Volume 1 Nomor 2, Desember 2023: h. 120 -141 E-ISSN: 2988-778X : 10.47268/bameti.v1i2.12092 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Muhammad Ridwan Mahu 1, Salmon Eliazer Marthen Nirahua2, Hendrik Salmon3 1 Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia 2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. : Abstract In customary law communities, disputes have long been resolved by deliberation and consensus throug h customary institutions known as customary courts. Usually, those who act as judges in these institutions are traditional leaders (customary heads) and religious leaders. The purpose of this study is to determine and analyze the position of customary institutions in resolving land disputes, as well as whether the decisions of customary institutions have binding legal force. This research is a normative juridical research, using a descriptive analytical research type using primary, secondary and tertiary legal sources. The approach used is a statutory approach (Statute Approach), a conceptual approach (conceptual approach) and a case approach (Case Approach). The technique of collecting legal materials uses a literature study which is then analyzed qualitatively in order to answer the problems studied. The position of customary institutions in land disputes as Customary Judicial Institutions used to resolve conflicts that generally occur in customary law communities is by way of dispute resolution outside the court according to the customary law system based on peace and harmony in people's lives. The decisions of the Customary Courts have binding force on the disputing parties, although in the hierarchy of judicial power the decisions of customary judges are not explicitly recognized, but in practice the existence of customary judges decisions is still recognized as long as the customary law community is also recognized and imp lemented by the disputing parties so that every decisions issued by customary judges are binding on the customary law community concerned. Keywords: Customary Instituons; Dispute Resolution; Land Abstrak Di dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan pemuka agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan, serta apakah keputusan lembaga adat memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji. Kedudukan Lembaga adat dalam sengketa pertanahan sebagai Lembaga Peradilan Adat yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat hukum adat adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut sistem hukum adat yang didasarkan pada perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Putusan Lembaga Peradilan Adat memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa, meskipun dalam hierarki kekuasaan kehakiman putusan hakim adat tidak diakui secara tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan hakim adat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya juga diakui dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa sehingga setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Kata Kunci: Lembaga Adat; Penyelesaian Sengketa; Pertanahan. 120 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
PENDAHULUAN Desa yang beragam di seluruh Indonesia tersebut sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat dengan mempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonominya. Hakikatnya, desa merupakan sebuah bentuk persekutuan masyarakat yang secara otonom atau secara "self governing community" menjalankan sistem kemasyarakatannya. Bahkan otonomi desa tersebut membuat desa menyerupai sebuah "republik kecil", yang mana pemerintahannya dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, yakni sebuah bentuk kepemimpinan yang berada di tangan rakyat dengan partisipasi masyarakat sebagai prinsip yang utama.1 Perkembangan sistem pemerintahan Desa di Indonesia mengalami pasang surut, Ketika awal kemerdekaan Pemerintahan Desa diatur dalam UUD 1945, Pasal 18 penjelasan II yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 "Zelfbesturendelandschappen" dan "Volksgemeenschappen" seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan. Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari Pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa. Namun dalam perkembangannnya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu. Pengaturan tentang Desa kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang- Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur Desa dari segi pemerintahannya, berbeda dengan Pemerintahan Marga disamping juga mengatur adat istiadat. Secara pardigmatik konsep otonomi desa dalam UU No 5 Tahun 1979 ini melalui konsep penyeragaman sebetulnya merupakan suatu konsep yang tidak tepat, karena secara teoritis otonomi desa merupakan otonomi asli, hal ini yang membedakan dengan konsep otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi yang merupakan pemberian sebagai konskeuensi dari ajaran desentralisasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dikenal dengan istilah Lembaga adalah Lembaga Masyarakat Desa Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala -Kepala Dusun, Pimpinan LembagaLembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di desa yang bersangkutan, atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti/dicabut. Penggantian Undang-Undang ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana didalamnya terdapat pengaturan tentang Desa. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, menempatkan kembali desa sebagai daerah asli yang mempunyai keisitmewaan dan memiliki hak otonomi. Pemerintah Pusat berusaha meredefinisi pengertian desa sebagai (LMD). Lembaga Masyarakat Desa 1 Ahmadi, 2001, Mekanisme Pembangunan Desa, Jakarta, Rineka Cipta, h. 34 121 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Di dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa di desa dibentuk pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Dengan demikian penyelenggara pemerintahan di desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangka t Desa. Perangkat Desa terdiri dari unsur- unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa atau Tata Usaha, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diutarakan pada bagian sejarah pemerintahan desa menurut konsep Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, bahwa sebagai akibat kekacauan paradigmatik antara konsep otonomi desa sebagai sesuatu yang bersifat asli, yang berbeda dengan konsep otonomi daerah pada tingkat Kabupaten/Kota, sehingga pasca berlakunya U ndang- Undang Nomor 32 Tahun 2014, pengaturan tentang desa yang sebelumnya merupakan bagian terintegrasi dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, baik dimasa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, akhirnya legal Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak memisahkan antara normativitas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang tentang Desa. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah). Diperjelas dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan: "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/ kota dapat dibentuk pemerintahan Desa". Penggunaan istilah "dibentuk" ini menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan subsistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam undangundang ini Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota. Ini berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ...". fungsi self-governing community dengan Konsepsi, Undang-Undang desa dan penerapannya pada masa Orde Baru yang berwatak otoritarianisme, sangat mempengaruhi struktur pemerintahan sampai tingkat 122 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
desa. Pengaruh ini lebih banyak besifat negatif atas keberadaan desa. Sejak masa reformasi, Undang-Undang desa diganti berturut-turut dengan pembaharuan konsepsi tentang otonomi daerah yang mencakup otonomi pemerintahan desa. Pembaharuan konsepsi dan undangundang ini sudah menunjukkan perkembangan baru (reformis) dari eksistensi masyarakat desa, namun ia tentu saja masih mempunyai sejumlah kekurangan dan kendala, secara konseptual, legal dan penerapan. 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam mengatur Kewenangan Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pedoman Pemerintahan Daerah dengan berdasar pada asas-asas Penyelenggaraan terdiri atas: Kepastian hukum, Keadilan, Tertib Pemerintahan negara, yang penyelenggaraan Negara, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas. Desa dan desa adat telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa dalam pembangunan perlu ditangani sehingga masyarakat pedesaan dan desa adat memperoleh kemakmuran yang merata. Demikian pula, dana telah disalurkan ke desa-desa dengan jumlah yang cukup untuk mendapatkan percepatan dalam pembangunan nasional. Nilai-nilai yang berorientasi pembangunan pedesaan dan desa adat perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan pedesaan. Keberhasilan pembangunan pedesaan dan desa adat di Indonesia adalah keberhasilan pembangunan Republik Indonesia. Pengaturan otonomi desa oleh otoritas pemerintah daerah tidak seyogyanya menghambat otonomi desa adat. Kearifan lokal masyarakat desa adat dapat menjadi acuan dalam pembangunan agar tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional terutama untuk pembangunan pedesaan. Urusan yang dijalankan secara turun temurun ini meliputi baik urusan yang hanya murni tentang adat istiadat, maupun urusan pelayanan masyarakat dan pembangunan (dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai urusan pemerintahan), bahkan sampai pada masalah penerapan sanksi, baik secara perdata maupun pidana. Urusan yang demikian, dalam teori dan praktek sistem pemerintahan daerah di Indonesia, selama ini dikenal sebagai "urusan asal-usul", dalam sistem pemerintahan Desa, pengaturan Desa di atas, sebenarnya sejak pertama kali diundangkan pengaturan mengenai Desa, kemudian era Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 hingga berbagai perundang-undangan lain yang penyelenggaraan desa yang kepala desa dan perangkat desa sentris, bukan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek dalam dinamika pemerintahannya mengakomodasi perihal desa, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat adalah barang langka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan lembaga adat desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat termasuk di dalamnya fungsi peradilan dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat desa merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan, lembaga adat menjadi mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Keberadaan lembaga 2Akhdiyat, Nurul. 2017. Strategi Penguatan Partisipasi Dan Kapasitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sekongkang Atas . Skripsi. Unversitas Teknologi Sumbawa, h. 18 123 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
juga berfungsi untuk mengayomi dan menyelesaikan berbagai macam adat desa permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat hukum adat, melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memperkokoh fungsi dan peran lembaga adat desa sebagai wadah sekaligus fasilitator pengelolaan pembangunan desa dengan acuan nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal. Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Pada dasarnya, keberadaan cara penyelesaian sengketa sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa di tangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh Negara3. Di Indonesia, selain pengadilan negara sebagai lembaga formal penyelesaian sengketa yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal juga lembaga penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada hukum adat. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari pemerintah atau negara (hukum negara), tetapi juga hukum yang berasal dari adat kebiasaan masyarakat (hukum adat) serta hukum yang berasal dari ajaran agama (hukum agama). Di dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan pemuka agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata dan publik.4 Pengakuan terhadap peradilan adat di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pasang surut. Pada masa orde baru, pemerintah membuat beberapa ketentuan yang membatasi bahkan menghilangkan lembaga peradilan adat. Pada Era reformasi, kedudukan lembaga peradilan adat kembali diberi ruang dan tempat seiring dengan menguatnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Masyarakat Hukum adat di Indonesia keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak traditionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Isu konflik kepemilikan tanah dan kewenangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari, dan ketiga ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilikan dan penguasaan tanah. Secara kuantitatif terdapat 80% isue pesisir akibat interaksi an tara manusia yang 3 Suparman, Eman, 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Tata Nusa, Jakarta, 2004, h. 15. 4 Suparman, Eman, 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan , Tata Nusa, Jakarta, 2004, h. 28. 124 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupan yang terbatas karena jumlahnya yang tidak terlalu luas dibandingkan dengan wilayah laut. 5 Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan yang juga memiliki kompleksitas permasalahan pengelolaan dan kepemilikan tanah. Tanah-tanah adat sebagai hak petuanan beserta hak-hak lainnya yang masuk dalam lingkup wilayah petuanan, secara faktual masih eksis dan tetap dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Maluku, walaupun eksistensi atas wilayah petuanan itu ada yang telah berubah karena ada bagian tanah-tanah petuanan yang telah dikeluarkan dari wilayah petuanan disebabkan oleh berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. 6 Mengenai adanya konflik vertikal yang terjadi di Maluku sebagai contoh adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 secara eksplisit menyatakan bahwa semua tanah dimiliki secara adat. Hal ini berarti bahwa masyarakat di desa administratif tidak bisa mengklaim hak kepemilikan secara adat. Tanah-tanah tersebut dalam kenyataannya masih ada, walaupun dalam kondisi yang hampir musnah, terdesak oleh kepentingan penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan yang seharusnya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi berdampak terbalik terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang menjadi terasing dan tersingkirkan dari wilayahnya sendiri, oleh karena kebijakan pembangunan. Permasalahan sengketa pertanahan di wilayah kepulauan utamanya diakibatkan karena tidak adanya batas wilayah atau petuanan yang jelas. Batas-batas termaksud adalah batas petuanan antara satu negeri adat dengan negeri adat yang lain, termasuk batas petuanan antara soa yang satu dengan soa yang lain. Kasus konflik di Provinsi Maluku yang dilatarbelakangi oleh sengketa tanah adat harus menjadi salah satu agenda pekerjaan bagi pemerintah Provinsi Maluku, karena tanah adalah sebuah konsep yang utuh antara manusia adat Maluku dengan alam semesta, sehingga konflik yang terjadi tidak berkepanjangan. Selama ini penyelesaian melalui jalur hukum non - litigasi yaitu melalui lembaga adat lazimnya dipilih oleh masyarakat hukum adat yang ada di Maluku, meskipun ada juga yang penyelesaiannya harus dilakukan dengan gugatan ke pengadilan. Di Maluku khususnya Maluku Tengah terdapat masyarakat hukum adat yang di sebut dengan negeri yang memiliki lembaga adat. Lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dikenal dengan nama saniri negeri dan saniri raja patih. Lembaga ini dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rapat adat dan akan dipilih orang-orang yang menurut garis keturunan (genealogis) memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai fungsionaris adat yang akan duduk dalam lembaga adat tersebut. Tugas utama lembaga saniri ini adalah menyelenggarakan fungsi peradilan dengan semangat musyawarah untuk mufakat, yang berintikan terciptanya suasana harmonis, dan keseimbangan antara masyarakat yang bersengketa, masyarakat dengan alam sekitar, serta membangun kembali relasi sosial. Akan tetapi seiring perkembangan masyarakat wewenang dari lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Maluku tengah mulai melemah dan menurun, saat ini sebagian masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sengketa yang ada melalui lembaga formal seperti pengadilan negara dan kepolisian, dalam Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negara, keadilan mungkin dapat terpenuhi 5 Ernan Rustiadi, Potensi Dan Permasalahan Kawasan Pesisir Berbasis Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan, diakses tgl 5 Desember 2021. 6 J K. Matuankotta, 2019, 'Kebijakan Pendaftaran Dan Implikasinya Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat Di Provinsi Maluku', Makalah Focused Group Discussion, Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno, FH UGM, dan STPN, Yogyakarta. 125 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
namun keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara masyarakat yang bersengketa tidak dapat terwujud. Penguasaan Tanah Negeri yang dimiliki Kerajaan kecil disetiap pulau di Maluku sering menimbulkan konflik horisontal terkait dengan batas tanah yang tidak jelas batasannya. Bahkan konflik terus terjadi dan turun-temurun, dan persoalan ini yang tidak hanya persoalan konflik agraria secara horisontal namun persoalan dapat terjadi juga secara vertikal. Penyelesaian sengketa, tidak terdapat struktur organisasi yang formal dan sumber daya manusia yang biasa ditemui di pengadilan negara. Di Maluku Tengah, Struktur lembaga adat tidak berdiri sendiri melainkan menyatu dan berada di dalam struktur pemerintahan adat negeri. Secara umum terbagi atas empat lembaga yaitu, raja atau pamarentah sebagai kepala atau pimpinan masyarakat hukum adat, Saniri Raja Patti yaitu lembaga adat yang melaksanakan pemerintahan negeri sehari-hari terdiri dari raja dan kepala soa, selain menjalankan pemerintahan, lembaga ini berfungsi sebagai hakim perdamaian/hakim adat. Lembaga tersebut selain sebagai lembaga pemerintahan negeri juga berfungsi sebagai lembaga Peradilan dan penyelesaian sengketa. Raja dan Kepala Soa memiliki peran sebagai kepala pemerintahan juga menjadi hakim perdamaian adat (menjalankan fungsi eksekutif dan yudikatif). Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Van Vollenhoven tentang pembidangan hukum adat yang tidak memisahkan antara pemerintahan dan peradilan, sehingga dalam masyarakat hukum adat pemerintahan dan lembaga peradilan adat berada dalam struktur yang sama.7 Penyelesaian sengketa pertanahan di Maluku, pada umumnya dipergunakan penyelesaian konflik diselesaikan melalui lembaga adat yang ada tanpa melalui pengadilan. Sengketa batas tanah dan warisan diselesaikan oleh raja dan atau kepala soa sebagai hakim adat melalui sidang adat secara musyawarah untuk mufakat. Selain melalui sidang adat penyelesaian sengketa juga melalui upacara adat molo (tenggelam). Molo adalah penyelesaian sengketa dengan cara menyelam di laut tanpa alat bantu pernafasan dan disaksikan oleh masyarakat. Upacara adat molo tersebut dilakukan apabila para pihak yang bersengketa tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atau sudah tidak mengetahui lagi batas- batas tanah mereka secara jelas. Pada saat penyelaman masing-masing pihak akan membawa batu kali untuk dipegang dan posisi masing-masing saling berhadapan di dasar laut. Penyelaman dilakukan pada kedalaman tertentu yang dapat terlihat dan disaksikan oleh masyarakat karena terbuka untuk umum. Pihak yang terlebih dahulu muncul di permukaan laut maka dianggap sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah atau objek sengketa. Tata cara atau langkah - langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan oleh lembaga adat di Maluku tengah secara umum hampir sama antara negeri yang satu dengan lainnya. Prosedur diawali dengan Pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada raja dan atau kepala soa baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian pemanggilan para pihak dan tahap akhir Raja/hakim adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Akhir dari proses penyelesaian sengketa/perkara ditutup dengan pembacaan doa tolak bala, yang dibacakan oleh Imam 7, Soerjono, Soekanto. 2011. Pengantar Hukum Adat di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.46 126 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
(tokoh agama) setempat. Keputusan Raja/hakim adat adalah final dan mengikat (final and binding), pada sistem penyelesaian sengketa pada masyarakat adat sama sekali tidak mengenal lembaga banding berdasarkan hukum adat. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang ada dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.1. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Non-Litigasi Sengketa Pertanahan8 merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan pertambahan penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Menurut Maria S.W. Soemardjono, "kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik".9 Meningkatnya masalah pertanahan tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja pemerintah. Masalah pertanahan dapat dipandang dari dua perspektif yang bertolak belakang. Dari kaca mata masyarakat ada anggapan bahwa masalah yang terjadi itu disebabkan oleh buruknya administrasi pertanahan dan kinerja aparat pemerintah yang tidak profesional, sedang dari kaca mata aparat pemerintah ada sinyalmen kuat bahwa hal ini terjadi karena adanya pemalsuan keterangan dari masyarakat, kepala desa, bahkan PPAT. Mengatasi hal tersebut, maka diperlukan upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, baik secara litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (negosiasi, konsiliasi, arbitrase, mediasi). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan dirasakan banyak sekali mengandung kekurangan dengan hasil yang kurang memuaskan, sehingga berkembanglah pandangan di masyarakat bahwa badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Akibatnya, rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi, bahkan yang ada hanyalah persoalan baru yang dampaknya justru memperburuk kondisi yang ada.10 Sistem hukum Nasional di Indonesia ada dua cara penyelesaian sengketa yang diterapkan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa hukum, khususnya bidang perdata yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (nonlitigasi) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa nonlitigasi 8 Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005, Edisi Revisi, h. 8-9., mengatakan, "Sengketa Pertanahan seperti yang dikemukakan oleh Rusmadi Murad adalah,"Perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan". 9 Maria S.W. Sumardjono et al., Mediasi Sengketa Tanah, Jakarta: Kompas, 2008, h. 1. 10 Sumarto, "Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI", Kertas Kerja yang disampaikan pada Diklat Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian Dalam Negeri , Jakarta, 19 September 2012, h. 8. 127 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
merupakan penyelesaian di luar pengadilan, yang dikenal juga dengan istilah penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution (ADR), adalah penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral.11 Penyelesaian nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak untuk menemukan win-win solution. Proses pemecahan masalah dilakukan secara tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjamin serta proses beracaranya lebih cepat dan efesien. Penyelesaian litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya adalah win lose, tidak responsif, waktu beracaranya relatif lambat dan sering dilakukan dengan terbuka untuk umum. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum formal, para pihak cukup mengajukan perkaranya pada pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaan12. Dikarenakan penyelesaian sengketa luar pengadilan merupakan kehendak sukarela dari pihakpihak yang berkepentingan untuk untuk menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan13. Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli14. a) Konsultasi Konsultasi merupakan memberikan pendapat hukum yang dimintakan oleh kliennya atau para pihak yang bersengketa, dan kemudian keputusan penyelesaian sengketa diambil sendiri oleh para pihak atas dasar pendapat yang diberikan. Konsultasi juga merupakan pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk dapat dicarikan pemecahannya bersama. Pertemuan ini biasanya dilakukan oleh para pihak kepada seseorang atau badan yang dinilai memiliki wewenang dan kekuasaan otoritas untuk memberikan pertimbangan, saran atau usulan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Namun kadang kala pihak yang memberikan pendapat hukum, diberikan kesempatan oleh para pihak yang bersengketa untuk merumuskan bentuk- bentuk penyelesaian yang dikehendaki oleh para pihak. b) Negosiasi Menurut Suyut Margono15 negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga, baik yang berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun yang berwenang (arbitrase dan litigasi). Negosiasi merupakan suatu proses dilakukan oleh para pihak dengan sukarela 11 Runtung, "Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia" Pidato Guru Besar Fakultas Hukum USU, Medan: USU Press. 2006, h. 2. 12 Mangatas Sihotang, Tan Kamello, Muba Simanihuruk, "Kajian Mediasi sebagai Kebijakan Hukum dalam menyele saikan Konflik perkara Perdata di Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM kelas 1A Medan" Jurnal Studi Pembangunan USU Volume 1 Nomor 2, April 2006, h. 32. 13 Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryani, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan" Jurnal Dinamika Sosbud, V. 13, 1 Juni 2011, h. 49. 14 Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional " Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h. 9 - 28 15 Suyud Margono, "ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum" Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, h. 49. 128 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
untuk bertatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak mengenai suatu masalah tertentu yang sedang dibahas. Bambang Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi Antisipasi Bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang" seperti dikutip Jimmy Joses Sembiring16 pada umumnya ada lima teknik negosiasi yaitu : 1) Teknik negosiasi kompetitif. Teknik ini diterapkan untuk negosiasi yang bersifat alot, adanya pihak yang mengajukan permintaan tinggi pada awal negosiasi, adanya pihak yang menjaga tuntutan tetap tinggi sepanjang proses, konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas, perundingan lawan dianggap sebagai musuh, adanya pihak yang menggunakan cara-cara berlebihan untuk menekan pihak lawan dan negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat. 2) Teknik Negosisasi yang Kooperatif Menganggap negosiator pihak lawan sebagai mitra bukan sebagai musuh, para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, mau bekerja sama, dan tujuan negosiator menyelesaikan sengketa secara adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas. 3) Teknik Negosiasi Lunak Dilakukan dengan cara menempatkan pentingnya hubungan timbal balik antar pihak, tujuannya untuk mencapai kesepakatan, member konsensi untuk menjaga hubungan timbal balik, mempercayai perundingan, mudah mengubah posisi, mengalah untuk mencapai kesepakatan, dan berisiko saat perundingan lunak menghadapi seorang perunding yang keras, karena yang terjadi merupakan pola "menang kalah" serta melahirkan kesepakan yang bersifat semu. 4) Teknik Negosiasi Keras. Dalam teknik ini Negosiator lawan dipandang sebagai musuh, tujuannya adalah kemenangan, menuntut konsensi sebagai prasyarat dari hubungan baik, keras terhadap orang maupun masalah, tidak percaya terhadap perundingan lawan, dan menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan (win-lose) serta memperkuat posisi dan menerapkan tekanan. 5) Teknik Negosiasi Interest Based. Bertujuan sebagai jalan tengah atas pertentangan teknik keras dan lunak, karena teknik keras berpotensi menemui kebuntuan (dead lock), dan teknik lunak berpotensi citra pecundang (loser) bagi pihak yang minor. Teknik negosiasi interest based ini mempunyai empat komponen dasar seperti komponen people, komponen interest, komponen option dan komponen kriteria. c) Mediasi Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang tertalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima 16 Jimmy Joses Sembiring, "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, & Arbitrase)" Jakarta: Visi Media. 2011, h. 19-21. 129 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa secara suka rela 17. Menurut Rachmadi Usman18 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketika yang bersikap netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 butir 7 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses mediasi ini terjadi permufakatan diantara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian mediasi dilakukan oleh para pihak dengan bantuan dari mediator. Mediator disini harus berperan aktif dengan upaya menemukan berbagai pilihan solusi untuk menyelesaikan sengketa yang akan diputuskan para pihak. Mediator seyogyanya memiliki teknik yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Taktik yang harus digunakan seorang mediator dalam memimpin penyelesaian antara lain: 1) Taktik menyusun kerangka keputusan (decision framing). Taktik ini perlu dilakukan untuk menghindari proses penyelesaian yang bertele-tele. Seorang mediator dapat menyusun kerangka keputusan yang berbentuk agenda susunan tindakan, mengurus penyelesaian, mempertahankan sasaran negosiai dan berusaha untuk memenuhi harapan para pihak. isu-isu untuk menghasilkan momentum 2) Taktik mendapatkan wewenang dan kerja sama Taktik mendapatkan wewenang dan kerja sama. Taktik ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan wewenang dan kerja sama yang baik, seorang mediator harus bersikap netral, berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh para pihak, membina hubungan, mendengar secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimkan perbedaanperbedaan, dan menitik beratkan kepada kebersamaan. 3) Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat. Dalam taktik ini seorang mediator menyusun aturan dasar, mengendalikan perasaan bermusuhan dan menggunakan humor, memberikan teladan mengenai tingkah laku yang pantas, dan membuang jauh isu-isu yang mudah menimbulkan perdebatan. 4) Taktik yang bersifat informatif. Taktik ini dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan, mendesak para pihak untuk berbicara dan mengajarkan proses tawar menawar. 5) Taktik pemecahan masalah. Taktik ini dilakukan seorang mediator dengan cara menyederhanakan sengketa, mengembangkan kumpulan kepentingan yang sama, membuat saran-saran yang nyata bagi terciptanya suatu persetujuan, dan mengambil tanggung jawab bagi konsesi. 6) Taktik menghindari rasa malu (face-saving). Dalam taktik ini mediator harus bisa mengendalikan suasana penyelesaian yang baik dan menjaga nama baik sengketa para pihak. 17 Sophar Maru Hutagalung, Op. Cit. h. 313. 18 Rachmadi Usman, "Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik" Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 24. Lihat juga yang dikutip Runtung, Op. Cit. h. 5. 130 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
7) Taktik pemaksaan (pressuring). Taktik ini perlu dilakukan oleh mediator dengan tujuan untuk menghindari penyelesaian yang berkepanjangan dengan cara menetapkan batas waktu. Memberi tahukan kepada para pihak bahwa posisi mereka tidak realistik karena menimbulkan keragu-raguan kepada pihak tentang solusi dan memberi tekanan pada biaya-biaya diluar penyelesaian. Selain taktik, seorang mediator tentunya juga harus menguasi teknik dalam penyelesaian sengketa. Berikut beberapa teknik penyelesaian sengketa yang bisa digunakan yaitu membangun kepercayaan, menganalisis konflik, mengumpulkan informasi, berbicara secara jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, meringkas/merumuskan ulang pembicaraan para pihak, menyusun aturan perundingan, mengorganisir pertemuan perundingan, mengatasi emosi para pihak, memanfaatkan "caucus/bilik kecil", mengungkapkan kepentingan yang masih tersembunyi, mengungkapkan para pihak/salah satu pihak "batna", dan menyusun kesepakatan. d) Konsiliasi Menurut Oppenheim seperti yang dikutip Huala Adolf dalam Joni Emirzon konsiliasi adalah proses penyeleseaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang- orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta (biasanya setalah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan) membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat. Sedangkan menurut Huala Adolf konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya karena dimintakan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa secara konsiliasi ini mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensus antara para pihak, dimana pihak yang netral dapat berperan secara aktif (neutral act) maupun tidak aktif. Dan pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga yang pada ahirnya menjadi sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa 19. Untuk menunjukkan eksintensinya dalam menangi berbagai masalah atau sengketa, konsiliasi mempunyai fungsi tertentu yaitu, menganalisis sengketa, mengumpulkan keterangan mengenai pokok perkara dan berupaya laporan mengenai hasil upayanya dalam mendamaikan para pihak, membuat mendamaikan para pihak, dan menetapkan atau membatasi jangka waktu dalam menjalankan tugas. e). Penilaian Ahli Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.27 Penilaian ahli merupakan cara penyelesian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjan jian pokok, melainkan juga dapar memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang meemrlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu 19 Huala Adolf, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional" Jakarta : Sinar Grafika, 2004, h. 35. 131 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oeh para pihak untuk memerjelas pelaksanaannya. f). Arbitrase Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.29 Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase luar pegadilan umum yang merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase. Terdapat dua aliran ADR, yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas (combination of processes). Arbitrase dapat berdiri sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain20 : a) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa; b) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak; c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil; d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan e) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding. Meskipun demikian kebenaran tersebut relative, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Karena satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. 20 Sudargo Gautama. 2001. Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Bandung. Penerbit: Citra Aditya Bakti, h. 122. 132 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
1.2. Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Desa yang lebih dikenal dengan nama "Negeri" sejak dahulu kala adalah suatu persekutuan masyarakat adat baik secara geneologis maupun territorial yang didasarkan pada adat istiadat dan budaya setempat. Sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat, desa atau negeri mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sehubungan dengan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) di bidang pemerintahan, dikenal berbagai perangkat adat dan lembaga adat di tingkat pemerintahan negeri dengan berbagai fungsi yang dimilikinya. Di Maluku pada umumnya, struktur masyarakat yang demokratis, di mana ada dewan- dewan adat (tokoh adat) sebagai lembaga pengatur pengemban dan penyelamat nilai-nilai adat. Kehidupan lingkungan hidup mempunyai standar nilai-nilai tersendiri, tetapi pola umum lingkaran hidup manusia menurut pandangan hidup/kepercayaan pada masa dahulu kala di kuasai oleh suatu kekuatan diluar kemampuan manusia itu adalah sama diseluruh dunia. Itulah sebabnya terdapat keseragaman/kesamaan dalam lingkungan geografis yang berbeda. Di Maluku Desa/Negeri dikepalai oleh seorang Raja (Kepala Pemerintahan Negeri), Raja dibantu oleh Badan Saniri Negeri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Badan Saniri Negeri, disebutkan bahwa: "Saniri Negeri adalah lembaga atau badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Negeri , berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) membentuk peraturan negeri, megawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintahan Negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya". Stuktur kelembagaan adat di Negeri terus eksis dan berperan secara optimal hingga mampu menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu lembaga adat yang kehilangan perannya adalah Badan Saniri Negeri. Sebelum Undang-Undang ini diberlakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya Raja dibantu oleh Badan Saniri Negeri. Badan Saniri Negeri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. Saniri Negeri berperan membantu Raja atau Kepala Desa dalam menyelesaikan setiap perselisihan di lingkup negeri atau dusun. Perlu ditambahkan bahwa, pada saat itu peran Raja dalam penyelesaian permasalahan publik, baik masalah tanah, konflik dalam keluarga, maupun masalah keputusan dalam forum komunikasi internal Badan dijabarkan tersebut dapat dijabarkan lebih jauh lainnya, hanya sebagai eksekutor dalam memutuskan suatu persoalan dan keputusan Raja ni sangat ditaati oleh masyarakat, namun proses diskusi, negosiasi serta mediasi sebelum keputusan itu dibuat ada di tangan Badan Saniri Negeri melalui pertemuan yang dilaksanakan di Balai negeri (Baeleo), bagaimana proses komunikasi yang dibangun oleh Badan Saniri Negeri untuk mendudukan persoalan yang dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa, bagaimana Badan Saniri Negeri menghasilkan keputusan- Saniri Negeri itu untuk upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, hingga bagaimana Bagaiman Saniri Negeri melakukan pemetaan persoalan yang lebih besar, jika perlu pihak mana saja perlu dilibatkan dalam penyelesaian persoalan tersebut. 133 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Badan Saniri Negeri seperti memperoleh kekuatan hukum dalam menjalankan kedudukannya sebagai pimpinan masyarakat yang sudah sekian ini tidak pernah dilakoni.Keadaan demikian menyebabkan adanya disintegrasi antara lembaga adat dengan lembaga penegak hukum formal, memang pada masa lampau dimana lembaga adat memiliki legitimasi secara adat untuk melakukan upaya penyelesaian persoalan- persoalan yang ada dalam masyarakatnya namun pada saat ini telah ada begitu banyak perubahan - perubahan yang berlangsung dalam masyarakat, sehingga untuk menyesuaikan peran dari masing-masing lembaga formal maupun lembaga adat adalah merupakan tanggung jawab penguasa dalam hal ini Pemerintah untuk menciptakan suatu kerja sama yang terpadu antara lembaga formal dan lembaga adat dalam suatu mekanisme solid demi ketentraman kehidupan masyarakat. Keberadaan Badan Saniri Negeri diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di negeri. Badan Saniri Negeri harus dapat berjalan sejajar dengan Pemerintah Negeri dalam wujud kemitraan. Sebagai badan perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang ada di negeri, Badan Saniri Negeri mempunyai fungsi antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat negeri. Untuk itu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif anggota Badan Saniri Negeri. Jika kondisi ini dapat terwujud, maka penyelenggaraan pemerintahan di negeri dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri, merupakan aktualisasi dari pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri. Sebagaimana telah sebelumnya dijelaskan bahwa Badan Saniri Negeri berperan untuk menyerap dan menyalurkan berbagai aspirasi terwujud dalam kebijakan Pemerintah Negeri, selain dari pada itu Badan Saniri Negeri terhadap diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Negeri, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan negeri dan pengayom adat istiadat. Fungsi perwakilan dari Badan Saniri Negeri dilihat dari dua aspek yaitu secara kuantitas diantaranya proporsi banyaknya anggota Badan Saniri Negeri, latar belakang pekerjaan atau profesi yang ditekuni oleh mereka sebelum duduk menjadi anggota Badan Saniri Negeri. Sementara itu ditinju dari aspek kualitas keterwakilan, anggota Badan Saniri Negeri di Kecamatan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Anggota Badan Saniri Negeri dianggap sebagai representasi masyarakat luas, kualitas anggota Badan Saniri Negeri dapat dilihat dari prilaku dan sikap anggota Badan Saniri Negeri, putusan- putusan, saran, maupun tindakan lainnya pada saat membahas berbagai aspirasi masyarakat dengan pemerintah negeri. Agar Badan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang dijadikan sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat, wadah aspirasi yang dimaksud disini yaitu sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat disampaikan dapat tersalurkan maka Badan Saniri Negeri termasuk dalam hal mencari keadilan berkaitan dengan permasalahan sengketa pertanahan, Saniri Negeri perlu mengadakan pertemuan setiap saat dengan masyarakat disekitarnya agar dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Sebagai suatu lembaga di negeri yang tumbuh dari internal wilayah untuk mengumpulkan berbagai keinginan dan harapan masyarakat serta menjadi wadah bagi setiap partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan negeri, baik berbentuk prakarsa maupun aspirasi masyarakat swasembada gotong royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan 134 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, meliputi ranah idiologi, politik ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan dan keamanan. Badan Saniri Negeri mempunyai fungsi membuat dan menetapkan peraturan negeri bersama-sama dengan Pemerintah Negeri, selain itu Badan Saniri Negeri juga berfungsi mengawasi jalannya Pemerintahan Negeri, fungsi bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap Peraturan Negeri, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Pemerintah Negeri (Raja). Proses rekruitmen anggota Badan Saniri Negeri ditentukan secara turun temurun, bukan didasarkan pada kualitas, dedikasi, loyalitas, kemampuan, kemauan dan kesempatan serta kesediaan sesorang. Melalui pola ketokohan berdasarkan keturunan dan lebih dekat dengan masyarakat terkadang mengalahkan warga masyarakat yang secara akademik mampu untuk mewakilkan aspirasi masyarakat. Badan Saniri Negeri adalah Perwakilan di tingkat desa, yang masih perlu pembinaan kepada para anggota Badan Saniri Negeri dari pemerintah daerah dan provinsi. Sayangnya dalam melakukan pembinaan, pemerinta h dan instansi yang berwenang hanya dilakukan pada tahap awal dan kurang kontinyu, padahal mayoritas sumber daya manusia anggota Badan Saniri Negeri belum siap menjalankan fungsinya sesuai dengan yang di atur dalam peraturan perundang kesempatan serta kesediaan seseorang tnnpa undangan. Dampak dari kurangnya pemahaman anggota Badan Saniri Negeri terhadap tugas pokok dan fungsinya, menyebabkan kinerja dari Badan Saniri Negeri kurang maksimal. Keberadaan Badan Saniri Negeri diharapkan dapat membawa pembaharua n dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di negeri. Badan Saniri Negeri harus dapat berjalan sejajar dengan Pemerintah Negeri dalam wujud kemitraan. Sebagai badan perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang ada di negeri, Badan Saniri Negeri mempunyai fungsi antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat negeri. Untuk itu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif anggota Badan Saniri Negeri. Jika kondisi ini dapat terwujud, maka penyelenggaraan pemerintahan di negeri dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Badan Saniri Negeri adalah bagian integral dari Pemerintah negeri akan berhadapan dengan kekuatan masyarakat yang cerdas dan kritis, oleh sebabnya perlu ada pembenahan mekanisme kerja organisasi, sikap dan prilaku kualitas dan kapabilitas anggota Saniri Negeri yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat yang diwakilkannya. Dan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik maka mutlak ada anggota yang berkualitas baik, hal ini ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi anggota Badan Saniri Negeri. Demikian, maka menyarankan dalam merekrut anggota Saniri Negeri perlu diperhatikan tingkat pendidikannya, kualitas dedikasi, loyalitas, kemampuan, kemauan, dan menghilangkan kearifan lokal yang sudah turun temurun. Perangkat atau aparatur pemerintah negeri yang memegang peranan dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan di negeri adalah: 1) Upu Latu; disebut juga "pemerintah negeri", sebagai kepala atau pemimpin pemerintahan dari negeri, yang bersangkutan memegang kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif; 2) Juru Tulis; orang yang bertugas memegang tata usaha pemerintah negeri, sebagai pembantu dari pemerintah negeri; 3) Kepala Soa Raja; ialah kepala soa yang duduk dalam staf pemerintah negeri, yang bertugas membantu pemerintah negeri dan mewakilinya pada waktu-waktu yang diperlukan. Umumnya yang menjabat sebagai Kepala Soa Raja adalah Kepala soa yang tertua diantara kepala soakepala 135 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
soa tersebut; 4) Kepala Soa Adat; juga disebut yamaneruai, yang tugasnya mengurus persoalan-persoalan yang bertalian dengan adat; 5) Kepala Soa; pemimpin- pemimpin dari suatsoa, yang bersifat geneologis atau territorial, yang yang terdiri dari satu atau beberapa matarumah yang geneologis atau berbeda. Diantara kepala-kepala soa ini dipilih siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan kepala soa raja dan sebagai pemerintah negeri; 6) Kepala Kewang; orang yang tugasnya adalah menjaga perbatasan negeri dan batas-batas tanah milik rakyat baik milik pribadi maupun milik kerabat. Hutan supaya dirawat dengan baik. Rakyat supaya mengusahakan tanah mereka dan panen supaya dilaksanakan menurut waktunya yang tepat, sekaligus ia melakukan tugas kepolisian dalam pemerintahan hutan dan tanah; 7) Marinyo; ialah petugas yang kerjanya menyampaikan atau mengumumkan perintahperintah dari pemerintah negeri dengan jalan meneriakkannya di sekeliling negeri (tabaos) dengan cara memukul tipa atau gong; 8) Mauweng atau Tuan Tanah; ialah petugas yang memimpin upacara-upacara adat yang mengandung unsur spiritual; 9) Kapitang; adalah panglima perang yang bertugas mengkoordinir masyarakat dalam menghadapi serangan-serangan dari luar yang mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat negerinya. Pada upacara-upacara adat di desa, kapitang berkewajiban mendampingi raja dalam pelaksanaan upacara tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pemerintah negeri melaksanakan tugas-tugas pemerintah di dalam negeri yang bersangkutan. Negeri adalah sebagai unit territorial dan secara administrative adalah unti pemerintahan yang terendah setingkat dengan desa dalam struktur pemerintah Republik Indonesia. Secara hirarki pemerintah negeri tunduk kepada Kela Kecamatan. Satu kecamatan terdiri dari beberapa negeri, sedangkan dibawah pemerintah negeri, terdapat pula soa-soa dimana kepala-kepala soa dipilih oleh anak-anak soanya. Kepala-kepala soa ini masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan yaitu wilayah soa. Adapun kepala-kepala soa ini adalah sebagai penghubung antara pemerintah negeri dengan mata rumah-matarumah atau rakyat yang tergabung dalam soa tersebut dan rakyat yang dan dalam soa yang Peranan Lembaga Peradatan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Maluku bersangkutan tunduk kepada kepala soa mereka. Pada jaman dahulu negeri negeri ini disebut "aman" dan dikepalai oleh seorang Upu Aman. Persengketaan di satu sisi merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain menciptakan ketidak harmonisan dan ketidak seimbangan kehidupan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat yang komunal dan 36 didasari pada prinsip-prinsip kebersamaan maka keharmonisan, dan keseimbangan hidup merupakan tatanan ideal yang selalu ingin dipertahankan. Gangguan terhadap hal tersebut, seperti terjadinya persengketaan harus segera diakhiri, dalam realitas kehidupan imasyarakat sering ditemui penyelesian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesian sengketa dengan imekanisme adat dan oleh ilembaga adat, pada masyarakat hukum adat di Maluku Tengah dikenal sebagai peradilan adat atau sidang adat oleh Saniri Negeri sebagai lembaga adat dimana lembaga adat berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplimentasikan melalui mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan secara adat didasari pada ajaran ajaran memutus. Ajaran menyelesaikan dapat menyelesaikan, bukan pada 136 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
diimplementasikan melalui penyelesaian sengeketa secara damai, yang dalam konteks ini iadalah penyelesaian sengketa secara adat. Penyelesaian sengketa secara adat tidak mengenal upaya banding dan kasasi seperti yang ada dalam peradilan umum, salah satu ciri dari penyelesaian sengketa secara adat yaitu sifatnya final dan mengikat. Uraian di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu segketa. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat di Maluku Tengah hal ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat. Melalui penyelesaian sengeketa pertanahan secara adat yang ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselesihan diselesaikan, masyarakat tetap dalam damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah imenjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi. Pranata dan perangkat hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mempertebal keyakinan warga masyarakat akan kaidah-kaidah sosial, memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang mentaati kaidahkaidah tersebut dan menerapkan sanksi-sanksi kepada yang melanggar. Juga dapat mengembangkan rasa malu dalam diri warga masyarakat apabila menyimpang atau menyeleweng dari kaidah- kaidah dan nilai-nilai tertentu, sehingga menimbulkan rasa segan atau takut untuk melanggarnya. Penyusunan perangkat aturan-aturan hukum adat, jelas merupakan perangkat sistim pengendalian sosial sekaligus merupakan aspek normative dalam kehidupan bersama. Dikatakan pranata pengendalian sosial karena kegiatan ini baik direncanakan maupun tidak direncanakan, berfungsi untuk: mendidik, mengajak dan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyaraka t hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka langkah pemerintah untuk menyusun Undangundang No. 5 Tahun 199 9 tentang "Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat" merupakan suatu upaya yang sangat bijaksana, pada dasarnya adat dalam implementasinya berfungsi menciptakan dan memelihara keteraturan dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan adat yang sarat dengan norma-norma kesusilaan, norma-norma religius semua untuk menciptakan keteraturan, sehingga tercapai harmonisasi hubungan secara horizontal sesama warga dan hubungan vertikal yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Perlu saya sampaikan pula bahwa masyarakat adat Maluku Tengah memeluk agama Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Tata cara dan ritual adat pun disesuaikan dengan agamanya masingmasing warga masyarakat hukum adat, dan ritual adat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 1.3. Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Beberapa contoh konflik yang ada di masyarakat hukum adat Maluku Tengah: 137 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
a. Sengketa Perbatasan antara Negeri Horale dan Negeri Saleman. Konflik antar warga ini terjadi antara 2 (dua ) Negeri atau Desa yakni Desa Horale dan Desa Saleman Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.Sengketa ke-2 desa ini berawal dari adanya bantuan "Pengadaan Bibit anakan Jati " Proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan Dan Hutan (GERHAN) pasa Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2005-2006, dan lokasi Rehabilitasi lahan adalah Desa Saleman. Kegiatan Rehabilitasi Lahan ini secara teknis diawasi langsung oleh Dinas Kehutanan dengan melibatkan kelompok-kelompok tani sebagai pelaksana di Lapangan hingga anakan - anakan jati itu tumbuh dengan baik. Ketika Desa Horale mengetahui bahwa kawasan yang menurut pihaknya adalah petuanan mereka, mendatangi lokasi penanaman tersebut, kemudian mereka komplain dengan cara ada yang beradu mulut, ada yang langsung mencabut tanaman yang telah ditanam, dan aksi-aksi fisik lainnya yang sama-sama mereka pertahankan bahwa kawasan itu adalah miliknya. Namun ada sumber lain yang menyatakan bahwa sengketa ini adalah sengketa lama karena pada tahun 196 5 ke-2 desa ini pernah bertikai untuk masalah yang sama yaitu tentang "Ketidakjelasan Batas Petuanan" yang menjadi penyebab sengketa antar warga ini. Kasus ini belum ada penyelesaian hingga saat ini. Hal ini dikarenakan tidak seorangpun yang mengetahui secara pasti batas-batas petuanan yang ada, masyarakat hanya berpatokan pada batas-batas alamiah dimana batas-batas alamiah itu kadang bisa hancur oleh keadaan alam itu sendiri seperti banjir, longsor dan lain-lain. Masalah yang sama hampir dialami oleh masyarakat lingkup kabupaten Maluku Tengah dengan kasus-kasus hukum ketidakjelasan batas-batas kepemilikan yang menjadi peluang sengketa bagi masyarakat untuk saran sekarang maupun masa mendatang lainnya dalam b. Sengketa Keluarga Berhitu dan Keluarga Syaranamual di Desa Nalahia. Pulau Nusalaut Pada tahun 2001 sengketa kepemilikan lahan antara keluarga Berhitu melawan keluarga Syaranamual dan masing-masing ahli waris ini tidak mengetahui dengan jelas batas-batas kepemilikannya itu, maka untuk solusi atau cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara diperiksa atau diadili secara adat oleh saniri negeri Nalahia, dengan terlebih dahulu perkara tersebut disampaikan kepada Raja, kemudian Marinyo bertugas memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam siding adat yang dihadiri oleh seluruh saniri negeri lengkap. Proses persidangan dilanjutkan dengan komisi dusun tempat terjadinya sengketa atau lahan yang merupakan batas wilayah kedua marga tersebut yang disengketakan. Cara ini sering dilakukan ketika ada sengketa tanah yang masing-masing pihak tidak memiliki bukti-bukti apapun mengenai sengketa kepemilikan tersebut. Persengketaan yang terjadi pada umumnya adalah akibat ketidak jelasan batas wilayah yang dimiliki oleh masing-masing warga masyarakat. Solusi untuk masalah adat tersebut biasanya diusahakan agar masing masing dapat duduk bersama untuk mencari jalan keluarnya dan penyelesaian secara adat agar dapat ditempuh dengan cara meminta petunjuk unsur lain semacam sumpah pemutus secara adat, dalam teori penyelesaian sengketa menurut pendapat Wader dan Todd berpendapat ada tujuh lembaga penyelesaian konflik yang digunakan oleh masyarakat, yaitu: Membiarkan saja pihak yang merasakan tidak adil dan gagal menekankan tuntutannya, dia mengambil keputusan untuk mengabaikan masalah baru atau isyu tersebut. Pihak yang telah merugikannya, sikap ini diambil karena kurang informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke pengadilan, kurangnya akses lembaga Peradilan atau 138 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya telah besar dari pada keuntungan (dalam arti materi maupun kejiwaan): 1) Mengelak (Avoidance), dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan atau sama sekali tidak berhubungan dengan pihak yang dirugikannya; 2) Paksaan (Coerdion) dimana salah satu pihak memaksa pemecahan pada pihak lain, ini bersifat unilateral tindakan yang bersifat memaksa atau ancaman menggunakan kekerasan pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai; 3) Perundingan (negotiation) Para pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak ketiga, kedua belah pihak berusaha untuk saling meyakinkan posisi masing-masing. 4) Mediasi (mediation). Pemecahan konflik dengan perantaraan pihak ke tiga sebagai mediator. Mediator berusaha membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan. Pihak ke tiga ini dapat ditemukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau yang ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu Peranan Lembaga Peradatan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Maluku Tengah; 5) Arbitrase (Arbitration), yakni dimana kedua belah pihak yang bersengketa untuk meminta perantara pihak ketiga yakni arbitrator yang sejak awal sudah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan arbitrator itu; Pola penyelesaian sengketa antar masyarakat yang saling berbatasan kawasan hak ulayatnya antara dua desa ini hingga saat ini belum selesai ditangani baik oleh lembaga adat dari masing-masing desa maupun oleh pihak lain, hal ini dikarenakan para pihak masih bersikeras untuk mempertahankan wilayah tersebut. Tempat sengketa itu sendiri jauh terpencil dan jauh dari jangkauan akses transportasi maka setiap konflik mencuat lama kelamaan hilang dengan sendirinya begitu saja tanpa ada penyelesaian yang tuntas. Kerap hal ini terjadi ketika kawasan-kawasan itu dimasuki oleh pihak investor atau ada proyek pemerintah yang masuk sebagaimana kasus hurale ini, karena ada pengadaan bibit dari instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah. Sebagaimana disampaikan pada awal, bahwa sengketa antar warga ini merupakan sengketa lama yanga terjadi pada tahun 1960an dan kini kembali mencuat pada awal tahun 2021 yang lalu. Penyelesaian sengketa antara Marga Berhitu dan Marga Syaranamual di Pulau Nusalaut, Maluku Tengah bila dilihat dari teori penyelesaian diatas, maka dapat terlihat bahwa cara yang dipergunakan adalah melalui Arbitrase. Dalam kehidupan masya rakat adat, segala pertikaian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang oleh para pihak telah dipilih dan disepakati bersama, dalam hal ini pengadilan adat yang mereka percayai yakni Kepala Desa dengan Perangkatnya yang berwenang.untuk itu. Kepala Desa yang disebut sebagai kepala adat atau raja (Latu) adalah penduduk Desa yang mempunyai silsilah dari keturunan untuk memimpin dalam Pemerintahan dalam suatu Desa Adat. Kegiatan dan tugas Pemerintahannya dibantu oleh wakil wakilatau perangkat adatnya sesuai bidang tugas yang telah ditetapkan sebagaimana diulaskan pada bab-bab sebelumnya. 139 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Maka kegiatan dan tugas Pemimpin Adat dengan perangkatnya adalah antara lain berkaitan dengan tanah, serta pembinaan hukum, baik preventif maupun represif. Sehingga dalam setiap sengketa posisi Kepala Adat dalam hal ini adalah Kepala Desa adalah sebagai pihak ketiga yang memberikan putusan yang harus diterima oleh para pihak yang bersengketa, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat hukum adat di Maluku Tengah adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut sistim hukum adat yang didasarkan pada perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Cara penyelesaian demikian tidak menimbulkan konsekwensi adanya pihak yang salah dan benar dan tetap menjaga hubungan baik. Desa yang lebih dikenal dengan nama "Negeri" sejak dahulu kala adalah suatu persekutuan masyarakat adat baik secara geneologis maupun teritorial yang didasarkan pada adat istiadat dan budaya setempat. Sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat, desa atau negeri mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sehubungan dengan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) di bidang pemerintahan, dikenal berbagai perangkat adat dan lembaga adat di Peranan Lembaga Peradilan adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Maluku Tengah tingkat pemerintahan negeri dengan berbagai fungsi yang dimilikinya. KESIMPULAN Kedudukan Lembaga adat dalam sengketa pertanahan sebagai Lembaga Peradilan Adat yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat hukum adat di Maluku Tengah adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut sistem hukum adat yang didasarkan pada perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Cara penyelesaian demikian tidak menimbulkan konsekuensi adanya pihak yang salah dan benar dan tetap menjaga hubungan baik, namun memang tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mudah. Putusan Lembaga Peradilan Adat memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa, meskipun dalam hierarki kekuasaan kehakiman putusan hakim adat tidak diakui secara tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan hakim adat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya juga diakui dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa sehingga setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Meski memang, menurut logika hukumnya putusan pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan adat karena didasarkan pada hukum positif. REFERENSI Ahmadi, 2001, Mekanisme Pembangunan Desa, Jakarta, Rineka Cipta. Akhdiyat, Nurul. 2017. Strategi Penguatan Partisipasi Dan Kapasitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sekongkang Atas. Skripsi. Unversitas Teknologi Sumbawa. Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryani, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan" Jurnal Dinamika Sosbud, V. 13, 1 Juni 2011. Ernan Rustiadi, Potensi Dan Permasalahan Kawasan Pesisir Berbasis sumberdaya Perikanan Dan Kelautan, diakses tgl 5 Desember 2021. 140 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional" Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Huala Adolf, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional" Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Jimmy Joses Sembiring, "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, & Arbitrase)" Jakarta: Visi Media. 2011. Mangatas Sihotang, Tan Kamello, Muba Simanihuruk, "Kajian Mediasi sebagai Kebijakan Hukum dalam menyelesaikan Konflik perkara Perdata di Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM kelas 1A Medan" Jurnal Studi Pembangunan USU Volume 1 Nomor 2, April 2006. Maria S.W. Sumardjono et al., Mediasi Sengketa Tanah, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 1. Matuankotta, JK 2019, 'Kebijakan Pendaftaran Dan Implikasinya Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat Di Provinsi Maluku', Makalah Focused Group Discussion, Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno, FH UGM, dan STPN, Yogyakarta. Rachmadi Usman, "Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik" Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Runtung, "Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia" Pidato Guru Besar Fakultas Hukum USU, Medan: USU Press. 2006. Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005. Soekanto, Soerjono, Pengantar Hukum Adat di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Sudargo Gautama. 2001. Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Bandung. Citra Aditya Bakti. Sumarto, "Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI", Kertas Kerja yang disampaikan pada Diklat Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 19 September 2012. Suparman, Eman, 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Tata Nusa, Jakarta, 2004. Suparman, Eman, 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Tata Nusa, Jakarta, 2004. Suyud Margono, "ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum" Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. 141 | Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan" BAMETI Customary Law Review, 1 (2) Desember 2023: 120-141 E-ISSN: 2988-778X Penerbit: Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura