluas. Menurut Sianipar ilmu politik adalah master science serta ilmu yang memberikan pengetahuan mengenai segala hal yang arah usaha penguasaannya negara dan untuk mempertahankannya19. Dengan kata ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan yang menelaah segala hubungan kekuasaan diantara sesama manusia, manusia dengan negara, atan antara negara-negara di dunia. Berkaitan dengan pernyataan Sianipar, jelaslah bahwa ilmu politik adalah ilmu pengetahuan yang luas meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan aktor politik, kekuasaan yang dilaksanakan aktor politik, hingga hubungan antara aktor politik dengan masyarakat maupun dengan aktor politik lainnya yang berada di berbagai belahan dunia. Hal ini juga berkaitan dari segi manfaat atau syarat aksiologi yang dimiliki politik sebagai ilmu pengetahuan di muka bumi. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa ilmu politik memiliki objek yaitu manusia dalam masyarakat, membentuk suatu negara, serta negara memiliki wilayah tertentu dan batas-batas teritorial tertentu. lain Selanjutnya Syarbaini menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji mengenai hubungan kekuasaan baik antar sesama warga negara, antara negara dengan warga negara, maupun hubungan antar negara20. Di dalam ilmu politik terdapat perkembangan pemikiran politik dengan batasannya, yakni: 19 Mandiri Thamrin Sianipar, Pokok-Pokok Ilmu Politik Dan Pengelolaan (Lubuk Agung, n.d.). 20 Syarbaini, Rusdiayanta, and Wihardi, Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. 15
Penekanan terhadap kekuasaan Penekanan terhadap negara Penekanan terhadap pemerintahan Penekanan terhadap fakta-fakta politik Penekanan terhadap kegiatan politik Penekanan terhadap negara Objek Ilmu Politik Penekanan terhadap kekuasaan Penekanan terhadap negara Penekanan terhadap pemerintahan Penekanan terhadap fakta-fakta politik Penekanan terhadap kegiatan politik Penekanan terhadap negara Objek Ilmu Politik Objek merupakan bahan dari suatu penelitian ataupun ilmu pengetahuan pembentukan pengetahuan. Setiap tentunya memiliki objek, begitu juga dengan halnya ilmu politik. Objek ilmu politik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni objek material serta objek formal. Objek material ilmu politik merupakan segala sesuatu yang dipelajari dalam kaitannya dengan gejala-gejala maupun peristiwa politik yang terjadi dalam suatu negara. Sedangkan objek formal ilmu politik adalah cara memandang dan berpikir terhadap objek material dalam konteks pengetahuan mengenai hal yang memiliki keterkaitan dengan politik. Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan objek material dengan objek formal dapat dilihat pada tabel berikut: 16
Gambar 3 Objek Ilmu Politik Objek Material Terdiri dari : Pemerintahan Lapangan penyelidikan Negara Kekuasaan Pemerintah Fakta Politik Kegiatan Politik Organisasi Masyarkat Objek Formal Pengetahuan Pusat perhatian Sumber : Syahrial Syabaini (2011) Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dengan jelas perbedaan objek material dan objek formal dari ilmu politik. Objek material ilmu politik merupakan objek sasaran dalam menyelidiki ilmu politik itu sendiri atau bahan yang menjadi tinjauan penelitian maupun pembentukan pengetahuan ilmu politik, yakni sesuatu yang ada secara konkrit dan abstrak. Berkaitan dengan hal ini, objek material ilmu politik bersifat konkrit yakni pemerintahan, negara, organisasi, dan masyarakat. Sedangkan objek material ilmu politik bersifat abstrak namun tetap ada, yakni fakta-fakta politik, kegiatan politik, dan sebagainya. Sudut pandang objek formal ilmu politik adalah dari mana subjek menelaah objek materialnya 17
atau hakikat (esensi cara pandang atau pendekatan ttterhadap objek material ilmu politik tersebut). 5. Metode Ilmu Politik Menurut Iswara metode dapat dipahami sebagai teknik menjernihkan subtansi yang dapat memisahkan khayalan dari kenyataan21. Semakin tepat dan intensif sebuah metode digunakan maka akan semakin dekat sebuah ilmu dengan kebenaran. Serta semakin kecil peranan khayalan dan harapan dari kenyataan yang ada. Secara garis besar metode merupakan dasar atau cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Terkait hal ini, ilmu politik merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya antara lain sosiologi, antropologi, dan ilmu politik sebagainya. Sehingga dapat diketahui berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial yang memiliki objek kajian manusia sebagai anggota suatu kelompok atau group. Maka dari itu metode merupakan hal yang sangat penting dalam ilmu politik serta ketepatan menggunakan metode maupun teknik akan sangat membantu peneliti untuk menemukan kenyataan dari politik itu sendiri. Stuart A. Rice menyatakan bahwa metode yang berlaku pada ilmu politik sama seperti metode yang berlaku pada ilmu sosial lainnya22. Sehingga dapat diketahui metode yang digunakan dalam ilmu politik juga berkenaan dengan metode induksi dan deduksi. Berikut ini pembahasan mengenai metode induksi dan deduksi: 21 F Iswara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Dwiwantara, 1974). 22 Stuart A. Rice, Method in Social Scienes, a Case Book (Chicago: The University of Chicago Press, 1931). 18
Metode Induksi Metode induksi dapat dipahami sebagai cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak dari proposisi tunggal atau tertentu untuk menarik kesimpulan umum. pratikular Fenomena, fakta, atau data terlebih dahulu dirumuskan dalam proposisi tertentu lalu ditarik kesimpulan yang dianggap benar dan berlaku umum. Cara kerja metode ini pada umumnya dimulai dengan melakukan penelitian untuk mengamati berbagai fenomena dan mengumpulkan fakta serta data yang kemudian dievaluasi untuk menghasilkan kesimpulan. Metode induksi dapat dipahami sebagai suatu rangkaian langkah-langkah penarikan sebuah kesimpulan umum yang diperoleh dari proses serta hasil pemikiran setelah mengkaji fenomena yang bersifat khusus berdasarkan fakta teoritis khusus hingga umum. Penggunaan metode insuksi dapat diimplementasikan dengan bahasa yang konsisten untuk mengkonstruksi teori ilmiah berkenaan dengan fenomena ataupun objek yang diteliti. Sedangkan kesimpulan umum yang diperoleh dari metode induksi bertumpu pada premis partikular sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih luas dibandingkan premis pendukungnya. Pada umumnya metode induksi banyak digunakan oleh penelitian kualitatif. Terdapat berbagai metode yang termasuk dalam metode induksi, antara lain; metode deskriptif, metode analisis, metode evaluatif, metode klasifikasi serta metode perbandingan23. Berikut ini pembahasan mengenai berbagai metode tersebut: a. Metode Deskriptif 23 Iswara, Pengantar Ilmu Polit. 19
Merupakan metode yang memberikan penjelasan ataupun gambaran berkenaan objek yang diteliti secara mendalam terkait realitas di lapangan. Metode deskriptif dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk memahami gambaran mengenai politik secara akurat. Penggunaan ini berusaha untuk menghasilkan maupun metode terkait politik yang menampilkan gambaran-gambaran sedang dikaji oleh peneliti. b. Metode Analisis Merupakan metode yang menekankan penelaahan secara mendalam yang disusun secara sistematis dengan memperlihatkan korelasi antara suatu fakta dengan fakta lainnya. Metode analisis sangat terarah karena terdapat serangkaian tindakan dan pemikiran yang secara khusus dilakukan untuk mengkaji suatu hal atau objek secara mendalam hingga menganalisis bagian-bagian dari hal atau objek tersebut, sehingga dapat diketahui ciri dari masing- masing bagian, hubungan antar bagian satu dengan lainnya serta peran terkait hal atau objek yang diteliti. Suatu analisis politik dinyatakan bermutu jika sesuai dengan fakta dan data yang ada serta melalui proses standar ilmiah yang berlaku. Standar ilmiah dan rasionalitas merupakan dua hal utama yang menentukan bermutu atau tidaknya sebuah analisis. Terdapat lima jenis analisis dalam metode analisis, antara lain: Analisis Komparatif Membandingkan sebuah dinamika politik pada suatu daerah dengan dinamika politik pada daerah lainnya. Analisis komparatif dapat memunculkan penjelasan maupun solusi terkait permasalahan yang ada, sebagai contohnya ide atau 20
solusi yang aplikatif untuk sebuah daerah yang berkaitan dengan subjek politik. Ide ataupun solusi yang diperoleh didapatkan melalui hasil perbandingan dengan daerah lainnya, sehingga didapatkan suatu generalisasi. Analisis Hukum Menganalisis dinamika politik berdasarkan aturan maupun undang-undang yang berlaku pada suatu daerah. Analisis hukum cenderung bersifat normatif, namun melalui analisis ini peneliti dapat mengetahui apakah pelaksanaan politik dalam suatu daerah berjalan dalam koridor hukum yang berlaku atau tidak. Analisis hukum sangat bermanfaat jika peneliti mendalami dinamika politik suatu negara yang meliputi sistem aturan yang berlaku di negara tersebut. Analisis Aktor Mendalami aktor-aktor politik yang berperan dalam dinamika politik. Analisis terkait aktor dilakukan dengan menganalisis aktor politik itu sendiri dengan melihat tujuan, kepentingan, history maupun motivasi dari aktor politik berkenaan tindakan politik yang dilakukan. Analisis aktor merupakan sub bagian teori rational choice khususnya ranah behavioralis. Analisis aktor membantu peneliti untuk mengetahui hal dibalik tindakan politik serta memprediksi tujuan dari tindakan politik yang dilakukan oleh aktor politik. Analisis Konspirasi Menganalisis dinamika politik berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis berdasarkan tujuan dan kepentingan sehingga menjadi jalinan 21
cerita atau skenario yang berhubungan. Fakta yang digunakan dalam analisis konspirasi bersifat empirik namun tidak muncul dipermukaan. Analisis konspirasi tergolong sulit untuk dibuktikan secara ilmiah maupun hukum karena hanya bertumpu pada fakta saja, tidak menggunakan data. Analisis Sejarah Menganalisis dinamika politik dari "akarnya", analisis sejarah bermula dari konsep determinasi sejarah, yakni penyebab sebuah dinamika politik merupakan akibat dari masa lalu. Analisis ini membantu peneliti untuk melihat sebuah dinamika politik secara utuh karena pada hakikatnya dinamika politik tidak berdiri sendiri pada suatu waktu. Berbagai analisis di atas dapat dapat digunakan untuk menganalisis dinamika politik, dapat digunakan secara keseluruhan ataupun hanya menggunakan beberapa teknik analisis. Berikut ini beberapa metode yang dapat digunakan: a. Metode Evaluatif Merupakan metode penelaahan fenomena politik dimana fakta-fakta yang dikumpulkan dengan dasar pada norma ataupun ide-ide abstrak. b. Metode Klasifikasi pada penggolongan atau pengelompokan terkait hal atau objek penelitian secara teratur dan terarah, dimana hal-hal tersebut menunjukan maupun memiliki kesamaan atau hubungan timbal balik. Merupakan metode yang berlandaskan c. Metode Perbandingan 22
Merupakan metode yang menitik beratkan pada persamaan atau perbedaan dua objek yang ditelaah, hal ini bermaksud untuk memperdalam dan menambah pengetahuan mengenai objek-objek politik yang dikaji peneliti.
Metode Deduksi Pengujian terhadap hipotesis dapat dimulai dengan memeriksa implikasi eksperiensial dari hipotesis. Setelah peneliti memilih hipotesis maka langkah berikut yang harus dilakukan adalah menyimpulkan prediksi-predisksi dari hipotesis, mencatat dan menyeleksi prediksi dan mengamati apakah prediksi tersebut terjadi atau tidak24. Dapat dipahami bahwa proses menarik prediksi-prediksi dari suatu hipotesis inilah yang disebut dengan deduksi. Metode deduksi merupakan kebalikan dari metode induksi, dalam metode deduksi penarikan kesimpulan dilakukan dari keadaan umum ke khusus. Penelitian yang pada umumnya menggunakan metode ini adalah penelitian kuantitatif. Metode deduksi berlandaskan pada pernyataan umum yang ditarik menjadi kesimpulan khusus. Kedua metode yakni metode induksi dan induksi tentunya memiliki kelebihan masing-masing. Dalam konteks jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, metode induksi dan deduksi memiliki peran tersendiri bagi penelitian yang dilakukan. Metode induksi pada umumnya digunakan pada penelitian kualitatif, yang mana mendorong peneliti untuk menjelasakan objek yang ditelitinya secara detail melalui penjelasan deskriptif dan tentunya hal ini memerlukan kemampuan yang baik dalam 24 A Sonny Keraf and Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis (Yogyakarta: Kanisius, 2000). 23
menulis agar penjelasan yang diberikan terkait objek yang diteliti jelas, runtun, dan dapat dipahami dengan mudah baik bagi peneliti maupun pembaca. Sedangkan metode deduksi umumnya digunakan pada penelitian kuantitatif, dimana peneliti harus mengolah, membaca dan menjelaskan data berupa angka. Iswara mengemukakan bahwa terdapat metode-metode lain yang digunakan dalam kajian ilmu atau penelitian yakni; metode filosofis, metode yudiris atau legislatif, metode historis, metode ekonomis, metode ekonomis, metode sosiologis dan metode psikologis25. Berikut ini pembahasan terkait metode-metode tersebut: a. Metode Filosofis Digunakan untuk meneliti masalah politik langsung yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan politik yang diteliti secara abstrak, akademis dan teoritis. Metode filosofis mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan objek inti penelitian secara dalam dan detail hingga pada hakikatnya. Misalnya seorang peneliti mengkaji tentang peran politik, maka segala sesuatu terkait hal tersebut harus ditelusuri secara mendalam seperti bagaimana kualitas, kuantitas, wujud, ruang waktu hingga aksi dan relasinya. Dalam metode filosofis pemecahan masalah diselidiki secara rasional melalui perenungan maupun pemikiran yang terstuktur, mendalam serta mendasar mengenai hakikat hal yang diteliti. Pola berpikir yang seringkali digunakan dalam induktif, metode penomenologis maupun pola berpikir lainnya dengan mengemukakan logika. filososfis antara lain deduktif, 25 Iswara, Pengantar Ilmu Polit. 24
b. Metode Yuridis atau Legislatif Menekankan pada prosedur penelitian terkait azas legal secara yudiris. Penelitian dengan metode yuridis atau legislatif misalnya penelitian terkait negara yang yang memandang bahwa negara merupakan sebuah korporasi dalam hukum publik. Selain itu penelitian yang menggunakan metode yuridis atau legislatif mengkaji suatu hal yang bertolak dari suatu kesadaran hukum, misalnya negara pada dasarnya adalah pribadi hukum maupun badan hukum. Pada penelitian dengan metode yudiris atau legislatif ilmu politik dipahami sebagai ilmu hukum negara26. c. Metode Historis Dasar metode historis adalah kenyataan-kenyataan sejarah. Pemecahan masalah pada hal yang diteliti menggunakan data masa lalu maupun peninggalan terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memahami kejadian ataupun keadaan yang berlangsung pada masa lalu, terlepas dari keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan pada masa lalu. Selain itu hasil penelitian yang menggunakan metode historis dapat digunakan untuk meramalkan kejadian maupun keadaan masa depan (masa yang akan datang). Contoh: Pada masa Orde Baru terjadi dominasi TNI dalam penyelenggaraan pemerintah, hampir semua kepala daerah pada saat itu berasal dari TNI karena ada doktrin Dwifungsi yang mengatakan bahwa TNI memiliki dua tugas, yakni menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwifungsi juga jalan bagi militer dalam digunakan untuk memberi 26 Cheppy Haricahyono, Ilmu Politik Dan Perspektifnya (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991). 25
meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia. Selain itu kursi parlemen hanya diperuntukan bagi militer dan militer berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Doktrin ini menghambat peluang bagi cendikiawan untuk menduduki jabatan politis. Setelah reformasi terjadi doktrin Dwifungsi ABRI dihapuskan selanjutnya TNI kembali melaksanakan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Penekanan penelitian dalam metode historis lebih fokus pada penelitian bagian latar belakang, pertumbuhan dan perkembangan, hukum sebab akibat, dimana hal ini merupakan ciri khas dari ilmu sejarah. Secara garis besar metode historis digunakan untuk hal-hal berikut, antara lain: 1. Menggambarkan gejala yang terjadi pada masa lalu yang mana hal ini merupakan rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri terbatas dalam kurun waktu tertentu pada masa lalu. 2. Menggambarkan gejala pada masa lampau atau lalu sebagai sebab suatu keadaan maupun kejadian pada masa sekarang, dimana hal ini merupakan akibat. Data yang diperoleh pada masa lalu digunakan sebagai informasi untuk memjelaskan dan memberi keterangan lebih dalam terkait masa sekarang. Hal ini merupakan rangkaian yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. d. Metode Ekonomis Berakar dari pemikiran jika teori pelaku politik sama halnya dengan teori pelaku ekonomi, yang bermula dari premis sederhana mengenai manusia yang seringkali ini membuat prediksi dari perilaku mereka. Metode menekankan bahwa pengujian terhadap sebuah teori yang 26
baik terletak pada prediksinya, bukan pada keberan atas asumsinya. Pada hal inilah letak kesamaan atau hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Pada intinya manusia tidak pernah puas dalam menggapai ataupun meraih kepentingan diri sendiri. Para ahli ekonomi politik mencari penjelasan mengenai fenomena politik serta ekonomi. Para ahli ekonomi "siapa yang tersebut mengajukan dua pertanyaan, diuntungkan" dan "siapa yang membayar". Kedua pertanyaan di atas bertujuan untuk mencari penjelasan mengenai hasil politik. Ilmu politik dan ekonomi memiliki korelasi dan berkaitan satu sama lain, hal ini dapat dilihat dalam kajian ataupun investigasi terhadap suatu hal atau masalah. Misalnya investigasi mengenai pilihan rasional terhadap ekonomi politik domestik dilengkapi dengan kajian mengenai ekonomi politik internasional. Kajian ekonomi politik internasional sendiri memadukan disiplin politik dan ekonomi. Hal ini merupakan hal yang umum, dimana pada organisasi ekonomi internasional seperti GATT, NAFTA, Uni Eropa, ASEAN dan lainnya. Pembahasan terhadap suatu kajian ekonomi seringkali berkaitan dan dikaitkan dengan ilmu politik. e. Metode Sosiologis Ahli ekonomi politik memandang sosiologi politik sebagai bidang yang mempelajari politik dengan pendekatan sosiologis. Studi sosiologi politik seringkali menggunakan metode kuantitatif. Selain statistik dan pengumpulan data juga digunakan pada studi sosiologi politik. Ahli sosiologi politik menjadikan survei dan wawancara intensif sebagai media untuk mendapatkan wawasan. Dalam metode ini lembaga politik dianalogikan sebagai fenomena maupun organisme sosial. itu survei 27
f. Metode Psikologis Diibaratkan sebagai pertemuan antara kedua ilmu, ilmu politik pada dimensi yakni epistemologis dan ontologis. Dalam mengkaji suatu kajian politik metode ini umumnya menggunakan acuan berupa dalil-dalil psikologi. Pada metode psikologis aspek dalam politik dilihat dari perspektif motif, kepribadian pemimimpin hingga pihak yang bertolak belakang atau menentangnya serta berbagai faktor yang menjadi latar belakang terjadinya sebuah peristiwa politik. Maka dari itu dapat dipahami apabila ahli psikologi maupun ahli politik berperan dalam menjelaskan sebuah peristiwa politik seperti kebijakan politik baik di dalam maupun luar negeri, konflik etnis, perilaku pemilih dalam kampanye, terorisme dan berbagai peristiwa politik lainnya. ilmu psikologi dan Salah satu tujuan utama dari psikologi politik adalah menstabilkan hukum umum dari perilaku yang dapat menjelaskan dan memperkirakan peristiwa politik dalam berbagai situasi. Oleh karena itu psikologi politik membahas mengenai apa yang sekiranya dilakukan oleh individu, kelompok maupun masyarakat apabila dihadapkan oleh suatu peristiwa politik. Psikologi politik memberikan penjelasan terkait peristiwa politik berdasarkan adaptasi dari konsep psikologi yang relevan dengan politik yang selanjutnya diaplikasikan untuk menganalisis peristiwa, isu ataupun persoalan politik. Selain itu psikologi politik dapat memberikan arahan bagi politikus terkait hal ataupun seperti kegiatan yang berhubungan dengan politik, 28
mempengaruhi massa dengan komunikasi persuasif, kampanye politik yang sesuai dengan massa, dan sebagainya. The Liang Gie mengemukakan bahwa terdapat enam metode penelitian ilmu politik yang umum digunakan, yakni metode observasi, metode analisis, metode klasifikasi, metode pengukuran (measurement), meode perbandingan (comparation) dan metode penyelidikan (survey)27. Berikut ini penjelasan mengenai keenam metode tersebut: a. Metode Observasi Merupakan pengamatan (observasi) yang meliputi pengamatan langsung dan tidak langsung terhadap fenomena politik. Observasi dilakukan secara sistematis, teratur dan itu tercencana berdasarkan pedoman observasi dilakukan secara terus menerus dan berulang hingga pada akhirnya ditarik kesimpulan28. tertentu. Selain b. Metode Deskriptif terhadap kondisi realitasnya secara mendalam. Metode deskriptif dapat dipahami sebagai upaya memberikan dan menjelaskan gambaran realitas yang berkenaan dengan politik secara akurat. Ciri-ciri metode deskriptif adalah memusatkan perhatian terhadap permasalahan yang sedang diteliti serta menggambarkan fakta mengenai permasalahan yang diteliti sebagaimana adanya dan diiringi dengan interpretasi rasional. Memberikan gambaran politik 27 The Liang Gie, Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan Dan Metodelogi (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1969). 28 Haricahyono, Ilmu Politik Dan Perspektifnya. 29
c. Metode Klasifikasi Mengelompokan ataupun menggolongkan obyek penelitian secara teratur untuk memudahkan pencarian maupun analisis mengenai ada atau tidaknya hubungan timbal balik obyek penelitian dengan permasalahan yang diteliti. Upaya klasifikasi pada umumnya didasarkan pada persamaan serta perbedaan serta menggunakan terhadap serangkaian data sesuai jenisnya. tabulasi d. Metode Pengukuran untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari dua peristiwa politik, negara maupun kelompok, kemudian obyek tersebut dianalis serta diperdalam sesuai dengan aspek-aspek yang dikaji. Metode perbandingan tidak hanya digunakan untuk melakukan pengukuran terkait pranata pemerintah formal namun juga menyangkut seluruh proses dan sistem politik. Sehingga yakni "Comparative terdapat membandingkan serangkaian proses dan sistem politik antar negara29 Pada umumnya digunakan istilah Politics" Berkenaan dengan pembahasan mengenai berbagai metode penelitian ilmu politik yang telah dijabarkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tepat menggunakan metode dan teknik dalam mengkaji ilmu politik maka akan semakin baik dalam memahami kenyataan politik. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan Iswara bahwa metode dan teknik dapat menjelaskan subtansi, memisahkan khayalan dari kenyataan30. 29 Haricahyono. 30 Iswara, Pengantar Ilmu Polit. 30
6. Tugas Ilmu Politik tentunya harus memahami secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik itu sendiri, termasuk tugas ilmu politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan meliputi kegiatan yang melibatkan berbagai negara. Menurut Sianipar terdapat beberapa tugas ilmu politik antara lain31: Dalam memahami ilmu politik 1. Menentukan prinsip yang akan dijadikan patokan dalam menjalankan pemerinthan. 2. Mengamati dan mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana hal yang baik maupun kurang baik bagi pemerintah serta menunjukan perbaikan yang harus dilakukan pemerintah secara tegas. 3. Mempelajari pola perilaku dan tingkah laku warga negara baik secara pribadi maupun kelompok. 4. Mengamati serta menelaah rencana sosial, kerjasama antar negara dan sebagainya. Berkaitan dengan pernyataan Sianipar di atas dapat dipahami bahwa tugas ilmu politik dalam menentukan berbagai prinsip yang dijadikan patokan dalam menjalankan pemerintahan adalah berkaitan dengan produk hukum yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah yang kemudian fungsi dijadikan pemerintahan. Perlu diketahui bahwa setiap negara di dunia memerlukan aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan pedoman dalam penyelenggaraan 31 Sianipar, Pokok-Pokok Ilmu Politik Dan Pengelolaan. 31
dengan tujuan terciptanya keamanan serta ketertiban dalam masyarakat dan tercipta juga terwujudnya kesejahteraan masyarakat karena salah satu indikator keberhasilan suatu negara adalah kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu ilmu politik juga memiliki tugas dalam mempelajari laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana hal yang baik maupun kurang baik bagi pemerintah serta menunjukan perbaikan yang harus dilakukan pemerintah secara tegas, berkaitan dengan hal ini Ilmu politik memiliki kemampuan untuk mengemukan tingkah laku politik para elit politik dan para birokratnya yang tidak sesuai dengan aturan main, bahkan dapat menunjukan bukti penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh elit politik atau para birokrat, hal ini tentu dapat dijadikan pedoman bagi para elit dan birokrat di masa yang akan dating untuk tidak melakukan hal yang sama, karena dari kejadian yang diperbuat oleh oknum tertentu, membuat yang bersangkutan mendapatkan sanksi, bahkan tidak memperoleh simpati dari masyarakat, yang berlanjut pada mati karir yang bersangkutan. tingkah Ilmu politik juga tidak terbatas hanya mempelajari pemerintah saja namun juga mempelajari pola perilaku dan tingkah laku warga negara baik secara pribadi maupun kelompok, hal ini sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, jangan sampai bertentangan dengan keinginan masyarakat. Manfaat lainnya adalah agar menemukan teknik dan cara yang tepat dalam melakukan pendidikan politik kepada anggota masyarakat, sehingga mampu mempengaruhi sikap, pola piker dan kebiasaan masyarakat kearah yang lebih baik. Serta mengamati ilmu politik juga memiliki tugas, dalam sosial, dan menelaah rencana-rencana 32
kemakmuran, kerjasama antar negara. Realisasi dari tugas ini adalah dengan merumuskan rencana strategi di bidang sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di bidang perekonomian, misalnya dengan cara memberikan pinjaman tanpa bunga, memberika pelatihan suapaya mempunyai skill tertentu. Sedangkan di bidang kesehatan, dapat dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana kesehatan, memberikan kartu berobat gratis. Untuk di bidang pendidikan tentu dengan membebaskan dari biaya pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan jika memungkinkan hingga Perguruan Tinggi. Berdasarkan penjabaran dari tugas Ilmu Politik ini jelaskan, bahwa konsep awal dari politik dalam mengapai kehidupan yang lebih baik, tidak hanya sebatas wacana tapi dapat direalisasikan oleh para elit yang ada pada suatu negara. 33
BAB 2 RUANG LINGKUP ILMU POLITIK Ruang lingkup ilmu politik merupakan batasan-batasan dalam mempelajari dan mengkaji ilmu politik. Ruang lingkup politik adalah hal yang penting untuk dibahas agar memudahkan pembaca dalam memahami dan mempelajari ilmu politiki. Sianipar menyatakan bahwa ruang lingkup ilmu politik mencakup pengkajian hubungan ilmu politik dengan berbagai ilmu sosial lainnya32. Nurul Aini mengemukakan bahwa ruang lingkup politik meliputi berbagai aspek berikut33: 1. Teori dan Filsafat Politik Teori politik Sejarah perkembangan ilmu politik (filsafat politik) 2. Lembaga Politik UUD Pemerintahan Dasar Pemerintahan Daerah 3. Partai 32 Sianipar. 33 Nurul Aini, "Hand Out Politik" (Jakarta, n.d.). 34
Partai politik Golongan dan asosiasi Partisipasi politik Pendapat umum 4. Hubungan Internasional Politik internasional Hukum internasional Organisasi & administrasi internasional Berikut penjabaran lebih rinci berkenaan dengan penjelasan mengenai ruang lingkup politik yang telah disebutkan sebelumnya: 1. Teori & Filsafat Politik Teori politik dapat dimaknai sebagai sebuah teori yang merupakan hasil pemikiran spekulatif mengenai bentuk dan tata cara ideal berkenaan dengan pengaturan masyarakat. Teori politik pula dapat dipahami sebagai suatu kajian sistematis mengenai segala bentuk kegiatan berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Nurul Aini mengemukakan jika teori politik dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni Normative political theory serta Empiric political theory. Normative political theory merupakan teori yang didasarkan pada pada fisafat yang normatif, yang diperoleh dari pandangan para filsuf berdasarkan pada norma-norma yang dianggap baik dari sudut pandang para filsuf, sehingga dapat dikatakan bersifat subyektif. Selain itu Normative political theory dapat dikatakan sebagai political thought atau political thiking karena Normative political theory 35
merupakan pemikiran politik normatif yang menghasilkan norma-norma yang berbeda pada komunitas tertentu. Sedangkan Empiric political theory dalah teori yang dibuat berdasarkan pengalaman serta data yang terdapat pada masyarakat. Jika teori tidak sesuai dengan data maka teori harus diubah, sehingga dapat diketahui bahwa teori yang digunakan harus berdasarkan fakta empirik di lapangan. Hal ini berkaitan dengan pemahaman bahwa sesuatu dikatakan ilmiah jika sesuai dengan realitas/data yang empiris. Filsafat politik membahas hubungan antara manusia dengan negara yang dikaitkan dengan Tuhan dan Alam yang meliputi sejarah perkembangan ide-ide politik. Selanjutnya filsafat politik juga menekankan pada pembahasan yang dimulai dari nalar dan akal budi manusia. Filsafat Politik meliputi ideologi negara maupun isme-isme yang ada, serta diyakini sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan hasil pemikiran dari para filsuf di negara tersebut, sehingga lahirlah berbagai ideologi di muka dunia, seperti komunisme, liberalisme, sosialisme dan sebagainya. 2. Lembaga Politik Secara umum lembaga politik dapat dimaknai sebagai suatu badan yang menjalankan kekuasaan dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Dalam lembaga politik terjadi proses pembentukan serta pembagian kekuasaan serta proses pembuatan keputusan, dimana hal ini dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Para ahli juga memberikan pemahaman berkenaan definisi atau pengertian mengenai lembaga politik, antara lain sebagai berikut: 36
Lembaga politik merupakan sebuah perkumpulan (asosiasi) yang memiliki kedaulatan tinggi serta memiliki kewenangan dalam menggunakan kekuatan fisik dan dapat memenuhi kebutuhannya (Aristoteles)34 Lembaga politik dapat dipahami sebagai sebuah lembaga yang keberadaannya dilatarbelakangi oleh kebutuhan anggota masyarakat atas suatu asosiasi yang dapat mengayomi serta mengatasi hal-hal dalam kehidupan anggota masyarakat (Ramlan Surbakti)35. Lembaga politik memiliki makna sebagi sebuah lembaga yang mengantur perjuangan anggota masyarkat dalam mendapatkan kekuasaan (Soerjono Soekanto)36. Lembaga politik meliputi berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar (UUD) Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan sebuah acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta merupakan sebuah peraturan perundang-undagan yang tertinggi di Indonesia dan hukum dasar negara tertulis yang berisi aturan yang harus ditaati serta mengikat. 34 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. 35 Ramlan Surbakti, Memahmi Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). 36 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali, 1990). 37
b. Pemerintahan Nasional Pemerintah nasional atau pusat dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan, selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah., dimana hal ini merupakan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. c. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara hal-hal ataupun urusan terkait pemerintahan di (DPRD) daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah dapat dipahami d. Lembaga Negara aspek kelengkapan suatu negara. Menurut UUD 1945 lembaga- lembaga adalah Majaelis diantaranya Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kekuasaan Kehakiman (MA, MK) serta Komisi Yudisial (KY). Lembaga negara diibaratkan sebagai negara e. Partai Politik Nurul Aini mengemukakan bahwa terdapat beberapa aspek dalam partai politik, yakni golongan dan asosiasi, partisipasi politik serta pendapat umum. Partai politik adalah sebuah sarana bagi warga negara atau masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses mengelola negara. Selain itu 38
partai politik juga dipahami sebagai wadah organisasi yang bertujuan untuk menyatukan individu maupun kelompok yang memiliki pandangan atau pemikiran serupa sehingga hal tersebut dapat dikonsolidasikan. Partai politik tentunya memiliki fungsi, berikut fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekutmen politik dan pengatur konflik. Golongan dan asosiasi merupakan kelompok yang terbentuk karena persamaan presepsi dalam suatu komunitas untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan faktanya terdapat banyak golongan dengan latar belakang serta landasan yang beragam seperti Golongan Buruh, Golongan Masyarakat Politik serta berbagai golongan lainnya yang ada dalam masyarakat. Asosiasi adalah sebuah proses intraksi yang mendasari terbentuknya lembag sosial berdasarkan profesi dan keahlian yang sama, seperti Asosiasi Dosen Indonesia, Asosiasi Pengusaha Muda dan lain sebagainya. Asosiasi terbentuk mulai dari tingkat anatar masyarakat yang ada dalam suatu negara hingga asosiasi yang merupakan gabungan dari proses interaksi tingkat dunia. Pendapat umum atau opini publik merupakan pendapat dari kelompok masyarakat ataupun sintesa pendapat yang didapatkan melalui diskusi kelompok masyarakat terkait suatu hal yang berkenaan dengan pemerintahan dan khalayak ramai (masyarakat). Hafied Cangara menyatakan bahwa pendapat umum adalah sebuah gabungan dari pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang mempengaruhi individu ataupun kelompok lain serta terdapat kemungkinan jika individu maupun kelompok tersebut mempengaruhi 39
pendapat itu sendiri37. Sehingga dapat ditarik pernyataan jika pendapat umum dapat terbentuk jika sebuah hal atau isu menjadi pembicaraan dalam khalayak umum ataupun jika banyak orang penting maupun berpengaruh yang mengemukakan pendapat terhadap suatu hal atau isu sehingga menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat hingga juga memberikan pendapatnya akhirnya masyarakat berkenaan dengan hal atau isu tersebut. f. Partisipasi Politik Merupakan keterlibatan serta keikutsertaan warga negara dalam tahapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan. Partisipasi politik juga diibarkatkan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam demokrasi. 3. Hubungan Internasional Hubungan internasional adalah hubungan yang terjadi antara negara-negara di dunia yang bersifat internasional, atau dapat dikatakan juga hubungan antar individu dan kelompok yang berada di negara-negara berbeda di dunia. Dalam pelaksanaannya internasional merupakan kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan internasional meliputi beberapa aspek yaitu: hubungan
Politik Internasional 37 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, Teori Dan Strategi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 40
Politik internasional merupakan salah satu pokok bahasan utama dalam studi hubungan internasional. Pada awalnya para ahli berpendapat jika politik internasional sinomin dari hubungan identik bahkan merupakan internasional. Setelah berkembang pemikiran behavioralisme pada akhir 1950 hingga awal 1960, para ahli mulai memahami bahwa terdapat perbedaan pada ranah praktikum maupun akademik mengenai politik internasional dan hubungan internasional38. Politik internasional dapat dipahami sebagai sebuah interaksi antara negara-negara dan organisasi internasional yang berkaitan dengan berbagai hal untuk mencapai kepentingan bersama. Berikut pendapat para ahli mengenai politik internasional: Pokok bahasan politik internasional adalah mencakup hubungan mengenai hubungan-hubungan politik atau political relations dan masalah-masalah yang berkaitan dengan "perang damai" antar negara. Politik internasional merupakan perjuangan atau struggle antarnegara untuk mencapai power dan dengan menggunakan power pula (Hans) Morgenthau)39. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa politik internasional merupakan suatu arena politik kekuasaan (power politics) anatarnegara. Dalam konteks politik internasional setiap negara berusaha mengejar kekuatan melalui instrumen yang dimiliki atau manuver yang diperlukan. 38 Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional (Depok: Kencana, 2017). 39 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace (London: McGraw Hill, 1997). 41
Politik internasional tidak hanya mengenai perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan (struggle for power) namun juga mencakup semua kondisi maupun faktor yang mempengaruhi perilaku lebih dari satu negara (John W. Burton)40.
Organisasi Internasional Merupakan wadah kerjasama antarnegara dengan didasari sebuah stuktur organisasi yang jelas. Organisasi internasional diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berkesinambungan sehingga dapat terwujudnya tujuan yang disepakati bersama oleh kelompok antarnegara yang suatu organisasi tergabung dalam internasional.
Administrasi Internasional Administrasi internasional merupakan seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara-negara anggota organisasi tersebut41. internasional yakni Administrasi administrasi niaga internasional, merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perniagaan atau perekonomian, misalnya Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Selain terdapat administrasi non niaga itu internasional yang internasional, merupakan organisasi bergerak pada bidang usaha-usaha sosial, budaya maupun terbagi dua, 40 John W. Burton, World Society (New York, 1972). 41 Mariati Rahman, Ilmu Administrasi (Makassar: Sah Media, 2017). 42
kemasyarakatan, misalnya United Nations International Childern Emergency Funds (UNICEF). 4. Hukum Internasional Secara umum hukum internasional dapat dipahami sebagai hukum yang berlaku secara internasional yang mengatur pola hubungan antar negara. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar suatu negara dengan negara lainnya, negara dengan subjek hukum negara lainnya. Berikut ini pendapat para ahli mengenai hukum internasional: Hukum internasional merupakan kaidah serta asas yang mengatur hubungan maupun perihal yang yang melintasi batas-batas negara antara suatu negara dengan negara lainnya (Mochtar Kusumaatmadja)42. Hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur berbagai prinsip serta aturan yang harus ditaati oleh negara-negara (Ivan A. Shearer)43. Sejalan dengan perkembangan zaman maka ruang lingkup politik juga mengalami perkembangan menjadi luas yang mencakup kebijakan pemerintah, semakin 42 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Bandung: Penerbit Alumni, 2002). 43 Ivan A. Shearer, Starke's International Law (London: Butterworth, 1994). 43
pembangunan politik, politik ekonomi negara, komputerisasi politik, sosiologi politik, perimbangan politik, filsafat politik hingga psikologi politik. Hal ini sejlan dengan pernyataan Sianipar yang mengemukakan bahwa ruang lingkup politik memiliki bidang kajian yang luas dan meliputi ilmu lainnya sehingga dapat mengalami tumpang tinding dengan ilmu lain, seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, psikologi dan terutama ilmu kewarganegaraan seperti pemerintahan, administrasi publik, dan sebagainya44. Ruang lingkup ilmu politik juga dapat ditinjau dari lima konsep politik. Untuk lebih memahami hal berkaitan dengan konsep politik, perlu terlebih dahulu dipahami makna yang terkandung dalam konsep. Secara umum konsep merupakan pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Berkaitan dengan konsep politik dapat dikemukakan makna lebih lengkap lagi, yaitu merupakan rangkaian dari pengetahuan yang mengatur berbagai pola hubungan sesama individu, individu dengan kelompoknya, individu dengan negara, kelompok dengan negara, dan antar negara di dunia. Konsep ilmu politik dapat ditinjau dari sudut pandang mengenai politik itu sendiri, Berikut ini beberapa sudut pandang mengenai politik: 1. Klasik Sudut pandang ini diprakarsai oleh Aristoteles, politik dalam pandangan klasik dipahami sebagai sebuah usaha warga negara dalam mencapai dan mewujudkan kepentingan bersama. Kepentingan bersama akan terwujud apabila warga negara bersama-sama mengimplementasikan kebaikan bersama, seperti penanaman nilai-nilai positif dalam 44 Sianipar, Pokok-Pokok Ilmu Politik Dan Pengelolaan. 44
kehidupan, diantaranya keadilan, kebajikan, kedisiplinan dan sebagainya. 2. Kelembagaan Weber menyatakan bahwa politik berkenaan dengan penyelenggaraan sebuah negara45. Secara umum negara merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu yang diorganisir oleh pemerintah negara yang sah dan memiliki kekuasaan atas warga negaranya sehingga negara berhak memberikan hukuman jika warga negara melanggar aturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Kekuasaan Robson mengemukakan bahwa politik merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencari serta mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat46. Kekuasaan yang dimiliki seseorang dapat memberikan pengaruh bagi orang lain agar berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang memberikan pengaruh. 4. Fungsionalisme Dalam pandangan ini politik memiliki fungsi serta peran dalam menyusun (merumuskan) serta melaksanakan kebijakan umum dalam menentukan nilai-nilai berdasarkan aturan yang mengikat warga negara (masyarakat). 5. Konflik 45 Max Weber, Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiolog (Jakarta: Rajawali Pers, 1994). 46 Robson, The University Teaching of Social Sciences. 45
terjadi perbedaan pendapat, persaingan hingga pertentangan yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Pandangan ini menekankan aspek konflik pada politik, namun perlu dipahami dalam politik tidak hanya berkenaan dengan konflik, terdapat kerjasama,integrasi hingga musyawarah mufakat. Agar mendapatkan kekuasaan tentunya BAB 3 KONSEP-KONSEP ILMU POLITIK Konsep politik merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran menyangkut segala urusan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan negara, yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol, sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam kharakteristik yang berkaitan dengan politik itu sendiri. Aristoteles menyatakan bahwa hal dasar dari ilmu politik adalah manusia, selama manusia menjadi makhluk sosial maka selam itu pula terdapat politik. Aristoteles berpendapat bahwa ilmpu politik merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan serta mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik, di dalam polity manusia akan hidup damai serta bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Untuk menciptakan serta mewujudkan hal tersebut tentu perlu adanya kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh segelintir orang yang sekaligus melahirkan aturan. 46
Sejalan dengan perkembangannya tentu terjadi seleksi terhadap aturan-aturan yang sudah ada mana aturan yang masih diperlukan mana aturan yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan, berarti aturan tersebut harus dirubah atau gugur dalam masyarakat (lihat tentang empiric political theory pada modul 2). Aturan yang masih diperlukan akan dipelihara, untuk mengawal aturan tersebut berjalan baik dan bagi yang melanggar dapat dijatuhkan sanksi, tentu perlu pengawal dalam hal ini perlu ditetapkan seorang pemimpin. Berdasarkan pernyataan Aristoteles, jelaslah bahwa konsep politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dalam kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Sehingga konsep ilmu politik dapat dimaknai secara berbeda oleh para pakar, tergantung dari sudut pandang yang mana kegiatan yang berlangsung dalam suatu negara dapat dilihat menurut kaca mata pakar tersebut. Secara sederhana konsep politik merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam politik. Berikut ini pembahasan mengenai konsep-konsep ilmu politik menurut Budiardjo47: 1. Teori Politik serta generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Teori politik juga dipahami sebagai bahasan maupun pemikiran atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan tersebut, kemungkinan dan kebutuhan yang dilatarbelakangi oleh situasi politik tertentu dan kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Teori politik merupakah suatu bahasan teori politik diantaranya masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, Konsep-konsep pembahasan dalam 47 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. 47
negara, kewajiban, dan kedaulatan, kemerdekaan, peruban sosial, pembangunan politik, moderenisasi dan sebagainya. Menurut Thomas P. Jenkin teori politik dapat dibedakan menjadi dua macam, sekalipun perbedaannya ini pembahasannya: hak lembaga bersifat mutlak48, tidak berikut a. Valuational Teori-teori yang memiliki dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik. Karena terdapat unsur norma dan nilai, maka ini disebut valuational teori (mengandung nilai). Teori-teori yang termasuk ke dalam valuational teori antara lain:
Filsafat Politik Mencari penjelasan berdasarkan ratio, teori ini melihat hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan sifat serta hakikat dari kehidupan politik. Pokok pikiran dari filsafat politik adalah bawa berbagai persoalan yang menyangkut alam semesta seperti methaphysika dan epistemologi harus terpecahkan terlebih dahulu sebelum persoalan politik yang dialami sehari-hari ditanggulangi.
Teori Politik Sistematis Dasar dari teori politik sistematis adalah pandangan- pandangan yang sudah lazim terkait suatu hal-hal politik. Teori ini tidak menjelaskan asal-usul lahirnya norma, namun hanya mencoba untuk merealisasikan norma dalam suatu program politik. Teori politik sistematis merupakan sebuah 48 Thomas P. Jenkin, The Study of Political Theory (New York: Random House Inc, 1967). 48
langkah lanjutan dari filsafat politik, dimana politik sistematis menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik.
Ideologi Politik norma, kepercayaan sera keyakinan yang dimiliki seorang ataupun sekelompok orang yang menjadi landasan dalam bersikap serta terhadap kejadian maupun problematika politik yang dihadapinya. Keyakinan mengenai suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal merupakan dasar dari ideologi politik. Ideologi politik mencakup pembahasan, diagnosis dan saran- saran mengenai bagaimana mencapai tujuan politik yang ideal. Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan ideologi dan filsafat adalah ideologi merupakan individu ataupun kelompok untuk bersikap sedangkan filsafat merupakan landasan untuk merenungkan atau memikirkan suatu hal atau objek. Merupakan himpunan nilai-nilai ide, landasan bagi b. Non-valuational Merupakan teori-teori yang menggambarkan serta membahasa fenomena dan fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma ataupun nilai. Teori non-valutional umumnya bersifat deskriptif dan komparatif,. Teori ini berusaha untuk mengungkap fakta-fakta kehidupan politik sedemikian serta rupa disimpulkan dalam generalisasi. sehingga dapat disistemalisir 2. Masyarakat 49
MacIver menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan49. Selain itu Harold J. Laski merumuskan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama agar keinginan bersama dapat terwujud50. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat mencakup seluruh hubungan maupun kelompok dalam sebuah wilayah. 3. Kekuasaan Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seoseorang atau sekelompok sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan maupun tujuan dari pihak yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial serta dalam organisasi sosial. Kekuasaan sosial fokus pada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang memiliki hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial masyarakat degan paksaan. Kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial, dimana kekuasaan politik berkenaan dengan pengendalian yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan serta aktifitas negara pada bidang administratif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibatnya sesuai 49 Robert M. MacIver, The Web of Government (New York: The MacMillan Company, 1961). 50 Harold J.Laski, The State in Theory and Practice (New York: The Viking Press, 1947). 50
dengan tujuan pemegang kekuasaan. Ossip K. Flechtheim memberikan dua macam kekuasaan politik yakni51: Bagian dari keluasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara (kekuasaan negara) seperti lembaga-lembaga pemerintahan DPR, Presiden dan sebagainya. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditunjukan kepada negara. 4. Negara Negara adalah sebuah integrasi dari kekuasaan politik, dimana negara merupakan organisasi pokok atau utana dari kekuasaan politik. Selain itu negara merupakan agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarkat. 1. Definisi Negara Berikut ini pernyataan para ahli mengenai pengerian negara: Negara merupakan suatu alat atau wewenang yang mengatur maupun mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat (Roger H. Soltau)52. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban bagi masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk memaksa (Robert M.MacIver)53. 51 Ossip K. Flechteim, Fundamentals of Political Science (New York: Ronald Press Co, 1952). 52 Roger F. Soltau, An Introduction to Politics. 53 Robert M. MacIver, The Web of Government. 51
Negara merupakan suatu masyarakat yang memiliki monopoli yang berkenaan dengan penggunaan paksaan fisik secara sah dalam sebuah wilayah (Max Weber)54. Dari beberapa pengertian mengenai negara yang telah dijabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara merupakan sebuah wilayah rakyatnya diperintah oleh pemegang kekuasaan yang sah (pemerintah) agar masyarakat dapat hidup damai serta tertib mengikuti peraturan yang berlaku. teritorial yang 2. Sifat Negara Negara memiliki berbagai sifat khusus yang merupakan perwujudan dari kedaulatan yang dimilikinya. Berikut ini tiga sifat yang umumnya dimiliki oleh negara:
Sifat Memaksa Supaya peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara ditaati oleh masyarakat serta ketertiban dalam masyarakat terwujud dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka negara memiliki sifat memaksa yang memiliki arti mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan secara legal. Pihak yang memiliki kewenangan terkait hal ini adalah polisi, tentara dan sebagainya.
Sifat Monopoli Negara memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan dari masyarakat. Misalnya negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik dilarang beredar dan disebarluaskan dalam masyarakat karena dianggap 54 Max Weber, From Max Weber: Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 1958). 52
bertentangan dengan hal-hal yg dianut oleh masyarakat serta dapat membahayakan masyarakat maupun negara.
Sifat Mencakup Semua Seluruh aturan perundang-undangan berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Hal ini sangat diperlukan, karena jika warga negara dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan akan terhambat. 3. Unsur Negara Negara terbentuk dari berbagai unsur, berikut ini pembahasan mengenai unsur-unsur negara: Wilayah Setiap negara memiliki atau menduduki tempat tertentu serta memiliki batasan atas tempat yang dilikinya. Kekuasaan suatu negara mencakup seluruh wilayah antara lain tanah, laut serta angkasa.
Penduduk Setiap negara memiliki penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua pendudukan di dalam wilayahnya. Penduduk dalam sebuah negara pada umumnya menunjukan ciri khas yang membedakannya dari negara lain. Perbedaan ini biasanya pada kebudayaan, nilai politik, identitas nasional dan sebagainya. Di sisi lain juga dapat ditemukan persamaan, seperti kesamaan bahasa, budaya dan sebagainya.
Pemerintah 53
Tentunya setiap negara memiliki suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan- keputusan (seperti perundang-undangan, peraturan, dan sebagainya) yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya, organisasi tersebut merupakan pemerintah. Pemerintah bekerja atas nama negara serta menyelenggarakan kekuasaan dari negara.
Kedaulatan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan berbagai cara yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang maupun peraturan yang ditetapkan. Istilah kedaulatan dipergunakan dalam berbagai pengertian, diantaranya dalam pengertian hukum internasional maupun hukum antar negara. Kusnardi mengemukakan jika kedaulatan itu ditujukan kepada negara-negara berhak menentukan urusannya sendiri baik yang menyangkut masalah-masalah dalam negeri maupun luar negeri tanpa adanya campur tangan dari negara lainnya55. Merupakan kekuasaan Kedaulatan dalam arti kekuasaan tertinggi pada suatu negara sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia, hal ini berdasarkan hasil pemikiran dan pernyataan Aristoteles sebagai berikut: "The government is everywhre sovereign in the state, and the constitution is in fact the government" The government, which is the supreme authority 55 Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: CV Sinar Bakti, 1988). 54
in state, must be in hands of one, or a few or of the many"56. Kedaulatan mengandung dua pengertian yakni berkenaan dengan hukum tata negara serta berkenaan dengan hukum internasional. Masalah kedaulatan bila dihubungkan dengan "penguasa" (the sovereign) dalam negara dan teori kedaulatan serta keabsahan (legitimasi), maka terbentuk beberapa teori mengenai kedaulatan, diantaranya adalah teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara serta kedaulatan teori-teori hukum. Berikut kedaulatan57: ini penjelasan mengenai
Teori Kedaulatan Tuhan Teori ini mengajarkan bahwa pemerintah/ negara memperoleh kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan. Ajaran ini ada yang bersumber dari falsafah dan ada pula yang bersumber dari ajaran agama.
Teori Kedaulatan Rakyat Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya. Oleh karena kekuasaan tertinggi dalam negara dimiliki oleh rakyat. Kehendak rakyatlah dalam bentuk kehendak umum menjadi dasar kekuasaan negara.
Teori Kedaulatan Hukum Kedaulatan ini dikembangkan oleh Huge Krabbe bahwa hukum itu ada karena tiap-tiap orang mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanya kaidah yang timbul 56 Aristoteles, The Politics (Middlesex, 1962). 57 Abdulkadir B. Nambo and PuluhuluwaMuhamad Rusdiyanto, "MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP POLITIK (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)" 21 (2005): 270. 55
dari perasaan hukum seseorang mempunyai kekuasaan, jadi hukum inilah yang merupakan sumber kedaulatan.
Teori Kedaulatan Negara Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara. Negara adalah satu hal yang tertinggi yang merupakan sumber dari segala kekuasaan. Jadi negaralah sumber kedaulatan dalam negara. Karena itu negara dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty, and property dari warganya. 4. Konsep Ramlan Surbakti mengemukakan terdapat lima konsep- konsep politik58, berikut pembahasannya:
Klasik Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, konsep ini menilai politik sebagai sebuah perkumpulan atau persatuan antar warga negara (masyarakat) yang memiliki fungsi untuk membahas serta menyelenggarakan berbagai perihal yang menyangkut kemaslahatan bersama bagi masyarakat.
Kelembagaan Konsep ini menilai politik sebagai suatu hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara. Menurut Max Weber, negara merupakan suatu masyarakat yang memiliki monopoli yang berkenaan dengan penggunaan paksaan fisik 58 Ramlan Surbakti, Memahmi Ilmu Politik. 56
secara sah dalam sebuah wilayah59. Lebih lanjut Max Weber mengemukakan ciri suatu negara: a. Stuktur yang terdapat dalam sebuah negara memiliki fungsi yang berbeda-beda. b. Negara mempunyai kekuasaan dalam menggunakan paksaan dan memiliki kewenangan sah dalam membuat peraturan maupun keputusan yang harus ditaati warga negara. c. Kewenangan negara dalam menggunakan paksaan bersiafat fisik berlaku pada wilayah negara tersebut.
Kelembagaan Konsep ini memandang politik sebagai suatu kegiatan mencari serta mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan ilmu politik, sehingga ilmu politik dipahami sebagai sebuah ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan serta penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan tersebut berada. Untuk memahami kekuasaan, tentunya perlu terlebih dahulu memahami konsep dan dimensi kekuasaan. Konsep kekuasaan berkaitan dengan berbagai hal, berikut ini pembahasan mengenai konsep kekuasaan menurut Ramlan Subarti60: a. Influence (Pengaruh) individu (pemimpin) untuk mempengaruhi pihak lain secara sukarela. Individu yang memiliki kemampuan seperti ini sangat sehingga memahami Merupakan kemampuan yang dimiliki situasi dan kondisi seseorang, 59 Max Weber, From Max Weber: Essays in Sociology. 60 Ramlan Surbakti, Memahmi Ilmu Politik. 57
menetapkan cara atau teknik tertentu yang membuat orang lain merasa tertarik dan mengikutinya dengan senang hati (sukarela). b. Persuasion (Persuasi) Merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki individu untuk mempengaruhi pihak lain berdasarkan argumentasi logis serta rasional, sehingga dapat diterima pihak tersebut dan melakukan sesuatu tindakan atau perubahan sikap kearah yang lebih baik atau sesuai keingian individu yang memberi pengaruh. c. Manipulation (Manipulasi) Merupakan penggunaan pengaruh oleh individu yang memiliki kekuasaan, namun pihak yang dipengaruhi tidak menyadari jika hal yang dilakukannya atau tingkah lakunya sesuai dengan keinginan individu yang memiliki kekuasaan tersebut. d. Coercion (Paksaan) Merupakan upaya mempengaruhi pihak lain dengan menggunakan paksaan yang pada umumnya disertai dengan kekerasan. Hal ini dilakukan agar pihak yang bertentangan tersebut berperilaku sesuai dengan kemauan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. e. Force Merupakan upaya mempengaruhi pihak lain dengan menggunkan tekanan secara fisik, seperti meninbulkan rasa sakit dan sebagainya sehingga pihak tersebut mematuhi 58
ataupun berperilaku sesuai dengan keinginan pihak yang memiliki kekuasaan. Konsep kekuasaan juga berkaitan dimensi kekuasaan, ini pembahasan mengenai dimensi kekuasaan berikut menurut Ramlan Surbakti61: 1) Potensial & Aktual Individu ataupun kelompok dinyatakan memiliki kekuasaan potensial jika pihak tersebut memiliki sumber- sumber kekuasaan, sosial, popularitas, jabatan, massa, tanah, senjata dan sebagainya. Sedangkan seorang individu ataupun kelompok dinyatakan memiliki kekuasaan tersebut menggunakan berbagi sumber kekuasaanya untuk kegiatan politik secara tepat (efektif). seperti kekayaan, status aktual apabila pihak 2) Konsensus & Paksaan Kekuasaan dapat berdasarkan konsensus atau paksaan, untuk itu perlu diphami apa yang membedakan kedua hal tersebut. Kekuasaan yang menekankan aspek konsesus cenderung melihat elit politik sebagai pihak yang memanfaatkan kekuasaan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang dari masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan kekuasaan yang menekankan pada aspek paksaan, melihat politik sebagai pihak yang berusaha menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan sekelompok orang. 3) Positif & Negatif 61 Ramlan Surbakti. 59
Kekuasaan positif adalah kegiatan menggunakan berbagai sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dianggap penting. Sedangkan kekuasaan negatif adalah kegiatan menggunakan berbagai sumber kekuasaan untuk menghalangi pihak lawan mencapai tujuannya, karena dapat merugikan pihaknya. 4) Jabatan & Pribadi Kekuasaan jabatan dapat dipahami sebagai kekuasaan yang berasal dari jabatan yang dimiliki seseorang, dimana kekuasaan tersebut didasari oleh jabatan yang dimilikinya. Seperti seorang Presiden yang memiliki kekuasaan karena jabatannya, jika masa kepemimpinan seorang presiden tersebut telah habis maka ia tidak lagi memiliki kekuasaan sebagai presiden. Sehingga kekuasaan jabatan bersifat tidak abadi, karena jika pihak tersebut tidak lagi menduduki jabatan maka ia tidak lagi memiliki kekuasaan atas jabatan tersebut. Sedangkan kekuasaan pribadi merupakan kekuasaan yang bersifat abadi karena berasal dari kualitas diri seseorang, dimana efektivitas kekuasaan sangat tergantung pada kualitas pribadi, misalnya asal-usul, keluarga, kharisma, kecakapan, penampilan dan lainnya. 5) Implisit & Eksplisit Kekuasaan implisit adalah kekuasaan dengan pengaruh yang dapat dirasakan namun tidak dapat dilihat. Sedangkan kekuasaan eksplisit merupakan kekuasaan dengan pengaruh yang dapat dilihat dengan jelas serta dapat dirasakan. 60
6) Langsung & Tidak Langsung Kekuasaan langsung dipahami sebagai penggunaan berbagai sumber yang bertujuan untuk mempengaruhi secara langsung dan tanpa menggunakan perantara pihak yang membuat kebijakan. Sedangkan kekuasaan tidak langsung dipahami sebagai kekuasaan yang menggunakan berbagai sumber kekuasaan untuk memberi pengaruh pihak yang membuat serta melaksanakan keputusan politik melalui perantara orang ketiga (pihak lain) yang terhadap pembuat maupun memiliki pengaruh besar pelaksana keputusan politik. dan melaksanakan 7) Fungsionalisme Konsep yang memandang politik sebagai sebuah kegiatan yang merumuskan juga melaksanakan kebijakan umum. 8) Konflik Konsep yang menilai akan selalu terdapat perbedaan, perdebatan hingga pertentangan dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan umum. Konflik dipahami sebagai sebuah kegiatan yang dapat mempengaruhi perumusan maupun pelaksanaan kebijakan umum tersebut. Syahrial Syarbaini mengemukakan bahwa terdapat empat konsep politik62, berikut pembahasannya: 1. Manusia sebagai Makhluk Individu & Sosial 62 Syarbaini, Rusdiayanta, and Wihardi, Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. 61
Manusia merupakan makhluk tidak dapat hidup sendiri dan memperlukan orang lain. Manusia memiliki hasrat satau keinginan, maka manusia cenderung untuk menyesuaikan tindakannya dengan tindakan orang lain. Hasrat yang terdapat dalam diri manusia lain keinginan untuk antara bermasyarakat, merupakan keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia disekitarnya serat manusia juga memiliki keinginan untuk menjadi satu dengan suasana disekelilingnya. Selain itu manusia sebagai makhluk individu memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya, yaitu memiliki hubungan kerja sama antara manusia dalam masyarakat, dan selanjutnya bekerja sama dalam lingkungan masyarakat dunia. 2. Bangsa & Negara a. Pengertian Bangsa Bangsa terwujud sebagai suatu roh atau jiwa yang menggerakan manusia untuk selalu menghargai kebersamaan di angtara sesama. Suatu bangsa tidak hanya terbentuk atas dasar kesamaan, seperti kesamaan terkait bahasa, agama, budaya dan sebagainya. Definisi bangsa dapat dibedakan menurut berbagai aspek berikut:
Etnis Dalam artian etnis bangsa merupakan kelompok manusia di sebuah wilayah yang memiliki ciri-ciri jasmani yang sama karena memiliki keturunan ataupun ras tertentu. Kultural Dalam artian kultural bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki ciri khas kebudayaan yang serupa. 62
Politis Dalam artian politis bangsa dipahami sebagai kelompok manusia yang memiliki paham serta ideologi yang sama dalam sebuah organisasi kekuasaan yang terdapat di dalam negara. b. Integrasi Politik Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa integrasi politik meliputi lima jenis, yaitu intergrasi bangsa, intergrasi wilayah, intergrasi nilai, intergrasi elite dan massa, dan perilaku intergratif63. 3. Negara & Kekuasaan Politik Negara didefinikan secara berbeda-beda oleh para pakar. Aristoteles mengemukakan dalam artian politis negara merupakan persekutuan dari keluarga dan desa yang memiliki tujuan untuk mencapai terwujudnya kehidupan yang baik64. Ramlan Surbakti mengungkapkan bahwa secara umum terdapat empat klasifikasi sudut pandang mengenai negara, yakni: Organisasi kekuasaan Organisasi politik Organisasi kesusilaan Organisasi integrasi antara pemerintah & rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan, merupakan negara sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang mengatur serta melaksanakan kebijakan umum bagi masyarakat. Sedangkan negara sebagai organisasi politik, 63 Ramlan Surbakti, Memahmi Ilmu Politik. 64 Aristoteles, Politik (La Politica) (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008). 63
tujuan dan cara untuk mencakup proses menentukan melaksanakan tujuan dengan membuat kebijaksanaan umum. Negara sebagai organisasi kesusilaan, yakni negara sebagai sebuah organisasi penjelmaan dari seluruh individu yang memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak dimiliki oleh kekuasaanlain. Sedangkan negara sebagai organisasi segi integrasi antara pemerintah dan rakyat, menyatakan bahwa negara bersatu dengan kehendak rakyatnya, dalam arti negara mengatasi seluruh golongan dalam segala bidang. BAB 4 PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK Vernon Van Dyke menyatakan bahwa suatu pendekatan (approach) merupakan sebuah kriteria dalam menyeleksi permasalahan serta data yang relevan. Pendekatan mencakup tolak ukur ataupun standar yang digunakan dalam memilih permasalahan serta menentukan data yang akan digunakan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa pendekatan dalam ilmu politik sangat berguna dalam memilih serta menentukan data yang diperlukan serta diteliti dalam mengamati dan meneliti ilmu politik. Para ahli mengemukakan pendapat mengenai pengertian ilmu politik, tentunya pengertian yang diberikan berbeda antara satu dengan yang lainnya dimana hal ini dipengaruhi oleh latar belakang, sudut pandang serta pemikiran para ahli. Salah satu pendekatan dalam ilmu politik adalah pendekatan yang 64
Budiardjo, dikemukakan beliaumengemukakan enam pendekatan65, yakni: oleh Miriam dimana 1. Pendekatan Legal (Institusional) juga dikenal dengan pendekatan tradisional. Pendekatan legal mulai dikenal pada abad 19, tepatnya sebelum perang dunia II. Dalam pendekatan legal, negara merupakan fokus utama khususnya ditinjau dari segi konstitusional dn yudiris. Pendekatan legal dikatakan sebagai pendekatan tradisional karena pembahasan dalam pendekatan ini berkenaan dengan sifat UUD, kedaulatan, kekuasaan formal dan yudiris dari lembaga kenegaraan, seperti badan yudikatif, parlemen serta badan yudikatif. Pembahasan dalam pendekatan ini bersifat statis dan deskriptif selain itu dominan menggunakan ulasan dari sejarah. Pendekatan ini Pendekatan legal juga bersifat normatif, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan standar tertentu yang mengasumsikan norma dari negara demokrasi barat seperti Inggris, Amerika, Prancis, Belanda serta Jerman. Pendekatan legal cenderung menganggap bahwa konsep kekuasaan dan kedudukan merupakan satu-satunya faktor penentu berkenaan dengan pembuatan sebuah keputusan serta pelaksanannya. Berikut ini poin-poin singkat untuk membantu memahami pendekatan legal (institusionalis/tradisional):
Isi Kajian & Ciri: o Filsafat Normatif: yang seharusnya, bukan keadaan sebenarnya. Menjelaskan 65 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. 65
Preskriptif: Paduan mana hal yang baik serta buruk. o Sejarah Historis: Kajiannya tentang masa lalu. - Deskriptif: Bersifat paparan. o Hukum Legal konstitusional: Lembaga formal. o Metode Kualitatif: Tidak menggunakan statistik dan matematika, metode kualitatif telah digunakan sejak 1932. o Lainnya Syarat Nilai: Nilai baik serta buruk dalam masyarakat. Pendekatan tradisional gagal dalam banyak membangunteori, menghasilkan filsafat politik/acuan hukum/etika politik. Teori merupakan penjelasan yang berakar dari fakta empirik filsafat adalah penjelasan yang tidak berasal dari fakta empirik. namun sedangkan Kekurangan 66
o Kekecewaan legal (institusionalisme/tradisional) terjadi pada awal 1930. Kekecewaan terjadi karena dalam pendekatan ini ilmu politik hanya sedikit membahas kekuasaan, cenderung terasing dari proses kebijakan serta metode ilmu politik cenderung ketinggalan zaman. terhadap pendekatan 2. Pendekatan Perilaku (Behavioralis) Pendekatan ini berkembang seusai perang dunia II di Amerika pada tahun 1950. Hal yang melatar belakangi munculnya pendekatan ini antara lain: a. Sifat deskriptif ilmu politik tidak memuasakan, karena dianggap tidak realistis serta berbeda dari kenyataan yang ada. b. Terdapat kekhawatiran jika ilmu politik tidak dapat berkembang dengan pesat dibandingkan dengan ilmu lainnya, seperti misalnya ilmu psikologi, dan sebagainya. sosiologi, antropologi c. Pada kalangan pemerintah Amerika muncul keraguan pada kemampuan dari sarjana ilmu politik untuk menjelaskan berbagai fenomena politik. Main idea atau pemikiran pokok dari pendekatan perilaku adalah tidak ada manfaatnya untuk membahas lembaga formal, hal ini dikarenakan pembahasan tersebut kurang memberikan informasi mengenai proses politik. Pendekatan perilaku dirasa lebih memberikan manfaat untuk mempelajari behavior atau perilaku manusia, karena hal ini 67
merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati secara langsung. Pendekatan perilaku tidak menganggap lembaga formal sebagai pihak yang independent, melainkan lembaga formal adalah sebuah kerangka untuk kegiatan manusia. Pendekatan ini tidak hanya meneliti perilaku serta kegiatan manusia, namun juga orientasi maanusia terhadap motivasi, sikap, persepsi, harapan, tuntutan dan sebagainya. Ciri khas pendekatan perilaku salah satunya adalah pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem sosial serta negara adalah sistem politik yang menjadi subsistem dari suatu sistem sosial. Seluruh sistem memiliki stuktur yaitu institusi ataupun lembaga serta unsur- unsur dari stuktur tersebut memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut bergantung pada sistem dan fungsi lainnya, dimana konsep ini dikenal dengan pandangan stuctural function. Perbedaan dari pendekatan legal (tradisionalis) dan pendekatan perilaku (behavioralis) dijelaskan dalam poin- poin berikut ini: a. Pendekatan legal (tradisionalis), memiliki ciri- ciri berikut ini: Menekankan pada filsafat Menekankan nilai serta norma Memperjuangkan ilmu terapan Menonjolkan aspek historis yudiris Metode kualitatif b. Pendekatan perilaku (behavioralis), memiliki ciri-ciri berikut ini: Menekankan pada fakta 68
Penelitian empiris Memperjuangkan ilmu murni Mengutamakan sosiologi-psikologis Metode kuantitatif Para pakar atau ahli memberikan kritik terhadap pendekatan perilaku (behavioralis), diantaranya adalah Eric Voegelin, John Hallowell serta Leo Strauss yang merupakan sarjana (tradisionalis), mereka beragumentasi bahwa pendekatan perilaku (behavioralis) terlalu kaku dikarenakan menolak nilai serta norma dalam sebuah penelitian politik. Pakar dari kalangan tradisionalis menyatakan bahwa pendekatan perilaku (behavioralis) tidak mengkaji serta menggali pertanyaan mengenai seperti apakah sistem politik demokrasi yang seharusnya ataupun cara membangun masyarakat yang adil. pendekatan legal Selain itu pakar tradisionalis mengemukakan bahwa pendekatan perilaku (behavioralis) tidak memiliki hubungn dengan realitas politik, serta terlalu memusatkan perhatian pada perihal yang tidak terlalu penting, misalnya survey mengenai sikap politik, perilaku pemilih, pendapat umum dan sebagainya. Berikut ini poin-poin singkat untuk membantu memahami pendekatan perilaku (behavioralis): Pembahasan pendekatan perilaku o Pembahasan mengenai stuktur berubah menjadi pembahasan proses. o Pembahasan mengenai lembaga berubah menjadi pembahasan perilaku.
Isi Kajian o Sosiologi. o Psikologi. 69
o Antropologi. Ciri-ciri o Analitis. o Empirik. o Perilaku formal). o Bebas nilai. o Berhasil dalam theory building. o Menggunakan metode kuantitatif. individu dalam kelompok (non Kekurangan o Hanya fokus atau mementingkan pembangunan teori, tanpa mengindahkan aksi serta relevansi. o Aspek kuantitatif dianggap menyederhanakan kesimpulan. o Penganut pendekatan perilaku mengabaikan norma-norma politik. 3. Pendekatan Pascaperilaku (Post Behavioral Approach) Pendekatan pascaperilaku menegaskan bahwa relevansi dan orientasi dalam bertindak merupakan hal yang penting. Awal mula perkembangan pendekatan pascaperilaku adalah sebagai reaksi pada usaha yang berusaha mengubah penelitian serta pendidikan ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan murni yang sesuai dengan pola ilmu eksak. sebuah kesinambungan serta koreksi atas pendekatan perilaku. David Pendekatan pascaperilaku merupakam 70
Easton menguraikan pokok-pokok atau dalam pendekatan pascaperilaku, antara lain: 1. Berkenaan usaha mengadakan penelitian empiris serta kuantitatif, ilmu politik menjadi abstrak serta tidak relevan dengan masalah sosial yang dihadapi. Relevansi dirasa lebih penting dibandingkan dengan penelitian yang cermat. dengan 2. Ilmu politik tidak memiliki hubungan dengan realitas sosial, hal ini dikarenakan penelitian dengan pendekatan pascaperilaku dianggap terlalu abstrak. 3. Penelitian mengenai nilai-nilai termasuk sebagai ilmu politik. 4. Action oriented. 5. Turut mempolitisasi organisasi profesi serta lembaga ilmiah. Berikut ini poin-poin singkat untuk membantu memahami pendekatan pascaperilaku: Ciri o Ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah sosial. o Bersifat konservatif, karena sangat menekankan keseimbangan dalam sistem serta cenderung kurang memberi peluang pada perubahan. o Nilai-nilai tidak boleh dihilangkan, dalam evaluasinya ilmu tidak boleh value free. o Para ahli memiliki tugas historis untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi permasalahan sosial dan mempertahankan nilai- nilai kemanusiaan. 71
o Action oriented dalam konteks membentuk dan membangun masyarakat yang lebih baik. o Para untuk turut menghindari perjuangan serta harus mempolitisasi organisasi profesi serta lembaga ilmiah. ahli tidak diperkenankan 4. Pendekatan Neo-Marxis Kalangan yang menganut paham ini pada umumnya merupakan para ahli yang berasal dari kalangan borjuis, dimana mereka dikenal enggan untuk terlibat dalam organisasi besar, seperti halnya partai politik ataupun aktif pada kegiatan politik secara langsung. Kalangan neo-marxis seringkali mengangap masalah yang dihadapi oleh negara bukan merupakan masalah pokok, yang mana hanya disinggung sepintas dan tidak dibahas atau dipahami secara detail. Fokus dalam pendekatan neo-marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam suatu negara. Selain itu kalangan neo- marxis mengecam analisis stuktural yang dikemukakan oleh kalangan behavioralis, dikarenakan terlalu mengutamakan harmoni serta keseimbangan sosial dalam sebuah sistem politik. Menurut pandangan behavioralis sebuah konflik dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui itikad baik, rasio dan kompromi, sedangkan pandangan neo-marxis mengangap bahwa penyelesaian sebuah konflik harus diselesaikan berdasarkan kekuasaan. Berikut ini poin-poin singkat untuk membantu memahami pendekatan neo marxis: Fokus kajiannya adalah kekuasaan dan konflik. Konflik kelas adalah proses dialektis penting yang mendorong perkembangan masyarakat. 72
Tidak memandang konflik kelas antara kalangan borjuis dan proletar. Negara mempertahankan kepentingan kelas dominan. Dominasi menyebabkan transformasi. Mendorong transformasi total. Kelas yang dominan mempertahankan posisinya dengan paksaan dan persuasi. 5. Pendekatan Ketergantungan (Depedency Theory) Para ahli ataupun kelompok yang kajiannya berlandaskan pada pendekatan ketergantungan pada umumnya mengkhususkan kajiannya mengenai hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Hasil karya dari para ahli maupun kelompok yang mendukung pendekatan ketergantungan awalnya memusatkan perhatian pada negara-negara yang terdapat di Amerika Selatan. Selain itu para ahli serta kelompok yang memegang prinsip pendekatan ketergantungan meyakini bahwa imperialisme masih hidup, namun dalam bentuk yang berbeda yakni dominasi ekonomi negara kaya terhadap negara kurang maju. Kalangan bahwa pembangunan yang dilakukan negara berkembang atau dunia ketiga, pada umumnya selalu memili keterkaitan dengan kepentingan pihak barat (dunia pertama). Negara dunia ketiga yang notabe negara jajahan seringkali menyediakan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta menjadi pasar bagi barang yang diproduksi negara yang menjajahnya (negara pendekatan ini mengemukakan 73
maju), selain itu produksi ekspor negara jajahan juga diatur dan ditentukan oleh negara yang menjajah. Berikut ini poin-poin singkat untuk membantu memahami pendekatan ketergantungan: Fokus kajian pendekatan ketergantungan adalah hubungan ketergantungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Imperialisme masih ditemukan, namun bukan dalam bentuk penjajahan, tetapi berbentuk kontrol politik dan ekonomi.
6. Pendekatan Pilihan Rasional (Rational Choice) Pendekatan ini berkembang setelah terjadi pertentangan antar berbagai pendekatan sebelumnya sehingga mencapai kesepakatan yang menunjukan bahwa terdapat pluralitas antar pandagan. Pendekatan pilihan rasional muncul saat seluruh dunia atau negara berlomba dalam membangun ekonomi. Pada pendekatan ini pula dikenal ilmu ekonomi politik, yang mengemukakan bahwa manusia melihat keterkaitan antara faktor ekonomi serta politik, khususnya dalam menentukan sebuah kebijakan publik, dimana berbagai teknik formal yang digunakan ahli ekonomi dapat diaplikasikan pada penelitian yang berkenaan dengan gejala politik. Pendekatan pilihan rasional mempercayai bahwa metode induktif akan mendorong lahirnya model-model bagi tindakan politik. Pendekatan ini menegaskan bahwa individu merupakan aktor yang paling penting dalam politik. Hal ini dikarenakan individu merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas sehingga selalu mencari tujuan serta memiliki 74
tujuan, dimana tujuan-tujuan tersebut mencerminkan pribadi dari seorang individu. Selain itu dalam mewujudkan tujuan tentunya individu harus membuat pilihan ataupun keputusan. Optimalisasi serta efisiensi merupakan inti dari pendekatan pilihan rasional. Berikut ini poin-poin singkat untuk membantu memahami pendekatan pilihan rasional:
Pengaruh ilmu ekonomi dalam politik. Fokus kajiannya adalah pilihan manusia. Individu merupakan pihak yang paling penting dalam politik. rasional Manusia merupakan makhluk rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingan sendiri. dimana melakukan Manusia membuat dibuat preverensi, setelah preferensi perhitungan untung dan rugi. Proses perhitungan tersebut dihutung dengan pendekatan matematis.
7. (New Institutionalism) Pendekatan Institusionalisme Baru Pendekatan institusionalisme baru dapat dipahami sebagai sebuah visi yang meliputi berbagai pendekatan lainnya. Pendekatan ini memiliki berbagai aspek atau variasi, diantaranya sosiologi, sebagainya. Dalam institusionalisme pendekatan institusionalisme baru, sebuah institusi atau negara dipandang sebagai suatu hal yang dapat diperbaiki (diarahkan) ke arah atau tujuan tertentu, misalnya negara harus fokus pada membangun masyarakat agar lebih makmur. institusionalisme dan baru ekonomi 75
institusionalisme baru didorong oleh pendekatan behavioralis yang memandang politik serta kebijakan publik merupakan hasil dari perilaku massa serta pemerintahan sebagai seuatu institusi yang mencerminkan kegiatan massa tersebut. Selain hal tersebut, pendektan institusionalisme baru menjelaskan mengenai bagaimana sebuah organisasi institusi, apa tanggung jawab dari setiap peran yang ada dalam institusi tersebut, serta bagaimana peran serta institusi berinteraksi. Berikut ini ciri-ciri atau inti mengenai pendekatan institusionalisme baru yang dijabarkan oleh Robert E. Goodin: Pendekatan
Pihak yang memiliki kewenangan dan kelompok masyarakat melaksanakan tugasnya dalam sebuah konteks yang dibatasi secara kolektif. Pembatasan berlandaskan pola norma serta peran yang berkembang dalam kehidupan sosial serta perilaku pihak yang mengemban peran tersebut. Pembatasan memberikan keuntungan bagi individu maupun kelompok. individu Faktor yang membatasi kegiatan maupun kelompok mempengaruhi preferensi serta motivasi dari pihak yang memiliki kewenangan dan kelompok masyarakat. Pembatasan dilakukan untuk menghindari dan mencegah kebiasaan yang sebelumnya umum dilakukan. Pembatasan bertujuan untuk mewujudkan, memelihara serta memberi peluang bagi individu maupun kelompok. 76
Institusionalisme merupakan hal yang penting bagi negara yang baru melepaskan diri dari sebuah rezim yang represif dan otoriter. Sehingga proses pengaturan kembali nilai-nilai yang akan dianut sangatlah penting, karena hal ini akan mempengaruhi rezim dalam negara tersebut.Pendekatan baru tentunya institunasionalisme dengan fokus pendekatan lama, dimana institunasionalisme institusionalisme baru adalah analisis ekonomi, pasar dan globalisasi serta kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan fokus pendekakatn institusionalisme lama adalah perihal konstitusi yuridis. Melalui pendekatan ini dapat dipahami bahwa ilmu politik dapat mengembalikan fokus suatu negara termasuk aspek legal ataupun institusional. berbeda Berikut ini poin-poin singkat untuk membantu memahami pendekatan institusionalisme: Dinamis. Institusi negara dapat dibentuk atau diarahkan pada sebuah tujuan. Dipicu pendekatan perilaku yang memandang sebuah institusi adalah hasil perilaku dari aktor. Bersifat saling mempengaruhi, dimana perilaku aktor mempengaruhi institusi serta institusi mempengaruhi aktor. 8. Pendekatan Lainnya Selain pendekatan-pendekatan yang telah dijabarkan di atas, terdapat juga berbagai pendapatan lainnya dalam memahami ilmu politik, diantaranya sebagai berikut: 1. Pendekatan Kelompok 77
Pendekatan ini diperkenalkan oleh Arthur Bentley dalam karyanya yang berjudul The Process of Government (1908)66, selanjutnya dikembangkan oleh David Truman. Pendekatan kelompok merupakan sebuah reaksi terhadap pendekatan legal (institusional). Fokus pendekatan ini adalah perilaku politik serta unsur-unsur empirik dalam kehidupan politik. Hal ini berkenaan dengan pernyataan Bentley yang mengemukakan bahwa hal dasar dalam studi politik tidak bisa ditemukan dalam undang-undang, essay ataupun konvensi konstitusional, namun harus berdasarkan kenyataan empirik. Pendekatan kelompok menegaskan jika kebijakan publik suatu hasil dari perjuangan kelompok. Individu yang memiliki pandangan yang sama bergabung dalam sebuah kelompok guna menyampaikan aspirasi ataupun menyatakan permintaannya kepada pemerintah. Seorang individu menjadi penting dalam kehidupan politik, apabila tindakan yang dilakukannya berlandasakan atas kepentingan bersama. Kelompok sebagai sangat diperlukan keberadaannya jembatan antara individu dengan pihak pemerintah. Pendekatan kelompok memandang kebijakan publik sebagai sebuah keseimbangan, dimana keseimbangan tersebut dapat tercapai melalui pengaruh interest group. Pengaruh sebuah kelompok akan kebijakan publik tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
Jumlah anggota Kesejahteraan kelompok Kekuatan kelompok Kepemimpinan 66 Arthur F Bentley, The Process of Government (Chicago: University of Chicago Press, 1908). 78
Akses kewenangan akan kebijakan publik Pengambilan keputusan Kohesi internal. terhadap pihak yang memiliki Perubahan yang didasarkan atas kepentingan kelompok cenderung menguntungkan atau pro pada kelompok yang mengusulkan sebuah perubahan tersebut. Maka dari itu dalam pendekatan kelompok, peran kelompok sangat penting bagi sebuah negara, karena kelompoklah yang mempengaruhi kebijakan hingga nilai-nilai yang harus ditaati oleh warga negara. 2. Pendekatan Ekonomi Politik Martin Staniland mengemukakan bahwa pendekatan ekonomi politik menjelaskan interasksi yang sistematis antara aspek politik srta aspek ekonomi67. Hubungan interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam banyak cara, seperti halnya dalam hubungan kualitas antara suatu proses determinis ataupun hubungan yang bersifat timbal balik atau proses perilaku yang berlansung secara terus-menerus. Dalam buku Welth of Nation, Adam Smith menyatakan bahwa ekonomi politik adalah sebuah cabang ilmu yang memiliki dua tujuan68, yakni: Menciptakan atau swasembada bagi masyarakat serta membantu masyarakat mencari pendapatan. sumber pendapatan 67 Martin Staniland, What Is Political Economi? (New York: Vail Ballou Press, 1985). 68 Adam Smith, An Inquary into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Indianapolis: Liberty Classics, 1981). 79
Menyediakan sejumlah daya bagi masyarakat juga pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ekonomi politik merupakan sebuah gabungan dari dua seni, yaitu seni pengelolaan perekonomian dan seni pengaturan pemerintha. Istilah ekonomi politik pertama kali digunakan pada tahun 1615 oleh Montchrestien, yang merupakan penulis berkebangsaan Perancis dalam karyanya yang berjudul Trade de Economic Politique69. Selanjutnya John Stuart Mill juga menggunakan istilah ekonomi politik dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into The Principles of Political Economic. Istilah ekonomi politik merupakan istilah yang populer dan sering digunakan para ahli pada abad 18. Namun pada tahun 1980 melalui buku Principles of Economic, Alfred Marshall memisahkan istilah ekonomi politik, karena ekonomi menitik beratkan pada uraian ekonomoni sistematik kualitatif sedangkan politik tidak menguraikan mengenai ekonomi. Selanjutnya pada Robert Dahl dan Charles Lindblom menguraikan keterkaitan antara ekonomi dan politik dalam buku yang berjudul Politics, Economics & Welfare70. Berikut beberapa poin yang dikemukakan berkenaan dengan ekonomi politik: Terdapat perbedaan konvesional dengan ekonomi politik. antara ekonomi Terdapat perbedaan antara ekonomi politik klasik dengan dinamika hubungan antara pasar itu dengan kebijakan pemerintah, selain 69 Montchrestien, Trade de Economic Politique, 1615. 70 Robert A Dahl and Charles E. Lindblom, Politics, Economics And Welfare: Planning And Politico-Economic Systems Resolved Into Basic Social Processes (New York: Harper and Row, 1953). 80
masyarakat merupakan pihak yang terkena dampak dari hubungan tersebut. Dalam menganalisis masalah ekonomi politik menggunakan pendekatan kualitas dan teori maupun analisis dari ilmu sosial lainnya. Ekonomi politik dapat digunakan untuk membahas masalah sosial selama masalah tersebut dengan perekonomian. kterkaitan memiliki Ekonomi politik membahas dengan kemiskinan, modern yang pendapatan, ketidakadilan pemerataan pertumbuhan dan lainnya. berkaitan Berikut ini beberapa keuntungan pendekatan ekonomi politik: Tidak terikat lembaga atau peraturan politik khusus. Memiliki keuntungan bagi analisis komparasi dalm membentuk suatu kebijakan. Menciptakan kestabilan ekonomi politik sehingga dapat mendorong kesejahteraan. Selain kelebihan, pendekatan ekonomi politik juga memiliki kekurangan diantaranya adalah penekanan pada kategori fungsional akan menyebabkan pengabaian terhadap politik itu sendiri, khususnya dalam pembentukan kebijakan serta pengaruh variabel lingkungan pada proses pembuatan kebijakan publik. Sehingga dapat dipahami bahwa pembentukan atau pembuatan kebijakan publik lebih dari sekedar proses intelektual. Selain hal tersebut, pada kondisi akan krisis ekonomi, pendekatan ekonomi politik 81
menyebabkan dampak negatif bagi perekonomian sebuah negara. 3. Pendekatan Sistem Hal yang melatar belakangi lahirnya pendekatan sistem adalah adanya tuntutan, harapan, dan dukungan, sebagai prasyarat sebelum memasuki proses konversi dalam sistem politik. Setelah melalui proses konversi barulah keluar keputusan mengikat seluruh anggota masyarakat dalam bentuk hukum ataupun perundangan. Hukum dan perundangan tersebut, akan mendorong reaksi berupa opini dalam masyarakat, menghasilkan masukan baru, dan kembali menciptakan tuntutan dan atau dukungan baru. Dalam pendekatan sistem, kebijakan politik dipandang sebagai sebuah tanggapan dari sistem politik yang didasari permintaan maupun dorongan lingkungan atau masyarakat sekitar. Pada konteks ini, sistem politik yang merupakan suatu jaringan institusi serta kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan sebuah keputusan atau alokasi otoritatif. Pendekatan sistem pada umumnya diterapkan dalam analisa politik luar negeri. Pendekatan ini dapat menggambarkan bagaiman suatu proses pembuatan sebuah keputusan berlangsung dengan melihat pihak yang terlibat pada proses politik luar negeri tersebut. Hal yang dianggap paling tepat untuk menggambarkan politik luar negeri adalah analisis input-output. Input merupakan proses memasukan informasi atau sumber daya ke dalam sebuah sistem. Sedangkan output merupakan tindakan suatu sitem. Pada pendekatan sistem dikemukakan oleh David Easton, menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil konversi dari input berupa tuntutan maupun 82
dukungan yang diolah secara sistematik oleh sistem politik sehingga menghasilkan keputusan atau tindakan yang disebut output71. Output yang dihasilkan berupa kebijakan, dapat diterima atau ditolak oleh lingkungan tergantung pada input yang telah dirumuskan sebelumnya. Output yang dihasilkan tersebut tentu tidak terlepas dari campur tangan keberadaan proses politik di dalamnya. Berdasarkan asumsi Easton tersebut, proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output yang secara detailnya adalah pengolahan input untuk menjadi output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, oleh lingkungan sosial. Untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri atau atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu72: yang akan dipengaruhi a. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik Dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem politik. Unit- unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya. 71 David Easton, The Political System. 72 Maksudi Irawan Beddy, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 83
Agar dapat membedakan antara sistem politik dengan lingkungannya, maka sistem politik mempunyai batas-batas tertentu. Batas suatu sistem politik ditentukan oleh unsur lebih berhubungan dengan tindakan yang kurang pengambilan keputusan yang mengikat (otoritatif) bagi suatu masyarakat. Setiap aksi sosial yang tidak memiliki ciri-ciri ini sudah jelas tidak termasuk ke dalam sistem politik. b. Input-output Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik. Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi menjadi dua, yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan dan dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat. c. Diferensiasi dalam Sistem Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) kerja. Di masa modern adalah 84
tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. d. Integrasi dalam Sistem Mekipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan sistem tentunya memiliki kelebihan, yakni dapat menggabungkan berbagai aspek serta elemen politik pada teori analisa sistem, dimana proses penggabungan ini akan memberi peluang untuk melembagakan berbagai realitas politik yang terbilang rumit, kemudian mensistemasikannya pada sistem tanpa menghiraukan atau melupakan sifat politik yang multidimensi73. Disamping kelebihan, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, antara lain: Memiliki sifat mutlak. Menjunjung tinggi kestabilan, sehingga sulit untuk menjelaskan kegagalan ataupun isu dalam sebuah sistem. Menolak masukan dari pihak luar yang akan berdampak (mendistorsi) sistem. Cenderung mengingkari keberadaan sebuah negara. Bersifat mekanistik, cenderung menghiraukan diferensiasi sistem yang timbul akibat variasi. 4. Pendekatan Marxis 73 Beddy. 85
Pendekatan marxis dipengaruhi oleh pemikiran- pemikiran Karl Marx. Kalangan yang menganut pendekatan marxis mengkritik penggunaan metode ilmu-ilmu alam dalam ilmu politik. Selain itu mereka tidak menerima obyektivitas ilmu politik serta value neutrality. Kalangan marxis tersebut digunakan oleh kalangan menganggap kenyataan mengenai behavioralis perkembangan ilmu politik yang semakin ideologis serta non- obyektif. Para ilmuan yang menganut aliran marxis pada umumnya lebih banyak terlibat dalam organisasi mereka jarang untuk merumuskan paradigma sehingga cukup alternatif ilmu politik. istilah untuk menutupi 5. Marxisme Klasik Marxisme klasik adalah teori-teori yang dibuat oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Sebutan Marxisme Klasik digunakan untuk membedakan Marxisme yang dipahami secara luas dengan apa yang dipahami oleh Marx. Sedangkan Marxisme merupakan teori ataupun aplikasi yang didasarkan pada interpretasi karya-karya Marx dan Engels. Marxisme klasih memiliki pengaruh dalam berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, sosiologi, ekonomi, media studies, sejarah, literary critisim hingga aesthetic74. 'isme' yang pada umumnya dihubungkan dengan marxisme klasik, yakni ekonomisme, determinisme, matrealisme serta stutualisme. Marxisme dalam sudut pandang ekonomi berarti mengistimewakan ekonomi, sedangkan dalam sudut pandang determinisme berarti relasi ekonomi menentukan relasi sosial serta politik. Selain ini pendekatan ini menilai ekonomi sebagai hal yang Terdapat empat 74 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. 86
mendasari kehidupan, dimana institusi politik, hukum, sistem kepercayaan hingga bentuk keluarga menyesuaikan dengan tuntutan dasar sistem ekonomi. Sehingga ekonomilah yang menentukan bagaimana suatu sistem sosial berfungsi dan berkembang. 6. Marxisme Kontemporer Kalangan yang menganut marxisme kontemporer atau modern umumnya menggunakan pendapat epistemologi realitis kritis yang berbeda dengan marxisme klasik, dimana hal ini dipengaruhi oleh kritik dari kalangan interpretis. Marxisme kontemporer dicirikan dengan keanekaragaman, seperti menolak ekonomisme, menolak determinasi, menolak stukturalisme, tidak mengistimewakan suatu kelas, cenderung mengistimewakan politik dan sebagainya. menekankan kontigensi, 87
MODUL 5 HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU-ILMU SOSIAL LAINNYA Ilmu Politik sangat berhubungan erat dengan ilmu- sosial lainnya karena ilmu politik mempelajari gejala-gejala sosial yang selalu berubah. Selain itu ilmu politik juga mepelajari manusia sebagai makhluk sosial yang bisa rasional tetapi juga irasional. Tentunya mempelajari ilmu politik tidak cukup hanya dengan mengetahui definisi dan ruang lingkupnya saja, namun harus di iringi dengan hubungannya dengan ilmu lainnya. Dengan adanya pemahaman tentang hubungan tersebut akan membuka wacana dalam memahami konteks dasar ilmu dan melaksanakannya sesuai dengan koridornya. Ilmu politik memiliki hubungan yang paling erat dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang karena penting bagi perkembangan ilmu politik, 88
mengambarkan data dan fakta di masa lampu, yang kemudian diolah lebih lanjut oleh ilmu politik .Bahan yang disajikan ahli sejarah dipakai untuk menemukan pola-pola yang dapat membantu untuk memproyeksi masa depan. Disamping itu filsafat juga mempunyai hubungan erat dengan ilmu politik, karena filsafat membantu mencari jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut segala sesuatu yang ada di muka bumi75. Pandangan lain terhadap ilmu politik adalah, ilmu politik semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19, pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, yang dalam perkembangannya saling mempengaruhi. Sementara apabila ilmu politik ditinjau lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Beberapa asumsi dalam ilmu politik diantaranya: Ilmu politik tidak dapat berdiri sendiri, karena dalam perkembangan saling mempengaruhi dan meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu social, yang memiliki hubungan erat dengan ilmu social lainnya. Untuk memahami bagaimana keterkaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya, dapat dijabarkan sebagi berikut: 75 Miriam Budiardjo. 89
1. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi Diantara ilmu sosial lainnya, ilmu sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. Ilmu sosiologi membantu ahli politik untuk memahami latar belakang, susunan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Menurut Giddings, sarjana-sarjana ilmu politik harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar sosiologi, karena sosiologi merupakan ilmu masyarakat yang dapat membantu para sarjana politik dalam mengamati dan menganalisis kehidupan masyarakat disekitarnya, khususnya yang berkenaan dengan politik. Sosiologi meliputi berbagai cabang pengetahuan antara lain sosiologi tentang kejahatan, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi politik dan sebagainya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari seluruh seluk beluk yang berhubungan dengan sosial. Banyak aspek yang dipelajari dalam ilmu sosiologi dimana berkait dengan kehidupan sosial, hubungan antar sesama, kekeluargaan, kasta, rumpun, bangsa, agama dan asosiasi kebudayaan, ekonomi dan organisasi politik, dari keseluruhan yang tersebut adalah pernyataan naluri dari khalayak sosial. Dengan demikian sosiologi adalah ilmu yang berkenaan dengan keseluruhan proses perkembangan kehidupan manusia, dimana jangkauan dan penjamahan ilmu sosilogi lebih luas. Ilmu politik memiliki keterkaitan yang erat dengan sosiologi karena kedua cabang ilmu tersebut berusaha mempelajari perilaku manusia dalam kelompok. Sedangkan sosiologi mempelajari seluruh masyarakat, ilmu politik berkaitan dengan sistem politik yang merupakan bagian dari masyarakat yang lebih besar. Studi tentang interaksi antara 90
rakyat dan negara adalah sesuatu yang bertujuan untuk dilakukan oleh sosiologi dan ilmu politik dan karenanya, ada hubungan simbiosis antara sosiologi dan ilmu politik. Sehingga dapat diketahui bahwa Sosiologi sangat erat hubungannya dengan ilmu politik, sebab sosiologi politik bagian dari sosiologi yang menganalisis proses-proses yang menitik beratkan pada dinamika tingkah laku politik. Sebagaimana tingkah laku itu dipengaruhi oleh berbagai proses sosial, seperti kerjasama, persaingan, konflik dan sebagainya. Hal- hal tersebut juga dianalisis oleh ilmu politik. 2. Hubungan Ilmu Politik dengan Antropologi Budaya Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sosiologi membantu ilmu politik dalam memberikan analisis kehidupan sosial secara umum, sementara itu jasa antropologi terhadap ilmu politik adalah menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya, karena antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek kultural atau kebudayaan dari masa lampau hingga saat ini. Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik. Terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan dimasa lampau yang meliputi semua aspek kultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politiknya. Salah satu hal yang melandasi perkembangan ide- ide dan lembaga-lembaga politik, salah satunya adalah konsep antropologi budaya yakni "konsep kebudayaan" (culture concept) yang dikembangkan oleh Ralph Tipton. Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat tersebut, serta hubungan antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga yang juga terdapat di dalamnya. 91
Sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan memberikan corak dan ragam pada masyarakat maupun lembaga- lembaga. bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat (participant observer). Penelitian semacam ini memaksa sarjana ilmu politik untuk meniliti gejala-gejala kehidupan sosial "dari dalam" masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Antropologi telah berpengaruh dalam 3. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi Ilmu politik dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat, hal ini dikarenakan dalam setiap tindakan politik struktur terdapat perekonomian suatu masyarakat dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik. Pada zaman Yunani, ilmu politik mengatur kehidupan politik warga Yunani, sedangkan ekonomi (oikonomos) mengatur kemakmuran material dari warga negara Yunani. Pada abad 17, Montchretien de Watteville memperkenalkan istilah "Ekonomi Politik" yang menggambarkan begitu eratnya ilmu politik dan Ekonomi76. Pada akhir PD I di Inggris dikemukakan ide tentang Negara Negara (Welfare kesejahteraan Mensejahterakan rakyatnya. aspek ekonomi, demikian pula state) artinya Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari pemikiran inilah muncul istilah ilmu ekonomi politik. Dikarenakan pada saat itu urusan ketertiban finansial bersumber dari penghasilan negara. Pemikiran tersebut telah berubah, ilmu ekonomi 76 Montchrestien, Trade de Economic Politique. 92
dinyatakan independent dan terpisah dari ilmu politik, dimana dalam konteks ini urusan finansial masyarakat merupakan urusan pribadi yang tidak difasilitasi negara. Masyarakat didorong untuk berusaha, bagaimana, dimana, apa dan bagaimana mengatur dan memperoleh kekayaan. 4. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi Sosial Hubungan antara ilmu politik dengan psikologi sosial adalah pendekatan pada ilmu politik pada umumnya menggunakan hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala- gejala politik dan penyelidikan tentang motif- motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Sarjana psikologi mengembangkan pendapat-pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau "psyche" seseorang, yang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikap seseorang. Hal ini sangat bermanfaat bagi ilmu politik dalam penyelidikan pendapat umum, propaganda, partai revolusi, yang politik, masalah kepemimpinan dan menggunakan hukum- hukum dan dalil- dalil psikologi itu. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat dan tabiat manusia, serta fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia. Setiap tindak-tanduk dan aktifitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu, sedangkan ilmu politik perlu mengetahui dan memahami sitfat dan tabiat manusia dalam mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Para sarjana psikologi berpendapat bahwa negara dan lembaga politik merupakan hasil dari pemikiran manusia. Sehingga suatu negara serta lembaga maupun sistem didalamnya akan berjalan dengan baik jika keselarasan mental warga negaranya baik pula. Terkait hal tersebut, maka ilmu psikologi diperlukan untuk membangun politik yang 93
baik. Ilmu psikologi mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat, ada titik temu antara ilmu politik dan psikologi karena kedua ilmu ini pada dasarnya berlandaskan perilaku. Psikologi mengajarkan sifat dasar manusia yang tentunya tidak sama diseluruh penjuru dunia, setiap individu maupun kelompok memiliki kelebihan serta kekurangan. Begitu pula dalam konteks politik, terdapat individu atau kelompok yang memiliki kesadaran tinggi untuk membangun politik yang baik, dan sebagian lainnya acuh atau tidak tipe peduli. keistimewaan dari lembaga politik bisa berjalan sukses dibeberapa negara dan gagal pula terjadi disebagian negara. Alasan inilah yang menjawab kenapa 5. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum Setiap individu maupun kelompok harus memiliki aturan yang mengatur kehidupannya agar dapat tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat. Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Negara merupakan wadah tempat suatu kekuasaan direalisasikan. Berdasarkan kenyataan ini sudah nampak hubungan antara ilmu hukum, yaitu dalam proses ilmu politik dan penyelenggaraan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri. Ilmu politik juga menyelidiki hukum tetapi tidak menitik beratkan pada segi- segi teknis dari hukum, melainkan menitik beratkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan-kekuatan sosial, sebagai hasil dari faktor- faktor kekuasaan. Hukum juga merupakan salah satu diantara sekian banyak "alat politik" 94
yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara. Seorang ahli hukum akan melihat negara, sebagai lembaga atau organisasi hukum, sedangkan ahli politk lebih cendrung melihat negara sebagai system of controls, memandang negara sebagai suatu asosiasi, atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu negara terdapat banyak asosiasi, bedanya dengan negara untuk mengendalikan masyarakat memakai kekerasan fisik, tetapi asosiasi tidak memiliki wewenang dimaksud. Di negara- negara Benua Eropa, telah memperlihatkan hubungan yang sangat erat dengan ilmu politik, karena berkaitan dengan kewajiban negara dalam mengatur dan melaksanakan undang-undang. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara). adalah negara memiliki wewenang ilmu hukum sejak dulu 6. Hubungan Ilmu Politik dengan Filsafat Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam Gramsci semesta (universe) dan kehidupan manusia. mengatakan bahwa 'filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia'. (Gramsci, Selections from Prison Notebooks, 1933). Oleh karenanya, politik Gramsci mengarahkan dia 95
pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosofis. Perilaku politik dan pemerintahan dipelajari dalam kerangka filsafat politik yang berkaitan dengan gagasan abstrak tentang peran negara dan hubungan rakyat dan negara dengan penekanan pada pemahaman konsep-konsep kesejahteraan publik dan kebaikan sosial yang lebih besar, baik ilmu politik maupun filsafat memiliki landasan bersama dalam aspek-aspek ini. Ilmu politik memiliki hubungan yang erat dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai (value) dari negara. Negara dan manusia didalamnya dianggap sebagai sebagian dari alam semesta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara ilmu politik dan ilmu pengetahuan sosial lainnya sangat erat dan saling memengaruhi. Pendekatan ilmu sosial sangat berguna bagi analisa-analisa politik, sepanjang ilmu sosial mampu menempatkan masalah-masalah politik dalam konteks sosial yang lebih umum. Ilmu politik menjadi lebih berkembang dengan adanya ilmu sosial lainnya. 7. Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah Sejarah adalah deskriptif kronologis peristiwa dari zaman silam. Sejarah merupakan penghimpunan kejadian- kejadian konkret di masa lalu. Ilmu politik tak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik suatu Negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan politik negera itu di masa lampau dan masa 96
yang akan datang. Sejarah hanya mencatat apa yang pernah terjadi, sedang ilmu politik disamping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang kini sedang berlangsung dan mengadakan ramalan hari depan suatu masyarakat, ditinjau dari segi politik. Politik membutuhkan sejarah dan hampir semua peristiwa historis adalah peristiwa politik. Ilmu politik memperkaya materinya sejarah, mengadakan perbandigan dari buku-buku sejarah. Sejarah merupakan gudang data bagi ilmu politik. Sejarah adalah riwayat hidup ummat manusia, Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peradaban manusia. Melalui pelajaran ini segala ide- ide, kesuksesan dan peradaban manusia dikupas. Disini pula kita mengetahui kejadian- kejadian dahulu, gerak- gerik dan penyebab dimana memiliki timbal- baliknya pula. dengan peristiwa Pada sejarah juga terdapat pembahasan perkembangan ekonomi, sosial, agama, para cendekiawan, pergerakan artistik, perkembangannya dan juga membahas pertumbuhan dan kemunduran negara, organisasi dan sebab kegagalannya. Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik, hal ini sesuai dengan pernyatan, Professor Seely mengatakan: Sejarah tanpa ilmu politik laksana pohon tampa buah, sedangkan ilmu politik tampa sejarah bagaikan pohon tampa akar, dapat disimpulkan keduanya sangat memiliki hubungan yang erat. Sementara itu, Freeman mengemukakan histori atau sejarah adalah politik masa dahulu, sedangkan politik adalah sejarah dimasa kini. Beberapa fakta sejarah seperti yang dikatakan oleh Appadorai bahwa terdapat bagian dasar dari ilmu politik, dimana fakta- fakta sejarah memberikan kita materi mentah dari ilmu politik. Maka bagaimanakah kita mengolah mentah tersebut sehingga bermanfaat bagi kita. Point-point diatas menberikan kita informasi tentang asal-usul barang-barang berharga dari ilmu sejarah, kemajuan 97
dan kemunduran negara disertai segala problema yang terjadi dalam prinsip bernegara. Studi banding dari institusi dan politik yang baik pada masa lalu membantu kita untuk memahami permasalahan dimasa kini. Tiap- tiap masyarakat sudah pasti menghadapi suatu permasalahan, baik secara langsung dimana berakar dimasa dahulu kala, contohnya: kita memiliki warisan dari nenek moyang kita seperti: kastaisme, perkauman, dan sifat kedaerahan. Mempelajari ilmu sejarah dengan sendirinya akan membawa wawasan kita bahkan menolong kita dalam menyelesaikan fakta dasar dari permasalahan yang ada. Ilmu politik akan samar bila tidak disertai dengan sejarah, dimana sejarah juga akan terlihat pincang bila tidak diiringi dengan ilmu politik. Kedua ilmu tersebut memiliki suatu keterkaitan yang tidak mungkin dipisahkan. Lebih jelasnya setiap sejarah pasti diiringi dengan sang hero atau ilmu politik nama- nama pemikir mengupas segala bidang perkembangan suatu negara, dimana hal ini dikategorikan sebagai sejarah. terdahulu, dimana Seperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala ilmu politik erat hubuganya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut. 8. Hubungan Ilmu Politik dengan Geografi Segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat dan tidak akan sempurna jika penyelidikan itu tidak meliputi keadaan geografi. Dengan kata lain kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim . Misalnya letak geografis menentukan apakan suatu Negara akan menjadi Negara "land power" atau 98
"sea power" demikian juga letak suatu Negara akan mempengaruhi dalam diplomasi dan strategi perang. terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik yang memberikan penafsiran geografis atas hubungan- hubungan internasional. Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat antara faktor-faktor geografis dan yang berdasarkan geografi dapat memengaruhi politik, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Rudolf Kiellen (1864-1933) menganggap, disamping faktor antropologi dan ekonomi, keadaan geografis memengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, karena itu harus diperhitungkan dalam menyusun politik dalam dan luar negeri. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa politik. Faktor-faktor seperti Haushofer, kekalahan Jerman dalam PD I terutama disebabkan oleh apa yang mereka sebut dengan "kekalahan geografis" peristiwa tersebut menunjukkan betapa eratnya hubungan ilmu politik dengan geografi. Bagi sarjana-sarjana Jerman 9. Hubungan Ilmu Politik dengan Etika Etika adalah ilmu ketertiban dimana pokok masalah moralitas dipelajari. Singkatnya ilmu tatasusila adalah ilmu moralitas. Didalam ilmu ini tertetapkan hukum- hukum moralitas dan menentukan kebiasaan tingkah laku. Ilmu tatasusila juga memaksimalkan setiap tingkah laku manusia baik secara benar atau berhaluan kiri. Hubungan antara ilmu politik dan Etika adalah nyata atau jelas. Tidak ada pembahasan dalam ilmu politik pokok ini benar atau sebaliknya, maka persoalan apakah 99
tatasusilalah yang akan memberi jawaban setiap sasaran ataupun tujuan ilmu politik itu sendiri. Para philosophy politik di abad kuno dan abad pertengahan menyatakan tidak ada perbedaan diantara ilmu politik dan tatasusila, bagi mereka ketertiban keduanya saling berhubungan. Menurut Plato dan Aristotles, negara lahir hanya untuk menghasilkan atau melangkah kepada arah yang lebih baik, sedangkan untuk meraih kebaikan tersebut dibutuhkan iringan nilai moral yang tinggi. Di lain pihak Mahatma Gandhi menekakakan kedekatan hubungan ilmu politik dan etika, dia mengatakan: politik yang kehilangan agama adalah sebuah perangkap kematian, karena mereka telah jiwa. Agama disini diartikan sebagai membinasakan tatasusila atau moral yang tinggi. Maka jika para philosophy dahulu menyamakan politik dan etika namun sekarang ide tersebut telah berubah, buktinya banyak para pejabat kita yang tidak mempunyai moral seperti apa yang digambarkan oleh philosophy-philosophy terdahulu. Etika adalah pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk, tentang keharusan dan hal-hal yang wajib dibiarkan. Hubungan ilmu politik dan etika dilukiskan sebagai suatu hubungan yang membatasi ilmu politik, terutama praktek politik. Etika mengatakan apa yang harus dilakukan, tetapi disamping itu juga menetapkan batas-batas dari apa yang wajib dibiarkan. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Apabila menhilangkan moral dari politik, maka akan kita dapatkan politik yang berisfat "Machiavelistis" yaitu politk sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan. Hanya dengan jalan menjadikan kesusilaan sebagai dasar politik, dapat diharapkan akan adanya politik yang mengindahkan aturan- aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan. 100
BAB 6 KONFLIK DAN PROSES POLITIK 1. Pengertian Konflik Kata "konflik", sering diasumsikan berkaitan dengan hal-hal negatif, tapi dalam proses politik, kadangkala konflik diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Menurut Ramlan Surbakti (2010 :190), konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju ke arah kesepakatan atau korsensus. Selain itu, masyarakat tak mungkin terintegrasikan secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan paksaan dari kelompok yang dominan, karena konsensus yang terbentuk pada masyarakat permanen tidak akan bertahan selamanya, tanpa adanya kekuasaan paksaan77. Sehingga dapat dipahami bahwa konflik dan konsensus merupakan gejala-gejala yang tak terelakkan dalam masyarakat. Istilah konflik dalam ilmu politik, sering kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti terjadinya kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi. Konflik mengandung pengertian "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan,dan 77 Ramlan Surbakti, Memahmi Ilmu Politik. 101
pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik secara garis besar, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Konflik yang berwujud kekerasan Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan nyelesaian konflik yang melembaga. Contohnya: Huru-hara (riot), kudeta, pembunuhan atau sabotase yang berdimensi politik (terorisme), pemberontakan, dan separatisme, serta revolusi. b. Konflik yang tak berwujud kekerasan Konflik yang tak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat-negara yang memiiki konsensus mengenai dasar negara tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Adapun contoh konflik yang tidak yakni Unjuk-rasa kekerasan, (demonstrasi). Contohnya : demonstrasi, pemogokan, pembangkangan sipil (civil disobedience), pengajuan petisi dan protes, dialog (musyawarah), dan polemik melalui surat kabar78. berwujud Konflik merupakan gejala serba-hadir dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dan bernegara. Namun, seperti diuraikan di atas, tak semua konflik beraspek politik atau berimplikasi politik sehingga mekanisme pengaturannya 78 Ramlan Surbakti. 102
tidak selalu melalui proses politik. Tidak sepakatan yang terjadi antara dua orang sering kali dapat diselesaikan dengan kedua orang tersebut, atau dengan pihak ketiga yang dihormati kedua pihak tanpa melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintah. Namun tidak mencapai kesepakatan maka pemerintah harus turun-tangan sebagai mediator. Kedua contoh ini pada mulanya bukan konflik politik, tetapi berkembang menjadi konflik politik karena pihak yang berkonflik meminta pemerintah membuat keputusan yang adil atau pemerintah menganggap konflik itu, kalau tidak tepat, dapat mengganggu ditangani secara cepat dan kepentingan umum. Sehingga konflik dapat dirumuskan sebagai berikut: Perbedaan pendapat. Persaingan. Pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun onganisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempentahankan sumben-sumben dan keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemenintah. Salah satu dimensi penting proses politik adalah peneyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Proses penyelesaian konflik politik yang tidak bersifat kekerasan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu : a. Tahap politisasi atau koalisi Jika di dalam masyarakat terdapat konflik politik, maka setiap pihak akan merumuskan dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah. Kemudian mereka akan mengadakan politisasi agar tuntutan tersebut mendapat perhatian pemerintah. Politisasi bertujuan untuk menjadikan tuntutannya menjadi isu politik. Lalu, pihak penuntut menentukan cara 103
yakni dengan berkoalisi atau memperjuangkan sendirian. b. Tahap pembuatan keputusan Setelah melalui tahap politisasi, pihak yang berkonflik akan berusaha untuk memengaruhi pemerintah sebagai pembuat keputusan politik. c. Tahap pelaksanaan dan integrasi Pada tahap ini terdapat dua kemungkinan yang terjadi, yaitu pemerintah akan mengabulkan tuntutan atau akan menolak tuntutan tersebut. Terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi, yakni: Kemungkinan pertama, menolak tuntutan dengan tiga alasan, antara lain: a. Alasan subyektif, tuntutan masyarakat subyektif. b. Alasan pragmatik, tuntutan masyarakat menempati urursan prioritas yang rendah. tuntutan masyarakat c. Alasan konstitusi, bertentangan dengan ideologi bangsa. Kemungkinan kedua, menerima tuntutan secara tuntas maupun marginal. Secara tuntas, maksudnya keputusan yang dibuat pemerintah secara mampu menyelesaikan masalah menyeluruh. Sedangkan secara marginal ialah keputusan yang dibuat pemerintah hanya menyelesaikan "pinggir-pinggir" permasalahan, sehingga konflik tidak selesai secara tuntas. 104
2. Penyebab Konflik Politik Menurut Ramlan Subakti (2010) , konflik politik dapat terjadi karena disebabkan oleh dua hal: a. Konflik kemajemukan horisontal Konflik yang terjadi berkaitan dengan kernajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam anti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, muliter, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota. b. Konflik kemajemukan vertikal Konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki perbedaan strata atau tingkatan dalam masyarakat. Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik lain. Dalam budayanya dari ancaman kultur masyarakat yang berciri demikianini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme. 105
selalu kemajemukan horizontal dan vertikal atau perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan adanya fakta terdapat sejumlah masyarakat yang menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan- perbedaan baru dapat menimbulkan konflik apabila masing- masing dalam masyarakat memperebutkan sumber yang sama, seperti kuasaan, kekayaan, kesempatan, dan kehormatan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak kelompok yang ada 3. Tipe - Tipe Konflik Konfilk politik dikelompokan menjadi dua tipe, kedua tipe ini meliputi79: a. Konflik positif Konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga- lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan lain. Tuntutan akan forum-forum perubahan yang diajukan oleh sejumlah kelompok Masyarakat melalui lembaga-lembaga merupakan contoh konflik positif. biasanya disalurkan terbuka yang 79 Ramlan Surbakti. 106
b. Konflik negatif Konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan dengan cara-cara non konstitusional, seperti kudeta, separatism, terorisme dan revolusi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, untuk menentukan suatu konflik bersifat positif atau negatif sangat bergantung pada persepsi kelompok yang terlibat dalam konflik, terutama pada sikap masyarakat umum terhadap sistem politik yang berlaku. Sehubungan dengan konflik positif dan negatif, secara umum masyarakat dikelompokan menjadi dua tipe, yaitu: a. Masyarakat yang mapan Masyarakat yang memililki dan mendayagunakan struktur kelembagaan yang diatur dalam konstitusi. Konflik yang dianggap positif dalam masyarakat ini berupa konflik yang disalurkan melalui struktur kelembagaan, sedangkan konflik yang negatif berupa tindakan yang menentang struktur yang ada, dan yang disalurkan melalui cara-cara di luar struktur kelembagaan yang ada. b. Masyarakat yang belum mapan Masyarakat yang belum memiliki struktur kelembagaan yang mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Biasanya struktur kelembagaan yang diatur dalam sebagian konstitusi, masyarakat, juga beum berfungsi sebagaimana mestinya. selain tidak didukung oleh 107
Konflik yang dianggap positif dalam masyarakat ini acap kali justru konfilk yang disalurkan melalui cara-cara di luar struktur kelembagaan yang ada karena dianggap lebih efektif. 4. Struktur Konflik Menurut Paul Conn, situasi konflik pada dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (zero-sum conflict) dan konflik menang-menang (non erosum conflict). Konflik menang-kalah adalah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ciri struktur konfik ini, yakni tak mungkin mengadakan kerja sama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja (pihak pemenang akan mendapatkan semuanya, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan semuanya) dan yang dipertaruhkan biasanya menyangkut hal-hal yang dianggap prinsipill, seperti harga diri, iman kepercayaan, masalah hidup atau mati, dan jabatan penting pemerintahan. Konflik antara penganut iman dan kepercayaan tertentu dengan partai atau kelompok yang menganut ideologi komunis merupakan konflik menang-kalah. Hal ini disebabkan keduanya tidak mungkin mengdakan kompromi dan bekerja sama secara utuh. Sementara itu, pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden dan anggota kongres secara langsung di Ainerka Serikat yang menggunakan formula pluralitas dalam menentukan siapa yang menjadi Pemenang merupakan salah satu contoh tentang konflik menang-kalah. Konflik menang-menang ialah suatu situasi konflik dalam mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik 108
tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik biasanya bukan hal-hal yang prinsipil, tetapi bukan pula hal yang tidak penting. Namun, justru hal itu dianggap penting maka diadakan dialog, kompromi, dan kerja sama yang menguntungkan kedua pihak. Ciri struktur konflik ini, yakni kompromi dan kerjasama hasil kompetisi akan dinikmati oleh kedua pihak tetapi tidak secara maksimal. Lalu dipertanyakan pula, apakah suatu kelompok atau individu akan menggunakan konflik menang-menang dalam usaha mendapatkan dan atau mempertahankan sumber- sumber?. Jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung pada sifat yang dipertaruhkan berupa sumber yang hendak didapatkan dan/atau dipertahankan seperti yang dijelaskan di atas. 5. Tujuan Konflik Menurut Ramlan Surbakti, secara umum ada dua tujuan dasar dari konflik, yaitu : a. Ingin, mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sunber-surnber tertentu yang bersifat materiil-jasmaniah maupun spiritual-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masarakat. Yang ingin. diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak dan kepentingaimya. 109
b. Mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. ingin memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya, tetapi juga wilayah atau daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang tidak menjadi dimiliki. Tujuan mempertahankan diri monopoli manusia saja karena binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Manusia Berdasarkan pernyataan di atas, sejumlah anggota masyarakat lebih menekankan pada kebutuhan materiil, seperti proyek-proyek pembangunan, keuntungan berusaha, tanah yang luas, gaji yang tinggi, rumah dengan segala perabotan, dan mobil dengan model terakhir. Lalu sejumlah masyarakat lebih mementingkan hal-hal yang bersifat yang nonmateriil, seperti jabatan, kekuasaan, harga diri, status sosial, rasa aman, dan tenteram, kebebasan mengekspresikan diri, sedangkan sejumlah anggota masyarakat yang justru berupaya keras untuk mendapatkan dan menjaga. lain Perbedaan tujuan konflik ini merupakan perbedaan yang bersifat analitis, sebab dalam kenyataan jarang terjadi konfik yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan saja. Yang sering terjali berupa perpaduan keduanya. Dalam hal ini, yang berupaya mendapatka maupun yang berupaya mempertahankan. Itu sebabnya, mengapa tujuan konflik dirumuskan sebagai mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. 110
Dalam setiap kasus konflik, pihak-pihak yang terlibat biasanya membuat perhitungan untung dan rugi. Maksudnya, untuk memaksimalkan perolehan dan meminimalkan risiko yang akan terjadi. Artinya setiap pihak berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin sumber-sumber tetapi dengan kerugian sekecil mungkin. Yang terakhir ini sesungguhnya nenjadi motif atau tujuan mempertahankan sumber yang selama ini dikuasai. Berdasarkan, deskripsi di atas disimpulkan. dalam setiap situasi konflik selalu akan bertemu berbagai tujuan, dengan asumsi ini maka dibuat kategorisasi tujuan konflik sebagai berikut: a. Pihak-pihak yang terlibat dalam konfiik memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama berupaya mendapatkan; b. di satu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki. Sebenarnya secara teoretis terdapat satu kemungkinan lain lain, yaitu yang satu mempertahankan dan yang mendapatkan. Namun, kemungkinan ini sama saja dengan situasi konfik yang kedua hingga tidak relevan dibahas lagi. Kemungkinan yang pertama, yaitu sama-sarna hendak mendapatkan sumber-sumber yang cukup banyak terjadi dalam kenyataan politik. Persaingn untuk meendapatkan jabatan sebagai. gubernur atau bupati (apabila pernegang jabatan sebelumnya tidak lagi menjadi calon), dan konflik antara pengusaha produk hutan yang hendak mengusahakan wilayah hutan tertentu dan kelompok pernelihara lingkungan hidup yang berupaya keras mencegah.pengrusakan hutan merupákan contoh kemungkinan yang pertama. 111
6. Intensitas Konflik Koflik yang intens tidak selalu sama artinya dengan konflik yang mengandung kekerasan. Intensitas konflik lebih merujuk pada besarnya energi (ongkos) yang dikeluarkan dan tlngkat keterlibatan partisipan dalam konflik. Sebaliknya, konflik yang mengandung kekerasan lebih merujuk pada akibat konflik daripada sebab-sebabnya. Dalarn hal ini, menyangkut senjata yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk menyatakan permusuhannya. Sementara itu, dimensi lamanya konflik (duration) dapat saja terjadi baik pada konflik yang intens maupun konfilk yang mengandung kekerasan karena kekerasan akan dlbalas dengan kekerasan sehingga konflik akan terjadi berkepanjangan. Pertanyaan yang muncul, apakah faktor-faktor yang (mengandung intensitas dan violence mempengaruhi kekerasan) setidaknya suatu konflik politik? Jawabän atas pertanyaan ini ada dua aspek. Pertama, segi eksternal. Aspek ini meliputi kondisi organisasi, stratifikasi sosial, kelas, dan kemungkinan perubahan status. Apabila kondisi organisasi kelompok yang berkonflik secara sah terorganisasikan maka konflik yang terjadi cenderung tanpa kekerasan. Sebaliknya, apabila kelompok yang berkonflik tidak terorganisasikan secara sah maka kemungkinan konflik yang mngandung kekerasan semakin besar. Apabila dari segi stratifikasi sosial ekonorni, pertentangan antara pihak-pihak yang berkonflik mencakup pelbagai jenis, seperti orang desa, wong cilik, dan abangan yang berhadapan dengan orang kota, priayi, dan santrI maka konflik cenderung bersifat intens. Sebaliknya, kalau jenis pertentangan hanya satu, misalnya yang satu priayi, 112
sedangkan yang lain wong cilik tetapi kedua pihak sama-sama abangan atau santri maka konflik tidak akan intens. Selain itu, apabila dari segi kelas yang mendominasi dan yang didominasikan pertentangan itu mencakup pelbagai sektor, seperti kelas yang dominan di dalam negara, industri, partai, dan agama berhadapan dengan kelas yang mendominasi di dalam negara, industri, partai, dan agama maka konflik cenderung mengandung kekerasan. Sebaliknya, pertentangan yang bersifat kelas itu terjadi pada satu sektor saja, misalnya di satu pihak menjadi kelas dominan di dalam negara tetápi menjadi kelas yang didominasi di dalam negara namun menjadi kelas yang dominan dalam agama maka konflik tidak mengandung kekerasan. Lalu, apabila kelas yang dominan dalam industri maka konflik cenderung bersifat intens. Selanjutnya, apabila pihak yang berkonflik memandang kemungkinan perubahan status tidak hanya terjadi bagi keturunannya (mobilitas inter generasional), tetapi juga bagi diri sendiri (mobilitas intragenerasional) maka konflik tidak akan bersifat intens. Sebaliknya, apabila yang bersangkutan menilai tidak mungkin terjadi peningkatan status bagi dirinya dan keturunannya maka konflik tidak saja cenderung intens, tetapi juga, mengandung kekerasan. Kedua, segi internal atau yang deniaruhkaii dalam konflik terdapat dua faktor yang mempengaruhi intensitas suatu konflik yakni besar kecilnya sumber-sumber yang diperebutkan dan besar kecilnya resiko yang timbul dari konflik tersebut. Apabila. Kontestan/pihak yang terlibat dalam konflik memadang sumber-sumber yang diperebutkan begitu besar artinya bagi dirinya maka kemungkinan terjadi konflik yang intens bukan hal yang mustahil. Persepsi kontestan mengenai 113
besar besar kecilnya sumber-sumber yang diperebutkan dan .kegunaan sumber-sumber yang diperebutkan bagi kontestan merupakán faktor.faktor yang mempengaruhi pandangan kontestan mengenai besar-kecilnya sumber sumber yang diperebutkan. Artinya, kalau kontestan menganggap jumlah sumber yang diperebutkan tidak bertambah/tetap maka kemungkjnan timbulnya koj yang intens cukup besar. Demikian pula, manakala kontestan menilai sumber yang diperebutkan itu bermakna mendalam dan sangat Penting bagi hidupnya maka konflik yang intens akan terjadi. Sementara itu, kalau pihak yang terlibat di dalam konflik menilal resiko yang bakal terjadi lebih kecil daripada keuntugan (yang tak selalu dalam arti materiil, tetapi juga non materiil) yang akan diperoleh dari konflik maka konflik yang intens bukan tidak mungkin terjadi. Konflik mengenai tanah yang terjadi di Pedesaan Jawa Timur dan Sumatera Utara pada tahun 1979 dapat jelaskan dalam kerangka pemikiran. Para petani (Ibu-lbu) dari Desa Siria-ria di Sumatra Utara dan para petani (bapak-bapak) di Jenggawah Jawa Timur tidak saja menganggap tanah merupakan sumber yang tldak bertambah bahkan semakin tanah tetapi lama semakin sempit, merupakan sumber kehidupan utama yang menyangkut soal hidup-mati. Oleh karena itu, ketika tanah yang sempit dan sumber hidup utama diambaikan oleh Dinas Kehutanan di Sumatra Utara dan Perusahaan Perkebunan di awa Thur maka konflik yang intens atau bersifat kekerasan tidak ayal lagi terjadi. juga menganggap 114
7. Pengaturan Konflik Terlebih dahulu perlu dijelaskan perbedaan tiga istllah agar tidak mengacaukan pemahaman. Ketiga istilah itu berkaitàn dengan penyelesaian konflik, pembasmian konflik, dan pengaturan konflik Penyelesaian konflik (conflict resolution) lebih merujuk pada sebab konflik danipada manifestasi konflik. Dengan asumsi selarna ada antagonisme kepentingan dalam masyarakat, konflik selalu terjadi maka kónflik tidak pernáh dapat diselesaikan. LaIu pembas konflik lebIh merujuk pada manifestasi konflik danipada sebab-sebab jangka pendek, konflik dapat dibasmi dengan kekerasan tetapi untuk jangka panjang tidak akan dapat ditumpas. Semakin dibasmi semakin muncul konfilk. Selanjutnya, pengaturan konf]ik berupa bentuk-bentuk pengendalian lebih diarahkan pada manifestasi konflik daripada sébab-sebab konfilk. Dengan asumsi korflik tidak akan dapat diselesaikan dan dibasmi makà konflilk dapat diatur saja sehingga konflik tidak mengakibatka perpecahan masyarakat. Menurut Raif Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. Pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka (adanya pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain). Kedua, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai-berai, dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. Ketiga, kedua pihak menyepakati aturan main (rules of the game) yang menjadi landasan dan pegangan dalam bubungan dan interaksi di antara mereka. Ketika ketiga 115
syarat dipenuhi maka berbagai bentuk pengaturan konflik dapat dibuat dan dilaksanakan. tiga bentuk pengaturan konflik. Pertama, bentuk konsiliasi seperti parlemen atau kuasi-parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli kesepakatan pembicaraan atau memaksakan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk kongsiliasi. Dahrendorf menyebutkan Kedua, bentuk mediasi dalam mana kedua pihak sepakat mencarl nasehat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasehat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka. Konflik buruh tambang batubara dengan pihak manajemen perusahaan di Amerika Serikat diatur dengah bentuk mediasi, yakni kedua pihak meminta Menteri Perburuhan untuk menunjuk suatu Satuan Tugas yang beranggotakan tokoh- tokoh berpengalaman untuk memberikn nasihat jalan keluar bagi konflik mereka. Selanjutnya, bentuk arbitrasi. Artinya, kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar komflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Pengadilan atau lembaga-lembaga arbitrasi lainnya dapat dipilih sebagai arbitrator. Ketiga bentuk pengaturan konflik ini dapat dilaksanakan satu saja atau ketiganya secara bertahap. Dahrendorf melihat pengaturan konflik dari segi saluran dan metode maka ilmuwan lain lebih melihat pengaturan konflik yang cendrung bersifat kekerasan (political violence) dari segi kebijakan yang ditempuh 116
pemerintah dalam mengatur perilaku pihak-pihak yang berkonflik. Hal yang terakhir ini dilandasi asumsi terhadap semua kemampuan untuk memelihara perilaku di dalam batas-batas yang diinginkan atau dalam batas variasi yang dikenal. Selain itu negara (pemerintah) memiliki kewenangan yang sah dalam melakukan pengendalian konflik politik tersebut. Menurut Ziegenhagen, pemerintah dapat melakukan salah satu dari tiga kebijakan intervensi sebagai upaya mengendalikan konflik politik yaitu kemampuan pemaksaan secara fisik (coercive capacity) dan ancaman penggunaannya, penggunaan sanksi negatif atas salah satu atau kedua pihak yang berkonflik, dan pengurangan atau penghapusan sanksi negatif. Penerapan kebijakan-kebijakan intervensi ini tentu bervariasi sesuai dengan jenis dan intensitas konflik yang dihadapi oleh setiap pemerintah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu pemerintah mengurangi konflik politik pada umumnya atau mencegah munculnya konflik politik tertentu ialah fisik. Apabila pemilikan kapasitas pemaksaan secara masyarakat menyadari pemerintah memiki kemampuan dan daya paksa yang besar maka kemungkinan konflik politik yang bersifat kekerasan akan berkurang. Kapasitas ini ditandai dengan persentase anggaran pertahanan dari Gross National Product (GNP), jumlah personil millter per 10.000 penduduk, jumlah satuan keamanan internal, seperti polisi, mata-mata, aparat penjaga dan penegak keamanan tiap populasi dan tiap kilometer, penggunaan sarana, metode penangkapan dan penyiksaan yang didengar oleh penduduk. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan konflik politik terjadi dalam menentukan besarn anggaran pertahanan dan postur militer. Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut dengan penelitian empiris. bahwa 117
Kebijakan intervensi yang kedua untuk mengendaikan konflik politik ialah penggunaan sanksi negatif terhadap pihak-pthak yang melakukan ancaman terhadap pernerintah dan kebijakann. Kebijakan ini biasanya dimulai dengan mengeluarkan peraturan yang melarang melakukan tindakan tertentu yang dianggap o1eh pemerintah sebagai mengganggu ketertiban umum, atau menggoncangkan stabilitas politik dan ekonomi, seperti larangan berdemonstrasi, larangan untuk melakukan mogok, dengan larangan menggunakan ideologi tertentu, larangan untuk melakukan larangan mengritik penja tindakan separatisme, dan pemerintah dan kebijkakan pemerintah. Siapa saja yang melanggar tindak penangkapan, penyiksaan bahkan eksekusi. Apakah tindakan berupa pengenaan sanksi negatif ini efektif dalam arti mampu menghilangkan atau mengurangi konflik. Jawaban atas pertanyaan ini perlu ditelaah lebih mendalam. Namun untuk sementara dapat dikatakan untuk jangka pendek kebijakan intervensi ini mungkin berhasil tetapi tidak untuk jangka panjang. berasosiasi ini larangan langsung dikenakan 8. Konflik dan Proses Politik Konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu salah satu dimensi penting dalam proses politik ialah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Proses "penyelesaian" konflik politik yang tak bersifat kekerasan dibagi merjadi tiga tahap. Adapun ketiga tahap ini meliputi tahap politisasi dan/atau koalisi, tahap pembuatan keputusan, dan tahap pelaksanaan dan integrasi. 118
Apabila dalam masyarakat terdapat konflik politik di antara berbagai pihak, dengan segala motivasi yang mendorongnya maka masing-masing pihak akan berupaya merumuskan dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Agar tuntutan mendapat perhatian dari pemerintah, lalu para kontestan akan berusaha mengadakan politisasi. Artinya, memasyarakatkan tuntutannya melalui berbagai media komunikasi hingga menjadi "isu politik". Dengan kata lain, menjadi bahan pembicaraan di kalangan pengemuka pendapat (opinion leader) maupun di kalangan pemerintah. Dalam tahap ini, setiap kontestan akan mengadakan perhitungan mengenai cara yang paling efektif untuk memperjuangkan tuntutannya, yakni apakah dengàn mengadakan koalisi dengan pihak lain atau cukup memperjuangkannya sendirian?. Hal ini perlu dipertimbangkan karena untuk memperjuangkan suatu tuntutan jelas memerlukan dana, waktu, keterampilan, strategi, dukungan massa, dan sumber- sumber lain yang mungkin hanya dapat dipenuhi apabila berkoalisi dengan kelompok lain yang memiliki kepentingan yang sama dengannya atau bersimpati pada tuntutannya. Setelah diputuskan untuk berkoalisi atau tidak, langkah selanjutnya berusaha untuk mempengaruhi pembuat keputusan politik, agar yang terakhir ini mengabulkan tuntutannya. Pemerintah seaku pembuat keputusan politik tentu tidak begitu saja menerima tuntutan dai masyarakat. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinàn ketika menanggapi tuntutan dalam masyarakat. kelompok Kemungkinan pertama menolak tuntutan dengan tiga alasan utama, yaitu: berbagai 119
a. Tuntutan kelompok masyarakat tidak menyenangkan dirinya (alasan subjektif); b. Tuntutan kelompok masyarakat menempati urutan prioritas yang rendah (alasan pragmatik); dan c. Tuntutan kelompok masyarakat bertentangan dengan ideologi bangsa (alasan konstitusi). Penolakan suatu tuntutan dapat secara menyeluruh atau sebagian saja artinya, ada kemungkinan suatu tuntutan masyarakat dianggap oleh pemerintah sebagai bertentangan dengan ideologi bangsa maka nerintah akan menolak seluruh tuntutan. Sebaliknya, kalau tutan itu pada dasarnya dapat diterima, tetapi mengingat anggaran yang ada terbatas maka itu ditolak kemungkinan sebagian saja dari pernerintah. tuntutan Kemungkinan kedua, menerima tuntutan kelompok masyarakat secara tuntas maupun secara marginal. Yang dimaksud dengan menerima secara tuntas ialah keputusan yang dibuat pemerintah dalam menanggapi suatu tuntutan masyarakat dapat menyelesaikan konflik secara menyeluruh dan mengakar. Lalu yang dimaksud dengan menerima secara marginal ialah keputusan yang dibuat pemerintah dalam menanggapi suatu tuntutan hanya menyelesaikan "pinggir- pinggir" permasalahan sehingga tidak mampu menyelesaikan suatu konflik secara tuntas. Hal ini akan dibahas dalam bab keputusan politik. Apabila pemerintah menerima sebagian atau seluruh tuntutan berbagai kelompok yang berkonflik dalam masyarakat maka tahap berikut melaksanakan keputusan itu dalam kenyataan politik. Hal ini disebabkan keputusan tanpa pelaksanaan secara nyata dalam wujud alokasi anggaran ataupun dalam wujud penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang tidak akan dapat menyelesaikan konflik. Apalagi 120
birokrasi sebagai aparat pelaksana kebijakan pemenintah memainkan peranan utama secara kongkret untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Suatu keputusan politik lebih menguntungkan lapisan bawah masyarakat adakalanya berarti pengenaan beban yang lebih besar dan pengurangan keuntungan bagi lapisan atas masyarakat. Hal ini berakibat dapat menimbulkan ketegangan karena lapisan atas memiliki sarana lebih banyak untuk mengeluh dan mengeritik tindakan pemenintah. Untuk mengatasi ketegangan yang tidak hanya dapat mengurangi dukungan kepada pemenintah, tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, lalu pemerintab akan berusaha mengintegrasikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar menerima keputusan pemerintah dengan berbagai langkah pendekatan. Himbauan dan persuasi untuk meyakinkan lapisan atas masyarakat bahwa membantu meningkatkan kualitas hidup lapisan bawah masyarakat, pada akhirnya menguntungkan masyarakat secara keseluruhan (memperkuat sistem politik), dan menguntungkan lapisan atas. Hal ini merupakan salah satu pendekatan. Cara lain dengan mengenakan beban yang lebih tinggi dan mengurangi keuntungan dalam sektor tertentu, tetapi mengurangi beban dan meningkatkan keuntungan pada sektor lain. Jadi, pelaksanaan suatu keputusan politik harus diikuti dengan langkah-langkah meniadakan ketegangan sehingga integrasi politik tetap terjamin. Akan tetapi, kadangkala suatu keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik secara tuntas karena sehagian pihak tetap tidak puas atas keputusan yang dibuat pemerintah sehingga tuntutan dan koaflik terus-menerus dilanjutkan atau dimulai dari awal lagi. 121
Sementara itu, suatu keputusan poiltik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah dalam selang waktu berikutnya justru berhasil manimbulkan sejumlah perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya lapisan bawah meningkat menjadi ini menimbulkan harapan-hara baru dan tuntun-tuntutan baru sehingga muncul konflik-konflik baru dengan jenis intensitas dan lamanya berbeda. Keputusan yang terakhir ini disebut (feedback). lapisan menengah. Perubahan-perubahan 122
BAB 7 PARTISIPASI POLITIK & PERILAKU POLITIK Secara etimologis partisipasi berasal dari dua gabungan kata Bhasa Latin, yaitu pars yang memiliki arti bagian serta capere yang berarti mengambil, sehingga secara harfiah partisipasi dapat diartikan sebagai "mengambil bagian". Sedangkan dalam Bahasa Inggris partisipasi dikenal dengan sebutan participate atau participation yang artinya adalah mengambil peranan, dalam konteks ini partisipasi dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan mengambil peranan dalam suatu aktivitas ataupun kegiatan politik negara. Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang, dimana pihak tersebut ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan politik disebuah wilayah atau negara, seperti memilih pimpinan negara, dapat dipahami bahwa hal ini baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah80. Kegiatan yang dimaksudkan disini sudah tentu mencakup segala aktifitas masyarakat yang berkaitan kegiatan pemerintahan, seperti lobby dengan pejabat pemerintah, menjadi melakukan anggota partai, mengikuti sidang umum partai atau organisasi masyarakat dan tentunya memberika suara saat pemilihan umum. 80 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. 123
Sedangkan perilaku politik dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan, penyusunan serta pelaksanaan sebuah keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Pada dasarnya perilaku politik terbagi dua, antara lain:
Fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah Fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat81 Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dipahami dengan jelas perbedaan antara partisipasi politik dengan perilaku politik. Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan sebuah proses pembuatan, penyusunan hingga pelaksanaan keputusan, dimana pihak yang tersebut adalah pemerintah serta melakukan kegiatan masyarkat. Sedangkan perilaku politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang memiliki jabatan dalam pemerintahan maupun warga negara yang tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan (warga negara biasa). Keputusan politik merupakan sebuah hal yang menyangkut serta mempengaruhi kehidupan masyarakat, juga memiliki hak untuk namun masyarakat umum mempengaruhi proses pembuatan hingga pelaksanaan keputusan tersebut. Hal ini berkaitan dengan partisipasi, dimana masyarakat umum atau warga negara biasa (yang tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan) juga dapat turut serta dalam proses pembuatan, penyusunan serta pelaksanaan keputusan politik. Sehingga dapat dipahami bahwa setiap kalangan masyarakat dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan pemerintahan. 81 Ramlan Surbakti, Memahmi Ilmu Politik. 124
Partisipasi masyarakat umum dalam kegiatan pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua, yakni mempengaruhi isi kebijakan umum serta ikut menentukan pembuat, penyusun dan pelaksana keputusan politik. Partisipasi politik yang dilakukan warga negara merupakan perilaku politik, namun perilaku politik tidak selalu dapat dikatakan sebagai partisipasi politik. 1. Sifat dan Definisi Partisipasi Politik Herbert McClosky menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang bersifat sukarela dimana masyarakat mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa serta proses pembentukan kebijakan umum baik secara langsung ataupun tidak langsung82. Maka dapat dipahami, partisipasi politik adalah tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, selain itu merupakan usaha untuk mempengaruhi kebijakan politik yang akan ditaati oleh masyarakat. Joan M. Nelson mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang melibatkan warga dalam mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi yang dilakukan warga dapat bersifat individual ataupun kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau tidak menentu, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal serta efektif atau tidak efektif83. Samuel P. Huntington dan Tentunya masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses politik, seperti melalui pemberian suara saat pemilu, 82 Herbert McClosky, Political Participation (New York: The MacMillan Company, 1972). 83 Samuel P Humington and Joan M Nelson, No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries (Cambridge: Harvard University Press, 1997). 125
menyampaikan aspirasi tentang kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Salah satu hal yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik adalah dengan berpartisipasi maka pendapat mereka akan tersalurkan ataupun diperhatikan oleh pihak-pihak yang berwenang (pemerintah) selain itu marsyarakat meyakini bahwa dengan dapat berpartisipasi mempengaruhi tindakan pihak yang berwenang (pemerintah) dalam membuat keputusan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap dan percaya jika mereka memiliki political efficacy atau efek politik dengan berpartisipasi pada proses politik. pada proses politik, mereka Berikut ini pendapat beberapa ahli mengenai pengertian partisipasi politik: 1) Keith Fauls Keith Fauls (1999:133) memberikan definisi partisipasi (the active politik sebagai keterlibatan secara aktif engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah. Herbert McClosky Encyclopedia of the Social Sciences 2) dalam International Herbert McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian 126
dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries 3) Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Dari pendapat yang dikemukankan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal- hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung dengan cara tidak konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (violence). Selain hal tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi politik berkaitan erat dengan kesadaran politik, selain itu partisipasi politik juga merupakan perwujudan hak. Masyarakat menyadari mereka dapat menyuarakan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah dengan berpartisipasi pada proses politik. langsung atau Tingkat partisipasi politik sangat tinggi di negara- negara demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi politik di suatu negara secara tidak langsung menunjukan bahwa warga negaranya 'melek' atau mengikuti serta memahami masalah 127
politik dan ingin menjadi bagian atau melibatkan diri dalam kegiatan politik negaranya. Selain itu tingginya tingkat partisipasi politik juga memperlihatkan bahwa pemerintah (rezim) yang berkuasa di negara tersebut memiliki tingkah keabsahan yang tinggi pula. tingkat partisipasi politik yang rendah, maka warga negara tersebut cenderung tidak memahami serta tidak peduli dengan hal-hal yang berkenaan dengan politik di negara. Selain itu, hal ini juga menunjukan bahwa pemerintah (rezim) yang berkuasa di negara tersebut kurang mementingkan aspirasi masyarakat dan cenderung mengabaikan kepetingan umum (masyarakat) serta hal ini memperlihatkan jika pemimpin di negara tersebut memiliki legitimasi yang rendah. Sebaliknya jika suatu negara memiliki Beberapa ahli politik yakni Gabriel Almond, Norman H. Nie, dan Sidney Verba berpendapat jika partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan kata lain partisipasi politik merupakan dengan ahli menyatakan ketidak pernyataan sepemahamannya, khususnya para ahli yang bidang kajiannya adalah negara komunis. Mereka menyatakan bahwa walaupun partisipasi politik tidak silakukan dengan sukarela, namun hal tersebut tetaplah sebuah partisipasi politik, karena pada negara komunis sangat sulit untuk membedakan kegiatan yang diikuti masyarakat secara sukarela dengan kegiatan yang dipaksakan secara terselubung. sukarela84. Berkenaan kegiatan ini beberapa tersebut, Humington dan Nelson membedakan partisipasi berdasarkan sifatnya, yakni autonomous partisipasi yang bersifat otonom Berdasarkan pernyataan atau 84 Norman H Nie, Sidney Verba, and Gabriel A Almond, The Study of Comparative Politic (Boston: Little Brown & Company, 1974). 128
participation serta partisipasi yang dikerahkan oleh pihak lain atau mobilized participation yang dikenal juga dengan regimented participation85. Selain itu Humington dan Nelson juga menyatakan bahwa tidak semua partisipasi bersifat positif, dikarenakan juga partisipasi yang mengandung unsur destruktif, seperti demontrasi anarkis, pembunuhan berencana, teror politik dan sebagainya. terdapat Dalam pelaksanaan partisipasi politik terdapat warga yang secara aktif berpartisipasi dan warga yang sama sekali tidak ikut berpartisipasi. Berkaitan hal ini muncul istilah yang dikenal dengan apatis, secara umum apatis adalah sikap tidak acuh terhadap keadaan sekitar dan tidak ingin melibatkan diri dalam suatu kegiatan (umumnya kegiatan yang melibatkan banyak pihak). Sikap apatis warga dalam partisipasi politik disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:
Tidak tertarik dan kurang paham mengenai masalah politik. Tidak yakin jika usaha yang dilakukan akan berhasil kebijakan mempengaruhi pemerintah. Tidak berpartisipasi karena orang-orang terdekat atau lingkungannya juga tidak ikut berpartipasi. Mc Closky berpendapat bahwa sikap apatis dapat menjadi suatu hal yang positif, karena secara tidak langsung sikap apatis dapat membuat sistem politik menjadi fleksibel, dalam konteks ini sikap apatis merupakan salah satu faktor 85 Samuel P Humington and Joan M Nelson, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). 129
yang dapat menghindari pertikaian dan perdebatan antar warga yang terlalu berlebihan dalam berpartisipasi politik86. 2. Gambaran Partisipasi Politik Tentunya sistem politik memiliki pengaruh dalam pola partisipasi politik masyarakat dalm sebuah negara. Seperti misalnya sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi liberal pastinya berbeda degan negara dengan sistem politik komunis. Perbedaan dalam pola partisipasi politik tidak hanya terjadi pada negara-negara yang menganut sistem politik yang berbeda, bahkan negara-negara yang menganut sistem politik yang sama, juga dapat memiliki pola partisipasi politik yang berbeda. Seperti halnya penelitian yang dilakukan pleh Oscar Garcia Luengo, dimana masyarakat negara Swedia, Swiss serta Denmark (Eropa Utara) memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Spanyol, Italia, Portugal dan Yunani (Eropa Selatan)87. Warga negara yang berpartisipasi dalam hal politik dapat dibedakan berdasarkan frekuensi serta intensitasnya. Secara umum terbagi dua, yakni warga negara yang berpartisipasi secara tidak intensif, dalam hal ini warga negara hanya berpartisipasi pada kegiatan yang tidak menyita banyak waktu dan pada umumnya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti pemilihan umum. Selain itu terdapat warga negara yang secara aktif berpartisipasi dalam politik, yakni warga negara yang berperan langsung dalam sebuah sistem sepertimenjadi pimpinan partai politik dan politik, sebagainya. 86 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. 87 Oscar Garcia Luengo, "E-Activism: New Media and Political Participation in Europe," n.d. 130
3. Faktor Partisipasi Politik (1967:130) mengemukakan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecendrungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal. Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut: Angell dalam Ross a. Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. lebih mantap, cenderung b. Jenis Kelamin Dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat pernanan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. c. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 131
d. Pekerjaan dan Penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. e. Lamanya Tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. lingkungan cenderung lebih Partisipasi politik merupakan sebuah aktivitas yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ramlan Surbakti (1992:140) mengungkapkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik), yakni kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan sebagainya. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintah88. Selain itu terdapat faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen), artinya rendahnya kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, 88 Ramlan Surbakti, Memahmi Ilmu Politik. 132
afiliasi politik orang tua, dan pengalaman beroganisasi. Dalam konteks ini hal yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yakni kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian terhadap pemerintah89. pada politik dan kepercayaan Myron Weimer mengemukakan bahwa partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'oed dan Collin MacAndrews (2008:56- 57)90: Modernisasi Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas. Terjadi perubahan struktur kelas sosial Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industralisasi dan modernisasi. Pengaruh kaum komunikasi massa modern intelektual dan meningkatnya 89 Ramlan Surbakti. 90 Mohtar Mas'oed and Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008). 133
Ide-ide baru liberalisme, tuntuntan-tuntutan untuk berpartisipasi seperti nasionalisme, membangkitkan dalam pengambilan suara.
Konflik diantara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
Keterlibatan pemerintah dalam ekonomi, sosial, budaya ini Meluasnya ruang seringkali merangsang tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. lingkup aktivis pemerintah timbulnya Selanjutnya Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, antara lain91: Berhubungan dengan penerimaan perangsang politik Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutseertaan seseorang dalam kegiatan politik. Berhubungan dengan karekteristik sosial seseorang Status ekonomi, karakter, suku, usia jenis kelain dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor- 91 Phillip Althof and Michael Rush, Pengantar Sosiologi Politik, PT Rajawal (Jakarta, 1989). 134
faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik. Sifat & Sistem Partai Politik Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. Perbedaan regional Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaaan watak dan tingkah laku itu pula yang individu. Dengan perbedaan mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik. regional 4. Tipologi Partisipasi Politik Rahman H.I (2007: 288) menyatakan bahwa secara umum tipologi atau tipe partisipasi politik sebagai suatu kegiatan dibedakan menjadi 3, yaitu92: Partisipasi aktif Partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Partisipasi pasif Partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. 92 H.I A Rahman, Sistem Politik Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). 135
Golongan putih (golput) atau kelompok apatis Kelompok ini menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007: 152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni93:
Partisipasi politik apatis Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Partisipasi politik spector Orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
Partisipasi politik gladiator Orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Partisipasi politik pengritik Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. 93 Cholisin, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2007). 136
Sundariningrum juga mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya94, antara lain: a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. b. Partisipasi Tidak Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Selanjutnya menurut Cohen dan Uphoff terdapat empat jenis partisipasi, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat serta partisipasi dalam evaluasi95. Berikut ini penjabaran mengenai keempat partisipasi tersebut:
Partisipasi dalam pengambilan keputusan Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan 94 Sugiyah, Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Rintisan (Yogyakarta: Yayasan SAF, 2010). 95 Siti Irene A. D., Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011). 137
pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program Meliputi menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pengambilan manfaat Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar keberhasilan program. Partisipasi dalam evaluasi Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partsipasi pasif hanya terletak pada outputnya. Selain itu terdapat juga partisipasi politik yang apatis, hal ini terjadi apabila masyarakat menganggap sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan. 138
5. Bentuk Partisipasi Politik (2007:153) menjelaskan partisipasi politik berdasarkan tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah, dimana terdapat empat bentuk partisipasi politik, yakni partisipasi aktif, partisipasi tertekan, partisipasi militan radikal serta partisipasi pasif96. Berikut penjabaran mengenai keempat bentuk partisipasi tersebut: Paige dalam Cholisin Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Partisipasi tertekan, apabila kesadaran politik dan kepercayaan individu/masyarakat kepada pemerintah rendah. Partisipasi militan radikal, terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Partisipasi pasif, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk- bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidak puasan warga negara. 96 Cholisin, Dasar-Dasar Ilmu Politik. 139
Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas'oed (2011:57- 58) yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional97. Adapun berikut ini rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional: 1. Partisipasi politik konvensional Pemberian suara atau voting. Diskusi politik. Kegiatan kampanye. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif. 2. Partisipasi politik nonkonvensional Pengajuan petisi. Berdemonstrasi. Konfrontasi. Mogok. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran,dll). Tindakan kekerasan politik terhadap manusia pembunuhan, perang gerilya, (penculikan, revolusi). David F. Roft dan Frank yang dikutip oleh A Rahman H.I (2007: 286) menjelaskan bentuk partisipasi warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai 97 Mas'oed and Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik. 140
pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai aktivis. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik seperti berikut: Gambar 4 Piramida Partisipasi Politik Gambar piramida partsipasi politik (A Rahman HI: 2007) 141
Kelompok paling bahwah pada gambar piramida partisipasi politik adalah kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Roth dan Wilson (A Rahman H.I, 2007:287) menyebut kelompok ini sebagai kelompok apolitis. Setelah itu kelompok yang berada di atas kelompok apolitis merupakan kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembanagan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Selanjutnya kelompok yang berada satu tingkat di atas kelompok pengamat adalah kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan diantaranya menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok berada di paling atas tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga negara yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau orang- orang yang memiliki kepentingan serta kewenangan dalam politik98. Selanjutnya Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi sebagai berikut: a. Kegiatan Pemilihan Kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. 98 A Rahman, Sistem Politik Indonesia. 142
b. Lobby Upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. c. Kegiatan Organisasi Partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. d. Contacting Upaya individu atau kelompok dalam membangun guna jaringan mempengaruhi keputusan mereka. dengan pejabat-pejabat pemerintah e. Tindakan Kekerasan (violence) Tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru- hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan. Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini. 143
Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson belumlah relatif lengkap karena keduanya belum memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu. Misalnya, Thomas M. Magstadt menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat meliputi: a. Opini Publik Opini publik yang kuat dapat saja mendorong para legislator ataupun eksekutif politik mengubah pandangan mereka atas suatu isu. Opini publik ini mengejawantah dalam bentuk lain partisipasi politik selanjutnya, berupa polling, pemilihan umum, dan demokrasi langsung. b. Polling Polling adalah upaya pengukuran opini publik dan juga memengaruhinya. Melalui polling inilah, partisipasi politik (menurut Magstadt) warganegara menemui manifestasinya. Di dalam polling, terdapat aneka konsep yang menjadi bagian di dalam dirinya yaitu: straw polls, random sampling, stratified sampling, exit polling, dan tracking polls. c. Straw polls Survey yang tidak ilmiah karena bersifat sederhana, murah, dan amat terbuka untuk penyalahgunaan dan manipulasi. Straw polls dianggap tidak ilmiah karena tidak memertimbangkan representasi populasi yang menjadi responden bersifat Penentuan serampangan, dan terkadang hanya menggunakan sampel yang hanya merupakan bagian tertentu dari populasi. polling. responden 144
d. Random sampling Metode polling yang melibatkan canvassing atas populasi secara acak. Lawan dari random sampling adalah stratified sampling. Dalam teknik ini, disarankan jumlah minimal untuk suatu polling adalah 1500 orang apabila populasi yang diambil pendapatnya adalah besar. Pengambilan sampel acak harus bersifat lintas-segmen seperti usia, ras, agama, orientasi politik, pendidikan, dan faktor- faktor lain yang signifikan di suatu masyarakat. Lawan dari random sampling adalah stratified sampling. Metode ini adalah cara menentukan responden polling, yang diadakan akibat munculnya keterbatasan untuk melakukan random yang sampling. Dalam menyelenggarakan polling memilih populasi yang cukup kecil tetapi memiliki karakteristik khusus (agama, usia, income, afiliasi partai politik, dan sejenisnya). stratified sampling, pihak e. Exit polling televisi memrediksi pemenang suatu pemilihan umum segera setelah pemungutuan suara usai. Teknik yang dilakukan adalah menyurvei pemberi suara di tps-tps tertentu. Polling yang memungkinkan jaringan f. Tracking polls Polling yang dilakukan atas responden yang sama dalam suatu periode kampanye. Tujuannya mengidentifikasi peralihan sentimen pemilih atas suatu calon, partai, ataupun isu. Tujuan dari polling ini adalah memerbaiki kinerja calon, kampaye parpol, bahkan kinerja kampanye pemerintah. 145
g. Pemilihan Umum Pemilihan umum (Pemilu) erat hubungannya dengan polling. Pemilu hakikatnya adalah polling "paling lengkap" karena menggunakan seluruh warga negara benar-benar punya hak pilih (tidak seperti polling yang menggunakan sampel). h. Demokrasi Langsung Demokrasi langsung adalah suatu situasi di mana pemilih (konstituen) sekaligus menjadi legislator. Demokrasi langsung terdiri atas plebisit dan referendum. Plebisit adalah pengambilan suara oleh seluruh komunitas atas kebijakan publik dalam masalah tertentu. Misalnya, dalam kasus kenaikan harga BBM ketika parlemen mengalami deadlock dengan eksekutif, diambilah plebisit apakah naik atau tidak. Referendum adalah pemberian suara dengan mana warganegara dapat memutuskan suatu undang-undang. Misalnya, apakah undang-undang otonomi daerah perlu direvisi ataukah tidak, dan parlemen mengalami deadlock, dilakukanlah referendum. Disamping itu, bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan Dusseldorp (1994:10), salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya public policy. Sehingga kualitas dari hierarki partisipasi politik 146
masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat, yaitu bentuk partisipasi politik secara hierarkis oleh Rush dan Althoff (1990:124) : Menduduki jabatan politik atau administrasi Mencari jabatan politik atau administrasi Keanggotaan aktif suatu organisasi politik Keanggotaan pasif suatu organisasi politik Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi 6. Landasan Partisipasi Politik Landasan partisipasi politik adalah dasar berpijak masyarakat atau individu dalam mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan politik, yang dipengaruhi, asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik menjadi: a. kelas - individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. b. kelompok atau komunal - individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. 147
c. lingkungan - individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan. d. partai - individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan e. golongan atau faksi - individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang- orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. 7. Mode Partisipasi Politik tata cara orang melakukan partisipasi politik. Mode ini terbagi ke dalam dua bagian dan Unconventional. Conventional adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. Unconventional adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru (New Social Movements). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro (environmentalist), gerakan perempuan gelombang dua (feminist), protes mahasiswa (students protest), dan terror. Mode partisipasi politik adalah besar: Conventional lingkungan 148
8. Tujuan Partisipasi Politik Partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu memiliki tujuan tertentu, diantaranya adalah : a. Mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintahan b. Mengawasi dan mengontrol pemerintah c. Mengontrol peraturan yang ada d. Melaksanakan kewajiban sebagai manusia yang bertanggungjawab e. Melaksanakan sistem politik yang berbasis rakyat. Dari tujuan partisipasi ini, dapat dijabarkan bahwa partisipasi politik dapat mempengaruhi pemilihan pejabat pemerinatahan, karena suara yang terbanyak yang diberikan kepada seorang kandidat kompeten dari para masyarakat yang tentu akan berdampak memiliki hak pilih mereka, menetapkan kandidat kompeten tersebut sebagai pemenang, begitupun sebaliknya.dalam mengontrol dan mengawasi pemerintah, hal ini sangat penting, karena apabila adanya fungsi control dan mengawasi yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah, menyebabkan pihak yang diawasi dan dikontrol akan waspada dan berhati-hati, karena mencengah protes dan demo yang dilakukan masyarakat, yang berdamapak menurunnya citra pemerintah. Melaksanakan kewajiban sebagai manusia yang bertanggungjawab, saat masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik, baik memilih calon pemimpin, atau mengkritik serta memberikan saran kepada pemerintah, berate sudajh melakukan dan menyadari kewajiban sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab terhadap bangsa dan negaranya. 149
Melaksanakan sistem politik yang berbasis rakyat, tujuan dari partisipasi yang terkandung disini adalah, terlibat dan ikut serta masyarakat dalam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan, untuk mempengaruhi, menunjang tercapainya tujuan kearah yang lebih baik dalam masyarakat/negara. 9. Dimensi Subyektif Individu Dimensi subyektif adalah serangkaian faktor psikologis yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik. Faktor-faktor diantaranya adalah: a. Political Disaffection Political Disaffection adalah istilah yang mengacu pada perilaku dan perasaan negatif individu atau kelompok terhadap suatu sistem politik. Penyebab utama dari political disaffection ini dihipotesiskan adalah media massa, terutama televisi. Hipotesis tersebut diangkat dari kajian Michael J. Robinson selama 1970-an yang mempopulerkan istilah "videomalaise".Dengan banyaknya individu menyaksikan televisi, utamanya berita-berita politik, mereka acara (political alienation). mengalami keterasingan politik Keterasingan ini akibat melemahnya dukungan terhadap struktur-struktur politik yang ada di sistem politik seperti parlemen, kepresidenan, kehakiman, partai politik, dan lainnya. Individu merasa bahwa struktur-struktur tersebut dianggap tidak lagi memperhatikan kepentingan mereka. Wujud keterasingan ini muncul dalam bentuk sinisme politik berupa protes-protes, demonstrasi-demonstrasi, dan huru- hara. Jika tingkat political disaffection tinggi, maka para 150
individu atau kelompok cenderung memilih bentuk partisipasi yang sinis ini. b. Political Efficacy Political Efficacy adalah istilah yang mengacu kepada (partisipasi politik) perasaan bahwa seseorang dapat memiliki dampak terhadap proses-proses individu atau kelompok dalam politik. Keterlibatan partisipasi politik tidak bersifat pasti atau permanen melainkan berubah-ubah. Dapat saja seseorang yang menggunakan hak-nya untuk memiliki di suatu periode, tidak menggunakan hak tersebut pada periode lainnya. Secara teroretis, ikut atau tidaknya individu atau kelompok ke dalam bentuk partisipasi politik bergantung pada Political Efficacy ini. Pernyataan-pernyataan sehubungan dengan masalah Political Efficacy ini adalah: tindakan politik 1) "Saya berpikir bahwa para pejabat itu tidak cukup peduli dengan apa yang saya pikirkan." 2) "Ikut mencoblos dalam Pemilu adalah satu-satunya cara bagaimana orang seperti saya ini bisa berkata itu bagaimana sesuatu bertindak." pemerintah tentang 3) "Orang seperti saya tidak bisa bicara apa-apa tentang bagaimana pemerintah itu sebaiknya." 4) "Kadang masalah politik dan pemerintahan terlalu rumit agar bisa dimengerti oleh orang seperti saya." Political efficacy terbagi dua yaitu : 1) external political efficacy, ditujukan kepada sistem politik, pemerintah, atau negara dan diwakili oleh pernyataan nomor 1 dan 3 151
2) internal political efficacy,merupakan kemampuan politik yang dirasakan di dalam diri individu, yang diwakili peryataan nomor 2 dan 4. Dari sisi stabilitas politik, sebagian peneliti ilmu politik menganggap bahwa stabilitas politik akan lahir jika tingkat internal political efficacy rendah dan tingkat external political efficacy tinggi. 10. Perilaku Pemilih serangkaian kegiatan adalah membuat keputusan yaitu memilih atau tidak memilih (Cholisin 2004:126). Sedangkan menurut Prihatmoko (2008:46) perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagi rangkaian pembuatan keputusan. Perilaku memilih a. Perilaku Politik Menurut Ramlan Surbakti, (1992:131) secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan publik. Sedangkan menurut Sudijono Sastroadmodjo (1993:3) perilaku politik adalah suatu kegiatan rakyat dimana masayarakat ada dalam suaru proses meraih, mempertahankan dan mengembangkan tujuan kekuasaan. Perilaku politik berkaitan dengan masyarakat, kebijakan mencapai sistem tujuan, dan kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat. Ada tiga analisis untuk melakukan kajian terhadap perilaku politik yaitu individu aktor politik, agresi politik dan tipologi kepribadian politik. Yang dimaksud individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan 152
individu warga negara biasa. Sedangkan agresi meliputi individu aktor secara kolektif seperti birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan lembaga bangsa. Adapun yang tipe dikaji dalam kepribadian otoriter, machialvelis dan demokrat. tipologi kepribadian politik yaitu Dari hasil pendekatan diatas, maka tercipta sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut: Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa. 1) langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. 2) Lingkungan sosial politik 3) Struktur kepribadaian yang tercermin dalam sikap individu. Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang memepengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti situasi lain, suasana keluarga, situasi ruang, kehadiran orang kelompok, dan anacaman dalam segala bentuknya (Ramlan Surbakti, 1992: 133) 4) b. Pendekatan dalam perilaku memilih Perilaku politik warga negara seringkali dikaitkan dengan kegiatan mereka dalam memilih wakilnya maupun pemimpinnya dalam pemilihan umum yang diadakan oleh negara yang demokratis. Cholisin (2007: 154) ada lima pendekatan dalam perilaku memilih yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional. 153
1) Menurut pendekatan struktural adalah kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai. 2) Sedangkan pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Maknanya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama. Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karekteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. 3) satu penjelasan dari sisi psokologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum adalah konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. 4) Pendekatan psikologi sosial, salah Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan rugi. Yang memilih sebagai produk kalkulasi untung tidak hanya ongkos memilih dan dipertimbangkan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang dihararapakan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. 5) 154
BAB 8 BANGSA DAN NEGARA Manusia hidup di muka bumi selalu berkelompok- kelompok yang pada umumnya didasari oleh suatu kesamaan, seperti bahasa yang sama, bentuk fisik yang sama, adat istiadat dan budaya yang sama. Dari segi adat istiadat dan bahasa ini lahirlah suku-suku yang tersebar di belahan dunia, seperti Suku Rusia, Suku Arab, Indonesia dan sebagainya. Indonesia sendiri memiliki suku-suku yang beraneka ragam pula, seperti Suku Jawa, Sunda, Minang, Batak dan lainnya. Sedangkan berdasarkan bentuk fisik manusia dikelompokkan lagi menjadi ras, yaitu Ras mongoloid, Eropa, Melayu dan Malenesia. Tentu masih banyak lagi kelompok-kelompok lain yang hidup dalam masyarakat berdasarkan ciri dan kriteria yang dimilikinya. Seluruh kategori ini, dipelajari dalam ilmu politik, karena sangat berkaitan dengan konsep bangsa dan negara99. Menurut Nurul Aini, negara merupakan kelompok masyarakat terdiri dari (Staat Gemeinschaft) yang pengelompokan sosial, yaitu negara sebagai persekutuan hidup dari sekian banyak bentuk pengelompokan sosial. Berikut ini beberapa kelompok sosial yang dapat ditemui dalam masyarakat: Kelompok Ritual Kelompok Profesi Kelompok Pendidikan 99 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, 2010). 155
Kelompok Politik Kelompok Kesenian, dan lain sebagainya100. Apabila digambarkan, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, saling beririsan dan bergabung dengan kelompok lainnya, seperti gambar berikut ini: Gambar 5 Ilustrasi Kelompok Masyarakat 100 Aini Nurul, "Hand Out" (Jakarta, 2007). 156
Dari gambar di atas, terlihat bahwa di dalam suatu negara pengelompokan-pengelompokan berdasarakan kesamaan tertentu. Di dalam kelompok tersebut dapat terajadilah perilaku-perilaku politik, sehingga dikatakan negara merupakan bagian bidang kajian ilmu politik, walaupun keberadaan negara tersebut dalam bentuk abstrak,seperti sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dari syarat ontologi ilmu politik, ilmu politik sangat berkaitan erat dengan pengetahuan yang bersifat fisik dan metafisik. Berkenaan dengan metafisik inilah keberadaan suatu negara dapat dikaji secara mendalam, sesuatu yang ada, tetapi tidak bisa dilihat secara fisik. Bukti dari adanya negara adalah kita bisa melihat benderanya, orangnya, lambangnya atau mendengarkan bahasa nasionalnya, lagu kebangsaannya, merasakan sistem pemerintahannya. selalu ada ideologinya serta mengetahui Secara historis, peninjauan masalah sifat hakikat negara dapat dilihat dari berkembangnya istilah (term) 'negara' atau 'state' itu sendiri, seperti dijelaskan Adam Kuper & Jessica Kuper, khusus dikawasan Eropa kemunculan negara melalui kemunculan kata "state" bersamaan dengan analog lainnya dalam bahasa Eropa: stato, estat, estado, reich dan sebagainya. Dalam perkembangannya, negara bangsa telah melalui lima tahap perkembangan, mulai dari: Kelompok kesukuan, Kelompok yang mapan dan menetap Negara kota Kota mutrisal atau kumpulan dari suku-suku Negara bangsa. 157
Dari perkembangan tersebut, perlu dipahami, persepsi mengenai negara saat ini, tentu berbeda dengan konsep negara pada Zaman Yunani kuno. Perbedaannya disebabkan struktur politik negara-negara kota tidak mengenal perbedaan antara masyarakat (society) dengan negara. Negara adalah masyarakat, dan sebaliknya, masyarakata adalah negara101. Dalam memahami bidang kajian ilmu politik, maka pembahasan terkait negara dengan tidak terpisahkan, karena keduanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dimana adanya negara disitu terjadi proses kegiatan politik. Untuk lebih memahami proses pembentukan suatau bangsa dan negara dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Proses Pembentukan Bangsa dan Negara Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, suku-suku, rasa-ras yang ada dalam suatu negara, akan berupaya membentuk bangsa baru dengan identitas kultural yang baru pula, dengan tujuan untuk dapat bertahan lama dan mampu mencapai tujuan. Hal ini dapat kita lihat dari fakta yang ada di negara kita Indonesia, untuk berupaya mewujudkan cita- cita negara yang tertuang dalam UUD 1945, setiap suku dan ras yang ada di dalamnya berupaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila kembali secara utuh, untuk memperkuat landasan moralitas bangsa menghadapi pengaruh globalisasi. Upaya ini dengan juga didukung oleh Presiden Joko Widodo, mengeluarkan Program Nawa Cita, yang meliputi: 101 unknow, "Hakekat Negara," Ilmu Negara, 2016. 158
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas terpercaya dan aktif, keamanan nasional yang pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 159
7) Mewujudkan menggerakkan domestik. kemandirian sektor-sektor ekonomi strategis dengan ekonomi 8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional pendidikan dengan secara kewarganegaraan, proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. yang menempatkan aspek mengedepankan 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang- ruang dialog antarwarga102. Dari program Nawa Cita, di atas terlihat jelas keinginan dan kesungguhan pemimpin, untuk membentuk bangsa baru, dengan identitas kultural yang baru pula, agar terjadi perubahan karakter bangsa, menjadi lebih beretika sehingga dapat bertahan ditengah situasi sulit dan dapat dengan segera merealisasikan tujuan dan cita-cita nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Menurut Ramlan Surbakti, perbedaan bangsa dan negara adalah bangsa merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri khusus, seperti kelompok suku dan ras yang ada, setiang bangsa berada didalam suatu negara yang memiliki wilayah dan bangsa tersebut103. Berdasarkan pernyataan di atas, perasaan sebangsa menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga sesama anggota bangsa merasa adanya ikatan persaudaraan antara satu dengan 102 Inggried Dwi Wedhaswary, "Nawa Cita," 2014, n.d. 103 Subakti, Memahami Ilmu Politik. 160
lainnya. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan para pahlawan rela berkorban jiwa dan materi untuk membela bangsa dan tanah airnya. Sementara itu secara umum dikenal adanya dua model proses pembentukan bangsa-negara, yaitu: a. Model ortodok adanya sekelompok orang yang disebut identitas suatu bangsa yang kemudian berkembang dan menetapkan batas-batas wilayah yang kemudian disebut negara. Kemudian agar kehidupan berjalan tentram dan tertib dibuat aturan bagi seluruh warga b. Model mutakhir merupakan kebalikan dari model ortodok, berawal adanya negara kemudian didiami oleh sekelompok suku bangsa dan ras104. Berkembangnya peradaban manusia melahirkan kesadaran politik dikalangan kelompok suku yang ada, untuk berpartisipasi dalam proses politik, dengan tujuan mengapai kehidupan kelompok kearah yang lebih baik. Namun perlu diwaspadai tidak semua kelompok suku yang ada tidak bersedia atau menyetujui kebijakan yang dikeluarkan untuk menuju bangsa yang baru. Dari kedua model terdapat beberapa perbedaan, yaitu pada model ortodok satu bangsa akan membentuk satu negara sedangkan pada model mutakhir dari banyak kelompok bangsa yang bersifat heterogen membentuk suatu bangsa yang baru. Proses pembentukan bangsa menurut model ortodok, memerlukan waktu yang singkat karena hanya membentuk struktur kekuasaan bukan kultur yang baru, sedangkan pada model mutakhir memerlukan waktu yang panjang karena harus membentuk kultur baru atau nasionalitas yang baru. 104 Agil Asshofie, "Proses Pembentukan Bangsa Negara," Home Politik, 2016. 161
Kesadaran politik model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa-negara, sedangkan pada model mutakhir kebalikannya kesadaran politik muncul terlebih dahulu atau awal terbentuknya bangsa negara. Partisipasi politik dan rezim politik pada model ortodok dianggap hal yang terpisah dari proses pembentukan bngsa negara sedangkan pada model mutakhir kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses integrase nasional atau pembentukan bangsa negara. 2. Faktor-faktor Pembentukan Identitas Bangsa Pembentukan bangsa dan negara sangat berkaitan dengan identitas yang menyatukan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut faktor penting dalam pembentukan Bangsa Indonesia adalah: a. Faktor primordial Faktor primordial, merupakan ikatan yang terbentuk dari hubungan kekerabatan berdasarkan daerah yang sama, kesamaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, pola prilaku serta presepsi yang sama terkait cita-cita yang ingin dicapai untuk kemajuan yang sama. b. Faktor Keagamaan/Sakral Faktor keagamaan atau sakral adlah kesamaan agama yang dipeluk atau ideology yang diyakini masyarakat yang dapat membentuk bangsa dan negara, karena factor ini ikut menyumbang nasionalitas baru yang dapat mengikat kelompok masyarakat, seperti Ideologi Pancasila yang mengikat masyarakat dalam kesamaan pandangan hidup. 162
c. Tokoh Masyarakat Ketokohan seseorang yang memiliki etika dan moralitas dapat menyatukan bangsa dan negara, karena merealisasikan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat meidentifikasikan dirinya kepada pemimpin. Seperti halnya zaman kharismatik mampu pemimpin menggerakkan masa untuk melakukan perjuangan. Pemimpin pada zaman tersebut dapat dikatakan sebagai symbol persatuan bangsa. penjajahan d. Kesedian dalam perbedaan Kesedian bersatu dalam perbedaan, lebih terkenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, merupakan salah satu faktor dapat menjadi indentitas pembentuk bangsa- negara, dengan menyatukan perbedaan-perbedaan untuk mewujudkan kesetian masyarakat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhineka tunggal ika merupakan pengikat bangsa dari keragaman suku, budaya , bahasa, agama serta pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang meyakini Ideologi yang sama yaitu Pancasila. e. Faktor Sejarah Faktor Sejarah membentuk presepsi yang sama tentang asal usul, masa lalu karena penderitaan dari kaum penjajah melahirkan rasa solidaritas, tekad dan tujuan yang sama. Karena faktor sejarah dapat meningkatkan rasa nasionalisme, hamper semua negara di dunia secara sadar memelihara tempat-tempat dan gedung-gedung bersejarah, untuk mengingatkan perjuangan yang pernah dilakukan para leluhur. 163
f. Perkembangan ekonomi Perkembangan ekonomi seiring dengan perkembangan masyarakat yang akan melahirkan spesialisasi pekerjaan sesuai kebutuhan masyarakat. Ketergantungan pihak yang satu dengan pihak yang lain akan meningkatkan solidaritas dan persatuan warga masyarakat. g. Kelembagaan105 Kelembagaan juga merupakan salah satu factor yang mempererat persatuan bangsa-negara. Seperti lembaga pemerintahan sangat berperan dalam pembentukan bangsa, karena memberikan pelayanan kepada masyarakat dan instansi mempertemukan berbagai kepentingan dalam pemerintahan dengan berbagai kepentingan penduduk, sehingga terbentuklah kepentingan bersama. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa bangsa adalah masyarakat yang tinggal disuatu wilayah yang disebut negara. Dengan demikian negara merupakan wadah atau tempat tinggal dari kelompok-kelompok asyarakat. Negara, merupakan suatu organisasi atau institusi tempat keberadaan suatu bangsa. Sehingga dapat dipahami hakekat bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan nasib, sejarah suku, adat istiadat, yang mendiami suatu wilayah. Sedangkan hakekat negara adalah suatu wilayah yang ditempati sekelompok masyarakat. 105 Subakti, Memahami Ilmu Politik. 164
3. Asal Mula Negara Teori tentang asal usul negara dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar teori, yaitu teori spekulatif dan teori historis. Teori spekulatif lahir karena belum adanya bukti-bukti yang menyakinkan tentang lahirnya suatu negara, sedangkan teori historis merupakan teori lahirnya suatu negara karena fakta empirik yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas, teori asal mula negara dapat dibedakan sebagai berikut: a. Teori Perjanjian Masyarakat Teori perjanjian masyarakat di kenal juga dengan teori kontrak sosial. Teori yang menganggap bahwa sesuatu negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama, antara penjajah dengan masyarakat yang dijajah, atau perjanjian seseorang dengan sekelompok orang yang diberikan kepercayaan memegang kekuasaan dengan syarat-syarat tertentu. b. Teori Ketuhanan theokratis yang atau menganggap bahwa memang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa negara itu timbul. Misalnya Kaisar Jepang yang mengganggap dirinya sebagai Dewa Matahari (Amaterassu). Teori Ketuhanan teori c. Teori Kekuatan Teori Kekuatan yakni teori yang menganggap bahwa negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan daratas kelompok etnis yang lemah. Dalam teori kekuatan ini negara lahir karena pertarungan kekuatan si pemenang adalah pembentuk adanya negara. 165
d. Teori Patriakhal dan Matriakhal yang menganggap bahwa negara ini timbul karena dalam suatu kelompok keluarga yang masih primitif pada mulanya, sang ayah sebagai pemimpin keluarga dan pada mulanya memiliki kekuasaan kemudian pewarisnya ditarik dari garis keturunan laki-laki /perempuan. Seperti kepala suku dari kelompok masyarakat tertentu yang merupakan primus inte pares ,yaitu lahirnya seorang pemimpin berdasarkan musyawarah karena kelebihan fisik dan spiritual yang dimilikinya., sampai kemudian dibentuknya pemerintahan yang desentralisir. Teori Patriakal/Matriakal adalah teori e. Teori Organis Teori Organis, teori yang menggangap bahwa negara sebagai makluk hidup atau manusia. Pemerintahan dianggap sebagai tulang. Undang-undang dianggap sebagai saraf, kepala negara dan masyarakat sebagai daging, berdasarkan teori ini negara itu lahir, tumbuh dan berkembang dan kemudian mati. f. Teori Daluwarsa Teori Daluwarsa, teori yang menganggap Raja dan organisasinya memiliki kekuasaan yang sudah ada sejak lama, walaupun dalam kenyataannya Raja bertahta dengan cara yang berbeda-beda ada yang bertahta dengan seizing rakyat dan ada juga yang bertahta dengan mengerahkan kekuatan yang kemudian memperoleh kedaulatan karena daluwarsa. g. Teori Alamiah Teori Alamiah, dikemukakan Aristoteles yang menyatakan bahwa negara merupakan ciptaan alam, jaditeori yang menganggap bahwa negara itu merupakan ciptaan alam yang sdh terbentuk dan berkembang secara alami. 166
Aristoteles menyatakan kodrat manusia Lebih lanjut membenarkan adanya negara karena manusia adalah makluk politik (zoon politicon) yang kemudian berkembang menjadi makluk sosial, karena kodrat inilah manusia ditakdirkan untuk bernegara. h. Teori Idealistis Teori idealistis disebut juga dengan teori mutlak, filosofis dan metafisis, sebagai teori idealistis, pemikiran yang berlandaskan bahwa negara itu ada karena seharusnya, sedangkan berdasarkan teori mutlak melihat negara sebagai satu kesatuan yang bersifat omnipotent (maha kuasa) dan omnikompetent (kemampuan penanggulangan keadaan), renungan- teori filosofis karena merupakan mengacu renungan negara bagaimana negara itu ada, kalua dilihat dari teori metafisis adanya negara dianggap terlepas dari individu yang menjadi bagian bangsa. i. Teori Historis106. Teori histori atau evolusionis, timbulnya negara karena karena kebutuhan, karena negara sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, sehingga lembaga negara tidak luput dari pengaruh tempat, waktu dan tuntutan zaman. Negara-negara yang terbentuk berdasarkan teori historis adalah : a. Karena penaklukan, contoh Liberia terbentuk tahun tidak bertuan kemudian 1874, wilayah yang dikuasai dan didirikan negara 106 F Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Putra A Bardin, 1999). 167
b. Terbentuknya negara karena suatu negara melepaskan diri dari negara induknya, seperti Belgia lepas dari Belanda tahun1871 c. Fusi beberapa negara melebur menjadi satu negara seperti negara Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi Jerman pada tanggal 3 Oktober 1990 d. Pemecahan yaitu terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara-negara lama seperti Negara Colombia pecah menjadi negara Venezuela, Equador, Columbia Baru pada tahun 1830, dan Uni Sovyet terpecah menjadi banyak negara baru e. Pemisahan suatu wilayah yang ada dalam lingkup negara, memisahkan diri menjadi negara baru seperti Timur Leste, yang memisahkan diri dari Indonesia107. 107 Firman Piyek, "Proses Terjadinya Negara Di Zaman Modern," Unlabelled, 2017. 168
BAB 9 IDEOLOGI NEGARA Istilah ideologi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Antonie Destut de Tracy warga Perancis, dalam karyanya yang berjudul Les Elements d'ideologie tahun 1872, yang memposisikan ideology dengan gagasan teologis dengan tujuan menemukan kebenaran di luar agama. Setelah itu Encarta Encylopedia tahun 2003, mendefinisikan ideologi sebagai sistem kepercayaan yang memuat nilai-nilai dan ide- ide yang diorganisis secara rapi. Kemudian Ian Adams tahun 2004 meletakkan ideologi sebagai doktrin untuk melakukan tindakan politik, tujuan yang akan dicapai108. Asal kata dari ideologi adalah idea dan logos. Idea ingin dicapai, berarti gagasan konsep, cita-cita yang sedangkan logos ilmu atau pengetahuan. Jadi Ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau cita-cita yang ingin suatu banngsa109. diwujudkan oleh Ideologi negara merupakan pedoman hidup bagi semua warga negara tanpa kecuali, baik dalam menjalani kehidupan secara pribadi, maupun menjalani tugas dan fungsi sebagai warga negara. Ideologi akan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan akibat pengaruh globalisasi, apabila mempunyai tiga dimensi yaitu: 108 Syarbaini, Rusdiayanta, and Wihardi, Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. 109 Soejadi R Kodhi,SA, Filsafat, Ideologi Dan Wawasan Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994). 169
a. Realita Dimensi realita, menitikberatkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi, bersumber dan berasal dari nilai-nilai riil atau nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan menghayati nilai-nilai dasar yang terkandung pada ideologi tersebut. b. Idealisme Sedangkan pada dimensi Idealisme menekankan dalam suatu ideologi perlu terkandung cita cita atau tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kita akan tahu arah kehidupan dalam membangun kehidupan bersama c. Fleksibilitas110 Dimensi Fleksibilitas yaitu kemampuan ideologi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Secara garis besar ideologi yang dianut negara di dunia dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu: a. Ideologi tertutup Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan yang ultimatum sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip 110 Oetojo Oesman Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi (Dalam Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara) (Jakarta: BP 7, 1992). 170
moral yang lain, karena bersifat dogmatis, ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Ciri-ciri ideologi tertutup, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan dan dipaksakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Cendrung bersifat totaliter, yaitu mengurusi semua bidang kehidupan. Menguasai bidang informasi dan pendidikan; sebab, kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. b. Ideologi terbuka Ideologi Terbuka, merupakan ideologi yang berakar dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan cita- citanya digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat. ideologi yang mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman. Ideologi ini juga disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat, sehingga ideologi terbuka tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang, karena bersifat demokratis. Ciri-ciri ideologi terbuka, ideologi yang merupakan melainkan kesepakatan masyarakat tidak diciptakan oleh penguasa, sesuai dengan norma-norma yang dan tanggungjawab kepada agar mampu menginspirasi untuk berusaha hidup bertanggungjawab sesuai dengan falsafah yang berlaku, menghargai pluraritas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama, seperti di Indonesia. Ideologi terbuka berkembang, memberikan kebebasan 171
1. Ideologi Pancasila Setiap negara berhak dalam memilih ideologi yang paling sesuai digunakan. Berdasarkan tipe ideologi yang telah diuraikan di atas, Ideologi Pancasila merupakan ideology, karena digali dari nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Dalam arti luas ideologi berguna bagi suatu negara sebagai pedoman hidup dalam berfikir baik dalam segi kehidupan pribadi ataupun umum. Sedangkan dalam arti sempit ideologi adalah pedoman hidup baik dalam berfikir ataupun bertindak. Hakikat ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas masyarakat dan adanya keinginan untuk mewujudkannya dalam kehidupan bernegara. Ideologi Pancasila bersumber dari cara pandang integralistik Indonesia yang mengutamakan gagasan tentang negara yang bersifat persatuan. Di dalam cara pandang integralistik manusia alamiah memiliki ketergantungan dengan orang lain, inilah yang menjadi alasan perlunya persatuan integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ideologi Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan tata nilai tentang gagasan yang mendasar tentang pandangan hidup bangsa111. secara Tumbuhnya ideologi Pancasila sebagai reaksi dari ideology yang berkembang di Barat dan Timur waktu itu, karena menuru pengamatan para pembentuk UUD 1945 tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Dengan mengacu pada kenyataan ini Ideologi Pancasila tampak dimensi realitanya yang diekspos para pembentuk UUD 1945, inilah yang membedakan ideology Pancasila dengan ideologi 111 Padmo Wahjono, "Ideologi Pancasila," in Pengantar Ilmu Politik (Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 172
lainnya. Padmo lebih lanjut mengemukakan unsur Ideologi Pancasila, sebagai berikut : a. Ideologi Pancasila dan Kehidupan Bernegara Ideologi Pancasila dan Kehidupan Bernegara, makna yang terkandung disini kedaulatan berada di tangan rakyat, Majelis sedang Permusyawaratan Rakyat yang mencerminkan kesatuan (integral) dengan cara musyawarah bukan koalisi, pengambilan keputusan dengan cara mufakat dari suara terbanyak. gerak kenegaraan dilaksanakan b. Ideologi Pancasila dan Kehidupan Bermasyarakat Ideologi Pancasila dan Kehidupan Bermasyarakat, berkaitan dengan pola dasar tentang bermasyarakat yang tertuang pada alinea I Pembukaan undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi tiga nilai dasar, yaitu tanpa adanya penjajahan atau eksploitasi manusia, berperikemanusiaan dan berperikeadilan. c. Ideologi Pancasila dan Kehidupan Berbangsa Ideologi Pancasila dan Kehidupan Bebangsa, mengandung makna negara melindunggi segenap suku bangsa dan seluruh tumpah darah serta mengatasi segala bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat, seperti kesalahpahaman antar golongan. Ungkapan yang terkenal dalam berbangsa adalah "Bhineka Tunggal Ika". d. Etika Pancasila Etika Pancasila memberikan panduan agar dalam dan bernegara, sesuai dengan nilai-nilai yang menjalani bermasyarakat harus kehidupan berbangsa 173
terkandung dalam ideologi Pancasila. Gambaran manusia utuh secara etis adalah: Mengejar kemajuan lahiriah harus serasi, selaras, seimbang dengan kepuasan bathiniah Keselarasan dalam mewujudkan cita-cita duniawi dan akhirat Menjaga keselarasan sesama manusia , dengan lingkungan dan antar bangsa di dunia. e. Ideologi Pancasila dan Kesejahteraan Sosial Ideologi Pancasila dan Kesejahteraan Sosial, makna yang terkandung disini mengemukakan cara pandang Bangsa Indonesia di bidang perekonomiannnya, yang meliputi beberapa unsur: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yaitu tanpa masyarakat berhak melakukan usaha diskriminasi Perekonomian disusun atas azas kekeluargaan, artinya mengutamakan kemakmuran bersama bukan perorangan Bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikkuasai oleh negara. f. Ideologi Pancasila dan Kebebasan Informasi Ideologi Pancasila dan Kebebasan Informasi, nilai dasar terkait hal ini adalah adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan serta mengakomodir aspirasi masyarakat sesuai ketentuan Undang-undang. Kebebasan mengeluarkan 174
pendapat ini dapat direalisasikan melalui jalur forum perwakilan dan media komunikasi. g. Ideologi Pancasila dan Ketahanan Nasional112. Ideologi Pancasila dan Ketahanan Nasional, adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Jadi dapat disimpulkan kelestarian kehidupan bangsa dan negara pada hakikatnya merupakan suatu ketahanan suatu bangsa dalam menghadapi perkembangan zaman. 2. Macam-Macam Ideologi Negara di Dunia sangat berkaitann dengan nilai dan kepercayaan yang dianut suatu system di wilayah tertentu, yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan mereka ditata dan dilaksanakan dengan pedoman yang seharusnya dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, dapat dijelaskan ideologi yang ada pada setiap negara sebagai berikut : Ideologi Liberalisme Liberalisme berasal dari kata liber yang memiliki artinya liberalisme bertujuan menciptakan masyarakat yang bebas, makna bebas disini adalah kebebasan berpikir, mengembangkan bakat dan kemampuan, semaksimal mungkin. Hal yang mendasar dari ideologi liberalisme adalah kehidupan, kebebasan dan hak milik, nilai-nilai pokok yang terkandung adalah : tidak adanya perbudakan, paham a. Kesempatan yang sama b. Pengakuan terhadap persamaan manusia 112 Wahjono. 175
c. Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah d. Supremasi hukum yang baik e. Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu, negara hanya sebagai alat f. Liberalisme tidak mengenal dogmatis113. Berdasarkan nilai-nilai dasar di atas, bahwa manusia memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, namun peluang ini sangat tergantung pada kemauan dan Sumber Daya Manusia untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pengakuan terhadap persamaan manusia, yang mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan. Berdasarkan uraian dia atas, dapat disimpulkan dari ciri-ciri ideologi liberalisme, yaitu: o Individu memiliki kemerdekaan dan kebebasan berekspresi. o Persaingan ekonomi dijalankan oleh golongan swasta, sehingga akan terjadi gab yang jauh antara para pengusaha. o Memberika kebebasan untuk menganut maupun tidak menganut agama. o Kekuasaan politik berdasarkan suara dominan. o Tidak mencampuri urusan pribadi warga negaranya. 113 Durrin Nabilah Imas, "Filsafat Pemikiran Kontemporer Mengakar Pemikiran Faham Liberalisme," ACHWANBRUDIN Just Another 2015. 176
o Persaingan bebas sehingga tidak adanya solidaritas sosial. Setiap ideologi tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan, berikut ini kelebihan dari ideologi liberalisme: Memotivasi manusia untuk lebih berkreasi dan mengembangkan berinovasi perekonomian tanpa menunggu instruksi dari pemerintah. Individu memiliki kebebasan untuk memiliki sumber-sumber daya produksi, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. dalam
Tumbuhnya persaingan untuk mencapai target tertentu karena kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Menghasilkan barang-barang berkualitas baik. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Kebebasan pers, pihak-pihak yang kompeten dapat dikritik secara bebas. tidak Masyarakat memiliki kebebasan memilih partai politik. Sedangkan kelemahan ideologi liberalisme adalah: Hal yang mustahil dilakukan adalah pemerataan pendapatan, karena pendapatan jatuh kepada pemilik modal besar. Terjadinya eksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terjadinya monopoli. 177
Timbulnya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu. Pers dikuasai pihak swasta, sehingga pemerintah sulit memberikan kontrol114.
Anarkisme Pahan ini menentang setiap pengekangan kelembagaan yang membahayakan kebebasan individu. Penekanan pada tidak pada kekerasan dan tindakan langsung melainkan pada pendidikan dan kesadaran umum akan sifat nyata manusia. Lebih lanjut paham ini mengemukkan kebenaran akan membuat semua manusia menjadi bebas, dan membuat ajaran ini menjadi besar, dimana persamaan merupakan persyaratan untuk mengapai kebebasan115. Manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, dan justru rusak budi pekertinya bila ada pengaturan "memaksa" yang diterapkan oleh negara, paham anarkis menyangkal adanya fungsi negara. Jikapun negara harus hadir fungsinya dapat diserahkan kepada asosiasi yang dibentuk sukarela tanpa menerapkan adanya unsur "paksaan" seperti yang dilakukan negara116.
Sosialisme Paham ini berangggapan kepentingan umum lebih menjadi prioritas dari kepentingan individu. Negara hanya berfungsi mengatur agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hidupnya. Doktrin ini menentang kepemilikan perseorangan perimbangan, 114 Imas. 115 Carlon Clymer Rodee et al., Pengantar Ilmu Politik (Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 116 "Ideologi Sosialisme," n.d. 178
dan mendukung pemakaian milik tersebut untuk kepentingan bersama Adapun yang menjadi dasar dari sosialisme adalah kontrol kolektivitas dan perluasan dari fungsi dan aktivitas negara. Paham ideologi ini ekonomi yang bersifat kolektif lebih mampu bersikap adil. Produksi secara bebas dan kompetitif harus dihilangkan117.
Ideologi Komunisme Ideologi ini memiliki kemiripan dengan sosialisme, beda komunisme lebih radikal, yaitu penguasaan sarana- sarana produksi vital oleh negara dan menganggap negara diperlukan untuk mengendalikan perjuangan kelas dan menghapus perbedaan kelas. Jika ini sudah terealisasi fungsi negara tidak diperlukan lagi. Ideologi sosialisme bersifat evolusioner jalan damai), sementara komunisme bersifat revolusioner serta menganut prinsip tujuan menghalalkan cara. Lebih lanjut komunisme berdasarkan pada teori Marxis, bahwa pengawasan alat produksi tidak saja sebagai kunci kekuasaan ekonomi tetapi juga kunci kekuasaan politik dalam negara karena negara merupakan alat pemaksa yang diciptakan oleh masyarakat kapitalis untuk kepentingan mereka sendiri118. Ciri-ciri dari ideologi komunisme adalah: (menempuh usaha melalui o Menghapus hak milik pribadi atas alat-alat produksi, dan beralih ke tangan negara. o Hak milik pribadi tidak diakui negara. o Tidak mengenal kelas. o Kepentingan warga nomor dua setelah kepentingan negara. 117 "Macam-Macam Ideologi Di Dunia Dan Ciri-Cirinya," Seputar Com Pemberitahuan, 2015. 118 "Macam-Macam Ideologi Di Dunia Dan Ciri-Cirinya." 179
o Bersifat materialistis dan m enyangkal semua nilai- nilai dan kebutuhan rohani119.
Ideologi Fasisme Sifat khas fasisme adalah dianutnya doktrin organisasi mengenai dipersamakan (dianalogikan) sebagai makhluk hidup yang mempunyai "Political will" sendiri, lepas dan terpisah dari kehendak atau aspirasi rakyatnya Fasisme tidak mengenal batas bagi pelaksanaan fungsj negara. Negara dan pemerintah sebagai organ pelaksana kekuasaan negara berhak melakukan apa saja, serta mencampuri berbagai hal dan urusan di lingkungan masyarakat negara. Bahwa negara Sebenarnya fasisme lebih merupakan gaya politik daripada ideologi agar seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Paham ini merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan cara dari simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Tujuan ini akan tercapai apabila terdapat seorang pemimpin kharismatik, sebagai simbol kebesaran negara yang didukung oleh masyarakat, karena dukungan massa yang fanatik ini, slogan-slogan dan simbol-simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. Fasisme ini pernah diterapkan di Negara, Jepang, Italia, dan Spanyol, tetapi penerapan paham ini sangat bervariasi di antara negra- negara tersebut. Adapun ciri-ciri ideologi fasisme adalah sebagai berikut: Pemerintahan bersifat otoriter dan totaliter. Sistem pemerintahan satu partai. 119 "Macam-Macam Ideologi Di Dunia Dan Ciri-Cirinya." 180
Negara dijadikan alat permanen untuk mencapai tujuan negara. Mempercayai adanya perbedaan antara orang yang memerintah dan yang diperintah, antara elite dan massa. Membenci kemerdekaan berbicara dan berkumpul.
Ideologi Konservatisme Ideologi liberalisme menggoyah struktur masyarakat feodal yang mapan, sehingga kaum fiodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasif liberalisme, maka munculnya ideologi konservatif. Paham konservatif, ditandai dengan gejala-gejala: o Masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata, stabil sehingga setiap orang mengetahui bagaimana dia harus berhubungan dengan orang lain. o Menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil itu, diperlukan suatu pemerintah yang memiliki dan kekuasaan bertanggung jawab120. mengikat Konservatisme merupakan suatu paham melestarikan, menjaga, dan dan mempertahankan sesuatu yang sudah ada dan terbentuk dalam masyarakat atau keadaan pada saat tertentu (status quo), walaupun ada perubahan tetapi hanya dengan sedikit. Menurut Samuel Francis, konservatisme adalah bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan yang dilembagakan.Sementara Roger kebudayaannya memelihara, mengamalkan 120 Subakti, Memahami Ilmu Politik. 181
Scuton, konservatisme adalah pelestarian ekologi sosial, atau politik penundaan121. Dari beberapa urain terkait literatur di atas, dapat dipahami bahwa ideology yang berkembang di suatu negara akan tumbuh dan berkembang serta direalisasikan oleh masyarakatnya, apabila kesuaian dengan nilai- nilai, norma- norma yang berkembang di masyarakat. Apabila ideology tersebut tidak sesuai tentu akan menimbulkan konflik dan gejolak di masyarakat. Indonesia ideologi yang paling sesuai adalah Ideologi Pancasila yang merupakan akumulasi nilai- nilai yang diyakini bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga dalam implementasi tidak menimbulkan gejolak dan protes. 121 "Ideologi, Konservatisme Ideologi Yang Timbul Sebagai Reaksi," 2012. 182
BAB 10 PARTAI POLITIK & PEMILU Partai Politik dan Pemilihan, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan, karena pemilihan umum, menjadi wadah bagi partai politik untuk memperoleh kekuasaan bagi kader- kadernya. Sehingga saat berbicara atau membahas partai politik, tidak bisa terlepas dari Pemilu, karena keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pemilu merupakan arena bagi partai politik dalam memperoleh kemenangan yang ingin dicapai oleh kader-kader partai untuk menentukan wakil-wakil rakyat,yang berasal dari kader terbaik dari masing-masing partai politik yang ada. 1. Partai Politik Sejarah lahirnya partai politik pertama kali di Eropa Barat dari dua kekuatan, yaitu dari dalam parlemen dalam bentuk kelompok-kelompok elitis yang didirikan untuk mempertahankan kedudukan raja serta dari luar parlemen yang bersandar pada ideologi dan sudut pandang tertentu, salah satunya seperti idologi sosialisme122. Sedangkan sejarah lahirnya partai politik di Indonesia, adalah ditandai dengan lahirnya organisasi modern yang pertama kali tahun 1908, yaitu Budi Utomo yang diketui oleh Wahidin Sudiro Husodo, walaupun organisasi ini secara murni belum mempunyai 122 Canggara Hafied, Komunikasi Politik (Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). 183
tujuan politik, namun dengan berdirinya organisasi ini menjadi awal berdirinya organisasi-organisasi lain, yang bermuatan politik. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij tahun 1912, didirikan oleh tiga serangkai, yaitu Dr.Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hadjar Dewantoro, dengan tujuan ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Partai ini hanya bertahan selama delapan bulan, ketiga pemimpinnya dibuang secara terpisah ke Kupang, Banda dan Bangka, yang kemudian diasingkan ke Belanda123. Berkaitan dengan cikal bakal partai politik di atas, jelaslah bahwa partai politik memiliki tujuan tertentu, diantaranya mempertahankan kekuasaan, memperjuangkan kemerdekaan dan memperjuangkan ideologi yang diyakini oleh sekelompok masyarakat. Sementara itu menurut Miriam, partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya, mempunyai orientasi nilalai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik124. Syahrial Syarbaini mengemukakan bahwa partai politik menggandung arti: Organisasi untuk mempertemukan berbagai kepentingan. Keanggotaannya terdiri dari atas pelaku- pelaku politik dan anggota masyarakat biasa. 123 Indriyana Rahmawati, "Sejarah Indische Partij," 2016. 124 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 3rd ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1978). 184
Organisasi untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara bersaing melalui pemilu. yang dibentuk Kondisi politik negara yang sesuai adalah dalam sistem politik demokrasi125. Dari pernyataan Syarbaini, dapat disimpulkan, bahwa partai politik merupakan organisasi yang memiliki tujuan tertentu dari anggota-angotanya untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilu, yang dapat dilaksanakan pada situasi politik negara yang demokrasi. Disamping itu negara yang sedang membangun proses demokratisasi, dapat menjadikan partai politik sebagai sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, dan partai politik dapat digunakan sebagai kendaraan politik bagi kader partai untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif. Disisi lain partai politik di negara-negara jajahan dibentuk sebagai alat untuk memperjuangkan atau memperoleh kemerdekaan126. Berdasarkan pernyataan di atas, banyak masyarakat yang berkeinginan menjadi anggota partai karena alasan untuk menaikan status sosial dan meningkatkan taraf perekonomiannnya, bukan rahasia lagi menjadi anggota legislatif akan meningkatkan pendapatan karenan gaji yang menggiurkan. Hafied mengemukakan beberapa alasan yang menyebabkan anggota masyarakat, berusaha menjadi anggota partai: 125 Syarbaini, Rusdiayanta, and Wihardi, Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. 126 Hafied, Komunikasi Politik. 185
1. Dapat melakukan kontak sosial dgn banyak orang, mempunyai relasi sehingga memudahkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas 2. Ingin mendapatkan perlindungan dan hak-hak istimewa melalui Parpol dalam bentuk aktualisasi diri , misalnya menduduki jabatan dalam partai atu menjadi calon terpilih 3. Ingin memperoleh pendapatan melalui menduduki atau jabatan yang akan diamanahkan seperti menteri, DPR atau DPD 4. Kesempatan meniti karir kejenjang yang lebih tinggi 5. Untuk memperjuangkan ideologi127. Untuk lebih memahami hal-hal terkait partai politik, perlu diketahui tujuan dan fungsi, serta tipologi dari partai politik, sebagai berikut: a. Tujuan dan Fungsi Partai Politik Tujuan dari partai politik, dapat dibagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum Partai Politik, di Indonesia adalah: Mewujudkan cita-cita nasional bangsa sesuai pembukaan UUD Tahun 1945. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sedangkan tujuan khusus dari partai politik adalah: Meningkatkan partisipasi politik anggota masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. 127 Hafied. 186
Memperjuangkan cita-cita parta politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat128. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, fungsi utama dari partai Politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program atau kegiatan-kegiatan yang disusun berdasarkan ideologi yang diyakini partai politik, yang kemudian direalisasikan oleh Partai Politik. Lebih lanjut, Ramlan menjabarkan secara rinci tentang fungsi partai politik sebagai berikut: a. Sarana Sosialisasi Politik Partai politik berfungsi dalam menyampaikan informasi-informasi politik, dengan tujuan membentuk sikap dan prilaku dari anggota partai dan masyarakat disekitarnya. Melalui sosialisasi partai politik mengemukakan visi misi dan program-program yang akan direalisasikan, dengan tujuan memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Sehingga dapat dipahami inti dari sosialisasi politik tersebut adalah memperoleh dukungan masyarakat sebanyak mungkin dengan mengedepankan bahwa partai politik berjuang untuk masyarakat dan kepentingan umum. 128 Hafied. 187
b. Rekruitmen Politik Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment), dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik. c. Partisipasi Politik Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasanya dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin pemerintahan., dalam hal ini Partai Politik mempunyai kesemapatan mendorong dan mengajak para anggota partai dan masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. d. Pemandu Kepentingan Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda, bahkan bertentangan, fungsi partai politik disini menampung dan menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda dan bertentangan. e. Sarana komunikasi politik Menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Melihat hal ini, partai politik dalam menjalankan fungsinya sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dan bisa juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat 188
pendengar dan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara. f. Pengatur konflik Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi suatu konflik dalam pemerintahan, maka partai politik berusaha untuk mengatasinya dengan jalan pendekatan, seperti mengadakan rapat-rapat mulai dari sifatnya rapat biasa sampai rapat luar biasa, dari yang rapat berskala kecil sampai yang berskala besar ataupun konsolidasi dengan kader-kader partai atau dengan pemerintah129. b. Tipologi Partai Politik Tipologi partai politik ialah pengklasifikasian berbagai parpol berdasarkan kriteria tertentu, berdsarkan asas, orientasi, komposisi, fungsi anggota, basis sosial dan tujuan dari partai. Sehingga Partai politik, dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu : 1. Partai Pragmatis Dipahami sebagai partai politik yang memiliki program dan kegiatan yang tidak terikat atau tidak kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan dapat merubah program, kegiatan dan penampilan dari partai tersebut. Biasanya penampilan partai ini, cenderung memperlihatkan program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya, sesuai gaya sang 129 Subakti, Memahami Ilmu Politik. 189
pemimpin. Partai ini muncul dalam sistem dua partai berkompetisi dalam keadaan relatif stabil. 2. Parpol Doktriner Dipahami sebagai partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan lengkap yang mengacu kepada ideologi yang dianut. Biasanya program partai dan gaya kepemimpinan merupakan penjabaran ideologi, yang merupakan seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkrit dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh anggota partai. Pergantian kepemimpinan tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkrit dan partai ini terorganisasikan secara ketat. Contoh partai doktriner adalah partai komunis. 3. Partai kepentingan Merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai, tetapi kadangkala terdapat pula dalam sistem dua partai berkompetisi130. 130 Amal Teuku, "No," 2015. 190
2. Pemilihan Umum Pemilu di Indonesia diselenggarakan pertama kali pada tahun 1955, dengan tujuan memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante, dengan melaluyi du tahapan yang diselenggarakan di tahun yang sama, untuk pemilihan anggota DPR diselenggarakan tanggal 29 September 1955 dan untuk anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955131. Pemilihan umum dilaksanakan untuk menentukan siapa yang paling berwenang dalam mewakili rakyat. Pemilihan umum suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan, serta memberikan pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Secara garis besar, tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu di Indonesia sebagai berikut : a. Pendaftaran Pemilih Pendaftaran Pemilih, adalah warga negara yang memenuhi persyaratan untuk ikut memberikan suara, untuk menentukan calon yang akan dipilih, yang waktu pendaftaran paling lambat, enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu. b. Kampanye Kampanye, merupakan ajakan dari para peserta Pemilu, tujuan mempengaruhi suara pemilih, dengan dengan meyakinkan para (calon) pemilih serta untuk menjelaskan 131 Vita Ayu Anggraeni, "Sejarah Pemilu Di Indonesia," Good New From Indonesia, 2018. 191
kepada para (calon) pemilih terkait program, visi, serta misi, yang akan direalisasikan. c. Pemungutan Suara kegiatan penyelenggaraan Pemilu, dalam kegiatan ini para pemilih memberikan suaranya melalui kartu suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah disediakan. Pemungutan suara merupakan inti d. Penghitungan suara Penghitungan Suara, dilakukan setelah berakhirnya pemungutan suara, penghitungan suara dilakukan oleh tiap TPS secara terbuka dihadapan saksi dan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah proses penetapan atau pengumuman hasil Pemilu dilakukan secara nasional oleh KPU. Batas waktu dari penetapan atau pengumuman tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah pemungutan suara. e. Penetapan hasil pemilu132 Dalam pelaksanaan pemilu, ada dua sistem yang digunakan, yaitu sistem distrik dan proposional, yang tentunya masing-masing sistem ini, memiliki kelebihan dan kekurangan. 192
1. Sistem Distrik Sistem yang berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon, hanya ada satu pemenang. Dengan begitu, daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang banyak penduduknya, dan tentu saja banyak suara terbuang. Karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih bisa akrab dengan wakilnya.
Keuntungan Sistem Distrik o o o Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai- partai perbedaan- perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung, malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami tanpa paksaan. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung memperjuangkan untuk pula distriknya. kepentingan kedudukannya terhadap pimpinan partainya akan faktor kepribadian seseorang merupakan faktor untuk menyisihkan Lagi lebih independen, karena 193
o o o penting kemenangan partai. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan133. dalam kemenangannya
Kelemahan Sistem Distrik o o o Sistem kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan atau terbuang sia-sia. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan suatu anggapan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem. ini bahwa 133 Syarbaini, Rusdiayanta, and Wihardi, Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. dan 194
o Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memerhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional134. 2. Sistem Proporsional adil dan demokratis karena menggunakan asas one man one vote . Satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Dianggap lebih
Keuntungan Sistem Proporsional o o Lebih representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Lebih demokratis karena tidak ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau wasted. Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun, memperoleh peluang untuuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Rasa banyak keadilan masyarakat terpenuhi135. 134 Syarbaini, Rusdiayanta, and Wihardi. 135 Syarbaini, Rusdiayanta, and Wihardi. 195
Kelemahan Sistem Proporsional o Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan- tetapi sebaliknya persamaan yang ada, cenderung perbedaan- mempertajam perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai. o Sistem ini mempermudah fragmentasi partai (pembentukan partai baru) jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilihan kurang menggalang umum. Sehingga kekompakan dalam tubuh partai. o Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon. o Wakil yang terpilih kemungkinan renggang yang ikatannya memilihnya karena wilayah yang luas sehingga sukar untuk dikenal orang banyak. o Peran partai dalam meraih kemenangan lebih besar ketimbang pribadi. Sehingga wakil partai lebih memerhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum ketimbang kepentingan distrik serta warganya. dengan masyarakat 196
o Terjadi persaingan antar partai, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen. Partai yang terpaksa berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh suara mayoritas136. terbesar 136 Syarbaini, Rusdiayanta, and Wihardi. 197
BAB 11 DEMOKRASI 1. Sejarah dan Konsep Demokrasi Gagasan atau istilah demokrasi muncul pertama kali di Yunani Kuno, yang memperjuangkan kebebasan beragama yang dikemukakan aliran reformasi, dengan nama lain demokratia yang dibentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan Aristoteles suatu bentuk pemerintahan yang menekankan kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi yang diselenggarakan kala itu adalah demokrasi langsung, dengan pertimbangan: hal ini sangat memungkinkan, a. Wilayah yang kecil atau terbatas b. Jumlah penduduk yang sedikit, kala itu hanya 300.000 jiwaa c. Hanya berlaku untuk masyarakat dengan kriteria tertentu, yaitu warga asli laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan, budak belian dan pedagang asing137. Abraham Lincoln, tokoh berikutnya yang membuat istilah demokrasi menjadi popular di dunia, dalam pidato Geeysburgnya, Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini secara tegas menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat 137 Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. 198
mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan, dan melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Seiring perkembangan zaman tata cara yang berlaku dalam proses demokrasi pada Negara Yunani Kuno, tentu hal mustahil untuk diterapkan saat ini. Pada kenyataannya demokrasi sendiri juga mengalami perkembangan baik dari konsepnya maupun dari kegiatannya. Beberapa konsep mengenai demokrasi tersebut adalah: Demokrasi Konstitusional Demokrasi Parlementer Demokrasi Terpimpin Demokrasi Pancasila Demokrasi Rakyat dan lain-lain138. Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan makna masing-masing dari demokrasi secara ringkas sebagai berikut: juga dengan demokrasi liberal yang didasarkan pada kebebasan individu, dengan ciri khasnya kekuasaan pemerintah terbatas tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenangnya atau campur tangan terhadap masyarakat. Demokrasi konstitusinal, dikenal sistem pengorganisasian negara dengan memberikan amanah kepada lembaga legislatif membentuk kabinet, pemilihan presiden dan wakil presiden serta melaksanakan kerjasama dalam dan luar negeri. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan kebijakan atau keputusan yang diambil dikendalikan terpusat oleh satu orang, yang dikenal juga dengan istilah terkelola. Demokrasi Pancasila merupakan asas demokrasi Demokrasi parlementer, merupakan yang pelaksanaan mengutamakan 138 Budiarjo. 199
musyawarah mufakat untuk kepentingan masyarakat yang bersumber pada falsafah murni Bangsa Indonesia. Demokrasi rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi didasari beberapa nilai (value), dengan penekanan bahwa tidak semua masyarakat demokrasi memiliki nilai, karena nilai yang dianut suatu masyarakat tertentu sangat bergantung kepada perkembangan sejarah dan budaya politik, masing-masing negara. Nilai yang dikemukakan Henry meliputi: a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga b. Menjamin perubahan terselenggaranya secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan d. secara teratur Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaaman f. Menjamin tegaknya keadilan139 Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, maksudnya perselisihan harus dapat diselesaikan melalui perundingan dan dialog terbuka dalam usaha mencapai kompromi, consensus dan mufakat, karena kalau tidak mampu diselesaikan dengan cara kompromi aka nada pihak yang tidak bertanggungjawab nemanfaatkan situasi untuk kepetingannya. Untuk itu perlu tindakan preventif dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. 139 Budiarjo. 200
Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya modernisasi dan sosial, perubahan-perubahan dalam pola perubahan perdangan, transportasi dan lain sebagainya secara online, memerlukan kebijakan pemerintah yang sesuai dan mendukung, serta perlu pengawasan dari pemerintah agar keadaan terkendali, karena ditakuti terjadinya gejolak di masyarakat disebabkan ketidakpuasan dari kelompok yang masih mempertahankan pola konvensional. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk menghindari kediktatoran sang pemimpin. Dengan adanya pergantian kepemimpinan akan memotivasi pemimpin pada masa jabatan untuk melakukan tanggungjawabnya secara maksimal, agar target yang dicita-citakan sang pemimpin terealisasi. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, pemerintah harus mampu melindungi masyarakatnya dari kekerasan atau tindak kriminal dari masyarakat lainnya, disilah diperlukan pemerintah yang melindungi dan menciptakan keamanan di masyarakat. Sedangakan dalam merealisasikan nilai mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaaman, disini perlunya kedewasaan dari masyarakat untuk terbuka dan memahami keberagaman sebagai karunia dan kekuatan dalam berbangsa dan bernegara, seperti di Indonesia keberagaman suku dan budaya yang ada dapat dijadikan daya Tarik bagi wisatawan asing yang berkunjung mulai tari tradisional yang beraneka ragam sampai makanan tradisional Indonesia yang memiliki citra rasa tersendiri. 201
Menjamin tegaknya keadilan, keadilan yang dimaksud dari nilai demokrasi ini tentu keadilan yang relatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan realisai nilai keadilan ini perlu adanya skala prioritas apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat harus dipenuhi dengan segera, karena bagaimanapun adil secara keseluruhan dan memuaskan semua pihak merupakan sesuatu yang mustahil, mengingat setaip masyarakat memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Intinya untuk merealisasikan nilai- nilai yang bertanggungjawab dan dewan perwakilan rakyat yang menyampaikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan masyarakat. juga merupakan penggambaran pembentukan pemerintahan demokrasi yang secara umum merupakan perubahan dari pemerintah otoriter yang ada sebelumnya, menurut Huntington, demokrasi meliputi tiga tahap, yaitu: demokrasi ini, diperlukan pemerintah Istilah demokrasi a. Berakhirnya keberadaan pemerintahan otoriter b. Terbentuknya pemerintahan demokratis c. Konsolidasi pemerintahan demokratis140. Selanjutnya Huntington juga mengemukakan sifat dari sistem politik yang demokratis, yaitu: a. Para pemimpin dipilih melalu pemilu yang kompetitif oleh masyarakat yang diperintah b. Terdapatnya kebebasan individu c. Sangat sedikit ditemuinya kekerasan terhadap warga negaranya dibandingkan dengan pemerintahan yang otoriter 140 Samuel Huntington, The Third Wave: Democrazation in the LateTwentieth Century (Oklahoma: Oklahoma University Press, 1993). 202
d. Menyediakan saluran untuk mengakomodir pernyataan ketidaksetujuan dan oposisi di dalam sistem141. 2. Prinsip-prinsi Demokrasi Prinsip demokrasi merupakan pegangan atau acuan dalam memahami demokrasi agar dalam realisainya tidak kehilangan arah. Berkaitan dengan hal ini banyak para pakar mengemukan terkait prinsip demokrasi secara berbeda-beda, diantaranya adalah prinsip demokrasi yang dikemukakan Magnis Suseno, yaitu : a. Negara berdasarkan hukum b. Pemerintah di berada bawah kendali masyarakat secara nyata c. Pemelihan umum diselenggrakan secara bebas dan adil d. Keputusan berada ditangan mayoritas dan e. adanya jaminan mengenai kedudukan warga terhadap hak-hak negara dalam negara berdemokrasi142. Berdasarkan prinsip demokrasi yang dikemukakan Suseno, dapat diuraikan bahwa makna negara berdsarkan hukum, hukum dalam suatu negara mengatur keseimbangan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penekanan negara menjungjung tinggi hukum dan mempedomaninya dalam penyelenggaraan kekuasaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, setiap 141 Huntington. 142 Franz Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997). 203
anggota masyarakat berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa diskriminasi. Pemerintahan berada di bawah kendali masyarakat bermakna bahwa masyarakat selalu terlibat dan ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik mulai dari tahap perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari kebijakan tersebut, agar kebijakan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, tanpa menimbulkan ketikpuasan atau protes dari masyarakat. umum diselenggrakan secara bebas dan adil, mengisyaratkan bahwa pemilu harus dilakukan secara terbuka , bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu, jujur tanpa adanya kecurangan dan rekayasa serta adil dengan memberikan kesempatan seluas- luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya. Sedangkan terkait keputusan berada ditangan mayoritas adalah bahwa di dalam negara demokrasi keputusan yang akan diambil berdasarkan suara terbanyak, tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan suara atau aspirasi minoritas. Prinsip demokrasi terkait pemelihan Jaminan terhadap warga negara dalam menggunakan hak-hak berdemokrasi, negara hukum akan menjamin hak- rakyat berdemokrasi, dengan cara memberikan hak kebebasan memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta mengakui dan menjamin hak individu atau HAM selama hak tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, dan setiap individu harus mampu bertanggungjawab terhadap hak individunya agar tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Sementara itu Christine Sussana Tjhin, mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi meliputi: a. Partisipasi, b. Inklusif, 204
c. Representasi, d. Transparansi, e. Akuntabilitas, f. Responsif, g. Kompetisi yang bebas dan juga adil, dan h. Solidaritas143. Berkaitan dengan pendapat Tjhin di atas, dapat dijelakan, bahwa partisipasi merupakan elemen penting dalam demokrasi dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarkat secara aktif dalam berbagai kegiatan, karena partisipasi tidak hanya terbatas dalam pemilihan kepala daerah, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam proses merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan. Sedangkan inklusif berarti kesetaraan setiap individu secara politik, memperlakukan warga negara secara adil tanpa melihat keragaman ras, etnis, agama, gender, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Hal ini penting mendapat perhatian agar demokrasi dapat melindungi dan mengawal masyarakat yang termajinalisasikan melalui kebijakn afirmatif untuk mewujudkan kesamaan derajat dan mampu membebaskan diri dari prasangka. Representasi perlu menjadi pertimbangan dalam demokrasi, agar partisipasi langsung dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan tidak dilakukan secara absolut/ mutlak mengingat keterbatasan waktu, ruang sehingga cara yang paling rasional yang dapat dilakukan dengan menyediakan perangkat untuk perwakilan. Dengan konsekuensi yang telah menerima mandat dapat aspirasi dan harus mampu mewakili menjalankan konstituensi. atau perwakilan 143 Christine Susanna Tjhin, "Menjalin Demokrasi Lokal Dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN" (Jakarta, 2005). 205
Transparansi atau keterbukaan, makna yang terkandung merealisai demokrasi melalui institusi-institusi publik untuk memperoleh otoritas dari masyarkat, untuk itu harus ada sarana yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengawal institusi publik. Masyarakat melalui kelompok yang mewakilinya dapat mempertanyakan informasi kinerja dari institusi publik tersebut. dapat direalisasikan institusi-institusi yang ada dalam suatu negara bersifat transparan atau terbuka dari berkaitan dengan pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga negara. Pertangungjawaban bisa berupa keberhasilan yang diperoleh atau kegagalan yang ditemui dalam mencapai tujuan organisasi, hal ini diperlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. akan Responsif, daya tanggap dan kepekaan terhadap situasi kondisi yang ada, pemerintah yang responsive dapat digambarkan sebagai pemerintah yang memenuhi kebutuhan masyarakat sebelum masyarakat meminta, serta menyusun skala prioritas sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang paling urgent, Begitu proses perumusan menampuang masukan-masukan dari masyarakat, sehingga kebijakan dapat terealisasi dengan baik karena didukung penuh oleh masyarakat. Kompetisi atau persaingan yang bebas dan adil, baik kompetisi yang dilakukan partai politik dalam prosen pemilihan anggota legislative atau kepala daerah, serta adanya jaminan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk bersaing secara bebas dan adil dalam kegiatan kompetisi. Untuk itu perlu menjadi perhatian agar kandidat yang dicalonkan merupakan warga negara yang memiliki kualitas, sehingga pihak yang memenangkan 206
kompetisi memiliki program yang berkualitas pula dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Solidaritas merupakan kepedulian terhadap sesama dengan menjaga tali persaudaraan terhadap sesama manusia. Rasa solidaritas perlu dijaga dan dipupuk agar tidak hilang karena kesibukan-kesibukan atau pekerjaan individu. Solidaritas juga bermakna memberikan kesempatan yang sama untuk berekspresi secara bebas dan adil dalam suatu kompetitif. yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, apabila dikaitkan dengan bentuk pemerintahan demokrasi dapat dimaknai sebagai bentuk pemerintahan politik, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat oleh dan untuk rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi merupakan suatu proses Terkait makna demokrasi di atas, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Ciri khas dari demokrasi mengambil keputusan akhir berdasarkan suara terbanyak. terkait dalam perkembangannya, juga mengalami perubahan-perubahan, sehingga makna yang terkandung menjadi luas dan komplek. Berkaitan dengan ini, Gus Dur, mengemukan landasan demokrasi, dalam implementasinya harus mengacu kepada keadilan, yang bermakna terbukanya peluang kepada semua masyarakat, yang mengndung arti pemberian hak otonom atau kemandirian dari pribadi individu untuk mengatur dan memperjuangkan hidupnyadan memperjuangkan hidupnya, sesuai keinginan individu dimaksud144. Pemahaman demokrasi 144 Bahar Ahmad, "GUS DUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG DEMOKRASI," Kampung Gusdurian, September 2018. 207
Sehingga dapat dipahami bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberi peluang serta pertolongan dalam mewujudkannya. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (2) Pers yang bebas (3) Supremasi hukum (4) Perguruan Tinggi (5) Partai politik Sedangkan Charles Tilly, mengemukakan empat dalam pemahaman kenyataannya dan diimplementasikan secara berbeda oleh negara-negara di dunia. Demokrasi menurut Tilly tersebut, meliputi: terkait pemahaman demokrasi, walaupun tersebut ditafsirkan 1. Demokrasi konstitusional 2. Demokrasi substansif 3. Demokrasi procedural 4. Demokrasi yang beorientasi pada proses145. Berdasarkan pendapat Tilly di atas, demokrasi konstitusional merupakan kajian demokrasi yang terfokus pada produk undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah yang berkuasa. Karena pada kenyataannya produk undang- undang yang dihasilkan jenis pemerintahan apakah oligarki, monarki dan republik. Dengan membandingkan produk- produk undang-undang yang dihasilkan olen negara, akan membantu memahami kajian dalam mengimplementasikan 145 Tilly Charles, Democrazy (Columbia: Cambridge University Press, 2007). 208
demokrasi. Karena pada kenyataannya makna demokrasi sangat relative tergantuang pada situasi dan budaya yang ada dalam suatu komunitas, seperti halnya demokrasi yang ada di Minangkabau yang menonjolkan egaliter atau kesetaraan. Demokrasi secara subtantif, fokusnya pada situasi kondisi kehidupan dan politik yang diciptakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin dengan kemauannya dapat menciptakan dan memberiakn kesejahteraan kepada warganya, kebebasan individu, kesetaraan sosial, pilihan public dan resolusi konflik secara damai. Demokrasi subtansif merupakan demokrasi yang paling tepat diterapkan di Minangkabau, karena menyangkut kondisi dan situasi yang ada, terkait filosofi mendasar yang bersifat musyawarah dan egaliter yang memerlukan kemauan pemimpin, dalam hal ini wali nagari untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali sebagai ciri khas budaya yang sudah bersifat turun temurun. terutama Sedangkan yang dimaksud demokrasi procedural oleh Tilly, adalah menitikberatkan pada prosedur-prosedur yang dilakukan pemerintah dalam merealisasikan demokrasi. Seperti pada pelaksanaan Pemilihan Umum, yang memfokuskan pada pemilihan kompetitif yang melibatkan sejumlah besar warganegaranya yang secara periodic ikut serta memberikan suara pada setiap berlangsungnya Pemilihan Umum. Menurut penganut procedural ini apabila Pemilihan Umum tidak kompetitif dapat dikatakan bahwa negara tersebut tidak demokratis. Demokrasi yang beorientasi pada proses, berbeda dari ketiga makna demokrasi yang sudah dijelaskan di atas. Demokrasi ini harus memenuhi persyaratan minimum agar suatu pemerintahan atau negara dapat dikatakan demokrasi. Menurut Robert A. Dahl, persyaratan minimal dimaksud, meliputi: 209
1. Partisipasi efektif dalam memberikan pandangan-pandangan, sebelum menetapkan suatu keputusan atau kebijakan. Merupakan keikutsertaan masyarakat 2. Hak suara yang sama Setiap individu yang terlibat harus mempunyai hak suara yang sama untuk melakukan voting dalam menetapkan kebijakan atau keputusan. 3. Perlu membangun pemahaman Menjelang pengambilan keputusan, individu yang terlibat harus berkesempatan mengkaji dampak-dampak yang timbul dari suatu keputusan dan mengkaji alternative untuk menetapkan keputusan lain. 4. Kontrol agenda Semua individu mempunyai kesempatan yang sama mengikuti jalannya proses pengambilan keputusan dan kebijakan, dan dapat merevisi dan memperbaiki apabila keputusan tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. 5. Keterbukaan Seluruh individu yang telah memiliki hak pilihnya, harus berkesempatan untuk melakukan voting146. 146 Tilly Charles. 210
Dari definisi di atas, keempat pengertian demokrasi tersebut, dapat diterapkan dalam pelenggaraan pemerintahan nagari, namun dalam implementasi tentu perlu penekanan demokrasi manakah yang paling dominan dan sesuai diterapkan dengan mempertimbangkan situasi kondisi yang ada. Negara demokrasi dan masyarakat madani akan terwujud sudah prinsip-prinsip direalisasikan secara nyata. Masyarakat madani (civil society) adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani karakteristik dan memaknai masyarakat madani adalah: apabila demokrasi kehidupannya. Adapun a. Free public sphere (ruang publik yang bebas) Masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik. b. Demokratisasi Proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. c. Toleransi individu untuk menerima pandangan- pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati kesediaan 211
pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain. d. Pluralisme Sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. e. Keadilan sosial (social justice) Keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. f. Partisipasi sosial Partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab. g. Supremasi hukum terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Upaya untuk memberikan jaminan 3. Demokrasi Pancasila lanjut kita membahas Demokrasi Pancasila. Perlu diketahui bahwa implementasi demokrasi di Indonesia setelah melalui 4 tahapan atau periode, yaitu: Sebelum lebih 212
a. Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950) b. Perode demokrasi parlementer (1950-1959) c. Periode demokrasi terpimpin (1959-1965) d. Peride Orde Baru (1965-1998) e. Perode Reformasi (1998-sekarang)147. Implementasi demokrasi pada masa awal kemerdekaan terbatas pada interaksi politik parlemen dan fungsi pers yang mendukung dalam implementasi demokrasi saat ini masih terbatas, tetapi telah meletakkan landasan dasar bagi perkembangan demokrasi dengan dikeluarkan oleh Keputusan Presiden No. X tanggal3 November 1945, yang menganjurkan pembentukan partai politik, partai politik pada saat itu memainkan peran sentral dalam kehidupan politik dan proses tata kelola. Persaingan di antara kekuatan dan kepentingan politik mengalami fleksibilitas terbesar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada Periode kedua pemerintahan Indonesia 1950- 1959, menggunakan Konstitusi Sementara (UUDS) sebagai dasar konstitusional. Pada saat ini merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam realisasi kehidupan politik di Indonesia. Perwakilan rakyat atau Parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang sedang berlangsung. Manifestasi kekuatan parlemen kala itu ditunjukkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus resign. Pada periode ketiga politik ditandai tolok ukur yang sangat dominan antara tiga kekuatan politik utama saat itu, yaitu: presiden Sukarno, golongan Partai Komunis dan Angkatan Darat. Pada demokrasi terpimpin ini merupakan periode puncak semangat anti-kebebasan pers, sentralisasi revolusi kemerdekaan, meski 147 Wisnumurti Anak Agung Gede Oka, "Democracy of Panasila :The Concept and Its Implementation in Indonesia" (queensland, 2017). 213
kekuasaan semakin dominan antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terjadi demokrasi absolutisme dan sentralisasi kekuasaan hanya pada pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan pemeriksaan dan keseimbangan legislatif terhadap eksekutif. Peride empat, Tahun-tahun awal Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden RI ke-2 dan menerapkan model yang berbeda pada demokrasi, yang disebut dengan Demokrasi Pancasila (Orde Baru), untuk menegaskan mengklaim bahwa model demokrasi ini sebenarnya cocok dengan ideologi dan falsafah bangsa yaitu Pancasila. Dalam kurun waktu tidak lebih dari tahun, popularitas Soeharto semakin meningkat. tiga Sehingga kalangan elit perkotaan dan sosial-politik organisasi siap menyambut pemilihan 1971, untuk berpartisipasi dalam mendukung program reformasi pemerintah yang baru. Namun lama kelamaan terlihat adalah kesenjangan yang semakin lebar antara kekuasaan negara dan masyarakat di luar lingkungan kekuasaan dan proses perumusan kebijakan. Demokrasi Pancasila yang diterapkan pada zaman Orde baru lebih bersifat jargon dan praktik dilakukan secara otoritatif. Karena karakter dari demokrasi di era Orde Baru meliputi: Rotasi kekuasaan atau suksesi kepemimpinan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Politis perekrutan ditutup. Pemilihan Umum bersifat prosedural. Pemilihan bersifat procedural dan tidak dijamin implementasi hak-hak dasar warga. (Rukiyati, et al. 2008: 114-117). 214
Periode kelima, Gerakan reformasi 1998 menandai tonggak sejarah baru dalam transisi dari pemerintah menuju demokrasi. Pada saat ini pemerintah mengambil taktik dan strategis langkah-langkah dengan merumuskan tuntutan masyarakat dengan melakukan, diantaranya: amandemen UUD 1945, pelaksanaan pemilu dipercepat. Amandemen UUD 1945 ditujukan untuk institusi negara, pembagian kekuasaan dan sifat hubungan antar lembaga negara. Ini berpengaruh terhadap implementasi demokrasi Pancasila yang berbeda dari model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Reformasi memberi kesempatan berapresiasi kepada masyarakat, seperti kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan, sistem multi-partai dalam pemilu 1999. pengenalan Diimplementasikannya Demokrasi Pancasila dengan karakteristik yang sesuai yang meliputi : a. Implementasi pemilihan umum langsung, bebas,rahasia, jujur dan adil dengan sistem multi-partai; b. Terjadinya rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat desa. c. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka. d. Terjaminnya hak dasar dalam kebebasan berekspresi148. reformasi ada keinginan untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila yang sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa, karena Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang spesifik yang diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mewujudkan dan merealisasikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Setelah periode 148 Oka. 215
permusyawaratan /perwakilan, yang mengandung semangat dari nilai sila-sila, yaitu Ketuhan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Wisnumurti Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di ana semua orang berpartisipasi dan penyelenggaraam perantara perwakilannya, dengan gagasan demokrasi yang berasal dari kepribadian dan filsafat hidup Bangsa Indonesia yang bersifat delibratif dengan prinsip-prinsip: demokrasi yang dipimpin oleh dalam musyawarah/perwakilan, mengamalkan nilai Ketuhanan, keadilan kemanusiaan dan beradab, untuk menyatukan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial semua orang indonesia149. pememerintaha dengan kebijaksanaan Demokrasi Pancasila tentu tidak lepas dari pemahaman demokrasi secara umum yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, beda adalah demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam merangkul dalam budaya masyarakat. Demokrasi Pancasila dapat konstitusional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar 1945"150. Lebih lanjut Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H., kata " Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada kepribadian dan filosofi kehidupan masyarakat151. dikatakan sebagai demokrasi 149 Oka. 150 "Undang-Undang Dasar 1945" (Indonesia, 1945). 151 Oka, "Democracy of Panasila :The Concept and Its Implementation in Indonesia." 216
Prinsip-prinsi Demokrasi Panacasila meliputi pemerintahan yang konstitusional, meliputi: 1. the existence of elections that is free of pressure (pemilihan yang bebas dari tekanan, jujur, dan adil) 2. In the life of the human rights state every citizen is guaranteed full by the State (Jaminan penuh hak asasi manusia bagi setiap warga negara dalam kehidupan bernegara ) 3. Every citizen has the same status in law. An impartial impartial judiciary, and regardless of government the intervention or anyone else, will ensure establishment of firm and fair law enforcement (Setiap warga negara memiliki status hukum yang sama. Peradilan yang adil dan tidak memihak, serta terlepas dari intervensi pemerintah atau siapa pun, memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil) 4. Freedom of Association / Organization and Issue of Opinion, Associating or organizing and issuing opinions is a citizen's right (Kebebasan berserikat yang dan mengeluarkan ,berorganisasi merupakan hak warga negara). opini 5. Freedom of Press / Mass Media, through the freedom of the press, the people can voice their hearts and minds to the public through the mass media (kebebasan pers atau media massa, setiap orang dapat menyuarakan hati nurani dan pikiran kepada public atau masyarakat melalui media massa yang ada)152. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di atas, terlihat bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sangat ideal apabila diterapkan secara konsisten. Dikatakan 152 Oka. 217
ideal karena berlandaskan kepada falsafah dan pandangan hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pada prisip pertama dikemukakan adanya pemilihan yang bebas dari berbagai tekanan, memegang prinsip kejujuran serta bertindak adil atau tidak memihak. kedua pada mengemukakan tentang pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, hak asasi manusia mereka hak yang harus diakui oleh pemerintah yang demokratis. Prinsip demokrasi Pancasila yang ketiga penegakan supremasi hukum yang adil bagi seluruh rakyat, dengan tidak diskriminasi dan intervensi terhadap warga negara manapun. Prinsip keempat adalah memberikan kebebasan berserikat dan berorganisasi serta menyampaikan pendapat kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk perwujudan demokrasi. Prinsip yang kelima memberikan kebebasan pers kepada masyarakat untuk menyuarakan hati nurani dan pikiran tanpa mengekang hak mereka melalui media massa, masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, karena pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat tidak bisa dikatakan menganut paham demokrasi. Sedangkan prinsip Demokrasi Pancasila juga dikmaknai secara berbeda- beda oleh para pakar, yang diantaranya adalah: a. Drs.CST. Kansil, SH Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam yang permusyawaratan merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. dan perwakilan, b. Prof. R.M. Sukamto Notonagoro Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 218
ber- permusyawaratan/perwakilan Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang c. Prof. Dardji Darmo Diharjo Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Sedangkan yang merupakan asas atau prinsip dasar dari Demokrasi Pancasila, yang tertuang dalam sila keempat dari Pancasila adalah: a. Asas Kerakyatan, yaitu asas yang dimiliki Bangsa Indonesia dengan mengemukakan kesadaran dasar akan cinta tanah air dan kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita nasional b. Asas Musyawarah, yaitu memperhatikan aspirasi dan suara terbanyak melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau konsensus, dengan menjadikan musyawarah sebagai media untuk mempersatukan pendapat. 219
BAB 12 BUDAYA POLITIK DI INDONESIA 1. Memahami Budaya Politik Budaya budaya politik adalah sikap dan orientasi politik masyarakat terhadap sistem politiknya. Budaya politik perlu dipelajari dan dipahami agar dalam pergaulan masyarakat antar suku, agama dan budaya yang beraneka ragam di Indonesia tidak menimbulkan kesalahanpahaman. Unsur paling pertama yang perlu dipahami adalah tata cara berkomunikasi, karena tata cara serta dialek dalan komunikasi sangat dipengaruhi oleh budaya asli yang ada di Indonesia, oleh karena itu budaya yang beraneka ragam yang disertai nilai-nilai luhur bangsa yang perlu dipeljari dan diwarisi kepada generasi muda. Keanekaragaman budaya Indonesia yang berbeda, sangat mempengaruhi tata cara berkomunikasi dan prilaku seseorang, seperti budaya Jawa, etika dan tata cara berkomunikasinya, berbeda dengan masyarakat yang ada diluar Jawa. Untuk itu sangat penting komunikator memahami budaya yang ada di Indonesia untuk menghindari kesalahan dalam melakukan komunikasi. Budaya dan komunikasi dapat dikatakan saling mempengaruhi, satu dengan lainnya, bagimana seorang komunikator dalam hal ini aktor politik berbicara, berfikir dan bertindak sangat dipengaruhi budaya asli, yang ada dilingkungan dimana dia dibesarkan, begitupun sebaliknya dengan komunikan, cara komunikan berfikir dan berbicara dan menelaah pesan, juga dipengaruhi oleh budaya yang ada dilingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, komunikator harus 220
memahami komunikasi antar budaya yang ada di Indonesia, untuk menghindari kesalahan dalam presepsi sosial, yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan budaya yang ada, yang sangat mempengaruhi proses presepsi. Terciptanya komunikasi yang baik antar budaya yang ada di Indonesia, bukan hanya memahami perbedaan yang ada antar budaya, tetapi juga harus memahami persamaan- persamaan yang ada, Karena pemahaman terhadap perbedaan sangat berguna untuk menghindari kesalahan presepsi, sedangkan pemahaman akan persamaan antar budaya, memberikan keuntungan bagi komunikator untuk menjalin rasa persaudaraan dan ikatan emosional yang kuat dengan komunikan. Apabila persamaan dengan komunikan, sudah terjalin baik akan memudahkan komunikator dalam menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus, sebagaiman yang sudah disinggung pada strategi komunikasi politik. Berbicara komunikasi tentu tidak lepas dari budaya politik yang berkembang di Indonesia, karena budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya dalam kehidupan benegara. Berkaitan dengan hal tersebut Bangsa Indonesia yang majemuk, mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda satu dengan yang tapi perlu diingat semua kebudayaan yang berbeda tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut dengan Kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia harus dipahami oleh semua komunikator politik agar mampu memahami dan mengaplikasikan komunikasi politik yang berbeda sesaui dengan kebudayaan di suatu daerah. lainnya, Di Minang Kabau, Sumatera Barat menyangkut budaya tata cara berkomunikasi, juga ada ketentuan yang dapat dipedomani, yang tertuang dalam pepatah Minang, yang sering penulis dengar sejak kecil, yaitu : 221
a. Ado kata mendaki, melereng, dan menurun Makna yang terkandung dalam pepatah ini adalah, bahwa dalam melakukan komunikasi, orang Minang harus memahami posisi, dengan siapa dan dimana serta bagaimana situasi saat seseorang melakuakn komunikasi, hal ini sangat diperhatikan orang Minang agar komunikasi yang dilakukan tidak menimbulkan ketersingungan pihak-pihak tertentu dan agar menyesuaikan sopan santun dan tutur kata yang digunakan dengan memperhatikan lawan bicara. Ada cara tertentu yang digunakan saat berbicara demgam pemangku adat, orang yang lebih tua, teman sebaya dan dengan orang yang lebih kecil. Apabila orang Minang tidak memahami tata cara ini, biasa dianggap tidak beradat153. b. Bulek aia dek pampuluh, bulek kato dek mufakat Pepatah ini menggambarkan, bahwa orang Minang dalam menyelesaiakan persoalan Adat dan permasalahan yang terjadi di kampung, biasanya anggota masyarakat duduk bersama, rapat ini diketuai oleh "Tigo Tungku Sarangan", yaitu Ketua Adat, Tokoh Agama, dan Wali Nagari (Kepala Desa), dengan tujuan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dengan mufakat dan memikirkan bersama , dan mendengarakan masukan serta pendapat dari semua yang hadir. Hal ini dilakukan untuk mencengah konflik dan ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujuinya154. 153 News Room, "Ciri Khas Adat Minangkabau: Tahu Di Nan Ampek," Infosumbar, 2015. 154 Room. 222
Pepatah Minang "Ado kato mendaki, melereng dan manurun", kalau kita hubungkan dengan komunikasi politik, dapat menjadi panduan bagi komunikator politik, bahwa dalam menyampaikan komunikasi, harus mengetahui terlebih dahulu, siapa komunikanya, bagaiman situasi kondisinya, bagaimana tingkat pengetahuan, serta bagimana adat istiadat ini berguna untuk menghindari yang berlaku, hal kesalahpahaman dan menghindari efek negative dari komunikasi politik dimaksud. Sedangkan pepatah Minang "Bulek aia dek pambuluh, bolek kato dek mufakat", peptah ini mengingatkan bahwa permasalahan yang dihadapi dengan pemikiran bersama , akan lebih baik dari pada hasil pemikiran sendiri. Muatan politik yang terkandung di dalammya adalah, kalau sesuatu diputuskan secara bersama, tidak akan ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan, sehingga mencegah konflik berupa provokasi dari pihak-pihak yang tidak dilibatkan. Gambaran singkat di atas, tentang tata cara yang dilakuakan dalam berkomunikasi sesuai dengan Budaya Minang, hanya merupakan gambaran kecil dari banyaknya budaya yang ada di Indonesia, untuk sedikit mengingatkan, bahwa komunikator politik perlu memahami budaya dan adat istiadat suatu daerah, sebelum melakukan komunikasi politik. Selanjutnya, untuk memahami budaya dan komunikasi politik di Indonesia, perlu kiranya mengemukakan budaya yang ada di Indonesia, yang mempengaruhi tata cara berkomunikasi. Kebudayaan Indonesia dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu : 1. Kebudayaan suku bangsa atau kebudayaan daerah 2. Kebudayaan umum lokal 3. Kebudayaan Nasional155 155 "No Title," n.d. 223
Kebudayaan suku bangsa atau kebudayaan daerah, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan warga masyarakat dalam suatu suku yang masih berlandaskan pada kegitan-kegiatan pranata-pranata social yang bersumberkan pada kebudayaan suku bangsa, seperti pelaksanaan upacara adat, di daerah Bali yang dilaksanakan pada bulan tertentu dengan tata cara kegiatan yang sudah baku dan turun temurun di warisi dari generasi ke generasi. Yang dalam pelaksanaannya menggunakan bahasa dan komunikasi yang sudah baku pula, hal ini perlu dipahami oleh komunikator politik untuk menghindari kesalahan pahami apabila menghadiri upacara dimaksud, dan sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebudayaan daerah dan komunikasi antar budaya. Kebudayaan daerah ini tidak terbatas hanya dalam upacara adat saja, tetapi juga mengatur tentang tata cara kehidupan keluarga, kita mengenal bahwa hubungan keluarga di Indonesia menganut paham patrealisme, yaitu garis keturunan berdasarkan ayah, namun pengecualian untuk orang Minang Kabau, bahwa garis keturunan mereka berdasarkan matrealisme atau garis keturunan ibu, hal ini terjadi karena alasan yang kuat yang ditetapkan pemangku adat di masa lalu dan diyakini sampai sekarang. Khusus mengenai sejarah matrealisme yang penulis pernah mendengarkan cerita dari beberapa sesepuh, ketentuan itu disepakati karena laki-laki atau ayah yang berasal dari Padang sering melakuakn kegiatan perdangan ke luar pulau, yang kadang kala lama baru pulang bahkan ada sebagian yang tidak didengar lagi kabar beritanya, dengan alasan inilah ditetapkan garis keturunan matrealisme, bahwa wanita merupakan pewaris harta keturunan tinggi di Minangkabau, dan paman dari pihak perempuan atau mamak, bertanggung jawab penuh terhadap kemenakannya, agar tidak terlantar kehidupannya. 224
Kebudayaan suku bangsa atau kebudayaan daerah, juga mengatur kehidupan komunite di desa berlandaskan hubungan kekerabata, hal ini terlihat dalam pelaksanaan suatu pesta adat, biasanya akan diatur, bagian dan peranan masing- masing dari setiap keluarga. Contoh nyatanya adalah di Pariaman Sumatera Barat, disini hubungan kekerabatan sudah terjalin sedemikian rupa, seperti dalam pembangunan rumah salah seorang anggota keluaraga, kaum kerabat yang lain akan kebagian menyediakan bahan bangunan berupa semen, pasir, bata dan lain sebaginya, pengaturan ini dilakukan oleh ketua adat atau pemimpin yang ada di komunitas tersebut, dengan memperhatikan faktor kesanggupan anggota keluarga yang akan menyumbang, hal ini sudah tentu mengunakan teknik komunikasi politik yang baik. Kebudayaan umum lokal, merupakan perwujudan dari kegiatan-kegiatan kehidupan dari warga masyarakat majemuk, yang terdiri lebih dari satu suku bangsa yang terdapat pada suatu tempat, yang merupakan kumpulan dari beberapa kebudayaan yang ada di Kabupaten atau Kota tertentu, karena masing desa atau kecamatan yang ada di dalam suatu kabupaten atau kota tersebut memiliki kebudayaan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai makna yang berbeda dalam menyampaikan pesan kepada kaumnya. Budaya lokal Indonesia memiliki 200 hingga 250 budaya yang berbeda-beda. Berdasarkan fakta ini Bangsa Indonesia harus berkerja keras untuk melestarikan budaya dimaksud, agar tidak hilang, karena keaneka ragaman budaya yang untuk memperkenalkan negara kita ke dunia internasional, dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa makna dan pesan yang tersebut, mengandung ada dari kebudayaan bangsa kita miliki mempunyai nilai jual, 225
suritauladan yang sesuai dengan falsafah Pancasila, dalam menjalani kehidupan rukun dan beradab156. kumpulan kebudayaan yang ada dari Sabang sampai Maraurke, yang memiliki kekhasan dan mengandung pesan dan makna yang berbeda yang disampaikan, melalui kebudayaan tersebut. Kebudayaan nasional memberikan gambaran bahwa negara kita memiliki budaya, bahasa yang berbeda, yang perlu dipahami oleh komunikator agar dalam menyampaikan informasi pada daerah, suku atau komunitas tertentu tidak menimbulkan ketersingungan pihak lain. Pelajarilah kata atau bahasa yang sopan digunakan di suatu daerah untuk sebutan kehormatan atau untuk menghargai sesepuh di daerah tersebut, jangan menggunakan kata yang mempunyai presepsi negative bagi komunitas tertentu, walaupun dalam kebiasaan di daerah lain hal itu justru sebaliknya mengandung makna positif. Untuk memahami hal ini tentu seorang aparatur harus mempunyai untuk memperluas referensi wawasannya, agar mampu mengemas komunikasi dengan berabagai suku bangsa di Indonesia. Berkaitan dengan budaya politik dan hubungan dengan komunikasi di Indonesia, dapat dibedakan: Kebudayaan nasional, merupakan banyak 1.Kekuasaan mencari orang Thn (1945 sd 2002) 2. Serasi, Selaras, Seimbang 3. Orang Mencari Kekuasaan157. 156 "No Title." 157 Anwar Arifin, Komunikasi Politik, Kedua (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 226
Budaya Politik dan komunikasi politik, pada fase "kekuasaan mencari orang", yang berlangsung dari Tahun 1945 sampai dengan 2002, sangat diwarnai suasana seolah- olah orang tidak membutuhkan kekuasaan, hal ini terlihat dari jabatan politis yang akan diduduki oleh Calon presiden, gubernur, bupati dan pejabat lainnya tidak pernah melakukan kampanye secara tidak menampakkan ambisi terhadap kekuasaan, disini terlihat bahwa komunikasi politik yang berlangsung bersifat tertutup dan cendrung hanya dikalangan birokrasi saja tanpa diketahui masyarakat luas.Sehingga timbul anggapan bahwa seseorang yang akan menduduki jabatan tertentu, karena mereka dianggap mampu dan dibutuhkan, inilah penekanan dari kekuasaanlah yang mencari orang. resmi dan terbuka, mereka Pada masa ini adanya kecendrungan sikap masyarakat, menjunjung tinggi ketenangan sikap,untuk tujuan, untuk memperoleh kewibawaan dengan bersikap tenang di depan umum, sehingga terbangunlah presepsi bahwa orang lainlah yang membutuhkannya, hal ini pernah terjadinya adanya skenario dan rekayasa politik (ex Soeharto dilamar menjadi presiden), disini terlihat bahwa Soeharto tidak pernah meminta jabatan, tetapi MPR waktu itulah yang meminta yang kekuasaan pemerintahan. Kita semua tahu bahwa Presiden kedua RI ini menjalankan kekuasaan dari tahun 1967 sampai dengan 1998, yang + telah berkuasa selama 32 Tahun, berarti sudah dilamar enam kali untuk menduduki jabatan presiden. bersangkutan untuk menduduki Pada saat ini budaya politik di Indonesia, juga dipengaruhi agama, seperti penafsiran dalam Islam reseki (kekuasaan)adalah karunia Allah, yang akan datang dengan sendirinya, sehingga saat ini orang tidak berkampanye atau mempromosikan diri untuk menduduki jabatan, dengan 227
takdir seseorang. keyakinan Allah yang menentukan Sehingga tidak ada satupun orang yang berani mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politis secara terbuka melalui media, seperti yang berlangsung saat ini. Kecendrungan menghindari konflikpun merupakan cirri khas pada fase ini, karena masih belum merata tingkat pendidikan, dan pola yang diperlihatkan pemerintah saat itu, yang tidak bisa dikritik, secara tidak langsung juga tertular pada kehidupan masyarakat, pada saat ini umumnya orang tidak mau dikritik dan mudah tersinggung. Sehingga untuk mennghindari konflik orang lebih mengambil sifat bersabar dan menahan diri. Konsep halus, yaitu tindakan yang wajar, pengekangan emosi dan pembatasan ambisi, malu dan segan, hal ini juga mewarnai komunikasi politik pada fase ini, karena terlihat jelas bagaimana orang membatasi ambisi dan pengekakan emosi untuk menduduki jabatan politis pada saat ini, kalaupun keinginan itu ada, dikemas sedemikian apik sehingga seolah-olah bukan kemauan yang bersangkutan lembaga atau untuk menduduki instutusilah yang membutuhkannya. Peristiwa ini terlihat jelas pada saat MPR masa ORBA, meminta Soeharto untuk menjadi presiden pada periode-periode berikutnya, tanpa terbaca kesan bahwa hal tersebut keinginan Soeharto. jabatn, akan tetapi Serasi, Selaras dan Seimbang, merupakan fase kedua dari komunikasi politik di Indonesia, fase ini berlangsung sebelum Reformasi, secara historis dan kultural dari suku Jawa yang mereflesikan kareteristik politik dlm kehidupan, hal ini dapat kita lihat dalam prilaku dalam organisasi pemerintahan, terhimpun didalamnya, berbicara dengan bahasa halus dan sopan, begitu pula kritik yang disampaikan harus sopan, sehingga cara penyampaian lebih penting dari pada isinya. bahwa orang-orang yang 228
Serasi, selaras dan seimbang, merupakan sikap yang diperlihatkan karena pengaruh budaya yang ada, sikap ini cendrung, mencari kesesuaian, agar terbentuk kesatuan keterkaitan yang utuh dengan komunitas dimana komunikator berada, serta berusaha menyeimbangkan diri dalam melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku pada masyarakat, dan selalu berusaha menjaga hubungan baik untuk menghindari konflik. Keselarasan akan menciptakan ketentraman lahir dan bathin. ini Berdaasarkan tema-tema kultural dalam komunikasi politik indonesia, tergambar, budaya yang sulit berterus terang, hal ini disebabkan adanya pihak yang mudah merasa disampaikan, tersinggung contohnya pada saat seorang teman berkunjung, kita sedang sibuk, biasanya kita tidak sanggup untuk menolak, karena di budaya kita menolak tamu adalah sesuatu yang tidak sopan, maka kita berusaha menerima tamu tersebut, walaupun ada pekerjaan yang sangat mendesak yang mau kita kerjakan, hal ini berbeda dengan orang yang sudah mengenyam pendidikan di Barat, mereka akan berbicara apa adanya tanpa menutupi yang sesungguhnya. apabila yang sebenarnya Budaya kita juga adanya penghalusan atau eufemisme, dalam pengucapannya, hal ini juga sering terjadi pada penggunaan bahasa, seperti orang Jawa ada bahasa halus yang digunakan apabila berbicara dengan orang yang lebih tua, begitupun orang Sunda, jadi dalam budaya kita hampir di semua suku bangsa yang ada, menggunakan bahasa penghalusan atau eufemisme dalam berkomunikasi di semua klasifikasi sosial dalam masyarakat. 229
Prinsip kerukunan (mempertahankan keadaan serasi, selaras dan seimbang), hampir mendominasi budaya komunikasi di Indonesia, karena pada umumnya orang Indonesia, selalu mempertahankan keadaan stabil dan seimbang, dan cendrung menghindari terjadinya konflik baik. Untuk mengaplikasikan kerukunan ini, komunikasi yang digunakan didasari prinsip hormat, dengan memperhatikan tingkah laku dan berkomunikasi didasarkan pada derajat dan kedudukan atau status social. Orang Mencari kekuasaan, fase ini berlangsung setelah reformasi, pada saat ini lahir generasi baru dan elit baru yang berpendidikan barat, yg tertarik pd budaya politik dan komunikasi politik bebas, tampilnya kelas menengah baru yang ingin berpartisipasi memperoleh kekuasaan. Perubahan lainnya PEMILU dilaksanakan secara langsung, dan orang yang berminat terhadap kekuasaan tidak bersifat pasif seperti dahulu, mereka memperlihatkan keinginan secara terbuka dan cendrung berterus terang. Pada fase ini timbulnya ambisi secara terbuka dan kemampuan berkompetisi dalam memperoleh kekuasaan, terjadinya pergeseran ke arah liberalisme komonikasi politik, hal ini didukung dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (masa BJ.Habibie), dimana komonikasi politik berlangsung secara tranparan dan terbuka, bahkan cendrung kebablasan. Keaktifan calon kandidat meproklamirkan diri, dengan cara meningkatkan citra politiknya para elit aktif melakukan lobi, kampanye, komunikasi politik dengan propaganda, public relations. Lobi politik yang dilakukan para elit politik setelah reformasi, merupakan hal yang wajar untuk memperoleh dukungan dalam memuluskan langkah juga untuk menduduki cara jabatan politis. Lobi politik 230
merupakan ajang silaturahmi, diantara para elit untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa. Lobi politik pada awalnya dilakukan di lobi hotel dari pembicaraan yang bersifat santai, yang kemudian didiagendakan dalam rapat penting para elit politik. Jadi dapat dikatakan bahwa lobi politik merupakan alat tawar menawar bagi para elit untuk mengemukan ide, gagasan berupa suatu kebijakan atau inovasi kepada pemerintah yang sedang berkuasa atau pihak lain saingan politiknya. Kampanye terbuka, juga merupakan salah satu fase yang mewarnai pada fase orang mencari kekuasaan. Pada kampanye ini seorang komunikator politik harus mampu melakukan komunikasi politik efektif, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan atau komunikan, adapun syarat agar pesan dapat diterima dengan baik sangat tergantung kepada isi pesan dan cara menyampaikan pesan dimaksud, disinilah diperlukan keahlian dan kepiawaian komunikator politik. Berkaitan dengan ini, kampanye dapat dikatakan sebagai upaya yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan komunikan, untuk mengikuti sesuai yang diinginkan komunikator politik. Propaganda, pada fase ini, dilakukan sebagai upaya yang terencana dan sitematis untuk mempengaruhi prilaku komunikan atau masyarakat, dengan cara merubah pola pikir yang berkembang saat ini kearah pola pikir yang diinginkan komunikator politik, untuk memperoleh tujuan tertentu. Jadi propoganda merupakan bagian dari komunikasi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat, kadangkala propaganda menyampaikan fakta- fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu, sepert yang pernah dilakukan Hitler melalui propaganda intensif Hitler, dengan cara melakukan kebohongan dalam 231
menyebar ideologi NAZI untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Public relations, merupakah salah satu langkah lain yang digunakan oleh komunikator politik pada fase orang mencari kekuasaan, dengan cara membangun hubungan dengan masyarakat umum, dengan menggunakan komunikasi secara baik, dengan tujuan membujuk masyarakat untuk mempertahankan keputusan politik. Dalam kontek yang lebih luas public relations bertanggung jawab dalam memberikan terpenting informasi, mendidik masyarakat, dan yang diharapkan dari hubungan ini adalah menyakinkan dan meraih simpati dari masyarakat, apabila hal ini sudah terlaksana otomatis komunikasi politik yang dilakukan dianggap berhasil. 2. Hubungan Pancasila Dan Budaya Politik Pancasila merupakan falsafah hidup Bangsa Indonesia, yang merupkan konsensus nasional, yang sudah dirumuskan para elit dan tokoh politik, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Karena Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa, sudah tentu setiap aktivitas yang dilakukan dalam Negara Indonesia, harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Justru itu, untuk memahami budaya politik di Indonesia, harus terlebih dahulu memahami ideologi pancasila. Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, memiliki karakter utama sebagai cara pandang bagi Bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, untuk mewujudkan cita- cita nasional ini, tentu perlu produk-produk kebijakan yang dihasilkan, seperti Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahn Desa, yang 232
kesemuanya dapat dihasilkan melalui proses politik yang menampung sampai kemudian menghasilkan produk hukum secara tertulis. aspirasi masyarakat, Pancasila berakar dari Bangsa Indonesia sendiri, karena digali dan dirumuskan berdasarkan norma-norma yang diyakini Bangsa Indonesia. Pancasila memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan dikalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya, yang merupakan perwujudan dari sila ke tiga. Ideologi Pancasila dibutuhkan dalam mencari jati diri Bangsa Indonesia, untuk mengukuhkan jalannya kehidupan dalam suatu bangsa dan juga dibutuhkan untuk menjalankan sistem politik yang ada. Seperti diketahui bahwa dalam sitem politik, terdapat dua elemen secara garis besar, yaitu Budaya Politik dan Struktur Politik. Seperti sudah dibahas sebelumnya atara budaya politik mempengaruhi budaya organisasi dan struktur yang ada didalammya. Budaya Politik adalah keseluruhan dari pandangan- orientasi pandangan terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya158. Budaya Politik juga memberikan rasionalitas untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, karena sesuatu yang bertentangan ideologi yang kita yakini, otomatis tidak sesuai dengan ide, pengetahuan, adat istiadat yang sudah menjadi acuan baku dalam melaksanakan tatanan kehidupan di Indonesia. politik seperti norma, pola Memahami kbudaya politik berdasarkan Pancasila, tentu perlu memahami butir-butir atau nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila yang ada, yaitu: 158 Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. 233
1. Ketuhanan Yang Maha Esa Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk penganut-penganut dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. agama Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian itu umat manusia, dari dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa. seluruh karena 234
3. Persatuan Indonesia Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta Tanah Air dan Bangsa. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan Mengutamakan masyarakat. kepentingan negara Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat yang diambil harus dan 235
dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur suasana yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong-royong. sikap dan Bersikap adil. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Tidak bersifat boros. Tidak bergaya hidup mewah. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Menghargai hasil karya orang lain. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan159. Mengacu pada uraian yang terkandung dalam nilai- nilai Pancasila, sebagimana dipaparkan di atas, dapat kita pahami dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan perwujudan keyakinan Bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan, yang menciptakan alam semesta, dengan berbagi aspek yang ada di dalamnya, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, atau adanya keterikatan dan hubungan timbal balik. Apabila kenyataan ini dikaitkan dengan budaya politik politik, tentu harus menjadi perhatian 159 "Undang-Undang Dasar 1945." 236
bagi pengambil kebijakan dalam mengemas informasi, jangan samapai memberi statement yang bertengan dengan sila pertama ini,apabila hal ini terjadi tentu kebijakan tersebut tidak akan efektif, karena memancing prasangka dari masyarakat yang mengakui dan menyakini, sesuai aqidah masing-masing tentang adanya Tuhan. Untuk itu pemangku pemerintahan harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dalam sila ini terkandung makna, bahwa manusia mempunyai ingin dihargai dan diakui derajat yang sama, dan ini pemangku keberadaannya. Berkaitan dengan hal kekuasaan, dalam memberikan pelayanan dan perhatian saat melakukan pelayanan. Mungkin rasa senang dan tidak senang aparatur, tidak terucap melalui lisan, tapi juga terucap melalui bahasa tubuh, untuk jangan memberikan perhatian kepada kelompok atau bagian tertentu di dalam ruangan, tetapi harus mampu menjaga sikap dan prilaku sebagai aparatur handal yang mengakui dan menghargai persamaan. Sikap adil dalam menanggapi juga harus diperlihatkan, agar keantusian masyarakat masyarakat yang semakin meningkat. jangan membedakan masyarkat itu aparatur harus mewaspadai lain terhadap pemerintah Sila ke tiga Persatuan Indonesia, seorang aparatur negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, jangan sampai informasi atu produk hukum yang dihasilkan hanya melihat kepentingan golongan tertentu saja, hal ini sudah tentu akan menimbulkan konflik dan protes. Seorang aparatur juga harus mampu membangkitkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga dan terpelihara dari waktu ke waktu, semangat nasionalisme ini harus tetap diingitkan oleh aparatur atau pemerintah dalam proses pemaparan dan 237
penyampain informasi. Biasanya kemampuan retorika dan komunikasi persuasif, yang dilakukan aparatur mampu meningkatkan rasa nasionalisme dimaksud. Begitupun sebaliknya apabila seorang aparatur negara tidak mempunyai rasa nasionalisme, akan membuat orang terpecah belah, untuk itu seorang aparatur negara harus mempunyai rasa nasionalisme, agar dapat menularkan dan mengingatkan masyarakat tentang Bhineka Tunggal Ika. Sila ke empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan, berkaitan dengan sila keempat ini, seorang komunikator politik, harus memahami tertentu dalam melakukan aparatur negara untuk mempengaruhi masyarakat, jangan menggunakan kata-kata memaksa agar masyarakat mengikuti keinginan aparatur, tapi kemaslah bahasa yang baik dan sopan, kalau perlu tanyakan tanggapan dan keinginan dari masyarakat supaya diperoleh, kesepahaman dalam memandang persoalan yang dikemukakan. Apabila ada rasa tidak puas dari masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, sikap aparatur harus sabar dan rasional dalam mengemukakan penjelasan-penjelasan sampai masyarakat memahami maksud dan informasi yang disampaikan. Aparatur negara yang baik adalah aparatu yang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan, kalau perlu mendiskusikan serta memusyawarahkan presepsi-presepsi yang ada untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Dalam teknik-teknik tujuan dari Sila ke lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, salah satu butir yang terdapat dalam sila ini adalah : " Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong- royong", dalam butir ini terkandung makna, bahwa seorang aparatur, harus mampu menjaga sikap dan prilaku, agar masyarakat percaya dan mau mendukung program 238
pemerintah. Kredibilitas aparatur sangat mempengaruhi feed back masyarakat, karena masyarakat akan lebih cendrung melihat bagaimana ketauladanan aparatur dalam bersikap dan berprilaku. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa keteladanan seorang aparatur, membuat masyarakat merasa senang dan antusias, walaupun aparatur tersebut belum mengeluarkan statement apa-apa, ini merupakan modal utama bagi seorang aparatur untuk dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendung program pemerintah. Kredibilitas yang harus dimiliki aparatur, sesuai dengan sila kelima ini, diantaranya mampu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu mempunyai kesadaran yang baik sebagai warga negara dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti ikut serta dalam partisipasi politik secara langsung atau tidak langsung, dan menghormati hak-hak orang lain, serta suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak pernah melakukan tindak kekerasan dan pemerasan kepada orang lain. Dalam kesehariannya tidak berfoya-foya dan bermewah-mehan, dan tidak pernah melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Hasil yang diperoleh merupakan hasil kerja keras dengan perjuangan maksimal, selalu berbagi dengan orang saling serta dalam kehidupan bermasyarakat lain, menghargai. 239
3. Tipe-Tipe Budaya Politik Tipe-tipe budaya politik secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga bentuk budaya politik, yaitu: a. Budaya Politik Parokial b. Budaya Politik Kaula c. Budaya Politik Partisipan160. Budaya politik parokial, merupakan budaya politik yang dianut masyarakat tradisional yang belum memahami peranan sebagai anggota masyarakat dalam proses kegiatan politik. Masyarakat cendrung masa bodoh dan tidak mengharapkan perubahan-perubahan atau lebih tepatnya bersifat apatis. Budaya parokial di Indonesia masih ada dan melekat pada masyarakat tradisional atau masyarakat pedalaman. Masyarakat lebih berpegang teguh pada adat istiadat atau budaya local tanpa mempedulikan peran politiknya sebagai warga negara. Pemimpin informal lebih dipercaya dan diakui oleh masyarakat ini. Adapun ciri-ciri dari masyarakat yang menganut paham ini adalah: Berlangsung dalam masyarakat tradisional dan sederhana Belum menonjolnya peran politik yang dilakukan. Rendahnya kesadaran anggota masyarakat akan adanya kewenangan atau kekuasaan. Tidak memiliki keinginan terhadap objek-objek politik, kecuali yang ada di sekitarnya Masyarakat tidak memiliki harapan tertentu dari sistem politik 160 Gabriel A Almond and Sidney Vebra, Budaya Politik Tingkah Laku Dan Demokrasi Di Lima NEgara, ed. Sahat Simamora (Jakarata: Bina Aksara, 1984). 240
Sedangkan budaya politik Kaula, lebih menunjukan kepada masyarakat yang bersifat pasif dan patuh terhadap pejabat pemerintah dan undang-undang, tidak protes terhadap tidak kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah, melibatkan diri dalam politik dan tidak mengikuti pemilihan umum161. Dibandingkan budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek levelnya lebih tinggi, karena sudah berada pada posisi transisi menuju partisipan, hal ini terlihat dari perhatian yang tinggi terhadap sistem politiknya, walaupun intensitas dalam memberikan masukan dan partisipasi dalam proses kegiatan politik tidak ada, tetapi telah menunjukkan adanya otoritas dari pemerintah.Jadi anggapan dari masyarakat yang menganut budaya politik kaula ketidak berdayaan mempengaruhi dan merubah sistem, bersifat pasrah dan menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang serta berkeyakinan keputusan yang ditetapkan bersifat mutlak dan tidak dapat diubah-ubah apabila ditentang. Prinsip yang dipegang masyarakat mematuhi perintah, loyal dan setia terhadap penguasa. Adapun ciri-ciri dari masyarakat yang berada pada tataran budaya kaula/subjek adalah: Menydari sepenuhnya otoritas penguasa/pemerintah Masyarakat tidak memberika masukan kepada pemerintah Masyarakat tidak memberikan tuntutan kepada pemerintah, dan menerima segala keputusan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah 161 Mochtar Mas'oed and Colin Mac Andrews., Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2001). 241
Masyarakat bersifat pasif, tidak berpatisipasi dalam kegiatan politik Masyarakat memiliki minat dan perhatian pada output politik, tetapi tidak memiliki kesadaran dalam input politik Tidak memiliki kesadaran sebagai actor politik. Budaya Politik partisipan merupakan bentuk budaya politik yang anggotanya berperan aktif dalam proses kegiatan politik karena tingkat pendidikan yang sudah memadai. Ciri- ciri dari masyarakat yang masuk kategori budaya politik ini adalah: Masyarakat dan melaksanakan tanggungjawabnya kewajiban serta meminta hak yang seharusnya diperoleh dari pemerintah. menyadari dan sebagai warga negara hak Masyarakat sudah kritis, tidak menerima keadaan begitu saja. Memiliki disiplin yang tinggi. Memberikan penilaian dengan kesadaran terhadap objek politik. Memiliki disiplin yang tinggi. Memberikan penilaian dengan kesadaran terhadap objek politik. Memberikan masukan dan saran terhadap perumusan keputusan dan kebijakan, serta mengawasi dan mengevaluasi jalannya keputusan dan kebijakan dimaksud. Berdasarkan tipe budaya politik di atas, Masyarakat Indonesia secara keseluruhan berada di tiga tipe parokial terdapat pada masyarakat pedesaan di daerah biasa pedalaman, sedangkan tipe transisi atau budaya kaula berada pada masyarakat pinggiran yang sudah dipengaruhi teknologi. Masyarakat Indodesia yang modrnisasi dan termasuk klasifikasi tipe budaya partisipan adalah mereka 242
yang sudah mengeyam pendidikan barat dan yang sudah tinggal di lingkungan perkotaan. Dalam memahami budaya politik Indonesia, tentu tidak terlepas dari memahami budaya-budaya yang ada di Indonesia, dari Sabang samapai Merauke yang meliputi: Kebudayaan Penduduk Kepulauan Sebelah Barat Sumatera Kebudayaan Penduduk Pantai Utara Irian Kebudayaan Batak Kebudyaan Penduduk Kalimantan Tengah Kebudayaan Minahasa Kebudayaan Ambon Kebudayaan Flores Kebudayaan Aceh Kebudayaan Minangkabau Kebudayaan Bugis-Makassar Kebudayaan Bali Kebudayaan Sunda Kebudayaan Jawa Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia162. Barat Untuk mengetahui sekaligus memahami budaya- budaya Indonesia, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut, pertama kebudayaan penduduk Kepulauan kelompok-kelompok Sumatera, Sebelah kepulauannya dari utara dan selatan meliputi :Simalur, Banyak, Nias, Batu, Mentawai dan Enggano. Kependuduk Simalur dan Banyak menganut Agama Islam, kebudayaan yang berkembang disini sanagt dipengaruhi Budaya Aceh, bahkan sebagian penduduknya bisa berbicara dengan 162 Koentjaraningrat, Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarata: Penerbit Djambatan, 1999). 243
menggunakan Bahasa Aceh, disamping mereka memiliki bahasa sendiri. Nias merupakan pulau terbesar dibanding pulau-pulau lain, yang belum pernah terpengaruh Budaya Hindu dan Islam. Masyarakat Nias menganut budaya megalithik, dengan mengembangkan kebudayaan yang memiliki suatu kepribadian sendiri dengan suatu bangunan yang indah. Agama Kristen datang ke Nias pada tahun 1874, sejak saat itu masyarakat Nias memeluk Agama Kristen terutama masyarakat Gunung Sitoli. Sedangkan Agama Katholik dating kemudian. Masyarakat yang berada di kebudayaan Kepulauan Mentawai Megalithik, pada mulanya pendudukk Mentawai juga tidak mengenal teknologi, bercocok tanam padi, yang menjadi makanan pokok mereka adalah keladi, secara samar-samar manyarakatnya menganut budaya Austronesia asli. Agama Kristen masuk ke wilayah ini pada tahun 1901.Masyarakat di Enggano memiliki kebudayaan sendiri, bahasa sendiri dengan sistem kekerabatan matrilineal, Agama Kristen masuk ke pulai ini tahun 1908163. tidak menganut Kebudayaan penduduk pantai Utara Irian,memiliki keanekaragamam budaya dan bahasa. Suku-suku yang ada di Papua memiliki bahasa sendiri-sendiri,sehingga komunikasi antar Indonesia. Untuk menghindari konflik antar suku yang sering terjadi di Papua tentu perlunya pembinaan, pengawasan dan pendidikan politik secara terus menerus dari generasi ke generasi. Masyarakat Papua hidup secara berkomuniti dan bersifat apatis. Mata pencarian kebanyakan mencari ikan, berburu dan meramu sagu yang merupakan makanan pokok di Papua. Masyarakat yang mendiami pantai utara beragama Kristen, namun disisi lain masih mempercayai hal-hal yang bersifat suku menggunakan Bahasa 163 Koentjaraningrat. 244
gaib. Beberapa rintangan mental dari masyarakat Papua adalah : Sifat sangat besar, individualism yang terbiasa tidak disebabkan masyarakatnya mengenalbanyak sosial dalam kelompok-kelompok kerja yang besar berdasarkan sistem tolong menolong yang luas. aktivitas-aktivitas Sifat tidak disiplin; Kebiasaan untuk menentang pergantian dan pergolakan zaman, dengan cara lari kegerakan- kegerakan kebathinan Taraf pendidikan yang rendah164 . Tipe pemukiman masyarakat Papua atau Irian dapat dibagi menjadi emapat kelompok dimana setiap tipe mempunya corak kehidupan sosial ekonomi dan budaya sendiri-sendiri, tipe tersebut adalah: a. Penduduk pesisir pantai, penduduk ini memiliki mata pencarian sebagai nelayan, berkebun dan meramu sagu. Masyarakat sudah berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat kota dan luar Papua. b. Penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah, mata pencarian berkebun, menangkap ikan di sungai, meramu sagu, berburu. Masyarakat ini senang mengembara dalam kelompok kecil, dengan adat istiadat sangat ketat dan mernaruh curiga yang tinggi terhadap pendatang. c. Penduduk pegunungan yang mendiami lembah, mata pencarian bercocok tanam, memelihara babi, berburu dan memetik hasil hutan. Hidup secara 164 Koentjaraningrat. 245
berkelompok, dengan penampilan yang ramah jika dibandingkan dengan penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah. Adat istiadat dijalankan secara ketat dengan Pesta Babi sebagai simbolnya, memegah dan menepatinya. janji Menggangap balas dendam sebagai tindakan heroisme. Sifat curiga terhadap pendatang, tetapi tidak seketat kecurigaan pada penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah. d. Penduduk pengunungan yang mendiami lereng- lereng gunung, menempati tempat yang strategis dari jangkauan musuh, adat istiadat sangat ketat, sebagian masih kanibal hingga saat kini, tindakan apabila tindakan bunuh dianggap melanggar adat, supaya anggota kelompoknya terhindar dari bencana. Perang suku merupakan aktivitas untuk mencapai keseimbangan sosial, kecurigaan sangat terhadap penduduk tinggi asing165. teguh terpuji Kebudayaan Batak, masyarakatnya sebagian besar mendiami daerah pengunungan Sumatera Utara dan mendiami tanah datar yang berada diantara pegunungan dengan pantai. Masyarakat Batak memiliki suku atau marga yang banyak, diantaranya : Simalugun, Harahap, Tarigan, Nasution, dan lain sebagainya. Sistem kekerabatan adanya stratifikasi sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tidak terlihat jelas, berdasarkan tiga prinsip, yaitu: Perbedaan tingkat umur, Perbedaan pangkat dan jabatan, Perbedaan sifat keaslian dan Status sosial. 165 "No Title." 246
Dari segi religi masyarakat Batak memeluk Agama Islam, Kristen Protestan, tetapi disisi lain masih mempercayai konsep-konsep asli dari agama nenek moyangnya166. Kebudayaan Penduduk Kalimantan Tengah, masyarakat yang berada di Pulau Kalimantan, orang-orang Dayak yang mendiami Kalimantan diantaranya terdapat suku Ngaju, Ot-Danum dan Ma'anyan.Tempat tinggal suku Ngaju disepanjang sungai, sedangkan suku Ot-Danum di hulu-hulu sungai dan suku Ma-anyan tersebar di berbagai bagian dari Kabupaten Barito Selatan. Bahasa yang digunakan ketiga suku "Keluarga Bahasa Barito ", yang dipergunakan di Kalimantan Tengah dan sebagian di Kalimantan Selatan, dengan mata pencarian berladang. Dengan sistem kekerabatan berdasarkan prinsip keturunan ambilineal, yaitu hubungan kekerabatan untuk sebagian orang dalam masyarakat berdasarkan garis keturunan laki-laki dan sebagian lagi berdasarkan garis keturunan wanita. Religi masyarakat Kalimantan Tengah dibagi menjadi empat golongan, yaitu ; ini adalah Agama Islam, Agama Pribumi, Agama Kristen, Agama Khatolik167. 166 Payung Bangun, "Kebudayaan Batak," in Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarata: Penerbit Djambatan, 1999). 167 J. Danandjaja, "Kebudayaan Penduduk Kalimantan Tengah," in Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarata: Penerbit Djambatan, 1999). 247
Kebudayaan Minahasa, penduduk Minahasa dapat dibagi dalam delapan kelompok sub etnik, yaitu: Tounsea Toumbulu Tountemboan Tounlour Tounsawang Masing-masing memiliki bahasa yang berbeda-beda, namun mereka memiliki bahasa yang umum antar sub etnik, yaitu Melayu Menado. Sistem kekerabatannya terdapat pembatasan jodoh dalam perkawinan ada adat eksogami yang mewajibkan orang kawin di luar famili, yaitu di luar kekerabatan yang mencakup semua keluarga batih dari saudara-saudara sekandung ibu dan ayah, baik laki-laki maupun perempuan beserta keluarga batih dari anak-anak mereka. Agama yang dianut adalah Islam dan Kristen Protestan, masyarakat yabg beragama Protestan ada kecendrungan juga mempercayai konsepsi tertentu dari religi pribumi. Hakekat individu dalam kesatuan masyarakat adalah manusia harus mengembangkan potensi dan kualitasnya agar dapat mempunyai arti dalam masyarakat, presepsi waktu dalam hidup memaknai kehidupan masa kini sama pentingnya dengan kehidupan masa depan, presepsi kerja dan hidup, orang hidup untuk bekerja dan dilaksanakan sungguh- sungguh168. terdiri dari masyarakat asli dan pendatang yang berasal dari berbagai pulau seperti Bugis, Makassar, Buton dan Jawa. Sistem kekerabatan berdasarkan hubungan patrilineal, yang diiring pola menetap Kebudayaan Ambon, masyarakatnya 168 Kalangie.N.S, "Kebudyaan Minahasa," in Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999). 248
patrilokal.Sistem masyarakat Ambon memiliki beberapa bentuk organisasi adat yang amat cocok untuk dipergunakan dalam bidang pembangunan, yaitu : Pela organisasinya memiliki anggota-anggota yang memiliki tanggungjawab besar terhadap organisasi, rasa tanggungjawab yang mereka miliki sangat mendarah daging karena sudah membudaya dalam masyarakat. Organisasi Pela dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program-program pemerintah. Agama yang dianut masyarakat Nasrani dan Islam169. Kebudayaan Flores, masyarakatnya terdiri dari sub suku: Orang Manggarai Orang Riung Orang Ngada Orang Nage Keo Orang Ende Orang Lio Orang Sikka Orang Larantuka Diantara suku-suku terdapat perbedaan budaya. Dari sistem kekerabatan dikenal bentuk perkawinan yaitu perkawinan adat dan perkawinan roko. Perkawinan adat adalah perkawinan yang terjadi di kalangan bangsawan dan orang biasa yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak orang tua, sedangkan perkawinan roko adalah perkawinan yang dilakukan para pemuda yang tidak mau atau tidak mampu membayar mas kawin yang cukup tinggi, perkawinan ini dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak sebagai syarat adat. Agama yang dianut masyarakat Flores sebagian 169 Subyakto, "Kebudayaan Ambon," in Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999). 249
besar Katholik dan sebagian kecil menganut Protestan.Terkait Pulau Flores ini, perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena tanahnya yang kering dan kurang subur dan mental dari penduduknya masih dipengaruhi budaya kuno tentunya menghambat yang pembangunan170. yang fiodal Kebudayaan Aceh, merupakan provinsi yang letaknya paling ujung dari Pulau Sumatera yang memiliki bahasa yang berbeda-beda antar suku yang ada, yaitu: Bahasa Gayo-Alas, yang digunakan oleh penduduk Aceh Tengah, pada suku Gayo dan Alas. Bahasa Aneuk Jamee, bahasa masyarak yang digunakan di Aceh Selatan dan Aceh Barat. Bahasa Tamiang, yang tersebar di perbatasan Aceh dan Sumatera Timur. Bahasa Aceh, bahasa yang diucapkan penduduk Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie dan sebagian penduduk Aceh Barat. Sistem kekerabatan metapkan hukum pernikahan sebagai suatu keharusan yang ditetapkan agama, untuk mendapatkan jodoh bagi anak laki-laki dilakukan langkah- langkah sebagai berikut: Mengutus seorang selaungke atau penghubung yang memiliki kemampuan berbicara. Apabila lamaran sudah diterima dibawalah tanda kongnarit atau tanda ikatan berupa benda-benda berharga seperti emas. 170 Koentjaraningrat, Mns. Dan Kebud. Di Indones. 250
Pada saat pernikahan berlangsung ditetapkan juenamee atau mas kawin yang diserahkan pemuda wanita, mas kawintegantung kepada status pihak orang tua wanita. kepada pihak Beberapa bulan kemudian dilangsukan pesta perkawinan. Masyarakat Aceh menganut Agama Islam yang taat dan disini berlaku Hukum Islam. Sedangkan sistem kemasyarakatan menggunakan istilah yang khas, antara lain: Gampong (desa), Mukim (kumpulan desa-desa), Daerah ulee balang (distrik), Daerah sagoe (kumpulan dari beberapa mukim), dan Daerah sulthan171. Kebudayaan Minangkabau, masyarakat Minang bersifat heterakhis atau eagliter, yaitu memndang manusia dengan kedudukan yang sama tanpa adanya tingkatan,Orang Minangkabau menggunakan bahas seragam diantara suku- suku yang ada, yaitu Bahasa Minang. Sistem kekerabatan di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu atau yang dikenal dengan matrilineal. Sistem kekerabatan terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang dimulai Paruai, Jurai, Kampung, Suku dan Nagari. Di Minangkabau juga dikenal ada bermacam-macam suku, Chaniago, Tanjung, Melayu, Koto Anyia, Piliang dan lain sebagainya, berdasarkan ketentuan adat masyarakat dilarang menikah antar suku, kalua hal ini dilanggar pelaku akan dibuang dari adat. Masyarakat 171 Teuku Syamsuddin, "Kebudayaan Aceh," in Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999). 251
Minang sangat agamais, dengan Agama Islam, yang terkenal dengan Filosofis kehidupan masyarakat dengan: "Adat basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah", yang bermakna adat istiadat yang berlaku tidak boleh bertebntangan dengan Agama Islam172. merupkan kebudayaan dari suku Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar, yang sekarang sudah memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Bahasa yang digunakan antar suku ini juga berbeda-beda, suku Bugis menggunakan Bahasa Ugi, orang Makassar menggunakan Bahasa Mangasara. Sistem kekerabatan perkawinan pada adat Bugis-Makassar, yang dianggap ideal adalah: Kebudayaan Bugis-Makasar, Perkawinan assialang marola, yaitu perkawinan antar saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Perkawinan yaitu perkawinan antar sepupu derajat kedua baik dari pihak ayah maupun pihak ibu assaalang memang, Perkawinan ripaddeppe'mabelae, perkawinan antara sepupu derajat ketiga juga dari kedua belah pihak. Sistem kemasyarakatan mengenal tiga tingkatan, yaitu: antara a. Anakarung, lapisan kaum kerabat raja-raja, b. To-maradeka Tu-mara-deka, yaitu lapisan orang merdeka yang merupakan sebagian besar dari masyarakat Sulawesi Selatan 172 Hakimy Idrus, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, 7th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). 252
c. Ata, lapisan budak. Agama mayoritas di Sulawesi Selatan adalah Agama Islam173. Kebudayaan Bali, ada dua bentuk masyarakat di Bali, yaitu: Masyarakat Bali Aga dan Bali Majapahit. Masyarakat Bali Aga yang kurang mendapat pengaruh dari kebudayaan Jawa-Hindu, biasanya mendiami desa-desa yang ada di pegunungan. Masyarakat Bali Majapahit mendiami daerah daratan merupakan bagian terbesar dari keseluruhan masyarakat Bali.Sistem kekerabatan di Bali mengenal klen- klen (dadia) dan sistem kasta (wangsa), sehingga ada kencendrungan perkawinan dilakukan antara orang yang sederajat. Agama mayoritas adalah Agama Hindu Bali, namun ada juga yang sebagian kecil menganut Agama Islam, Protestan dan Khatolik174. Kebudayaan Sunda, suku Sunda secara turun temurun menggunakan bahsa Sunda dalam dialek kehidupannya sehari-hari, yang bertempat tinggal di daerah Jawa Barat atau Tanah Pasundan. Sistem kekerabatan masyarakat Sunda bersifat bilateral, yaitu garis keturunan yang mengakui hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki dan wanita. Ciri-ciri bilateral masyarakat Sunda mengenal tujuh generasi ke atas dan tujuh generasi ke bawah, yaitu: Ke atas: Kolot Embah Buyut Bao Ke bawah: Anak Incu Buyut Bao 173 Mattulada, "Kebudayaan Bugis-Makassar," in Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 199AD). 174 Bagus I Gusti Ngurah, "Kebudayaan Bali," in Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999). 253
Jaggawareng Udeg-udeg Gantung siwur Janggawareg Udeg-udeg Gantung siwur Agama dari sebagian besar masyarakat Sunda adalah Islam. Dilihat dari sudut kehidupan pelaksanaan keagamaan, upacara slamatan merupakan suatu upacara terpenting, hidangan untuk acara slamatan biasanya berupa tumpeng175. Kebudayaan Jawa, meliputi seluruh wilayah bagian tengah dan timur wilayah pulau Jawa, mata pencarian masyarakatnya sudah bervariasi yaitu sebagai pegawai, pedagang, tukang dan petani. Sistem kekerabatan bersifat bilateral, kekerabatannya sistem menunjukkan sistem klasifikasi menurut angkatan-angkatan. Semua kakak laki-laki serta kakak wanita ayah dan ibu, beserta isteri-isteri maupun suami-suami masing-masing diklasifikasikan menjadi satu dengan istilah siwa atau uwa. Adapun adik ayah dan ibu, kalua wanita dipanggil bibi ,laki- laki dipanggil paman.Sistem kemasyarakatan masih membedakan antara golongan priyayi yang terdiri dari pegawain dan kaum terpelajar dan orang kebanyakan yangdisebut wong cilik, sepert petani, tukang dan pekerja kasar lainnya.Agama Islam berkembang baik di Pulau Jawa ditandai dengan banyak pesantren-pesantren. Masyarakat yang memeluk agama Islam memiliki kriteria ada Islam Santri dan Islam Kejawen, disamping ada juga masyarakat yang menganut agama Nasrani dan agama lainnya176. sedangkan istilah 175 Harsojo, "Kebudayaan Sunda," in Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999). 176 Kodiran, "Kebudayaan Jawa," in Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999). 254
Kebudayaan Masyarakat Tionghoa di Indonesia, Masyarakat china yang ada di Indonesia berasal dari suku yang berbeda yaitu dari dua provinsi, Fukien dan Kwangtungyang membawa kebudyaan dan bahasa sendiri- sendiri. Ada empat bahasa China yang terdapat di Indonesia, yaitu : Bahasa Hokkien Bahasa Teo-Chiu Bahasa Hakka Bahasa Kanton Sistem kekerabatan masyarakat China menganggap, perkawinan menutup masa tertentu dalam kehidupan seseorang. Orang China baru dianggap dewasa apabila sudah menikah. Karena itu upacara perkawinan harus mahal , rumit dan agung untuk membuat perkawinan itu menjadi suatu kejadian yang penting dalam kehidupan seseorang.upacara perkawinan tergantung agama atau religinya, sehingga upacara perkawinan itu sangat berbeda antara satu dengan lainnya.Sistem kemasyarakatan orang Tionghoa yang terdapat stratifikasi antara buruh dengan majikan177. Berdasarkan pembagian kebudayaan Indonesia yang dikemukakan koendjoro, di atas sangat perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia terutama aparatur negara, mengingat kebudayaan yang dianut suatu daerah menggambarkan sikap politik. Organisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia sangt dipengaruhi oleh budaya eksternal organisasi, karena organisasi merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki budaya tertentu, otomatis orang-orang yang bekerja di dalam organisasi orientasi terhadap sistem 177 Vasanty Puspa, "Kebudayaan Orang Tionghoa Di Indonesia," in Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999). 255
merupkan orang-orang yang menyakini norma-norma yang sudah diwarisi secara turun temurun. Mengetahui dan memahami budaya daerah di Indonesia sangat penting, agar dalam pergaulan supaya tidak terjadinya konflik atau perang saudara. Begitupun pedoman bagi pemangku kekuasaan untuk merumuskan keputusan atau kebijakan jangan sampai keputusan atau kebijakan dimaksud, bertentangan dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Buku karangan Koendjoroningrat merupakan buku yang sangat bagus untuk dibaca para aparatur pemerintahan agar mengetahui, memahami budaya -budaya yang ada di Indonesia, dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal melakukan approach-approach kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek serta mencegah terjadinya konflik bahkan dengan memahami budaya yang ada pemerintah akan mampu mencegah konflik menjadi konsensus serta merubah konflik menjadi konsensus. yang dapat dijadikan referensi 256
DAFTAR PUSTAKA A. D., Siti Irene. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011. A. Hoogerwerf. Politicologie: Begrippen En Problemen, 1972. A Rahman, H.I. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007. Ahmad, Bahar. "GUS DUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG DEMOKRASI." Kampung Gusdurian. September 2018. Aini, Nurul. "Hand Out Politik." Jakarta, n.d. Alfian, Oetojo Oesman. Pancasila Sebagai Ideologi (Dalam Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara). Jakarta: BP 7, 1992. Almond, Gabriel A, and Sidney Vebra. Budaya Politik Tingkah Laku Dan Demokrasi Di Lima NEgara. Edited by Sahat Simamora. Jakarata: Bina Aksara, 1984. Althof, Phillip, and Michael Rush. Pengantar Sosiologi Politik. PT Rajawal. Jakarta, 1989. Amal Teuku. "No," 2015. Anggraeni, Vita Ayu. "Sejarah Pemilu Di Indonesia." Good New From Indonesia, 2018. Arifin, Anwar. Komunikasi Politik. Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Aristoteles. Politik (La Politica). Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008. - - - . The Politics. Middlesex, 1962. 257
Asshofie, Agil. "Proses Pembentukan Bangsa Negara." Home Politik, 2016. Bangun, Payung. "Kebudayaan Batak." In Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarata: Penerbit Djambatan, 1999. Barents, J. Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan. Jakarta: P.T. Pembangunan, 1965. Beddy, Maksudi Irawan. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Bentley, Arthur F. The Process of Government. Chicago: University of Chicago Press, 1908. Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 3rd ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1978. Cholisin. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2007. Dahl, Robert A, and Charles E. Lindblom. Politics, Economics And Welfare: Planning And Politico- Economic Systems Resolved Into Basic Social Processes. New York: Harper and Row, 1953. Damsar. Pengantar Sosiologi Politik. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010. Danandjaja, J. "Kebudayaan Penduduk Kalimantan Tengah." In Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarata: Penerbit Djambatan, 1999. David Easton. The Political System. New York: Alfred A. Knopf Inc, 1971. Hafied Cangara. Komunikasi Politik Konsep, Teori Dan Strategi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Hafied, Canggara. Komunikasi Politik. Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. 258
Hans J. Morgenthau. Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace. London: McGraw Hill, 1997. Haricahyono, Cheppy. Ilmu Politik Dan Perspektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991. Harold J.Laski. The State in Theory and Practice. New York: The Viking Press, 1947. Harsojo. "Kebudayaan Sunda." In Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999. Humington, Samuel P, and Joan M Nelson. No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Cambridge: Harvard University Press, 1997. - - - . Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Huntington, Samuel. The Third Wave: Democrazation in the LateTwentieth Century. Oklahoma: Oklahoma University Press, 1993. "Ideologi, Konservatisme Ideologi Yang Timbul Sebagai Reaksi," 2012. "Ideologi Sosialisme," n.d. Idrus, Hakimy. Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau. 7th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994. Imas, Durrin Nabilah. "Filsafat Pemikiran Kontemporer Mengakar Pemikiran Faham Liberalisme." ACHWANBRUDIN Just Another 2015. Isjwara, F. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Putra A Bardin, 1999. Iswara, F. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Dwiwantara, 1974. Ivan A. Shearer. Starke's International Law. London: 259
Butterworth, 1994. John W. Burton. World Society. New York, 1972. Joyce Mitchell. Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science. Chicago: Rand Mc. Nally, 1969. Kalangie.N.S. "Kebudyaan Minahasa." In Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999. Karl W. Deutsch. Politics and Government: How People Decide Their Fate. Boston: Houghton Mifflin Company, 1972. Keraf, A Sonny, and Mikhael Dua. Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogyakarta: Kanisius, 2000. Kodhi,SA, Soejadi R. Filsafat, Ideologi Dan Wawasan Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994. Kodiran. "Kebudayaan Jawa." In Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999. Koentjaraningrat. Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarata: Penerbit Djambatan, 1999. Kusnardi. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: CV Sinar Bakti, 1988. Laswell, Harold D., and Abraham Kaplan. Power and Society: A Framework for Political Inquiry. Edited by Transaction Publisher. London, 2014. Laswell, Harold Dwight. Politics: Who Gets What, When, How. Newyork: Wold Publishing Co, 1972. Luengo, Oscar Garcia. "E-Activism: New Media and Political Participation in Europe," n.d. "Macam-Macam Ideologi Di Dunia Dan Ciri-Cirinya." Seputar Com Pemberitahuan, 2015. 260
Mariati Rahman. Ilmu Administrasi. Makassar: Sah Media, 2017. Mas'oed, Mochtar, and Colin Mac Andrews. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2001. Mas'oed, Mohtar, and Colin MacAndrews. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008. Mattulada. "Kebudayaan Bugis-Makassar." In Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan, 199AD. Max Weber. From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press, 1958. - - - . Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiolog. Jakarta: Rajawali Pers, 1994. McClosky, Herbert. Political Participation. New York: The MacMillan Company, 1972. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Penerbit Alumni, 2002. Montchrestien. Trade de Economic Politique, 1615. Nambo, Abdulkadir B., and PuluhuluwaMuhamad Rusdiyanto. "MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP POLITIK (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)" 21 (2005): 270. Ngurah, Bagus I Gusti. "Kebudayaan Bali." In Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999. Nie, Norman H, Sidney Verba, and Gabriel A Almond. The Study of Comparative Politic. Boston: Little Brown & Company, 1974. 261
"No Title," n.d. Nurul, Aini. "Hand Out." Jakarta, 2007. Oka, Wisnumurti Anak Agung Gede. "Democracy of Panasila :The Concept and Its Implementation in Indonesia." queensland, 2017. Ossip K. Flechteim. Fundamentals of Political Science. New York: Ronald Press Co, 1952. Piyek, Firman. "Proses Terjadinya Negara Di Zaman Modern." Unlabelled, 2017. Puspa, Vasanty. "Kebudayaan Orang Tionghoa Di Indonesia." In Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999. Rahmawati, Indriyana. "Sejarah Indische Partij," 2016. Ramlan Surbakti. Memahmi Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. Rice, Stuart A. Method in Social Scienes, a Case Book. Chicago: The University of Chicago Press, 1931. Robert M. MacIver. The Web of Government. New York: The MacMillan Company, 1961. Robson, W.A. The University Teaching of Social Sciences. Paris: Unesco, 1954. Rodee, Carlon Clymer, Carl Quimby Christol, Totton JamesAndersen/, ThomasH.Greene, Padmo Wahjono, and Nazaruddin Syamsudin. Pengantar Ilmu Politik. Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Roger F. Soltau. An Introduction to Politics. London: Longman, 1961. Room, News. "Ciri Khas Adat Minangkabau: Tahu Di Nan Ampek." Infosumbar, 2015. Sianipar, Mandiri Thamrin. Pokok-Pokok Ilmu Politik Dan 262
Pengelolaan. Lubuk Agung, n.d. Smith, Adam. An Inquary into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Indianapolis: Liberty Classics, 1981. Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali, 1990. Staniland, Martin. What Is Political Economi? New York: Vail Ballou Press, 1985. Subakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, 2010. Subyakto. "Kebudayaan Ambon." In Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999. Sugiyah. Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Rintisan. Yogyakarta: Yayasan SAF, 2010. Suseno, Franz Magnis. Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997. Syamsuddin, Teuku. "Kebudayaan Aceh." In Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999. Syarbaini, Syahrial, Rusdiayanta, and Doddy Wihardi. Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011. The Liang Gie. Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan Dan Metodelogi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1969. Thomas P. Jenkin. The Study of Political Theory. New York: Random House Inc, 1967. Tilly Charles. Democrazy. Columbia: Cambridge University Press, 2007. Tjhin, Christine Susanna. "Menjalin Demokrasi Lokal 263
Dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN." Jakarta, 2005. Umar Suryadi Bakry. Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Depok: Kencana, 2017. "Undang-Undang Dasar 1945." Indonesia, 1945. unknow. "Hakekat Negara." Ilmu Negara, 2016. Wahjono, Padmo. "Ideologi Pancasila." In Pengantar Ilmu Politik. Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Wedhaswary, Inggried Dwi. "Nawa Cita." 2014, n.d. Wilbur W. White. White's Political Dictonary. Newyork: The World Publishing Company, 1948. 264
CURRICULUM VITAE 1. Nama : Dra. Eva Eviany, M.Si 2. Tempat Tanggal Lahir : Solok, 19 Agustus 1968 3. NIP : 19680819 198903 2 001 4. No. KARPEG : E 751792 5. Pangkat /Gol. Ruang Gaji : Pembina / (IV/a) 6. Jabatan : Dosen Fungsional/Lektor 7. Alamat : Griya Jatinangor II B2 No.20 RT:003 RW:014 Desa Cinanjung Kec. Tanjung Sari Kab. Sumedang 8. Alamat Kantor/Telp : Komplek IPDN Jln. Raya Jatinangor KM 20 9. HP/Email : 10. Pendidikan : SD Negeri No.3 Solok (Sumbar) Tahun 19981
SMP Negeri No 1 Solok (Sumbar) Tahun 1984
SMA Negeri No. 1 Solok (Sumbar) Tahun 1987 APDN Bukittinggi (Sumbar) Tahun 1991
IIP Depdagri Jakarta Tahun 1997
Program Pascasarja MAPD STPDN (2008) 265
11. Mata Kuliah yang diampu: 1. Pengantar Ilmu Politik 2. Sistem Politik Indonesia 3. Etika Pemerintahan 4. Pembangunan Politik dan Kesatuan Bangsa 5. Wawasan Nusantara dan Ketahaann Nasional 6. Komunikasi Politik 7. Politik Desentralisa dan Otonomi Daerah 8. Pengantar Ilmu Filsafat 9. Budaya Politik Indonesia 12. Mata Pelatihan yang pernah diampu: 1. Praktek Tata Naskah Dinas 2. Praktek Manajemen Kepegawaian 3. Kearsipan 4. Praktek Administrasi Desa/Kelurahan 5. Praktek Implementasi Kewenangan Camat dan Implementasi TUPOKSI Kecamatan 6. Praktek Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kecamatan 7. Praktek Administrasi Kecamatan 8. Praktek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 266
9. Praktek Hubungan Kerja Tingkat Desa/Kelurahan 13. Jurnal /Penelitian dan buku yang pernah ditulis: 1. Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS 2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Pemda Sumedang 3. Buku Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan 4. Buku Komunikasi Politik Era Revolusi Mental 5. Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 6. Manajemen Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel 7. Etika Aparatur Pemerintahan 8. Reformasi Birokrasi 9. Efektivitas Pelayanan E-Ktp Dalam Tata Kelola Berbasis Administrasi Registrasi Pada Dinas Catatan Sipil (Capil) Kabupaten Cianjur Kependudukan 10. Kerangka Acuan RUU Pelestarian Budaya Bahasa Dan KesenianDalam Daerah, Perkembangan Budaya Nasional 11. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia 12. Strategi Komunikasi Politik 267