KEDUDUKAN PERDAMAIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA oleh : Naomi Renata Manihuruk - 19941222 201712 2 001 Pendahuluan Proses penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum bertumpu pada Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dimana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan, sehingga sedikit peran individu dalam penyelesaian perkara pidana. Pencari keadilan sepenuhnya terpaku pada sistem peradilan pidana yang lebih dimaknai dengan menyelesaikan semua penanganan perkara pidana dengan rambu-rambu hukum positif yang bersifat kaku, sehingga penyelenggaraan penegakan hukum dijalankan tanpa seleksi perkara dan lebih mewujudkan pada keadilan prosedural1. Beberapa pandangan para ahli maupun tulisan-tulisan yang dibaca oleh Penulis menyatakan bahwa hukum pidana yang digunakan di Indonesia, khususnya KUHAP dan KUHP, merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik2. Sistem pemidanaan saat ini pula dianggap tidak memuaskan masyarakat dan mengabaikan realitas nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia3. Hal ini telah memicu sejumlah penelitian-penelitian untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, salah satunya adalah melalui mekanisme perdamaian. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian merupakan upaya yang dapat menjadi salah satu acuan implikasi proses penegakan yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan termasuk juga dalam konteks putusan pemidanaan dari hakim. Namun, mekanisme perdamaian lazim digunakan dalam penyelesaian terkait dengan kasus-kasus keperdataan, dengan mempertemukan antara para pihak yang bersengketa, menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan, dan berujung pada pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pola penyelesaian yang demikian sudah barang tentu tidak dikenal dalam hukum pidana, mengingat keberadaan hukum pidana dengan perangkat sanksinya baik berupa pidana mati, penjara, kurungan atau denda. Dalam hukum perdata, pola penyelesaian yang demikian memang diisyaratkan karena tujuan keberadaan hukum perdata 1 Manggala Saraya dkk, Jurnal: Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana (Fakultas Hukum Universitas Lampung: 2018). 2 Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anatara Asas, Teori, dan Penerapannya (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1. 3 Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 2. 1
untuk melindungi hak-hak sipil/privat, sedangkan keberadaan hukum pidana dengan saksinya dimaksudkan untuk tujuan pemberian efek jera pada pelaku tindak pidana (moral and deterrent effects). Namun, berkaitan dengan tujuan pemberian efek jera tersebut, Bentham menyatakan bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan. Penjatuhan hukuman melalui pidana yang berupa memberikan pembalasan penderitaan kepada pelaku bukanlah hal yang utama4. Karena pada prinsipnya hukum pidana berlaku sebagai ultimum remidium yang memiliki arti bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pada hukum positif Indonesia (KUHAP dan KUHP) asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian, akan tetapi, pada praktiknya terdapat beberapa perkara pidana diselesaikan secara damai, antara lain: melalui diskresi aparat penegak hukum, lembaga adat, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme perdamaian dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hanya saja belum secara eksplisit dan tegas diatur. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana kedudukan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana, apakah perdamaian dapat dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia; bagaimana urgensi perdamaian guna mewujudkan keadilan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini juga akan membahas mengenai akibat hukum dan persoalan-persoalan lain dari pelaksanaan perdamaian, misalnya mengenai: apakah perdamaian dapat diterapkan pada semua perkara pidana; bagaimanakah bentuk perdamaian yang akan diterapkan, bentuk pernyataan permintaan maaf atau bentuk ganti rugi; apakah bentuk putusan dapat didasarkan pada penghapusan pemidanaan atau hanya menjadi pertimbangan keringanan pidana. Permasalahan Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni: Bagaimana praktik perdamaian sebagai penyelesaian perkara pidana yang terjadi saat ini? Bagaimana prespektif penerapan perdamaian dalam pengadilan pidana? dan Bagaimana mekanisme perdamaian diakomodasi oleh pembaharuan hukum pidana nasional? 4 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 30. 2
Pembahasan A. Praktik Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Perdamaian Mekanisme perdamaian dalam sistem hukum nasional sesungguhnya telah lama ditetapkan khususnya pada bidang penyelesaian perkara perdata. Penerapan upaya perdamaian ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Kemudian, Pasca reformasi Pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini telah memberikan tempat khusus bagi keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi. Perkembangan selanjutnya, penerapan perdamaian di dalam proses litigasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain pada bidang penyelesaian perkara perdata, mekanisme perdamaian juga dikenal dalam praktik penyelesaian perkara pidana. Perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan dalam bentuk diskresi penegak hukum. Mediasi penal dapat ditemukan pada aturan di kepolisian, seperti: Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, menghormati norma sosial/adat, serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya5. Mediasi penal sebagaimana konteks di atas gradasi pengaturannya diatur pada level di bawah undang-undang. Akan tetapi, dalam batas pengaturan ditingkat undang-undang, untuk perkara pidana pada asasnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun, penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi penal ini perlu untuk dipertimbangkan. Mengapa? Apabila suatu perkara memiliki sifat kerugian perkaranya kecil atau ringan namun dilakukan melalui proses dalam sub sistem peradilan pidana maka relatif akan menimbulkan gejolak karena rasa keadilan masyarakat akan terusik. Misalnya, dapat disebutkan contoh kasus Ny Minah seorang nenek pencuri tiga biji bibit kakao diperkebunan PT Rumpun Sari Antan yang divonis oleh 5 Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 38-39. 3
pengadilan, yang menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat dengan dibawanya kasus pencurian tersebut ke pengadilan dan dijatuhkan pidana. Namun, apabila seandainya masalah ini dapat diselesaikan tanpa perlu dipersidangkan, maka besar kemungkinan gejolak ini akan terhindar. Pada dasarnya, konteks penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal puncaknya diharapkan dapat menekan penumpukan perkara di pengadilan. Perdamaian sesungguh telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun hanya dikenal dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak, yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perdamaian ini disebut dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Dalam diversi ini melibatkan partisipasi aktif korban, pelaku, maupun warga masyarakat misalnya anggota keluarga, profesional/ahli, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa hasil diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan, atau pelayanan masyarakat. Dalam hal diversi tercapai maka pemeriksaan perkara dihentikan. Selain melalui mediasi dan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat juga praktik perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana yang dilangsungkan di luar sistem peradilan pidana Indonesia namun diakui dan dapat ditemukan pada putusan-putusan terdahulu, yakni dalam perkara-perkara adat. Sampai sekarang pun masih banyak hakim yang mendasarkan putusannya pada hukum pidana adat atau menganggap hukum pidana adat masih berlaku6. Setiap hukum adat selalu berkaitan atau mengandung unsur budaya dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat (magis religious). Hukuman dalam perkara adat semata-mata dilakukan untuk menetapkan sanksi adat yang dianggap dapat membetulkan hukum adat yang dilanggar tersebut. Sanksi adat dapat dilakukan oleh si pelanggar dengan cara membayar ganti rugi kepada pihak yang terkena akibat pelanggaran tersebut, atau membayar uang adat kepada pihak yang terkena dan/atau masyarakat. Jika melihat dari konsep persidangan adat tersebut maka tersirat bahwa persidangan adat bertujuan untuk mencapai kedamaian, rekonsiliasi, kekeluargaan, serta tetap mempertahankan harkat dan martabat pada masyarakat adat secara keseluruhan. 6 Ibid., hlm. 46-55 4
Dari praktik-praktik perdamaian sebagaimana dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa seringkali penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non formal (di luar sistem peradilan) ini dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini tidak lepas dari penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah. Apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, maka mekanisme perdamaian yang berbentuk musyawarah sejalan dengan sila ke-4 Pancasila yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan". Pancasila menyerukan untuk pembuatan keputusan harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain prinsip musyawarah, mekanisme perdamian ini pula sejalan dengan konsep keadilan restoratif. Konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, sehingga partisipasi aktif antara korban, pelaku, maupun masyarakat sangat diharapkan dalam mencari penyelesaian masalah7. Dalam konteks ini perdamaian menjadi instrumen efektif dan efisien untuk memulihkan kondisi akibat terjadinya tindak pidana secara harmonis dan kekeluargaan antara korban dan pelaku serta keluarganya maupun masyarakat. B. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mengakomodasi Mekanisme Perdamaian Sebelum membahas mengenai mekanisme perdamaian yang telah diakomodasi dalam Rancangan KUHP, akan dijelaskan dahulu bagaimana mekanisme perdamaian dalam praktik di pengadilan. Mekanisme perdamaian dalam praktik di pengadilan pidana juga banyak dilakukan. Namun, eksistensi perdamaian dalam praktik di pengadilan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya sebagai bahan pertimbangan meringankan penjatuhan hukuman terdakwa (sekalipun ketentuan peringanan penjatuhan hukuman ini tidak diatur dalam KUHAP ataupun KUHP). Sebagai contoh, Penulis mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Sumedang dengan nomor perkara 289/Pid.B/2018/PN Smd yang berlangsung pada tanggal 31 Januari 2019. Terdakwa dalam perkara ini melakukan pelanggaran Pasal 378 KUHP yakni penipuan. Didalam proses persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dan telah mengganti seluruh kerugian yang dialami korban, yang mana pernyataan ini telah dituangkan dalam surat perdamaian dibawah tangan yang ditandatangani oleh korban dan terdakwa. Kemudian didalam putusan keberadaan perdamaian dalam bentuk ganti rugi diakui adanya, namun perdamaian tersebut 7 diakses 24/02/19 "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia Oleh: Jecky Tengens, SH" 5
hanya disebutkan dalam bagian 'hal yang meringankan terdakwa', dan penjatuhan pidana tetap diberikan, terdakwa dihukum pidana penjara lima bulan. Sebagaimana contoh diatas, sekalipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan sesungguhnya keadaan korban sudah terpulihkan, namun perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ataupun meminta penghentian proses perkara pidana. Pada ketentuan KUHP, mengenai penghapusan pertanggungjawaban pidana Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 menyebutkan bahwa penghapusan pidana didasarkan pada: cacat jiwa, orang yang berada di bawah umur, pengaruh daya paksa, melaksanakan undang-undang atau melaksanakan perintah jabatan. Lalu aturan dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 menyebutkan bahwa peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut didasarkan pada: telah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindakan yang sama, terdakwa meninggal dunia, atau perkara telah daluwarsa. Melihat dari aturan-aturan dalam KUHP tersebut, kita mengetahui bahwa sesungguhnya upaya damai tidak pernah menjadi komponen yang utama dan menentukan baik pada awal proses maupun pada akhir proses penanganan perkara pidana. Hukum pidana menempatkan masalah perdamaian menjadi urusan tersendiri di luar pengadilan. Menanggapi hal ini, Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL sebagaimana tertuang dalam buku "Refleksi Dinamika Hukum - Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir8" menuliskan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut Beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? Beliau menekankan bahwa tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Pada perkembangan kekinian terhadap hukum pidana memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran paradigma keadilan, yaitu dari keadilan retributif (berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana) menuju keadilan restoratif (berorientasi pada keseimbangan yang memperhatikan korban dan pelaku tindak pidana). Restorative justice secara perlahan dijadikan paradigma baru yang menutupi kekurangan daripada retributive justice. Secara tepat 8 Ibid., dikutip dari 6
konsep, sistem pemidanaan dalam Rancangan KUHP (Tahun 2017) menganut paradigma keadilan restoratif serta mengakomodir penerapan mekanisme perdamaian. Keadilan restoratif sangat jelas tergambarkan dalam tujuan pemidaan pada Pasal 55 yang menyebutkan9: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam pasal ini menekan pula bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Mekanisme perdamaian pula sangat jelas tergambarkan dalam Rancangan KUHP yang telah mengakomodasi mengenai pengaruh tindak pidana terhadap korban/keluarganya, dan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, menjadi dasar pertimbangan dalam pemidanaan (Pasal 56 ayat (1) huruf i, j dan k). Selain itu, pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan menjadi faktor peringanan pidana (Pasal 139). Bahkan dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (rechterlijk pardon) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan. Namun dalam Rancangan KUHP tersebut tidak mencantumkan ruang lingkup terhadap perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Dalam tulisan ini akan dikuti pendapat Mudzakkir yang mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui perdamaian adalah sebagai berikut:10 1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif; 2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP); 3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori "pelanggaran", bukan "kejahatan"; 4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium; 5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi; 6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan 9 Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI 24 Februari 2017. 10 OpCit., Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, hlm. 4-5. 7
(deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya; 7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. Pada rumusan yang ada dalam pembaruan hukum pidana nasional tersebut di atas, hakim diberikan ruang untuk menilai pemulihan kerugian dan pemaafan korban terhadap pelaku dalam lingkup perdamaian sesuai nilai Pancasila yaitu permusyawaratan dalam kebijaksanaan pemidanaan. Muladi menjelaskan bahwa11 hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Berkaitan dengan konteks perdamaian berdasarkan permusyawaratan dan kebijaksanaan dalam tujuan pemidanaan di atas maka sudah seharusnya bahwa tidak saja menjadi alasan peringanan pidana saja, tetapi dapat berupa penghapusan pemidanaan bilamana telah terpulihkannya kerugian korban dan akibat terganggunya sosial dari tindak pidana telah pula diharmonisasikan kembali. Dengan demikian pembaruan hukum pidana nasional telah memberikan penegasan akan sebuah upaya refilosofi pemidanaan dari retributive justice menuju restorative justice. Orientasi penghukuman sejauh mungkin dapat bermanfaat bagi para pihak (dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat) guna pemulihan konflik di masa yang akan datang. Oleh karenanya output dari proses peradilan ini adalah tetap berlandaskan pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan antar pihak. Penutupan 1. Kesimpulan Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa dan konflik yang terbaik dalam kultur bangsa Indonesia. Perdamaian dalam sistem hukum positif sudah diakui eksistensinya dalam penyelesaian perkara perdata, baik melalui arbitrase maupun mediasi. Dalam penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Khusus untuk peradilan pidana anak, sudah mengakomodasi perdamaian melalui lembaga diversi. Terkecuali perkara pidana anak, penerapan perdamaian dalam sidang pengadilan tidak dapat menghapuskan pemidanaan dari 11 Eko Soponyono, Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1 Januari 2012, hlm. 30. Dikutip dari Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6 Nomor 1 April 2017. 8
hakim. Perdamaian antar pelaku dan korban dengan diikuti penggantian kerugian dan pemaafan hanya berfungsi meringankan pemidanaan terhadap pelaku. Penulis melihat bahwa mekanisme perdamaian merupakan upaya yang ideal dalam memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat Indonesia. Pernyataan ini dijelaskan sebagai berikut: (i) Apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, maka mekanisme perdamaian merupakan cerminan dari penerapan musyawarah mufakat yang tertulis dalam sila ke-4 Pancasila. (ii) Mekanisme perdamaian sesuai dengan paradigma penegakan hukum pidana yang telah bergeser dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Tata acara peradilan pidana dalam keadilan restoratif berporos pada proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. (iii) Mekanisme perdamaian juga sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan adalah mencapai keseimbangan terhadap dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. (iv) Mekanisme perdamaian pula dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara yang dapat mewujudkan penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah, serta mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. 2. Saran Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara diantara mereka. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat "menang-menang" (win-win), serta menciptakan pada harmonisasi sosial. Pembentuk undang-undang (Legislatif) agar membuat aturan (khususnya dalam hukum acara pidana) yang membuka peluang terhadap aturan kesepakatan damai (dengan batasan-batasan tertentu) sebagai alasan penghentian poses perkara pidana, supaya praktik perdamaian memiliki legitimasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 9
Daftar Pustaka Manggala Saraya dkk, Jurnal: Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana (Fakultas Hukum Universitas Lampung: 2018). Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anatara Asas, Teori, dan Penerapannya (Jakarta: Kencana, 2016). Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan (Bandung: Lubuk Agung, 2011). Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015). Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2015). "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia Oleh: Jecky Tengens, SH" Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI 24 Februari 2017. Eko Soponyono, Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1 Januari 2012, hlm. 30. Dikutip dari Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6 Nomor 1 April 2017. 10