KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT RENCANA KERJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPULAUAN RIAU T.A. 2020 KEPUTUSAN KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 2 /I/2020 TANGGAL 3 JANUARI 2020
BAB I BAB II. BAB III. BAB IV BAB V DAFTAR ISI Halaman Latar Belakang 1. Kondisi Umum ... 1 a. Perkembangan aspek kehidupan ... 3 b. Analisa SWOT ... 13 2. Identifikasi Masalah ... 16 Tujuan dan Saran 1. Visi dan Misi ... 17 2. Tujuan ... 18 a. Polda Kepri ... 18 b. Bidhumas Polda Kepri ... 18 3. Sasaran Prioritas ... 19 a. Polda Kepri .... 19 b. Bidhumas Polda Kepri ... . 19 Arah Kebijakan dan Strategi 1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kepri ... 19 2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidhumas Polda Kepri ... 33 Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 1. Program dan Kegiatan ... 35 2. Pagu Indikatif Bidhumas Polda Kepri ... 36 Penutup ... 36 ii
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPUTUSAN Nomor : Kep/ 2 /I/2020 tentang RENCANA KERJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A 2020, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan. Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomnor 4158); tentang Kepolisian Negara Republik 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang sistem Perencanaan Penbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 20013 tanggal 25 Maret 2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah; 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI); 8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/572/XI/2009 tanggal 2 November tahun 2009 tentang draft akhir panduan Penyusunan Rencana Kerja lingkungan Polri; 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; 10. Peraturan .....
2 LAMPIRANKEPUTUSAN KAPOLDAKEPULAUAN RIAU NOMOR : KEP/ /VI/2012 TANGGAL : JUNI 2012 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI : KEP/ /I /2019 NOMOR : JANUARI 2019 TANGGAL 10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentag Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek); 11. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik : Skep/370/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Rencana Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015-2019; Indonesia No.Pol 12. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/260/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2015-2019. Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor tanggal 17 September 2019 : tentang Rencana Kerja KEP/276/IX/2019 Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020; 2. Pagu Indikatif Satker Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A 2020; MEMUTUSKAN Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TENTANG RENCANA KERJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU T.A. 2020. : 1. Rencana Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020, agar dipedomani dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas bagi Satker dan Sub Satker Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau; 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal : Batam : 2 Januari 2020 KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPULAUAN RIAU Tembusan : HARRY GOLDENHARD. S., S.I.K., M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252 1. Kapolda Kepri. 2. Wakapolda Kepri. 3. Irwasda Polda Kepri. 4. Karorena Polda Kepri.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT LAMPIRANKEPUTUSAN KAPOLDAKEPULAUAN RIAU NOMOR : KEP/ /VI/2012 TANGGAL : JUNI 2012 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI : KEP / 2 / I / 2020 NOMOR : 3 JANUARI 2020 TANGGAL RENCANA KERJA BIDHUMAS KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020 I. LATAR BELAKANG 1. Kondisi Umum Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari tahapan rencana strategis Bidahumas Polda Kepulauan Riau 2020-2024 dengan visi terwujudnya Postur Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern di bidang kehumasan guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Tahun 2020 sudah memasuki tahap akhir grand strategi Polri 2005-2025 pada tahap excellence yaitu pemantapan pelayanan masyarakat yang prima yang didukung dengan sinergi polisional yang produktif dan sumber daya manusia yang unggul guna menghadapi berbagai tantangan tugas. Rencana Kerja Bidhumas Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 disusun memperhatikan arah dan kebijakan Polda Kepulauan Riau melalui program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin profesional modern dan terpercaya dengan visi terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Bidang Hubungan Masyarakat merupakan bagian dari satker Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat di tingkat Kepolisian Daerah, mengelola informasi, penyajian data, dokumentasi yang dapat diakses mayarakat, melaksanakan kerjasama dan Anev kegiatan tugas Bidhumas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penyusunan Rencana Kerja T.A 2020 akan memperhatikan arah dan kebijakan Polda Kepulauan Riau yang sudah diselaraskan dengan kebijakan Nasional dan Daerah khususnya di bidang kehumasan serta melaksanakan program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya yang disinergikan dengan visi dan misi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Pelaksanaan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan diantaranya dapat mempublikasikan keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, menyediakan informasi secara online kepada masyarakat serta adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras yang dilakukan oleh segenap Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan jajaran yang didukung oleh pihak-pihak terkait baik unsur Pemerintah, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Keberhasilan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan guna memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat serta Pemerintah terhadap pelayanan Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang lebih baik. Keberhasilan yang sudah diraih Bidhumas Polda Kepulauan Riau diharapkan dapat membuat Bidhumas Polda Kepulauan Riau semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya tuntutan dan harapan masyarakat maupun pemerintahan daerah untuk dapat senantiasa terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dalam memelihara situasi Kamtibmas agar tetap kondusif, terlaksananya penegakan hukum yang profesional serta meningkatknya kualitas pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian. Tugas .....
LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 2 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 Tugas Bidhumas Polda Kepulauan Riau kedepan masih dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Polri yang sampai saat ini belum seluruhnya dapat di penuhi. Masyarakat menuntut dan mengharapkan agar Polri mampu mewujudkan: (1) Polri yang memiliki postur yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan Kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas. Lingkungan strategis baik global, regional, nasional dan lokal sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia seolah - olah telah menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya daerah yang positif berubah menjadi perilaku-perilaku negatif seperti: eksklusifisme, materialistis, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme. Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan manusia, narkotika, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan (kabut asap), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Dalam perkembangan lingkungan strategis nasional dapat dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah diantaranya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi, krisis ekonomi, ketenagakerjaan dan kerawanan penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Semua isu strategis baik global, regional, nasional dan lokal harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Bidhumas Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020. Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebagai unit pelayanan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah selalu berupaya mencapai kinerja yang optimal dengan kegiatan yang mengarah kepada penciptaan opini yang positif bagi anggota Polri khususnya Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang aman, tertib, dan lancar serta patuh hukum sehingga terarah kepada Renstra Polri tahun 2020 - 2024 yang bermuara kepada pencapaian strategi membangun kemitraan. Sebagai unit kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Bidhumas merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, yang bertugas menyediakan informasi dan dokumentasi kinerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau kepada masyarakat serta membangun opini positif tentang kinerja Kepolisisn Daerah Kepulauan Riau di mata masyarakat. a. Perkembangan.....
a. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 3 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 Perkembangan Aspek kehidupan 1) Global Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu- isu global seperti isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut: a) upaya pemerintah Indonesia menghadapi transformasi global yang tertuang dalam SDG (Sustainable Development Goals) 2016-2030 sebagai kelanjutan dari MDG (Millennium Development Goals) 2000-2015. Hal ini merupakan upaya pemerintah Indonesia merespon perkembangan dunia internasional yang sejalan dengan dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan konsep Nasional (Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015- 2019). Agenda global tersebut harus mengedepankan kepentingan nasional sesuai kemampuan bangsa, khususnya di level daerah. Dalam artian tidak perlu mengikuti semuanya, namun cukup memilih dan berfokus pada hal-hal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; b) Indonesia melakukan ratifikasi atas Paris Agreement merupakan kebijakan Indonesia dalam merespons kebijakan SDGs (Sustainable Development Goals) 2016-2030 yang diprakarsai PBB demi mewujudkan salah satu pointnya untuk membangun berasaskan lingkungan dan perubahan iklim. Paris Agreement yang ditetapkan di COP-21, bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celsius pada akhir abad ini dengan menurunkan emisi global menjadi 40 giga ton pada 2030, Oleh Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif UNFCCC pada saat itu, kesepakatan ini dinilai sebagai modal kontrak sosial dunia baru dalam mengatasi persoalan- persoalan global; c) Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 di negara berkembang Asia Timur termasuk Indonesia dan Pasifik akan tetap bertahan. Meskipun demikian, kawasan ini dinilai masih menghadapi berbagai risiko besar untuk tumbuh. Oleh sebab itu, Bank Dunia menyatakan sejumlah negara perlu mengambil langkah guna mengurangi kerentanan finansial dan fiskal; d) Bank Dunia memperkirakan Tiongkok akan terus melakukan transisi ke lambat namun berkelanjutan. Bank Dunia pertumbuhan yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan mencapai 6,7 persen pada 2016, 6,5 persen di 2017, dan 6,3 persen di 2018. Di Tiongkok, pertumbuhan akan melemah sejalan dengan perekonomiannya yang terus menuju sektor konsumsi, jasa, dan aktivitas dengan nilai tambah yang tinggi dan kelebihan kapasitas industri dikurangi. Namun, pasar tenaga kerja yang lebih ketat akan terus mendukung pertumbuhan pendapatan dan konsumsi rumah tangga; lebih e) warga dunia yang tidak lagi mempersoalkan kebangsaan, kecenderungan untuk bekerja di negara lain, bermigrasi, bahkan pindah kewarganegaraan lain semakin menguat di berbagai bangsa, terutama di kalangan muda. Perhatian generasi muda dalam masa lima tahun mendatang dan seterusnya terhadap aspek global akan semakin menguat, melampaui batasan kebangsaannya masing-masing; f) kampanye .....
2) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 4 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 f) kampanye yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengajukan diri menjadi anggota DK PBB merupakan usaha bagi bangsa Indonesia dimana lebih berperan untuk mereformasi PBB agar Indonesia dinilai bisa multilateralisme berlaku efektif. Regional a) Indonesia dengan Cina Ketegangan hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara Cina terkait batas perairan di wilayah Natuna, Laut Natuna Utara Hal tersebut bermula adanya dugaan pelanggaran kapal penjaga pantai China di wilayah Indonesia dan kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sempat menangkap sebuah kapal China yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau namun Negara Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, kapal nelayan dari negaranya menangkap ikan di tempat yang telah turun-temurun dikunjungi. b) Indonesia dengan Malaysia (1) Permasalahan batas wilayah di selat Malaka yaitu Pada tahun 1969 Malaysia mengumumkan bahwa lebar wilayah perairannya menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar seseuai ketetapan dalam Konvensi Jenewa 1958. Namun sebelumnya lebih dulu menetapkan batas-batas wilayahnya sejauh 12 mil laut dari garis dasar termasuk Selat Malaka. Hal ini menyebabkan perseteruan antara dua negara mengenai batas laut wilayah mereka di Selat Malaka yang kurang dari 24 mil laut; Indonesia telah (2) Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat sebenarnya tak ada masalah. Selama ini kedua negara sepakat menggunakan peta Belanda Van Doorn tahun 1906. Malaysia pun tak mempermasalahkannya apabila mengacu kepada garis batas peta Belanda Van Doorn tahun 1906, peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwind) dan peta Federated Malay State Survey tahun 1935; (3) Masalah baru timbul dalam MOU antara team Border Comeete Indonesia dengan pihak Malaysia. Garis batas itu dirubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai dengan peta tua tersebut di atas. Dan akibat kelalaian team ini, Indonesia akan kehilangan 1490 Ha di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu. c) Indonesia dengan Singapura Permasalahan batas wilayah Di sebelah utara Pulau Karimun Besar dan Pulau Bintan merupakan wilayah perbatasan tiga negara, yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas laut. Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulaunya menjadi daratan yang luas. 3) Nasional .....
3) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 5 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 Nasional Lingkungan strategis Nasional dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional. Dinamika lingkungan strategis Nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, isu-isu strategis tersebut sebagai berikut : a) wilayah Indonesia yang sangat luas terutama wilayah perairan/laut, apabila tidak dilakukan pengawasan ketat, merupakan kerawanan berbagai permasalahan kejahatan lintas batas antar negara dan keluar masuknya barang dan pelaku aktivitas ilegal di Perbatasan sebagai ancaman gangguan keamanan. Wilayah perairan selat Malaka, Natuna dan Sulu rawan perompakan laut; b) Indonesia salah satu negara memiliki jumlah penduduk sangat besar yaitu 257.912.349 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1,2 %, sehingga pertambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terjadinya berbagai masalah konflik sosial antar warga maupun masyarakat; c) Pelaksanaan Pilkada secara serentak Tahun 2020 yang diikuti 171 daerah terdiri dari 17 Provinsi, 30 Kota dan 115 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada; d) Ancaman terorisme dan kelompok jaringan ISIS diwilayah Asia tenggara yang terjadi di Marawi Filipina akan berdampak pada stabilitas keamaman Nasional; e) bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan seseorang dalam menganut ideologi, berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme dan ideologi lain) dalam bentuk kegiatan secara terbuka maupun melalui mass media. Kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal; f) kebijakan Otonomi Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam masih dihadapkan pada kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat; g) terbatasnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan telah berdampak terjadinya pelanggaran batas teritorial kelautan dan perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan perbatasan dan masih lemahnya penegakan hukum, menjadi potensi meningkatnya gangguan terhadap sumber kekayaan laut dan habitatnya; h) sengketa Pertanahan yang dilatarbelakangi oleh status kepemilikan tanah baik secara perorangan maupun kelompok yang tanpa disertai oleh dokumen kepemilikan. Disisi lain Penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional, atau Pemerintah Daerah setempat menimbulkan sengketa tanah yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertikal; i) permasalahan .....
4) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 6 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 i) permasalahan ketenagakerjaan masih diwarnai dengan tumbuh suburnya organisasi-organisasi buruh di Indonesia; maraknya tuntutan atas hak-hak dan kesejahteraan buruh; hubungan bipartit dan tripartit yang tidak harmonis; persaingan memperoleh lapangan pekerjaan; dan maraknya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PPTKIS illegal; j) tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah sebagian masyarakat cenderung meninggalkan norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum, anarkisme dan main hakim sendiri; k) pelaksanaan Ujian Nasional secara serentak di tingkat SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/MA yang perlu pengamanan dari Kepolisian. Daerah Perkembangan kehidupan Propinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu Trigatra (Geografis, Demografi dan sumber daya alam) dan aspek Astagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Agama dan Keamanan) sebagai berikut : a) Kondisi Geografis, Demografi dan sumber daya alam (1) Geografis Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand mengakibatkan pesatnya arus keluar masuk pendatang yang berasal dari dalam dan luar negeri, disamping itu kondisi tersebut juga mengandung kerawanan terhadap kemanan negara dalam bentuk sengketa perbatasan dan kejahatan lintas negara serta beberapa kejahatan lainnya. PROVINSI..... Itu .... (a) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak pada : 1) 5°,01° Lintang Utara s/d 0°,40°Lintang Selatan. 2) 103°,15° Bujur Timur s/d 109°,10° Bujur Timur. (b) Dengan .....
LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 7 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 (b) Dengan Batas Wilayah antara lain : 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Laut Cina Natuna Utara; 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi; 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau; 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. (c) Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 251.810,71 Km² dengan luas wilayah daratan 10.595,41 Km² (4,21%), luas wilayah laut/Perairan 241.215,30 Km² (95,79%) yang meliputi 2.408 pulau besar dan kecil terdiri dari:
belum bernama sebanyak 1.865 pulau;
bernama sebanyak 543 pulau;
berpenghuni sebanyak 366 pulau (15%);
tidak berpenghuni sebanyak 2.042 pulau (85%);
pulau terluar sebanyak 52 pulau;
pulau terdepan sebanyak 19 pulau. (d) Curah hujan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2000 mm/th dengan kelembaban rata-rata berkisar antara 82-86 %, musim hujan terjadi pada bulan Oktober s/d April dan musim kemarau antara bulan April s/d Oktober, namun akibat pengaruh pemanasan global, sehingga mengalami pergeseran waktu yang tidak menentu; (e) Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi Baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau yang didirikan berdasarkan UU No. 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Tanggal berdirinya adalah 1 Juli 2004 dengan ibu kotanya di Kota Tanjungpinang. Kepulauan Riau terdiri dari 2 (dua) Kota dan 5 (lima) Kabupaten dengan perincian sebagai berikut :
Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 3.990 Km² dan jumlah penduduknya sekitar 1.283.196 jiwa. Letak Kota Batam yang sangat strategis, berhadapan langsung berhadapan langsung dengan Singapura, sehingga berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan telah ditetapkan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ);
Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan jumlah penduduk sekitar 207.057 jiwa, Kota Tanjungpinang sempat menjadi ibukota Provinsi Riau yang pertama, namun sejalan dengan perkembangannya sesuai dengan SK Mendagri No.5 tanggal 21 Juni 2001 Kota Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonomi; Kabupaten .....
LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 8 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020
Kabupaten Bintan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, meliputi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, 50 (lima puluh) wilayah Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 58.003,25 Km² dan jumlah penduduk sekitar 156.313 jiwa. Kabupaten Bintan merupakansalah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ), selain juga dikenal sebagai pusat pariwisata terpadu dan memiliki kawasan industri yang terus berkembang;
ibukotanya di Kabupaten Karimun dengan (dua belas) Tanjungbalai Karimun, Kecamatan, 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan dan 42 (empat puluh dua) Desa dengan luas wilayah sekitar 167.850 Km² dan jumlah penduduk sekitar 229.194 jiwa karena berbatasan tersendiri memiliki langsung dengan Singapura dan Malaysia sehingga merupakan salah satu basis pertumbuhan IMS - GT (Indonesia, Malaysia, Singapura - Growth Triangle) serta merupakan salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ); letak terdiri dari 12 keunggulan
Kabupaten Lingga dengan ibukota Dabo Singkep terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Desa/Kelurahan, luas wilayah sekitar 211.772 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 89. 330 jiwa, daerah Kabupaten Lingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan wisata bahari dan pertanian; Kabupaten Natuna letak ibukotanya di Ranai terdiri dari 12 (duabelas) Kecamatan dan 73 tiga) Desa/Kelurahan, dengan luas wilayah sekitar 141.901,2 Km² dan jumlah penduduk sekitar 76.192 jiwa, sedangkan luas lautan 97,72 Km², merupakan daerah yang kaya dengan minyak dan gas bumi; (tujuh puluh
Kabupaten Anambas yang merupakan pemekaran dari Kab. Natuna letak ibu kotanya di Tarempa terdiri dari 7 Kecamatan dengan jumlah penduduk 41.412 jiwa. (2) Demografi Jumlah Penduduk dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pendataan dari BPS dan Dinas Kependudukan pertengahan Tahun 2018 sebanyak 2.082.694 jiwa dengan perincian sebagai berikut : NO KABUPATEN / KOTA JUMLAH 1 2 5 1 Kota Batam 1 283 196 2 Kota Tanjung pinang 207 057 3 Kab. Karimun 229 194 4 Kab. Bintan 156 313 5 Kab. Lingga 89 330 6. Kab. Natuna.....
LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 9 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 NO KABUPATEN / KOTA JUMLAH 1 2 5 6 Kab. Natuna 76 192 7 Kab. Anambas 41 412 Jumlah 2.082.694 (3) Sumber Daya Alam (a) Minyak dan gas bumi yang ada di Kabupaten Natuna merupakan salah satu andalan bagi pemasukan devisa negara dengan sistem bagi hasil yang saat ini dikelola oleh:
PT. Conoco Philips;
PT. Premier Oil Natuna;
PT. Pertalahan Arnebatara Natuna;
PT. Star Energi Natuna. (b) Potensi sumber daya mineral dan energi relatif cukup besar dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir dan kuarsa. Manfaatnya selain sebagai sumber devisa negara pengelolaan yang kurang tepat akan berdampak pada kerusakan ekosistem. (c) Potensi kelautan sangat mendukung bagi pembangunan usaha budidaya perikanan. Di Kabupaten Karimun terdapat budidaya ikan kakap, budidaya rumput laut dan kerambah jaring apung. Sedangkan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Lingga dan Natuna juga memiliki potensi yang cukup besar dibidang perikanan. Selain perikanan tangkap di keempat kota / kabupaten tersebut juga dikembangkan budidaya perikanan air laut dan air tawar. Di Pulau Setoko Batam terdapat pembenihan ikan kerapu yang mampu menghasilkan lebih dari 1 juta benih pertahunnya. Pelabuhan perikanan swasta Telaga Punggur Batam yang letaknya strategis karena berhadapan dengan jalur lintas kapal penangkapan ikan atara Kepulauan Riau, ZEEI, Laut Cina Selatan dan Singapura yang dapat meningkatkan ekspor hasil laut dan menambah PAD. Namun kondisi juga mengandung berbagai kerawanan, diantaranya pencurian ikan oleh kapal - kapal asing yang dilengkapi dengan peralatan modern dan penangkapan tradisional dengan menggunakan bahan peledak; tersebut ikan secara (d) Pertanian dan peternakan. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Karimun dan Batam. Disamping palawija dan holtikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nanas serta cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Lingga sangat cocok untuk ditanami .....
b) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 10 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 ditanami buah - buahan dan sayuran. Di beberapa pulau lainnya di Kepulauan Riau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit; (e) Pariwisata. Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua setelah Pulau Bali. Jumlah wisatawan tiap tahunnya lebih dari satu juta orang. Obyek wisatanya antara lain wisata pantai yang terletak di berbagai Kota dan Kabupaten yaitu: Di Batam pantai melur, Pulau Abang dan Pantai Nongsa, Di Karimun pantai Pelawan, Di Bintan Pantai Lagoi, Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora, dan Bintan Leissure Park. Kabupaten Natuna terkenal dengan wisata baharinya seperti snorkeling. Selain wisata pantai dan bahari , Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki objek wisata seperti cagar budaya, makam - makam bersejarah, tarian - tarian tradisional serta event - event khas daerah. Di Tanjungpinang terdapat pulau Penyengat yang terkenal bersejarah karena terdapat masjid bersejarah, makam - makam Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji yang kedua - duanya adalah pahlawan nasional. Lokasi wisata terkenal lainnya yaitu di Lagoi Bintan, luasnya 23.000 Ha dan kawasan industri terpadu di daerah Lobam, seluas 4.000 Ha, kawasan wisata tersebut dikembangkan dan dikelola dengan konsep profesional oleh pihak swasta dan baru dimanfaatkan sekitar 3.000 Ha, disamping itu untuk kawasan pengembangan sumber air ditetapkan di Teluk Bintan seluas 37.000 Ha; (f) Daerah Kota Batam dikenal sebagai kawasan pengembangan Industri, Perdagangan, Galangan Kapal dan Pariwisata yang telah banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dikenal sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi dan merupakan salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ). Idiologi: 1) Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya masih berpegang pada Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia, belum ada indikasi kelompok / aliran yang mengarah pada pembentukan ideologi lain selain Pancasila. Namun demikian masih adanya kelompok / suku terasing di beberapa wilayah perairan Kepulauan Riau yang dinamakan suku laut karena tinggalnya diatas perahu yang terapung dilautan dan berada di pinggir - pinggir pulau wilayah Kepulauan Riau. Masyarakat tersebut kemungkinan besar belum memiliki pendidikan / pengetahun yang cukup tentang Pancasila sebagai idiologi tunggal Bangsa Indonesia saat ini; 2) tentang keagamaan dan sifat Suku laut tersebut bahkan dikenal menganut animisme atau mengkeramatkan fasilitas suatu benda atau daerah dikarenakan pengaruh minimnya pengetahun temurun yang sudah membudaya. Dengnan demikian salah satu nilai Pancasila yang mewajibkan setiap penduduk Indonesia untuk mempercayai adanya Tuhan YME masih belum terlaksana sepenuhnya. Namun setidaknya suku laut ini belum ada indikasi untuk melakukan upaya mendiskreditkan Pancasila ataupun membuat ideologi baru karena aktivitas utama hingga saat ini adalah melaut dan berburu di Hutan; turun 4. Bergeseranya .....
c) d) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 11 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 3) Bergesernya nilai - nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan pedoman pokok Pancasila dalam berkehidupan juga mulai terlihat dengan adanya perkumpulan / kelompok kesukuan yang lebih bersifat pada kepentingan ekonomi kelompoknya dengan mengedepankan kegiatan - kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan terkesan berkompetisi untuk menguasai beberapa titik / tujuan melakukan dominasi dalam hal lokasi usaha "pengamanan" sehingga sering berimplikasi pada terjadinya konflik horisontal yang dampaknya dapat meluas karena mengatasnamakan suku tertentu yang seakan - akan berlatarbelakang SARA. tertentu dengan Politik: 1) Secara umum situasi politik di Kepulauan Riau cukup kondusif. Hal ini terlihat dari berbagai agenda politik di pemerintahan khususnya eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa kebijakan pemerintah setempat yang bertentangan dengan legislatif dan masih dapat diatasi dengan pendekatan / cara-cara yang baik dan produktif; 2) Permasalahan Gugatan atas PAW H. Lamen Sarihi, SH. MH dari Jabatan sebagai Ketua DPRD Bintan yang mana saat ini H. Lamen Sarihi, SH. MH tetap bersikukuh bahwa pihaknya merupakan Ketua DPRD Bintan periode 2014 - 2019, sehingga dengan adanya upaya PAW yang dilakukan oleh H. Nesar Ahmad, S.IP maka pihaknya akan melawan dengan Gugatan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang; 3) Pada Tahun 2019 akan dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang; 4) Dalam hal pemberdayaan pulau - pulau terluar juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini perlu diperhatikan serius mengingat beberapa pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau diketahui telah dikelola oleh investor asing seperti Pulau Bawah di Natuna, Pulau Penggalap dan Pulau Segayang di Kecamatan Galang Kota Batam. Kurangnya pengawasan terhadap beberapa pulau tersebut akan berdampak terjadinya penjarahan oleh pihak asing; 5) Rencana pemekaran wilayah terhadap Kabupaten Kep. Kundur, Kota Natuna, Kab. Natuna Selatan, Natuna Barat yang diusulkan Gubernur Kepulauan Riau ke Mendagri dengan nomor surat : 130-/0188/set tanggal 26 Februari 2016; 6) Adanya dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemko Btam, dimana sama - sama memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah Kota Batam. Kedua instansi tersebut berpegang kepada peraturan Perundangan masing - masing sehingga berdampak pada kepastian hukum dalam berinvestasi. Ekonomi: 1) Tumpang Tindih dan Duplikasi kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam yang dimana ada banyak aturan bahkan undang - undang tentang FTZ yang dinilai tidak efektif. Hal tersebut berdampak adanya wacana tentang pembubaran terhadap BP Batam; 2) Adanya permasalahan tentang kampung Tua yang dimana keberadaan Kampung Tua di Kota Batam sangat dipertahankan oleh masyarakat kota Batam terutama suku asli karena terdapat Tapak Perkampungan, situs purbakala .....
e) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 12 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 purbakala, kuburan tua, bangunan bernilai budaya tinggi, silsilah keluarga melayu yang menginginkan kepastian status dari BP Batam; 3) Penolakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.05/2016 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang memberatkan warga masyarakat Kota Batam; 4) Perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti adanya moda transportasi berbasih online yang menimbulkan pengaruh poositif maupun negative, untuk dampak positif mempermudah dan memberikan kenyamanan masyarakat, sedangkan dampak negative menimbulkan penolakan moda transportasi konvensional; 5) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau bukan daerah penghasil kebutuhan konsumtif (sembako) sehingga untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau menggantungkan supply dari laur Kepulauan Riau. Hal ini menimbulkan spekulan / import illegal / penyeludupan sembako ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau; 6) Permasalahan sengketa lahan di wilayah Kota btam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan, khusus Pulau Batam terjadi dualisme Kewenangan pemerintahan atara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Penguasaan Batam (BP Batam); 5) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau bukan daerah penghasil kebutuhan konsumtif (sembako) sehingga untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau menggantungkan supply dari laur Kepulauan Riau. Hal ini menimbulkan spekulan / import illegal / penyeludupan sembako ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau; 6) Permasalahan sengketa lahan di wilayah Kota btam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan, khusus Pulau Batam terjadi dualisme Kewenangan pemerintahan atara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Penguasaan Batam (BP Batam); Krisis listrik di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun yang disebabkan karena seringnya pemadaman listrik yang disebabkan mesin rusak (Over Haull) tidak sesuai dengan kapasitas daya yang didistribusikan yang tidak disosialisasikan ke masyarakat oleh pihak PLN. Sosial Budaya: 1) Unjukrasa dan Mogok Kerja di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang isebabkan perselisihan industrial, dari perusahaan merasa sudah memberikan upah layak bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara mengingat mahal dan terbatasnya lahan di Batam dan adanya dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Penguasaan (BP) Pulau Batam. Disisi lain pihak buruh beranggapan pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas kemudahan kepada pengusaha di Btam namun tidak memikirkan kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh sedangkan dalam perumusan upah minimum kota (UMK) hanya mencapai 60% dari KHL bagi kesejahteraan buruh ; 2) Permasalahan pendirian Rumah Ibadah dan aktivitasnya di wilayah Kota Batam dan Tanjungpinang yang disebabkan disamping permasalahan lahan tersendiri yang bermasalah. Kebanyakan masyarakat kurang sosialisasi dan pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirisn Rumah Ibadah; 3) Permasalahan sengketa lahan di wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan, khusus Pulau Batam terjadi dualisme Kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Penguasaan Batam (BP Batam); 4) Krisis .....
b. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 13 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 4) Krisis listrik di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Karimun yang disebabkan karena seringnya pemadaman listrik yang disebabkan mesin rusak (OverHaull) tidak tidak sesuai dengan kapasitas daya yang disistribusikan yan disosialisasikan ke masyarakat oleh pihak PLN. f) Keamanan: Kejahatan beberapa kasus kriminalitas / kejadian umum yang bersifat konvensional dan menonjol masih akan terjadi pada tahun 2019 diantaranya adalah : Curas yang dilakukan dengan modus pengancaman dengan senpi / sajam, penganiayaan, jambret dan modus lainnya yang dapat berkembang sesuai dengan situasi. TKP jalanan sepi, perumahan, perkantoran, ruko, tempat hiburan. Curat yang dilakukan dengan modus pecah kaca mobil, memotong / merusak gembok pintu / pagar, congkel jendela / pintu, merusak atap dsb. TKP pemukiman, pertokoan, perkantoran, obyekvital, ruko dan Curanmor yang umumnya dilakukan dengan modus merusak kunci stang dan merusak gembok. TKP parkiran yang sepi, halaman rumah / ruko dan meningkatnya peredaran senjata api gelap serta Narkoba. Analisa SWOT Untuk menyusun kebikana dan strategi yang tepat untuk dilaksanakan oleh Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor - faktor yang akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas baik dari internal berupa aspek kekuatan dan kelemahan maupun eksternal yang merupakan aspek peluang dan tantangan melalui metode SWOT. 1) Kekuatan (Strengths) a) Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebagai satuan kerja yang bertanggungjawab terkait dengan pelayanan informasi publik baik untuk internal Polri maupun Publik dan pembentukan citra positif Polri. b) Personil; Jumlah Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau adalah 34 Orang. NO 1 URAIAN 2 PA TI 3 PA ME N 4 PANGKAT PA MA 5 BA 6 TA 7 JUML AH POLRI 8 PNS 9 TOTAL 10
BIDHUMAS
33 1
34 JUMLAH
34 c) Materiil .....
2) 3) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 14 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 c) Materiil dan Fasilitas: (1) Kendaraan Ranmor R-6, R-4, dan R2; NO R-6 KONDISI R-4 R-2 JML 1 2 3 4 5
4 5 9 JUMLAH 4 5 9 (2) Bangunan; (a) Mako Bidhumas menempati bangunan / gedung utama Kepolisian Daerah Kepulauan Riau lantai I; (b) Rumdin; Rumah Dinas Kabidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) Unit dan Rumah Pamen Humas sebanyak 1 (satu) Unit sudah terisi. Kelemahan (Weaknesses) a) Masih banyaknya ruang jabatan yang belum terisi hal ini disebabkan belum terpenuhinya jumlah Personel sesuai DSP; b) Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki masih terbatas khususnya yang berkenaan dengan kendaraan dinas baik R4 dan R2 serta Alsus; c) Belum meratanya kemampuan Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai akibat dari masih kurangnya kesempatan bagi Personel yang dapat diikutkan dalam diklat, dikbang, dan dikbangspes. d) Wilayah Kepulauan Riau 96% adalah perairan dan pada musim-musin tertentu cuaca buruk selalu muncul sehingga dapat mengganggu jalur lalu lintas laut (Kapal reguler) dan penerbangan antar pulau dalam wilayah Kepulauan Riau. Hal ini juga dapat menghambat kelancaran dalam melaksanakan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Peluang (Opportunities) a) Penyelesaian pelaksanaan tugas kedinasan dan tugas khusus yang cepat, tepat, dan akurat oleh Personel Bidhumas akan dapat membangun suatu hubungan tata cara kerja yang harmonis serta dapat menciptakan peluang terbukanya hubungan lintas sektoral dengan instansi / lembaga lainnya; b) Reformasi di tubuh Polri diharapkan dapat merubah kultur kearah yang lebih baik, yang pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau; c) Era .....
4) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 15 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 c) Era keterbukaan Informasi publik saat ini dan dibarengi dengan kemajuan teknologi informasi serta dukungan masyarakat dan instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. maka diharapkan kepada anggota untuk dapat lebih cepat dan tanggap dalam memberikan penerangan dan informasi yang transparan kepada masyarakat. Ancaman (Threats) a) Perkembangan teknologi dan informasi, disamping berdampak positif sebagai inovasi dibidang ilmu pengetahun, juga kerap disalah gunakan oleh pelaku kriminal untuk melakukan tindak kejahatan; b) Kecenderungan meningkatnya empat (Konvensional, transnasional terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi) baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau; jenis kejahatan c) Gangguan keamanan dapat terjadi disetiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di beberapa daerah yang disebabkan oleh berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau; d) e) Tingginya angka pengangguran di Batam sebagi akibat dari enggannya investor asing menanamkan modalnya di Batam karena tidak ada kepastian hukum, regulasi tidak memihak kepada investor, panjangnya rantai birokrasi perijinan dan rancunya berbagai peraturan pajak. Tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri; f) Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum dilapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu masalah; g) Posisi Batam sebagai Kota industri dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mempunyai konsekuensi menjadi kiblat seluruh wilayah/daerah, sehingga berbagai masalah yang terjadi di daerah akan dibawa ke Batam untuk mendapatkan penyelesaian yang dinilai adil. Disamping itu juga kota Batam menjadi pintu masuk berbagai hal dari luar negeri, sehingga kota Batam juga mengemban tugas sebagai etalase bagi masyarakat Internasional dalam memandang Indonesia; h) Batam sebagai Kota Industri menarik berbagai masyarakat di seluruh Indonesia untuk datang termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang unskill/tidak memiliki keterampilan, akibatnya Batam dipenuhi oleh problematika sosial yang pada akhirnya bermuara pada gangguan Kamtibmas seperti meningkatnya premanisme, gelandangan dan pengemis, WTS dan lain-lain, sehingga perlu kesiapan Polri dalam melayani masyarakat; i) Dalam implementasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh Buruh / Mahasiswa/ Ormas/ LSM/ kelompok masyarakat tidak lainnya, terdapat kecenderungan pelaksanaan unjuk rasa yang terkendali .....
2. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 16 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 terkendali/ kebablasan/melanggar hukum, bahkan disertai dengan tindakan anarkis, seperti menggangu keamanan, dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum/milik negara, menghina Presiden/pejabat tertentu/lambang negara tertentu, melakukan fitnah, Merusak rumah/kendaraan/barang milik orang lain dan menyerang petugas/aparat keamanan; j) Masih banyak terjadi tumpang tindih dokumen kepemilikan tanah di wilayah Batam dan Tanjungpinang bila diselesaikan secara hukum akan memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga pihak-pihak yang terlibat untuk menguasai secara phisik, tidak segan-segan menyewa dan menggunakan jasa preman. Hal demikian sangat rawan terjadi bentrok antar preman dengan membawa etnik kedaerahan asal mereka; k) Wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau 2. Identifikasi..... besar dan kecil terdiri dari 1.068 berpenghuni dan 800 tidak berpenghuni, 96 % perairan dan 4 % daratan serta memiliki pelabuhan laut baik pelabuhan domestik, internasional maupun pelabuhan illegal (tikus) yang merupakan wilayah transit bagi mobilitas orang dan barang, hal tersebut menjadi peluang bagi masuknya barang-barang ilegal serta pelarian dan persembunyian para pelaku kejahatan Narkoba, teroris dan dari daerah/Negara lain. Identifikasi Masalah tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional, nasional dan daerah akan semakin berat dan komplek. Sehingga mengharuskan Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam mewujudkan pelayanan yang optimal, proaktif, transparan dan akuntabel. Secara umum permasalaan yang dihadapi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah sebagai berikut : Pelaksanaan a. Perlunya meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan kepada pimpinan agar terwujudnya pelayanan yang optimal, transparan dan akuntabel; b. Perlunya meningkatkan profesionalisme Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau agar dapat mengemban tugas secara profesional sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; c. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antar Personel Bidhumas dan instansi terkait didalam melaksanakan tugas kedinasan sehingga dalam pencapaian sasaran akhir dari tugas yang diembannya belum optimal; d. Belum tercukupinya jumlah Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk mengisi jabatan sesuai DSP seperti yang tertuang didalam Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2018 sehingga rangkap tugas dan tanggung jawab menjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan tugas yang diemban; e. Belum terdukungnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, seperti kendaraan dinas R4 dan R2 serta masih kurangnya alat khusus penunjang pelaksanaan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. II. VISI, MISI .....
II. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 17 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS 1. Visi dan Misi a. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 1) Visi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Aman dan Tertib. 2) Misi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat. b. Visi dan Misi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 1) Visi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Terwujudnya Postur Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern dibidang kehumasan guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat. 2) Misi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau a) Membangun kemampuan kehumasan personil Polri dengan baik SDM, Sarpras, Sismet, anggaran menuju Front Office Polri; b) Menjalin kerjasama dengan komponen masyarakat dan pelaku komunikasi; c) Mencari, menghimpun, mengolah, mendistribusikan, menyimpan informasi dan data secara menyeluruh, cepat, tepat dan akurat melalui jaringan terbuka dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalin komunikasi dua arah; d) Mendukung kegiatan Kepolisian dan Operasi Kepolisian; e) Kesiapan Polri atas kewajiban memberikan pelayanan informasi publik yang sudah diberlakukannya UU KIP, sehingga realisasi Humas Polri sebagai Front Office perlu segera diwujudkan. Karena itu diperlukan dukungan SDM, sarana prasaran berbasis TI, sistem dan metoda serta anggaran yang memadai. 2. Tujuan a. Tujuan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Kepulauan Riau; 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan; 3) Mewujudkan Polda Kepulauan Riau yang professional; 4) Modernisasi pelayanan Polda Kepulauan Riau. 5) Menerapkan manajemen Polda Kepulauan Riau yang terintegrasi dan terpercaya.. b. Tujuan Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 1) menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat di tingkat Kepolisian Daerah, mengelola informasi, penyajian data, dokumentasi yang dapat diakses mayarakat, melaksanakan kerjasama dan Anev kegiatan tugas Bidhumas; 2) menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen Personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidhumas; 3. Menyelenggarakan.....
3. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 18 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 3) menyelenggarakan penerangan umum dan penerangan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi termasuk kerja sama dan kemitraan dengan media masa; 4) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, informasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan informasi baik internal maupun eksternal; 5) melaksanakan kegiatan komunikasi digital dan elektronika, meningkatkan sumber daya teknologi informasi, produksi, analisis, pengembangan multimedia, melakukan media monitoring dan pengelolaan isu krisis media baik digital, media online maupun media sosial untuk menjadi saluran dua arah komunikasi yang efektif dan kreatif. Sasaran Prioritas a. Sasaran Prioritas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020 1) Pertama "Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang humanis dan bermartabat di daerah hukum Polda Kepulauan Riau"; 2) Kedua "Pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang prima berbasis TIK"; 3) Ketiga "Penegakan hukum Polda Kepulauan Riau secara berkeadilan dan terpercaya"; 4) Keempat "Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Kepulauan Riau yang sesuai standar"; 5) Kelima "Peningkatan sarana prasarana Polda Kepulauan Riau"; 6) Keenam " Regulasi dan Sistem Pengawasan, Polda Kepulauan Riau yang efektif dan terpercaya"; b. Sasaran Prioritas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 2020 Berdasarkan tahapan capaian Renstra Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020, maka sasaran prioritas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tahun 2020 adalah sebagai berikut : 1) Pertama "Peningkatan Pelayanan Publik agar terwujudnya pelayanan yang optimal, transparan dan akuntabel; 2) Kedua "Peningkatan profesionalisme Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas secara promoter, selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat"; 3) Ketiga "Peningkatan kerja sama antar Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, antar satker/satwil, instansi terkait dan media massa dalam rangka menyamakan persepsi dari kebijakan Kepala Kepolisian Daerah"; 4) Keempat "Peningkatan jumlah Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk mengisi jabatan yang kosong sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas"; 5) Kelima "Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau". III. Arah .....
III. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 19 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 Arah Kebijakan dan Strategi 1. Arah Kebijakan dan Strategi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020 Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Humanis dan Bermartabat di daerah hukum Polda Kepulauan Riau", yaitu: 1) penguatan peran Polda Kepulauan Riau dalam menjaga keamanan daerah melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: - Melaksanakan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polda Kepulauan Riau yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial. 2) pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan. b) melaksanakan penanganan separatisme, radikalisme dan intolerasi melalui kegiatan preemtif dan preventif. c) melakukan upaya pencegahan kejahatan melalui kegiatan fungsi Binmas. (giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8); d) pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasila untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal. (giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8); terhadap e) penggalangan individu, kelompok maupun media sosial serta f) kerjasama dengan instansi terkait. (giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8); identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya. (giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8). 3) meningkatan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kualitas pertemuan petugas Bhabinkamtibmas dengan komunitas yang ada di masyarakat. b) memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat/pejabat publik dan para Bhabinkamtibmas yang berprestasi. c) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membina dan memberdayakan Pamswakarsa. (giat) .....
LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 20 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 d) mendorong pemanfaatan peralatan pengamanan seperti pemasangan CCTV di bangunan rumah, kantor dan di jalan untuk membantu pengamanan lingkungan. e) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat/mendukung organisasi radikal dan anti Pancasila. f) memberdayakan pengamanan swakarsa; g) meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mendampingi mantan pecandu Narkoba yang telah direhabilitasi dengan menggunakan program dana desa. 4) Menggelar Polisi berseragam ditempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas" untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli di tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas. b) menghadirkan anggota Polri disetiap kegiatan masyarakat. c) melaksanakan Quick Respons setiap permasalahan yang ada di masyarakat. d) meningkatkan pengamanan terhadap kawasan tertentu (industri, pertambangan, perhubungan dan instalasi) pengamanan pariwisata, pengamanan VIP serta pengamanan event Daerah, Nasional maupun internasional. e) mengoptimalkan kekuatan cadangan (stand by force) pada kesatuan Brimob Polda Kepulauan Riau untuk setiap saat siap digerakkan ke daerah rawan dengan sarana dan prasarana yang cepat baik melalui udara, laut maupun darat. f) memperkuat perlindungan anak dan wanita dengan pemberdayaan Polwan. g) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkis. 5) Mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) darat dan perairan/laut; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. b) penanganan kecelakaan lalu lintas. c) melaksanakan kajian black spot dan trouble spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas. d) membangun RTMC dan TMC. e) membangun budaya tertib lalu lintas melalui sosialisasi, edukasi, kemitraan dan penegakan hokum. (giat) .....
6) 7) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 21 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 f) melaksanakan patroli dan Binmas perairan serta sosialisasi penggunaan jaket keselamatan (life jacket). g) melaksanakan koordinasi dengan Dinas perhubungan, KPLP, BMKG, TNI AL dan Basarnasda Provinsi Kepulauan Riau serta stakeholder lainnya untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan di perairan/laut. h) Melaksanakan operasi DVI Identification) dalam mengidentifikasi korban laka laut dan bencana alam yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. (Disaster Victim of Terwujudnya keamanan di wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan dalam wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan patroli perairan, Binmas perairan dan sambang nusa sampai pulau-pulau terluar berpenghuni. b) meningkatkan pengamanan di wilayah perairan Polda Kepulauan Riau. c) Melaksanakan penegakan hukum di perairan. d) melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan pembinaan terhadap masyarakat di pulau-pulau terluar berpenghuni dan lokasi prioritas (Lokpri). e) meningkatkan pengamanan di PLBN untuk menjamin keamanan di titik perlintasan batas antara tetangga pada Pos pemeriksaan lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS). Indonesia dengan Negara f) koordinasi dan kerjasama dengan Bakamla, Basarnas Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau dan Bea Cukai. penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polda Kepulauan Riau dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik sosial dan menjalin sinergitas polisonal: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyiapkan personel Polda Kepulauan Riau untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi. b) membentuk sistem tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi. rayonisasi dalam rangka penanganan c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif guna mewujudkan situasi keamanan daerah yang kondusif. 8) Arah .....
8) 9) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 22 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 Arah kebijakan "Pengamanan Pilkada serentak Tahun 2020" dengan strategi : untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan a) melaksanakan mapping potensi konflik, potensi ancaman gangguan Kamtibmas dan daerah rawan Pilkada serentak Tahun 2020. b) melaksanakan koordinas dengan Penyelenggara dan peserta Pilkada serentak Tahun 2020 (KPUD, Panwas dan peserta Pilkada). c) mempersiapkan Renops, Renpam dan Renkon Pilkada serentak Tahun 2020. d) mempersiapkan asta siap Pilkada serentak Tahun 2020; e) mempersiapkan Tim terpadu untuk penanganan Tindak Pidana Pilkada serentak Tahun 2020. f) mempersiapkan system informasi teknologi untuk mendukung pengamanan Pilkada serentak Tahun 2020. g) melaksanakan anev pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. h) membentuk tim Pamenwas, Pamatwil untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pengamanan tahapan Pilkada di jajaran Polda Kepulauan Riau. i) melaksanakan deklarasi pemilu damai demi terwujudnya Pilkada damai dan sejuk di daerah hukum Polda Kepulauan Riau. j) melaksanakan patroli skala besar di daerah hukum Polda Kepulauan Riau demi terwujudnya situasi kondusif pada penggelaran Pilkada serentah 2020. peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang keamanan dan operasi Kepolisian. b) melakukan evaluasi terhadap Kerjasama yang sudah ada. c) mengoptimalkan Satgas penanggulangan bencana, konflik sosial dan terorisme. d) menjalin kerjasama dengan pengelola Objek Vital dan objek tertentu lainnya/pihak swasta. e) menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok/elemen masyarakat dalam upaya keikutsertaan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas. f) menjalin kerjasama dengan civil society untuk merawat kebhinekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. g) melaksanakan operasi kepolisian dengan strategi menggelar operasi Kepolisian mandiri kewilayahan dan operasi cipta kondisi untuk mewujudkan keamanan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang kondusif. b. arah .....
b. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 23 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Pelayanan Publik Polda Kepulauan Riau yang Prima Berbasis TIK", yaitu: 1) Pelayanan masyarakat dengan sistem yang berbasis Teknologi Informasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) evaluasi sistem pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang berbasis Teknologi Informasi dan melaksanakan inovasi terhadap pelayanan publik. (giat3133/prog10/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11); b) peningkatan kualitas pelayanan dibidang lalu lintas (SIM, STNK, BPKB) dengan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi. (giat3133/prog10/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11); c) peningkatan kualitas pelayanan dibidang Intelkam melalui SKCK dan Izin keramaian secara online. (giat3111/prog7/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11); d) peningkatan kualitas pelayanan dibidang penegakan hukum melalui SP2HP dan publik komplain online. (giat3136/prog11/SP2/SS3 /IKP2/prom2,11); e) peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengaduan masyarakat secara online; f) (giat5065/prog3/SP2/SS3 /IKP3/prom2,11); peningkatan kualitas pelayanan dibidang Binmas dengan penerbitan KTA dan ijazah Satpam dan SIO (Surat Ijin Operasional) BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan). (giat5076/prog9/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11); g) peningkatan kualitas pelayanan dibidang Rekruitmen anggota Polri yang berbasis TIK. (giat3107/prog06/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11); h) mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik, call centre 110, CCTV dan video conference melalui sarana command centre sebagai pusat komando dan kendali operasional Polda Kepulauan Riau. (giat3071/prog1/SP2/ SS3/IKP3/prom2).. 2) Perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan pemberian reward and punishment secara konsisten guna meminimalkan praktek percaloan. (giat5069/prog05/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11); b) melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik Polda Kepulauan Riau khususnya pada Satuan Penyelengara Administrasi SIM (Satpas) dan pelayanan SKCK. (giat3133/prog10/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11). 3) pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK yang humanis serta berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak SPKT, unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA). b) mengintegrasikan.....
c. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 24 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA pada Reskrimum Polda, Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan pelibatan ahli/konsultan. e) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT dan RPK. f) pengembangan SPKT berbasis TIK 4) pengelolaan quick response Kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam pencegahan tindak kejahatan. b) menyusun/revisi SOP tentang quick respons Kepolisian di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. 5) Manajemen media untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pemenuhan Alsus Multi media Bidhumas Polda Kepulauan Riau. b) peningkatan kerjasama dengan media cetak elektronik dan online. c) peningkatan kegiatan multimedia melalui produk-produk multimedia. d) peningkatan kapasitas alsus pengelola informasi dan dokumentasi (PID). arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya", yaitu: 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pemberantasan terhadap kejahatan dengan prioritas: tindak pidana korupsi, Narkoba, terhadap perempuan dan anak dan kelompok marginal serta kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat. terorisme dan siber termasuk kejahatan kekerasan b) pemberantasan.....
2) 3) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 25 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 b) c) d) e) pemberantasan terhadap kejahatan di wilayah perairan seperti illegal fishing, perdagangan orang, pertambangan liar di laut, perompakan di laut dan tindak pidana perairan lainnya. peningkatan pengungkapan terhadap kejahatan tindak pidana umum, khusus dan Narkoba serta tindak pidana di perairan. peningkatan koordinasi antar penyidik di wilayah perairan Kepulauan Riau. peningkatan kemampuan pemeriksa forensic dalam pengolahan tempat kejadian perkara investigation/CSI) guna membantu pengungkapan tindak pidana secara ilmiah. (crime scene Peningkatan kemampuan penyidik Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan penyidik secara bertahap untuk mewujudkan personil fungsi Reskrim yang handal. b) mengikutsertakan sertifikasi terhadap penyidik Polda Kepulauan Riau. c) peningkatan kemampuan personil, fasilitas dan peralatan fungsi Kedokteran Kepolisian dan pemenuhan kebutuhan visum. d) mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui Dokpol sesuai Scientific Crime Investigation. e) melaksanakan kegiatan DVI dalam rangka identifikasi korban mati akibat bencana. peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan. b) peningkatan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar. c) membangun sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan). 4) peningkatan.....
d. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 26 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antarsatker internal Polda Kepulauan Riau. b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar penegak hukum. c) memperkuat pusat informasi kriminal daerah yang terintegrasi. d) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas Kesejahteraan SDM Polda Kepulauan Riau yang sesuai Standar", yaitu: "Profesionalisme dan 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengirim personel Polda Kepulauan Riau untuk mengikuti Dikbangspes fungsi. b) melaksanakan program latihan fungsi teknis Kepolisian. c) pelatihan peningkatan kemampuan personil Polda Kepulauan Riau tentang penguasaan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan. d) melaksanakan pembinaan kerohanian dan mental serta kesamaptaan jasmani personel Polda Kepulauan Riau. e) pelaksanaan program pelatihan revolusi mental (giat 3100/prog 5). (giat3100/prog5/SP2/ SS4/IKP5/prom1). 2) pelaksanaan kompetensi dan kebutuhan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyelenggarakan kampanye penerimaan personel Polri (Taruna Akpol, SIPSS, Bintara, Tamtama dan PNS Polri) secara massive untuk memperoleh calon personel Polri yang berkualitas. rekrutmen, seleksi Dikbangum dan pembinaan karier sesuai b) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polda Kepulauan Riau secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) .....
3) 4) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 27 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 (BETAH) serta clear and clean, prestasi dan inovasi dengan menggunakan aplikasi secara online. c) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding) dalam pembinaan karier personel Polda Kepulauan Riau secara merryt system. d) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan Assessment Center dalam seleksi Dikbangum dan pembinaan karir personel. e) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas. f) menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi sebagai dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel. penyusunan analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban kerja dan HTCK pada Satfung dan Satwil jajaran Polda Kepulauan Riau. b) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja. c) mengusulkan peningkatan Tipologi Polres, Polsek dan Polsubsektor jajaran Polda Kepulauan Riau. d) mengusulkan pembentukan Polsubsektor jajaran Polda Kepulauan Riau. e) mengusulkan pembentukan Satpolair Polresta barelang, Polres Tanjungpinang, Karimun dan Kepulauan Anambas. Peningkatan pelaksanaan e-government melalui e-planning, e-budgeting dan e- procurement: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) Pelaksanaan aplikasi SMAP. b) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement. 5) Mengoptimalkan.....
LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 28 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 5) Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis IT disetiap satuan kerja. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengintegrasikan sistem teknologi informasi di satker jajaran Polda Kepulauan Riau. b) penambahan kapasitas Bandwidth untuk satker-satker Polda dan jajaran. c) meningkatkan penerapan sistem informasi manajemen melalui aplikasi Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART). d) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja. e) meningkatkan pengawasan SDM. f) meningkatkan penerapan reward and punishment di satuan kerja. 6) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja online: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan update data SIPP sebagai dasar pengisian SMK Online. b) meningkatkan prosentase pengisian SMK online sebagai dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karir personel. 7) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polda Kepulauan Riau: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan baik di tingkat Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan secara paripurna kepada aparatur Polda Kepulauan Riau dan masyarakat umum. b) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi personel Polda Kepulauan Riau. c) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bahyangkara Polda Kepulauan Riau dengan standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS). d. peningkatan.....
e. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 29 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 d) peningkatan standar akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes. e) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polda Kepulauan Riau. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Peningkatan sarana prasarana Polda Kepulauan Riau", yaitu: 1) Terpenuhinya Fasilitas, Peralatan dan Alat Materiil Khusus (Almatsus) Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) penyusunan rencana kebutuhan Sarpras Polda Kepulauan Riau yang ideal; penyusunan standardisasi perlengkapan Polda Kepulauan Riau yang disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah sebagai wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan yang diselaraskan dengan tantangan tugas. Pengusulan pemenuhan kebutuhan Almatsus Polda Kepulauan Riau modern berbasis teknologi informasi b) c) d) mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada. 2) Meningkatkan Sarana prasarana perairan dan perbatasan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melakukan pemetaan terhadap kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polda Kepulauan Riau sesuai karakteristik wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan. b) pemenuhan kebutuhan Alpalkam dan Almatsus perairan, Kepulauan dan perbatasan secara bertahap. c) mengusulkan pembangunan Polsek dan Polsubsektor serta pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar berpenghuni secara bertahap. d) mengusulkan pembangunan Dermaga/pangkalan kapal pada Ditpolair dan setiap Polres/Polsek/Polsubsektor. e) mengusulkan penambahan kapal tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan Polisi perairan Polda Kepulauan Riau. f) Peningkatan .....
f. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 30 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 f) Peningkatan dukungan anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal serta BMP. g) Pemenuhan sarana prasarana Bhabinkamtibmas di wilayah perbatasan. h) pergelaran Alkom di Polres jajaran untuk mengcover jaringan komunikasi yang terintegrasi antara Polda dan Polres. i) Penguatan sistem trengking untuk kelancaran traffic system komunikasi radio. 3) pengusulan pemenuhan rumah dinas aparatur Polda Kepulauan Riau serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah kepulauan dan perbatasan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengusulkan pemenuhan rumah dinas anggota Polda Kepulauan Riau. b) menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas, mess dan flat. c) mempermudah personel Polda Kepulauan Riau untuk mendapatkan Perumahan bekerja sama dengan ASABRI dan pihak pengembang/developer. d) melakukan inventarisasi kondisi riil atas Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan. e) Mengusulkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan. f) menyusun Renbut Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Regulasi dan Sistem Pengawasan Polda Kepulauan Riau yang Efektif dan terpercaya", yaitu: 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat. penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online (melalui Email). percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal. b) c) (giat) .....
2) 3) LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 31 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimlaisir komplain dari masyarakat kepada Polda Kepulauan Riau di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka. e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar. Penguatan Saber Pungli; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menegakkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Kepulauan Riau melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri. b) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam rangka menumbuhkan budaya tertib hukum dalam kehidupan personel Polda Kepulauan Riau. c) pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Polda Kepulauan Riau. d) pemberian bantuan dan nasehat hukum serta penyuluhan hukum peraturan dan perundang-undangan terkait saber pungli. (giat3154/prog 13/SP6/SS9/IKP18/prom10). pencegahan Korupsi di internal Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pelaksanaan sosialisasi Perkap nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri. 1); b) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan Polda Kepulauan Riau yang wajib melapor. 1); c) penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat. d) mengoptimalkan whistle blower system di lingkungan Polda Kepulauan Riau. e) peningkatan ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian. layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya (giat) .....
2. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 32 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 4) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polda Kepulauan Riau yang efektif dan efisien: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan. b) penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan. c) penguatan organisasi tingkat Polda Kepulauan Riau dan kewilayahan. 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) penilaian dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Polda Kepulauan Riau secara bertahap dan berkelanjutan. b) pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tingkat Polres dan satker jajaran Polda Kepulauan Riau. c) pengukuran kinerja Polda Kepulauan Riau dan Kewilayahan dengan Indeks Tata Kelola Polri. d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan quick wins. e) sosialisasi kebijakan forum komunikasi publik. f) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. g) kompetisi inovasi pelayanan publik. Arah Kebijakan dan Strategi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 2020 Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tahun 2020 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : a. Sasaran prioritas "Perlunya meningkatkan pelayanan Publik agar terwujudnya pelayanan yang optimal, transparan dan akuntabel" dicapai melalui kebijakan dan strategi: Arah kebijakan "Meningkatkan pelayanan keluar (pelayanan Publik) dengan strategi: 1) Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka sinergitas; 2) Penyediaan.....
b. c. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 33 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 2) Penyediaan informasi kepada masyarakat secara online; 3) Memberikan pelayanan fungsi penatausahaan untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari - hari di lingkungan Bidhumas; 4) meningkatkan kemampuan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat kerjasama dengan pers/mass media. Sasaran strategi "Meningkatnya profesionalisme Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau agar dapat melaksanakan tugas secara profesional" di capai dengan kebijakan dan strategi: 1) Arah kebijakan "Meningkatkan profesionalisme Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan strategi: a) Memberikan pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi guna meningkatkan kompetensi Personel Bidhumas sehingga kedepan diharapkan sudah banyak yang memiliki kualifikasi tertentu khususnya yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diemban masing - masing Personel; b) Membina dan meningkatkan moral dan disiplin Personel agar dalam tugas khususnya pelayanan dan pengamanan dapat melaksanakan menampilkan sikap dan perilaku terpuji; c) Meningkatkan kemampuan Personel baik dari aspek kognitif (pengetahun) maupun keterampilan (skill) agar anggota dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan profesional; d) Meningkatkan perawatan Personel baik dalam bidang pemenuhan hak, karier, kesejahteraan dan kesehatan personil; e) Pemberian reward dan punishment sebagai motivasi kepada anggota yang berprestasi maupun yang melanggar. Sasaran prioritas "Meningkatnya kerjasama antar Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, instansi terkait dan media massa dalam rangka memelihara kamtibmas" dicapai melalui kebijakan dan strategi : 1) Arah kebijakan "Meningkatnya kerjasama sesama Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dengan strategi : a) Memperkuat solidaritas internalisasi kecintaan pada organisasi, membangun komunikasi terbuka antar pimpinan dengan pimpinan dan pimpinan dengan bawahan; internal melalui b) Saling koordinasi atar Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas agar dapat melaksanakan tugas dengan optimal; 2) Arah kebijakan "Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait (bersinergi) dengan strategi: a) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum pelaksanaan kegiatan; b) Meningkatkan sinergitas dalam menciptakan sitkamtibmas. d. Sasaran.....
IV. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 34 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 d. Sasaran prioritas "Terpenuhinya jumlah Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk mengisi ruang jabatan yang kosong sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas" dicapai melalui kebijakan dan strategi : 1) Arah kebijakan " Memenuhi Kepulauan Riau untuk pengisian ruang jabatan yang kosong" dengan strategi: jumlah Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Mengajukan Nota dinas ke Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk permintaan Personel pengisian jabatan sesuai dengan struktur organisasi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. 2) Arah kebijakan " Melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing - masing Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sesuai dengan Perkap 14 tahun 2018". Saling kerja sama antar sesama Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam pelaksanaan kegiatan di Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. e. Sasaran prioritas " Terpenuhinya sarana dan prasaranan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau" dapat dicapai memalui kebijakan dan strategi : Arah kebijakan "Memenuhi sarana dan prasaraan untuk menunjang tugas Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau" dengan strategi : a) Mengajukan permintaan sarana dan prasarana ruangan Multi Media untuk menunjang kelancaran kegiatan konferensi pers / press relless; b) Pengajuan permintaan sarana dan prasarana ruangan Multi Media serta Alsus; c) Mengajukan permintaan kendaraan operasional R2 dan R4 untuk menunjang tugas operasional Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Program, Kegiatan dan Pagu Ideal Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 1. Program dan Kegiatan Untuk melaksanakan dan merealisasikan seluruh kebijakan dan sasaran prioritas diatas, Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri yang kegiatannya meliputi : 1) Penerangan Masyarakat; 2) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri; 3) Pengelolaan informasi dan dokumentasi. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri yang kegiatannya, meliputi : Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras c. Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan kegiatan meliputi: Pengendalian operasi Kepolisian 2. Pagu .....
V. LAMPIRAN KEPUTUSANKAPOLDA 35 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA KEPRI KEPULAUAN RIAU NOMOR NOMOR : KEP/ /VI/ 2012 TANGGAL TANGGAL : JUNI 2012 : KEP / 2 / I / 2020 : 3 JANUARI 2020 2. Pagu Indikatif Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Pagu Rp.3.778.801.000,- dengan perincian Per - Program sebagai berikut : Indikatif Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada T.A 2020 sebesar NOPROGRAM121Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Polri lainnyaRp.3.632.974.000 2Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur PolriRp.145.827.000 Rp.3.778.801.000 JUMLAH3JUMLAH PENUTUP Demikian Rencana Kerja Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020. Batam, 3 Januari 2020 KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT SURAT PERINTAH Nomor : Sprin / /IX/REN.2.3./2019 Pertimbangan : bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja TA. 2020 Satker Bidhumas Polda Kepri, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini. Dasar : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168; 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sisrenstra Polri); 3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/276/IX/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020; 4. DIPA RKA-KL Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-060.01.2.536734/2020 tanggal 19 November 2019; 5. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/260/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2015-2019. DIPERINTAHKAN Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI. VIQIEH HANDAYANTI NIP 198104162009122001 Untuk : 1. disamping melaksanakan jawab sehari-hari agar melaksanakan tugas dalam penyusunan Rencana Kerja TA. 2020 Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau; tugas dan tanggung 2. melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kabidhumas Polda Kepulauan Riau; 3. surat.....
SURAT PERINTAH KABIDHUMAS POLDA KEPRI : SPRIN/ / IX /REN.2.3/2019 NOMOR : SEPTEMBER 2019 TANGGAL 3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal 18 s/d 30 September 2019. Selesai. Dikeluarkan di pada tanggal : Batam : September 2019 KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI Tembusan : Drs. S. ERLANGGA KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69010184 1. Kapolda Kepri. 2. Wakapolda Kepri. 3. 4. Karorena Polda Kepri. 5. Kabid Propam Polda Kepri. Irwasda Polda Kepri.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT LAMPIRAN SURAT PERINTAH KABIDHUMAS NOMOR TANGGAL : SPRIN/ /IX/REN.2.3/2019 : SEPTEMBER 2019 DAFTAR ANGGOTA TIM POKJA PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI TA. 2020 JABATAN NO NAMA PANGKAT / NRP STUKTURAL PENUGASAN KET 1. Drs. S. ERLANGGA KBP/69010184 KABIDHUMAS PENANGUNG JAWAB 2. M.TAHANG. S.Ag 3. SYARIFUDDIN, SH 4. WAGIYANTO 5. NORA LISTIAWATI, S.Ikom KOMPOL/76110885 AKP/67040542 IPTU/68040310 IPDA/82080046 KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS PAUR PENUM SUBBID PENMAS PS. KAUR REN SUBBAG RENMIN PAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA 6. MEYKIE THELESSY 7. RAHMAT GUNAWAN 8. ANDI SYAHPUTRA 9. ROSMALA SYAFITRI NASUTION 10. REXI SHABRI BRIPKA/80071172 BRIPKA/85040265 BRIGADIR/85091407 BRIGADIR/91050021 BRIPTU/92100009 PS. KAUR MINTU SUBBAG RENMIN BAMIN URDISINDIG SUBBID MULMED BAMIN UR PENUM SUBBID PENMAS PS. KAUR KEU SUBBAG RENMIN BAMIN URPEMANALIS SUBBID MULMED ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA Dikeluarkan di pada tanggal : Batam : September 2019 KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI Drs. S. ERLANGGA KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69010184
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT NOTA DINAS Nomor : B/ND- /IX/REN.2.3./2019/Bidhumas Kepada : Yth. 1. Kasubbid PID Bidhumas Polda Kepulauan Riau 2. Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kepulauan Riau 3. Kasubbid Multi Meida Bidhumas Polda Kepulauan Riau Dari : Kabidhumas Polda Kepulauan Riau Perihal : Undangan rapat pokja penyusunan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2020 1. Rujukan: a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sisrenstra Polri); c. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/276/IX/2018 tanggal 17 September 2019 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020; d. Keputusan Kabidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: KEP/08/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Rencana Kerja Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020; Tahun e. DIPA RKA-KL Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-060.01.2.536734/2020 tanggal 19 November 2019; 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini diinformasikan kepada para Kasubbid. bahwa akan dilaksanakan rapat pokja penyusunan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2020 pada : a. hari / tanggal b. pukul c. tempat d. acara : Jum'at, 20 September 2020; : 10.00 wib s/d selesai; : Ruang Bidhumas Polda Kepulauan Riau; : Rapat pokja Penyusunan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2020. 3. Demikian untuk menjadi periksa. Batam, September 2019 KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI Tembusan: Drs. S. ERLANGGA KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69010184 1. Kapolda Kepri. 2. Wakapolda Kepri. 3. Irwasda Polda Kepri.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT NOTULEN RAPAT TIM POKJA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI TA. 2020 PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019 I. DASAR a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sisrenstra Polri); c. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/276/IX/2018 tanggal 17 September 2019 tentang Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020; d. Keputusan Kepala Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: KEP/08/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Rencana Kerja Kabidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020; e. DIPA RKA - KL Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-060.01.2.536734/2020 tanggal 19 November 2019; f. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/260/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2015- 2019. II. WAKTU DAN TEMPAT Rapat Tim Pokja Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepri TA. 2020 dilaksanakan pada: : Jumat; Hari : 20 September 2019; Tanggal : 10.00 WIB s/d selesai; Pukul : di Ruang Bidhumas Polda Kepulauan Riau; Tempat III. PIMPINAN RAPAT: Kabidhumas Polda Kepri. IV. PESERTA RAPAT NO 1 1. NAMA 2 Drs. S. ERLANGGA PANGKAT / NRP 3 KBP/69010184 JABATAN STUKTURAL 4 KABIDHUMAS PENUGASAN 5 PENANGUNG JAWAB 2. M.TAHANG. S.Ag 3. SYARIFUDDIN, SH 4. WAGIYANTO 5. NORA LISTIAWATI, S.Ikom KOMPOL/76110885 AKP/67040542 IPTU/68040310 IPDA/82080046 KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS PAUR PENUM SUBBID PENMAS PS. KAUR REN SUBBAG RENMIN PAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA KET 6
1 2 3 4 5 6. MEYKIE THELESSY BRIPKA/80071172 7. RAHMAT GUNAWAN BRIPKA/85040265 8. ANDI SYAHPUTRA BRIGADIR/85091407 9. ROSMALA SYAFITRI NASUTION BRIGADIR/91050021 10. REXI SHABRI BRIPTU/92100009 PS. KAUR MINTU SUBBAG RENMIN BAMIN URDISINDIG SUBBID MULMED BAMIN UR PENUM SUBBID PENMAS PS. KAUR KEU SUBBAG RENMIN BAMIN URPEMANALIS SUBBID MULMED ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA V. HASIL 1. Seluruh perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Satker Bidhumas agar dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Bidhumas TA. 2020; 2. Dalam menentukan pencapaian target mengacu pada data tahun sebelumnya; 3. Alokasi Pagu Anggaran disesuaikan dengan usulan Pagu Ideal satker Bidhumas Polda Kepri TA. 2020. VI. PENUTUP Demikian notulen rapat Tim Pokja Penyusunan Rancangam Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2020 ini dibuat, sebagai bahan pengambilan kebijakan Pimpinan. Batam, September 2020 SELAKU KETUA TIM POKJA KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS POLDA KEPRI M. TAHANG, S.Ag KOMISARIS POLISI NRP 76110885 6
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAFTAR ABSEN TIM POKJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI TA. 2020 NO. NAMA PANGKAT / NRP JABATAN TANDA TANGAN 1. Drs. S. ERLANGGA KBP/69010184 KABIDHUMAS 2. M.TAHANG. S.Ag KOMPOL/76110885 KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS 3. SYARIFUDDIN, SH AKP/67040542 PAUR PENUM SUBBID PENMAS 4. WAGIYANTO IPTU/68040310 PS. KAUR REN SUBBAG RENMIN 5. NORA LISTIAWATI, S.Ikom IPDA/82080046 PAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID 6. MEYKIE THELESSY BRIPKA/80071172 PS. KAUR MINTU SUBBAG RENMIN 7. RAHMAT GUNAWAN BRIPKA/85040265 BAMIN URDISINDIG SUBBID MULMED 8. ANDI SYAHPUTRA BRIGADIR/85091407 BAMIN UR PENUM SUBBID PENMAS 9. ROSMALA SYAFITRI NASUTION BRIGADIR/91050021 PS. KAUR KEU SUBBAG RENMIN 10. REXI SHABRI BRIPTU/92100009 BAMIN URPEMANALIS SUBBID MULMED Batam, September 2019 KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI Drs. S. ERLANGGA KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69010184
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI T.A. 2020
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020 I. UMUM 1. Nama Kementrian / Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Nama Unit Organisasi : Bidhumas Polda Kepri 3. Misi Unit Organisasi : a) Terwujudnya Postur Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern di bidang kehumasan guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat b) Membangun kemampuan kehumasan personil Polri dengan baik SDM, Sarpras, Sismet, anggaran menuju Front Office Polri; c) Menjalin kerjasama dengan komponen masyarakat dan pelaku komunikasi; d) Mencari, menghimpun, mengolah, mendistribusikan, menyimpan informasi dan data secara menyeluruh, cepat, tepat dan akurat melalui jaringan terbuka dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalin komunikasi dua arah; e) Mendukung Kepolisian; kegiatan Kepolisian dan Operasi f) Kesiapan Polri atas kewajiban memberikan pelayanan informasi publik yang sudah diberlakukannya UU KIP, sehingga realisasi Humas Polri sebagai Front Office perlu segera diwujudkan. Karena itu diperlukan dukungan SDM, sarana prasaran berbasis TI, sistem dan metoda serta anggaran yang memadai g) Menambah sarana dan prasarana penunjang guna meningkatkan kinerja anggota. 4. Sasaran Strategis : a) Terbangunnya Postur Bidhumas Polda Kepri yang efektif, profesional, bermoral, modern, dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manuasia, anggaran sarana dan prasarana; b) Terwujudnya peningkatan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 5. Kode Program : 060.01.01 6. Nama Program : a) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya Polri; b) Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Polri .
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Baru Lama X Pendanaan Alokasi Tahun 2019 Usulan Tahun 2020 Tahun 2021 Perkiraan Kebutuhan Tahun 2022 Tahun 2023 1. Rupiah 3.082.729.000 4.655.305.000 5.120.836.000 5.632.919.000 6.196.211.000 a. Pendamping b. NonPendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH 3.082.729.000 4.655.305.000 5.120.836.000 5.632.919.000 6.196.211.000 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil / OutCome Indikator kinerja utama Terbangunnya Postur Bidhumas Polda Kepri yang efektif, dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manuasia, anggaran sarana dan prasarana profesional, bermoral, modern, Prosentase penambahan personel Bidhumas Polda Kepri Mewujudkan peningkatan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri a. Jumlah konferensi pers tentang kinerja Polda Kepulauan Riau dalam pengungkapan kasus kejahatan Konvensional dan Narkoba; b. Jumlah Press Release ke media Konvensional terkait kinerja Polda Kepulauan Riau; c. Jumlah dialog interaktif, sosialisasi dan talkshow melalui radio; d. Jumlah publikasi berita ke website dan Tribratanews Polda Kepulauan Riau; e. Jumlah publikasi kegiatan, informasi, dan sosialisasi Polda Kepulauan Riau ke media sosial; f. Jumlah counter opini melalui media sosial; g. Jumlah dokumentasi dan peliputan berkaitan dengan kegiatan Polda Kepulauan Riau; h. Kliping media online terkait pemberitaan Polda Kepulauan Riau.
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. URAIAN KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI KODE NAMA KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2020 PERKIRAAN TARGET 2021 2022 2023 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3070 Penerangan Masyarakat Layanan Penerangan Masyarakat a. Jumlah pers tentang kinerja Polda Kepri dalam pengungkapan kasus kejahatan Konfensional dan Narkoba; Konferensi 100 110 120 130 b. Jumlah Press Release ke terkait media Konvensional kinerja Polda Kepri; 325 357 389 422 c. Jumlah dialog dan sosialisasi melalui Radio; Interaktif, Talkshow 15 16 17 19 d. Jumlah publikasi kegiatan, sosialisasi dan informasi, Polda Kepri ke Media sosial; 500 600 650 700 e. Jumlah dan peliputan berkaitan dengan kegiatan Polda Kepri; dokumentasi 350 385 420 455 f. Kliping Media Online terkait pemberitaan Polda Kepri 1670 1837 2004 2171 JENIS KEGIA TAN (9) PRIORITAS (N/KL/B/0) (10) KEGIATAN/ TARGET BARU (11) PENANGG UNG JAWAB (12)
KODE 3073 3149 5056 5059 NAMA KEGIATAN Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Pengelolaan Multimedia Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras KELUARAN Layanan Dukungan Manajemen Internal Perkantoran Layanan Perkantoran Terlaksananya Pengelolaan Multimedia Layanan Informasi dan Dokumentasi Layanan Perkantoran INDIKATOR KINERJA Prosentase penambahan personel Bidhumas Polda Kepri publikasi berita ke Jumlah Website dan Tribratanews Polda Kepulauan Riau; Jumlah counter informasi melalui media sosial TARGET 2020 7% 765 1360 PER KIRA AN TAR GET 11% 841 1496 JENI S KEGI ATA N 12% 917 1632 PRIO RITA S (N/KL /B/0) 13% 994 1768 KEGIA TAN/ TARGE T BARU PENANGGU NG JAWAB KODE NAMA KEGIATA N B. PENDANAAN .....
B. PENDANAAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI USULAN TAHUN 2021 KODE NAMA KEGIATAN ALOKASI 2020 RUPIAH PLN+PDN PNBP+BLU 1 2 3 4 5 6 3070 Penerangan Masyarakat 288.828 317.711 -
3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri 4.152.477 4.567.725 -
3149 Pengelolaan Multimedia 20.000 22.000 -
5056 Pengelola Informasi dan Dokumentasi 49.000 53.900 -
5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 145.000 159.500 -
TOTAL 4.655.305 5.120.836 -
JMLH 7 PERKIRAAN KEBUTUHAN LOKASI 2022 2023 2024 8 9 10 11 349.482 384.430 422.873 BIDHUMAS POLDA KEPRI 5.024.497 5.024.497 6.079.642 BIDHUMAS POLDA KEPRI 24.200 26.620 29.282 BIDHUMAS POLDA KEPRI 59.290 65.219 71.741 BIDHUMAS POLDA KEPRI 175.450 192.995 212.295 BIDHUMAS POLDA KEPRI 5.632.919 6.196.211 6.815.832 BIDHUMAS POLDA KEPRI Batam, Januari 2020 KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT RENCANA KERJA TAHUNAN BIDHUMAS POLDA KEPRI TAHUN ANGGARAN 2020 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) 1. Terbangunnya Postur Bidhumas Polda Kepulauan Riau yang efektif, profesional, bermoral, modern, dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran sarana dan prasarana. Persentase penambahan personel Bidhumas Polda Kepulauan Riau. 2 Terwujudnya peningkatan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. a. Jumlah konferensi pers tentang kinerja Polda Kepulauan Riau dalam pengungkapan kasus kejahatan Konvensional dan Narkoba; b. Jumlah Press Release ke media Konvensional terkait kinerja Polda Kepulauan Riau; c. Jumlah dialog interaktif, sosialisasi dan talkshow melalui radio; d. Jumlah publikasi berita ke website dan Tribratanews Polda Kepulauan Riau; e. Jumlah publikasi kegiatan, informasi, dan sosialisasi Polda Kepulauan Riau ke media sosial; f. Jumlah counter opini melalui media sosial; g. Jumlah dokumentasi dan peliputan berkaitan dengan kegiatan Polda Kepulauan Riau; TARGET (4) 7 % 100 Giat 325 Giat 15 Giat 765 Giat 500 Giat 1360 Giat 350 Giat
NO (1) SASARAN STRATEGIS (2) INDIKATOR KINERJA TARGET (3) (4) h. Kliping media online terkait pemberitaan Polda Kepulauan 1670 Giat Riau. Ditetapkan di : Batam pada tanggal : 3 Januari 2020 KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252