Volume 01 No. 02, Januari 2023 P-ISSN: , E-ISSN: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. smblj. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Syarif Arman, Sukmareni & Syaiful Munandar Email : & Abstract Theft is an act that is very detrimental to other people and also many people, especially the community around us. Therefore it is necessary to hold some socialization in the community. The role of the Bukittinggi Satreskrim Polres is very important in preventing theft. The crime that the writer wants to examine is the Crime of Theft of Weight which was reported to the Bukittinggi Police Satreskrim. In following up on the report, the problem arises as to how the investigation process is, what obstacles are faced and what efforts are being made to overcome these obstacles. The type of research used is empirical juridical which aims to see the law in a real sense. From the results of research at the Bukittinggi Police Criminal Investigation Unit, it can be seen that the investigation process carried out was in the form of issuing SPDP, looking for evidence, summoning/examining victim-witnesses, summoning/examining reported witnesses, title cases of determination of suspects, arrests and detentions, preparation of minutes of examination, confiscation, and submission of files. Keyword : Crime, Theft of Weights, Investigations, Investigations, Satreskrim Polres Bukittinggi Abstrak Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu perlu diadakannya penyuluhan kepada masyarakat. Disini peran Satreskrim Polres Bukittinggi sangat penting dalam mencegah terjadinya pencurian tersebut. Tindak pidana yang hendak penulis teliti adalah Tindak Pidana Pencurian Pemberatan yang dilaporkan kepada Satreskrim Polres Bukittinggi. Dalam menindak lanjuti laporan tersebut maka timbulnya masalah bagaimana proses penyidikan , apa kendala yang dihadapi dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata, Dari hasil peneletian di Satreskrim Polres Bukittinggi dapat diketahui proses penyidikan yang dilakukan berupa penerbitan SPDP, mencari alat bukti, pemanggilan/ pemeriksaan saksi korban, pemanggilan/ pemeriksaan saksi terlapor, gelar perkara penetapan tersangka, penangkapan dan penahan, pembuatan berita acara pemeriksaan, penyitaan, dan penyerahan berkas. 131
Volume 1 No. 2, Januari 2023 Kata kunci Satreskrim : Tindak Pidana, Pencurian Pemberatan, Penyelidikan, Penyidikan, Polres Bukittinggi A. PENDAHULUAN Penyelidikan merupakan proses melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan benar-benar terjadi suatu peristiwa pidana atau tidak.1 Sedangkan penyidikan atau mengusut merupakan upaya dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang ada tidaknya suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, apa sifat perbuatan itu, dan siapa saja yang terlibat dalam perbuatan itu, diadili atau tidak.2 Menurut Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono menjelaskan bahwa fungsi penyidikan adalah fungsi teknis reserse kepolisian yang memiliki tujuan guna suatu perkara itu jelas dengan cara mencari dan menemukan kebenaran yang materiil pada suatu tindak pidana3. Penyidikan oleh penyidik hanya dapat dilakukan apabila ada tindak pidana dan penyidikan dapat dilakukan menurut ketentuan KUHAP. Dalam proses penyidikan, Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP)4. Penyidik adalah pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk yang secara hukum diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Aksi kejahatan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) banyak sekali macamnya seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembobolan dan yang lainnya. Sebagai contoh tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh sekelompok orang di Kota Bukittinggi dengan membobol sebuah ATM BNI di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi. ATM adalah mesin/komputer yang di gunakan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan seperti penyetoran uang, pengambilan uang tunai, pengecekan saldo, transfer uang dari satu rekening ke rekening lainya secara elektronik5.Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari : 1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 1 Hartono. Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif.Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 18-19. 2 Kuantik Shaleh. Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Penerbit Ghalia Indah 3 Abdul Mun'in Idris Dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Unipres, Jakarta, 1982, hlm 4 4 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 80 5 Ronny Prasetya, Pembobolan ATM :Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan, (Jakarta:PT.prestasi Pustakaraya, 2010), cetakan ke-1, 12 132
Volume 1 No. 2, Januari 2023 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 9. Mengadakan penghentian penyidikan. 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Faktor-faktor melatarbelakangi tindak pidana kejahatan dengan modus bobol atau membongkar mesin ATM sendiri dipicu oleh faktor sulitnya perekonomian yang memungkinkan orang untuk mencuri, faktor rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya jumlah pengangguran, dan kurangnya kesadaaran hukum.6 Berdasarkan kasus tersebut karena terdapat kendala bagi penyidik dalam kasus, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk itulah pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)". RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)? 2. Kendala apa saja yang ditemui polisi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)? 3. Upaya yang mengatasi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)? B. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris, dimana penelitian empiris tersebut merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik dengan melakukan wawancara Tanya jawab kepada pihak Kepolisian di Satreskrim Bukittinggi untuk menggali informasi sebanyak-sebanyaknya dengan cara membuat daftar petanyaan wawancara.7 Metode penelitian ini juga merupakan suatu 6 Dian Alan Setiawan. (2018). Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybrcrime), Volume 16. No. 2, hlm 181 7 Dista Amalia Arifah.(2012) Kasus Cybercrime di Indonesia,Volume 18 No. 2 hlm 188 133
Volume 1 No. 2, Januari 2023 perencanaan penelitian pada hakekatnya merupakan petunjuk-petunjuk yang tersusun secara logis dan sistematis.8 C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan ATM BNI a. Proses Penyelidikan tindak pidana Pencurian Pemberatan Pembobolan ATM BNI ini terdapat beberapa tahapan yang diketahui tahapan pada penyelidikannya adalah pada tahap awal proses penyidikan, mulai dari permulaan suatu kasus atau pelaporan suatu tindak pidana/kejahatan kepada penyidik, sampai pada tahapan proses penyidikan dan/atau hasil penyidikan, untuk memudahkan pemahaman, penulis menjelaskan selangkah demi selangkah sebagai berikut:9 Pada proses penyelidikan 1) Laporan Masyarakat/Tertangkap Tangan/Pengaduan Dalam tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI ini diketahui dari adanya laporan masyarakat dan korban yang dimana telah diketahui terbobolnya ATM BNI tersebut. 2) Dikeluarkannya Laporan Polisi (LP) 3) Pemeriksaan Saksi-Saksi 4) Hasil Penyelidikan Dari hasil penyelidikan barulah diketahui adanya tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika ternyata tidak adanya suatu tindak pidana maka penyelidikan dihentikan. 5) Upaya Paksa Tahap selanjutnya dari hasil diketahui adanya suatu pindak pidana dengan dilakukannya penyelidikan, maka dilakukanlah upaya paksa diantaranya : 1) Pemanggilan. 2) Penggeledahan. 3) Penyitaan. 4) Penangkapan. 5) Penahanan. 6) Masuk pada tahap penyidikan. b. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan ATM BNI 1) Penerbitan SPDP Tahap ini mengindikasikan bahwa dimulainya tugas penyidik buat mengumpulkan bukti permulaan, dengan setidaknya atau seminim- minimnya dua alat bukti agar ditetapkan seseorang sebagai tersangka atau dihentikannya nanti. 8 Fernando I. Kansil.(2014) Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Diluar KUHP, Volume 3. No. 3, hlm 28-29 9 Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati.(2019) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Volume 12. No. 1, hlm 89. 134
Volume 1 No. 2, Januari 2023 2) Mencari Alat bukti Alat bukti adalah pembuktian yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tuntutan atau dalam perkara pidana di pengadilan yang meliputi Kesaksian Terdakwa, Keterangan Saksi, Kesaksian Ahli, Surat-surat, Arahan, serta Dugaan dan Sumpah. Melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ditemukan atau sudah ada, mencari atau mengumpulkan bukti lain untuk memperkuat bukti di pengadilan, dan memastikan bahwa proses pidana pencurian ATM berhasil.10 3) Pemanggilan/ Pemeriksaan Saksi Korban Pemanggilan saksi-saksi dari korban serta saksi ahli dari laboratorium digital forensik untuk memperdalam kasus yang sebenarnya, menggunakan saksi korban sebagai alat bukti tambahan pada kasus tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI. 4) Pemanggilan/ Pemeriksaan Saksi Terlapor Surat panggilan saksi pelapor untuk penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut berdasarkan keterangan pelapor merupakan bukti tambahan dan pertimbangan tambahan dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut. 5) Gelar perkara Gelar Perkara adalah kegiatan penyidik untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan atau telah dilakukan penyidikan, guna memperoleh kesimpulan. Gelar perkara yang dilakukan pada tindak pidana pembobolan ATM BNI ini sesuai dengan Perkap 6 Tahun 2019. 6) Penetapan tersangka Penetapan tersangka yaitu perubahan atau penigkatan status terlapor menjadi tersangka atau seorang yang karna perbuatannya atau keadaannya dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI. Dalam penetapan tersangka, polisi wajib menggunakan Asas Praduga Tak Bersalah yang mana diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya. 7) Penangkapan dan Penahan Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Kemudian di keluarkanlah Surat Perintah Penangkapan untuk masing-masing tersangka. 8) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tahapan ini adalah tahapan yang sudah menyentuh pertengahan dari proses penyidikan. Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat 10Mahesa Jati Kusuma.(2013) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ban yang Menjadi Korban Kejahatan di Bidang Perbankan, Al" Adl, Vol. V No. 9, hlm 33. 135
Volume 1 No. 2, Januari 2023 (oleh polisi) mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa. Berita acara dapat disebut juga sebagai bukti tertulis dari sebuah acara yang sudah dilaksanakan atau sudah selesai. 9) Penyitaan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah kekuasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud demi pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan. 10) Penyerahan Berkas Pada penyerahan berkas perkara pada JPU, jika tahapan berkas dinyatakan lengkap dan cukup oleh JPU, maka langkah selanjutnya yaitu tahap penuntutan. 2. Kendala yang Ditemui Polisi dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Pembobolan ATM BNI a. Dalam hal pengaduan dan laporan polisi yang dimana diketahui sekarang ini banyaknya ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum karena telah kurang baiknya Citra lembaga kepolisian dimata masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang telah dialaminya. Dengan alas an sebagai berikut:11 1) Masyarakat merasa tidak mau akan berurusan dengan aparat penegak hukum, karena menurut sebagian masyarakat jika berurusan dengan aparat hukum masyarkat akan merasa cuma buang-buang waktu saja dan tidak mendapatkan apa-apa. 2) Masyarakat merasa takut jika nyawanya akan terancam karena telah melaporkan tindak kejahatan tersebut. b. Dalam hal pemeriksaan saksi, penyidik mendapati kendala karena tidak banyaknya masyarakat yang berkontribusi dalam mengungkap tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut. Selain itu, saksi yang dipanggil tidak menerangkan secara rinci proses tindak pidana tersebut dikarenakan tidak melihat secara langsung kejadian tindak pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut. c. Dalam hal pemeriksaan alat bukti, hanya sedikit yang diketahui oleh penyidik dikarenakan kejadian tersebut hanya menyisakan telah terbobolnya ATM BNI tersebut. Dan juga dalam kejadian tersebut, diketahui bahwa CCTV yang digunakan telah ditutup oleh pelaku agar tidak terlacaknya kegiatan yang dilakukan para pelaku kejahatan tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut. d. Dalam hal penangkapan pelaku, penyidik merasa kesulitan dalam mengetaui tempat tinggal para pelaku. Karena masing-masing pelaku bertempat tinggal di daerah yang berbeda. 11Nurmiati Pasra dan Permata Putri Surwandi.(2012) Pelaksanaan Manajemen Pemeliharaan Gardu Distribusi, Jurnal Sutet, Teknik Elektro, Vol. 6, Nomor 2 , hlm. 12-13. 136
Volume 1 No. 2, Januari 2023 e. Dalam hal penyelesaian perkara ganti kerugian yang telah dihadapi korban yang dimana diketahui korban mengalami kerugian lebih kurang Rp 212.550.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). 3. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Polisi dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Pembobolan ATM BNI. Dalam proses pelaksanaan penyidikan tindaklah mudah, upaya yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum dengan cara membuat barner atau spanduk dan atau mengiklankannya pada social media serta Polres Bukittinggi melakukan sosialisasi mengenai pentingnya laporan dan keterangan masyarakat untuk mempermudah jalannya proses penyidikan yang dimana masyarakat selama ini banyak yang masih takut berurusan dengan kepolisian dan kepolisian juga menjamin kepada masyarakat akan perlindungan atas dirinya karena telah masuk kedalam perkara dengan dijadikannya saksi. Dalam mendapati alat bukti yang ada polisi berupaya dengan proses introgasi atau yang sekarang disebut dengan saksi mahkota yang dimana saksi mahkota itu sendiri merupakan keterangan terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Sehingga penyidik dapat mengetahui rincian dari kronologi kejadian tersebut tanpa adanya keterangan dari CCTV yang ada. D. PENUTUP Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Kesimpulan a. Penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Bukittinggi telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang tentang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Karena dalam pelaksanaannya belum maksimal, maka ditemukan kendala. b. Penyidik menghadapi kendala berupa banyaknya ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum karena telah kurang baiknya Citra lembaga kepolisian dimata masyarakat, tidak banyaknya masyarakat yang berkontribusi dalam mengungkap tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI serta diketahui bahwa CCTV yang digunakan telah ditutup oleh pelaku agar tidak terlacaknya kegiatan yang dilakukan para pelaku kejahatan. c. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dengan melakukan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum dengan cara membuat barner atau spanduk dan atau mengiklankannya pada social media, polisi berupaya dengan proses introgasi atau yang sekarang disebut dengan saksi mahkota yang dimana saksi mahkota itu sendiri merupakan keterangan terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim untuk mendapati alat bukti dan kronologi yang cukup. 137
Volume 1 No. 2, Januari 2023 2. Saran a. Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi harus meningkatkan kegiatan-kegiatan penyuluhan bagi Kepolisian untuk masyarakat agar terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat itu sendiri dan juga meningkatkan pemahaman serta upaya penanggulangan kejahatan secara bertanggung jawab. b. Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi sesering mungkin mengadakan diklat khusus penanggulangan tindak pidana pencurian pemberatan kepada seluruh anggota Satreskrim Polres Bukittinggi DAFTAR PUSTAKA Buku : Hartono. Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif.Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Kuantik Shaleh. Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Penerbit Ghalia Indah Abdul Mun'in Idris Dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Unipres, Jakarta, 2014. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Ronny Prasetya, Pembobolan ATM :Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan, (Jakarta:PT.prestasi Pustakaraya, 2012) Jurnal: Dian Alan Setiawan. (2018). Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybrcrime), Volume 16. No. 2, hlm 181 Dista Amalia Arifah.(2012) Kasus Cybercrime di Indonesia,Volume 18 No. 2 hlm 188 Fernando I. Kansil.(2014) Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Diluar KUHP, Volume 3. No. 3, hlm 28-29 Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati.(2019) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Volume 12. No. 1, hlm 89. Mahesa Jati Kusuma.(2013) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ban yang Menjadi Korban Kejahatan di Bidang Perbankan, Al" Adl, Vol. V No. 9, hlm 33. Nurmiati Pasra dan Permata Putri Surwandi.(2012) Pelaksanaan Manajemen Pemeliharaan Gardu Distribusi, Jurnal Sutet, Teknik Elektro, Vol. 6, Nomor 2 , hlm. 12-13. 138