KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA BERITA NEGARA PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan sesuai dengan kebutuhan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
Menetapkan 2- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1530); 4. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1758); MEMUTUSKAN: : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial yang bertugas memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. 3. Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah.
3- 4. Penghubung adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan dari Komisi Yudisial. 5. Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disebut Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH adalah pengaduan/informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang berisi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. 6. Laporan Dugaan Perbuatan Yang Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim yang selanjutnya disebut Laporan Permohonan Advokasi Hakim adalah aduan/informasi yang disampaikan oleh pelapor kepada Komisi Yudisial tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 7. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, dan ucapan pegawai di Komisi Yudisial. BAB II PEMBENTUKAN PENGHUBUNG Pasal 2 (1) Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. (3) Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Yudisial setelah mendapat persetujuan rapat pleno Anggota Komisi Yudisial.
4- BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL Pasal 3 (1) Penghubung Komisi Yudisial mempunyai hubungan hierarkis dengan Sekretariat Jenderal. (2) Penghubung Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota provinsi. (3) Wilayah kerja Penghubung Komisi Yudisial berada dalam lingkup provinsi. (4) Dalam hal Penghubung Komisi Yudisial mendapat penugasan dari Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial dapat melaksanakan tugas di luar wilayah kerjanya. Pasal 4 Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial: a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; c. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup; d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Penghubung Komisi Yudisial melakukan: a. penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial;
5- b. pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan; c. pemantauan persidangan; dan d. penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, Penghubung Komisi Yudisial melakukan: a. penerimaan dan pencatatan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH; b. verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH; c. permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH kepada pelapor secara langsung; d. penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH; e. pelayanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH sebelum dilakukan registrasi; f. pemberian dukungan dalam proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH bersama unit kerja yang melakukan fungsi pemeriksaan; dan g. pemberian informasi perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH kepada pelapor. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Penghubung Komisi Yudisial melakukan: a. penerimaan dan pencatatan Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; b. penelaahan awal terhadap Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
6- dan c. pengumpulan bahan keterangan terkait Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim bersama dengan unit kerja yang melakukan fungsi advokasi. Pasal 8 Dalam hal Penghubung Komisi Yudisial mendapat hambatan dalam menjalankan tugas, Komisi Yudisial dapat mengambil alih tugas tersebut untuk ditindaklanjuti. BAB IV SUSUNAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Susunan Pasal 9 (1) Penghubung Komisi Yudisial terdiri atas: a. 1 (satu) orang koordinator; dan b. paling banyak 5 (lima) orang asisten. (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab mengoordinasikan dan melaksanakan tugas Penghubung. (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Penghubung. (4) Salah satu dari asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga bertanggung jawab terhadap administrasi Penghubung. Pasal 10 (1) Dalam hal Penghubung Komisi Yudisial mengalami persoalan yang memerlukan penyelesaian secara konkret, Sekretaris Jenderal dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Penghubung Komisi Yudisial.
7- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 11 Dalam hal terjadi kekosongan jabatan koordinator, Sekretaris Jenderal menunjuk pelaksana tugas koordinator sampai diangkatnya koordinator definitif. Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 12 Pengangkatan Penghubung ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Pasal 13 (1) Pengangkatan Penghubung dilakukan melalui proses seleksi secara obyektif, transparan, dan akuntabel. (2) Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dapat ditugaskan di Penghubung Komisi Yudisial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Pasal 14 (1) Koordinator dipilih oleh Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun melalui seleksi secara obyektif, transparan, dan akuntabel. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Pasal 15 (1) Syarat umum untuk dapat diangkat menjadi Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah:
8- a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berdomisili di daerah provinsi yang sesuai dengan tempat kedudukan Penghubung; e. pendidikan paling rendah S1; f. cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas, dan memiliki reputasi yang baik; g. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sejak lulus S1 dalam bidang hukum, pemerintahan dan kemasyarakatan; h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, dan paling tinggi berusia 40 (empat puluh) tahun; i. memiliki pengetahuan tentang Komisi Yudisial; j. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan k. bebas dari narkoba. (2) Syarat khusus untuk koordinator adalah: a. berpendidikan sarjana hukum; b. memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik; c. memahami isu-isu yang terkait dengan peradilan; d. memiliki kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan) yang baik; dan e. memiliki jaringan (networking) yang luas di daerah. Pasal 16 (1) Sebelum diangkat menduduki jabatannya, Koordinator dan Asisten wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Sekretaris Jenderal. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat sebagai Petugas Penghubung di ..... sebagaimana ditetapkan dalam
9- Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor ....., akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun juga; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu, yang menurut sifatnya, atau menurut perintah, harus saya rahasiakan; Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah, atau sesuatu pemberian, berupa apapun saja, dari siapapun juga, yang saya tahu, atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal, yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; Bahwa dalam saya menjalankan jabatan atau pekerjaan, saya senantiasa akan lebih mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10- Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 17 Penghubung dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pelaksanaan tugas; d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; dan e. penilaian kinerja 2 (dua) kali bernilai buruk. Pasal 18 Penghubung dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila: a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; b. melanggar larangan rangkap jabatan; c. melakukan perbuatan pelanggaran kode etik yang diancam dengan sanksi berat; dan d. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 19 Penghubung dapat diberhentikan sementara dari jabatannya apabila menjadi tersangka tindak pidana. Pasal 20 Batas usia pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. Pasal 21 Pemberhentian Penghubung ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
11- Pasal 22 Penghubung yang diberhentikan wajib: a. mengembalikan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; b. mengembalikan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan c. menjaga kerahasiaan informasi dan data yang diperoleh selama bertugas di Komisi Yudisial. BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Pasal 23 Penghubung berhak atas: a. gaji; b. cuti; c. jaminan kesehatan; d. jaminan hari tua; e. bantuan hukum; dan f. pengembangan kompetensi. Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. Pasal 25 Penghubung wajib: a. mematuhi kode etik; b. melaksanakan peraturan yang berlaku; c. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait; d. melaksanakan tugas berdasarkan sasaran kerja dengan penuh tanggung jawab; e. masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja; dan f. menjaga nama baik Komisi Yudisial.
12- Pasal 26 Penghubung dilarang: a. merangkap jabatan menjadi: 1. hakim; 2. jaksa; 3. anggota TNI; 4. anggota POLRI; 5. pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; 6. advokat; 7. pengurus dan/atau anggota partai politik; dan 8. PNS; b. melakukan perbuatan yang menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas Penghubung. BAB VI PENILAIAN KINERJA Pasal 27 (1) Sekretaris Jenderal melakukan penilaian kinerja terhadap Penghubung. (2) Penilaian kinerja terhadap Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penilaian kinerja Penghubung Komisi Yudisial; dan b. penilaian kinerja individu. (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. BAB VII SANKSI Pasal 28 (1) Penghubung yang melakukan pelanggaran terhadap
13- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 akan dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sanksi ringan; b. sanksi sedang; dan c. sanksi berat. (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. teguran lisan; atau b. teguran tertulis. (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu tidak diberikan tunjangan paling lama 3 (tiga) bulan. (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan sanksi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. BAB VIII TATA KERJA PENGHUBUNG Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas, Penghubung melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait. (2) Dalam pengelolaan administrasi Penghubung Komisi Yudisial, Penghubung melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan tugas dan fungsi administrasi Penghubung. Pasal 30 Koordinator bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas, capaian kinerja, dan pengelolaan barang milik negara di Penghubung Komisi Yudisial. Pasal 31 Penghubung Komisi Yudisial melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Sekretaris Jenderal melalui unit kerja
14- yang melakukan tugas dan fungsi administrasi Penghubung Komisi Yudisial. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 32 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Yudisial. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 574), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku, semua peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Penghubung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial ini. Pasal 35 Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. tugas
15- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2017 KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd AIDUL FITRICIADA AZHARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 195