Volume 3 Issue 1, 2024 Author's name Fannissa Melya Putri, Nazhifah Zahra, Prilla Marsingga. "International Linkage pada Konflik Bersenjata Berkepanjangan di Libya." Politics and Humanism 3 no. 1 (2024) : 25-37 International Linkage pada Konflik Bersenjata Berkepanjangan di Libya Fannissa Melya Putri1, Nazhifah Zahra2, Prilla Marsingga3 1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia. E- mail: 2110631260057@student.unsika.ac.id 2 Hubungan International, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia. E-mail: 2110631260008@student.unsika.ac.id 3 Hubungan International, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia. E-mail: Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran International Linkage dalam konflik bersenjata berkepanjangan di Libya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Konflik di Libya merupakan contoh yang kompleks di mana faktor-faktor internal dan eksternal saling terkait dalam dinamika konflik. Metode kualitatif digunakan untuk mendalami interaksi antara aktor-aktor internasional dan faktor-faktor domestik yang memengaruhi konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi terhadap dokumen resmi, laporan berita, dan wawancara dengan pakar konflik internasional. Temuan utama menunjukkan bahwa intervensi aktor-aktor eksternal seperti negara-negara tetangga, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan kepentingan geopolitik global memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika konflik di Libya. Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya diplomasi, mediasi, dan koordinasi regional dalam mengelola konflik bersenjata di Libya. Upaya-upaya ini menekankan perlunya kolaborasi lintas batas dan penghormatan terhadap kedaulatan negara untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas konflik bersenjata di Libya dan relevansi teori International Linkage dalam konteks ini. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup pentingnya strategi diplomasi multilateral dan upaya kolaboratif untuk mengelola konflik bersenjata di tingkat internasional. . Keywords: Libya, Konflik berkepanjangan, PBB, International Linkage 1. Introduction Konflik merupakan suatu perjuangan untuk mendapatkan hal-hal yang langka seperti status, nilai, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya konflik tersebut tidak hanya untuk mendapatkan kemenangan, tapi juga untuk menundukkan pesaing atau lawannya (Robert M.Z Lawang). Lalu, secara etimologis, kata konflik berasal dari Bahasa Latin yaitu "con" dan "figere". Dimana kata "con" mempunyai arti bersama, sedangkan "figere" mempunyai arti memukul. Di dalam KBBI, entri "konflik" diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sehingga bisa kota simpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai, tidak selaras, berseberangan, dan tidak sejalan. Konflik tidak hanya itu tapi ada juga konflik yang berkepanjangan. Konflik berkepanjangan merupakan konflik yang tidak kunjung usai dalam kurun waktu yang lama. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah konflik menjadi berkepanjangan. Lalu, konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara. Ketika berbicara tentang konflik, salah satu peristiwa yang sering teringat adalah perang sipil di Libya pada tahun 2011. Konflik tersebut sangat kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terhubung. Konflik perang sipil di Libya pada tahun 2011 sangat kompleks dan melibatkan beberapa faktor 25
E-ISSN: 2962-8059 yang saling terkait. Konflik ini bermula dari gelombang protes Musim Semi Arab pada tahun 2011, yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap rezim otoriter Muammar Gaddafi dan keinginan akan perubahan demokratis dalam pemerintahan Libya. Namun, setelah Gaddafi digulingkan, muncul kekosongan kekuasaan yang berpotensi membawa negara ke dalam kekacauan lebih lanjut. Faktor kedua yang memperumit situasi adalah intervensi oleh kekuatan asing, termasuk operasi militer NATO. Meskipun tujuannya adalah untuk mendukung gerakan pemberontakan dan melindungi warga sipil, campur tangan ini justru memperpanjang dan memperumit konflik, serta meningkatkan ketidakstabilan regional. Selain itu, ketidakstabilan politik juga menjadi masalah serius. Pemerintahan transisi yang dibentuk setelah penggulingan Gaddafi menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan stabilitas, terutama setelah serangan terhadap konsulat AS di Benghazi dan munculnya kelompok bersenjata seperti Negara Islam. Lanskap politik Libya yang terpecah menjadi faksi-faksi yang bersaing juga memperburuk situasi. Setiap faksi memiliki agenda dan kepentingan sendiri, yang mengakibatkan persaingan internal yang mematikan dan membuat sulitnya mencapai kesepakatan politik yang merangkul semua pihak. Konflik ini juga telah berdampak serius pada ekonomi Libya. Kerugian ekonomi yang signifikan terjadi karena gangguan terhadap infrastruktur dan produksi minyak, menyebabkan negara mengalami kemunduran ekonomi yang besar. Tidak hanya itu, konflik ini juga menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius, dengan ribuan orang tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi atau hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi. Selain itu, migrasi paksa dan perdagangan manusia juga meningkat, dengan orang-orang mencari perlindungan dan keselamatan di luar Libya, seringkali dengan risiko besar bagi keselamatan dan kehidupan mereka. Secara keseluruhan, konflik perang saudara di Libya pada tahun 2011 adalah hasil dari kombinasi kompleks faktor internal dan eksternal yang bersama-sama menciptakan kekacauan dan penderitaan bagi rakyat Libya serta menyebabkan dampak yang luas bagi wilayah tersebut. Selama Perang Sipil Libya tahun 2011, komunitas internasional terlibat secara mendalam dalam konflik tersebut melalui berbagai cara. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1973 pada 17 Maret 2011, memberikan otorisasi kepada negara-negara anggota untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil dari serangan oleh pasukan pemerintah Libya, yang dianggap melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. NATO memimpin intervensi militer di Libya, dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Britania Raya menjadi kontributor paling menonjol. Intervensi tersebut melibatkan zona larangan terbang di atas Libya dan penggunaan kekuatan laut dan serangan udara terhadap target militer Libya. Intervensi ini tidak melibatkan pasukan darat asing, namun dikritik karena menyebabkan korban sipil dan tidak mencapai tujuan yang dinyatakan untuk melindungi warga sipil. Konflik juga melibatkan berbagai aktor eksternal, termasuk Rusia, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab, yang mendukung faksi-faksi berbeda dalam konflik tersebut. Negara-negara ini memberikan dukungan militer, pelatihan, dan pendanaan kepada pihak-pihak yang bertikai, yang lebih mempersulit situasi. Intervensi berakhir pada Oktober 2011, namun konsekuensi dari konflik tersebut melihat munculnya dua pemerintahan saingan, Government of National Accord (GNA) yang diakui secara internasional dan Libyan National Army (LNA) yang dipimpin oleh Jenderal Haftar, yang memicu perang saudara kedua di Libya. Dalam konteks konflik ini, terkait dengan teori yang disampaikan oleh Edward Azar tentang prakondisi konflik sosial berkepanjangan terlihat cocok dalam menelaah permasalahan ini. Konflik di Libya memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana berbagai faktor yang tidak terselesaikan dengan baik dapat memperpanjang dan memperdalam konflik, serta menimbulkan dampak yang luas baik di dalam maupun di luar negara tersebut. Salah satu prakondisi utama yang menjadi faktor pemicu konflik berkepanjangan adalah muatan komunal. Konflik etnis, agama, budaya, atau politik sering kali dipicu oleh perbedaan identitas kelompok-kelompok ini. Di Libya, perbedaan antara kelompok Arab dan non-Arab, serta perselisihan antara wilayah Timur dan Barat, menjadi sumber ketegangan yang mendalam pasca- 26
Politics and Humanism 3(1): 25-37 revolusi. Muatan komunal ini mengakar kuat dalam sejarah dan politik Libya, menjadikannya salah satu prakondisi yang sulit diatasi tanpa penanganan yang tepat. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi juga memainkan peran penting dalam memperpanjang konflik. Di negara-negara yang dilanda konflik, seperti Libya, kekurangan akses terhadap keamanan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keadilan sosial, seringkali menjadi sumber ketidakpuasan dan frustrasi yang memicu ketegangan sosial. Kurangnya stabilitas politik dan keamanan memperburuk situasi ini, mengakibatkan siklus konflik yang sulit dihentikan. Selain itu, peran pemerintah dan negara yang lemah juga menjadi faktor yang memperdalam konflik. Pemerintahan yang tidak efektif, korupsi yang merajalela, kurangnya legitimasi, dan lemahnya lembaga negara dalam menyelesaikan perselisihan internal atau menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, semakin memperlemah struktur sosial dan politik. Di Libya, pasca-penggulingan Gaddafi, lemahnya otoritas pusat dan persaingan antar-pemerintah lokal serta faksi-faksi bersenjata memperumit proses rekonsiliasi dan pembangunan negara. Terakhir, Keterlibatan aktor-aktor eksternal, seperti negara tetangga, organisasi internasional, dan kelompok bersenjata transnasional, juga memberikan dampak yang signifikan terhadap konflik berkepanjangan di Libya. Dukungan mereka kepada faksi-faksi yang bertikai tidak hanya memperpanjang konflik tetapi juga memasukkan agenda-agenda geopolitik dan kepentingan eksternal yang seringkali bertentangan. Hal ini semakin mengkristal menjadi blok-blok kepentingan yang sulit untuk diatasi tanpa kerja sama regional yang kuat dan upaya diplomasi yang inklusif. Dengan demikian, konflik berkepanjangan di Libya adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk rekonsiliasi politik yang mendalam, pembangunan ekonomi yang inklusif, penguatan lembaga negara, serta kerja sama regional dan internasional yang lebih efektif. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Libya dapat menuju jalan pemulihan dan perdamaian yang stabil bagi seluruh rakyatnya. 2. Method Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alam dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, melibatkan berbagai metode yang ada, dan penting untuk memahami suatu fenomena sosial serta perspektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto, studi kasus adalah pendekatan yang intensif, rinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau kajian terhadap suatu permasalahan yang mempunyai ciri-ciri tertentu, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran individu atau kelompok, bahkan masyarakat luas. Stake menambahkan bahwa penekanan pada studi kasus adalah untuk memaksimalkan pemahaman terhadap kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi. Kasus tersebut bisa rumit atau sederhana, dan waktu mempelajarinya bisa singkat atau lama, tergantung pada waktu berkonsentrasi yang tersedia. Dengan demikian, penggunaan pendekatan kualitatif dalam studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti tanpa tujuan untuk mengeneralisasi hasil temuan. 3. Discussion 27
E-ISSN: 2962-8059 3.1. Sumber konflik Sumber konflik merupakan faktor atau kondisi yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara individu, kelompok, atau entitas yang berbeda. Perbedaan nilai dan keyakinan seringkali menjadi sumber konflik karena pandangan politik, agama, atau moral yang berbeda di antara mereka. Persaingan atas sumber daya seperti tanah, air, atau kekayaan alam juga dapat menciptakan ketegangan yang mengarah pada konflik. Selain itu, perbedaan identitas etnis, ras, atau budaya sering kali memicu konflik akibat diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar, persaingan untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol, ketidakstabilan politik, krisis keamanan, miskomunikasi, dan ketidaktahuan juga merupakan sumber konflik yang signifikan. Memahami sumber-sumber konflik ini penting untuk mengidentifikasi akar masalah dan merancang strategi penyelesaian konflik yang efektif serta berkelanjutan. Konflik di Libya pada 2011 terjadi pada bulan februari yang bermula dari ditahannya seorang pengacara yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kemunculan demonstrasi ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, jumlah pengangguran yang semakin tinggi mengakibatkan keadaan semakin kacau dan menimbulkan ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Muammar Gaddafi hingga mengakibatkan kemiskinan pada masyarakat. Di sisi lain, selama empat puluh satu tahun Gaddafi memakan uang rakyatnya sendiri dengan korupsi dalam jumlah yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. Masyarakat pun menilai bahwa Gaddafi tidak memperdulikan kepentingan rakyatnya dalam membuat kebijakan. Kekayaan sumber daya minyak yang dimiliki oleh Libya tidak menjadi alasan untuk mengalirkan kenikmatan kepada rakyatnya, bahkan masyarakat Libya tidak sedikit yang menjadi pengangguran hingga hidup dibawah garis kemiskinan. Konflik kepentingan menurut Johnson adalah: 1. Perbedaan kebutuhan, nilai dan tujuan; 2. Kelangkaan sumber daya seperti kekuasaan, pengaruh, ruang, dan waktu, uang, ketenaran dan status; 3. Kompetisi. Ketika kebutuhan, nilai-nilai, dan tujuan bertentangan satu sama lain, dan sumber daya terbatas, serta ketika persaingan muncul untuk mendapatkan penghargaan dan hak istimewa, konflik kepentingan pun muncul. Adanya revolusi di Libya juga menjadi salah satu penyebab sumber dari konflik Libya 2011, yang mana ada beberapa poin dari permasalahan ini diantaranya ialah: 1. Terdapat kelompok anti Gaddafi yang berasal dari masyarakat Libya sendiri seperti: Front Libya Demokratis; Gerakan Nasional Libya; Tentara Pembebasan Nasional; di London, Perkumpulan Nasional Libya Demokratis (LDNR); di Baghdad, Organisasi Pembebasan Libya; di Kairo, Persatuan Umum Mahasiswa Libya (GULS); di Mesir, Persatuan konstitusi Libya; dan pada beberapa negara lainnya seperti Jerman, As, UK, Italia, Yunani dan Maroko (NFSL). 2. Pemberontakan terhadap media baik swasta maupun milik pemerintah. 3. Keluarga Gaddafi yang melakukan praktik hidup glamour hingga menghambur-hamburkan uang dari hasil korupsi. 4. Gaddafi bersikap represif pada setiap perbedaan pendapat terhadap lawan politik. 5. Adanya penangkapan aktivis HAM yang bernama Fathil Terbil di Libya, yang mana ia menyatakan pemikirannya dan menuntut pergantian pemerintah yang lebih demokratis serta ditegakkannya HAM. 6. Demonstrasi dilakukan rakyat Libya meminta pergantian kepemimpinan yang lebih demokratis dan meminta diadakannya pemilihan umum yang demokratis. Konflik ini juga disebabkan oleh kebijakan Muammar Gaddafi yang berkeinginan untuk mempertahankan dirinya sebagai penguasa tertinggi di Libya. Padahal Muammar Gaddafi telah berkuasa selama sekitar 42 tahun, sejak ia melancarkan kudeta pada tahun 1969. Hal lainnya juga yang menjadi salah satu sumber dari konflik 2011 Libya pecah ialah Represi militer terhadap masyarakat sipil, munculnya organisasi politik 28
Politics and Humanism 3(1): 25-37 revolusioner Islam, pemerintah melarang pendirian partai politik, pembatasan kebebasan masyarakat sipil. 3.2. Dinamika Konflik dan Dampak Konflik Konflik di Libya sejak 2011 ditandai dengan banyaknya kelompok dan aktor bersenjata yang terbagi berdasarkan berbagai garis ideologi, nasional, regional, etnis dan suku. Pertumbuhan kelompok bersenjata di Libya kala itu dimulai dengan pemberontakan tahun 2011, yang mengakibatkan penggulingan rezim Gaddafi di akhir tahun tersebut. Tindakan keras rezim sebelumnya terhadap pengunjuk rasa menyebabkan munculnya banyak dewan lokal dan milisi bersenjata di kota-kota. Tidak cukup pada tahun 2011, konflik ini ternyata merambah muncul pada tahun 2014 hingga situasi kekerasan memburuk pada pertengahan tahun tersebut, ketika Ahmed Maiteeq, yang secara luas dianggap didukung oleh kelompok Islam di Misrata, menunjuk perdana menteri baru. Pada 16 Mei 2014, Jenderal Khalifa Haftar melancarkan Operasi Martabat dengan tujuan menghancurkan milisi Islam di Benghazi. Belakangan pada tahun itu, aliansi milisi Islam/Misratan muncul dan bersiap untuk mengambil kendali ibu kota. Pada 13 Juli 2014, mereka melancarkan Operasi Fajar Libya untuk mengusir milisi Zintani yang bersekutu dengan Haftar dari posisi mereka di ibu kota, termasuk bandara internasional strategis Tripoli, yang telah berada di bawah kendali milisi al-Qa' qa dan Sawa'iq Zintani sejak jatuhnya rezim sebelumnya pada tahun 2011. Konflik bersenjata di Libya pada tahun 2011 merupakan puncak krisis akibat Arab Spring. Konflik tersebut merupakan perang saudara yang bertujuan menuntut pengunduran diri pemimpin Libya Muammar Gaddafi yang telah berkuasa selama 42 tahun. Para pengunjuk rasa menuntut kepemimpinan baru dan pemilihan umum yang demokratis. Pada tanggal 19 Maret 2011, Amerika Serikat dan sekutunya mulai menyerang Libya. Serangan tersebut berhasil melemahkan pasukan Khadafi sehingga para pemberontak mampu memukul mundur pasukan Khadafi. Pada akhirnya, pemerintahan Gaddafi digulingkan dan Gaddafi melarikan diri ke kampung halamannya di Surt, di mana ia ditangkap dan dibunuh oleh pemberontak DTN pada tanggal 20 Oktober 2011. Internasional memperingatkan Gaddafi bahwa dia dan anggota Bahkan Pengadilan Kriminal pemerintahannya telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan 6 Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional mengutuk penggunaan kekerasan terhadap warga sipil di Libya dan pada tanggal 26 Februari 2011, Pengadilan Kriminal Internasional mengutuk penggunaan kekerasan terhadap warga sipil di Libya dan pada tanggal 26 Februari 2011. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk merujuk situasi terkini di Libya ke Pengadilan Kriminal Internasional, menerapkan embargo terhadap Jamahiriya Arab di Libya, termasuk penyediaan personel tentara bayaran, juga memberlakukan pembekuan terhadap aset keuangan Muammar Gaddafi dan beberapa anggota keluarganya dilarang bepergian terhadap Gaddafi, beberapa anggota keluarga dan penasihat seniornya. Upaya lain yang dilakukan Uni Afrika adalah dengan menjalin kerja sama internasional, seperti PBB, Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan negara tetangga lainnya. Bahkan pada perkembangan dari konflik ini masih tercium hingga 21 September 2021, dimana HoR memupuskan harapan pemilu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya pada GNU. Dbeibah meminta warga Libya untuk memprotes keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan membatalkan janjinya untuk tidak mencalonkan diri, dan menyatakan dirinya sebagai calon presiden bersama dengan Haftar dan putra 29
E-ISSN: 2962-8059 Gaddafi, kandidat lain yang menurut Anda akan datang. Namun, Komite Tinggi Pemilu Nasional menunda pemilu tanpa batas waktu hanya beberapa hari sebelum jadwal pemungutan suara karena meningkatnya ketegangan mengenai kesesuaian kandidat serta kekuasaan presiden dan Kongres. HoR menyerukan pembubaran GNU, dengan alasan bahwa mandatnya telah berakhir pada tanggal 24 Desember, namun Dbeibah menolak untuk mengundurkan diri dan mengatakan pemerintahannya akan tetap berkuasa sampai pemilihan umum diadakan. Pada bulan Maret 2022, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kabinet baru dengan Fathi Bashagha sebagai perdana menteri, membentuk pemerintahan saingan yang berbasis di Sirte. Konflik ini juga telah memberikan banyak dampak yang diantaranya ialah: 1. Kekerasan dan ketidakstabilan: Perang saudara pertama dan kebangkitan kelompok bersenjata menyebabkan kekerasan dan ketidakstabilan di seluruh negeri. 2. Puluhan ribu warga sipil tewas. 3. Konflik antar kelompok: Konflik antar kelompok yang berebut kekuasaan setelah kejatuhan Gaddafi. 4. Ketidakstabilan harga minyak global: Konflik di Libya telah menyebabkan ketidakstabilan harga minyak global permintaan. 5. Pertumbuhan Tunisia menurun: menurut laporan Bank Dunia, dari tahun 2011 hingga 2015, perang saudara di Libya mengurangi pertumbuhan Tunisia kecepatan. pertumbuhan sebesar 24%. 6. Libya menghadapi tiga krisis, sebagian disebabkan oleh negara-negara yang korup dan operasi NATO mengabaikan situasi di sana. 7. Negara-negara Afrika Utara, khususnya Aljazair dan Mesir, sangat menderita setelah Muammar Gaddafi digulingkan. Hal dikarenakan perbatasan gurun Libya yang luas, yang merupakan rumah bagi populasi dengan sejarah penyelundupan yang panjang, menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara tetangga Libya. 8. Melimpahnya senjata dan amunisi setelah perang tahun 2011, serta kemampuan aktor non- negara untuk bergerak dan beroperasi secara bebas, telah meningkatkan tingkat ancaman di kawasan. 9. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi Aljazair dan Tunisia, yang memiliki perbatasan darat dengan Libya yang rawan. Dalam konteks ini, Aljazair mengkhawatirkan efek domino dari Libya. Aljazair berbagi perbatasan sepanjang hampir 1.000 km. Oleh karena itu, ketidakamanan di Libya dapat dengan cepat menyebar ke Aljazair, dan Aljazair juga sangat khawatir dengan kemungkinan infiltrasi kelompok ekstremis seperti Daesh dan Al-Qaeda. 10. akibat dari hal ini adalah tumbuhnya ekstremisme dan ketidakstabilan yang kini mengancam kawasan Afrika Utara dan menguatkan negara-negara tetangga untuk mendukung klien pilihan mereka. 3.3. Faktor eksternal dan pihak - pihak yang terlibat Perang saudara Libya tahun 2011 melibatkan berbagai pihak dan faktor eksternal yang memainkan peran penting dalam dinamika konflik yang kompleks. Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga organisasi regional seperti Uni Afrika (AU), serta intervensi militer dari NATO dan dukungan dari berbagai negara di seluruh dunia, konflik ini menunjukkan dampak yang luas dari campur tangan eksternal. Sementara pihak dalam negeri, seperti rezim Gaddafi dan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Dewan Transisi Nasional (NTC), saling bertempur untuk kekuasaan dan kendali atas Libya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran dan dinamika yang dimainkan oleh masing-masing pihak yang terlibat, serta implikasi dari campur tangan eksternal terhadap perjalanan dan hasil dari perang saudara yang mengguncang negara tersebut. Berikut peran - peran mereka dalam konflik Perang Sipil di Libya: 30
Politics and Humanism 3(1): 25-37 a. PBB Keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik perang saudara Libya tahun 2011 sangatlah signifikan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil dan upaya mengakhiri kekerasan langkah-langkah penting, seperti yang dilakukan oleh rezim Gaddafi. PBB mengambil mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan, terutama Resolusi 1970 dan 1973. Resolusi ini memberikan sanksi terhadap rezim Gaddafi, termasuk embargo senjata dan larangan perjalanan, serta memberikan otorisasi untuk tindakan militer internasional, termasuk zona larangan terbang di Libya. Meskipun operasi penegakan zona larangan terbang dipimpin oleh NATO, langkah- langkah tersebut tetap berdasarkan otorisasi PBB. Selain itu, PBB juga terlibat dalam upaya diplomasi, termasuk mediasi dan dialog antara pihak-pihak yang bertikai, dengan tujuan mencapai penyelesaian politik yang inklusif. Keterlibatan PBB dalam konflik Libya mencerminkan komitmen organisasi tersebut untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia serta melindungi hak asasi manusia, meskipun kontroversi dan perdebatan seputar efektivitas langkah-langkah yang diambil. b. NATO Keterlibatan NATO dalam perang saudara Libya tahun 2011 dimulai pada 19 Maret 2011, ketika koalisi NATO yang dipimpin oleh beberapa negara mulai melakukan intervensi militer di Libya untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1973. Tujuan utamanya adalah menerapkan zona larangan terbang di atas Libya dan melindungi warga sipil dari pasukan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Aset-aset udara dan laut NATO digunakan untuk menegakkan zona larangan terbang, memotong aliran senjata dan tentara bayaran ke Libya melalui laut, serta melindungi warga sipil di negara tersebut. NATO mengambil alih komando dan kontrol sepenuhnya atas upaya militer internasional untuk Libya pada 31 Maret 2011. Intervensi ini tidak melibatkan pasukan asing di darat, namun NATO melakukan serangan udara dan operasi laut untuk mendukung pasukan pemberontak dan menegakkan zona larangan terbang yang diamanatkan oleh PBB. Operasi NATO berakhir pada Oktober 2011, namun perang saudara saat ini di Libya dimulai pada Mei 2014, dua setengah tahun kemudian. Meskipun tujuan awalnya adalah melindungi warga sipil, ada bukti bahwa intervensi tersebut difokuskan pada perubahan rezim, seperti yang terlihat dari pengeboman pasukan Gaddafi dan persenjataan serta pelatihan kelompok pemberontak. Pergeseran fokus ini mungkin telah berkontribusi pada ketidakstabilan dan konflik yang berkelanjutan di Libya. c. Uni Afrika Uni Afrika (UA) atau Africa Union (AU) terlibat dalam perang saudara Libya tahun 2011 melalui inisiatif perdamaiannya yang bertujuan mencapai penyelesaian negosiasi dan transisi kekuasaan. Inisiatif perdamaian AU diluncurkan pada Maret 2011 dan menawarkan opsi yang kredibel dan seimbang untuk solusi yang didamaikan terhadap konflik. Keterlibatan diplomatik AU dengan Gaddafi dan Dewan Transisi Nasional (NTC) bertujuan memfasilitasi transisi kekuasaan yang damai. Inisiatif perdamaian AU didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi peluang kesuksesannya diblokir oleh Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, AU terus memperjuangkan penyelesaian negosiasi dan transisi kekuasaan, yang akhirnya tercapai ketika NTC diakui sebagai satu-satunya dan wakil sah dari pemerintah Libya pada 20 Oktober 2011. Krisis Libya menyoroti potensi dan keterbatasan aktual dari Arsitektur Keamanan dan Perdamaian Afrika (APSA) dan hubungan AU dengan PBB. Mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara AU dan PBB dapat membantu membentuk bahasa Resolusi DK PBB 1973 untuk mencerminkan kekhawatiran AU dan memperkuat upaya mediasi AU. 31
E-ISSN: 2962-8059 d. Komunitas Internasional Komunitas internasional, yang terdiri dari negara-negara seperti Prancis, Britania Raya, Italia, dan Amerika Serikat, memiliki peran yang sangat signifikan dalam konflik perang saudara Libya tahun 2011. Mereka tidak hanya memberikan dukungan aktif kepada pasukan pemberontak, tetapi juga terlibat secara langsung melalui berbagai upaya diplomatik dan intervensi militer. Prancis, misalnya, secara terbuka mendukung pasukan pemberontak dengan memberikan bantuan logistik, intelijen, dan bahkan melakukan serangan udara terhadap pasukan loyalis Gaddafi. Selain itu, Prancis juga memobilisasi dukungan internasional untuk intervensi militer di Libya. Britania Raya juga turut serta dalam mendukung pasukan pemberontak dengan memberikan bantuan militer, termasuk pengiriman senjata dan pelatihan bagi anggota pemberontak. Selain itu, Britania Raya juga berperan aktif dalam diplomasi internasional untuk memperoleh dukungan bagi intervensi militer di Libya. Italia, yang memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang besar di Libya, terlibat dalam upaya diplomasi yang intensif untuk mencapai solusi damai dan mendukung transisi kekuasaan yang stabil. Italia juga memberikan dukungan logistik dan intelijen kepada pasukan pemberontak. Amerika Serikat, sebagai kekuatan besar di kancah internasional, memainkan peran penting dengan memberikan dukungan diplomasi dan logistik kepada pasukan pemberontak. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam intervensi militer di Libya, Amerika Serikat memiliki pengaruh besar dalam upaya internasional untuk mengakhiri konflik. Dengan berbagai bentuk dukungan ini, negara-negara tersebut tidak hanya memengaruhi dinamika konflik di Libya tetapi juga memainkan peran kunci dalam penggulingan rezim Gaddafi dan menciptakan kondisi politik yang memungkinkan transisi kekuasaan di Libya. Namun, dampak jangka panjang dari campur tangan mereka juga turut mempengaruhi kompleksitas dan ketidakstabilan pasca-konflik di Libya. e. National Transitional Council (NTC)/Dewan Transisi Nasional (DTN) Dewan Transisi Nasional (DTN) merupakan pemerintahan transisi yang didirikan dalam perang saudara Libya tahun 2011. Dewan ini terbentuk di Benghazi pada 27 Februari 2011, dengan tujuan menjadi wakil politik rakyat Libya dan memimpin negara menuju perubahan demokratis. Awalnya, DTN dipimpin oleh Mustafa Abdul Jalil, yang kemudian digantikan oleh Mahmoud Jibril pada Maret 2011. Tujuan utama dewan ini adalah menggulingkan rezim Muammar Gaddafi dan membentuk pemerintahan baru bagi Libya. DTN mendapatkan pengakuan internasional sebagai otoritas pemerintahan yang sah di Libya, dan PBB secara resmi mengakui negara tersebut sebagai "Libya" pada September 2011. Dewan ini juga mendapat dukungan dari berbagai negara, termasuk Prancis, Britania Raya, Italia, dan Amerika Serikat, yang memberikan intervensi militer dan upaya diplomasi untuk mendukung pasukan pemberontak. Namun, DTN menghadapi tantangan dalam mengendalikan kekuatan militer yang memimpin revolusi, karena brigade revolusioner lokal seringkali beroperasi secara independen dan menolak tunduk pada struktur komando dari unit-unit militer yang membelot. Hal ini menyebabkan kehilangan kendali atas kekuatan militer dan munculnya pusat-pusat kekuasaan lokal, yang turut berkontribusi pada ketidakstabilan dan konflik berkelanjutan di Libya. f. Libyan National Army (LNA) atau Pasukan Nasional Libya (PNL), yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar, terlibat dalam perang saudara Libya tahun 2011 sebagai faksi yang menentang Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional. LNA terbentuk pada Mei 2014 sebagai bagian dari Operasi Martabat, yang bertujuan untuk melawan kelompok militan Libyan National Army (LNA) 32
Politics and Humanism 3(1): 25-37 Islam di sejumlah wilayah di Libya bagian timur, termasuk di Benghazi. LNA awalnya didukung oleh Mesir, Uni Emirat Arab, Prancis, dan Rusia, yang melihat Haftar sebagai benteng melawan ekstremisme dan sebagai alternatif potensial terhadap GNA yang didukung oleh Turki, Qatar, dan Italia. Pada April 2019, Haftar melancarkan kampanye untuk menguasai wilayah Libya bagian barat dan Tripoli, yang menyebabkan eskalasi signifikan konflik dan melibatkan lebih banyak kekuatan asing. Keterlibatan LNA dalam konflik berkontribusi pada ketidakstabilan dan perang saudara yang berkelanjutan di Libya, dengan pertempuran pecah di bandara internasional Tripoli antara LNA dan koalisi Libya Dawn, yang mengendalikan Tripoli dan sebagian besar wilayah barat Libya. Konflik ini melintasi batas suku, regional, politik, dan bahkan agama, menciptakan situasi yang kompleks dan terfragmentasi di Libya. 3.4. Upaya yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik di Libya Manajemen konflik adalah pendekatan yang sangat penting dalam konteks hubungan internasional dan penyelesaian konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara langsung tetapi juga mencakup strategi untuk mencegah eskalasi konflik, mengelola ketegangan, dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dalam literatur manajemen konflik, terdapat pendekatan yang membedakan antara penyelesaian konflik melalui cara-cara kekerasan dan kompetitif dengan pendekatan non-kekerasan atau kooperatif. Pendekatan kekerasan dan kompetitif seringkali melibatkan penggunaan kekuatan militer atau tekanan politik untuk memenangkan konflik, sedangkan pendekatan non-kekerasan atau kooperatif lebih menekankan pada dialog, diplomasi, mediasi, dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Dalam konteks konflik di Libya, manajemen konflik yang diimplementasikan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mencakup berbagai strategi dan upaya yang juga terkait dengan konsep "international linkage" yang dikemukakan oleh Edward Azar. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan faktor-faktor eksternal dalam penyelesaian konflik, yang dapat meliputi intervensi negara-negara tetangga, campur tangan aktor-aktor internasional, dan keterkaitan konflik internal dengan dinamika global yang lebih luas. Upaya-upaya khusus yang dilakukan PBB ini meliputi: 1. Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libya (United Nations Support Mission in Libya - UNSMIL) didirikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 untuk mendukung otoritas transisi Libya dalam upaya pasca-konflik mereka setelah enam bulan konflik bersenjata di Libya. Misi ini awalnya diberi mandat selama tiga bulan dan telah diperpanjang beberapa kali melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan mandat terbaru diperbarui hingga 31 Oktober 2023. Mandat UNSMIL meliputi memberikan mediasi dalam implementasi perjanjian politik Libya, mendukung lembaga-lembaga kunci Libya, dan memantau serta melaporkan tentang hak asasi manusia. Misi ini dipimpin oleh Departemen Urusan Politik PBB dan memiliki markasnya di Tripoli, dengan kantor-kantor di Benghazi dan Sebha. Upaya UNSMIL dalam konflik Libya difokuskan pada mendukung otoritas transisi Libya, mempromosikan dialog politik dan rekonsiliasi nasional, memperluas otoritas negara, serta mendukung pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, dan keadilan transisi. Misi ini juga terlibat dalam mengkoordinasikan bantuan internasional dan memberikan layanan penting serta bantuan kemanusiaan kepada rakyat Libya. Dalam beberapa tahun terakhir, UNSMIL telah bekerja untuk mendukung proses politik Libya yang inklusif serta dialog keamanan dan ekonomi melalui mediasi dan perantaraan yang baik, termasuk mendukung implementasi kesepakatan gencatan senjata 33
E-ISSN: 2962-8059 Libya tanggal 23 Oktober 2020 dan peta jalan politik tanggal 15 November 2020. Misi ini juga diberi mandat untuk melakukan pemantauan dan pelaporan hak asasi manusia, mendukung lembaga-lembaga kunci Libya, dan upaya untuk mengamankan persenjataan yang tidak terkendali, serta mengkoordinasikan bantuan internasional. 2. Perjanjian Politik Libya atau Libyan Political Agreement (LPA) Perjanjian Politik Libya (Libyan Political Agreement - LPA) merupakan kesepakatan yang didukung oleh PBB yang bertujuan untuk mengubah Libya menjadi pemerintahan yang stabil dan mungkin demokratis dalam jangka waktu dua tahun. LPA ditandatangani pada Januari 2015 dan merupakan langkah penting menuju penyelesaian konflik yang berkelanjutan di Libya. Perjanjian ini bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Kesepakatan Nasional (Government of National Accord - GNA) dan Dewan Presidensi, yang akan mengawasi transisi politik negara. LPA menghadapi beberapa tantangan selama implementasinya, termasuk penolakan House of Representatives (HoR) berbasis timur untuk meratifikasi perjanjian tersebut, serta penolakan perjanjian LPA yang dimodifikasi oleh High State Council (HSC) berbasis barat. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan tersebut, LPA memberikan kerangka kerja bagi dialog politik dan rekonsiliasi nasional, yang sangat penting untuk menyelesaikan konflik di Libya. Pada tahun 2021, LPA digantikan oleh Pemerintahan Kesatuan Nasional (Government of National Unity - GNU), yang dibentuk sebagai bagian dari proses transisi politik yang sedang berlangsung di Libya. GNU diberi tugas untuk memerintah bagi semua warga Libya dan mengintegrasikan kembali lembaga-lembaga negara, yang berpotensi memperkuat tata pemerintahan nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara. Namun, implementasi LPA dan GNU menghadapi banyak tantangan, termasuk kegagalan untuk menemukan jalur menuju pemilihan umum nasional dan kemajuan lambat dalam memulihkan integritas institusi-institusi negara. 3. Komisi Militer Gabungan 5+5 Komisi Militer Gabungan 5+5 Libya (JMC) dibentuk sebagai bagian dari proses perdamaian Libya untuk mengatasi konflik yang sedang berlangsung di negara tersebut. JMC adalah sebuah komisi militer yang terdiri dari 5 perwira militer senior yang dipilih oleh Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) dan 5 perwira militer senior yang dipilih oleh pemimpin Tentara Nasional Libya (LNA), Jenderal Khalifa Haftar. JMC memiliki tugas untuk bernegosiasi mengenai berbagai aspek konflik, termasuk pemantauan gencatan senjata, peran otoritas Libya dan PBB dalam pemantauan gencatan senjata, serta penanganan senjata berat. JMC telah mengadakan beberapa putaran negosiasi, dengan putaran kedua dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 18 Februari 2020. Selama negosiasi ini, topik seperti pemantauan gencatan senjata, peran otoritas Libya dan PBB, serta penanganan pejuang non-reguler dibahas. JMC juga terlibat dalam diskusi tentang pertahanan wilayah Libya, kemerdekaan Libya dari campur tangan internasional, penolakan terhadap kelompok teroris yang diidentifikasi oleh PBB, dan dukungan terhadap peran komite UNSMIL yang ada dalam pertukaran tahanan dan pengembalian jenazah. Pada Februari 2023, JMC 5+5 dan komite-komite penghubung dari Libya, Sudan, dan Niger menyetujui mekanisme koordinasi untuk penarikan pasukan bayaran dan pejuang asing dari Libya. Keputusan ini diambil selama pertemuan selama dua hari di Kairo dan bertujuan untuk memfasilitasi penarikan penuh pasukan bayaran dan pejuang asing dari negara tersebut. Pembentukan mekanisme ini merupakan langkah penting menuju pencapaian stabilitas dan 34
Politics and Humanism 3(1): 25-37 perdamaian yang berkelanjutan di Libya, serta menciptakan iklim yang mendukung untuk proses politik, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2023. 4. Pendekatan dan Mediasi yang Baik Pendekatan dan mediasi yang baik yang diterapkan oleh PBB dalam menyelesaikan konflik di Libya mencakup serangkaian upaya yang luas dan berkelanjutan. Pertama-tama, PBB berperan penting dalam mengorganisir pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai, baik secara langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk untuk mengurangi ketegangan dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Pertemuan semacam itu tidak hanya membantu dalam membuka jalur komunikasi yang terputus, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk menjelaskan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak secara terbuka.Selain itu, PBB memainkan peran utama dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ini termasuk menyediakan platform dan ruang yang aman bagi negosiasi damai, di mana isu-isu kunci dan kekhawatiran dari semua pihak dapat didiskusikan secara terperinci. Mediasi PBB juga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi titik-titik kesepakatan yang bisa dijadikan dasar bagi penyelesaian konflik. Selanjutnya, PBB memberikan bantuan teknis dan logistik yang penting dalam mendukung implementasi perjanjian damai yang dicapai melalui proses mediasi. Hal ini mencakup pemantauan pelaksanaan perjanjian, bantuan dalam membangun mekanisme kontrol, dan langkah-langkah konkret untuk memberikan saran atau bimbingan terkait pelaksanaan memperkuat perdamaian dan stabilitas. Selama proses mediasi dan negosiasi, PBB juga menjalin kerja sama erat dengan negara-negara anggota dan organisasi regional yang memiliki peran signifikan dalam konflik atau memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut. Kerja sama ini penting untuk memperkuat legitimasi upaya mediasi, mendapatkan dukungan yang lebih luas untuk kesepakatan yang dicapai, dan mengintegrasikan solusi-solusi yang berkelanjutan dengan konteks regional yang lebih luas. Dengan demikian, pendekatan dan mediasi yang baik yang dilakukan oleh PBB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan konflik secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor jangka panjang yang mendukung kestabilan, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan di Libya dan wilayah sekitarnya. 5. Dukungan untuk Libya Dukungan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Libya mencerminkan komitmen yang kuat dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan stabilitas di negara tersebut. Upaya konsisten PBB dalam mengajak semua pihak, baik dari dalam maupun luar Libya, untuk mendukung proses perdamaian menyoroti pentingnya kolaborasi global dalam penyelesaian konflik yang kompleks. Pertama-tama, dukungan politik yang diberikan oleh PBB merupakan langkah penting dalam memberikan legitimasi dan pengakuan terhadap upaya perdamaian di Libya. Dukungan politik ini mencakup dorongan agar semua pihak terlibat dalam dialog yang konstruktif, mematuhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, dan menghormati hak asasi manusia serta keadilan bagi semua warga Libya. PBB juga secara aktif mengoordinasikan berbagai inisiatif politik baik di tingkat regional maupun internasional untuk memperkuat upaya perdamaian di Libya. Selain dukungan politik, PBB juga memberikan dukungan finansial yang penting untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pemerintahan 4. Conclusion 35
E-ISSN: 2962-8059 Konflik di Libya, yang berlangsung secara berkepanjangan sejak 2011, memiliki latar belakang yang kompleks dengan campur tangan sumber eksternal dan internal yang beragam. Salah satu aspek yang mengejutkan tetapi tidak mengherankan dalam sumber konflik ini adalah Sumber Daya Alam (SDA), khususnya kekayaan minyak Libya. Selain ketidakpuasan terhadap rezim Gaddafi yang berkuasa selama 42 tahun, perebutan kekayaan SDA juga menjadi pemicu konflik yang mengundang campur tangan NATO, AS, dan negara-negara di PBB.Campur tangan aktor-aktor internasional seperti NATO, AS, dan negara- negara di PBB tidak hanya didasari oleh niat untuk melindungi masyarakat Libya, tetapi juga oleh kepentingan nasional mereka sendiri, terutama dalam mengamankan akses terhadap sumber daya minyak yang menjadi harta karun dunia. Keterlibatan ini mencerminkan teori Edward Azar tentang prakondisi konflik sosial berkepanjangan, yang mencakup aspek International Linkage sebagai salah satu faktor penentu konflik. Dalam konteks konflik Libya, International Linkage memainkan peran penting dalam memperdalam dan memperpanjang konflik, karena campur tangan aktor-aktor internasional tidak selalu bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga untuk memenuhi kepentingan geopolitik dan ekonomi mereka sendiri. Hal ini menegaskan kompleksitas dinamika konflik Libya yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta kinerja pemerintah, tetapi juga oleh intervensi dan agenda aktor-aktor internasional. Dengan demikian, disini menekankan bahwa International Linkagesebagaimana diuraikan dalam teori Edward Azar, memainkan peran yang signifikan dalam konflik bersenjata berkepanjangan di Libya. Pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal sangat penting dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan dan damai untuk mengakhiri konflik tersebut. References Action, C. f. (2023, September 19). Civil Conflict in Libya. Retrieved from Global Conflict Tracker: Joffé, G. (2016). The Impact of the War on Libya. Oxford University Press. United States Institute of peace . (n.d.). Libya. Retrieved from United States Institute of peace : USIP. (2021, July 15). On the Road to Peace, Libya Makes Progress but Hits Pitfalls. Retrieved from ReliefWeb: Vision of Humanity. (2024). Johan Galtung, 1930 - 2024: A Life Dedicated to Peace. Retrieved from Vision of Humanity: WEHREY, Libya. Retrieved F. (2019, May 15). The Conflict in from carnegieendowmenT: WEISE, Z. (2020, January 17). The Libyan conflict explained. Retrieved from Politico: Zoubir, Y. H. (2020, November 26). The Protracted Civil War in Libya: The Role of Outside Powers. Retrieved from Insight Turkey: of-outside-powers 36
Politics and Humanism 3(1): 25-37 Aris. (n.d.). Pengertian Konflik: Jenis-jenis, Faktor Penyebab, dan Contohnya. Retrieved from Gramedia: Global Conflict Tracker. (2023, September 19). Civil Conflict in Libya | Global Conflict Tracker. Council on Foreign Relations. Retrieved March 12, 2024, from libya#RecentDevelopments-2 Hardi Alunaza SD, R. P. (September 2021). DAMPAK KEGAGALAN REZIM KHADAFI TERHADAP MENINGKATNYA International Relation, Vol. 1(1), 9. ESKALASI KONFLIK DAN INTERVENSI GLOBA. Journal of Rulac. (2022). Publications " Libya: A Short Guide to the Conflict. Rulac. Retrieved March 12, 2024, from Accord. (2015, April 2015). The 2011 Libyan Crisis. Retrieved from Accord: trends/2011-libyan-crisis/ ALJAZEERA. (2011, October 24). NTC declares 'Liberation of Libya'. Retrieved from ALJAZEERA: Departement of Political and Peacebuilding Affairs. (2022). UNITED NATIONS SUPPORT MISSION IN LIBYA. Retrieved from DPPA UN: Green, M. (2019, February 6). To What Extent Was the NATO Intervention in Libya a Humanitarian Intervention? Retrieved from E-INTERNATIONAL RELATIONS: Hamid, S. (2016, April 2016). Everyone says the Libya intervention was a failure. They're wrong. COMMENTARY. Retrieved from BROOKINGS. Hill, T. M. (2020, July 8). Four Things to Know About Libya's Conflict and Foreign Interference. Retrieved from UNITED STATES INTITUTES OF PEACE: Lacher, W. (2012). The Libyan Revolution and the Rise of Local Power Centres. IEMed Mediterranean Yearbook 2012. McKernan, B. (2020, May 18). War in Libya: how did it start, who is involved and what happens next? Retrieved from The Guardian: happens-next NEW AMERICA. from NEW AMERICA: in (2020, March 31). The War Libya. Retrieved NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION. (2015, November 9). NATO and Libya (Archived). Retrieved from NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION: 37