Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE) Diperbarui pada November 2019 Tujuan: Wilmar International Limited ('Wilmar') pertama kali mengumumkan kebijakan 'Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi' (NDPE) pada tanggal 5 Desember 2013, dan berlaku sejak saat itu. Mulai saat itu pula, Wilmar telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya untuk melakukan berbagai inisiatif guna mendorong pelaksanaan persyaratan kebijakan ini di seluruh rantai pasok, terutama di sektor minyak sawit yang lebih luas. Sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan kebijakan NDPE yang berlaku di seluruh rantai pasok, Wilmar telah memainkan peran kepemimpinan dalam memajukan keberlanjutan sejak tahun 2013. Keberhasilan dan tantangan yang kami hadapi diuraikan dalam laporan publik perusahaan. Kami terus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan industri seluas mungkin untuk melaksanakan komitmen keberlanjutan terkait perlindungan terhadap hutan, lahan gambut, serta hak asasi manusia (HAM) dan hak masyarakat. Kebijakan yang diperbarui ini mencerminkan komitmen kami yang tanpa henti dalam mengupayakan rantai pasok yang bebas dari deforestasi dan konflik. Sejalan dengan pernyataan kebijakan NDPE awal kami, dan sebagaimana telah kami jelaskan pada bulan Desember 20181, Wilmar menetapkan tanggal 31 Desember 2015 sebagai batas akhir bagi kepatuhan pemasok terhadap ketentuan kebijakan NDPE. Cakupan: Seluruh ketentuan dalam kebijakan ini, tanpa kecuali, berlaku untuk: Semua operasi Wilmar di seluruh dunia, termasuk seluruh anak perusahaan, fasilitas pemurnian, PKS atau perkebunan yang kami miliki, kelola, atau investasikan, terlepas dari berapa pun saham yang kami miliki di dalamnya. Semua pemasok pihak ketiga (di tingkat grup2). 1 Pernyataan Bersama Menciptakan Rantai Pasok Minyak Sawit Bebas Deforestasi. 2 Pada 2019, Wilmar memulai konsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal untuk mengembangkan pedoman internal yang jelas bagi penafsiran peraturan dan regulasi terkait pengertian "tingkat grup". Hingga finalisasi pedoman internal, "tingkat grup" didasarkan pada pengertian "grup" menurut RSPO. Selain itu, penafsiran nasional akan berlaku di masing-masing wilayah.
Prinsip: Prinsip-prinsip berikut tetap menjadi inti kebijakan kami: Tanpa Deforestasi Tidak Melakukan Pengembangan Baru di atas Gambut Tidak Melakukan Eksploitasi terhadap Manusia dan Masyarakat Setempat Tidak Melakukan Pengembangan di Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) atau Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) • Tanpa bakar • Secara bertahap mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada operasi yang sedang berjalan Tidak Melakukan Pengembangan Baru di Atas pun Gambut, Kedalamannya Berapa Praktik Pengelolaan Terbaik untuk Perkebunan yang Masih Beroperasi di Atas Gambut Jika Dilakukan, Dapat Mengeksplorasi Opsi Restorasi Gambut melalui Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan Ahli dan Masyarakat Menghormati dan Mendukung Asasi Manusia (HAM) yang Diakui secara Internasional Hak Menghormati dan mengakui hak semua pekerja Menghormati dan melindungi dan anak hak kesejahteraannya Mendukung Pelibatan Petani dalam Rantai Pasok Menghormati hak kepenguasaan lahan Menghormati Hak Masyarakat Adat Masyarakat Setempat dalam Memberikan atau Menahan Persetujuan Informasi Awal atas Dasar Tanpa (FPIC) Paksaan terhadap Operasi di Lahan yang Terbukti Mengandung Hak Legal, Komunal, atau Adat atas Nama Masyarakat. dan Mencari untuk Akses Menyediakan jika Perusahaan Pemulihan atau Mengakibatkan Berkontribusi terhadap terjadinya Dampak Negatif pada Hak Asasi Manusia Upaya Di dalam prinsip-prinsip inti kebijakan, atas setiap ketidakpatuhan yang ditemukan dan terverifikasi sehubungan dengan deforestasi dan pengembangan di atas gambut selepas tanggal batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan kewajiban melaksanakan tindakan pemulihan atau membuat Rencana Pemulihan sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Bersama Wilmar (7 Desember 2018)3. 3 Pernyataan Bersama Menciptakan Rantai Pasok Minyak Sawit yang Bebas Deforestasi. 2
1. Tanpa Deforestasi • Tidak Melakukan Pengembangan di Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) atau Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) Wilmar mensyaratkan perlindungan hutan SKT dan kawasan NKT di seluruh perkebunan dalam rantai pasok globalnya sesuai cakupan penuh kebijakan ini. Setiap kegiatan pengembangan perkebunan harus melaksanakan identifikasi kawasan NKT dan hutan SKT yang harus dilindungi, dengan menggunakan panduan praktik terbaik internasional berdasarkan Prinsip dan Kriteria the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Jaringan Sumber Daya Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Resource Network/HCVRN) dan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT). Pada tahun 2018, P&C RSPO mewajibkan penggunaan Panduan Terpadu Penilaian SKT-NKT.4 Pendekatan SKT merupakan metodologi yang membedakan antara kawasan hutan yang dilindungi dan lahan terdegradasi dengan nilai karbon dan keanekaragaman hayati rendah yang dapat dikembangkan. Metodologi Pendekatan SKT juga turut mempertimbangkan lahan masyarakat adat dan masyarakat setempat serta Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari pemilik hak atas lahan. Semua penilaian baru harus diintegrasikan dengan penilaian Pendekatan NKT-SKT yang dipimpin oleh para penilai yang berizin Skema Lisensi Penilai (Assessor Licensing Scheme/ALS) dan praktisi yang terdaftar dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock Approach/HCSA), dan melakukan peninjauan mutu HCVRN atau HCSA. Dalam operasi dan fasilitas milik Wilmar, kami memiliki komitmen yang lebih spesifik dan menyertakan praktik pengelolaan terbaik untuk lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan: ➢ Kami akan mendukung konservasi dan restorasi hutan SKT, kawasan NKT, lahan gambut, dan lahan lainnya yang penting secara ekologis dan budaya dalam lanskap yang menjadi tempat kami menjalankan operasi, melalui Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu (ICLUP).5 Hal ini dilakukan bekerja sama dengan sejumlah besar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS). ➢ Kawasan-kawasan yang diidentifikasi memiliki NKT dengan fungsi penting bagi masyarakat dan budaya setempat akan dikelola untuk mempertahankan nilainya. ➢ Kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengambil tindakan tegas untuk melindungi satwa dan tanaman asli, terutama spesies langka, terancam, dan hampir punah (RTE). Dilarang keras melakukan perburuan ilegal satwa liar di dalam perkebunan dan hutan. Dilarang pula untuk memburu, menangkap, mengambil, dan memperdagangkan satwa liar di perkebunan. ➢ Kami menghormati hak tradisional penduduk dan masyarakat adat untuk berburu. Kami akan bekerja sama dengan kelompok masyarakat tersebut untuk memastikan agar perburuan dilakukan secara terkendali dan di kawasan yang memang ditetapkan untuk tujuan tersebut, asalkan kegiatan perburuan dimaksud bersifat legal, non-komersial, tidak mengancam kelangsungan hidup jangka panjang spesies ini, tidak melibatkan spesies langka, terancam, dan hampir punah (RTE), dan tidak pula berdampak buruk terhadap proses ekologis yang penting bagi pertanian dan keberlanjutan ekosistem lokal. 4 Penilaian NKT atau HCSA mandiri dapat diterima dalam situasi tertentu, dengan syarat tetap mengikuti toolkit HCSA (versi 2) dan sesuai dengan panduan HCSA atau RSPO jika penilaian tersebut diizinkan. Lihat di sini untuk info lebih lanjut. 5 ICLUP merupakan hasil/keluaran yang diharapkan dari proses penilaian Pendekatan SKT-NKT. Pada tahun 2020, penilaian SKT akan memublikasikan panduan mengenai apa saja yang termasuk dalam ICLUP. Hingga waktu tersebut, rencana pengelolaan dan pemantauan Wilmar akan mengikuti praktik terbaik yang berlaku pada tingkat internasional. 3
➢ Kami akan melakukan pengayaan tanaman di kawasan NKT, zona sempadan sungai, area sepanjang jalan utama di dalam kompleks perkebunan, dan ruang kosong yang tidak cocok untuk tanaman berdasarkan pendekatan lanskap. Tanpa bakar Kami tidak mengizinkan penggunaan api dalam persiapan penanaman baru, penanaman kembali, atau pengembangan lainnya, sesuai dengan cakupan penuh kebijakan ini. Kami tidak akan bertoleransi terhadap segala kegiatan pembakaran yang disengaja untuk pembukaan lahan oleh pemasok kami. Secara Bertahap Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Operasi yang Berjalan Untuk operasi yang dijalankan Wilmar, kami akan mengadopsi dan menerapkan target penurunan emisi GRK yang signifikan, yang akan dicapai dengan mengolah limbah cair PKS (POME) untuk mengurangi emisi gas metana, menghentikan deforestasi, serta praktik pengelolaan terbaik pada lahan gambut yang telah dibudidayakan. Kami juga mengharapkan agar pemasok mengadopsi praktik ini. Secara berkala, kami akan melaporkan kemajuan dalam pemantauan dan penurunan polutan signifikan6 serta emisi dari operasi perkebunan dan PKS, dengan menggunakan perangkat yang sesuai, seperti kalkulator PalmGHG RSPO dan standar penghitungan Protokol GRK, atau perangkat lainnya yang setara. 2. Tidak Melakukan Pengembangan Baru di atas Gambut7 • Tidak Melakukan Pengembangan Baru di Atas Gambut, Berapa pun Kedalamannya Wilmar tidak akan menyetujui pengembangan baru yang dilakukan di atas gambut, terlepas dari berapa pun kedalamannya, sesuai dengan cakupan penuh kebijakan ini. Praktik Pengelolaan Terbaik untuk Perkebunan yang Masih Beroperasi di Atas Gambut Jika perkebunan telah dikembangkan di atas lahan gambut sejak masa lalu, Wilmar akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan ahli untuk memastikan diterapkannya Praktik Pengelolaan Terbaik untuk gambut, sebagaimana diatur oleh RSPO dan ahli gambut. Jika Dapat Dilakukan, Mengeksplorasi Opsi Restorasi Gambut melalui Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan Ahli dan Masyarakat Ketika tanaman yang ditanam di atas gambut berakhir masa hidupnya dan sesuai hasil penilaian drainase gambut yang disyaratkan berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO 2018, Wilmar akan mengeksplorasi opsi restorasi lahan gambut dan hutan gambut dalam jangka panjang. 6 Definisi "zat pencemar signifikan" menurut RSPO: Zat kimia atau biologis yang memiliki dampak merugikan terhadap mutu air, udara, dan lahan, termasuk Limbah Cair dari PKS (Palm Oil Mill Effluent/POME), saluran pembuangan, dan polutan air limbah, sedimen, pupuk, pestisida, bahan bakar dan minyak, serta polutan udara, sesuai panduan standar peraturan nasional dan internasional. 7 Wilmar mengikuti definisi gambut RSPO, definisi khusus untuk Indonesia dan Malaysia, serta definisi FAO Histosol untuk wilayah yang tidak memiliki definisi gambut sendiri. 4
3. Tidak Melakukan Eksploitasi terhadap Manusia dan Masyarakat Setempat Wilmar berkomitmen untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip berikut ini berlaku bagi semua pihak yang terdampak langsung oleh setiap operasi yang termasuk dalam cakupan penuh kebijakan ini. Pihak sebagaimana dimaksud mencakup mereka yang tinggal di kawasan setempat atau masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi operasi yang dilakukan, dan orang-orang yang bekerja sebagai karyawan dan kontraktor, serta pekerja kontrak dan migran. Menghormati dan Mendukung Hak Asasi Manusia (HAM) yang Diakui secara Internasional Kami berkomitmen untuk menegakkan dan mendukung HAM yang diakui secara internasional sebagaimana dijelaskan dalam International Bill of Human Rights (terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), serta delapan Konvensi dan Deklarasi mendasar mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Pendirian kami pada kebijakan Tanpa Eksploitasi beserta kebijakan-kebijakan, rencana aksi dan mekanisme yang kami miliki mengacu pada Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Usaha dan Hak Asasi Manusia, yang mencakup tiga pilar, yakni 'Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan', dan dukungan terhadap hak asasi manusia. Kami juga dipandu dan mendapatkan informasi dari United Nations Global Compact dan Pedoman Sukarela FAO mengenai Tata Kelola Kepenguasaan Lahan yang Bertanggung Jawab, Perikanan, dan Hutan dalam konteks ketahanan pangan nasional (VGGT). Aturan-aturan ini berlaku bagi semua pekerja, kontraktor, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan siapa pun yang terkena dampak operasi kami berdasarkan cakupan penuh kebijakan ini, sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Kerangka Kerja Hak Asasi Manusia Menghormati dan Mengakui Hak Semua Pekerja Kami berkomitmen untuk memastikan dihormatinya hak semua orang yang bekerja pada setiap operasi dan fasilitas kami berdasarkan cakupan penuh kebijakan ini sesuai peraturan perundangan daerah, nasional dan internasional yang telah diratifikasi. Kami juga berkomitmen untuk memastikan diberlakukannya praktik terbaik internasional jika kerangka hukum yang mengaturnya belum dijalankan. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan: ➢ Undang-Undang Negara Inggris tentang Perbudakan Modern (The United Kingdom Modern Slavery Act); ➢ Prinsip dan Panduan Pelaksanaan: Tenaga Kerja yang Bebas dan Adil dalam Produksi Minyak Sawit; dan ➢ Kebijakan Wilmar lainnya yang mendukung nilai dan komitmen kami (yaitu Kerangka Kerja Hak Asasi Manusia, Kebijakan Perlindungan Anak, Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kebijakan Kesetaraan Kesempatan Kerja, Kebijakan Pelecehan Seksual, Kekerasan dan Penganiayaan, Pengungkapan/Pelaporan (Whistleblowing), dan Piagam Hak-Hak Perempuan (Women's Charter). dan Hak-Hak Reproduksi; Kebijakan Persyaratan berikut sangat penting untuk keberhasilan penerapan kebijakan ini: i. Penghapusan kerja paksa, terikat (termasuk kerja ijon) atau praktik buruh kontrak, perbudakan dan perdagangan manusia, dan pembatasan kebebasan bergerak pekerja. Wilmar berkomitmen untuk menegakkan hak kebebasan bergerak dan hak untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. 5
ii. Menegakkan hak-hak pekerja atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan membentuk serta bergabung dengan serikat pekerja pilihannya. iii. Memastikan perekrutan yang etis sehingga pekerja tidak dikenakan biaya perekrutan di tahap apa pun selama proses perekrutan, dan tidak ada penahanan paspor/dokumen identitas. Pekerja tetap dapat secara sukarela menyerahkan paspor atau dokumen identitasnya untuk dipegang oleh manajemen untuk tujuan pengamanan. Dalam kasus demikian, dokumen tersebut harus dikembalikan kepada pekerja jika diminta. Harus ada bukti uji kelayakan dalam menerapkan kebijakan ini untuk semua pekerja kontrak dan pemasok. iv. Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Wilmar akan berupaya untuk melindungi pekerjanya, masyarakat setempat, dan lingkungan dari paparan bahan kimia berbahaya. Pestisida kategori Kelas 1A atau 1B menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan yang tercatat dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam tidak akan digunakan, kecuali dalam situasi khusus dan mendesak. Penggunaan Parakuat dilarang keras. Kami akan bekerja bersama para pemangku kepentingan untuk menentukan dan melaksanakan strategi pengendalian hama alternatif dalam rangka sepenuhnya menghindari penggunaan pestisida-pestisida ini. v. Menghormati keberagaman dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Piagam Hak-Hak Perempuan (Women's Charter), Kebijakan Kesetaraan Kesempatan Kerja dan Kebijakan Pelecehan Seksual, Kekerasan dan Penganiayaan, dan Hak-Hak Reproduksi. vi. Komitmen terhadap praktik terbaik terkait hal persyaratan kerja yang adil, termasuk di dalamnya pembayaran upah yang memenuhi atau berada di atas persyaratan legal yang berlaku, dengan memperhitungkan target produksi 8 dan jam kerja yang layak. Bidang fokus lainnya adalah asuransi kecelakaan di tempat kerja, dokumentasi kontrak kerja, kerahasiaan, akomodasi dan akses terhadap pemulihan, yang dijelaskan dalam Lampiran dalam kebijakan ini. Menghormati dan Melindungi Hak Anak dan Kesejahteraannya Wilmar tidak bertoleransi terhadap praktik pekerja anak serta segala bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Kami berkomitmen menghapus segala pelanggaran demikian di seluruh rantai pasok kami. Penjaminan kesejahteraan dan perhatian khusus bagi anak dalam operasi serta operasi pihak ketiga kami juga diatur dalam keseluruhan cakupan kebijakan ini, sebagaimana dijabarkan dalam Kebijakan Perlindungan Anak. Mendukung Pelibatan Petani dalam Rantai Pasok Wilmar berkomitmen mendukung pelibatan (inklusi) petani dalam rantai pasoknya. Petani adalah bagian penting dari industri ini dan mereka menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kepatuhan keberlanjutan yang dapat menyingkirkannya dari rantai pasok minyak sawit. Tantangan tersebut mencakup kemungkinan tingkat pengetahuan agronomis petani yang lebih rendah dan umumnya memiliki akses yang lebih sulit dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Banyak petani yang juga memiliki hak atas tanah adat atau tanah lokal (ada yang dikenal sebagai 'Native Titles' di Malaysia atau 'Tanah Ulayat' di Indonesia) dengan hak yang jelas untuk mengembangkan lahannya. Wilmar akan melanjutkan konsultasi yang ada saat ini dengan petani serta memberikan pendampingan dan dukungan teknis untuk membantu mereka mencapai kepatuhan terhadap kebijakan ini. Sebagai prioritas, kami berfokus pada pemasok petani swadaya untuk PKS mandiri Wilmar dan mendorong pemasok pihak ketiga untuk mengembangkan programnya sendiri. Wilmar 8 Diidentifikasi dan disepakati bersama melalui proses kalibrasi yang melibatkan pekerja, perwakilannya seperti misalnya serikat pekerja, dan pihak manajemen perusahaan. 6
menyambut baik dukungan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan konsumen untuk membantu petani mencapai kepatuhan. Menghormati Hak Kepenguasaan Lahan Dengan mengacu pada Pedoman Sukarela dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB tentang Tata Kelola Kepenguasaan Lahan yang Bertanggung Jawab, Wilmar menghormati hak formal dan adat yang dimiliki masyarakat adat dan masyarakat setempat atas lahan, wilayah, dan sumber daya yang terbukti berada dalam konteks kegiatan operasional kami. Hal ini mencakup adanya bukti hak untuk memiliki, menguasai, memanfaatkan, dan mengelola lahan, wilayah, dan sumber daya ini. Penghormatan terhadap hak-hak ini dilakukan dengan kesadaran akan kewajiban nasional, konstitusional, dan peraturan perundangan baik tingkat nasional maupun daerah di negara tempat kami menjalankan operasi. Menghormati Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat dalam Memberikan atau Menahan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) terhadap Operasi di Lahan yang Terbukti Mengandung Hak Legal, Komunal, atau Adat atas Nama Masyarakat. Wilmar berjanji untuk menghormati dan mengakui hak formal dan adat jangka panjang serta hak individual masyarakat adat dan masyarakat setempat sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Persyaratan Sosial dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA). Wilmar berkomitmen untuk menjamin dilaksanakannya kepatuhan hukum dan praktik terbaik internasional dalam FPIC berdasarkan keseluruhan cakupan kebijakan ini sebelum memulai operasi atau kegiatan baru. Wilmar akan melibatkan masyarakat pemangku kepentingan setempat dan internasional untuk menjamin agar proses FPIC dilaksanakan dengan benar dan terus ditingkatkan. Mencari Upaya untuk Menyediakan Akses Pemulihan jika Perusahaan Mengakibatkan atau Berkontribusi terhadap terjadinya Dampak Negatif pada Hak Asasi Manusia Operasi-operasi yang dimiliki Wilmar juga akan bekerja sama untuk menemukan dan menyediakan akses pemulihan jika Wilmar telah mengakibatkan atau berkontribusi terhadap terjadinya dampak negatif hak pada asasi manusia. Identifikasi dan pemulihan ini mencakup hubungannya dengan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat serta hak pekerja. 4. Pengaduan dan Keluhan • Menyelesaikan Segala Pengaduan dan Konflik melalui Proses yang Terbuka, Transparan, dan Konsultatif Wilmar menjalankan Prosedur Keluhan agar setiap pemangku kepentingan dapat menyampaikan keluhannya terhadap pihak mana pun. Semua keluhan yang dicatat dalam Prosedur Keluhan harus ditangani dengan tepat waktu dan semua investigasi beserta temuan yang didapatkan akan dilaporkan secara transparan dengan pengungkapan penuh kepada publik. Penangguhan terhadap pemasok akan diberlakukan pada tingkat grup; Wilmar akan mempertimbangkan untuk melanjutkan kembali kegiatan usaha dengan grup yang bersangkutan hanya jika grup tersebut telah memenuhi persyaratan minimum untuk masuk kembali ke dalam rantai pasok. Jika hasil investigasi terhadap kasus pengaduan melalui mekanisme eksternal (mis. Prosedur Pengaduan RSPO, Dinas Penasihat Kepatuhan/Ombudsman (CAO), dll.) tidak menjamin kepatuhan 7
dengan kebijakan NDPE Wilmar, maka pengaduan ini akan ditinjau secara internal dan, jika diperlukan, Unit Keluhan akan membuat rekomendasi penangguhan terpisah untuk pemasok. Wilmar juga menjalankan Kebijakan Pengungkapan (Whistleblowing), berdasarkan keseluruhan cakupan kebijakan ini, di mana personel internal dan eksternal dapat (secara rahasia) menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya hal tidak patut yang dilakukan perusahaan, serta menyusun kerangka kerja untuk investigasi independen. Wilmar mendukung perlindungan terhadap pembela lingkungan dan hak asasi manusia dan melarang ancaman, gangguan, intimidasi, penggunaan kekerasan, atau tindak balas terhadap suatu pihak yang menyampaikan kekhawatiran, mengajukan pengaduan, atau turut serta dalam investigasi atau pengungkapan. Terakhir, Wilmar menjaga komitmen yang jelas dan kuat terhadap prinsip antikekerasan dan sebisa mungkin melakukan apa pun (dalam berbagai konteks) untuk mencegah penggunaan paksaan atau ancaman atau tindakan kekerasan yang nyata. 5. Pelaporan kepada Publik dan Pelibatan Pemangku Kepentingan Wilmar menghargai masukan dari pemangku kepentingan dan berkomitmen terhadap pelibatan semua pemangku kepentingan secara proaktif dan konstruktif, termasuk di dalamnya masyarakat, pemerintah, konsumen, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Komitmen ini mencakup pemberian informasi kepada publik terkait dampak operasi Wilmar dalam format dan bahasa yang sesuai dengan pemangku kepentingan terkait. Kami akan memublikasikan rencana pelaksanaan, menyajikan informasi terbaru kepada publik secara berkala tentang pelaksanaan kebijakan ini, dan mengundang pemangku kepentingan untuk memberikan masukan jika memungkinkan. Wilmar bertujuan untuk terus meningkatkan pelaksanaan kebijakan ini. Seiring dengan masuknya informasi dan pengetahuan baru, baik melalui pengalaman kami maupun penelitian atau pengalaman pihak eksternal, Wilmar akan menyesuaikan dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan melalui cara yang sejalan dengan tujuan untuk melindungi hutan, lahan gambut, masyarakat setempat, dan hak asasi manusia. Kuok Khoon Hong Ketua dan Pejabat Eksekutif Tertinggi (CEO) Wilmar International Limited. 15 November 2019. 8
Lampiran tentang Kondisi Kerja Wilmar berkomitmen melakukan praktik terbaik dalam hal persyaratan kerja yang adil, sejalan dengan Prinsip yang ditetapkan dalam pedoman Prinsip dan Panduan Pelaksanaan: Tenaga Kerja yang Bebas dan Adil dalam Produksi Minyak Sawit, yang disusun oleh Forum Pemangku Kepentingan Ahli. Secara khusus, kami berkomitmen terhadap poin-poin di bawah ini untuk operasi kami dan mengharapkan standar yang sama pula dari pemasok kami. i. Kontrak kerja - Perusahaan beserta pemasok/kontraktornya harus memastikan agar para pekerja diberikan informasi rinci tentang kondisi kerja secara tertulis dalam bahasa yang dipahaminya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) sifat pekerjaan yang akan dilakukan, nilai upah dan cara pembayarannya, jam kerja, liburan dan cuti lainnya, serta semua tunjangan kerja lainnya. ii. Perundingan bersama dan kebebasan berserikat - Sesuai dengan Prinsip 6.6 RSPO, kami menghormati hak pekerja untuk membentuk dan mengikuti serikat pekerja yang dipilihnya, dan untuk melakukan perundingan bersama. Jika hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama dibatasi berdasarkan hukum, maka harus disediakan sarana serupa untuk berserikat secara independen dan bebas serta melakukan perundingan bersama untuk semua tenaga kerja dimaksud. iii. Upah - Perusahaan beserta pemasok/kontraktornya harus memastikan agar semua pekerja diberi upah yang sama dengan atau melebihi upah minimum legal. Jam kerja - Perusahaan beserta pemasok/kontraktornya wajib menjamin agar pekerja tidak bekerja lebih dari enam puluh (60) jam per pekan sebagai bagian dari standar atau jam kerja berdasarkan kontraknya; agar setiap jam lembur dikerjakan secara sukarela dan diberi kompensasi dengan tarif yang sesuai dengan hukum yang berlaku secara nasional; dan bahwa pekerja tidak diwajibkan bekerja pada hari libur atau diberi kompensasi sesuai dengan hukum nasional jika mereka memilih untuk bekerja pada hari tersebut, dan memiliki setidaknya satu hari libur dalam tujuh hari dan setidaknya satu hari libur setelah enam hari kerja berturut-turut. v. Pencatatan - Perusahaan dan pemasok/subkontraktornya wajib menyimpan catatan jam kerja iv. dan upah yang transparan dan dapat dipercaya untuk semua pekerja. vi. Penghormatan terhadap keberagaman - Perusahaan beserta pemasok/kontraktornya wajib menjamin agar pekerja dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia; wajib menetapkan praktik kerja yang melindungi pekerja dari diskriminasi yang melanggar hukum atau tidak etis; dan wajib berupaya untuk menjamin agar pekerja migran diperlakukan sama baiknya dengan pekerja lain yang melakukan tugas yang sama. vii. Pelecehan dan kekerasan - Perusahaan beserta pemasok/kontraktornya wajib menjamin dilaksanakannya kebijakan untuk mencegah, dan menyediakan akses pemulihan atas, pelecehan dan kekerasan, termasuk di dalamnya pelecehan dan kekerasan seksual serta tindakan penegakan disiplin yang dilakukan dengan tidak sepatutnya. viii. Akses terhadap pemulihan - Perusahaan dan pemasok/kontraktornya wajib menjamin agar pekerja memiliki akses terhadap upaya hukum dan mekanisme keluhan yang kredibel, tanpa takut akan tuduhan balik atau pemecatan. Wilmar dan para pemasoknya wajib melindungi hak untuk membela hak asasi manusia. ix. Prinsip perlindungan data - Perusahaan beserta pemasok/kontraktornya wajib menjamin kerahasiaan dalam semua kesepakatannya dan menjamin bahwa izin telah diberikan dan didokumentasikan sebelum mengungkapkan, menampilkan, menyampaikan, atau mencari informasi atau data rahasia atau pribadi yang diperoleh sehubungan dengan perekrutan 9
pekerja. x. Akomodasi - Dalam hal disediakannya rumah dinas/mes karyawan, maka perusahaan beserta pemasok/kontraktor yang dilibatkannya dalam kontrak jangka panjang wajib menjamin bahwa: a. rumah dinas/mes tersebut memadai dan aman berdasarkan peraturan nasional; b. disediakan akomodasi yang terpisah dan tersendiri untuk laki-laki dan perempuan yang c. belum menikah; tidak ada pembatasan yang diberlakukan, yang menghambat hak pekerja untuk meninggalkan fasilitas rumah dinas/mes pada waktu di mana mereka tidak sedang bekerja; d. rata-rata ruang tinggal (jika peraturan nasional tidak mengaturnya) tidak kurang dari 3,8 m² per orang; e. ruang tidur dapat dikunci baik dari luar maupun dalam; dan f. setiap pekerja memiliki langkah-langkah keamanan untuk melindungi barang-barang yang dimilikinya. 10