Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 BAB I. PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA MELALUI GERAKAN VOLUNTARISME KOMUNITAS MILENIAL Kuncoro Bayu Prasetyo1, Noviani Achmad Putri2, Didi Pramono3 1, 3 Program Studi Pendidikan Sosiologi FIS, Universitas Negeri Semarang 2Program Studi Pendidikan IPS FIS, Universitas Negeri Semarang mrbayu@mail.unnes.ac.id, noviani.ips@mail.unnes.ac.id, didipramono@mail.unnes.ac.id DOI: Abstrak Saat ini generasi muda sering ditempatkan sebagai objek daripada sebagai subjek politik, sehingga menciptakan generasi milenial yang apatis terhadap dunia politik. Padahal kesadaran politik generasi milenial akan mampu membawa perubahan politik bangsa yang lebih baik. Oleh sebab itu pendidikan politik generasi muda perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi mereka dalam ranah politik dan kebijakan. Pendidikan politik yang efektif bagi generasi muda perlu dilakukan dengan "learning by doing" dan berprinsip "dari anak muda, oleh anak muda, dan untuk anak muda". Model Pendidikan politik yang cocok untuk generasi milenial sebagai net generation adalah pendidikan politik berbasis pada media digital. Bentuknya adalah aktivisme kerelawanan (voluntarisme) karena cocok dengan tipikal milenial yang sangat menghargai individu dan independen tanpa terikat struktur. Aktivitas voluntarisme dalam wadah komunitas milenial merupakan media sosialisasi pendidikan politik yang efektif. REKOM sebagai gerakan voluntarisme anak muda adalah best practice pendidikan politik yang mampu menumbuhkan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi generasi milenial dalam arena politik lokal khususnya dalam konteks Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Semarang. Kata Kunci: Generasi Milenial, Pendidikan Politik, Voluntarisme 1
2 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 PENDAHULUAN selalu adalah diperhitungkan pada setiap masa. Keberadaan generasi muda dari waktu ke waktu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan sosial politik sebuah bangsa. Di Indonesia, hampir semua siklus revolusi sosial politik selalu digerakkan dan melibatkan generasi muda. Dimulai dari peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menjadi tonggak awal terbentuknya persatuan bangsa Indonesia, juga disusul oleh revolusi kemerdekaan tahun 1945 yang melibatkan peran besar para generasi muda, terutama dalam kancah revolusi fisik. Generasi muda Indonesia juga kembali menunjukkan perannya ketika terjadi revolusi yang meruntuhkan kekuasaan Orde Lama dan kebangkitan Orde Baru pada tahun 1966. Gerakan Tritura atau tiga tuntutan rakyat menjadi simbol gerakan sosial generasi muda angkatan 1966 yang pada akhirnya mampu menumbangkan Orde Lama. Pada masa reformasi 1998, kaum muda Indonesia juga menunjukkan peranan pokok dalam menumbangkan Orde Baru yang telah berkuasa dengan kuat selama 32 tahun. Gerakan demonstrasi mahasiswa yang secara masif dilakukan pada bulan Mei 1998, akhirnya menumbangkan Soeharto dari kepemimpinan politik di Indonesia. Generasi muda kelompok yang Pada era digital saat ini, dimana revolusi teknologi, sosial dan budaya telah memasuki gelombang ke-4 atau revolusi industri 4.0, keberadaan generasi muda semakin mendominasi kehidupan sehari-hari karena interaksi dan konektivitas yang tinggi dengan segala hal yang berbau digital. Generasi milenial banyak dibicarakan sebagai generasi yang cukup dominan di era revolusi industri 4.0 karena mereka adalah generasi muda yang berada dalam puncak usia produktif pada saat ini. Batasan usia generasi milenial sangat beragam dalam berbagai literatur, salah satu batasan yang cukup populer adalah generasi milenial lahir dari tahun 1981-2000 (Delcampo et.al, 2011: 16). Sementara Brailovskaia & Bierhoff (2020) membagi generasi milenial menjadi dua kategori, yaitu early millenials yang lahir dari 1981 sampai tahun 1990, serta generasi late millenials yang lahir dari 1991- 2000. Generasi milenial atau generasi Y tersebut sering juga
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 disebut sebagai Net-Generation karena kehidupannya yang sangat didominasi dengan kehidupan digital (Brailovskaia & Bierhoff, 2020). Populasi generasi milenial di banyak negara berkembang rata-rata cukup dominan karena negara berkembang banyak yang memiliki piramida penduduk muda. Dalam konteks Indonesia, berdasarkan rilis yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2020a), di tahun 2020 populasi generasi yang lahir tahun 1990-2004 atau usia 16-30 tahun adalah 23,86% dari total 270,2 Juta penduduk Indonesia. Jika mengacu pada kriteria generasi milenial yang digunakan oleh BPS yaitu kelahiran 1981-1996, maka populasinya adalah 69,7 juta jiwa atau 25,8% dari total populasi (BPS, 2020b). Besarnya populasi generasi muda, termasuk generasi milenial di dalamnya, menjadi sebuah entitas yang sangat mewarnai dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada konteks kehidupan politik bernegara, keberadaan generasi milenial saat ini menjadi semakin strategis, apalagi dalam praktek politik elektoral atau pemilihan umum, populasi yang besar dari generasi milineal merupakan lumbung suara yang sangat besar sehingga suara generasi milenial menjadi ajang perebutan kontestan pemilu baik partai politik maupun para kandidat peserta. Partai politik atau kandidat dalam politik elektoral tidak akan begitu saja mengabaikan keberadaan generasi milenial mengingat besarnya peranan mereka dalam hitungan jumlah sebagai pemilih potensial. Akan tetapi berbagai fakta menunjukkan bahwa generasi milenial adalah generasi yang tidak begitu tertarik dengan isu dan masalah politik (Juditha dan Darmawan, 2018). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik bagi kalangan generasi muda belum banyak menjadi perhatian. Tidak jarang muncul persepsi di kalangan anak muda bahwa kehidupan politik bukanlah dunia generasi muda. Fakta tersebut didukung oleh hasil survei tahun 2018 yang lembaga analisis politik Alvara pada menyebutkan hanya 22% kaum milenial yang tertarik dengan informasi politik, sehingga dapat dikatakan apatisme generasi terhadap kehidupan dan praktek politik cukup milenial 3
4 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 memprihatinkan (Media Indonesia, 2018). Hasil survei Indikator Politik juga menunjukkan fenomena yang sama, dimana partai politik dinilai sebagai lembaga yang paling sedikit dipercaya oleh anak muda. Partai politik berada di peringkat terbawah dari 9 lembaga yang dinilai. Gambar 1.1. Tingkat Kepercayaan Anak Muda terhadap Lembaga Negara Sumber: Survei Indikator Politik Berdasarkan permasalahan di atas, pendidikan politik dan literasi politik bagi generasi milenial menjadi sebuah isu penting yang perlu diangkat untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab generasi milenial terhadap kehidupan bernegara dan berwarganegara. Urgensi perlunya pendidikan politik bagi kaum muda tersebut didasari oleh fakta bahwa generasi muda adalah calon pemimpin di masa depan. Kesadaran dan kemauan generasi muda untuk terlibat dalam sistem politik berbangsa dan bernegara menjadi penting karena dengan cara inilah kelangsungan suatu sistem politik dapat dipertahankan (Sirozi, 2005). Pendidikan politik bagi generasi milenial tentu saja juga harus memperhatikan karakteristik generasi digital saat ini, dimana paparan informasi dari media digital dan media sosial begitu masif. Media sosial dalam studi yang telah dilakukan terhadap penumbuhan memberikan dampak yang besar pengetahuan dan partisipasi generasi muda dalam politik, khususnya pada Pemilu 2019 (Rohim dan Wardana, 2019).
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 Begitupun riset Ohme (2019) yang menunjukkan bahwa platform media digital memberikan kontribusi besar diserapnya informasi politik di kalangan generasi muda dan pada akhirnya akan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi politik generasi muda tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan politik yang menyasar kalangan generasi muda juga perlu memperhatikan karakteristik generasi milenial yang akrab dengan dunia digital. APATISME POLITIK GENERASI MUDA Bagi suatu negara demokrasi, partisipasi politik merupakan hal yang substantial dikarenakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi ditandai oleh tinggi dan rendahnya partisipasi politik masyarakat (Kharisma, 2021). Pasca reformasi di Indonesia, keterlibatan warga negara dalam urusan politik kenegaraan memperlihatkan gejala melemah dari waktu ke waktu. Hal tersebut terindikasi dari adanya tren penurunan partisipasi politik warga negara secara kualitas maupun kuantitas. (Evelina dan Angeline, 2015). Beberapa pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia pasca reformasi masih menunjukkan indikasi tingginya angka golongan putih (golput), yaitu masyarakat pemilih yang tidak bersedia hadir di tempat pemungutan suara menyalurkan haknya untuk memilih. Hal ini disebabkan oleh figur yang ditawarkan dan masyarakat tidak puas terhadap kinerja partai politik. Praktik politik uang (money politics) masih cukup marak dan menjadi ancaman dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk menentukan pilihan politiknya. Faktor penentu partisipasi politik dalam masyarakat adalah kesadaran politik warga negara. Kesadaran politik ini terbentuk dari beragam faktor baik internal dari individu warga negara maupun faktor eksternal dari luar dirinya. Secara internal beberapa faktor yang membentuk kesadaran politik individu adalah pemahaman mengenai hak dan kewajiban, tingkat literasi politik dan derajat minat atau perhatian terhadap isu politik (Aspirani, 2017). Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kesadaran politik adalah pendidikan politik dimana peran negara melalui institusi pendidikan sangat penting dalam membangun 5
6 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 kesadaran politik sejak generasi muda (Purnawati, Mulyadi & Anyan, 2019). Kesadaran politik akan menentukan banyak hal seperti tingkat partisipasi pemilih, serta kemauan masyarakat melibatkan diri dalam pembahasan isu - isu publik terkait kebijakan negara. Pada akhirnya partisipasi politik yang baik oleh legitimasi masyarakat akan meningkatkan kepercayaan dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan serta mendorong kehidupan demokrasi yang lebih baik. Dalam hal partisipasi politik tersebut, muncul stigma bahwa generasi milenial sering dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki kepedulian dalam partisipasi politik. EACEA (2020) mengungkapkan data risetnya di Eropa bahwa hanya sedikit generasi milenial yang mau terlibat secara langsung dalam aktivitas organisasi partai politik. Mereka cenderung menjadi kelompok besar yang enggan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, padahal sebenarnya keberadaan kaum milenial yang besar memiliki potensi dan peranan sebagai kontrol terhadap kebijakan politik. Keberadaan populasi generasi milenial yang terus meningkat merupakan sumber kekuatan kontrol yang efektif terhadap kebijakan politik. Akan tetapi sayangnya generasi milineal belum banyak yang tertarik dan terlibat dalam partisipasi politik dengan berbagai sebab. Padahal kesadaran dan partisipasi politik generasi menjadi salah satu indikator penting berjalannya proses transformasi politik, karena kehadiran generasi milineal sebagai potensi pemimpin politik masa depan menunjukkan berjalannya siklus dan keberlanjutan kehidupan demokrasi di suatu negara. Oleh karenanya, diperlukan adanya saluran yang lebih mudah diakses dan lebih disukai generasi milenial agar bersedia untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, misalnya melalui menggunakan media internet dan media sosial sebagai sarana menyampaikan politik (Wardhani, 2018). informasi mengenai isu-isu Sebagai pemilih pemula, perilaku generasi milenial dalam demokrasi memiliki karakteristik yang cenderung bersifat individual, merespons secara spontan, dan hanya tertarik pada isu yang bersifat parsial yang tidak merepresentasikan perbedaan
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 sosial (Juditha dan Darmawan, 2018). Padahal banyak tantangan yang seharusnya dapat dijawab oleh generasi milenial di era saat ini sebagaimana diungkapkan Imam (2020) tentang tiga tantangan yang ada. Tantangan pertama adalah fenomena masih kokohnya politik gerontokrasi, yaitu sebuah sistem politik yang dikendalikan atau diatur oleh generasi tua. Walaupun tidak dapat dinafikan munculnya anak-anak muda dalam panggung politik lokal maupun nasional maupun pada jabatan publik, sebenarnya hal tersebut lebih banyak sebagai subordinat politisi orang tua mereka atau bagian dari dinasti politik. Tantangan kedua adalah kuatnya rasa apatisme politik di kalangan kaum milenial. Hak tersebut diperkuat oleh hasil survei CSIS yang menemukan data bahwa hanya 2,3% generasi milenial yang memiliki ketertarikan dengan isu sosial- politik. Survei litbang Kompas juga menunjukkan hal yang serupa dimana hanya 11% generasi milenial yang memiliki hasrat untuk terjun sebagai anggota atau pengurus partai politik. Tantangan ketiga adalah semakin mengguritanya praktik oligarki dalam dunia politik, dimana dalam sistem ini kekuasaan dikendalikan oleh satu atau beberapa golongan yang mendominasi dan berorientasi pada terutama tujuan dan kepentingan kelompoknya kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Menguatnya praktik oligarki politik ini membuat generasi muda yang memiliki potensi dan modal politik harus berjuang ekstra keras untuk dapat membobol tembok kekuasaan oligarki. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena generasi muda tidak memiliki kapasitas dan sumber daya politik yang besar sehingga pada akhirnya dominasi oligarki menjadi susah ditembus oleh anak muda. sendiri, Eksistensi generasi muda dalam politik saat ini cenderung masih terlihat dalam tataran permukaan saja, seperti yang mereka lakukan dalam posting di facebook, twitter dan lainnya. Akan tetapi kemauan untuk terjun dan aktif langsung dalam organisasi politik maupun dalam organisasi kepengawasan politik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat masih tergolong minim. Fenomena tersebut tidak jauh berbeda dengan temuan Morissan (2016) yang menyimpulkan bahwa meskipun generasi muda telah banyak terlibat dalam dunia politik, akan tetapi bentuk partisipasi 7
8 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 politik yang dilakukan sebagian besar masih berada pada tingkatan sekedar memperbincangkan isu politik dengan teman sebaya ataupun di media sosial sebagai bentuk opini semata. Kondisi di atas menunjukkan bahwa masih minimnya kepedulian para pemuda terhadap politik. Sikap apatisme inilah apabila terus berlangsung maka dapat mempengaruhi dinamika demokrasi dan perpolitikan di setiap daerah. Sikap apatisme para kaum muda menjadikan ajang pemilihan umum kehilangan banyak suara mereka secara sia - sia, padahal suara tersebut berpotensi besar untuk menentukan keterpilihan seorang politisi. Apatisme generasi muda terhadap dunia politik tersebut erat kaitannya dengan pemahaman generasi ini terhadap politik, yang melihat politik sebagai sesuatu yang baku, formal, birokratis ataupun dianggap sekedar sebagai cara memperoleh kekuasaan. Hal lain yang membuat generasi muda apatis terhadap politik dapat disebabkan oleh rasa kekecewaan mereka terhadap para politisi tua yang lebih banyak menampilkan perebutan kekuasaan dibandingkan aspek pengelolaan kebijakan yang membawa kemanfaatan bagi rakyat. Peran media massa dan media sosial juga menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi negatif anak muda terhadap politik, karena banyak informasi dan berita di media yang lebih banyak mengekspose sisi negatif politik seperti konflik, perebutan kekuasaan, dan upaya saling menjatuhkan lawan politik. Sementara sisi positif dari aktivitas politik kurang diberitakan secara meluas. Kesan yang ditangkap oleh kaum muda pada akhirnya adalah penilaian buruk terhadap dunia politik. Hal tersebutlah yang membuat dalam berbagai proses elektoral di banyak daerah, generasi muda tidak antusias memberikan suaranya di bilik - bilik TPS. Fenomena apatisme politik generasi muda tersebut semakin diperkuat dengan kurangnya peran lembaga keluarga, dunia pendidikan atau sekolah, serta media massa dalam menyosialisasikan pendidikan, pengetahuan dan literasi politik untuk para generasi muda (Maarisit, 2015). KEBANGKITAN POLITIK SEMU GENERASI MILENIAL
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 Dunia politik Indonesia saat ini mulai diramaikan dengan hadirnya anak muda yang menduduki posisi strategis, baik dalam partai politik, legislator, kepala daerah, dan lain sebagainya (Putra, 2014; Meiji: 2016). Peneliti Lembaga Sindikasi Pemilu Demokrasi (SPD), menyebutkan bahwa Generasi milenial itu memiliki kesadaran politik yang cukup bagus. Banyaknya pendatang baru sebagai pemilih pemula memiliki rasionalitas politik dalam pemilu merupakan kekuatan yang perlu diperhitungkan dalam pilkada. Antusiasme pemilih pemula dari berbagai daerah juga menunjukan perkembangan sangat tinggi sejak tahun 2014, dan dengan penurunan jumlah pemilih pada pemilu tahun lalu, Litbang Kompas justru mencatat temuan menarik yakni peningkatan jumlah pemilih pemula, dan membentuk data tren yang menunjukkan grafik kenaikan hingga 2019. Fenomena tersebut menunjukkan tingkat kesadaran politik generasi Z berada pada angka 70% (Rakhman dan Haryadi, 2019). Satu nama yang sedang viral saat ini, Hillary Brigitta Lasut. Hillary merupakan anggota DPR dari golongan anak muda yang viral karena mengirim surat ke KSAD TNI untuk meminta ajudan pribadi dari unsur TNI. Alasannya, Hillary adalah perempuan yang masih lajang dan hidup di dunia politik yang penuh ketidakpastian. Hillary saat ini diketahui berusia 25 tahun, berasal dari Partai Nasdem, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah memperoleh sejumlah 70,345 suara yang masuk dari berbagai pemilihan daerah di Sulawesi Utara (Sumut) pada Pemilihan Umum tahun 2019. Selain Hillary, ada delapan lagi anak muda yang telah berkiprah di dunia perpolitikan nasional. Delapan anak muda tersebut diantaranya Muhammad Rahul (usia 25 tahun, dari Partai Gerindra), Farah Puteri N. dari Partai Amanat Nasional (PAN), dengan usia 25 tahun, Rizki Aulia Rahman N. dari Partai Demokrat, dengan usia 27 tahun, Adrian Jopie Paruntu dari Partai Golkar dengan usia 27 tahun, Marthen Douw dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan usia 31 tahun, Rojih Oebab Maemoen dari Partai Persatuan Pembangunan dengan usia 30 tahun, Paramitha Widya Kusuma dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan usia 9
10 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 29 tahun, dan Syahrul Aidi Maazat , dari Partai Keadilan Sejahtera dengan usia 44 tahun 2019). Selain di legislatif, kehadiran anak muda juga memasuki ranah eksekutif, khususnya dalam ajang pemilihan kepala daerah. Perludem (2021) menyebutkan setidaknya 13,7% kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020 berasal dari generasi milenial. Hal ini tentu positif bagi keterwakilan anak muda dalam panggung- panggung politik yang merambah hingga kepemimpinan di level daerah. Selain gelombang kehadiran anak muda dalam dunia politik, juga terdapat partai politik yang dari awal mencitrakan dirinya sebagai partainya anak muda. Partai politik yang dimaksud adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI mulai eksis menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019, dan cukup menarik perhatian karena aktor utama yang tampil ke publik adalah anak-anak muda yang menawarkan gagasan baru dari perspektif anak muda. Kehadiran anak muda dan partai politik anak muda dalam dunia perpolitikan nasional dinilai mewakili suara generasi milenial. Angin segar bagi generasi milenial, karena nantinya aspirasi mereka akan didengar dan diperjuangkan pada kebijakan di level nasional. Dengan kata lain, keberadaan mereka di pemerintahan maupun legislatif benar-benar mewakili anak muda, bukan orang tua yang dicitrakan seperti anak muda. Saat ini banyak politisi yang secara usia sebenarnya termasuk dalam generasi baby boomers, tetapi untuk menarik simpati anak muda kemudian mereka menampakkan diri seolah-olah seperti anak muda. Banyak atribut yang dikenakan untuk mengesankan mereka masih berjiwa muda, mulai dari gaya berpakaian, selera musik, hoby, tempat nongkrong, hingga gaya berbicara. Tetapi apakah benar kehadiran anak muda dalam kontestasi perpolitikan nasional benar-benar menunjukkan kebangkitan generasi milenial? Dan apakah keberadaan partai yang dicitrakan sebagai partai anak muda sudah benar-benar mengakomodir kepentingan generasi milenial? Adakah aktor lain di belakang mereka? Tiga pertanyaan yang perlu dikritisi lebih dalam lagi. Data Perludem (2021) menemukan fakta bahwa dari 37
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang berusia milenial 23 diantaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan para elite politik. Data ini menunjukkan bahwa 62,16% kepala dan wakil kepala daerah terpilih dari kalangan milenial masih menggunakan pengaruh kekerabatan untuk memperlancar jalan politik mereka. Contoh kasus di Kota Surakarta dan Kota Medan, yang dipimpin oleh Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Dua kepala daerah tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka adalah anak sulung, dan Bobby Nasution adalah putra menantu Joko Widodo. Di ranah legislatif, kita bisa melihat contoh Hillary Birgita Lasut yang saat ini berusia 25 tahun, berasal dari Partai Nasdem. Hillary merupakan anak dari Elly Engelber Lasut (Bupati Kepulauan Talaud Periode 2019-2024), dan Telly Tjanggulung (ibu dari Hillary) merupakan Bupati Minahasa Tenggara Periode 2008- 2013. Muhammad Rahul saat ini berusia 25 tahun, berasal dari Partai Gerindra. Rahul adalah anak dari politisi senior M. Natsir yang merupakan mantan anggota Komisi VII DPR RI. Farah Puteri Nahlia berasal dari Partai Amanat Nasional saat ini berusia 25 tahun, Rizki Aulia Rahman N berasal dari Partai Demokrat saat ini berusia 27 tahun. Rizki adalah anak dari Bupati Pandeglang yakni Ibu Irna Narulita. Ayahnya juga merupakan seorang legislator di DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Dimyati Natakusumah. Adrian Jopie Paruntu dari Partai Golkar saat ini berusia 27 tahun. Adrian adalah anak dari Christiany Egenia Tetty Paruntu selaku Bupati Minahasa Selatan. Marthen Douw berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa saat ini berusia 31 tahun. Marthen sudah pernah bertugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Nabire pada tahun 2014 sampai 2019. Rojih Oebab Maemoen saat ini berusia 30 tahun, berasal dari Partai Persatuan Pembangunan. Rojih merupakan cucu dari almarhum Maemoen Zubair (Mbah Moen), ulama kharismatik Jawa Tengah yang sudah memiliki banyak pengikut. Paramitha Widya Kusuma berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini berusia 29 tahun. Paramitha yang kerapdisapa salah satu putri dari Ketua Umum Dewan Pimpinan 11
12 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 Cabang PDI Perjuangan Kab. Brebes, dan juga sebagai putri dari Bupati Brebes yang sudah purna tugas yakni Indra Kusuma. Ibu juga orang tua yang cukup berpengaruh beliau Maryatun merupakan Ibu dari Paramitha yang pada saat ini sedang menduduki posisi Waka DPD dari partai PDIP Jateng. Syahrul Aidi Maazat saat ini berusia 44 tahun, berasal dari Partai Keadilan Sejahtera. Syahrul sebelumnya pernah menduduki posisi menjadi anggota DPRD Kab. Kampar tahun 2014 hingga 2019. Berdasarkan fakta di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan anak muda dalam percaturan politik nasional tidak sepenuhnya merepresentasikan kebangkitan anak muda, karena ada aktor lain di belakang mereka yang sudah lama terjun di dunia politik. Aktor lain ini sebagian besar adalah orang tua mereka, yang memang sudah memiliki modal sosial, budaya, dan ekonomi sebelumnya. Sehingga kondisi ini sangat memungkinkan sekali para pemuda dapat dengan mudah meraup banyak suara dan selanjutnya bisa melenggang dengan mulus ke Senayan. Hasil survei Indikator Politik menyebutkan bahwa PSI bukan partai politik teratas pilihan anak muda. Partai Gerindra justru yang menempati peringkat pertama sebagai partai pilihan anak muda dengan perolehan angka 16%. PSI yang diasosiasikan sebagai partai anak muda justru perolehan suara dari generasi milenial tidak mencapai 1%. Indikator Politik Indonesia melakukan survei dengan menggunakan metode random sampling, responden berjumlah 1.200 orang dengan rentang usia 17 hingga 21 tahun. Hasil dari margin of error servey ini kira-kira menunjukan hasil 2,9% dengan sebesar 95% tingkat hasil kepercayaan Data lebih rincinya dapat diketahui dari tampilan grafik berikut ini.
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 18 16 16 14.2 14 12 10 8 6 5.7 5.7 5.3 4 2.8 2.7 2 1.2 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0 0 Gambar 1.2. Partai Politik Pilihan Anak Muda Sumber: Tribun News Gambar di atas menunjukkan bahwa Partai Gerindra dan PDIP menempati posisi teratas sebagai partai politik pilihan anak muda, dengan masing-masing perolehan 16% dan 14,2% suara. Partai Golkar, PKS, dan Demokrat masing-masing memperoleh 5,7%, 5,7% dan 5,3%. NasDem dan PKB berada di angka 2,8% dan 2,7% suara. PAN memperoleh 1,2% suara. Dan selebihnya hanya memperoleh di bawah 1% suara, termasuk PSI yang hanya memperoleh 0,8% suara anak muda. Fenomena ini lebih tepat disebut sebagai "kebangkitan politik semu" anak muda. Tidak ada anak muda yang benar-benar berangkat dari nol dan bisa duduk sebagai legislator di Senayan maupun sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, politik dinasti masih ada di Indonesia. tidak Praktik politik yang sebenarnya sudah using, dan mencerminkan modernisasi dalam politik Indonesia. Pekerjaan besar bagi semua partai politik harus mampu melaksanakan tugas, fungsi serta tanggunggung jawabnya dengan baik di Indonesia, utamanya dalam hal pendidikan politik dan kaderisasi politik (Budiarjdo, 2008). Partai politik mestinya menjadi tempat persemaian yang baik dalam mengembangkan 13
14 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 jiwa kepemimpinan dan semangat nasionalisme, melakukan rekruitmen secara terbuka, serta membuka peluang yang sama kepada para generasi muda sebagai pemilih pemula di Indonesia agar dapat berperan aktif dalam mengisi pembangunan yang ada di Indonesia. Partai politik mestinya tidak terjebak pada kepentingan politik praktis dan pragmatis. Masyarakat sudah cerdas dan selektif dalam mengakses informasi apapun, siapapun, kapanpun dan dimanapun. Masyarakat sudah muak dengan partai politik yang menginginkan semuanya serba instan, merekrut orang yang tidak berkompeten hanya karena dia seorang yang populer namun minim pengalaman di dunia politik. Partai politik harus sadar, bahwa ini adalah tuujuan dan mimpi besar ini menyangkut kepentingan orang banyak. Urusan sebesar ini haruslah diserahkan pada orang yang tepat, yang punya kompetensi di bidangnya, dan hal ini bisa dicapai melalui pendidikan dan kaderisasi politik yang baik oleh partai politik. PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA MELALUI GERAKAN RELAWAN KOMUNITAS MILENIAL Pekerjaan rumah bangsa Indonesia yang harus menjadi perhatian khusus adalah membangun kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi anak muda dalam percaturan dunia politik. Salah satu upaya untuk merealisasikan hal tersebut melalui pendidikan politik bagi generasi muda. Pendidikan politik menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan undang-undang yang mendorong dilakukannya upaya pendidikan politik untuk masyarakat. UU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya pasal 31 yang menjelaskan fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik, diantaranya untuk meningkatkan: (1) kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya; (2) partisipasi politik dan inisiatif masyarakat; (3) kemandirian, kedewasaan, dan membangun rasa solidaritas masyarakt dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 pasal 10 ayat 1-2 dan Inpres Nomor 12 Tahun 1982 juga menjelaskan urgensi pendidikan
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 politik bagi generasi muda. Tujuan pendidikan politik adalah memberikan panduan untuk mengembangkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi muda Indonesia. Pendidikan politik dapat terlaksana dengan maksimal jika didukung oleh partisipasi lembaga keluarga, masyarakat, dan media massa (Wanma, 2021). Dalam melakukan pendidikan politik kepada generasi muda, ada banyak faktor yang perlu diperhatikan untuk mendukung kesuksesan pendidikan politik tersebut. Pendidikan politik harus disesuaikan dengan karakteristik generasi muda yang sangat digital literated. Tren ini tidak mungkin dapat dihindari karena saat ini Indonesia dihadapkan pada gelombang perubahan nyata, yaitu revolusi industri 4.0 atau revolusi informasi. Penetrasi TIK yang menjadi faktor terikat (embedded) dalam kehidupan ekonomi dan politik pada dekade terakhir ini, hal ini mendorong terjadinya perubahan sosial budaya salah satunya potensi baru di bidang politik, salah satunya dalam pendidikan politik. Model pendidikan politik yang efektif bagi generasi milenial harus merepresentasikan karakter generasi milenial itu sendiri. Keterhubungan generasi milenial dengan dunia digital yang masif harus menjadi pertimbangan penting dalam proses pendidikan politik generasi milenial. Penggunaan media sosial, pembentukan komunitas virtual, serta gerakan sosial di dunia digital merupakan pola pendidikan politik yang ideal pada masa kini. Keberadaan komunitas milenial dalam arena politik juga bermunculan dalam event politik yang baru saja berlangsung di Indonesia, yaitu Pilkada Serentak tahun 2020. Komunitas- komunitas tersebut menjadi arena bagi generasi milenial untuk menyalurkan aspirasi dan aktivisme politik mereka, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Di Kabupaten Semarang muncul satu gerakan milenial yang mendukung para kandidat yang berkontestasi untuk memenangkan pilkada. Dalam Pilkada Kabupaten Semarang terdapat dua paslon yang berkontestasi, yaitu pasangan Bintang Narsasi dan Gunawan Wibisono (BISON) melawan pasangan Ngesti Nugraha dan Basari (NGEBAS). Kedua 15
16 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 pasangan calon masing-masing didukung oleh komunitas generasi milenial. Pasangan calon BISON didukung oleh komunitas BISON Milenial, sementara pasangan calon Ngebas didukung oleh Relawan Komunitas Milenial (REKOM). Masing-masing memiliki strategi tersendiri dalam menyukseskan dan mengantarkan pasangan calon dukungannya ke Kursi 1 Kabupaten Semarang. Strategi tersebut dikemas dalam bentuk voluntarisme politik generasi milenial dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang. Gambar 1.3. Akun Media Sosial Komunitas BISON Milenial dan REKOM Sumber: Facebook @Bison Milenial dan Instagram @Rekom02 Dari kedua komunitas milenial yang beraktivitas di Kabupaten Semarang tersebut, dilakukan studi mendalam terhadap salah satu komunitas, yaitu Relawan Komunitas Milenial (REKOM). REKOM merupakan wadah bagi anak muda untuk
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 menyalurkan aspirasi politiknya. Pendirian REKOM diinisiasi oleh Bondan Marutohening, selaku ketua tim kampanye Paslon Ngebas. Struktur organisasi inti REKOM terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua REKOM adalah Rizka Aprilia, bertugas sebagai sekretaris adalah Ifqi Ulfa Luthfiana, dan bendahara dipegang oleh Fika Ramadhani. Struktur di bawahnya ada koordinator kecamatan sebaganya 19 orang, dan koordinator desa yang hampir tersebar di semua desa di Kabupaten Semarang. Tujuan dibentuknya REKOM adalah (1) untuk mengajak kaum milenial ikut berpartisipasi menyukseskan program- program pemerintah daerah yang pro-rakyat; (2) membangkitkan semangat kaum milenial dan meningkatkan sikap peduli terhadap kemajuan Kabupaten Semarang; (3) kaum milenial saat ini berkembang dengan pesat dan produktif dalam segala bidang, potensi ini sangat strategis untuk turut serta dalam pengembangan UMKM, desa wisata dan lain sebagainya; dan (4) kaum milenial harus bersatu bersama untuk mengawal pemerintah menjadi lebih baik. Tujuan jangka pendeknya adalah menjadi relawan komunitas milenial Ngebas (Ngesti-Basari). Keanggotaan REKOM didasarkan pada pertemanan, direkrut oleh anggota REKOM, dan kesukarelaan orang untuk bergabung dalam keanggotaan REKOM. Anggota REKOM biasanya berkumpul untuk melakukan diksusi di basecamp mereka, yakni bertempat di di Kedai Mas Azzam Jalan Salatiga-Bringin, Karangrejo, Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Di sini mereka akan banyak melakukan diskusi tentang aspirasi generasi milenial, permasalahan sosial yang dihadapi, dan agenda politik yang akan mereka lakukan dalam pemenangan Paslon Ngebas. ini menjadi menarik mengingat pergerakan organisasi ini didasarkan pada kesukarelawanan (voluntarisme). Motivasi yang mendasari generasi milenial tergabung dalam REKOM dan aktif dalam politik adalah mencari pengalaman, belajar tentang politik, dan dengan terlibat dalam politik mereka dapat menyalurkan aspirasi atau kepentingan generasi muda ke pemerintah. Harapannya jika pasangan calon Keberadaan REKOM 17
18 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 yang didukungnya menang, program-program kerja Pemerintah Kabupaten Semarang bisa lebih tepat sasaran kepada generasi muda, utamanya kaitannya dengan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kegiatan utama REKOM dalam kampanye Pilkada Serentak Kabupaten Semarang adalah sosialisasi visi misi dan program Paslon Ngebas secara digital dengan sasaran anak muda (generasi milenial), serta melakukan counter wacana atas berita hoax yang menyerang Paslon Ngebas. Platform digital yang digunakan adalah Facebook dan Instagram, akan tetapi yang lebih intens digunakan adalah Facebook. Facebook lebih sering digunakan karena dinilai bahwa untuk masyarakat usia 30-an tahun ke atas masih bertahan pada penggunaan Facebook daripada Instagram. Narasi yang disampaikan di Facebook bisa lebih banyak bila dibandingkan Instagram. Selain itu, wacana-wacana hoax tentang Paslon Ngebas lebih banyak disampaikan melalui Facebook, sehingga mau tidak mau relawan lebih banyak meladeni atau melakukan counter wacana melalui Facebook. Selain aktivitas di dunia maya REKOM juga bergerak secara nyata di masyarakat, diantaranya keliling ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi visi misi Paslon Ngebas ke anak-anak muda dan secara spesifik ke karang taruna. Selama masa kampanye, setidaknya sudah ada 10 karang taruna di Kabupaten Semarang yang dikunjungi oleh REKOM. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah donor darah dan bimbingan belajar bagi anak-anak di desa. Dari hasil penelitian di atas, dapat dipetakan beberapa bentuk voluntarisme politik digital generasi milenial dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang diantaranya kampanye, counter wacana, dan pencitraan politik.
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 Kampanye Counter Wacana Citra Politik Gambar 1.4. Bentuk Voluntarisme Politik Digital REKOM Kampanye menjadi agenda utama dibentuknya REKOM Ngebas. Muatan dalam kampanye diantaranya terkait dengan visi- misi Paslon Ngebas, program-program kerja yang akan dilakukan, kegiatan-kegiatan sosial yang pernah dilakukan, beberapa aktivitas kampanye di beberapa wilayah Kabupaten Semarang, dan lain sebagainya. Kampanye politik merupakan perihal yang urgen untuk dilakukan dalam mengenalkan seorang calon pemimpin kepada masyarakat. Kampanye politik dimaknai sebagai kegiatan sistematis yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kampanye juga dtitujukan untuk memenangkan pemilu, masing-masing kandidat harus merancang strategi dan rencana yang sistematis. Strategi dan rencana yang baik dan tepat akan menentukan pemenangan kandidat dalam proses pemilu. Keberhasilan sebuah kampanye politik juga membutuhkan penentuan dan penempatan tim yang tepat untuk memaksimalkan kinerja mesin partai (Fatimah, 2018). Kampanye yang dilakukan REKOM Ngebas fokus pada platform digital, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Pilihan ini tepat, mengingat Pilkada 2020 dilakukan di masa Pandemi Covid-19. Masyarakat dilarang berkerumun dan beraktivitas tanpa protokol kesehatan. Hal ini adalah tatanan 19
20 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 normal baru yang tidak dijumpai pada pemilu sebelumnya, dimana pengerahan masa dalam jumlah banyak dengan tontonan musik dangdut turut mengiringi menjadi pilihan utama. Bentuk voluntarisme politik digital yang kedua adalah counter wacana. Hal ini dilakukan karena banyaknya hoax yang menyangkut Paslon Ngebas, sehingga Tim IT REKOM Ngebas dirasa perlu melakukan counter wacana untuk memberikan informasi yang benar tentang Paslon Ngebas. Pengabaian atas hoax yang beredar tentu akan berdampak pada menurunnya elektabilitas. Beberapa counter wacana yang telah dilakukan diantaranya hoax terkait dua istri, black campaign, money politic, dan beberapa capaian kinerja pada periode sebelumnya. Counter wacana juga dilakukan melalui media sosial, utamanya di Facebook. Relawan REKOM menyebutnya dengan istilah war, karena pada saat itu mereka akan beradu argumen dan data melalui kolom komentar Facebook. "Ya kadang emosi juga menghadapi war di Facebook itu, karena kan yang kita hadapi itu bapak-bapak yang sudah pengalaman di politik. Kadang mereka juga pakai bahasa yang kasar-kasar. Ada temen saya itu, cewek, yang sampai nangis nanggepin komentar lawan politik yang kasar-kasar. Ya kalau sudah begitu ya kami sabar aja, ini kami maknai sebagai bagian untuk menempa diri agar suatu saat kelak benar-benar terjun di politik, sudah siap dengan komentar- komentar pedas lawan politik" (Wawancara dengan Ifqi). Adu argumen semacam ini sudah lumrah dalam dunia politik, cyber war. Kecenderungannya, cyber war ini terkait dengan isu-isu sensitif. Berbagai hate speech tersebar di media sosial, muncul karena euforia kebebasan berpendapat di negara demokrasi. Hate speech dinilai efektif dalam black campaign selama pemilu. Perang di dunia maya (media sosial) telah membentuk dua polarisasi netizen (Syahputra, 2017). Implikasi perang siber mulai merambah kehidupan sehari-hari dan membahayakan stabilitas politik (Baskoro, 2012). atau lebih dikenal juga dengan
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 Bentuk voluntarisme politik digital yang ketiga adalah pencitraan politik Paslon Ngebas di media sosial. Citra publik di ruang digital sangat penting, karena saat ini pengguna platform media sosial sangat tinggi, yakni dari 274,9 juta jiwa ada 170 juta jiwa diantaranya adalah pengguna media sosial, sehingga angka penetrasinya mencapai 61,8% ini cukup berpengaruh signifikan dalam pemenangan Paslon Ngebas. Berdasarkan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Semarang, pasangan calon Ngebas berhasil meraih 386.222 suara (67,1%), sedangkan lawan politiknya yakni pasangan calon Bintang Narsasi- Gunawan Wibisono (Bison) memperoleh 189.264 suara (32,9%). Dengan demikian Paslon Ngebas berhasil menjadi pemenang dalam Pilkada Serentak Kabupaten Semarang tahun 2020. Kontribusi generasi milenial Selain itu, kontribusi generasi milenial pun berhasil mengingkatkan angka partisipasi politik masyarakat Kabupaten Semarang, khususnya anak-anak muda. Angka partisipasi politik di Kabupaten Ungaran dikatakan cukup tinggi, yakni 78,7% dari target nasional yani 77,5%. Persentase ini dihitung berdasarkan data KPU Kabupaten Semarang mencatat total suara sah mencapai 575.486 dan suara tidak sah 33.511, sehingga totalnya adalah 608.997. Ketiga bentuk aksi voluntarisme politik digital ini dimaknai oleh generasi milenial sebagai bentuk pendidikan politik, dengan harapan bahwa ini merupakan momentum untuk menempa diri mereka sebelum benar-benar terjun ke dunia politik. Pemaknaan ini akan positif jika benar-benar dengan melakukan aksi voluntarisme politik ini tidak hanya sebatas kepentingan politik praktis para aktor politik yang berlaga dalam Pilkada Kabupaten Semarang Tahun 2020. Pendidikan politik perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat temporer saat pilkada saja. Generasi milenial perlu terus dilibatkan dalam jalannya pemerintah daerah. Pepatah mengatakan "yang paling bisa memahami tentang kebutuhan suatu generasi, adalah generasi itu sendiri". Mengacu pada pepatah tersebut, maka generasi milenial perlu terus dirangkul agar 21
22 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut generasi milenial bisa lebih tepat sasaran. Pendidikan politik adalah upaya preventif yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat (khususnya generasi milenial) mestinya menjadi smart people, sehingga generasi milenial bisa menjadi subjek yang kritis, tidak hanya objek dalam panggung perpolitikan nasional. Generasi milenial diharapkan dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik. Pendidikan politik yang baik akan menghasilkan masyarakat yang mampu saling bekerjasama untuk menciptakan tatanan kehidupan yang demokratis dan tiap warga negara menyadari hak dan tanggungjawab dengan baik. Salah satu dari fungsi input sistem politik adalah sosialisasi politik. Hal ini berlaku di semua negara, baik yang menganut sistem demokratis, otoriter, maupun di negara diktator. Sosialisasi politik dimotori oleh seorang agen atau aktor politik. Soekanto (1989) menjelaskan setidaknya terdapat empat agen yang menjadi saluran proses sosialisasi, yaitu keluarga, peergroup atau kelompok teman sebaya, media massa, dan lembaga sekolah. Pada rentang usia remaja, faktor signifikan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku yang tercipta. Ramlan (2002:1) lebih lanjut menambahkan bahwa kelompok sebaya merupakan kelompok individu yang memiliki rentang usia dan social group yang sama, contohnya seperti teman sekolah atau teman di lingkungan pekerjaan. REKOM merupakan kelompok sosial yang menghimpun teman sebaya menjadi wahana sosialisasi politik yang dan mengembangkan pengetahuan politik bagi generasi muda. teman sebaya memiliki peran efektif untuk menanamkan, menumbuhkan, Efektivitas REKOM sebagai wadah pendidikan politik generasi milenial menujukkan bahwa peranan teman sebaya berkontribusi besar dalam menumbuhkan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi politik generasi muda. Hal tersebut sejalan dengan Teori Sosialisasi dalam studi sosiologi bahwa keluarga adalah institusi pertama yang dijadikan reference bagi kehidupan seseorang. Individu yang terus bertumbuh selanjutnya menjadikan
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 kelompok teman sebaya atau peer group sebagai kelompok rujukan atau reference group) berikutnya. Individu yang berhimpun pada peer group ini selanjutnya mengembangkan sikap dan perilakunya. Kelompok teman sebaya juga bisa diorientasikan sebagai alah satu agen sosialisasi politik (Horton dan Hunt dalam Soerjono, 1987: 115). Kelompok teman sebaya memiliki keunggulan sebagai agen politik, karena memiliki daya mengikat dan memaksa terhadap individu yang tergabung di dalamnya. Individu hampir tidak mungkin menolak atau bahkan melawan kelompok teman sebaya, mereka akan cenderung bersikap serupa atau menjunjung tinggi konformitas dengan dalih solidaritas sosial. Generasi milenial yang sedang dalam masa pencarian jati diri, merasakan bertapa kuatnya pengaruh kelompok teman sebaya (Damsar, 2011:74-75). teman sebaya biasanya saling berbagi informasi, salah satunya informasi politik. Pendidikan politik secara interaktif melalui obrolan santai, diskusi, debat, maupun kampanye, misalnya dalam pilkada diperlukan untuk generasi milenial yang tergabung dalam REKOM. Demikian halnya dalam rangka pilkada, generasi milenial membutuhkan informasi yang tepat tentang politik, karena mereka adalah pemilih pemula. Pertemanan Keberadaan teman sebaya sebagai agen sosialisasi politik di kalangan milenial memiliki dampak positif dalam mengembangkan perilaku memilih generasi milenial. Dampak positif tersebut terindikasi dari beberapa hal yang dapat diamati yaitu: 1) tingkat kedekatan dan keakraban dalam relasi pertemanan mempengaruhi transfer informasi dan rekomendasi dalam pemilihan calon pemimpin mereka; 2) keterbukaan informasi dan melahirkan percaya diri para milenial dalam menentukan pilihan; dan 3) konsistensi dalam transfer informasi dalam penentuan pilihan. Di sisi lain, remaja yang memiliki tidak konsistenan dalam memilih, juga dapat dilatarbelakangi oleh pengaruh kawan sebayanya tersebut (Tasary, 2013). Sosialisasi pendidikan politik kepada generasi milenial dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar dan pandangan hidup negara, sejarah bangsa, serta cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Hal tersebut akan dapat 23
24 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 menumbuhkan kesadaran cinta tanah air, rela berkorban, serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras, seimbang, dan serasi yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab. Partisipasi generasi milenial dalam politik adalah suatu keniscayaan, karena mereka merupakan calon pelanjut roda kepemimpinan nasional. Lahirnya calon pemimpin dari kalangan generasi milenial dinilai mampu memberi warna dalam perpolitikan nasional, yang sampai saat ini masih didominasi oleh wajah-wajah lama. Partisipasi pemuda dalam perpolitikan nasional diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemuda adalah tualng punggung masa depan bangsa yang berperan besar bagi eksistensi sebuah bangsa. Oleh karena itu, generasi muda harus memiliki wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup sehingga dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dan partisipatif dalam pembangunan nasional. SIMPULAN Pendidikan politik selama ini belum banyak menyentuh generasi muda. Generasi muda masih sering ditempatkan sebagai objek politik daripada sebagai subjek politik, sehingga kondisi tersebut menciptakan generasi milenial yang mengalami apatisme terhadap dunia politik. Kehadiran anak muda di panggung politik ini tidak sepenuhnya merepresentasikan eksistensi selama generasi milenial itu sendiri, karena lebih banyak ditopang oleh faktor politik kekerabatan. Fenomena ini lebih tepat disebut sebagai "kebangkitan politik semu" generasi milenial. Padahal kesadaran politik generasi milenial akan mampu membawa perubahan politik bangsa yang lebih baik. Oleh sebab itu pendidikan politik generasi muda perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi mereka dalam ranah politik dan kebijakan. Pendidikan politik yang efektif bagi generasi muda adalah pendidikan politik yang dilakukan dengan "learning by doing" bukan sekedar sosialisasi formal. Model pendidikan politik anak muda terbaik adalah "dari anak muda, oleh anak muda, dan untuk anak muda".
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 Aktivitas voluntarisme politik generasi muda merupakan representasi dari karakteristik pendidikan politik yang sesuai dengan generasi milenial. Model Pendidikan politik yang cocok untuk generasi milenial adalah pendidikan politik berbasis pada media digital, sesuai dengan karakteristik sebagai net generation. Bentuknya adalah aktivisme kerelawanan (voluntarisme) karena cocok dengan tipikal milenial yang sangat menghargai individu dan independen tanpa terikat struktur. Aktivitas voluntarisme dalam wadah komunitas milenial merupakan media sosialisasi pendidikan politik yang efektif. Hal ini selaras dengan Teori Sosialisasi, bahwa peer group atau teman sebaya adalah arena sosialisasi paling efektif dalam kehidupan generasi muda. REKOM sebagai gerakan voluntarisme anak muda Kabupaten Semarang merupakan salah satu best practice pendidikan politik yang mampu menumbuhkan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi generasi milenial dalam arena politik lokal khususnya dalam konteks Pilkada Serentak tahun 2020. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan bagi terlaksananya penelitian dan penulisan buku ini melalui skema Penelitian Dasar Dana DIPA UNNES Tahun 2021 Nomor 315.26.4/UN37/PPK.3.1/2021, tanggal 26 April 2021. Apresiasi juga kami sampaikan kepada kawan-kawan milenial yang tergabung dalam Relawan Komunitas Milenial Kabupaten Semarang, atas kesediaanya berkolaborasi bersama tim peneliti sehingga akhirnya tulisan ini dapat terselesaikan. DAFTAR PUSTAKA Aspiran, R., 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Aspirasi: Jurnal Ilmu Politik, 5(1). 25
26 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 Baskoro, B.A., 2012. Implikasi Cyber War dalam Dinamika Politik Internasional Kontemporer. Doctoral dan Keamanan Dissertation, Universitas Gadjah Mada. Bayu, D.j., 2021. Indonesia Didominasi Milenial dan Generasi Z. BPS. 2020a. Statistik Pemuda Indonesia. Jakarta: Penerbit Badan Pusat Statistik. BPS. 2020b. Sensus Penduduk 2020: Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Indonesia 2020. Brailovskaia, J., Bierhoff, H.W., 2020. The Narcissistic Millennial Generation: A Study of Personality Traits and Online Behavior Adult Develeopment, 27, pp.23-35. on Facebook. Journal of Budiardjo, M., 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Damsar., 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Delcampo, R.G., Haggerty, L.A., Haney, M.J., & Knippel, L.A., 2011. Managing the Multi-generational Workforce from The GI Generation to The Millennials. Britain: Gower Publishing. EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)., 2012. Political Participation and EU Citizenship: Perceptions and Behaviours of Young People. European Commission. Evelina, L.W., & Angeline, M., 2015. Upaya Mengatasi Golput pada Pemilu 2014. Humaniora, 6(1), pp.97-105. Fatimah, S., 2018. Kampanye sebagai Komunikasi Politik. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 1(1), pp.5-16. Gilman, H.R., & Elizabeth, S., 2014. The Civic And Political Participation of Millennials. Millennials Rising @New America. Imam, A.N., 2020. Tantangan Politik Kaum Muda. Opini Harian Kompas. 28 Oktober 2020. Juditha, C., & Darmawan, J.J., 2018. Penggunaan Media Digital dan Jurnal Penelitian Partisipasi Politik Generasi Milenial. Komunikasi dan Opini Publik¸ 22(2).
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 Maarisit, Y., 2015. Partisipasi Politik Generasi Muda terhadap Pembangunan Politik di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijay. Jurnal: Lyceum, 3(1). Media Indonesia., 2018. Survei Alvara: Milenial Cuek Terhadap Politik. 20 Oktober 2018. Meiji, N.H.P., 2016. Pendidikan Politik dalam Kuasa Simbolik: Kajian mengenai Dinamika Politik Anak Muda yang Tergabung dalam Partai Politik di Kota Malang. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 1(2), pp.103-116. Morissan., 2016. Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Muda Pengguna Media Sosial. Jurnal: Visi Komunikasi, 15(1), pp. 96-113. Mulyadi, Y.B., & Anyan., 2019. Pendidikan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. Jurnal Inspirasi Pendidikan, 9(1). Kewarganegaraan Ohme, J., 2019. When Digital Natives Enter The Electorate: Political Social Media Use Among First-time Voters and Its Effects on Campaign Participation. Journal of Information Technology & Politics, 169(2), 119-136. Purnawati, L., 2019. Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung). Publiciana, 11(1), pp.55-71. Putra, A., et al., 2014. Politik Pemilih Muda: Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu dan Jayapura. Indonesian Centre for Democracy and Human Rights. Rakhman, M.A., & dan Haryadi., 2019. Perilaku dan Partisipasi Politik Generasi Z (Generation Z's Behavior and Political Participation). Jurnal Jisip, 3(1). Rohim, M., & Wardana, A., 2019. Analisis Politik Milenial : Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada Pemilu 2019 di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), pp.47-63. Rojaby, U.D., 2018. Apatisme Generasi Milenial terhadap Politik (Studi Kasus Kodok Alas Pada Pilgub Jatim 2018). Skripsi: Prodi Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 27
28 Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 Seokanto, S., 1987. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali. Simamora, S., 2002. Pembangunan Politik dalam Perspektif. Yogyakarta: Bani Akasara. Sirozi, M., 2005. Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. Kekuasaan dan Surbakti, R., 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Syahputra, I., 2017. Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. Jurnal Aspikom, 3(3), pp.457-475. Tasary, D., 2013. Peran Teman Sebaya sebagai Agen Sosialisasi Politik dalam Menumbuhkan Perilaku Memilih Remaja Pada Pemilihan Walikota Tahun 2011 RT 02 RW 01 Kecamatan Umbulharjo. Jurnal: Citizenship, 2(2). Wardhani, P.S.N., 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jurnal: Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), pp. 57-62. Sumber Internet: penjelasannya diunduh pada 8 Desember 2021. muda.pdf, diunduh 9 Desember 2021. ajudan-dari-tni?page=all
Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 termuda-cek-siapa-ortunya?page=5 29