RechtsVinding Online RELASI NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA Oleh: Hasyim Asy'ari* Dalam satu dasawarsa belakangan ini, sepanjang Indonesia tahun 2000-2011, diguncang oleh serangkaian peristiwa bom. Pemboman itu secara massif terjadi secara tersebar di sejumlah tempat. Oleh pihak kepolisian diidentifikasi pelaku bom masih saling terkait dengan peristiwa-peristiwa terdahulu, seperti gerakan Negara Islam Indonesia kekerasan bersenjata Aceh, kerusuhan Maluku dan Islam garis keras. Poso, dan kelompok juga diidentifikasi Jaringan pelaku bom keras. berbasis Kekerasan itu diidentifikasi telah mengalami regenerasi dan modifikasi gerakan dan ideologi, baik dalam arti pelaku yang semula berkelompok dan berjejaring, kini telah bermodifikasi individu. Demikian pula menjadi pelaku dalam penyebaran ideologi kekerasan telah menyebar hingga tingkat individual yang semakin sulit diidentifikasi karena tersebar ini telah membawa berserakan. Kondisi "Indonesia medan perang"(Kompas, 2 Mei 2011). Perang dalam arti yang melibatkan sarana kekerasan, dan perang ideologi antara dalam arti perbenturan Pancasila berhadapan dengan liberalisme sekaligus Islam garis keras. Dalam konteks (NII), jaringan ideologi bom Islam di garis Indonesia menjadi yang sesungguhnya ideologi, Pancasila pada praktik politik kenegaraan sepanjang telah mengalami era Orde Baru, "penyimpangan". Di satu pihak diakui bahwa Pancasila adalah pandangan hidup resmi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, namun di sisi lain Orde Baru telah memperlakukan Pancasila hanya sebagai "alat pemukul" bagi pihak yang kritis terhadap negara (Arief Budiman (ed.), 1992: 121-149). Dalam konteks itu, pasca Orde Baru masyarakat cenderung enggan mendasarkan diri pada Pancasila, bahkan Pancasila cenderung telah ditinggalkan sebagai pandangan hidup dalam berbangsa kurikulum dan telah pendidikan di juga "meminggirkan" Pancasila dari ranah pendidikan (Kompas, 6 Mei 2011). bernegara. Bahkan Indonesia Apakah warga muslim Indonesia selalu bersikap terhadap negara? Tentu saja tidak, karena masih ada warga muslim lainnya yang bersikap moderat dan jumlahnya lebih besar. demikian ekstrem Relasi Negara dan Agama: Pengalaman Indonesia dan Perbandingan yang menonjol di Indonesia di antaranya diwarnai oleh relasi negara dan agama. Konflik ini dapat melibatkan antara otoritas negara versus warga negara, dan konflik antar warga negara. Persoalan ini dapat diruntut dari bagaimana relasi antara negara dan agama, serta pandangan masyarakat terhadap negara dan agama. Relasi antara negara dan Titik konflik 1
RechtsVinding Online agama memiliki beberapa kecenderungan (Luthfi Assyaukanie, 2009; Musdah Mulia, 2009; & Abdul Aziz, 2011). Pertama, negara berdasar agama, pada negara terjadi bersatunya pemegang otoritas negara dan agama sayyidin (waliyul panatagama, caesaro papisme). Negara dan pemegang otoritas negara dijalankan berdasarkan agama tertentu. Pada model negara ini terdapat dua kemungkinan, yaitu warga negara diwajibkan memeluk agama lainnya resmi negara dan kemungkinan warga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. ini amri kalifatullah spirit bernegara, pada model ini negara tidak secara formal menganut agama tertentu, namun nilai-nilai agama menjadi spirit penyelenggara penyelenggaraan dan negara, dan terdapat jaminan dari negara terhadap warga negara untuk memeluk agama tertentu dan beribadat berdasarkan keyakinan agamanya itu. Kedua, agama sebagai Ketiga, negara sekuler, pada negara model ini terdapat pemisahan otoritas negara dan agama, atau secara ekstrem negara tidak mengurus agama dan demikian juga agama tidak berkaitan dengan negara. Lalu Indonesia berada pada model yang mana? Dalam pandangan saya, Indonesia cenderung berada pada model spirit agama kedua, bernegara. tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara berdasar kepada prinsip ketuhanan, dan negara memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warganya. yaitu sebagai Indonesia relasi agama dan Membicarakan Indonesia pada negara dalam konteks perkembangan awalnya tidak mungkin melupakan tokoh-tokoh semacam Snouck Hurgronje, van den Berg dan Hazairin. Dalam beberapa penelitian awal mereka tentang praktik hukum di Indonesia dapat ditemukan beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Dalam beberapa praktik hukum yang masyarakat berdasarkan Islam. Masyarakat bertindak dalam praktik hukum, seperti perkawinan, waris, jual beli dan lainnya menggunakan syari'ah beberapa hukumnya sebagai Islam (Abdurrahman Wahid et.al., 1990: 229-231). Adat (perilaku keseharian) masyarakat pada Indonesia banyak beberapa ditentukan oleh aturan Islam. ditemukan kepada praktik syari'ah dasar tempat di Dari hal inilah muncul teori receptio in complexu oleh van den Berg (Abdurrahman Wahid 229-231). Berg 1990: menganggap bahwa syari'ah Islam telah diambil sebagai pegangan masyarakat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan mereka. Syari'ah Islam menjadi sendi dasar bagi sebagian besar hukum adat masyarakat Indonesia, terutama yang berada pada busur Melayu Muslim, yaitu wilayah nusantara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar dan pernah oleh memiliki kerajaan-kerajaan Islam. Pada masyarakat ini antara hukum adat Melayu Muslim terdapat tidak Islam syari'ah dengan pemisahan sama sekali. Dalam pepatah Minangkabau dikenal dengan sebutan: syara' basandi "Adat basandi 2 et.al., pengalaman dipimpin syara',
RechtsVinding Online kitabullah. Syara' mangata, adat mamakai" (Abdurrahman Wahid et.al., 1990: 243-246). Berbeda dengan Berg, bagi Snouck Islam baru berlaku Hurgronje, syari'ah dalam masyarakat bila telah diadatkan. Syari'ah Islam, menurut Hurgronje, baru dapat diterima dan diberlakukan dalam masyarakat bila telah diterima oleh adat masyarakat setempat. Dengan kata lain Islam baru berlaku bila tidak syari'ah bertentangan dengan adat. Pada akhirnya, dengan menggunakan konsepsi hukum modern, Hurgronje menganggap bahwa adat baru dapat berlaku tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dibuat oleh negara. Inilah yang kemudian dikenal dengan teori receptio. jika Tentunya dapat dipahami adanya perbedaan antara dua orang ahli Islam dari Belanda tersebut. Di satu pihak van den Berg hukum masyarakat pada senyatanya. Sementara Snouck Hurgronje di pihak lain, dalam merekonstruksi berlakunya syari'ah Islam di Indonesia memiliki motif-motif politik tertentu. Melihat kenyataan bahwa syari'ah tempat di Indonesia telah mendarah daging dalam praktik hukum masyarakat dan tentu saja ini -dalam tidak menguntungkan penguasa kolonial Belanda, maka sebagai salah seorang penasehat penguasa Belanda, Hurgronje berkeyakinan bahwa satu-satunya jalan untuk memangkas hubungan erat antara syari'ah dan hukum adat adalah dengan cara memisahkan wilayah dunia dari wilayah agama. ingin melihat praktik kondisi Islam di sejumlah batas-batas tertentu - Teori Snouck Hurgronje nampaknya lebih diterima oleh penguasa kolonial Belanda. Syari'ah Islam yang tidak mengenal "pesan ketuhanan" pemisahan antara dengan "peran kemanusiaan", bahkan justru peran kemanusiaan harus dilakukan sesuai dengan pesan ketuhanan, dilihat oleh Snouck Hurgronje dapat membawa potensi revolusioner yang dapat membahayakan kolonial Belanda. Dengan kekuasaan tanpa melakukan pemisahan demikian, antara keduanya, tidak mungkin bisa mematahkan berlakunya syari'ah Islam di nusantara. Pengambilan teori Snouck Hurgronje ini masih dilanjutkan hingga kini dengan serangkaian pengaturan hukum dalam bentuk perundang-undangan formil yang diadopsi dari warisan kekuasaan Belanda secara konkordansi. Syari'ah Islam hanya selama memiliki wilayah ditentukan dan diberikan kewenangan oleh resmi buatan negara. undang-undang lain, pengaturan Sementara di wilayah hukum masih menjadi kewenangan hukum negara yang tidak mengadopsi syari'ah ini hukum penguasa Islam, dalam hal kolonial Belanda. pengaturan pascakolonial, zaman Indonesia mengalami suatu perdebatan panjang yang tak kunjung usai berkaitan dengan persoalan Islam dan negara. Perdebatan antar elemen masyarakat pada saat merumuskan bentuk negara Indonesia, dan perdebatan seputar "apa" yang akan dijadikan dasar bagi negara, apakah Indonesia akan menjadi negara berdasarkan agama, ataukah Indonesia akan bercorak negara-bangsa (nation state) merupakan 3 Menapaki
RechtsVinding Online gambaran betapa masalah Islam dan negara merupakan persoalan yang sensitif untuk (Bahtiar Effendy, 1998). diperdebatkan dalam Untuk memecah serangkaian perdebatan akhirnya diselesaikan dengan menerima Indonesia sebagai negara-bangsa dan Pancasila sebagai dasarnya. Perdebatan ini masih berlanjut dan berkepanjangan dalam Sidang dengan Konstituante, pembubaran dan memberlakukan kembali UUD 1945 oleh Soekarno atas desakan kalangan militer Angkatan Darat (Herbert Feith and Lance Castles, (eds.), 1988 & Adnan Buyung Nasution, 1995). kebuntuan itu, yang diakhiri Konstituante Serangkaian deskripsi historis tersebut menunjukkan bahwa telah memilih bercorak sebagai negara-bangsa, dan meninggalkan cita-cita sebagai negara berdasarkan atas agama tertentu, dalam hal ini Islam. Sampai batas-batas tertentu upaya menolak munculnya negara Islam di Indonesia dan berlakunya syari'ah Islam, merupakan langkah awal sekularisasi hukum di Iskandar Al-Barsany, 1992: 81-93). Indonesia Indonesia (Noer yang berpenduduk mayoritas muslim terdapat Islam. beberapa bentuk praktik syari'ah Dengan maksud untuk memudahkan klasifikasi dapat ditemukan dua corak utama praktik syari'ah Islam (Mohammad Fajrul Falaakh, 1994). Pada sejumlah negara Pertama, negara yang menempatkan syari'ah sebagai hukum negara. Negara macam ini menganggap bahwa syari'ah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah sudah cukup lengkap dan memadai untuk mengatur kehidupan masyarakat. Terhadap berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat, negara cukup dengan merujuk kembali kepada aturan normatif yang terkandung di dalam dua sumber tadi. Arab Saudi dan Sudan dapat ditunjuk sebagai contoh negara dalam kategori ini. Namun begitu, seperti di Arab Saudi muncul persoalan penafsiran terhadap teks Al- Qur'an dan Sunnah, karena di Arab Saudi lebih menekankan pada madzhab Hanbali- Wahabi. Jadi ada semacam persoalan intern di kalangan umat Islam Arab Saudi, yaitu dalam praktik syari'ah Islam lebih tunduk kepada madzhab yang dominan. Sementara tertentu, dalam praktik-praktik hukum seperti masalah perburuhan dan real estate, hukum yang digunakan adalah peraturan hukum yang dibuat oleh raja. Sudan kecenderungan ada berlakunya syari'ah Islam dibarengi dengan munculnya represifitas yang cukup tinggi oleh pihak penguasa terhadap pihak yang berbeda pendapat dengan penguasa negara 1994). (Abdullahi An-Naim, Ahmed Mahmoud Mohammed Toha, seorang ulama reformis yang memiliki sejumlah gagasan pembaharuan pemahaman syari'ah terpaksa harus tewas di tiang gantungan karena Ja'far Numeiry, hanya rezim pandangannya berbeda dengan pendapat resmi ulama negara. Kedua, Di hanya menempatkan sebagai bagian pelengkap saja dari hukum negara. Hukum yang berlaku hampir semuanya tidak bersumber dari syari'ah Islam, yaitu Qur'an dan Sunnah tekstual- formalistik. Syari'ah Islam di negara kategori 4 yang negara syari'ah hanya secara
RechtsVinding Online ini hanya digunakan untuk macam mengatur hal-hal yang sifatnya privat. Sementara di bidang lain yang bersifat publik tidak tersentuh sama sekali oleh pengaturan syari'ah. Dapat dikatakan, pada negara macam ini sekularisasi dalam arti pemisahan antara wilayah pengaturan agama dan pengaturan negara benar-benar terjadi. Turki sebagai pewaris terakhir dari kekhalifahan Islam dapat ditunjuk dalam hal ini. Hampir semua produk hukum Turki hukum merupakan Perancis. hanya menempati pengaturan dalam wilayah seperti perkawinan, hukum perceraian dan pewarisan. konkordansi dari syari'ah Sementara keluarga, Relasi Negara dan Agama di Indoonesia praktik penyelenggaraan tidak saja mempunyai dimensi negara kepentingan sesaat, akan tetapi hendaklah memiliki pandangan yang jauh ke depan. itu harus selalu Kepentingan ke depan didasarkan pada pertimbangan kepentingan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam, karena pelaksanaan ajaran Islam pada dasarnya tidak hanya penting bagi umat Islam saja akan tetapi bermanfaat bagi keluhuran sifat dasar kemanusiaan. Seluruh Secara umum pembuatan peraturan perundangan-undangan di Indonesia harus "kebijakan mengacu pemimpin harus berdasarkan pada kemaslahatan" (tasharraf imam 'ala raiyyah manuuthun bi al al mashlahah). Secara lebih khusus lagi, sesuai Islam dengan filosofi dasar semua (maqashid al kepada terhadap kaidah rakyatnya ajaran syari'at), maka peraturan perundang-undangan hendaklah tujuan dapat diturunkannya al syari'at syari'at) (Imam Abu Ishaq Ibrahim, 2004). memperkuat lima (maqashid Pertama, hifz al din. Setiap kegiatan didasarkan kepentingan Islam, oleh karena pemeliharaan ajaran kehidupan itu baru bernilai apabila selalu didasarkan kepada ajaran Islam. Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hakikat ajaran Islam malah undang-undang semua haruslah bertujuan memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya. Oleh karena itu pertimbangan haruslah untuk ditempatkan di atas segala-galanya. Semua peraturan perundang-undangan hendaklah yang dapat memudahkan orang beribadah oleh karenanya tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Islam (Q.S. Ali [3]:83). Mengingat agama yang 'Imran dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah Islam, maka setiap undang-undang hendaklah memberi kemudahan bagi umat Islam ajaran untuk mengamalkan agamanya, dan pada saat yang sama juga memberikan kemudahan bagi umat lainnya dalam mengamalkan ajaran agamanya. Bertolak pada pemikiran tersebut, setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan semangat spiritual yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. untuk justru kepentingan syari'at Kedua, hifz al nafs. Setiap pelaksanaan ajaran Islam harus selalu memelihara kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu upaya-upaya dibenarkan kehidupan yang justru berakibat hilangnya keberadaan manusia. Seluruh peraturan 5 tidak
RechtsVinding Online perundang-undangan harus dapat menjaga kelangsungan kehidupan dan melindungi kehormatan Tidak dibenarkan adanya undang-undang yang merendahkan martabat manusia karena manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna (Q.S. Al Tin [95]: 4); (Q.S. Al Isra' [17]: 33). Ketiga, umat manusia. Seluruh dapat perundang-undangan memelihara kelangsungan berketurunan, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya atau pemutusan upaya pembunuhan keturunan atas dasar alasan apapun juga. Serta tidak dibenarkan aktifitas perusakan lingkungan hidup karena dapat mengancam eksistensi kelangsungan hidup manusia. Seluruh perundang-undangan hendaklah bertujuan memuliakan manusia (Q.S. Al Isra' [17]: 31). hifz al nasl. harus produk Seluruh dapat perundang-undangan memelihara baik kepemilikan kepemilikan harta yang sempurna (milk taam) maupun kepemilikan tak sempurna (milk naaqish) dan hak-hak kepemilikan kebendaan termasuk hak cipta maupun budaya bangsa. Islam menegaskan adanya kepemilikan perorangan dan kepemilikan itu syirkah, namun harta yang dimiliki ibadah dan sosial yang memiliki nilai ditunaikan melalui infak dan shadaqah (Q.S. Al Hijr [15]: 20). Keempat, hifz al mal. hendaklah harta, zakat, Kelima, hifz al aql. Peraturan perundang-undangan hendaklah memuliakan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia yang memiliki akal sehat dengan kemampuan berfikir yang baik dan benar, terbebas dari hedonisme dan materialisme, jauh dari pragmatis serta menjunjung tinggi akhlak mulia, sehingga segenap kehidupan manusia menjadi aman dan bahagia (Qs. 17:70). Hal ini dapat terwujud manakala akal pikirannya positif, terkotori pengaruh narkotika dan obat-obat terlarang dan mampu menyikapi semua hal secara dewasa. tidak Berdasarkan kepada prinsip-prinsip tersebut, maka peraturan perundangan (1) melindungi (2) dengan berkeadilan; agama/keyakinan/kepercayaan masyarakat yang disahkan keberadaannya di Indonesia; (4) sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama; (5) selalu memiliki wawasan ke depan. produk hendaklah dapat: golongan; semua (3) sesuai Islam dalam hukum nasional adalah suatu keniscayaan, karena besar masyarakat Indonesia beragama Islam di mana ada bagian-bagian dari hukum Islam yang dapat terlaksana secara paripurna memerlukan peranan dan dukungan negara. Oleh karena itu, penyerapan hukum Islam dalam hukum nasional dapat diwujudkan sejalan dengan semangat bhineka tunggal ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum Islam adalah semuanya membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan alam semesta, sehingga tidak akan terjadi diskriminasi terhadap warga negara yang berbeda budaya maupun agama. Penyerapan hukum sebagian Pola penyerapan itu dapat dilakukan dalam tiga hal yaitu formal, substansial, dan 6
RechtsVinding Online esensial, tergantung pada materi dan ruang lingkup berlakunya. (rasmiah). Formal artinya penyerapan hukum Islam pada hukum nasional secara formal. Ada bagian-bagian hukum Islam yang harus diserap dalam hukum nasional secara formal dan hanya berlaku bagi umat Islam, seperti zakat, wakaf, peradilan agama, dan haji. Pertama, pola formal Kedua, substansial (dzatiah). Ajaran Islam adalah ajaran universal (rahmatan lil alamin), untuk itu NU berupaya agar nilai- nilai dirasakan kemaslahatannya bukan hanya oleh bangsa Indonesia saja akan tetapi oleh seluruh umat manusia. Karena sistem sosial politik bangsa Indonesia belum memungkinkan Islam secara formal, berlakunya ajaran maka memperjuangkan nilai-nilai substansi dalam peraturan perundang-undangan, seperti masalah pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. ajaran Islam dapat Ketiga, esensial (ruhiah). Hal ini terkait dengan kebinekaan bangsa Indonesia dan itu mendukung tegaknya NKRI. Karena perlu dalam menggunakan untuk pola menghindarkan penolakan masyarakat yang bagi berakibat perkembangan sosialisasi syariah pada masa depan. Hukum belum memungkinkan diterapkan, diupayakan untuk memasukkan esensi Hukum Islam ke dalam perundangan yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam hukum pidana Islam, belum perlu mendorong berlakunya hukum jinayat Islam secara formal ataupun mengupayakan substansial, penerapan syariah, tadriji kontraproduktif Islam yang tetapi terserapnya esensi hukum jinayah. Misalnya pidana (ghairu muhson) yang dalam KUHP tidak dianggap diperjuangkan sebagai menjadi delik pidana dengan hukuman ta'zir. terhadap pelaku zina pidana harus Relasi negara dan Islam di Indonesia diwarnai oleh ketegangan dan moderasi. Dengan demikian relasi negara dan Islam di Indonesia tidak selalu ditempuh melalui jalur ketegangan yang berwatak kekerasan, namun ketegangan itu dapat dikelola secara kreatif melalui jalur moderasi dan toleransi. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. adalah Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 7