PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H) OLEH : RIA ENES SANTIKA SAKTI NIM. 1811150120 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 2022 M/1443 H i
iv MOTTO Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan bukanla berhasil kalau tidak berusaha. iv
PERSEMBAHAN Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu : 1. Untuk kedua orang tuaku ( Bapak Madarwin dan Ibu Yurmaini ) yang tersayang doa dan restumu selau iringi setiap jejak langkahku yang tak akan pudar hingga akhir hidupku. 2. Untuk kakakku ( Weki pornomo dan Yogi lespito S.Pd) dan adikku ( Zeka Komelisti ) yang kusayang, terimakasih telah memberikan semangat dalam hidupku sehingga aku menyelesaikan skripsi ini. 3. Bapak Masril, S,H., M.H., pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela selah kesibukan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga. 4. Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitourus, M.H.I., pembibing II, yang penu dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak danbearti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga. 5. Kepada Nita Elvira, Siti Muaisaro, Siti febrianti, Zakia Mirantika E, Deta Erlina Wati. Hukum Tata Negara 7B dan seluruh teman- teman Angkatan 2017 yang senasib dan sepenanggungan. v
vi 6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 7. Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang ku banggakan. vi
SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan : 1. Skripsi dengan judul "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya. 2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing. 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka. 4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari"ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya. 5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku. Bengkulu, 2022 M Mahasiswa Yang Menyatakan Ria Enes Santika Sakti NIM. 1811150120 vii vii
viii ABSTRAK Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah Ria Enes Santika Sakti, NIM. 1811150120 :1) Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma 2) Apa Sudah Sesuai Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma dan Untuk Mengetahui Apa Sudah Sesuai Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan tentang disiplin pegawai negeri sipil. Penegakkan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seluma bahwasanya disini oknum Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran miliki alasan tersendiri bukan karena di sengaja secara diri sendiri. Alasan mereka diantaranya adalah karena mengantar anak sekolah dan juga dikarenakan jarak antara rumah dan kantor lumayan jauh sehingga memakan waktu. Apabila tidak pergi pada pukul 6:30 maka akan terlambat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil ini sering mengantar anak nya kesekolah pukul 7:00. Kemudian oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan Surat Peringatan 1 dan 2. Untuk memberikan peringatan agar Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak melakukam kesalahan kembali. seorang pegawai negeri sipil itu tidak ada alasan untuk terlambat karena mereka sudah disumpah satu persatu sesuai sumpah pegawai negeri sipil. Untuk taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Alasan yang mereka buat untuk tidak termaksud alasan yang baik karena menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka termaksud orang yang bertanggung jawab dan amanah atas tugas yang mereka emban. Kalau kita kembali di rumusan masalah bahwasanya separuh dari ASN yang ada dikabupaten seluma belum sesuai dengan prinsipi siyasah dusturiyah yang amanah dan viii
tanggung melaksanakan sumpah yang telah mereka ucapkan. jawab atas pekerjaan yang mereka emban dan Kata Kunci. Disipilin, Pegawai Negeri Sipil, Siyasah Dusturiyah ix
x ABSTRACT Discipline Enforcement of Civil Servants in the Seluma Regency Government According to Siyasah Duturiyah Ria Enes Santika Sakti, NIM. 1811150120 There are two issues that are studied in this thesis, namely: 1) How is the Discipline of Civil Servants in the Seluma Regency Government 2) Is the Discipline of Civil Servants in the Seluma Regency Government Appropriate According to Siyasah Duturiyah. The purpose of this study is to find out how the discipline of civil servants in the Seluma district government is and to find out whether the discipline of civil servants in the Seluma district government is appropriate. According to Siyasah Duturiyah, this type of research is a qualitative research based on empirical law. Based on the results of the study, conclusions can be drawn about the discipline of civil servants. Enforcement of Civil Servants in Seluma Regency that here the Civil Servants commit violations have their own reasons, not because they are on purpose. Their reasons include taking their children to school and also because the distance between home and work is quite far so it takes time. If you don't go by 6:30 it will be too late. Meanwhile, this civil servant often takes his children to school at 7:00. Then the Civil Servant is given Warning Letters 1 and 2. To give a warning so that the Civil Servant does not make another mistake. a civil servant there is no reason to be late because they have been sworn in one by one according to the oath of civil servants. To obey and comply with existing rules. The reasons they make for not being a good reason are because they carry out their duties in accordance with applicable regulations. They are people who are responsible and trustworthy for the tasks they carry out. If we return to the formulation of the problem that half of the existing ASN in the district have not been in accordance with the principles of siyasa dusturiyah which are trustworthy and responsible for the work they carry out and carry out the oath they have taken. Keywords. Discipline, Civil Servants, Siyasah Duturiyah x
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmannirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah ". Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof. KH. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2. Dr. Suwarjin, MA. Dekan Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 3. Ifansya Putra Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 4. Masril, S.H.,M.H Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran. xi
xii 5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran. 6. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo"akan dalam proses penyelesaian studi penulis. 7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan. 8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi. 9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya-Nya kepada kita semua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bengkulu, 2022 M Penulis Ria Enes Santika Sakti NIM. 1811150120 xii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii HALAMAN PENGESAHAN ... Error! Bookmark not defined. MOTTO ... iv PERSEMBAHAN ... v SURAT PERNYATAAN ... vii ABSTRAK ... viii KATA PENGANTAR... xi BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 11 C. Tujuan Penelitian ... 12 D. Kegunaan Penelitian ... 12 1. Kegunaan Teoritis ... 12 2. Kegunaan Praktis ... 12 E. Metode Penelitian ... 12 a. Jenis, Lokasi, dan Obyek Penelitian ... 12 b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data ... 13 c. Metode Pengumpulan Data ... 14 F. Penelitian Terdahulu ... 15 G. Sistematika Penulisan ... 17 BAB II LANDASAN TEORI... 19 A. Disiplin Kerja Pegawai ... 19 1. Pengertian Disiplin ... 19 xiii
xiv 2. Disiplin Kerja ... 20 B. Pengertian dan Sejarah PNS di Indonesia ... 22 1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil ... 22 2. Sejarah PNS di Indonesia ... 24 3. Perihal Pegawai Negeri Sipil ... 26 C. Siyasah Dusturiyah ... 33 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah ... 33 2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah ... 36 3. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah ... 39 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ... 53 A. Sejarah Kabupaten Seluma ... 53 B. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Seluma ... 56 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 61 A. Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma ... 61 B. Sudah Sesuai Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah... 69 BAB V PENUTUP ... 73 A. Kesimpulan ... 73 DAFTAR PUSTAKA xv
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Definisi negara sebagaimana yang dijelaskan Aristoteles adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya hingga menjadi negara, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.1 Untuk mencapai yang demikian itu negara membutuhkan aparatur ataupun pegawai pemerintah guna pelaksanaan fungsi negara tersebut. Fungsi pemerintah beserta aparaturnya terhadap masyarakat adalah melayani (service function) dan mengatur (regulating function). Kedua fungsi tersebut dijalankan untuk dapat mensejahterakan rakyat. Pemerintah berupaya memenuhi dan melayani sendiri kebutuhan- kebutuhan masyarakat, disamping itu pemerintah mengatur segala bidang agar segala sesuatu tertib dan teratur. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan pegawai negeri dan pegawai lainnya yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seorang pegawai negeri sipil juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai filsafah dan ideologi negara, Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara dan pemerintah. Kesetiaan dan ketaatan penuh ini berarti bahwa pegawai negeri sipil berada sepenuhnya dibawah pimpinan pemerintah, dan sebagai abdi masyarakat pegawai negeri harus 1 Soehino, S.H, Ilmu Negara, (Yogyakarta : Liberty, 2008, Cet. VIII), h. 25 1
2 memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.2 Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap pegawai negeri sipil harus mampu meletakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional.3 Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.4 Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional sangatlah bergantung terhadap kesempurnaan aparatur negara. Kemudian kesempurnaan aparatur negara pada dasarnya bergantung pada kesempurnaan dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparatur negara dituntut untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dengan baik. Dengan demikian aparatur negara harus menciptakan image "bersih dan berwibawa" di tengah-tengah iklim persaingan yang mewarnai kehidupan nasional saat ini. Saat ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pekerjaan yang paling diminati para pencari kerja. Hal tersebut bukan 2 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986), h. 18 3 Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta, Pertja, 1987), h. 23 4 Nainggolan, Pembinaan Pegawai...h. 23
3 hanya adanya jaminan penghasilan hingga masa tua atau pensiun, melainkan juga adanya status sosial baru dalam kalangan masyarakat dan pemerintah. Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh.5 Terkait kondisi kinerja PNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tjahjo Kumolo mengakui, saat ini masih terdapat banyak kekurangan. Beberapa diantaranya, disiplin pegawai rendah, motivasi kurang, budaya dan etos kerja rendah, kualitas pelayanan buruk, tingkat korupsi tinggi, dan produktivitas rendah. Berdasarkan hasil observasi mengenai pembangunan menunjukan bahwa hambatan pelaksanaan pembangunan terkadang justru muncul dari kalangan Aparatur Negara sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh The Liang Gie adalah sebagai berikut : "Dalam praktek, Pegawai Negeri Sipil Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan 5 Ambar Teguh Sulistiyani, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta, Penerbit Gaya Media, 2004), h. 329
4 nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian- bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu".6 Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur aparatur pemerintah demi menghindari kekuasaan absolut Presiden dan kesewenang- wenangan pemerintah terhadap pegawainya.7 Cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut adalah melalui Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan, Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang, Peraturan Presiden adalah Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk 6 S. Moenir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian , (Gunung Agung, Jakarta , 1983), h. 42 7 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Cet. VII (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 131
5 melaksanakan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang- Undangan Lainnya. Di era sekarang ini, sungguh ironis dikarenakan meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai UU PNS maupun mengenai Hak dan Kewajibannya, PNS yang berdaya guna dan efektif masih sangat jauh dari harapan. Banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat menunjukkan masih adanya berbagai keterbatasan pada aparatur pemerintahan ini. Sering terdengar keluhan masyarakat terutama tentang pelayanan para aparat pemerintahan. Berbagai keluhan akan kelambatan pelayanan tersebut tidak saja disebabkan oleh kuantitas maupun kualitas aparatur, tetapi juga dapat disebabkan karena masalah kedisiplinan.8 Ironisnya lagi, ketidakdisiplinan dalam bekerja ini dilakukan oleh hampir semua tingkatan PNS. Mulai dari pegawai rendahan sampai para pejabat, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar dan prinsipil. Sebagai abdi masyarakat dan juga abdi Negara sepertinya sudah terlupakan. Sebagai Gambaran Data Pelanggaran ASN di Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma JENIS HUKUMAN DISIPLIN TAHUN TOTAL 2019 2020 Ringan Teguran Lisan 10 15 25 Teguran Tertulis 6 5 11 Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 2 1 3 Sedang Penundangan KGB 12 Bulan 7 9 16 Penundangan Kenaikan Pangkat 12 Bulan 4 3 7 Penurunan Pangkat 12 Bulan 9 12 21 Berat Penurunan Pangkat 3 Tahun 2 4 6 8 Badan Kepegawaian Negara, Wacana Pengembangan Kepegawaian, (Jakarta, Badan Kepegawaian Negara, 2002), h.7
6 Pemindahan dalam rangka Penurunan 1 0 1 Jabatan Pembebasan Jabatan 0 0 0 PDHTAPS 1 2 3 TOTAL 42 51 93 Sumber : Kasi. BKN Pemda Seluma Tahun 2021 Menurut data observasi yang diamati oleh penulis di kantor pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Seluma masih banyak pegawai negeri sipil yang kurang disiplin terhadap kerja aparatur negara. Terutama disiplin dalam menjalankan tugas sebagai aparatus sipil negara. Masih banyak pegawai negeri sipil yang terlambat masuk kantor sehingga bisa mengganggu aktivititas pegawai negeri sipil lainya. Pada saat jam kerja ada yang nongkrong dikantin, pergi kepasar dan masih banyak kegiatan yang melanggar kedisipinan Pegawai negeri sipil lainnya. Diantaranya nama- nama ASN sebagai berikut yang melakukan pelanggaran : NO Nama Keterangan 1 Sdri. Didi Intan Sari Tidak masuk kerja selama lima hari tanpa keterangan 2. Sdr. Aprianto Terlambat kerja pada pagi hari mengantar anak sekolah 3. Sdri. Musdalifah Putri Terlambat kerja sibuk dirumah dipagi hari 4. Ardianto Sering terlambat masuk pada saat pergantian jam istirahat disiang hari 5. Ahmad Subakti Tidak masuk kerja selama 8 hari tanpa keterangan Sumber : Kasi. BKN Pemda Seluma 2021 Pegawai negeri sipil yang memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan tugas akan mempunyai kinerja yang baik di bandingkan pegawai negeri sipil yang hanya bermalas-
7 malasan. Pada saat jam kerja sering terlambat, nongkrong di kanting, jalan-jalan kepasar dan lainnya. Pegawai negeri sipil yang amanah atas kerja akan menggunakan jam kerjanya sebaik mungkin sesuai dengan target yang telah ditentukan. Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 93 orang oknum PNS di Pemerintahan Daerah Seluma. Salah satu upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut sebenarnya Pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tersebut, ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban - kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.9 Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.10 11Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 9 Moh. Mahfud, Hukum Kepegawaian Indonesia, (Yogyakarta, Liberty, 1988), h. 121 10 M. Suparno, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, (Jakarta, PT. Purel Mundial, 1992), h. 85 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1. h. 3
8 Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur"an disiplin seseorang terhadap kepatuhan, kedisiplinan menaati suatu aturan:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. tentang
Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. Kekuasaan yang diberikan secara berlebihan cenderung disalahgunakan. Seperti dalil populer yang dikemukakan oleh Lord Acton, yaitu, power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan), karena tidak ada kekuasaan yang dapat mengimbangi (checks and balances) dan Merriem
9 mengemukakan, adalah benar, siapa saja yang memegang kekuasaan dan bagaimanapun baiknya dijalankan, kekuasaan untuk memaksakan kemauan orang lain.12 Nabi Muhammad Saw. mencela orang yang mencintai jabatan dan kepemimpinan. Ia bersabda: ِتَسْئِبَو ُةَع ِض ْرُوْلا َنْعِنَف ،ِةَهبَيِقْلا َم ْوَي ًةَهاَدَن ُى ْلْا ىَلَع َى ْوُصِر ْحَتَس ْنُكَّنِإ ُةَو ِطبَفْلا kepada ْوُكَتَس َو ،ِة َربَه ِ Sesungguhnya akan kalian berambisi kempemimpinan. Dan hal itu nantinya akan jadi penyesalan pada hari Kiamat, maka kenikmatan (bayi) yang menyusu dan kejelekan (bayi) yang disapih.13 Nabi Muhammad Saw. sudah mengingatkan manusia agar tidak tamak, tidak bercita-cita dan tidak berambisi kepada jabatan dan kekuasaan, karena kalau itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau kepada orang yang tidak mampu atau tidak jujur dan amanah, maka pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi dan pemutusan silaturrahim. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang- undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 12 Soltau, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta : Ari Studi Club, 1971) hlm. 86 13 (HR.Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Shahih Al-Bukhari dalam Kitabul Ahkam: IX/79, An-Nasai, Sunan An-Nasai:VII/762 Lafadz Al-Bukhari).
10 tersebut.14 Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang- undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.15 Oleh karena itu, kedisipilan seorang pegawai negeri sipil apabila kita padang dari siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan anggota yang harus menjalankan amanah yang diberikan untuk melayani masyarakat dengan baik. Sehingga akan menimbulkan kebaikan bersama atas kerja yang disiplin serta sesuai aturan negara dan Al-Qur"an serta hadist. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.16 14 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177 15 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47 16 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin...h.178
11 Berdasarkan uraian diatas, maka timbulah kewajiban dan hak setiap Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kewajibannya yaitu setiap Pegawai Negeri wajib mentaati disiplin kerja dan tata tertib pekerjaan. Peraturan jam bekerja ditetapkan oleh menteri yang diserahi urusan pegawai, sedang tata tertib pekerjaan diatur dengan keputusan menteri yang bersangkutan.17 Namun pada kenyataannya sekarang ini nampak lebih banyak pegawai negeri yang kurang disiplin dalam bekerja. Terutama dalam disiplin waktu kerja seperti halnya keterlambatan masuk kantor, nongkrong dikantin, pergi kepasar pada saat jam kantor sehingga menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi serta mangkir dari kewajibannya untuk bekerja. Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk memilih judul penelitian dalam tugas akhir "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah". B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Kondisi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma? 2. Bagaimana Kondisi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah? 17 Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta, Djamban, 1975), h. 152
12 C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui Bagaimana Cara Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma 2. Untuk Mengetahui Bagaimana Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah 2. Kegunaan Praktis Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus kritikan kepada pemerintah daerah seluma tentang penegakan disiplin pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan seluma. E. Metode Penelitian a. Jenis, Lokasi, dan Obyek Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut,
13 untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.18 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari pemerintahan daerah kabupaten Seluma.19 Penelitian sosial empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Yang akan dilaksanakan dilingkungan pemerintahan kabupaten Seluma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (casus approach) yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus mengenai permasalahan penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten Seluma menurut siyasah dusturiyah yang berlokasi di Pemerintah Daerah (Pemda) Seluma. Dengan objek penelitian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kesalahan/Pelanggaran kedisplinan. b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum penulis menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer Sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah al-Undang-undang Dasar 1945, Peraturan 18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, cet.III), h.43 19 Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, Dualisme penelitian hukum normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154
14 Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta ayat Al-Qur"an dan Hadist yang dirujuk. b. Bahan Hukum Sekunder Sumber data sekunder atau penunjang diantaranya karya ilmiah berupa skripsi, artikel, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. c. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber hukum, maka pengumpulan data yang dilakukan yaitu : a. Wawancara Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Sedangkan Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dalam hal ini pengambilan data di lapangan secara langsung kepada responden yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten Seluma dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan mewawancarai bapak Dian selaku Kasi Kepegawaian Dinas dan bapak Kurniawan selaku ASN yang melakukan kesalahan. Narasumber
15 disini ada 5 orang 1 Kasi Kepegawaian Pemerintahan Daerah Seluma dan 3 orang Oknum Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. Karena jawabannya hampir sama. b. Studi Pustaka Dimana peneliti melakukan studi terhadap bahan atau literatur kepustakaan seperti halnya terhadap peraturan yang terkait. b. Observasi Mengenai hal yang terkait dengan penelitian ini dengan melakukan pemantauan terhadap objek penelitian ini yaitu disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten Seluma. Dari hasil observasi yang dilakukan bisa disimpulkan bahwasanya ada 93 orang yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil. F. Penelitian Terdahulu 1. Skripsi yang ditulis oleh Puput Suwondo Putra mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015 dengan judul "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sukoharjo Oleh Badan Kepegawaian Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil".(Puput Suwondo Putra, 2015) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo yang di lakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo serta mengetahui hambatan dan solusi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari
16 Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, data yang diperoleh merupakan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumen. Selanjutnya untuk menganalisis data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif Perbedaan rencana penulisan skripsi ini dengan penelitian terdahulu tersebut terkait dengan permasalah yang terjadi, dalam penelitian tersebut meneliti tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sukoharjo Oleh Badan Kepegawaian Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil didalam penelitian tersebut mengambil dari segi disiplin pegawai negeri sipil tetapi ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 sedang penelitian sekarang mengambil dari segi penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten seluma ditinjau menurut siyasah dusturiyah.20 2. Skripsi yang ditulis oleh Khairina Almirah Rivai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar 2015 dengan judul "Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan". (Khairina Almirah Rivai, 2015) 20 Puput Suwondo Putra, Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sukoharjo Oleh Badan Kepegawaian Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ( Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta) 2015
17 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perbedaan rencana penulisan skripsi ini dengan penelitian terdahulu tersebut terkait dengan objek penelitian, dalam penelitian tersebut menelitik tentang implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil di dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten pangkajene dan kepulauan didalam penelitian tersebut mengambil dari segi Implementasi sedang penelitian sekarang mengambil dari segi penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten seluma ditinjau menurut siyasah dusturiyah.21 G. Sistematika Penulisan Agar penulisan skripsi lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya Sali mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu : 21 Khairina Almirah Rivai, Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,( Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar) 2015
18 Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya Disiplin kerja pegawai negeri sipil, Pengertian dan Sejarah PNS di Indonesia, dan Siyasah Dusturiyah. Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten seluma menurut Siyasah Dusturiyah. Bab IV skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten seluma menurut siyasah dusturiyah. Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.
19 BAB II LANDASAN TEORI A. Disiplin Kerja Pegawai 1. Pengertian Disiplin Disiplin berasal dari kata Latin discipulus yang berarti siswa atau murid. Di bidang psikologi dan pendidikan, kata ini berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik, dan mental serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti pemimpinnya.22 M. Situmorang dan Jusuf Juhir berpendapat bahwa adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku.23 Menurut Wirjo Surachmad dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara, menjelaskan pengertian disiplin adalah: "sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat".24 Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan 22 Dolet Unaradjan, Manajemen Disiplin, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), h.8. 23 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994), h. 153. 24 Wirjo Surachmad, Wawasan Kerja Apartur Negara, ( Jakarta, Pustaka Jaya, 1993), h.24. 19
20 pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai tersebut di atas, A.S. Moenir mengemukakan bahwa : "Disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi".25 Selanjutnya untuk lebih memperjelas arti dan makna disiplin kerja, Alex S. Nitisemitoantara lain mengemukakan, bahwa kedisiplinan lebih dapat diartikan suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.26 2. Disiplin Kerja Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi. Ada dua macam disiplin kerja, yaitu: a. Disiplin diri (self discipline) Disiplin diri merupakan disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. Hal ini merupakan manifestasi atau aktualisasi dari tanggung jawab pribadi, yang berarti mengakui dan menerima nilai- nilai yang ada diluar dirinya. Disiplin diri merupakan hasil proses belajar (sosialisasi) dari keluarga dan masyarakat. Penanaman 25 A.S. Moenir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, (Jakarta, Gunung Agung, 1983), h. 152. 26 Alex S. Nitisemito, Manegemen Sumber Saya Manusia, (Jakarta, Sasmito Bross, 1980), h. 260.
nilai- nilai yang menjunjung disiplin, baik yang ditanamkan oleh orang tua, guru ataupun pimpinan merupakan bekal positif bagi tumbuh dan berkembangnya disiplin diri. b. Disiplin kelompok Kegiatan organisasi bukanlah kegiatan yang bersifat individual semata. Selain disiplin diri masih diperlukan disiplin kelompok. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa di dalam kelompok kerja terdapat standar ukuran prestasi yang telah ditentukan. Disiplin kelompok akan tercapai apabila disiplin diri telah terbentuk dalam diri karyawan. Artinya kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing- masing anggota kelompok dapat memberikan andil yang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Ada kalanya disiplin kelompok juga turut memberikan andil bagi pengembangan disiplin diri. Misalnya, jika hasil kerja kelompok mencapai target yang diinginkan dan karyawan mendapat penghargaan maka disiplin kelompok yang selama ini diterapkan dapat memberikan insight, karyawan menjadi sadar betapa pentingnya disiplin. Kaitan antara disiplin diri dan disiplin kelompok dilukiskan seperti dua sisi mata uang, keduanya saling melengkapi dan menunjang. Disiplin diri tidak dapat dikembangkan secara optimal tanpa dukungan disiplin kelompok. Sebaliknya, disiplin kelompok tidak akan bisa ditegakkan tanpa adanya dukungan disiplin pribadi. c. Disiplin Pegawai Negeri Sipil/ASN Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan 21
22 Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. B. Pengertian dan Sejarah PNS di Indonesia 1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pegawai berarti: "orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dsb)", sedangkan "negeri" berarti pegawai pemerintah yang berada di luar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan perundangan- undangan yang telah ditetapkan, dan "negeri sipil" berarti pegawai negeri atau aparatur Negara yang bukan militer.27 A.W. Widjaja berpendapat bahwa, "Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi)". Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah, "Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk 27 Kamus Besar Bahasa Indonesia
23 bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan".28 Ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang- Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu: a. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negera dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. b. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji29 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.30 Jenis Pegawai Negeri Sipil di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UU N0.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri dibagi menjadi: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 28 Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia , (Jakarta, Gunung Agung, 1984, cet.II ), h .4. 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 30 Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta, Gunung Agung, 1999, cet.XII), h. 147.
24 b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Pasal 2 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing- masing bagiannya, namun dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan Aparatur Negara. Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dibagi menjadi; Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.31 2. Sejarah PNS di Indonesia Lahirnya PNS sesungguhnya merupakan bagian dari lahirnya organisasi birokrasi yang dimulai secara sistemik pada era Prusia. Meski sesungguhnya sistem ini sudah diawali di jaman Napoleon Bonaparte ketika ia memperkenalkan salah satu karakter birokrasi, yaitu meritokrasi atau pemberian reward yang tidak didasarkan kepada derajat kebangsawanan maupun kekayaan, namun kepada prestasi yang dicapainya, tidak melihat dari mana latar belakangnya.32 AE Manihuruk (kepala BAKN 1972-1987) pernah menuturkan bahwa PNS Indonesia pernah mengalami masa- masa yang penuh perubahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 25 September 1945 Pemerintah 31 Sri Hartini, dkk, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008, cet.IV), h. 36. 32 Achmad Subianto, Setelah Pensiun, (Jakarta, RBI Research, 2006, cet.II), h. 26
25 Indonesia mengumumkan bahwa semua PNS eks pendudukan Jepang (sebelumnya eks pegawai administrasi kolonial Belanda) dengan sendirinya menjadi PNS Republik Indonesia.33 Di bawah pemerintahan yang silih berganti di era politik liberal, bisa dibayangkan bagaimana PNS sulit memberikan karyanya secara optimal, profesional, dan etikal. Di era multipartai setiap partai berusaha menarik PNS sebagai anggotanya, apalagi yang menduduki posisi strategis di pusat maupun daerah dalam rangka merebut pengaruh dan kekuasaan dalam masyarakat. Gayung pun bersambut, karena sebagian PNS pun menyambut tawaran ini, sebab mereka melihat ada peluang dengan menjadi anggota partai tertentu, karier mereka bisa cepat menanjak. Politisi pun berusaha meletakkan anggota-anggotanya untuk menduduki posisi-posisi strategis di birokrasi. Prinsip-prinsip birokrasi dibabat habis. Tidak ada lagi meritokrasi, apalagi profesionalisme.34 Di era Nasakom tidak berbeda dengan era multipartai. Nasakom adalah Eksperimen untuk menggabungkan tiga ideologi besar pada saat itu, yaitu Nasionalis, Agamis, dan Komunis. Di era Nasakom ini kondisinya makin berat bagi PNS karena lingkungan yang berkembang adalah lingkungan teror. Manajemen PNS parah, karena urusan kepegawaian dipolitisir.35 Pemerintahan Orba yang muncul setelah itu mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pegawai Negeri 33 Achmad Subianto, Setelah Pensiun...h. 28. 34 Achmad Subianto, Setelah Pensiun... h. 31 35 Achmad Subianto, Setelah Pensiun... h.34
26 Sipil yang mengangkat kembali netralitas PNS. Lalu perubahan besar terjadi di tahun 1998, kebijakan administrasi publik berubah total dengan munculnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. UU No. 22 Tahun 1999 kemudian melahirkan kebijakan baru di bidang kepegawaian negeri, yaitu UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri.36 3. Perihal Pegawai Negeri Sipil 1. Dasar Hukum Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas. Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagi berikut: a) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 No 8, Tambahan Lembaran Negara No 3041). b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201). c) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. d) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang 36 Achmad Subianto, Setelah Pensiun... h.36
Badan Pertimbangan Kepegawaian. e) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut di atas, diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Seorang pegawai yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya tentu akan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menjauhi larangan -larangan yang akan menurunkan kredibilitasnya. Sebagai seorang PNS tentu harus menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti yang tercantum pada PP Nomor 53 tahun 2010. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS terdapat 17 (tujuh belas) butir kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PP Nomor 53 tahun 2010 adalah : 37 a. Mengucapkan sumpah/janji PNS b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan. 37 Badan Kepegawaian Negara, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta, Badan Kepegawaian Negara, 2011, cet.I), h. 179. 27
28 c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. d. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan. e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS. g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan. h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil. k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik baiknya. n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Hak pegawai negeri diatur dalam beberapa pasal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu: a. Pasal 7 : Mengatur tentang hak pegawai negeri dalam memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya. b. Pasal 8 : Mengatur tentang hak pegawai negeri untuk cuti. Maksud cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu yang ditentukan. c. Pasal 9 : Mengatur hak setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas berhak memperoleh perawatan. d. Pasal 10 :Mengatur hak setiap pegawai negeri untuk pensiun bagi pegawai negeri yang telah memenuhi syarat. e. Pasal 18 : Mengatur pemberian hak kenaikan pangkat pegawai negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat reguler adalah hak, oleh karena itu apabila seseorang pegawai negeri telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terikat jabatan dan dapat dinaikkan pangkatnya, kecuali ada alasan-alasan yang menundanya. Hak pegawai negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu: 29
30 a. Pasal 7 (1), (2) dan (3) yang berisi bahwa Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab. Gaji tersebut harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. b. Pasal 8, 9, 10 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tidak mengalami perubahan. 3. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : "Pegawai Negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan, menyelanggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan." Dari Pasal di atas jelas terlihat bagi kita bahwa fungsi pegawai negeri tersebut adalah : a. Sebagai aparatur Negara b. Sebagai abdi Negara c. Sebagai abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundangan ditaati oleh masyarakat. Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat setiap pegawai negeri harus mampu meletakkan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan
31 pribadi dan golongan. Sebagai abdi Negara seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan idiologi Negara, kepada Negara Undang- Undang Dasar 1945, kepada Negara dan kepada pemerintah.38 Sedangkan tugasnya adalah : a. Menyelenggarakan tugas Pemerintahan b. Menyelenggarakan tugas Pembangunan Di dalam Negara Republik Indonesia, pemerintah terlibat langsung di dalam usaha-usaha pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Keterlibatan pemerintah dalam usaha pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui aparatnya, dalam hal ini pegawai negeri.39 Dan rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok- pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.40 Dalam tugas dan kedudukan, PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menjaga netralitas pegawai negeri yaitu 38 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986, cet. I), h. 18. 39 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian...h 21. 40 C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, (Jakarta: Pradnya Pramitha, 1979), h.38
32 dengan tidak memperbolehkan/dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus dari partai politik. Kedudukan pegawai negeri sipil adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. 4. Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian mempunyai peraturan tersendiri dalam mengatur disiplin jam kerja PNS, yaitu dalam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Ketentuan jam kerja ini terdapat dalam pasal 2 dan 3, sebagai berikut (1) Hari kerja Pegawai adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum"at. (2) Dikecualikan dari hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hari libur nasional dan cuti bersamayang ditetapkan oleh Pemerintah. (1) Jam kerja Pegawai diatur sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.30 -16.00 WIB, dengan waktu istirahat jam 12.00 -13.00 WIB; dan b. hari Jumat jam 07.30 - 16.30 WIB, dengan waktu istirahat jam 11.30 - 13.00 WIB. (2) Jumlah jam kerja efektif yaitu 7 jam 30 menit ditambah istirahat selama 1 jam atau paling sedikit 8 jam 30 menit setiap hari.
33 (3) Jam kerja pada bulan ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.41 C. Siyasah Dusturiyah 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.42 Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Diantara kemaslahatan itu adalah terjadi kedisplinan yang terjadi di pegawai negeri sipil yang akan melayani masyarakat. Apalabila pegawai negeri sipil telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Sehingga akan menimbulkan kemaslahatan bagi umat dikarena tingkat disiplin yang baik dilingkungan pegawai negeri sipil. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Pasal 2 dan 3 42 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177
34 pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.43 Abul A"la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara". Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata- kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata- kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan- aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.44 Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "dusturi". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, 43 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47 44 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi...h.53
35 kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.45 Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber- sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa 45 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin...h. 177-178
36 masyarakat dalam negara tersebut. 2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:46 1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 4. Persoalan bai"at 5. Persoalan waliyul ahdi 6. Persoalan perwakilan 7. Persoalan ahlul halli wal aqdi 8. Persoalan wizarah dan perbandingannya Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur"an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.47 Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada: 1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al'aqd, perwakilan persoalan rakyat. 46H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi...h. 47 47 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi...h. 47-48
Hubungan muslimin dan non- muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang- undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. 2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain. 3. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah- masalah peradilan. 4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah- masalah administratif dan kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al- tasyri'iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur"an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari"ah dan kehendak syar"i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. 37
38 Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al 'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al- sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang- undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang- undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al- qadha'iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al- qadha" (lembaga peradilan yang memutuskan perkara- perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun
39 pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).48 Pegawai Negeri Sipil adalah termaksud pelayan negara yang sepnuhnya dirinya harus patuh dan taat kepada negara. Dan menjalankan segala sumpah yang yang telah ia ucapakan. Sebagai bentuk cara mereka melaksanakan tugas. Oleh karena itu, Siyasah Dusturiyah disini membahasa tentang bagaimana cara seseorang itu memimpin dan menggunakan kekuasaannya. Maka disini dapatlah bahwasanya PNS itu harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik agar bisa melaksanakan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. 3. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan 48 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin...h. 157-158
40 status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah: 1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah. 2. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Keberhasilan Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akan bergantung pada seberapa besar komitmen unsur pelaksanaannya, yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kretivitas, inovasi, responsibilitas, dan akuntabilitas atas dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat di daerah. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia
41 setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.49 Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.50 Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur"an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, temasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.51 Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur"an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur"an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan 49 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 154 50 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan, h. 47 51 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h, h. 48
42 tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.52 Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al- Qur"an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".53 Isi penting dari prinsip Piagam Madinah54 adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang- Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.55 Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang 52 Ahmad Syafi"i Ma"arif, Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan, h. 11 53 Abdul Qodir Djailani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, (Surabaya, Bina Ilmu :1995), h. 119 54 Piagam Madinah merupakan aturan yang mengatur pola hubungan antara sesama komunitas, baik antara sesama komunitas muslim maupun dengan komunitas non-muslim. Sedangkan salah satu landasannya adalah prinsip bertetangga dengan baik yaitu saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang-orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama, Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 15- 16 55 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,h. 157
mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur"an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca khulafa" ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam. Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang- Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "Majlis Syura" atau " ahl al-halli wa al-aqdi" atau seperti yang disebut Abu A"la al- Maududi sebagai "Dewan Penasehat"56 serta al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar.57 Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan pelaksana. Menurut teori "Trias Politika" bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan 56 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan, h. 76 57 Mudawir Sadzali, h. 64 43
44 terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu, kekuasaan pelaksana undang- undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).58 Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-masing kekuasaan melembaga dan mandiri. Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:59 1. Lembaga legislatif (sultah tasyri"iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. 2. Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang. 3. Lembaga yudikatif (sultah Qada"iyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:60 1. Sultah Tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara undang- undang). 2. Sultah Tashri"iyah (kekuasaan pembuat undang-undang). 3. Sultah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman). 4. Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan). 5. Sultah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat). 58 A. Hasimi, Dimana Letaknya Negara Islam,( Surabaya, Bina Ilmu: 1984) Cetakan 1, h. 233 59 Ahmad Sukarjo, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,( Malang, Ichtiar Baru Van Hoeve: 2002), h. 197 60 A. Hasimi, Dimana Letaknya Negara Islam, h. 238
45 Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain. Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.20 Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majlis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (al-wilayah al-'ammah).61 Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-Qada') memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan/ al-Qada' dalam Islam adalah firman Allah dalam surat Shaad ayat 26:
Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena jalan Allah. ia akan menyesatkan kamu dari 61 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Banjarmasin, Ichtiar Baru van Hoeve : 1996), h. 1939
46 Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ayat ini menjelaskan bagaimana seseorang itu melaksanakan tugasnya. Maka disini seorang pemimpin harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan bena. Jangan sampai menjalankan tugas tidak sesuai dengan Prinsip yang ada dalam Surat Shaad ayat 26 ini. Apa kaitannya dengan PNS yakni seseorang yang memiliki kekuasaan yang harus menggunakan kekuasaannya dengan baik dan jangan sampai tidak menjalakannya. Juga dalam surat an-Nisa" ayat 65:
Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. terhadap perkara Disamping itu, terdapat pula dalam surat al-Maidah ayat 49:
Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di
47 antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Dari penjelasan dua ayat diatas bahwasanya seorang pegawai Negeri Sipil harus bisa memberikan hal yang terbaik unntuk negeri dan bisa memberik kontribusi yang baik demi untuk kemajuan bangsa. Dan jangan menggunakan jabatan pekerjaan demi untuk menyenangkan hawa nafsu saja. Di dalam hadis Nabi SAW, keberadaan peradilan juga mendapat dukungan. Nabi pernah bersabda:62 Artinya : "Apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu pahala". (HR. Bukhari Muslim). Kata hakim dalam hadis di atas mengandung pengertian orang berhak mengadili perkara, dan dalam hadis lain diungkapkan dengan kata qadi yang artinya hakim atau kadi. Atas dasar ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa mengadakan dan menjalankan 62 Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Lu'lu' wal Marjan, alih bahasa H. Salim Bahresy, h. 638
48 lembaga al-Qada itu hukumnya wajib kifayah (kewajiban kolektif umat Islam).63 Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal. Sebab, ia harus ada untuk melindungi kepentingan- kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat.64 Dalam sejarah pemerintahan Islam, orang yang pertama kali menjabat hakim di Negara Islam adalah Rasulullah SAW, dan beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan hukum Tuhan.65 Lembaga peradilan pada masa khulafa al-Rasyidin juga mengikuti prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baru pada zaman kekhalifahan bani Abbasiyah, dibentuk dewan Madzalim/ Wilayah al-Mazalim (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk dewan hisbah (kekuasaan al-Muhtasib).66 Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah al-Qada', Wilayah al-Mazalim dan Wilayah al- Hisbah.67 Wilayah al- Qada} ' adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut ulama fikih wewenang lembaga al-Qada' adalah terdiri atas: 1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan 63 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1944 64 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta ; Gema Insani : 2003), h. 46 65 Abu al-"Ala al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,( Bandung : Mizan, 1994), h. 248 66 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, h. 46 67 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h.137
49 cara baik maupun dengan menetapkan ketentuan hukum dalam al-Qur"an. 2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat. 3. Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah. 4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia. 5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental. 6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf. 7. Melaksanakan berbagai wasiat. 8. Bertindak sebagai wali nikah. 9. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum. 10. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma"ruf nahi munkar. Sedangkan Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma"ruf ketika yang ma"ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang.68 Sehingga Wilayah al-Hisbah adalah suatau kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan- persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni Wilayah al-Qada' (peradilan biasa) dan Wilayah al-Mazalim (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan keluarganya). Wewenang Wilayah al-Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, 68 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1939
50 dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Namun demikian sebagai lembaga peradilan, para petugas al- Hisbah yang disebut al-Muhtasib69 berhak untuk mengenakan hukuman terhadap pelanggar amar ma"ruf nahi munkar tersebut sehari dengan hukuman yang dicontohkan syara".70 Tugas-tugas Hisbah dibagi menjadi dua bagian yakni menyuruh kepada kebaikan yang meliputi menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Dan bagian kedua, melarang dari kemungkaran yang meliputi melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia, serta melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.71 Adapun Wilayah al-Mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah al-Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.72Dan Muhammad Iqbal mendefinisikan Wilayah al-Mazalim adalah sebagao lembaga peradilan yang 69Al-Muhtasib (petugas Hisbah) adalah pihak pertengahan antara hakim dengan wali pidana, Imam al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, alih bahasa Fadli Bahri, h. 400 70 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1939 71 Imam al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, h. 403, 412 72 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1941
51 menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.73 Segala masalah kedzaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme- mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan Qadhi al-Mazalim, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqh siyasah oleh Wilayah al-Mazalim, sehingga diangkat Qadi al- Mazalim untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara. Dari situ terlihat bahwa Mahkamah Maza} lim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum- hukum syara" atau yang menyangkut ma"na salah satu teks perundang- undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) khalifah.74 Karena undang-undang itu dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada Mahkamah Maz}alim, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam Wilayah al-Mazalim mempunyai putusan yang final. 73 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, h.137 74 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,( Surakarta, Kencana :2016), h. 250
52 Mengenai kewenangan hukum antara Wilayah al-Mazalim dan Wilayah al-Hisbah terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada Wilayah al-Mazalim memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada Wilayah al- Hisbah tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim pada Wilayah al-Mazalim memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi hukuman secara langsung, sedangkan pada Wilayah al-Hisbah kewenangan tersebut bersifat terbatas. Kasus-kasus yang ditangani Wilayah al-Mazalim adalah kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani Wilayah al-Hisbah hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.75 Dalam proses persidangan Wilayah al-Maz}alim dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri atas: 1) para kadi dan perangkat kadi, 2) para ahli hukum (fuqaha), 3) panitera, 4) penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa orang pembantunya, 5) para penguasa dan 6) para saksi. Kelengkapan perangkat Wilayah al-Mazalim dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara. 75 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1943
53 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN A. Sejarah Kabupaten Seluma Wilayah Seluma yang terbentang dari Babatan sampai ke Muara Marasdikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1873. Mereka menamai wilayah pemerintahan dengan Onder Afdeeling Seloema dan ibukotanya Tais. Pada tanggal 28 Maret 1910 atas perintah Asistent Resident Benkoelen, yaitu J .Walland, diadakan permufakatan besar antara Controleur dengan para pemuka adat, pemuka agama dan para kepala marga untuk menentukan aturan wilayah (undang-undang) mengenai adat lembaga wilayah Seluma, akan tetapi keputusan permufakatan tersebut banyak ditentang oleh masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1911, permufakatan besar digelar kembali dengan keputusan bahwa hasil permufakatan tanggal 28 Maret 1910 dibatalkan dan diganti dengan hasil permufakatan tanggal 3 Maret 1911 yang dinamakan "Oendang- Oendang Adat Lembaga Onder Afdeeling Seloema", kemudian disahkan dengan Besluit Resident Nomor 444 dan ditetapkan Tais sebagai ibukotanya.76 Dalam catatan peijalanan panjang sejarah, bangsa Indonesia telah beberapa kali dijajah oleh bangsa lain, dengan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara termasuk daerah Seluma. Pada masa kolonial Inggris, di wilayah daerah Seluma dibangun jalan sepanjang pantai dari Pelabuhan Pulau Baai menuju Maras melalui Kuala Ngalam, Kuala Seluma, Kuala Pasar Talo, Kuala Muara Mati (Tedunan) dan Muara Maras. 76 diakses pada tanggal 13 Agutus 2021 pukul 20:56 53
54 Pada tahun 1942, Pemerintah Balatentara Dai Nippon masuk ke wilayah Onder Afdeeling Seloema. Mereka kemudian mengganti nama pemerintahan Seloema dengan nama Gun Seloema, sedangkan kepala pemerintahannya disebut Gun Cho dan ibukotanya tetap di Tais. Sebagaimana di daerah lain di Indonesia, kendatipun hanya dengan berbekal peralatan persenjataan seadanya, para pahlawan pejuang di daerah Seluma juga tidak pernah berhenti berjuang untuk membebaskan daerahnya dari kekuasaan para penjajah. Di daerah Seluma sendiri, dari sekian banyak pahlawan pejuang yang menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk sebuah perjuangan, salah satu diantaranya adalah Kenadi. Untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa kepahlawanan para pahlawanyang pernah berjuang untuk mengambil kembali hak azazi sebagai bangsa yang merdeka dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, termasuk daerah Seluma, telah dibangun Monumen Perjuangan di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja. a. Marga Semidang Bukit Kabu, Marga Andalas, dan Marga Air Periukan (dalam wilayah Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Air Periukan). b. Marga Semidang Bunga Emas, Marga Ngalam, Marga Anak Pangi dan Marga Kota Padang (dalam wilayah Kecamatan Seluma). c. Marga Hulu Talo, dan Marga Hilir Talo (dalam wilayah Kecamatan Talo, Ilir Talo dan Ulu Talo). d. Marga Semidang Alas (dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas)
55 e. Marga Semidang Alas Maras (dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras). Sebagai tindak lanjut dari keinginan membentuk Kabupaten tersebut, seusai pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 1955, masyarakat Seluma kembali mengirimkan wakil- wakilnya, mereka adalah Muhamad Dali Nasrun dan Chatam Ralib, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), merangkap anggota Badan Pemen"ntahan Harian (BPH). Namun dengan adanya ketetapan Gubemur Militer Sumatera Selatan Nomor Gb/30/1950 dan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat H Bengkulu Selatan, maka harapan tersebut menjadi kandas.77 Tahun 1966, peijuangan untuk membentuk daerah otonomi baru Kabupaten Seluma kembali dilakukan tokoh masyarakat setelah merasakan ketidakseimbangan pemerataan pembangunan. Tahun 1967, harapan untuk menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Seluma kembali tumbuh setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu. Tahun 1974, kondisi daerah dianggap belum memungkinkan untuk dimekarkan, terutama setelah keluarnya Undang-undang Nomor 5 T ahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 24 November 1999, komponen tokoh masyarakat daerah Seluma berkumpul di Bengkulu untuk mengadakan musyawarah mengenai kemungkinan terbentuknya Kabupaten Seluma sesuai 77 balik-sejarah-seluma/ diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 05:20
56 dengan dasar hukum yang tertuang pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Adanya era reformasi telah memberikan peluang untuk terbentuknya daerah otonomi Kabupaten Selmna yang ditandai dengan lahimya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Seluma dan Kaur yang selama berpuluh-puluh tahun hanyalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, secara de facto dan de jure sudah disahkan menjadi Kabupaten.78 B. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Seluma Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Seluma merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang beribukota di Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Selatan Nomor 50/Gb/1952 dengan nama Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Selatan yang kemudian didefinitifkan pada tahun 1955 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 dengan luas wilayah 5.949,14 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 389.899 jiwa. Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan gabungan dari tiga bekas Kewedanaan, yaitu Kewedanan Seluma, Kewedanaan Manna, dan Kewedanaan Kaur. Dilihat dari perspektif sejarah, pada masa kolonial Belanda, yaitu ketika masa pemerintahan asisten-residen J.H. Knoerle 78 diakses pada tanggal 09 Agustus 2021 Pukul 21:46 II
57 (1828-1833), Seluma sudah merupakan satu kabupaten (landschappen) yang wilayahnya meliputi Ngalam, Seluma, Talo, dan Alas, terdiri dari 119 dusun dan berpenduduk 7.832 jiwa. Tahun 1908, sesuai dengan keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Keresidenan Bengkulu dibagi menjadi lima Afdeelingen (kabupaten). Salah satu kabupaten tersebut adalah Afdeeling Seluma yang dipimpin oleh seorang controleur dan berkedudukan di Tais. Setelah Indonesia merdeka, status Afdeeling Seluma kemudian berubah menjadi kewedanaan dan bersama dengan Kewedanaan Manna dan Kaur menjadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Keresidenan Bengkulu pada awal kemerdekaan ini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera yan berpusat di Bukittinggi. Tahun 1946 sampai 1968, Keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang berpusat di Palembang. Tahun 1968, status Keresidenan Bengkulu kemudian ditingkatkan menjadi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari tiga kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu. Orde Reformasi yang lahir seiring tumbangnya Rezim Orde Baru telah membawa angin segar baru bagi masyarakat Seluma untuk kembali memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk kabupaten otonom yang wilayahnya meliputi bekas Kewedanaan Seluma. Munculnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999
58 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberi isyarat bahwa wilayah kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah. Akibat dari undang-undang tersebut, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah merespon untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari para pemuka dan tokoh masyarakat untuk menjadikan daerahnya agar dapat melakukan kegiatan pemerintahan sendiri. Para pemuka dan tokoh masyarakat dimaksud berasal dari daerah bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur yang dengan gigih berusaha untuk bisa menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri.79 Berdiri sendiri dan menjadi sebuah kabupaten, merupakan keinginan masyarakat Seluma. Keinginan masyarakat bekas Kewedanaan Seluma untuk menjadi kabupaten sendiri, lepas dari Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan cita-cita luhur seluruh masyarakat daerah tersebut yang telah lama diidam- idamkan dan diperjuangkan. Keinginan masyarakat Seluma untuk menjadikan daerahnya sebagai suatu kabupaten bukanlah merupakan keinginan yang tidak beralasan, melainkan merupakan suatu harapan luhur dan impian yang sangat dinantikan untuk menjadi kenyataan. Akhirnya muncullah angin segar dan harapan yang kuat untuk dapat merealisasikan keinginan untuk menjadikan bekas Kewedanaan Kaur menjadi Kabupaten Kaur dan bekas Kewedanaan Seluma menjadi Kabupaten Seluma. Tanggal 24 79 asal-usul-terbentuknya.html diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 09:30
59 November 1999, sekelompok masyarakat Daerah Seluma telah bersepakat dalam pertemuan musyawarah di Hotel Tiara Bengkulu untuk membentuk kabupaten otonom baru. Kemudian mereka menyiapkan banyak hal hingga diresmikanlah kabupaten Seluma pada 23 Mei tahun 2003. Sementara itu, menurut beberapa sumber serta cerita rakyat yang tersebar di tengah-tengah masyarakat Seluma, asal usul kabupaten ini dinamakan Seluma adalah berasal dari kata "Seluman" atau "Menghilang". Dahulu, Ketika Maharaja Sakti beserta 15 pengawal dalam perjalanannya keliling Sumatra menuju ke arah selatan sampai di kerajaan silebar yang termasuk kedalam rumpun kerajaan Bangkahulu di sebelah selatan, ia mendengar berita dari masyarakat bahwa di puncak bukit Campang dan bukit Lesung dalam wilayah tak bertuan, terdapat sebuah danau di puncak bukit yang dibendung oleh seekor naga raksasa. Danau tersebut oleh penduduk setempat disebut Tebat Sekedi yang apabila diartikan secara harfiah berarti "kolam siluman". Setiap 30 tahun danau itu akan mendatangkan banjir bandang yang maha dahsyat pada setiap sungai di wilayah ini. Berdasarkan kisah turun temurun yang didapatkan dari para pendahulu bahwa Maharaja Sakti bersama pengawalnya langsung melihat ke puncak bukit Campang dan Lesung, dan pada saat itu terjadilah keajaiban yakni Naga membendung Tebat Sekedi. Naga tersebut sedang menetaskan telurnya, namun anak naga yang menetas itu langsung menghilang kemudian berserulah Maharaja Sakti yang mengatakan "Siluman..." yang dalam bahasa penduduk asli Bunga Mas disebut Seluman.
60 Selanjutnya, Maharaja Sakti menamakan daerah tersebut Daerah Seluman. Kemudian, berdasarkan rapat adat puyang-puyang dalam suatu musyawarah untuk mufakat, puyang perpatih sakti yaitu puyang Semidang Bunga Mas, pujang rio kidap yaitu puyang Semidang Alas, puyang menak talang tais yaitu puyang Semidang Bukit Kabu dan puyang puteri rubiyah yaitu puyang Semidang Pasemah Ulu Alas, diputuskan bahwa untuk menghindarkan kesalahpahaman mengenai "Seluman" atau "Siluman" dari pengertian "menghilang" maka sebaiknya nama tersebut digunakan dengan tanpa makna yaitu "Seluma".80 80 balik-sejarah-seluma/ diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 19:58
61 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Gomes (dalam Handayani, 2013) Penegakan disiplin pegawai negeri sipil termaksud sebuah kewajiban yang harus dilakukan guna untuk menciptakan sebuah mutu bagi pegawai negeri sipil. kewajiban setiap PNS untuk melaksanakan Disiplin PNS, dan bagi yang non PNS menyesuaikan dengan PNS. Disiplin Pegawai merupakan kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil/ASN yang melaukan pelanggaran sebagai berikut : "..... saya sebagai PNS kenapa saya sering melakukan pelanggaran. Bahwasanya saya masih ada kesibukkan dipagi hari yang harus saya lakukan. Sehingga waktu sampai kekantor saya terlambat masuk kantor. Kegiatan yang saya lakukan dipagi ngantar anak saya kesekolah dan juga jarak tempuh antara rumah dan kantor lumayan jauh. Jika saya tidak mengantar anak saya kesekolah maka dia tidak sekolah. Dan juga istri saya kerja ditempat yang berbalik arah dari kantor saya kerja. Pada saat saya melanggar saya diberikan peringatan oleh Kasi BKN di Pemerintah Daerah Seluma. Pada bulan kemudian setelah saya mendapatkan pelanggaran disiplin pegawai negeri 61
62 sipil. Saya melakukan pelanggaran lagi sehingga saya mendapatkan Surat Peringatan (SP 2) untuk kedua kalinya.81 Penjelasan dari hasil wawancara diatas bahwasanya disini oknum Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran miliki alasan tersendiri bukan karena di sengaja secara diri sendiri. Alasan mereka diantaranya adalah karena mengantar anak sekolah dan juga dikarenakan jarak antara rumah dan kantor lumayan jauh sehingga memakan waktu. Apabila tidak pergi pada pukul 6:30 maka akan terlambat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil ini sering mengantar anak nya kesekolah pukul 7:00. Kemudian oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan Surat Peringatan 1 dan 2. Untuk memberikan peringatan agar Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak melakukam kesalahan kembali. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari pemerintah daerah Kabupaten Seluma tentang penegakan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :82 Penegakkan negeri sipil dilingkungan pemerintahan kabupaten seluma dilakukan secara intensif yang dilakukan oleh satpol pp berdasarkan peraturan perundangan- undangan yang berlaku. Dengan metode yang dilakukan mulai dari disiplin kehadiran apel pagi, apel sore dan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh aparatur sipil negara ini. Dengan tujuan untuk memajukan kabupaten seluma ini. Dikarenakan PNS ini 81 Hasil wawancara dengan Bapak Kurniawan, M.Pd Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada tanggal 10 November 2021 82 Hasil wawancara dengan Bapak Diyan, M.Pd Kasi. Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada tanggal 09 Oktober 2021
63 sudah memiliki gaji yang tetap dari kementerian. Kemudian mereka juga harus melaksanakan kewajiban mereka sebagai ASN. Sanksi yang dilakukan kepada pegawai negeri sipil memiliki beberapa tahan yang harus dilakukan. Mulai dari sanksi kedisiplinan, tengguran dengan memanggil oknum pegawai negeri sipil yang melanggar dengan cara kita ajak bicara. Setelah mereka kita panggil mereka harus membuat surat pernyataan. Kalau dalam 1 bulan tidak ada perubahan maka kita akan melakukan pemanggilan melalui surat. Yakni dengan surat SP 1, SP 2, sampai dengan SP 3. Apabila kita sudah melakukan mekanisme yang sesuai dan mereka masih menuntut. Maka kita akan mengajukan surat kepada Bupati, Sekda untuk ditindak lanjuti. Yang akan ditunjukan kepada Inspektorat yang akan diberikan kepada bagian SDM. Disanalah mereka membuat sebuah tim dengan anggota Inspektorat, Satpol PP, dan BKSDM. Dengan inilah kita dibentuk tim untuk mendapatkan hasil yang nyata di lapangan atas ASN yang memang harus diberikan sanksi. Penerapan sanksi itu bukan dari UPD dari tempat bersangkutan. Untuk menentukan sanksi itu dengan hasil rapat yang diperoleh. Dari sanalah bisa terbentuk sanksi ringan, sedang, hingga berat. Penyebab disiplin itu dirinya sendiri, apabila dia berkerja dengan niat yang bagus. Maka tidak akan terjadi namanya pelanggaran yang terjadi di diri ASN tersebut. Penjelasan dari wawancara diatas bahwasanya penegakkan disiplin pegawai negeri sipil harus dilakukan dengan cara yang maksimal oleh pemerintah kabupaten seluma. Disiplin
64 mempunyai kekuatan luar biasa yang dapat mengantar individu, kelompok dan bahkan bangsa untuk meraih berbagai hal yang mereka inginkan. Disiplin menjadi langkah teknis dan praktis untuk meraih harapan dan cita-cita. Rendahnya budaya displin sesungguhnya sudah menjadi pengetahuuan umum seluruh elemen masyarakat Indonesia akan tetapi pengetahuan ini belum menjadi kesadaran dan kemauan dalam perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumberdaya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting dan harus dimiliki oleh aparatur negara sebab menyangkut pemberian pelayanan kepada publik. Namun ironisnya, kualitas etos kerja dan displin kerja aparatur secara umum masih tergolong rendah, sehingga perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus diawali dengan peneggakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya PNS. Masih kurangnya dalam mematuhi Peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat pemerintahan dan pembangunan nasional, PNS seharusnya menjadi teladan bagi
masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan PNS tersebut sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan sesuatu kebijakan dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi, para pegawainya melakukan pelanggaran yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja pegawai yang bersangkutan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah dari Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seluma, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin pegawai bagi PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS yaitu terdiri atas: hukuman disiplin ringan, terdiri atas : teguran lisan yaitu teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lima hari kerja, 65
66 teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama enam hari sampai dengan sepuluh hari kerja dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama sebelas sampai dengan lima belas hari kerja. Hukum disiplin sedang, terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama enam belas sampai dengan dua puluh hari kerja, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama dua puluh satu sampai dengan dua puluh lima hari kerja dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama dua puluh enam sampai dengan tiga puluh hari kerja. Hukuman disiplin berat yaitu : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama tiga puluh satu sampai dengan tiga puluh lima hari kerja. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama tiga puluh enam sampai dengan empat puluh hari kerja, pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama empat puluh satu sampai dengan empat puluh lima hari kerja dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama empat puluh enam hari kerja atau lebih.
67 Oleh karena itu harus ada ketegasan dari diri pribadi ASN untuk tetap taat dengan kedisplinan. Sehingga penegakkan disiplin pegawai negeri sipil bisa terjadi dengan baik. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari ASN Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tentang penegakan pegawai negeri sipil sebagai berikut :83 Penegakkan Pegawai mulai di tegakkan mulai dari kepala dinas serta kepala bidang sesuai dimana letak tugas ASN yang bersangkutan. Setelah kita tanya kepada pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut kita panggil dan kita tanyakan permasalah. Mengapa terlambat melaksanakan rutinitas tugas dihari kerjanya sering terlambat. Terkadang banyak alasan, ada yang memiliki alasan mengantar anak sekolah dulu, kesibukan dirumah dan lain sebagainya. Semuanya bukan alasan dikarena pekerjaan ASN harus sesuai standar SOP. Jadi, untuk tugas sudah dibikin jadwal 7.45 kita Apel jam 8.00 udah masuk ruangan kerja dan melaksanakan kerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Setiap permasalah yang terjadi akan ada pemanggil oleh atasan langsung untuk ditindaklanjuti. Dengan cara memanggil, menunggur hingga panggilan secara tertulis. ASN yang sering melakukan pelanggaran tersebut pada saat pergantiangan jam yaitu disiang hari sering terjadi keterlambatan. Penjelasan dari wawancara diatas bahwasanya ASN banyak melakukan pelanggaran disaat pagi hari dengan pergantian jam istirahat disiang hari. Pada pagi hari ASN yang 83 Hasil wawancara dengan Bapak Zayadin Abdillah,M.Pd ASN Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada tanggal 10 November 2021
68 melakukan pelanggaran dengan beberapa alasan yang mereka buat diantaranya mengantar anak sekolah, sibuk dirumah dan lain sebagainya. Seharusnya sebagai ASN harus bisa komitmen dengan sumpah janji ASN pada saat pertama kali mereka dilantik. Dengan kinerja ASN yang lebih baik sesuai dengan bidang masing-masing dan tidak melakukan pelanggaran maka akan terciptanya integritas ASN yang baik dilingkungan kabupaten seluma. Kemudian alasan pada siang hari pada saat pergantian jam istirahat mereka banyak terlambat. Ada yang dari rumah makan ada alasan yang lain sehingga ASN tersebut terlambat masuk kerja. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil/ASN yang melaukan pelanggaran sebagai berikut :84 Saya sering terlambat masuk kantor dikarenakan jarak tempuh saya antara rumah dan kantor begitu jauh dan juga pada pagi hari saya harus menunggu istri saya dulu untuk menyiapkan sarapan pagi. Agar pada saat saya pergi tidak saya sudah sarapan pagi. Penjelasan dari wawancara diatas bahwasanya ASN banyak melakukan pelanggaran disaat pagi hari dengan alasan karena nunggu istrinya masak terlebih dalulu agar pada saat pergi kerja dia sudah makan. Kemudian dengan jarak tempuh yang jauh sehingga membuat perjalanan jauh. Kemudian sudah sampai kantor sudah telat. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil/ASN yang melaukan pelanggaran sebagai berikut :85 84 Hasil wawancara dengan Bapak Beni, S.IP Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada tanggal 15 November 2021
69 Pada pagi hari saya sering kesiangan bangun. Dikarenakan pada malam hari saya sering begadang dengan tetangga. Pada pagi hari pada saat saya kekantor saya telat dan teman-teman saya memaklumi dikarenakan bangun kesingan tadi. Penjelasan dari wawancara diatas bahwasanya ASN banyak melakukan pelanggaran disaat pagi hari dengan alasan mereka ada yang bangun kesingan dan pada saat telat masuk kekantor mereka hanya dimaklumi saja oleh teman dikantor. Sehingga mereka santai saja untuk melakukan pelanggaran. B. Sudah Sesuai Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah siyasah dusturiyah, namun menjadi tidak elok jika mengenalkan siyasah dusturiyah tapi melewatkan perngertian dan makna dari fiqh siyasah, karena kelahiran siyasah dusturiyah ialah berawal dari keberadaan fiqh siyasah. Manusia mempunyai potensi memimpin. Dalam Islam, asumsi ini tidak terbantahkan. Bahkan menurut ajaran Islam, baik buruk keadaan penduduk amat bergantung dari pemimpin-pemimpin mereka. Oleh karenanya dalam ajaran Islam kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Namun realitanya, tidak banyak pemimpin yang berkepribadian baik. Banyak yang diharapkan mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik dan bermoral malah justru melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). 85 Hasil wawancara dengan Bapak Dadang, M.Sos Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada tanggal 18 November 2021
70 Ironisnya, aktor yang cukup dominan dalam praktik tersebut adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejatinya PNS adalah pelayan, pengayo, dan pelindung yang mempunyai tugas mensejahterakan rakyat. Karena itu juga, PNS adalah figure teladan. Tetapi sebaliknya, oknum PNS ada yang memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pragmatis mereka dan mengabaikan tanggung jawab. Jadilah mereka oknum yang sering melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dengan sering terlambat masuk kantor. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, apalagi dapat dipahami bersama bahwa sebelum diangkat sebagai PNS, harus dilakukan pengucapan sumpah. Pengucapan sumpah menjadi hal yang wajib bagi seorang PNS yang baru saja masuk dilingkungan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pengucapan sumpah tersebut didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan kepercayaan membawa kitab suci dari masing- masing PNS yang melaksanakan prosesi sumpah tersebut. Konteks bagi seorang muslim, pertanggungjawaban atas sumpah yang diucapkan adalah suatu keharusan. Terlebih jika ia adalah seorang PNS yang telah dipercayakan untuk memegang amanah untuk bekerja dalam suatu lembaga/ organisasi/ unit dari suatu lembaga. Jika semua PNS yang beragama Islam benarbenar mengakui al-Qur"an sebagai petunjuk dalam memegang amanah yang diberikan, maka semua kejadian yang dilarang oleh agama tidak akan pernah terjadi. Sehingga PNS akan terhindar dari apa yang disebut al- Qur"an sebagau "orang-orang yang menukar janji dengan keuntungan sedikit dunia dan sama sekali tidak ada imbalan di akherat".
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa seorang PNS yang telah disumpah untuk setia pada pemerintah memiliki keharusan bagi pengucap sumpah (PNS) untuk selalu mentaati sumpah-sumpahnya. Pengucap sumpah yang dalam hal ini adalah PNS, akan mendapatkan sanksi dosa bagi pelanggarnya dengan menempatkan sumpah itu ditempat yang dianggap sakral bagi orang yang beragama Islam yang penuh dengan keyakinan. Allah SWT. telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana Sabda Nabi Saw. bahwa siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat maka perbuatan itu akan tertolak. (HR. Muslim). Begitu juga dalam perilaku pegawai negeri sipil yang seharus sampai tepat waktu dikantor dan tidak melakukan pelanggaran. Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwasanya seorang pegawai negeri sipil itu tidak ada alasan untuk terlambat karena mereka sudah disumpah satu persatu sesuai sumpah pegawai negeri sipil. Untuk taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Alasan yang mereka buat untuk tidak termaksud alasan yang baik karena menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka termaksud orang yang bertanggung jawab dan amanah atas tugas yang mereka emban. Kalau kita kembali di rumusan masalah bahwasanya separuh dari ASN yang ada dikabupaten seluma belum sesuai dengan prinsipi siyasah dusturiyah yang amanah dan tanggung 71
72 jawab atas pekerjaan yang mereka emban dan melaksanakan sumpah yang telah mereka ucapkan.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Kondisi Penegakkan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seluma masih kurang maksimal dikarenakan masih ada oknum Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran miliki alasan tersendiri bukan karena di sengaja secara diri sendiri. Alasan mereka diantaranya adalah karena mengantar anak sekolah dan juga dikarenakan jarak antara rumah dan kantor lumayan jauh sehingga memakan waktu. Apabila tidak pergi pada pukul 6:30 maka akan terlambat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil ini sering mengantar anak nya kesekolah pukul 7:00. Kemudian alasan mereka telat masuk kantor juga ada yang menunggu istrinya masak dan jarak kantor begitu jauh. Dengan metode yang dilakukan mulai dari disiplin kehadiran apel pagi, apel sore dan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh aparatur sipil negara ini. Dengan tujuan untuk memajukan kabupaten seluma ini. Dikarenakan PNS ini sudah memiliki gaji yang tetap dari kementerian. Kemudian mereka juga harus melaksanakan kewajiban mereka sebagai ASN. Sanksi yang dilakukan kepada pegawai negeri sipil memiliki beberapa tahan yang harus dilakukan. Mulai dari sanksi kedisiplinan, tengguran dengan memanggil oknum pegawai negeri sipil yang melanggar dengan cara kita ajak bicara. Kemudian oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan Surat Peringatan 1 dan 2. 73 73
74 2. Kondisi pegawai negeri sipil dalam siyasah dusturiyah seorang pegawai negeri sipil itu harus melaksakan tugas sesuai dengan sumpah dan UU yang mengatur mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Pegawai negeri sipil termaksud orang yang bertanggung jawab dan amanah atas tugas yang pegawai negeri sipil emban. Kalau kita kembali di rumusan masalah bahwasanya separuh dari ASN yang ada dikabupaten seluma belum sesuai dengan prinsipi siyasah dusturiyah yang amanah dan tanggung jawab atas pekerjaan yang pegawai negeri sipil emban dan melaksanakan sumpah yang telah mereka ucapkan.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku A.S. Moenir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, (Jakarta, Gunung Agung, 1983) Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Nashihah Al-Muluk, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-"Ilmiyah, t.t) Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Sirr Al- 'Alamain wa Kasyf Ma fi Al-Darain, (Beirut: Dar Al-Kutup Al-"Ilmiyah, t.t) Abu Muhammad "Izzuddin "Abd Al-Aziz bin Abd As-Salam As- Salami, Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam, (Kairo: Al- Istiqamah, t.t., Juz 1) Achmad Subianto, Setelah Pensiun, (Jakarta, RBI Research, 2006, cet.II), h. 26 Alex S. Nitisemito, Manegemen Sumber Saya Manusia, (Jakarta, Sasmito Bross, 1980) Ambar Teguh Sulistiyani, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta, Penerbit Gaya Media, 2004) Badan Kepegawaian Negara, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta, Badan Kepegawaian Negara, 2011, cet.I) Badan Kepegawaian Negara, Wacana Pengembangan Kepegawaian, (Jakarta, Badan Kepegawaian Negara, 2002)
C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, (Jakarta: Pradnya Pramitha, 1979), h.38 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa, 2004) Dolet Unaradjan, Manajemen Disiplin, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003) H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2003) Ija Suntana menjelaskan bahwa beberapa ahli hukum Islam yang mengembangkan teori maslahat adalah Al-Juwaini, Al- Ghazali, Asy-Syatibi, Izzuddin bin Abd As-Salam, dan lain- lain. (Ija Suntana, Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam, (Bandung: Mandiri Press, 2010) M. Suparno, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, (Jakarta, PT. Purel Mundial, 1992) Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Cet. VII (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008) Moh. Mahfud, Hukum Kepegawaian Indonesia, (Yogyakarta, Liberty, 1988) Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik (Jakarta: Kencana, 2014) Islam,
Muhammad Sa"id Ramadhan Al-Buthi, Dhawabith Al-Mashlahah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977) Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia , (Jakarta, Gunung Agung, 1984, cet.II ) Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta, Pertja, 1987) Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam tulisan Ali Haidar, Durar Al-Hukam Syarh Majalah Al-Ahkam, Lebanon: Dar Al- Kutub Al-"Ilmiyyah, t.t., dan Abu Muhammad "Izz Ad-Din "Abd Al-Aziz bin "Abd As-Salam, Qawa"id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam, Kairo: Mathba"ah Al-Istiqamah, t.t., Ija Suntana, Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986, cet. I) S. Moenir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian , (Gunung Agung, Jakarta , 1983) Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta, Djamban, 1975) Soehino, S.H, Ilmu Negara, (Yogyakarta : Liberty, 2008, Cet. VIII) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, cet.III) Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta, Gunung Agung, 1999, cet.XII)
Sri Hartini, dkk, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008, cet.IV) Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994) Wirjo Surachmad, Wawasan Kerja Apartur Negara, ( Jakarta, Pustaka Jaya, 1993) Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, Dualisme penelitian hukum normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Fuad Abd Al-Mun"im Ahmad, Mabda Al-Musawah fi Al- Islam, (Qatar: Muassasah Ats-Tsaqafah Al-Jami"iyyah, 1972, B. Undang - Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Pasal 2 dan 3 C. Internet, Jurnal, Skripsi Diakses pada tanggal 02 April 2021 pukul 06:30 WIB
akan-diberhentikan-dari-pns/ diakses pada tanggal 02 April 2021 pukul 08:40 Kamus Besar Bahasa Indonesia Khairina Almirah Rivai, Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,( Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar) 2015 Puput Suwondo Putra, Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sukoharjo Oleh Badan Kepegawaian Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ( Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta) 2015 diakses pada tanggal 13 Agutus 2021 pukul 20:56 diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 09:30 kilas-balik-sejarah-seluma/ diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 19:58 kilas-balik-sejarah-seluma/ diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 05:20 diakses pada tanggal 09 Agustus 2021 Pukul 21:46
kartu-saat-jam-kerja/ diakses pada tanggal 03 April 2021 pukul 14:34
M P
FOTO DOKUMENTASI